Baca teks (PDF): Ubah Arah Kebijakan Telematika Dan Media Di Indonesia

26 halaman · 26 halaman diproses dengan OCR · 8.1 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. "Ubah Arah Kebijakan Telematika dan Media di Indonesia"
  2. Policy Paper Telematika 2012 "Ubah Arah Kebijakan Telematika dan Media di Indonesia"
  3. Tim Penyusun
  4. I. Pendahuluan
  5. I.1. Konglomerasi dan Konvergensi Media
  6. I.2. Kesenjangan Akses Telematika
  7. II. Tentang Policy Paper Ini
  8. Prakondisi:
  9. Pengertian-pengertian
  10. Tentang:
  11. Poin-poin
  12. Ruang Lingkup
  13. 1. Telematika vs Telemedia
  14. 2. Konvergensi parsial Vs Konvergensi Total
  15. IV. Dinamika Regulasi telekomunikasi dan telematika
  16. 1. UU No 5 Tahun 1964 tentang Penerangan
  17. 2. UU No 3 tahun 1989
  18. 3. UU No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
  19. 4. UU Nomor 11 Tahun 2008
  20. 5. RUU Konvergensi Telematika
  21. V. Masalah-Masalah
  22. VI. Rekomendasi

Policy Paper Telematika 2012 "Ubah Arah Kebijakan Telematika dan Media di Indonesia"

GRARIA OME THEATRE

PUSTAKA K 32 PA

Policy Paper Telematika 2012

"Ubah Arah Kebijakan Telematika dan Media di Indonesia"

Tim Penyusun Policy Paper ini dirumuskan oleh individu dan aktivis-aktivis dari organisasi masyarakat sipil yang concern pada isu media dan telematika Diantaranya:

1. Paulus Widiyanto, Mantan anggota DPR RI

2. Didi Sugandi, Combine Resources Institute, Yogyakarta

3. Yossy Suparyo, Combine Resources Institute, Yogyakarta

4. Iman, Jaringan Radio Komunitas Indonesia

5. Agus Triwanto, Air Putih

6. Firdaus Cahyadi, Yayasan SatuDunia

7. Rini Nasution, Yayasan SatuDunia

8. Rapin, ICT Watch

9. Dinita Andriani P, CIPG 10. Fajri, CIPG

11. Leli Qomarulali, Media Link

12. Hendrayuda, LBH Pers

SatuDun)a

Policy Paper Telematika 2012 "Ubah Arah Kebijakan Telematika dan Media di Indonesia"

Tim Penyusun

1. Paulus Widiyanto, Mantan anggota DPR RI

2. Didi Sugandi, Combine Resources Institute, Yogyakarta

3. Yossy Suparyo, Combine Resources Institute, Yogyakarta

4. Iman, Jaringan Radio Komunitas Indonesia

5. Agus Triwanto, Air Putih

6. Firdaus Cahyadi, Yayasan SatuDunia

7. Rini Nasution, Yayasan SatuDunia

8. Rapin, ICT Watch

9. Dinita Andriani P, CIPG

10. Fajri, CIPG

11. Leli Qomarulali, Media Link

12. Hendrayuda, LBH Pers

Desain: Yohan Prabowo

Photography sampul: Roni Azhar

Cetak: Rahman Seblat

Yayasan Satu Dunia JI. Tebet Utara II No. 6 Jakarta Selatan, 12820 Indonesia Telp/fax:+62-21-83705520 www.satudunia.net

I. Pendahuluan

I.1. Konglomerasi dan Konvergensi Media

Teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika) begitu pesat di dunia ini. Perkembangan itu pun merambah ke Indonesia. Hal itu ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah pengguna internet di negeri ini.

Internet usage and population statistics in Indonesia1

YearUserPopulationPercentageGDP p.c
20002,000,000206,264,5951%$570
200720,000,000224,481,7208.9 %$1,916
200825,000,000237,512,35510.5 %$2,238
200930,000,000240,271,52212.50 %$2,329
201030,000,000242,968,34212.30 %$2,858

Source: Internet World Stats

Meningkatnya jumlah pengguna internet itu pula mempengaruhi pola konsumsi berita masyarakat kita.

