Baca teks (PDF): Dunia Dalam Edisi XXI 2009, Edisi Khusus EIDHR, UU Bembaruan Agraria Sekarang juga.

23 halaman · 23 halaman diproses dengan OCR · 14.4 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. UU Pembaruan Agraria Sekarang Juga
  2. Dari Redaksi
  3. Daftar Isi
  4. UU Pembaruan Agraria: Kebutuhan Dasar Bangsa yang Masih Dilupakan
  5. Menghimpun Pendapat
  6. Posisi UU-Pembaruan Agraria dengan UUPA
  7. Mencermati Agenda Legislasi Keagrariaan
  8. Menuai Sesal
  9. Secuil Harapan
  10. Pertarungan
  11. Menghadirkan Pembaruan Agraria di Parlemen
  12. Agrarian Legal Aid Service:
  13. MENSINERGIKAN GERAKAN REFORMA AGRARIA DENGAN BANTUAN HUKUM STRUKTURAL
  14. Training Agrarian Legal Aid Service
  15. Bantuan Hukum Struktural
  16. Lembaga Pembelaan Petani
  17. Revisi PP Tanah Terlantar untuk Siapa?
  18. Mencegah Legislasi Penggusuran
  19. Revisi Untuk Siapa?
  20. Sosialisasi RUU-Reforma Agraria dan Arah Revisi PP Tanah Terlantar
  21. Mendekatkan Wartawan dengan Perjuangan Pembaruan Agraria
  22. Bekerjasama dengan AJI- Jakarta
  23. BERITAAGRARIA
  24. Aksi Para PetaniMenuntut Tanah
  25. Menghimpun Data Mengobarkan Perlawanan
  26. Rekomendasi
  27. Catatan Agraria KPA Tahun 2009
  28. Pendahuluan
  29. Rekomendasi Kedepan
  30. B. Dibutuhkan Lembaga
  31. C. Mencabut dan Menghentikan Program Kontra Reforma Agraria
  32. Penutup

EIDHR SISOHHSICE

ÉdiIX009 Kria

LAM DANA

MAHKAMAH KONSA

UU Pembaruan Agraria Sekarang Juga

Dari Redaksi

Pembaca sekalian, KPA bekerjasama dengan Uni Eropa Delegasi Indonesia untuk memajukan isu dan agenda Pembaruan Agraria di Indonesia dalam bingkai Hak Azasi Manusia.

Karena itu, pada kesempatan ini Bulletin Dunia Dalam menerbitkan sebuah edisi khusus yang membahas kerja-kerja KPA yang sedang didukung oleh Uni Eropa tersebut.

Jika dikelompokkan, ada tiga komponen utama program yag dikerjasamakan yaitu advokasi kebijakan UU Pembaruan Agraria dan Arah Revisi PP tentang Tanah Terlantar, advokasi penyelesaian kasus dan sengketa agraria, kampanye dan sosialisasi agenda pembaruan agraria, serta penguatan organisasi rakyat.

Harapannya, melalui program ini, KPA dapat semakin memperkuat posisi politik pembaruan agraria di tanah air.

Selamat menikmati!

Daftar Isi

UU Pembaruan Agraria: Kebutuhan Dasar Bangsa yang Masih Dilupakan 3

• Mencermati Agenda Legislasi Keagrariaan 5

7 • Menghadirkan Pembaruan Agraria di Parlemen

• Agrarian Legal Aid Service: 8

Revisi PP Tanah Terlantar untuk Siapa? 11

Sosialisasi RUU-Reforma Agraria dan Arah Revisi PP Tanah Terlantar 13

Mendekatkan Wartawan dengan Perjuangan Pembaruan Agraria

Menghimpun Data Mengobarkan Perlawanan 17

Catatan Agraria KPA Tahun 2009 19

Diterbitkan atas kerjasama

KOnSorSIUM PEMBaruan AGRarlA frères des hommes

UU Pembaruan Agraria: Kebutuhan Dasar Bangsa yang Masih Dilupakan

ersoalan pokok agraria nasional hingga saat ini masih berkutat pada masalah ketimpangan pemilikan, penguasaan, pengelolaan sumber-sumber agraria lainnya dan konflik agraria. Hal terakhir ini banyak diakibatkan oleh ketimpangan tersebut.

Untuk menangani persoalan tersebut, dibutuhkan pembaruan agraria. Tapi, payung hukum pelaksanaannya di Indonesia dinilai belum kuat. Sebenarnya, kita mempunyai UUPA 1960. Namun, sejak naiknya Orba undang-undang ini dipetieskan khususnya yang terkait dengan hal land reform. Posisi UUPA sendiri sudah tidak lagi sebagai undang-undang payung. Sementara, operasionalisasi pasal dan ketentuannya banyak yang telah diselewengkan, sehingga semakin menjauh dari semangat pengabdian untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Persoalan tersebut telah membawa kekacauan sistem hukum nasional yang mengatur soal-soal agraria dalam arti luas, yaitu tanah, air, udara dan kekayaan alam di dalamnya.

Semenjak reformasi, telah lahir Tap MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Namun belum lagi mandat negara tersebut dijalankan pemerintah, terjadi perubahan politik. Pemilihan presiden langsung telah membawa konsekuensi bahwa presiden bukan mandataris MPR, namun sebagai pelaksana UU melalui pelakasanaan visi dan misinya ketika mencalonkan diri sebagai presiden.

Menghimpun Pendapat

Untuk menjawab hal-hal tersebut, menurut KPA sangat

diperlukan sebuah UU-Pelaksanaan Pembaruan Agraria. Dalam rangka menghimpun pendapat soal UU-Pembaruan Agraria, KPA mengadakan Fo-

cus Group Meeting (FGM) Perumusan Pokok-Pokok Pikiran tentang Pelaksanaan Reforma agraria yang diselenggarakan oleh KPA pada tanggal 29-30 Januari 2009 lalu bertempat di Hotel Sofyan-Jakarta.

Sebelum FGM dimulai, para peserta FGM telah mengirimkan kepada KPA pandangan umum mereka soal pokok-pokok pikiran yang harus termuat dalam UU-Pembaruan Agraria.

