Baca teks (PDF): Hak Atas Air, Panduan Untuk Komunitas Dan Penggerak Masyarakat

12 halaman · 12 halaman diproses dengan OCR · 5.1 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. HAK ATAS AIR
  2. KRUHA
  3. SIAPA YANG BERHAK ATAS AIR?
  4. SUDAHKAHINI TERHITUNG KRISIS?
  5. PANDUAN BAGI KOMUNITAS
  6. PANDUANBAGI PENGGERAK MASYARAKAT DANPEMBELA KEPENTINGAN PUBLIK
  7. *AIR BERSIH UNTUK MASYARAKAT MISKIN?
  8. Mewujudkan Hak atas Air Bersih
  9. Apakah makna hak atas air bersih bagi yang terpinggirkan?
  10. 3. Mencegah diskriminasi dan pengabaian komunitas rentan dan marginal

HAK ATAS AIR

GRARIA 4 6

ANDUANUNTUKKOMUNITAS DANPENGGERAK MASYARAKAT

KRUHA

koalisi rakyat untuk hak atas air people's coalition for the rights to water

Sekretariat: JI. Saleh Abud 18-19 Otista

Jakarta Timur, Indonesia 13330

Telp. (021) 8199749, 851 9611

Fax. (021) 850 0052

email: [email protected]

www.kruha.org

PUSTAKA K
3 K

ir adalah kekayaan alam yang mempunyai keterbatasan tertentu A dan merupakan barang publik yang fundamental bagi kehidupan dan kesehatan. Hak asasi manusia atas air tidak bisa diabaikan dalam meraih suatu kehidupan yang bermartabat. Hak atas air merupakan kebutuhan awal bagi pemenuhan hak asasi manusia lainnya.

Dunia telah menyaksikan peniadaan yang meluas terhadap hak atas air, baik di negara berkembang maupun di negara maju. Lebih dari satu miliar orang tidak memiliki akses terhadap air yang memadai, 80 % diantaranya merupakan penduduk pedesaan. Kontaminasi akibat buruknya sanitasi dan laju industrialisasi, penipisan kandungan serta distribusi yang tidak seimbang memperburuk kemiskinan yang telah ada. Negara harus melaksanakan suatu tindakan efektif untuk merealisasikan, tanpa diskriminasi, hak atas air dan sanitasi.

FOLICY

Hak atas air memberikan hak kepada setiap orang atas air yang memadai, aman, bisa diterima, bisa diakses secara fisik dan mudah didapatkan untuk penggunaan personal dan domestik. Jumlah air yang memadai diperlukan untuk mencegah kematian karena dehidrasi, untuk mengurangi resiko penyakit yang berkaitan dengan air, serta digunakan untuk konsumsi, memasak, dan kebutuhan higenis.

Hak atas air telah diakui dalam banyak dokumen international, termasuk perjanjian, deklarasi dan norma - norma lainnya. Misalnya pasal 14, paragraf 2 Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan menyatakan bahkan Negara penandatangan harus menjamin kepada perempuan Hak untuk "menikmati kondisi hidup yang layak, terutama dalam kaitan dengan suplai air". Pasal 24 paragraf 2 Konvensi Hak Anak-anak mewajibkan negara penandatangan untuk memerangi penyakit dan kekurangan gizi "melalui pengaturan tentang makanan bergizi dan air minum yang layak".

Negara harus menjalankan kewajiban HAM dalam bentuk penghormatan (to respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfill). Negara tidak bisa tidak memang harus memenuhi hak-hak warga Negara, karena itulah Negara mendapatkan Hak Menguasai sumberdaya strategis sebagai suatu amanat publik (public trust).

Pemangku kewajiban HAM sepenuhnya adalah negara, dalam hal ini adalah pemerintah.

Pada 28 Oktober 2005, pemerintah Indonesia mengesahkan Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Hak Ekosob, ICESCR) menjadi UU No.11/2005 dan Konvenan Internasional Hak Sipil dan Hak Politik (ICCPR) menjadi UU No.12/2005. Ratifikasi tersebut menimbulkan konsekuensi terhadap terhadap pelaksanaan hak-hak manusia, pemerintah berkewajiban untuk mengambil berbagai tindakan untuk terpenuhinya hak-hak tersebut. Pemerintah juga terikat dengan kewajiban untuk membuat laporan yang berkaitan dengan penyesuain hukum, langkah, kebijakan dan tindakan yang dilakukan. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mendeklarasikan akses terhadap air dan sanitasi sebagai hak asasi manusia. Deklarasi ini dipastikan dalam Sidang Umum PBB yang berlangsung pada akhir bulan Juli 2010.