Weekly Media Use Frequency of for News²

200620072008
Television95%97%97 %
44 %35%
22%
2%3%4%
SMS5%9%

Source: Indonesia Media Market3

Tabel di atas memperlihatkan dengan sangat jelas bagaimana frekuensi penggunaan media dari masyarakat kita untuk mendapatkan berita mengalami penurunan pada media cetak, dan radio mengalami penurunan. Sementara frekuensi untuk mendapatkan berita melalui media online, sms dan televisi mengalami kenaikan.

Hal yang sama juga terjadi di masyarakat perkotaan seperti di Jakarta. Terdapat kecenderungan masyarakat urban (perkotaan) mendapatkan berita melalui media online.

Media usage in urban areas4

Media%
Television97 %
Internet33 %
Newspaper25 %
Radio24 %

Source: @crossroads: Democratization and Corporation of Media in Indonesia5

Hasil Survei Media Index yang dilakukan oleh Nielsen Media Survei6, menunjukan pembaca koran konvensional menurun sementara pengguna internet mengalami kenaikan. Sementara penonton televisi relatif stabil di angka 94%.

50 45 40 35 30 25 2005 20 2009 15 10 5 0 Pembaca Pembaca Pembaca Pendengar Pengguna Koran Tabloid Majalah radio internet

Sumber riset Nilsen yang dikutip Kompas.com

Survei Markplus Insight7, juga menunjukan bahwa pengguna internet diIndonesia cenderung tidak lagimenjadikan media konvensional sebagai sumber informasi utama. Menurut riset tersebut, internet sudah menjadi preferensi utama dalam mendapatkan informasi dan hiburan selain TV. Bahkan di kotakota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya, Internet lebih unggul di banding TV.

Kondisi ini pula yang kemudian dimanfaatkan dengan baik oleh industri media massa di Indonesia. Sekarang, hampir semua media massa besar memiliki edisi onlinenya. Bahkan sebagian besar industri media massa sudah melakukan konvergensi medianya.

Kepemilikansilangataulebihseringdisebutkonglomerasi media menjadi sebuah keniscayaan. "Konglomerasi media di era konvergensi telematika adalah sesuatu yang sulit dihindarkan," ujar Don Bosco Salamun, dari Berita Satu Media

Holdings8, saat menjadi pembicara di konferensi media baru yang diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI)9.

"Karena dengan penyatuan kepemilikan media itu dapat menjadikan operasional industri media lebih efisien," katanya, "Seorang wartawan misalnya, dapat membuat satu berita bukan hanya untuk satu kanal namun juga beberapa kanal sekaligus"

Bahkan dalam seperti ditulis di sebuah portal10, Presiden Direktur PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) Anindya Novyan Bakrie saat memaparkan Bakrie Telecom, Media and Technology (BakrieTMT2015) yang akan menyinergikan lini bisnis telekomunikasi (BTEL), media (VIVA Group) dan teknologi (BConn dan BNET) sampai dengan tahun 2015.

Konglomerasi media di Indonesia sendiri sudah ada sebelum era konvergensi telematika. "Sebelum era konvergensi telematika di Indonesia ini, konglomerasi sudah terjadi," ujar Farid Gaban11, dalam wawancaranya dengan SatuDunia12, "Kemajuan teknologi mempermudahkan lagi konglomerasi itu,"

Sementara menurut aktivis Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Margiyono, konvergensitelematika adalah istilah teknologi, sementara dalam konteks bisnis adalah konglomerasi. "Secara teknologi terkonvergensi dan secara bisnis ya konglomerasi," ujarnya dalam diskusi lingkar belajar di Yayasan SatuDunia13.

Dan website-website yang dimiliki oleh media arus utama, yang sebagian tergabung dalam media konglomerasi pun menjadi rujukan masyarakat dalam mendapatkan berita secara online.

Top Indonesia News Website Visited in The Previous Month14

NoNews Portal (General News)Prosentase
1Okezone.com13%
2Kompas.com11%
3Detik.com9%
4Republika.co.id4%
5Suara Merdeka4%
6Koran TEMPO3%
7Media Indonesia3%
8The Jakarta Post2%

Source: Media Market 15

1 "Indonesia Internet Usage and Population Statistics", Internet World Stats quoting United Nations Deportment of Economic and Social Affairs, http://www.internetworldstats.com (last accessed April 6, 2012).