Gunawan dari IHCS menyampaikan pokokpokok pikiran dalam FGM ini. menurutnya, diharapkan dari pertemuan ini dapat mengidentifikasi pokok-pokok pikiran tentang urgensi dari

FGM Merumuskan Pokok-Pokok RUU Pembaruan Agraria

penyusunan RUU reforma agraria, kedua merumuskan bagaimana strategi advokasi dari pengusulan RUU reforma agraria tersebut, dan yang ketiga melalui pertemuan ini juga diharapkan nanti kita dapat menyepakati pembentukan sebuah tim khusus yang merumuskan draft naskah akademik dan Rancangan Undang-undang Reforma Agraria.

Dalam kesempatan itu, Prof. Sediono M,P. Tjondronegoro mengingatkan tahapan dari implementasi reforma agraria hendaknya mengacu pada; penatagunaan sumber-sumber agraria (land use), menyelengarakan Landreform, mengurus hakhak atas tanah, mengurus pendaftaran atas tanah (sertifikasi hak atas tanah) dan

melakukan administrasi yang rapi. Setelah langkah-langkah ini dilakukan, mungkin baru UU PMA, UU SDA, dan UU yang berkaitan dengan kekayaan agraria bisa diatur, Tambahnya.

Secara khusus, Gunawan Wiradijuga menegaskan bahwa prinsip-prinsip reforma agraria yang harus dijalankan di Indonesia adalah reforma agraria yang genuine. "Ciricirinya adalah diperuntukkan kepada rakyat, objek RA adalah semua sektor, tanah jangan dijadikan barang dagangan, semua usaha tidak boleh merusak lingkungan, istilah redistribusi harus dimaknai sebagai mengubah struktur sosial ekonomi, mengurangi ketimpangan, menciptakan keadilan dan bukan sekedar bagi-bagi tanah, langkah awalnya adalah registrasi bukan

sertifikasi, serta model RA yang cocok harus didasarkan pada nilai sosial budaya kita sendiri meski demikian berbagai model RA yang pernah ada dalam sejarah dunia juga perlu dicermati". Tegas Gunawan Wiradi.

Posisi UU-Pembaruan Agraria dengan UUPA

Ada banyak pertanyaan yang diajukan kepada KPA terkait dengan penyusunan UU Pembaruan Agraria. Salah satu yang mengemuka adalah: Apakah UU ini akan menggusur UUPA 1960 yang monumental itu. Menjawab hal tersebut, Sekjen KPA Idham Arsyad menjelaskan bahwa UU yang sedang didorong oleh KPA ini adalah UU turunan dari UUPA 1960 yang lebih operasional. Jukan bermaksud mengganti UUPA 1960.

KPA bergabung dalam aksi Front Oposisi Rakyat Indonesia (FOR Indonesia)

Mencermati Agenda Legislasi Keagrariaan

Oleh: Usep Setiawan

rogram Legislasi Nasional 2010-2014 telah disahkan. Sebagai produk kompromi politik, prolegnas menjadi cermin dari ragam gagasan dan aneka kepentingan dari pihak parlemen dan pemerintah sekarang.

Prolegnas 2010-2014 mencakup 247 Rancangan Undang-Undang yang mesti diselesaikan dalam lima tahun ke depan. Gagasan pokok dan kepentingan utama dari elite politik segera dapat ditemukan dalam prolegnas prioritas 2010 yang mengandung 58 RUU.

Artikel ini mencermati agenda prolegnas di bidang pertanahan dan keagrariaan. Tercatat setidaknya 33 RUU terkait langsung maupun tak langsung dengan bidang ini.

Setelah mempelajari keseluruhan isi prolegnas, penulis berkesimpulan yang pada intinya: menyesalkan substansi prolegnas 2010-2014. Dua alasan sehingga sampai pada kesimpulan itu; (1) karena RUU pelaksanaan reforma agraria tidak masuk proleglas, dan (2) ada sejumlah RUU yang potensial kontra reform.

Penyusunan prolegnas idealnya dialirkan dari mandat TAP MPR No. IX/2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam, yang menghendaki penerapan arah dan prinsip baru yang lebih

adil dan berkelanjutan. TAP MPR inilah konsensus nasional terkini sekaligus panduan bagi pemerintah dan DPR untuk menjalankan pembaruan agraria di Tanah Air.

Hemat penulis, dalam konteks keagrariaan ada sembilan RUU yang patut dikawal ketat, yakni: (1) RUU pengelolaan sumberdaya alam; (2) RUU pertanahan; (3) RUU pengambilan tanah untuk kepentingan pembangunan; (4) RUU hak atas tanah; (5) RUU pengadilan keagrariaan; (6) RUU perlindungan dan pemberdayaan nelayan; (7) RUU perlindungan dan pemberdayaan petani, (8) RUU perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat; dan; (9) RUU perubahan atas UU penetapan luas tanah pertanian.

Terhadap sejumlah RUU yang sejalan dengan agenda legislasi nasional yang pro-re-

forma agraria perlu pengawalan berupa input substansi dan strategi advokasi secara optimal. Dukungan politik dan massa juga penting untuk dirancang dan digencarkan. Akan tetapi, terhadap RUU yang potensial bertentangan dengan semangat dan agenda reform, maka perlawanan terhadapnya juga tak kalah pentingnya.

Sejumlah RUU tadi, perlu disorot secara kritis. Apakah RUU pengelolaan sumberdaya alam, lanjutan inisiatif Kementrian Lingkungan Hidup? Jika RUU PSDA disusun, tentu tak boleh lepas dari keseluruhan isi yang tercakup TAP MPR No. IX/2001. Mungkinkah dirumuskan RUU pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam?

Apakah RUU pertanahan bagian dari skenario mengubah dan mengganti UU No.5/1960 (UUPA) dalam konteks liberalisme? Dikhawatirkan, kepentingan kapitalisme internasional masuk melalui dikte atas agenda legislasi nasional di bidang pertanahan. Ataukah RUU ini diarahkan sebagai kerangka operasional UUPA, termasuk di dalamnya mengatur pelaksanaan teknis land reform sebagai bagian inti dari reforma agraria?

RUU pengambilan tanah untuk kepentingan pembangunan, wajib diwaspadai. Mengingat trauma Perpres 36/2005 yang lahir karena Infrastucture Summit 2005, publik cenderung anti terhadap RUU ini. Para pengusaha melalui National Summit 2009 mendesak pemerintah menyusun RUU tanah yang "ramah" terhadap mereka. Kepentingan investor berkedok kepentingan "pembangunan" atau "umum". Jika legislasi ini hanya melegalkan penggusuran tanah rakyat, maka keberadaannya wajib kita tolak.

