RIO1 JATAM CHAIRMAN
PERTAMBANGAN DAN PENGHANCURAN BERKELANJUTAN
seri kampanye
Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) adalah Jaringan organisasi non-pemerintah dan organisasi komunitas. JATAM memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah HAM, gender, lingkungan hidup, masyarakat adat dan isuisu keadilan sosial yang disebabkan oleh industri pertambangan, minyak dan gas. Sebagai organisasi jaringan yang melakukan advokasi di sektor pertambangan, JATAM memiliki tujuan mendukung masyarakat Indonesia melawan proses dehumanisasi dan kerusakan lingkun yang disebabkan oleh industri tambang, minyak dan gas
Pertambangan dan PenghancunanRIO+10 PERTAMBANGAN DAN Berkelanjutan PENGHANCURAN BERKELANJUTAN
Dterbitkan Oleh:
Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) JI. Mampang Prapatan II No.30 RT 04 RW 07 Jakarta Selatan 12790 Telp: 021-7941559, Fax: 021-79181683 Email: [email protected] Web: www.jatam.org
Penulis: Siti Maemunah, Hasanuddin, Aminuddin Kirom, Tracy Glynn
Editor: Chalid Muhammad
Disain cover dan Tata Letak : Widodo
Jakarta, Oktober 2001 daftar isi
pengantar.....1
pengertian dan proses menuju rio+10.... 6 1. Konperensi Stockholm, 1972..... 7 2. Konperensi Nairobi dan WCED..... 8 3. Konperensi Bumi, Rio de Janeiro..... 9 4. Konperensi Rio+5..... 17
kegiatan persiapan rio+10..... 19
1. Proses Persiapan di Tingkat National (National Prepcom)..... 22 2. Persiapan di Tingkat Regional (Regional Prepcom)..... 23 3. Proses Persiapan di Tingkat Global..... 27 4. Materi Persiapan Rio+10..... 31 5. Hasil yang Diharapkan dari Rio+10... 33
mengapa rio+10 penting bagi indonesia.... 35
Pertambangan Indonesia 10 Tahun Terakhir..... 38 Serbuan Kawasan Lindung dan Pulau-pulau Kecil..... 43 Ancaman Bencana Ekologis..... 45
inteRvensi industri pertambangan.... 48
Apa yang Industri Inginkan dari Rio+10?..... 48 Global Mining Initiative..... 49 Kelompok Sponsor (Sponsor Group)..... 54 Kelompok Penjamin (Assurance Group) Lokakarya Perencanaan Strategis MMSD..... 58 Agenda MMSD yang Sebenarnya.....61 Perkembangan MMSD/GMI Secara Global..... 63 International Council on Metals and Environment (ICME).....67 Dari ICME ke ICMM..... 68
kelompok kerja ornop IndOnesia untuk rio+10..... 70
posisi jatam..... 75
Pertambangan
dan Penghancuran
Berkelanjutan
Pertambangan menghabiskan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, mencemari lingkungan hidup, melanggar hak-hak asasi manusia, serta menghancurkan budaya lokal. Oleh karena itu pertambangan masuk dalam kategori industri yang tidak berkelanjutan dan tidak akan pernah berkelanjutan.
ksplorasi dan eksploitasi mineral sudah sejak lama E mengakibatkan dampak negatif yang berdimensi sosial, ekonomi, budaya maupun kerusakan lingkungan secara fisik. Dampak-dampak itu antara lain:
Terasingnya masyarakat adat karena; tanah, gununggunung, tempat-tempat keramat, sungai dan sumberdaya alam mereka diambil secara paksa untuk kegiatan pertambangan.
Hancurnya keanekaragaman hayati di seluruh dunia.
Penyumbang sejumlah besar limbah berbahaya dan beracun, yang akan menimbulkan kerusakan dan penghancuran lingkungan hidup serta berdampak serius terhadap kesehatan.
Pemeriksaan kesehatan masyarakat Buyat Manado-Sulut
PEMERIKSAAN KESEHLATAN WARGA PANTAI BUYAT SUUTL 29 SEPIENER 2N
Secara ekonomis keuntungannya kecil dan tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan. Jika pun ada, tidak bermanfaat dalam jangka panjang bagi negara ataupun daerah tempat pertambangan berada.
Memberi sumbangan terbesar bagi perubahan iklim. Peleburan dan operasional pertambangan setiap tahunnya saja mengkonsumsi 10% energi dunia1 serta memberi sumbangan terhadap emisi gas rumah kaca.
Praktek pertambangan selalu terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), rezim tirani, bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, tidak berkelanjutan dan tidak berkeadilan sepanjang generasi.
Kenyataan diatas mendorong berbagai kelompok melakukan tekanan terhadap praktik pertambangan global. Mulai dari pers, LSM, organisasi sosial kepemudaan, pemerintah, masyarakat adat sampai kelompok pecinta lingkungan hidup. Kalangan industri pertambangan mencoba memperbaiki citranya dengan berbagai cara. Salah satunya menawarkan pengembangan teknologi baru yang dinilai lebih bertanggungjawab dan ramah lingkungan, sebagaimana yang digembar-gemborkan selama ini.
Tetapi fakta menunjukkan bahwa pertambangan terusmenerus memberi dampak buruk pada masyarakat dan lingkungan hidup. Apalagi di negara yang perhatian lingkungan hidupnya tergolong rendah, tidak memiliki standar lingkungan hidup yang baik, serta tidak memiliki kepedulian pada masalah HAM.
Indonesia adalah salah satu contoh negara yang mengeksploitasi kekayaan mineralnya tanpa diimbangi dengan sistem peraturan yang memadai. Peraturan yang ada hanya memberikan manfaat kepada segelintir investor. Sementara masyarakat selalu menjadi korban kerakusan pemilik modal, melalui penggusuran dan pengambilalihan tanah adat, pelanggaran HAM, pencemaran dan perusakan lingkungan, yang pada akhirnya menghancurkan sistem keseimbangan ekologis. Pendek kata, Indonesia telah menyimpang jauh dari 'sistem berkelanjutan'.
Desakan-desakan kelompok masyarakat sipil agar praktik pertambangan berubah secara signifikan telah 'dipakai' oleh industri pertambangan dan para pendukungnya untuk melahirkan inisiatif-inisiatif yang hanya menguntungkan posisi mereka. Secara bersama-sama pelaku tambang dan pendukungnya pandai mengemas isu-isu keadilan, hak asasi manusia, lingkungan hidup, masyarakat adat, gender dan lainlain sebagai topeng wajah baru industri pertambangan modern. Banyak pihak yang berhasil tertipu oleh strategi kampanye seperti itu. Padahal dalam praktiknya masalah yang dihadapi penduduk lokal tetap sama dari waktu ke waktu.
Kini industri pertambangan dan pendukungpendukunganya berjuang keras agar Konperensi Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg tahun 2002 - yang dikenal dengan pertemuan Rio+10 - mencantumkan dalam salah satu keputusannya bahwa industri pertambangan adalah industri yang berkelanjutan. Jika tidak dari segi lingkungan hidup, mereka akan menyodorkan sisi ekonomi.
Untuk meraih hasrat tersebut, industri pertambangan melahirkan berbagai inisiatif berskala global. Salah satu inisiatif yang saat ini dikembangkan oleh industri pertambangan adalah Global Mining Initiative (GMI). GMI kemudian melahirkan skema project yang dinamai Mines Mineral and Sustainable Development (MMSD). Lewat proyek ini legitimasi konsep pertambangan berkelanjutan (Sustainable Mining) diharapkan dapat tercapai. Bukan tidak mungkin MMSD akan jadi bagian dari lobby tingkat tinggi para pelaku pertambangan pada pertemuan Rio + 10.
Jika pertambangan masuk dalam kategori industri yang berkelanjutan di Rio+10, dapat dipastikan masalah yang dihadapi penduduk lokal akan semakin bertambah rumit. Tekanan pencinta lingkungan terhadap praktik buruk industri pertambangan dapat diabaikan begitu saja oleh kalangan industri dan pemerintah. Demikian pula tekanan-tekanan internasional menjadi tidak begitu berarti.
Oleh karena itu, kelompok masyarakat sipil perlu memberi perhatian yang serius terhadap proses dan hasil-hasil konperensi Rio+10 yang tidak terlalu lama lagi digelar. Sayangnya, peran masyarakat sipil di Indonesia untuk mempengaruhi proses konperensi Rio+10 terbilang rendah. Penyebabnya mungkin karena tidak ada sosialisasi yang sistematis dari pemerintah dan organisasi non pemerintah (Ornop) tentang pentingnya Rio+10 kepada publik.
Menyadari kelemahan itu, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) sengaja membuat bahan bacaan ini, sebagai langkah awal menggalang perhatian publik dalam melakukan intervensi proses konperensi Rio+10. Semoga bahan bacaan ini bermanfaat adanya.
PENGERTIAN DAN PROSES MENUJU R10+10
io+10 adalah sebutan untuk konperensi tingkat tingg yang R (KTT) pembangunan berkelanjutan, mempertemukan kepala-kepala pemerintahan dunia masyarakat sipil, badan-badan PBB, institusi-institusi keuangar multilateral dan partisipan lainnya.
Konperensi itu disebut Rio+10 karena diselenggarakar setelah 10 tahun KTT Lingkungan Hidup dan Pembangunar PBB (UNCED) di Rio de Janeiro tahun 1992. Rio+1C dimaksudkan untuk menilai perubahan yang terjadi di selurut dunia setelah 10 tahun KTT Bumi - nama lain dari KTT Rio de
Janeiro-, dimana pada saat itu 178 negara sepakat mengadopsi suatu rencana aksi global pembangunan berkelanjutan (global action plan for sustainable development) yang dikenal dengan sebutan Agenda 21.
Konperensi Rio +10 akan diselenggarakan tanggal 2-11 September 2002 di Johannesburg, Afrika Selatan², dan akan diikuti paling tidak 100 kepala pemerintahan anggota PBB, dan 64.000 delegasi Iokal dan internasional. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk melihat dan meninjau kembali secara kritis pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan selama 10 tahun ke belakang sejak pertemuan Rio de Janeiro, termasuk hambatan yang ditemui.
Rio+10 merupakan titik kulminasi dari serentetan konperensi tentang lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan yang diprakarsai oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Rentetan ini dimulai oleh suatu konperensi internasional lingkungan hidup di Stockholm tahun 1972, dilanjutkan konperensi di Nairobi tahun 1982, pembentukan komisi lingkungan hidup dan pembangunan tahun 1987, konperensi Rio de Janeiro tahun 1992 serta konperensi Rio+5 tahun 1997 di New York.
Konperensi-konperensi penting itu akan diuraikan secara singkat sebagai berikut:
1. KONPERENSI STOCKHOLM, 1972
Konperensi Internasional Lingkungan Hidup di Stockholm, Swedia pada tahun 1972, adalah konperensi yang sangat bersejarah, karena merupakan konperensi pertama tentang linkungan hidup yang diprakarsai oleh PBB. Konperensi ini juga merupakan penentu langkah awal upaya penyelamatan lingkungan hidup secara global. Pertemuan yang digagas oleh PBB ini melahirkan kerjasama antar bangsa dalam penyelamatan lingkungan hidup. Upaya itu diwujudkan PBB dengan membentuk suatu lembaga yang bernama United Nation Environment Programme (UNEP) yang berkedudukan di Nairobi, Kenya.
Konperensi tingkat tinggilingkungan hidup pertama di dunia itu diikuti oleh wakil dari 114 negara, dan menghasilkan deklarasi lingkungan hidup; rencana aksi lingkungan hidup; dan rekomendasi tentang Kelembagaan dan keuangan pendukung rencana aksi tersebut.
Dalam konperensi Stockholm inilah untuk pertama kali motto "hanya ada satu bumi" (Only One Earth) untuk semua manusia, diperkenalkan. Motto itu sekaligus menjadi motto konperensi. Selain itu, konperensi Stockholm menetapkan tanggal 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Dunia (World Environment Day).
2. KONPERENSI NAIROBI DAN WCED
Setelah sepuluh tahun konperensi Stockholm berselang, PBB kembali menggelar suatu konperensi tentang lingkungan hidup pada tahun 1982 di Nairobi, Kenya. Pertemuan ini merupakan pertemuan wakil-wakil Pemerintah dalam Government Council UNEP. Pertemuan tersebut mengusulkan pembentukan suatu komisi yang bertujuan melakukan kajian tentang arah pembangunan di dunia. Usul yang dihasilkan dari pertemuan lingkungan di Nairobi ini dibawa ke Sidang Umum PBB tahun 1983, dan oleh PBB dibentuk WCED (World Commission on Environment and Development) yang diketuai oleh Gro Harlem Brundtland. Komisi inilah yang melakukan pertemuan diberbagai tempat dibelahan dunia, serta berdialog dengan berbagai kalangan termasuk NGO. Komisi ini pula yang menghasilkan dokumen "Our Common Future" pada tahun 1987, yang memuat analisis dan saran bagi proses pembangunan berkelanjutan. Dalam dokumen itu diperkenalkan suatu konsep baru yang disebut konsep Pembangunan Berkelanjutan.
Dokumen our common future juga merumuskan defenisi pembangunan berkelanjutan yaitu " ... pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri." Definisi ini dibuat tidak hanya untuk memenuhi persyaratan yang mendukung pembangunan ekonomi tapijuga untuk memenuhipihak-pihak yang prihatin terhadap kelestarian lingkungan³. Majelis Umum PBB mendukung ide ini dan meminta Sekretaris Jenderal melakukan sebuah konperensi untuk menilai lingkungan hidup dunia 20 tahun setelah konperensi Stockholm.
3. KONPERENSI BUMI, RIO DE JANEIRO
Setelah 20 tahun konperensi Stockholm dan 10 tahun konperensi Nairobi, PBB kembali menggelar suatu konperensi lingkungan hidup di Rio de Janeiro pada tahun 1992, dan diberinama KTT Bumi (Earth Summit). Topik yang diangkat dalam konperensi Rio adalah permasalahan polusi, perubahan iklim, penipisan lapisan ozon, penggunaan dan pengelolaan sumber daya laut dan air, meluasnya penggundulan hutan, penggurunan dan degradasi tanah, limbah-limbah berbahaya serta penipisan keanekaragaman hayati. Degradasi lingkungan hidup yang terjadi di berbagai belahan bumi ini dapat berimbas pada kepentingan politik, ekonomi, dan sosial secara meluas di seluruh dunia.
Untuk mengurus konperensi Rio, panitia persiapan konperensi (preparatory committee disingkat PrepCom) melakukan lima kali pertemuan secara beruntun. Pertemuanpertemuan itu tidak hanya membicarakan masalah teknis, tetapi juga substansi yang hendak dibahas dalam konperensi.
Konperensi Rio berupaya menyatukan perhatian dunia tentang masalah lingkungan yang terjadi di planet ini. Masalah itu sangat berkaitan erat dengan kondisi ekonomi dan masalah keadilan sosial. Konperensi juga mendeklarasikan bahwa jika rakyat miskin dan ekonomi nasionalnya lemah, maka lingkungannya yang menderita. Jika lingkungan hidup disalahgunakan dan sumber daya dikonsumsi secara berlebihan, akibatnya rakyat menderita dan perekonomian pun morat-marit 4.
Tujuan utama Konperensi Bumi ini adalah untuk menghasilkan agenda lanjutan. Sebuah perencanaan bagi gerakan internasional dalam menghadapi isu-isu lingkungan hidup dan pembangunan. Perencanaan tersebut akan membantu memberi arahan bagi suatu kerja sama internasional serta pembuatan kebijakan pembangunan ke depans.