2 This survey respondents were asked about their most important source of news. 2010. Base: n=3000,April2009;n=3012,December2007;n=3013,November2006

3 http://www.audiencescapes.org/country-profiles/indonesia/communication-habitsdemographic-groups/urban-rural/urban-rural-138

4 The study surveyed 4,482 respondents consisting of 2,770 offline and 1,712 online samples aged between 15 and 50 years old. The respondents lived in Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Surabaya, Bandung, Medan, Medan, Semarang, Palembang, Makassar, Yogyakarta and Denpasar.

5 Merlynalim, "Table 5: Media usage in urban areas", @crossroads: Democratization and Corporation, p.2,cited Yahoo! Indonesia Net Index Study, in The Jakarta Post (July 27, 2011), Internet use now second after TV: Yahoo!, http://www.thejakartapost.com/news/2011/07/27/ internetFuseFnowFsecondFafterFtvF yahoo.html.

6 http://kesehatan.kompas.com/read/2009/07/16/16015757/survei.nielsen.pembaca.media. cetak.makin.turun

http://the-marketeers.com/archives/attitude-and-behavior-pengguna-internet-diindonesia.html

8 Berita Satu Media Holdings is an Indonesian media holding company that operates the Berita Satu TV, BeritaSatu.com, Jakarta Globe, Globe Asia, The Peak, Campus Asia, Investor Daily, Majalah Investor and Suara Pembaruan. Berita Satu Media Holdings are a multiplatform media company, focusing in broadcast, print, digital, online, social media, mobile, and events. http:// www.linkedin.com/company/berita-satu-media-holdings.

9 Konferensi "Media Baru: Menjadi Tuan di Negeri Sendiri", Hotel Nikko Jakarta, 7 Juli 2011

10 http://www.investor.co.id/bedahemiten/era-konvergensi-di-mata-bakrie-telecom/8867

11 Mantan wartawan Harian Republika dan Majalah TEMPO, kini aktif di Kantor Berita Pena Indonesia dan juga menjadi pengajar pelatihan jurnalistik dan menulis bagi wartawan dan aktifis NGOs.

12 Wawancara dengan Farid Gaban di Jakarta, Selasa, 5 Juli 2011

13 Diskusi lingkar belajar telematika, Yayasan SatuDunia, 18 Agustus 2011

I.2. Kesenjangan Akses Telematika

Di tengah perkembangan pengguna internet di Indonesia yang begitu pesat, ternyata masih menyisakan fakta adanya kesenjangan akses telematika antar kawasan di Indonesia.Data dari kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)16menyebutkan, bahwa hingga tahun 2008, desa di wilayah Jawa merupakan kawasan yang paling banyak memiliki infrastruktur telepon kabel. Kemudian menyusul wilayah Sumatera, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Papua dan Maluku. Kepemilikan telepon kabel (84,79%) pun paling banyak berada di wilayah Jawa dan Sumatera. Dari data ini mulai muncul indikasi ketimpangan akses telekomunikasi di

Indonesia. Akses telekomunikasi masih didominasi Jawa dan Indonesia Bagian Barat (Sumatera).

Namun bisa jadi, data tersebut di atas muncul karena makin ditinggalkannya telepon kabel dan beralih ke komunikasi mobile melalui handphone. Jika demikian maka indikator yang bisa dipakai adalah tentang banyaknya penerima sinyal selular antara di Jawa, Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Timur.

Menurut buku putih itu pula, wilayah Jawa juga merupakan wilayah desa penerima sinyal selular terbanyak dibandingkan daerah lain di Indonesia. Tak heran pula pada tahun 2008 kepemilikan handphone (81,57%) berada di wilayah Jawa dan Sumatera17.

Sementara di sisi lain, data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 201018, menyebutkan sebanyak 65,2% infrastruktur backbone19 serat optik terkonsentrasi di Jawa, kemudian diikuti oleh Sumatera (20,31%) dan Kalimantan (6,13%), sementara pada wilayah Indonesia Timur (Nusa Tenggara, Maluku dan Papua) belum terjangkau infrastruktur ini.

