Riset Skema Hukum Pengelolaan Gambut
Studi Kasus di Kelurahan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Kampung Penyengat Kabupaten Siak dan Desa
Bagan Melibur Kabupaten Kepulauan Meranti
(Studi Kasus di Kelurahan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Kampung Penyengat Kabupaten Siak dan Desa Bagan Melibur Kabupaten Kepulauan Meranti)
Penerbit
Perkumpulan HuMa Indonesia Jalan Jati Agung Nomor 8, Jatipadang Pasar Minggu Email: [email protected] Website: http://www.huma.or.id
Penulis Nurul Firmansyah Kumia Warman Irsadul Halim Isnadi Esman Istiqomah
Publikasi ini diterbitkan oleh Perkumpulan HuMa Indonesia Bekerja sama dengan Jaringan Masyarakat Gambut Riau Atas dukungan dari Program ASBALR-PACT ICCO EU
Pengantar Penerbit
Kebutuhan perubahan orientasi kebijakan pengelolaan gambut, termasuk di Riau, dari yang eksploitatif, menjadi lebih partisipatif dan berkelanjutan, mutlak dibutuhkan. Kebakaran hutan dan lahan di Riau yang terjadi tahun 2015 silam, mengharuskan penataan ulang pengelolaan lahan gambut.
Upaya untuk menata ulang kebijakan pengelolaan gambut sudah mulai terlihat dengan diterbitkannya PP 71/2014 jo PP 57/2016 (PP Gambut). Selain itu, tidak disetujuinya RKU PT RAPP di Riau oleh SK MenLHK Nomor 5322/Men-LHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2017 yang dianggap bertentangan dengan PP Gambut, semakin membuktikan semangat pemerintah untuk mengubah paradigma pengelolaan gambut menjadi lebih berkelanjutan.
Upaya yang dirasa tepat untuk mewujudkan pengelolaan gambut yang berkelanjutan, adalah dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan gambut, misalnya dengan mengembalikan penguasaan lahan gambut kepada masyarakat, dan pemberian berbagai model perhutanan sosial. Masyarakat dianggap lebih mengerti cara mengelola lahan gambut, karena secara turun temurun memiliki kearifan lokal untuk menjaga dan mengelola gambut.
Namun, dalam mengembalikan penguasaan lahan gambut kepada masyarakat, masih perlu diperhatikan beragamnya rezim-rezim aturan dan otoritas yang mengatur lahan gambut, serta konflik lahan masyarakat dengan perusahaan pemegang konsesi.
Dalam riset ini akan dijelaskan: peta aturan hukum mengenai lahan gambut dan otoritas terkait; profil 3 desa di lahan gambut yaitu Teluk Meranti, Kampung Penyengat, dan Bagan Melibur; konsesi-konsesi di 3 desa tersebut; serta kearifan lokal masyarakat dalam menjaga dan mengelola gambut.
Selamat Membaca,
Penerbit Perkumpulan HuMa Indonesia
Daftar Isi
Bagian I: Latar Belakang - 1
Bagian II: Metode Penelitian - 3
Bagian III: Profile Site Penelitian - 4
Bagian IV: Analisis Hukum - 9
Bagian V: Temuan-Temuan Penelitian - 17
Bagian VI: Kesimpulan – 34
Daftar Referensi - 36
Bagian 1
Latar Belakang
Ekosistem gambut mengalami krisis serius secara ekologis dan sosial akibat eksploitasi besarbesaran industri ekstraktif sumber daya alam, terutama di bidang pulp and paper dan perkebunan kelapa sawit pada dasawarsa lima belas tahun terakhir.Bag Pola pemanfaatan eksosistem gambut eksploitatif ini dilegitimasi oleh kebijakan pengelolaan sumber daya alam, khususnya sektor kehutanan dan pertanahan yang memberi insentif (kemudahaan) kebijakan bagi kelompok bisnis padat modal tersebut melalui pemberian konsesi-konsesi skala besar.
Pelbagai dampak ekologis lahir akibat pola pengelolaan eksploitatif berbasis konsesi ini, seperti kebakaran lahan gambut, kekeringan, banjir dan perubahan iklim. Selain itu, tata kelola berbasis konsesi-konsesi skala luas ini menimbulkan dampak sosial berupa lahirnya konflik tenurial antara masyarakat lokal/adat dengan pemilik konsesi-konsesi dan Pemerintah Pusat/Daerah. Konflik tenurial yang mewarnai tata kelola ekosistem gambut lahir dari ekspansi (perluasan) konsesi-konsesi ekstraktif yang mengancam ruang hidup masyarakat adat/lokal di wilayah gambut yang telah hidup lama.
Konflik tenurial gambut berhubungan dengan ketidakpastian hukum atas hak-hak masyarakat lokal/adat pada ekosistem gambut. Ketidakpastian hukum ini terkait dengan ketidakpastian tenurial masyarakat adat/lokal yang berbasis tradisi dan kebiasaan kontras dengan kekuataan hukum atas izin kehutanan dan hak guna usaha (HGU) yang dimiliki perusahaan pemilik konsesi.
Masyarakat lokal/adat yang bergantung pada ekosistem gambut adalah kelompok rentan terdampak dari kerusakan ekosistem gambut dan konflik tenurial diatas. Secara sosial-ekonomi, pengurangan kualitas ekosistem gambut berpengaruh langsung terhadap pengurangan penghasilan (livelihood) masyarakat yang melahirkan kemiskinan dan kerentanan-kerentanan sosial-ekonomi lainnya.
Sebelum ada ekspansi lahan gambut oleh konsesi-konsesi skala besar, masyarakat lokal/adat mengelola lahan gambut secara arif. Masyarakat adat melayu semenanjung Kampar misalnya, mereka memanfaatkan lahan gambut dengan pendekatan ekosistem gambut yang mengintegrasikan lahan dengan sistem hidrologi air. Pola yang dipraktekkan adalah sistem parit kecil untuk mengontrol air dan lahan dengan menerapkan norma: "adat api membake. adat air membasah" (adat api membakar, adat air membasah), yaitu suatu aturan membuka lahan (walaupun dengan membakar) yang tidak diperbolehkan pada lahan kering, sehingga mampu mengontrol perluasan pembakaran. Selain itu, budidaya komoditi lahan gambut adalah komoditi yang tidak membutuhkan land clearing skala besar, seperti sagu. Pola pengelolaan ini, pada skala tertentu, masih dipraktekkan oleh masyarakat lokal/adat.
Pembangunan kanalisasi skala besar untuk pemanfaatan lahan gambut yang diadopsi konsesikonsesi perusahaan menyebabkan pola tradisional tidak lagi efektif dijalankan, karena perubahan eksosistem gambut yang masif. Akibatnya, masyarakat dipaksa untuk mampu beradaptasi dengan eksosistem yang berubah, dengan perubahan komoditi yang hanya bisa ditanami melalui pola land clearing skala besar, seperti kelapa sawit dan akasia. Bagi yang masih bertahan dengan pola lama, maka berhadapan dengan kenyataan penurunan produksi pertanian yang signifikan dan ancaman sanksi hukum.
Riset ini bertujuan untuk melihat sampai dimana efektifitas hukum dan kebijakan yang mengatur pengelolaan ekosistem gambut dalam menjawab persoalan-persoalan kerusakan ekosistem gambut (ekologis) dan sosial, terutama tentang konflik tenurial. Riset ini menggunakan pendekatan socio-legal untuk melihat gejala-gejala sosial terkait dengan efektivitas pelaksanaan hukum dan kebijakan, sehingga riset tidak hanya menelaah aspek doktrinal dalam memecahkan permasalahan riset yang akan di jawab. Riset ini sendiri dilaksanakan di Provinsi Riau pada tiga desa site yang mewakili lokasi bersentuhan dengan konsesi gambut, yaitu:
| Lokasi | Kabupaten | Konsesi Jenis Usaha Yang ditelaah |
| Kampung Penyengat | Siak | HTI |
| Desa Bagan Melibur | Kepulauan Meranti | Migas Dan HTI |
| Kelurahan Teluk Meranti | Pelalawan | Kebun Sawit (HGU) |
Bagian II
Metode Penulisan
Riset ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, sehingga penelitian ini akan menemukan bagaimana suatu aturan hukum berlaku di tengah masyarakat atau bagaimana masyarakat memberlakukan suatu aturan hukum. Penyusunan naskah riset diawali dengan penelitian normatif terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan ekosistem gambut, yang kemudian diikuti dengan penelitian terhadap data hukum sekunder dan tersier yang terkait.
Data hukum sekunder, yaitu berupa bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum dan data hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), eksiklopedia. Kemudian riset dilanjutkan dengan observasi dan wawancara yang mendalam untuk mendapatkan data faktor non-hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap pengelolaan ekosistem gambut di site riset yang telah ditentukan. Setelah melewati tahapan tersebut, maka dilaksanakan tahapan berikutnya yaitu analisis data dan penulisan naskah riset.
Bagian III
Profil Site Penelitian
3.1 Kelurahan Teluk Meranti
Secara geografis Kelurahan Teluk Meranti berada di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Kampar. Sehingga masyarakat di kelurahan Teluk Meranti sangat bergantung dengan sungai, hutan, lahan yang merupakan wilayah gambut. Kelurahan teluk meranti juga merupakan kampung yang terbentuk sejak lama. Kelurahan ini secara administrasi pemerintahan termasuk kedalam Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan. Selain itu di Teluk meranti banyak ditemukan anakanak sungai tempat masyarakat mencari ikan, antara lain Sungai Kutub, Serkap, Pebilah, Sangar, Kerumutan, Merawang.