Konperensi bumi menyepakati bahwa konsep pembangunan berkelanjutan merupakan tujuan dari setiap manusia yang hidup di atas bumi. Bagaimanapun, menyatukan dan menyeimbangkan perhatian di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan membutuhkan cara pandang baru. Baik mengenai bagaimana kita menghasilkan dan memakai sumber daya, bagaimana kita hidup, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita bergaul dengan orang lain, atau bagaimana cara kita membuat keputusan. Konsep ini menjadi perdebatan panjang baik di kalangan pemerintahan, juga antara pemerintah dan masyarakatnya tentang bagaimana mencapai berkelanjutan tersebut.
Banyak kelompok aktivis yang mencoba melobi agar dokumen seperti "10 Kiat Menyelamatkan Konperensi Bumi", (yang disiapkan dan dipresentasikan oleh Friends of the Earth, Greenpeace, dan Jaringan Dunia Ketiga), dapat dimasukkan dalam agenda pertemuan tersebut. Dokumen tadi memuat daftar sejumlah isu yang menurut mereka penting untuk dimasukkan sebagai salah satu hasil KTT Bumi, agar konperensi tersebut bisa berjalan lancar. Beberapa isu yang dipresentasikan dalam dokumen ini adalah militerisme, hutang luar negeri, peraturan-peraturan korporasi transnasional, dan target konvensi perubahan iklim.
Selama konperensi tersebut, pimpinan dunia meratifikasikan lima instrumen mayor: Deklarasi Rio, Agenda 21, Konvensi Kerangka Perubahan Iklim, Konvensi Keanekaragaman Hayati, dan Pernyataan Prinsip-Prinsip Kehutanan. Semua dokumen sudah disepakati sebelum Rio, kecuali Agenda 21.
Hasil-hasil KTT Bumi adalah:
a. Deklarasi Rio. Satu rangkaian dari 27 prinsip universal yang bisa membantu mengarahkan tanggung jawab dasar gerakan internasional terhadap lingkungan dan ekonomi.
b. Konvensi Perubahan Iklim (FCCC). Kesepakatan hukum yang mengikat telah ditandatangani oleh 152 pemerintahan pada saat konperensi berlangsung. Tujuan pokok Konvensi ini adalah "Stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfir pada tingkat yang dapat mencegah terjadinya intervensi yang membahayakan oleh manusia (anthropogenic) terhadap sistem iklim".
c. Konvensi Keanekaragaman Hayati. Kesepakatan hukum yang bersifat mengikat yang ditandatangani sejauh ini oleh 168 negara. Menguraikan langkah-langkah ke depan dalam pelestarian keragaman hayati dan pemanfaatan berkelanjutan komponen-komponennya, serta pembagian keuntungan yang adil dan pantas dari penggunaan sumber daya genetik.
d. Pernyataan Prinsip-Prinsip Kehutanan. Prinsip-prinsip hukum yang mengatur kebijakan nasional dan internasional dalam bidang kehutanan. Dirancang untuk menjaga dan melakukan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hutan global secara berkelanjutan. Prinsipprinsip ini seharusnya mewakili konsesi pertama secara internasional mengenai pemanfaatan secara lestari berbagai jenis hutan.
e. Komisi Pembangunan Berkelanjutan (Commission on Sustainable Development disingkat CSD). Komisi ini dibentuk pada bulan Desember 1992. Tujuan CSD adalah untuk memastikan keefektifan tindak lanjut KTT Bumi, mengawasi serta melaporkan pelaksanaan kesepakatan Konperensi Bumi baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. CSD adalah komisi fungsional Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) yang beranggotakan 53 negara. Telah disepakati bahwa tinjauan lima tahunan Majelis Umum PBB tentang Konperensi Bumi dan Agenda 21 harus dibuat pada bulan Juni 1997, dalam sidang istimewa rapat Earth Summit + 5 atau Rio+ 5 di New York.
Salah satu hasil KTT Bumi lainnya adalah Agenda 21, yang merupakan sebuah program luas mengenai gerakan yang mengupayakan cara-cara baru dalam berinvestasi di masa depan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan global di abad 21. Rekomendasi-rekomendasi Agenda 21 ini meliputi cara baru dalam mendidik, memelihara sumber daya alam, dan berpartisipasi untuk merancang sebuah ekonomi yang berkelanjutan. Tujuan keseluruhan Agenda 21 ini adalah untuk menciptakan keselamatan, keamanan, dan hidup yang bermartabat.
Pokok-pokok cakupan Agenda 21 yang merupakan program aksi pembangunan berkelanjutan adalah:
a. Social and Economic Dimension yang meliputi (1) kerjasama internasional untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan negara berkembang serta kebijakan domestiknya; (2) memerangi kemiskinan; (3) merobah pola konsumsi; (4) dinamika demografi dan sustainibilitasinya; (5) proteksi dan peningkatan kesehatan manusia; (6) promosi pengembangan pemukiman manusia berkelanjutan; (7) integrasi lingkungan dan pembangunan dalam pengambilan keputusan;
b. Conservation and Management of Resources for Development yang meliputi: (8) proteksi atmosfir; (9) pendekatan terintegrasi dalam perencanaan dan manajemen sumber daya lahan; (10) memerangi deforestasi; (11) pengelolaan ekosistem yang rawan (fragile); memerangi desertifikasi dan kekeringan; (12) pengelolaan ekosistem yang rawan (fragile);
pengembangan pegunungan berkelanjutan; (13) mempromosikan pertanian yang berkelanjutan dan pembangunan pedesaan; (14) konservasi keanekaragaman hayati; (15) pengelolaan bioteknologi berwawasan lingkungan; (16) proteksi samudera, beranekaragam lautan, termasuk lautan tertutup dan semi-tertutup, kawasan pesisir serta proteksi dan penggunaan secara rasional berikut pengembangan sumber alam hayati; (17) proteksi kualitas dan supply air; (18) pengelolaan kimia toksik dan bahaya; (19) pengelolaan limbah beracun dengan wawasan lingkungan, termasuk pencegahan lalu-lintas internasional secara illegal dalam limbah beracun dan berbahaya; (20) pengelolaan limbah padat dan limbah cair berwawasan lingkungan; (21) pengelolaan yang aman dan berwawasan lingkungan dari limbah radioaktif;
C. Strengthening the role of major groups yang meliputi: (22) aksi global bagi perempuan mengembangkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan; (23) anak dan pemuda dalam pembangunan berkelanjutan; (24) mengakui dan memberdayakan peranan organisasi non-pemerintah: mitra dalam pembangunan berkelanjutan; (26) prakarsa otoritas lokal menunjang Agenda 21; (27) memberdayakan peranan buruh serta serikat buruhnya; (28) memberdayakan peranan bisnis dan industri; (29) komunitas ilmuwan dan teknologi; (30) memberdayakan peranan petani;
d. Means of Implementation mencakup: (31) sumber keuangan dan mekanismenya; (32) pengalihan teknologi berwawasan lingkungan, kerjasama serta pengembangan kapasitas; (33) ilmu pengetahuan bagi pembangunan berkelanjutan; (34) mempromosikan pendidikan, kesadaran publik dan latihan; (35) mekanisme nasional dan kerjasama internasional untuk mengembangkan kapasitas dalam negara berkembang; (36) pengaturan kelembangan internasional; instrumental hukum dan mekanisme internasional; (37) informasi bagi pengambilan keputusan^6
Untuk konteks Indonesia, dokumen Agenda 21 nasional diselesaikan akhir tahun 1996. Dokumen itu dicapai lewat proyek pembangunan kapasitas Pasca-Konperensi Lingkungan Hidup dan Pembangunan PBB (UNCED), dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup, dengan dukungan dari Program Pembangunan PBB (UNDP). Ada 22 konsultan nasional yang terlibat dalam proyek ini. Proyek ini juga melibatkan berbagai pihak, antara lain pegawai pemerintah, ORNOP, akademika, dan wakil masyarakat umum. Dokumen berisi rekomendasi untuk pembangunan berkelanjutan sampai tahun 2020 untuk setiap sektor pembangunan, termasuk pelayanan masyarakat dan partisipasi masyarakat.
Cakupan Agenda 21 nasional yang dikembangkan di Indonesia adalah:
a. Pelayanan Masyarakat: (1) pengentasan kemiskinan; (2) perobahan pola konsumsi; (3) dinamika kependudukan; (4) pengelolaan dan peningkatan kesehatan; (5) pengembangan perumahan dan pemukiman; (6) instrumen ekonomi serta neraca ekonomi dan lingkungan terpadu;
b. Pengelolaan limbah: (7) perlindungan atmosfir; (8) pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya; (9) pengelolaan bahan kimia beracun; (10) pengelolaan limbah radio-aktif; (11) pengelolaan limbah padat dan cair;
C. Pengelolaan sumber daya tanah: (12) penataan sumber daya tanah; (13) pengelolaan hutan; (14) pengembangan pertanian; (15) pengembangan pedesaan; (16) pengelolaan sumber daya air;
d. Pengelolaan sumber daya alam: (17) konservasi keanekaragaman hayati; (18) pengembangan bioteknologi; (19) pengelolaan terpadu wilayah pesisir dan lautan
4. KONPERENSI RIO +5
Konperensi Rio + 5 juga disebut KTT Bumi + 5 (Earth Summit +5) diselenggarakan di New York pada tahun 1997. Pada konperensi tersebut, Sarwono Kusumaatmaja, Menteri Lingkungan Hidup Indonesia mempresentasikan rintangan dalam implementasi Agenda 21 di Indonesia, "Beberapa rintangan penting adalah kekurangan sumber daya manusia yang terlatih di lapangan pembangunan berkelanjutan, akses teknologi lingkungan hidup yang aman, ketidakcukupan serta keterbatasan sumber keuangan.
Sementara itu Dewan Ekonomi dan Sosial PBB atau CSD telah menyiapkan sebuah dokumen yang berjudul "Program Pelaksanaan Lanjutan Agenda 21". Program ini dibicarakan pula dalam Earth Summit + 5. Sidang tersebut juga mendiskusikan sebuah program kerja komisi dari tahun 1998 -2002. Lebih dari 50 menteri menghadiri CSD setiap tahunnya dan lebih dari 1000 organisasi non pemerintah memberikan kontribusinya. CSD juga mendorong pemerintah dan organisasi internasional untuk menjadi tuan rumah dalam pengadaan workshop dan konperensi masalah-masalah lingkungan yang berbeda dan isu-isu berbagai sektor. Hasil pertemuan berbagai ahli ini akan membantu komisi untuk bekerja lebih banyak dengan pemerintah nasional dan rekanan ornop lainnya untuk memperkenalkan pembangunan berkelanjutan ke seluruh dunia. Sidang Majelis Umum ke 55 telah memutuskan, pada bulan Desember 2000 CSD berperan sebagai badan pusat pengelolaan untuk penyelenggaraan Konperensi Dunia 20028.
CSD juga telah mengidentifikasi berbagai kekurangan sejak Rio 1992. CSD menyatakan "banyak indikator global pembangunan berkelanjutan menunjukkan sedikit perbaikan atau kemunduran yang terus-menerus selama 10 tahun terakhir. Kemiskinan bertambah, air segar dan pasokan makanan yang terjamin tidak cukup tersedia, dan jurang antara kaya dan miskin makin melebar"9.
CSD mengangkat pentingnya komitmen global dalam mengurangi angka kemiskinan yang saat ini telah mencapai 1,3 miliar jiwa serta untuk meningkatkan kerja sama agar 2 milliar jiwa lainnya di negara berkembang dapat menikmati listrik, juga untuk meningkatkan kemampuan transportasi dalam melancarkan pembangunan10.
KEGIATAN PERSIAPAN RIO+10
onperensi Rio+10 bertujuan mengkaji dan menilai K seluruh pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan selama 10 tahun di tingkat nasional, regional maupun internasional tentang perubahan yang terjadi di seluruh dunia setelah Eart Summit atau United Nation Conference on Environment and Development (UNCED) tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brasil. Serta menentukan prioritas tindakan di masa depan yang berkaitan dengan isu-isu baru. Selain itu konperensi ini bertujuan untuk menghentikan kerusakan lingkungan dan menjamin pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial secara sinergis yang bermanfaat bagi generasi sekarang dan mendatang.
Rio+10 juga akan melihat dengan kritis dampak revolusi teknologi di bidang biologi dan komunikasi yang telah merubah dunia sejak tahun 1992. Berbagai perangkat pendanaan, fungsi-fungsi dan implikasi lembaga keuangan dan pasar internasional juga akan dievaluasi.
Dengan demikian, Rio+10 tidak dimaksudkan untuk merevisi Agenda 21. Melainkan untuk mencari konsensus atas penilaian bersama mengenai kondisi saat ini dan prioritas tindakan di masa depan dalam topik-topik atau isu baru. Keputusan yang diambil akan diarahkan untuk memperkuat komitmen semua pihak dalam mencapai tujuan Agenda 21. Agenda yang terarah akan memperkuat diskusi mengenai berbagai temuan dalam sektor-sektor lingkungan secara khusus (hutan, laut, iklim, energi, air tawar, dll) dan juga topik lintas sektoral seperti kondisi ekonomi, teknologi baru dan globalisasi.
Sejak Konperensi Internasional di Stockholm (1972) dan Konperensi Tingkat Tinggi United Nations Conference on Environment and Development di Rio (1992) telah disepakati berbagai program pemeliharaan dan pengembangan lingkungan yang mendukung kehidupan alam semesta. Faktanya menunjukkan, hingga sekarang sumber daya alam dan lingkungan hidup penunjang kehidupan tersebut telah merosot dengan sangat mengkhawatirkan.
Dasar KTT Rio + 10 adalah dokumen-dokumen pelaksanaan agenda 21, hasil KTT Rio+5 dan "Laporan
Millenium" dari Sekretaris Jenderal PBB yang memuat pokokpokok;
1. Bencana alam yang berkaitan dengan iklim global, dalam tahun 1998 saja telah menelan biaya pembangunan selama satu dekade tahun 80-an;
2. sebesar 65 juta hektar luas hutan di negara-negara berkembang lenyap antara 1990-1995 akibat over-har-
vesting, konversi tanah untuk pertanian dan kebakaran hutan;
3. Sepertiga penduduk dunia hidup dengan mengkonsumsi air 10% di atas pasokan air. Dengan laju perkembangan seperti ini, 2 dari 3 orang akan hidup dengan kondisi ini di tahun 2025;
4. Hampir 2 milyar hektar tanah rusak akibat degradasi lahan dan mengancam kehidupan 1 milyar penduduk;
Tanaman padi yang mati di Desa Marangkayu akibat limbah PT. UNOCAL
5. Konperensi PBB tentang Lingkungan Hidup (1972) tidak mengenal pemanasan bumi dan deplesi ozon sehingga menjadi masalah baru menjelang akhir abad ke-20. Karena itu diduga akan terjadi "masalah lingkungan hidup baru" dalam abad ke-21 ini;
Secara umum rangkaian persiapan Konperensi Rio+10 dibagi menjadi tiga tahap, yaitu persiapan di tingkat nasional, persiapan tingkat regional dan persiapan tingkat global.
1. PROSES PERSIAPAN DI TINGKAT NASIONAL (NATIONAL PREPCOM)
Sekretariat PBB mengajak semua kepala pemerintahan untuk membentuk Panitia Persiapan di tingkat Nasional. Panitia inilah yang memfasilitas persiapan di tingkat nasional untuk tahun 2002 mendatang. PBB juga memberikan saran agar kepanitiaan tersebut terdiri dari wakil-wakil pemerintahan, asosiasi-asosiasi profesional, kelompok-kelompok berpengaruh, media dan rekanan lainnya termasuk lembagalembaga lokal dan organisasi-organisasi yang berhubungan dengan PBB. Panitia Persiapan di tingkat Nasional ini diharapkan dapat melakukan peninjauan/penilaian nasional, juga meningkatkan kesadaran, serta memobilisir pihak-pihak yang berkepentingan di tingkat nasional. Pemerintah akan merumuskan proses-proses persiapan di tingkat nasional untuk mensahkan dan mengevaluasi kondisi lokal dalam segitiga ketergantungan. Segitiga ini mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Selain itu pemerintah juga mengajukan komitmen-komitmen baru bagi pergerakan nasional.
