Baca teks (PDF): Dunia Dalam Edisi XV 2007, Janji Dunia Untuk Pembaruan Agraria Dan Pembangunan Pedesaan.

16 halaman · 16 halaman diproses dengan OCR · 11.2 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. DuNIaDALaM
  2. KASUSSENGKETAAGRARIA
  3. Nangro Aceh Darussalam
  4. KABAR SEKRETARIAT
  5. LUMBUNG KPA:
  6. ISTIMEWA
  7. DUNIA DAlAM
  8. Edisl XV 2006
  9. DEKLARASI ICARRD; JANJI DUNIA UNTUK PEMBARUAN AGRARIA DAN PEMBANGUNAN PEDESAAN
  10. Laporan Utama
  11. Menangkap Spirit Global bagi Gerakan Reforma Agraria di Nasional
  12. • Rakyatsebagaibasis
  13. Keadilan sosial dan pembangunan
  14. • Kedaulatan pangan
  15. Laporan Utama
  16. Epilog
  17. MEMBANGUN PRIORITAS POLITIK BERSAMA GERAKAN REFORMA AGRARIA INDONESIA PASCA ICARRD
  18. Strategidan Prioritas Politik Bersama
  19. RefleksiHasilICARRD
  20. Menurunnya Dukungan Negaranegara Terhadap Reforma Agraria
  21. Deklarasi Tidak Mengikat
  22. Darijanji
  23. Menyambut Hari Depan
  24. Inti Sari Deklrasi ICARRD
  25. Kasus CISOMPET; Wajah Buruk Perkebunan
  26. Profil KPA Wilayah Sulawesi Tengah
  27. Gambaran Kondisi Wilayah
  28. Perkembangan Gerakan Reforma Agraria Sulawesi Tengah
  29. Dinamika Wilayah
  30. Struktur KPA Wilayah Sulawesi Tengah
  31. Simpul-simpul Kabupaten dan kota
  32. PANDANGAN DASAR KPA TERHADAP AMANDEMEN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA NO.5/1960
  33. I. UMUM
  34. II. PROYEKSI AMANDEMEN
  35. 1. HakMenguasaiNegara
  36. 2. Sosialisme Indonesia
  37. 3. Fungsi Sosial Tanah Dan Sumber-SumberAgraria
  38. 5. Optimalisasi pengelolaan sumber-sumberagraria
  39. 6. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
  40. 7. Pendaftaran Tanah
  41. 8. Hak Guna Usaha (HGU)
  42. 9. Penyelesaian Sengketa
  43. 10. Kelembagaan Reforma Agraria

DuNIaDALaM

Edisi XV 2007

Kasus CISOMPET; Wajah Buruk Perkebunan

Membangun Prioritas Politik Bersama Gerakan Reforma Agraria Indonesia Pasca ICARRD

Pandangan Dasar KPA atas Amandemen UUPA

KASUSSENGKETAAGRARIA

Nangro Aceh Darussalam

Sengketa tercatat: 51 kasus

Luas lahan sengketa mencapai ± 326.582,53 ha

Jumlah korban dalam sengketa mencapai ± 59.153 KK atau 262.049 jiwa

Cakupan sengketa mencapai 100 desa di 48 kecamatan dan 12 kota/kabupaten

Lawan sengketa terdiri dari 12 pihak pemerintah, 1 militer, 8 perusahaan negara, 30 perusahaan swasta

Dari 19 kasus yang terekam status penyelesaiannya, hanya satu yang terselesaikan.

Aceh Negr-Darussalam Sümut Kaltim Riau Sulut Kalbar Sumbar Gorontalo Maluku Utara Jambi Papua Barat Bangka Kalteng Sulteng Papua Timur Maluku Sumsel Bengkulu Sulsel Kalsel Sultenggara DKI Jakarta Ambon Irian Jaya Banten Lampung Jateng Papua Tengah Jatim Jabar DI Yogya Bali NTB NTT

Hasil konferensi Internasional tentang Pembaruan Agraria dan Pembangunan Pedesaan di Porto Alegre- Brazil yang tertuang dalam Deklarasi ICARRD menjadi laporan utama untuk edisi DUDA KPA kali ini. Deklarasi ICARRD menjadi bagian dari perhatian dunia internasional terhadap arti penting Pembaruan Agraria sebagai dasar pembangunan Nasional. Tentunya pesan ini juga berlaku bagi Indonesia yang secara resmi mengirimkan delegasi di forum internasional tersebut.

Selain itu, DUDA KPA juga menurunkan berita terkait dengan sejumlah rekomendasi yang dihasilkan FGD pasca ICARRD. Bahwa untuk mengaitkan apa yang menjadi dinamika di level Internasional dengan situasi kebijakan agraria di level nasional dipandang penting untuk membangun prioritas politik bersama bagi gerakan reforma agraria Indonesia pasca ICCARD. Konsolidasi, komunikasi dan melakukan pendidikan bersama di semua level antar pelaku gerakan reforma agraria di Indonesia menjadi kata kunci.

Terkait dengan konflik agraria antara Serikat Petani Pasundan (SPP) dengan PTPN VIII di Cisompet-Garut, serta pandangan KPA terhadap rencana amandamen UUPA 1960, semuanya terangkum dalam rubrik dinamika wilayah dan sikap KPA.

dari redaksi

Kami menyadari bahwa tidak semua informasi dan dinamika gerakan reforma agraria yang terjadi di wilayah anggota KPA dapat terekam dan disajikan di DUDA KPA. Tetapi kami berharap semoga informasi DUDA KPA kali ini dapat menjadi bagian dari proses konsolidasi sesama anggota KPA dalam perjuangan gerakan reforma agraria di Indonesia. SelamatMembaca.!!!

Dunia Dalam (DUDA) KPA adalah media komunikasi dan bertukar informasi sesama anggota KPA dalam mendukung perjuangan pembaruan agraria di Indonesia yang terbit tiga bulanan.

Redaksi mengundang pembaca untuk mengirim tulisan, pengalaman, laporan kasus, kritik dan san yang terkait dengan dinamika gerakan pembaruan agraria.

daftar isi

KABAR SEKRETARIAT

Dari Redaksi 2

Deklarasi ICARRD; Janji Dunia Untuk Pembaruan Agraria Dan Pembangunan Pedesaan 3

6 8 DINAMIKAWILAYAH SIKAPKPA: AM

LUMBUNG KPA:

Membangun Prioritas Politik Bersama Gerakan Reforma Agraria Indonesia Pasca ICARRD

ISTIMEWA

Pembaruan Agraria untuk Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan (Catatan Kecil dari Konferensi ICARRD di Brazil, 7-10 Maret 2006)

Kasus Cisompet; Wajah Buruk Perkebunan 10

Profil KPA Wilayah Sulawesi Tengah 11

Pandangan DasarKPAatas Amandamen UUPA1960 13

DUNIA DAlAM

Edisl XV 2006

Penanggung Jawab

Usep Setiawan

Redaksi

Idham Asyad, Iwan Nurdin, Untung

Alamat Redaksi

Jl. Duren Tiga No. 64 Rt 001/Rw 007

Kel. Duren Tiga, Kec Pancoran, Jaksel

Tel:021-79191703

Fax:021-79190264

Email:[email protected]

homepage:www.kpa.or.id

Tata Letak

adinesia

KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA

DEKLARASI ICARRD; JANJI DUNIA UNTUK PEMBARUAN AGRARIA DAN PEMBANGUNAN PEDESAAN

anggal 6 s/d 10 Maret 2006 di Porto Alegre- Brazil, telah dilansungkan konferensi internasional T tentang pembaruan agraria dan pembangunan pedesaan/international conference on agrarian reforma and rural development (ICARRD). Konferensi ini diselenggarakan oleh FAO, badan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membidanisoal pertanian (agriculture).

ICARRD merupakan kelanjutan dari konferensi dunia dengan tema serupa yang diselenggarakan di Roma pada tahun 1979 bernama Word Conference On Agrarian Reform And Rural Development (WCARRD). Pertemuan Roma menghasikan PiagamPetani (Peasant's Charter) sedang ICARRD menghasilkan Deklarasi Pembaruan Agraria dan Pembangunan Pedesaan.

