Baca teks (PDF): Kawasan Hutan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Gutomo Bayu Aji

30 halaman · 30 halaman diproses dengan OCR · 13.2 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. DAFTAR ISI
  2. KATA PENGANTAR
  3. PENDAHULUAN
  4. URGENSI PENGADAAN TANAH DAN REFORMA AGRARIA
  5. METODEIDENTIFIKASI
  6. REKOMENDASI KEBIJAKAN
  7. 1. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN RAYA TRANS-MENTAWAI DI KAWASAN HUTAN
  8. 2. PENGUASAAN TANAH DI KAWASAN HUTAN OLEH PENDUDUK DESA
  9. Penguasaan Tanah di Kawasan Hutan di Pulau-pulau Kecil 一
  10. PENUTUP
  11. DAFTAR PUSTAKA

Makalah Kebijakan (Policy Paper) 0.6 JT Pusat Penelitian Kependudukan-LIPI TanahObjekReformaAgraria dan Pembangunandi Kawasan Hutan Kabupaten Kepulauan Mentawai LIPI CMM(Yayasan Citra Mandin Mentawal)

AGRARIA A

Dicetak bersama oleh:

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawal

PUSTAK

Penulis: Gutomo Bayu Aji

Kontributor: Intan Adhi Perdana Putri Syarifah Dalimunthe Lengga Pradipta

Editor Bahasa: Aloysius Wisnuhardana

Foto: Syarifah Dalimunthe

Makalah kebijakan ini dicetak atas dukungan pendanaan dari YMCC (Yayasan Citra Mandiri Mentawai), Sumatera Barat

DAFTAR ISI

Pendahuluan Urgensi pengadaan tanah dan reforma agraria Metode Identifikasi Rekomendasi kebijakan

1. Pembangunan infrastruktur jalan raya trans-Mentawai di kawasan hutan 2. Penguasaan tanah di kawasan hutan oleh penduduk desa Penutup

KATA PENGANTAR

ada tahun 2015, beberapa peneliti dari Pusat Penelitian Kependudukan LIPI melakukan kajian cepat mengenai penguasaan lahan di kawasan P hutan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kajian diutamakan pada aspekaspek tenurial dari kawasan hutan negara terutama yang terkait dengan rencana pembangunan daerah dan kondisi (tenurial) kawasan hutan saat dilakukannya kajian. Kajian dilakukan di seluruh wilayah kawasan hutan yang tersebar di 43 desa, di 10 kecamatan di Pulau Siberut, Sipora dan Pagai. Selain itu, kajian juga dilakukan di wilayah kawasan hutan di pulau-pulau yang juga tersebar di pesisir pulau-pulau besar tersebut.

Kajian ini menghasilkan laporan hasil identifikasi lahan di dalam kawasan hutan untuk reforma agraria (TORA) dan pembangunan daerah terutama infratsruktur jalan trans-Mentawai. Laporan juga dilengkapi dengan album peta penguasaan lahan di dalam kawasan hutan di 43 desa di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan satu buku kumpulan peraturan yang terkait dengan perubahan kawasan hutan. Di dalam laporan juga disampaikan rekomer kebijakan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai berupa identifikasi kebutuhan lahan dan penguasaan lahan di dalam kawasan untuk peninjauan kembali RTRW Kabupaten Kepulauan Mentawai di Pro Sumatera Barat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 ter Penguasaan Tanah di dalam Kawasan Hutan, rekomendasi ini bisa digu sebagai usulan TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria).

Rekoemndasi TORA di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai sa penting karena daerah ini merupakan kabupaten "pinggiran", bukan ha dalam pengertian letak geografisnya namun juga dari pusat kekuasaan. Selama masa pembangunan, Mentawai dipandang sebagai ladang eksploitasi hutan. Orang Mentawai senantiasa merasa dipinggirkan dalam pembangunan. Melalui implementasi kebijakan TORA di Kabupaten Kepulauan Mentawai diharapkan ada sedikit harapan untuk memulai menatap Indonesia baru dari sudut pandang Mentawai.

Jakarta, Oktober 2017

Penulis

PENDAHULUAN

emerintah telah berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan, P antara lain dengan cara"membangun Indonesia dari pinggiran"(Nawacita Jokowi-JK 2014-2019). Cita-cita butir ketiga dari 'Nawacita' itu sebagian telah dilaksanakan oleh pemerintah melalui pengalokasian Dana Desa untuk mendorong pembangunan di pedesaan, percepatan pembangunan infrastruktur di berbagaidaerah, serta penanamaninvestasiuntuk meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar internasional. Pembangunan Indonesia dari pinggiran akan menjadi kunci pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (RPJMN 2015-2019).

Untuk melaksanakan cita-cita itu, Pemerintah antara lain juga telah menyederhanakan urusan perizinan, termasuk dalam hal pengadaan tanah untuk pembangunan. Tanah objek reforma agraria dan pembangunan menjadi salah satu perhatian dalam pemerintahan Jokowi-JK sekarang. Terkait dengan pengadaan tanah untuk pembangunan di kawasan hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) juga telah membuat berbagai skema kebijakan penggunaan tanah di kawasan hutan, antara lain untuk refroma agraria dan pembangunan.

Selain mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada masa sebelumnya, pemerintahan sekarang juga mengintensifkan koordinasi antarkementerian, lembaga, dan BUMN, untuk mempercepat pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur yang dianggap vital, seperti pembangunan infrastruktur jalan raya. Pembangunan infrastruktur, termasuk jalan raya, menjadi prioritas dalam pemerintahan Jokowi-JK saat ini dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang inklusif. Pembangunan infrastruktur dan pembaruan agraria bisa menjadi jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat di daerah-daerah dan desa-desa yang pada masa-masa sebelumnya sempat dipinggirkan.

Terkaitdenganpembaruandibidangagraria,pemerintahtelahmencanangkan program TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) sekurang-kurangnya seluas 9 juta hektar, meliputi 4,1 juta hektar tanah di kawasan hutan, 1 juta hektar tanah HGU yang akan habis masa berlakunya, tanah terlantar, dan tanah transmigrasi yang belum bersertifikat, serta 3,9 juta hektar tanah milik masyarakat dengan kriteria penerima pembaruan agraria untuk legalisasi asset (BPN, 2015; KLHK, 2015). Sebagaimana diketahui, alokasi tanah objek pembaruan agraria di kawasan hutan adalah yang terbesar di antara kawasan sektor yang lain yaitu 4,1 juta hektar. Dalam hal ini, Kementerian LHK sedang mengidentifikasi tanah-tanah di kawasan hutan yang tersebar di berbagai daerah yang dapat dikategorikan sebagai obyek pembaruan agraria (sebagian sudah ditetapkan). Tentu saja daerah-daerah pinggiran termasuk daerah perbatasan NKRl dengan negara lain seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu mendapatkan prioritas untuk mendukung strategi"membangun Indonesia dari pinggiran"itu.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kepulauan_Mentawal