TELKOM EXCELCOMINDO COMNET PLUS SMW-2/3 Sumalera Maluku - Papua Jawa Nusa Tenggara Sumber: Muhammad Salahuddien, ID-Sirti

Kondisi infrastruktur telematika yang seperti tersebut di atas juga menyebabkan pengguna internet juga terpusat di Jawa. Data dari Susenas 2006-2008, Badan Pusat Statistik memperlihatkan bahwa selama tahun 2007-2008 akses internet dalam rumah tangga di Indonesia mengalami kenaikan. Pada tahun 2007, prosentase rumah tanngga yang memiliki akses internet sebanyak 5,58%. Pada tahun 2008 meningkat menjadi 8,56%. Dan sekali lagi rumah tangga di Jawa masih memiliki akses tertinggi terhadap internet diantara rumah tangga di seluruh Indonesia.

Hal yang sama juga tercermin dalam pengguna facebook dan produksi tweet di Indonesia. Seperti ditulis di Snapshot of Indonesia Social Media Users - Saling Silang Report Feb 201120 menyebutkan bahwa pengguna facebook terbesar di Indonesia didominasiolehwargaJakarta(50,33%).Padaurutanselanjutnya Bandung (5,2%), Bogor (3,23%), Yogyakarta (3,09%), Medan (3,04%), Makasar (2,23%) dan Surabaya (2,18%). Bandingkan dengan pengguna Facebook di Jayapura (0,12%) dan Ternate (0,03%).

Begitu pula produksi tweet di Twitter. Tweet yang diproduksi dari Jakarta mendominasi seluruh tweet dari Indonesia. Tweet yang diproduksi dari Jakarta sebesar 16,33%, dari Bandung 13,79%, dari Yogyakarta 11,05%, dari Semarang 8,29% dan dari Surabaya 8,21%. Bandingkan tweet yang diproduksi dari Palu hanya 0,71%, Ambon 0,35% dan Jayapura 0,23%.

14 base n=226 (montly internet user, April 2009)

15 http://www.audiencescapes.org/country-profiles/indonesia/communication-habitsdemographic-groups/urban-rural/urban-rural-138

16 Buku Putih, "Komunikasi dan Informatika tahun 2010"

17 Distribusi telepon kabel dan bergerak berdasarkan pulau, 2008, Buku Putih, "Komunikasi dan Informatika tahun 2010",

18 Buku Putih, "Komunikasi dan Informatika tahun 2010"

19 Pengertian backbone serat optik adalah saluran atau koneksi berkecepatan tinggi yang menjadi lintasan utama dalam sebuah jaringan telematika.

II. Tentang Policy Paper Ini

Perkembanganteknologitelekomunikasidaninformatika (telematika) sangatlah pesat. Perkembangan teknologi telematika itu pun mengarah ke konvergensi. Perkembangan teknologi telematika itu cenderung lebih cepat dibandingkan dengan regulasi yang terkait dengannya.

Di Indonesia, beberapa regulasi yang terkait dengan telematika telah dibuat. Diantaranya UU No 36/1999 tentang Telekomunikasi dan UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transakasi Elektronik. Beberapa saat yang lalu juga pernah direncanakan munculnya RUUTindak Pidana TeknologiInformasi (TIPITI) dan RUU Konvergensi Telematika. Bahkan, menurut informasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui suratnya 11/PPID/Kominfo/2/2012 menyebutkan bahwa saat ini pemerintah sedang menyiapkan revisi UU Telekomunikasi.

Artinya, seiring dengan perkembangan teknologi telematika, diperkirakan akan banyak muncul rancangan regulasi terkait dengan hal itu. Namun, seringkali regulasi itu belum atau tidak sama sekali mengakomodasi pemikiran dari organisasi masyarakat sipil. Padahal dampak dari kebijakan telematika itu sangat luas di masyarakat.

Terkait dengan itulah, kertas posisi terhadap kebijakan telematika ini disusun. Kertas posisi ini bertujuan untuk dapat menjadi semacam panduan bagi para pihak yang terkait dengan penyusunan kebijakan telematika. Oleh karena itulah Policy Paper ini bersifat visioner dan progresif. Artinya, tidak secara reaktif menanggapi sebuah kebijakan pemerintah terkait dengan telematika. Namun, memberikan arahan mengenai prinsip-prinsip yang harus diakomodasi dalam sebuah kebijakan telematika.