Dua pertemuan di atas secara khusus menempatkan Reforma Agraria sebagai bagian penting dari landasan kebijakan pembangunan nasional suatu bangsa. Reforma Agraria dipandang sebagai jalan keluar dari berbagai persoalan yang dihadapi berbagai negara, seperti; kemiskinan, pengangguran, krisis ekologidan krisis pangan.

Di dua pertemuan di atas, Indonesia tidak pernah absen, bahkan pada WCARRD di Roma termasuk negara yang paling banyak mengutus delegasi. Tapi disayangkan karena pasca "Piagam Petani" sampai deklarasi ICARRD situasi agraria Indonesia semakin memburuk. Konflik agraria justru banyak muncul di

masa itu, dan ketimpangan penguasaan struktur agraria semakin mencolok.

Dalam konferensi organisasi rakyat menuju ICARRD a n y g diselenggarakan oleh KPA, kalangan organisasi rakyat memberikan penilaian dan kritik keras terkait dengan lemahnya komitmen dari

pemerintah terhadap program aksi yang tertuang dalam Piagam Petani. Para peserta menilai bahwa pemerintah RI tidak pernah mau menjalankan program aksi dari PIAGAM PETANI yang secara nyata menempatkan pembaruan agraria dan pembangunan pedesaan bagian penting dari pembangunan.

Country Report yang dibawah ke Porto Alegre sungguh merupakan laporan pembangunan agraria yang tidak didasarkan pada program pembaruan agraria yang menjadi mandat dari pertemuan Roma. Sebagai contoh adalah dimasukkannya transmigrasi sebagai bagian dari program reforma agraria.

Kritik yang sama juga datang dari pakar agraria,

Laporan Utama

Gunawan Wiradi terhadap sistimatika country Report. "Semestinya Country Report Indonesia diawali dari penjelasan mengenai program aksi pemerintah Indonesia terkait dengan pembaruan agraria, lalu penilaian atau evaluasi terhadap program aksi tersebut". Ujar Gunawan Wiradi.

Menangkap Spirit Global bagi Gerakan Reforma Agraria di Nasional

Beragam topik yang dibahas dalam ICARRD mencerminkan persoalan-persoalan genting yang sedang menjadi perhatian dunia, seperti kemiskinan, laju urbanisasi, krisis pangan, krisis lingkungan dan pelanggaran hak asasimanusia.

Berbagai persoalan genting tersebut diatas diidentifikasi karena tidak dijalankan reforma agraria di satu sisi, dan sisi lainnya bahwa transformasi ekonomi global telah memberi dampak besar terhadap tatanan ekonomi dan politik suatu bangsa. Kenyataan ini

tentunya menghendaki model pembangunan agraria baru, yang mengkombinasikan kegiatan ekonomi dengan inklusi sosial, pelestarian lingkungan, serta keseimbangan yang lebih baik antara semangat persaingan dengan kemanusian.

pembangunan pedesaan masih tetap merupakan komponen esensial dari strategi-strategi pembangunan berkelanjutan, karena tiga alasan: (1) sebagai imperatif sosial, yakni menyediakan peluang-peluang kesempatan kerja di pedesaan; (2) sebagai imperatif lingkungan, melalui kampanye produksi barang-barang ramah lingkungan yang dihasilkan oleh masyarakat tani; (3) sebagai sektor yang mempunyai pengaruh yang sangat berarti bagi pengembangan ekonomi, yakni melalui pembentukan pasar internal yang merupakan elemen kunci untuk ekonomi nasional.

Dari beragam topik yang disajikan di dalam ICARRD, Tim KPA menyari beberapa hal penting dan mendasar untuk menjadi spirit bagi kemajuan gerakan Reforma Agraria di Indonesia, antara lain:

• Rakyatsebagaibasis

Terdapat tantangantantangan baru dalam pembangunan pedesaan berbasis komunitas. Sementara itu, dipahami bahwa

membawakan kemudahan kehidupan perkotaan ke pedesaan, terutama dengan mengembangkan jaringan sosial, pendidikan, dan layanan kesehatan yang universal.

Keadilan sosial dan pembangunan

Pembaruan agraria menjadi prasyarat untuk mencapai keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, sangat diperlukan pemikiran ulang transformasi agraria melalui pendekatan reforma agraria sebagai wahana strategis pembangunan sosial yang berkelanjutan. Hal ini mempunyai implikasi baik bagi pertumbuhan pertanian dan

Dalam konferensi organisasi rakyat menuju ICARRD yang diselenggarakan oleh KPA, kalangan organisasi rakyat memberikan penilaian dan kritik keras terkait dengan lemahnya komitmen dari pemerintah terhadap program aksi yang tertuang dalam Piagam Petani. Para peserta menilai bahwa pemerintah RI tidak pernah mau menjalankan program aksi dari PIAGAM PETANI yang secara nyata menempatkan pembaruan agraria dan pembangunan pedesaan bagian penting daripembangunan.

Sektor pertanian dalam tahun 2005 mencakup 40,1 persen dari keseluruhan lapangan pekerjaan di seluruh dunia. Dengan berdasarkan fakta bahwa sebagian besar penduduk dunia yang miskin hidup di Asia dan Afrika, maka untuk keluar dari kemiskinan berarti memastikan bahwa pekerjaan di sektor pertanian mampu menjamin kehidupan yanglayak.

Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana membuat pembangunan pedesaan secara sosial lebih inklusif dan secara lingkungan lebih berkelanjutan, dengan mempromosikan pertanian skala kecil yang dijalankan oleh keluarga petani, sementara pada saat yang sama

pertumbuhan ekonomi, maupun bagi keadilan sosial. Sejalan dengan itu, konsepsi pembangunan a k a n merupakan perluasan jiwa kebebasan.

Reforma agraria

haruslah dipahami tidak hanya sebagai kebijakan "distribusi tanah"(landreform), melainkan sebagai proses umum yang mencakup akses terhadap sumber-sumber alam (tanah, air, vegetation dan sumberdaya alam lainya), terhadap teknologi, terhadap pasar barang maupun tenaga kerja dan terutama akses terhadap distribusi kekuasaan politik.

• Kedaulatan pangan

Kedaulatan pangan adalah hal yang sangat mendasar yang dibutuhkan dalam kebijakan pembaruan agraria dan pembangunan pedesaan guna mengurangi kemiskinan, melindungi lingkungan, sekaligus bagian dari pembangunan ekonomi. Pilar pokok dari kedaulatan pangan adalah penghormatan dan pemberdayaan rakyat hak atas pangan dan hak atas pemilikan dan penguasaan tanah.

Kedaulatan pangan merupakan hak setiap bangsa atau rakyat untuk merumuskan dan mempraktekkan model pertanian dan kebijakan pangan sendiri, yang disertai penghormatan hak masyarakat adat atas wilayah adat mereka, termasuk hak kaum nelayan atas wilayah tangkap. Karenanya kedaulatan pangan menyentuh hingga ke martabat dan harga diri suatu bangsa.

Kedaulatan pangan sebagai alternatif dari kebijakan pasar bebas sehingga produksi pangan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan rakyat setempat dan nasional, guna mengakhiri praktek dumping. Dengan kedaulatan pangan melalui pembaruan agraria yang sejati, maka keberlanjutan kehidupan kaum tani dan berlakunya sistem dan kegiatan

Laporan Utama

pertanian yang ramah lingkungan.

Kedaulatan pangan terkait pemenuhan hak asasi manusia, memperkuat hak atas pangan sekaligus memenuhi tuntutan gerakan sosial masyarakat di pedesaan yang membutuhkan lahan untuk memproduksi bahan pangan. Organisasi rakyat di pedesaan mendesak pelaksanaan pembaruan agrarian yang sejati berupa pembagian tanah dan sarana produksi lainnya kepada petani kecil yang miskin.

Guna mencapai kedaulatan pangan diperlukan desain program yang memperkuat peran kepemimpinan rakyat setempat seperti masyarakat adat, nelayan tradisional, peladang berpindah, kaum miskin kota, petani dan keluarga, masyarakat sekitar hutan, buruh pedesaan, dan sebagainya. Di masa depan, pembaruan agraria mestilah diletakkan dalam konteks pemenuhan kedaulatan pangan.