Disamping sungai, di sekitar Kelurahan Teluk Meranti terdapat beberapa danau dan tasik antara Iain Tasik Besar Serkap. Keberadaan sungai, tasik dan danau bagi masyarakat Kelurahan Teluk Meranti sangat vital bagi denyut nadi kehidupan masyarakat, hampir semua aktivitas masyarakat mengandalkan sungai.Kelurahan Teluk Meranti berbatasan sebelah Utara dengan Kab.Siak, Selatan dengan Kerumutan, Timur dengan Desa Pulau Muda dan Barat berbatasan dengan Desa Teluk Binjai. Pusat Kelurahan berada pada posisi titik kordinat N 000 51'55,6" dan E 102021'36,5". Kelurahan Teluk Meranti merupakan Ibukota Kecamatan Teluk Meranti. Desa yang terdekat yang bisa ditempuh dengan jalan darat adalah Desa Pulau Muda dan Teluk Binjai yang jaraknya lebih kurang 5 km. Sebagai desa di kawasan pesisir, pada awalnya akses untuk menuju Kelurahan ini harus menggunakan sarana perhubungan laut dan sungai. Saat ini akses melalui darat menuju kawasan ini sudah mulai terbuka. Jembatan sebagai penghubung antara Desa Teluk binjai dengan Kelurahan telah selesai di bangun dari 7 tahun yang lalu. Sarana dan fasilitas umum Kelurahan Teluk Meranti hampir sama dengan lazimnya sebuah Kelurahan. Berbagai fasilitas sudah tersedia antara lain fasilitas pendidikan seperti sekolah baik Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Tinggi Atas.
Fasilitas lain yang dimiliki Kel. Teluk Meranti adalah fasilitas kesehatan berupa puskesmas dan rumah bersalin/bidan.
3.2 Kampung Penyengat
Kampung Penyengat adalah desa yang menggantungkan diri pada laut, pesisir pantai dan merupakan wilayah gambut. Kampung Penyengat merupakan kampung tua yang terbentuk sejak zaman Kerajaan Siak Sri Indrapura, secara administrasi termasuk ke dalam Kecamatan Sei Apit, Kabupaten Siak. Pusat kampung berada di titik kordinat N 000 51'55,6" dan E 102021'36,5". Perubahan "desa" menjadi "kampung" untuk Penyengat berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kab. Siak Nomor 5 tahun 2005, tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak, yang kemudian disebut Kampung Adat Asli Anak Rawa Penyengat walaupun secara implementasi masih mengunakan sistem pemerintahan administratif, karena belum ada peraturan kampung yang mengatur Dan belum ada Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur tentang tata laksana kampung adat yang sudah di tunjuk melalui Peraturan Daerah tersebut.
Dengan tipologinya yang berada di pesisir, di sekitar Kampung Penyengat banyak ditemukan anak-anak sungai tempat masyarakat mencari ikan, yaitu Sungai Kimas, Sungai Pinang, Sungai Sikicak, Sungai Darak, Sungai Beruang, Sungai Mungkal, Sungai Kimbar, Sungai Sialang, Sungai Dua, Sungai Senabau, Sungai Metas, Sungai Belat dan Sungai Lakar. Terdapat pula beberapa tasik dan danau yaitu Tasil Bawah, Tasik Pulau Besar, dan Danau Kebuk. Kampung Penyengat berbatasan sebelah utara dengan Desa Tening Tinggi, Selatan dengan Pelalawan, Timur dengan Kampung Teluk Lanus, dan Barat dengan Kampung Sungai Rawa. Pusat Kampung berada pada posisi titik koordinat N 00° 51'55,6" dan E102°21'31,5".
Luas Kampung Penyengat 43.732 Ha dengan 85% merupakan lahan gambut, penduduk Kampung Penyengat terdiri dari 315 Kepala Keluarga (KK) yaitu 1.261 jiwa yang terdiri dari 641 jiwa laki-laki dan 620 jiwa perempuan yang tersebar di tiga dusun, yaitu Dusun Penyengat, Dusun Tanjung Pal dan Dusun Mungkal. Setiap dusun terdiri dalam RW dan RT. Ada 4 RW yang terbagi menjadi 9 RT. Jumlah RT terbanyak terdapat di Dusun Tanjung Pal, karena memang jumlah penduduknya paling banyak. Dusun I terbagi menjadi I RW, Dusun II terbagi menjadi 2 RW sementara dusun III terbagi menjadi 1 RW.
Disisi lain. Kampung Penyengat saat ini berada di tengah kepungan berbagai private sector yang menyebabkan adanya konflik tenurial dan kerusakan gambut, kanal-kalan/drainase besar di bangun oleh perusahaan seperti, sector Minyak dan Gas (Migas), Hutan Tanaman Industri (HTI), Perkebunan Kelapa Sawit skala besar dan cukong-cukong yang menguasai lahan hingga ribuan hektare. Dampak dari itu terjadinya deforestasi dan degradasi gambut yang menyebabkan Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) terjadi hampir disetiap tahunnya tidak terkecuali pada tahun 2014 dan 2015, serta yang terbaru pada bulan Juli 2017 yang menghanguskan kurang lebih 200 hektare lahan gambut di Kampung Penyengat. Pengukuran kedalam gambut yang dilakukan oleh Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) pada bulan Juli 2017 menunjukkan kedalam gambut di Kampung Penyengat antara 4-12 meter. Kerusakan hutan dan lahan gambut juga menyebabkan hilangnya sumber kehidupan masyarakat asli suku anak rawa Penyengat yang berupa berburu, memetik hasil hutan bukan kayu, dan nelayan sungai. Sekarang banyak yang menjadi buruh di perusahaan dan berkebun sawit.
Di Kampung Penyengat juga ada penetapan wilayah KHPH Model Tasil Besar Serkap berdasarkan SK 509/Menhut-VII/2010. Adanya kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Korea Selatan yang menjadikan kawasan hutan di penyengat sebagai kawasan proyek REDD+ seluas 14.000 ha mempersulit perjuangan masyarakat memperoleh hak kelola.
3.3 Desa Bagan Melibur
Desa Bagan Melibur adalah salah satu desa yang berada di Pulau Padang. Secara administratif, pulau padang masuk dalam wilayah administratif Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti. Kabupaten Kepulauan meranti sendiri merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bengkalis yang terbentuk pada tahun 2009 yang lalu. Berdasarkan peta administrasi desa Bagan Melibur yang dikeluarkan Kabupaten Bengkalis tahun 2006 bahwa luas wilayah Desa ini adalah sekitar 8.600 Ha. Pada tahun 2012, Desa Bagan Melibur di mekarkan menjadi 2 desa yaitu Desa Bagan Melibur dan Desa Mayang Sari. Pemekaran dua desa ini belum diikuti dengan penetapan peta batas wilayah administrasi dua desa. Akibatnya, Luas desa Bagan Melibur mengalami ketidakpastian paska pemekaran.Saat ini Desa Bagan Melibur terdiri dari dua (2) dusun, empat (4) Rukun Warga (RW), dan duabelas (12) Rukun Tetangga (RT).
Desa bagan melibur berbatasan dengan desa mayang sari di sebelah utara, kelurahan Teluk Belitung dan desa lukit di sebelah selatan, kelurahan teluk Belitung di sebelah timur dan terakhir dengan desa lukit disebelah barat.
Mayoritas etnis masyarakat Desa Bagan Melibur dari suku jawa, sebagian juga dari suku melayu, batak, minang, dan suku akit.Sebaran populasi desa bagan melibur meliputi wilayah daratan dan pesisir.Wilayah daratan, suku jawa lebih banyak menetap diwilayah ini, sedangkan suku melayu dan suku akit lebih banyak menetap di wilayah pesisir pantai dan sungai.
Profesi mayoritas masyarakat desa bagan melibur adalah petani yaitu kira-kira 80% dari total populasi, sisanya ada yang menjadi buruh perusahaan, PNS, wiraswasta, dan nelayan. Selain sektor pertanian, masyarakat Desa Bagan Melibur juga mengembangkan sektor perkebunan seperti kelapa, karet, dan sagu. Namun karena sulitnya untuk mendapatkan lahan baru.untuk pengembangan lahan perkebunan dan pertanian, maka bekerja sebagai petani tidak bisa lagi diandalkan untuk meningkatkan mata pencarian, sehingga banyak petani menjadi buruh perusahaan.
Sejarah desa bagan melibur berawal dari pemekaran Desa Teluk Belitung (sekarang disebut kelurahan Teluk Belitung). Desa Bagan Melibur saat masih tergabung dengan Desa Teluk Belitung disebut dengan Belitung Barat. Berdasarkan cerita oral masyarakat bahwa wilayah Desa Bagan Melibur telah menjadi perkampungan dan lahan perkebunan sejak tahun 1912. Pada saat itu, masyarakat telah membuka lahan perkebunan dan sekaligus lahan pemukiman yang umumnya berasal dari Jawa, sehingga sampai saat ini dikenal juga desa bagan melibur dengan sebutan Kampung Jawa.
Pada tanggal 15 Juli 1975, Desa Bagan Melibur terbentuk dari hasil pemekaran desa Teluk Belitung. Pada masa pembentukan desa baru Bagan Melibur tersebut, Pemerintahan Desa Teluk Belitung menunjuk seorang wakil yaitu Muhammad Syarif sebagai semacam kepala desa sementara sampai dengan tahun 1980. Kemudian baru pada tahun 1980, Pemerintah Kecamatan Merbau menunjuk salah satu tokoh masyarakat yaitu Paimin Karto Senin sebagai Kepala Desa Bagan Melibur yang pertama.