Melalui survey, observasi, wawancara, pengumpulan masyarakat dan kompetisi nasional, panitia persiapan di tingkat nasional tidak hanya akan mengumpulkan informasi perubahan lokal dan nasional sejak tahun 1992, tapi juga menganjurkan untuk memperkuat trend terhadap pembangunan berkelanjutan. Panitia-panitia persiapan di tingkat nasional akan melaporkan lokasi-lokasi yang akan menjadi konsentrasi, lokasi dimana proses pembangunan berkelanjutan sedang berlangsung, dan daerah-daerah tempat "mid-course corrections" diindikasi"
2. PERSIAPAN DI TINGKAT REGIONAL (REGIONAL PREPCOM)
Semua hasil tinjauan/penilaian nasional akan dilaporkan dan didiskusikan pada rapat persiapan internal pemerintah di tingkat regional (Regional PrepCom). Pemerintah, ornop dan pihak-pihak yang peduli lainnya akan mengirimkan utusanutusannya ke konperensi regional secara berkala. Mereka akan membandingkan temuan-temuan nasional dan mencari kesepakatan untuk diprioritaskan pada tingkat regional. Model koordinasi seperti ini rencananya akan diterapkan di Amerika Latin, Kepulauan Karibia, Afrika, Asia Barat, Eropa, dan Asia Pasifik.
Aktifitas-aktifitas regional akan melibatkan diri pada program persiapan di tingkat regional. Program-program ini akan menguraikan isu-isu kunci kebijakan, prioritas-prioritas, dan kegiatan-kegiatan lanjutan berdasarkan penilaian di tingkat regional. Program-program ini akan menjadi bahan acuan bagi proses persiapan antar pemerintah global (National PrepCom). Fokus pertama persiapan ini adalah bahwa kawasan-kawasan yang menjadiprioritas, seharusnya dijadikan isu kunci dalam pembangunan berkelanjutan berdasarkan permintaan di tingkat regional dan gerakan global. Fokus keduanya adalah usulan-usulan spesifik dari daerah mengenai penguatan atau peningkatan kerja sama internasional. Termasuk usulan mengenai daerah dan institusi-institusi internasional. Pemerintah juga diundang untuk menyeleksi kegiatan pembangunan berkelanjutan di negara-negara yang berpartisipasi dalam UNCED, yang dinilai banyak membawa hasil-hasil positif12.
Setiap Konperensi Persiapan Regional akan didahului oleh Konperensi Meja Bundar Agenda 21 Regional. Diskusi meja bundar tingkat regional melibatkan para ahli dengan maksud untuk mendapatkan pandangan-pandangan mereka. Terutama yang berasal dari daerah dan memiliki pengalaman baik politis maupun praktis dalam pembangunan. Ahli-ahli ini akan dilibatkan dalam pelaksanaan Agenda 21 di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Rapat-rapat di tingkat regional sebagai media untuk berdialog seluas-luasnya bagi para pihak yang berkepentingan. Tujuan utama Konperensi Meja Bundar tersebut adalah membawa kembali para ahli terkemuka daerah untuk mendiskusikan masalah-masalah daerah, mencarikan solusinya, serta menetapkan standar prioritas, juga untuk mengidentifikasi target-target kemajuan daerah bagi tahapan berikutnya dalam pembangunan berkelanjutan.
Terdapat serangkaian persiapan yang dilakukan di tingkat ASEAN, yang disebut sebagai Sub-regional PrepCom di Manila, Filippina pada 17-19 Oktober 2001. Ada juga Asia Pasifik Regional PrepCom di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 27-29 November 200113 serta The Southeast Asia Sub-Regional Civil Society Integration Workshop, bulan September 2001 di Bangkok, Thailand.
Workshop Penyatuan Masyarakat Sipil Sub-Regional Asia Tenggara di Bangkok, membahas dan menilai isu-isu sektoral yang kemudian diformulasikan menjadi sebuah rencana aksi masyarakat sipil yang spesifik. Isu-isu tersebut meliputi kerusakan ekosistem hutan (gangguan kehutanan, kebakaran hutan, penebangan tanpa ijin); kerusakan ekosistem laut dan pesisir (kerusakan batu karang, penangkapan ikan yang tidak terkendali, gangguan perikanan darat); kerusakan ekosistem air baku (kerusakan akibat praktek pertanian domestik, limbah industri padat dan cair, pengembangan infrastruktur, jalur transportasi sungai, penyedotan air tanah yang berlebihan); ancaman terhadap keragaman hayati (pelestarian spesies berpindah, masuknya species asing, pengentasan kemiskinan dan program perencanaan pelestarian keragaman hayati); polusi (perubahaan iklim dan energi, toksin dan polusi yang semakin parah) serta perdagangan dan globalisasi. Isu sektoral lain yang dibicarakan, diantaranya adalah rekayasa organisme genetik (GMOs) dan hak milik intelektual (HAKI). Isu-isu lain yang berkaitan secara menyeluruh juga diidentifikasikan, termasuk perdagangan perempuan dan anak-anak, perdagangan obat-obat terlarang, kerusakan pengembangan infrastruktur yang tidak terkendali, ancaman perdagangan spesies flora dan fauna, kemiskinan dan keadilan, hak asasi manusia, kesetaraan gender serta tidak adanya pemerintahan yang bersih (good governance)14.
Melengkapi catatan perundingan meja bundar agenda 21 regional di atas, muncul pertimbangan untuk mengorganisasi Perundingan Meja Bundar Agenda 21 Tematik. Diharapkan pertemuan ini bisa melibatkan pakar-pakar terkemuka, para pembuat kebijakan, dan wakil-wakil berbagai kelompok utama yang memiliki pengalaman-pengalaman politis dan praktis di bidang pembangunan berkelanjutan. Peranan perundingan meja bundar tersebut adalah untuk menyiapkan berkas-berkas diskusi dan masukan analitis lainnya untuk rapatrapat persiapan antar pemerintah. Tentu saja dengan memberikan perhatian khusus pada kebijakan-kebijakan dan pendekatan-pendekatan yang menjanjikan, serta ide-ide inovatif yang dapat membantu perkembangan kemajuan dalam pelaksanaan Agenda 21. Jika diperlukan, perundingan meja bundar tematik dapat membangun hasil-hasil relevan perundingan meja bundar di tingkat regional.
Sekretaris Umum PBB selanjutnya akan membuat laporan yang bahannya berasal dari temuan-temuan dalam rapat-rapat persiapan nasional dan regional, masukan-masukan dari badan-badan PBB yang memiliki kepedulian yang sama (seperti Program Pembangunan PBB, Organisasi Makanan dan Pertanian, Organisasi Kesehatan Dunia, Konvensi Rio, dll), dan kontribusi sektor-sektor non pemerintah. Sejumlah masukan khusus telah dipersiapkan. UNEP, misalnya, mereka telah memprakarsai persiapan Global Environmental Outlook ke-3 (GEO3). Proses GEO3 ini akan mengambil masa 30 tahun retrospektif (dimulai dari konperensi lingkungan Stockholm tahun 1972) dan masa 30 tahun ke depan untuk mencari perspektif yang menyeluruh. Tujuannya untuk menyusun kembali cara membuat masyarakat internasional mengerti dan menanggapi lingkungan hidup di milenium baru. GEO3 akan mengumpulkan dan mempersatukan pengetahuan lebih dari 850 pakar yang berasal lebih dari 35 lembaga ilmiah di seluruh dunia dan akan selesai pada tahun 2002.
Hasil konperensi global lainnya, seperti Konperensi Populasi di Kairo tahun 1994, Konperensi Perempuan di Beijing tahun 1995, dan Konperensi Hunian Masyarakat di Istambul tahun 1996, akan dipertimbangan pula sebagai masukan dalam sesi ini. Konperensi Selatan-Selatan bulan April 2000, Forum Kementrian Lingkungan Global di Malmo, Mei 2000, dan Konsultasi Tingkat Tinggi Pembangunan Keuangan 2000-2001 juga akan memberikan sumbangannya. Temuan-temuan dari tinjauan Earth Summit + 5, progam yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB tahun 1997 tentang Pelaksanaan Lanjutan Agenda 21, juga akan diterima sepenuhnya.
Komisi Pembangunan Berkelanjutan akan memulai kerja antar pemerintahan pada penilaian gobal di awal 2002. Pada setiap bagian penilaian global ini akan dimasukkan sesi dialog khusus multi stakeholder. Dialog ini memberikan kesempatankesempatan untuk wakil-wakil kelompok utama untuk berbagi usulan dan ide-ide yang mereka miliki berkaitan dengan apa yang harus diselesaikan di fase kerja pembangunan berkelanjutan mendatang. Fokus perhatiannya adalah upaya mengidentifikasi dan membangun kesepakatan yang diprioritaskan, serta strategi-strategi masa depan untuk 5-10 tahun mendatang15.
3. PROSES PERSIAPAN DI TINGKAT GLOBAL (GLOBAL PREPCOM)
Empat Rapat Persiapan di tingkat global (PrepComs) diselenggarakan sebelum Konperensi Rio+ 10, yaitu: Prepcom I berlangsung tanggal 30 April - 2 Mai 2001, Prepcom II tanggal 28 Januari-8 Februari 2002. Prepcom III tanggal 18- 29 Maret 2002, semuanya di New York. Prepcom IV tingkat Menteri direncanakan pada minggu-minggu pertama bulan Mei 2002, di Indonesia.
A. PREPCOM1: NEW YORK, 30 APRIL - 2 MEI 2001,
Persiapan ini akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan organisasi penyelenggara Konperensi Rio+10. PrepCom1 dihadiri oleh banyak wakil PBB, 40 orang menteri dari negara berkembang dan negara yang belum maju, wakil-wakil pemerintah lokal, lembaga-lembaga keuangan dan energi internasional seperti Bank Dunia dan Dewan Energi Dunia, badan-badan PBB, ahli-ahli sosial ekonomi dan lingkungan hidup, wakil ornop, kalangan industri dan bisnis, kelompok serikat pekerja, lembaga-lembaga internasional lainnya termasuk wakil-wakil dari organisasi pemuda.
Dalam PrepCom I, New York, 30 April - 2 Mei 2001 telah dibahas:
Aspek organisasi, seperti pemilihan anggota, wakil kelompok regional dan ketua;
Persiapan di tingkat lokal, nasional, sub-regional, regional dan internasional;
Penentuan modalitas bagi pertemuan persiapan yang akan datang;
Proses pertimbangan untuk menentukan agenda dan menentukan tema-tema utama KTT.
Bahasan lain yang dibicarakan di acara tersebut adalah tantangan besar yang akan dihadapi oleh penggunaan energi dan transportasi, perubahan iklim, termasuk
penggunaan sumber energi yang dapat diperbarui dan komitmen global. Ada tiga faktor bagaimana elemen-elemen energi dapat menunjang pembangunan berkelanjutan, yaitu biaya rendah, ramah lingkungan, dan dapat diterima secara sosial.
Profesor Emil Salim ditunjuk untuk mengetuai rapat persiapan, memimpin PrepCom 1 yang diselenggarakan di sekretariat PBB, New York. Selain Salim, delegasi Indonesia yang akan hadir adalah Direktur Umum Hubungan Ekonomi Luar Negeri Kementrian Luar Negeri, Makarim Wibisono, yang pernah menjabat sebagai wakil tetap Indonesia di PBB.16
B. PREPCOM 2: KANTOR PUSAT PBB, NEW YORK, JANUARI-FEBRUARI 2002
Pertemuan persiapan kedua ini akan diselenggarakan di New York pada tanggal 28 Januari hingga 8 Februari 2002. Pertemuan ini dimulai dengan melakukan tinjauan kemajuan yang dicapai pada tingkat global. Bahan-bahan diskusi diambil dari laporan Sekretaris Umum PBB, yang meliputi tinjauan seluruh kemajuan dan hasil-hasil dari PrepCom regional. Dalam rangkaian awal PrepCom 2, direncanakan ada dialog selama 2 hari antara multi stakeholder dengan 9 sektor kelompok utama^17.
C. PREPCOM 3 : KANTOR PUSAT PBB, NEW YORK, APRIL 2002
Pertemuan persiapan ketiga akan diselenggarakan di New York, tanggal 25 Maret hingga 5 April 2002. Panitia PrepCom 2 dan 3 akan meninjau/menilaikemajuan pelaksanaan dan program Agenda 21 sebagai
kerangka acuan pelaksanaan Agenda 21 berikutnya. Hasil-hasil dari PrepCom regional, Perundingan Meja Bundar Regional. Sekretaris Umum PBB akan menyediakan materi pokok untuk PrepCom 2 dan 3. Dapat disimpulkan, segala hal yang muncul dalam PrepCom regional maupun PrepCom 2 dan 3, akan membentuk agenda konperensi. PrepCom 3 akan melanjutkan dan menyelesaikan program keseluruhan antar pemerintah18.
D. PREPCOM 4 : INDONESIA, 27 MEI - 7 JUNI 2002
Pertemuan persiapan keempat dan terakhir, akan diselenggarakan di Indonesia pada tanggal 27 Mei sampai 7
Juni 2002. PrepCom 4 merupakan pertemuan tingkat menteri. Pertemuan ini akan menyiapkan dokumen singkat dan terarah yang menekankan pada kebutuhan kerjasama global untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan, sekaligus menegaskan kembali kebutuhan akan kesatuan dan pendekatan terarah dan strategi untuk melaksanakan Agenda 21, dan harus menjawab tantangan-tantangan utama serta kesempatan yang dihadapi oleh komunitas internasional terkait".
Prof. DR. Emil Salim, mendapat kepercayaan sebagai ketua penyelenggara Prepcom 4 yang akan mengantarkan kepada Rio+10 - Konperensi Bumi terhadap Pembangunan Berkelanjutan. Dengan bekal pengalamannya sebagai menteri di beberapa departemen pada masa pemerintahan Orde Baru, dan berbagai jabatan strategis lainnya, diharapkan kegiatan Prepcom 4 dapat berjalan sukses
4. MATERI PERSIAPAN RIO+10
Berbagai lembaga PBB dan aparat pemerintah serta organisasi masyarakat yang akan dilibatkan dalam penilaian meliputi:
FAO dan organisasi masyarakat/pemerintah terkait membahas land management (bab 10), deforestation (bab 11), sustainable agriculture (bab 14);
UNDP capacity building (bab 37);
UNEP biodiversity (bab 15), toxics (bab 19);
UNESCO science (bab 35) dan education (bab 36);
UNIDO management of biotechnology (bab 16);
WHO health (bab 6)
Berbagai masalah baru di abad ke-21 yang berdampak sangat besar kepada lingkungan hidup nasional, regional, dan global adalah:
1. Proses globalisasi dalam perdagangan, produksi dan teknologiyang perlu dikaitkan dengan dampak positifnya pada lingkungan hidup. Sebagai produk-sampingan globalisasi, adalah masalah desentralisasi;
2. Masalah konflik sosial yang mengakibatkan kerusakan lingkungan serius;
3. Poverty dan inequity menjadi pendorong kerusakan lingkungan yang juga serius;
4. Sustainability sectoral perlu dikembangkan pada industri pertambangan, jasa disamping pertanian dan kehutanan;
5. Science dan teknologi bisa mempercepat pembangunan negara perkembang untuk menghindari munculnya jurang ketidakadilan (ineguality gap) yang semakin melebar antara negara maju dan negara berkembang dan merusak lingkungan.
