Baca teks (PDF): Pulau Kecil Dan Hak Asasi Manusia, Catatan Situasi Ham Di Pulau Bangka (Sulut), Pulau Sunut (NTB) Dan Pulau Romang (Maluku)

11 halaman · 11 halaman diproses dengan OCR · 3.4 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. PENGANTAR
  2. PERMASALAHAN DI PULAU KECIL
  3. 1.500 PULAU KECIL DI INDONESIA AKAN TENGGELAM
  4. TEMUAN KONTRAS
  5. PULAU SUNUT
  6. PRIVATISASI PULAU
  7. PULAU BANGKA
  8. ROMANG PULAU
  9. TAMBANG EMAS YANG MEMBUAT WAS-WAS
  10. REKOMENDASI

ulau Kecil lan 4

GRARIA

Hak Asasi Manusia

Catatan Situasi HAM di Pulau Bangka (Sulut), Pulau Sunut (NTB), dan Pulau Romang (Maluku)

PUSTAKA

KP 323 KO

KontraS tuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan

JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420

Tlp: 021-3919097,3919098 | Fax: 021-3919099

Email: [email protected] |Web: www.kontras.org

PENGANTAR

Pada tahun 2017, Indonesia memiliki 16.056 (Kemendagri, 2018). Jumlah ini berkurang 1.448 pulau dari sebelumnya sebanyak 17.504 pulau. Sementara, 13.466 pulau telah didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berdasarkan catatan Kementerian Kelautan dan Perikanan (2011), Sekitar 80 persen pulau berkategori pulau kecil dengan luas kurang dari 2.000 kilometer persegi.

Dalam pengelolaan pulau kecil, seringkali terjadi banyak perdebatan baik dari segi ekonomi, geopolitik, hingga sosial budayanya. Perbedaan cara pandang ini menimbulkan intervensi yang justru merugikan masyarakat pulau.

Indonesia bisa jadi diuntungkan dengan banyaknya pulau kecil, tetapi akan menjadi ancaman ketika pulau-pulau tersebut tidak dikelola dengan baik.

PERMASALAHAN DI PULAU KECIL

Belum jelasnya definisi operasional pulau-pulau kecil

Kurangnya data dan informasi tentang pulau-pulau kecil

Kurangnya keberpihakan pemerintah pada pengelolaan pulau-pulau kecil

Ișu pertahanan dan keamanan 04 kedaulatan negara

Disparitas perkembangan sosial dan ekonomi

Terbatasnya sarana dan prasarana dasar untuk kebutuhan masyarakat

Konflik kepentingan dalam pengelolaan wilayah di pulau kecil.

Degradasi lingkungan akibat kegiatan 08 ekstraktif

1.500 PULAU KECIL DI INDONESIA AKAN TENGGELAM

Penyebab utama dari prediksi tenggelamnya pulau-pulau tersebut karena adanya pembangunan di sektor industri ekstraktif dan abrasi pantai akibat naiknya permukaan air laut.

Ditambah lagi, tidak adanya perhatian dalam pembangunan di wilayah pulau-pulau kecil yang mengakibatkan munculnya kegiatan eksploitasi ilegal maupun legal yang dapat mengancam ekologi di pulau kecil.

TEMUAN KONTRAS

KontraS melakukan penelitian terhadap tiga pulau kecil di Indonesia, Pulau Sunut (Lombok Timur), Pulau Bangka (Sulawesi Utara), dan Pulau Romang (Maluku Barat Daya). Ketiga pulau tersebut memiliki latar belakang masalah yang berbedabeda tetapi berdampak, sama, yaitu investasi yang hadir di sana tidak

menyejahterakan masyarakat, sebaliknya kehadiran investor bahkan membuat kehidupan masyarakat dan kondisi lingkungan memburuk.

PULAU SUNUT

PRIVATISASI PULAU

Pada 2011, seluruh warga di Pulau Sunut dipindahkan ke daratan demi proyek privatisasi pulau diduga oleh

PT. Ocean Blue. Pulau tersebut direncanakan akan dibangun 46 buah villa mewah dengan rincian sebagai berikut: 31 vila menghadap samudera, 1 buah villa untuk bulan madu, 7 bungalows, 6 vila terpisah dari pulau, dan 2 vila mewah yang akan membuat pengunjung seolah memiliki sebuah pulau.

perpindahan tersebut didorong oleh sejumlah janji yang disampaikan korporasi melalui Pemda Lombok Timur yang mengatakan akan turut membangun sarana kebutuhan dasar, seperti air, pendidikan, kesehatan. Namun, pada kenyataannya, masyarakat tidak merasakan perubahan, bahkan kehidupannya cenderung kesulitan akibat akses untuk mencari ikan menjadi lebih jauh dan berimplikasi pada bertambahnya pengeluaran.

PULAU BANGKA

KEHANCURAN EKOLOGIS AKIBATPERTAMBANGAN

Pada penghujung 2011 Bupati Minahasa secara tiba-tiba mengeluarkan izin untuk

pertambangan bijih besi seluas 2.000ha kepada perusahaan asal China, PT Mikgro Metal Perdana. luas wilayah pertambangan tersebut sama dengan setengah dari luas Pulau Bangka.

Selain mengambil setengah luas

pantai

lahan dari Pulau Bangka,

operasi tambang tersebut juga merusak lingkungan sekitar. Kondisi

menjadi kotor, penggundulan hutan hijau, sampai menyebabkan air untuk kebutuhan

warga menjadi tak layak

dikonsumsi, memicu konflik antar

desa antara pro dan

kontra.

ROMANG PULAU

TAMBANG EMAS YANG MEMBUAT WAS-WAS

Kehadiran PT Gemala Borneo Utama untuk melakukan eksplorasi tambang emas membuat warga Pulau Romang cemas. Pasalnya, perusahaan masuk tanpa memberikan penjelasan secara terbuka dan komprehensif kepada masyarakat, bahkan telah berdampak pada rusaknya lingkungan di Pulau Romang.

KontraS-menemukan sejumlah pelar hak asasi manusia, antara lain

Hak atas air bersih dan sehat Hak dan jaminan terhadap kelompok minoritas dan masyarakat adat

Hak atas rasa aman

Hak kebebasan bergerak untuk bepergian dan berpindah-pindah tempat

Hak atas pelayanan kesehatan yang layak

Persoalan pertambangan maupun privatisasi di pulau kecil, telah menutup masalah sistemik terkait dengan pemenuhan hakhakdasar dan memperburuk situasi dan kondisi dimasyarakat.

REKOMENDASI

Secara konkret, KontraS berharap adanya evaluasi dari kegiatan investasi yang ada di pulau kecil, baik di sektor pariwisata maupun industri ekstraktif. Hal tersebut dapat ditinjau sudah sejauhmana masyarakat mendapatkan manfaat darikehadiran investasi.Pemerintah pusat dan daerah tidak bisa lepas tangan pasca mengeluarkan izin kepada investor untuk berinvestasi di pulau kecil.

Kasus yang terjadi di Pulau Bangka, Pulau Sunut, dan Pulau Romang menunjukkan bahwa implementasidariperaturan perundangundangan yang mendukung kelestarian pulau kecil tidak maksimal sampai di tingkat

masy

KontraS melihat bahwa pengelolaan pulau-pulau kecil juga belum mendetail persoalan pendekatan pembangunannya. Padahal, tiap pulau memiliki condisi lingk kungan biofisik yang khas, sehingga perlu menjadipertimbangan dalam kajian dan penentuan pengelolaannya agar berkelanjutan.