Berikut daftar nama-nama Kepala desa yang pernah menjabat di Desa Bagan Melibur:
| NAMA | PERIODE | |
| H. Imam Sudayat | Tahun 2000-2005 | |
| 3 | Azra'i | Tahun 2005-2007 |
| 4 | Samaun S.Sos | Tahun 2007-2013 |
| 5 | Drs. Komari | Tahun 2013-sekarang |
Desa Bagan Melibur secara keseluruhan berada di wilayah gambut, saat ini ada 2 (dua) perusahaan yang beroprasi di dalam wilayah administrasi Desa Bagan Melibur yaitu Perusahaan Migas PT. Energi Mega Persada (EMP) yang merupakan perusahaan afiliasi Bakrie Group (Kelompok usaha Bakrie) dan PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) APRIL Grup. Dari riset dan uji kedalaman gambut yang dilakukan oleh Jarngan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) bersama akademisi Pusat Setudi Bencana (PSB) Universitas Riau pada tahun 2015 rata-rata kedalaman gambut di Desa Bagan Melibur 4-12 meter dan penurunan permukaan tanah berkisar antara 9-10 cm/tahun.
Bagian IV
Analisis Hukum
4.1 Definisi dan Model Pengelolaan Ekosistem Gambut
Istilah gambut atau ekosistem gambut secara eksplisit dan implisit terdapat dalam lima bidang perundang-undangan pengelolaan sumber daya alam, yaitu: pertama, perundang-undangan di bidang lingkungan hidup; kedua, perundang-undangan di bidang kehutanan; ketiga, perundangundangan di bidang tata ruang; keempat, bidang perkebunan; dan kelima, perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral. Masing-masing bidang perundang-undangan tersebut menggunakan istilah dan definisi yang berbeda-beda tentang ekosistem gambut, yaitu: Pertama, perundang-undangan bidang lingkungan hidup menyebutkan istilah ekosistem gambut, gambut, kesatuan hidrologis gambut, dan Lahan basah. Kedua, Perundang-undangan bidang kehutanan lebih menekankan pada definisi fungsi kawasan gambut (kawasan bergambut) sebagai fungsi lindung. Ketiga, perundang-undangan bidang energi dan sumber daya mineral menggunakan istilah gambut. Sedangkan perundang-undangan bidang tata ruang mengkategorikan ekosistem gambut dalam dua kategori kawasan, yaitu kawasan budidaya dan kawasan lindung.
Secara perdefinisi, ekosistem gambut dalam perundang-undangan diatas memiliki kriteria umum (generik) untuk menunjuk suatu wilayah sebagai ekosistem gambut, yaitu: suatu kawasan yang memiliki ciri khusus akibat endapan organik/mineral.
Secara substansi muatan pengaturan, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) beserta perangkat regulasi di bawahnya menjadi struktur utama dalam pengaturan gambut. Hal ini tampak dari PP No. 71 Tahun 2014 jo. PP No. 57 Tahun 2016 (PP Gambut) yang merupakan regulasi khusus tentang gambut berdasarkan keberlakuannya dari UUPPLH. Pengaturan gambut pada bidang lingkungan hidup ini menitikberatkan pada konservasi dan pelestarian ekosistem gambut. Disamping itu, pengaturan ekosistem gambut pada bidang-bidang lain mempunyai muatan pengaturan yang berbeda-beda. Pertama, bidang hukum kehutanan mengatur tentang ekosistem gambut pada kawasan hutan.UU Kehutanan menggunakan pendekatan fungsi untuk mengatur gambut. Kedua, bidang hukum Tata
Ruang, mengatur eksosistem gambut dari sudut pandang penataan ruang yang mempunyai implikasi terhadap Kesatuan Hidrologis Gambut. Ketiga, bidang hukum perkebunan mengatur ekosistem gambut dalam posisinya sebagai salah satu jenis lahan pertanian yang terkait dengan komoditas perkebunan di lahan gambut. Pengaturan ekosistem gambut yang beragam pada bidang-bidang hukum diatas berimplikasi pada pelaksanaan yang bersifat sektoral. Pelaksanaan bersifat sektoral setidaknya terjadi pada dua status kawasan, yaitu kawasan hutan dan kawasan non kawasan hutan.
Selanjutnya, kriteria-kriteria untuk menentukan suatu wilayah kawasan tertentu sebagai ekosistem gambut terdapat dalam PP 71/2014 Jo PP 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan PP No.150/2000 tentang pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomassa. Dua PP ini merupakan aturan pelaksana dalam rumpun perundangundangan lingkungan hidup. PP 71/2014 Jo PP 57/2016 menjelaskan karakteristik ekosistem gambut dalam pendekatan ekosistem dari aspek fisika, kimia, biologi, hidropografi, dan jenisjenis sedimen gambut, sedangkan PP No.150/2000 lebih spesifik dari aspek kriteria-kriteria teknis kerusakan lahan basah/gambut. Pengaturan ekosistem gambut diatas lebih pada merujuk fungsi ekosistem gambut dengan menggunakan kriteria saintifik. Kriteria-kriteria ini kemudian menjadi dasar penetapan kawasan ekosistem gambut dengan pembagian dua fungsi ekologis, yaitu fungsi lindung atau budidaya.
Penetapan kawasan ekosistem gambut sendiri ditentukan oleh pemerintah, melalui mekanisme sebagai berikut:
1) Pemerintah daerah kabupaten kota dengan menyusun rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, yang memuat kawasan lindung dan kawasan budidaya.
2) Pemerintah daerah provinsi dengan menyusun rencana tata ruang wilayah provinsi, yang menetapkan RTRW kabupaten/kota dalam rencana provinsi menentukan kawasan lindung/kawasan budidaya.
3) Pemerintah pusat, yaitu KLHK, Kementerian Agraria dan Kementerian PU (sumber daya air) menetapkan kawasan lindung ekosistem gambut berdasarkan usulan RTRW provinsi dan kabupaten/kota, kementerian agraria dan kementerian PU menetapkan budidaya ekosistem gambut, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) menetapkan peta final Kesatuan Hidrologis Gambut sebagai acuan penetapan fungsi ekosistem gambut. Kriteria penentuan kawasan gambut lindung atau budidaya merujuk pada kedalaman gambut, yaitu kawasan gambut diatas kedalaman tiga meter merupakan kawasan lindung, sedangkan kawasan diatas dibawah tiga meter merupakan kawasan budidaya. Secara umum, kerangka hukum pengelolaan gambut menggunakan pendekatan objek untuk menunjuk lahan, kawasan, wilayah ekosistem gambut tertentu dengan fungsi lindung atau budidaya. Pendekatan objek dalam penentuan kawasan ekosistem gambut dan fungsi-fungsi ini tidak secara eksplisit mengatur hubungan hukum subjek hak/orang dengan gambut.
Pada aspek kelembagaan, pengelolaan ekosistem gambut dilaksanakan secara sektoral pada masing-masing sektor pengurusan sumber daya alam. Adapun sektor-sektor tersebut adalah:
1) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengurusi ekosistem gambut yang berada pada kawasan hutan, berupa tata kelola dan izin kelola serta penetapan hutan hak pada wilayah ekosistem gambut;
2) Kementerian Agraria dan Tata Ruang mengurusi penetapan hak - hak atas tanah pada ekosistem gambut non kawasan hutan;
3) Kementerian Pertanian akan mengurusi tata kelola ekosistem gambut yang berada pada kawasan APL (Non kawasan hutan), terutama pada sektor perkebunan;
4) Sedangkan pada kawasan gambut yang mengalami kerusakan, Badan Restorasi Gambut (BRG) yang baru terbentuk melaksanakan restorasi (pemulihan) kawasan tersebut, baik di kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan.
4.2 Perlindungan Ekosistem Gambut
Aspek perlindungan ekosistem gambut terkait dengan karakteristik ekosistem gambut yang berhubungan dengan sistem hidrologi. UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyediakan kerangka perlindungan ekosistem gambut melalui proses Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yaitu memperhatikan kondisi ekosistem gambut sebagai basis perencanaan penetapan wilayah lindung dan pengelolaan. Secara lebih detil, aturan ini dijabarkan lebih lanjut oleh PP 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut aturan penyediaan peta final kesatuan hidrologis gambut yang memuat informasi karakteristik hidrologis gambut (vide pasal 7 ayat 1 b).
Informasi yang termuat dalam peta final hidrologis gambut ini menjadi rujukan dalam pengelolaan gambut yang meliputi dua hal :pertama, penetapan wilayah puncak kawah gambut sebagai fungsi lindung ekosistem gambut (vide pasal 9 ayat 3), kedua, alat kontrol dan monitoring Pemerintah terhadap pemanfaatan lahan ekosistem gambut dengan parameter fungsi hidrologis dan ketinggian muka air tanah 0,4 meter dibawah permukaan gambut, khususnya pada penggunaan drainase untuk pemanfaatan lahan gambut. Parameter ini juga digunakan untuk pertanggung jawaban pengelola gambut (penerima izin) untuk melaksanakan pemulihan ekosistem gambut jika berakibat pada pengurangan fungsi hidrologis gambut berdasarkan parameter-parameter yang disebut diatas (vide pasal Pasal 20 ayat 3, 23 ayat 2 huruf a, Pasal 26 huruf b, dan Pasal 27 ayat 2 huruf c).
