Baca teks (PDF): 070.175 Suara Pembaruan Agraria Th. 1998

100 halaman · 100 halaman diproses dengan OCR · 47.5 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. MUATAN
  2. SUARA EDITOR
  3. TULISAN UTAMA I
  4. Achmad Sodiki
  5. Soetandyo Wignjosoebroto
  6. Khrisna Ghimire
  7. Tim KPA Jawa Timur
  8. KITABUTUHVISIBARU
  9. PENDAHULUAN
  10. AKAR-AKAR SENGKETA AGRARIA
  11. KETIMPANGAN PENGUASAAN TANAH17
  12. TARIK-MENARIK DUA KUBU: PASAR TANAH YANG EFISIEN VERSUS EKONOM! RENTE
  13. Arief Budiman mengingatkan:
  14. PEMBARUAN AGRARIA SAAT INI ADALAH PENEGAKAN KEMBALI HAK-HAK RAKYAT ATAS SUMBER-SUMBER AGRARIA
  15. CATATAN AKHIR
  16. PEMBARUAN HUKUM PERTANAHAN NASIONAL DALAM RANGKA PENGUATAN AGENDA *) LANDREFORM
  17. PERTAMA: HUKUM ADAT
  18. KEDUA: REDISTRIBUSITANAH
  19. KETIGA: HAK GADAI
  20. KEEMPAT: BAGI HASIL
  21. KELIMA: TANAH ABSENTEE (IN ABSENTIA)
  22. KEENAM: TATAGUNA TANAH DAN LINGKUNGAN
  23. KETUJUH: ORGANISASI TANI
  24. KEDELAPAN: TANAH TERLANTAR
  25. CATATAN AKHIR
  26. Soetandyo Wignjosoebroto* PEMBARUAN AGRARIA: APA YANG PERLU DIAGENDAKAN?
  27. PRAKARSA MASYARAKAT SIPIL (CIVIL SOCIETY).UNTUK LANDREFORM DAN KEPASTIAN PENGUASAANTANAH
  28. PENDAHULUAN
  29. MUNCULNYA PERAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL
  30. MENGAPA JARINGAN PENGETAHUAN GLOBAL?
  31. FOKUS
  32. Kotak 1: Koallsi Popular untuk mengatasi Kelaparan dan Kemiskinan
  33. Kotok 2: NERALEN: Network on Negotlated Landreform: Prakarsa FAO/Bank Dunla/IFAD yang didukung eleh Koalisl
  34. RUANG LINGKUP AKTIVITAS YANG TERCAKUP OLEH JARINGAN
  35. STRUKTUR JARINGAN
  36. METODOLOGI DAN ORGANISASI KERJA
  37. PENCAPAIAN
  38. PROSES PARTISIPASI DARI PERMULAAN
  39. KEBANGKITAN JARINGAN TERPADU
  40. GENERASI INFORMASI BARU TENTANG PRAKARSA MASYARAKAT SIPIL
  41. CONTOH KONKRET PRAKARSA MASYARAKAT SIPIL
  42. USULAN PROGRAM KERJA
  43. FEBRUARI-AGUSTUS 1998
  44. CATATAN AKHIR
  45. STUDI IDENTIFIKASI LAND REFORM: TANAH HAK GUNA USAHA (HGU) SEBAGAI OBJEK LANDREFORM, KASUSJAWATIMUR
  46. PENDAHULUAN
  47. STRUKTUR PENGUASAAN TANAH DAN SUMBER-SUMBER AGRARIA
  48. STRUKTUR KETIMPANGAN AGRARIA
  49. KONFLIK AGRARIA
  50. STRUKTUR SOSIAL POLITIK
  51. TANAH HAK GUNA USAHA (HGU) SEBAGAI POTENSI OBJEK LANDREFORM
  52. LATAR GEOGRAFIS
  53. SEJARAH PERKEMBANGAN HGU DI JAWA TIMUR
  54. SEJARAH KASUS TANAH HGU DI BANONGAN
  55. KASUS BANONGAN
  56. FAKTA PENGUASAAN TANAH HGU: HASIL PENGAMATAN TIM KLRPA
  57. SENGKETA HGU NOMOR 3 ATAS NAMA PD. BANONGAN:KONFLIK SAAT INI
  58. KESIMPULAN TANAH HGU SEBAGAI POTENSI OBJEK LANDREFORM
  59. PETANI KECIL ADALAH MASA DEPAN KITA: SUATU PLEDOI ILMIAH
  60. CATATAN AKHIR
  61. Market friendly Land Reform
  62. DAPUR SPA
  63. Panduan untuk para penyumbang tulisan

No.4 Tahun

Pembaruan Agraria adalah Agenda yang Inklusif dengan Reformasi Sosial secara Menyeluruh

N. 20-10-10 PERPUSTAKAAN KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA

Dianto Bachriadi dan Noer Fauzi

MUATAN

SUARA EDITOR

TULISAN UTAMA I

Achmad Sodiki

Soetandyo Wignjosoebroto

3 Pembaruan Agraria (Agrarian Reform) adalah Agenda yang Inklusif dengan Reformasi Sosial secara Menyeluruh 23 TULISAN UTAMA I Pembaruan Hukum Pertanahan Nasional Dalam Rangka Penguatan Agenda Landreform 36 ESAI TEMA Pembaruan Agraria: Apa Yang Perlu Diagendakan? 39 PERSPEKTIF GLOBAL Prakarsa Masyarakat Sipil (Civil Society) Untuk Landreform Dan Kepastian Penguasaan Tanah 67 LAPORAN STUDI Studi Identifikasi Land Reform: Tanah Hak Guna Usaha (HGU) Sebagai Objek Landreform, Kasus Jawa Timur 92 REVIEW Petani Kecil Adalah Masa Depan Kita: Suatu Pledoi Ilmiah

Khrisna Ghimire

Tim KPA Jawa Timur

Suara Pembaruan Agraria (SPA) diterbitkan oleh Badan Pelaksana Konsorsium Pembaruan Agraria (BR-KPA) bekerja sama dengan INPI-Pact. Penanggung Jawab: Ketua BP-KPA. Redaksi: Noer Fauzi (editor), Dianto Bachriadi, Andik Hardijanto, Nur Hidayat. Sekretaris Pelaksana: E. Enaliya, Tata Usaha dan Produksi: Haslinda Q., G. Ginawati, M. Kurniawan. Alamat: Komplek Pratista II Blok F No. 135 Antapani

Bandung 40291 Indonesia

Telp/Fax. +62-22-7279444 E-mail:[email protected] &

[email protected]

KITABUTUHVISIBARU

Tantangan terbesar dewasa ini adalah membangun visi baru. Masalahnya, visi pembongunan Indonesia yang menggunakan tahap-tahap pertumbuhan ekonomi dari W.W. Rostow telah bangkrut. Krisis ekonomi sejak bulan Juli tahun 1997 lalu, telah sampai pada bangkrutnya legitimasi teori trilogi pembangunan: pertumbuhan ekonomi, stobilitos dan pemerataan. Sejouh tidak ada lagi pihak dan alasan yang menghidupkannya kembali (repraduksi legitimasi), maka model pembangunan yang kapitalistik, otoritarian, birokratik, dan rente hanya akan jadi bagian sejarah masa lalu. Namun, masalahnya terletak pada senanfiasanya adanya produser legitimasi baru atas teori lama.

Ketika model pembangunan kapitalistik di Dunia Ketiga mengalami krisis parsial, maka lahir pembaharu-pembaharu yang pada gilirannya meneguhkan kembali kapitalisme itu. Ketika ekonomi biaya tinggi terjadi dan issue KKN (korupsi, Kolusi dan Nepotisme) menjadi panglima perlawanan masyarakat sipil pada rejim Orde Baru, maka, nanti kita akan menyaksikan, adanya inisiatif baru dari aktar-aktor penyangga kapitalisme berupaya keras agar praktek kapitalisme Indonesia memperboharui wajoh.

Dalam kebijakan pertanahan, hal tersebut jelas terlihat. Pada awainya, kegiatan rezim birokrasi Orde Baru untuk mengeruk rente-ekonomi dari pengadaan tanah skala besar masih ditolerir, tetapi lama kelamaan aktivitas ini mulai dianggap sebagai penyumbang dari hight-cost economy dan sesuatu yang tidak efisien bagi kegiatan investasi. Sengketasengketa pertanahan, tumpang-tindihnya alokasi tanah, proses birokrasi yang berbelit pado akhirnya terakumulasi menjadi perhitungan ekonomi yang bersifat high-cost economy dalom kegiatan pengadaan tanah. Keadaan ini kemudian tidak lagi bisa dipertahankan karena akan menurunkan investasi yang akan berujung pada ketidokmampuan Indonesia mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tentunya, keadaan ini sangat menakhawatirkan bagi Bank Dunia otau Multi-Development Bank lainnya, karena ini berhubungan dengan kemampuan Indonesia untuk membayar kembali hutang-hutangnya dan bisa menjodi pertonyaan mengenai efektivitas Multi-Development Banks sebagai agen yang mempersiapkan infrastruktur bagi beroperasinya modal internasional di Indonesia.

Di titik inilah kemudian, sejalan dengan kehendak untuk menciptakan pasar bebos di Indonesia, Bank Dunia menyodorkan konsep deregulasi sejumlah kebijakan pertanahan di Indonesia. Untuk itu, diciptakan Proyek Administrasi Pertanahan yang tujuannya adalah menyiapkan infrastuktur pasar (pengadaan) tanah di Indonesio menjadi lebih terbuka dan memperkecil intervensi negara (=pemerintah]. Tentunyo, bagi kelompok birokrat yang selama ini sudah biasa mengambil rente dari kegiatan pengadaan tanah untuk investasi rancana Bank Dunia ini merupakan pukulan besar. Tapi apa mau dikata, sebagai negara penghutang "yang baik" pemerintah pusat tidak bisa mengelak dari keharuson tersebut. Maka deregulasi harus dijalonkan dan konsepsi Pasar Tanah yang Efisien harus ditegakkon --meskipun mungkin hanya sebatas retorika bagi kelampok birokrat yang telah terbiasa dengan pungutan-pungutan (rente)-nya.

Uraian di atas sekedar memberi ilustrasi bahwa senantiasa akan bertumbuhan cara-cara baru beroperasinya Kapitalisme Indonesia, dengan pembaharuan-pembaharuan parsial. Dalam konteks ini, adalah relevan untuk membicarakan mengenai visi baru dori masyorakat agraria yang dicita-citakan. Tanpa visi yang kuat maka skenario perubahan akan dengan sendirinya, bergantung pada kekuatan-kekuatan eksternal yong juga berkepentingan atas jalannya perubahan itu sendiri.

Tulisan yang merupakon pengantar editor Suora Pembaruan Agrario (SPA) ini dapat ditempatkan sebagai suatu keseriusan penerbit dan para penulisnyo untuk menggagos pembaharuan berbagai segi keagrariaan yang penting untuk dijalankon. Andil para penulisnya tentu berada dalam payung apa yang disebut sebagai Pembaruan Agraria alau agrarian reform.

Dalam SPA edisi keempat, redaktur mengedepankan Panarama Agenda Pembaruan Agraria. Pertama-tama disajikan tulisan arang dalam, yang mendudukkan Agenda Pembaruan Agraria sebagai bagian dari Reformasi Sosial yang Menyeluruh. Jauh sebelum kata "Reformosi" sepopuler sekarang, agrarian reform telah menjadi temo pokok dari pembangunan di negeri-negeri yang baru merdeka. Penyakit-penyakit model pembangunan yang dominan sekarong ini, berupa sengketa pertanahan, niscaya merupokan akibat dori lidak dijalankan pembaruan agraria secara menyeluruh, serentak don konsisten di satu pihak, dan di pihak lainnya dominannya kebijakan dan praktek pengadaan tanah skala besar demi akumulasi madal.

Selanjutnya, secara khusus, Dr. Ahmad Sodiki, SH mengedepankan tema pembaruan hukum pertonahan, yang menghodapkan issue-issue keagrariaan seperti hukum adat, redistribusi tanah, hak gadai, bagi hasil, tanah absentee, teta guna ranah dan lingkungan, organisasi 1ani, dan tanah rerlantar, dengan UUPA (Undang-undang Pakak Agroria). Pada Intinya, Ketua Program Pasca-sarjana —Studi Hukum Agraria mengusulkan adanya penyempurnaan terhadap UUPA dalam rangka memperkuat agenda landreform.

Dolam skala global, setelah dijalankannya WCARRD (Warld Conference on Agrorian reform ond Rurol Development) yang mengeluarkan apa yang disehut sebagoi Peasant Charter (Piagam Kaum Tani) di Roma tahun 1979, justru terjadi penurunan minat pacdo tema Agrarian Reform, dilibas oleh dominasi Rural Development. Barulah, setelah World Conference on Hunger and Poverty di Brussels tahun 1995, tema Agrorian Reform memperoleh pengakuan kembali secara internasional. Aktor-aktor masyarakat madani (civil sociely), terulama kalangan ornop membentuk apo yang disebut sebagai Papular Coalition on Hunger and Poverty. Tulisan dari Khrisna Ghimire, PhD, peneliti utama pada UNRISD (United Nation Reseach Institut an Social Developmenf), menjelaskon keciudukon issue landrefarm dan Kepastian Penguasaan Tanah dolam Knowledge Network on Civil Sociely Initrotives in Landreform and Tenurial Security in Develaping Cauntries (Jaringan Pengetahuan mengenai Prakarsa Masyarakat Madani dalam Kerja-kerja Landreform dan Kepastian Penguasaan Tanah di Negara-negara Sedang Berkembang) —dimana BP-KPA merupalian country focal paint untuk Indonesia.

Setelah menikmati tulisan di aras nasional dan global, redaksi menyuguhkon hasil riset mikro, yang dibuat oleh tim KPLRA (Komisi Landreform dan Peradilan Agraria) KPA, mengenai potensi landreform di Jawa Timur. Dari banyak keterlibatan dan telaoh terhaclap kasus sengketa tanah, diusulkannya bahwa tanah-tanah di bawah kepenguasoon HGU (Hak Guna Usaha) perkebunan merupakan potensi landreform.

Edisi kall ini, dimuati pula oleh essay dari Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA yong mengulas tema pokok edisi kali ini: Agenda Pembaruan Agraria, dan Review buku yang dianggap penting oleh redaksi.

Selamat menikmati.

Noer Fauzi

Dianto Bachriadi dan Noer Fauzi*

PEMBARUAN AGRARIA (AGRARIAN REFORMADALAH AGENDA YANG INKLUSIF DENGAN REFORMASI SOSIAL SECARAMENYELURUH

PENDAHULUAN

Hak-hak rakyat atas tanah di Indonesia ingin dijamin secara khusus oleh Undang-undang Pokok Agraria 1960 ( UUPA 9: 2) yang menyatakan "Tiap-liap warga negara Indonesia. baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas lanah serta unluk mendapal manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya." Bahkan dalam Penjelasan UUPA 1960 Bagian II : ( 6) ditambahkan."... Dalam pada ilu perlu diadakan perlindungan bagi golongan warga negara yang lemah terhadap sesama warga negara yang kual kedudukan ekonominya... yang bermaksud mencegah terjadinya penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas dalam bidang-bidang usaha agraria. hal mana bertentangan dengan azas keadilan sosiai yang berperikemanusiaan."

Tetapi mengapa dalam kurun waktu dua dasawarsa terakhir ini kita menyaksikan sualu drama sengketa agraria yang begitu hebat? Beberapa

indikasi berikut ini kiranya dapat sedikit menggambarkan betapa hebat dan kerasnya sengketa-sengketa tersebut.1

Hasil studi kolaboratif yang dilakukan oleh KPA mencatat bahwa dalam 4 wilayah studi Sumalera Selalan. Lampung, Jawa Barat, dan Bali) terjadi (tidak kurang dari) 113 kasus sengketa agraria yang melibalkan 64.452 KK.2 Sementara di Jawa Barat sendiri, Suhendar (1994) mencatat antara tahun 1988-1991 sekitar 15.000 petani penggarap tanah yang diklaim sebagai Tanah Negara harus meninggalkan tanah garapannya, karena akan digunakan unluk beragam kegiatan "pembangunan".3 Dalam kesempatan lain. Lucas (1992) mencatat dari 9 kasus tanah struktural, ada sekitar 89.500 KK yang tergusur dan tidak kurang dari 480 buah rumah penduduk dibakar secara langsung sebagai upaya unluk mengusir mereka.4

Dari sejumlah kasus sengketa tanah yang terjadi, tidak terhilung lagi jumlah rakyal yang harus mendekam di penjara atau mengalami penyiksaan tisik maupun mental, bahkan terbunuh di tengah-tengah sengketa. Kasus tanah Badega (Garut, Jawa Barat) dan

Banongan (Situbondo. Jawa Timur). misalnya, meninggalkan 13 dan 12 orang penduduk yang pernah merasakan dinginnya penjara untuk waktu 3 bulan hingga 10 bulan.5 Sementara kasus pembangunan Waduk Nipah (Sampang. Jawa Timur) dan kasus Tanah Jaluran (Deli, Sumatera Utara) menyisakan 4 orang di Nipah dan seorang di Tanah Jaluran yang terkapar mati di atas tanah yang disengketakan karena diterjang peluru panas aparat militer.º Begitupun dengan kisah orang-orang dari pedalaman Sungai Kelian, Kalimantan Timur, yang mencoba mencari keadilan atas operasi pertambangan emas di tanah-tanah sumber kehidupan mereka selama ini: seorang tokoh masyaraka! yang gigih memperjuangkan haknya lewas ketika masih berada di dalam Iahanan polisi. Kisah perjuangan Orang Amungme di Irian Jaya unluk mempertahankan harga diri dan eksistensi kulturainya di hadapan PT. Freeport Indonesia dan pemerintah Orde Baru lebih mengenaskan lagi ratusan orang tewas secara langsung ataupun tidak langsung. dan ribuan orang pernah luka-luka, akiba! sengketa berkepanjangan yang berakar pada kehadiran pertambangan emas dan tembaga di tanah-tanah adat mereka.3

Gambaran lain diperlihatkan oleh INDEX² -suatu terbitan khusus yang men-calal pelanggaran-pelanggaran HAM di Indonesia yang diberitakan oleh media cetakedisi terakhir (No.10/11/97) mencatat ada 891 pelanggaran HAM berupa penyitaan dan perampasan lahan melalui berbagai cara yang terjadi hanya dalam kurun waklu 27 bulan, sejak Juli

1994 hingga Seplember 1996. Karena itu, bisa diterima jika Aditjondro (1993) berpandangan bahwa sengketa agraria di Indonesia tidak bisa dipahami hanya sebagai persengketaan agraria an sicht. Menurutnya, sengketa agraria di Indonesia hanyalah pucuk gunung es dari beragam jenis konflik lainnya yang juga mendasar, seperli: konflik antar sistem ekonomi (kapilalis versus subsistensi). konflik mayorilasminoritas, konflik antara 'masyarakat modern" versus "masyarakat adal", kontlik antara Negara dengan Warga Negara, konflik antar sistem ekoiogi (ekosistem versus industrialisme). konlik antar sistem pengetahuan (sistem pengetahuan positivistik versus sistem pengetahuan "asli"). konflik antar budaya (budaya "modern" versus budaya "asli"), dan konflik dalam relasi gender.9

'Wakil Ketua dan Ketua Badan Pelaksana Konsorsium Pembaruan Agraria (BP-KPA)

AKAR-AKAR SENGKETA AGRARIA

Corak dan watak sengketa agraria (termasuk sengketa pertanahan) di Indonesia dalam kurun waktu pemerintahan Orde Baru sudah mengalami perubahan mendasar dibanding dengan corak dan walak sengketa yang terjadi dalam periode pemerintahan sebelumnya (Orde Lama). Watak sengketa masa kini lebih ditandai oleh sengketa-sengketa struktural atau sengketa-sengketa vertikal. Dalam bentuknya, sengkelasengketa tersebut didominasi oleh sengketa-sengketa yang terjadi bukan antara (sesama) kelas petani (petani tak berianah alau berlahan amat sempil melawan pelani kaya alau memiliki tanah-tanah luas), tetapi lebih merupakan sengketa antara rakyat (termasuk masyarakat tani) melawan kekuatan modal dan negara.10 Di dalam bentuk sengketa seperti ini kemudian terlihat dengan sangal gamblang peran negara yang sangat aktif Ierlibat di dalam sengketasengkela tersebut, bukan sebagai penengah alau wasit bagl pihak yang bersengketa tetapi justru mengambil posisi sebagai lawan dari rakyat, baik sebagai akibat dari dorongan kepentingannya sendiri maupun karena dorongan kepentingan pihak pengusaha atau pemilik modal. Karena itu, corak sengketa yang tampak di permukaan adalah tindakan represif dan opresif dari negara itu sendiri terhadap rakyat yang sedang bersengketa atau terhadap pihak-pihak lain yang hendak mengambil posisi membela kepentingan rakyat. Contohnya adalah kasuskasus penangkapan dan intimidasi lerhadap aktivis-aktivis mahasiswa, kuasa-kuasa hukum, maupun Ornopornop dan sejumiah gangguan, peng grebekan, dan perusakan terhadap sekretarial-sekretariat Ornop yang berupaya mendampingi atau membela rakyal dalam sengkela agraria.11

Perubahan corak dan watak sengketa agraria ini berhubungan erat dengan liga hal, yaitu

1. Proses ekspansi cdan perluasan skala akumulasi modal -baik modal domestik maupun internasional

2. Watak otorilarian dari pemerintahan Orde Baru; dan

masyarakat Indonesia sebagai bagian dari perkembangan kapitalisme internasional).

3. Berubahnya stralegi dan orientasi pengembangan sumber-sumber agraria dari strategi agraria yang populis (membangun masyarakal sosialis) menjadi strategi agraria yang kapitalistik (mengintegrasikan

Ketiga hal inilah yang kemudian bekerja menegasikan maupun merampas hak-hak rakyat atas tanah untuk kemudian lebih banyak diberikan bagi kegiatan investasi (ekspansi dan akumulasi kapital) atau kegiatan ekonomi skala besar yang memerlukan pengadaan tanah dalam skala besar pula. Hak-hak kaum tani tak bertanah (/andless peasants) untuk memperoleh prioritas atas tanah-tanah pertanian dan hak-hak para petani penggarap untuk memperoleh jaminan penggarapan -seperti yang dijamin oleh UUPBH 2/1960, UUPA 5/960, UU 52/Prp/ 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. dan PP No.224/1961 yang mengatur soal tanah-tanah obyek /andreform dan pemberian gantiruginya12- lebih banyak diabai-kan, meskipun ketiga undang-undang ini masih berlaku (belum dicabut). Begilupun dengan hak-hak masyarakat adat (indigenous peoples) atas tanahtanah adat dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya leblh banyak dinafikan. Padahai dalam konteks yang lebih luas, banyak lanahtanah masyarakat adat ini yang juga memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan ekologi secara makro dan penyedia bagi keragaman hayati.

Keliga hal ini juga kemudian bekerja menciptakan sektoralisme hukum di bidang agraria dengan dilahirkannya sejumiah undang-undang pokok sektoral yang pada dasarnya lebih berfungsi untuk memperlancar arus penanaman modal di lapangan agraria.13 Misalnya adalah dengan keluarnya UU Pokok Kehutanan No.

5/1967. UU Pokok Pertambangan No.11/1967. dan UU Pokok Penataan Ruang No. 24/1992. Bahkan melalui UU Pokok Penataan Ruang No. 24/1992. pemerintah Orde Baru secara eksplisit hendak mengubah alas hukum pokok bagi pengadaan tanah.

Di sisi lain, keliga hal di atas juga bekerja untuk memanfaatkan sejumlah "ambiguity" yang terkandung di dalam UUPA dan memanfaalkan konsepsi Hak Menguasai Negara (HMN) secara optimal untuk menegasikan hak-hak rakyat. Sejumlah "ambiguity" yang terkandung di dalam UUPA adalah sejumiah pasal yang memuat pengakuan akan hak-hak rakyat (termasuk pengakuan atas tanah-tanah adat berdasarkan hukum adat) tetapi pada saat yang bersamaan selalu dipertentangkan dengan kepentingan nasional yang fidak jelas batasbalasnya.14 Misalnya adalah Pasal 3 dan 5 UUPA 1960 serla Penjelasan UUPA 1960 bagian Penjelasan Umum II (3) dan III (1). Sehingga yang kemudian terjadi adalah konsepsi kepentingan nasional ini direduksi menjadi kepentingan umum -yang juga lidak jelas batasannyauntuk kemudian direduksi lagi menjadi kepenting. an sekelompok kecil orang atau kepenlingan bisnis suatu perusahaan tertentu, karena hanya tinggal negara (dan pihak pemerintahnya) yang boleh menetapkan secara sewenangwenang batasan dari kepentingan umum tersebut.

Di tataran ideal, konsep HMN sesungguhnya hendak menghapuskan prinsip domein yang menjadi dasar bagi undang-undang pemerintahan kolonial dalam bidang agraria. Berbeda dengan konsep domein, melalui

HMN, Negara tidak ditempalkan lagi sebagai pemilik sumber-sumber agraria. tetapi hanya sebagai organisasi tertinggi dari bangsa Indonesia yang diberi kekuasaan untuk:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan. penyediaan, dan pemeliharaan sumbersumber agraria;

2. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air, dan ruang angkasa serfa kekayaan yang terkandung di dalamnya (sumber-sumber agraria);

3. Mengalur dan menenlukan hubungan-hubungan hukum antara orangorang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (atau sumber-sumber agraria).

Dalam Penjelasan UUPA 1960 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan Negara adalah organisasi kekuasaan seluruh rakyat yang dalam melaksanakan HMN atas sumbersumber agraria dijalankan atau menjadi tugas dari Pemerintah Pusal. Dengan demikian, konsepsi HMN sebetuinya menciptakan ruang bagi sentralisme dalam pengambilan dan pembuatan kepulusan-keputusan publik dalam lapangan agraria. Sentralisme yang ada di tangan Pemerinlah Pusat ini, yang diperkukuh dengan lemahnya pilar kekuasaan negara yang lain ini -kekuasaan lembaga legislafif dan kekuasaan lembaga yudikatifsudah barang tentu juga rentan terhadap perilaku manipulatif, korup, dan nepotis.

Watak otoritarian pemerintahan Orde Baru semakin memperkokoh kekuasaan negara atas rakyal, tidak saja di lapangan agraria, dengan jalan memandulkan —jika tidak bisa dikatakan dengan kala mematikanposisi tawar rakyat lewat organisasi sosiai politik yang seharusnya bisa mereka kembangkan. Secara sistematik, seperli kita kelahui, watak otoritarian ini kemudian mengembangkan politik korporalisme yang pada intinya adalah politik pengendalian kekuatan-kekuatan rakyat *secara organisasional. Kekuatan partai politik dikerdilkan dengan kebijakan massa mengambang yang memotong hubungan massa pedesaan dengan parlai-partai politik. Organisasiorganisasi rakyat tani atau organisasi rakyat di pedesaan kemudian diatur unluk disatukan ke dalam wadah tunggal yang terkontrol1° (misalnya adalah HKTI, HNSI, dan sebagainya). dan institusi-institusi budaya lokal (termasuk institusi politik lokal) dari masyarakat-masyarakat adat dihancurkan dengan pemberlakukan UU Pokok Pemerintahan Desa 1979. Kontrol atas potensi kekuatan organisasi-organisasi rakyat ini semakin menemukan bentuknya ketika UU No. 8 1985 dan PP No.19/1986 tentang Organisasi Kemasyarakatan ditetapkan, yang mengatur secara menyeluruh pembentukan keanggotaan dan kepengurusan, keuangan, pembinaan dan pembekuan serta pembubaran organisasi kemasyarakatan.

Dengan lemahnya kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif, mandulnya partai-partai politik dan organisasi-organisasi kemasyarakatan, serta hancurnya institusi-institusi politik lokal, maka lengkaplah tugas pemerintahan Orde Baru untuk memisahkan rakyat dari hak-hak mereka atas

sumber-sumber agraria. Gerak modal. di bawah fasilitasi Negara, menjadi semakin cepat dan intensif merubah struktur penguasaan tanah di Indonesia. Akibatnya konflik yang tajam, mendalam, dan keras tidak bisa dihindari dan tumbuh juga dengan sangat cepat, secepat gerak modal itu sendir, dan seiring dengan munculnya ketimpangan struktur penguasaan lahan.

KETIMPANGAN PENGUASAAN TANAH17

Hasil penelilian Rehman Sobhan (1993)1* mengungkapkan bahwa tidak seluruh negara yang "telah" melaksanakan pembaruan agraria (agrarian reform) berhasil mencapai tujuan akhir dari pembaruan itu, yaitu peningkatan kesejahteraan di pedesaan. Salah satu penyebab kegagalan itu tanah secara menyeluruh kepada petanl-petani Iak bertanah di dalam program pembaruan agrarianya. Indonesia adalah salah satu contoh dari negara jenis ini.

Ketika lebih memilih program Revolusi Hijau dan penguatan instilusi perkebunan untuk selanjutnya dikembangkan ke arah agro-industri, pertanian Indonesia memang memperlihatkan kinerja positif secara statistik. Selama Pelita I hingga 1V sektor pertanian memberikan sumbangan yang sangat berarti terhadap PDB (antara 23%-43%) meskipun ada dalam grafik menurun dari satu Pelita ke Pelita Iainnya. Program Revolusi Hijau juga dapat membuat Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1985, setelah selalu mengimpor hampir lebih darl 15 tahun. Profesor Sayogyo (1997) juga mengakul bahwa akibat program Revolusi Hijau untuk lapangan kerja kebanyakan menggembirakan, baik bagi petani maupun para buruh pertanian.1º Tetapi Gunawan Wiradi (1996) -salah seorang anggota Dewan Pakar KPA- mengambil sikap lebih kritis dengan mempertanyakan sumbangan Revolusi Hijau terhadap penyediaan lapangan kerja di pedesaan yang dikomparasi dengan kenyataan bahwa tingkat migrasi desa-kota dan "ekspor" tenaga kerja ke luar negeri yang justru semakin meningkat sejak adanya program ini

Pendapatan untuk kelompok buruh pertanian Juga mutlak meningkal dengan adanya Revolusi Hijau. Tetapi peningkatan ini secara relatif menurun dibanding dengan pendapatan yang diperoleh para petani dan pemilik Ianah lantaran usaha-usaha mereka menjadi lebih padat modal. Sayogyo (1997) juga menambahkan bahwa para petani slrala ataslah (di Jawa, petani dengan leblh dari 0.5 Ha) yang menjadi petani surplus beras. sementara para petani strata bawah (petani dengan kurang dari 0,5 Ha dan para buruh tani) merupakan para pembeli beras dan sering kali juga penyewa atau buruh unluk para petani lain.2º Dengan kata lain, pembaruan agraria yang bersandarkan diri pada program Revolusi Hijau hanya menguntungkan petani dari strata atas di pedesaan atau para pemilik tanah yang luas. Program ini tidak memberikan pengaruh posilif apapun bagi para petanl berlahan sempit, petani tak bertanah, atau buruh-buruh tani. Justru dengan adanya program revolusi Hijau proses polarisasi kepemilikan tanah

pertanlan di pedesaan semakin tajam, karena hanya dengan memperbesar lahan dan terus memperbesar lahan- Iah usaha tani di Indonesia memiliki prospek ekonomi. Seperti diungkapkan oleh Sayogyo (1997) dalam bahasanya: "Jika para pelani strata alas lidak membell tanah rural yang dimiliki keluarga-keluarga strata rendah, pertanian pasti telah membatasi daya tariknya: beberapa peluang dilihat terlalu riskan atau mudah diintervensi para investor yang ulama malah menyukai peluang-peluang non pertanian.21

itu sebabnya bisa dimengerti jika Sobhan (1993) mengeluarkan angka 71% untuk menyatakan lingkat keliadaan pemilikan tanah di pedesaan Indonesia secara menyeluruh. Sedangkan kecenderungan pertumbuhan upah riil di sektor perianian menurutnya menunjukan angka negalil sejak 1969- 1984, yaitu -17,1. Sangat jauh berbeda dibanding dengan Korea Selalan yang jauh melesat dengan angka +40.2. Sobhan juga mengungkapkan bahwa kemiskinan di pedesaan seolah menjadi produk akhir dari liadanya kemungkinan untuk mengakses lanah bagi sebagian besar petani Indonesia.22

Hasil temuan Sobhan yang besarnya ketiadaan pemilkan tanah bagi sejumlah petani Indonesia menunjukan satu kenyataan fimpangnya struktur penguasaan tanah di Indonesia khususnya di sektor pertanian. Meskipun angka yang dikemukakan oleh Sobhan dan Sensus Pertanian 1993 (SP. 93) berbeda, tetapi makna ketimpangan itu masih sangat tampak. Menurut SP-93. Rumah Tangga Pedesaan (RTP) yang menguasai tanah di bawah 0.1

Ha berikut yang fidak memiliki tanah (tunakisma) jumlahnya 43% dari jumlah keseluruhan RTP. Sedangkan yang menguasai tanah antara 0.1 - 0,49 Ha jumlahnya ada 27%. dan yang menguasai tanah anlara 0.5 - 0.99 Ha jumlahnya hanya 14%. Tetapi yang menguasai tanah lebih dari 1 Ha ada 16% Jadi apabila RTP dibagi dalam dua kelompok, yaltu yang menguasai tanah pertanian di atas I Ha dan RTP yang menguasai tanah kurang dari 1 Ha berikul tunakisma, maka gambar penguasaan tanah di pedesaan

adalah 16% penduduk pedesaan menguasai tanah seluas 69%, lalu ada 84% penduduk pedesaan yang menguasai tanah antarahanya 31% dari luas tanah pertanian. Padahal menurut Sayogyo (1997) kembali. dengan mengembangkan SAM (Social Accounting Matrix) kita dapat belajar dari data BPS bahwa para petani dengan kurang dari 0.5 Ha tanah dan para keluarga buruh pertanian berada dalam kondisi 'kurang dari rala-rata' dalam hal aset, perumahan. lamanya waktu, makanan, dan pendidikan.23

STRUKTUR PENGUASAAN TANAH DI INDONESIA MENURUT SENSUS PERTANIAN 1993

Golongan Luas TanahRTPProporsi Tanah yang DikuasaiProporsi Tanah yang Dikuasai
Jurnlah%
Tunakisma (+ petani < 0.10 ha)11.084.6054313% 18%
0,10 · 0,49 ha7.645.4282769%
050 - 0.99 >1 ha4.130.221 4.421.74614 16169%

TABEL DISTRIBUSI LUAS USAHATANI DI INDONESIA 1973-1993

Luas Usaha tani (ha)197319831993
% Usahalani% AreaRata- (ha)% rala Luas Usahalani% Areaok% Area Rata-rata Luas (ha)Usahratani%% AreaRata- rala Luas (ha)
< 0.50 0.50-1,99 2,00-4,99 5,00+45.6 42.8 9.4 2,111.9 41.0 26,6 20.50.26 0,95 2,78 9.4540.8 44.9 11.9 2.410.2 40,3 30.9 18.60.26 0.94 2,72 8,1148.5 39.6 10.6 1.315.6 49.2 37.3 12.90.17 0.90 3,23 11.90
Jumiah Usahatanl (juta)15.917.9
Jumlah Area (jula ha)116.715.4
Jumlah Area (jula ha) Rala-rala Luas Usahalani (ha)—16.7 1.0515.4 0.74

Sumber: Hosil Sensus Pertanian 1973, 1983, 1993 (BPS)

Catatan: Fokus perhatian dari Sensus Pertanian lebih ditujukan poda aspek penguasoan tanah dan distribusi luas usahatani. Sensus ini hanya mengocu kepada penguasaan etektif, bukan kepemilikan sebenarnya, sehingga rumah tangga yang tidok memiliki tanah pun ikut tercatai. Demikian pula petani yang fidak mempunyai tanah, tidok tertunjukan dengon angka sebenarnya, korena angkanya diambil dari petani yang sedang tidok menguasai lonah, meskipun sebenarnya mungkin memiliki tanah.

Fenomena pada label ini juga bisa terlhat pada kondisi spesifik Jawa. Tabel berikut mengungkapkan bahwa19% RTP yang menguasai tanah di atas 1 hektar menguasai 52% dari luas lahan (areal) pertanian.

TABEL DISTRIBUS LUAS USAHATANI DI JAWA 1963-1983

Luas Usahatani (ha)1963 Rata-19731983
9% Usahata ni% AreaRata- rata Luas (ha)% Usahala ni% AreaRata- rata Luas (ha)% Usahata ni% AreaRata- rata Luas (ha)
0.10 - 0.49 0.50 - 0.99 1.00 - 1.99 2.0052 27 15 525 27 23 250.3 0.7 1.1 3.355 26 14 522 27 27 240.3 0.7 1.3 3.254 27 14 521 27 27 250.3 0.7 1.3 3.1
Jumiah Usahalani (> 0.1 ha) (juta)7,958,669,21
Jumlah Area (jula ha)5.655.516.17

Sumber: Hosil Sensus Pertanian 1963. 1973, 1983 (BPS) dikutip dari White dan Husken (1989)

Pada SP-93 memang terungkap bahwa jumlah RTP yang menguasai tanah antara 2-5 Ha dan yang menguasai tanah di alas 5 Ha menurun dibanding hasil SP-83, tetapi jumlah rata-rata luas tanah yang dikuasai justru semakin besar. Meskipun demikian, hasil Sensus Pertanian yang paling mengecewakan adalah tidak terungkapnya soal absenfeeism. Padahal fenomena lanah-tanah absenfee, termasuk yang dipergunakan untuk kegiatan pertanian, khususnya di Jawa merupakan fenomena yang biasa terlihat atau terdengar secara terbatas (diketahui oleh penduduk atau warga selempat tetapi lidak tercatat dalam catalan badan pertanahan secara formal). Paling tidak pernyataan Kepala Badan Pertanahan Nasional-Bekasi yang menyatakan bahwa sekitar 20% tanah di Bekasi adalah tanah-tanah absenfee bisa menunjukan bahwa tanah-tanah berstatus absentee cukup

banyak jumlahnya24 (Kcmpas, Desember 1996).

Di sisi lain, kefimpangan penguasaan tanah juga tèrlihat dari adanya konsentrasi penguasaan lanah oleh perusahaan-perusahaan besar. Konsentrasi penguasaan tanah terbesar ada pada penguasaan hutan yang berbentuk Hak Pengusahaan Hulan (HPH) yang diberikan oleh pemerintah kepada badan-badan usaha tertentu. Dalam hal ini penguasaan hutan terbesar ada di tangan Kelompok Usaha Barito Pacific yang menguasai ±6.158.670 Ha hutan produksi. Menurut catatan PDBI, sampai Iahun 1994 ada 20 kelompok pengusaha yang menguasai lebih dari 50% jumlah hutan yang diberikan HPH-nya. Sampai tahun 1994 ini jumlah keseluruhan pengusahaan hutan yang diberikan melalui HPH mencapai 64.291.436 Ha.

Konsentrasi penguasaan tanah besar lainnya adalah hak yang bernama Kuasa Pertambangan (KP). Kuasa Pertambangan hanya diberikan kepada perusahaan negara atau badan usaha dalam negen. Tetapi KP ini dapal dialihkan pengusahaannya kepada perusahaan asing melalui mekanisme yang disebut dengan Kontrak Karya (KK). Seringkali luas KP atau KK yang dikuasai oleh sualu perusahaan tidak terdeteksi dengan jelas berapa besarnya karena hanya mengandalkan batas-balas yang disebutkan di dalam dokumen masingmasing KP atau KK. Tetapi yang pastl luas KP atau KK untuk pertambangan besar-besar, umumnya meliputi ralusan hektar.2" Sebagai contoh, PT. Freeport Indonesia, berdasarkan perjanjian KK baru yang ditandatangani tahun 1991. memiliki areal konsesi untuk kegiatan penambangan emas dan tembaga di Irian Jaya yang luasnya mencapai 2,6 juta Ha.26 Atau PT. Kelian Equatorial Mining yang beroperasi di Kalimantan Timur untuk pengusahaan tambang emas memiliki KK untuk areal seluas 286 ha.