Policy Paper ini diharapkan dapat berfungsi sebagai berikut:

1. Bahan Lobbying u/kebijakan telematika

2. Kerangka dasar bagi Penyusunan kebijakan Telematika

3. Referensi Dasar bagi bagi penelitian akademisi terkait dengan kebijakan telematika

4. Bahan dasar untuk advokasi, kampanye dan riset terkait kebijakan telematika

Policy Paper ini dirumuskan oleh individu dan aktivisaktivis dari organisasi masyarakat sipil yang concern pada isu media dan telematika. Diantaranya:

1. Paulus Widiyanto, Mantan anggota DPR RI

2. Didi Sugandi, Combine Resources Institute, Yogyakarta

3. Yossy Suparyo, Combine Resources Institute, Yogyakarta

4. Iman, Jaringan Radio Komunitas Indonesia

5. Agus Triwanto, Air Putih

6. Firdaus Cahyadi, Yayasan SatuDunia

7. Rini Nasution, Yayasan SatuDunia

8. Rapin, ICT Watch

9. Dinita Andriani P, CIPG

10. Fajri, CIPG

11. Leli Qomarulali, Media Link

12. Hendrayuda, LBH Pers

Selanjutnya Policy Paperini akan dicetak secara hardcopy dan didistribusikan secara online maupun offline kepada pihakpihak yang terkait antara lain:

1. Komisi I DPR

2. Kominfo

3. BRTI

4. KPI (Komisi Penyiaran Indonesia)

5. Stakeholder: Mastel, APJII, Media Massa, NGOs

6. Akademisi

7. Komunitas-komunitas online

III. Posisi dan pemahaman terhadap RUU Konvergensi Telematika

20 http://www.slideshare.net/salingsilang/snapshot-of-indonesia-social-media-users-salingsilang-report-feb-2011

Prakondisi:

Dalam UU 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, tidak ada kejelasan kewajiban pemerintah untuk menggelar infrastruktur telekomunikasi di daerah terpencil. Hal, yang justru ditonjolkan adalah kewajiban operator telekomunikasi menyetor sejumlah dana dari prosentase keuntungannya untuk biaya pembangunan infrastruktur di kawasan terpencil.

Di RUU konvergensi Telematika kewajiban pemerintah itu sudah dinyatakan. Namun, tidak diikuti dengan diakuinya hak gugat warga negara jika kewajiban pemerintah itu lalai dilaksanakan. Dan juga tidak ada semacam punishment (hukuman) jika kewajiban pemerintah itu diabaikan. Dari sini kemudian, terlihat bahwa penguasaan infrastruktur sudah bergeser dari negara ke industri.

Kegagalan negara dalam menggelarinfrastrukturtelekomunikasi yang merata di seluruh Indonesia ini pada hakekatnya juga kegagalan Negara dalam memenuhi hak warga negara berupa hak bermedia dan berkomunikasi.

Pengertian-pengertian

Tentang:

1. Hak Warga Negara ; Hak seorang warga Negara yang muncul karena sebuah kontrak politik dengan pemerintah. Hak ini dinyatakan di konstitusi, UUD 1945.

2. Hak Konsumen : Hak seseorang yang muncul karena hubungan transaksional dengan produsen terkait barang atau jasa.

Poin-poin

Pasal 28 F UUD 1945 menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasiuntuk mengembangkanpribadidanlingkungan sosialnya." Pernyataan ini mengandung konsekuensi berupa kewajiban dari Negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak tersebut.

Terkait dengan itulah maka komunikasi adalah hak warga Negara, sehingga akses terhadap infrastruktur telekomunikasi merupakan hak universal. Konsekuensinya, infrastruktur harus digelar secara adil dan merata, termasuk di daerah yang skala ekonominya rendah sehingga secara ekonomi tidak berpotensi menjadi konsumen produk telematika. Sebaliknya, bila yang diutamakan adalah hak konsumen, maka pembangunan infrastruktur telematika hanya akan terpusat di kawasan yang memiliki skala ekonomi besar, atau yang penduduknya berpotensi menjadi konsumen produk telematika.

Selain itu, perlindungan terhadap privasi (hak individu) warga negara juga harus mendapatkan perlindungan negara ketika melakukan kegiatan komunikasi. Datadata pribadi yang jika dibuka akan membahayakan warga Negara yang bersangkutan harus mendapatkan perlindungan Negara.