Terhadap RUU hak atas tanah, apakah RUU ini turunan UUPA, atau untuk menggantikannya? Apa hubungannya dengan agenda landreform? Apa kaitannya dengan RUU pertanahan? Siapa yang akan dilayani RUU ini? Semua masih tanda tanya besar.

Pada umumnya, publik harus bersatu padu dalam mencegah lahirnya produk-produk legislasi yang mengandung isi dan semangat kapitalisme dan neoliberalisme agraria.

Secuil Harapan

Ada secuil harapan dari lima RUU yang potensial proreforma agraria. RUU pengadilan keagrariaan, bisa jadi pintu bagi pengembangan mekanisme dan kelembagaan penyelesaian konflik agraria dan sengketa pertanahan. Perlu dibuka kembali pengalaman masa lampau atas Peradilan Landreform untuk menarik pelajarannya.

gung keagrariaan. Kaum tani, masyakarat adat dan nelayan harus diproteksi, disubsidi dan diberdayakan sehingga akses atas sarana produksi dan input pendukungnya makin luas dan kuat. Hasil "Konferensi Cibubur 2001" tentang hak asasi petani dan pembaruan agraria layak menjadi rujukan substansi.

RUU nelayan, petani dan masyarakat adat perlu, mengingat ketiganya tulang pung-

Adapun penyusunan RUU Perubahan atas UU No.65/ Prp/Tahun 1960 tentang Pembatasan Luas Tanah Pertanian, penting mendapat perhatian untuk menyempurnakan dasar hukum pelaksanaan landreform

sebagai bagian inti reforma agraria sejati.

Pertarungan

Kita patut lega karena dalam prolegnas lima tahun ke depan tak ada agenda revisi UUPA No.5/1960. Artinya UUPA masih dipandang relevan dan urgen untuk dijalankan. Tantangannya, perlu masukan kepada pemerintah dan parlemen, khususnya dalam bentuk RUU dan naskah akademik alternatif, dengan tetap kritis dan objektif.

Pertarungan kepentingan di arena legislasi nasional pun

di sektor pertanian.

Pengaturan ulang mengenai pembatasan luas minimum dan maksimum pemilikan lahan pertanian jelas dibutuhkan. Kriteria objek dan subjek potensial landreform harus dicermati kembali. Pengaturan model praktis dan mekanisme pelaksanaan distribusi dan redistribusi tanah pertanian pun layak diangkat sehingga lahir konsensus baru.

Jika berjalan baik, inisiatif ini berpotensi membuka pintu pembenahan legislasi nasional bagi pelaksanaan landreform

tak terhindarkan. Setelah prolegnas 2010-2014 ditetapkan, kalangan gerakan sosial dan para pendukungnya perlu menyusun berbagai rumusan substansi sebagai amunisi dalam mempengaruhi isi dan proses penyusunan berbagai RUU yang disiapkan parlemen/pemerintah agar pro-reforma agraria.

Perlu pula

strategi dan taktik jitu yang memadukan kekuatan jaringan, gencarnya kampanye publik, dan tekanan massa luas untuk mendorong lahirnya dasar-dasar politik hukum baru bagi percepatan realisasi reforma agraria sejati, sembari mencegah berbagai rancangan kebijakan yang kontra reform.

Kepentingan rakyat jelata, yakni kelas sosial terendah di pedesaan dan perkotaan hendaknya menjadi semangat dan subjek yang memandu pertarungan ini. ***

Menghadirkan Pembaruan Agraria di Parlemen

Suasana sidang di DPR RI

emilu legislative dan pemilihan presiden usai sudah. Anggota parlemen, Dewan Perwakilan Daerah, telah dilantik. Presiden dan Wakil Presiden terpilih juga telah membentuk dan melantik kabinet. Saatnya negara bekerja untuk rakyat.

Salah satu kewajiban negara yang belum dikerjakan pemerintah adalah menjalankan pembaruan agraria. Entah lupa atau sengaja melupakan. Berkaitan dengan mengingatkan sekaligus menagih negara tentang pekerjaan rumah pembaruan agraria yang belum juga disentuh, KPA mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi II DPR- RI pada Senin, 2 November 2009. Hal ini dilakukan KPA menyusul pengumuman DPR-RI (2009-2014) tentang alat kelengkapan parlemen yang baru telah terbentuk dan disyahkan.

Hadir dalam audiensi KPA tersebut, dari pihak KPA adalah Sekjen KPA Idham Arsyad, didampingi DD Shineba (Deputi Advokasi Kebijakan), Kinan (Deputi Penguatan Organisasi Rakyat), Ketua Dewan Nasional Usep Setiawan, dan anggota DN Jawa Barat Agustiana. Turut memperkuat audiensi ini Prof. DR Sediono MP Tjondronegoro, Abdon Nababan Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Sementara itu, dari pihak Komisi II DPR-RI, dihadiri oleh Ketua Komisi Il Burhanuddin Napitupulu (F-PG), dan proses

acara dipimpin dan dibuka oleh ketua tim kerja pertanahan Teguh Djuwarno (F-PAN) dan dihadiri oleh 13 orang Anggota Tim Kerja Pertanahan yang ke-seluruhan anggotanya berjumlah 15 orang.

Dalam kesempatan tersebut, Sekjen KPA memaparkan tentang problem agraria di Indonesia serta urgensi Reforma Agraria sebagai landasan Pembangunan Nasional Indonesia. Menurut Idham, tanpa pelaksanaan pembaruan agraria, maka upaya melakukan pengentasan kemiskinan terancam gagal dicapai.

Meneruskan paparan Idham, Prof. Tjondro yang menyampaikan secara lugas tentang sejarah agraria Indinesia dan tonggak sejarah dan kebijakan Reforma Agraria di Indonesia sejak masa kolonial sampai saat ini. Menurutnya, karena pembaruan agraria dilupakan, maka struktur agraria kolonial hingga sekarang tidak banyak berubah. Melengkapi Idham dan Prof Tjondro, Ketua Dewan Nasional KPA, Usep Setiawan, yang mengusulkan rekomendasi tugas-tugas konkrit menyangkut 3 (tiga) tugas dan wewenang DPR yaitu; legislasi, anggaran dan pengawasan.