Selanjutnya, sejumlah hak yang diberikan kepada perusahaanperusahaan perkebunan dalam bentuk HGu unluk perkebunan juga menduduki peringkat tinggi untuk terjadinya konsentrasi penguasaan tanah di Indonesia. Menurul Sensus Perkebunan Besar tahun 1990 sampai dengan 1993, ada sekitar 3,80 juta Ha tanah perkebunan yang dikuasai oleh 1.206 perusahaan2 dan 21 koperasi. Jika diambil rata-rata, maka tiap perusahaan menguasai±3.096,985 Ha.

Konsentrasi penguasaan tanah juga terjadi lewat transformasi lahan-lahan pertanian yang subur menjadi lahan industri. Badan Pertanahan Nasional

mencatat saat ini ada sejumlah 124 Kawasan Industri dengan luas areal keseluruhannya meliputi 53.650 Ha. Sekitar 11,8% atau 6.325 Ha dari total jumlah kawasan ini'berada di 17 lokasi yang tersebar di 7 provinsi. Sekitar 9% lagi atau 4.808 Ha kawasan ini sedang dalam taral konstruksi, dan 6,8% lagi atau 3.677 Ha terletak di 13 lokasi yang sudah mendapat ijin lokasi dan proses pembebasan tanahnya telah selesai. Kebanyakan dari kawasan industri ini masih sedang dalam tahap pembebasan lahan, yaitu 72.4% atau sekitar 38.845 Ha. Satu hal yang menarik dari proses perlumbuhan kawasan-kawasan industri ini adalah pemanfaatan tanahnya yang mengkonversi tanah-tanah pertanian yang umumnya subur. Biasanya tanah-tanah pertanian di sepanjang garis pantai yang landai dari pulau besar, seperli pantai utara Pulau Jawa. Daerah ini memang daerah paling subur di Jawa dan sudah memiliki saluran irigasi teknis yang paling baik di seluruh Indonesia. Tetapi kawasan pantai utara Jawa juga merupakan daerah strategis unluk pengembangan kawasan industri karena konturnya yang baik serta dekat dengan pantai dan banyak pelabuhan yang telah siap pakai di sini. Begitu pun dengan sarana infrastruktur transportasi dan komunikasi. relatif merupakan daerah dengan sarana infrastruktur terbaik dan siap pakai untuk kawasan industri. Itu lah ironinya, justru kawasan ini merupakan kanlong pangan Indonesia yang juga terbaik statusnya. Bisa dibayangkan lingkat kehilangan pekerjaan di sektor pertanian di kawasan ini akibat proses konversi lahan tadi.

Proses konversi lahan di daerahdaerah pertanian subur menjadi kawasan-kawasan industri berjalan seiring dengan konversi tanah-tanah tersebul untuk pengembangan daerah perkolaan (pembangunan perumahan, real estat, dan sarana rekreasi lainnya -seperti lapangan golf dan sebagainya) yang juga tinggi fingkat peralihannya. Di kawasan Jabotabek, misalnya, masyarakal harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar untuk memanfaatkan lahan. Perusahaan-perusahaan ini umumnya memanfaatkan lahan yang luas hanya untuk memenuhi kebutuhan perumahan atau rekreasi dari segelintir orang. karena mereka kebanyakan membangun perumahan-perumahan, kotakota baru dengan tasilitas lengkap tetapi eksklusif, atau membangun lapangan-lapangan goif. Untuk kawasan Jabotabek saja, ada 32 lokasi lapangan golf (1) yang paling fidak membutuhkan lahan seluas 11.200 Ha. Di Kabupalen Bogor, khususnya, adanya 15 lokasi lapangan golf yang membutuhkan lahan paling tidak seluas 5.250 Ha. Sementara ilu. menuru! dala sementara dari REl antara tahun 1994-1995 terdapat 418 pengembang di Jabotabek yang sedang mengembangkan perumahan dan pemukiman baru seluas 1,3 juta Ha. Masih menurul sumber yang sama, pada tahun 1993, Menpera mencatat bahwa setiap tahunnya lebih-kurang 6.000 Ha fanah di Pulau Jawa beralih fungsi menjadi perumahan. Dan terungkap bahwa dalam 10 tahun terakhir, lahan perlanian di Jawa telah berkurang sekilar 1 juta Ha karena berubah fungsi menjadi kawasan industri, perumahan, rekreasi, alau peruntukan lainnya.29

TARIK-MENARIK DUA KUBU: PASAR TANAH YANG EFISIEN VERSUS EKONOM! RENTE

Dalam kurun peralihan abad dewasa ini, sengketa pertanahan merupakan gejala yang sama sekali tidak bisa diabaikan. Berbagai aktor pembentuk kebijakan pertanahan (real policy makers) di penghujung abad ini semakin mempergunakan kekuasaannya —politik maupun ekonomi, agar kepentingannya maupun kepentingan yang diwakilinya dapat terkandung dalam kebijakan baru yang akan alau sedang dirumuskan untuk kemudian dijalankan. Dalam hal ini sekarang kita dapat dan akan menyaksikan sebuah perubahan untuk menata ulang seluruh tatanan kebijakan perlanahan agar lebih berpihak kepada modal besar secara terbuka dengan jalan merubah orientasi seluruh kebijakan pertanahan menuju pada pembenlukan pasar tanah yang efisien. Pasar tanah yang efisien adalah kosa kata yang dominan saat ini menyelimuti seluruh corak berfikir kelompok pembuat maupun pelaksana kebijakan publik di bidang pertanahan di Indonesia30 Meskipun kosa kata ini pada dasarnya bertentangan dengan mandat yang diberikan oleh UUPA 196031. Dalam hal ini "pasar lanah yang efisien" diyakini sebagai modus yang 'terbalk untuk pengadaan tanah khususnya bagi kegiatan investasi. Kita dapat melihat BPN dan BAPPENAS sebagai lembaga pemerintahan yang dilugaskan saat ini rajin memproduksi sejumlah draft hukum baru, mulai tingkatan Undangundang (seperti UU Hak Tanggungan dan UU Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan), Peraturan Pemerintah (PP)

(seperli PP Pendattaran Tanah No. 24/1997). hingga Peraturan Menteri untuk melaksanakan berbagai ketentuan tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat pun memuluskan jalan usulan draft rancangan UU maupun PP yang diajukan oleh eksekutif.

Tentu saja dalam konteks perubahan orienlasi ini berdiri Bank Dunia - sebagai lembaga pemberi hulang dan pengarah pembangunan (terutama perekonomian) Indonesiasebagai satu kelompok kepentingan yang berpengaruh besar atas perubahan-perubahan orientasi tersebut. Bank Dunia pun aklil menjalankan studi, merekomendasikan proyek dan menghutangi pemerintah indonesia untuk menjalankan sualuskema perubahan kebijakan, kelembagaan dan manajemen perlanahan melalui proyek yang disebut dengan Indonesia Land Administration Project (I-LAP) atau Proyek Administrasi Pertanahan Indonesia (PAP-1).32

Meskipun idiom 'pasar tanah yang efesien saat ini menjadi kosa kata penling bagi para pembuat kebijakan pertanahan. sesungguhnya saat ini, sedang rerjadi suatu proses tarikmenarik di anlara dua kekuatan yang berada di belakangnya ataupun yang dengan terpaksa menggunakan idiom tersebut. Kedua kekuatan tersebut adalah: kelompok yang menghendaki pasar tanah bebas sepenuhnya dari campur tangan negara yang dimotori oleh Bank Dunia dan IMF sebagai agen-agen penting dari rezim kapitalis yang menghendaki terwujudnya sistem ekonomi pasar bebas satu jagad (free trade globalization). dan kelompok kedua adalah rezim birokrasi yang selama ini biasa menikmali keunlungan

dari rente ekonomi (economic renf) pengadaan tanah untuk pihak swasta (investor). Kelompok kedua inl merupakan satu kelompok birokrat yang memperoleh keuntungan dari posisinya selaku "representasi" dari negara yang memiliki hak untuk mengatur penyediaan dan pengadaan tanah untuk investasl serta penetapan hak di atasnya.33

Pada awalnya, kegiatan rezim birokrasi untuk mengeruk rente-ekonomi dari pengadaan tanah masih ditolerir, letapi lama-kelamaan aktivitas ini mulai dianggap sebagai penyumbang dari highf-cosf economy, sesualu yang tidak efisien bagi kegiatan investasi. Karena ilu Bank Dunia menyebutnya sebagai "kegiatan pemerintah yang fidak transparan dalam membangun ekonomi Indonesia yang membuat fungsi pasar tanah di Indonesia menjadi sangat buruk dan cenderung membawa kepada konfik".34 Bank Dunia menilai bahwa proses pengadaan lanah (land acquisition) yang berlaku selama ini, yaitu di bawah kendali pemerinlah - dalam hal ini Direktorat Jenderal Agraria dan selanjutnya BPN- telah memperlambat sejumlah proyek pembangunan infrastrukiur perkotaan dan pembangunan pedesaan, serta menghasilkan sejumah ketegangan sosial. Selain itu, rencana tata ruang atau tata guna tanah yang ada sangat menghambal karena dilalari oleh konflik antar departemen (konflik sektoral) yang memiliki kehendak dan kepentingan masing-masing dalam permintaan atas tanah. Kedua hai ini rupanya menjadi kendala langsung bagi pelaksanaan proyek-proyek "pembangunan". khususnya yang dibiayai oleh Bank Dunia maupun Bank

Pembangunan Asia (ADB), sebagaimana dilunjukkan oleh dokumen resmi ADB yang mengungkapkan bahwa Pengalaman-pengalaman menunjukkan bahwa implementasi sejumiah besar proyek yang dibiayal oleh ADB dan Bank Dunia pada berbagai sektor benar-benar dipengaruhi oleh dua faklor utama, yakni kesulitan-kesulitan pengadaan tanah...-3

Bagi intemational finance agencies seperli Bank Dunia, IMF. ADB, dan sejumlah perencana pembangunan, berbagai sengketa tanah ilu telah menimbulkan suatu krisis kepercayaan atas orientasi teori 'pengadaan tanah melalui intervensi negara'. Sehingga leori ini dinilai sudah tidak adequat lagi. Pola, intensitas, frekuensi, dan durasi dari arlikulasi masyarakat korban land acquisilion lelah membuat pengadaan Ianah menjadi berlarut-larut. Hal ini tenlu saja mengganggu bagi perencanaan inveslasi. Bahkan, pada tingkat tertentu, dikhawatirkan akan terjadi radikalisasi dari masydrakal korban pengambilan tanah -baik karena kompensasi yang rendah. perlawanan terhadap tindakan otoriter negara, maupun tindakan kekerasan yang merupakan ekspresi dari frustasi.

Sengketa-sengketa pertanahan dan kepentingan-kepentingan ekonomi dari birokrat untuk menarik rente dari kegiatan pengadaan tanah akhirnya Ierakumulasi menjadi perhitungan ekonomi yang berkesimpulan telah terjadi kegiatan yang bersilat high-cost economy dalam kegiatan pengadaan fanah. Keadaan ini kemudian tidak lagi bisa dipertahankan karena akan menurunkan daya saing (=daya tarik) Indonesia dalam mengundang investasi yang akan berujung pada ketidak-

mampuan Indonesia mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tentunya, keadaan ini sangal meng. khawatirkan bagi lank Dunia atau Multi-Development Bank lainnya, karena ini berhubungan dengan kemampuan Indonesia untuk membayar kembali hutang-hutangnya dan bisa menjadi perlanyaan mengenai efektivitas Multi- Development Banks sebagai agen yang mempersiapkan intrastruklur bagi beroperasinya modal internasional di Indonesia.

Di titik inilah kemudian, sejalan dengan kehendak untuk menciptakan pasar bebas di Indonesia, Bank Dunia menyodorkan konsep deregulasi sejumlah kebijakan pertanahan di Indonesia. Untuk itu mereka (Bank Dunia) mengajukan konsepsi menciplakan Pasar Tanah yang Efisien melalui aktivitas PAP yang lujuannya adalah menyiapkan infrastuklur pasar (pengadaan) tanah di Indonesia menjadi lebih terbuka dan memperkecil intervensi negara (=pemerintah). Dengan kata lain, sumber persoalan pokok yang hendak diselesalkan oieh Bank Dunia adalah peran Negara. dalam hai ini pemerintah, yang terlampau besar perannya daiam masaiah penyediaan tanah yang bekerja lewat mekanisme extra-markef.

Tenlunya, bagi kelompok birokrat yang selama ini sudah biasa mengambil rente dari kegiatan pengadaan tanah untuk investasi rancana Bank Dunia ini rnerupakon pukulan besar. Tapi apa mau dikata, sebagai negara penghutang "yang baik" pemerintah pusat tidak bisa mengelak dari kehendak Bank Dunia tersebut. Sang Panglima (baca: Bank Dunia) telah mengacungkan tongkainya dan mengatakan "jalankan deregulasi!". maka dereguiasi harus dijalankan dan konsepsi Pasar Tanah yang Efisien harus ditegakan —meskipun mungkin hanya sebalas retorika bagi kelompok birokrat yang telah terbiasa dengan pungutan-pungutan (rente)-nya. Tarikmenarik ini akhirnya terlihat sekali justru di dalam implementasi PAP itu sendiri, khususnya dalam bagian pendaftaran tanah. Transparansi proyek dan harga murah atas biaya sertifikasi yang difetapkan oleh proyek tidak bisa dijalankan dengan baik oleh BPN, dari tingkat pusat hingga daerah. Ketertutupan -terutama terhadap rakyatdan sejumlah pungutan-pungutan diluar ketentuan terus mewarnai kegiatan proyek ini.37

Lalu dimanakah posisi rakyat dalam tarik-menarik kepentingan ini? Tenlu saja posisi rakyat ada di tengahtengah. tetapi bukan sebagai pihak penengah atau penguasa atas dua kekuatan yang sedang berfarung, melainkan berada di bagian yang lerjepit. Rakyat berada di tengah dan terjepil - dan selamanya akan berada di tengah jika tidak ada terobosan politikkarena mereka hanya menjadi korban. Rakyat akan menjadi korban siapapun kekuatan yang berebut pengaruh atas kebijakan publik di bidang pertanahan ini yang akan menang nantinya.

Jika Bank Dunia dan kepentingan rezim kapitalis yang pro pasar bebas sejagad yang akan menang -tampaknya memang demikianmaka rakyat akan menjadi korban karena rakyal akan segera kehilangan hak-hak mereka atas tanah meskipun mereka sudah memiliki kepastian hukum lewat sertifikat. Ingat: dalam alam kapitalis

prinsip ulamanya adalah bagaimana mengeksploitasi sebesar-besarnya, dan pemodal kuat akan tetap menguasai pasar dan dapat mengendalikannya. Dengan demikian, tanah akan dijadikan sejadi-jadinya penghasil laba sebesar-besarnya dengan jalan menguasai fanah sebanyak-banyaknya atau menjadikan bahan dagangan yang bisa menghasilkan laba sebanyak-banyaknya. Konsep tanah untuk rakyat (dan kaum tani) seperti yang diisyaralkan oleh UUPA 1960 jelas tidak akan mendapat tempat di sini. Program land reform yang menyeluruh dan batasan-batasan akan penguasaan tanah untuk tidak berlebihan sudah bisa dipastikan tidak akan memperoleh ruang hidup. Padahal kondisi penguasaan tanah di Indonesia saat ini sudah sangat timpang yang hanya dapat diselesaikan melalui program resirukturisasi (=land reform).

Arief Budiman mengingatkan:

"Begitulah, dalam kapitalisme tanah beralih ke fangan para pemadal yang akan memanfaatkan tanah untuk kepentingannya. Tanah bukan lagi alai produksi untuk konsumsi penggarapnya, melainkan alat produksi untuk meraih laba sebesar-besamya bagi pemiliknya. Tidak mengherankan kalau tingkat eksploitasinya. baik terhadap tanah itu sendiri maupun terhadap orang (buruh) yang mengerjakan tanah tersebut, tinggi. Inilah fungsi tanah dalam kapitalisme: meng. hasilkan Iaba sebanyak-banyaknya.8

Jika kekuatan birokrat yang terbiasa menikmati rente ekonomi dari kegiatan pengadaan lanah bisa mempertahankan posisi dan kekuasaannya, maka rakyat juga yang paling dirugikan. Ini sudah tampak jelas dalam kurun waktu 15 tahun belakangan ini. Dengan kekuasaannya untuk menyediakan tanah bagi investasi, selama ini pemerintah telah mengabaikan sejumlah hak-hak rakyat atas tanah sehingga konflik dan sengketa pertanahan semakin meninggi intensitasnya dan kualitasnya dari waklu ke waktu. Hal ini semakin ditunjang pula oleh kenyataan yang lahir sebagai akibat dari diterbitkannya Keppres No.97/1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal yang memberikan wewenang kepada BPN untuk mengeluarkan izin lokasi dalam rangka penanaman modal dan dua buah peraturan dari kementerian agraria yang merupakan turunan dari Keppres ini (Permenag No. 2/1993 dan Kepmenag No. 22/1993), Ketiga peraturan ini dalam pelaksanaannya memberikan keleluasaan bagi pemilik izin lokasi (investor) untuk melakukan pembebasan tanah (penggusuran) sendiri atas legilimasi dari pemerintah. Karena itu, kemudian konflik anlara rakyat dengan pihak pemodal alau dengan negara (pemerintah) atau dengan aliansi dari dua kekuatan ini sangat dominan mewarnai jenis konflik/sengketa pertanahan di Indonesia untuk kurun waklu 15 tahun terakhir.

PEMBARUAN AGRARIA SAAT INI ADALAH PENEGAKAN KEMBALI HAK-HAK RAKYAT ATAS SUMBER-SUMBER AGRARIA

Pembaruan Agraria (Agrarian Reform) adaiah perubahan yang

mendasar dan menyeluruh (total) dalam sendi-sendi dan praktek ekonomi-politik-hukum agraria dalam suatu masyarakal. Arah pembaruan ini memang bisa menuju pada dua tujuan yang berbeda sama sekali: (1) memperkuat posisi rakyat dalam lapangan kehidupan agraria, atau (2) melemahkannya dan mengalihkan posisi tersebut kepada entitas lainnya (Negara dan modal, misalnya). Pada dasarnya pembaruan agraria adalah sebuah tujuan antara unluk merubah strukfur agraria dalam sualu masyarakal. Dengan demikian perubahan orientasi dan strategi agraria seperti yang telah dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru sesungguhnya bisa dikalakan sebagai sebuah pembaruan agraria juga, karena perubahanperubahan struktur agraria akhirnya telah terjadi. Meskipun perubahan struktur agraria dan bentuk struktur agraria yang terbentuk ternyata lebih melemahkan posisi rakyat dalam menguasai sumber-sumber agraria yang ada, dengan semakin ditepikannya hak-hak rakyat untuk menguasai sumber-sumber tersebut, baik secara legal maupun lewat praklek praktek ekstra-legal.

Sejumiah persoalan mendasar dalam lapangan agraria yang muncul dalam struktur agraria saat ini pada akhirnya turul menyumbang (konflikkonfilk yang berkepanjangan. struktur penguasaan tanah yang timpang, dan tata hukum agraria yang "kacau) pada lemahnya ekonomi rakyat, dan rapuhnya ekonomi bangsa. Di sisi lain, sejumlah persoalan agraria ini menunjukan bahwa praktek polilik dan tatanan hukum di negara ini sudah lidak memberikan tempat yang layak bagi rakyat untuk mengambii peran yang sesungguhnya dalam proses perkembangan masyarakat, karena dominasi negara dan kekuasaan eksekuiif sudah terlampau besar dan tidak lagi terkontrol.

Krisis ekonomi yang terjadi sekarang ini tenyata juga lidak bisa dilepaskan dari dijalankannya strategi agraria seperli yang telah dipertontonkan oleh pemerintah Orde Baru selama ini. yang secara langsung pula menjadikan tanah.sebagai komoditas strategis.3º Fred Harrison (1983) yang melakukan studi mengenai krisis ekonomi, di berbagai negara, yang pernah terjadi sepanjang sejarah menyimpulkan bahwa sumber krisis yang paling utama adanya praktek monopoli tanah dan spekulasi tanah. Gejala monopoli dan spekulasi ini yang kita linal juga merebak dengan hebat di Indonesia dalam beberapa tahun sebelum krisis ekonomi melanda tahun ini.3 Penjelasan Harrison adaiah sebagai berikut: ketika tanah dijadikan komoditi, maka diantara seluruh komoditi yang ada, tanah adalah komadifi yang sangat menguntungkan untuk dijadikan ajang spekulasi. Spekulasi kemudian menyebabkan harga tanah makin lama makin tinggi. sampai mencapai puncaknya yang "menggila". Sampai pada akhinya lonjakan harga tanah yang "gila" liu tidak dapal dijelaskan dengan argumen sederhana, seperti yang ada dalam teori pasar.

Selanjutnya, masih menurut Harrison, dampalk negalif dari kegiatan ini akan bersifal ganda. Petani akan tergusur secara intensif, yang berarti kesempatan kerja di pedesaan dan sektor pertanian banyak hilang. Semenlara tanah-

tanah yang sudah terbebaskan tidak dimaníaalkan, tetapl malah diterlantarkan, karena justru akan meningkatkan nilai kekayaan (nominal dalam catatan keuangan atau kekayaan) dari penguasa atau pemiliknya akibat praktek spekulasi. Praktek menelantarkan tanah untuk tujuan spekulasi ini di salu -sisi jelas menghilangkan kesempatan kerja bagi buruh-buruh bangunan atau calon-calon pengisi kesempatan kerja jika tanah-tanah tersebut telah dimanfaalkan untuk kegiatan ekonomi lain. Padahal, kebanyakan calon-calon pekerja itu kebanyakan berasal dari kantong-kantong pedesaan yang kehilangan kesempatan kerja. Di sisi lain, tanah teriantar itu jelas menghilangkan polensi produktif dari aktivitas pertanian yang seharusnya bisa dilakukan di atas tanah-tanah/lahan-lahan tersebut. Sebagai contoh, di kawasan Jabotabek saja, menurut Pusat Studi Properli Indonesia. hingga Desember 1997 ada 87.500 Ha tanah yang diterlantaikan dengan berbagai alasan. Jumiah tanah yang dileriantarkan ini menghasilkan taksiran nilai yang setara dengan 65 trilyun rupiah uang yang tidak produklil (Kontan, No.31, 1998).

Dixarenakan proses spekulasi itu berantai dan meluas, maka secara nasional. produksi menjadi tidak optimal, sedangkan tingkat pengangguran meningkat. Setelah harga tanah mencapai puncaknya, maka melalui proses yang rumit (karena menyangkut kegiatan ekonomi lainnya) selama 1 - 3 tahun, terjadilah krisis ekonomi. Satu hai yang menarik dari kajlan Harrison adalah seliip krisis yang pernah terjadi yang dipelajari dan dianalisa olehnya (krisis tahun 1819, 1837, 1857, 1873, 1893, 1918, 1929, dan seterusnya).

selalu didahului oleh memuncaknya harga tanah pada masa 1-3 tahun sebelumnya.41

Memang secara keseluruhan, spekulasl tanah bukan penyebab tunggal bagi krisis ekonomi, seperti yang terjadi sekarang di negara kita. Tetapi penjelasan Harrison memperkaya khasanah pengetahuan kila bahwa penetapan tanah sebagai komoditi mengandung ancaman yang mungkin tidak kita ketahui sebelumnya. Meskipun demikian, perspektit pembaruan agraria yang menempalkan rakyat sebagai pusat dari aklivitas-aktivitas di lapangan agraria memiliki argumen bahwa ketimpangan struktur penguasaan tanah atau sumber-sumber agraria akan menimbulkan kesenjangan pendapatan yang mendalam pada suatu negara. Karena ilu, persoalan penyelesaian struklur yang limpang ini menjadi agenda utama dalam pembaruan agraria masa kini. Kedua, penyelesaian "kekusutan di ranah hukum" menjadi agenda lainnya. Agenda ketiga. yang sebetulnya adalah agenda ulama dari pembaruan agraria masa kini adalah menghidupkan dan memperkuat kembali organisasi-organisasi rakyat agar rakyat bisa mengambil peran aktif dan kritis dalam menentukan arah perubahan sosial. Sudah barang lentu agenda ini terkait erat. dengan perubahanperubahan dalam sistem dan budaya politik yang ada sekarang -sesualu yang sekarang sedang digenjot oleh kekuatan-kekuatan prodemokrasi. Agenda keempat adalah menegakan lembaga peradilan agraria yang independen untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sengketa di dalam jalur hukum yang sebenarnya.

Agenda keempat ini amat berkail dengan agenda besar lainnya, yaitu revitalisasi kekuasaan kehakiman alau kekuasaan yudikalif di negeri ini.

Jadi, agenda pembaruan agraria adalah agenda yang inkusif, bukan agenda yang eksklusif. Banyak pihak akan diuntungkan dengan dijalankannya pembaruan agraria. Bukan hanya golongan yang fidak atau kurang memiliki jaminan atas akses dan kontrol pada penguasaan sumber-sumber agraria saja yang.akan diuntungkan dan menyambut agenda ini, melainkan juga bagi kaum industrialis yang memenlingkan daya beli penduduk atas produk-produk industri. Bagi kaum perempuan, pembaruan agraria akan lebih menjamin akses dan kontrol mereka terhadap tanah. Bagi pemerintah sebagai perencana petubahan sosial, pembaruan agraria akan meningkalkan dinamka parlisipasi politik rakyat secara berarli, menjamin pemerataan kesejahteraan dan kesempatan kerja dalam jangka panjang dan pada gilirannya memperkokoh hubungar antara sektor pertanian dengan industri dan menyeimbangkan pertumbuhan desa-kota. Lebih dari kesemuanya, pembaruan agraria menjanjikan keseimbangan ekologis dimana keberlanjutan kehidupan manusia terletak di dalamnya.

Pembaruan agraria dalam konleks masa kini, dengan demikian, adalah strategi untuk menegakkan kembali hak-hak rakyat, tidak hanya atas sumber-sumber agraria yang lelah hilang atau terampas selama ini, telapi juga dalam keseluruhan talanan kehidupan bernegara.

CATATAN AKHIR

Ada beberapa buah luisan yang bisa memberikan gambaran lengkap mengenal luasan, kedalaman, dan kerasnya sengketa agraria di Indonesia, misalnya. Anlon Lucos (1992). "Land Disputes in Indonesia. Some Currenl Perspectives", dalam Indonesia No. 53. Aenil 1992, Noer Fauzi (1994), Anaromi Sengkefa Tanah di Maso Orde Baru. Makalah untuk Seminar Alternallf penyelesaian Sengketa, Jakarta 1994, Boy Fidro dan Noer fauzi (1995), Pembangunan Berbuah Sengketo: 29 Tulison Pengalaman Advokasi Tanoh. Diterbilkan bersama oleh. Yayasan Sinlesa, Pos Kola ( YLBHI Lampung. LPPP, dan Lekhal, KPA (1995). Memorandum Sengketa Tanah Konsorsium Pemboruan Agrona. Anlon Lucas (1997), "PenIndasan dan Perlawanan. Cirl Khas Sengketa Tanah di Indonesia'. dalam Tanah dan Pembangunon. Noer Fauzi (peny.). halaman 47-66. Jakarla. Sinai Harapan, Dianto Bachriadi (1997a). "Pembangunan. Konfllk Perlanahan, dan Resistensi Petani", dalam Noer Fauzi (peny). Idem. halaman 67-94, Dianto Bachriadi Erpan Faryadi. dan Bonnie Seliawan (ea) (1997b), Reformasi Agraria: Perubahan Polink, Sengkefa dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia. Jakarta. LP FE-UI dan KPA, dan Dlanto Bachriadi (1998b). Merana di Tengah Kelimpahan Pelanggaran-pelanggaran HAM pada Indusiri perlambangan di Indonesia, Jakarla. Elsam

3 Lihat Sengketa Agraria dan Perlunya Menegakkan Lembaga Peradilan yong Independen Position Paper KPA No. 002/1998 yang disusun oleh Dianto Bachriadi (1998a).

3 Liha! Endang Suhendar (1994), Pemefaon Pola-pola Sengketa Tanah di Jawa Barat. Bandung. Akoliga

° Kasus lanah Struklural dimaknai aleh Lucas sebagai kasus sengkela fanah yang fidak lerjadi di anatara sesama kelas petanl, letapi sengketa yang lerjadl antara rakyal di salu sisi clengan kekuclan modal alau negara alau aliansi keduanya pada sisl

Ialnnya. Misainya adalah sengketa Ianch untuk proyek-proyek perkebunan. pembangunan dam, Indusltl dan sebagainya. Adapun kasus-kasus lanah slruklural yang dikaji oleh lucas adalch kasus. pembangunan waduk Kedung Ombo dan Kolo Ponjang. pem-bangunan Pusal Perkanloran Urip Sumoharjo di Surabaya. pembangunan pabrik Indusirl Pelrokimia di Cilacop. pembuatan Lapangon Golf Cimacan. Perkebunan Bodega dan Pulau Panggung. dan pengembangan fasililas mililer di Jaliwangi dan Blangguan. Llhat, Anton Lucas (1992), Op.cif.

5 LUhat, Dianlo Bachricdi (1978a), Op.cif. Unluk gambaran mengenal kasus Badega, Ilhal. Gato! Rianto (1995). "Petani Badega Memperjuangkan Haknya alas Tanah", dalam Boy Fidro dan Noer Fauzi (ed.). Idem. halaman 35-44. Sedangkan kasus Banongan, bisa lihat. Tim KLRPA Jawa Timur (1997), Studi Identifikasi Land Reform: Kasus owa Timur. Bagian dari lapcran sludi kolaboralif KPA -Identifikasi Palen Landreform di Indonesia wilayah Jaw Timur

4 Unluk gambaran mengenai kasus Nipc Ihal. Andik Hardijanto el.al. (ed) (1995, Insiden Nipah: Sengkok Cinta Tang Disa Ma'e Tembak, Surabaya. LBH Surabaya dan YLBHI. Sedangkan gambaran kasus Tanah Jaluran, lihat. Burhan Azidin (1981), Masalah Tanah Jaluran d'an Areal Penanaman Tembakau dv PTP IX. Skripsi FH-USU, Medan, Budl Agustono, Muhammad Osmar Tanjung. dan Edy Suhartono (1997). Badan Perjuang: an Rakyat Penunggu Indonesia vs PTPN M Sengketa Tanah di Sumalera Ulara, Mecian. WIM dan AKATIGA

Gambaran ringkas letapi padal mengenai penderitaan dan perlawanan rakyal, serta pelanggaran-pelanggaran HAM yang lerjadi akibat kegialan perlambangan emas di Kalimanlan Timur dan Timika, Irian Jaya bisa dilihal pada, Dianlo Bachriadi 91998b), Op.cit

° INDEX dilerbilkan oteh Yapusham

° George J. Adijondra (1993), Dimensi dimensi Politis Sengkefa Tanah, Makalah

Lalihan Analisis Sosial "Tanah", Medan 1993. 10 Lihat. Loekman Soetrisno (1991). Polink Agrana dan Penghargaan atas Hak-hak Rakyat atas Tanah, Makalah unluk Rakernas YL8HI, Jogjakarta 13-15 Februarl 1991. Anlon Lucas (1992). Op.cit, Nasikun (1996). "Industriallsasi, Kapitalisme. dan Perkembangan Konfllk Pertanahan dl Indonesia'. Kata Pengantar untuk buku Tanah sebagai Komoditas: Kajion Kritis alas Kebijakan Pertanahan Orde Baru, Endang Suhendar dan Ifdhal Kosim. Jakarta, Elsam, dan Dianto Bachriadl (1997a dan 1998a). Op.cit

11 Kasus penangkapan dan intimidasi terhadap aktivis-aklivis mahaslswa, kuasa kuasa hukum. maupun Ornop-arnop dan sejumlah penggerebekan terhadap sekretariat-sekretarlal Ornop yang berupaya mendamplngl alau membela rakyal dalam sengketa agraria odalah contohnya. Mengenal bentuk-bentuk sengketa yang muncul. pola-pola penaklukan dan penindasan yang dilakukan oleh Negara dapal dillhal dalam KPA (1995), Op.cit.

12 Keliga Undang-undang Inl hingga sekarang belum dicabut. Artinya masih berlaku.

13 Misainya adalah dengan keluarnya UU Pokok Kehulanan 5/1967, UU Pokok Per- Iambangan 11/1967, dan UU Pokok Penataan Ruang 24/1992. Bahkan melalui UU PPR 24/1992. Orde Baru secara eksplisil hendak mengubah alas hukum pokok bagl pengadaan lanah

: Misalnya adalah Pasal 3 dan 5 UUPA 1960 serla Penjelasan UUPA 1960 bagian Penjelasan Umum II (3) dan II (1).

15 Prinsip domein menegaskan bahwa Negara bisa memiliki alau mendapal hak milik alas lanah, lidak sekedar menguasal.

16 Misalnya adalah HKIi, HNSI, dan sebagainya.

17 Bagian ini diambil dari Appendix 2, dari makalah Noer Fauzi dan Dianto Bachriadi (1997) unluk Seminar Pembaruan Hukum Perlonahan di Indonesia yang diadakan al Jakarta, 29-30 September 1997. Judulnya. Signifikasi pembaruan Hukum Pertanahan - Mempertemukan Kepentingan Rakyat

dengan Kebijakan Pemerintah Orde Baru: Mungkinkah?

1a Rohman Sobhan (1993), Agrarian Reform and Social Transformation: Preconditions for Development. London and New Jersey Books

19 Meski untuk hai Ini Gunawan Wiradl lebin mengambil sikap kritis dengan memper- Ianyakan sumbangan Revolusi hijau terhadap penyediaan lapangan kerja dl pedesaan yang dikomporasi dengan kenyalaan bahwa tIngkal migrasi desa-kota dan "ekspor tenaga kerja ke luar negeill yang justru semakin meningkal sejak adanya program Inl. Llhal Gunawan Wiradi, "Menguak kembali "Jasa' Revolusi Hijau":" dalam Suara Pembaruan Agronia No. 2 tahun 1996, halaman 12-15.

20 Lihat Sayogyo (1997). "Pertanian dan Industrlalisasi dalam Pembangunan Rural", dalam Indonesia di Bawah Ord'e Baru, Frans Husken, Mario Rutten, dan Jan-Paul Dirkse (edilor). Jakarla, Grasindo, halaman 53-72, khususnya halaman 57.

31 Sayogyo (1997), Idem, halaman

22 Lihal Rohman Sobhan (1993), op.cit.

23 Lihat Sayogyo (1997), op.cir, halaman 67.

24 Lihat HU Kompas. Desember 1996.

25 Unluk melihal bagaimana perusahaanperusahaan perlambangan besar mengambil tanah-tanah masyarakat untuk dijadikan areal penambangan mereka sehingga menimbulkan kesengsaraan dan kerugian moral maupun material dari masyarakat setempal -termasuk sejumlah pencemaran lingkungan dan pelanggaran HAM, lihat. Dianto Bachriadi, op.cil.

2º Berdasarkan perjanjian KK ferbaru untuk PT Freeport yang dilandatangani tahun 1991.

27 Diberikan berdasarkan KK yang dilandalanganl 1ahun 1985

2º Terdiri dari 709 perusahaan swasta, 388 perusahaan negara (BUMN), 48 perusahaan asing, 21 perusahaan palungan, dan 40 BUMD.

?9 Enggartiarso Lukita (1996), Pengadaan Tanah uniuk Pemukanan. Makalah untuk Diskusi Nasionai Tanah sebagai Komodili

Strategis. Dampaknya Ierhadap Kesejahteraan Petani dan Swasembada Pangon". DPP HKTl. Jakarla 29 Oktober 1966. 20 Lihat misainya dua buah lullsan resml dari Soni Harsono selaku Menterl Negara Agrarla / Kelua BPN, yallu. Tanah Sebagai Komodifas Strategis dalam Menghadapi Pembangunan Jangka Panjang I/ (Pidato dalam Dies XIII Universltos Muhamadyah Jogjakarta. 2 April 1994) dan Kebijakan Pertanahan di Indonesia dalom Perspekdif Pertumbunan dan Pemerataon (Makalah Lokakarya Naslonal Kebljakan Tata Ruang Nasional dian Aspek Pertanahan Dalam Perspeklif Perlumbuhan dan Pemerataan. Bandung. 9-10 Oktaber 1995). Soni Harsono dalam kedua makalah ini mengatakan bahwa kebijakan pertanahan (sekarang) harus dilujukan unfuk menclptakan Ikllm yang konduslf bagi penanaman modal unluk menunjang fargof pertumbuhan ekonomi yang finggl. Untuk itu diperlukan sejumiah deregulasl pelayanan di bidang perlanahan agar proses pelayanan dapal berlangsung lebih cepal dan lebih murah, disamping bisa menggiring para Investor ke lokasi-lokasi yang selama inl kurang mendapal minal unluk dikembangkan

Llhal juga salu dokumen Bank Dunla yang berjuciul Staff Appraisal Report: Indonesian Land Adm/nistrafion Projecf (Repor! No.12820-IND). yang secara gamblang monyatakan bahwa pendaflaran tanah di Indonesia lelblh ditujukan unluk memudahkan proses pengadaan tanah unluk kepenlingan Investasi melalul pasar tanah di samping untuk menclptakan fertib administrasi,

31 uUPA menyalakan bahwa semua hak atas tanah mermpunyal fungsi sosial (Pasal 6), dan ada ketentuan unluk membatasi pemilikcin dan penguasaan atas tanah yang berlebihan (Pasal 7). Jika prinsip pasar tariah -yang elisien alaupuk fidak, selama maslh bernama pasarditerapkan. maka dengan sendirinya kedua prinsip yang menjadi mandal UUPA InI akan gugur dengan sendirinya. Hukum pasar adalah hukum perminlaan dan penawaran yang

terbuka. Siapapun yang mampu menyediakan pembayaran atas niial tawar dari sebldang tanah -besar alau kecll yang berlaku pada saat Ilu, maka dia memiliki hak unluk membell bidang tanah tersebul terlepas darl sudah seberapa banyak dia memllikl tanah sebelurminya. Sebaliknya, jika ada peraturan yang membatasi hak untuk membell sebanyak-banyaknya tanah me- Ialul pasar yang terbuka, Itu berartl prinslp pasar lanah yang efislen Iidak berlaku sempurna. Jadi, secara logls sudah jelas bahwa prinsip pasar tanah -yang ofisian alau tidak. karena Inl hanya persoalan mekanisme yang terjadl di dalam pasardengan sendiki bertentangan dengan prinsip-prinslp tanah memillki fungsl sosial dan prinslp-prinsip pembalasan pemilikan dan penguasaan yang terbatas alas tanah seperll yang dinyalakan dalam UUPA.