Epilog

Mencermati substansi diskusi yang berkembang dalam konferensi ICARRD 2006 tak ayal

menghadirkan segudang tantangan sekaligus harapan baru bagi penciptaan tatanan dunia baru yang penuh kedamaian dan bebas dari kemiskinan serta kelaparan melalui pelaksanaan pembaruan agraria sejatidisegala penjuru dunia.

Berbagai pengalaman yang bertebaran dari berbagai negeri, baik yang pernah, sedang, atau baru berencana menjalankan pembaruan agraria. Pengalaman pahit karena kegagalan dan hambatan yang sulit diatasi faktanya menjadi kecenderungan umum. Walau demikian, kesemua pengalaman itu tetaplah menyuguhkan beragam

model penanggulangan kemiskinan dan kelaparan yang dapat secara kreatif ditempuh setiap bangsa sesuai konteks ideologis, politik, ekonomi, hukum, sosial dan budayanya.

Satu hal yang tak bisa disembunyikan, semangat bersama untuk mengeyahkan kemiskinan dan ancaman kelaparan bagi umat manusia di planet ini, telah menempatkan tanah bukan saja alat produksi bagi manusia, melainkan sebagai martabat kemanusiaan itu sendiri. Dan desa, adalah wilayah utama yang wajib mendapat perhatian luar biasa besar dari setiap pemerintahan dan rakyatnya setiap negara.

Mari kita bahu membahu dalam menjalankan komitmen globaluntuk melaksanakan pembaruan agraria sejati sebagaimana disepakati bersama lintas bangsa dalam ICARRD di Porto Alegre-Brasil yang baru saja berlalu.

Semoga pemerintahan kita sekarang dan yang akan datang senantiasa menyadari arti penting pembaruan agraria sejati bagi keutuhan martabat kemanusian segenap anak bangsa. Semoga

pula, ada kehendak yang kuat dan tindakan yang nyata untuk mencurahkan seluruh kemampuan dan menggalang segenap komponen bangsa dalam menjalankan pembaruan agraria demi kemanusiaan yang adil dan beradab.***

Porto Alegre - Brasil, 10 Maret 2006

MEMBANGUN PRIORITAS POLITIK BERSAMA GERAKAN REFORMA AGRARIA INDONESIA PASCA ICARRD

elama dua hari, dari tanggal 22-23 Juni 2006 di Jakarta, KPA dengan sejumlah S organisasi gerakan reforma agraria secara bersama-sama melakukan pemetaan situasi politik, lokal, nasional dan internasional dalam rangka merumuskan bangunan strategi dan prioritas bersama. Mengapa penting pemetaan situasi politik di semua level ini ? Karena kemenangan gerakan reforma agraria, akan sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi gerakan reforma agraria yang dimotori oleh organisasiorganisasi rakyat dalam menghadapi dan mengatasi kekuatan musuh-musuhnya (baca: neoliberalisme, pemilik modal dan negara). Demikian, salah satu kesimpulan FGD.

Di aras internasional, dinamika gerakan reforma agraria ditandai dengan semakin menguatnya isu reforma agraria di lembaga-lembaga internasional seperti FAO-PBB dan IFAD, yang juga diikuti kebangkitan gerakan refoma agraria seperti di Venezuela, Bolivia, Brasil, dsb. Akan tetapi seiring dengan itu, peserta FGD juga membaca bahwa cengkraman neoliberalisme yang dibawa oleh IMF dan Bank Dunia terhadap ekonomi politik nasional Indonesia membuat persoalan agraria semakin kompleks dan rumit. Sebagai contoh adalah Land Administration Project (LAP) dan Land Management Project and Deveopment Program (LMPDP) yang dibiayai oleh Bank Dunia sebagai upaya sistematis dari lembaga dan badan-badan internasional dalam mengintervensi kebijakan agraria nasional kita.

Tidak diragukan lagi, bahwa saat ini negara sebetulnya dikuasai oleh kelompok politik yang mempunyai komitmen dan pengabdian kuat pada sistem ekonomi neoliberal. Semua kebijakan yang dikeluarkan oleh negara (pemerintah), sepenuhnya memberikan "karpet merah" bagi percepatan dan perluasan akumulasi modal asing dan konglomerasi nasional di seluruh lapangan agraria adalah kenyataan yang dihadapi oleh gerakan agraria di aras nasional dan lokal.

Di sisi lain, kebijakan agraria mengalami perkembangan yang juga sangat dinamik. Ada yang menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perkembangan gerakan reforma agraria, misalnya Pepres No.10/2006 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pepres ini menegaskan bahwa fungsi BPN adalah untuk menjalankan Reforma Agraria. Tetapi ada juga yang menjadi petaka bagi gerakan reforma agraria, seperti rencana amandamen UUPA 1960 dan Pepres 65/2006 sebagai pengganti Pepres 36/2005 yang memberi legitimasiuntuk menggusur tanah-tanah rakyat.

Strategidan Prioritas Politik Bersama

Pertumbuhan organisasi di lokal dan nasional yang semakin marak menyuarakan reforma agraria menjadi salah satu indikator dari perkembangan gerakan reforma agraria. Merefleksikan gerakan agraria saat ini, maka pada prinsipnya diperlukan suatu bentuk kerja yang selaras dan saling mendukung antara organisasi di lokal dan nasional.

Dari hasil FGD ditemukan bahwa selama ini organisasi nasional berfungsi untuk memperkeras suara-suara penderitaan yang dialami masyarakat di daerah dan membantu untuk meringankan refresiftas di tingkat lokal dengan melaporkan ke lembaga-lembaga seperti Komnas HAM, DPR dan Mabes POLRI. Begitu juga, bahwa gerakan nasional pada kenyataannya membuat kerangka baru bagi gerakan-gerakan di tingkat lokal. Misalnya, gerakan nasional mendorong tema-tema tentang kedaulatan pangan, reforma agraria, demokrasi, dsb. Seringkali, gerakan nasional membawa kerangka baru dan tema-tema baru sebagai akibat persinggungannya dengan jaringan gerakan yang lebih luas di tingkat internasional.

Karenanya diperlukan satu posisi dimana gerakan nasional yang sesungguhnya berbasis lokal tersebut adalah suatu bentuk koalisi nasional yang memberikan sesuatu yang lebih kondusif sebagai pembenaran atas gerakan-gerakan lokal dan berupaya mencegah berkembangnya situasi agraria yang lebih buruk. Tapi di balik itu fungsi lokal terhadap nasional adalah pembenar terhadap maneuvermanuver yang dilakukan oleh gerakan nasional sehingga menjadi jelas konstituennya.

Transformasi serikat tani dari pembela kasus, berubah menjadi solidaritas antar kasus kemudian menjadi satu tempat perjuangan politik dan membentuk solidaritas menjadi perhatian yang ditegaskan oleh peserta FGD. "sejauh ini serikat tani baru bersolidaritas untuk reclaiming dan penyelesaian kasus, belum pada kesadaran menjadikan unit produksi sebagai bagian dari gerakan reforma agraria" Tegas salah satu anggota serikat tani.

Berapa kesimpulan pokok yang menjadi strategi dan prioritas politik bersama gerakan reforma agraria di Indonesia yang dihasilkan dari FGD ini, adalah sebagaiberikut:

• Mengintensifkan komunikasi dan diskusi terkait berbagai dinamika perkembangan menuju kedewasaan serta kematangan politik organisasi gerakan reforma agraria.

· Membagi peran yangg lebih jelas dalam kerja-kerja di tingkat lokal, nasional hingga ke tingkat internasional.

• Melakukan pendidikan bersama untuk kader dan pimpinan organisasi tani menuju Transformasi Serikat Tani.

mengupayakan satu unit emergencyresponsbersama.

• Memperkuat kampanye dan sosialisasi gagasan ke tingkat atas maupun ke level bawah, serta

• Perlunya dibuat naskah khusus tentang Amandemen UUPA 1960 dan dokumen khusus tentang Reforma Agraria secara lebih komprehensif.

• Manfaatkan Komite Pertanahan BPN, dengan memberikan mandat politik kepada kawan yg masuk untuk mengupayakan Reforma Agraria serta perluasan kewenangan.

RefleksiHasilICARRD

Berapa hal yang menjadi catatan kesimpulan FGD terkait dengan pelaksanaan ICARRD dirangkum dan dituliskan oleh TIM DUDA KPA sebagaiberikut:

Proses Menuju ICARRD di Indonesia, Satu Kemajuan.