URGENSI PENGADAAN TANAH DAN REFORMA AGRARIA

abupaten Kepulauan Mentawai merupakan daerah kepulauan yang terletak di perbatasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) K dengan Samudera Hindia. Letak geografi daerah ini berada di antara 0° 55'00"dan 3° 21'00"Lintang Selatan dan 98° 35'00"dan 100° 32'00"Bujur Timur. Di daerah ini terdapat pulau-pulau terluar di wilayah paling barat dari wilayah NKRI yaitu Pulau Niau di wilayah Kecamatan Siberut Selatan dan Pulau Sibarubaru di wilayah Kecamatan Pagai Selatan. Luas wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah 601.135 km², meliputi empat pulau yaitu Pulau Siberut, Sipora, Pagai Utara, dan Pagai Selatan, serta 131 pulau-pulau kecil (KP3K, 2016). Wilayah administrasinya dibagi menjadi 10 kecamatan, 43 desa. Sebanyak 5 kecamatan dan 20 desa berada di Pulau Siberut, 2 kecamatan dan 13 desa di Pulau Sipora, 2 kecamatan dan 6 desa di Pulau Pagai Utara, serta 1 kecamatan dan 4 desa di Pulau Pagai Selatan.

Penduduk di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai berjumlah 83.603 jiwa, dengan kepadatan penduduk sekitar 13 jiwa/km² (BPS, 2014). Sebagian besar merupakan penduduk asli kepulauan, sedangkan sebagian kecil yang lain merupakan penduduk pendatang yang berasal dari daratan Sumatera dan lainnya.

Penduduk asli telah menyebar dari pedalaman Pulau Siberut ke pulauulau yang lain sejak puluhan tahun yang lalu. Persebaran mereka antara lain disebabkan oleh kebijakan pemerintah mengenai permukiman masyarakat erasing yang"memaksa"penduduk asli keluar dari pedalaman ke daerah-daerah pesisir (Tulius, 2012). Kebijakan ini terkait dengan pengelolaan hutan sejak sebagian besar wilayah di Kabupaten Kepulauan Mentawai dinyatakan sebagai Kawasan Hutan Negara yang dikonsesikan kepada sejumlah perusahaan swasta dalam bentuk Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Pemerintah dan para pengelola hutan umumnya menganggap penduduk asli itu sebagai masyarakat terasing yang dapat menimbulkan gangguan dalam pengelolaan hutan (Darmanto dan Setyowati, 2012).

Kawasan Hutan Negara diwilayah Kabupaten Kepulauan Mentawaiditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 422/Kpts-Il/1999 (direvisi dengan SK 35/Menhut-Il/2013) tentang kawasan hutan di Provinsi Sumatera

Barat. Luas kawasan hutan di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah 491.918 hektar atau sekitar 82% dari luas wilayah kabupaten. Kawasan hutan itu berada di seluruh pulau baik di pulau-pulau besar maupun di pulau-pulau kecil. Fungsi dan statusnya dibagi menjadi lima yaitu, Kawasan Suaka Alam atau Kawasan Perlindungan Alam 183.378,87 hektar, Hutan Lindung 7.670,73 hektar, Hutan Produksi 246.011,41 hektar, Hutan Produksi Konversi 54.856,28 hektar, dan Areal Penggunaan Lain 109.217,71 hektar. Sebagian besar kawasan Hutan Produksi dan Hutan Produksi Konversi telah dibebani konsesi HPH sejak awal masa pemerintahan Orde Baru, sebagian di antaranya masih aktif sampai dengan saat ini.

Selama masa yang disebut "pembangunan', kurang lebih membentang 40 tahun antara tahun 1968-2008, Kepulauan Mentawai dikategorikan sebagai daerah tertinggal (BPS, 2014). Wilayahnya yang berupa gugus kepulauan di Samudera Hindia, terpisah dari Pulau Sumatera daratan, tidak memiliki infrastrukturyang memadaidan bukanprioritas dalam paradigma pembangunan pada masa lalu. Pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia selama masa itu tidak menyentuh pedalaman Mentawai. Akibatnya, kemiskinan dan keterbelakangan terjadi di wilayah itu.

Sebelum era Reformasi, Mentawai hanya berstatus kecamatan yang termasuk pinggiran di wilayah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tetap Mentawai dilirik oleh para pengusaha kayu pemegang konsesi HPH karena potensi dan jenis kayunya yang bagus. Melalui perusahaan-perusahaan swast pemegang konsesi HPH ini, Mentawai menjadi "sapi perah" yang dikendalikan oleh Pemerintah Pusat. Pembangunan sumber daya manusia diarahkan untu mendukung kegiatan eksploitasi sumber daya hutan, sehingga sebagian besa penduduk Mentawai di pedalaman merasa dipinggirkan dari lingkungannya.

Sebagai gambaran umum, Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan kabupaten termiskin di wilayah Provinsi Sumatera Barat (BPS, 2014). Tingkat kemiskinannya mencapai lebih dari 16% (13.265 jiwa), jauh di atas angka kemiskinan nasional yang sekitar 11%. Sebagian besar penduduknya hanya memiliki pendidikan setingkat sekolah dasar dengan rata-rata lama sekolah sekitar 6 tahun, tidak memiliki pelayanan kesehatan masyarakat yang baik atau sangat buruk dan angka harapan hidup yang relatif rendah yaitu sekitar 63,55 (2014). Demikian pula dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tercatat sekitar 56,73 (2014). Gambaran umum yang memprihatinkan ini mencerminkan gagalnya pembangunan kependudukan di daerah ini pada masa lalu. Di dalam ingatan sebagian besar penduduk Mentawai, pembangunan itu lebih dirasakan sebagai cara eksploitasi terhadap sumber daya hutan, pengusiran penduduk asli dari kampung-kampung tua, serta pemaksaan nilai-nilai baru ke dalam cara hidup dan kebudayaan mereka.

Setelah era Reformasi, penduduk Mentawai yang selama masa 30 tahun lebih pembangunan merasa dipinggirkan, menghendaki pembentukan kabupaten tersendiri, terpisah dari wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Kabupaten Kepulauan Mentawai kemudian dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai.2 Penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai telah merasakan otonomi daerah untuk mengatur masa depannya sendiri. Mereka telah memilih kepala daerah dan wakilnya secara langsung melalui pemilihan umum kepala daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah sebanyak empat kali. Pemerintah daerah juga telah menyusun Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk melaksanakan amanah rakyat mewujudkan cita-cita pembangunan daerah. Namun demikian, rencana pembangunan daerah itu menghadapi kendala keterbatasan ruang karena sebagian besar wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah ditetapkan sebagai kawasan hutan pada masa sebelumnya (RTRW Kabupaten Kepulauan lentawai, 2015).