32 Land Administration Project adalah satu proyek jangka panjang yang direncanakan untuk masa 5 perlode, dengan masingmasing periode selama 5 tahun. Periode I dimulal sejak tahun 1995 yang lalu dan akan berakhir pada Iahun 2000. Pada perlode I proyek Inl memilki figa kamponen kagialan. yailu. Pendaltaran dan Sertilikasl Tanah secara sporadik dan sistemallk - khususnya dl daerah-daerah perkolaan yang lingkat perlumbuhan okonominya finggl tetapl prosenlase sertifikasinya rondah. Pengualan SIstem Administrasl Perlanahan dan Kelembagaan BPN. serta ketiga adalah peninjauan kernball alas peraluran pertanahan al Indonesio dan pengembangan kebljakan manajemen pertanahan dengan Jalan melahlrkan sejumlah paraluran baru yang lebin sesual dengan misi dan tujuan jangka panjang proyek. Di dalam kamponen kellga termasuk sobuah sludl mengenal Tanah-tanah Adal di Indonesia unluk merekomendaslkan sejumlah mekanisme untuk menserlllikasi tanah-tanah adal non hutan dl Indonesia. Untuk perlode I proyek Inl menelan blaya leblh-kurang US$ 140,1 juta 65% darl keseluruhan blaya tersebut, atau sebesar US $ 80,0 jula. adalah plnjaman (hulang) dar)

Bank Dunia dan 11% lainya merupakan sumbangan dari pemerintah Ausirolia. 3 Hal inl bisà dilihat darl fenomena panjangnya meja birokrasi pengadaan tanan yang harus dilalui oleh investor jika hendak menanamkan modalnya dl Indonesia dan memerlukan lanah bagi kegialan inveslaslnya ilu. Bank Dunia sampai tahun 1996 masih menyalakan bahwa pasar fanah di Indonesia songat saral aturan (ada sekitar 200-an peraturan yong berhubungan dengan tanah)". Dalam kasus penetapan Izin Lakasi (Location Permif) misalnya, Bank Dunia mengalakan bahwa penggunaan lzin dari Pemerintah unluk pengadaan tanah (land acquisition) merupakan penyumbang ulama bagi lerciptanya pasar tanah yang lidak efisien (inefficienf) dan berbiaya finggi (hight-cost) karena izin Lokasi memblok dan membekukan sejumlah perjanjian alas tanah yang kemudian menghambal pasokan tanah. Di sisi lain. selelah izin Lokasi terbil barulah phak pengembang (developer) memperoleh hak khusus unluk menjual tanah-tanah tersebul yang harganya bisa leblh rendah samai 25% dari harga pasar yang normal (fair markef). Lihat laporan Bank Dunia yang berjudul Indonesia: Dimensions of Growth. Reporl No.15383-IND. May 7 1996. khususnya halaman 31-32.

" Lihat Indonesia: Dimensions of Growth, khususnya halaman 31.

3* Tentu saja, lagi-lagi konlik antar sektoral ini didorong pula cieh kegialan rente ekonomi di masing-masing sektor (kehulanan. pertambangan, perlanian/perkebunan, dan sebagainya). Unluk meninjau kegialan renle ekonomi di sektor kehulanan lhat. Mubariq Ahmad, "Renle Ekonomi dalam Eksploilasi Hutan Tropis". dalam Prisma No.6 tahun 1992. Sedangkan untuk tinjauan ringkas singkal mengenai kegialan perlambangan besar di Indonesia dan kepenfingan ekonomi yang bekerja dl

belakangnya Ihal, Dlanlo Bachriadi (akan segera terbil). Ambil don Bunuh Kami: Industri Pertambangan Besar dan Pelanggaran HAM di Indonesia Jakarta. ELSAM.

3º Sebagaimana dikullp oleh Sulanu Sehurla (1994), Some Aspect of Land Administration in Indonesia: Implicofion for Bank Operations. Occasional Papers Number 10 (ADB, July 1994).

37 Lihat sejumlah dokuman Memorandum KPA atas Proyek AdminisIrasi Perlanahan (3 Keliga yang berjudul Our Land is Nor For Sale: Secand KPA's Memorandum on Land Administration Project (1996) dan To Ignore or To Engage NGO's: Third KPA's Memoran dum on Land Administrafion Projecf (1997)

35 Arief Budiman (1996), Fungsi Tanah dalam Kapitailsme", dalam .Jumal Analisis Sosial Edisi 3/Juli 1996, halaman 11-22.

3ª Secara Intensil pernyalaan-pernyalaan yang menyalakan bahwa lanah adaiah komoalli memang baru dilakukan dalam kurun waktu 4-5 Iahun ke belakang. Telapi dalam prakteknya, komodilisasi lanah sudah dimulal sejak kebijakan ekonomi Indonesia secara terang-terangan mulal berintegrasi kembaii dengan sislem ekonoml kapilallsme Inlernasionai kelika Orde Baru muiai berkuasa di tahun 1966. Unluk pernyalaan-pernyalaan resmi secara terbuka, mengenai komodilisasi tanah Ini lihal misalnya dua buah fulisan resmi dari Sonl Harsono, op.cit.

40 inteprelasi afas hasil sludi Fred Harrison ini dipelik dari Gunawan Wiradi. Apakah Relevan Membicarakan Pembaruan Agrania di Tengah Krisis Ekonomi Saat Ini?, Makalah untuk Diskusi Pakar Agraria KPA. Yogyakarta Mel 1998.)

ªFred Harrisan (1983). The Power in the Land London. Shepheard-Walwyn.

41 Fred Harrison (1983), The Power in the Land. London. Shepheard-Walwyn.

PEMBARUAN HUKUM PERTANAHAN NASIONAL DALAM RANGKA PENGUATAN AGENDA *) LANDREFORM

Persoalan tanah dalam era pembangunan dan industrialisasi, semakin rumit dan potensial menimbulkan gejolak. Pendekatan pemecahannya tidak semata bersitat teknis yuridis, tetapi juga menyangkut pertimbangan sosial ekonomis. Perlu UUPA "di-review' untuk disempurnakan disesuaikan dengan keadaan yang telah berkembang selama lebih dari 37 tahun.

Terhadap UUPA yang telah berusia lebih dari 37 tahun cukup pantas untuk dilakukan penilaian, seberapa jauh UUPA telah mencapai tujuan yang telah diletapkan, apakah UUPA masih Ielap valid secara hukum maupun sosial sebagai sarana bagi penalaan kembali struktur pemilikan dan pengusasaan tanah, dan apakah UUPA masih dapat mengakomodasikan tuntulan masyarakal dalam masa transisi ke arah masyarakal industrial.

Pertanyaan pokok sebagai verifikasi kebenaran UUPA ialah: Apakah UUPA masih relevan untuk menjawab tuntutan perkembangan masyarakal yang timbul pada saal ini dilihat dari segi filosoli dan tujuan pembenlukannya, serla kemampuan substansinya untuk menjawab masalah yang telah berubah selama kurun waktu 37 tahun. Untuk menjawab pertanyaan demikian tentunya tidak cukup jika UUPA dikaji

sebagaiiaw in the books semata, tetapi juga dilihat sisi law in acfionsnya, maksudnya bukan hanya makna tekstualnya tetapi juga segi kontekstualnya.

Pandangan kritis ini tentu tidak akan memberikan tempat bagi mereka yang telah dengan mapan (established) menikmali kekurangan yang melekat pada UUPA alau mereka yang mensakralkan UUPA sebagai "karya agung bangsa Indonesid". Rasa hormat kita pada mereka yang telat dengan sukses merencanakan. menyusun dan mengesahkan UUPA sebagai sualu karya yang modern waklu ilu, lidak perlu membelenggu orang memperbarui undang-undang tersebut untuk tidak mengulang kesalahan -dan mau belajar dari sejarah hukumkelika legisme di Eropa Baral pada abad ke-19 membelenggu tangan manusia menyempurnakan undang-undang dengan alasan, karena akal manusia bersifal sempurna maka produk hukum yang dinamakan undang-undang juga sifainya sempurna. Walhasil terjadilah tragedi, yakni kemullakan hak milik menurut undang-undang telah merongrong rasa keadilan dan kepenlingan orang lain, yang baru dikoreksi setelah hampir tiga perempat abad kemudian, setelah berlakunya undang-undang tersebul.

Berikut adalah 8 (delapan) topik pembaruan hukum pertanahan nasional dalam rangka penguatan agenda landreform.

PERTAMA: HUKUM ADAT

Dilihal dari ideologl kerakyatan yang ingin memberkan keadilan dan kesejahteraan kepada rakyat, maka hukum adat dijadikan dasar bagi pembentukan hukum agraria nasional, dengan mencantumkan berbagai syaraf (pasal 5 UUPA). Situasi yang ferjadi saat itu di kalangan ilmuwan hukum, perlombaan antar mereka yang pro kepada hukum adat dan mereka yang pro hukum Barat untuk menjadi landasan hukum agraria nasional.

Sifat kolekfif -dan dengan demikian mempunyai hak kolektif, hak ulayatmenjadi sangat penting, jika hukum adat dijadikan dasar hukum agraria naslonal. Namun demikian, oleh karena hukum adat mengandung cacat, maka lidak semua hukum adat dapat dljadikan dasar pembangunan hukum agraria nasional. Menurut Budl Harsono, bagian hukum adat yang dapal dijadikan bahan pembangunan hukum nasional itu terdiri darl sumber ufama dan sumber pelengkap. Hak ulayal diangkat dalam skala tertinggi, negara mempunyai hak menguasai sebagamana dlcanlumkan dalam UUD 1945 pasal 33 dan pasal 2 UUPA

Berbeda dengan hak mllik menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdala yang menjadi sentral pemillkan tanah, yang dimlliki oieh individu maupun negara dan cenderung dlatur secara

keperdataan, maka hak menguasal negara sitatnya menjadi publik. Negara tidak boleh mempunyai hak miik Namun demiklan hak menguasal meliputi juga tanah-tanah yang telah dikuasal dengan hak mliik maupun tanah-lanah lain yang bebas. Jadi, hukum agraria telah bergeser dari prival ke publik Dalam hal ini semestinya diciptakan peraturan yang jelas dan lerincl mengenai sifal, clri-ciri. isl, ruang lingkup dan balas-balas hak menguasal tersebut.

Dibandingkan dengan hak milik yang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Perdala yang ferdiri darl 100 leblh pasal, klranya kurang memadai jika ketentuan mengenai hak menguasai terdiri dari beberapa pasal saja, seperli pasal 2 UUPA dan Pasal 33 UUD 1945.

Dalam hal ini perlu juga dikembangkan d'asar-dasar filosofi hak menguasai, sebagaimana halnya filsafat yang melatarbelakangi pengertian "eigendom yang dianut oleh bangsa Barat mempunyai sejarah yang panjang3. Konsep hak milik Barat telah berkembang demikian rupa sehingga pelekasanaannya Iidak boleh melupakan fungsi sosialnya. Jadi terdapat pensoslalan. (vermaatschappelijking fuctie). Apakah hak menguasal ilu merupakan hak mullak yang tak terbatas ketika berhadapan dengan kepentingan individual yang suatu saal bisa juga disalahgunakan oleh aparat. (misbruik van rechf). Di manakah batas-balas wewenang negara dalam hal mencampuri hak milik perseorangan. Sampal dimanakah tingkat kepantasan ganti rugl yang harus diberikan kepada seseorang, jika seseorang melepaskan haknya untuk kepentingan umum, berhakkah negara dalam hal. pembebasan tanah menjadikan pemilik tanah kehilangan maia pencahariannya alau jatuh miskin. Dalam proses pembebasan tanah/ pencabutan hak prinsip-prinslp musyawarah yang bagaimanakah yang dapat menjamin seseorang bebas dari rasa takut dan tertekan?

Proses pengualan hak-hak individual yang sejalan dengan upaya menegakkan hak asasi manusia pada saat sekarong ini memerlukan upaya antisipasinya. Dalam Undang-undang No. 24-1992 tentang Penataan Ruang (LN-1992-115, TLN No. 3501) pasal 24 (3). terdapat kelenluan yang mengharuskan penghormatan terhadap hak yang dimiliki orang, yang mengandung arti menghargal. menjunjung tinggi mengakui dan menaaii peraturan yang berlaku terhadap hak yang dimiliki orang. Oleh sebab ltu maka perlu segera dibenluk undang-undang hak milik.s Belum terbentuknya undangundang hak milik menyebabkan pluralisme hak milik, karena isi pasal 56 UUPA menyatakan bahwa selama Undang-undang Hak Milik sebagai tersebul dalam pasal 50 ayat 1 belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketenluan-ketenluan hukum adat selempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak alas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam pasal 20 sepanjang ilu tidak bertenfangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini (UUPA)

Jika dikuti urutan logisnya, oleh karena bumi, ait, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, maka

seyogyanya hak menguasai diatur lebih lengkap kemudian dibenluk Undang-undang Hak Milik untuk melindungl kepentingan individu yang kedua-duanya segera harus dituntaskan penyusunannya.

Salah satu contoh hak adat yang sekarang dalam bahaya ialah, hak adal yang terlambat mengkonversinya berdasarkan Peraturan Menteri Per- Ianian dan Agraria No. 2 1ahun 1962, jika bukti-bukti pemillkannya tidak ada dan tidak cukup, tanah tersebut akan menjadi hak pakai selama lima tahun, dan aknimya dapat jatuh menjadi tanah negara. Unluk memperolehnya seseorang harus melalui pemohonc hak. Jika ini terjadi, si pemohon akc dibebani uang pemasukan kepad negara. Kurang dapat dipahami bagc mana mungkin peraturan tersebu. dapal dilerapkan di daerah pedalaman luar Jawa misalnya masyarakat Timika. Irian Jaya atau masyarakat di pedalaman Kalimantan yang tidak mengenal UUPA atau Peraluran Konversi

Uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa eksistensi hukum adat pada dewasa ini dalam keadaan tidak menenlu, seperli yang dikemukakan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional bahwa tanah adat bisa hilang karena tanah ini tidak berdasarkan peraturan hukum positif yang tertulls. Balas-batasnya dan slalus pemilikannya tidak jelas karena hanya berdasarkan girik, tidak berdasarkan serlifikat. Pemerintah mengakui (tanah adat) sepanjang masih ada.

Pernyalaan Menteri tersebuf menggambarkan dewasa ini, yaitu adanya proses pengingkaran dan akhirnya pemusnahan hukum adat sebagai bagian hukum positif yang tidak tertulis.

26 Pernyalaan tersebut juga menunjukkan bahwa dalam sistem hukum nasional terdapat dualisme hukum yaltu antara hukum tertulis dengan hukum tidok tertulis (hukum adat). Pemusnahan tersebut tidak saja terjadi di daerah perkotaan akibal munculnya peraturan tertulis yang baru, yang mengedepankan alat bukti sertifikat, tetapi juga terjadi di daerah pedesaan. Warga Wakey dari suku Mee bersengketa dengan pemegang SK HPH No. 154/KPTS-II/93 yaitu suatu perusahaan kayu, karena tanah ulayat suku tersebut seluas 28.000 ha senitai 2,8 milyar dirambah kayunya tanpa memberi kerugian, padahal pejabat selempal mengakui adanya kewajban membayar ganti rugi Gejala ini menunjukkan bahwa di kalangan masyarakat terdapat pandangan yang ambivalen, karena di satu pihak undang-undang mengingin- kan tampilnya hukum adal (pasal 5 UUPA) sebagai landasan pembangun- an hukum agraria nasional, di pihak lain terdapat praktek yang merendah- kan dan berusaha mengesampingkan hukum adal. Hal tersebut di atas sebenarnya merupakan masalah kiasik yang sudah ada sejak zaman Hindia Beianda, seperli tercermin dalam pasal 11 AB (Algemene Bepalingen van Wetgeving) yang mengatur hukum yang berlaku bagi Bumipulera. Bagian akhir pasal ilu artinya sebagai berikut: ...maka oleh hakim Bumiputera diperlakukan per- aluran-peraturan yang bersangkutan dengan agama, iembaga-lembaga dan kebiasaan dari orang-orang Bumiputera sejauh peraturan itu tidak bertentangan dengan asas-asas umumyang diakui yang mengenai bilijikheid dan rechtvaardigheid. Peraturan- peraturan yang bersangkutan dengan agama, lembaga dan kebiasaan tersebut adalah yang dikenal dengan syaralkan berlakunya demikian itu menurut Nederburg dipandang tidak sederajat dengan hukum Baral. Setelah kemerdekaan diperoleh, terdapat kelnglnan kuat untuk mem- bentuk hukum pertanahan nasional yang menjamin kepastian hukum. sederhana serta memperhatkan unsur unsur yang bersandar pada hukum agama seperli yang dicantumkan dalam pasal 5 UUPA Namun demikian sejak UUPA diundangkan lebih dari 35 tahun yang lalu, usaha penggalian hukum adat untuk memerikan dan mengkompilasi hukum adat tidak banyak dilakukan. Di kalangan sarjana hukum sangat langka yang memberikan perhatian, sebalik- nya dari kalangan antropologi hukum banyak memberikan perhalian. Hal ini berdampak pada studi hukum adal di perguruan tinggi, yailu khususnya di Fakultas Hukum mata kuliah hukum adat semakin lidak menarik, karena bahan-bahan tertulis yang digunakan mengesankan cilra hukum adat dalam suasana masyrakat agraris, padahal masyrakat sudah berada dalam suasana industrial. Keterlambalan penggalian hukum adat dalam rangka mengisi dan menyempurnakan UUPA memberikan peluang fimbulnya peraturan baru yang isl dan jiwanya bertentangan dengan hukum adat sekaligus ber- Ientangan dengan UUPA. Seperti halnya pasal 6 ayat 3 PP 21-1970 menyatakan bahwa demi keselamatan

umum di dalam areal hutan yang sedang dikerjakan dalam rangka penguasahaan hutan, pelaksanaan hak ulayat untuk memungut hasil hutan dibekukan.

Terdesaknya hukum adat sudah barang tentu akan melenyapkan jaminan hukum yang nyata bagi hakhak masyarakat adal berdasarkan hukum adal, karena hukum nasional belum dapat mengakomodasikan kepentingan yang secara nyata dibutuhkan oleh masyarakat adal.

KEDUA: REDISTRIBUSITANAH

Ketentuan landreform dalam UUPA- 1960 bermaksud mengadakan perombakan struktur pemilikan tanah sehingga mencerminkan pemerataan pemilikan Ianah terutrama bagi kesejahteraan petani dan buruh tani pada umumnya. Sebaliknya mengikis habis konsentrasi pemiikan dan penguasaan tanah di tangan beberapa orang. Dalam peraturan pelaksanaannya ditentukan daerah padat, sedang atau fidak padat (jarang) untuk menentukan batas luas tanah yang dapat dimiliki seseorang. Sudah barang tentu banyak kelentuan yang didisain berdasarkan pertimbangan kepadatan penduduk tersebut tidak cocok lagi dengan kenyataan karena pertambahan penduduk selama kurun waktu lebih dari 30 tahun

Krileria yang dipakai oleh pembentuk UU saal ilu merupakan kriteria tunggal yailu, seorang petani dengan jumiah anggota keluarga 7 orang cukup mendapalkan tanah seluas 5 Ha tanah sawah (basah). Kriteria demikian tentunya kurang dapal dipakai lagi.

Beberapa faktor antara lain, para petani sudah banyak yang mempunyai pekerjaan dan penghasilan sampingan.

Sebagal sasaran pokok tanah yang dinyalakan sebagai objek landretorm ialah: tanah-lanah yang melebihi balas maksimum, tanah absentee, tanah swapraja dan bekas swapraja, Ianahtanah lain yang langsung dikuasai oleh negara. (PP 224-1961). Tanah-tanah yang akuisis karena melebihi batas maksimum tersebul dikonstruksikan sebagai tanah yang dimiliki oleh kaum borjuis yang mengakumulasikan pemilikan tanah. Dalam istilah kaum kiri saat itu terdapat banyak setan desa. Dengan demikian telah terjad konsentrasi tanah pada beberap orang.

Namun, yang perlu dicatat, ber dasarkan keterangan Woll Ladejinsky jka tanah objek landretorm tersebut dikumpulkan dan dibagikan kepada mereka yang bethak menerimanya, saat ilu masih banyak yang lidak akan menerima bagian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jelas keputusan mengeluarkan Undangundang Landreform saal ilu, lebih bernuansa politis.a

Konsentrasi pemilikan tanah sudah berlangsung lama, lebih-lebih pada zaman kolonial ketika perkebunan banyak membutuhkan lanah rakyat, sudah lerjadi apa yang disebut dengan "dislandowning-process" yang nyala-nyala didukung oleh pemerintah Hindia Belanda.

Jika dibandingkan dengan masa sekarang, maka disiandowning-process tersebut juga telah terjadi, namun bukan untuk kepentingan kapitalis perkebunan. Tuntutan pengadaan tanah untuk indusiri, real esat serla pembangunan lainnya, ditambah dengan tekanan penduduk yang semakin besar menyebabkan baglan tanah yang dimiliki seseorang menjadi sangat kecil. Oleh sebab itu maka kriteria yang diberlakukan 35 tahun yang lalu dengan mengingat jumich tanah sawah yang semakin menyemplt, peruntukan sawah yang lebih cenderung ke arah Industri dan pemekaran kota (pemuklman), maka periu dicari formula baru yang lebih cocok dengan situasi dan petunlukannya.

Sudah bonyak terjadl perubahan dalam pendekatan terhadap pembangunan pertanian, yang fidak lagi erdasarkan formula landretorm tetapi udah melalui revolusi hijau. Pemlangunan pertanlan pasca revolusi nijau berubah darl pendekalan yang mengutamakan produksl ke pendekalan yang dihela oleh kebutuhan pasar. Pada saal Pelita I hasll pertanian langsung dikonsumsi oleh rakyat, sekarang pasar leblh menentukan produk pertanian. Untuk Itu petanl selayaknya dapat memenuhl perminlaan pasar berupa barang yang berkualitas serta waktu yang telah ditentukan. Hai ini merupakan konsekuensl darl pembangunan ekonomi yang mengarah pada Industrlalisasi, yailu Industrialisasi pedesaan.

Semua pengamat "kisuh-kisah keberhasllan" bersepakat bohwa aspek yang sangal pentíng dalarn keberhaslian Industriallsasi pedesaan adalah pelaksana reforma agrarla yang relatif menyeluruh (balk reforma sosialis dalam kasus RRC maupun reforma-reforma jenis "ekonoml per- Ianian skaia kecil termodernisasl"

model Taiwan, Korea Selatán atau Jepang). Reforma-reforma inilah yang telah memungkinkan penyebaran relatif merata darl peningkatan penghasilan Intefnsiflkasl pertanian, yang pada glilrannya menjadl sumber terpenting dari permlntaan akan produk-produk Industri pedesaan.

DI samplng itu, di pedesaan sudah lazim terdapal part time-farming, dan keanekaragaman sumber pencdapatan dl tingkat rumah tangga (occupational multiplicity), sehingga kriteria yang disebut petani tentunya bukan lagl semata-mata mereka yang hanya memperoleh sumber penghidupan dari sektor pertanlan. Misalnya di Jepang sampal dengan tahun 1980, komposisi presentase rumah tangga fani yang "full-time" dl sektor pertanlan linggal 13% sementara 'part-fime pertanian sebagal kegiatan pokok" ada 22% cdan parl-time non pertanian sebagal keglatan pokok 65%. Di Taiwan perbandingannya 10%, 34% dan 55%.9

Mengingat hal tersebut dl atas maka pembaruan agraria (landreform) dalam jangjka panjang harus mellhat proses perkembangan masyarakal tani dari masyarakal yang semata-mala menggantungkan hidupnya dari penghasilan pertanian menjadi masyarakat yang Industrial.

KETIGA: HAK GADAI

Mengenai gadai tanah yang lazim dilakukan menurut hukum adat, maka berdasarkan kefenluan perundangundangan (pasal 7 UU No. 56 Prp tahun 1960) ditentukan, gadal tanah pertanian yang berlangsung lebih darl 7 tahun harus dikemballkan kepada pemlliknya tanpa pembayaran uang tebusan.

Ketentuan tersebut diperkuat dengan berbagai jurlsprudensi, misalnya Putusan MA tanggal 29 Maret 1972 No. 1282 K/Sip/1971; Pulusan M.A. 6-10-1971 No. 858 K/Sip/197110. Hal ini tentu sangat menguntungkan pihak pemlik tanah dengan asumsi bahwa mereka yang menggadalkan tanah ialoh pelani yang memerlukan uang untuk modal alau keperluan lain dan tidak acia jalan lain keculai dengan menggadaikan tanah. Pihak pelepas uang yang kemudian menguasai tanah ialah mereka yang mempunyai modal/uang yang mendapalkan keuntungon dari mengerjakan tanah gadai. Tanah baru akan kembali kepada pemilik semula jika penggadai telah mampu menebusnya lanpa batas waklu yang pasti. Hat ini dirasa akan. membeboni pihak pemitik tanah (penggadal) yang dianggap sebagai pihak yang lemah. Pembalasan waklu tujuh lahun dianggap wajar menurut Undang-undang.

Asumsi bahwa pihak yang menggadaikan tanah merupakan pihak yang lēmah dan pihak yang memegang gadai pinak yang kuat lidak selalu benar. Bisa terjadi sebalknya, pihak pemilik tanah merupakan pihak yang (ekonomi) kuat, sedangkan pihak pemegang gadai merupakan pihak yang (ekonominya) lemah, Pemegang gadai demikian buluh tanah garapan, sedangkan pihak pemilik lanah tidak bisa menggarap sendiri tanchnya karena tanahnya luas alau bukan petani tulen. Ratusan hekiar tanah yang telah dikuasai alau dibebaskan investor telah menjadi tanah menganggur dan para bekas pemilik

tanah yang dibebaskan sekarang menggarap Ianah mereka kembaii sebagal penyewa alau pemegang gadal.1

Dalam kasus demikian jika ketentuan pasal 7 UU No. 56 Prp 1960 diterapkan akan menjadikan petani menjadl lebih sengsara. karena kehllangan lahan garapan. Jadi Uu No. 56 Prp 1960 perlu disempurnakan agar tidok merugikan petant lemah.

KEEMPAT: BAGI HASIL

Mengenai bagi hasil (tanah pertanian) pada umumnya masin mengacu kepada UUPBH No. 2-1960 berkut semua peraluran pelaksanaannya

Dari banyak peneiilian, terbul bahwa UU No. 2-1960 belum eteklif terapkan, sebaliknya hubungan hukur bagi hasil kebanyakan masih berdasarkan hukum adat setempat. Beberapa taktor yang menyebabkannya lalch.

a) Undang-undang Bagi Hasii balum memasyarakal, sehingga para plhak, baik pemiik lanah maupun penggarap lidak mengefahui betapa bagian bagi hasi! yang harus diterima masing-masing pihak, serta bagaimana prosedur melakukan bagi hasil yang benar. Dengan perkataan lain komunikasi hukum belum terjadi dalam masyarakat.

b) Prosedur alau tatacara malakukan bagi hasil terialu formalistis. Dilinat dari segi tercapainya kepastian hukum memang baik, akan telapi dari segi kepenlingan praklis (manfaal) terialu barbelit, acalagi jika hubungan bagi hasil tersebut hanya melipuli tanah yang relatif kecil dan jangka waktu yang tidak lama. Prosedur demikianlah yang selalu dihindari masyarakat pedesaan yang hidup dalam suasana budaya verbal. Untuk hal itu perlu penyederhanaan peraluran, sehingga orang tidak enggan melakukan sesuai dengan prosedur.

c) Posisi tawar pemilik tanah ternyata semakin kuat oleh karena jumiah tanah garapan yang relalif tetap alau berkurang, telapi tenaga kerja (demand) yang semakin besar karena perlambahan penduduk. Hal ini menyebabkan UUP8H semakin tidak díminali. Jika atas kesadaran penggarap, penggarap memaksakan penerpaan UUPBH. maka penggarap akan terancam kehilangan tanah garapan. Hal ini memaksa para penggarap bertindak,kooperatif dengan pemilik tanah walaupun hal itu berarti merugikan hak-hak penggarap.12

d) Ada kecenderungan pàra pemilik tanah setelah diberlakukannya UUPBH No. 2-1960, menggarap senditi tanahnya dengan memanfaat kan tenaga kerja sewaan. Para pemilik tanah slap menganlisipasi keadaan demikian, oleh karena tenaga kerja yang murah.13 Oleh sebab ilu maka pola bagi hasil dari tempal salu dan tempat yang lain bervariasi. Kontribusi masing-masing pihak dalam pengolahan tanah, pemeliharaan tanaman, pemupukan, akan sangat menenlukan perbandingan jumiah hasil panen yang diterima oleh masing-masing pinak.

e) Hai yang menarik saal sekarang ini, karena banyaknya tenaga kerja yang hijrah ke kota untuk menjadi buruh bangunan, alau bahkan

menjadi tenaga kerja asing (Malaysia dan sebagainya), di beberapa daerah Jawa Timur misalnya Blitar, Tulungagung, mencari tenaga kerja untuk menggarap sawah sudah semakin sulil. Jikapun ada upahnya sudah dihitung jam dan tergolong mahal. Begilupun mencari tenaga kerja wanila unfuk pembantu rumah tangga sudah semakin sulit. Mereka banyak yang lebih suka menjadi buruh pabrik rokok atau semacamnya.

KELIMA: TANAH ABSENTEE (IN ABSENTIA)

Larangan pemilikan tanah secara absentee seperti yang ditentukan dalam pasal 10 UUPA, belum nampak hasilnya. Justru sebaliknya para pemilik modal (uang) lebih banyak menanamkan uangnya dalarn benluk Ianah, yang menurut perhitungan tidak mungkin harga tanah akan semakin menurun karena persediaan yang tetap atau semakin berkurang, sedangkan permintaan akan selalu bertambah. Walaupun data yang pasti belum dapat diperoleh namun orangorang kota yang bukan pelani telah menguasai lanah yang sangat luas di daerah pedesaan. Mereka para bekas pemilik tanah, sekarang malah membagi hasil atau menjadi buruh di bekas tanah mereka.

Ketentuan larangan pemilikan secara absentee ini pemah diterobos melalui pemberian kuasa mutlak, yailu bentuk surat kuasa yang memberikan kekuasaan yang sangat luas seperli pemilik dan tidak dapat dicabut kembali. Pembeli tanah karena tidak memenuhl syarat 'mengkonversikan" jual beli menjadi pemberian kuasa mutlak kepada orang tersebut, misalnya orang asing. Dengan dermikian larangan orang asing untuk memiliki tanah tidak dilanggar, karena orang tersebut hanya mempunyal kuasa mullak atas tanah, sedangkan hak milik atas tanah maslh di tangan pemilik dahulu yang hidup di desa. Menteri Dalam Negeri kemudian melarang penggunaan lembaga kuasa mullak ini melalui Intruksi Menteri Dalam Negeri No.14 tahun 1984.

Larangan pemilikan secara absentee ini dapat diterobos dengan pasal perkecualian yaitu pasal 10 ayat 3. Pengecualian ini diperuntukkan bagi para pegawai negeri/anggota A8RI, janda dan pensiunan, yang karena jabatannya berada di luar kecamatannya. Mereka boleh mempunyai tanah pertanian dari kecamatan asalnya dan harus mengerjakannya sendiri dalam waktu satu tahun setelah berhenti dari jabatannya (PP No. 41-1964 pasal 3b, Kepres 4-1977).

Pasal pengecualian tersebut menurut Peters, dapat melemahkan integritas hukum/ketentuan perundang undangannya sendiri. Terdapat kemungkinan yang justru lebih berlaku ialah pasal pengecualiannya, yang akhirnya pasal larangan absenfee menjadi tidak efektif.14

Juga mengenai jarak yang ditentukan oleh batas Kecamatan dalam menentukan suatu pemilikan lanah yang bersifat absenfee, perlu dikaji kembali ketepatannya karena keadaan di Jawa dan luar Jawa sudah berbeda dalam hal kemudahan mendapatkan sarana transportasi.

KEENAM: TATAGUNA TANAH DAN LINGKUNGAN

Perkembangan pemekaran kola yang pesat di Jawa, menyebabkan banyak desa pinggiran menjadi bagian dari kota, mengurangi jumlah tanah pertanian yang produklif. Masalah ini sebenamya sudah diantisipasi oleh Menteri dalam Negeii yang melarang penggunaan tanah subur untuk kepentingan lain. Tujuannya mencegah penurunan produksi padi dan pemborosan pemanfaatan tanah-tanah subur yang sudah menjadi daerah irigasl yang baik.

Hal tersebut di atas sulif dihindari. apalagi tanah-tanah subur tersebut berada di daerah yang nilai ekonomisnya finggi (stralegis). Konversi tanah pertanian menjadi non pertanian di Jawa untuk memenuhi kebutuhan perumahan sebanyak 90.000.000 unil rumah dalam waklu 15 tahun (1985- 2000) akan mencapai 180.000 Ha.15

Keadaan demikianlah yang menyebabkan usaha penataan kembali pemilikan dan penguasaan tanah dalam rangka tataguna fanah mengalami Ianlangan, oleh karena pertumbuhan kota dan penyempitan desa berlangsung secara tidak ferencana lebih dahulu. Kota tumbuh terlebih dahulu dari rencana yang diletapkan1 Bahkan rencana yang telah ditetapkan pun akhinya banyak yang dilanggar karena motif ekonomi menaikkan pendapatan daerah.

Dalam Kepres 55 lahun 1993, juga terdapat keharusan memperhatikan Undang-undang No. 24 fahun 1992 tentang penalaan ruang, lbagi maksud pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan.

KETUJUH: ORGANISASI TANI

Peranan organisasi tani teiah membuktikan adanya kekuatan yang biso diorganisasi untuk mendukung hak-hak petani Organisasi ini dapat berlungsi apabila terbina dengan baik Organisasi yang kual dapat tumbuh dari bawah, sehingga mulai dari pembenlukannya, persyaralan keanggotaannya, komposisi pimpinan nya, penyusunan program dan operasionalnya sepenuhnya mencerminkan kehendak yang nyala dari anggola organisasi yang bersangkutan.

Dalam berbagai kasus organisasi tani tidak bisa secara efeklil membantu memperjuangkan hak-hak petani atau buruh karena adanya pembatasanpembatasan ruang gerak dalam mengaktualisasikan tuntutannya, seperti iarangan melakukan demonstrasi, unjuk rasa ataupun mogok, walaupun undang-undang sendiri menjaminnya. Terlalu banyaknya campur langan penguasa dalam menentukan komposisi pimpinan organisasi, sehingga pimpinan organisasi tidak sepenuhnya bisa menyuarakan kepentingan petani dan buruh. Hal ini berkailan dengan persoalan apakah organisasi tersebut mempunyai independensi alaukah tidak Organisasi yang dibentuk secara top down" biasanya kurang mempunyai independensi. sedangkan organisasi-organisasi yang dibentuk secara "bottom up" lebih mempunyai independensi

Organisasi petani atau buruh yang dibentuk dari atas lebih banyak untuk

memenuhl formalitas adanya kebebas. an petani atau burun untuk membentuk organisasi. Jika organisasl demikian berkolaborasi dengan elit penguasa tanah alau birokrasi maka mantaainya kurang dirasakan oleh petani atau buruh. Sebaliknya organisasi yang dibentuk secara independen sering kesulitan untuk mendapatkan legalilas formalnya sebagai organisasi. Tidaklah mengherankan jika organisasi formal demiikian kurang berbobot dalam konteks perjuangan pelani atau buruh tani memperoleh hak-haknya.

UUPA juga memberikan kesempalan kepada organisasi tani untuk berperanan dalam pembangunan. semisai HKTI dan HNSI. Namun periu dicari sebabnya mengapa pada banyak peristiwa seperti sengketa tanah perkebunan. pencemaran tambak udang. penggusuran tanah hampir tidak terdengar peranan organisasi tersebut. Mengapa pula daiam hal pemasaran cengkeh, jeruk dan sebagainya organisasi semacam in! seakan-akan tenggelam.17

KEDELAPAN: TANAH TERLANTAR

Tanah yang ditelantarkan sebagaimana Iercantum dalam pasal 27 UUPA, menyebabkan lanah jatuh ke tangan negara. Persoalannya apakah arti tanah yang ditelantarkan itu, dan bagaimanakah dan oleh siapakah stalus tanah dinyatakan terianlar, juga apakch tanah yang jaluh ke tangan negara ilu bekas pemiliknya sama sekali kehilangan hak atas tanah llu.

Sampai saat ini hal tersebuf belum diatur dalam undang-undang selidaknya dalam suatu peraturan pemerintah. sebagaimana cara terjadinya hak milik pasal 22 UUPA.

Tiadanya pedoman yang jelas tentang keadaan sebidang tanah terlantar atau (sengaja) ditelantarkan, menyebabkan kelidakpaslian hukum waiaupun banyak bidang tanah berada dalam keadaan terlantar.

Sebagal contoh sejak tahun 1986 di Indonesia terdapat 440.000 Ha lahan pilihan yang terlantar. Tanah perkebunan yang berHGU menurut data Ditjen Perkebunan di seluruh Indonesia terdapat 194.996 Ha perkebunan swasla kelas V atau masuk kategori terlantar. Di Sukabumi saja (1986) terdapat 44 perkebunan terlantar dari 80 kebun milik swasta dari seluruh luas perkebunan 40.854 Ha36

Hal itu sangat ironis dengan kenyalaan banyaknya petani yang membutuhkan lahan untuk dikerjakan, padahal instansi yang berwenang telah mempunyai pedoman untuk menindak penelanlaran tanah tersebul dengan perpedoman pada Suraf Keputusan Menteri Pertanian No. 151? Kpts/Um/3/1980 tentang Pedoman Penetapan Kias Perusahaan Perkebunan Besar.

Banyak kasus pendudukan tanah perkebunan oleh rakyat yang dianggap sebagai pendudukan liar disebabkan tanah perkebunan tersebut dalam keadaan Ierlantar. Pendudukan itu adakalanya seijin (lisan) dengan pemilik perkebunan dengan pola bagi hasil. Jika hal itu berlangsung lama dan telah berkembang luas maka sulit diadakan penataan kembali pemilikan dan penguasaan tanah perkebunan.

Hal inilah yang sepanjang tahun sejak zaman Hindia Belanda sampai

sekarang menjadi sumber sengketa yang tlada henti-hentinya antara pemerintah, pemilik HGU dan rakyal

Sekalipun berdasarkan Kepres 39. 1979. jct. PMDM. No. 3-1979 untuk tanah-tanah perkebunan tertentu. rakyat yang mendudukinya telah memenuhl syaral untuk diberikan hak milik namun dalam praktek masih sulit dilakukan. Sementara itu penyakit "lapar tanah", Jerus menyerbu tanahtanah hutan yang sangat sulit unluk dicegah. Jikapun kemudian akan dilakukan penertiban, serta-merta akan menimbulkan sengketa dan korban berkepanjangan.

DI daerah perkotaan (pinggiran). penelantaran tanah juga mulai nampak dengan tidak dibangunnya tanah-tanah yang telah dibebaskan oleh investor bagi kepentingan perumahan. Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tidak lagi menerbitkan izin baru pembebasan tanah dan lokasi di wilayah Bolabek) berdasarkan SK No 410-2748,3-10-1996.

Dengan adanya kredil macel di bidang properli yang diikuli dengan kebijakan pengetalan uang, maka tanah-tanah yang terlantar akan semakin banyak, Ialu mau diapakan dan dikemanakan tanah-tanah tersebut?

CATATAN AKHIR

? Tulisan Inl pernah dlsampaikan pada Seminar Naslonal "PEMBARUAN HUKUM PERTANAHAN NASIONAL" yang Agrarla, Jakarta, 29-30 September 1997

Lihat Danlel S. Lev, "The Lady and the Banyan Tree. Civl Law Change in

Indonesia". The American Joumal of Camporative Low, Vol. 14, No. 2. Spring. 1965.

Budl Harsono, Penggunaan dan Penerapan Azas-azas Hukum Adaf pada Hak Miik Atas Tanah, Makalah SImposlum Hak MIlik atas Tanah menurul UUPA. Bandung. Januarl 1983, hal, 2.

3 Lihat. mIsalnya G.E. Maanen, Eigendomschjin Bewegingen,Juridisch historische en politiek-filosofische opmerkingen over eigendam, Ars Aqui Libri Nimegen, 1987; Derine Grenzen van hef eigendomrecht in de negenflende eew. Critische bijdragen mef hef oog op een genaunceerde evolutiebeeld voor de private Eigendom in Franknik en Belgie sedert de invoering van hef Burgerljk Wefboek, Antwerpen, 1955.