Pengakuan air sebagai hak asasi manusia, setidaknya menyiratkan beberapa ciri yang melekat terhadap air yaitu inclusive, universal dan inalienable. Sifat inclusive membuat hak atas air dapat dimiliki secara pribadi sekaligus juga bersama-sama oleh semua orang. Klaim seseorang atas hak ini tidak membuat orang lain kehilangan klaim atas hak ini. Universalitas dari hak ini juga ditunjukkan dengan pengakuan yang dilakukan oleh masyarakat dunia. Dalam banyak hak tidak dibutuhkan perlakuan khusus sehingga hak ini bisa dimiliki. Setiap manusia secara otomatis dapat memiliki hak atas air. Sejalan dengan itu, maka sifat ketiga dari hak ini yang tidak dapat dipisahkan membuat hak ini juga tidak bisa dipertukarkan atau diperjualbelikan.

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, setidaknya terdapat beberapa tantangan

yang dihadapi dalam kerangka memenuhi kebutuhan air bersih bagi seluruh warganya, yaitu pertama persoalan infrastruktur yang meliputi persoalan bagaimana menjaga dan memperluas jaringan infrastruktur yang telah tersedia. Hal ini terkait dengan pembiayaan infrastruktur termasuk tarif dan kecakapan penyedia layanan dalam hal efisiensi dan produktivitas layanan. Tantangan kedua, dengan memahami air bersih sebagai kebutuhan dasar persoalan sosial politik menjadi bagian yang tidak terpisahkan, misalnya tarif yang terjangkau, transparan dan akuntabel. Terakhir adalah persoalan lingkungan dan kesehatan publik, dimana konservasi dan pengelolaan lingkungan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyediaan layanan air. Dengan demikian, penyediaan layanan air bersih dan sanitasi yang baik sangat tergantung pada baik tidaknya kebijakan pembiayaan pembangunan, kebijakan sosial dan kebijakan sumber daya alam khususnya air.

Hak atas air memberikan hak kepada setiap orang atas air yang memadai, aman, bisa diterima, bisa diakses secara fisik dan mudah didapatkan untuk penggunaan personal dan domestik.

SIAPA YANG BERHAK ATAS AIR?

Pengelolaan dan pelayanan air di Indonesia diprioritaskan untuk pelayanan air minum, khususnya bagi kelompok rentan; penduduk miskin, ibu rumah tangga, penduduk tanpa sambungan air perpipaan dan sumber air terlindungi, balita, lansia, janda, penderita penyakit tertentu, dan lain-lain. Prioritas yang lain yaitu bagi pertanian rakyat/ skala kecil. Apabila kedua prioritas tersebut sudah terpenuhi kebutuhannya, maka negara dapat mengalokasikan air kebutuhan bagi industri, perkebunan, pertambangan dan lain-lain. Hal ini dilakukan untuk mencegah konsumsi air mencapai tahap kompetisi yang amat sengit.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, menyebutkan bahwa 77 persen kabupaten/kota di Jawa sudah mengalami krisis air. Pada tahun 2014, baru 20% saja penduduk Indonesia, yang memiliki akses terhadap air bersih perpipaan dan 50% yang lain pada sumber air yang terlindungi. Sedangkan sisanya, masih mengkonsumsi air yang tak layak untuk kesehatan. Menurut BPS pada tahun 2013, 15.775 desa berstatus rawan air dan 1.235 desa berstatus kering. Sementara itu, jejak konsumsi air oleh perkebunan skala besar mencapai 1.059.580.000.000 m3/per tahun.

SUDAHKAHINI TERHITUNG KRISIS?

Pada tahun 2015, Mahkamah Konstitusi menetapkan putusan yang secara mendasar menetapkan hak atas air bagi rakyat. Negara wajib "menguasai", yaitu:

"...Hak penguasaan negara atas air dapat dikatakan ada bilamana negara, oleh oleh UUD 1945 diberi mandat untuk membuat kebijakan (beleid), masih memegang kendali dalam melaksanakan tindakan pengurusan (bestuursdaad), tindakan pengaturan (regelendaad), tindakan pengelolaan (beheersdad), dan tindakan pengawasan (toezichthoudensdaad)..". [3.27] putusan no.85/PUU-XI/2013

Putusan ini menetapkan posisi konstitusional air, sekaligus memberi kerangka atas saling silang para pengguna air. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi menetapkan 7 posisi pokok mengenai hak atas air:

KEWAJIBAN NEGARAHAK WARGA NEGARA
1. Syarat sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagai wujud hak rakyat atas air;Warga negara mempunyai hak atas kemanfaatan, sumber air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya; warga negara berhak atas pemerataan, partisipasi, dan penghormatan secara turun temurun.
2. Syarat hak asasi manusia dengan rumusan kewajiban negara terhadap hak atas air;Hak asasi manusia yang muncul dari pasal 28 konstitusi dalam kesetaraan di depan hukum dalam mewujudkan hak atas air; norma internasional menetapkan hak asasi manusia atas air dalam hal ketersediaan, kualitas, aksesibilitas; hak asasi mencakup pewujudan atas air dalam komunitas
3. Syarat kelestarian lingkungan hidup;Siklus hidrologi yang terjaga dan mendukung kehidupan manusia; semesta air sebagai siklus kehidupan manusia; penyelengaraan akses atas air yang mengutamakan air permukaan
4.Syarat pengawasan dan pengendalian negara atas air;Hak rakyat dalam mengontrol penyelenggara negara dalam mewujudkan tata kelola air
5. Syarat mengenai prioritas pengusahaan air pada Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah;Warga dapat menyelenggarakan swakelola air atas alasan komunitas; warga negara berhak mendapatkan air untuk kepentingan kemanusiaan, bukan untuk eksploitasi
6. Syarat hak asasi manusia, dalam relasi dengan hak atas kesehatan;Warga berhak mendapatkan layanan publik, termasuk penyelenggaraan negara atas limbah dan aspek kebencanaan; Daerah aliran sungai (DAS) sebagai wilayah kehidupan rakyat yang perlu lestari dan dapat diakses atas masyarakat
7. Syarat kesinambungan ke masa depanWarga negara berhak mengontrol penyelenggara negara dan mewujudkan swakelola yang berkesinambungan

PANDUAN BAGI KOMUNITAS

1. Komunitas dan pemulia air di pedesaan membangun ragam upaya dalam swakelola atas air, termasuk dalam air baku dan air pertanian dan budidaya;

2. Komunitas dan pemulia air mengembangkan kapasitas dalam tata kelola Daerah Aliran Sungai (DAS), siklus hidrologi, dan kebencanaan; pengembangan kapasitas ini dapat dikembangkan dari kearifan lokal;

3. Warga perkotaan membangun ragam advokasi terhadap pewujudan layanan publik atas air berkualitas;

PANDUANBAGI PENGGERAK MASYARAKAT DANPEMBELA KEPENTINGAN PUBLIK

1. Ajudikasi: penggerak masyarakat dan pembela kepentingan publik mengupayakan proses-proses terkait ajudikasi. Hal ini termasuk dalam putusan dan kerangka norma yang diputus oleh pengadilan dan ragam komisi dan badan negara. Sejauh-jauhnya, ajudikasi menjadi alat ukur dalam pewujuan hak atas air dan pembangunan kebijakan publik. Sedekat-dekatnya, penggerak masyarakat dan pembela kepentingan publik mendapatkan pengakuan melalui ajudikasi sebagai perlindungan terhadap diri mereka dan upaya-upaya mereka mewujudkan hak atas air.

2. Komunitas: penggerak masyarakat dan pembela kepentingan publik mengembangkn komunitas-komunitas dalam pewujudan hak atas air dalam konteks lokalitas, baik di perkotaan maupun di pedesaan.

3. Kebijakan publik: penggerak masyarakat dan pembela kepentingan publik membangun tindakan publik terhadap pemerintah pusat dan administrasi lokal. Upaya ini untuk mengembangkan kebijakan publik yang secara langsung dan tidak langsung menjadi lapangan pemajuan hak atas air.

*AIR BERSIH UNTUK MASYARAKAT MISKIN?

Mewujudkan Hak atas Air Bersih

Ketidakmampuan masyarakat untuk mendapatkan akses air bersih bagi kebutuhan dasar, jarang sekali disebabkan oleh tidak tersedianya air. Jumlah air yang digunakan di kebanyakan negara untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar rumah tangga, pada dasarnya hanya sepersepuluh keseluruhan penggunaan air. Ketiadaan infrastruktur air bersih yang memadai, terbatasanya peraturan yang baik terhadap perlindungan sumber air dan pendistribusian air merupakan beberapa masalah yang terkait dengan terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap air bersih.

Permasalahan-permasalahan tersebut bersumber dari tidak adanya kemauan politik untuk mengelola air secara efektif dan mengalokasikan sumbersumber yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua orang memperoleh akses terhadap air bersih.