Tanpa dukungan kebijakan dari pemerintah pusat yang dalam hal ini adalah ementerian LHK, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan mengalami ndala dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah. Upaya pemerintah erah untuk menggerakan roda perekonomian antara lain melalui sektor ariwisata, membuka keterisolasian desa-desa di pedalaman karena tiadanya nfrastruktur jalan yang memadai, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang rendah, serta mengurangi tingkat kemiskinan dan keterbelakangan penduduk desa-desa itu, tidak akan bisa berjalan dengan baik apabila tidak ada dukungan kebijakan dari Kementerian LHK, khususnya dalam penataan, penguasaan dan pengelolaan kawasan hutan di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai (Baker, 2010).

1) Jumlah desa per kecamatan adalah sebagai berikut: Kecamatan Siberut Utara 6 desa, Siberut Barat 3 desa, Siberut Barat Daya 3 desa, Siberut Tengah 3 desa, Siberut Selatan 5 desa, Sipora Utara 6 desa, Sipora Selatan 7 desa, Pagai Utara 3 desa, dan Sikakap 3 desa.

2) Undang-undang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964.

METODEIDENTIFIKASI

askah kebijakan ini disusun berdasarkan hasil kajian tim peneliti Pusat N Penelitian Kependudukan - LIPI mengenai kawasan hutan di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kajian ini dilakukan berdasarkan kesepakatan kerja sama antara Pusat Penelitian Kependudukan - LIPl dengan Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2015. Kajian dimaksudkan untuk mengetahui persoalan pembangunan daerah serta kesejahteraan penduduk yang terkait dengan kawasan hutan di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Beberapa persoalan yang dikaji, pertama, rencana pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Mentawai yang bersifat vital tetapi terkendala tata ruang di kawasan hutan; dan kedua, bentuk-bentuk penguasaan tanah di dalam kawasan hutan oleh masyarakat desa secara tradisional.

Kajian dilakukan dengan metode "identifikasi dan analisis ruang di dalam kawasan hutan" yang dilakukan bersama-sama antara tim peneliti dengan masyarakat desa. Teknik yang dilakukan antara lain adalah:

(1) Peninjauan ulang (review) RTRW Kabupaten Kepulauan Mentawai,

(2) Analisis peta kawasan hutan, peta wilayah administrasi desa, dan citra satelit spot 5,

(3) Focus Group Discussion (FGD) bersama masyarakat desa,

(4) Ground check di tapak lokasi hasil identifikasi bersama masyarakat antara lain dilakukan dengan teknik observasi langsung, wawancara terfokus dengan masyarakat desa, serta pengecekan tapak lokasi, dan

(5) FGD bersama stake holderkehutanan daerah dan pusat. Sedangkan teknik analisis dilakukan dengan cara deskripsi-spasial, yaitu mengidentifikasi tanah-tanah obyek pembangunan, pembaruan agraria dan relokasi permukiman di dalam kawasan hutan dari sudut pandang sejarah tenurial dan aspek spasialnya.

Unit analisis yang digunakan adalah kawasan hutan yang bersinggungan dengan wilayah administrasi desa sehingga secara teknis seluruh kawasan hutan teridentifikasi berdasarkan wilayah administrasi desa. Sedangkan lokasi kajian dilakukan di setiap kawasan hutan yang bersinggungan dengan wilayah administrasi desa di seluruh desa yaitu di 43 desa di sepuluh kecamatan di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, baik di pulau-pulau utama maupun pulau-pulau kecil.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN RAYA TRANS-MENTAWAI DI KAWASAN HUTAN

abupaten Kepulauan Mentawai yang berbatasan dengan Samudera K Hindia merupakan wilayah kepulauan terdiri dari empat pulau utama dan 131 pulau-pulau kecil yang saling terpisah. Luas wilayah kabupaten ini mencapai 601.135 km² dengan kondisi daratan di pulau yang bergelombang dan berbukit-bukit. Di antara pulau-pulau, baik pulau-pulau utama maupun pulau-pulau kecil, tidak ada daratan penghubung, termasuk jalan dan jembatan. Seluruh pulau terpisah dan hanya dihubungkan dengan sarana transportasi laut yang tidak menjangkau keseluruhan pulau. Dari total luas wilayah di pulaupulau itu, hanya ada panjang jalan sekitar 820 km, sebagian kecil merupakan jalan utama, tetapi sebagian besar adalah jalan-jalan penghubung antarwilayah desa di pulau yang umumnya hanya bisa dilalui kendaraan roda dua. Dari total panjang jalan itu, sekitar 75% kondisi jalannya tergolong rusak berat, 17% rusak sedang, dan 7% saja yang kondisinya baik (BPS, 2013). Kondisi jalan yang baik umumnya berada di ibu kota kabupaten yaitu kota Tua Peijat serta beberapa lokasi di pusat kota kecamatan. Selebihnya, jalan penghubung antarkecamatan, ardesa (yang tidak seluruhnya ada jalan penghubung), tergolong rusak berat. Statistik jalan tersebut menggambarkan bahwa kondisi infrastruktur jalan di yah Kabupaten Kepulauan Mentawai sangat memprihatinkan. Tidak mudah gakses desa-desa di wilayah kabupaten ini. Selain umumnya karena tidak jalan penghubung, kondisi jalan yang tergolong rusak berat atau hanya dilalui kendaraan roda dua, desa-desa itu hanya bisa ditempuh melalui na transportasi sungai dan laut. Kondisi jalan yang memprihatinkan ini nyebabkan lalu-lintas penduduk dari satu desa ke desa yang lain menjadi sangat sulit dan mahal. Penduduk yang akan bepergian menuju pusat kota kecamatan dari suatu desa di pedalaman yang tidak terhubung dengan sarana jalan harus menyewa sarana taransportasi sungai dan laut seperti perahu kayu dan speed boat yang sangat mahal. Kondisi jalan yang sangat memprihatinkan ini telah menghambat mobilitas penduduk, barang dan jasa, dari satu tempat ke tempat lainnya. Dengan kata lain, perekonomian di wilayah kabupaten ini cenderung stagnan karena tidak ada infrastruktur jalan yang memadai untuk menggerakkan penduduk, barang dan jasa. Pembangunan daerah juga sulit dilakukan tanpa sarana dan prasarana transportasi yang memadai.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menyadari bahwa infrastruktur jalan telah menjadi hambatan yang sangat serius dalam pembangunan daerah. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah telah membuat rencana pembangunan jalan raya Trans-Mentawai yang menghubungkan desa-desa dan kecamatan di pulau-pulau utama. Rencana pembangunan jalan raya Trans-Mentawai memiliki arti penting bagi pembangunan daerah, membuka keterisolasian desa-desa dan menjadi penghubung antarkecamatan di pedalaman, menggerakkan mobilitas penduduk, barang dan jasa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah itu (RTRW Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2015). Jalan Trans-Mentawai rencananya akan dibangun di empat pulau utama yaitu di Pulau Siberut, Sipora, Pagai Utara, dan Pagai Selatan. Membentang di setiap pulau utama itu dari Utara-Selatan melalui bagian tengah di Pulau Siberut hingga pesisir timur di Pulau Sipora, Pagai Utara dan Pagai Selatan. Total panjang jalan raya Trans-Mentawai yang direncanakan di empat pulau itu adalah 393,3 km.