Untuk mengatasi kesenjangan akses telematika, tidak mungkin mengandalkan industri. Karena industri adalah institusi yang bertujuan memaksimalkan laba. Sementara, upaya mengatasi kesenjangan akses telematika di Indonesia, adalah sebuah program yang menguntungkan secara ekonomi. Untuk itu Negara harus menyediakan dan mendistribusikan sumber daya yang dimilikinya untuk mengatasi kesenjangan kesenjangan telematika. Negara harus dominan terhadap industri.

Untuk melindungi hak-hak warga negara dan juga hak konsumen dari warganya, negara harus lebih powefull dibandingkan penyedia jasa infrastuktur/ industri telematika. Mereka harus diatur. Harus ada pembatasan kepemilikan infrastruktur. Bahkan kompetisi pun harus diatur.

Kelembagaan regulatorindependent harus ada dan lebih memiliki posisi yang kuat dibanduingkan industri. Untuk menjaga independensi anggotanya, system rekruitmen anggota dari regulator independent itu harus jelas dan transparan.

Pemanfaatan infrastruktur tersebut diperlakukan sebagaijasa

o jasa komersil ; komunikasi bisnis

o non komersil : komunikasi sosial

Ruang Lingkup

1. Telematika vs Telemedia

Telematika (telekomunikasi dan informatka) sebuah istilah yang menggambarkan perkembangan teknologi telekomunikasi yang cenderung konvergen dengan informatika. Pengertian ini cenderung bersifat teknis. Mengabaikan persoalan media yang selain sebuah persoalan teknis juga terdapat aspek sosial di dalamnya.

Telemedia (telekomunikasi dan media) sebuah istilah yang menggambarkan perkembangan teknologi telekomunikasi yang konvergen dengan media beserta dampak-dampak sosial yang mengikutinya.

2. Konvergensi parsial Vs Konvergensi Total

Perkembangan teknologi telekomunikasi cenderung mengarah ke konvergen. Konvergensi telematika itu juga mempengaruhi sektor kelembagaan yang meregulasinya. Hal itu sering disebut sebagai konvergensi total. Sedangkan konvergensi telematika yang hanya menyangkut sisi teknologinya sering disebut sebagai konvergensi parsial.

IV. Dinamika Regulasi telekomunikasi dan telematika

Ada sejumlah undang-undang yang mengatur dunia telekomunikasi maupun telematika (telekomunikasi dan informatika) di Indonesia. Kebijakan telekomunikasi dimulai sejak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 6 Tahun 1963 tentang Telekomunikasi yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1964. Berikut ini dinamika regulasi telematika di Indonesia sejak Orde Lama, Orde Baru hingga Orde Reformasi:

Orde LamaOrde BaruOrde Reformasi
UU Nomor 5 tahun 1964 tentang TelekomunikasiUU No 3 tahun 1989UU Nomor 36 tentang Telekomunikasi
UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Publik RUU Konvergensi Telematika

Keterangan:

1. UU No 5 Tahun 1964 tentang Penerangan

Tidak secara khusus mengatur persoalan kewajiban infrastruktur pemerintah untuk membangun telekomunikasi di daerah terpencil. Undang-undang ini mengatur kelembagaan di sector telekomunikasi. Salah satu kelembagaan itu adalah Dewan Telekomunikasi. Bedanya dengan kelembagaan di era Orde Baru dan Orde Reformasi adalah unsure dari Dewan Nasional tersebut. Yaitu dilibatkanya unsur buruh dalam kelembagaan Dewan Telekomunikasi.

2. UU No 3 tahun 1989

a. Mengapa UU ini Muncul?

Undang-undang ini merupakan peraturan yang dibuat setelah sebelumnya pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1964 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Telekomunikasi menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2657).

Undang-undang ini menguatkan rafitikasi konvensiTelekomunikasi Internasional Nairobi 1982 melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 1985 tentang Peraturan Radio dan Peraturan Telegrap dan Telepon. Selain itu, UU ini menguatkan ratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 yang mengatur perlindungan atas jaringan telekomunikasi sistem kabel laut.

b. Siapa yang terlibat

RUU diusulkan oleh pemerintah dan DPR membahasnya.

c. Urusan Apa yang diatur

- Sarana telekomunikasi yang diatur meliputi jaringan komunikasi satelit, kabel laut, optik, gelombang radio, dan elektromagnetik

- Urusan telekomunikasi dikuasai oleh negara/ pemerintah

- Penyelenggara jasa telekomunikasi dilakukan oleh PT Telkom untuk urusan telekomunikasi dalam negeri (Iokal dan SLJJ) dan jasa telekomunikasi internasional (SLI) diserahkan ke PT Indosat (001) dan Satelindo (008)

Pihak swasta yang bergerak di sektor ini harus melakukan kerjasama dengan PT Telkom (swasta tidak bisa menguasai 100% kepemilikan).