Bagi Indonesia sendiri, ICARRD, baik dari segi proses maupun dalam pelaksanaanya, sebenarnya mengalami kemajuan yang cukup berarti. Di sinilah untuk pertama kalinya draft Country Report dinilai melalui mekanisme yang relatif demokratis dan pertisipatif melalui satu Forum Nasional (Fornas) yang melibatkan banyak komponen masyarakat sipil dan kalangan pemerintah. KPA sendiri menjadi delegasi resmi Indonesia bersama pemerintah dalam ICARRD.

Meski masih kuat terbukti dengan banyaknya negara yang hadir dalam ICARRD, namun harus diakui telah terjadi penurunan dukungan dan pandangan negara-negara dunia terhadap reforma agraria dan pembangunan pedesaan. Sebab berbeda dengan WCARRD dalam ICARRD kali ini jumlah negara dan komitmen pemimpin-pemimpin tinggi negara untuk hadir langsung terlihat menurun. Khusus mengenai Indonesia penurunan ini juga tercermin dari absennya Menteri Pertanian dan Kepala BPN dalam ICARRD. Namun catatan lainnya, menurunnya negara untuk hadir

dalam ICARRD juga memperlihatkan bahwa ada banyak negara yang telah selesai menjalankan Reforma Agraria pasca WCARRD di Roma 1979.

Reforma Agraria dan Pembangunan Pedesaan; Perdebatan yang Belum Tuntas

Dalam proses pelaksanaan ICARRD, ada beberapa perdebatan yang sifatnya substantif dan belum tuntas dibicarakan, yakni: Reforma Agraria bukanlah bagian dari Pembangunan Pedesaan namun sebaliknya justru Pembangunan Pedesaan merupakan bagian dari Reforma Agraria. Reforma Agraria adalah dasar dari proses pembangunan bukan bagian dari pembangunan. Sementara pembangunan dijalankan bukan untuk pertumbuhan tetapi melalui pemerataan.

Reforma Agraria adalah proses yang mengabdi pada prinsip non pasar yang sekarang di kenal (kapitalisme). Pandangan dasar ini akan mengikat pada pola distribusi sumber-sumber agraria yang diarahkan pada usaha skala besar, skala kecil yang efisien atau kepada rumah tangga pedesaan. Pandangan dasar ini juga mengarahkan pada sikap mendahulukan swasembada atau orientasi ekspor terlebih dahulu. Dalam deklarasi bersama ICARRD kali ini, rumusan-rumusannya mengadopsi kesemua gagasan ini yang sebenarnya jika di teliti justru salingbertolak-belakang.

Deklarasi Tidak Mengikat

Tidak mengikatnya Deklarasi Bersama ICARRD kepada para peserta konferensi telah membuat Deklarasi Bersama ini membutuhkan jalan panjang dan terjal untuk mewujudkannya pada level pemerintah nasional. Jalan panjang ini hanya karena menjadi lurus dan cepat jika desakan organisasi non pemerintah dan organisasi rakyat tumbuh dan kuat dalam mendorong ReformaAgraria.

Pembaruan Agraria untuk Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan (Catatan Kecil dari Konferensi ICARRD di Brazil, 7-10 Maret 2006)

Oleh Prof. Sediono MP Tjondronegoro

Ikisah, pada bulan Juli 1979, Menteri Pertanian RI, Prof. DR. Soedarsono (alm) A menghadiri World Conference on Agrarian Reform and Rural Development (WCARRD) oleh FAO di kota Roma, Italia. Pada saat itu, bersama lima akademisi yang lain, penulis mendampingi Mentan dalam suatu tim penasehat.

Kehadiran Mentan Soedarsono beserta tim dapat diartikan bahwa kabinet RI saat itu menganggap bidang pertanahan penting dalam rangka pembangunan nasional. Namun karena tidak ada kebijakan yang mengaitkan pertanahan (atau agraria) pada Revolusi Hijau menuju ke swasembada pangan misalnya, petani kecil dan buruh tani tetap tersisihkan, bahkan banyak yang terlemparkeluar darisektorpertanian.

Dalam WCARRD 1979 banyak tema dan masalah dibahas secara luas, bukan hanya tanah, tetapi juga air, sumberdaya alam lain, hubungan sakap-menyakap, tanah publik/negara, pemerintahan, organisasitani, peranan perempuan dan kemiskinan.

Setelah duapuluh tujuh tahun berlalu, penulis bersyukur karena dapat kembali mengikuti konferensi serupa yang juga diselenggarakan FAO, bersama delegasi negara R! yang terdiri dari unsur Departemen Pertanian (Deptan), Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

Darijanji

Konferensi Internasional tentang Pembaruan Agraria dan Pembangunan Pedesaan (International Conference on Agrarian Reform and Rural Development) di Porto Alegre Brasil yang digelar 7-10 Maret 2006, mengingatkan kita kepada program kerja yang ditawarkan Susilo Bambang Yudhoyono sewaktu kampanye tahun 2004 yang menumbuhkan harapan bahwa pembaruan agraria akan diprioritaskan.

Hemat penulis pembangunan pertanian tidak dapat mensejahterakan semua lapisan masyarakat tani apabila masalah agraria tidak segera dipecahkan secara tuntas. Karenanya, akses terhadap tanah dan sumberdaya alam yang adil serta merata adalah langkah pertama yang mutlak diperlukan.

Kita juga hendaknya menyadari bahwa pembangunan pertanian tanpa memberikan sebidang tanah dan sumber air kepada petani, sama dengan mengusahakan industrialisasi tanpa memberikan mesin dan peralatan teknologi.

Untuk itu, Presiden SBY perlu segera mewujudkan program kerjanya di bidang agraria. Penulis yakin bahwa pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat apabila pembangunan pertanian yang didasarkan atas pembenahan agraria lebih dahulu dilakukan. Potensi masyarakat tani juga akan meningkat dan menunjang politik pemerintah serta industrialisasi nasional. Tanpa langkah pertanian itu, industrialisasi pun tidak akan dapat dibangun secara mandiri.

Menyambut Hari Depan

Kini tidak ada halangan lagi untuk membenahi struktur agraria yang kecuali akan mengurangikemiskinanjuga menjadibatuloncatan ke tahapindustrialisasisecara mandiri.

Perlu dicatat bahwa pada September 2005 PBB bertekad mengurangi 50% dari penduduk 1,9 milyar yang kekurangan pangan di dunia dalam dasa warsa mendatang (2005-2015). Karena pangan bersumber dari pertanian, maka hal ini tidak terlepas dari pertanahan dan air. Pemerintah RI hendaknya memiliki komitmen politik yang kuat untuk pembaruan agraria guna mengatasi persoalan pangan dan pertanian.

Semula penulis membayangkan, alangkah mantapnya jika hal ini disuarakan langsung oleh Menteri Pertanian (Mentan) dan/atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI dalam ICARRD 2006 di Brasil. Tekad bulat Negara ketiga terbesar di Asia ini perlu diketahui dunia.

Terlepas dari itu, deklarasi yang ditelurkan ICARRD 2006 hendaknya diletakkan sebagai energi pendorong tambahan untuk melangkah pasti guna melaksanakan pembaruan agraria yang didukung penuh semua unsur pemerintahan dari pusat sampai daerah dan semua sektor terkait seperti kehutanan, pertambangan, kelautan, koperasi, lingkungan hidup dan sebagainya.

Deklarasi ini juga mestilah dikawal oleh organisasi rakyat (tani) dan LSM yang punya kepedulian atas masalah agraria dan pedesaan. Ke depan diperlukan usaha bersama saling menguatkan untuk mewujudkan keadilan agraria. Dialog yang konstruktif dalam mencari pemecahan masalah hendaknya dikedepankan.

Kita perlu bekerja keras untuk mengatasi segera masalah pengangguran, kemiskinan serta kelaparan melalui pembaruan agraria dan pembangunan pedesaan yang memihakrakyatkecil.

Semoga saja ketidaksertaan Mentan dan Kepala BPN dalam ICARRD 2006 ini tidak mengurangi, apalagi melunturkan komitmen politik pemerintah untuk menjalankan pembaruan agraria yang memihak kaum tani dan rakyat miskin pada umumnya.