Berdasarkan pemaduan hamparan spasial (overlay) pada peta rencana jalan raya Trans-Mentawai dengan peta kawasan hutan, diketahui bahwa rencanajalan raya Trans-Mentawai akan melalui beberapa lokasi di sepanjang kawasan hutan antara lain kawasan Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Konversi (HPK). Total panjang jalan raya Trans-Mentawai yang akan melalui kawasan hutan di empat pulau itu mencapai 254 km atau sekitar 65% dari total seluruh panjang jalan yang direncanakan. Dengan rencana lebar jalan raya Trans- Mentawai 18 meter dan panjang 254 km dapat diketahui luas kebutuhan lahan jalan raya Trans-Mentawai di kawasan hutan yaitu sekitar 4.572 km² atau sekitar 457,2 hektar. Dari panjang jalan dan luas lahan yang dibutuhkan di setiap kawasan diketahui sebagai berikut:

一 Panjang jalan dan luas lahan yang dibutuhkan di kawasan HP adalah 183 km atau seluas 3.294 km² atau sekitar 329,4 hektar

- Panjang jalan dan luas lahan yang dibutuhkan di kawasan HPK adalah 71 km atau seluas 1.278 km²atau sekitar 127,8 hektar.

Berdasarkan rencana jalan Trans-Mentawai di setiap pulau juga diketahui panjang jalan dan luas lahan yang dibutuhkan sebagai berikut:

Panjang jalan dan luas lahan yang dibutuhkan di Pulau Siberut:

- Panjang jalan dan luas lahan di kawasan HP adalah 120 km atau seluas 216 km² atau sekitar 21,6 hektar.

Panjang jalan dan luas lahan di kawasan HPK adalah 58 km atau seluas 1.044 km² atau sekitar 104,4 hektar.

Panjang jalan dan luas lahan yang dibutuhkan di Pulau Sipora:

Panjang jalan dan luas lahan di kawasan HP adalah 5 km atau seluas 0,09 km² atau sekitar 9 hektar.

Panjang jalan dan luas lahan di kawasan HPK adalah 5 km atau seluas 0,09 km² atau sekitar 9 hektar.

Panjang jalan dan luas lahan yang dibutuhkan di Pulau Pagai Selatan: Panjang jalan dan luas lahan di kawasan HP adalah 58 km atau seluas 1.044 km² atau sekitar 104,4 hektar.

Panjang jalan dan luas lahan di kawasan HPK adalah 8 km atau seluas 0,144 km² atau sekitar 14,4 hektar.

Selebihnya (sekitar 194 hektar) direncanakan melalui kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) termasuk sebagian besar kawasan APL di Pulau Pagai Utara.

Adapun wilayah administrasi desa-desa yang akan dilalui jalan Trans- Mentawai di pulau-pulau utama itu adalah sebagai berikut:

ah Administrasi Desa yang akan dilalui Jalan Raya Trans-Mentawai

ulau SiberutPulau SiporaPulau Pagai
a Sigapokna sa Malancan sa Muara Sikabaluan esa Mongan Poula esa Sotboyak Desa Sirilogui 7. Desa Cimpungan 8. Desa Saibi Samukop 9. Desa Saliguma 10. Desa Muntei 11. Desa Maileppet 12. Desa Muara Siberut 13. Desa Madobag 14. Desa Taileleu1. Desa Tua Peijat 2. Desa Mapaddegat 3. Desa Sipora Jaya 4. Desa Sidomakmur Desa Goissoinon 5. 6. Desa Bukit Pamewa 7. Desa Matobe 8. Desa Saureinu 9. Desa Sioban 10. Desa Mara 11. Desa Nemnenleleu 12. Desa Bosua1. Desa Saumanganya 2. Desa Matobe 3. Desa Sikakap 4. Desa Taikako 5. Desa Makalo 6. Desa Makalopa 7. Desa Bulasat 8. Desa Sinaka

Rencana penggunaan lahan seluas 4.572 km² untuk pembangunan jalan raya Trans-Mentawai sepanjang 254 km yang melalui kawasan hutan dapat merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Penggunaan Kawasan Hutan. Mekanisme yang dapat digunakan adalah Izin Pinjam Pakai kawasan hutan, sebagaimana skema berikut.

Skema Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Non Kehutanan

PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN (SKEMA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK PEMBANGUNAN NON KEHUTANAN) Pemanfaatan dan Pengembangan Skema Fungsi Energi Baru Terbarukan (EBT) • Listrik Kepentingan Nasional geothermal Kerjasama Menara Jar Listrik Hutan Penyelenggaraan - Kabel & Pendukungnya Konservasi KSA/KPA*) -jalan pengawasan dan pemeliharaan jaringan ") dilarang pada CA dan Penggunaan Zona inti TN Tambang, MIGAS Kawasan Hutan Sarpras waduk, Pembangkit Untuk pinjam pakai Jalan, Tol, Rel KA Pembangunan kawasan hutan Bersifat Geothermal, Tansmisidan non kehutanan Sementara distribusiteknologi EBTKE (HL, HPT, Pertanian dim rangka ketahanan HP, HPK) Kerjasama dengan energi (bauran energi nabati) HL, HPT, pengelola HP, HPK PL Mikro Hidro, Listrik Msk Desa, dll Bersifat TukarMenuka-Kaw Waduk/bendungan (sebagai Permanen Hutan (HPT dan HP) suplay PLTA) (HPT, HP, 13 Pelepasan kaw HPK Pe abuhar/bandara HPK)

Mekanisme Izin Pinjam Pakai kawasan hutan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah itu tertuang dalam Bab 2, Pasal 6, Nomor (2) sebagai berikut:

"Izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan: b. izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai, untuk kawasan hutan pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh perseratus) dari laus daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi, dengan ketentuan: 1. penggunaan untuk nonkomersial dikenakan kompensasi membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dengan ratio 1:1".

Di dalam mekanisme ini, rencana pembangunan jalan termasuk jalan raya Trans-Mentawai dikategorikan ke dalam rencana penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kehutanan yang bersifat sementara. Oleh karena itu, pengajuan penggunaan kawasan hutan oleh Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilakukan melalui mekanisme izin pinjam pakai kawasan HP dan HPK yang dilalui sebagaimana uraian dan tabel tersebut di atas.