Apakah makna hak atas air bersih bagi yang terpinggirkan?

Hak atas air mempunyai lima ciri dasar yang dapat memberikan sumbangan signifikan bagi usaha-usaha peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih.

1. Memberikan prioritas bagi yang tidak memiliki akses terhadap air bersih

Hak atas air berarti bahwa pemerintah harus memberikan prioritas atas kepastian adanya layanan akses air bersih yang mencukupi bagi semua orang dengan menggunakan segala sumber yang ada dengan cara yang berpihak pada masyarakat miskin. Komentar Umum PBB mengenai Hak atas Air mengatakan bahwa dalam banyak situasi, negara membangun layanan mahal bagi sebagian kecil masyarakat yang mampu, bukannya membangun alternatif lainnya yang terjangkau yang dapat menyediakan air bersih bagi lebih banyak orang.

2. Akses terhadap air bersih merupakan hak bukan sekedar amal atau komoditas

Hak atas air memberikan dasar yang kuat bagi individu-individu atau kelompok-kelompok untuk meminta pertanggung-jawaban negara. Komunitas dapat menggunakan hak tersebut untuk melobi negara untuk memberikan layanan air bersih, atau supaya mendapatkan ijin untuk mengelola program-program air bersih mereka sendiri tanpa campur tangan hukum dari pihak negara. Hak atas air bersih juga meningkatkan kewajiban negara-negara yang lebih mapan untuk memberikan bantuan internasional yang mencukupi dan diperlukan dalam memperkuat upaya-upaya negaranegara berkembang sehingga dapat memastikan semua orang mendapatkan akses atas air yang aman.

3. Mencegah diskriminasi dan pengabaian komunitas rentan dan marginal

Pengingkaran terhadap akses air bersih seringkali merupakan pilihan yang sengaja dilakukan pemerintah, atau otoritas setempat, untuk mengesampingkan komunitas yang dipandang tidak diinginkan. Pemukiman ilegal seringkali tidak mendapatkan layanan air bersih sebagai suatu kebijakan. Di kota-kota besar

seperti Surabaya dan Jakarta, banyak masyarakat yang bermukim di daerah kumuh dan tidak memiliki KTP, tidak mendapatkan akses terhadap air bersih. Akibatnya mereka membeli air dari penjual air dengan harga yang jauh lebih mahal.

4. Pemberdayaan komunitas yang hidup dalam kemiskinan untuk sepenuhnya berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan

Hak manusia atas air bersih membutuhkan konsultasi yang tulus dan partisipasi masyarakat yang terkena dampak dalam layanan air bersih dan konservasi sumber daya air. Sebagai contoh adalah kotamadya Porto Alegre, Brasil, yang aktifitas perusahaan air publiknya menggunakan mekanism penganggaran partisipatif. Dalam pertemuan umum, setiap warga dapat mengemukakan pendapatnya mengenai investasi-investasi baru mana yang harus dilakukan terlebih dahulu. Model ini telah memberikan kontribusi pada

Pengingkaran terhadap akses air bersih seringkali merupakan pilihan yang sengaja dilakukan pemerintah, atau otoritas setempat, untuk mengesampingkan komunitas yang dipandang tidak diinginkan. Pemukiman ilegal seringkali tidak mendapatkan layanan air bersih sebagai suatu kebijakan.

peningkatan tajam pada akses atas air bersih oleh komunitas miskin di Porto Alegre.

5. Pemerintah dan masyarakat internasional bertanggungjawab untuk memastikan akses terhadap air bersih

Salah satu halangan-halangan terbesar dalam akses atas air bersih adalah kurangnya niat politis dan korupsi. Institusi-institusi nasional, seperti pengadilan dan komisi HAM serta organisasi non pemerintah yang bergerak di isu HAM, dapat memonitor program pemerintah untuk menjamin akuntabilitas. Di Argentina, pengadilan memenangkan gugatan masyarakat yang terkena imbas akibat air tanah yang tercemar dan meminta pemerintah menyediakan persediaan air darurat dan melakukan tindakan untuk mendisinfeksikan persediaan air. Pengadilan di India, Brasil dan Afrika Selatan, telah membatalkan pemutusan persediaan air yang mempengaruhi orang-orang yang tidak mampu membayar. Pada tingkat internasional, badanbadan HAM PBB memantau apakah negara-negara telah melaksanakan komitmen HAM mereka dan mengumumkannya ke masyarakat umum bilamana mereka tidak melaksanakan hal tersebut.