4.3 Kerangka Hak dalam Pengelolaan Eksositem Gambut
Pengakuan hak kelola masyarakat lokal di lahan gambut kabur adanya terutama terkait dengan restorasi gambut. Keberadaan dan hak kelola masyarakat lokal tidak menjadi kriteria bagi kerusakan ekosistem gambut, artinya masyarakat lokal yang tingggal dan hidup di lahan gambut tidak dianggap sebagai bagian dari ekosistem gambut itu sendiri. Regulasi gambut masih memisahkan manusia dari ekosistem, sehingga tidak diperhitungkan sebagai indikator kerusakan eksosistem.' Artinya, perampasan hak masyarakat lokal atau bahkan pengusiran masyarakat dari lahan mereka di ekosistem gambut tidak menjadi bagian dari upaya restorasi karena tidak menjadi kriteria kerusakannya. Padahal kerusakan ekosistem gambut dalam kenyataannya bukanlah disebabkan oleh mereka melainkan justeru oleh korporasi yang melakukan ekploitasi di lahan gambut dengan cara merampas atau bahkan mengusir masyarakat lokal dari tempat hidupnya. Bukankah fakta sejarah membuktikan bahwa pada saat ekosistem gambut hanya didiami dan dikelola oleh masyarakat lokal tidak terjadi kerusakan ekosistem.²
UU PPLH sebagai induk dari PP Gambut sebagai aturan pelaksana dalam pengelolaan gambut mengakui keberadaan kearifan lokal. Secara eksplisit, pasal 2 UU PPLH menyebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (termasuk ekosistem gambut) berdasarkan kearifan lokal. Artinya, Pasal ini mempersyaratkan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan kearifan lokal mencakup semua proses pelaksanaan, baik dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Namun, Pengaturan PP Gambut sebagai aturan pelaksana perlindungan dan pengelolaan gambut hanya tentang memperhatikan kearifan lokal pada proses perencanaan.
Secara definisi, kearifan lokal sendiri adalah strategi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan menghadapai berbagai permasalahan kehidupan (Wagiran 2011). Strategi tersebut berdasarkan nilai-nilai tradisi dan bersifat dinamis (Noorginayuwati, d.k.k). Dalam konteks hak, pengakuan kearifan lokal menunjuk kepada penguasaan berdasarkan tradisi/lokal dalam praktik pengelolaan gambut. PP Gambut tidak mengatur secara detil tentang hak masyarakat tersebut. PP Gambut hanya mengatur tentang pengelolaan gambut memperhatikan kearifan lokal dan hanya juga pada proses perencanaan.
Untuk itu, maka perlu melihat bidang hukum lain yang mengatur tentang hak masyarakat dalam pengelolaan ekosistem gambut. Ekosistem gambut sendiri melingkupi dua bidang hukum yang mengatur tentang hak masyarakat, yaitu pada bidang hukum agraria dan hukum kehutanan. Konsekuensinya, muatan pengaturan hak dan tata cara (prosedur) penetapan hak masyarakat merujuk pada dua bidang hukum ini. Dua bidang hukum ini memiliki yurisdiksinya sendiri dalam mengatur soal hak masyarakat, yaitu bidang hukum kehutanan untuk hak yang berada di kawasan hutan dan bidang hukum agraria untuk hak yang berada diluar kawasan hutan. Artinya, pengaturan hak masyarakat dalam pengelolaan gambut merujuk pada letak lahan kelola, apakah berada di kawasan hutan atau diluar kawasan hutan.
Pertama, pada lahan kelola gambut di kawasan hutan berlaku model hak dan prosedur penetapan hak berdasarkan undang-undang kehutanan, yang merujuk pada dua model, yaitu;
1) Model penetapan hutan hak (hutan adat) dan pemberian akses kelola hutan (perizinan perhutanan sosial) di kawasan hutan.
2) Dua model hak di kawasan hutan tersebut muncul dari perbedaan tipe subjeknya. Tipe pertama adalah masyarakat adat yang menggunakan model penetapan hutan hak, sedangkan tipe kedua adalah masyarakat lokal yang menggunakan model akses kelola (perizinan perhutanan sosial) pada kawasan hutan. Namun, dalam praktiknya, banyak kasus masyarakat adat juga menggunakan model akses kelola karena prosedur pengakuan hutan adat yang kompleks dan memakan waktu dibandingkan dengan skema pemberian akses.
3) Dalam hal penetapan hutan adat mesti didahului oleh pemenuhan prasyarat hukum berupa pengakuan masyarakat adat sebagai subjek hukum dalam Aturan Daerah. Pengakuan masyarakat adat ini menjadi prasyarat utama pengakuan hak hutan adatnya. Pengakuan masyarakat adat melalui aturan daerah bisa menggunakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan pengakuan desa adat.
Kedua, pada lahan kelola gambut yang berada di luar kawasan hutan berlaku hukum agraria berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Bidang hukum agraria ini menggunakan jenis hak komunal bagi subjek kelompok masyarakat, baik masyarakat adat maupun masyarakat lokal. Untuk subjek individual/perseorangan menggunakan penetapan jenis hak milik. Bidang hukum agraria tidak mengenal pemberian akses kelola, namun penerbitan hak, baik bagi hak komunal maupun hak milik.
Selaras dengan itu, dalam tatanan prosedur penetapan hak mengalami perkembangan hukum tentang identifikasi dan verivikasi hak-hak masyarakat adat dan lokal dalam kawasan hutan. Prosedur baru ini menjadi jembatan persoalan sektoral pengakuan/penetapan hak agraria (hak tanah) di dalam kawasan hutan. Prosedur ini menggunakan lembaga Panitia IP4T (Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah). Lembaga Panitia IP4T sendiri bersifat adhoc, yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dengan melibatkan kantor BPN dan Kehutanan (Dinas Kehutanan). Adapun fungsi Panitia IP4T adalah untuk melihat penguasaan de facto masyarakat adat dan lokal atas tanah yang berada di kawasan hutan, yang kemudian bisa dilanjutkan dalam proses selanjutnya untuk penetapan hak.
Prosedur inventarisasi dan identifikasi hak di kawasan hutan melalui kepanitian IP4T adalah terbosan hukum untuk menjembatani masalah-masalah hak tanah di kawasan hutan, yang selama ini tidak bisa diproses dalam rangka penetapan hak. Prosedur baru ini perlu didukung oleh Pemerintah Daerah karena Pemerintah Daerah adalah otoritas pelaksananya. Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk membentuk Panitia IP4T dan mengalokasikan anggaran pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi hak tersebut.
Secara umum, pengaturan hak masyarakat dalam pengelolaan gambut dapat disimpulkan sebagai berikut:
1) Pengaturan tentang ekosistem gambut pada PP Gambut tidak mengatur secara khusus tentang hak masyarakat dan hanya pada memperhatikan kearifan lokal pada proses perencanaan pengelolaan gambut.
2) Pengaturan hak masyarakat dalam mengelola gambut merujuk pada UU Pokok Agraria (UUPA)/bidang agraria untuk lahan-lahan diluar kawasan hutan dan UU Kehutanan (UUK)/bidang kehutanan untuk lahan-lahan yang berada di kawasan hutan.
3) Pengaturan tentang hak dalam bidang kehutanan dan bidang agraria meliputi dua jenis hak, yaitu ; pertama, hak yang bersifat komunal. Hak yang bersifat komunal dalam bidang kehutanan disebut dengan hutan adat dan juga model kelola perhutanan sosial, sedangkan yang bersifat komunal dalam bidang agraria disebut hak komunal. Kedua, hak yang bersifat individual. Hak yang bersifat individual dalam bidang kehutanan disebut dengan hutan hak, sedangkan dalam bidang agraria disebut hak milik.
4) Pada tataran prosedur penetapan hak. Pada lahan-lahan yang berada di luar kawasan hutan menggunakan prosedur penetapan hak berdasarkan adanya fakta penguasaan hak, baik yang bersifat komunal untuk masyarakat adat/masyarakat lokal, maupun hak milik untuk penguasaan-penguasaan individual. Sedangkan, pada lahan-lahan di dalam kawasan hutan menggunakan prosedur penetapan hutan adat dan izin perhutanan sosial. Prosedur hutan adat mempunyai prasyarat hukum berupa pengakuan masyarakat adat melalui aturan daerah, sedangkan izin perhutanan sosial tidak menggunakan prasyarat, namun menggunakan prosedur pengajuan izin kelola perhutanan sosial oleh kelompok masyarakat dan desa kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5) Selain itu, terdapat perubahan hukum baru terkait prosedur penetapan hak untuk mengakomodir hak-hak tanah yang berada di kawasan hutan. Prosedur hukum baru ini menggunakan lembaga adhoc bernama Panitia IP4T yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah. Lembaga ini bertugas untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi hak (penguasaan) masyarakat sebagai dasar penetapan hak.
1 Kurnia Warman, etal., "Laporan Penelitian Posisi Masyarakat dan Hak Kelolanya dalam Regulasi Terkait Gambut", belum dipublikasikan.
Ibid.
Bagian V Temuan-Temuan Penelitian
5.1. Skema pengelolaan ekosistem gambut oleh koorporasi
5.1.1 Kampung Penyengat
Selain pengelolaan oleh masyarakat, di wilayah Kampung Adat Asli Anak Rawa Penyengat terdapat konsesi HTI PT. RAPP berdasarkan SK 327/MENHUT-1I/2009 seluas 14.319,56 yang meliputi wilayah Kampung adat penyengat dan Kampung Teluk Lanus. Selain itu juga terdapat perkebunan sawit PT. Trio Mas FDI 217 a/HK/Kpts/2006 dengan luasan izin 6.500 Ha, dari data Daftar Perusahaan Perkebunan Penerima Izin Usaha Perkebunan (IUP-B, IUP-P. DAN IUP) Provinsi Riau, izin PT. Triomas FDI diperuntukkan untuk perkebunan sagu, namun dilapangan perusahaan tersebut menngembangkan sawit. Selain itu juga terdapat pelabuhan Industri Futong (PT. RAPP), Proyek Konservasi Korea-Indonesia yang dikelola oleh KPHP Model tasik Besar Serkap dari tahun 2012 hingga 2016 seluas 14.743 Ha.