4 Mahkamah Agung felah menyempurnakan pengerlian musyawarah pasal 1 (5) Kepres 55-1993. yakni merupokan permpaan kehendak antara pihak yang rsangkut tanpa rasa lakut dan paksaan ulusan Mahkamah Agung No. 2263/ st/1993)

Usaha pembentukan UU Hak Millk teiah dilakukan, dalam benfuk slmposlum yang diadakan dl Bandung 20-22 Januarl 1983. dan juga dI USU setelah Ilu

° Kompas 15 Februari 1996

' Wolf Ladejinsky Land Reform in Indonesia" in Agraran reform as Unfinished Business, ed LJ. Walinsky (Oxlord. 1977). hal. 342 menyalakan ....in the case of Java and on Ihe assumptlon that each owner recelves onehalf heclare as of the end of 1963, the lolal number of familles who benefited from the reform was approximalely 128 000 If all Ihe land earmarked far redistributlon is Indeed so disposed by the end of 1964, the number of reciplents will be approximately 248.000. At first glance these of 4.5 million sharecroppers in Java is ciose Io realily then no! more than 6% of those famiiles wdl have received some land upon complelion of the program

* Iman Soetiknjo, Pelaksanaan Undangundang Pokok Agraria dalam Rangka

Mensukseskan PELUTA V. Makalah Ceramah 1996 Juni 1989 dlselenggarakan oleh Universilas Tujuh Belas Agustus al Surabaya, h. 7.

° Benyamin Whlte, Agro industri, Industrialisasi Pedesaan dan Transfomasi Pedesaan, Makalah Pusal Pengembangan ilmu-limu Soslal, Universltas Brawijaya Malang. fanggal 27 Januarl 1990, h. 7.

1a Lembaga Penellflan Hukum dan KrIminologl. Fakultas Hukum Universilas Padjodjaran. "Yurisprudensi Jawa Baral Iahun 1969-1972° Buku I Hukum Perdata, Penerbit Binacipta Bandung, Februarl 1974, h. 59-61

" Christlanlo Wibisono mencatal darl Anyer ujung barat sampal Cikampek ujung limur sepanjang 200 Km, dari Utara pantal Jawa Km² sedang disulap menladi megapolilan, kawasan Industri. real estal, kompleks komerslal dan pusal perbelanjaan. Sudah fldak terkira berapa banyak orang yang proyek tersebut. Majalah Property Indonesia, 18 Jull 1995, h. 44.

Apa yang ferjadl kemudlan apablla lahan lersebut Iidak segera dapal dibangun lalch disewakan kepada pelani pendalang seperli yang terjadl dl Kecamalan Maja. Kabupaten Lebak Jawa Baral. Terdapal lahan pertanian di 16 dari 21 desa yang dikuasal 15 developer. Izin lokasi telah diberlkan untuk 4.735 Ha. Sekilar 60% diantaranya sudah dibebaskan letapi belum dimalangkan dan dibiarkan terlanlar. semenfara sebaglan besar pemillk pertama, yakni para pelani yang menlualnya kepada developer, kini menjadi pengangguran. Kompas 12-12-1996, h. 12.

1a Suatu penelltlan yang dllakukan cleh J.S. Uppal al India membuktlkan Juga bahwa penggarap yang berkehendak melaksanakan UUPBH dan mengancam akan mengalukan perkaranya ke pengadilan terhadap pemilk lanah dlcap oleh rekanrekannya sebagal "perbualan membual onar". Rekan-rekan mereka khawallr kalau. kalau perbuatan fersebut akan dibalas oleh pemilik tanah dan menimbulkan kesusahan pada penggarap lain yang tidak tahu apaapa. Akhirnya penggarap yang dicap pembuat onar ini menyerah dan angkal kaki pindah ke desa lain. J.S. Uppal 'Implementation of Landreform Legislallon In India - A Study of Iwo villages In Punjab", Asiain Survey, Tahun IX (1969) No. 5 Terl Frans Limahelu dan Soelandyo Wignyosoebroto. dalam Bunga Rampai permasalahan Hukum dan Pembangunan Universilas Airlangga 1975-1976, h. 17

1a Hal ilu ada persamaannya dengan apa yang fter|adl di India, Ibid, h. 16.

Zo wordl vaak het legetlmllletstekort van nieuw recht reeds in de vormgeving dusdanig gekompenseerd dal, bijvoorbeeld mel net opnemen van uilzonderingsbepelingen en het achterwege laten van doeltreflende sanclies aan bezwaren van legenslanders van hel nieuw recht wordl tegemoel gekomen. Rechf als Projecf, h 881.

15 Sony Harsono, Pengadaan Tanah untuk Pemiangunan Perumahan dan Kendala kendala Perolehan Tanah, Makalah Seminar perumahan di Malang 10-10-1996

1º Seperti halnya pembangunan perumah-

an di kecamatan Maja, Kabupalen lebak Jawa Baral, Ildak lazlm Ierutama dalarn pembuatan master plan yang dilakukan setelah sebaglan besar tanah di sana dikuasal oleh developer. padahal masterplan untuk kawasan perumahan biasanya dibual sebelum proses pembebason tanch dilakukan. Kompas 30-12-1996

" G.J. Adillondro. mempolakan organisasi petanl menjadl empat lipe. Tipe perlama, organisasl yang dibentuk alas kebijaksanaan palllik pemetintah alau golongan polillk yang berkuasa dan struktur pelaksanaannya sentralistis. Kedua, tipe organisasi pelani yang diprakarsal sepenuhnya oleh swasta dengan struklur pelaksanaan yang sentralislis. Keliga, tipe organisasi nanpemerintah yang diprakarscl oleh swasta dengan struktur Implementasi yang desentralistis. Keempal. lipe crganisasi pelani yang diprakarsai aleh pemerintah, namun struklur implementasinya desentralistis. G.J. Adllondro. "Landrefom Swasta? Mungkinkah itu Dijalankan di Indonesia? makalah Seminar Nasional Jalu Pemerataan dan Kemiskinan Struktur HIPPIS Molang, 1979, h. 3-4.

3º Kompas, 21, 23 Junl 1989.

Soetandyo Wignjosoebroto* PEMBARUAN AGRARIA: APA YANG PERLU DIAGENDAKAN?

Pembaruan agraria (dalam maknanya apa yang di dalam bahasa asing disebut Agrarian Reform) pada hakkatnya adalah suatu upaya korektit untuk menata ulang tataguna tanah -yang keberhasilannya tentu saja ditentukan pada lahap perlamanya oleh keberhasilan orang menata ulang tata penguasaan dan alau tata pemilikan tanahdemi tertingkatkannya produklivitas fanah fersebut dan selanjutnya juga demi kesejahteraan masyarakat umum. Karena merupakan lindakan koreklif, Iak salah lagi apa yang disebut "(agrarian) reform" ini selalu mengimplikasikan adanya kesadaran bahwa telah terjadi kesalahan-ke salahan mendasar pada waklu yang lalu yang - demi keberhasilan di masa mendatanglidakiah boleh ditenggang lagi.

Agrarian reform yang diawali dengan kebijakan landreform berdasarkan Undangundang Pokok Agraria 1960 (UUPA), adalah juga dimaksudkan untuk mengkoreksi apa yang dianggap sebagai kesalahan dalam kebijakan perlanahan pada masa pemerintahan kolonial. Koreksi dilakukan demikian rupa sehingga fanah (yang di atasnya tak dapal dibukdikan adanya hak milik individual) kini ini, menurut hukum, fidak lagi boleh distatuskan sebagal 'domein' negara: yang oleh sebab itu, menurut hukum, negara kini ini hanya berkedudukan sebagai penguasa (beheerder) saja alas tanahtanah yang ada; dan oleh sebab itu puía pemilkan-pemilkan catas tanah dikembalikan menurut asas dan praktik hukum adal yang bemuansa kerakycalan itu.

Tak salah lagi, melalui reform tahun 1960 itu hukum pertanahan Indonesia menurut teori dan menurut kebijakan dasamya akan dan harus dilindungkan kembai ke hukum adat yang -seperti dikatakan di atasamat bemuansa kerakyatan itu. Resminya, perundang-undangan Indonesia -tak hanya peraturan perundang-undangan yang dibentuk sepanjang dasawarsa 1960 - 1990-an pasca-UUPA, melainkan juga bahkan TAP-TAP MPR tentang GBHN yang berkenaan dengan soal pertanahanmemang tak ada yang hendak menyalahi kebijakan dasar yang disebutkan itu. Resminya, semua perundang-undangan itu secara eksplist ataupun implisit bermaksud menegaskan visi dan orientasi kebijakan yang berpihak ke asas kerakyatan itu.

Akan lelapi, lain yang dikatakan dan dijanjikan dalam kelentuan-kelentuan peraturan perundang-undangan (acapkati) lain pula yang nyatanya terlaksana dalam praklik perlanahan. Pembangunan yang kemudian mengedepankan peran negara (berikul peran besar yang dimainkan oleh para punggawa pengemban kekuasaannya) felah menyebabkan kiblat pemihakan ke kepentingan rakyat menjadi terlupakan. Tambahan pula, maraknya 'developmenfalism' -yang memahamkan pembangunan sebagai ideologi, dan tidak lagi sebalas sebagai program pengantar ke tujuan yang lebih final telah memungkinkan peran negara berikut para punggawanya di dalam "Prof Soefandyo Wignjosoebroto, MPA adalah penslunan Guru Besar Universilas Airlangga Surabaya, dan juga adalah anggota Komisi Naslonal Hak Asasl Manusla (Komnas HAM).

dan gggin perrah nan berds

ana pau eng guuk seean soalllnh m peererr ealdk Tunne Dcririgpti

semin') erdn di Énu bga. gy bahh isear mea ng an M l prroin

sebs yg eran hukika min ugngga mea lebinnnrcpda Pandtuk

anging konnnting mem beaalu ketentuan-ketentuan perundangan yang ada Dari uraian yang clibentangkan di muka, jelas sudah bahwa pokok permasalahannya tidaklah perfama-tama terletak pada kekurangan yang ada pada teks perundang-undangannya, melainkan pada makna interpretati yang dibenkan oleh para pejabat, yang gampang berlindak arbitrer karena selalu diburu kewajiban mengejar largel pembangunan.

Maka, kalau demikian halnya, yang harus terutama dirisaukan dalam rangka melaksanakan pembaruan (pembaruan dalam maknanya sebagai reformi) di sini haruslah teblh berkenaan dengan ihwal semangat dan tkat pelaksanaannya daripada berkenaan dengan ihwal rumusan-rumusan tekstual peraluran. Sosialisasi dan resosialisasi -yang berhakikat sebagai enkulturasi— itulah barangkali saja yang akan lebih diperiukan daripada program-program revisi dan legislasi Penyaciaran kembali para pelaksana dan penanggung jawab pembangunan, bahwa hukum itu sesungguhnya hadir dalam tugas konslitusionalnya sebagai pembenar dan penjamin kebebasan rakyat, agar rakyal dalam kedudukannya sebagai warga negara dengan demikian dapat menikmali secara bertanggung jawab hak-hak mereka (baik yang asasi maupun yang sekunder) demi kesejahteraan hidup mereka sendiri yang layak, sesuai dengan kodrat mereka sebagai manusia yang bermartabal.

Sosialisasi dan resosialisasi yang berhakikat sebagai enkulturasi itu haruslah pula dikonkritkan sebagai program-program penyuluhan rakyat agar para pengguna dan pemilik tanah yang awam ini menyadari hok-hak mereka yang asasi Programprogram akan pula menyadaikan rakyat yang rata-rata awam ini hal berikut ini, ialah bahwa fungsi sosial milik-milik mereka itu tidaklah akan serta merta berarli bahwa negara dan/atau para pengemban kekuasaannya boleh dan dapat seliap saat memerinlahkan mereka itu unfuk mengalihkan hak -secara volunter atau secara involunterke pihak ketiga, dengan dalh 'demi kepenlingan umum'. atau 'kepentingan pembangunan, dan pula denoan alasan bahwa hukum itu pada hakikalnya adalah seluruh kewenangan negara Terbebas dari hegemoni seperti ltu besarlah harapan bahwa mereka akan menyadari perlunya berorganisasi untuk membela hak-hak mereka yang asasi atas keberdayaan mereka sendiri, lepas dari lali-tali kelergantungan yang selama ini mengikal

Semenlara itu, kalaupun pembaruan agraria itu masih dipandang perlu agar dilancarkan pula melalui program-program revisi dan legislasi yang mungkin akan menjelaskan perubahan pada undang-undang yang telah ada, revisi dan penyusunan seperli ilu mestilah pula dikerjakan afas produk-produk perundangundangan yang berada pada fingkat yang lebin bawah. Bukankah produk-produk perundang-undangan pada lingkat yang lebih bawah darr undang-undang pokok ini pada dasarmya lebih banyak dikontrol oleh ide-ide 'developmentalism' eksekufif? Banyak tinjauan ulang yang penuh kritik (alias 'reviews') harus dikerjakan agar pertentangan produk-produk perundang-undangan itu dengan isi dan semangat UUPA 1960 dapat dicegah dan/atau banyak dikoreksi. 'Reviews' seperli itu akan banyak mencegah kemungkinan peraturan-peraturan pada fingkat yang lebih bawah (misalnya saja yang mengatur soal izin lokasi) ditafsir salah, (iebih-lebih apabila terjadi proses koiusi di situ), demikian rupa sehingga hanya akan lebih menguntungkan para investor daripada rakyal pemilik lahan-ahon sempil.

Khrisna Ghimire*

PRAKARSA MASYARAKAT SIPIL (CIVIL SOCIETY).UNTUK LANDREFORM DAN KEPASTIAN PENGUASAANTANAH

PENDAHULUAN

PROGRAM PEMBARUAN AGRARIA MASA LALU DAN PERKEMBANGAN MUTAKHIR

Kebutuhan untuk landreform demi mengurangi kelaparan dan kemiskinan di pedesaan telah sangat dipahami. Alasannya banyak dan memaksa. Petani kecil, penggarap dan buruh lepas adalah beberapa kelompok sosial yang paling rentan terhadap ancaman kelaparan, dan biasanya mereka lidak mempunyai akses memadai terhadap tanah dan sumber daya produklif lainnya. FAO (Food and Agricultural Organization) meramalkan bahwa pada tahun 1985 ada 817 juta buruh penggarap yang tidak mempunyai tanah di Afrika, Asia dan Amerika Latin'. Sebuah penelitian IFAD (International Fund for Agricultural Development) menunjukkan bahwa poda pertengahan tahun 1980-an ada 324 juta petani tak bertanah di 64 negara berkembang, dengan 180 juta bermukim di India, 24 juta di Pakistan, 12 juta di Philipina dan 8 juta di Brazil².

mendorong membaiknya produktivitas, penyediaan pangan yang lebih memadai dan meningkatkan pendapatan petani miskin. Konsekuensinya. land reform bisa mengurangi konflik dan pelanggaran HAM di pedesaan, dan mengarah pada membaiknya keadilan sosial. Lebih dari itu, jaminan ketersediaan tanah adalah taktor kunci dalam peningkatan mutu tanah dai praklik penggunaan dan pengelolao sumber daya secara berkelanjutan.

Pada saat yang sama, banyak lahan subur dikuasai oleh sedikit pemilik tanah dan elit penguasa. Akibalnya yaitu landreform bisa mengurangi kelidakadilan pemilikan Ianah dan

Di samping alasan-alasan tad sejumlah negara telah mengadakan langkah-langkah signitikan dalam landreform -dalam banyak kasus landreform sukar dilaksanakan. Tak dapal disangkal, ada sejumlah kemajuan. khususnya dalam konteks Asia. Kendali demikian. kenyataan di hampir semua negara menunjukkan bahwa penerapan hukum secara menyeluruh jarang dijalankan dan langkah-langkah reformasi hanya bisa dinikmati oleh sebagian kecil petani (kurang dari 10% penduduk desa).3 Siluasi ini terjadi di negara-negara yang memiliki perkebunan (esfate) besar, yakni di Ametika Latin, Afrika Selatan dan Philipina. Di Afrika Sahara, di sisi lain, di mana sistem pemilikan tanah komunal masih mengemuka, upaya penerapan hak milik pribadi telah menciptakan kebingungan dan. melemahkan sistem pertanahan dan solidarilas komunal.ª

Landreform menyiralkan intervensi dalam hubungan kekuasaan iokal. Upaya memberikan akses lebih besar dan penguasaan terhadap tanah dan sumber daya produktil serta peningkatan pelayanan terhadap petani kecil, buruh tani, kaum perempuan dan kelompok marginal pedesaan lainnya berarti mengurangi kekuasaan ekonomi dan polilik kelas pemilik tanah, pedagang kaya dan, sebaliknya, meningkalkan partisipasl kaum miskin pedesaan dalam proses pembuatan keputusan. Ini memerlukan perubahan struktural (yang sama sekali tidak mudah), komitmen politik kuat di pihak pemerintahan pusat dan dukungan internasional Mobilisasi sosial oleh pelani miskin dan buruh pedesaan menjadi sangat penling

Sejak dekade terakhir ini, langkahangkah landreform kehilangan momentumnya di banyak negara berkembang. Sebagian disebabkan oleh kesulitan ekonomi (beban utang, defisil anggaran dan berkurangnya pajak pendapatan akibat program penyesuaian sIruktural). Di Zimbabwe, misalnya, yang menyelenggarakan landreform radikal pada tahun 1980- an, redistribusi tanah untuk menguntungkan petani kulit hitam tetap menjadi target yang sulit dicapai, ketika pemerinlah lidak dapal membeli lanah yang dimiliki oleh petani putih di pasar terbuka karena kendala anggaran. Selain ilu, Jembaga keuangan internasional, dalam Structural Adjustment Program atau Program Penyesuaian Struktural (SAP) mereka, cenderung

menitik-beratkan produktivitas linggi dari perkebunan kulil putih dán kontribusi mereka terhadap hasil ekspor5. Berkurangnya subsidi dan penyediaan sarana perlanian yang penting sebagaimana disyaralkan SAP menyebabkan hasil-hasil /andreform selama beberapa tahun menyusul dengan cepat di sejumlah negara berkembang. Di El Salvador, Peru dan Nikaragua, misal-nya, banyak koperasi yang berdiri setelah landreform menjadi ber-lumbangan, dan anggotaanggotanya memilih berwiraswasta atau mencari kerja di luar seklor pertanian6.

Ketenluan hak milik pribadi atas tanah adalah kecenderungan yang semakin dominan di kebanyakan negara berkembang. begilu pula di Eropa Timur. Meski demikian, berbagai studi dan pengalaman prakfis menunjukkan bahwa banyak sistem pertanahan komunal di Afrika dan sebagian Asia juga berpotensi memberikan jaminan kuat akan penguasaan tanah dan kemakmuran keluarga. Kesepakatan sewa jangka panjang digabungkan dengan keletapan Negara alas input pertanian penting dalam konteks lain telah menolong meningkatkan pendapatan petani dan produklivitas lanah, yakni di Cina dan Vielnam'. Beberapa ketetapan sewa-menyewa di sektor perlanian dan kehutanan di Asia Selalan juga memilki potensi ini, dengan mempertahankan masa sewa cukup lama dan petani diizinkan menanam selain tanaman keras, dan memeliharanya.

Sebuah pendekatan mutakhir diusulkan oleh sejumlah lembaga seperli Bank Dunia dan FAO menekankan langkah-langkah landreform menyerta kan pasar. yang terjadi di Brazil, Kolumbia, Philipina dan Republik Atrika Selatan. Meski demikian, masih harus dibuktikan apakah /andrefom melalui pendekatan ini akan berjalan karena menguntungkan sejumlah kecil produsen, penyewa dan buruh perkebunan. Sebuah studi di Afrika Selatan menunjukkan bahwa terjadi penolakan menyeluruh atas pembayaran atas fanah secara individual, tapi disetujui bila Negara mermberi kompensasi kepada korban-korban penggusurana.

Langkah-langkah kebijakan tertenlu perlu diciptakan agar bisa menyurutkan niat petani kaya, spekulan dan investor mengambil keuntungan dari tanah subsidi dan jasa-jasa pertanian Mobilisasi dan partisipasi rakyat yang kuat selama proses pembaglan tanah sungguh sangal membantu.

Langkah-langkah landreform harus dipahami dan disesuaikan dengan ondisi setempal. Di mana tanah sukar diperoleh dan sedikil orang yang memilikinya, fermasuk kalangan elit penguasa, hanya ada secercah harapan untuk memberikan lahan yang bisa ditanami kepada pasar untuk diredistribusikan. Landreform dalam konteks semacam itu bisa lebih difokuskan pada peningkatan hak penyewa lahan dan kondisi kerja yang lebih baik bagi buruh-buruh tani di desa, pembalasan penjualan, pajak progresif dan akses petani untuk memperoleh Ikredit, teknologi tepat-guna, pasar dan pelayanan sosial. Dalam kondisi terlentu pemberian lahan perseorangan bisa bermanfaal, sedangkan dalam kondisi lain. sistem penguasaan tanah komunal dan sistem sewa jangka panjang mungkin lebih cocok.

'Khrisna Ghimire, Ph.D. adalah Project Leader, United Nalions Research Inslitule for Social Development (UNRISD) Koordinator Knowledge Network on Civil Society Inilialives on Land Reform and Tenuriol Securily.

MUNCULNYA PERAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL

Selain tiadanya perhatian negara dan publik internasional dan liadanya komitmen politik terhadap landreform, petani dan kelompok marginal berupaya mempertahankan dan meningkalkan akses terhadap sumber daya produktil yang feramat penting bagi kelangsungan hidup mereka. Sesungguhnya, ketidakmampuan pemerintah mengusulkan landreform, dalam kondisi tertentu, bisa mendorong lahirnya kelompok-kelompok terorganisir. Meski demikian, pada umumnya, masyarakat yang demokralis dan bertanggung jawab menyediakan iklim yang kondusii bagi aksi tingkat lokal.

Kondisi sosial, ekonomi, pollik lingkungan hidup setempat sar penling untuk memahami meng prakarsa tertentu dilakukan berpotensi menjadi lebih efektil a menjadi gerakan sosial besar-besarai yang mau tak mau diakui oleh penguasa dan kelompok kepenlingan yang ada. Dalam sejumlah kasus, pemerintah menyelenggarakan landreform. Belakangan ini, hai tersebut terjadi di Alrika Selatan, kendati biaya landretorm dipangkas sekitar 10% pada tahun 1997/1998 karena kendala anggaran pemerintah1. Pemerintah Zimbabwe pun telah berjanji melaksanakan Iandreform. Elit politik progresif, para insinyur dan administrator bisa memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan dukungan kepada aksi dan prakarsa petani. Para aktor tersebut bisa saling menolong untuk memperbaiki lembaga dan hubungan sosial keagrariaan, bahkan ketika pembaruan redistribusi muskil secara politis.

Lembaga semacam LSM, universitas dan lembaga keilmuan, partai politik dan serikat buruh yang memiliki jangkauan lokal dan nasional, bisa membantu petani dalam mengemukakan kasus mereka dan memperjuangkan kepentingan mereka sendiri. Misalnya, di banyak negara mereka mampu membawa sejumlah kasus untuk memperoleh perhatian media dan polifikus, serta memberi dukungan keuangan bagi petani untuk lebih dapat mengorganisasikan dan memobilisasi diri. Lembaga ini juga bisa menolong petani menafsirkan perundangan lentang tanah, memanfaatkan pemilhan umum dan menciptakan tekanan polilik melalui aksi langsung. Peran polilik mereka penfing tidak hanya untuk mengkampanyekan landreform secara lebih menyeluruh, tapi juga guna melindungi hasil-hasil yang telah diperoleh dalam perundangan ketanahan dan layanan produksi dan memelihara seta memperkuat kesepakatan yang menguntungkan petani kecil dan buruh tani. LSM yang memiliki komilmen pada pembangunan mungkin memiliki kemampuan mengelola kredit murah. teknologi tepat-guna, pasar dan inpul serfa jasa pertanian lainnya selama masa pasca pembaruan.

Serikat dan koperasi petani, dan lembaga agama serta lembaga banluan hukum yang mempunyai kontak langsung dengan petani kecil dan buruh desa miskin, bisa memainkan banyak peran penting. Sejak proses /andrefom dijalankan dengan sungguh-sungguh, mereka memiliki kemampuan memobilisasi pelani untuk mengidentifikasi tanah yang berlebih,

kualitas tanah, prosedur alokasi lanah. lipe-tipe sistem produksi yang akan dikembangkan dan kebutuhan akan perluasan dan infrastruktural, serta untuk menandai betapa perbedaan kelompok produksi pedesaan (perempuan, tukang. dll) bisa benar-benar diunlungkan oleh landreform. Mereka juga bisa berdialog dengan kelompok pemilik tanah dan elit lokal perihal akses petani kecil dan buruh miskin untuk memperoleh hak mengolah dan menggembalakan ternak di tanah desa dan pribadi. Mereka juga bisa memainkan peran perantara yang sangat menentukan dalam memecahkan konllik tanah antara kelompok miskin pedesaan, pemilik Ianah dan penguasa setempal.

Pada tahun-tahun ferakhir, banyak kelompok masyarakal adal (yakni penduduk pribumi) dan kelompok pedesaan lainnya seperti petani kecil, buruh fani, kaum migran. pendatang "haram", penggembala lernak. pemburu dan pengumpul fradisional, dan nelayan menenfang privatisasi atau nasionalisasi sumber daya mereka. Beberapa kelompok tersebut, seperli petani karet dan sejumlah masyarakal Indian di Amazon, berhasil memperoleh dukungan dari kelompok pejuang lingkungan hidup dan hak asasi manusia yang berpengaruh, dan dalam beberapa kasus berpuncak pada pengakuan resmi atas hak alas tanah mereka'2. Tapi, banyak kelompok mengalami kegagalan, dimana banyak anggota mereka terpaksa mengungsi ke kawasan hulan dan area rawan ekologi. alau bergabung dengan kelompok marginal di kota.

Aksi kolektif yang efeklif dijalankan oleh kelompok di dalam masyarakat sipil untuk melindungi sumber daya dari penguasaan oleh kelompok berkuasa atau mencari akses terhadap tanah dan sumber daya lainnya sangatlah berliku-liku. Individu, rumah tangga dan kelompok sosial dalam masyarakat mempunyai kepentingan yang semakin majemuk, dan semakin semakin sulit terstrata maka mengorganisasikan dan memadukan upaya bersama. Kenyalaan ini bertambah parah karena banyak sekutu di luar masyarakat sering mempunyai agenda berbeda.

Kendati banyak yang menentang. sejumlah aktor sosiai dan lembaga sungguh-sungguh terlibat dalam prakarsa meningkatkan lembaga pembaruan/penguasaan tanah yang menguntungkan kelompok marginal dan kelompok sosial pedesaan yang tidak berdaya dalam berbagai konteks. Cukup banyak organisasi akarrumpul yang mengkhususkan diri dalam Iandreform. Di Brazil, Organisasi The Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) mampu memobilisasi sejumlah besar petani kecil dan buruh tani di negara tersebut dan memperoleh banyak dukungan internasional Dengan menggunakan visi partisipatori, kelompok itu memperluas basisnya dengan merangkul sejumlah kawasan dan berlindak pada ber-bagai tingkat yang berkisar dari tingkat akar-rumput dan kota ke tingkat negara dan komisi nasional. MST memberi bantuan materi, teknik dan pertanian yang penting kepada petani, yakni memberikan kredil. pendidikan dan program pelatihan. Dan itu hanya beberapa dari banyak layanan yang mereka

berikan13. Hampir satu dekade mereka aklif mengupayakan perubah-an radikal dalam pola pemiikan tanah, di mana banyak tanah dan sumber daya pertanian berhasil dibagikan kepada para aktor lokal.

Di Amerika Tengah, The Asociacionde Organizaciones Campesinas Centro-americanas para la Cooperacion y el Desarrollo (ASOCODE) telah maju pesal dengan menempalkan jaminan akan tanah. jaminan pangan, hak masyarakal pribumi dan isu kelangsungan lingkungan hidup pada agenda polilik kawasan di mana konfik terjadi antara petani besar dan pengusaha, di salu sisi, dan petani kecil serta masyarakpribumi di sisi lain14.

Di Afrika Selatan, mobilisasi ma masyarakat pedesaan berlangsung Zimbabwe, sebagian karena konteks polilik di negara tersebut masih memungkinkan untuk landreform. Di Afrika Selatan, ada lobi dan advokasi kuat oleh kalangan LSM. akademisi. lembaga penelitian dan organisasi massa pada tahun-tahun terakhir, kendati buruh dan petani kecil fidak terorganisasi15

Di Philipina, LSM dan organisasi petani lokal tampil di barisan terdepan mem-perjuangkan landreform selama beberapa dekade. Mereka memperoleh dukungan luas dari mahasiswa, akademisi, ahli hukum dan organisasi keagamaan. Agar landreform berjalan lebih efektif, pada Januari 1997 diselenggarakan Kampanye Rakyal untuk Landreform (AR Now!). Prakarsa ini melibatkan 13 LSM besar yang bergerak dalam advokasi landreform, pembenlukan jaringan dan dukungan lain kepada petani16

Pada tahun-tahun terakhir, kerjasama kelembagaan dan jaringan melalui lembaga koordinasi merupakan kecenderungan umum di sejumlah negara. Misalnya, di Bangladesh, Asosiasi Landreform dan Pembangunan (ALRD) membentuk jaringan meluas, di mana 108 LSM dan kelompok kepentingan memainkan peran aktif guna mendorong landreform17. Di Afrika Selalan, Panitia Ketanahan Nasional (LSM besar yang memfokuskan pada Iandreform dan pembangunan pedesaan) merangkul 12 asosiasi, panitia pembangunan pedesaan, serikat buruh tani, dll1. Demikian pula, di Venezuela, Accion Campesina menyatukan 166 organisasi sehingga menciptakan sebuah jaringan yang efektif. Di Guatemala, negara yang terkenal karena distribusi tanah yang sangal fimpang dan aksi kekerasan di pedesaan, Coordinacion de ONG y Cooperativas (CONGCOOP) menyatukan 27 LSM fingkat nasional dan koperasi sejak tahun 1992 guna menuntut diadakannya perundangan landreform secara radikal dan meningkatkan layanan pendukung agraria19.

Ada banyak organisasi akar-rumput di negara lain yang bergerak dalam upaya serupa. Kendatipun mereka tidak dikenal, mereka mempunyai pengetahuan yang kaya dan bernilai dalam berbagai situasi. Pengalamanpengalaman itu tidak harus luar biasa. Kemampuan petani unluk mengartikulasikan kasus mereka kepada penguasa afau menyuarakan keluhan, sebagai misal. bisa menjadi prestasi penting bila masyarakal luas terbelenggu oleh alam budaya dan sosial yang represif.

MENGAPA JARINGAN PENGETAHUAN GLOBAL?

Meningkatkan akses kaum miskin terhadap sumber daya produklif. terutama tanah dan air, adalah prioritas Koalisi Popular untuk Mengatasi Kelaparan dan Kemiskinan (Kotak 1). Dari pengalaman kaum miskin atas pembaruan yang dijalankan pemerintah. Koalisi ini memahami persoalan dari perspektif baru, dimana peran utama adalah mengidentifikasi dan melindungi organisasi masyarakat sipil, terutama pada tingkat akar-rumput. Sesungguhnya, Koalisi ini percaya bahwa keberhasilan aksi lokal yang didukung oleh LSM dan organisasi masyarakat memberikan landasan kukuh unluk mengidentifikasi dan mengangkat pendekatan lain untuk pembaruan agraria, mengambil manfaal dari pengelahuan lokal, pengalaman dan inovasikelembagaan.

Sayangnya, prakarsa masyarakat untuk memperoleh atau memelhara akses terhadap sumber daya produklif penting nyaris tidak terdokumentasi dan dianalisis. Komunitas desg yang berupaya mengatasi persoalan tertentu kurang memiliki akses terhacdap pengalaman komunitas lain. bahkan komunilas tetangganya, yang barang. kali telah menyikapi dan mengatasi persoalan serupa. Karena itu, pengetahuan dan pengalaman berharga tetap terkotak-kotak dan tidak tersebar luas dan menghasilkan dampak berarli.

Untuk mengatasi gap tersebut, Koalisi Popular untuk Mengatasi Kelaparan dan Kemiskinan memutuskan mendirikan Jaringan bagi Prakarsa Masyarakal Sipil dalam Landreform dan Kepastian Tanah. Jaringan ini dipandang sebagai mekanisme global untuk mengumpulkan. menganalisis dan menyebarkan pengalaman berharga dan prakarsa masyarakal untuk mengamankan atau memperkuat akses terhadap sumber daya, Jaringan itu akan berupaya fidak hanya mengidentilikasi pelaku, ia juga berupaya memeriksa lebih menyeluruh beragam landreform/pengalaman perlindungan kepaslian penguasaan tanah dan memperoleh pengetahuan tentang bagaimana kelompok lokal mampu menyuarakan kepentingan mereka dan bagaimana pengetahuan ini dapat dimanfaatkan melalui jaringan. Melalui jaringan, organisasi internasional, regional, nasional dan akarrumput akan memperoleh keunlungan dari pengetahuan masing-masing dan bekerja sama menyuarakan praklik, kebijakan dan kesepakatan inovatif yang diprakarsai oleh organisasi masyarakat sipil.

Selain itu, tujuan utama Jaringan Pengetahuan ini adalah untuk menunjukkan bagaimana prakarsa tertentu bisa diperkual dan mengapa pendekatan tertentu lerhadap landreform lebih berpolensi unluk berhasil dalam kasus tertentu dan tidak untuk kasus lainnya. Pengetahuan yang diperoleh kemudian disebarkan untuk diperkaya di antara aktor dan lembaga lokal, nasional dan regional serta lembaga akademik dan penelilian, pemerintah dan organisasi bilateral dan internasional. Terakhir, Jaringan itu akan mengidentifikasi gagasan dan pengalaman proyek prospektif dalam berbagai subkawasan dan negara unluk digunakan sebagai conloh.

Jaringan bagi prakarsa masyarakat sipil dilengkapl dengan Nefwork on Negotiated Landreform (NERALEN). Awalnya, prakarsa FAO/World Bank/ IFAD, NERALEN juga diterapkan dengan bantuan Koalisi Popular (Kotak 2).

FOKUS

Berdasarkan titik berat kemiskinan dan kelaparan di pedesaan, sebagaimana halnya keharusan membuat landreform relevan bagi bagian terbesar populasi desa bergantung pada tanah dan sumber alam, konsep landreform, sebagaimana disikapi oleh jaringan, berkisar pada langkahlangkah redistribusi tanah oleh pemerinlah dengan mencakup empal bidang yang saling berkait

a) Redistribusi tanah,

b) Perluasan dan reklamasi tanah;

c) Formalisasi hak atas tanain: dan

d) Akses terhadap sumber daya bersama.

Empat bidang yang berkaitan dengan landreform dan jaminan penggunaan Ianah dijelaskan secara ringkas di bawah ini dan menyertakan lingkup yang lebin luas untuk landreform kelimbang yang sudahsudah serta prospek yang lebih baik bagi partisipasi organisasi masyarakat sipil.

1. Redistribusi fanah. Ini merupakan komponen pokok semua program landreform masa lalu dan masa sekarang. terutama di negara yang masih mengizinkan pemilikan tanah luas dan lahan subur pada sedikit orang. Keadaan ini adalah fenomena umum di negara-negara Amerika Latin, Afrika Selatan dan sejumiah negara Asia seperti Philipina. Redistribusi tanah

Didirikan pada Konferensi Keloparan dan Kemiskinan fahun 1995 di Brussels, Koolisi Popuiar untuk Mengatasi Kelaparan dan Kemiskinan adalah konsorsium aksi don kemitraan strategis pado masyarokat sipil dan organisasi anlarpemerintah. la bertujuan: mengembangkan don memperkual dinamika dan potensi organisasi masyarokat sipil untuk memerangi kelaparan don kemiskinan.

Koolisi ini dipimpin oleh Komite Interim yong terdiri dari perwakitan Bank Dunio, FAO, WFP, IFAD, Komisi Eropa dan tujuh LSM inlernasional dan regional serto ososiasi produser. Empal ratus organisast juga menunjukkan minat mereka unfuk bekerja dengan Koalisi dan akfivilasnya. 60 persen dari mereka adalon orgonisosi mosyarakat, fermasuk L.SM.

Konsorsium memusatkan diri poda efika kerja polisentris, partisipatori dan desentralisasi", di mana pelaksanaan tugas secara bersama dan pengumpulan sumber doya adolah kunci semua akfivitas. Ini mencerminkan komitmen tiop anggota untuk menindoklanjuti lujuan Koolisi. Merancang proyek juga merupakan aklivitas bersama, kendati implementasi program yang teloh disepakali dianggop sebogoi proses yang harus dijolankon secara berlahap dan konsisten, kadang-kadang dimulai dengan program pilot dan coba-coba, Dalam konteks ini, berbagai ketompok aksi diciptakan untuk mengejor perencanaan dan penerapan aklivitas. Tiap kelompok lerdiri dari anggota masyarakat sipil dan organisasi antarpemerintah, dengan seseorang berfindak selaku Koordinal Pusal Kelompok.

Inovatil dolam pendekatan parfisipatori don kelerlibalan langsung kelompok akor-rumpul. Koolisi bertekal mendukung aktivitas masyarokat dalam bidang penling yang menyumbang bagi pemioangunan yang berkesinambungon dan memerangi kemiskinan. Meningkalkan akses kaum miskin terhadap sumber daya produktif adaloh tujuan utoma Kootisi don kooroinal beral oktivilos mereka. Dalom konteks ini, sebagian besar upaya ditujukan bagi diongkafnya landreform pada agencdo infernosional dan nasional.

Unluk membantu pengumpulan pengetahuan don sumber daya pada semua mitranya, Koalisi merencanokon membenluk dua instrumen keuangon: o) sebuah fosiitas untuk memperkual kemampuan membangun mosyarokat lokal don mosyorokat sipil dengan memberikan banluan dengon formulasi kebijokan, komunikasi dan jarngon, koalisi, pembaruan kelembagaan dan desentralisasi, pelaksanaan aklivitas pilot dan penyebaran dalo dan pengalaman, dengan fokus khusus pada mosalah tanoh melalui penggunaan Jaringan Pengetahuon, dan b) sistem jominan pinjoman internosional untuk meningkatkan penyaluran kredit dan jaminan pinjoman bagi kaum miskin pedesoan, serlo melengkapi upoya-upoya dalom pendanaan lingkol mikro.

Selain jaringan pengetahuan dan instrumen keuangan yang lerencana, Koalisi meluncurkan sejumlah oklivitas untuk merangsang prakarsa masyarakaf. Misalnyo, ligo negara letah dipilih untuk pembangunan strategi kolaborasi bogi kesiapan darurat dan rehabilitasi: Mali, Bangiadesh dan Gualemala. Sebagai longkah pertamo don untuk mengembangkon pemohuman yang lebin bqik lentang masyarokat sipii dalam aklivilus semacam itu, sualu penelillian dijolankan di Bangladesh berdusarkan arahan Program Pongan Dunia: Penelilian serupa juga akan ciadakan di dua negora lainnya. Selain ilu, Koalisi menguji bobot proyek Koalisi LSM Asia untuk Landreform dan Pembangunan Desa (ANGOC) di Mindanoo Utara, Fifipino, yang berupaya mernberdayakan komunitas pedesaan untuk mencapai hak penggunaan fonah.

Kotok 2: NERALEN: Network on Negotlated Landreform: Prakarsa FAO/Bank Dunla/IFAD yang didukung eleh Koalisl

Network on Negofiated Landreform (NERALEN) terufoma menekankon podo penyelidikan pasar fanah dalam kaitan akses kaum miskin terhadap tonah dan kemompuan mereka menggunokan lohan secara menguntungkan bila mereka memperoleh okses ferhodop Tanon. NERALEN okan memuioi dengan memusolkan pada pengolaman di empol negara pilol: Brazil, Kolombia, Filipina dan Republik Atriko Selalan. Tujuannyo difokuskon unluk membanlu pertukoran infarmasi dan pengetohuan serla memberi saran kepada organisosi mosyarokol sipil, LSM, dan pejobot pemerintah yong terlibat dolom onalisis kebijokan dan aspek praktis negosiasi landreform. Unluk tujuan ini, ia okon mengonalisis isu hukum, ekonomi dan kelembogoan serta prosedurol yong menghombot masyarokat miskin memperoleh keunlungan dari negosiasi landreform yang didukung pasor dan peran pemerintah, agen pembangunan dan organisosi masyarakal sipil dolam mengotasi hombotan itu.