Sidang Umum PBB, Desember 2000 memberi mandat pada Commission on Sustainable Development (CSD) untuk; Pertama, melakukan review hasil UNCED 1992 dan menyiapkan Rio+10 tahun 2002. Review yang komprehensif dan penilaian atas implementasi Agenda 21 secara global dilaksanakan setelah dilakukan kajian di tingkat nasional dan regional dalam "Pertemuan Persiapan di tingkat Regional"; Kedua, Identifikasi hasil, kendala dan pelajaran yang bisa dipetik dari pelaksanakan Agenda 21; Ketiga, menanggapi tantanggan dan kesempatan baru yang muncul sejak KTT
UNCED (1992); Keempat, menjawab bagaimana cara memperkuat kerangka institusi bagi pembangunan berkelanjutan.
Proses review Agenda 21 tingkat nasional seyogyanya dilakukan oleh Dewan Nasional Pembangunan Berkelanjutan yang diusulkan terdiri dari:
Dewan Nasional diketuai oleh Wakil Presiden sebagai lembaga koordinasi kebijakan dan pelaksanaan;
Forum nasional(menyesuaikan agenda permasalahannya) dipimpin oleh Meneg LH yang juga merangkap menjadi pelaksana eksekutif Dewan Nasional Pembangunan Berkelanjutan19.
5. HASIL YANG DIHARAPKAN DARI RIO+10:
Rio+10 diharapkan akan mampu menjawab pertanyaanpertanyaan sebagai berikut:
Apa saja hasil yang sudah dicapai sejak Earth Summit di Rio de Janeiro pada tahun 1992?
Apa yang sudah dilakukan negara-negara peserta Earth Summit dalam melaksanakan Agenda 21?
Apakah negara-negara peserta Earth Summit sudah mengadopsi Strategi Pembangunan
Berkelanjutan di masing-masing negaranya?
Apakah negara-negara peserta Earth Summit sudah meratifikasi Konvensi
Keanekaragaman Hayati atau menjamin hak-hak
Rio+10
perempuan yang disepakati tahun 1992?
Apa saja hambatan yang dihadapi negara-negara tersebut?
Apa saja pelajaran yang sudah dipetik dan apa yang belum?
Apa saja faktor baru yang muncul untuk merubah gambaran tersebut?
Apa tindakan perbaikan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut?
Di mana saja upaya-upaya perlu dikonsentrasikan?
MENGAPARIO+10 PENTING BAGI INDONESIA?
alam Konperensi Rio+10, semua pihak akan bertemu D dan membicarakan 'pekerjaan besar' yang akan dilakukan secara bersama-sama untuk memperbaiki dampak sosial dan ekonomi bagi keberlangsungan lingkungan hidup dunia dan masa depan umat manusia. Pertemuan ini akan mengidentifikasi upaya-upaya adil dan berkelanjutan yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sosialbudaya, politik, lingkungan dan ekonomi secara seimbang.
Sebagai salah satu negara yang menandatangani kesepakatan Agenda 21, Indonesia juga menjadi pemain aktif yang harus menilai dan membuat review kinerjanya selama 10 tahun terakhir. Disamping itu, sebagai bagian dari 'ekosistem bumi', Indonesia harus memberikan kontribusi dan melakukan posisi tawar dalam percaturan sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan dalam ajang internasional ini. Bagaimanapun pertemuan ini sangat menentukan dan berpengaruh terhadap bentuk-bentuk hubungan internasional, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya alam, yang secara langsung akan berdampak kepada masyarakat lokal dan lingkungan. Terlebih lagi saat ini Indonesia sedang dihadapkan pada situasi transisi demokrasi yang penuh dengan ketidakpastian. Berbagai masalah khas transisional masih menghadang seperti; krisis ekonomi, krisis kepercayaan, ketidakpastian hukum, tidak berfungsinya institusi-institusi demokrasi, pelanggaran HAM, konflik yang berkepanjangan, ancaman disintegrasi atau carutmarutnya persoalan lingkungan hidup. Kompleksitas persoalan di atas membutuhkan perhatian dan penanganan yang serius dengan menyiapkan langkah-langkah perubahan yang sistematis, terencana, terprogram dan berkesinambungan. Hal ini bisa terwujud bila Indonesia dan ekosistem bumi lainnya bisa bekerjasama dengan menyusun langkah-langkah ke depan.
Sebagai persiapan Konperensi Rio+10, Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Menteri Anggota PBB, bulan April 2002, tentang Rio+10 World Summit on Sustainable Development untuk menilai 10 tahun pelaksanakan Agenda 21.
Selain itu Indonesia mendapat kepercayaan sebagai tuan rumah Preparatory Committee IV pada tanggal 27 Mei sampai
7 Juni 2002 di Jakarta. PrepCom IV tersebut merupakan persiapan terakhir dan sangat menentukan hasil akhir KTT Rio+10 di Johannesburg. Dalam PrepCom IV juga akan dibahas dokumen final tentang evaluasi, keinginan dan harapan pembangunan yang berkelanjutan bagi manusia dan lingkungan di masa datang20.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki banyak masalah lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan industri. Masalah-masalah itu meliputi penurunan kualitas lingkungan dan kualitas hidup penduduk lokal yang disebabkan oleh kegiatan industri termasuk pertambangan. Indonesia tidak memiliki strategi pemanfaatan sumberdaya alam yang bijak dan berkelanjutan. Sumberdaya mineral sebagai misal. Sumber yang masuk dalam kategori tidak dapat diperbaharui ini, terus menerus dieksploitasi tanpa dasar pertimbangan yang matang, selain pertimbangan ekonomi semata. Itulah sebabnya sumber daya mineral, minyak dan gas di Indonesia tidak dikelola secara berkelanjutan. Walau ada amanat untuk membuat agenda 21 pertambangan, pemerintah Indonesia tetap saja tidak memasukan strategis pemanfaatan mineral dengan bijak dalam agenda tersebut. Malah agenda 21 Pertambangan Indonesia belum diakui keberadaanya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
Malah dalam kebijakan praktik pertambangan Indonesia, negara kepulauan ini diperlakukan tak beda dengan negara benua. Hal itu terlihat dari cara-cara eksploitasi dan teknologi yang digunakan dalam mengelola limbah. Tidak heran jika kini Indonesia masuk dalam kategori negara dengan ancaman bencana ekologi cukup tinggi. Banyak pulau-pulau kecil di wilayah Indonesia akan dieksploitasi oleh Industri pertambangan. Limbahnya pun dibuang ke laut. Entah apa yang akan terjadi kelak, jika pemerintah tak segera menghentikannya. Tapi lagi-lagi pemerintah menempuh langkah blunder, karena terus memberikan izin pada perusahaan pertambangan untuk mengekstrasi sumber daya mineral Indonesia21.
PERTAMBANGAN INDONESIA,10 TAHUN TERAKHIR
Sampai tahun 2001 perizinan yang dikeluarkan untuk dunia pertambangan sudah sangat tidak rasional. Data JATAM menunjukkan angkaluasan 66.891.496 ha, belum luasan lahan yang ditambang untuk galian C lewat ijin SIPD. Hingga akhir tahun 2001, pemerintah telah mengeluarkan izin pertambangan sebanyak 3246 izin, terdiri dari 893 izin Kuasa
AREAL PERTAMBANGAN BOHORWANI DILARANG MASUK
Tanda dilarang masuk areal tambang Mangan Reok Flores
Pertambangan seluas 32.765.833 hektar, izin Kontrak Karya sebanyak 105 dengan luas 25.715.557 hektar, izin KKB/PKP2B sebanyak 110 dengan luas 8.410.106 hektar serta 2.138 izin SIPD yang dikeluarkan pemerintah daerah Departemen Pertambangan (sekarang Dep. ESDM) hanya menjadi lembaga pemberi ijin bagi perusahaan tambang.
Dalam prakteknya, pertambangan ini ternyata banyak menimbulkan masalah bagi masyarakat lokal dalam bentuk pelanggaran HAM, penggusuran lahan, juga perusakan lingkungan hidup. Banyak kasus pertambangan yang tercatat berasal dari pertambangan skala besar, mulai Freeport (1967 - sekarang), Inco (1974 - sekarang), Newmont Minahasa Raya (1996-sekarang), Newmont Nusa Tenggara (1999-sekarang), Indo Muro Kencana (1987 - sekarang), Kelian Equatorial Mining, Unocal (1998 - sekarang), Kideco Jaya Agung (1992 - sekarang), Adaro, Arutmin, dan banyak lagi lainnya. Perusahaan-perusahaan asing ini juga mempelopori berpindahnya teknologi buruk bagi pengelolaan limbahnya, yang pada kenyataannya diharamkan di negara asalnya, seperti pemakaian sistem pembuangan tailing ke laut oleh Newmont (Amerika Serikat) di Minahasa dan Sumbawa. Padahal STD dilarang keras di Amerika Serikat dan Kanada. Pertambanganpertambangan milik asing dan berskala besar ini paling banyak
Alat glondong di Desa Tugu-Ponigkor Jawa Barat untuk proses pemisahan emas
menimbulkan masalah bagi masyarakat lokal dan lingkungan.
Perusahaan nasional juga turut memberi andil dalam merusaklingkungan dan menggusur lahan masyarakat adat, seperti PT Arumbai (1997-sekarang), Indominco Mandiri, Antam Pongkor, Antam Pomalaa (1995 - sekarang) dan banyaklagilainnya.
Bagaimana dengan tambang rakyat? Selama 10 tahun terakhir banyak kawasan penambangan tradisional mereka yang digusur oleh pertambangan besar, seperti PT KEM dan PT IMK. Yang terjadi akhirnya mereka harus bersaing dengan perusahaanperusahaan besar dan dipaksa meninggalkan cara melunas dan mendulang yang dianggap kurang produktif. Mulailah pasca penggunaan Merkuri dan bahan kimia beracun lainnya oleh pertambangan-pertambangan rakyat. Bahkan mereka harus mengais di kolam limbah tambang perusahaan agar bisa kembali menambang. Pemerintah juga tak segan-segan memberi predikat penambang rakyat ini dengan sebutan PETI (Penambang Tanpa ljin) atau penambang liar. Nyata sekali, kehadiran industri tambang modern tidak saja merusak keseimbangan ekologis tetapijuga meminggirkan masyarakat baik secara ekonomi maupun sosial.
Peran lembaga keuangan global juga mewarnai buruknya wajah pertambangan di Indonesia. Beberapa perusahaan besar seperti Newmont Nusa Tenggara (NNT) dan INCO yang membangun operasional tambangnya dengan mekanisme Eksport Credit Agency (ECA). Dengan skema ECA, pemerintah akan menanggung sejumlah hutang jika terjadi masalah atau kegagalan dalam pertambangan NNT. Hutang negara ini secara tidak langsung akan menjadi hutang rakyat Indonesia. Sumber daya mineral terkuras habis, lahan bekas tambang rusak berat, dan harus menanggung hutang untuk memperbaikinya.
Padahal, kontribusi industri pertambangan untuk negara sangat rendah. Rentang waktu antara tahun 1993-1995 misalnya, hanya berkisar antara 2,54%-2,92 % dari pendapatan kotor domestik (PDB). Disamping itu menurut Penelitian Price Waterhouse Coopers (PwC), tentang pembelanjaan yang dilakukan oleh 12 perusahaan pertambangan besar di Indonesia sejak tahun 1994-998, hampir 95,3% digunakan untuk pembelian lewat impor. Artinya, uang yang ada kembali ke kantong negara asing, hanya sisa sebesar 4,7% yang ditinggal di dalam negeri. Selama ini negara dikecohkan oleh angka kontribusi sektor pertambangan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut Price Waterhouse Coopers (PwC) pendapatan negara tahun 1998 dari 12 industri tambang yang mereka survey sebesar 5,6 trilyun. Sepintas angka ini terlihat sangat besar. Angka inilah yang selalu dibangga-banggakan oleh pelaku pertambangan di Indonesia, termasuk pemerintah. Hal ini tentu tidak sebanding dengan penggusuran dan hilangnya mata pencaharian ratusan ribu masyarakat lokal di sekitar pertambangan. Anehnya, industri keruk yang begitu destruktif masih menjadi primadona bagi negara. Secara sistematis pemerintah berupaya mempertahankan eksistensi pertambangan di Indonesia. Bahkan dengan berani menggadaikan nasib generasi mendatang; kehancuran lingkungan hidup; penderitaan masyarakat adat; menurunnya kualitas hidup penduduk lokal; serta meningkatnya kekerasan terhadap perempuan23.
Beberapa kasus tertentu menunjukkan, pemerintah tak segan-segan menggunakan aparat keamanan untuk merepresi rakyat yang melawan kehadiran pertambangan di tanah mereka. Pelanggaran HAM pun kemudian tak terhindarkan. Tidak heran jika industri pertambangan di Indonesia tergolong industri yang sarat dengan pelbagai peristiwa pelanggaran HAM. Sejak awal kegiatan, perusahaan pertambangan selalu melibatkan aparat represif negara. Tujuannya adalah untuk meredam perlawanan penduduk lokal.
Namun yang disampaikan ke publik adalah untuk menjamin rasa aman perusahaan dalam bekerja.
Peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh aparat yang seharusnya melindungi rakyat itu terjadi di banyak tempat. Antara lain dalam operasi Freeport di Papua Barat, Rio Tinto di Kalimantan Timur, Aurora Gold di Kalimantan Tengah dan lain sebagainya. Ironisnya, hingga hari ini pemerintah belum mampu menjawab kondisi buruk seperti ini melalui pengeluaran kebijakan yang mampu menyelesaikan persoalan. Bahkan Rancangan Undang-Undang Pertambangan yang baru pun tidak memperhatikan masalah ini.
SERBUAN KE KAWASAN LINDUNG DAN PULAU- PULAU KECIL
Menjelang evaluasi agenda 21 di Johannesburg, muncul kecenderungan perusahaan-perusahaan mulai melakukan ekspansinya untuk membuka pertambangan di kawasan hutan lindung dan konservasi. Upaya ini ternyata juga mendapat dukungan penuh pemerintah. Data terakhir yang dikeluarkan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan angka 11,4 juta ha kawasan hutan lindung dan konservasi telah diberikan ijinnya kepada 150 perusahaan pertambangan24.
Dalam satu dekade terakhir, Indonesia telah kehilangan sekitar 20,4 juta ha kawasan hutannya. Seluas 120,4 juta ha hutan yang tersisa (termasuk hutan produksi intensif) sedang mengalami tekanan berat dari praktek HPH, HTI, HGU Perkebunan Skala besar, juga praktek illega/logging yang begitu marak di mana-mana. Tekanan paling berat dialami oleh kawasan konservasi dan hutan lindung, padahal kawasan ini 'menyimpan' hampir 20% jenis mahluk hidup dunia, memiliki fungsi sebagai water catchment area serta mendukung kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar hutan.
Di tingkat internasional juga tak kalah serunya. Dewan Internasional Logam dan Mineral melakukan lobby intensif kepada Lembaga Konservasi PBB (IUCN) untuk membuka kemungkinan kawasan-kawan lindung dan konservasi boleh ditambang. Asosiasi Pertambangan Indonesia (IMA) juga melakukan kampanye dengan gencar untuk merubah peraturan-peraturan Indonesia yang disebut sebagai 'menghambat industri pertambangan' dan menghilangkan pendapatan negara. Salah satunya adalah Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Pulau-pulau kecil tak luput pula dari agenda jajahan pertambangan skala besar. Di kawasan Nusa Tenggara, tercatat nama 11 perusahaan pertambangan skala besar, diantaranya milik BHP dan Newmont. Beberapa pertambangan di pulau kecil lainnya sedang melakukan persiapan untuk operasi pertambangannya, seperti Gag Nickel di Pulau Gag Papua, Weda Bay Nickel - P. Halmahera Maluku, Pulau Bahubulu - Sultra, P. Roti dan lainnya. Pada kawasan-kawasan dasar laut di antara pulau juga mulai dilakukan penambangan, seperti rencana penambangan emas di dasar laut pulau Singkep.