Dibidang legislasi, DPR diharapkan mengusulkan inisiatif UU Pelaksanaan Pembaruan Agraria yangs seusai dengan UUPA 1960, dibidang anggaran

MENSINERGIKAN GERAKAN REFORMA AGRARIA DENGAN BANTUAN HUKUM STRUKTURAL

onflik agraria masih menjadi problem utama agraria Indonesia. Jumlah kasusnya mencapai ribuan, menelan korban jutaan jiwa, lahan yang disengketakan puluhan juta hektar, tetapi nir-penyelesaian.

Setiap terjadi konflik agraria, kekerasan nyata berupa penembakan, penganiayaan, penculikan kerap menimpa masyarakat. Para korban ini, sangat membutuhkan dampingan hukum. Sebab, kemampuan hukum petani ini untuk mengadvokasi dirinya sendiri masih lemah. Meskipun ada juga para petani yang menguasai kemampuan paralegal, kultur aparat penegak hukum kita dalam menghormati hak rakyat kecil masih sangat lemah.

Sementara itu, dilain pihak, dalam kasus-kasus konflik agraria, para pendamping hukum kasus-kasus agraria kerap hanya melihat kekerasan ansich. Begitu juga media massa. Meski telah tumbuh, para pendamping hukum belum banyak yang melihat secara utuh bahwa latar belakang kekerasan tersebut adalah soal konflik agraria. Tanpa menyelesaikan konflik agraria, peristiwa kekerasan akan terus mengikuti.

Menanggapi hal tersebut, KPA mengadakan sebuah Focus Groups Discussion (FGD) bagaimana membangun Lembaga Bantuan Hukum

Agraria di tanah air yang dapat bersinergi dengan perjuangan pembaruan agraria secara menyeluruh. FGD ini menghadirkan narasumber DR (HC). Gunawan Wiradi yang membahas mengenai konsep umum reforma agraria dan Maria Surya Alam, SH mengenai analisa hukum kritis, serta DR. Robertus Robert mengenai bantuan hukum struktural. Diskusi ini juga dilanjutkan dengan menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat sipil yang bergerak dalam isu sektor-sektor agraria seperti pertanian, perikanan dan kelautan, perkebunan, pertambangan kehutanan serta lingkungan hidup. Diantara mereka adalah, M. Jauhari (KpSHK) disektor kehutanan, Abet Nego Tarigan (Sawit

Watch) disektor perkebunan, Siti Maemunah (JATAM) disektor pertambangan, dan Riza Damanik (KIARA) disektor pesisir dan lautan.

Maria Surya Alam, anggota dewan pakar KPA, memberikan beberapa catatan dalam diskusi, tentang beberapa halangan internal yang berpotensi menghambat pembelaan kepentingan kelompok petani (dan komunitas lokal): Pertama, para aktivis umumnya tidak menyadari bahwa konflik kepentingan yang menyangkut penguasaan sumber-sumber agraria di Indonesia adalah konflik struktural bersegi tiga dimana negara terlibat sebagai pemberi hak.

Kedua, para aktivis pembela petani umumnya tidak memahami bahwa penyebab

Focus Groups Discussion (FGD) Agrarian Legal Aid Service

utama terjadinya konflik agraria struktural adalah karena hukum perundang-undangan agraria nasional secara tekstual tidak mengakomodasi kepentingan komunitas-komunitas pribumi pemilik tanah yang sudah dijamin oleh hukum-hukum adat setempat.

Ketiga, kaum terpelajar dan birokrat di Indonesia pada umumnya adalah orang-orang legalist-positivist yang mendewa-dewakan hukum nasional sebagai satusatunya hukum yang berwibawa dan sah sambil mengabaikan fakta kewibawaan dan keberagaman hukumhukum adat setempat.

Keempat, kaum terpelajar lulusan sekolah hukum pada umumnya tidak tertarik melakukan suatu analisis hukum kritis terhadap undangundang karena mereka tidak terdidik berpikir kritis dan masih terselimuti mitos tentang kesakralan hukum. Kelima, para aktivis pembela petani umumnya masih terbelenggu oleh dogma bahwa undangundang agraria sudah pasti mengakomodasi, menjaga dan melindungi kepentingan petani tanpa merasa perlu membuktikan kebenarannya.

Menambahkan Maria, Robertus Robert menuraikan bahwa disamping analisis hukum kritis, diperlukan adanya suatu gerakan perubahan yang besar terhadap bantuan hukum di Indonesia, yang dapat mengubah struktur kekuasaan di luar hukum. "Bantuan Hukum Struktural (BHS) bukan merupakan strategi tapi merupakan paradigma di dalam suatu bantuan

hukum. BHS tersebut bersifat dinamis dari masa-ke masa. BHS bersifat "La Politik" yakni yang didasarkan gerakan sosial, yang mempunyai nilai-nilai tertentu yang pasti berbeda dengan golongan "Le Politik" dalam menstandarisasikan kemenangan. Salah satu unsur dari BHS adalah adanya Pengorganisasian Rakyat, yang dapat dimulai dari hanya beberapa orang atau klien yang kita dampingi dan ke-

"Bantuan Hukum Struktural, Hukum Progresif dan Perjuangan Pembaruan Agraria di Indonesia, sangat perlu dilakukan, antara lain dengan : Meningkatkan jumlah advokat rakyat. Meningkatkan kapasitas advokat termasuk pemahaman tentang hukum-hukum internasional dan konvensi internasional. Memastikan kerja-kerja advokat tidak menjadi pekerjaan yang eksklusif tersendiri tetapi dapat memainkan dan mengelola dinamika kampanye dan upaya lainnya menjadi satu gerakan advokasi yang utuh. Pengorganisasian rakyat mutlak dikembangkan dengan berbagai variasinya."

mudian berjaringan dan menjadi lebih besar", urai Robert.

Acara FGD ini kemudian dilanjutkan dengan training bantuan hukum struktural reforma agraria bersama Gatot Rianto dari LBH-Bandung dan Chairilsyah (lawyer) beserta pimpinan organisasi masyarakat adat Abdon Nababan (AMAN) dan Usep Setiawan dari KPA.

tenggara. Harapannya, melalui training ini didapat solusi dan kerja bersama dalam melakukan pendampingan korban konflik agraria yang bertujuan untuk memajukan gerakan reforma agraria di Indonesia.