Jika saja pembaruan agraria sebagai kiat penanggulangan kemiskinan dan kelaparan ini bisa dijalankan secara konsisten, mestilah kita tak akan pernah lagi mendengar kabar adanya anak bangsa yang menderita bahkan meregang nyawa akibat dihimpit kemiskinan dan kelaparan.***

Porto Alegre - Brasil, 11 Maret 2006

Inti Sari Deklrasi ICARRD

International Conference on Agrarian Reform and Rural Development yang disingkat dengan ICARRD ini berlangsung selama tiga hari dihadiri tak kurang dari 93 negara. Indonesia mengirim delegasi campuran dari pemerintahan dan non-pemerintahan Departemen Pertanian (Deptan) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia Washington (USA), KBRI Roma (Italia), dan KBRI Brasilia (Brasil) datang mewakili unsur pemerintah. Sedangkan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengirimkan empat orang utusan yang tergabung secara resmi dalam Delegasi Republik Indonesia (DELRI).

VISI ICARRD adalah: Kami mengusulkan agar kebijakan pembangunan pedesaan, termasuk tentang pembaruan agraria, hendaknya lebih difokuskan pada kaum miskin dan organisasinya, dikendalikan secara sosial, bersifat parsipatoris, dan menghargai kesetaraan jender, dalam konteks pembangunan ekonomi, sosial yang berkelanjutan dari segi lingkungan. Kebijakan tersebut hendaknya memberi kontribusi terhadap ketahanan pangan dan penghapusan kemiskinan, berdasarkan hak asasi yang bersifat individual, komunal dan kolektif, kesetaraan, termasuk, inter alia, kesempatan kerja, khususnya melalui perusahaan skala kecil dan menengah, penyertaan sosial dan konservasi aset lingkungan dan budaya di wilayah pedesaan, melalui perspektif mata pencaharian yang berkelanjutan dan pemberdayaan kelompok terkait yang bersifat lemah di pedesaan, kebijakan ini sangat menghargai hak dan aspirasi masyarakat pedesaan, khususnya kelompok lemah yang termarjinalkan dalam kerangka hukum nasional dan dialog yang efektif.

Delegasi juga bernjani untuk melakukan upaya dan mendukung pengimplementasian Prinsip-Prinsip ICARRD untuk mencapai visi baru pembaruan agraria dan pembangunan pedesaan, melalui beberapa hal sebagai berikut:

1. Kami akan mengembangkan mekanisme yang sesuai melalui platform abadi pada tingkat global, regional, nasional dan lokal untuk melembagakan dialog sosial, kerjasama dan monitoring serta evaluasi perkembangan dalam pembaruan agraria dan pembangunan pedesaan, yang bersifat penting untuk memajukan keadilan sosial dan untuk meningkatkan pembaruan agraria dan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dari segi lingkungan, dan lebih terfokus pada kaum miskin dan menghargai kesetaraan jender.

2. Kami akan merekomendasikan agar Komite FAO untuk Ketahanan Pangan Dunia (World Food Security/CFS) bekerja sama dengan Komite Pertaniannya (Committee on Agriculture/COAG) untuk mengadopsi tindakan perbaikan yang sesuai untuk mengimplementasikan Deklarasi ICARRD, kami juga akan merekomendasikan agar CFS mengadopsi serangkaian pedoman pelaporan tambahan. Semua proses ini hendaknya melibatkan partisipasi masyarakat sipil, dan organisasi PBB lain yang menangani kedaulatan pangan, ketahanan pangan, pembaruan agraria dan pembangunan pedesaan.

3. Kami akan mendukung semua Inisiatif Kemitraan Internasional dalam bidang pembaruan agraria dan pembangunan pedesaan sesuai dengan Deklarasi ICARRD

4. Kami mengusulkan agar dialog antar berbagai pihak terkait dalam Forum Khusus diselenggarakan dalam Sesi ke-32 Komite Ketahanan Pangan Dunia, pada bulan September 2006, termasuk satu item agenda tentang pembaruan agraria dan pembangunan pedesaan, sebagai mekanisme tindak lanjut tambahan terhadap hasil ICARRD. Item agenda ini akan bersifat penting untuk dibahas dalam Ulasan Mid-Term terhadap Perkembangan Implementasi Rencana Aksi Konferensi Tingkat Tinggi Pangan Sedunia (World Food Summit).

5. Kami akan merekomendasikan kepada Sesi ke- 131 Dewan FAO, pada bulan November 2006, untuk menguji kemungkinan mekanisme tindak lanjut yang dirancang untuk membantu negara-negara dalam mengimplementasikan hasil akhir dari ICARRD.

Kasus CISOMPET; Wajah Buruk Perkebunan

onflik agraria antara petani anggota Serikat K Petani Pasundan (SPP) di wilayah Padarame Kecamatan Cisompet dan Perkebunan PTPN VIII Bunisari Lendra memiliki sejarah yang cukup panjang, telah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun, di mana lahan garapan masyarakat tersebut diklaim sebagai areal perkebunan PTPN VIII Bunisari Lendra dengan Nomor HGU: 15/HGU/DA/72. Sejak hadirnya PTPN VIII diwilayah Cisompet, banyak petani yang berada di sekitar areal perkebunan yang diklaim pihak PTPN VIII terpaksa harus bekerja sebagai buruhtani di areal perkebunan karena kehilangan haknya atas tanah,

Situasi politik yang relatif lebih bebas pada masa reformasi dan kesengsaraan selama berpuluh-puluh tahun sejak PTPN VIII mengklaim tanah-tanah di wilayah itu, melalui dukungan Serikat Petani Pasundan (SPP) para penggarap mencoba memperjuangkan hak-haknya dengan melakukan aksi reklaiming di areal perkebunan yang selama ini diklaim pihak PTPN VIII, untuk dijadikan lahan bercocok tanam palawija dan berbagai tanaman perkebunanrakyatlainnya.

Konflik agraria antara petani penggarap dengan pihak PTPN VIII kembali memanas dan masih terus berlangsung hingga saat ini. Konflik itu dipicu ketika pihak perkebunan menyerang para petani yang berada di sekitar Cisompet dengan menggunakan premanpreman bayaran dan karyawan perkebunan. Penyerangan pohak PTPN VIII terhadap petani penggarap anggota SPP di Cisompet di mulai Latihan Kader Bela Negara yang digelar pihak KODIM 0611- Garut pada tanggal 24 - 25 Mei 2006.

Semula, latihan kader bela negara ini akan diikuti oleh anggota SPP (Serikat Petani Pasundan) sebagai salah satu organisasi yang diundang oleh KODIM 0611- Garut. Namun pada kenyataannya niat tersebut urung karena hujan yang cukup deras pada saat itu. Pada saat bersamaan, jalan menuju ke Benjang dan Cikenyeup diblokir pihak TNI (KODIM 0611- Garut) dengan didukung peralatan senjata lengkap, menghalangi para petani untuk menggarap lahan mereka seperti biasa. Menghadapi situasi tersebut, beberapa orang perempuan anggota SPP mendatangi dan meminta kepada pihak TNl untuk menggarap di lahannya masingmasing. Namun permintaan para perempuan anggota

SPP ini ditolak oleh pihak TNI dengan alasan takut ada peluru nyasar.

Pada kenyataannya, tidak ada pelaksanaan latihan kader bela negara sebagaimana diinformasikan sebelumnya. Sebaliknya, yang terjadi justru acara peresmian penanaman karet yang dilakukan secara simbolis oleh Dandim 0611-Garut, dengan dijaga secara ketat oleh sekitar 500 personil anggota TNI yang dilengkapi persenjataan. Dalam pidatonya, Dandim 0611-Garut mengatakan, masyarakat tidak boleh menggarap di wilayah perkebunan. Pada saat yang bersaman, pihak perkebunan menggali lubang-lubang penetrasan untuk menanam karet di Blok Benjang, lahan garapan masyarakat.