Tujuan, ruang lingkup don kerangka dasar jaringon dibuat oleh misi pencgri fakta di keempat negoro itu. Laporan misi memiliki beberapa lemuan penting. solon satunya menyalakan bahwa kendah program landreform di fiap negora lersebul berada pada fahap awol dan dipengaruhi oleh situasi khos negora yang bersangkuian (misalnya, kekerasan di pedesoan Kolombia, ketegangan rasial di Afnka Selatan). tapi telap ada kesomcan yong kerap beruboh menjadi kendala yang menghambat kelancaran program Yang paling penting odaloh

kesulitan mengidentifikasi dan memilih calon pengguna lahan

" kurangnya sumber keuangon allernalif bogi kredit murah untuk membeli fanch;

kurong berdayanya pelani dolam negosiasi tgnoh;

lingginya harga fanah seiring dengan bantuan tanah pemerintah alau fasililas kredit; dan

o kesulilan dalarn mendesenlralisasi penyompaian progrom londreform di lingkal provinsi dan lokal

Kesamaan lain ai keempal negaro tersebut odaloh minal mereka unluk meningkalkan kemampuan kelembogoan dolom bidong londreform yang didukung pasar don, lerutoma, memberikan josa pendukung pascolransfer fanoh. Umum diketahui bohwa memberikan kermudohan akses lerhodop lanah masih kurang mencukupi untuk meningkatkan kesejahteroan masyorokat pedesaan. Bantuan tambohan narus diberikan kepoda peloni miskin guna memperkuat akfivitas produklif dan pasor Persamaan selanjulnya odalah peron penting yang bisa dimainkon ofeh petani dan arganisosi mosyorakot sipil dolom mendukung progrom londreform dan dalam mengatasi kendala-kendola tadi

Jaringan akon beroperasi berdascrkon permintaon, don dengan memperfimbangkan prioritas negora yang bersangkutan. Kekuoton utamanya adalah pada kemampuannya membontu negara dan lembaga melalui:

memperkuot kebijakan, strotegi dan program londreform;

mengidenlilikasi praklik-praklik yong paling sesuoi unluk proses landreform;

menyediokan sarana don metodologi untuk memantau don mengevoluasi pengalaman berkelanjutan pada berbogai tipe lendreform;

e. memberikan kajion komparafif terhodap hosil, proklik don program; dan

mermperkual kemampuon kelembagaon.

Dengan membuka banyok jolur komunikasi anlara pemerintah, antarpemerintoh nonpemerintoh, orgonisosi mosyorokat sipil dan lain-loin, NERALEN okan mengintensilkon dan menyucrokan pertukoran horisontal pengolaman yang paling merjonjkon, infornasi bermutu finggi don saran profesional pada negosiasi londreform.

Sumber: "Proposol Network on Negotialed Landreform" (draft mimeo), Romo 1997.

bisa mencakup restitusi, yang menjadl. contohnya, bagian utama prakarsa landreform di Atrika Selatan. Di negara tersebut dan banyak negara lainnya, ada banyak prospek untuk menurunkan jumlah petak tanah dan mendistribusikan berbagai tipe lahan yang dikuasai pemerintah pusat, penguasa daerah, perusahaan dan estal komersial kepada kaum miskin tak berlanah. Misalnya, di Bangladesh - negara dengan rasio tanah/orang terlinggi di duniapemerintah. bersama LSM, sejak 1984 terlibat dalam program landreform skala besar dengan membagikan tanah pemerintah (dikenal sebagai tanah "Khas") kepada sejumlah besar masyarakat tak bertanah20

2. Perluasan dan reklamasi fanah. Bila tujuan program landreform adalah memberikan akses yang lebih besar terhadap tanah, orang pasti berlanya tentang kemungkinan memperluas penggarapan tanah baru dan penggunaan sumber daya lain bagi aktivitas pendukung kehidupan pedesaan. Lahan garapan (area ulama vang tercakup dalam program landrefom sejauh ini) sering kurang mencapai 20% dari area tanah di negara berkembang dan seringkali mendekati 10% area tanah; contohnya, Cina -negara paling padat penduduk de-ngan permintaan pangan yang meningkafmempunyai kurang dari 11% tanah garapan2'. Dengan mengecualikan bidang-bidang tanah yang mengandung sumber daya alam penting (taman lindung, hutan, daerah resapan air, pemukiman skala kecil, perkebunan, hutan industri), perluasan penggarapan di area yang berdekatan dengan pemukiman dan

aklivilas reklamasi tanah bisa sesuai dalam berbagai konteks. Dampak lingkungan aktivitos ini harus diperhitungkan sejak tahap perencanaan bersama-sama dengan pengembangan mekanisme yang tepat unluk mengalasi dampak negatifnya.

3. Formalisasi hak atas tanah. Kendati tuntutan untuk memberi hak kepada penggarap dan meningkatkan kondisi kerja dan kehidupan buruh tani merupakan fokus dalam kebanyakan program landreform, hasil yang dicapai masih tetap kecil. Keabsahan pemilikain dan jamlnan hak atas tanah adalah penting bagi kelompok miskin dan kaum lemah pedesaan rakyat yang mempraktikkan sistem penggundan tanah komunal (terutama masyarakal sub-sahara Afrika). peladang berpindah, masyarakat pribumi (iebih dari 200 juta) dan rumah fangga menggunakan sumber daya marginal yang terdapat di area pemukiman (area ini mencakup 17% area pemukiman di India22. sebagai contoh). Selain itu, landreform menyeluruh harus mencakup upaya memberikan kesamaan hak terhadap sumber daya dan hak waris kepada kaum perempuan, yang merupakan bagan penting dalam masyarakal miskin di pedesaan23

4. Perlindungan terhadap alkses sumber daya bersama. Hampir 500 juta penduduk desa diyakini sangat bergantung pada sumber daya hutan untuk kelangsungan hidup mereka^24. Mengolah makanan. beternak, nelayan, mengumpulkan kayu bakar dan meramu obat-obatan dan lain-lain, memanfaatkan beraneka ragam sumber daya umum. Juga, kebanyakan sumber daya umum bisa pulih kembali. Karena ilu sangat penting bila pengetahuan penduduk dihargal25. Ringkasnya, prakarsa landrefom harus menyumbang bagi meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa, serta pengelolaan yang berkelanjulan atas sumber daya umum melalui partisipasi akfil penduduk setempal.

RUANG LINGKUP AKTIVITAS YANG TERCAKUP OLEH JARINGAN

Banyak aksi ferjadi dalam areaarea tersebut melalui partisipasi langsung organisasi masyarakal sipil dan anggola komunitas. Pengalaman yang kaya dan banyak ini sangat berguna untuk diteliti, dianalisis dan disebarluaskan. Pemahaman yang lebih baik akan pengetahuan ini memudahkan untuk menjawab mengapa dan bagaimana aksi komunitas Iertentu dilakukan, kemampuan alau kelidakberdayaan mereka menimbulkan dampak yang dinginkan dan potensi mereka untuk ditiru di tempat-tempat lain.

Jaringcn berminat untuk mengidenlilikasi dan menyebarkan penge- Iahuan, pengaiaman dan gagasan tingkat lokal ke berbagai kawasan dan negara. Untuk fujuan ini, diperhatikan peran organisasi akar-rumpul dalam memunculkan mobilisasi dan jaringan sosial, mengidentifikasi, bernegosiasi dan memperoleh Ianah, memilh dan melatih para pelaku, melindungi hak dan akses penggunaan tanah, memecahkan konflik penggunaan tanah, melindungi hasil-hasil Ianareform yang telah dicapai dan mendukung struktur produksi pasca-landreform. Kisaran aklivitas yang akan dicakup oleh jatingan melipuli:

a) Mengumpulkan, memproses dan memadukan informasi pada pra-

karsa akar-rumput untuk /andreform;

b) Menyebarkan pengetahuan, memastikan bahwa sarana komunikasi bisa diakses oleh rokyat pada tingkat lokal;

c) Merangsang interaksi dan kontak pada berbagai tingkat dan pada berbagal aktor sosial;

d) Mengorganisasikan acara khusus untuk memfasilitasi pertukaran antarmasyarakat secara tatapmuka.

e) Mendorong arus-balk dan evaluasi bottom-up;

1) Membentuk kemampuan anggotanya untuk memastikan pencapaian tujuan jaringan;

g) Mengidentifikasi dan menilai contoh-contoh keberhasilan untuk diterapkan di tempal lain dan untu disempurnakan; dan

h) Mendorong dan memfasilitasi pembangunan berbagai koalisi untuk landreform secara komprehensif, 1erutama, koalisi dengan pemerintah.

Konsekuensinya, keseluruhan lujuan Jaringan akan diwujudkan melalui liga pendekalan bercabang:

a) Memberdayakan organisasi akarrumput melalui pertukaran pengetahuan dan akses terhadap pengelahuan komunilas lain, serla terhadap pengalaman agen di tingkal nasional dan internasional;

b) Mengidenlifikasi dan mengangkat potensi organisasi masyarakat dalam /andreform dan mempererat kerjasama antara pemerintah dan organisasi massa dan;

c) Penerapan dan penyempurnaan prakarsa secara langsung dan aklual. Aklivitas ini akan dilakukan melalui aksi paralel yang dilujukan untuk membantu penggunaan fasilitas yang relevan seperti Civil Society Activifies bagi Koalisi Popular untuk Mengatasi Kelaparan dan Kemiskinan,

STRUKTUR JARINGAN

Tak perlu diragukan, sekulu utama Jaringan adalah organisasi akarrumput, komunitas lokal dan organisasi masyarakal sipil yang memprakarsai landreform bagi kaum miskin dan penduduk tak bertanah. Meski demikian, ciri organisasi semacam itu serta ruang lingkup aktivitas mereka sangat banyak. Dengan membentuk jaringan yang melibalkan beberapa orang dari mereka untuk mencapai hasil nyata tidok hanya memerlukan waktu, tapi juga tatanan organisasi yang melibatkan kerjasama berbagai aktor pada berbagai tingkat dan juga sebagai penerapan strategi yang terdiri dari sejumiah tahap.

Struktur Jaringan, selelah melalui beberapa kali konsultasi dengan organisasi yang berminat dan anggotaanggota Koalisi Popular terdiri dari:

a. Lembaga pengarah sebagai "pusal," terdiri dari Koalisi Popular dan Lembaga Penelitian untuk Pembangunan Sosial P8B (UNRISD), yang mengeloia proyek di bawah pengawasan IFAD. Ini menjadi koordinator internasional.

b. Tujuh koordinator regional dibentuk untuk menjalankan aklivitas tingkat regional di Asia Tenggara dan Pasifik: Asia Selatan; Timur Dekat dan Afrika Ulara; Afrika Seiatan; Afrika Baral dan Afrika Tengah; Amerika Tengah dan Karibia; dan Amerika Selatan. Tiap koordinator

regional mencakup tiga negara, kecuali Asia Tenggara dan Pasilik serta Amerika Tengah dan Karibia yang masing-masing mencakup empal negara;

C. Koordinator nasional di 23 negara di mana Iandreform adalah isu politik dan sosial ekonomi akut. Negara-negara berikut ini termasuk dalam Jaringan:

. Thailand, Kamboja, Philipina dan Indonesia (Asia Tenggara dan Pasifik);

. Bangladesh, Nepal dan Ultar Pradesh/India (Asia Selatan);

. Mesir, Maroko dan Yaman (Timur Dekat dan Afrika Ulara)

.Afrika Selatan, Zimbabwe dan Mozambik (Afrika Selatan);

. Kamerun, Senegal dan Ghana (Afrika Barat dan Afrika Tengah);

. Guatemala, Nikaragua, Honduras dan Ei Salvador (Amerika Tengah dan Karibia); dan

. Peru, Ekuador dan Bolivia (Amerika Selatan).

d. Koordinat lokal juga menjadi basis bagi Jaringan. Jumlah dan karakteristiknya bergantung pada kondisi lokal, kemampuan koordinat nasional berinteraksi dengan mereka dan pertimbangan praktis seperti stalus jaringan dan evolusinya.

e. Komile penasihat ahli yang terdiri dari ilmuwan terkemuka di tingkat internasional yang memberi nasihal tentang berbagai aspek program kepada anggota Jaringan.

Dalam keseluruhan kerangka dan tujuan Jaringan, koordinator regional bertanggung jawab untuk memfasilitasi komunikasi dan pertukaran informasi pada lingkal regional dan global serta memobllisasi dan mendukung

Honduras Indonesia Nikaragua Philipina Guatemala Kambodia Thailand El Savador ASOCODE Ekuador ANGOC Nicaragua Philipina Bangladesh Klozamnik CEPES Peru Peru COALITION India Bolivia ALRO Bangladesh Nepal Yaman MAFISA Mozambik EDSC Afnka Selatan Mesir Maroko APM Alrique Kamerun Alrika Selatan Mesir 0 Zimbabwe Sinegal Kamerun Ghana Coalition Regional Nodes Country Focal Points Grass-root Organizations koordinator nasional dalam berinteraksi dengan lembaga lokal. Secara khusus, koordinator regional, berada di bawah koordinasi dan dukungan UNRISD dan IFAD, bertugas:

1. Berpartisipasi dalam pertemuan dengan Komite Penasihat, UNRISD, IFAD dan beberapa anggota Koalisi untuk

a) Menyiapkan detil rencana aksi untuk koordinator regional, termasuk hasil konkrit untuk peluncuran Jaringan;

b) Membuat metode terbaik untuk komunikasi dan hubungan antara koordinator regional dan antara koordinator regional dan Koalisi,

c) Melengkapi dattar negara yang dilibalkan dalam Jaringan;

d) Menetapkan organisasi yang berpotensi menjadi koordinator;

e) Membual petunjuk perencanaan untuk kuesioner tingkat negara agar disiapkan oleh koordinator nasional,

1) Membuaf komunikasi dan metode pengumpulan data terbaik pada lingkat lapangan

2. bekerjasama dengan UNRISD, IFAD dan anggota Koallsi, memobilisasi koordinator nasional dan bekerjasama dengan mereka untuk.

a) Menyiapkan detil rencana aksi;

b) Membuat cara dan sarana untuk menghubungi sebanyak mungkin kelompok lokal guna memperoleh informasi maksimum dari mereka;

c) Menglrim kuesioner dan memproses langgapan;

memadai; dan

d) Meningkatkan kesadaran kampanye;

e) Mengorganisasi rakyat untuk lokakarya dan pertukaran, bila

t) Memperkirakan kebutuhan pelalihan untuk kelompok lokal.

3. Memberikan bantuan/input/ supervisi untuk koordinator nasional dalam interaksi mereka dengan kelompok lokal;

4. Menyaring informasi yang diperoleh dari koordinator nasional dan membual data base regional tentang prakarsa tingkat akar-rumput dalam Iandreform dan jaminan ketanahan di kawasan.

5. Mengajukan informasi relevan yang dipetoleh dari koordinator. pusat nasional ke koordinator regional lainnya;

6. Menyaring informasi yang diperoleh dari koordinator regional lain dan mengajukan bahan yang relevan kepada koordinator pusal nasional;

7. Menyiapkan naskah ulasan regional tentang isu dan prakarsa landreform regional,

8. Menyampaikan siluasi regional dan evolusi Jaringan di kawasan mereka pada pelaksanaan Jaringan secara formal;

9. Membual, bila diperlukan, rekomendasi kepada Koalisi tenlang prakarsa paling prospektif di kawasan mereka;

10. Berparlisipasi dalam gerak yang terencand untuk mengantisipasi kemungkinan kelangsungan Jaringan pada masa depan.

Koordinator nasional juga mempunyai tanggung jawab khusus. Dalam bekerjasama dengan koordinator regional, mereka diharapkan untuk:

1. Menylapkan daftar organisasi akarrumpul guna menyebarkan kuesioner mendetil,

2. Menerjemahkan kuesioner dalam bahasa nasional atau lokal sehingga organisasi akar-rumput bisa memahaminya dan menanggapi dengan baik;

3. Menyalin dan mengirimkan kuesioner lewat pos;

4. Berkomunikasi dan berinteraksi (me- Ialui Ielepon, faks. kunjungan lapangan) dengan organisasi akarrumput untuk memastikan tanggapan datang tepal waktu dan juga dengan informasi akural

5. Menerjemahkan dan menganalisis langgapan guna memperoleh kasus paling relevan di Koordinator Regional;

6. Mengumpulkan/menyiapkan bahan dalam kemasan yang paling tepat untuk peresmian Jaringan; (teks, toto, video, dIl)

7. Memulai aklivilas jaringan pada tingkat nasional; dan

8. Menyiapkan ringkasan proyek secara cdetil dan rancangan aksi unluk akiivilas jaringan pada tingkat nasional/akar-rumput pada tanggal 1 September 1998.

Terakhir, Komite Penasihal memberikan arahan menyeluruh dan kepemimpinan bagi proyek Khususnya, para anggotanya bertanggung jawab untuk lugas-lugas berikut

1. Memberikan konsep dan petunjuk melodologis guna kelanggengan cdan berlungsinya jaringan pengelahuan pada berbagai tingkal

2. Memberikan komentar tentang dokumen inti proyek;

3. Berparlisipasi dalam lokakarya yang terencana yang berkaitan dengan Jaringan;

tentang aklivilas utama Jaringan dan hasil-hasilnya; dan

4. Membantu. penyebaran informasi

5. Berinteraksi, seefisien mungkin dengan berbagai peserta pada tingkat regional dan nasional, dan dengan Koalisi

METODOLOGI DAN ORGANISASI KERJA

Jaringan akan bekerja berlandaskan dua prinsip pokok: pertumbuhan bertahap dan rancangan partisipasi dan implementasi. Diharapkan akan muncul forum yang kondusil di mana kelompok sasaran terlibat karena mereka mengetahui bahwa:

a) Tujuan jaringan menetapkan priotitas bagi organisasi mereka, dan

b) Interaksi dengan partisipan iain akan mendorong tercapainya tujuan yang ditetapkan organisasi. Ini adalah prinsip dasar yang dianut oleh semua jaringan yang telah berhasil menciptakan daya tahan yang tangguh. Karena itu, upaya besar dilakukan guna membangun konsensus di antara semua anggota Jaringan.

Program dan ruang lingkup aktivitas akan pula berlangsung secara bertahap dan berlandaskan pengalaman yang ada. Untuk tujuan ini, "fase pertama telah ditentukan untuk program yang berlangsung selama 18 bulan, antara Februari 1997 dan Agustus 1998. Selama periode ini aktivitas berikut akan dimplementasikan

1. Rancangan dan distribusi kuesioner pencari fakta unluk kalangan LSM dan organisasi akar-rumput (1500);

2. Pembentukan komite penasihat;

3. Memilh dan merangkul tujuh koordinator regional dan 23 koordinator nasional,

9 Organisasi pertemuan brainstorming:

5. Organisasi lakakarya regional untuk memperoleh input bagi rancangan progresif Jaringan dan untuk membangun konsensus mengenai berbagai aspek program;

6. Memilih dan menggerakkan sejumlah perwakilan koordinator lokal;

7. Menyiapkan kuesioner detil dan khas dengan melihat hasil dari kuesioner global;

8. Penyebaran kuesioner di atas, menilai mengumpuikan dan tanggapan;

9. Mengidentifikasi prakarsa prospektif pada tingkal lokal;

10. Menyiapkan kertas kerja regional;

11. Peluncuran Jaringan formal.

12. Menyiapkan tase kedua dan mobilisasi sumber daya untuk implementasinya.

Biaya pokok fase perlama adalah US$ 350.000, diberikan mélalui hibah IFAD. Tahap-tahap rancangan Jaringan, khususnya sejak fase pertama, menimbulkan sejumlah pengeluaran tak terduga (pertemuan brainstorming. lokakarya regional, dil) sehingga memerlukan penambahan dana. Untuk lujuan praklis, pengeluaran semacam itu harus difekan sekecil mungkin.

Fase perlama akan dilmplementasikan bersama-sama dengan NERALEN, menjamin kedua prakarsa itu saling melengkapi. Ini akan dijamin melalui partisipasi IFAD dalam Panitia Pengarah NERALEN, dan kontak serta konsultasi antarstaf yang menangani implementasi kedua jaringan itu. Di kemudian hari, hubungan akan terus diperkual.

PENCAPAIAN

PROSES PARTISIPASI DARI PERMULAAN

Sebagaimana direncanakan, Jaringan Prakarsa Masyarakal Sipil untuk Landreform bergerak melalui proses interakif yang kuat. Pekerjaan yang dimulai pada permulaan tahun 1997 dengan menciptakan lembaga fasilitator di pusat, terdiri dari IFAD dan UNRISD. Proposal proyek dibuat dan, sebagai langkah awal, disiapkan kuesioner untuk meminta informasi tentang prakarsa masyarakat sipil dalam empat bahasa dan dikirimkan oleh UNRISD kepada 1500 lembaga masyarakal lokal, nasional dan regional. organisasi petani, pusat penelilian dan akademik, lembaga relawan, deparlemen pemerintah dan organisasi bantuan. Pada bulan Juni 1997, dibentuklah sebuah Panitia Ahli yang terdiri dari lima ahli independen untuk mengarahkan proyek Sejumlah lembaga regional diundang untuk berparlisipasi dalam Jaringan sebagai koordinator-koordinator regional pada bulan Juli 1997, dan Pertemuan Brainstorming diselenggarakan di IFAD, Roma pada fanggal 2-3 Seplember. Pertemuan Brainstorming memberikan kesempatan untuk:

a) Mengumpuikan anggola-anggota koordinator regional. anggota komite Penasihal, IFAD dan UNRISD untuk membicarakan cakupan Jaringan;

b) Secara bersama-sama membual perencanaan mendetil dan merancang Jaringan dan menentukan peran berbagai aktor yang terlibat (organisasi regional, nasional dan lokal, lembaga antar pemerintah dan lembaga perkembangan Iainnya, Komite Penasihat, dli), dan

c) Menyetujui dan menandatangani tugas dan langgung jawab serta memutuskan berdasarkan hasil yang diperklrakan pada bulan Februari 1998, untuk peresmian Jaringan.

Tujuan dan cakupan Jaringan yang telah digambarkan sebelumnya ditentukan dalam perlemuan ini. Isu tentang analisis dan evaluasi informasi tanggung jawab koordinator regional dan para anggota Komile Penasihat dan badan koordinator pusat juga dijelaskan. Penerimaan tanggung jawab berkailan dengan liga jenis aktivitas khusus Jaringan. Jenis pertama menyangkut pembentukan dan pengaktitan Jaringan melalui pendekatan bawah-atas. kuesioner yang mudah disesuaikan dikirimkan ke organisasi akar-rumput untuk diisi. Koordinalor nasional akan menerima informasi ini dan mengirimkannya ke koordinator regional dan terakhir ke Koálisi (IFAD/ UNRISD). Jenis aktivitas kedua adalah pengelolaan strategis informasi, dimana informasi yang diterima akan dianalisis dan diproses sehingga relevan bagi para pemakai. Jenis aktivitas ketiga adalah penelitian sangat tertokus berjangka menengah dan panjang.

Serangkaian kesepakatan dibual berkenaan dengan organisasi fase pertama-pembentukan, penggerakan dan pengujian Jaringan Pengetahuan pada bulan Februari 1998. Kesepakatan mencakup keputusan mengenai prosedur dan penetapan waktu untuk pemilihan organisasi koordinator nasional, mengadakan pertemuan subregional dan menyiapkan kertas

kerja regional yang menyoroti kemajuan aktivitas jaringan dan pengalaman khas yang muncul dari kuesioner tingkat akar-rumput.

Selama bulan Oktober-November 1997, perlemuan regional diadakan di tiap-tiap tujuh kawasan Jaringan. bersama-sama para koordinatoror regional, para koordinatoror nasional. sejumlah perwakilan akar-rumput, para spesialis dan UNRISD. Tujuan pertemuan ini adalah:

a) Mengidentifikasi isu pokok landreform di kawasan

b) Memutuskan pemilihan negara dan mitra nasional;

c) Mendiskusikan dan menyetujui prinsip operasional yang berkaitar dengan implementasi efekti proyek;

d) Menghasilkan kuesioner tentang isu landreform untuk didistribusikan kepada organisasi akar-rumput; dan

e) Merinci rencana aksi untuk fase pertama proyek (yakni, hingga 31 Agustus 1998).

Pada pertemuan ini, berbagai melodologi didiskusikan dan disepakali komunikasi dan pengumpulan data di tingkat lapangan, serta hubungan antara koordinator regional dan nasional dan antara koordinator regional dan Koalisi Popular. Detil rencana kerja dibuat untuk pelaksanaan pekerjaan hingga Agustus 1998. Batas waktu ditetapkan agar kerlas kerja regional bisa disiapkan dan dipresentasikan, pertemuan rencana aksi nasional diselenggarakan, dan proposal proyek akan dikemukakan untuk kolaborasi yang lebih luas dan kemungkinan pendanaan.

Berikulnya, pada bulan November- Desember 1997, koordinatoror nasional mengirimkan kuesioner ke organisasl akar-rumpul; dan, segera setelah itu, dilakukan penyortiran serta analisis proyek. Pada bulan Januari 1998, koordinatoror regional melengkapi kertas kerja regional berpedoman pada hasil survey kuesioner, tetapi juga pada pekerjaan yang sedang mereka lokukan dan sumber-sumber sekunder. Ini dipadukan dengan pembualan laporan singkat tenlang prospek dan kendala bagi jaringan di kawasan itu. Pengakuan atas arli penting kesepakatan internasional yang menandai Hari Jadi Kedua puluh IFAD, koordinatoror regional dan nasional menyiapkan paket informasi/aklivilas regional tentang Jaringan. Ini mencakup ulasan tentang isu penting landreform regional dalam kertas kerja regional, catatan analisis defil tentang prakarsa akar-rumpuf tertentu yang prospektif, slide, dokumen, foto, poster, map, publikasi dan sebagainya.

Ringkasnya, proses partisipasi melibalkan semua pendukung ulama unluk mendiagnosa persoolan landreform, mermutuskan secara kolektif rencana aksi; dan mengidentifikasi sumberdaya yang diperlukan telah membuahkan hasil. Pertemuan bulan Februari 1998 akan menjadi arena penting unluk berdiskusi dan menyepakali aklivilas masa depan dan prinsip operasional. Para peserta yang terlibat dalam Jaringan (yakni dari perwakilan akar-rumput hingga koordinatoror koordinator nasional dan regional) akan duduk di satu meja, dan keputusan penting akan dihasikan melalui konsensus dan penilaian bersama.

KEBANGKITAN JARINGAN TERPADU

Sekarang. Jaringan Pengelahuan adalah realilas. Ia telah berdiri kukuh dan tersebar luas. Hanya dalam waktu setahun, ia telah melibalkan banyak aktor dan lembaga penting pada berbagai tingkat. Di samping badan fasilitalor/koordinatoror. Jaringan terdiri dari tujuh subkawasan dan 23 negara di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Sejumlah organisasi akar-rumput telah menjadi anggota Jaringan dan akan lebih banyak lagi yang bergabung untuk berfungsi sebagai "koordinator lokal." la mempunvai Komile Penasihat untuk mengarahkan pekerjaan. dan ia mampu mendapalkan keahlian, saran dan sumber daya dari Koallsi Popular.

Struktur yang solid dan kukuh adalah penting sekali bagi jaringan yang terpadu. Sistem Informasi dan komunikasi juga diperlukan untuk desentralisasi dan keterbukaan; terbukli bahwa jaringan yang mengandalkan arus informasi dan komunikasi searah kurang mampu unluk mengatasi persoalan kemiskinan dan kelaparan yang sudah akut. Jaringan Pengetahuan ditujukan agar semua koordinator yang terlibal, lermasuk koordinator lokal, mudah memperoieh informasi dan mendapat kesempatan untuk saling berlukar pendapat dan pengalaman. Jaringan tidak hanya akan menawarkan pertukaran informasi vertikal, pelatihan dan bantuan serta dukungan lainnya, tetapi juga mendorong secara aktif kontak horizontal dan interaksi antarorganisasi akar-rumpul, aktor nasionai dan selerusnya. Bahkan, koordinator lokal memiliki peluang untuk mempengaruhi keseluruhan program, manajemen stralegisnya dan hasil yang diharapkan, keuntungan dan orientasi masa depan. Dengan kata lain, akan ada interaksi dua arah terus menerus dan proses penyebaran (antara koordinator subregional/ nasionai dan lokal, seria antaranggota koordinator lokal). Selain itu, melalui hubungan eral dengan Koalisi Popular. Jaringan terkait dengan berbagai lembaga bilateral dan mullilateral, LSM dan organisasi masyarakat sipil.

GENERASI INFORMASI BARU TENTANG PRAKARSA MASYARAKAT SIPIL

Pembentukan Jaringan Pengetahuan dan tugas-tugasnya mulai dikenal luas. Proses ini akan terus diperkuat dengan intensifikasi Jaringan yang terencana melalui internet dan sistem komunikasi lainnya, termasuk menerbilkan news/etter dan buletin pada berbagai lingkal.

Salah satu aktivilas Jaringan yakni memperbarui isi pengetahuan tentang kasus yang menarik dari keterlibatan masyarakat dalam /anareform dan peningkotan hak perlanahan, serta membantu Koalisi mengidentifikasi kelompok-kelompok yang bisa menjadi mitra polensial dalam upayanya mengatasi kelaparan dan kemiskinan di pedesaan: Kecuali menggunakan sumber sekunder. dua kuesioner dikirimkan untuk meminta informasi tentang keberhasilan prakarsa rakyat dan pengalaman proyek pembaharuan agraria dan jaminan atas tanah. Kuesioner pertama, dikirim pada bulan April 1997, ditujukan kepada 1559 serikat tani, organisasi pengembangan pedesaan, lembaga penelitian, LSM dan lembaga pemerintahan. Ini mencakup Asia,

Afrika dan Amerika Latin. Kuesioner kedua, dikirimkan oleh para koordinator nasional sejak November- Desember 1997, ditujukan langsung ke organisasi akar-rumpul di 23 negara betkembang. Tujuan kuesioner ini yakni untuk mengetahui aktivitas utama, tipe, skala operasi, angka keberhasilan berbagai organisasi akar-rumpul yang berhubungan dengan landreform dan hak atas tanah di daerah mereka. Hasil kuesioner ini sedang dianalisis dan akan disalukan dengan tujuh Iaporan regional untuk dipresentasikan pada per-temuan bulan Februari 1998.

Dalam seksi ini, hasil kuesioner pertama diperhitungkan. Kuesioner ini dilujukan untuk memberi informasi kepada publik tentang pembentukar Jaringan dan cakupan pekerjaannya Banyak penanggap mengungkapkar. dukungan mereka atas upaya Jaringan mempromosikan /andrefom dan memberikan banyak bahan yang bermanfaat. Sebagai contoh, dari 373 jawaban yang diterima, 124 memberi gagasan penting dan informasi delil. Mereka mengungkapkan banyak problem yang berkenaan dengan hilangnya kendali dan melemahnya hak kepemilikan, rusaknya tanan hutan, sistem hukum dan keadilan yang lidak memihak kaum miskin, pemusalan kekuasaan oleh mereka yang berkepenlingan dengan masalah perlanahan, menurunnya persediaan pangan akibat tiadanya tanah produktif atau tiadanya akses terhadap pekerjaan yang layak.

Area dengan aktivitas paling menonjol kesadarannya meningkal. Organisasi masyarakat juga Ielah mengambil tugas-tugas yang lebih beral, semisal mengidenlilikasi mantaat dalam undang-undang redistribusi tanah. mengidentifikasi pembelian tanah, memberi banluan hukum, mengangkat hak penduduk pribumi dan kaum perempuan, memperkenalkan kredif pedesaan dan strategi labungan, mengorganisasi komunitas untuk melakukan manajemen pemanfaalan lahan yang berkelanjutan dan menciptakan jalur hubungan dengan individu dan kelompok yang seminal.

Angka tanggapan terlinggi datang dari negara-negara Afrika Barat dan Tengah (yakni, 82 dari 373 kuesioner yang dikirimkan). Mungkin ini disebabkan oleh kerancuan antara sistem pertanahan tradisional dan modern, konflik tanah serta memburuknya deprivasi sosial di kawasan ini.

Negara-negara Amerika Selatan juga menjadi sumber yang kaya dan jawaban yang menjanjikan (66), bukti nyata sejarah panjang konflik tanah di kawasan ilu. Conlohnya, Brazil memberikan tanggapan posilif terbesar (17), memberi informasi seluas-seluasnya mengenai sejumlah kelompok masyarakat yang membaktikan diri bagi land reform di negara itu. Organisasi masyarakat sipil di kawasan ini tampak telah meluaskan aklivilas mereka dari peningkatan kesadaran dan gerakan melek huruf ke prakarsa-prakarsa semisal pemberian bantuan teknis dan material serta layanan advokasi.

CONTOH KONKRET PRAKARSA MASYARAKAT SIPIL

Berikul ini adalah sejumlah contoh prakarsa tingkal lokal:

a) Action Malienne pour le Development Integre (AMADI): Mendukung Prakarsa Lokal (Mali). AMADI

adalah sebuah LSM yang berfokus pada pemberian dukungan bagi pembangunan kemampuan akarrumput dan organisasi lain. Kendali banyak aktivitas memusalkan diri pada konsolidasi dan gerakan penyadaran, kelompok-kelompok juga bersatu menuntul alokasi tanah yang lebih efeklif, penyediaan dana yang lebih besar, atau melobi pemerinlah untuk menurunkan pajak dan membual harga lanah lebih lerjangkau. Prakarsa lain masyarakat sipil tampak saal mengidentifikasi tanah untuk pembelian atau leasing. dan menolong komunitas memperoleh akses terhadap tanah publik. Langkah paling menjanjikan adalah mengelompokkan pelani ke dalam Komile Pembangunan Lokal, melalih anggota-anggotanya meng: angsur pinjaman, prosedur akuisisl tanah dan sirategl mengelola konflk. Juga didorong untuk bekerjasama dengan Negara, khususnya di mana terjadi perubahan demokrasi yang condong ke arah partisipasi rakyat.

b) Fundacion Nacional para el Desarollo (FUNDE): Organisasi Investigasi Petani (El Salvador). Bergerak pada keadaan kritis, ketika pemerintahan konservatif yang sedang goyah menolak bagianbagian tertentu landreform yang diimplementasikan pada tahun 1980, FUNDE mengemukakan sejumlah isu, misalnya kesepakatan pemberian fanah secara damal penundaan utang pertanian, penyaluran kredit pertanian penting, dan menjamin bohwa fase pembaruan 'Tanah ke pelani" dilakukan secepatnya. Mereka mengarahkan aktivitasnya melalui radio lokal dan jaringan televisi, dan dengan membenluk berbagai kelompok petani, sehingga menjamin bahwa intormasi berputar secara terbuka dan informal. Organisasi ini juga mendorong penggunaan teknologi finggi untuk perlanian, manajemen pemantaatan sumber daya secara berkelanjulan, dan teknik menengahi konflik serla menekankan pada evaluasi pascapembaruan kondisi kehidupan masyarakal.

c) Accion Campesina: Mencipfakan Pemimpin Pefani (Venezuela). Percaya bahwa pemberdayaan adalah alat efeklif, Accion Campesina membuat Sistem Pelatihan bagi pemimpin petani masa depan dan masa kini, membantu mereka memahami undang-undang agraria, merancang proyek dan menerapkannya serta merumuskan kebijakan agraria. Dengan berkolaborasi bersama kelompokkelompok petani, kelompok ini juga menyelenggarakan forum yang menyoroti persoalan masa kini yang dihadapi penduduk pedesaan. Aneka media dan sarana audio visual digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi. Accion Campesina memiliki jaringan luas, mencangkup 166 organisasi di 33 kolamadya serla menjadi anggota aktif Gerakan Petani Swakelola Nasional. Pada tahun 1996, kelompok ini memberi bantuan leknis, malerial dan hukum kepada 3196 peserta melalui 23 proyek di tujuh kantor daerah. Negosiasi sedang berlangsung dengan Institut Agraria Nasional tentang undang-

undang landreform, menjadikan Accion Campesina pemain kunci dalam dialog kebijakan pedesaan.

a) Reseau Africain des Intervenants en Nutrition ef Securite Alimentaire (RAINSA). Centre Beninois pour le Developpement des Initiatives a la Base (CBDIBA). Centre Songhai: Local Coping Strategies in The Absence of Reform (Benin). LSM lokal di Benin yang aklil dan inovatif dalam mengedepankan isu tanah dan hak atas tanah. Sebuah peran kritis dimainkan di bagian selatan negara ini di mana Negara menghibahkan tanah subur yang luas untuk perkebunan agro industri besar. Menghadapi kenyalaan akan hilangnya tanah mereka, kelompok-kelompok masyarakat sipil bergerak untuk menyerbu perkebunan ilu serla melancarkan kampanye peningkalan kesadaran dengan menggunakan media lokal Organisasi juga dibentuk unluk memberikan layanan produktil. teknis dan hukum bagi komunilas pedesaan dengan memberilahukan hak-hak mereka Kerja sama dengan Negara dilakukan berkenaan dengan isu tanah dan manajemen pemanfaal-an sumber daya yang berkelanjutan, ini kerap menyinggung campuran antara praklik adal dan modern penggunaan tanah. Jika jaringan dan lingkup aktivitas meluas, pemerintah menghadapi lekanan berat untuk menempalkan landreform pada agenda nasional.

e) Masyarakat Rekonstruksi Pedesaan (RRS). Asosiasi Pendidikan Perempuan Pedesaan untuk Pembangunan (ARWEL): Melindungi

Hak-hak Penduduk Asli atas Tanah (India). Setelah diabaikan oleh kebijakan pemerintah dan kepenlingan swasta, penduduk asli menderita akibat meningkatnya ketiadaan tanah untuk digarap, pekerjaan dan pangan, migrasi ke luar desa, dan kesulitan-kesulitan serius yang kemudian menyusul. Menghadapi skenario suram ini, kelompokkelompok akar-rumput membantu kelompok penduduk asli untuk bergerak menghalangi pengambilan tanah mereka oleh kelompok pendatang. Kasus akuisisi lanah ilegal sebelumnya dibawa ke pengadlilan hingga lanah yang dipersengketakan dikembalikan dalam tekanan yang sama, disewa tanah produktif untuk suku Dalit, di mana kelompok-kelompok akarrumpul menyeleksi parlislpon penerima. Banfuan lain yang diberikan melipuli perluasan layanan pertanian dan bank benih; dan fpkus dilempalkan pada pemberdayaan perempuan dan kaum muda. Masyarakat asli adalah aktor penting dalam perumusan dan implemenlasi kebijakan agraria.

1) Forum Pemberdayaan d'an Bantuan Perempuan (WEAF): Mengatasi Bias Gender (Ethiopia). Sebuah LSM lokal yang bergerak dalam masyarakat patriarkal. WEAF membawa isu gender sebagai pokok aklivilasnya, dengan mengupayakan hak kaum perempuan atas tanah dan sumber daya perfanian diakui oleh masyarakat luas. Kelompok ini telah meluncurkan beberapa skema peningkatan pendapatan bagi kaum perempuan, membanlu mereka dalam pembelian lanah dan pe-

ngelolaan keuntungan. Skema ini memberikan bantuan berharga dan sarana teknis yang sering diabaikan oleh organisasi lainnya, Melalui aktivitasnya, Bank Benih yang Dikelola Perempuan. dan Agro-kehutanan yang dikelola Perempuan serta Proyek Perlindungan Lingkungan Hidup telah diterapkan. Dengan menekankan pada peran ganda dan penling perempuan dalam produksi pertanian, WEAF mengupayakan pengakuan oleh Negara dan masyarakal terhadap hak perempuan alas tanah.