Memperhatikan rencana jalan raya Trans-Mentawai yang akan melalui kawasan hutan di empat pulau itu, perlu diperhatikan agar rencana jalan tersebut tidak menjadi pembuka jalan bagi pembalakan kayu secara liar (illegal logging) serta perusakan kawasan hutan. Merujuk pada hasil penelitian LIPl sebelumnya (....., 1980), tim peneliti P2K-LIPI menyarankan agar rencana jalan tersebut tidak menjadi pembuka jalan bagi perkebunan kelapa sawit. Alasan tim adalah:

1) wilayah kepulauan Mentawai terdiri dari gugusan pulau-pulau besar dan kecil yang merupakan satu kesatuan ekosistem yang harus dilindungi;

osistem Mentawai merupakan ekosistem spesifik yang berfungsi enopang lingkungan dan kehidupan masyarakat Mentawai yang apabila sak akan mengganggu keberlangsungan generasi berikutnya;

rkebunan kelapa sawit dapat mempercepat kerusakan tanah, krisis mber air baku dan memicu kebakaran lahan dan hutan yang mengancam lestarian lingkungan di Mentawai; dan

imber dayahutan di Mentawaimemerlukan pendekatan konservasiuntuk kelestarian dan perekonomian daerah antara lain melalui pengembangan

ekowisata dan budaya. Dengan demikian, rencana pembangunan jalan rayaTrans-Mentawaisebaiknya diikuti pembangunan kawasan lindung di sepanjang rencana jalan tersebut.

Foto: Syarifah Dalimunthe

2. PENGUASAAN TANAH DI KAWASAN HUTAN OLEH PENDUDUK DESA

Penguasaan tanah oleh penduduk asli Mentawai telah berlangsung sejak proses produksi dan reproduksi di kalangan masyarakat adat dilakukan. Penguasaan itu terjadi sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Negara sehingga ketika negara menetapkan kawasan hutan, terjadi penguasaan ganda antara negara dan adat ataupun keluarga, rumah-tangga serta personal. Proses pengambilalihan hak dari adat ke negara belum selesai hingga sekarang karena proses tata batas kawasan hutan juga belum selesai dilakukan hingga sekarang. Proses tata batas kawasan hutan sebagian dilakukan oleh perusahaan pemegang konsesi HPH di wilayah unit manajemennya namun tidak mencakup seluruh kawasan hutan di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Negara juga telah berusaha memindahkan penduduk asli dari wilayah adatnya yang terletak di dalam kawasan hutan. Namun proses itu tidak seluruhnya berjalan dengan baik, bahkan sebagian menghadapi resistensi. Tumpang-tindih penguasaan tanah di dalam kawasan hutan masih berlangsung hingga sekarang oleh karena lemahnya penegakan hukum sehingga penguasaan tanah di dalam kawasan hutan oleh penduduk asli menjadi kenyataan umum.

Penguasaan tanah digunakan untuk menjelaskan sistem penguasaan tanah oleh pihak tertentu pada suatu lokasi di kawasan hutan. Dalam hal ini, negara memang telah menyatakan Kawasan Hutan Negara sehingga kawasan itu menjadi tanah dan sumber daya hutan milik negara. Tetapi istilah penguasaan memiliki arti yang luas, bukan hanya berarti milik melainkan juga sewa, pinjam garap, numpang, pendudukan ataupun pendakuan dan lain-lain.

Kajian ini menggunakan istilah penguasaan, karena kawasan hutan yang merupakan kekuasaan negara pada kenyataannya sebagian telah diduduki ataupun didaku oleh penduduk setempat. Dengan kata lain, penguasaan yang digunakan dalam kajian ini merujuk pada makna penguasaan efektif atau siapa yang menguasai tanah pada saat itu. Dalam hal ini, posisi masyarakat yang menduduki ataupun mendaku tanah di dalam kawasan hutan menjadi subjek penguasaan yang efektif karena lemahnya penegakan hukum di kawasan hutan. Berbagai bentuk penguasaan tradisional ini menjadi bahan pertimbangan penting dalam mekanisme perubahan kawasan hutan.

Berdasarkan identifikasi terhadap penguasaan tanah di kawasan hutan yang beririsandenganwilayahadministrasi43desadisepuluhkecamatandiKabupaten Kepulauan Mentawai diketahui terdapat bentuk-bentuk penguasaan tanah oleh penduduk setempat antara lain berupa ladang, kebun, sawah, permukiman ataupun kampung, lahan peternakan serta wilayah/hutan adat. Berbagai bentuk penguasaan tanah secara tradisional itu tersebar hampir di seluruh desa terutama di desa-desa yang wilayah administrasinya bersinggungan dengan kawasan hutan. Berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh bentuk penguasaan tanah di kawasan hutan di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai diketahui bahwa luas penguasaan tanah oleh penduduk setempat di kawasan hutan itu mencapai 111.058 hektar atau sekitar 21% dari total luas kawasan hutan di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Jumlah ini kemungkinan lebih kecil dibandingkan kenyataannya karena kelemahan metodologi pada saat dilakukannya identifikasi bersama dengan penduduk desa. Proses identifikasi bersama penduduk desa mengalami kesulitan pada penentuan wilayah/hutan adat. Penduduk desa umumnya hanya mengatakan bahwa, "seluruh hutan ini merupakan wilayah/hutan adat". Pada kenyataannya, sistem adat di kalangan penduduk asli Mentawai terbagi dalam sistem Uma yang telah berkembang luas dan kompleks sehingga penentuan "seluruh hutan ini merupakan wilayah/hutan adat" juga mengandung generalisasi pada Uma tertentu.

Penguasaan tanah di dalam kawasan hutan oleh penduduk setempat umumnya dinyatakan dalam suatu klaim baik klaim lama terkait dengan asaan adat secara turun-temurun maupun klaim baru yang biasanya per terk engan pembukaan lahan pertanian baru. Klaim penguasaan tanah itu dihormati diantara mereka, diketahui penguasanya serta batassen bat guasaannya sehingga menjadi suatu sistem peta yang tertanam ingatan penduduk setempat. Dengan kata lain, sistem penguasaan di tana ara tradisional ini diakui secara sosial di kalangan penduduk setempat sehi ada penghormatan terhadap properti yang dikuasai orang tertentu dan miliki sistem yang mengatur batasan penguasaan setiap orang. Jadi, adat,laupun bukan beroperasi berdasarkan Uma, tetap ada (eksis) di dalam kehidupan keseharian saat ini walaupun hanya dalam sistem penguasaan tanah. Adat dalam pengertian komunal atau tanah adat mungkin sulit diidentifikasi, tetapi adat sebagai praktik sosial keseharian yang diakui secara sosial oleh penduduk setempat terutama dalam sistem penguasaan tanah sangat mudah dijumpai di setiap desa-desa di Mentawai.