Training ini diikuti oleh 34 pengacara dan calon pengacara yang tersebar dari 5 wilayah yakni Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali-Nusa

Abetnego Tarigan (Koordinator Sawit Watch) menjelaskan saat ini perkembangan konsumsi minyak sawit pada tahun 2004 sebanyak 30 juta ton dan akan menjadi 50 juta ton pada 2030.

Estimasi RSPO keperluan untuk kebun baru di dunia mencapai 4-6 juta ha (sektor minyak nabati dan non-biofuel). Jika ditambah dengan perkembangan sektor biofuel, maka keperluan tanah baru dapat jadi 10 juta ha. Kriminalisasi di sektor sawit terjac tiap tahun 20-an orang (masyarakat adat/lokal atau petani plasma) yang ditahan oleh pihak kepolisian atas pengaduan perusa-

haan sawit dikarenakan konflik lahan. Pada Januari- Maret 2009, sudah mencatat ada 12 orang warga lokal yang ditahan pihak kepolisian. Hal ini akan semakin memperparah konflik agraria, ujarnya.

Sedangkan menurut Siti Maemunah (Koodinator Jaringan Advokasi Tambang), Refoma Agraria di dalam konsep pertambangan adalah dengan tidak mengizinkan lagi atau membatasi lahan sebagai daerah pertambangan, karena sifat tambang yang mempunyai daya rusak yang tinggi (rakus lahan, air, dan limbah dalam jumlah yang masif), tak terbaharukan, berorientasikan ekspor dan menurunkan produktivitas tanah untuk pertanian, karena itu penetapan tanah untuk pertambangan harus dibatasi atau tidak diperbolehkan lagi.

Permasalahan agraria sekarang tidak hanya dibatasi pada lingkup tanah saja tapijuga telah mengancam masyarakat di wilayah pesisir dan lautan. Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) M. Riza Damanik mengatakan bahwa, kebijakan di sektor kelautan saat ini lebih

banyak menjadikan laut sebagai media "keruk baru" seperti halnya di daratan dan tidak mengisyaratkan upaya negara untuk melindungi masyarakat perikanan tradisional.

Sementara itu, Usep Setiawan memaparkan, bahwa eksistensi dan peran

ma manfaat utama perlu terlibat dalam RA, Paparnya.

Bantuan Hukum Struktural

aktif organisasi/serikat tani menjadi salah satu pra-syarat bagi keberhasilan agenda secara keseluruhan Reforma Agraria Sejati. Tanpa adanya organisasi tani yang kuat, Reforma Agraria terancam melenceng dan gagal. Inilah yang dimaksud dengan agrarian reform by leverage (RA yang didorong oleh inisiatif rakyat), sedangkan RA yang hanya berdasarkan "kebaikan hati" pemerintah (by grace) berpotensi tidak akan berkelanjutan karena sangat tergantung pada "pasar politik" (Lihat: Gunawan Wiradi). Maka dari itu, kaum tani sebagai komponen rakyat yang hidupnya sangat tergantung pada tanah dan sebagai peneri-

Bantuan hukum struktural disini dimaknai sebagai paradigma yang menjadi basis pengetahuan seorang pengacara untuk menangani konflik agraria. Tanpa pemahaman mendasar mengenai bantuan hukum struktural, seorang pengacara kerap terjebak dalam pandangan legalistik-positivistik dalam menangani konflik agraria. Dan ketika pandangan

ketimpangan dan ketidakadilan yang terkandung di dalamnya sebagai akar penyebab timbulnya konflik-konflik agraria struktural.

itu menyelimuti seorang pengacara, proses hukum yang terkait dengan begitu sulit melindungi petani korban konflik. Mengapa? Karena orientasi kebijakan politik agraria yang melandasi lahirnya hukum agraria saat ini, tidak menempatkan keadilan agraria sebagai muara dari pembangunan hukum agraria.

Bantuan Hukum Struktural, Hukum Progresif dan Perjuangan Pembaruan Agraria di Indonesia, sangat perlu dilakukan, antara lain dengan: Meningkatkan jumlah advokat rakyat. Meningkatkan kapasitas advokat termasuk pemahaman tentang hukum-hukum internasional dan konvensi internasional. Memastikan kerja-

Seorang pengacara dan pendamping petani dituntut mempunyai sikap kritis terhadap hukum dan berbagai kebijakan agraria. Dalam konteks ini, analisis hukum kritis sangatlah berguna untuk memeriksa, membedah dan membongkar isi sebuah aturan hukum terkait agraria untuk menemukan

kerja advokat tidak menjadi pekerjaan yang eksklusif tersendiri tetapi dapat memainkan dan mengelola dinamika kampanye dan upaya lainnya menjadi satu gerakan advokasi yang utuh. Pengorganisasian rakyat mutlak dikembangkan dengan berbagai variasinya.

Lembaga Pembelaan Petani

Dalam sambutan penutupan acara, Usep setiawan mengatakan bahwa, "Hasil FGD dan Training Agrarian Legal Aid Service ini diharapkan dapat membangun pemahaman bersama mengenai persoalan-persoalan agraria di Indonesia, terkait dengan konteks perkembangan dinamika hukum agraria. Ujung dari kesemua ini adalah KPA bersama, advokat serta organisasi pendukung gerakan reforma agraria seperti YLBHI, LBH Bandung dan PERGERAKAN akan membentuk Tim Pembela Petani"tutup Usep. (wan, desti).

Revisi PP Tanah Terlantar untuk Siapa?

Telah lama kalangan aktivis agraria menilai bahwa PP 36/1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar sebagai peraturan pertanahan yang didedikasikan untuk melindungi perusahaan yang selama ini telah dengan sengaja menelantarkan tanah. Selain karena prosedurnya yang begitu rumit dan memakan waktu lama. Peraturan ini juga mahal untuk dijalankan. Sebab, pemilik tanah yang menelantarkan tanah tetap diberi kompensasi sesuai dengan harga pasar.