Dari hasil wawancara dengan masyarakat, perusahaan yang beroperasi diwilayah tersebut tidak melakukan musyawarah dengan pemilik lahan ketika akan beroperasi. Perusahaan hanya mendatangi pemerintah desa namun tidak memberikan informasi yang utuh terkait rencana kegiatan yang akan dilakukan. Hal ini menyebabkan sebagian lahan masyarakat dikelola oleh perusahaan dan tidak ada penyelesaian.
5.1.2. Desa Bagan Melibur
A. Malacca Strait S.A
Perusahaan Migas Blok Selat Malaka (Malacca Strait) adalah perusahaan minyak asing yang dimiliki group Pan Ocean Corporation. Perusahaan ini memiliki konsesi tambang Migas di pulau padang sejak tahun memiliki pada tahun 1971. Pada tanggal 2 Juli 1971, perusahaan ini berpindah kepemilikan ke group Atlantic Rich Field Company (ARCO) yang kemudian beralih
Padang,Kabupaten Bengkalis (yang sekarang menjadi Kab. Kepulauan Meranti), Provinsi Riau 41.205 Ha.
Proses perizinan PT. RAPP tersebut diatas mendapat penolakan dari masyarakat di desa-desa yang berada di pulau padang khususnya desa bagan melibur sehingga melahirkan konflik. Konflik ini telah dimulai sejak tahun 2009 sebelum Kabupaten kepulauan meranti dimekarkan dari Kabupaten induk Bengkalis. Konflik ini telah berjalan lebih kurang tujuh tahun berjalan. Protes-protes warga maupun upaya hukum telah dilakukan oleh masyarakat desa Bagan Melibur dan desa-desa lainnya di sekitar terhadap keberadaan izin HTI PT. RAPP, salah satunya adalah; pertama, pengaduan kepada Kementerian Kehutanan untuk meninjau ulang batas wilayah konsesi PT.RAPP dengan wilayah Desa, khususnya Desa Bagan Melibur dan kedua, protesprotes warga melalui aksi massa, baik itu di kantor Pemerintah Daerah Kabupaten, Provinsi sampai dengan Kementerian Kehutanan.
Tahun 2011, Menteri Kehutanan merespon kasus ini dengan membentuk Tim Mediasi Penyelesaian Tuntutan Masyarakat Setempat Terhadap Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau berdasarkan SK.736/Menhut-II/2011 tanggal 27 Desember 2011. Tim tersebut bersifat adhoc yang bertugas selama tiga tahun (2011-2013) untuk melakukan pengumpulan data kasus dan menyusun rekomendasi penyelesaian konflik. Tim ini telah menghasilkan rekomendasi pada tahun 2013 yang diserahkan kepada Menteri Kehutanan sebagai otoritas pemberi izin, yaitu ; pertama revisi surat keputusan menteri Kehutanan tentang izin HTI PT. RAPP untuk dikeluarkan seluruh blok pulau padang dari areal konsesi, kedua, revisi surat keputusan menteri Kehutanan tentang izin HTI PT. RAPP untuk mengurangi luasan HTI blok pulau padang. Selanjutnya Menteri Kehutanan memilih rekomendasi kedua melalui perubahan SK Menhut No.327/Menhut-II/2009 menjadi SK Menhut SK Menhut 180/Menhut-II/2013 yang mengeluarkan: dua wilayah desa secara keseluruhan, yaitu Desa Bagan Melibur dan Desa Mengkirau, serta sebagian wilayah desa Lukit.
Paska revisi SK Menhut tentang izin HTI PT. RAPP diatas mengalami kendala implementasi khususnya untuk Desa Bagan Melibur karena:
Multitafsir tentang batas areal konsesi PT.RAPP dengan batas administrasi desa Bagan 1) Melibur.
2) Pelaksanaan operasional pemanfaatan lahan pada wilayah yang masih berstatus sengketa in casu seluas 2.830, 59 Ha oleh PT. RAPP sehingga berpotensi melahirkan kembali konflik antar pihak secara lebih intens.
Dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) 71/2014 yang kemudian perubahan Jo 57 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah memberikan surat peringatan untuk kedua kalinya kepada PT. RAPP dengan nomor surat S.1254/MENLHK-SETJEN/ROUM/HPL.1/10/2017 tanggal 6 Oktober 2017, setelah sebelumnya PT. RAPP tidak kunjung menyesuaikan Rencana Kerja Usaha (RKU)- nya dengan peraturan gambut yang sudah ada, dengan adanya surat peringatan tersebut secara otomatis PT. RAPP tidak bisa menjalankan operasinya di konsesi yang berada di areal bergambut.
Setelah menerima surat peringatan tersebut PT. RAPP juga sempat mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) namun kemudian pengajuan tersebut di tolak sehingga PT. RAPP kembali mengajukan RKU dengan menyesuaikan dengan PP 57/2016 dan disetujui oleh Menteri KLHK. Dengan demikian, maka PT. RAPP sudah tidak boleh lagi menanam akasia di lahan gambut dengan fungsi lindung sebagai mana yang di atur dalam PP.57/2016 termasuk areal konsesi nyang ada di Desa Bagan Melibur, Pulau Padang dan Kelurahan Teluk Meranti, Semenanjung Kampar.
C. Data lapangan
Mengenai Tata Batas Kawasan Hutan a.
Belum ada kepastian tanda batas kawasan hutan negara, areal konsesi dengan kawasan kelola masyarakat.
b. Mengenai Ruang Kelola dan Klaim Masyarakat
1) Status penguasaan lahan
Masyarakat Desa Bagan Melibur memperoleh tanah dan lahan melalui pewarisan turun temurun dan tebang tebas lahan baru sejak tahun 1916
Masyarakat memiliki sistem penguasaan tanah dilapangan baik berdasarkan kebiasaan maupun berdasarkan hukum yang ada.
Penguasaan-penguasaan berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Kepala Desa dan Sertifikat tanah dari Badan Pertanahan Nasional.
Sistem penguasaan lain adalah berupa penguasaan fisik dilapangan dengan bukti pohon-pohon/tanaman tua, kuburan tua, kampung tua dan sebagainya.
2) Tata Kelola lahan
Masyarakat melakukan pengelolaan lahan dilapangan berupa :
Perkebunan Karet, Kelapa dan Sagu
Palawija
3) Kendala-kendala Terkait penguasaan dan Tata Kelola
Ada kebun atau lahan garapan masyarakat yang tumpang tindih dengan areal perizinan IUPHHK-HTI PT.Riau Andalan Pulp Paper (RAPP)
Tingkat keasaman lahan gambut yang sangat tinggi
Belum adanya solusi konkrit atau sosialisasi terkait pengelolaan lahan gambut tanpa membakar (PLTB)
Terjadi penurunan permukaan tanah atau Subsidensi drastis dan juga rawan terjadi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)
5.1.3. Desa Teluk Meranti
Dampak dari pembukaan hutan oleh perusahaan dirasakan masyarakat ketika hutan yang merupakan sumber kehidupan sudah tidak ada melainkan ditumbuhi akasia dan kelapa sawit, dimana sungai tempat mereka mencari ikan sudah di buat kanal besar 8 sampai dengan 12 meter yang menyebabkan surutnya air sungai sehingga berkurangnya hasil tangkapan ikan, rentan terbakar serta hilangnya lahan garapan masyarakat yang diambil paksa oleh perusahaan tanpa pemberitahuan dan ganti rugi. Hal ini membuat masyarakat merasa terusik dan akan melakukan perlawanan untuk mempertahankan hakhak mereka atas sumberdaya alam dan tanah.
Perusahaan sebelum mendapatkan izin harus melalui mekanisme yang telah diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku dan melibatkan masyarakat sekitar. Namun pada kenyataannya masyarakat tidak pernah merasa dilibatkan dalam proses itu hingga terbitnya sebuah perizinan. Pemerintah dalam hal ini sebagai pembuat dan mengontrol kebijakan tidak pernah juga menyampaikan tentang rencana perusahaan kepada masyarakat, bahkan masyarakat hanya tahu ketika perusahaan sudah beroperasi dan melakukan klaim terhadap tanah masyarakat yang menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi masyarakat.
Masyarakat mengenang perkenalan mereka dengan perusahaan perkayuan ini bermula ketika masuknya PT. Arara abadi pada tahun 1993 yang melakukan penebangan kayu alam dan menggusur kebun-kebun masyarakat. Penebangan kayu alam ini merupakan awal pertanda masuknya PT. Arara abadi dan masyarakat merasa terusik ketika perusahaan memporakporandakan hutan alam di Kelurahan Teluk Meranti, dan kawasan Semenanjung Kampar umumnya hingga PT. Arara abadi mendapatkan IUPHHK HTI tahun 1996.
Beberapa sumber ekonomi yang hilang akibat kehadiran perusahaan dan berkurangnya hutan mengakibatkan ruang jelajah dalam mencari sumber-sumber ekonomi menjadi berkurang. Demikian pula kerusakan hutan seberang oleh PT. RAPP seluas 25.000 hektar yang di berikan oleh pemerintah melalui Menteri Kehutanan yang tidak hanya menghancurkan sumber kehidupan tetapi juga menghilangkan nilainilai adat dan kampong asal masyarakat Teluk meranti.