Tidak cukup dengan tindakan intimidasi dan pelarangan menggarap, pihak perkebunan selanjutnya melakukan serangkaian penyerangan dengan menggunakan premanpreman bayaran dan buruh perkebunan. Penyerangan itu setidaknya telah membumi-hanguskan puluhan rumah, gubuk-gubuk dan merusak berbagai jenis tanaman petani seluas 10 ha, serta mengintimidasi para petani. Dengan cara ini, ada semacam scenario untuk mengalihkan persoalan yang terjadi, dengan menunjukkan pencitraan sedemikian rupa seolah-olah konflik yang terjadi bukan antara petani melawan PTPN VIII yang didukung pihak militer, tapi konflik antara pekerja (buruh) perkebunan dengan petani penggarap.

Keterlibatan militer dalam konflik agraria khususnya dalam kasus Cisompet ini bukanlah hal yang baru. Di banyak tempat, konflik agraria yang melibatkan militer di dalamnya seringkali terjadi. Kolaborasi antara militer dan pengusaha dalam hal ini perkebunan adalah mengulang kembali sejarah lama keterlibatan militer dalam kehidupan social ekonomi. Kalau Konflik seperti ini biarkan terus-menerus, akan berpotensi memicu terjadinya konflik horizontal antara petani dan milisi sipil sertaburuhperkebunan.

Padahal kalau mau dilihat akar persoalannya, baik para petani, preman maupun buruh perkebunan, secara struktural ketiganya dimarjinalkan oleh kehadiran PTPN VIII. Kehidupan buruh-tani yang bekerja di PTPN VIII misalnya secara ekonomi tidaklah lebih baik dari petani yang sedang bersengketa dengan pihak perkebunan.

Dengan menggunakan buruh kebun dan premanpreman sebenarnya PTPN VIIl sedang mengadu antara petani disatu sisi dan di sisi lainya preman beserta buruh kebun. Yang juga secara bersama-sama sebenarnya berkepentingan atas tanah perkebunan tersebut.

Dalam beberapa bulan terakhir ini, sangat disadari bahwa gerakan pembaruan agraria mendapatkan perlawanan dari kelompok-kelompok yang tidak menginginkan membesarnya kekuatan gerakan pembaruan agraria. Kekuatan-kekuatan anti pembaruan agraria terus mengkonsolidasikan kekuatannya dan selalu mencari strategi dan taktik untuk mempertahankan dominasi penguasaanya atas tanah. Sebagaimana juga terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, tindakan penangkapan, penyerangan, pembakaran, dan berbagai tindakan kekerasanlainnya, kembali ditunjukkan dalam kasus Cisompet.

Situasi nasional dan lokal yang terjadi hari ini menunjukkan bagaimana kekuatan-kekuatan anti reforma agraria terus-menerus mengkonsolidasikan kekuatan dan selalu mencari strategi-taktik yang beragam untuk menghadang kekuatan gerakan reforma agraria. Inilah saatnya bagi kekuatan gerakan reforma agraria untuk kembali menyadari bahwa saat ini kita harus membangun soliditas gerakan.

Di sadari saat ini banyak sekali serikat-serikat tani yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah untuk itu ruang konsolidasi diantara serikat-serikat tani harus terus menerus di bangun dan di upayakan. Dalam ruangruang konsolidasi inilah kita dapat membangun kembali kekuatan dan strategi kita secara bersama-sama. Sudah saatnya panji-panji, bendera-bendera dan baju-baju kita tanggalkan jika kita semua mengharapkan dan menginginkan kemenangan rakyat yang sesungguhnya. (Asriwati)

Profil KPA Wilayah Sulawesi Tengah

Gambaran Kondisi Wilayah

Propinsi Sulawesi Tengah yang dibentuk dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 1964 terletak diantara 2°22' Lintang Utara dan 3°48' Lintang Selatan serta 119°22' Bujur Timur. Sulawesi Tengah berbatasan dengan Propinsi Gorontalo di Sebelah Utara, Propinsi Maluku di Sebelah Timur, Propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara di Sebelah Selatan, dan di Sebelah Baratnya adalah Selat Makassar.

Luas daratan Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah mencapai 68.033,0 km² dan luas wilayah lautan sekitar 193.923,75 Km2. Secara administratif Propinsi Sulawesi Tengah di bagi menjadi Sembilan Kabupaten dan satu Kota dengan 85 Kecamatan dan 1.432 Desa/Kelurahan. Jumlah penduduk sebesar 2.215.449 jiwa dan tingkat kepadatan rata-rata 29 jiwa/Km2. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,59%. Sebaran penduduk Propinsi Sulawesi Tengah secara umum masing-masing berada di kawasan pemukiman pedalaman sebesar 30%, kawasan pantai sebesar 60%, dan kawasan kepulauan Sebesar 10%.

Perkembangan Gerakan Reforma Agraria Sulawesi Tengah

Kebangkitan kembali Gerakan Reforma Agraria di wilayah Sulawesi Tengah dimulai sejak akhir 1980-an, ketika masyarakat adat di dataran Lindu melancarkan aksi protes terhadap rencana pembangunan Mega-Proyek Bendungan PLTALore Lindu oleh Pemprop Sulteng.

Keberhasilan aksi penolakan terhadap pembangunan PLTA Lore Lindu, memicu tumbuhnya gerakan-gerakan perlawanan rakyat di Sulteng dari waktu ke waktu, terutama setelah era reformasi bergulir. Seperti Masyarakat Togean berlawan menolak penetapan sepihak Taman Laut Togean. Masyarakat Adat Kamalisi, Toro, Katu, Doda, bangkit menuntut

pengakuan hak-hak yang selama ini telah dirampas atas nama kepentingan "Hutan Negara". Kaum tani di Labuan Panimba, Batui, Buol, Malempa, dan terakhir petani tak bertanah yang tergabung dalam Forum Petani Merdeka (FPM), menyatukan diri dalam organisasi masing-masing melakukan aksi re-caliming maupun okupasi lahan dari tangan pemilik modal dan negara. Nelayan yang tergabung dalam Serikat Nelayan Teluk Palu (SNTP) mengusir para pemilik bagang dan menuntut perlindungan hak dari pemerintah.

Eskalasi perlawanan yang semakin hari semakin massif menyebar ke hampir seluruh wilayah Sulawesi Tengah tersebut mulai menemukan penyatuan gerakannya pada Peringatan hari Tani Nasional Nasional tanggal 24 September 2001 di Palu, di mana semua elemen gerakan sosial (tani, nelayan, masyarakat adat, kaum miskin kota, pemuda, mahasiswa dan NGO) secara bersama-sama menuntut dilaksanakannya Reforma Agraria.

Dinamika Wilayah

Namun pasca tahun 2001 penyatuan gerakan reforma agraria mengalami kemunduran.Walaupun gerakangerakan protes dalam berbagai bentuknya tetap mengalami perluasan dan intensitas di berbagai wilayah. Aksi-aksi bersama tidak pernah lagi bisa dikonsolidasikan sepertipada pada tahun 2001.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara mendalam, terdapat beberapa problem yang menjadi akar penyebab kemunduran Gerakan reforma agraria di Sulawesi Tengah:

Pertama, bias gerakan advokasi. Disadari bahwa Sebagaimana dapat difahami bahwa karakteristik yang melekat dari kerja-kerja advokasi lebih terfokus pada issu, kasus, atau paling jauh mempengaruhi dan merubah kebijakan. Sebagai akibatnya, secara subyektif kesadaran kelas menjadi sulit, dan pada saat bersamaan tidak memiliki daya-ubah yang kuat secara obyektif.

Karenanya, prinsip garis massa dari gerakan reforma agraria, sangat sulit untuk dibangun akibat bias atau dominasi kelas menengah yang tentu saja memiliki kepentingan berbeda dengan kaum tani, nelayan dan masyarakatadat.

Kedua, tidak adanya arah gerakan yang jelas (disorientasi). Hampir semua elemen atau lebih tepatnya organisasi gerakan tani, nelayan dan masyarakat adat yang terbangun belum dapat menunjukkan arah gerakan yang lebih jelas. Gerakan kerapkali hanya berhenti sebagai aksi re-claiming, okupasi, aksi demonstrasi, yang tidak diikuti oleh upaya menentukan arah atau orientasi gerakan yang jelas, terutama mengenai komunitas masyarakat seperti apa yang akan dibangun oleh gerakan.