Tanggapan alas kuesioner menggugat pemikiran tentang sikap masyarakat yang pasil dalam menghadapi kenyataan hilangnya kontrol atas tanah. Sebaliknya, enam kasus ini memperlihatkan bahwa tindakan dilakukan di semua tingkat, berkisar dari merebuf lahan perkebunan (Benin), mendidik pemimpin petanl melalui program pelatihan khusus (Venezuela), memberikan tanah unluk kaum perempuan sehingga mereka bisa memperoleh pendapatan (Ethiopia). Selain enam kasus ini, beberapa tanggapan menjanjikan lainnya diperoleh dari LSM; misalnya, di Burundi, dimana prakarsa dan langkahlangkah dilempuh dengan mobilisasi politik dan jaringan atas isu tanah oleh LSM Centre d'Action pour le Developpement Durable et Integre dans Ies Communautes; dan di Cina, dimana Masyarakat Cina yang bergerak untuk Mempromosikan Pembangunan Masyarakat Pedesaan membantu petani memperoleh tanah melalui mekanisme pasar.

Organisasi lain yang patut dikemukakan pula adalah TANGO (The

Association of NGOs) dl Gambia, yang memperkenalkan kredit besar dan program teknologi tepal-guna; Asosiasi bagi Promosi Diri Pemuda Penganggur dan Kelompok Petani di Togo, yang menyikapl problem berat pengangguran di pedesaan: organisasi IRDI (Prakarsa Pembangunan Pedesaan Terpadu) di Uganda, yang tertibat dalam mobilisasi komunifas pribumi dalam pengelolaan reboisasi, menekankan arli penting pemanfaatan peningkatan sumber daya dan jaringan. Yang terakhir itu juga menjadi aklivilas utama ANGOS (Association of NGOs) di India, yang membangun hubungan kerja ciengan sekitar 1500 organisasi guna mempelajari problem Ianah dan peraturan perlanahan. Red Nacional Mujer Rural (Jaringan Perempuan Pedesaan Nasional) di Peru tidak hanya membangun hubungan erat dengan kelompokkelompok akar-rumput, tapi ia juga memainkan peran advokasi penting dalam menekan Pemerintah untuk menyikapi dan melembagakan secara legal isu yang langsung berpengaruh terhadap kaum perempuan di negara itu. Perhalian sama untuk meningkalkan bantuan hukum juga dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, yang berani mengkritik isu peka semisal dampak sosial ekonomi strategi pasar dalam landreform, pengabaian hak penduduk asli dan kaum perempuan dalam proyek pembangunan pedesaan dan tuntulan memperbaiki metode redistribusi tanah yang berpihak pada kaum pinggiran di pedesaan.

8erbagai tanggapan memperjelas makna dan relevansi Jaringan Pengetahuan. Berbagai kasus terjadi di

banyak area di mana pertukaran pengetahuan dan pengalaman me- Ialui Jaringan bisa sangat bermanfaal. Datang dari organisasi akar-rumpul, lembaga penelitlan, badan pemerintahan, tanggapan mengindikasikan seberapa jauh isu tanah saling melengkapi di berbagai kawasan itu. Banyak dari mereka yang terlibat dalam menyadarkan penduduk akan pentingnya isu tanah, serla membuat kemajuan signifikan dalam meletakkan landreform pada agenda nasional.

Informasi yang terkumpul masih terpecah-pecah. Diperlukan penelilian untuk memperkaya informasi lersebut, antara lain dengan melibatkan organisasi yang berkepentingan. Patut dingat bahwa basis sosial organisasi akar-rumput dan kemampuan intervensinya -serta organisasi sosial dan struktur internal masyarakat, ekologi Iokal, hubungannya dengan kekuatan eksternal dan proses sosio-ekonomi yang lebih lbasberpengaruh langsung pada organisasi akar rumput. Banyak upaya yang dilakukan oleh organisasi masyarakal sipil bersifal jangka pendek dan dirancang untuk mengahadapi tuntutan mendesak. Tidak semua kasus ladi pada lingkal lokal berpolensi unluk selalu sukses Begitu pula, kasus tersebut fidak bisa diharapkan berlaku untuk semua area Meski demikian, yang penling bahwa pelajaran yang dipetik dari pengalaman ini bisa membanlu mengarahkan kelompok lain dalam lingkungan sosioekonomi dan ekologi yang mirip.

Pengetahuan yang diperoleh me- Ialui Jaringan, sebagaimana sumbersumber lain yang bisa diakses, harus benar-benar tersedia unluk dimanfaalkan oleh pemakai akhir. Karena itu.

penting bahwa informasi yang terkumpul dipadukan dan dikemas dalam bentuk yang paling tepat, dan sarana komunikasi disesuaikan dengan konleks kultural dan bahasa lokal. Bahkan, inilah sejumlah aspek krusial yang diharapkan diupayakan dengan penuh semangat dalam program kerja masa depan bagi Jaringan yang dibicarakan berikut ini.

USULAN PROGRAM KERJA

FEBRUARI-AGUSTUS 1998

Pertemuan Februai 1998 dalam rangka peresmian Jaringan bakal menjadi kesempatan baik untuk mendiskusikan dan menyepakati aktivitasaklivitas tertentu yang perlu dipertimbangkan guna implementasi Jaringan. Pertemuan ini akan memberikan kesempalan bagi koordinatorkoordinator regional dan nasional, serta perwakilan organisdsi akar-rumput yang diundang, untuk mengemukakan kasus mereka kepada para partisipan dari berbagai kawasan. Mereka berkesempatan memperoleh informasi lebih baik mengenai prakarsa serupa di luar negeri dan kawasan mereka, serta mengetahui sudut pandang yang berbeda serta pengaiaman praktis dan membentuk kontak jangka panjang untuk mengailkan aktivitas mereka dengan organisasi lain. Lebih krusial lagl, mereka akan memperoleh gagasan lebih baik mengenai orientasi masa depan Jaringan, serta bagaimana mengembangkan sebuah rencana aksi yang difokuskan secara langsung pada isu dan prakarsa penting untuk kawasan, negara dan daerah kerja mereka.

Kesempatan ini juga signifikan karena, telah dipuluskan pada pertemuan regional akhir tahun 1997, para koordinator nasional akan menyiapkan rencana aksi negara mereka secara detil, menyatakan aktivitas utama yang diusulkan, tipe dan jumlah organisasi akar-rumput yang terlibat dalam Jaringan, penelapan waktu, sumber daya yang diperlukan dan lain-lain, pada akhir Maret 1998. Rencana aksi regional yang rencananya akan diadakan pada bulan April-Mei 1998. Pertemuan ini juga akan mengulas keuangan dan kemampuan lainnya dari organisasi nasional dan akarrumput cdan dukungan yang diperlukan dari luar -termasuk dukungan dari Koalisi Popular.

Setelah Pertemuan Februari, aktivitas jaringan akan dimulai dengan membangun dan memperluas hubungan di antara koordinator-koordinator anggola, LSM, organisasi akar-rumput dan para ahli dan lembaga yang berminal. Penggunaan intermet akan diintensilkan pada semua tingkat, terulama di tingkal "pusal" dan regional. Dalam konteks ini, harus disiapkan kerangka kerja untuk mendapatkan pendekatan koheren dan terarah dalam penggunaan komunikasi elektronik sesama anggota. Ini juga meliputi rancangan dan pemeliharaan web sife. Beberapa pusat regional, yang berhubungan erat dengan lembaga-lembaga nasional telah berencana membuat web pages di internet mengenai aktivitas regional jaringan. Kerias kerja regional akan diedil dan diterbitkan. Pekerjaan persiapan juga akan dimulai pada saat peresmian newsieffer nasional besar untuk penyebarluasan aktivitas dan prestasi Jaringan. Penerbitan buletin dalam bahasa lokal di tingkat regional dan nasional juga akan diupayakan.

AKTIVITAS JARINGAN SETELAH AGUSTUS 1998

Pekerjaan yang berhubungan dengan pembentukan berbagai koordinator lokal harus diselesaikan pada akhir Agustus 1998, sementara koordinator regional dan nasional akan mengkonsolidasikan aktivitas jaringan mereka, koordinator lokal akan terlibal aktil dalam memerinci dan mengimplementasikan aklivitas tertentu.

Koordinalor peserta dan lembaga kerjasama lainnya harus memutuskan program kerja mereka sendiri, menggunakan metode partisipatori dan konsullasi meluas. Kemungkinan pekerjaan ini meliputi enam area yang saling melengkapi

1. Mengidentifikasi kasus. Mengulas beberapa lileralur, berkonsultasi dengan para ahli dan organisasi cendekia dan dua survei dilakukan di bawah proyek itu telah membantu mengungkapkan sejumlah kasus berharga tentang keterlibatan masyarakal sipil dalam landreform dan perbaikan sistem pertanahan. Guna memperkual dan perlukaran pengalaman akar-rumput dalam pembaruan tanah/pengelolaan tanah, pekerjaaan ini perlu diteruskan dan dikembangkan. Beberapa tanggapan yang dilerima periu difindaklanjuli untuk informasi lebih lanjut, karena materi baru vilal bagi pengembangan pemahaman sepenuhnya akan fipe, skala dan cakupan aktivitas serta pelajaran yang dipelik. Ini dianlisipasi bahwa

dengan pembentukan koordinator lokal dan pengaktifan koordinator naslonal, proses pengidentifikaslan pengalaman dan pengetahuan bisa terus diperkuat.

2. Penyebaran. Sebuah sistem penyebaran efektif akan dipikirkan untuk memungkinkan kaum miskin pedesaan berinteraksi secara langsung dan belajar satu sama lain. Mendiskusikan informasi yang tersedia dan pengalaman akar-rumput yang bermanfaat dalam bahasa yang tepal dan dengan dukungan alam Ikullural serta keuangan yang kuat tidaklah mudah. Pada umumnya, koordinator lokal kurang memiliki akses komunikasi modern. kendati hal ini berubah-ubah dalam sejumlah kasus. Penggunaan internet dan sarana eleklronik lainnya akan diperluas antara tingkat internasional, regional dan nasional. Sebagaimana dilunjukkan di atas, hai inl bisa digabungkan dengan membuat newsleffer regional singkat, padat dan praklis dalam bahasa regional utama. Dokumen, video. radio kaset dan slide juga bisa disiapkan dalam format sederhana. Bahan-bahan ini akan disirkulasikan pada tingkat lokal oleh koordinalor pusat nasional, yang juga harus menyiapkan kemungkinan penerjemahan. Sejauh berkailan dengan komunikasi lingkat nasional, bahan-bahan itu harus disiapkan dalam bahasa lokal, dengan menggunakan teks dan gambar sederhana. Program radio dan koran yang mencakup perluasan lahan perlanian dan isu pengembangan pedesaan akan terus dillngkatkan. Kontak langsung antarpenduduk mengatasl kemiskinan yang menakutkan, atau mereka yang berupaya meningkatkan tarat hidup, akan didukung melalui pengaturan kunjungan singkal, pertemuan dan Iokakarya. Banyak aklivilas ini akan bermula dengan cara cobacoba, bergantung pada tempal, minat partisipan dan ketersediaan keuangan dan sumber daya lainnya, tapi aklivilas itu harus diperluas dan dikonsolidasikan dengan cepat.

3. Replikasi. Jaringan akan melakukan upaya bersama untuk merepfikasi praktik terbaik, seraya memperhatikan bahwa transter pengetahuan dari satu konteks ke konteks lain harus selalu dilakukan dengan seksama. Sebagai contoh, pengalaman para ahli hukum di India yang membantu pelani penyewa tanah untuk menafsirkan secara lebih baik dan menggunakan undang-undang yang berlaku untuk mengamankan hak atas tanah di negara bagian yang berbeda-beda bisa bermanfaat bagi para ahli hukum Gualemala yang ingin membantu petani Indian Maya karena sekarang proses perdamaian sedang terjadi di negara itu. Aksi melobi yang dilakukan kelompok masyarakat sipil di Amerika Selatan dan Tengah atau Asia Selalan dan Tenggara bisa menjadi strategi efeklil bagi kelompok-kelompok di Afrika Barat dan Tengah yang kelihatannya lidak berdaya di area ini. Keuntungan menerapkan penyesuaian kasus pada fingkat regional dan nasional sangat menjanjikan bila konteks sosio-ekonomi, historis dan ekologis serupa. Misalnya, banyak organisasi akar-rumput Afrika Selafan yang peduli pada problem

tanah mungkin bisa belajar dari pengalaman mitra mereka di Zimbabwe yang lebih berpengalaman.

4. Pelatihan dan rnembentuk kemampuan. Program latihan sangal penling bagl organlsasi akar-rumput dan masyarakat binaan dalam memahami undang-undang landreform, pembelian Ianah dan prosedur pembayaran cicilan. penyaringan dan menyeleksi kelompok sasaran, hak dan manlaal serta persoalan pemanfaatan Ianah yang lebih luas. Latihan berguna untuk memperkaya pengelahuan partisipan tentang aksi terlenlu yong diperlukan bagi masyarakal sasaran unluk menjamin mobilisasi dan parlisipasi mereka. Program lalihan yang dirancang untuk memfasilifasi penggunaan alat komunikasi (misalnya internet), jaringan, kemasan yang lepat, penerjemahan dan penerbitan sangallah bernilai. Selain program latihan on-the-spot ini, Jaringan akan berupaya memperkuat pembentukan kemampuan fingkal lokal dan nasional melalui pertukaran horizonlal antarnegara, kerjasama teknis, pendidikan dan saling kunjung oleh anggota LSM, pejabat /andreform dan petani, pertemuan dan akses mudah terhadap informasi dan keahlian. Perluasan pelatihan regional dan nasional dan program membangun kemampuan serta pengalaman bisa sangat bermanfaal. Di Bangladesh, misalnya, banyak LSM lokal, semisal Nijera Kori, sangal berpengalaman dalam pembentukan kelompok tabungan bersama, pertemuan teralur dan pelalihan unluk kaum miskin, pelani kecil dan perempuan26. Pengetahuan ini akan sangat tepal dan sangat bernilal bagi Nepal. karena landreform di negara itu telah muncul sebagai agenda pembangunan pedesaan utama (ferulama di kalangan partai berhaluan kiri) dan masyarakat yang tak mempunyai tanah tidak diuntungkan oleh pelatihan dan program pembangunan swakarsa.

5. Riset aksi dan evaluasi. Penelitian terfokus, interaktif, multidisiplin adalah kunci untuk menemukan informasi penting tenlang pengalaman masyarakat sipil yang berharga dan pengelahuan lentang pembaruan dan hubungan agraria, menjelaskan fipologi, basis sosial, skala, aklivilas dan kerangka hukum dan kebijakan. Penelilian juga membantu memahami lebih baik mengapa dan bagaimana prakarsa dan proses tertentu terjadi dan kendala yang menghadang, serta kemampuan mereka lerlibat dalam aklivitas utama dan kemungkinan mereka untuk melakukan replikasi. Fokus penelitian ini ditujukan pada prakarsa /andreform dalam konteks negara yang berbeda-beda, kekuatan dan kelemahan serta kecenderungan yang berhubungan, sera pada Ikemampuan Jaringan unluk memberdayakan kaum miskin pedesaan. Dengan kata lain, penelitian akan memberi penilaian lepal tentang bagaimana Jaringan berfungsi, kemampuan dan efektititasnya yang berhubungan dengan organisasi masyarakat sipil, pertukaran informasi dan penggunaan praktik yang terbukti efeklif. Organisasi akar rumput serta koordinator regional dan nasional akan terlibat dalam

penelitian dan evaluasi ini (melalui interaksi langsung, pertemuan kelompok seminar. pengumpulan dan analisis data) sehingga penelitian bisa memberi masukan bagi program aksi dan memungkinkan program tersebut lebih efektif di masa depan. Tiga atau empal negara dari Asia, Afrika dan Amerika Latin akan diseleksi untuk tujuan ini Selain penelilian mendet! inl, ulasan kritis bisa disiapkan oleh para spesialis demi melengkapi pengetahuan yang sudah ada.

6. Memulai dialog dan kerjasama. Memulai dialog konstruktif dan kerjasama sangat penting di semua tingkat. Bahkan. ini adalah esensi Jaringan. Proses Ini akan menolong melibalkan para anggota Koalisi, koordinator regional dan naslonal. lembaga bilateral dan internasional, LSM dan organisasi akar-rumpul untuk lebih memahami. pertukaran informasi yang berguna tentang berbagai pendekatan kebijakan landreform, hambatan, pengalaman praklis, serta guna menindaklanjuti kasus-kasus menarik dengan cara bekerjasama. Agar bisa berhasil, harus ada kontak terus-menerus dan bermutu serta arus informasi teratur antara lembaga dan aktor kunci, dengan kemungkinan bagi organisasi luar dan para ahli mempelajari segala hal tentang aktivitas utama dan prosedur kerja. Penggunaan sarana elektronik dan komunikasi, khususnya sistem e-mail, seminar informal dan formal, penerbitan bersama, kunjungan dan pembuatan news/effer proyek yang mantap dan mandiri secara periodik (diedarkan pula di internef) sangal penting.

CATATAN AKHIR

FAO. Second Progress Repart on WCARRD Programme of Action, Including the Role of Women in Rural Development, Sesi ke-24 Konterensl FAO, Makalah C87/19. Roma, 1987.

3 Jazairy, I. M. Alamglr and T. Panucclo, The State of Wortd Rural Poverty: An Inquiry Into its Causes and Consequences, dilerbilkan unluk IFAD oieh New York Universily Press, New York, 1992.

3 Barraclough, S. An End fo Hunger, Zed Books. London, 1991.

4 Mafeje. AaM. Where the theory doesn'! fl°, Ceres, Januarl/Februarl 1993

Platteau, J.P. Reforming Land Rights in Sub- Saharan Africa. Makalah Diskusl No. 60, UNRISD, Genewa, Marel 1995.

3 Von Blanckenburg. P., "Land reform in Soulhern Afilca. The case oi Zimbobwe Lond Reform, Land Setfiement and Co operatives. 1994. Clouds of plenly, clouds of doubl', Financial Times, 22 Okfober 1996.

* Thiesenhusen, W, "New ployers, new rules", Ceres, Januarl/Februarl 1993

FAO. Rural Poverty Alleviation. Makalah Pembangunan Sosial dan Ekcnomi FAO 113, Roma, 1993.

* Levin, R. and D. Welner, "Peasenls spek. Ihe Iand queslion In Mpumalanga", The Joumal of Peasanf Studies, Januari/April 1996.

Soulh Centre, Unwersal Food Security: Issues for the South, South Cenlre. Genewa, November 1996.

10 Nelwork on market-asslsled and civil society driven land reform" (drall mimeo.), Perfemuan kedua Komile Interim sebagal kelanjulan dail Kanferensi Kelaparan dan Kemiskinan (Roma, 10-11 June 1996 Penefilian ILO terbaru memperkirakan bah wa upah buruh perlanian merupakan pekerja termiskin di dunia dan di banyak negara upah mereka yang sesungguhnya lelan lurun berlawanan dengan menlngkalnya pasar dan produklivifas perlanian (cl

Financial Times. 23 September, 1996)

" The Nalional Land Committee (NLC), Land Update, No. 58, May 1997

Barroclough. S. and K. Ghimire, op.cll.

13 Movimento dos Trabalhadcres Rurais Sem-Terra (MST), MST 1995, Sao Paulo, 1995.

14 Central American Peasants, ASOCODE. No. 7, Jull 1996.

15 Zimbabwe Institute of Public Admlnlalralion and Managemen! (ZIAM), Report on the Regional Canference on Land, Labour & Faod Security in Southem Afnca, ZIAM, Harare, 1997.

1* "Phiippine Agrarian Reform" sebuah drafl paper yang dipresenlasikan oleh AR NOW! pada perlemuan regional IFAD/UNRISD/ ANGOC bagl Knowledge Network on Grassrools Inlliolives for I.and Reform, Manila, 25- 26 November 1997.

17 AlRD. Annual Activity Report on Policy Dialogue Pramolion an Land Refom and Development (unpublished), ALRD, Dhaka, 1997

16 NLC. Annual Repurt 1996-1997. NLC. Johannesburg. 1997.

19 Coordlnación de ONG y Cooperalivas. (CONGCOOP). Coordinación de ONG y Cooperalivas (CONGCOOP).- (a flyer), CONGCOOP, Gualemala Cily, Ianpa tanggol.

20 Huda Somsul (ed.), Voice of the Landless, Association for Land Reform and Development, ALRD, Dhaka, 1993

2: FAO, Production Yearboak, 1995, Vol49. FAO. Roma

22 Agarwal Bina. A field of One's Own: Gender and Land Rights in South Asia Cambridge University Press, Cambidge, 1994.

23 Ibid.

24 Barraclough, S. and K. Ghimire, Forests and Livelhoods, Macmillan. London, 1995.

29 Ghimire, K, Tand-use oplions for rural development". Development in Practice, Vol.7, No. 4, November 1997.

26 Nijera Kori, Acfivity Report Nijera Kort, Nijera Kori, Dhaka, 1997 (tidak dilerbilkan)

Tim KPA Jawa Timur*

STUDI IDENTIFIKASI LAND REFORM: TANAH HAK GUNA USAHA (HGU) SEBAGAI OBJEK LANDREFORM, KASUSJAWATIMUR

PENDAHULUAN

KONDISI WILAYAH JAWA TIMUR

Jawa Timur. dengan Kotamadya Surabaya (KMs) sebagai ibukota provinsi, adalah wilayah provinsi paling timur di pulau Jawa. Provinsi memillki luas sekitar 47.922.000 Km persegi. Jumlah penduduk Jawa Timur -yang sebagian besar terkonsentrasi di daerah pedesaanadalah terbesar dibanding provinsi lain. Sedangkan Kotamadya Surabaya merupakan kota terbesar kedua setelah Jakarta, dan juga sebagai pusat jaringan ekonomi dan Ialu lintas di Kawasan Indonesia Bagian Timur, lokasi pangkalan Angkatan Udara dan Angkatan Laut, serta salah satu kota industri dan perdagangan terpenting di Indonesia.

Provinsi Jawa Timur memiliki 29 wilayah kabupaten dan 8 kotamadya. Menurul hasil registrasi penduduk, jumlah penduduk sampai pertengahan 1ahun 1992 adalah sebanyak 32.022.052 jiwa dengan tingkat kepadatan 668 jiwa perkm persegi Populasi penduduk Kotamadya Surabaya sendiri. berdasarkan data dari Dinas Pendaftaran Penduduk pada akhir bulan November 1993 tercatat 2.279.429 dengan luas wilayah 32.636,68 Ha. Kolamadya Surabaya kini

dikenal sebagai kota metropolitan, setelah Jakarta. Lima persen penduduknya berpendapalan sekitar US $ 50.000 pertahun, dan lebih dari 18 juta penduduk Jawa Timur pernah berkunjung ke KMs untuk belanja di shopping mall yang banyak ditemukan di KMs. Gambaran ini hendak menunjukkan bagaimana perlumbuhan ekonomi dan perdagangan di ibukota provinsi Jawa Timur ini. Sementara itu, Jawa Timur juga dikenal sabagai salah salu provinsi yang memiliki capaian GDPs tertinggi di Indonesia, yakni sebesar US$ 25 milyar pertahun. Tabel 1 dapat menunjukkan pemahaman tentang begilu potensialnya pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.

Pada Pelita Vi, pemerintah provinsi Jawa Timur, memiliki komilmen unluk mencapai target pertumbuhan ekono mi rata-rata 6,2% pertahun (sekarang targel itu dinaikkan 7.1%) dengan mematok target investasi minimal sebesar 74,4 trilyun rupiah. Dari jumlah tersebuf, 20% alau 14,88 trilyun diharapkan akan dipenuhi oleh pemerintah. Sedangkan sisanya, sebesar 59,52 trilyun rupiah dipenuhi oleh dunla usaha, yang terdiri dari PMA, PMDN, dan Non PMA/PMDN. Khusus untuk PMA dan PMDN tersebut, diharapkan dapat menyumbang sebesar 51% dari target investasi yang dialokasikan dari dunia usaha.

TABEL 1 JAWA TIMUR DALAM PERSPEKTIF NASIONAL

KategoriJawa TimurIndoneslaKontribusl JT
Penduduk (Jula, 1990)3318018%
Luas Tanah (1000 km2)481.9193%
GDP (Rp Irillyun, 1994)5637715%
Ekspor (Us$ mllyar. 1995)3359%
Persetujuan Investasl (1967-1994) PMA (US$ milyar) PMDN (Rp trilyun)11 2885 28313% 10%
Produksl Beras (juta ton, 1993)8.648.018%
Produksl Jagung (juta lon, 1993)3.07.938%

Sumber: BPS, BKPM, Bonk Indonesio

Untuk mencapai targel inveslasi di atas, pemerintah provinsi Jawa Timur bersama pemerintah-pemerintah Daerah Tingkat Il aktif melakukan promosi investasi. Promosl ini begilu gencar dilakukan terutama setelah adanya Paket Juli 1992. Promosi investasl ke luar negeri ilu dilakukan ke banyak negara seperti Jepang. Taiwan, Hongkong. Singapura, Australia Barat, Korea Selatan, Amerika Serikat. Kanada, dan RRC. Dari promosi investasi ilu, telah disepakali oleh pemerintah provinsi Jawa Timur dalam tiga Mou untuk pengembangan wilayah dan usaha, yakni dengan pemerintah Australia Barat untuk pengembangan wilayah Pantai Timur Surabaya dengan iuas lokasi wilayah sejumlah 315 Ha. Dalam lerm inveslasi di Jawa Timur. Australla adalah negara ke-9 dari 10 negara inveslasi ferbesar ke provinsi ini, yakni dengan nilai US$ 1.89 juta untuk 15 proyek yang disetujui, terutama di sektor konstruksi. Semen- Iara itu, KMS juga mengadakan kerjasama kota kembar, seperfi dengan Pusan (Korea Selatan), negara bagian

Seattle, dan terakhir dengan sebuah kota pelabuhan dl Jepang.

Tentu saja, cara promosi Investasi di atas menaikkan nilai investasi di Jawa Timur. Nilai perselujuan akumulatif investasi PMA dari sekitar 22 negara dan joint counfries untuk lebih dari 271 proyek. telah mencapai nilai US$ 17.120.020 pada

Juli 1995. Pada waktu yang sama, nilai perselujuan PMDN adalah sebesar Rp 34.764.005,00. Konsenlrasi perselujuan investasi PMA, bahkan mencapai 98% adalah sektor Industri, seperti industri makanan, tekstil, kayu, kertas, farmasi, kimia, nonlogam, logam dasar, dan barang logam. Lokasi dari persetujuan investasi PMA itu tersebar di-kota-kota belahan (pantai) utara Jawa Timur, sepertl Tuban, Lamongan. Gresik, Surabaya. Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo. dan sisanya terbagi rata untuk sektor-sektor lainnya.

Untuk mendukung industri PMA dan PMDN, dibangun kebutuhan infrastruktur dalam skala besar, seperti PLTGU di Gresik dan PLTGU Paiton I dan II (Probolinggo), penyediaan bahan baku air, dan jalan fol baru yang menghubungkan antar kawasan industri di Jawa Timur (lihat Tabel 2).

Gambaran pada Tabel 2 memperkuat fakta kuat gerak Iransformasi dari pertanian ke industri manutaktur dan liberasi perdagangan. Tabel 3 menyajikan bagaimana fenomena ilu terjadi

TABEL 2 PROYEK INFRASTRUKTUR UNTUK PENGEMBANGAN INDUSTRI DI JAWA TIMUR
Kategori ProyekDeskripsi (Perkiraan Thn Selesai)Perkiraan Nilai (US$ Juta)
Transportasi Jalan Tol/Jembalan (all 2x2 lanes) Jalan Lingkar Surabaya Timur Surabaya-Molokerlo Gempol - Pandaan Pandaon - Malang Gempal - Pasuruan Pasuruan - Probollnggo Gresik - Tuban Surabaya - Madura Bridge Airport Juanda Pelabuhan Tanjung Perak Conlainer pier (double length) Energi Listrik Paiton Swasta I16 Km (2000) 38 Km (1999) 13 Km (1998) 30 Km (1999) 32 Km (1998) 40 Km (1999) 75 Km (2000) 5 Km (a) (1999) to 1,000 m (1998) (b)250 280 60 110 70 130 260 260 75 270
Paiton Swasta I Paiton Swasta li Pasuruan SUTET 500 kV Jawa Bali Gresik - Krian Krian - Paiton(1998 - 1999) (c ) (1999 - 2000) (1999) (d) (1997)2.500 1,700 525
Water Supply dan Treatment Sumber Air Umbulan Karang Pilang III70 Km pipe n/an/a n/a
Telekomunikasi750.000 sambungan baru (1999)n/a

Colotan: (a) Proyek ini terbengkolai sejak tohun 199O-an karena banyak masyarakat Modura menoloknya. Pendukung proyek jembatan Suramadu ini adalah OECF Jepang: (b) Kontroktor utamanya adolah PT. Cilra Lomtorogung: (c) Proyek Paiton Swosto I don II adolah proyek yong dibongun don beroperasi untuk 30 tahun di mana keduónya akon menghasilkan 1230 Megawatts listrik. Paitan Swasta I dimiliki oleh Mission Energy Company (40%), Generol Electsic Copitol Corp. (12.5%), Mitsui and Compony, Ltd (32.5%) don PT. Batu Hitam Perkoso (15%). Sedongkan Proyek Paiton Swosto ll dimiliki oleh Siemens Company (50%0, Power Gen (35%), don Bumi Pertiwi Tataprodipta (15%); (d) gos-tired planl memproduksi 500 megowotts di mono Enmon Corp dori USA terlibol dalam pemilikan.

kontribusi perianian ke GDP turun dari 32% pada tahun 1983 menjadi hanya 20% pada tahun 1995. Sementara itu kontribusi industri naik drastis dari angka 16% (1983) menjadi 25% pada tahun 1995. Meski demikian, angkatan kerja pertanian masih besar, sekitar 50% dari tolal anglkalan kerja yang ada di Jawa Timur.

Dalam konteks alokasi tala ruang, di Jawa Timur dibentuk pengembangan wilayah Gerbangkertasusila di mana KMS dengan jumlah penduduk 2.8 juta sebagai pusat pertumbuhan dan kotakota lain di sekitarnya Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Sidoarjo, dan -Lamongan sebagai 'manik-manik" yang mengelilingi dan juga slap mem-

TABEL 3 STRUKTUR PERUBAHAN EKONOMI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI JAWA TIMUR

SektorKontribusi ke GDP (%)Ekonomi
199319951995
Ind.JTInd.JTInd.JI
Agrikultur22.932.517.219.53.965.26
Industri12.716.324.325.911.1310.73
Perdagangan, Hotel, Rest.14.719.116.420.47.74921
Lain-lain49.732.142.134210.656.20
GDP1001001001008.077.80

Sumber: Suroboyo Post, 24 April 1996

berikan sumber dayanya ke "pusat". Di wilayah Gerbangkertasusila sendiri memiliki total jumlah penduduk 7.2 juta atau sekitar 50% dari penduduk perkotaan di Jawa Timur dan Jerhitung mendominasi oulput ekonomi provinsi. yakni lebih 40%.

Angka rata-rala pertumbuhan penduduk di wilayah Gerbangkerfasusila tersebul adalah sebesar 1,75% (1980- 1990), lebih besar dari angka pertumbuhan penduduk seluruh Jawa Timur. Data ini juga menyajikan fakta tentang besarnya migrasi dari daerah pedesaan ke kota-kota Gerbangkertasusila sebagai wilayah pengembangan industri dan perdagangan. Sebaliknya, data itu juga menunjukkan kecenderungan dari desakan masalah yang semakin dialami masyarakat pedesaan karena sempilnya lahan atau hilangnya Ianah perlanian unluk alokasi industri dan kemiskinan yang melanda di pedesaan.

Apa yang dapal dipahami dalam kasus Jawa Timur berkail dengan Iransformasi industrial di mana "pembangunan nasional" disandarkan pada sistem ekonomi dunia dan berikul

dengan dukungan lembaga keuangan multilateral, jelas menciptakan ketidakadilan dalam alokasi sumber-sumber agraria. Desakan "program penyesuaian struktural" -yang terwujud dalam kebijaksanaan deregulasi terhadap peraturan perundangan yang menghambat investasi-dipaslikan memperiancar proses realokasi lahan pertanian, dan. bahkan pengambilalihan, lahan pertanian di pedesaan untuk kepentingan pendirian industri. Dan di sektor perlanian perkebunan besar. transformasi industrial juga memperkokoh penguasaan pemodal kuat atas Iahan pertanian dalam skala yang luas dan dalam waktu yang sangat panjang. Dalam keadaan demikian, maka dapat dipahami pula ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah menjadi semakin melebar. Petani tunakisma semakin bertambah setiap harinya dan tanah-tanah untuk perlanian juga semakin sempit. Dalam konteks hukum agraria -yang diharapkan memberikan keamanan dan kepaslian pemilikan dan penguasaan Ianahjustru bekerja sebaliknya, memperlancar proses pengambilalihan tanah untuk pemodal kuat. Yang terjadi kemudian adalah sengketa agraria yang semakin meluas dan sulil lerpecahkan.

STRUKTUR PENGUASAAN TANAH DAN SUMBER-SUMBER AGRARIA

POLA PENGUASAAN TANAH

Di luar tanah ertpachi dan partikelir, di pedesaan Jawa Timur. dikenal sistem pemilikan dan penguasaan tanah sejak jaman kolonial dan sampai lahirnya UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) yang disebut sebagai sistem gogolan, yakni semacam tanah komunal desa. Sistem gogolan ini sangat bervariasi, baik mengenai sistem maupun lerminologi di setiap wilayah. Untuk pengerjaannya, diserahkan kepada penduduk setempat perkeluarga petani secara merata dan adil menurul sistem blok irigasi di desa tersebul.

Kualilas Ianah sawah komunal desa itu biasanya diklasifikasikan sebagai kelas salu, kelas dua, dan kelas tiga. Maka kelas satu dibagi seadil mungkin dan ditambah dengan Ianah kelas dua dan kelas tiga berdasarkan musyawarah desa.

Meski demikian, pola produksi dari Ianah gogolan sangat tergantung pada potensi desa itu menurut pemerintah kolonial. Potensi yang dimaksud adalah berkenaan dengan kesuburan tanah dan cocok untuk tanaman tebu yang lebih lanjut untuk mendukung produlksi gula. Bagi daerah-daerah "berpotensi", sistem produksi tanah gogolan ini adalah seperliga dari tanah komunal desa tersebut dialokasikan untuk tanaman lebu. Setelah 18

bulan masa penanaman tebu, maka segera dikembalikan pada petani untuk ditanami padi Sementara itu. lanaman tebu dialokasi pada sepertiga wilayah yang lain di dalam tanah komunal desa tersebut. Pola produksi tanah tersebut berjalan secara rotasi (Sistem gogolan ini banyak ditemukan di kabupalen-kabupaten dataran rendah yang mengandalkan pengairan dari Sungai Bengawan Solo dan Sungai Brantas).

Sedangkan di wilayah Bangii (termasuk Jember) dan Bondowoso yang pengairannya dari Pekalen- Sampeyan, sislem fanah gogolan ini tidak banyak dikenal Ini bisa terjadi karena di wilayah inilah konsentrasi tanah erfpachf di mana banyak pengusaha perkebunan asal Belanda menanam komoditi ekspor secara prioritas dan dalam wilayah sangal luas seperli: tembakau N O. dan sedikil untuk tanaman gula, dan kapuk randu. Di wilayah ini, khususnya tembakau, petani dijinkan oleh pengusaha perkebunan uniuk mengerjakan tanah untuk padi/palawija secara glebagan (menanam secara bergantian) dengan tanaman komodili ekspor lersebut bila mau bekerja sebagai buruh di perkebunan tersebul.

Selain itu juga dikenal fanah yasan, yang dapat dimiliki secara individual, Istilah tanah yasan ini tampaknya umum dikenal di seluruh Jawa. Di luar Ianah gogolan dan tanah yasan, dikenal tanah bengkok, yang merupakain hak seorang kepala desa sebagai pengganli gaji yang dalam kenyataannya luasnya bisa mencapal sepertiga luas areal tanah komunal desa. Khusus di wilayah Madura dan pantai utara bagian limur, tanah bengkok ini disebut dengan nama lokal yakni tanah percaton.

Di daerah pesisir, dikenal islilah tanah gancaran, untuk menyebut tanah timbul dl daerah pesisir. Masyarakat setempat bisa menggunakannya untuk tambak atau yang lain dengan seijin kepala desa setempal dengan membayar semacam uang sewa.

Lahirnya UUPA memberikan basis baru bagi sistem pemilikan dan penguasaan tanah. Tanah gogolan dan yasan dikonversi menjadi hak milik. Namun karena tidak berjalannya Pendaftaran Tanah dan UU Land Reform, istilah gogolan dan yasan masih dikenal sampai sekarang dan dalam jumlah luas yang sangat kecil bagi liap keluarga petani.

STRUKTUR KETIMPANGAN AGRARIA

Tidak banyak data akural yang tersedia yang bisa membimbing ke arah pemahaman masalah ketimpangan struktur agraria di Jawa Timur. Namun demlkian, dari kenyataan sepertl yang digambarkan di atas - berkait dengan cepalnya gerak transformasi industrial dan besarnya lahan yang diperkirakan dialokasikan untuk pengembangan industridan kemudian dibandingkan dengan dala yang dilaporkan Menteri Agraria Sadjarwo (1957, lihat: Tabel 4), maka jelas bahwa, pemilikan rata-rata luas lahan pertanian baik sawah maupun lahan kering darl petani akan semakin menyempit, yakni di bawah 0,5 Ha.

Masalah ketimpangan struktur

TABEL 4 LUAS TANAH MILIK MENURUT PROPINSI TAHUN 1957

ProvinslJumlah DesaJumlah pemilik tanahLuas Areal Sawah (termasuk yang dikuasal negara dibulatkan)Rata-rata luas sawah petani pemilik tanah (dalam Heklar)
Jawa Baral Jawa Tengah3.763 8.3141.977.195 1.938.7911.040.943 1.047.8790.5 0.5
Jawa Timur8.1361.872.2611.130.8720.6
Total12219.694
20.2135.788.2473.219.694 Tanah Kering0.5
Jawa Baral_2.519.365Tanah Kering 1.283.856Tanah Kering 0,5
Jawa Baral Jawa Tengah Jawa Timur2.519.365 3.599.182 3.727.3891.283.856 1.347.238 1.738.0050,5 0,4 0.5
Jawa Timur Total3.727.389 9.845.9361.738.005 4.369.0990.5 0.5

Sumber: Sodjorwo dolarm Lyon (1984)

TABEL 5 BANYAKNYA PEMILK SAWAH DI JAWA TAHUN 1957

ProvinsiBanyaknya Pemilik Sawah
s/d 0,50,6 - 11,1 - 22,1 - 55,1 - 1010.1 - 2020,1 +
Jawa Baral1.395.307395.424156.21656.2838.1531.449363
Jawa Tengah1.338.352405.06711530425.7873.262905111
Jawa Timur933.615464.352167.56540.95444.36957793

Sumber: Deppen RI dikutip darl Hardjosudormo (1970)

agraris juga semakin parah. Pada tahun 1957 saja (Ilhat tabel 5), petani tunakisma dan pemilik Iahan sampal dengan 0.5 Ha di Jawa Timur berjumlah 933.615. sementara itu sejumlah 717.910 petani memilki lahan sawah lebih dari 0.5 Ha di mana diantaranya hanya 45.039 petani dengan pemilikan sawah lebih dari 5 Ha. Sementara itu, Tabel 6 menunjukkan data bahwa tanah perlanian hanya tersisa 1.165.478 Ha. Bila dingal desakan industri yang kuat ke desa, dan pertambahan penduduk yang cepal maka jelas bahwa kondisi kelimpangan slruktur agraria berkembang semakin parah.

KONFLIK AGRARIA

Kelimpangan di atas, dalam kenyataannya ikul menyumbang skala dan tingkat konflik sosial yang lerjadi di Jawa Timur. Di belahan ulara Jawa Timur di mana seklor industri begitu dominan, persoalan yang berkembang selain konversi lahan perlanian dan perikanan di pedesaan unluk pembangunan industri adalah, masalah hak-hak buruh pabrik dan masalah pencemaran dan/alau perusakan lingkungan hidup. Sementara ilu, konflik agraria banyak terjadi di sektor pertanian pedesaan. termasuk sektor perkebunan dlan perikanan yang melibatkan sejumiah besar petani ikan (tambak dan nelayan kecil), petani penggarap. dan buruh tani di atas wilayah sengkela yang sangat luas. Konsentrasi wilayah kontlik agraria di pedesaan ini lerdapat di wilayah Tapal Kuda -unluk menunjuk wilayah pulau Madura dan pesisir ulara Jawa Timur yang membentuk huruf "U' mendalardimulai dari Kabupalen Sumenep. Pamekasan. Sampang.

