ulau Kecil lan 4
GRARIA
Hak Asasi Manusia
Catatan Situasi HAM di Pulau Bangka (Sulut), Pulau Sunut (NTB), dan Pulau Romang (Maluku)
PUSTAKA
KP 323 KO
KontraS tuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097,3919098 | Fax: 021-3919099
Email: [email protected] |Web: www.kontras.org
PENGANTAR
Pada tahun 2017, Indonesia memiliki 16.056 (Kemendagri, 2018). Jumlah ini berkurang 1.448 pulau dari sebelumnya sebanyak 17.504 pulau. Sementara, 13.466 pulau telah didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berdasarkan catatan Kementerian Kelautan dan Perikanan (2011), Sekitar 80 persen pulau berkategori pulau kecil dengan luas kurang dari 2.000 kilometer persegi.
Dalam pengelolaan pulau kecil, seringkali terjadi banyak perdebatan baik dari segi ekonomi, geopolitik, hingga sosial budayanya. Perbedaan cara pandang ini menimbulkan intervensi yang justru merugikan masyarakat pulau.
Indonesia bisa jadi diuntungkan dengan banyaknya pulau kecil, tetapi akan menjadi ancaman ketika pulau-pulau tersebut tidak dikelola dengan baik.
PERMASALAHAN DI PULAU KECIL
Belum jelasnya definisi operasional pulau-pulau kecil
Kurangnya data dan informasi tentang pulau-pulau kecil
Kurangnya keberpihakan pemerintah pada pengelolaan pulau-pulau kecil
Ișu pertahanan dan keamanan 04 kedaulatan negara
Disparitas perkembangan sosial dan ekonomi
Terbatasnya sarana dan prasarana dasar untuk kebutuhan masyarakat
Konflik kepentingan dalam pengelolaan wilayah di pulau kecil.
Degradasi lingkungan akibat kegiatan 08 ekstraktif
1.500 PULAU KECIL DI INDONESIA AKAN TENGGELAM
Penyebab utama dari prediksi tenggelamnya pulau-pulau tersebut karena adanya pembangunan di sektor industri ekstraktif dan abrasi pantai akibat naiknya permukaan air laut.
Ditambah lagi, tidak adanya perhatian dalam pembangunan di wilayah pulau-pulau kecil yang mengakibatkan munculnya kegiatan eksploitasi ilegal maupun legal yang dapat mengancam ekologi di pulau kecil.
TEMUAN KONTRAS
KontraS melakukan penelitian terhadap tiga pulau kecil di Indonesia, Pulau Sunut (Lombok Timur), Pulau Bangka (Sulawesi Utara), dan Pulau Romang (Maluku Barat Daya). Ketiga pulau tersebut memiliki latar belakang masalah yang berbedabeda tetapi berdampak, sama, yaitu investasi yang hadir di sana tidak
menyejahterakan masyarakat, sebaliknya kehadiran investor bahkan membuat kehidupan masyarakat dan kondisi lingkungan memburuk.
PULAU SUNUT
PRIVATISASI PULAU
Pada 2011, seluruh warga di Pulau Sunut dipindahkan ke daratan demi proyek privatisasi pulau diduga oleh
PT. Ocean Blue. Pulau tersebut direncanakan akan dibangun 46 buah villa mewah dengan rincian sebagai berikut: 31 vila menghadap samudera, 1 buah villa untuk bulan madu, 7 bungalows, 6 vila terpisah dari pulau, dan 2 vila mewah yang akan membuat pengunjung seolah memiliki sebuah pulau.
perpindahan tersebut didorong oleh sejumlah janji yang disampaikan korporasi melalui Pemda Lombok Timur yang mengatakan akan turut membangun sarana kebutuhan dasar, seperti air, pendidikan, kesehatan. Namun, pada kenyataannya, masyarakat tidak merasakan perubahan, bahkan kehidupannya cenderung kesulitan akibat akses untuk mencari ikan menjadi lebih jauh dan berimplikasi pada bertambahnya pengeluaran.
PULAU BANGKA
KEHANCURAN EKOLOGIS AKIBATPERTAMBANGAN
Pada penghujung 2011 Bupati Minahasa secara tiba-tiba mengeluarkan izin untuk
pertambangan bijih besi seluas 2.000ha kepada perusahaan asal China, PT Mikgro Metal Perdana. luas wilayah pertambangan tersebut sama dengan setengah dari luas Pulau Bangka.
Selain mengambil setengah luas
pantai
lahan dari Pulau Bangka,
operasi tambang tersebut juga merusak lingkungan sekitar. Kondisi
menjadi kotor, penggundulan hutan hijau, sampai menyebabkan air untuk kebutuhan
warga menjadi tak layak
dikonsumsi, memicu konflik antar
desa antara pro dan
kontra.
ROMANG PULAU
TAMBANG EMAS YANG MEMBUAT WAS-WAS
Kehadiran PT Gemala Borneo Utama untuk melakukan eksplorasi tambang emas membuat warga Pulau Romang cemas. Pasalnya, perusahaan masuk tanpa memberikan penjelasan secara terbuka dan komprehensif kepada masyarakat, bahkan telah berdampak pada rusaknya lingkungan di Pulau Romang.
KontraS-menemukan sejumlah pelar hak asasi manusia, antara lain
Hak atas air bersih dan sehat Hak dan jaminan terhadap kelompok minoritas dan masyarakat adat
Hak atas rasa aman
Hak kebebasan bergerak untuk bepergian dan berpindah-pindah tempat
Hak atas pelayanan kesehatan yang layak
Persoalan pertambangan maupun privatisasi di pulau kecil, telah menutup masalah sistemik terkait dengan pemenuhan hakhakdasar dan memperburuk situasi dan kondisi dimasyarakat.
REKOMENDASI
Secara konkret, KontraS berharap adanya evaluasi dari kegiatan investasi yang ada di pulau kecil, baik di sektor pariwisata maupun industri ekstraktif. Hal tersebut dapat ditinjau sudah sejauhmana masyarakat mendapatkan manfaat darikehadiran investasi.Pemerintah pusat dan daerah tidak bisa lepas tangan pasca mengeluarkan izin kepada investor untuk berinvestasi di pulau kecil.
Kasus yang terjadi di Pulau Bangka, Pulau Sunut, dan Pulau Romang menunjukkan bahwa implementasidariperaturan perundangundangan yang mendukung kelestarian pulau kecil tidak maksimal sampai di tingkat
masy
KontraS melihat bahwa pengelolaan pulau-pulau kecil juga belum mendetail persoalan pendekatan pembangunannya. Padahal, tiap pulau memiliki condisi lingk kungan biofisik yang khas, sehingga perlu menjadipertimbangan dalam kajian dan penentuan pengelolaannya agar berkelanjutan.