Karena itu, mendengar rencana pemerintah melakukan revisi peraturan ini, kalangan masyarakat pembaruan agraria menyambut baik dan menaruh harapan besar. "Revisi peraturan ini telah lama ditunggutunggu oleh masyarakat. Apalagi banyak tanah-tanah eks perusahaan perkebunan yang digarap warga karena telah diterlantarkan. Namun, para penggarap belum memperoleh perlindungan hukum. Bahkan, setiap saat, para penggarap tersebut dapat dikriminalkan oleh hukum yang berlaku. Sementara pihak perkebunan, dengan mudah dapat berkelit karena peraturan penelantaran tanah yang buruk tersebut". Jadi kita menyambut baik rencana pemerintah merevisi aturan ini, demikian sekjen KPA, Idham Arsyad.

Sayangnya, proses revisi PP ini berlangsung tertutup sehingga tidak diketahui secara jelas arah revisinya. Minimnya partisipasi publik dalam proses revisi ini dikhawatirkan oleh masyarakat pembaruan agraria Indonesia. Jangan-jangan

direvisi namun bukan memberi solusi, tetapi menambah persoalan tanah terlantar yang sudah ada.

Dalam rangka memonitor proses revisi peraturan ini, KPA melakukan sebuah Focus Group Discussion (FGD) di Jakarta untuk mendiskusikan arah revisi peraturan tanah terlantar ini. Diskusi diselenggarakan di Hotel Sofyan, Tebet, Jakarta Selatan, dengan menghadirkan Dr. Ruslan Direktur BPN-RI dan

Prof. Maria SW. Sumardjono Guru Besar Hukum Agraria UGM sekaligus Wakil Ketua Dewan Pakar KPA.

Untuk lebih mematangkan proses pembahasan dalam diskusi, dalam FGD ini juga dihadiri oleh pakar agraria Prof. DR. Sediono MP. Tjondronegoro, Prof. DR. Ahmad Sodiki, SH. Martua Sirait dan Maria Surya Alam, SH serta pimpinan NGO seperti Patra M. Zen dari YLBHI, Abet Nego Tarigan dari Sawit Watch. Juga, pimpinan organisasi rakyat Ibang Lukmanurdin dari SPP dan Erpan Faryadi dari AGRA.

Dr. Ruslan memaparkan bahwa pemerintah khususnya BPN sedang melakukan upaya merevisi PP.36/1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Menurutnya,

Mencegah Legislasi Penggusuran

Publik mesti waspada. Dalam Program Legislasi Nasional 2010 tercantum rencana penyusunan RUU Pengambilalihan Tanah untuk Kepen-tingan Pembangunan. Legislasi ini potensial melegalisasi penggusuran.

Pemerintah juga sedang merumuskan RUU Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Walaupun beda redaksi judul, tampaknya secara substansial baik pemerintah maupun parlemen memiliki itikad sama untuk menyusun legislasi yang mengatur penyediaan tanah untuk kepentingan "pembangunan". Kesulitan para investor dalam pembebasan tanah masyarakat yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur jadi alasan utama perlunya RUU ini. Para investor berulang kali mengeluh kepada pemerintah karena proyek-proyek mereka kerap terhambat gara-gara rumitnya pembebasan tanah.

Tahun 2005, para investor menggelar Infrastructure Summit, yang menghasilkan desakan kebijakan untuk mempermudah pengadaan tanah bagi pembangunan infrastruktur. Tak lama setelah itu, Presiden SBY menerbitkan Perpres 36 Tahun 2005 tentang Pe-ngadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Akhir 2009, para investor menggelar pertemuan besar dijuduli National Summit. Dan sekali lagi, melalui forum ini para investor di bidang infrastruktur mendesak pemerintah membuat regulasi atas hal yang sama, dengan legislasi yang lebih kuat.

Setelah itu, sejumlah pejabat ramai-ramai mendorong RUU ini masuk prolegnas 2010-2014. Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perindustrian, Menko Perekonomian, bahkan Wakil Presiden Boediono saling bersahutan menyampaikan pernyataan urgensi RUU ini. Untuk kelancaran pembangunan infrastuktur, kerap eksplisit sebagai dalil yang terlontar dari mulut pejabat negara ini.

revisi ini sangat diperlukan oleh BPN, sebab selama ini tanah yang diindikasikan terlantar telah berjumlah 7.1 juta hektar namun tidak dapat ditertibkan karena aturan PP tersebut lemah. Terlalu banyak peluang bagi penelantar tanah untuk dapat berkelit dari aturan ini.

Menurut Ruslan, dalam rancangan revisi yang dibuat oleh BPN ada beberapa hal utama yaitu: jangka waktu penertiban akan diperpendek, tanah milik badan usaha milik negara tidak termasuk dalam aturan ini, dan proses ganti kerugian bagi pemilik tanah.

Revisi Untuk Siapa?

Revisi untuk siapa? Inilah salah satu pertanyaan yang terus mengemuka dalam diskusi terfokus ini. Sebab, dalam revisi hanya menekankan pada penertiban tanah terlantar. Berbeda dengan aturan sebelumnya yang juga menggabungkan antara penertiban dan pendayagunaan tanah terlanar. Revisi ini seolah melupakan pendayagunaan tanah setelah dinyatakan terlantar. Tak heran, timbul kecurigaan dari kalangan aktivis bahwa revisi ini akan kembali menguntungkan para pengusaha, apalagi proses revisi dipandang oleh masyarakat agraria dan peserta diskusi sangat tertutup.

Menurut Prof. Maria, agar revisi ini sesuai dengan

harapan masyarakat, maka revisi ini harus membedakan tanah terlantar pertanian dan non pertanian. Dalam hal tanah pertanian, revisi ini dapat bersinergi dengan revisi PP 224/1961 tentang landreform. Sedangkan untuk tanah-tanah non pertanian, revisi peraturan ini untuk mendukung program rumah susun bersubsidi bagi rakyat miskin.

Usulan tersebut banyak didukung oleh peserta diskusi. Namun, Ibang dari SPP menyesalkan mengapa revisi ini mengeluarkan tanah-tanah badan usaha milik pemerintah seperti perusahaan perkebunan. Padahal, banyak masyarakat yang sudah menduduki tanah perkebunan tersebut dan mengolahnya menjadi tanah pertanian yang produktif. Oleh sebab itu, Ibang melihat bahwa revisi PP ini belum sesuai dengan harapan masyarakat banyak.