Pihak Penyelenggaraan telekomunikasi untuk urusan khusus antara lain Badan Meteorologi dan Geofisika, Televisi Republik Indonesia (TVRI), Radio Republik Indonesia (RRI),DirektoratJenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, amatir radio, komunikasi radio antarpenduduk, radio siaran non-RRI, dan perusahaan pertambangan.

d. Apa kelemahan UU ini sehingga direvisi

UU No 3 tahun 1989 direvisi untuk menghilangkan monopoli di dunia telekomunikasi oleh pemerintah. Pemerintah berposisi sebagai pembina (penentu kebijakan, pengatur, pengawas, dan pengendali).

Hak-hak yang diberikan pemerintah pada badan penyelenggara jasa komunikasi masih berlaku dan atau dipersingkat sesuai dengan kesepakat yang dilakukan.

3. UU No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi merupakan produk awal masa reformasi dan merupakan usulan dari DPR. DPR melihat perlunya pengaturan yang lebih rinci terkait dengan telekomunikasi karena regulasi sebelumnya dianggap belum bisa mengakomodasi.

UU Telekomunikasi ini lebih menitikberatkan pada pengaturaninfrastrukturtelekomunikasi.telekomunikasi sendiri sifat komunikasinya person to person, atau point to point.

4. UU Nomor 11 Tahun 2008

UU Nomor 11 Tahun 2000 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan regulasi yang dibuat pemerintah untuk mengakomodasi kepentingan beberapa kegiatan yang ada hubungannya dengan data elektronik seperti tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Tak hanya itu, UU ini pun kemudian mengatur kegiatan transaksi elektronik yang menggunakan jaringan komputer.

UU ini merupakan inisiatif dari pemerintah. Pemerintah merasa perlu membuat sebuah regulasi di bidang ini sebagai bentuk respon dalam mengakomodasi kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum, dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan.

Dalam UU ini terdapat berbagai klausul perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet berikut dengan ancaman hukuman bagi pelaku yang melanyalahgunakan interet sebagai media berkegiatan.

Dua institusi pendidikan yang banyak terlibat dalam penyusunan RUU ini yakni UNPAD dan UI. Tim UNPAD ditunjuk oleh Departemen Komunikasi dan Informasi sedangkan Tim UI oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Kedua perguruan tinggi ini pun masingmasing menyusun konsep menurut kepentingan mereka masing-masing. Tim Unpad pada awalnya menamakan peyusunan RUU ini dengan istilah RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU PTI). Sedangkan tim UI menamai naskah akademisnya dengan RUU Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik.

Namun akhirnya, atas usulan Prof. Ahmad M Ramli SH sebagai ketua tim yang ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kedua naskah tersebut pun digabung dengan nama Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) seperti yang kita kenal sekarang.

5. RUU Konvergensi Telematika

Mengapa ada Rancangan UU Konvergensi Telematika

1. Perkembangan peran Telekomunikasi dalam masyarakat Indonesia

2. Perlunya Perubahan Terhadap Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang dianggap ketinggalan perkembangan teknologi industri telekomunikasi & teknologi informasi-komunikasi

3. Tekanan dari forum international (digitalisasi, open market)

Siapa yang terlibat dalam perumusan Rancangan UU Konvergensi Telematika

1. Kementrian Komunikasi dan Informasi

2. Badan Regulasi Telekomuniaksi Indonesia

3. Industri Telekomunikasi

4. Masyarakat Telekomunikasi

Ruang lingkup RUU Konvergensi Telematika RUU ini akan mengatur persoalan yang terkait dengan menyatunya telekomuniaksi dan informatika

Dinamika pembahasan RUU Konvergensi Telematika

1. RUU Konvergensi Telematika tahun 2010 masuk prolegnas diusulkan kominfo & BRTI (desakan international utk digitalisasi)