Ketiga, gerakan reforma agraria masih difahami secara terbatas sebagai gerakan gerakan advokasi an sich, tanpa mempersoalkan kekuasaan politik formal yang menopang ketidak-adilan agraria. Karenanya, 'kemenangan-kemenangan kecil" dengan keberhasilan merebut sumber-sumber agraria tidak berarti apa-apa ketika berhadapan dengan kekuasaan politik formal yang berada di luar kontrol massa kaum tani, nelayan dan masyarakatadat.

Keempat, masih adanya indikasi kuat terjadinya fragmentasi antarelemen gerakan, baik karena perbedaan latar belakang teritori, sektor, issu, atau bahkan kasuistik.

Masalah-masalah tersebut, hanya sebagian kecil dari banyaknya persoalan yang dihadapi oleh elemen gerakan reforma agraria di wilayah Sulawesi Tengah, sementara kondisi obyektif menunjukkan bahwa ditengah kecenderungan fragmentasi gerakan, kekuatan-kekuatan kapitalisme, militer dan borjuasi lokal justru semakin mengalamipenguatan.

Untuk itu sebagai sebuah upaya konsolidasi bagi gerakan pembaruan agraria, maka pada tanggal 11 juni 2006 terbentuklah KPAWilayah Sulteng.

Struktur KPA Wilayah Sulawesi Tengah

: Mansyur M. Yahya Koordinator

Bidang Informasi : Joisman

Bidang Pendidikan : Damin

: Syamsul Bidang Advokasi Donggala Toli-Toli Poso Palu

Bidang Organisasi : Udin

: Yusuf Bidang Dana & usaha

Simpul-simpul Kabupaten dan kota

:Nudin Rajaide

: Jasmin dan Armin

:Robert Tojo

Una-una :Udin

:Alman

Anggota KPA Sulawesi Tengah

1. Serikat Nelayan Teluk Palu (SNTP)

2. Forum Nelayan Togean (FNT)

3. Serikat Petani Batui-Banggai

4. Serikat Tani Labuan Panimba

5. Forum Petani Sabujang Baloan (FPSB)

6. Dewan Adat Masyarakat Dondo (DAMD)

7. Forum Tani Dondo

8. Aliansi Masyarakat Adat Lindu

9. AMASUTA

10. AMA Togean

11. Forum Petani Pantai Barat (FPPB)

12. Aliansi Masyarakat Adat Kamalisi

13. Forum Petani Merdeka (FPM)

14. Forum Tani Buol (FTB)

15. Forum Komunikasi Petani Toli-toli

16. Serikat Nelayan Danau Lindu (SNL)

17. Forum Peduli Pemuda Adat Lindu

18. Serikat Perjuangan Tani- Nelayan (SPTN)

19. AGRA Sulteng

20. Solidaritas Perjuangan Reforma Agraria

21. Yayasan Tanah Merdeka (YTM)

22. YBHR- Palu

23. PBHR

24. Yayasan Pendidikan Rakyat (YPR)

25. Yayasan Dopalak

26. Udinsyah

PANDANGAN DASAR KPA TERHADAP AMANDEMEN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA NO.5/1960

I. UMUM

Sumber-sumber agraria yang meliputi isi perut bumi, tanah, air, udara maupun tumbuh-tumbuhan yang terdapat di atasnya merupakan fondasi dasar dari keberadaan negara. Sehingga negara berkewajiban untuk memberikan jaminan atas penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria dengan tujuan membawa rakyatnya ke arah kemakmuran dan keadilan sosial. Prinsip inilah yang menjadilandasan pembentukan UUPA

Hanya saja pembangunan yang dijalankan dalam tiga dasawarsa tidak menghantarkan rakyat pada kesejahteraan yang berkeadilan. Justru sebaliknya, pembangunan telah menyingkirkan dan melepaskan rakyat dari penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumberagraria.

Hal ini disebabkan karena paradigma pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah lebih mengedepankan pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan sumber-sumber agraria bagi investasi skala besar. Dimana investasi tersebut dilegitimasi melalui sejumlah kebijakan, khususnya kebijakan sektoral agraria yang bertentangan dengan UUPA. Dengan lahirnya kebijakan sektoral seperti Undang- Undang Kehutanan, Undang-Undang Pertambangan, dan lain-lain dianggap mempunyai kedudukan yang lebih khusus (lex Specialis derogat legi generali), sehingga keberadaan UUPA semakin terabaikan dengan kata lain undang-undang sektoral "menggerogotieksistensi UUPA".

Dampak yang ditimbulkan dari pengabaian UUPA adalah ketimpangan struktur penguasaan sumbersumber agraria yang berhubungan langsung dengan proses pemiskinan secara struktural masyarakat pedesaan. Selain itu ketimpangan penguasaan sumber-sumber agraria juga turut melahirkan konflik agraria. Berdasarkan catatan data base KPA, hingga tahun 2002, terdapat 1.754 kasus konflik agraria yang terjadi.

Oleh karena itu UUPA yang sejatinya adalah produk hukum yang bertujuan untuk menciptakan keadilan agraria melalui pengakuan dan penegakan hak-hak

rakyat atas sumber-sumber agraria perlu diletakkan kembali sebagai acuan hukum dalam pengaturan di bidang agraria.

II. PROYEKSI AMANDEMEN

Beberapa prinsip-prinsip dasar yang sangat fundamental dalam rangka pembangunan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan dalam UUPA tidak dijalankan sebagai mana mestinya, malahjustru dijadikan sebagai legitimasi memarjinalkan rakyat, adapun beberapa materi yang dimaksudkan adalah:

1. HakMenguasaiNegara

Hak Menguasai Negara pada dasarnya wewenang yang diberikan oleh rakyat kepada negara untuk mengatur sumber-sumber agraria yang selanjutnya diberikan kembali kepada rakyat melalui pelaksanaan pembaruan agraria. Hakekat dari hak menguasai negara tidak lain dari pada membangun, mengusahakan, memelihara dan mengatur hidup bersama, dengan mengingat adanya berbagai kepentingan dalam negara, untuk kepentingan bersama rakyat, dan untuk kepentingan perseorangan, dengan tetap memberikan skala prioritas untuk kesejahteraan rakyat yang berkeadilan serta perlindungan terhadap hubungan integral antara rakyat dan sumber-sumber agraria termasuk tanah didalamnya.

Akan tetapi dalam praktiknya justru menjadi legitimasi negara untuk mengambil alih tanah dan sumber-sumber agraria dengan mengatasnama pembangunan, melalui cara-cara intimidasi, kekerasan, tentunya tidak sedikit data yang menunjukan terjadi pembunuhan besarbesaran. Pola-pola represif sepertinya dianggap hal yang biasa terjadi berkaitan dengan konflik-konflik agraria telah menimbulkan traumatik tersendiribagirakyat.

Untuk mewujudkan gagasan keperpihakan kepada rakyat khususnya (kaum marjinal) harus secara tegas bahwa Hak Menguasai Negara dilekatkan kewajiban menghormati hak-hak rakyat sebagai warga negara baik perseorangan maupun masyarakat hukum adat atas penguasaan dan pengelolaan hak atas tanah dan sumber-sumber agraria. Sehingga negara hanya bisa menerbitkan hak-hak atas sumber-sumber agraria diatas sumber-sumber yang tidak dilekati oleh perseorangan dan/atau sekelompok masyarakat hukum adat.

2. Sosialisme Indonesia

Sosialisme Indonesia dalam perkembangannya hanya diletakkan sebagai "jargon" semata, sehingga dalam prakteknya jauh dari keinginan yang diharapkan para perumus UUPA. Sosialisme Indonesia dalam UUPA adalah turunan dari cita-cita kemerdekaan Indonesia yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria. Rumusan ini sesuai dengan Alinea Ketiga Pembukaan UUD 1945, bahwa "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,..." selain itu rumusan Sosialisme Indonesia dalam UUPA merupakan terjemahan dari pasal 33 UUD 1945 ayat 1,2 dan 3. Dengan demikian perlu mengembalikan sosialisme Indonesia dalam kerangka cita-cita luhur kemerdekaan Indonesia dalam rangka menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan bagi rakyat Indonesia

3. Fungsi Sosial Tanah Dan Sumber-SumberAgraria

Fungsi sosial tanah dan sumbersumber agraria sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945, pada dasarnya adalah semangat menentang strategi pembangunan yang eksploitatif dan diskriminatif. Oleh karena itu penindasan antar manusia diatas manusia lain, seperti yang di amanatkan dalam UUPA perlu dijadikan pegangan kembali.