Banyak hal yang masih menjadi pertanyaan. Banyak persoalan masyarakat yang terkait dengan tentang terlantar belum diakomodasi dalam revisi ini. Karenanya, proses revisi jangan terburuburu disahkan sebelum mengakomodir pandanganpandangan masyarakat sipil. Itulah kesimpulan yang dirangkum oleh diskusi terfokus ini. (wan)

Sosialisasi RUU-Reforma Agraria dan Arah Revisi PP Tanah Terlantar

asil pemilu 2009 yang mengantarkan pasangan SBY-Boediono H untuk memimpin Republik ini selama 5 tahun kedepan, ternyata setelah 100 hari kekuasaanya masih belum banyak menhadirkan kesehjateraan social secara merata di semua lapisan masyarakat. Begitu banyak bukti bukti yang bisa hadir di telingga dan mata rakyat Indonesia, mulai dari rekaman media massa yang sering menyorot kinerja pemerintahan maupun pelbagai pendapat pengamat ekonomi politik dan para aktivis yang mengatakan bahwa pemerintah saat ini telah gagal.

Berdasarkan data Kondisi jutaan petani miskin yang tinggal di pedesaan semakin menurun kesehjateraanya, di Jawa saja terdapat 12,5 juta RMT (Rumah Tangga Petani) atau sekitar 50 juta jiwa. Dari jumlah itu, 49% nya tidak memiliki lahan sama sekali. Sementara di luar Jawa, ada sekitar 8 juta jiwa petani yang tidak memiliki lahan. Sedangkan bagi mereka yang memiliki lahan, rata-rata pemilikan lahannya hanya 0,36 hektar. Jadi ada sekitar 32 juta jiwa petani Indonesia sesungguhnya adalah buruh tani dan ada 90 juta jiwa petani gurem.

Masih terdapat indikasi bahwa Pemerintahan SBY enggan memasukan kebijakan pembaruan agraria sesuai harapan rakyat, sementrara angka kemiskinan terus meningkat. Usep S, mengatakan "Masalah agraria yang berkembang saat ini, ada

dua pokok persoalan yakni, ketimpangan penguasaan tanah dan sumber-sumber agraria, kemudian konflik agrarian khususnya dibidang pertanahan yang menghadapkan antara masyarakat kecil dan mereka yang mempunyai kekuasaan dan modal besar," kata Usep

Konsorsium Pembaruan Agraria tentu saja berbeda dengan tata cara yang dilakukan oleh Pemerintah. Upaya mendesakkan pentingnya pembaruan agraria sebagai kebijakan nasional dalam bentuk UU perlu diwujudkan segera secara kongkrit oleh wakil rakyat di DPR. Sehingga bisa memastikan adanya undangundang payung yang mampu mengatasi tumpang tindih dan sektoralisme kebijakan agrarian. Tentu saja DPR tidak boleh kehilangan jejak dan meninggalkan begitu saja semangat dari UU Pembaruan Agraria tahun 1960 yang sudah pro rakyat miskin," ujar, Sekjend KPA.

Apa yang dilakukan oleh

Memang payung hukum untuk menangani persoalan agraria saat ini masih UUPA NO 5 1960 yang belum pernah dijalankan secara konsisten. Sehingga di tahun 2001 keluar TAP MPR IX, ternyata masih belum bisa memastikan, lancarnya pembaruan agraria di Indonesia.

Prof Maria S. Anggota Dewan Pakar KPA yang juga Guru Besar UGM menyorot PP Tanah Terlantar. Jika barang itu milik Negara maka itu asset maka ada undang-undangnya dan harus dilaporkan kepada menteri keuangan. Dalam konteks pertanahan maka pelaksanaan ini harus dipahami kalangan pemerintah secara tepat. Kemudian yang agak umum kalau dilihat kebijakan RA di DPR saat ini awalnya masih 5 dan sisanya 11 dilanjutkan prosesnya.

Ditambahkan lagi, kenapa pemerintah sangat alergi terhadap hak pengambilan atas tanah, padahal disini ada panitia pengadaan. Saya yang tidak setuju, karena setiap saat menitipkan itu tidak ada dasar hukumnya. Kalau boleh saya usulkan siapa yang mengisi tempat di peradilan agraria, kelompok hak tanah, dan lainya. Jadi kelompok-kelompok itu menjadi tim yang sinergis. Tegasnya.

RUU Pengadaan Tanah hendaknya menjawab: pembangunan untuk siapa dan dijalankan dengan cara bagaimana? Jika pembangunan lebih diprioritaskan untuk infrastruktur bagi pemodal besar dengan mengesampingkan golongan lemah dan "membenarkan" praktik penggusuran, RUU ini layak ditolak tegas. Proses

penyusunan RUU Pengadaan Tanah membutuhkan konsultasi publik luas dari tingkat kampung hingga kampus, yang mencakup kepentingan sebanyak mungkin kelompok yang kemungkinan besar menerima dampaknya kelak.

Melihat kenyataan yang anomali itu. Ternyata diketahui, sejak tahun 2007, Asian Development Bank (ADB) telah mengasistensi BPN-RI untuk mengusulkan Undang- Undang Pengadaan Tanah melalui proyek yang bernama "Enhancing the Legal and Administrative Framework for Land Project". Anehnya, draft UU Pengadaan Tanah mengakomodir semua hal yang diinginkan oleh ADB. Padahal, inti dari usulan ADB bermuara pada liberalisasi properti dan tanah di tanah air. Telah banyak terbukti, liberalisasi yang diteken selama ini kerap dilakukan tanpa pikir panjang dan akhirnya lebih banyak menyulitkan ketimbang memberi untung masyarakat banyak, tegas deputi III Sekjend KPA, bidang Kajian dan kampanye.

KPA tentu saja memiliki kepentingan strategis untuk dengan berupaya mensosialisasikan Agenda strategis Pembaruan Agraria dan berbagai macam kebijakan yang terkait ke basis organisasinya. Sebagaimana yang pernah dilakukan di Palembang (16/11) dan di Bandung (16/12).

dikembangkan oleh BPN RI lewat PPAN, LARASITA dan lainya. Padahal bukan itu maksudnya.