2. Nama di prolegnasnya 'Revisi UU Telekomunikasi no. 36 thn 1999'

3. 2011 akhir pembahasan 'Revisi UU Telekomunikasi' di tunda pembahasannya

V. Masalah-Masalah

1. Belum adanya kebijakan telematika yang lebih tegas sesuaidengan halyang berhubungan dengan: struktur industri dan penguasaan telematika dan konten

2. Adanya kecenderungan konglomerasi media di era konvergensi telematika, namun di sisi lainnya ada kebijakan telematika yang membatasi hak publik untuk berkespresi di media dengan adanya pasal karet pencemaran nama baik dan akses terhadap telematika di kawasan Indonesia timur

3. Belum adanya sanksi yang lebih tegas yang berpihak pada kepentingan publik belum di lakukan (infrastruktur telekomunikasi | Pembagian wilayah telekomunikasi)

4. Belum adanya sebuah institusi independen yang berpihak pada kepentingan publik dan konsumen. - Mekanismen perlindungan konsumen yang jelas - Instrumen juga perlu dibuat dengan jelas

5. Pelibatan publik dalam kebijakan telematika masih lemah. Beberapa perumusan kebijakan telematika cenderung tidak melibatkan publik. Persoalan telematika direduksi menjadi persoalan teknis semata, sehingga pelibatan publik yang luas cenderung diabaikan.

6. Lembaga perlindungan konsumen yang ada saat ini ada belum kuat dapat melindungi kepentingan konsumen karena tidak adanya ketegasan aturan atau pasal sangsi karena seluruhnya diserahkan ke pengadilan.

7. Pembagian pemerataan infrastruktur melalui pembagian kawasan sudah terjadi akan tetapi pada praktiknya hal tersebut tidak berjalan atau lebih tepatnya tidak dilakukan oleh institusi yang bersangkutan, dan tidak ada sangsi yang tegas yang diberlakukan hanya ada ancaman untuk pencabutan lisensi.

Perselisihan antara konsumen dan perusahaan 8. telekomunikasi selalu diserahkan hanya sebagai

"Konsumen vs Perusahaan Telekomunikasi" Negara tidak hadir dalam penyelesaian masalah tersebut.

9. Masih rancunya pemahaman terkait dengan terminologi telekomunikasi.

10. Masih tumpang tindihnya kewenangan, termasuk antara pemrintah pusat dan daerah terkait dengan telekomunikasi.

VI. Rekomendasi

1. Kepada Pemerintah dan DPR, untuk memperkuat posisi warga negara dalam setiap penyusunan kebijakan telematika dan media

2. Kepada Pemerintah dan DPR, untuk segera melakukan harmonisasi regulasi yang terkait media, telematika dan di luar telematika/ media. Misalnya, UU Telekomunikasi dengan UU Persaingan Usaha dan Perseroan Terbatas

3. Kepada Pemerintah dan DPR, untuk segera mencabut pasal karet pencemaran nama baik di UU ITE

4. Kepada Pemerintah, untuk memberikan insentif kebijakan yang lebih nyata bagi pengembangan infrastruktur telematika di daerah terpencil, termasuk Indonesia timur.

5. Kepada Pemerintah, memperkuat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) setor telekomunikasi sebagai alat penguasaan infrastruktur telekomunikasi untuk pemenuhan hak warga negara terkait dengan akses telematika.

6. Kepada Pemerintah dan DPR untuk membuat regulasi yang lebih jelas dan tegas terkait dengan pencegahan penguasaan terpusat sektor (konglomerasi) telematika dan media (penyelenggara jaringan telematika dan aplikasi).

7. Kepada Pemerintah, untuk menyusun strategi terkait pembangunan industri kreatif yang melibatkan kelompokmultistakeholder (pemerintah-bisnismasyarakat sipil)

8. Kepada Pemerintah, untuk memberikan inisiatif kebijakan terkait dengan pengembangan industri konten lokal.

9. Kepada Pemerintah, kelompok profesi dan juga media untuk menyederhanakan istilah-istilah terkait dengan telematika yang mudah dipahami oleh masyarakat secara umum dan luas.

10. Kepada Pemerintah, untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi keterlibatan publik dalam membahas perumusan kebijakan telematika.

11. Kepada Pemerintah dan DPR untuk memperkuat posisi konsumen dalam pembuatan kebijakan yang terkait dengan telematika.