Selama ini hak kepemilikan atas sumber-sumber agraria dijadikan komoditas dalam rangka akumulasi kapital dan mengakibatkan

bangunan dasar kebersamaan masyarakat Indonesia terkooptasi perilaku individualistik dan monopolistik dalam mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber agraria. Oleh karenanya strategi pembangunan yang seharusnya dikembangkan sejalan dengan perwujudan pembaruan agraria semestinya adalah strategi pembangunan yang berwatak kerakyatan.

4. Penguasaan sumbersumber agraria yang melampaui batas.

Ketimpangan struktur agraria merupakan akibat tidak adanya pengaturan yang tegas dari pemerintah dalam mengatur pembatasan penguasaan sumbersumber agraria. Selama ini pemerintah hanya melindungi investor untuk melakukan eksploitasi sumber-sumber agraria, sehingga mengakibatkan kemiskinan rakyat atas penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber agraria bahkan seringkali negara melakukan tindakan represif dalam mengambil hak-hak rakyat atas sumber-sumberagraria.

Negara harus tegas dalam mengatur penguasaan sumbersumber agraria yang melampaui batas dan melakukan land reform sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap golongan ekonomilemah.

Pendistribusian yang dimaksud dapat dilakukan terhadap kelompokkelompok miskin dan kaum tuna kisma di perkotaan, yang sangat membutuhkan tanah sebagai alat produksi, kelompok petani subsisten, petani tak bertanah dan para buruh tani di pedesaan, sehingga kelompok-kelompok ini mendapatkan jaminan dari negara untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang dan menikmati hasil-hasil pengelolaan sumber-sumberagraria.

5. Optimalisasi pengelolaan sumber-sumberagraria

Dalam praktiknya hak-hak atas

tanah dan sumber-sumber agraria yang diberikan kepada orang atau badan usaha tidak dikelola secara keseluruhan, sehingga menjadi terlantar. Bahkan lebih banyak alas hak atas tanah dan sumber-sumber agraria hanya dijadikan alat untuk mengambil keuntungan dari lembaga finansial (bank), melalui jaminan/hak tanggungan.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber agraria maka negara berkewajiban meninjau ulang hak atas sumbersumber agraria yang dikuasai oleh perseorangan atau badan hukum yang tidak dapat dikelola secara aktif dan efektif. Bahkan negara berhak langsung mencabut dan mengalihkannya kepada rakyat yang membutuhkannya.

6. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Sekilas konstitusi memberikan jaminan terhadap pengakuan dan penghormatan hak ulayat, namun demikian dalam praktiknya hak ulayat hanya menjadi "mitos" bagi wilayah-wilayah masyarakat hukum adat yang masih ada. Hal demikian diakibatkan oleh tidak adanya kemauan negara untuk menempatan hak ulayat sebagai hak yang fundamental bagi komunitas masyarakat hukum adat yang tidak hanya memiliki pengertian pengelolaan sumber-sumber agraria tetapijuga merupakan sistem sosial.

Pengakuan hak ulayat, bukan berarti menghilangkan intervensi negara dalam rangka kepentinganyang lebih besar yaitu kepentingan nasional, akan tetapi harus ada parameter yang jelas berkaitan dengan kepentingan nasional (kepentingan umum) dan harus melekatkan fungsi utamanya dalam rangka menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan bagirakyatIndonesia.

Penghormatan terhadap masyarakat hukum adat, meliputi pula hak atas hutan, padang-padang pengembalaan ternak, belukar bekas ladang-ladang, tanah-tanah pertanian yang dikerjakan secara rotasi, penambangan tradisional dan pencarian ikan di sungai dan laut.

Untuk merealisasikan perlindungan, pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat terhadap sumber-sumber agaraia, maka perlu dibentuk badan pengkajian hak ulayat yang terdiri dari unsur pemerintah dan unsur independen yaitu masyarakat setempat, akademisi dan NGO.

7. Pendaftaran Tanah

Dalam kerangka pembaruan agraria pendaftaran tanah yang dimaksud adalah proses registrasi untuk memotret penguasaan tanah oleh masyarakat. Sehingga semangat pendaftaran tanah adalah memperbarui ketimpangan penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber agraria, dengan harapan adanya keadilan agraria dalam masyarakat dalam menguasai dan mengelola tanah dan sumber-sumber agraria.

Pendaftaran tanah adalah kewajiban yang melekat kepada negara dalam menjalankan pembaruan agraria sehingga rakyat tidak berkewajiban mengeluarkan biaya atas kegiatan tersebut. Justru apabila negara tidak melakukannya berarti negara telah melakukan pelanggaran.

Dalam proses pendaftaran tanah harus melibatkan unsur-unsur independen diluar struktur pemerintahan yang berwenang seperti memasukan unsur-unsur masyarakat setempat, NGO dan akademisi, sehingga diharapkan dapat dipertangungjawabkan objektivitasnya.

8. Hak Guna Usaha (HGU)

Berdasarkan UUPA yang dimaksud dengan HGU adalah hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan diberikan kepada badan usaha untuk kepentingan usahanya dan dalam jangka waktu tertentu. Berkaitan dengan HGU yang lahir dari hak erfpacht

semestinya berakhir tahun 1980-an, berdasarkan Pasal III ayat (1) Ketentuan-ketentuan Konversi.

Di sisi lain HGU menjadi sumber konflik agraria, karena pemerintah tidak ketat dalam mengeluarkan HGU. Bahkan sertifikat HGU dijadikan alat bagi pengusaha untuk mendapatkan finansial dari bank dengan menjadikannya hak tanggungan. Selain itu peruntukan dan penggunaan HGU sering kali tidak sesuai dengan yang dimohonkan. Dengan demikian perlu adanya audit terhadap HGU yang masih berlaku. Bagi HGU yang sudah habis masa berlakunya dan sudah melalui perpanjangan, tidak diterbitkan HGU baru sebelum dilakukan audit dan menghasilkan keputusan kelayakan optimalisasi penggunaan HGU.

Dalam pengelolaan HGU harus ditekankan keterlibatan masyarakat setempat sebagai partner usaha dalam bentu koperasi dan/atau bentuk-bentuk usaha bersama lainnya yang bersifat gotong royong. Sehingga saat HGU berakhir, maka negara wajib mengambil alih penguasaan sumber-sumber agraria yang dimaksudkan dan kemudian selanjutnya didistribusikan kepada rakyat baik dalam bentuk kepemilikan perorangan atau kolektif sepanjang tidak bertentangan dengan semangatpembaruan agraria.

9. Penyelesaian Sengketa

Ketimpangan penguasaan sumber-sumber agraria telah memicu lahirnya konflik agraria yang mengakibatkan kerugian bagi rakyat, terutama hilangnya kes'empatan rakyat untuk melakukan pemanfaatan pengelolaan tanah dan sumbersumber agraria yang tersedia disekitarnya.

Dalam rangka menjamin kepastian dan keadilan hukum serta adanya perlindungan terhadap rakyat dari represifitas pihak manapun, maka perlu adanya lembaga penyelesaian sengketa.

Lembaga tersebut bisa berupa pengadilan agraria dan/atau berupa arbitrase, mediasi dan konsiliasi yang ditentukan oleh rakyat

10. Kelembagaan Reforma Agraria

Untuk pelaksanaan reforma agraria diperlukan lembaga reforma agraria yang bertugas antara lain:

1. Mengkaji ulang seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumberagraria.

2. merumuskan bentuk, mekanisme dan tata cara pelaksanaan ReformaAgraria

3. mengacu kepada UUPA maka lembaga negara yang berwenang mengurus pelaksanaan Reforma Agraria harus setingkat Menteri.

Beranjak dari sepuluh pointer di atas, maka semangat untuk melakukan pembaruan agraria merupakan agenda utama dari amandemen UUPA dalam rangka menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan bagi rakyat Indonesia. Karenanya proses amandemen dilakukan oleh panitia negara dengan tugas menyempurnakan hal-hal sebagai berikut; (1) Penambahan materi, (2) Mempertegas materi yang sudah ada, (3) Mengoptimalkan materi yang sudah ada, dan (4) Tetap pada dalam sistematika asli UUPA