Berdasarkan sistem penguasaan tanah secara tradisional itu, berbagai bentuk klaim penguasaan tanah di dalam kawasan hutan di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat diidentifikasi lebih spesifik. Berdasarkan hasil identifikasi di 43 desa, diketahui bahwa luas klaim penguasaan tanah oleh penduduk setempat di kawasan hutan adalah 111.058 hektar yang tersebar di seluruh desa di 43 desa di sepuluh kecamatan di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Luas klaim penguasaan tanah di setiap kecamatan dapat diketahui sebagai berikut.

Luas klaim penguasaan tanah oleh penduduk setempat di dalam kawasan hutan per kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai (hektar)

Kawasan Hutan per KecamatanSiberut UtaraSiberut Barat DayaSiberut TengahSiberut SelatanSiberut BaratSipora UtaraSipora SelatanSikakapPagai UtaraPagai SelatanTotal
Kawasan hutan54.97429.56129.17455.835115.6256.6806.26617.95124.27573.055413.397
Klaim penguasaan8.12447.686 (APL: 18.125)5.2685.3674.5696.19219.166 (APL: 12.900)3.3122.4728.902111.058
Total63.09877.24734.44261.202120.19412.87225.43221.26326.74781.957524.455

Sebagaipendukung program redistribusitanah di kawasan hutan untuk objek pembangunan dan pembaruan agraria diperlukan identifikasi sampai dengan wilayah administrasi desa. Kajian ini telah mengidentifikasi luas tanah di kawasan hutan yang telah dikuasai oleh penduduk desa di 43 desa di sepuluh kecamatan di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Data luas penguasaan tanah di kawasan hutan di setiap desa di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebagai berikut.

Luas klaim penguasaan tanah oleh penduduk setempat di dalam kawasan hutan per desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai (hektar)

NoKecamatanDesaKlaimHutanJumlah
1Sagulubbek3.65333.501
2Pasakiat Teileleu8.43219.779
3Katurei4.3694.2228.591
4Muara Siberut1.3125.4057.020
51Madobag Ugai82816.16316.964
6Maileppet1.0542.3913.445
7Muntei1.0286.0557.083
8 9Matotonan85125.79226.643
9Cimpungan1.8807.7049.584
10Saibi Samukop7006.7437.443
11Saliguma2.62414.62417.247
12Sigapokna4.51229.96534.477
13Simalegi85755.51956.376
14Simatalu2.26941.51643.785
15Bojakan41622.25022.709
16Malancan1.54421.66923.213
17Mongan Poula9141.2242.198
18Muara Sikabaluan1261.9532.079
19Muara Sotboyak1.6752.0303.705
20Betumonga5875.5386.125
21Tuapeijat2.7799923.771
22Sipora Jaya44
23Bukit Pamewa2-2
24Goissoainan2.39712.397
25Bosua1.26811.268
26Nem Nem Leleu2.316-2.316
27Beriulou6.086-6.086
28Mara3.6922.1425.730
29Matobe596=596
30Saureinu9125.3376.249
31Sioban884179705
32Betumonga501.8241.874
33Saumanganyak1.28413.23014.514
34Silabu10.2839.14119.424
35Bulasat5.4483.0998.547
36Sinaka2.87820.20923.087
37Makalo1.45218.56820.015
38Malakopa85025.79226.642
39Sikakap271.5301.557
40Matobek4825.1355.617
41Taikako2.84310.64713.490
41Taikako2.84310.64713.490

Sagulubbeg 42 33.501 3.653 37.154

421Sagulubbeg3.65333.50137.154
4311
JumlahJumlah11
NoKecamatanDesaKlaimHutanJumlah
1Siberut Barat DayaSagulubbek3,65333,50137,154
2Siberut Barat DayaPasakiat Teileleu8,43219,77928,211
3Siberut Barat DayaKaturei4,3694,2228,591
4Siberut SelatanMuara Siberut1,3125,4057,020
5Siberut SelatanMadobag Ugai82816,16316,964
6Siberut SelatanMaileppet1,0542,3913,445
7Siberut SelatanMuntei1,0286,0557,083
8Siberut SelatanMatotonan85125,79226,643
9Siberut TengahCimpungan1,8807,7049,584
10Siberut TengahSaibi Samukop7006,7437,443
11Siberut TengahSaliguma2,62414,62417,247
12Siberut BaratSigapokna4,51229,96534,477
13Siberut BaratSimalegi85755,51956,376
14Siberut BaratSimatalu2,26941,51643,785
15Siberut UtaraBojakan41622,25022,709
16Siberut UtaraMalancan1,54421,66923,213
17Siberut UtaraMongan Poula9141,2242,198
18Siberut UtaraMuara Sikabaluan1261,9532,079
19Siberut UtaraMuara Sotboyak1,6752,0303,705
20Siberut UtaraSirilogui3,3165,1598,475
21Sipora UtaraBetumonga5875,5386,125
22Sipora UtaraTuapeijat2,7799923,771
23Sipora UtaraSidomakmur-
24Sipora UtaraSipora Jaya44
25Sipora UtaraBukit Pamewa22
26Sipora UtaraGoissoainan2,397I2,397
27Sipora SelatanBosua1,2681,268
28Sipora SelatanNem Nem Leleu2,316-2,316
29Sipora SelatanBeriulou6,086-6,086
30Sipora SelatanMara3,6922,1425,730
30Sipora Selatanlara3,6922,1425,730
31Sipora SelatanMatobe596596
32Sipora SelatanSaureinu912
33Sipora SelatanSioban8847
34Pagai UtaraBetumonga50
Pagai UtaraSaumanganyak1,284
Pagai UtaraSilabu10,283
Pagai SelatanBulasat5,448
Pagai SelatanSinaka2,87820,209
Pagai SelatanMakalo1,45218,56820,015
40Pagai SelatanMalakopa85025,79226,642
41SikakapSikakap271,5301,557
42SikakapMatobek4825,1355,617
43SikakapTaikako2,84310,64713,490
Jumlah47,120170,016

Sedangkan letak dan lokasi dari setiap luas tanah yang dikuasai oleh penduduk setempat di 43 desa itu digambarkan dalam peta hasil analisis wilayhadministrasi desa, peta kawasan hutan dengan citra satelit spot 5. Peta saan tanah di setiap desa di 43 desa itu juga dilengkapi dengan hasil p id kasi bentuk penguasaan tradisional baik berupa ladang, kebun, sawah, iman ataupun kampung, lahan peternakan serta wilayah/hutan adat p sc as setiap bentuk penguasaan itu di setiap desa. Untuk meringkas uraian ni, peta penguasaan tanah di kawasan hutan di setiap desa itu disajikan n. p mpiran.

alui peta penguasaan tanah di kawasan hutan itu (terlampir) diketahui luas pe asaan tanah di setiap desa. Namun demikian, peta penguasaan tanah di setiap desainibelum cukup untuk menentukan kebijakanpadalevelKementerian LHK. Agar hasil identifikasi berupa peta penguasaan tanah di kawasan hutan di setiap desa di 43 desa di wilayah Kabupaten kepulauan Mentawai ini dapat diakomodasi ke dalam kebijakan Kementerian LHK, diperlukan identifikasi lanjut mengenai letak dan lokasi penguasaan itu di dalam kawasan hutan terutama terkait dengan status dan fungsi kawasan hutan.