Mengapa Kawasan lindung dan Pulau-pulau kecil? Pengelolaan kawasan lindung dan konservasi oleh negara telah berhasil memutus hubungan masyarakat sekitar dengan kawasan hutannya, biaya sosial-nya tentu akan lebih murah. Pulau-pulau kecil yang terpencil dari akses informasi dan komunikasi akan susah dipantau, dan memungkinkan perusahaan tambang untuk menerapkan sistem pembuangan limbah murah, membuang tailingnya ke laut.
ANCAMAN BENCANA EKOLOGIS
Semangat eksploitasi (jual murah danjual habis) adalah warna kental kebijakan pertambangan di Indonesia. Pembiaran mineral di perut bumi untuk generasi mendatang dan kelestarian lingkungan hidup seolah menjadi agenda yang tabu dan dosa bagi pengelola negara. Disamping itu, pemberian izin yang tidak rasional juga terjadi di sektor lain. Hingga tahun 2001, Departemen Kehutanan telah mengeluarkan izin HPH sebanyak 355 meliputi luasan 38.025.091 ha; HTI sebanyak 175 dengan luasan 7.861.251 ha25. Sedangkan pada tahun 1997, perijinan yang telah dikeluarkan untuk Perkebunan Kelapa Sawit sebanyak 612 dengan luasan 8.700.000 ha26, belum lagi industri pertambakan, perkebunan karet dan lain sebagainya.
Melihat kenyataan ini tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa Indonesia tengah diambang bencana ekologi. Luasan wilayah yang diperebutkan tidak bertambah, sementara pelaku usaha yang berebut dari waktu ke waktu terus bertambah. Bahkan beberapa fakta menunjukkan wilayah-wilayah kepulauan kita makin menyusut luasannya. Akibat penambangan pasir pantai di kepulauan Riau telah melenyapkan beberapa pulau di kawasan tersebut. Ironisnya pasir-pasir tersebut diekspor untuk memperluas bandara internasional Changi, Singapura. Kondisi-kondisi seperti ini semakin menyulitkan rakyat, karena wilayah kelolanya terus diperebutkan orang lain, tanpa mampu mereka cegah. Melihat sejarah perkembangan kebijakan pertambangan di Indonesia dari waktu ke waktu, pihak yang paling dirugikan adalah penduduk lokal, pertambangan rakyat dan lingkungan hidup.
Padahal semakin banyak Inisiatif-inisiatif global yang dilakukan perusahaan pertambangan saat ini untuk mencari dukungan dan legitimasi dari komunitas dan NGO terhadap dampak-dampak buruk operasi pertambangannya. Misalnya lewat Globa/Mining Initiative (GMI) dengan Mining Minerals and Sustainable Development (MMSD)-nya. Bahkan MMSD sedang melakukan studi untuk mendapatkan legitimasi mengenai isue Pertambangan yang berkelanjutan. Hanya dengan melihat butir-butir kuisioner yang diajukan saja, kita bisa menilai bahwa studi MMSD akan digunakan untuk legitimasi atas kerusakan yang telah ditimbulkan oleh aktifitas pertambangan tersebut dalam bingkai Pertambangan Berkelanjutan.
Perlu menjadi perhatian, saat ini pemerintah Indonesia juga sedang gencar menjalankan agenda-agenda besar bersama perusahaan-perusahaan tambang untuk mengangkat isu Pertambangan Berkelanjutan (Sustainable Mining). Dalam bulan oktober saja paling sedikit ada dua agenda besar yang sedang mereka lakukan. Diantaranya Workshop internasional Untuk Prioritas Kebijakan Mineral di Indonesia, yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 9 dan 10 Oktober 2001. Disusul dengan Workshop internasional tentang Pertambangan Berkelanjutan. Partisipan pertemuan ini sudah bisa ditebak, perusahaan-perusahaan tambang besar seperti Freeport, Newmont, Rio Tinto, termasuk juga lembagalembaga industri pertambangan dan konsultannya, seperti ICME, Indonesian Mining Association, NSR dan banyak lainnya.
Yang tidak kalah menyedihkan adalah pernyataan Menteri Negara Lingkungan Hidup, HE Nabiel Makarim, bahwa pemerintah tidak keberatan untuk memberikan ijin tambahan -bahkan tidak akan membatasikepada perusahaan yang akan menerapkan Submarine Tailing Placement (STP), suatu istilah penghalusan metode SDP yang belakangan ini dikecam habishabisan. Hingga hari ini tercatat dua perusahaan yang sudah mengantongi ijin pembuangan tailing di dasar laut (STP/SDP), yaitu PT Newmont Minahasa raya (NMR) dan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT).27 Patut dicurigai bahwa pernyataan Meneg LH tersebut merupakan hasil lobby para pelaku pertambangan yang dengan sukses mendesak pemerintah dan membungkusnya dengan bahasa 'Teknologi Ramah Lingkungan'. Padahal kebijakan Menteri Lingkungan Hidup sebelumnya, Sonny Keraf, jelas-jelas menolak memberikan ijin tambahan terhadap perusahaan yang akan menerapkan teknologi STP, karena sudah ada dua perusahaan besar bermasalah yang menerapkan teknologi itu.
INTERVENSI INDUSTRI PERTAMBANGAN
APA YANG INDUSTRI INGINKAN DARI RIO +10?
Sederhana saja, pesan yang akan kami bawa dalam Earth Summit 2002, "bisnis adalah bagian dari solusi". Pernyataan ini dikeluarkan oleh Mark Moody-Stuart, mantan pimpinan Perusahaan Royal Dutch/Shell.28 Pernyataan ini bisa jadi mewakili pelaku-pelaku industri pertambangan bahwa keterlibatan mereka dalam Konperensi Rio+10 semata-mata adalah untuk kepentingan bisnis. Propaganda-propaganda yang mereka lakukan tentang 'Pasar berkelanjutan", atau 'pembangunan yang berkelanjutan' tidaklebih dari upaya untuk menarik simpati bahwa mereka memiliki komitmen dan kepedulian terhadap masalah lingkungan global. Di bawah ini kami ketengahkan bentuk-bentuk pelembagaan interfensi global industri pertambangan.
GLOBAL MINING INITIATIVE (GMI)
GMI atau Global Mining Initiative yaitu suatu intervensi dalam bentuk prakarsa global dari puluhan perusahaan pertambangan multinasional. Assosiasi ini terdiri dari banyak perusahaan pertambangan dan mineral terbesar di dunia antara lain- Anglo American, BHP, Billiton, Barrick, Codelco, Newmont, Noranda, Phelps Dodge, Placer Dome, Rio Tinto, dan WMC. Perusahaan-perusahaan itu dalam menjalankan operasi tambangnya di berbagai belahan dunia (termasuk di Indonesia) memiliki reputasi buruk karena telah menimbulkan masalah serius bagi penduduk lokal, masyarakat adat serta lingkungan hidup.
Prakarsa ini dimulai akhir tahun 1998 oleh 10 perusahaan pertambangan 'terkemuka' di dunia tetapi sekarang telah berkembang menjadi lebih dari dua puluh perusahaan pertambangan. Pada bulan Oktober 2000, Hugh Morgan mengumumkan bahwa GMl akan membuka kantor pusatnya di Brussels, Belgia, dengan dewan yang terdiri dari 8 orang CEO sebagai anggota dewan terpilih. Empat orang diantaranya akan dipilih dari berbagai asosiasi nasional dan setidaknya 3 orang diantaranya akan dipilih dari asosiasi-asosiasi komoditi. Dalam salah satu dokumennya disebutkan bahwa GMI akan berupaya keras untuk"...Secara Terbuka Menjalin Kerja
Sama Dengan Kelompok Lingkungan Hidup, HAM, Dan Pemerintah". Khususnya, GMl akan "menerapkan hasil atau kesimpulan yang diperoleh dari studi MMSD" -sebuah studi yang dilahirkan oleh GMI tak lama kemudian29.
GMI mendekati World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) untuk memberikan dana bagi gerakan yang seolah-olah dapat memberikan bantuan dan aturan bagi sektor pertambangan dan mineral untuk berubah menjadi pembangunan yang berkelanjutan. GMI diluncurkan oleh perusahaan pertambangan multi-nasional, ketika berbagai keprihatinan meningkat. Ditambah tindakan-tindakan jawaban industri yang tidak sesuai dengan kritik-kritik lingkungan, ekonomi, sosial dan hak asasi manusia.
Pada saat ini, GMI memiliki tiga bagian:
1) Proyek IIED yang dikenal dengan Mining, Minerals & Sustainable Development (MMSD).
2) Konperensi global yang berjudul, "Resourcing the Future", yang akan diselenggarakan di Toronto pada tanggal 12- 15 Mei, 2002. Sekitar, 1000 delegasi diharapkan akan datang. Diharapkan akan lebih banyak kalangan industri yang hadir selain juga wakil-wakil masyarakat, kelompok masyarakat asli, kelompok lingkungan, pemerintah dan LSM. Konperensi ini akan menyimpulkan kerangka kerja formal dari GMI dan mempersiapkan industri pertambangan untuk berkontribusi dalam Rio+10. Namun demikian, jadwal kegiatan yang direncanakan sudah terlambat karena perusahaan-perusahaan pertambangan selalu dikelilingi oleh isu kontroversial di seluruh dunia. IIED meminta CSIRO Minerals untuk mempersiapkan Draft Rencana Tindak sebelum 31 Agustus 2001. Tetapi peneliti CSIRO, Dr. Fiona Solomon menunjukkan, "Jika masih ada isu yang sangat signifikan diantara pertambangan dan pembangunan berkelanjutan baik di Asia dan PNG, Pasifik, Selandia Baru dan Antartika, dimana dampaknya harus diakui, sangatlah tidak mungkin untuk mengkoordinasikan proses masyarakat regional yang ada di Australia" 30.
3) Pembangunan struktur keterwakilan untuk mengajukan "agenda pembangunan berkelanjutan" mereka.
Di lain pihak, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) bersama International Chamber of Commerce (/CC) telah mempersiapkan agenda untuk Rio+10 sejak musim gugur 1999, jauh sebelum dilakukan banyak ORNOP lingkungan hidup31. Salah satu bagian dari strategi WBCSD menuju Rio+ 10 adalah seri laporan dengan profil yang sangat menarik. Pertama, "Pasar yang Berkelanjutan" dikeluarkan pada bulan April 2001. Sejak saat itu WBCSD menerbitkan iklan berseri dalam koran International Herald Tribune. Setiap bagian iklan sebanyak dua halaman, menampilkan judul"Kasus Bisnis untuk Pembangunan Berkelanjutan" (The Business Case for Sustainable Development)32. Iklan tersebut mempresentasikan propaganda WBCSD untuk mencapai'pembangunan berkelanjutan" dengan tawaran teknologi baru dan initiatif bisnis lainnya. Sponsor Iklan tersebut adalah ABB, Shell, Aventis, Tokyo Electric Power Company dan banyak perusahaan besar transnasional lainnya. Dengan semakin dekatnya Rio+10, WBCSD juga meluncurkan lima proyek baru, termasuk
"Mining, Metal and Sustainable Development" dan "Sustainable Mobility"33.
WBCSD dan ICC mencoba melibatkan PBB untuk membicarakan persoalan ekologi dan sosial di tingkat global yang penting dan mendesak. Upaya yang mereka lakukan seolah-olah menunjukkan bahwa mereka mempunyai kepedulian terhadap persoalan-persoalan tersebut. Sementara mereka melakukan desakan perubahan terhadap sejumlah peraturan efektif yang menjamin kelangsungan lingkungan hidup di masa mendatang. Prioritas utama mereka adalah untuk mempertahankan kepentingan perluasan bisnis yang berlindung di balik investor global. Banyak anggota WBCSD dan ICC bertanggung jawab terhadap berbagai pelanggaran hak asasi manusia dan lingkungan hidup di seluruh dunia.
Mining, Minerals and Sustainable Development (MMSD). Walaupun dipresentasikan sebagai sebuah upaya yang di munculkan oleh LSM, dan dikelola oleh Institute for Environment and Development (IIED) di London, proyek MMSD awalnya diusulkan oleh Rio Tinto dan Anglo American di tahun 1999. Usulan ini turut didukung oleh WMC dan diajukan tak lama setelah GMI terbentuk. Secara formal proyek MMSD ini dilakukan atas permintaan WBCSD namun dengan cepat Richard Sandbrook—mantan Direktur Eksekutif IIED—dipilih untuk mengepalai proyek studi ini. Tidak mengherankan kalau kemudian llED lah yang menjadi pengelola utama proyek tersebut34.
Sampai awal tahun 2001, tak kurang dari 30 perusahaan pertambangan telah bergabung dengan GMI/MMSD. Mereka adalah; Acan, Alcoa, Anglo-American (AAC), Barrick Gold, BHP,
Billiton, Codelco (Chile), De Beers, EDM/Somincor (Portugal), Freeport McMoran, Gold Fields Ltd, Lonmin, MIM (Mount Isa Mines), Noranda, Mitsubishi Materials/Mitsubishi Corporation, Mitsui Mining and Smelting, Newmont, Nippon Mining dan Metals Norsk Hydro, North Ltd (diambil alih oleh Rio Tinto pada tahun 2000), Phelps Dodge, Placer Dome, Rio Tinto, Sibirsky Aluminum, Sumitomo Metal Mining, and Western Mining Corp (WMC). Perusahaan-perusahaan tambang tersebut langsung mengundang WBCSD untuk menjadi tuan rumah proyek MMSD. Untuk mendapat legitimasi, project MMSD sengaja melibatkan kalangan Organisasi Non Pemerintah (Ornop) dan badan-badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
MMSD merupakan kegiatan kunci dalam GMI. World Business Council of Sustainable Development (WBCSD) memulai MMSD, atas permintaan dari GMI. World Business Council for Sustainable Development adalah koalisi lebih dari 120 perusahaan internasional. Untuk pelaksana gagasan MMSD, WBSCD memilih, International Institute for Environment and Development (IIED), satu LSM yang cukup besar yang berkantor pusat di London (Inggris). IIED menjalankan studi, mengembangkan metode konsultasi yang luas, dan mendesain strategi-strategi implementasi MMSD. Richard Sandbrook, Executive Director of IIED telah terpilih untuk mengepalai studi ini. Proyek ini secara resmi dimulai pada bulan April 2000. Mitramitra GMI sendiri tak memberikan jaminan apa pun, apakah strategi-strategi tersebut akan benar-benar diimplementasikan. MMSD diharapkan mengeluarkan draft laporan pada tahun 2001 dan laporan akhir pada tahun 2002.
KELOMPOK SPONSOR (SPONSOR GROUP)
Merupakan Kelompok sponsor yang memegang, "supervisi dan kepengurusan, pengumpulan dana, menyetujui anggaran dan program kerja, melakukan fungsi kontrol terhadap anggaran dan melakukan supervisi perilaku proyek."