Bangkalan, Pantai Timur Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan. Probolinggo. Situbondo, Bondowoso. Jember, dan Banyuwangi (lihal Tabel 6).

Di wilayah Tapal Kuda yang kuat dengan tradisi santri ini, beberapa konllik agraria yang terangkat ke permukaan adalah kasus Nipah, sebuah kasus agraria berkaitan dengan pembebasan tanah untuk pembangunan dam, di mana empat petani mali tertembak aparat keamanan dalam proses pemaksaan pengukuran tanah unluk pembebasan tanah tersebut. Peristiwa ini terjadi pada 23 September 1993 lalu yang kemudian dikenal dengan "Insiden Nipah". Di wilayah pedesaan yang lain, kasus sengketa agraria yang terus berlarut-larut hingga saat ini dan ditandai dengan kuatnya perlawanan petani adalah di sektor tanah perkebunan. yakni: tanah HGU Jenggawa untuk tanah sengketa seluas 3.247 Ha dan tanah HGU Banongan unluk tanah sengketa seluas 1.327 Ha. Dan bahkan, dalam kasus tanah HGU Banongan, 12 (dua belas) orang petani dipaksa meringkuk di penjara selama 10 bulan sejak Spetember 1996 Ialu di penjara Situbondo dengan dakwaan merusak tanaman komodili (tebu) lahan sengketa HGU.

Sementara itu di daerah yang dikenal sebagai "Mataraman" (di luar wilayah Tapal Kuda) terdapat sedikil kasus sengketa agraria dalam skala luas (salu kasus yang terangkat ke permukaan adalah kasus Tanah HGU Cepoko Ngawi).

Konllik di pedesaan di atas, memiliki karakter yang sangat berbeda dari konfiik pertanahan yang muncul sepanjang dasawarsa 1960-an. Konflik pertanahan sepanjang tahun 1960-an

TABEL 6 KONFUK AGRARIA DI WILAYAH TAPAL KUDA

TABEL 6 KONFUK AGRARIA DI WILAYAH TAPAL KUDA
No. 01.Nama Wilayah Kota SumenepNama Kasus Pembebasan tanah perusahaan Garam (PMDN) Relokasi Pasar Anom (Pemda 1kII)
02SampangAlokasi sumber air Irigasl (World Bank) desa Guluk Guluk Kasus Rencana Waduk Nipah (PMDN) Kasus Tanah Percaton (Bengkok)
03.BangkalanKasus Tanah Percaton (Bengkok) Kasus Perusakan Tanan Tombak (Perusahaan lokol) Pembebasan Tanah untuk Pambangunan Jem- balan Surabaya Madura (OECF)
04Panlai Timur Surabaya (PTS)Pembebasan Tanah Industrialisai Madura (PMA/ PMDN) Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Jem balan Surabaya Madura (OECF) PengembanganWilayah PTS untuk wisala dan industri (PMDN, Pemerintah Auslralia Baraf) Pembebasan Tanah untuk Jalan Lingkar Timur
05.SidoarjoDevelopment Program (World Bank) Konfik alokasi penggunaan air Kali Surabaya (14 industri) Reklamasi Paniai Utara (PI Mentari Jawa Pos. Kenjeran) Pembebasan Tanah unluk Kota Marina Sidoarjo (Pemda dan PMDN) Perusakan dan/alau pencemaran lanah tambak (PT SIER)
06.Pasuruan(lebin 30 industri) Konflik alokasi penggunaan air Kali Porong Pengambilalinan Ianah rakyal Raci (AURI)
07ProbolinggoReklamasi Pantai (PLTGU, WorId Bank) Kasus Tanah unluk pemaksaan TRI
08.SilubondoKasus Tanah HGU Banongan (PD Asembagus, PTP dan Puslalpur Marinir ALRI) Kasus Tanah Hulan Blangguan
09JemberKasus Tanah untuk pemaksaan TRI Kasus Tanah HGU Jenggawa (PTP 27)

lerjadi di antara sesama kelas pertanian. yakni antara petani kaya dan pelani miskin. Sedangkan konflik pertanahan akhir-akhir ini sangat kuat ditandai oleh konlik yang terjadi antara sektor pertanian dan sektor industri, yakni anlara pelani miskin dan kaum induslrialis berikul segenap para pendukungnya. Kenyalaan tersebul muncul sebagai akibal terjadinya Iranslormasi agraria, yakni berupa meningkalnya secara progresil ekspansi dan dominasi seklor industri atas Ianah pertanion. Di dalam pergeseran ilu, seklor pertanian menjadi suatu usaha ekonomi yang semakin dikuasai oleh mereka yang berada di luar pertanian, yang akan menjadikannya sebagai usaha ekonomi yang semakin jauh berada di luar jangkauan konlrol masyarakat pelani dan di dalam skala yang semakin fidak mendukung nilai-nilai sosial yang luas. Sebagai akibatnya, tanah semakin dilhat dan diperlakukan di dalam hubungannya dengan fungsi ekonomi (sebagai Ricardian Rent) dan sebaliknya, semakin kehilangan kaitannya dengan fungsi sosial (sebagal Sosiological Renl) yang dimilikinya.

Begitulah yang terjadi di Jawa Timur. Kontlik agraria di pedesaan terjadi sebagai akibat meningkalnya kapitalisasi sektor perlanian. Tanah yang menjadi obyek sengketa memiliki ukuran yang sangal luās dan di bawah struktur pemilikan dan penguasaan Ianah yang sangat limpang.

Semenlara itu di wilayah perkotaan, kasus pembebasan tanah -yang saal ini disebut pengadaan fanahmendominasi kasus-kasus agraria yang terjadi di wilayah ini. Bila dilacak lebih jauh. kasus agraria yang terjadi di wilayah perkotaan tersebut merupakan

akibat langsung dari rangkaian kebijaksanaan deregulasi peraluran pertanahan yang menghambat pemilik modal memperoleh tanah. Sedangkan wajah nyala dari kasus agraria semacam itu adalah penggusuran dan bongkar paksa. Di Jawa Timur, hal tersebut terjadi di beberapa kota seperli: Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Malang. Pada tiga kota yang disebut pertama, ditambah dengan kota Bangkalan, Mojokerto dan Lamongan dikembangkan proyek pembangunan urban disebut "Gerbangkertasusila" di mana Kotamadya Surabaya sebagai pusat perlumbuhan dan kota-kota yang lain sebagai kota-kota pendukungnya dalam sistem manik-manik. Di wilayah ini ada tiga proyek besar yang saat ini sedang berjalan, yakni unit pengembangan Paniai Timur Surabaya (dana swasta), Kota Marina Sidoarjo (dana swasta) dan pembangunan Jembalan Surabaya Madura (dana OECF). Untuk memfasilitasi pengembangan lanjul dari proyek-proyek ini akan dan sudah dibangun jalan lingkar timur dari Sidoarjo ke utara, Kenjeran (wilayah KMS) dan berlemu dengan (rencana) jembalan Surabaya-Madura. Jalan língkar fimur ini direncanakan akan bersambung dengan rencana pembangunan jalan bebas hambalan di sepanjang Pantai Ulara 'Gelangban" (Gresik Lamongan Tuban). Proyek yang terakhir ini dibiayai Bank Dunia akan menggusur dan memukimkan kembali secara lidak sukarela lebih cdati seribu kepala keluarga.

Di sini menjadi jelas bahwa pengembangan proyek-proyek di alas berkaitan langsung dengan tujuan akumulasi modal, dengan memtasilitasi pertumbuhan industri di mana nantinya akan banyak lahan tambak, lahan pertanian sawah produktil dan pemukiman di wilayah Gerbangkertasusila ini dibebaskan, digusur dan dibongkar poksa.

STRUKTUR SOSIAL POLITIK

Respon masyarakat Jawa Timur terhadap ketimpangan sosial-ekonomi di atas. bercorak khas sesuai dengan ciri-ciri kulluralnya. Belahan baral Jawa Timur lebih menunjukkan ciri sebagai masyarakat "abangan". Memang, para pejabat dan praklisi politik seringkali mempertegas wilayah barat Jawa Timur sebagai wilayah "Mataraman", dan mengkontraskannya dengan wilayah fimur yang disebut sebagai wilayah "Tapal Kuda" yang santri. Masyarakat di wilayah "Tapat Kuda" ini juga sering dikesankan sebagai masyarakal yang "keras, tertutup dan pembangkang" dan kesan ini sangat menonjol di mana kasus "pembangunan" dan perlawanan rakyal terus bermunculan. Di wilayah "Tapal Kuda". pemuka agama, sangal terutama Islam. lebih dihormali dari pada pejabat pemerinlah. Sebaliknya, di wilayah "Mataraman" sering dilihat sebagai wilayah yang berorientasi kuat pada kehidupan priyayi dan sangat patuh pada pemerintah.

Kondisi di atas menjadi menarik bila dikají juga iatar kekuatan politik di Jawa Timur. Dapat dilhat, bila kekualan politik diartikan sebagai kekuatan elektoral atau perolehan kursi di perwakilan, maka di Jawa Timur dikenal hanya dua (2) kekuatan politik yang besar dan dominan, yakni Nahdatul Ulama (NU) dan Golongan Karya (Golkar). NU merupakan kekuatan

polilik yang paling dominan sebelum tahun 1971, dan menjadi kekuatan penantang yang paling kuat sebelum akhirnya meninggalkan gelanggang politik sejak keikutsertaannya dalam Pemilu 1971. Dominasi Golkar terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada Pemilu 1987, dan akhirnya merosot drastis pada Pemilu 1992. Apa yang terjadi pada Golkar memang berlawanan pada optimisme dan penguasaan sumber daya yang berlimpah. Saat Pemilu 1992 itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) cian Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di sisi lain, meski menunjukkan dinamika yang menarik, tetapi mereka tidak lebih sebagai kekuatan pendamping.

Basis massa pendukung NU sebenarnya merata di seluruh Jawa Timur. Tapi wilayah basis NU yang dominan ada terutama di wilayah "Tapal Kuda" dan ini sudah transparan dalam sejarah Pemilu di Jawa Timur. Ketika Nu menyatakan dirinya untuk kembali ke kithalh 1926. semua kekuatan elektoral yang diakui pemerintah, terutama Golkar, melinal basis massa NU sebagai "potensi" pendukung perolehan suara menjelang Pemilu 1992. Tapi kenyalaan memperlihalkan lakta lain, perolehan suara Golkar merosof draslis. Dari situasi yang berkembang sedemikian itu, dapat diihat bahwa kembalinya NU ke kithah bukanlah sama sekali meninggalkan gelanggang politik, tapi NU sebenarnya ingin iepas dari pen. jara politik parlisan. Bagi NU, memasuki kubu Pemerintah tidak berarli menjadikan diri sebagai boneka. Bahkan, menurut William Lidlle (1992), meskipun NU adalah organisasi yang meme. lopori penerimaan Pancasila sebagai azas tunggal, ternyata NU juga membentuk dirinya menjadi sebuah anomali permanen -sub sislem yang otonom dalam sebuah sistem yang terpusat dan hirarkissekaligus memberikan peringatan bahwa cara Golkar bukanlah salu-satunya cara pengorganisasian politik. Fenomena ini tampaknya muncul semakin kuat dalam Pemilu 1997.

Sementara itu. di luar kekuatan elektorai lerdapat kekualan polilik yang juga sangat berpengaruh pada perubahan sosial politik di wilayah ini (dan hampir dipastikan secara nasional). yakni kekuatan mililer atau Angkalan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan kekuatan modal (industri). ABRl begitu mudah masuk ke wilayah sipil sampai ke akar-akarnya dengan pendekatan terilorialnya dan pembentukan lembaga-iembaga ekstra yudicial, seperli Bakorstanas(da) dan Posko Kewaspadaan -yang juga disosialisasikan sebagai bagian lak terpisahkan dari implementasi dwilungsi ABRI.

Sedangkan kekuatan modal, fidak terelakkan harus diperhilungkan juga, karena aksesnya yang sangat besar untuk mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah di birokrasi sipil dan perlindungan dari birokrasi militer. Dalam pengalaman kasus pengembangan wilayah PTS, kekuatan modal dari 3-10 investor (swasta) bisa mendesak pemetintah Jawa Timur untuk menyediakan lahan bagi mereka, membuat disain rencana tata ruang unil pengembangan wilayah, dan leluasa melakukan perubahan-perubahan tertentu dalam rencana alokasi tata ruang sesuai dengan kepentingan mereka sendiri.

TANAH HAK GUNA USAHA (HGU) SEBAGAI POTENSI OBJEK LANDREFORM

Dokumen ini ditokuskan kepada masalah Hak Guna Usaha bekas hak erfpacht sebagai objek landreform. HGU sendiri dinyatakan dalam perundang-undangan dikeluarkan sebagai objek landreform dengan alasan beberapa hal: (1) untuk kepentingan pembangunan ekonomi nasional, salah satunya melalui pengembangan pertanian perkebunan; (2) pengembangan lahan pertanian dengan alas HGU juga menggunakan banyak tenaga kerja buruh sehingga menjawab persoalan kebuluhan kelenagakerjaan

Namun demikian, persoolan yang berkembang atas masalah tanah HGU. terulama bekas hak ertpacht justru menjadi pusal periawanan rakyat petani penggarap. Beberapa alasan yang berkembang di wilayah ini adalah: (1) tanah HGU bekas hak erfpacht sesungguhnya adalah milik petani, terutama mereka yang terlibal beserla turun-temurunnya, dalam pembukaan hutan. Semenlara ilu, pembukaan hutan ini merupakan cara memperoleh dan pemilikan Ianoh individual menurut adat (Jawa). Apalagi dalam pemanlaalannya sejak jaman kolonial di alas tanah hak erfpacht, pelani penggarap juga memiliki "waktu khusus" untuk mengerjakan lahan, misalnya dengan sislem glebagan; (2) tanah HGU bekas hak ertpacht dalam kenyalaannya juga lersedia dalam wilayah yang sangat luas dan tidak dikerjakan dengan cara yang baik atau justru disewakan (subkontrak) ke pihak lain. Kondisi ini memancing kecemburuan rakyal petani sekitarnya. Terlebih lagi, kondisi tersebut berada dalam fakta meluasnya ketimpangan struklur pemilikan dan penguasaan Ianah: (3) tanah HGU bekas hak erfpachf juga banyak ditemukan da- Iam keadaan 'terlantar" alau lidak dimanfaatkan atau kaloupun dimanfaatkan. hal itu dilaksanakan dengan memeras buruh.

Masalah-masalah di atas berkembang tanpa penyelesaian di banyak wilayah tanah HGU di Jawa Timur. seperti di Jenggawa (Jember), Cepoko (Ngawi), Malang (Selatan) Probolinggo, Lumajang, dan Besuki, dan Silubondo. Dalam kasus Jenggawa Cepoko, Malang misalnya, Ianah HGU banyak "direbul" dan "diduduki" oleh rakyat petani penggarap. Ada kisah sukses dan kesedihan. Jenggawa adalah contoh keberhasilan (sementara) dan Silubondo adalah sebaliknya, 12 orang tokoh petani ditahan di LP Silubondo selama 10 bulan.

Untuk itulah. penelitian objek landreform ini sengaja memlih tanah HGU dan menyusun argumenlasi bahwa selayaknya lanah HGU, terutama bekas hak erfpachf seharusnya ditetapkan sebagai objek land reform. Sludi kasus yang dipilih adalah Kasus Tanah HGU Banongan di Kabupalen Situbondo.

Metode yang digunakan adalah dengan PAR dengan finggal di desa unluk mengenal secara mendalam semua situasi dan perasaan, serta harapan yang berkembang di sana. Laporan kali ini masih dalam wajah umum (kasuislis) yang nanlinya akan dikembalikan ke fingkat desa untuk didiskusikan kembali. Namun hal inipun

tidak mudah, selain terdesak waklu, juga kenyataan bahwa beberapa tokoh masyarakat dipenjara. Semua hasil wawancara (dialog) akan dimasukkan ke dalam finalisasi setelah melampaui tahap lokakarya wilayah (rekomendasi wilayah: akan diper-dalam dengan muatan hasil wawan-cara alau dialog. terutama tentang persepsi rakyat tentang (ke)agraria(an) dan visi pembaruan relasi sosial di alasnya.

LATAR GEOGRAFIS

Kabupaten Silubondo lerletak di pantai utara Jawa Timur bagian timur, kurang lebih 7-35 dan 7-44 di sebelah selatan khalulistiwa di antara 113-30 dan 114-42 bujur limur. Daerah ini terletak di jálur lintasan Surabaya- Banyuwangi-Bali. Luas wilayah Silubondo yang 1.638,50 Km2 ilu hampir keseluruhan terletak di pesisir dengan panjang pantai sekitar 140 Km. Sebelah barat Silubondo berbatasan dengan Kabupalen Probolinggo. Batas sebelah utara seiat Madura. Batas sebelah timur Selat Bah. Batas sebelah selatan Kabupaten Bondowoso dan pada ujung fimur Kabupaien Banyuwangi (BPS, 1994).

Secara umum keadaan alam kabupaten Situbondo terbagi alas dua bagian besar. Pertama, daerah di bagian ulara yang berupa dalaran rendah dan pantai. Bagian terendah dari kawasan ini adalah dataran Panarukan, Mangaran dan Banyuputih. Kedua, daerah di bagian selalan yang berupa lereng pegunungan. Daerah terlinggl di kawasan ini terletak di Kecamatan Arjasa yang merupakan lereng utara gunung Raung. Sesudah ifu kawasan Sumbermalang yang merupakan lereng pegunungan Argopuro dengan puncak gunung Rengganis. Karena daerah Situbondo secara geo-grafis berupa dataran rendah dan pantai, maka daerah itu temperatur tahunannya cukup panas yakni antara 24,7°. 27,9C. Desa Banongan ter-dapat di wilayah yang disebul pertama, yakni daerah dataran rendah dan panlai.

Luas daerah Situbondo 1.638,50 Km2 (163.850 Ha). Dilinjau dari aspek tataguna tanah, hanya sebagian dari tanah di kawasan itu yang dibudidayakan sebagai lahan pertanian yakni untuk area persawahan seluas 31.758 Ha, tegalan 39.581 Ha. pekarangan 12.004 Ha. perkebunan 8.089,09 Ha empang 1.554,400 Ha, hulan 75.470,680 Ha, dan lainnya 17.303,69 Ha (Diperta 1994: BPP, 1989).

Secara administratil Kabupaten Situbondo dibagi atas 4 wilayah kerja Pembantu Bupali (wedana -pen.), 17 kecamatan, 5 walkil kecamatan, dan kelurahan, 131 desa, 630 dusun, 651 lingkungan, 1.289 Rukun Warga (RW), dan 3.282 Rukun Tetangga (RT). Di antara 135 orang lurah atau kepala desa ilu, hanya 6 orang yang berlatar pendidikan formal perguruan tinggi Kebanyakan kepala desa di Silubondo adalah lulusan SLTA (63 orang), SLTP (42 orang). dan lulusan SD (22 orang). Pengelolaan administratif di daerah itu dikendalikan oleh Bupali KDH tingkal II dan kota Kabupalen Silubondo yang terhampar di dalaran rendah (35 meter di alas permukaan laut) yang di sekilar pegunungan kapur yang kurang subur.

Kota Situbondo sendlri oleh pemerintah dan masyarakat setempat diberi sebutan sebagai kola SANTRI (singkaton dari Sehat, Aman, Nyaman, Terlib, Rapi, Indah) yang mengandung liga

makna konotatil. Pertama, kota kabupaten Silubondo adalah kota pelajar muslim karena di situ terdapat lembaga pendidikan islam terkenal seperti Pesantren Salaliah Syafiiyah Sukorejo. pesantren Memba'ul Hikam, pesantren Walisongo, dan Yayasan As'adiyah yang mengelola SMA, SMEA dan STM tbrahimy yang memiliki santri dari berbagai tempat di Indonesia. Kedua, kola itu mayorilas dihuni oleh warga muslim dari kalangan santri tradisional. Keliga, secara politis kola Situbondo dihuni oleh mayoritas kaum santri pendukung partai-parfai Islam Seperti NU dan PPP.

Berkaitan dengan kuatnya idenlitas santri yang disandang masyarakal kota Silubondo, sedikitnya terlihat dari besarnya perbandingan jumlah umat Islam di kola tersebul yang 44.289 orang. 42.893 orang di antara beragama Islam cdan sisanya yakni 721 orang beragama Kristen, 611 orang beragama Katholik, 23 orang Hindu, 30 orang Budha, dan 11 orang lain-lain.

Dalam latar geogralis di alas, wilayah Banongan didominasi oleh penggunaan tanah pertanian untuk 3 komodili, yakni sawah, tebu dan kelapa. Dengan penggunaan sekilar 500 KK, hampir seluruh penduduknya terbawa ke arus pengerjaan tanah perkebunan. Di luar itu, mereka kerja memburuh tani atau menyewa tanah pertanian. Gambaran ini juga menyajikan kenyalaan pola penguasaan tanah dan berikut penggunaannya

SEJARAH PERKEMBANGAN HGU DI JAWA TIMUR

Hak Erípachf di Zaman Kolonial Belanda. Hak ertpacht adalah hak penguasaan tanah untuk kepentingan perusahaan (swasta) besar perkebunan di jaman kolonial Belanda. Perusahaan swasta tersebul masuk setelah memperhatikan bahwa usaha bisnis VOC berkembang menjadi besar. Erfpacht dimaksudkan untuk membuka kran kesempatan atau memfasilitasi perusahaan swasta Belanda menanamkan modalnya dan hanya memperoleh keunlungan serupa dengan yang diraup VOC di Indonesia. Hanya saja ada sedikil pergeseran positif, bahwa kebijakan perkebunan struktur ekonomi petani elika subsistensi di dalam sistem ekonomi yang sebenarnya tetap kapitalistik.

Unfuk memfasililasi modal swasta masuk di Indonesia, maka oleh pemerintah Hindia Belanda disediakan lahan- Iahan yang cukup besar luasnya. Akan letapi berikutnya dikhawatirkan ferjadi pengambilalihan tanah rakyat secara esar-besaran. Sehingga dalam Jraktiknya kebutuhan tanah tersebut diperoleh melalui pembabaian hutan oleh rakyat yang kemudlian diberikan dengan hak milk ataupun hak garap unluk Ianaman yang dibutuhkan oleh perusahaan swasla Belanda tersebul. Dengan demikian pengadaan tanah untuk kepentingan perusahaan swasta Belanda dapal dilakukan lebin murah, hanya dengan janji akan memberikan kepada rakyal pemuka lahan dengan hak-hak di atas. Pada prakliknya memang diberlkan juga kesempatan kepada rakyal untuk ditanami tanaman yang dibutuhkan oleh Belanda dan salu kesempatan untuk fanaman rakyat. Praktik pengelolaan secara berselang tersebut relatif berjalan lancar pada periode kolonial tersebut.

Dalam kasus Banongan misainya karena adanya kesempalan dan diikut-

sertakan dalam pengelolaan tanah fersebut, rakyat cukup memperoleh manfaat atas tanah tersebul sehingga tidak begitu mempersoalkan hak atas tanahnya. Dan karena tidak begitu memperhatikan slatus hak atas tanah tersebut, maka dalam proses status hak alas lanahnya lahirlah hak erlpacht, dengan mengabaikan hak milik ataupun hak garap yang pernah dijanjikan.

Hak erfpacht ini fidak dipersoalfkan oleh rakyat karena: pertama, masih berkesempatan mengetola tanoh tersebut; kedua, karena dalam suasana kolonial sehingga meskipun rakyal keberatan alas kebijakan memunculkan hak ertpachf tersebul, akan telapi lidak memiliki keberanian ysng cukup untuk melakukan protes. Tapi, sebenarnya dalam pengelolaan tanah di alas hak erfpacht tersebut ada persoalan mengenai tuntutan hak yaing dijanjikan Belanda dari pengadaan Iahan tersebut lidak memperoleh kembali hakhak mereka kelika penguasaan lanah sudah berpindah ke pihak penguasa yang lain. Sebab, penguasa yang berikutnya sama sekali tidak mau memahami konteks sejarah pengadaan tanah tesebul.

Peralihan Hak Erfpacht ke HGU di Masa Kemerdekaan. Peralihan aset kolonial Belanda (termasuk perusahaan swasta 8elanda) kepada pemerintahan Republik Indonesia biasa melalui Nasionalisasi. Assel perusahaan swasta Belanda termasulk aset tanahnya yakni hak erfpach/ beralih menjadi HGU melalui konversi berdasarkan pasal ayat (1) Ketentuan-ketenluan Peralhan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Sedangkan HGU sesudah berlakunya UUPA yang bukan berasal dari konversi dapat diperoleh dari penetapan pemerintah selelah adanya permohonan (rekomendasi lokakarya wilayah akan diperdalam tim hukum agraria).

SEJARAH KASUS TANAH HGU DI BANONGAN

Masa Penjajahan. Proses pengadaan tanah unluk perkebunan besar di zaman Belanda yang terjadi di Banongan adalah dengan mengerahkan tenaga rakyal untuk membabat hulan. Hulan yang ada sama sekali belum dapat dimanfaalkan sebagai lahan perlanian. Riwayalnya bisa dilelusuri dari cerila kesaksian pelaku sejarah (pak Syahrawiyah) yang masih hidup. Menurul penuluran salah seorang pelaku sejarah yang mengikuti proses pembabatan hulan, HGU Banongan dibuka dua lahap sekitar tahun 1912 dan 1918. Pengadaan tanah lersebut dimaksudkan unluk penyediaan bahan baku perusahaan gula milk Belanda yang ada pada saal ilu di Asembagus.

Bahwa pada sekilar tahun 1912 masa Tuan Iklum yang memimpin Pabrik Gula di Asembagus tersebut, rakyat dikerahkan tenaganya unluk membuka hutan menjadi lahan pertanian. Hasil babadan rakyat meliputi daerah Banongan barat Desa Waringinanom sampai Banongan Timur Desa Banyupulih. Terhadap rakyat yang lelah membuka hutan menjadi Iahan pertanian, dijanjikan oleh Tuan Ikium kepada rakyal nantinya akan diberikan hak milik ataupun hak garap di alas tanah yang sudah dibuka tersebul. Janji demikian dikemukakan setelah rakyat dikumpulkan oleh kepala desa Waringinanom Kertojoyo.

Pemberian hak tersebut dlikuli dengan syarat harus dilanami oleh tanaman tebu selama satu kali musim sekitar delapan belas bulan dan berikulnya dilanami senditi oleh rakyat dengan padi alau palawija secara bergiliran dengan tanaman tebu tersebut. Pada saat dilanami tebu, rakyat mendapat uang pengganli

Demikian pula pada tahun 1918 rakyat Banongan bersama rakyal Randu Agung dan rakyat Sodung mulai membabat hulan Banongan yang diprakarsai oleh Tuan Bireng dan Yuan Belkem yang menjanjkan hai yang sama kepada para pembabat yakni akan memberikan tanah itu menjadi milik rakyat yang tetah membabat hulan tersebut menjadi fanah pertanian secara turun-temurun. Tahun 1925 pernah dilakukan klasiran atau pengukuran lerhadap seluruh hasil babadan tersebut.

Pada sekitar tahun 1937 terjadi pengambilalihan secara paksa atas tanah-tanah hasil babadan lersebut. Pada saat itu Tuan Berimbing dan Tuan Napel memerintahkan mandor-mandor pabrik gula di Asembagus tersebul untuk mengambil alih dan mengerjakan tanah babadan tersebul. Rakyat pembabal akhirnya lidak mendapat bagian pengelolaan lagi atas tanah tersebul.

Dengan cara paksa Tuan Berimbing dan Tuan Napel memerintahkan mandor-mandor pabiik gula sehingga menguasai tanah babadan tersebut sebagai berikut:

. Banongan Baral, Desa Watinginanom dirampas oleh Tuan Berimbing, dengan memerinlahkan kepala mandor diantaranya,

. Sahrabi dari Desa Jangkar;

Makobi dari Desa Jangkar:

Marbiya dari Desa Gudang- Asembagus;

Banongan Timur, Desa Banyuputih dirampas oleh Tuan Napel. dengan memerintahkan kepala mandor yang antara lain

Kaji Ruya dari Desa Kertosari- Asembagus;

Sunaryo dari Desa Perante- Asembagus;

Marbiya dari Desa Gadingan- Jangkar.

Meskipun demikian, masih ada beberapa pembabat yang berani mempertahankan dan lidak mau melepaskan tanahnya. Tanah yang mereka pertahankan letap mereka kelola fanpa ada yang mengusik sampai beberapa lahun.

Beberapa tahun kemudian datanglah penjajahan Jepang. yang juga secara paksa mengambil alih seluruh tanah Banongan hasil babadan rakyal. Akan tetapi setelah pendudukan Jepang berakhir, tanah tersebut dikuasai dan dikeloia lagi beberapa saat oleh rakyal.

Masa Pasca Kemerdekaan. Paska penjajahan Jepang. tanah babadan kembali dikuasai oleh rakyat pembabat. Akan tetapi lidak iama kemudian terjadi perampasan kembali, yang kali ini oleh aparat kepala desa dan kepolisian setempat. Rakyat tetap menuntut, akan tetapi tidak diterima oleh pemerintah setempal.

Sekitar tahun 1956 rakyal membabat sisa tanah yang ada, akan tetapi setelah dibabad sekali lagi ferjadi perebutan yang dilakukan oleh mandor-mandor pabrik gula Asembagus. Tanah tersebul tetap dipertahankan rakyat. Tetapi kemudian,

rakyat dituntul di hadapan kawedanaan Asembagus, yang kemudian diputuskan bahwa status tanah tersebut tidak boleh ditanami. Akan tetapi sekitar tahun 1959. mandor PG. Asembagus melanggar kepulusan tersebul, karena melakukan penanaman tebu dl atas tanah tersebut. Akhirnya, rakyat menghadap Kodim setempat menyampaikan persoalan tersebut. Pada Iahun 1960-an. ada kebijaksanaan bahwa seluruh tanah hasil babadan tahun 1956 diperbolehkan untuk digarap dengan ketentuan dua pertiga dari hasil garapan untuk penggarap dan sepertiganya untuk pembangunan gedung rumah sakit, gedung SMP Asembagus dan kantor Kabupalen Silubondo.

Pada sekitar tahun 1964 rakyal mengadakan permohonan yang diprakarsai antara lain oleh Saem P. Burayu yang pada saat itu rakyat mengajukannya ke Pengadilan Negeri Bondowoso, akan tetapi saat itu disarankan oleh pengadilan supaya mengurusnya ke kantor agraria di Jember.

Pada tahun 1964 Pabrik Gula Asembagus yang telap menguasai tanah tersebut, sehingga rakyal lerus melanjutkan permohonannya supaya tanah tersebut disahkan menjadi hak milik dengan akte. Permohonan tersebul diajukan kepada Bupati Situbondo yang pada saat itu dijabat Bapak Sudarsono. Permohonan tersebut diterima dan 350 Ha tanah disahkan menjadi milik rakyat dengan akte. Akan letapi kelika jabalan bupati digantikan oleh Bapak Tahir. akle yang telah diturunkan oleh bupati sebelumnya, dicabut kembali oleh Bupati Tahir dengan alasan:

Surat permohonan rakyat tidak 1. disaksikan oleh Kepala Desa Waringinanom (Aryono);

2 Surat permohonan rakyal tidak disaksikan oleh Camat Asembagus;

3. Surat permohonan rakyat tanpa disertai gambar, meskipun waktu mengajukan tahun 1964 gambar sudah lengkap

Dengan alasan-alasan tersebut kepala Kepolisian di Asembagus (Imam) menginstruksikan kepada kepala desa untuk tidak menghiraukan permohonan rakyat.

Sekitar tahun 1971, sebagian tanah dikuasai oleh Gani yang kemudian dilanjutkan oleh Yok Mu'in seorang warga negara Indonesia keturunan Cina, yang juga bertindak sewenangwenang terhadap rakyat yang tinggal di atas tanah tersebut. Pada waklu itu terjadi tindak kekerasan dan pembakaran rumah antara lain menimpa Tasan dan Sar. Akhirnya mereka pindah ke daerah Pondok Langgar mendirikan rumah di tepi pantai. Karena tekanan batin, Sar sakit dan meninggal dunia. Perlu dicatal bahwa tanah di daerah Pondok Langgar juga berasal dari hasil babadan tanah Banongan, tapi istimewanya pada tahun 1980-an terbit sertifikat hak milik unfuk sekitar 27 Kepala Keluarga pemohon dengan tanah seluas 1.1 Ha.

Pada tahun 1974 rakyat mengajukan ijin menggarap tanah di eks Persil Banongan kepada Bupali Situbondo. Bupali membentuk Team Pendapatan Banongan yang dikeluai oleh R. Moh. Takioedin. Sural ijin penggarapan tersebut telah ditandatangani oleh ketua tim atas nama Bupati Situbondo tertaniggal 15 Maret 1974. Akan tetapi proses belum selesai, muncul kebijakan

baru bahwa rakyat Iidak diperbolehkan menggarap tanah tersebul dengan alasan tanah tersebut untuk kepentingan pembangunan antara lain: Gedung kantor Bupati Situbondo. Gedung SMPN Asembagus dan rumah sakit di Asembagus.

Pada tahun 1985, Burayo yang sudah cukup lama memperjuangkan bersama rakyal yang lain untuk memperoleh hak atas tanah Banongan tersebut, datang minta banluan ke LBH Yogyakarta. Akan tetapi pada saat itu LBH Yogyakarta dengan mempertimbangkan efektititas penanganan perkara, maka melimpahkan perkara tersebut ke LBH Surabaya. Pada tahun 1986 Burayo minta bantuan LBH Surabaya untuk penanganan perkara tersebut. LBH Surabaya menyarankan agar permohonan tersebut dijalankan sendiri oleh rakyat. Pada tahun 1987, Burayo mengajukan surat permohonan hak alas Ianah hasil babadan rakyat kepada Direktorat Agraria di Jakarta Pada tahun 1989, bersama beberapa orang kawannya, dia menguasakan kepada Djuharto, yang kemudian dengan sural kuasa tersebut Djuharlo mengirim surat dan mendalangi berbagai instansi antara lain: BPN dan DPR- RI. Akan tetapi semua usahanya tersebut tidak berhasil. Pada tahun 1996. pengorganisasian petani generasi kedua melanjutkan penyelesaian kasus ini. Tapi dari kenyataan yang terjadi dalam kasus ini, dapat dilihat bahwa tiadanya sarana dan kelembagaan penyelesaian sengketa agraria di Indonesia, menjadikan suatu kasus beriarut-larut dan sangat merugikan petani.

KASUS BANONGAN

Pada awalnya rakyal tidak banyak mengetahui tentang status tanah Banongan. kecuali berdasarkan sejarah babadan rakyat. Demikian pula dengan berbagai usaha yang dilakukan oleh rakyat, kesemuanya didasarkan atas sejarah tersebut. Akan tetapi kemudian diketahui bahwa tanah tersebut telah dinyatakan sebagai tanah dengan hak erfpachf, setelah tahu dari surat BPN ketika menjawab surat permohonan rakyat yang dibuat dan ditandatangani oleh Djuharto terlanggal 5 Februari 1992. Dalam surat jawaban BPN Nomor 500.351-375 tahun 1992 tersebut dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa tanah yang dimohon rakyat tersebul, semua statusnya merupakan tanah hak erfpacht besar Banongan verponding nomor 170 sampai dengan 173 tertulis alas nama N.V. SUIKER CULTUUR MAATSCHAPAIJ. Berdasarkan UU Nomor 86 tahun 1958 terkena nasionalisasi dan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara sejak tanggal 3 Desember 1957.

2. a. Luas tanah bekas Erfpacht Besar Banongan adalah sebagai berikut:

. Erf. Verp. 170 luasnya 386,3473 Ha;

. Erf. Verp. 171 luasnya 289,9720 Ha;

. Erl. Verp. 171 luasnya 357,6353 Ha;

. Er1. Verp. 173 luasnya 281,6175 Ha; Jumlah 1315,5721 Ha.

b. Luas Ianah yang clilerbilkan HGU- nya adalah sebagai berikut:

. HGU No. I alas PTP XXVI (Persero) Kebun Kapas seluas 85,7170 Ha;

. HGU No. 2 atas PTP XXvO (Persero) Kebun Kapas seluas 64,6570 Ha;

. HGU No. 3 alas nama Perusahaan Daerah Banongan Situbondo seluas 330,0480 Ha.

. HGU No. 4 atas nama PTP XXIV. XXV P.G. Asembagus seluas 808.7900 Ha,

. HGU No. 5 atas nama Perusahaan Daerah Banongan Situbondo seluas 37,9770 Ha: Jumlah 1327,1890 Ha

c. Berakhirnya HGU tersebut adalah sebagai berikul:

. HGU No. 1 berakhir tanggal 31- 12-1998;

. HGU No. 2 berakhir tanggal 31- 12-1996;

. HGU No. 3 berakhir tanggal 31. 12-1998;

. HGU No. 4 berakhir tanggal 31- 12-1997:

. HGU No. 5 berakhir tanggal 31- 12-2011

FAKTA PENGUASAAN TANAH HGU: HASIL PENGAMATAN TIM KLRPA

Rakyat menyaksikan bahwa penguasaan dan peruntukkan HGU pada prakteknya di lapangan sudah banyak terjadi penyimpangan fidak sesuai dengan moksud pemberian pada awalnya.

Dari pengamatan tersebul terdapat beberapa 'hal yang perlu dicermati, antara lain: Adanya pemegang HGU yang lidak menjalankan usahanya, yang tidak mempunyai kemampuan mengolah haknya senditi; Ada tanah HGU yang ditelantarkan. yang tidak dikelola sendiri dan ada juga yang hok pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.

Penyimpangan tersebul dapat men- Ijadi peluang dan alasan bagi rakyat

PETA PENGUASAAN LAHAN
SK HGU/LuasPeruntukanMasa BerakhirPenyimpangan
No.1 85.7170 HaPTP XXVI Perkebunan Kapas31 Desember 1998Disewa PG. Asembagus dilanami febu
No. 2 64,6570 HaPTP XXVI Perkebunan Kapas31 Desember 199614 Ha disewa masyarakal untuk ditanami jagung selebihnya 50,6570 Ha disewa PG Asembagus
No. 3 330.0480 HaPerusahaan Daerah Banangan untuk lanaman lebu31 Desember 1998Ditanami padl sampal Iahun 1982. Sesudahnya disewa Yok Muin - cina untuk dilanami tebu.
No. 4 808,7900 Ha No. 5PTP XXIV-XXV PG Asembogus, ijln Ianaman lebu31 Desember 1997Ada sebagian yang ditetantarkan
No. 5 37.9770 HaPerusahaan Daerah Banongan31 Desember 2011Dikuasai TNI AL (Marinlt) untuk latihan tempur. Tapl kenyalaannya kini disewakan lagl ke masyarakal dilanami kacang dan jagung.

untuk mengajukan permohonan hak alas lanah tersebut, di samping alasan sejarah yang cukup kuat di tengah masyarakal. Permohonan tersebul bisa dilakukan dengan cara meminta perhatian pemerintah agar selayaknya HGU Banongan ditinjau kembali atas adanya berbagai penyimpangan tersebut dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat petani, baik atas dasar sejarah pembabatan hutan maupun dengan perlimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sangat memprihalinkan.