Berdasarkan hasil identifikasi status dan fungsi kawasan hutan diketahui bahwa klaim penguasaan tanah itu tersebar di berbagai status dan fungsi kawasan hutan di wilayah Kepulauan Mentawai yaitu di kawasan Hutan Produksi seluas 42.324,15 hektar, di kawasan Hutan Lindung seluas 1.910,05 hektar, di kawasan Hutan Produksi Konversi seluas 19.536 hektar, di kawasan Taman Nasional Siberut seluas 41.056,98 hektar, dan di kawasan Hutan Suaka Alam Wisata seluas 1.404 hektar. Apabila dirinci berdasarkan kecamatan terlihat pada tabel sebagai berikut.

Luas klaim penguasaan tanah oleh penduduk setempat di kawasan hutan berdasarkan status dan fungsi kawasan hutan serta kecamatan

StatusPeruntukan saat iniSiberut tSiberut Barat DayaSiberut Tengahiberut Siberut BaratSipar resSipatra SikakapPagai Selan Total
HPHUTAN24.11215.54818.37021.78226.9136.3925.99017.35213.37246.384196.215
HPHUTAN2.7295.4781.4792.7651.1542.09614.2903.3121.3307.69142.324
Total26.84121.02619.84945.54728.0678.48820.28020.66414.70254.0751
HLHUTAN2328429945600018909.533012.350
HLKLAIM1041179650047301.14201.910
Total2428831.17362500662010.67501
HPKHUTAN13.0828.1296.7735.3463.7511448700037.312
HPKKLAIM4.9512.3103.4071.4352723.6283.53300019.536
Total118.03310.43910.1806.7814.0233.7723.6200001
TNSHUTAN17.5404.4542.63026.22484.961000021.418157.227
TNSKLAIM43437.1541341923.1430000041.057
Total17.97441.6082.76426.41688.104000021.4181
HSAWHUTAN002431.87600001.2902.3715.780
HSAWKLAIM0066910000004281.404
HSAW KLAIM Total003092.78600001.2902.799

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 79 Tahun 2014; Nomor PB.3/Menhut-Il/2014; Nomor 17/PRT/M/2014; Nomor 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan, yang sudah ditingkatkan menjadi Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah di Dalam Kawasan Hutan, penguasaan tanah di dalam kawasan hutan di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai seluas 111.058 hektar itu dapat dilepaskan. Hal ini karena proses identifikasi penguasaan tanah di kawasan hutan di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dilakukan oleh Tim LIPl itu sesuai dengan aturan Inventarisasi Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) sebagaimana yang diatur dalam peraturan bersama empat menteri tersebut, Bab 1, Pasal 1, Nomor 6, (yang sudah ditingkatkan menjadi Peraturan Presiden Nomor 88 tahun 2017) sebagai berikut:

"Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah yang selanjutnya disebut IP4T adalah kegiatan pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang diolah dengan sistem informasi geografis sehingga menghasilkan peta dan informasi mengenai penguasaan tanah oleh pemohon."

Pada prinsipnya, peraturan bersama empat menteri itu berlaku untuk penguasaan tanah di semua kawasan. Namun demikian, masih ada perdebatan di kalangan birokrasi Kementerian LHK, terutama pada kawasan konservasi termasuk di Taman Nasional Siberut dan Hutan Suaka Alam Wisata, apakah penguasaan tanah di dalamnya dapat diselesaikan melalui mekanisme peraturan bersama empat menteri itu ataukah sebaiknya dikelola bersama unit konservasi ekosistem itu. Perdebatan ini juga mewarnai penguasaan tanah di Taman Nasional Siberut di mana pengelola Taman Nasional Siberut mengemukakan atan penataan zonasi untuk mengatasi penguasaan tanah di dalam pe Ta Nasional Siberut daripada menggunakan mekanisme pelepasan ka hutan. Sementara itu, sebagian penduduk desa-desa di dalam dan di se aman Nasional Siberut memperlihatkan resistensi terhadap pendekatan te

u menunjukkan bahwa pendekatan penataan zonasi tidak selalu sesuai de penguasaan tanah di dalam Taman Nasional Siberut. Apalagi apabila asaan tanah itu bukan hanya berupa lahan pertanian melainkan berupa peny kampung-kampung lama di mana leluhur mereka berasal. Penduduk asli Mentawai meyakini bahwa leluhur awal mereka berasal dari Desa Simatalu di wilayah Kecamatan Siberut Barat yang pada saat ini seluruh wilayah administrasi desa itu berada di dalam kawasan Taman Nasional Siberut. Keberadaan Desa Simatalu dan desa-desalain didalamTaman Nasional Siberutmenjadiperdebatan di dalam wacana peraturan tersebut. Pada prinsipnya apabila penguasaan tanah di dalam kawasan hutan itu mengacu pada peraturan bersama empat menteri maka dapat dilepaskan melalui mekanisme IP4T, kecuali peraturan bersama empat menteri itu diubah.

Penguasaan Tanah di Kawasan Hutan di Pulau-pulau Kecil 一

Sebagaimana disampaikan di bagian depan paper ini, wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari pulau-pulau kecil yang berjumlah 131 pulau kecil. Luas daratan pulau-pulau kecil dari seluruh pulau itu adalah 10.586 hektar. Di antara 131 pulau-pulau kecil itu, terdapat pulau-pulau kecil yang berstatus sebagai kawasan hutan yaitu sebanyak 68 pulau kecil; 67 pulau kecil termasuk kawasan Hutan Produksi (HP), 1 pulau kecil termasuk kawasan Hutan Lindung (HL), dan selebihnya termasuk Areal Penggunaan Lain (APL).

Walaupunpulau-pulaukecilituberstatuskawasanhutannamun kenyataannya sebagian telah dikuasai oleh penduduk dalam berbagai bentuk. Bentuk-bentuk penguasaan tanah di kawasan hutan di pulau-pulau kecil itu antara lain berupa permukiman penduduk dengan ladang, kebun dan lahan peternakan serta resort-resort baik yang dikuasai oleh penduduk setempat maupun yang dikelola oleh perusahaan swasta asing.