Masyarakat memiliki cara sendiri dalam merespon perburuan sumber daya alam di lingkungan mereka: di satu pihak secara selektif mengamini agenda-agenda tersebut dengan terus mempersiapkan strategi perlawanan atas segala dominasi pihak luar yang mempersempit masa depan anak cucu mereka. Sembari menolak kehadiran perusahaan misalnya, beberapa anggota masyarakat juga bersedia bekerja di perusahaan. Seiring dengan keterbukaan mereka berkomunikasi dengan perusahaan, mereka menyuarakan umpatan, kritikan hingga aksi demonstrasi menolak kehadiran perusahaan. Melawan dalam ketundukan merupakan kata paling tepat menggambarkan respon masyarakat terhadap perusahaan.
Kisah tentang upaya masyarakat menghadapi dominasi perusahaan dapat dilacak ketika pada 2009 mereka melakukan perlawanan atas perampasan lahan yang digunakan RAPP sebagai lokasi pembangunan akasia. Mereka protes karena lahan yang merupakan areal perkebunan dan peladangan masyarakat dirampas tanpa ganti rugi. Bahkan beberapa rumah singgah sementara milik warga dibongkar perusahaan. Masyarakat berdemonstrasi untuk menuntut agar perusahaan tidak mengambil hakhak mereka atas hutan dan lahan meski hingga sekarang upaya tersebut tidak membuahkan hasil.
5.2. Pengelolaan Oleh Masyarakat
5.2.1 Kampung Penyengat
Kampung Adat Asli Anak Rawa Penyengat adalah desa yang berada di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Kampung Adat Asli Anak Rawa Penyengat ditetapkan berdasarkan Perda Bupati Siak No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak. Sebelum ditetapkan sebagai Kampung Adat, Kampung Adat Asli Anak Rawa Penyengat bernama Desa Penyengat. Jumlah penduduk sebanyak 1.438 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 730 orang dan jumlah perempuan sebanyak 708 orang yang terdiri dari 350 Kepala Keluarga (KK). Dusun 1 (Desa Penyengat) memiliki jumlah penduduk sebanyak 517 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 268 orang dan jumlah perempuan sebanyak 268 orang yang terdiri dari 129 KK. Dusun 2 (Tanjung Pal) memiliki jumlah penduduk sebanyak 756 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 376 orang dan jumlah perempuan sebanyak 380 orang yang terdiri dari 181 KK. Dusun 3 (Sungai Mungkal) memiliki jumlah penduduk sebanyak 165 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 79 orang dan perempuan sebanyak 86 orang yang terdiri dari 40 KK dan suku asli yang mendiami Desa Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak adalah suku asli anak rawa sedangkan bahasa daerah yang sering mereka pergunakan adalah Bahasa Melayu.
Masyarakat Suku Asli Anak Rawa telah mendiami kawasan tersebut sejak zaman kerajaan Siak. Menurut Pak Wel (65 th), Pada zaman kepemimpinan batin Rimbun, masyarakat suku asli anak rawa menjadi kepercayaan sultan siak sebagai pemungut pajak atau disebut pancung alas. Suku asli anak rawa berdagang dengan para pendatang dari cina dan tempat lain dengan komoditi nipah. Selain dijual kepada pendatang, nipah juga dijual ke singapura. Daun nipah juga digunakan untuk mebayar pajak. Sultan siak sangat menyarangi batin rimbun karena batin rimbun sangat jujur. Masyarakat asli anak rawa dikenal dengan kejujurannya. Perkataannya adalah janji yang harus ditunaikan sehingga kerajaan siak sangat mempercayai suku anak rawa. Termasuk untuk persoalan tanah, zaman kepemimpinan batin masyarakat tidak pernah berkonflik soal kepemilikan tanah. Sebidang tanah yang sudah dikelola oleh seseorang tidak akan dipersoalkan oleh masyarkat yag lain karena masyarakat cukup mengenal satu sama lain dab batas sempadan saling mengakui batas untuk memperkuat kepemilikan lahan. Untuk memperjelas kepemilikan tanah masyarakat saat ini harus mendapatkan surat dari penghulu/ kepala desa. Menurut pak wel banyak tanah yang tumpang tindih suratnya atau sebidang tanah dengan surat lebih dari 1 kepemilikan. Masyarakat dari luar desa harus izin kepada penghulu untuk membuka kebun di penyengat. Saat in masyarakat harus membeli/sewa untuk membuat kebun. Kalau dulu hutan masih banyak jadi tak perlu beli.
Masyarakat mengelola lahan gambut dengan mengembangkan komoditi Sagu, Sukun, Pisang, Cabe Rawit, sayur mayur, Sawit, Nenas, karet, dll. Beberapa komoditi lain yang telah dibudidayakan adalah Karet, Mangga, Bayam, Ubi Kayu, Labu Jipang, Labu Air, Labu Kuning, Gambas, Pare, Jagung, dan Keladi. Tanaman-tanaman tersebut ditanam dilahan mereka selain untuk dijual juga untuk konsumsi pribadi.
Komoditi yang paling banyak dikembangkan oleh masyarakat saat ini adalah Nenas. Dalam melakukan pertanian nenas, petani harus menggunakan etrel sebagai perangsang bunga. Pemupukan menggunakan Urea dan Cu dilakukan I kali dalam 1 periode (I tahun). Hasil panen nenas dijual pada tengkulak yang berasal dari kampung tersebut dan dipasarkan di Jakarta. harga hasil panen masih rendah (kelas A @ Rp.2500, kelas B Rp. 5000/ 3 buah nenas. Selain itu masyarakat juga mengembangkan sagu, tetapi sagu harus ditanam di areal gambut yang masih basah atau banyak mengandung air, 1 tual (1,5 m batang sagu) dihargai Rp. 40.000, jangka panen lama (yang sudah ditanam > 10 tahun baru bisa panen). Untuk komoditi sawit, harga tidak menentu saat ini Rp. 250 sampai Rp. 1200 per kilo, sawit tidak terlalu cocok dibudidayakan di gambut, sawit membutuhkan banyak pupuk, biaya perawatan mahal, hasil saat ini sangat sedikit, kebun pak abet (mantan kepala desa) 18 Ha hanya menghasilkan 500 kg. Masyarakat juga menanam keladi, tetapi hanya ditanam di tepi-tepi parit atau jalan, hasilnya tidak banyak, hanya bisa untuk dikonsumsi sendiri, karena ketika dijual harganya sangat murah.
Untuk mendapatkan lahan masyarakat mengelola secara turun temurun, dan setelah ada terbentuk desa/ kampung masyarakat harus memiliki surat dari penghulu/ kepala desa berupa SKT/ SKGR. Kepala Keluarga (KK) masyarakat Desa Penyengat rata-rata memiliki luas kepemilikan lahan baik lahan untuk berkebun maupun lahan untuk perumahan adalah seluas 1 Ha dengan presentase sebesar 50%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yakni tingkat kemampuan pembukaan lahan oleh masyarakat yang rendah dan adanya pembagian lahan gratis dari Dinas Sosial. Tingkat kemampuan pembukaan lahan yang rendah menyebabkan masyarakat paling banyak hanya mampu membuka lahan seluas 1 Ha. Tingkat kemampuan pembukaan lahan didasarkan atas kemampuan memiliki tenaga pekerja, peralatan, dan modal untuk melakukan pembukaan lahan. Jika tenaga, peralatan, dan modal yang dimiliki sedikit maka tingkat pembukaan lahan juga akan semakin kecil. Faktor berikutnya yang mempengaruhi luas kepemilikan lahan yang dimiliki oleh masyarakat sangat kecil adalah karena lahan pemberian oleh Dinas Sosial rata-rata seluas 5000 m2 untuk lahan berkebun dan pembagian lahan gratis untuk rumah seluas 1000 m2 dan 3200 m2. Presentase luas kepemilikan lahan yang paling sedikit dimiliki oleh masyarakat Desa Penyengat adalah 3,3% dengan luas kepemilikan lahan <3 Ha-≥4 Ha. Rata-rata masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk membuka lahan seluas <3 Ha-≥4 Ha karena kurangnya tenaga, peralatan, dan modal untuk membuka lahan. Tingkat kemampuan pembukaan lahan berbanding lurus dengan presentase dan luas kepemilikan lahan yang dimiliki oleh masyarakat. Jika, tingkat kemampuan pembukaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat tinggi maka luas kepemilikan lahan juga semakin besar. Selain itu, pada hasil yang disajikan pada Tabel 5. untuk luas kepemilikan lahan >5 Ha memiliki jumlah presentase sebesar 10%. Pada kasus ini, ditemukan pada masyarakat yang memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat lainnya. Tidak hanya tingkat kemampuan pembukaan lahan yang menjadi faktor untuk memiliki lahan tetapi ukuran tingkat kesejahteraan beberapa masyarakat juga menjadi tolak ukurnya.
Pengolahan lahan yang terdapat di Kampung Penyengat masih dilakukan secara tradisional dan sederhana. Pengolahan lahan terdiri dari pembukaan lahan dan olah tanah. Beberapa tahapan pengolahan lahan yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Penyengat adalah sebagai berikut:
1) Pembukaan lahan : Pembukaan lahan dilakukan untuk tujuan membangun rumah/bangunan dan sebagai lahan untuk kegiatan pertanian/perkebunan. Pembukaan lahan dilakukan dengan sistem tebang. Sistem ini dilakukan baik di lahan yang masih berupa hutan ataupun semak belukar. Alat yang digunakan dalam kegiatan ini biasanya chainsaw atau kapak. Pembukaan lahan dengan cara ini biasanya dilakukan sendiri atau secara bergotong-royong dengan anggota keluarga mereka.