SENGKETA HGU NOMOR 3 ATAS NAMA PD. BANONGAN:KONFLIK SAAT INI

Pada umumnya tanah yang disengkelakan oieh rakyat adalah keseluruhan lanah hasil babadan di Banongan yang sekarang menjadi Ianah HGU. Akan tetapi kemudian sengkela tersebut terlokus pada tanah

HGU No. 3. selelah rakyal melakukan aksi 1anam jagung di petak HGU tersebul. Meskipun demikian, sekali logi di-tegaskan bahwa obyek sengketa meliputi seluruh tanah HGU yang dinyatakan rakyat sebagai hasil babadan moyang mereka. Pada umumnya di atas tanah HGU Iersebut. terdapal penyimpangan. Karenanya rakyal mengajukan permohonan hak milik yang terhitung dua kali di tahun 1996. yaitu Aprii dan Juni, yang dilujukan kepada semua obyek HGU di Banongan.

Terfokusnya sengketa tanah di HGU No. 3 ini karena terlalu menyoloknya penyimpangan yang terjadi di atasnya. Persepsi terhadap Perusahaan Daerah juga semakin negatil, karena tilba-tiba penguasaan HGU No. 5 atas namanya dialhkan kepada TNi-AL untuk lalihan tempur. Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa pengelolaan HGU No.3 atas nama PD Banongan tidak dilakukan sendiri, melainkan dikerjakan oleh pihak lain. Memang pada awalnya pemberian HGU kepada Perusahaan Daerah ini dimaksudkan untuk menambah pendapalan (sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah/ PAD) guna menunjang pembangunan daerah. Akan tetapi. kenyataannya Perusahaan Daerah Banongan tidak mempunyai kapasilas untuk mengoplimalkan aset tersebut. Pada dasarnya persyaratan sebagai Perusahaan Daerah, seperti kemampuan manajemen dan teknik produksi. idak pernah diadakan. Karenanya kemudian Perusahaan Daerah memilih alternatif untuk mengalhkan pengelolaannya kepada pihak keliga, sementara aknya masih melekal pada dan atas ama Perusahaan Doerah Banongan. hak keliga yang memperoleh penglihan pengelolaan dari Perusahaan Daerah adalah CV. Dason yang dikelola oleh seorang pengusaha Warga Negara Inaonesia keturunan Cina yang bernama Yok Mu'in. Sementara ilu pefani yang mencoba mendirikan gubuk lempat tinggal saja, selalu dihalau oleh aparat marinir bahkan mengalami tindak kekerasan dan kesewenangan dari aparal tersebul. Tindak kekerasan dan kesewenangan tersebut terjadi pada hari Kamis dan Jum'al tanggal 9-10 Mei 1996 dilakukan oleh aparat marinir Ksatrian Pustatpur Marinir TNI-AL. Sugeng Hardjo Taruno Negoro (Ds. Sumber Waru, Kec. Banyuputih Situbondo) terhadap seorang peternak kambing Matasan (55 Ih). dengan kronologis sebagai berikut

Kamis, 9 Mei 1996: Matasan didatangi 3 (figa) orang marinir yang melarang Matasan mendirikan rumah di iokasi yang dikatakan sebagai milik murinir. dan menyuruh membongkar-

nya. Matasan tetap bertahan dan tinggal di rumah tersebut, yang akhirnya mendapal perlakuan kekerasan dengan pemukulan dan tendangan dari aparat marinir tersebut. Tragisnya tindak kekerasan ini dilakukan terhadap Matasan dalam keadaan terikat tangannya.

Jum'at, 10 Mel 1996: Sekilar pukul 12.00 WIB. Matasan didatangi 2 (dua) Iruk aparat marinir bersenjata lengkap dengan didampingi aparat Muspika setempal. Beberapa aparal marinir melakukan pemukulan pada bagian perul, kepala dan dada yang menyebabkan Matasan luka memar dan sesak napas dan padia saal bersamaan sebagian aparal marinir menghancurkan rumah gubuk Matasan. Tindak kekerasan tersebut mengundang banyak massa untuk menyaksikannya, dua diantaranya (Didin dan Sapraji) mempertanyakan mengapa kekerasan ilu dilakukan. Aparat marinir menyebulkan bahwa Ianah lersebut telah disertilikalkan. Dan satu diantara orang yang bertanya itu (Sapraji) menjelaskan bahwa tanah tersebut menurut BPN Situbondo adalah tanah negara. Penjelasan Sapraji demikian direaksi aparat dengan beberapa kali pukulan dan tendangan ke muka dan badannya, yang menyebabkan Sapraji mengalami memar pada bagian kepaianya. Dalam perisliwa tersebut juga dilakukan perampasan dokumen dan SIM milik Didin. Kemudian aparat marinir menangkap dan menyerahkan ke Polsek Asembagus tanpa alasan yang sah menurul hukum dan membawa 4 (empat) orang petani ke Polsek Asembagus.

Penyebab masalahnya adalah karena Matasan mendirikan rumah gubug di atas lanah yang dinyatakan oleh marinir sebagai lokasi kekuasaannya untuk pusal Ialihan tempur. Tentu saja alasan demikian dan (apalagi dikalakan pihak marinir bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat), tidak dapat dibenarkan oleh warga. Mereka tetap menyatakan bahwa tanah tersebul adalah tanah hasil pembukaan hutan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka yang sudah sempat dikerjakan beberapa tahun, baik sebelum maupun sesudah zaman kemerdekaan. Karena sualu pemaksaan, akhirnya lanah lersebut dikuasal oleh negara dan diberikan kepada PTP XXIV-XXVI dan Perusahaan Daerah Banongan dengan alas HGU (bukti sural BPN. lidak menyebutkan sama sekali adanya tanah yang diberikan kepada marinir). Belakangan, diperoleh kelerangan bahwa marinir menguasai sebagian tanah HGU lersebul, karena telah diberi oieh PIP XXIV-XXV PG. Asembagus. Tentunya ini merupakan bentuk penyimpangan (terjadi peralihan penguasaan dan perunlukkan) dari maksud pemberian HGU.

Warga sendiri memandang bahwa marinir tidak memilki hak alas lanah tersebut. Sengkela yang ada adalah antara warga dengan PTP atau pihak pemegang HGU. Warga pada Ianggal 5 Februari 1992 pernah mengajukan permohonan pelepasan tanah bekas milik rakyat tersebul ke Pemda Silubondo. Permohonan tersebut didasarkan pada sejarah bahwa rakyal Banonganlah yang membuka lahan tersebul sejak jaman kolonial, sehingga ada kedekalan hubungan rakyat dengan Ianah lersebul. Permohonan tersebut dilanggapi "bahwa berdasarkan UU No. 86/1958 tanah Iersebul

terkena nasionalisasi dan menjadi tanah yang dikuasai oleh negara sejak 3 Desember 1957. Tanggapan tersebut Ierasa janggal khususnya mengenai berlaku surutnya UU tersebuf.

Kemudian rakyat menjelang berakhirnya HGU tersebul, tepatnya 9 April 1996 mengajukan lagi permohonan pencabulan HGU tersebut menjadi hak milik. Permohonan ini, disamping katena segera borakhimya masyarakat HGU, juga didasarkan pada adanya penyimpangan tersebut. bahwa sudah selayaknya HGU Banongan difinjau kembali dengan memperlimbangkan kepentingan masyarakat pelani, baik atas dasar sejarah pembabadan hutan ataupun dengan pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakal yang sangat memprihalinkan sampai saal ini

Kecemburuan sosial akibal diberi kannya lanah tersebut kepada pengusaha keturunan China juga menambah intensilas sengketa di atas tanah HGU No. 3 tersebut. Munculnya aksi 1anam jagung pertama yang dilakukan oleh pelani pada 30 Juli dan awal Aguslus 1996, juga disebabkan oleh respon dari BPN dan DPR-RI alas permohonan mereka yang tidak kunjung datang. Mereka tidak sabar dan kondisi sosial ekonomi yang lemah mendesak mereka untuk melakukan penanaman jagung di alas lahan HGU No. 3. Aksi lanam jagung ini mendapat perhalian dan penanganan secara koordinatit, anlara lain dari pihak Kodim, Polres, Pemda, pemegang HGU, Kasospol dan termasuk juga LBH Surabaya juga menyayangkan perisfiwa lersebuf. Karenanya, kemudian pihak Kodim Situbondo mengupayakan penyelesaian kasus ini.

Tanggai 9 Aguslus 1996, Komandan

Kodim 0823 Situbondo Lelkol (art) Imam Prawoto menghubungi LBH Surabaya dan diterima Direktur LBH Surabaya. Pihak militer, tampaknya juga meminta pertanggungjawaban untuk penyelesaian kasus tanah HGU Banongan. Tanggal 10 Agustus 1996. LBH Surabaya dalang ke lokasi "pengambilalihan" tanah. Tampaknya sudah 27 Ha tebu milk PD Banongan yang dibabat petani dan diganti dengan tanaman jagung. Dalam pembicaraan dengan petani, mereka menunjuk 8 (delapan) orang waklinya untuk berdialog dengan Makodim. Musyawarah melibalkan semua pihak yang terkait dalam persoalan tersebul: wakil petani, Pemda, PTP, BPN, Kakansospol, Kejaksaan, Kapolres dan LBH Surabaya.

Pertemuan di kanlor Dandim Letkol (art) Imam Prawoto lersebul menghasiikan 3 point kesepakalan yang agak dipaksakan:

1. Pihak pelani maupun PD Banongan tidak boleh mengerjakan alau melakukan kegiatan pengolahan Ianah di atas Ianah yang telah dirusak petani.

2. Kedua belah pihak mencari alternatif penyelesaian yang saling menguntungkan kedua belah pihak

3. Mengenai kepastian status hak atas tanah kedua belah pihak mengajukan permohonan ke BPN Pusat dan apapun hasilnya kedua belah pihak harus menghormati pulusan BPN Pusat fersebul.

Dari perundingan tersebut diketahui bahwa PD Banongan mengalihkan pengelolaan tanah HGU tersebut kepada CV. Dason sampai tahun 2000 berdasarkan Permendagri No. 4 Tahun 1990 tentang tata cara kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan

pihak ketiga. Semenlara ilu sebelumnya pelani telah memperoleh kete. rangan dari wakil ketua DPRD Situbondo. bahwa tanah tersebut disewa oleh CV Dason dengan nilal sebesar 2 juta/tahun, dan uang ler. sebut untuk pembangunan daerah. Fakla yang terakhir ini jelas-jelas penyimpangan cara penguasaan tanah HGU menuruf UUPA

Perundingan di atas dilanjutkan pada hari Selasa, 20 Agustus 1996 di Makodim 0823 Situbondo. guna mem. bahas alternatil yang saling meng. untungkan kedua belah pihak. Tanggal 20 Agustus 1996, perundingan dan berikul orang-orang yang hadir di luar wakil pelani dan LBH semakin menyudulkan dan memaksakan kehendaknya. Hadir dalam perundingan tersebuf, antara lain: 8 orang wakil petani, LBH Surabaya, Kapolres, Dandim, Pemda Situbondo: Kabag Hukum, Kahurmas, Asisten II Sekwilda, Kakansospol, BPN, Pemegang HGU clan DPRD Silubondo. Dalam perlemuan tersebut, Pemda memberikan tawaran yang sangat menghinakan petani:

1. Petani menyampaikan bahwa pola penyeiesaian bisa dilakukan dengan cara kerjasama penggarapan bagi hasil dengan sistem glebagan. Sistem glebagan dalam arti dilakukan penanaman secara berselang (tidak monokullur) juga dimaksudkan untuk mengembalikan kesuburan tanah. Karena pola Ianaman monokultur hanya akan memperkosa kesuburan tanah dan tidak akan menghasilkan produksi yang maksimal.

2. Semenlara itu PD Banongan menawarkan bahwa pelani bisa dilerima sebagai buruh tani dengan upah Minimum Regional (UMR) sebesar Rp 3.750.00. Hal ini sudah sangat maksimal diusahakan oleh PD Banongan. mengingal fidak mungkin memberikan hak garap kepada rakyat di atas tanah yang sudah terlanjur dikerjasamakan dengan CV. Dason.

3. Mencari lahan HGU yang terlantar untuk dikerjakan oleh petani. Untuk ilu perlu dibenluk lim survey, yang akan melakukan pendataan terhadap tanah yang terlantar.

Di samping itu, dilegaskan kemball hasil kesepakalan awai bahwa kedua belah pihak lidak boleh mengerjakan pengelolaan di atas tanah tersebut sampai terjadi salu kesepakatan. Dan kepastian mengenai stalus tanahnya menunggu keputusan BPN Pusat. Apapun hasil putusan BPN Pusall semua pihak harus menghormali. Memang tawaran dari kedua belah pihak ini belum bisa dipertemukan, dan untuk itu kepada masing-masing pihak diminta untuk memikirkan kembali alternatifallernatif yang bisa dipertemukan. Perundlingan akan dilanjutkan pada han Kamis tanggal 29 Agustus 1996 di Makodim Situbondo

Pada tanggal 29 Agustus 1996: Perundingan keliga kalinya di Makodim 0823 yang tetap dimoderatori oleh Dandim Lelkol (art) tmam Prawoto, yang dihadiri oleh pihak-pihak: Wakil petani (8 orang). LBH Surabaya, Kapolres, Kejari, Kakansospol, BPN, Pemda, Kahumas, Salpol PP, Danramil dan Kapolsek Asembagus, Danramil dan Kapolsek Jangkar. Dari perundingan tersebul, masing-masing pihak tetap bertahan pada pendirian masing-masing yang akhirnya sulil clipertemukan.

nawarkan mempekerjakan petani sebagai buruh tani dengan upah sesuai ketentuan UMR sebesar Rp 3.750/hari.

. PD Banongan tetap hanya me-

Pelani tetap mendesakkan pemilikkan tanah alau paling fidak untuk sementara penggarapan tanah HGU secara bagi hasil 50 : 50

Dengan demikian dua hal ini sulit dipertemukan. Disarankan kepada kedua belah pihak melakukan analisa sosial dan ekonomi untuk menentukan analisa sosial dan ekonomi untuk menentukan pola yang tepat diterapkan sehingga kedua belah pihak saling menguntungkan.

Dengan dead locknya alternatil yang dilawarkan tersebut, akhirnya disepakali oleh kedua belah pinak untuk mendialogkan secara langsung lebih intensil Ianpa dimedialori oleh Dandim. Dan mengenai persoalan yang dihadapi serla kesepakatan apa yang akan dicapai. dapat dilakukan pertemuan lanjutan seperti yang pernah dilakukan selama ini yang dimediatori oleh Dandim.

Setelah perundingan dead lock, maka petani melakukan analisa sebagaimana disarankan dalam pertemuan ketiga. Petani melakukan analisa dan perhilungan mengenai pola tanam yang lebih menguntungkan. Perhitungan ilu meliputi pembiayaan dan penghasilan katau tanah dilanami tanaman tebu dan non tebu misalnya: Jagung, kacang dan padi. Dari analisa sementara petani menunjukkan suatu analisa bahwa tanah tersebut akan lebih menguntungkan Pemda apabila dikerjasamakan dengan petani jika dibandingkan dengan pola kerjasama yang selama ini ber- Iangsung dengan CV. Dason. Ada peningkalan sebesar 250% lebih apabila dikerjakan bersama petani, Sebaliknya, apabila hanya dikerjakan oleh CV. Dason maka keunlungan yang diraup oleh CV. Dason Iernyala sangal besar. hanya dari pengelolaan tanah tersebul. belum lagi keunlungan yang diperoleh dari tanaman kelapa yang diambil buah kelapa mudanya. Analisa petani disampaikan kepado Pemda melalui Kabag Hukum Pemda Situbondo. Akan tetapi analisa itu sangal lamban direspon oleh Pemda, sehingga petani kehilangan kesabaran dan kepercayaan dengan aparat.

Karena respon yang kurang cepal, hanya dalam bentuk janji-janji yang membosankan serta tidak adanya komunikasi dengan pihak lerkait lerulama Dandim, kalau lerdapat persoalan, akhirnya memicu aksi di lokasi yang kedua kalinya.

Aksi yung kedua kalinya inilah yang membawa petani ke penjara. Dua belas lokoh pelani akhirnya diintimidasi dan ditangkap. Mereka didakwa perusakan tanaman milik orang lain" dan dipulus penjara selama 10 bulan di LP Silubondo. dan baru "Tepas" bulan Juil 1997.

KESIMPULAN TANAH HGU SEBAGAI POTENSI OBJEK LANDREFORM

Dari gambaran di atas, jeiaslah bahwa sangal potensial bahwa tanah HGU dijadikan objek landreform. Persoalan-persoalan yang ada di wilayah itu adalah

a) Penguasaan lanah HGU sangal luas dan jangka waktunya sangal panjang.

b) Bagi lanah HGU bekas hak erfpacht. realitas konfllk yang terjadi adalah karena saling klaim di satu sisi pemerintah melihal kekuatan konversi hak atas tanah bekas hak erfpacht menjadi tanah HGU dan di sisi lain, rakyat berdasarkan kenyataan sejarah pembukaan hutan. Dalam adal perolehan Ianah menurut hukum adat, siapa pembuka hutan dan kemudian mengerjakan secara efeklil dan produktif, maka ia adalah pemilik tanah.

c) Banyak penyimpangan dari penguasaan tanah HGU: seperti, tanah digunakan lidak sesuai peruntukan, penggunaan tanah lidak dikerjakan sendiri tapi dipindahtangankan alau subkontrak ke pihak lain. Fakta penyimpangan ini seharusnya ditindaklanjuti dengan pengambilalihan Ianah oleh Negara. Dan berdasar PP No. 224 tahun 1961 maka lanah negara ilu bisa menjadi objek landrefom dalam arli redistribusi tanah, bila dikaitkan dengan kenyataan semakin menyempilnya tanah perfanian yang dikuasai alau dimiliki petani.

Apabila dikailkan dengan pasal 7. 10. dan 17 UUPA, maka tanah HGU sebagai objek land reform harus dilakukan pembalasan luas maksimum bagi badan hukum. Memang dalam kenyataannya kebijakan agraria, pembalasan ilu justru clitegakkan lidak akan diatur. Maka, dengan demikian, menjadi jelas bahwa wilayah konllik yang akan lerjadi adalah pada area politik agraria nasional yang represil dan memihak kepentingan pemilik modal kuaf. Dari sini juga dapal disimpulkan, para aklor yang akan terlibat dalam kontlik.

KahupatinRanjeban dan HlTegat, kabanL.sbas PrnzgembalianTambakKolanm Trlaterstara TitakTanaman A21e20PrtkrlasesSanah
Rodang, Hu,[4]
21433Tady1200011113.70
35.1911150
1111.0051.24711.331
Troterest214243611633211.331
110046.291of119.06314.020
11103426.99317112629.05714.020
111110012.101
1380249.3521.51410.991
123140151
Ractowcngt2031111
15.0613002110.221
115012412141110.330
15.00254136
10819124224140.023
15.0101.1151101120.255
M11611211.9031312
Tombarg1211711to121110
15.241_111141om
_112.10314.262
Ma1901115.01511
N1111
16.30000.0409111112921
35.041Tin
Lag1126.38113
18.9231611
1111244
9.35231.0011112111
22.1521.194.041.95151.9821.34916015.31913N1

Sumber: Biro Pu-n Staistik (Central Bumcate Stati-nc) (atatan "temosok kotimadyainclcling municigolity

PETANI KECIL ADALAH MASA DEPAN KITA: SUATU PLEDOI ILMIAH

Judul Smallholders, Householders: Farm Families and the Ecology of Intensive, Sustainable Agriculture Pengarang: Robert McC. Netting Penerbit: Stonford University Press Tahun: 1993 Halaman: 389 + xxi

Berbagai pemikir cdan perencana dan pelaksana kebijakan mulai menyadari kekeliruon mereka dalan menyokong strotegi industrialisasi yang sekarang ini nyaris bankrut menyeluruh, akibat akumulasi persoalan hulong luar negeri cdalam dolar dan/atau komponen produksi yang berasal dori proses import — yang diiringi pula oleh krisis legitimasi clon politik yang mendalam. Sebagian mereka mulai menengok kembali ke pertanian. Bayangkan,

duta BPS baru-baru ini, yong dikemukokan dalam Second Supplemenfary Memorandum, 25 Juni 1998 mengemukaken bahwa secara umum, perlumbuhan ekonomi negaro 12,23%. Andil terbesar odaloh sektor praperti yokni minus 35,44% —yang cdengan sendirinya merupakan biang keladi dari krisis ekonomi yang dewosa ini menghebat. Urutan selanjutnya, sektor perdlagangan, hotel don restoran. Kemudian sektor keucingan, persewacn, dan jasa perusahaan 18,58%. Semua sektor mengalami kemerosotan, terkecuali pertanian, yokni positif 0,26%. Di sektor pertanian ini pun, ada penurunan yang besar disebabkon besarnya komponen impor dalam procduksi pertanian, dan dampok kekeringan yang panjang akibat El Nino dan kebakaran hutan.

Sajian potret di atas hendak menunjukkan bahwa politik perekonomian Inclonesia di bawah Orde Baru telah mendiskriminasi sektor pertonian, padahal sektor iniloh yang paling menjadi andalan hajat hidup mayoritas penduduk. Orde Baru teloh melupakan sama sekali anjuran berikut: "Indonesia di masa datang mou menjodi negeri yong makmur, supaya rakyatnya dapat serta podo kebuclayaan dunia dan ikut serta mempertinggi peradaban. Untuk mencopai kemokmuran rakyat di masa datang, politik perekonomian mestilah disusun di atas dasar yang ternyata sekarang, yaitu Inclonesia sebagai negeri agraria. Oleh karena tanah faktor produksi yang terulama, maka hendaklah peraturan milik tanah memperkuat kedudukan tonah sebogai sumber kemakmuran bagi rakyat umumnya," demikian diungkap oleh Drs. Mohammad Hatta dalam Dasar Pre-advies kepada Panitia Penyelidik Acdat-isticdat dan Tata-usaha Lama, tahun 1943.2

Dalam konteks pentas gagasan untuk mewujudkan visi baru pertanian, adolah relevan untuk kembali mengemukokan strategi agraria. Secara umum, berdosarkan stroteginya, fundamen sistem agraria cdapat dibedakan atas tiga ciri ideal. Dapat disebutkan tiga hal yang menjadi pembeda antar satu sistem dengon sistem lainnya. Yakni [u) Penguasaan Tanah; (b) Tenaga Kerjo; dan (c) Tanggung jawab atou pengambilan keputusan mengenai produksi, akumulasi dan investasi.3

Dalam strategi agraric Kapitalis, sarana produksi yang utama (tanah] dikuasai oleh individu-individu non-penggarap. Penggorap yang langsung mengerjakan tanah odalch pekerja upahan "bebas", diupah oleh penguasa/pemilik tanah. Hubungan antara penguosaon/pemilikan tanah dan pekerjaan sifatnya terpisoh. Pekerja (penggarap) menjual tenogo yang dibeli dengon upah yang diberikan pemilk/penguasa tangh. Tenaga kerja adalah barang dagangan (komoditi). Tonggung jawab dan pengombilan keputusan produksi, akumulasi dan investasi terletak sepenuhnya di tangan si pemilik/ penguasa tanah. Dalam strategi Sosialis, tanah dan sarona produksi lainnya dikuasai oleh organisasi (biasanya adalch negara) atas nama kelompok pekerjo. Tenaga kerjo merupckan tenaga yang memperoleh imbalan clari hosil kerjanya, yang cdiputuskan oleh organisasi yang mengatasnamakan organisasi para pekerja. Dengan demikian, tonggung jawab ctau pengambilan keputusan atos produksi, akumulasi dan investosi terletok cdli tongan organisasi yang mengatosnamokan para pekerjo (biasanya adalah negaro).

Secdangkan clalam Strategi (Neo) populis, satuan usaha merupakan usaha keluarga. Karena itu, penguasaan tanah dan sarana produksi lainnya tersebar pada mayoritas keluargo tani. Tenciga kerjanya adalah tenoga kerja keluarga. Jadi, produksi secara keseluruhan merupakon pekerjaan keluarga tani tersebut, waloupun tanggung jawab atas akumulosi biasanya cdiatur oleh negara.

Buku yang sedang diresensi ini adalah suatu pembelaan ilmiah terhacdap strategi populisme —meskipun penulisnya tidok menyebut satupun kota populisme itu. Argumenargumen yang dibangunnya bukan hanya bersifot teoritis-logis-praktis, melainkon didukung oleh rujukan-rujukon empiris yong diperoleh dori penelition sosial berbagai pihak lain yang meliputi komunitas-komunitas di negara-negora Afrika dan Asia, termasuk Indonesio.

Penulisnya sencliri aclalah seorang yang sangat mumpuni di bidang studi yong disajikan dalom buku ini. Setidaknya acda 22 karyca ilmiahnya berbenluk buku dan artikel yang tercantum di claftar pustaka. la adalah seorang PhD yang mempertchankan cdesertosi berjudul Kofyar Agriculture: A Study in the Cultural Antropology, clari University of Chicago, di tahun 1963. Saat menulis buku ini, ia menjobat sebagai profesor tamu pada Department of Antropology, Indiana University, dan bekerja juga di University of Arizana —tempat climana ia melokukan observasiabservasi lbaru dan memperoleh rujukan-rujukan boru tentang rumah tangga tani, tenaga kerja clan tanah. Kedudukan buku yang diresensi ini, sebagaimana tercermin clari judulnya, ciclclah suotu argumen yang membela bahwa "pertanian intensif yang dilakoni oleh para rumah tongga tani yang bertanah kecil (smallholder) sungguh-sungguh merupakan usaha yang efisien secara ekonomis, berkeianjutan secora lingkungan, dan terpodu secara sosial." Penulis buku ini ingin mewakili para pembela prinsip di atas, dengan menyajikon deskripsi tentang bagaimana rumoh tangga tani yang bertanah kecil atou lebih ringkas dliistilahkan sebogai petani kecil (smallholder) bekerja.

Buku yang terdiri dari 10 (sepuluh) bab ini, menjelaskan secara terinci bekerjanya para smallholder dalam 9 (sembilan) bab, mosing-masing (1) Teknologi don Pengetohuan Praktek Pertanian intensif, (2) Ekologi Rumah Tangga Tani, (3) Alokasi Waktu-Kerjc, (4) Input-inpuf energi, Output dan sistem-sistem yang Berkeionjutan, (5) Ukuran Pertanian dan Produktifitas, (6) Pemilikan Petoni Kecil dan Tenurial, (7) Ketimpangon, Stratifikasi dan Polarisasi, (8) Petoni Kecil di Cina, dan (9) Pertanian Intensif, Kepadatan Penducduk, Pasar dan Adaptosi Petani kecil. Sedangkan bab terakhir, merupokon eksplorasi teoritis yang dipenuhi oleh apresiasi dan sebagion kecil kritik terhadap model Chayanov. Nama yang disebut terakhir ini, yakni A. V. Chayanov adalah seorang ekonom Rusia terkemuka, yang terlibat dalam suatu debnt bermutu dengon Bapak revolusi Rusia Vladimir Lenin mengenai konclisi agraria, teori agraria dan strategi perubahan agraria.

Kebangkitan diskursus mengenai model Chayanov cdlewaso ini sesungguhnya climulai cdari suatu penerbitan rerjemahan dua karyanya, yakni Peasanf Farm Orgonizalion cdan On Theary of Non-Capitalistic Economic Systems, yang diberi kornentar oleh Daniel Thorner dan Basile Kemblay, di tahun' 1962. Semenjak itulah, lahir karya-karya yang sejalon dengan dasar pendekaton yang digunakan Chayonov ini, sehingga terbangun suutu aliron yang menggunokon namanya, yokni Chayonov Model.

Di Indonesia sendiri, noma Chayanov hampir tidak dikenal. Setahu penulis resensi ini, icloloh Ir. Gunawon Wiradi, M. Soc. Sc yong mempromosikan kembali pemikiran hayanov ini dalam dunia keilmuan sosial di Indonesio, walaupun masih dalcim forumrum yang terbatas sifatnya.4 Dalam pembicaraan informal, ia beberapa kali ienyatakon bahwa aliran pemikiran kapitalisme Amerika, yang mempromosikan agribisnis dan/atau agroindustri skala besar melalui Multi Nasional Corporation dan/ atau International Development Agency, memerlukan musuh konseptual yang honclol. Dolam konteks inilah, aliran Chayanovion bertumbuh-kembang.

Bagi para ilmuwan cdan aktivis sosial pedesoan, aliran Chayanovian yang cliwakili buku ini sungguh relevan cdipelajari, baik dlitinjou dari relevansi kenyataon sosial moupun relevansi intelektual-visioner. Sekedar gambaran relevansi kenyatoon sosial, menurut Sensus Pertanian 1993, rata-rata luas usaha tani sangat kecil, yakni 0,74 ha. Rumah Tongga Pedescion (RTP) yang menguasai tanoh di bawoh 0,1 ha berikut ying tidok memiliki tanah (tunakisma) jumlahnya 43% clori jumloh keseluruhan RTP. Sedangkan yang menguasai ranah antara 0,1-0,49 ha jumlahnya ada 27%, dan yang mengunasai tanah antara 0,5-0,99 ha jumlahnya hanya 14%. Tetapi yang menguasai tanah lebih clari 1 ha ada 16%. Jadi apabila RTP dibogi dalam dua kelompok, yaitu yang menguosai tanah pertanian di atas 1 ha dan RTP yang mengucisai tanah kurang dari 1 ha berikut funakisma, maka gambar penguosaan tanah di pedesoan odalah 16% penclucluk pedesaan menguasai tanah seluos 69%, lalu ada 84% penduduk pedesaan yang mengucosai tanah hanya 31% dari luos tanah pertanian.

Sementora itu, relevansi intelektual akan dipandu dengan pertanyaan visioner tentong crah clan pengabdian dari transformasi sosial. Buku yang diresensi ini diakhiri oleh suatu epilog yang herjuclul Does Smallholder Have a Future? Bagian yang paling mencirik ini climulai clengoi sejumloh karakteristik yang khas dori petani kecil, yakni: (1] Tonch pertaniannya reltif kecil ukurannya, permanen lokasinya, dengan tingkat produksi yong tinggi clan berkesinambungan, cenderung terdapat cdalam masyarakat pedesaan clengcin kepaclotan tinggi, serta pemanfoatonnya untuk pemenuhon kebutuhan konsumsi subsisten clan posar sekaligus. (2) Praktek pertaniannya intensif pada skalo kecil, termosuk cdlolom keragumon tanaman, produksi, perawatan tanaman, pengolahan tanah, irigcisi, clrainase, tumpong sari, rotasi, pengendalian hama, penyimponan bibit —yong kesemuanya bergantung pada pengetahuan osli, pengolaman proktis (sering bersumber cdari kesesuaiannya dengon kekhason plot tonah, sumber air cdan voriosi klim lokal) dan teknologi tepat yang biasanya tidak terlampau kompleks. (3) Tenaga kerja yang dibutuhkcin unluk penggorapan intensif itu pada mumnya diperoleh dari rumah tanggo rani. Jcicli, rumah tonggo juga merupakan unit manajemen usaho dan sekaligus konsumsi, (4) Perlanion yang intesif menuntut kerja yang lebih teratur yang lebih memokan waktu claripada tipe produksi tani lainnya. Pembagian kerja merentang dari berbagai anggota keluarga berdasarkan umur, jenis kelamin, dan bercdasar suatu kerjasama yang efektif. Tonah yang terbotas membuka ruang bogi pekerjaan non-pertanian lainnya. (5] Petcini kecil pciclo umumnya bergantung poda tenaga kerja manual dan binatang pembontu pengoloh tanah, yang poida umumnya juga memperlihatkan rasio yang layak ontcaro input energi clengan ouput hasil. Penggunaan input pabrik dan bahon bokar mesin bila acica, juga termosuk pupuk dan pestisida pabrikan serta mesin traktor dan pompa nyata-nyata merupakan faktor negatif cdolam rasio tersebut. (6) Produktifitos perunit tonah berkebalikan cdengan ukuran pertanian. Petani kecil menggunakan lahonnya lebih sering daon memproduksi lebih banyak ketimbong pertanian besar clalom lingkungon yong sama dan cdengan teknoogi serta tumbuhan yang sama pula. (7) hok atas tanah yang cligarap secara intensif sejak loma menjadi ajang perebutan, clipertukorkan, clan diwarisi terus menerus. Hok-hak indlividual mereki bisa soja terpisah dairi kontrol negara, hukum resmi dan keterlibatan pasar. Meskipun ada persoalan status hukum clari petani bagi hasil don penggarap sewa, tapi melalui adaptasi yang in Inkukan, ia masih bisa memperoleh hasil. Pemilikan perorangan sering bersebelahon hicdup bersoma dengan kelembagoan penguasoan kontunal, seperti padang penggembalacin, hutan clan sumber air. Komunitas petani kecil menunjukkon kapasitas monajemen yang handol. (8) Ketimpangan cdalam distribusi penguasaon tanah, kemaknurcn, .rumah clan kekayaan adalch ciri cdari komunitas ini. Ketimpangan itu berakar dari bawoan asal, sistem keluarga, perkawinan, variasi iklim, dan/atau foktor kerja kerus individu, ketrampilan cdan manajemen. Mobillitas intemal clan lingkaran hidup kelucirga mencegcih cdiferensiosi kelas antar petani kecil. Fleksibilitas, kekenyalan dan efisiensi rumah tangga clalom mengerahkon-tenaga kerjo cdan konsumsi temyata menjcadi penyumbang bagi kompetisi petani kecil berhoclapan cdengon pertonian besar dan berdasar hubungan buruh upahan. Masyarakat petani kecil Intensif, meskipun clalam konteks ekonomi pasar kapitalistik, tidak niscaya terpolarisasi menuju kelas penguasa tonah borjuis dan proletariat pedesoan. (9) Kolektif pertanian bagi petoni-petani kecil yang dibentuk korena alasan-alasan politik dan ideologi, seperti yang ada di RRC, menghadapi kesulitan-kesuliton besar dalam masalah administrasi, insentif cian produktivitas tenaga kerja. Dengan hidup kembalinya tanggungjawab rumah tangga untuk organisasi kerjc, penguasaan tanah, aprtisiposi ke pasar, dan pembiayaan, telah berhasil me-ningkatkan total produksi, efisiensi kerjo, dan standar hidup. Model incdustrial skala usaha besar, terkonsolidasi, pemilikan komunal, mekanisasi dan perencanoan sentral ternyata telch terkikis di Cina.

Bagion epilog buku ini berakhir dengan suatu paragraf yang optimistik me-ngenai masa depan petani kecil. "Saat jumlah manusia melimpah rapi tanah jarang, yong terjadi adalah adaptosi yang khas dari petani kecil yang mempraktekkan pertcnian intensif, hal mana telah terbukti berabad-abad dalom perjalanan umat manusia. Keluarga-keluarga rani melatih dan mengerahkan tenaga, mengatur dan mengolah tanch dan sumberdaya yang terbatas, mempertahankan klaim dan hak milik mereka, serta memproduksinya untuk kebutuhan konsumsinya sendiri dan sekaligus juga untuk pertukaran. Mereka belajar memahami, merawat dan memperbaharui tanah dan cir yang menopang keberlanjutan hidup mereko, dan cara mereka memperlakukan sermua itu membuat kita kagum dan iri. Pertanyaan apakah sistem petani kecil merupcikan awaban praktis dan pas di masa depan, tok perlu dipertanyakan lagi. Sesungguhnyo, a lebih vitai dan niscaya bagi masa depan kita ketimbang yang kita caba wujudkan" (hai. 334).

Tak pelak lagi, buku ini memberi suatu pembeloan terhodop populisme petani kecil, berhadapan dengan mitos yang dibawa oleh aktor non-petani bahwa skala usaha kecil kurang produktif, efisien dan berkelanjutan, dibandingkan dengan skala usaha besor, boik yang dimotori oleh koum kapitalis moupun aktor negora (Tim SPA) *

CATATAN AKHIR

Analisa ini didasarkan pada uraian M. Dawam Rchardjo, "Soatnya Menengok ke Sektor Pertonicn?", Republika, 13 Juli 1998.

2 Sebogaimana termuat dalam Mahammad Hatta, Kumpulan Karangan, Jakcarta: Bulan Bintong, tt.

3 Wiracli, Gunawan, (1991o), Masaloh Tanah cdan Kebijokon Pertonahon cdalam Perspektif Pancasila: Dengan Acuan Utama Masalah Transformasi Sosial-Ekonomi Pedesoon, mokaloh dalam Seminar "Pembangunan Nasional Jangka Panjang Kedua: Mosalah clan Kebijakon dalam Perspektif Pancasila", Jakarto: Tean P7, 12 - 14 Maret 1991.

Lihat Gunawan Wiradi, "Teori Chayanov Ditinjau Kembali", Makaloh yang dipresentasikan parda Ikatan Sosiologi Indonesia - cabang Bogor, 1993.

Market friendly Land Reform

DAPUR SPA

*Suara Pembaruan Agraria (SPA) adalah jurnal tiga bulanan dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Jurnal ini merupakan forum bagi siapa saja yang memiliki perhatian terhadap persoalan-persoalan agraria, terlebih pada soal pembaruan agraria di Indonesia. Kerena itu forum ini terbuka untuk tulisan-tulisan yang memuat pandongan-pandangan teoritis maupun pengalaman lapongan, hasil-hasil studi dan penelitian, atau pun ulasan-uiasan terhadap produk-produk informasi lain yang menaruh perhatian pada persoalan agraria.

*Segala tulisan dalam jurnal ini tidak selalu mencerminkan sikap dan pandangan-pandangan KPA sebagai sebuah organisasi, tetapi tetap menjadi ekspresi individual masing-masing penulis, kecuali yang dikeluarkan oleh KPA sendiri.

KPA mengundang siapa saja untuk memberikan masukan dan tulisannya dalam forum/jurnal ini yang dapat dikirimkan kepada:

Redaksi Suara Pembaruan Agraria

d.o. Kantor BP-KPA

Dapat juga melalui

Faximile: +62-22-7279444

Komplek Pratista il Blok F No. 135

Antapani - Bandung 40291 Indonesia.

Atau e-mail: [email protected]

[email protected]

*Panduan Ringkas untuk para penyumbang tercetak di bawah ini:

Panduan untuk para penyumbang tulisan

1. Tulisan ditulis dalam format essai atau format ilmiah. Tulisan yang menggunakan catatan kaki atau catatan akhir diharapkan menggunakan format penggunaan catatan akhir/kaki yang umumnya berlaku.

2. Jika menulis dalam format ilmiah, pustaka rujukan yang digunakan dalam tulisan harap disertakan dengan format yang umum berlaku di kalangan akademis dengan Nama Penulis/Pengarang di uka dan diikuti oleh tahun penerbitan dalam tanda kur:ng, baru setelah itu judul artikel atau buku dan penerbit. Misalnya:

3. Subarja, Ahmad (1990). Nothing to lose. andung: Penerbit KPA.

4. Subarja, Ahmad (1991). "Kondisi Agraria Indonesia: Kemarin dan Esok," dalam Jurnal SPA No. 1/1976, halaman 6-10.

5. Ruwiastuti, Maria R. dan Noer Fauzi (1992). "Menegakan Masyarakat Adat," dalam Masyarakat Adat di Indanesia, Stephanus Djueng (editor}, halaman 57-112. Bandung: Penerbit KPA.

Lebih baik tulisan dibuat dengan menggunakan program komputer Microsoft 6. Word (MS-Word).

7. Sertakan status penulis dalam dunia yang digeluti sekarang ini atau riwayat penulis secara ringkas pada tulisan yang dikirimkan.

8. Menyertakan ringkasan tulisan dalam duo atau tiga paragraf akan lebih baik.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) adalah koalisi organisasi non pemerintah (ornop), organisasi rakyat dan individu yang concern terhadap pembaruan agraria di Indonesia. KPA dideklarasikan keberadaannya pada 24 September 1994. Dalam Musyawarah Nasional pada akhir tahun 1995, menetapkan tujuan yang hendak dicapai lewat program-program periode 1995- 1998 yakni: 1) Sosialisasi ide-ide pembaruan agraria yang berorientasi kerakyatan dan perspektif kesetaraan gender, 2) Perubahan kebijakan politik agraria, dari kebijakan politik yang berorientasi penguatan kapital menjadi kebijakan politik yang berorientasi kepentingan rakyat banyak, dan 3) Membangun kapasitas organisasi rakyat.