Jumlah, Luas dan Fungsi Kawasan Hutan di Pulau-pulau Kecil

KecamatanJumlah PulauLuas Area (Ha)
APLHLHPTotal
Siberut Utara567875
Siberut Tengah2167167
Siberut Selatan24747
Siberut Barat Daya231141303,1613,405
Sipora Barat177096121,322
Sipora Selatan53870873
Sikakap1429599627
Pagai Utara398089
Pagai Selatan603153,6653,980
Total1311,2461309,21010,586

Kondisi Eksisting Kawasan Hutan di Pulau-pulau Kecil per Kecamatan (Hektar)

KecamatanKondisi EksistingHLHP
Siberut UtaraHutan8
Siberut TengahHutan164
Perladangan3
Siberut SelatanMangrove47
Siberut Barat DayaGosong4
HutanL228
Mangrove110246
Perladangan202,667
Resort116
Sipora Barat Sipora SelatanHutan97
Perladangan455
Mangrove48
Resort13
Sipora SelatanPerladangan870
SikakapHutan571
Mangrove28
Pagai UtaraHutan80
Pagai SelatanHutan2,775
Mangrove107
Perladangan771
Permukiman12
Total1309,210

Foto: Syarifah Dalimunthe

Luas penguasaan tanah di kawasan hutan di pulau-pulau kecil mencapai 4.887 hektar atau sekitar 47% dari seluruh luas daratan pulau-pulau kecil di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai (10.586 hektar). Penguasaan tanah di kawasan hutan di pulau-pulau kecil dapat dikategorikan menjadi dua yaitu penguasaan tanah oleh penduduk setempat secara tradisional berupa permukiman, ladang, kebun dan lahan peternakan; serta penguasaan tanah oleh perusahaan swasta untuk pariwisata.

Kategori pertama yaitu penguasaan tanah oleh penduduk setempat secara tradisional dalam bentuk permukiman, ladang, kebun dan lahan peternakan, sebagaimana bentuk-bentuk penguasaan tanah di atas diatur berdasarkan peraturan bersama empat menteri dan dapat dilepaskan melalui mekanisme IP4T. Sedangkan kategori kedua yaitu penguasaan tanah oleh perusahaan swasta untuk pariwisata disarankan untuk mengurus izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Penggunaan Kawasan Hutan yang terkait dengan izin pinjam pakai kawasan hutan. Apabila perusahaan swasta itu tidak memiliki izin tersebut maka dianggap melanggar Undangundang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang.

Foto: Syarifah Dalimunthe

PENUTUP

asil identifikasi tanah objek reforma agraria dan pembangunan jalan H raya Trans-Mentawai di kawasan hutan di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat diringkas sebagai berikut:

1. Luas penguasaan tanah oleh penduduk setempat di kawasan hutan itu mencapai 111.058 hektar atau sekitar 21% dari total luas kawasan hutan di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

2. Luas penguasaan tanah di kawasan hutan di pulau-pulau kecil mencapai 4.887 hektar atau sekitar 47% dari seluruh luas daratan pulau-pulau kecil di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai (10.586 hektar).

3. Total panjang jalan raya Trans-Mentawai yang akan melalui kawasan hutan di empat pulau itu mencapai 254 km atau sekitar 65% dari total seluruh panjang jalan yang direncanakan. Dengan rencana lebar jalan raya Trans- Mentawai 18 meter dan panjang 254 km dapat diketahui luas kebutuhan lahan jalan raya Trans-Mentawai di kawasan hutan yaitu sekitar 4.572 km² atau sekitar 457,2 hektar (0,09%)

Hasil identifikasi tanah objek pembangunan jalan raya Trans-Mentawai dan pembaruan agraria di kawasan hutan di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai inidaat digunakan sebagai data dasar untuk perubahan kawasan hutan. Selain m sme izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan jalan raya M ai, juga mekanisme IP4T untuk menyatakan hak penguasaan tanah oleh k setempat di kawasan hutan. Hasil identifikasi ini dapat digunakan oleh p se lata dasar untuk melengkapi pendataan penguasaan tanah di kawasan

Tr entawai yang harus diajukan oleh Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan

Ti yang dibentuk oleh Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai

hu ebagaimana diuraikan di bagian depan paper ini, identifikasi ini meliputi jenis enggunaan dan pemanfaatan tanah serta letak, batas, dan luas bidang tanah. Sedangkan informasi mengenai identitas pemohon dan tahun perolehan belum disertakan dalam identifikasi ini. Tim IP4T bisa melengkapi bersama dengan penduduk desa dengan menunjukkan data dasar yang sudah ada ini. Selanjutnya, data yang dibuat oleh Tim IP4T diserahkan ke Badan Pertanahan Nasional untuk disampaikan kepada Menteri LHK agar dilakukan penataan batas kawasan hutan sehingga dikeluarkan surat keputusan yang dapat digunakan sebagai dasar penerbitan sertifikat hak atas penguasaan tanah itu.

Sedangkan pada penguasaan tanah di mana bidang tanah yang dikuasai kurang dari 20 tahun dapat ditetapkan sebagai obyek pembaruan agraria, sebagaimana tertuang dalam peraturan bersama empat menteri itu, Pasal 8 Nomor (2), sebagai berikut:

"Dalam hal bidang tanah yang dikuasai kurang dari 20 (dua puluh) tahun dapat diberikan hak atas tanah dalam rangka pembaruan agraria sesuai dengan ketentutan peraturan perundang-undangan".

Dalam kaitan dengan pembaruan agraria, pemerintahan Jokowi-JK telah menetapkan program TORA seluas 9 juta hektar di mana 4,1 juta hektar di antaranya akan diberlakukan di dalam kawasan hutan. Hasil identifikasi Tim IP4T yang dibentuk oleh Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat digunakan sebagai dasar penentuan obyek pembaruan agraria dalam rangka program TORA tersebut. Sementara itu, untuk mempercepat program TORA di tingkat nasional khususnya terkait dengan obyek pembaruan agraria di dalam kawasan hutan di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kementerian LHK yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Planologi dan Tata Ruang, dapat menggunakan hasil identifikasi Tim LIPI ini sebagai data dasar untuk menentukan letak, batas dan luas bidang tanah yang akan ditetapkan sebagai objek pembaruan agraria. Foto: Syarifah Dalimunthe

DAFTAR PUSTAKA

BPS Kabupaten Kabupaten Kepulauan Mentawai. 2014. Sensus Pertanian 2013. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai Baker, Lorens, 1999. Tiele: The Social and Ethnic of Tourism Impact on Siberut Mentawai. BPS Kabupaten Kabupaten Kepulauan Mentawai. 2015a. Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka 2014. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai BPS, 2014. Indikator Kesejahteraan Rakyat. Kabupaten Kepulauan Mentawai Darmanto dan A.B. Setyowati. 2012. Berebut Hutan Siberut. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) Http:www.ppk/kp3k.kkp.go.id/direktori.pulau/index.php/public_c/pulau_data RTRW Kab, 2015 Slide presentasi BPN, 2015. Reforma Agraria untuk Mendukung Kedaulatan Pangan, KIPNAS LIPI, Jakarta