Sekelompok besar perusahaan pertambangan telah setuju untuk menjadi sponsor dari proyek MMSD. Sponsor dari pihakpihak komersial lainnya ditentukan untuk membayar sebesar $150,000 (dapat kurang jika mereka hanya ingin mensponsori proses regional saja) dan $50,000 untuk lain-lainnya. Perusahaan-perusahaan yang pada saat ini mensponsori proyek MMSD adalah Alcan, Anglo-American, Barrick, BHP, EDM/Somincor, Billiton, DeBeers, Lonmin, Mitsubishi Materials/Mitsubishi Corporation, Newmont, North, Sibirsky Aluminium, Alcoa, Anglovaal, Codelco, Freeport McMoran, Gold Fields, MIN, Mitsui, Nippon, Noranda, North, Norsk Hydro, Phelps Dodge, Placer Dome, Rio Tinto, Sumitomo dan WMC.35
Dokumen MMSD mengklaim bahwa "independensi" proyek akan tercapai dengan 40% dana yang dibutuhkan terkumpul dari "sumber-sumber non-bisnis" termasuk di dalamnya berbagai yayasan dan bank-bank multi-lateral. Sampai makalah ini disusun, tak satu pun dari sumber-sumber tersebut memberikan kontribusi 36
KELOMPOK PENJAMIN (ASSURANCE GROUP)
Kelompok penjamin global terdiri dari 25 anggota dengan berbagai latar belakang yang mengatur proyek tersebut. Anggota kelompok penjamin dipilih melalui proses"konsultasi" yang hanya terdiri dari Richard Sandbrook (IlED) dan Luke
Danielson (MMSD). Para sponsor dari industri itu juga mengklaim bahwa pembentukan sebuah "kelompok penjamin" akan memastikan pengawasan independen terhadap project MMSD dengan melakukan "analisis kelompok yang memadai terhadap semua keluaran yang dihasilkan dari proyek." Menurut mereka, "kelompok penjamin akan tersusun dari individu-individu yang diakui mempunyai otoritas dalam berbagai subjek yang berhubungan dengan tujuan project".
Pada bulan Agustus, MMSD mengumumkan bahwa mereka akan merekrut seorang Ketua Grup Penjamin. Kemudian D Nksoi yang terpilih dari Afrika Selatan, mengambil alih kursi ketua dari Jay Hair, mantan ketua Federasi Margasatwa Nasional dan IUCN yang telah menjadi pengarah Kelompok Penjamin sejak awal. Selanjutnya, Hair akan bertugas sebagai Sekertaris Jenderal dari Badan Internasional untuk Pertambangan dan Mineral (ICMM), seperti yang telah di umumkan sebelumnya pada awal tahun oleh Wilson dari Rio Tinto, sebagai suatu promosi dari organisasi industri yang memiliki dana berjuta juta dolar³7. Hal ini menunjukkan bahwa MMSD tidak sepenuhnya merupakan organisasi yang netral.
Pada tahun 2000, dalam suratnya kepada IIED, sebuah koalisi dari kelompok NGO utama yang bergerak di isu tambang (walaupun tanpa keikutsertaan NGO dari Selatan) mengekspresikan skeptisme mereka tentang peran dan komposisi assurance group. "Kami melihat adanya masalah serius dalam proses yang digunakan dalam memilih anggota assurance group dan ada beberapa isu struktural yang mendasar yaitu bahwa assurance group ini ternyata tidak memiliki otoritas atau kuasa apapun".38
Nkosi, Kepala • Duma kelompok penjamin dan Ketua Parlemen Komite Afrika Selatan untuk Pertambangan dan Mineral
• Jacqueline Aloisi de Larderel, United Nations Environment Programme (UNEP).
• Richard Baldes, mantan konsultan biologi pada US Fish and Wildlife Service, Wyoming, Amerika Serikat.
• Patricia Caswell, Direktur Eksekutif Global Sustainability, RMIT University, Mantan Direktur Eksekutif PLAN International Australia.
• Anna Cederstav, ilmuwan di Lembaga Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)
• Mick Dodson, Ketua Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies.
• Cholpon Dyikanova, mantan Manajer Nasional CBF. Mantan Ketua ORNOP "Women of Kyrgyzstan for a Nuclear-free World and Ecological Security".
• Douglas Fraser, konsultan pribadi praktek bisnis berkelanjutan. Mantan Wakil Presiden Pembangunan Berkelanjutan Placer Dome Inc.
Colin Filer, kepala Social and Environmental Studies Division, PNG National
• Reg Green, Kepala urusan Kesehatan, Keamanan dan Lingkungan di Federasi Internasional untuk Kimia, Energi, Tambang, dan Serikat Pekerja (ICEM). Anggota panitia penyusun 'Agenda 21'. Dia mengkoordinasikan masukan kelompok serikat perdagangan internasional di pertemuan prepcom Konferensi Bumi 1992 dan dia mengkoordinasikan aspirasi kelompok serikat perdagangan internasional pada pertemuan Prepcom.
Gerard Holden, Direktur Pengelola dan Kepala Umum Mining and Metals, Barclays Capital, London.
• Namakau Kaingu, ketua Southern African Development Community (SADC) Women in Mining Trust.
• Antonio La Vina, World Resources Institute (WRI), Filipina
• Kathryn McPhail, manajer program Bank Dunia. Kathryn menilai dampak sosial dan lingkungan hidup transmigrasi di Indonesia; dan dia melakukan tinjauan kebijakan proyek PLTA Arun, proyek Lihir di Papua New Guinea dan operasi Freeport McMoran di Indonesia.
• Daniel Meilan, konsultan di Buenos Aires, Argentina, Mantan Sub-sekretaris Pertambangan Argentina.
• Dr. Glen Miller, Dosen University of Nevada, aktifis pertambangan Sierra Club, anggota Dewan MPC, Great Basin Mine Watch dan Center for Science in Public Participation, Amerika Serikat.
• Maria Ligia Noronha, ekonomis, Tata Energy Research Institute (TERI), Goa, India dan kepala kantor regional barat TERI.
• Manuel Pulgar-Vidal, Direktur Eksekutif Peruvian Society for Environmental Law (SPDA).
national Madagascar, Mantan Alternate-ED IMF, mantan Gubernur Bank Central Madagascar, mantan Duta Besar Amerika Serikat, mantan Menteri Keuangan
• Leon Rajaobelina, Direktur Eksekutif Conservation Inter-
• Charles Secrett, Direktur Eksekutif Friends of the Earth (FoE)
• John Stewart, Dewan Pertambangan Afrika Selatan
• Osvaldo Sunkel, Guru besar Ekonomi dan Direktur Pusat Analisis Kebijakan Publik, Universitas Chile, Penasihat Khusus Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi PBB Amerika Latin dan Kari bia (ECLAC), Presiden CINDE (Development Research Corporation) dan Guru besar, Duxx Graduate Program di Business Leadership, Monterrey, Meksiko.
• Helmut Weidner, peniliti senior, Social Science Research Center, Berlin, Jerman.
• Doug Yearley, Phelps Dodge Corporation.
• Senzeni Zokwana
Ada 10 hal yang menjelaskan kekuasaan Grup Penjamin, diantaranya adalah ketentuan bahwa "Kelompok Penjamin memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat tentang seluruh kegiatan, produksi dan keluaran-keluaran dari kelompok kerjanya. Ketika terjadi ketidak setujuan dari kelompok kerja dan Kelompok Penjamin, maka Kelompok Penjamin tidak dapat melakukan veto baik terhadap kegiatan maupun keluarannya. Pada item 15 yang berbunyi "Pengelola harus memiliki otoritas untuk melakukan finalisasi persetujuan, pengambilan keputusan, pemberian otorisasi dan pengeluaran. Sudah jelas bahwa proyek ini akan dikelola oleh Kelompok Sponsor yang juga menjalankan atau mengelola proyek MMSD dan Dewan Penyantun IIED.
LOKAKARYA PERENCANAAN STRATEGIS MMSD
Peserta utama Perencanaan Strategis MMSD ini terdiri dari para akademisi dan peneliti serta lembaga-lembaga pemerintah. Tujuan pertemuan ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai proyek IIED/MMSD yang telah direncanakan dan meminta peserta untuk memberikan masukan mereka.
Peserta dari LSM lingkungan mengetahui bahwa ada banyak permasalahan dalam isu pemerintahan. Perkembangan isu ini akan sangat menentukan potensi partisipasinya. LSM lingkungan juga mengetahui bahaya yang dapat terjadi dari proses-proses analisa dan penelitian. Hanya sedikit sekali hasil yang terealisasikan.
Dalam diskusi tambahan mengenai proyek IIED/MMSD, Robert Court dari Rio Tinto mengatakan, elemen elemen dari usulan global mengenai pertambangan (global mining initiative)- melakukan kajian terhadap industri dan asosiasi perdagangan serta rencana agenda untuk Rio + 10. Pekerjaan yang dilakukan berkenaan dengan kajian asosiasi industri memiliki kemajuan yang cukup baik. Robert Court mengatakan bahwa anggota anggota M-9 membelanjakan sebesar 170 juta US dolar untuk keanggotaan dan dukungan terhadap kelompok asosiasi industri40.
Namun demikian, koalisi LSM di tingkat dunia yang bekerja dalam pertambangan dan mineral memilih untuk tidak berpartisipasi. Mereka berpendapat bahwa GMI tidak bersungguh sungguh mengupayakan penyelesaian berbagai permasalahan yang ada. Perusahaan pertambangan yang terlibat dalam GMI dan MMSD seperti Rio Tinto dan BHP Billiton masih terus melakukan kerusakan sosial, sumber daya lingkungan dan kehidupan ekonomi masyarakat. Hal ini membuktikan bagaimana tujuan sebenarnya di balik pernyataan"pertambangan yang berkelanjutan".
MMSD Tidak Memiliki Prinsip Keberlanjutan karena tidak memasukkan agenda tindakan-tindakan sebagai berikut :
Menghentikan pembuangan tailing ke sungai dan pembangunan tambang-tambang baru yang menggunakan metode pembuangan limbah ke laut.
Menghentikan pertambangan dan kegiatan eksplorasi di kawasan taman nasional dan wilayah lindung lainnya.
menghentikan keterlibatan dengan rezim-rezim yang korup dan represif.
menghentikan melakukan lobby untuk melemahkan regulasi-regulasi lingkungan hidup (seperti: regulasi untuk gas-gas rumah kaca), perburuhan, dan hak-hak adat seperti yang kini tengah dilakukan baik melalui advokasi langsung oleh perusahaan maupun melalui asosiasiasosiasi industri seperti Minerals Council of Australia (Konsul Mineral Australia).
Mendukung hak-hak pekerja untuk secara kolektif melakukan tawar-menawar melalui serikat-serikat dagang independen.
Membuat komitmen terhadap langkah-langkah konservasi sumber daya mineral (yang akan mengurangi permintaan akan mineral dan kebutuhan akan tambang-tambang baru) daripada terus mempromosikan peningkatan produksi dan konsumsi terhadap sumber daya.
Mangakui bahwa pertambangan emas, khususnya, tidak diperlukan dan tidak akan pernah berkelanjutan.
Banyak LSM telah menolak terlibat dalam inisiatif MMSD. LSM Indonesia yang menolak antara lain JATAM, KEHATI dan YLK Sulawesi Selatan. Peserta dari Indonesia yang terlibat dalam MMSD adalah Yayasan Ecomine Nusa Lestari, LIPI dan UNDP. IIED telah meminta Ecomine Nusa Lestari untuk melakukan suatu studi dasar dan studi atas kekurangan yang ada. Ecomine telah mengirimkan kuisioner pertanyaan tentang lahan dan isu sosial yang berkaitan dengan pertambangan. Kuisioner dikirimkan kepada berbagai pihak terkait termasuk LSM, wakil-wakil pemerintah daerah, pejabat-pejabat tinggi, partai-partai politik dan lainnya. Sebuah diskusi dan wawancara, telah dilakukan di Jakarta untuk menindak lanjuti agenda dari kuesioner yang disebarkan oleh Ecomine.
Namun, LSM seperti JATAM telah menolak untuk terlibat dalam kegiatan apapun yang diselenggarakan oleh MMSD termasuk kuisioner yang disebarkan. JATAM telah membagi kekhawatirannya atas agenda MMSD dalam bentuk surat terbuka kepada sesama LSM dan mendorong mereka untuk berbuat serupa. Salah satu target yang tersembunyi pada skema GMI dan MMSD adalah untuk melahirkan protokol internasional yang akan dilakukan pada Pertemuan Puncak Dunia Rio + 10 (World Summit) mengenai Pembangunan Berkelanjutan. Ada beberapa agenda yang akan didiskusikan pada Rio + 10; Analisa mengenai Agenda 21, Isu-isu kebijakan kunci (prioritas dan rencana tindak lanjut); rencana tindak lanjut untuk 10 tahun yang akan datang. JATAM memperkirakan bahwa MMSD akan menjadi suatu badan pelobi utama dalam isu yang ketiga, berdasarkan hasil studi dan analisa dari suatu proyek yang melibatkan LSM-LSM. Jika perusahaan tambang telah memilih jalan untuk melegitimasi tindakannya, maka artinya akan terjadi kerusakan lingkungan yang semakin parah dan praktek-praktek yang tidak manusiawi di dunia (termasuk di Indonesia) melalui tangan-tangan industri pertambangan.
AGENDA MMSD YANG SEBENARNYA
MMSD merupakan upaya lain industri pertambangan global untuk mendapatkan kredibilitas dirinya dari berbagai protes internasional yang terjadi akibat kerusakan lingkungan dan manusia yang disebabkan oleh operasi pertambangan mereka pada tingkat lokal. Tidak ada gambaran yang jelas dan jaminan bahwa perusahaan tersebut akan merubah perilakunya, atau bertanggung jawab dengan melakukan perbaikan terhadap masyarakat lokal baik dalam hal kerusakan lingkungan maupun sosial.
Sebenarnya MMSD merupakan sebuah upaya untuk mendapatkan "lisensi sosial untuk beroperasi" dari masyarakat sipil. Suatu gerakan yang sistematis dan terorganisir. Pada kurun waktu terakhir, Industri pertambangan mengalami banyak masalah untuk mendapatkan akses lahan yang kaya mineral, akibat adanya oposisi dari masyarkat yang terkena dampak pertambangan di berbagai belahan dunia. Penyebabnya antara lain adalah karena masyarakat mulai memiliki akses terhadap informasi pertambangan dan terbukanya akses yang dapat membantu menegakkan hak-haknya, dengan bantuan LSM.
Industri pertambangan juga ingin memiliki akses yang lebih baik terhadap modal dan pasar. Baik dari pihak swasta maupun lembaga pemerintahan (melalui insentif perpajakan, kredit eksport dan lain-lain). MMSD adalah suatu upaya untuk menfasilitasi tercapainya proses tersebut dan menghindari kritik-kritik yang efektif dari komunitas lokal dan lingkungansosial terhadap industri pertambangan yang ada.
MMSD akan merugikan baik dari segi waktu dan sumberdaya bagi LSM dan masyarakat juga pihak-pihak lainnya. Dari kegiatan penelitian penting, advokasi dan pendidikan mereka. Oleh karena itu, waktu yang ada akan lebih efektif jika digunakan untuk mendukung Deklarasi PBB mengenai Hak-hak Masyarakat Asli (Indigenous) dan memperkuat kelembagaan internasionalnya. Pada bulan Mei 2001, sebanyak 27 wakil masyarakat dan kelompok lain yang terkena dampak dari pertambangan di Asia, Afrika, Amerika Selatan dan Amerika Utara telah mengeluarkan deklarasi, bernama London Declaration atau Deklarasi London. Mereka menyatakan menolak proyek GMI dan tuntutan industri lain terhadap "berkelanjutan."(lihat lampiran).