2) Sistem olah tanah Perun (sistem bakar), sistem ini dilakukan sebelum kegiatan penanaman. Sistem perun memiliki beberapa keuntungan, selain mudah dan murah untuk dilakukan, hasil dari kegiatan perun dapat mengurangi tingkat keasaman (pH) tanah gambut yang akan mereka tanami.
5.2.2. Desa Bagan Melibur
Rata-rata lahan perkebunan masyarakat di Bagan Melibur seluas 2 hektar/ KK diluar dari lahan pemukiman. Dalam melakukan pembukaan lahan baru, biasanya masyarakat membentuk kelompok-kelompok tani yang berjumlah sekitar 20-50 orang dalam tiap kelompok. Setelah kelompok-kelompok tersebut terbentuk, maka masing-masing ketua kelompok melapor ke kepala desa dan sekaligus meminta surat keterangan pembentukan kelompok tani.
Secara umum, komoditi yang cocok di lahan gambut adalah perkebunan karet, kelapa dan sagu. Tiga jenis komoditi unggulan yang ditanam secara turun temurun oleh masyarakat ini merupakan system ekonomi yang berkelanjutan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat, karet merupakan jenis tanaman yang bisa di ambil hasilnya dengan cara di sadap setiap hari oleh masyarakat hasil ini yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan kosumsi sehari-hari, sedangkan kelapa yang dipanen setiap dua minggu hasilnya digunakan untuk kebutuhan umum seperti sumbangan sosial, sumbangan masjid, kebutuhan sekolah anak dan kegiatan sosial lainya, sedangkan sagu di panen per satu atau dua tahun, hasil dari perkebunan sagu ini lebih sebagai tabungan bagi masyarakat, dan digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang membutuhkan biaya besar seperti berhaji, pesta pernikahan dan mengunjungi sanak famili yang jauh. Selain dari sisi ekonomis tiga jenis tanaman tersebut juga merupakan tanaman yang dibudidaya secara tumpang sari oleh masyarakat sehingga mampu beradaptasi dan sesuai untuk menjaga ekosistem gambut.
Selain berkebun karet kelapa dan sagu, masyarakat juga bercocok tanam sayur-sayuran, singkong, cabe, dan lainnya untuk kebutuhan sehari bahkan untuk dijual kepada masyarakat sekitar dengan memanfaatkan areal yang kosong diantara sela-sela pepohonan. Biasanya masyarakat memanfaatkan lahan tersebut disaat berkebun karet, karena jarak tanam antar bibit pohon karet yang satu dengan yang lainnya berkisar antara 4-5 meter. Jadi, selain untuk tambahan penghasilan juga untuk perawatan pohon karet agar tetap terjaga dan senantiasa bersih arealnya. Masyarakat juga banyak yang menfaatkan lahan disekitar rumahnya untuk bercocok tanam, seperti pisang, kelapa, singkong, dan lain-lainnya. Namun saat ini tidak semua masyarakat di Bagan Melibur mempunyai lahan perkebunan, hal ini disebabkan sulitnya mendapatkan lahan perkebunan baru.
1) Teknik membuka dan pengelolaan lahan
Dari hasil wawancara dengan narasumber, Membakar dalam istilah masyarakat gambut di sebut "Merun" yaitu pola membakar sisa pembersihan lahan atau sisa sampah panen dengan cara di tumpuk dalam skala kecil baru kemudian di bakar, cara-cara ini turun temurun di lakukan dan terbukti efektif tanpa menimbulkan kebakaran yang meluas. Hal ini bisa dilihat dari hasil perkebunan masyarakat yang sudah puluhan tahun seperti kebun sagu, kelapa dan karet. Selain merun masyarakat juga mengenal yang disebut "ngelaras" yaitu cara pembersihan kebun tanpa membakar, cara ini lebih dominan digunakan untuk merawat perkebunan sagu dimana dahan dan daun sagu kering serta semak-semak yang ditebas hanya di tumpuk berjajar diantara pohonpohon sagu.
Ngelaras juga bisa digunakan untuk membuka lahan baru yaitu saat membuka lahan perkebunan pertama kali yang dilakukan masyarakat adalah membuat batas sepadan antara kawasan yang akan dijadikan lahan perkebunan dengan kawasan hutan yang ada disekitarnya. Saat menebang kayu diareal yang akan dijadikan perkebunan, tumbangan kayu akan diarahkan ke tengah areal perkebunan, kemudian mereka akan membersihkan keliling batas sepadan lahan perkebunan tersebut dengan menebang kayu dan menebas rumput yang ada atau dalam bahasa masyarakat sehari-hari disebut "landang" untuk jarak antara areal hutan dan lahan perkebunan minimal 3-5 meter, hal dilakukan agar saat terjadi proses pembersihan lahan dengan cara dibakar tidak merusak areal hutan yang ada disekitarnya atau areal hutan itu tidak ikut terbakar. Pembakaran dilakukan dari keliling pinggiran yang telah dibersihkan tadi, agar saat terjadi proses pembakaran nanti api akan menjalar dan membesar diareal tengah perkebunan. Biasanya masyarakat yang membuka lahan perkebunan tersebut secara bersama akan menjaga sekeliling batas sepadan tersebut saat proses pembakaran.
Selain dengan cara diatas, masyarakat juga memiliki cara lain tanpa bakar untuk pengembangan tanaman sagu di areal yang masih berhutan, masyarakat mengunakan model tanam yang mereka sebut "membalau" yaitu mematikan sebagian kecil pohon-pohon disekeliling areal yang akan ditanami pohon sagu dengan mengupas kulit pohon tanpa harus menebangnya sehingga terbentuk lajur-lajur untuk penanaman. Cara ini digunakan untuk memberi ruang agar bibit pohon sagu yang ditanam bisa tumbuh dan tetap ternaungi pohon-pohon hutan yang ada disekelilingnya, hal ini juga dilakukan untuk menyesuaikan jenis tanaman sagu yang tidak bisa tumbuh secara baik jika tidak ada tanaman atau tumbuh-tumbuhan penaung atau pelindung seperti tanaman hutan.
Biasanya masyarakat setempat akan menjual hasil panen sagu dalam bentuk potongan pohon sagu sepanjang 1 meter atau sering disebut tual sagu kepada kilang-kilang sagu yang ada didaerah tersebut. Selain itu ada juga masyarakat yang mengolah tual-tual sagu tersebut sehingga menghasilkan tepung sagu dengan cara sederhana. Tepung sagu tersebut selain untuk kosumsi sendiri juga ada yang di jual kepada pengrajin pangan olahan sagu seperti yang ada di Desa Bagan Melibur.
Kemudian untuk menanam tanaman palawija, kebiasaan masyarakat sejak turun temurun di lahan gambut membuat tumpukan-tumpukan sampah dan ditimbun dengan tanah gambut yang sebelumnya sudah dicangkuli atau ditajak secara memanjang yang kemudian baru dibakar. Teknik pengelolalaan ini seperti yang sudah dituliskan di atas disebut dengan istilah "merun", hal ini dilakukan agar membuat lahan gambut menjadi gembur dan mengurangi tingkat keasaman tanah.
Secara umum, mengelola lahan gambut membutuhkan biaya yang besar bila dibandingkan mengelola lahan mineral. Para petani palawija yang berada di lahan gambut harus berfikir keras bagaimana mngurangi tingkat keasaman tanah. Makanya dari turun temurun petani di lahan gambut mengelola lahan dengan cara membakar. Jika hanya menggunakan pupuk, hasil produksi yang diperoleh juga tidak maksimal dan pupuk juga akan menyebabkan turunya kualitas tanah gambut tersebut sehingga dalam jangka waktu tertentu gambut menjadi rusak dan tidak lagi bisa ditanami.
2) Peran atau dukungan pemerintah
Sejauh ini, peran pemerintah dalam memberikan dukungan dalam peningkatan pertanian dan perkebunan sudah banyak banyak menyalurkan bantuan terhadap masyarakat. Hal ini terlihat dari beberapa bantuan bibit tanaman dan pupuk yang sudah disalurkan melalui dinas-dinas terkait. Namun satu hal masih jadi kendala yaitu terkait pendampingan yang intens, peluang pasar, dan pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas para petani yang masih belum maksimal.
Masyarakat ada dan hidup di desa memiliki cara tersendiri ketika berusaha untuk bertahan hidup. Cara-cara yang dimiliki lebih di kenal dengan sebutan teknologi tradisonal dan di dalam perkembangan ilmu pengetahuan inilah yang disebut dengan ke-arifan lokal. Mereka berkarya mengikuti tata cara kearifan lokal tersebut, mulai membuka lahan, bercocok tanam serta di dalam ke-arifan tersebut tersimpul kearifan memelihara hutan. Oleh karena itu, tiori masyarakat (sosioantrologis) berlangsung sebuah proses yang disebut dengan equilibrium yaitu titik keseimbangan dalam kehidupan bersama. Membuka hutan, bercocok tanam (berladang) serta berkebun memiliki cara tersendiri, meskipun mereka harus berpindah-pindah tetai bukan hidup nomaden (seperti zaman lalu). Di sinilah kearifan tersebut tampak dan hutan tetap asri karena hutanpun memiliki makna sosial (Social; forestry).