PERKEMBANGAN GMI/ MMSD SECARA GLOBAL
Amerika Utara, Tony Hodge, seorang konsultan Kanada akan memimpin MMSD ditingkat regional. Mereka bekerja dengan akademi dan peneliti. Pada bulan Oktober 2000, beberapa wakil LSM di Amerika Serikat dan Kanada melakukan pertemuan dengan beberapa perusahaan pertambangan di Denver, Amerika Serikat. Dalam pertemuan itu eksekutif senior perusahaan pertambangan menyampaikan perhatiannya terhadap proyek dan proses MMSD, ,juga memberikan gambaran isu yang penting bagi ornop. Pertemuan ini bertujuan memastikan bahwa suara ORNOP juga diperhatikan oleh MMSD. Hanya ada satu isu dimana semua pihak tertarik untuk mendiskusikan lebih lanjut di luar proses MMSD, yaitu aturan-aturan reklamasi (reclamation bonding). Mineral Policy Center (MPC) kemungkinan akan mengorganisir diskusi tindak lanjut tersebut di Nevada. Jelas sekali dari pertemuan ini, banyak perusahaan mencoba mempengaruhi pihak lain untuk memasukkan semua isu dalam proses MMSD. Ada kemungkinan terjadi tekanan terhadap pihak industri untuk mendorong mereka agar tidak mengambil tindakan baru sebelum MMSD menghasilkan keputusan. Misalnya, Placer Dome belum berjanji bahwa mereka akan melarang pembuangan tailing ke sungai di masa depan. Di akhir pertemuan, peserta menyimpulkan bahwa ada masalah mendasar mengenai MMSD. Selanjutnya mereka berpikir lebih baik membuat perencanaan untuk initiatif mereka sendiri, dengan ORNOP lain, untuk membangun pendekataan yang lebih independen daripada harus melibatkan diri dalam proses MMSD.
Amerika Latin. Pertemuan MMSD di kawasan ini diselenggarakan di Montevideo pada tanggal 30 November- 1 Desember 2000. CIGMA dan Mining Policy Research Initiative hadir pada pertemuan ini. MMSD belum mengidentifikasikan mitra regional mereka di beberapa negara Amerika Latin. Hanya dua yang sudah memulai, dan lainnya sedang dalam proses untuk membuat keputusan, atau melakukan negosiasi tentang keikutsertaan mereka. Agenda pertemuan yang seharusnya melaporkan apa saja yang akan dilakukan MMSD, akhirnya habis hanya untuk mengomentari perhatian tentang proyek. Di Amerika Selatan, MMSD melakukan presentasi rencana kegiatan yang akan dikonsultasikan dengan kelompok stakeholder. Kelompok masyarakat perlu bekerja lebih keras untuk menguasai komunikasi agar dapat berdialog lebih bagus. Sedikit sekali informasi mengenai MMSD di Amerika Latin dan semua tersaji dalam bahasa Inggris. Beberapa kelompok di tingkat regional tidak tertarik karena mereka percaya MMSD hanyalah initiatif industri saja. Sebagian lainnya menganggap MMSD bisa dipakai untuk membantu masyarakat. Peserta pertemuan memberikan ultimatum kepada MMSD bahwa mereka harus mendengar pendapat ORNOP, jika mereka ingin melakukan kerja sama.
Eropa, MMSD berbasis di London. Ada beberapa uji coba untuk melakukan pertemuan konsultasi dengan ORNOP di awal bulan Agustus. Akhirnya mereka membatalkan pertemuan tersebut karena dipastikan tidak ada orang yang akan hadir. Kemudian MMSD berjanji untuk melakukan pertemuan pada bulan Oktober, tetapi inipun gagal. Di luar MMSD ada beberapa initiatif industri lain, termasuk kelompok kerja masyarakat adat. Perwakilan perusahaan pertambangan mengikuti dialog dengan masyarakat adat, belum ada agenda yang dihasilkan sampai saat ini. IIED menyatakan bahwa Eropa adalah bagian yang sulit karena banyaknya initiatif dan organisasi lainnya, dan ini lebih menyulitkan mengidentifikasikan wakil-wakil di tingkat regional. Umumnya mereka tidak percaya jika MMSD akan menjadi sebuah proses yang bisa membantu ORNOP melakukan agendanya, khususnya melakukan kampanye melawan sianidia yang dipakai dalam pertambangan emas dan proses sianidia.
Asia Tenggara, Di Indonesia, JATAM memulai tanggapan terhadap MMSD bulan Oktober dengan menyatakan penolakan mereka terhadap MMSD. JATAM melakukan konsolidasi dengan memberikan himbauan agar konstituennya ataupun jaringan lain tidak terlibat dalam proses MMSD. Akhirnya, tak satupun kelompok dari Indonesia yang mengikuti pertemuan MMSD pada tanggal 8 Desember di Manila.
Pertemuan ini, hanya dihadiri oleh satu Ornop dari Filipina. Banyak pihak menilai MMSD akan berdampak buruk khususnya kepada masyarakat adat. Kantor MMSD di Inggris, memerintahkan Dr. Glenn Banks untuk menulis laporan untuk Papua New Guinea. Dr. Banks mengundang Papua New Guinea dan mencoba bertemu dengan Ornop-ornop di PNG. Namun, sebagian besar menolak berpartisipasi dalam studi tersebut karena mereka sudah menolak proses GMI/MMSD sejak awal.
Australia, Australian Minerals and Energy Foundation, sebuah lembaga berbasis industri telah melakukan pertemuan di Melbourne. Setelah pertemuan, mereka mengirim informasi bahwa ada banyak pihak yang ikut serta dalam proses ini - seperti pihak akademik, aktivis lingkungan hidup, perwakilan serikat pekerja, pegawai pemerintah, peniliti, dan lain-lain. Padahal pertemuan itu sendiri tidak seperti yang dilaporkan. Hanya WWF yang mengirim satu orang wakilnya menjadi peninjau, juga satu orang masyarakat adat dan satu perempuan dari gereja. MPl telah melakukan kampanye untuk memberikan informasi kepada aktifis lingkungan hidup dan pekerja tentang keprihatinan mereka terhadap MMSD, dan kampanye ini cukup sukses. MMSD melakukan diskusi dengan kelompok serikat, tetapi kelompok serikat pekerja hanya akan mengikuti jika International Miners Union (ICEM) akan menjadi salah satu sponsor internasional proyek tersebut. Kelompok serikat pertambangan banyak mengkritisi proses pelibatan yang tidak demokratis dalam proyek MMSD. Misalnya mengenai orang-orang yang terlibat dalam kelompok penjamin (Assurance Group) dari Australia (seperti Tricia Caswell). Mereka dianggap tidak mewakili kelompok pekerja. Selain hanya kalangan industri dan konsultan, sangat tidak mungkin MMSD akan berhasil bekerja sama dengan pihak lainnya di Australia.
Saat ini, MMSD telah merekrut beberapa wakil ORNOP Australia untuk berbicara di konferensi untuk memberikan legitimasi dalam proses MMSD.
Afrika, Di Afrika Selatan, MMSD melakukan survei dengan mengirimkan formulir pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui apakah ada orang yang bersedia mengikuti pertemuan mereka. Sampai saat ini mereka terus melakukan upaya untuk melanjutkan proses MMSD.
MMSD menyelenggarakan workshop kedua di Johannesburg pada tanggal 18-19 September 2001. Satu buletin dikeluarkan sesudah workshop itu, MMSD mengakui keterlibatan ORNOP dalam proses MMSD di Afrika Selatan sangat terbatas.41
INTERNATIONAL COUNCIL METALS AND ENVIRONTMENTAL (ICME)
ICME atau Dewan Internasional untuk Metal dan Lingkungan, telah menjalin kerja sama yang kuat dengan UNEP, Bank Dunia dan badan-badan lain yang serupa. Kegiatan yang telah dilakukan ICME antara lain berhubungan dengan penampungan tailing, analisis risiko, pengelolaan, dan penyusunan pedoman investasi asing langsung dalam pertambangan. ICME dan semua yang terlibat di dalamnya sepenuhnya berbasis industri -walaupun pada awalnya sebagian besar dari Kanada-namun kini terdiri dari hampir semua perusahaan pertambangan besar dunia. Ketua ICME yang baru saja terpilih adalah Hugh Morgan mantan manajer direktur Western Mining Corporation (WMC), Kanada.
Pada Konperensi Lingkungan Hidup PBB (UNCED) di Rio de Janeiro tahun 1992, ICME membagikan sebuah makalah Philip Crowson (pernah menjadi kepala ekonomi Rio Tinto). Makalah yang berjudul "Infinitely Finite" tersebut bermaksud menunjukkan bahwa dunia tidak akan kehabisan cadangan mineral-mineral inti sampai beberapa dekade ke depan. Singkatnya, sebuah ajakan untuk" mari berbisnis seperti biasadan mari kita tingkatkan kapasitas produksinya".
Yang termasuk anggota ICME adalah Anglo American (UK), Anglo Gold (Afrika Selatan), Antofagasta Minerals (Chile), Asarco/Grupo Mexico (Amerika Serikat/Meksiko), BHP Billiton (Australia/UK), Barrick Gold (Kanada), Boliden Mineral (Sweden), Corporacion Nacional del Cobre de Chile (Chile), Falconbridge (Kanada), Freeport McMoran (Amerika Serikat), Inco (Kanada), Industrias Penoles, SA de CV (Meksiko), Japan Mining Industry Association (Japan), Metaleurop SA (Perancis), Minas Luismin (Meksiko), Noranda (Kanada), Outokumpu Oy (Finlandia), Pasminco (Australia), Phelps Dodge(Amerika Serikat), Placer Dome (Kanada), Rio Algom (Kanada), Rio Tinto (UK), Southern Peru Copper (Peru), Union Miniere (Belgia), dan WMC (Australia).
DARI ICME KE ICMM
Sejak awal berdirinya tahun 1991, ICME telah mulai mempromosikan pembangunan berkelanjutan dalam pertambangan. Namun demikian, GMI telah mendorong untuk menggantikan ICME dengan Badan Internasional untuk Pertambangan dan Mineral (International Council on Mining and Metals (ICMM)), pada tanggal 21 Mei 2001. Dewan dan anggota ICME setuju untuk berubah menjadi ICMM, sebuah keterwakilan dunia dalam industri pertambangan, logam dan mineral yang akan mengarahkan penggabungan kekuatan lainnya. Disamping itu mereka akan menggunakan organisasi baru ini sebagai kedok untuk isu pembangunan berkelanjutan. Tujuan lain ICMM adalah untuk memimpin dan melakukan keterlibatan secara luas. Keanggotaan ICMM terdiri dari perusahaan-perusahaan dan assosiasinya yang melakukan eksploitasi dan pemrosesan logam dan mineral. Dewan ICME berkedudukan di London, lokasi yang mempunyai pengaruh penting dan membangun hubungan secara internasional. Sebuah tim transisi yang dipimpin Doug Yearley (Ketua, ICME) dipercaya untuk mengatur jalannya organisasi tersebut. Anggota tim transisi tersebut adalah John Carrington, Barrick Gold, Thomas Leyson, Union Miniere, Hugh Morgan, WMC Ltd., Juan Villarzu, Codelco, dan Steve Whisler, Phelps Dodge. Dr. Jay D. Hair dari Seattle, Amerika Serikat, ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal dari ICMM yang berlaku efektif tanggal 1 September 2001. Sebelumnya dia telah memimpin dua organisasi lingkungan yang sangat menonjol di dunia. Pada saat ini, dia adalah ketua dari Kelompok Penjamin MMSD (Assurance Group). Pertemuan pertama Badan ICMM akan dilaksanakan bersamaan dengan minggu Pertukaran Logam London (London Metal Exchange week) pada bulan Oktober.
Aurora Gold SOF destroying Contral KELOMPOKKERJA ORNOP INDONESIA UNTUKRIO+10
entingnya keterlibatan publik dalam proses pengambilan P keputusan di Rio+10, menghantar Ornop Indonesia pada suatu kerja kolaboratif. Sejumlah 25 ornop Indonesia telah melakukan beberapa kali pertemuan guna mendiskusikan persiapan mereka untuk RIO+10. Pada tanggal 11 Juni 2001 mereka merumuskan bentuk kerja sama dengan membentuk suatu koalisi yang dinamakan Kelompok Kerja Ornop Indonesia untuk Rio+10 (Indonesian People's Forum). Pekerjaan Kelompok Kerja (Pokja) Ornop ini adalah menggalang keterlibatan publik Indonesia pada saat rapat PrepCom IV yang akan diselenggarakan di Jakarta pada bulan Juni 2002.
Anggota Pokja ini merupakan wakil dari setiap kelompok utama masyarakat sipil yang bekerja untuk lingkungan hidup, perempuan, buruh, masyarakat adat, anak-anak. pemuda, petani dan nelayan. Kalangan ilmuwan tidak termasuk dalam kelompok ini. Fokus aktivitas utama Tim Kerja ini adalah melakukan lobby; mengorganisir forum rakyat (people forum); membuat laporan alternatif (the shadow report) dan lain sebagainya.
Selama pelaksanaan PrepCom IV bulan Juni 2002 di Jakarta, kelompok ini akan mengorganisir people forum. Kelompok Kerja bermaksud mengadakan koordinasi dengan kelompokkelompok yang berasal dari Indonesia maupun internasional yang akan datang ke Jakarta guna menghadiri PrepCom. Kelompok kerja juga memfasilitasi masukan-masukan dari kelompok-kelompok utama Indonesia pada isi pokok bahasan dalam RIO+10 baik pada tingkat nasional maupun internasional. Kelompok Kerja berfungsi mengorganisir pertemuan berkala dan penyusunan Laporan Tandingan dari Penilaian Negara, yang tidak hanya melibatkan ornop yang ada di Jakarta dan Bogor saja, tapi juga ornop-ornop yang ada di propinsi lain di seluruh Indonesia. Disamping tentu saja memfasilitasi keterlibatan ornop Indonesia di semua PrepCom dan Rio+10 Summit.
Selain itu, kelompok kerja akan membuat sebuah laporan alternatif (the shadow report) dari implementasi komitmen Pemerintah Indonesia yang diikrarkan pada KTT Rio 1992 serta pemikiran mengenai konsep pembangunan berkelanjutan 10 tahun ke depan sejak tahun 2002.
Laporan alternatif ini diharapkan menjadi salah satu agenda pada pertemuan Rio+10. Hal yang baru pertama kali terjadi ini, akan membuka peluang bagi semua kelompok utama dalam masyarakat untuk memberikan masukan proses dan membantu agenda bersama. Pertemuan Rio+10 ini diharapkan tidak hanya menghasilkan kesepakatan-kesepakatan antar
Kelompok utama Indonesia yang menyusun laporan alternatif ini adalah:
a. NGO Lingkungan Isu: Keragaman hayati (hutan dan Pela), Koordinator: WWF Energi (termasuk perubahan iklim), Koordinator: Walhi Pertambangan: Koordinator: JATAM
b. Perempuan: Koordinator: Solidaritas Perempuan, Koalisi Perempuan, APIK
Anak-anak: Koordinator: C. Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia
d. Pemuda: Koordinator: Klub Indonesia Hijau
e. Masyarakat Adat: Koordinator: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
f. Buruh: Koordinator: SBSI (Patuan)
g. Petani: Koordinator: FSPI, PAN
h. Nelayan
i. Urban Poor: Koordinator: UPC
pemerintah, melainkan memfasilitasi deklarasi komitmen-komitmen baru peme-rintah, perusahaan, ornop dan kelompok masyarakat sipil lainnya. Laporan Alternatif dari kelompok utama akan dipresentasikan dalam Pertemuan Panitia Persiapan (PrepCom IV) dan pada Rio+10. Laporan tersebut akan berisi kajian kritis implementasi kesepatakan Rio diIndonesia. Penulisan laporan dilakukan dengan cara pengkajian dokumendokumen Rio+10 dan dokumen resmi pemerintah RI. Dengan demikian dapat diketahui konsistensi kebijakan nasional dengan kesepakatan Rio serta teridentifikasi "Best Practices" penerapan Kesepakatan Rio, berdasarkan kepentingan dari masing-masing kelompok utama.
Laporan tersebut juga akan
mengidentifikasi isu-isu kritis dan prioritas-prioritas dalam penerapan konsep pembangunan berkelanjutan, berdasarkan kepentingan dari masing-masing kelompok utama, serta pemikiran mengenai konsep pembangunan berkelanjutan 10 tahun ke depan mulai tahun 2002. Skala priotitas isu yang diagendakan kelompok ini adalah mengenai tambang, nuklir, bendungan, perubahan iklim, biodiversity, hutan, perdagangan dan keuangan internasional, serta laut dan pesisir.
Dalam Agenda 21 diidentifikasi beberapa kelompok sosial yang berpotensi dan penting untuk ikut dalam proses pengambilan keputusan
Kelompok Kerja telah membentuk sebuah kepanitiaan untuk memfasilitasi segala aktivitas yang akan mereka lakukan.
Koordinator Kelompok Inti:
Emmy Hafild
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
JI. Tegal Parang Utara 14 Jakarta 12790 Indonesia, Tel.62-21-7941672 Fax.62-21-7941673 e-mail: [email protected]
Sekretariat Tim Kerja berlokasi di kantor WALHI
Koordinator Forum Rakyat pada PrepCom IV:
Dewi Suralaga Direktur Program Nasional WWF Indonesia, e-mail:[email protected]
menuju suatu pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini kelompok utama Indonesia tidak sepenuhnya mengadopsi kelompok-kelompok utama seperti yang dicantumkan dalam Agenda 21.
Kelompok Kerja Ornop Indonesia untuk Rio+10
| Anggota kelompok kerja Ornop terdiri dari 30 NGO dari seluruh Indonesia, yaitu: 1. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) 2. Bioforum 3. Forest Watch Indonesia (FWI) Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) 4. |
ATAM menyerukan upaya Moratorium Pertambangan Indonesia. Dengan moratorium kegiatan pertambangan, pemerintah akan lebih mampu menata pijakan dasar kebijakan dan orientasi pertambangan Indonesia masa depan, yang berpihak terhadap kepentingan lingkungan hidup, penduduk lokal, bangsa, dan kepentingan generasi masa depan. Dengan demikian, pemerintah akan berhasil melahirkan suatu strategi baru pertambangan yang bijak berdasarkan pertimbangan yang rasional termasuk kepentingan penduduk lokal, kualitas lingkungan hidup, penghitungan tingkat keterancaman ekologi pulau-pulau, jenis dan jumlah kebutuhan riil bahan tambang oleh bangsa dan pembiaran atau pencadangan mineral untuk kepentingan generasi mendatang.
Untuk itu, JATAM menolak keras intervensi global yang dilakukan oleh industri pertambangan untuk mewujudkan agenda-agenda mereka untuk protokol internasional yang akan melegitimasi tindakan industri pertambangan melakukan perusakan lingkungan dan merusak kehidupan masyarakat lokal. JATAM menolak GMI dan MMSD, serta bentuk inisiatif lainnya yang dilakukan industri pertambangan untuk melegitimasi "Pertambangan Yang Berkelanjutan" (Sustainable Mining).
Sebagai bagian dari Kelompok Kerja Ornop Indonesia untuk Rio+ 10, JATAM mencoba melakukan sharing dan konsultasi dengan konstituennya, dan melakukan diskusi dengan jaringan lainnya dalam kelompok kerja ini. Untuk itu, JATAM mencoba menyusun bahan informasi mengenai "Rio + 10, Pertambangan dan Kehancuran Berkelanjutan", sebagai informasi awal untuk mendiskusikan upaya-upaya yang dibutuhkan bagi advokasi melawan Inisiatif Global Industri Pertambangan.
LAMPIRAN 1 : DEKLARASI MASYARAKAT ADAT MASYARAKAT ASLI SEBAGAI KELOMPOK UTAMA AGENDA 21 DAN KOMISI PBB UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Panitia Persiapan konferensi Dunia Rio + 10 tentang Pembangunan Berkelanjutan
Presentasi Multi Stakeholder PBB, New York, 30 April 2001 Disajikan oleh International Indian Treaty Council (ECOSOC NGO) atas nama Masyarakat Pribumi Caucus Di baca oleh Carol Kalafatic
Terima kasih, Bapak Ketua.
Berikut ini adalah pengamatan dan saran-saran berdasarkan hasil kerja bersama selama bertahun-tahun yang dilakukan oleh masyarakat asli nasional dan organisasi baik di tingkat internasional maupun di tingkat akar rumput.
Dalam rangka menilai keberhasilan dan kegagalan pembangunan berkelanjutan. Tepatnya sejak digelarnya Konperensi Bumi 1992 dan untuk mencapai usulan spesifik mengenai pergerakan, Masyarakat Asli SCD Caucus telah memulai sebuah proses untuk memfasilitasi konsultasi di Asia dan wilayah Pasifik, Amerika Selatan, Tengah, dan Utara. Kami akan memainkan peran kami untuk mendorong masukan seluas mungkin dan partisipasi dalam proses persiapan regional dan lokal yang didukung oleh Resolusi Majelis Umum 55/ 199. Kami sangat mendesak anggota negara-negara dan Sekretariat memastikan bahwa partisipasi masyarakat akan diinformasikan sepenuhnya dan efektif, untuk tetap berhubungan dengan keputusankeputusan baru CBD tentang COP-5, dan instrumen-instrumen lainnya.
Kami mendesak agar proses penyusunan agenda dan penetapan tematema tinjauan haruslah pro aktif kepada pelembagaan masyarakat adat, agar mendorong keefektifan partisipasi Rio+10. Kami adalah pelaku yang paling termarjinalisasi dalam sejarah, kami juga secara aktif telah memberikan kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan bagi seluruh rakyat di dunia melalui praktikpraktik berkelanjutan kami di bidang pengetahuan tradisional dan kebudayaan, kami adalah masyarakakat yang tekun. Kontribusi kami dikenali melalui sistem PBB, terutama dalam Agenda 21, bab 26, Laporan UNCED dan Resolusi GA 48/163, yang menggarisbawahi "peranan penting masyarakat adat dan pembangunan berkelanjutannya..." oleh karena itu, kami terlibat secara penuh dan sebagai Kelompok Utama yang nyata dalam proses Rio + 10.
Proses rumusan agenda Rio+10 seharusnya mencatat tentang Laporan UNEP tebaru yang menegaskan kembali tentang hubungan yang jelas antara keanekaragaman budaya dengan keanekaragaman hayati. Saya akan berbagi statistik yang luar biasa dengan Anda : masyarakat adat hanyalah berjumlah 5% dari populasi dunia, namun demikian kami mewakili 90% keanekaragaman budaya dunia. Bukanlah suatu kebetulan jika 80% dari keanekaragaman dunia ditemukan di wilayah kami, Karena kami selalu memelihara segala hal yang ada di wilayah kami (termasuk hutan, pengelolaan air bersih, dan pertanian dengan praktik-praktik tradisional kami. Oleh karena itulah kami mendesak suatu fokus tematik resmi mengenai masyarakat adat dan keanekaragaman hayati dalam Rio + 10.
Rio + 10 diharapkan oleh banyak orang untuk menghasilkan komitmen spesifik yang bersifat mengikat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu kami mendesak hasil Rio +10 haruslah memasukkan komitmen spesifik untuk menciptakan keharmonisan kebijakan pembangunan dengan perlengkapan internasional seperti CBD, Konvensi ILO 169, dan Perjanjian Internasional mengenai Hakhak Sipil dan Politik. Dialog multi stakeholder direncanakan untuk membahas pembangunan berkelanjutan. Namun, sebagaimana prasyarat kontribusi masyarakat adat terhadap pembangunan berkelanjutan, maka hak-hak kemanusiaan dan hak kolektif kami pun harus diperhatikan dan dihormati seperti yang telah ditentukan.
Kami telah membuktikan bahwa ketahanan kami terhadap bentuk-bentuk luar pembangunan seperti pengeboran minyak, pertambangan dan large hydro power, telah memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan Agenda 21, biasanya selain aksi-aksi industri, pemerintah dan lembaga-lembaga pinjaman multilateral. Untuk itu, agenda Rio+10 seharusnya mendiskusikan arah gerakan yang mampu menyampaikan faktafakta mengenai tekanan-tekanan yang telah menyebabkan CSD mengambil langkah-langkah ke belakang, berlawanan arah dengan pembangunan berkelanjutan.
Kami menantikan sebuah fase konstruktif pergerakan untuk meraih tujuan pembangunan berkelanjutan yang dikemukakan pada komunitas dunia tahun 1992. Kami berdoa bahwa itu merupakan sebuah fase yang dicirikan oleh kehendak politis, dan pemahaman sejati yang sebenarnya didukung oleh komisi Brundtland: ketiadaketerikatan internal dalam segala bentuk kehidupan, disepanjang kehidupan generasi di muka bumi ini. Terima kasih
LAMPIRAN 2 :
Daftar assosiasi industri berpengaruh dalam Sektor Mineral dan Logam di tingkat internasional, nasional dan regional. Di bawah ini adalah daftar beberapa situs internet mereka.
1. Eurometaux,http://www.eurometaux.org
2. Euromines, http://www.euromines.org
3. ICME, http://www.icme.com
4. Cobalt Development Institute, http://www.cobaltdevinstitute.com
5. Gold Institute
6. Industrial Minerals Association
7. International Cadmium Association
8. International Copper Association
9. International Iron and Steel Institute, http://www.worldsteel.org
10. International Lead Management Center, http://www.ilmc.org
11. International Lead Zinc Research Organizatio, http://www ilzro.org
12. International Molybdenum Association, http://www.imoa.org.uk
13. International Primary Aluminium Institute, http://www.world-aluminium.org
14. International Tin Research Institute, http://www.itri.co.uk/index.htm
15. International Wrought Copper Council, http://www.coppercouncil.org
16. International Zinc Association,
17. Lead Development Association International
18. Nickel Development Institute, http://www.nidi.org
19. Nickel Producers Environmental Research Association, http://www.nipera.org
20. Silver Institute, http://www.silverinstitute.org
21. Uranium Institute, http://www.uilondon.org
22. World Coal Institute, http://www.wci-coal.com
23. World Gold Council, http://www.gold.org
24. Cámara Minera de México, http://members.xoom.com/camimex
25. Chamber of Mines of South Africa, http://www.bullion.org.za
26. Chamber of Mines Zimbabwe,
27. Consejo Minero a.g. Chile
28. Indonesian Mining Association
29. Federation of Indian Mineral Industries
30. Instituto Brasileiro de Mineracao, http://www.ibram.org.br/por/menu.htm
31. Japan Mining Industry Association
32. Malaysian Chamber of Mines
33. Minerals Council of Australia, http://www.minerals.org.au
34. Mining Association of Canada, http://www.mining.ca
35. National Mining Association, http://www.nma.org
36. PNG - Chamber of Mines and Petroleum
Sociedad Nacional de Mineria, http://www.sonami.cl 37.
38. Sociedad Nacional de Mineria y Petroleo, http://www.snmpe.org.pe
KUTIPAN
Pernvataan Koalisi NGO kepada UN Environment Program tentang Mining, Minerals and Sustainable Development Initiative. 2000.
2 The Official United Nations Website of United Nations Commission on Sustainable Development. www.johannesburgsummit.org/
3 The Official United Nations Website of the United Nations Commission on Sustainable Development, www.johannesburgsummit.org/
4 Ibid
5 Ibid
6 Emil Salim. Pembangunan Berkelanjutan. 2 April 2001. Jakarta.
7 Indonesia Country Profile. Implementation of Agenda 21: Review of Made Since the United Nation Conference on Environment and Development, 1992. Information Provided by the Government of INDONESIA to the United Nations Commission on Development Fifth Session 7-25 April 1997 New York
8 United Nations Website www.un.org/esa/sustdev/csdgen.htm
9 International Environmental Reporter, Volume 24, Number 10, 9 May 2001.
10 Siaran Pers. No. 116. HMS. IV. 01. New York. 29 April 2001.
12 Ibid
13 The Official United Nations Website of United Nations Commission on Sustainable Development. www.johannesburgsummit.org/
14 Southeast Asian Civil Society Issues for the World Summit on Sustainable Development. Draft Report of the Southeast Asia Sub regional Civil Society Integration Workshop. September 2001. Asian Institute for Technology (AIT) Bangkok, Thailand.
15 The Official United Nations Website of United Nations Commission on Sustainable Development. www.johannesburgsummit.org/
16 Ibid.
17 Ibid.
18 Ibid.
19 Pembangunan Berkelanjutan. Emil Salim. 2 April 2001
20 Dokumen Kelompok Kerja Ornop 2001 23 Chalid Muhammad, 1998, Tambang dan Paranoia Penguasa 24 Kepmenko Ekuin, Maret 2000 27 Minergynews.com, Selasa, 9 Oktober 2001. 28 minesandcommunities.org/Charter/rio+10.htm#16. 29 GMI website 33 RIO+ 10 and The Corporate Greenwash of Globalisation. Corporate Europe Observer Issue 9. From: www.minesandcommunities.org/ 34 IIED/MMSD website. 2001. www.iied.org/mmsd 35 IIED/MMSD website 2001 www.iied.org/mmsd/sponsors 6 llED Sponsor Group, www.iied.org/mmsd/spornsors 37 GMI Website
21 Moratorium Pertambangan : Langkah Strategis menyelamatkan Sumber daya Mineral Indonesia, Chalid Muhammad, Gali-gali Jatam edisi 7, 2001
22 Data diolah dari berbagai sumber, Database JATAM, Maret 2002, (termasuk : Indonesian Eksploration and Mining Directory 1999/ 2000 Edition, 1999)
25 FWI, 2000, Bahan Presentasi Lokakarya Sistem Informasi Kehutanan Untuk Mendukung Kinerja Kehutanan Indonesia, Jakarta dan Departemen Kehutanan, 2001
26 Ruwindriyarto, dkk, 2000, "Menanam Bencana, Keanekaragaman Hayati, Sosial Ekonomi dan Pelanggaran HAM dalam Perkebunan Besar Sawit di Indonesia, Telapak - Bogor
30 CSIRO Minerals Division, Mining, Minerals and Sustainable Development (MMSD) Project, Regional Information Sheet Two, 16 August 2000. In Sleeping with the Enemy, Waking to the Truth. Roger Moody.2001.
31 'Felix Dodds, "Rio+ 10 and Beyond', speech at Euro Environment 2000, Aalborg, October 18, 2000.
32 'Business & the Rio Decade', a ten-part series of sponsored sections published in the International Herald Tribune. The first four sections appeared on April 12, April 26, May 10 and May 24th 2001.
[Surat kepada lIED dari Stephen D'Esposito, Mineral Policy Center, Washington D.C., Alan Young, MiningWatch Canada, Geoff Evans, Mineral Policy Institute, Australia, Geoff Nettleton, Philippine Indigenous Peoples Links, England, 2 Agustus 2000.]
39 IIED Assurance Group, www.iied.org/mmsd/assurgroup
40 MMSD Website www.iied.org/mmsd
41 MMSD Project News Bulletin. No. 17. 24-10-01.
42 Surat Masyarakat Asli Sebagai Kelompok Utama Agenda 21 dan Komisi PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan Rio+10 Website:Panitia Persiapan Konperensi Dunia Rio + 10 tentang Pembangunan Berkelanjutan www.johannesburgsummit.org