Sebalik nya kanal adalah parit yang lebih besar dengan lebar yang jauh lebih besar dari parit. Di sinilah bentuk nyata perbedaan tersebut karena tual sagu atau kayu yang sudah di potong mampu melewati kanal ini dengan bentuk seperti bentuk rakit. Akibatnya kanal yang sengaja di buat jelas akan terus menampung air dari kawasan manapun terutama ketika kanal tersebut di buat mengikuti keliling luas lahan. Kanal di buat tentu saja untuk kepentingan operasional perusahaan bukan untuk kepentingan masyarakat.
Mengikuti perkembangan masa saat ini, banjir ketika musim hujan dan kekeringan yang hebat ketika musim kemarau jelas merujuk kepada kerusakan ekologi. Lahan gambut yang menjadi tumpuan dan andalan masyarakat untuk bercocok tanam sagu, semakin lama semakin tenggelam. Kebakaran hutan dan lahan yang di mulai sejak tahun 1997 hingga terbesar pada awal tahun 2014 ini, menandakan bahwa pengrusakan berlangsung secara sistematis. Tidak banyak terungkap serta terkuak bahwa itu disebabkan oleh ulah manusia hanya cerita pada media massa cetak serta elektronik yang memberitakan hal tersebut. Selama kurun waktu 1997-2014 (jika di hitung dengan cermat justru sudah berlangsung selama 18 tahun) kebakaran hutan dan lahan menjadi dialektika. Artinya antara investasi dan kerusakan lingkungan berlangsung tarik menarik dan tumang tindih. Masyarakat yang langsung berhadapan dengan keadaan tersebut selalu menjadi bahan asupan yaitu tidak mampu menjaga dan janganlah membuka hutan dengan membakar. Inilah slogan yang berdengung-dengung dan berkumandang di mana saja di bumi yang tercinta ini.
Dalam keseharian masyarakat, luas kebun sagu terbiasa disebutkan dengan jalur atau jalou dalam bahasa setempat. Siapapun bertanya berapa luas kebun sagu yang dimiliki oleh anggota masyarakat disebut sekian jalou (jalur). Sebutan satuan hektar tidak di gunakan oleh masyarakat. Perbandingan satu jalur = 3.000 meter persegi dan satu hektar terdiri atas 3,33 jalur. Angka luasan ini dalam tradisi masyarakat kampung jika terjadi jual beli lahan, satu hektar itu digenapkan menjadi 3.35 jalur.
Tahun 2014 sebatang sagu yang siap panen di jual seharga Rp. 360.000, rata-rata dengan rerata perbatang delapan tual. Harga pertual senilai antara Rp. 45.000 hingga Rp.50.000, Harga pembelian oleh toke tergantung juga besar atau kecilnya batang sagu yaitu diameter, jika kecil dihargai Rp. 40.000 sedangkan yang besar mencapai Rp. 50.000. Harga sagu tidak seperti karet oleh karena itu, andalan masyarakat petani sagu masa depan adalah berkebun sagu. Mengapa? Di hitung-hitung ketika petani mampu menghasilkan 30-40 ton dengan bahan baku 1.200 tual sagu akan memperoleh duit dengan rincian berikut. Dua hektar kebun sagu yang dipanen setiap dua tahun, sekali panen 300 batang dikalikan Rp. 360.000 menjadi Rp. 108.000.000, jika di bagi 24 Bulan maka rata-rata penghasilan masyarakat per bulan sebesar Rp. 4.500.000,- selama dua tahun untuk panen berikut nya. Suatu andalan masa depan yang memberi pencerahan.Harga sagu terus membaik berbeda dengan harga karet. Harga sagu basah pada saat survai senilai Rp. 5.000,- per-kilogram, arti nya terus mengalami perbaikan harga.
Ketika sagu menjadi tumpuan dan andalan masyarakat, justru muncul kebijakan lain yang menerpa masyarakat di dua desa ini. Bukti empiris sudah memberi tanda yang jelas kepada pemegang kebijakan bahwa telah terjadi penurunan pada permukaan gambut di kawasan lahan gambut. Sangat jelas dan kasat mata terlihat bahwa penurunan tersebut disebabkan oleh kerusakan ekologis. Tanaman kelapa dengan akar mencuat lebih dari satu meter di atas permukaan, pinang yang kurus meninggi dengan akar yang tampak serta berbagai tanaman pohon yang akar nya mencuat ke pernukaan. Masyarakat tetap memelihara tanaman tersebut selagi tanaman itu tetap memberikan kehidupan.
masyarakat pesisir kepulauan khususnya Desa Bagan Melibur yang tinggal di ekosistem rawa gambut secara turun-temurun mengembangkan budidaya tanaman sagu sebagai sumber mata pencaharian utama. Sistem pemanfaatan lahan gambut dengan budidaya tanaman sagu telah terbukti dapat mempertahankan watak alami ekosistem ini yang selalu basah dan terhindar dari ancaman terjadinya kebakaran. Hal ini penting, karena tanaman sagu adalah jenis tanaman asli yang tumbuh dan berkembang baik pada ekosistem gambut basah.
5.2.3. Desa Teluk Meranti
"Basuak, basungai, ba utan, ba tanah, ba imbo, ba pasialangan, buatlah suatu perkampungan jago dan wariskan ke anak cucu jangan jadikan suatu perkelahian"
Masyarakat Teluk Meranti memiliki keterkaitan langsung dengan hutan dan sungai dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan terhadap hutan merupakan pemenuhan utama dengan segala sumberdayanya baik kayu maupun non kayu yang bermanfaat sebagai sumber pemenuhan hidup serta pemenuhan proses sosial.
Dulunya masyarakat kehutan mengambil kayu untuk kebutuhan pembangunan rumah, pembuatan perahu dan kayu untuk pemakaman. Non kayu seperti damar dijual/ konsumsi sendiri, rotan untuk bahan anyaman, akarakar kayu untuk ramuan obatobatan hingga untuk upacara social disertai akses yang sangat mudah dan dekat dengan pemukiman.
Kini berubah drastis semua sirna oleh ulah perusahaanperusahaan skala besar baik Kehutanan maupun Perkebunan yang membuat ruang hidup masyarakat terbatas dan bahkan terancam. Akses yang tadinya mudah dan dekat, kini jauh dan sangat terbatas. Dulunya tersedia sumber daya alam dan agrarian yang memiliki arti sangat penting bagi masyarakat. Berjuang untuk mendapatkan ruang hidup yang lestari agar manfaatnya dapat secara berkelanjutan sehingga bisa dirasakan oleh generasi mendatang.
Semenjak adanya perusahaan kehutanan dan perkebunan pada tahun 1990-an tidak ada informasi, bahkan tidak ada sosialisasi terlebih dahulu tentang rencana pengelolaan perusahaan baik oleh pemerintah maupun perusahaan kepada masyarakat. Padahal ada masyarakat yang sudah memanfaatkan sumberdaya hutan dan tanah jauh sebelum perusahaanperusahaan itu ada. Apatah lagi perusahaan tersebut mengelola sumber daya alam di wilayah administrasi Kelurahan Teluk Meranti. Tidak hanya sumberdaya hutan, tanah yang dikuasai perusahaan, tetapi perusahaan telah mengabaikan hakhak masyarakat yang sesuai dengan prinsip yang melindungai masyarakat untuk dapat mengambil keputusan secara bebas, sadar dan berdaulat tanpa paksaan, intimidasi maupun manipulasi terhadap agenda yang ditawarkan oleh pihak luar didalam wilayah mereka.
Bagian VI
Kesimpulan
Dari penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:
a. Definisi dan istilah ekosistem gambut beragam dalam pelbagai peraturan perundangundangan. Keberagaman definisi dan istilah tersebut fokus pada objek lahan gambut sebagai ekosistem khas dengan kriteria-kriteria saintifik lingkungan.
b. Pengaturan ekosistem gambut bersifat sektoral yang dibagi oleh penetapan kawasan berdasarkan fungsi, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Penetapan kawasan ini terintegrasi dengan pengaturan ruang dengan indikator ekosistem dan ketebalan lahan gambut. Pada kawasan ketebalan diatas tiga meter ditetapkan sebagai kawasan lindung melalui penetapan hutan lindung, sedangkan dibawah tiga meter ditetapkan sebagai kawasan budidaya, baik itu dikawasan hutan (hutan produksi, hutan produksi terbatas) maupun APL.
C. Tentang hak masyarakat tidak secara eksplisit diatur dalam perundang-undangan yang mengatur khusus/umum tentang ekosistem gambut. Pengaturan tentang hak merujuk pada pengaturan kehutanan dan agraria.
d. Karakter masyarakat pengelola lahan gambut ditiga lokasi terbagi dua, yaitu masyarakat lokal dan masyarakat adat. Masing-masing masyarakat ini memiliki sejarah penguasaan atas tanah/lahan gambut seiring dengan pembentukan institusi sosial pada masing-masing desa, baik itu klaim masyarakat lokal dengan penguasaan de facto, maupun klaim adat oleh masyarakat adat. Masing-masing penguasaan itu memiliki tipe hak komunal dan individual.
e. Terdapat peluang pengakuan hak masyarakat yang telah berjalan, yaitu: pertama, skema pengakuan kampung adat di Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, kedua, pengajuan permohonan perhutanan sosial, dan ketiga, negosiasi dengan PT. Arara Abadi di Kelurahan Teluk Meranti.
f. Kondisi ekosistem gambut pada masing-masing lokasi mengalami kerusakan serius sehingga membutuhkan upaya restorasi yang menyeluruh.
Masyarakat di 3 kabupaten sejak lama telah memiliki kearifan lokal untuk mengelola dan g. melindungi lahan gambut, sehingga kebijakan konservasi gambut yang lebih partisipatif mutlak diperlukan.