Dari sosialisasi yang dilakukan oleh KPA, banyak memang yang belum mengetahui pembaruan agraria secara substansi. Bahkan soal pembaruan agraria hanya ditafsirkan sebatas bagibagi tanah, semacam yang

Mengutip pendapat Gunawan Wiradi, "reforma agraria merupakan konsep yang sangat kompleks namun mendesak untuk dilaksanakan. Dan pelaksanaannya sangat bergantung pada kemauan politik negara. Kebijakan agraria saat ini diarahkan untuk memfasilitasi masuknya kepentingan modal, hal ini bukan reforma agraria. "Paham neoliberal yang diusung oleh para kapitalis dan pemodal memang bertujuan mengubah dan menghapus Undang- Undang di satu negara, seperti Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 yang sangat pro kepada rakyat ini. Tegasnya

Maka, tak elok jika peme¬rintahan SBY Jilid II masih saja ragu dan menyianyiakan po¬tensi berupa jutaan hektare ta¬nah objek landreform, tanah te¬lantar, lahan hutan produksi konversi dan tanah kategori lainńya yang layak dinikmati rakyat jelata. Pemerintahan SBY-Boediono punya kesempatan emas untuk melunasi utang ba¬gi rakyat miskin yang memilihnya dengan jalan melanjutkan program pembaruan agraria nasional tentu saja dengan perbaikan arah, konsep dan kebijakannya. Untuk menjadikan reforma agraria bergerak dari wacana ke dalam praktik, dari persiapan menuju pelaksanaan.

Mendekatkan Wartawan dengan Perjuangan Pembaruan Agraria

ksi-aksi rakyat saat menduduki lahan kerap ditulis oleh wartawan A dengan istilah penjarahan. Media massa hanya tertarik saat kekerasan menimpa petani, dan sedikit mengabarkan latar belakang kasus tanahnya. Terkadang, dalam memberitakan kasus, wartawan selalu mengikuti mainstream hukum positif yang ada, misalnya soal ada tidaknya sertifikat yang dimiliki oleh rakyat. Ini baru soal konflik tanah. Bagaimana pemahaman media massa soal yang lebih kompleks yakni Pembaruan Agraria. Itulah keluhan yang kerap disampaikan oleh pegiat reforma agraria tanah air.

Pandangan lain diberikan oleh Idham Arsyad, Sekjen KPA, "kita tidak dapat menyalahkan media massa. Sebab, pandangan media biasanya mewakili pandangan umum yang ada. Cara dan metode kita dalam menghantarkan soal-soal yang mengitari pembaruan agraria kepada masyarakat luas melalui media massa yang selama ini tidak banyak berubah. Sehingga seringkali hanya ditangkap media massa secara tidak lengkap" demikian Idham.

Untuk tujuan mengenalkan perjuangan pembaruan agraria di tanah air dan isu-isu yang mengitarinya kepada para pekerja media. Maka, KPA mengadakan sebuah serial diskusi dengan kelompok jurnalis di Jakarta.

Awalnya, KPA mengagendakan sebuah training bagi jurnalis tentang Pembaruan Agraria. Namun, kesibukan para jurnalis dalam memperoleh berita membuat KPA harus mendesain sebuah acara yang

berbeda tetapi tujuan KPA untuk mendekatkan para wartawan kepada pembaruan agraria masih dapat tercapai. Akhirnya, diputuskan sebuah serial diskusi Pembaruan Agraria. Wartawan bisa menggali pemahaman soal agraria, dan mereka masih

mendapatkan berita yang bisa dimuat di media mereka.

Acara pertama diselenggarakan tanggal di sekretariat nasional KPA Jalan Durentiga No.64 Pancoran, Jakarta Selatan. Diskusi dengan wartawan ini diselenggarakan dengan tema "Memahami Aktor-Aktor Dalam Pembaruan Agraria" dengan pembicara Iwan Nurdin Deputi Kajian dan Kampanye KPA pada 29 Juni 2009. diskusi yang dihadiri oleh 18 wartawan media massa cetak dan online.

Tujuan diskusi ini selain untuk mengenalkan Pembaruan Agraria yang banyak dikampanyekan oleh kandidat presiden juga untuk memperkenalkan peranan aktor masyarakat sipil khususnya NGO dan Ormas Petani dalam memperjuangkan pembaruan agraria.

Bekerjasama dengan AJI- Jakarta

Berkaca pada hasil diskusi ini, KPA kemudian mengadakan diskusi lanjutan dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di Jakarta Media Center, Rabu 11/11 2009. Diskusi dengan tema "Masa Depan Pembaruan Agraria pada Pemerintahan SBY-Boediono".

Dalam diskusi yang menghadirkan DR. Yuswanda Tumenggung, Deputi III Bidang Tata Guna Pertanahan BPN- RI, DR. Wahyu Utomo Asisten Bidang Perumahan Deputi Menko Perekonomian, dan

Idham Arsyad Sekjen KPA ini dihadiri oleh 60 jurnalis anggota AJI Jakarta dan wartawan Jawa Barat.

Dalam diskusi ini, dijelaskan bahwa program seratus hari pemerintah di bidang pertanahan ada tiga yaitu: pertama, RUU Pengadaan Lahan untuk Kepentingan Umum. Kedua, Revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 36 Tahun 1998 tentang Penertiban Tanah Terlantar. Ketiga, membuat rancangan PP tentang Reforma Agraria.

Diskusi menjadi hangat, para wartawan menanyakan soal RUU Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang sejatinya adalah penyediaan lahan untuk investasi di

berbagai proyek infrastruktur. Sebab, RUU ini dinilai berpotensi membuat konflik agraria semakin membesar.

Dalam diskusi ini diusulkan agar pemerintah mengimbanginya dengan menyediakan lahan untuk rakyat dalam bentuk reforma agraria. "Sebagian besar tanah di Republik ini dikuasai oleh korporasi dan negara, sebagian besar rakyat tidak memiliki tanah, jadi penyedian tanah bagi rakyat miskin lebih urgen ketimbang penyedian tanah bagi pengusaha" kata Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Idham Arsyad (wan, kent).

BERITAAGRARIA

copyright © T

Rp. 2.600

Olympic Torch in Argent BUENOS AIRES, A -The Olympic tort and zealously proty nese bodyguarda un capital Friday, ho relay that proteste with dsrapt surprises. Handiers let no the arival of th in Beenos Air American stoy five-contin Beipag. Americ ofIts canceled Friday.

copyright © Berita Agraria

Program PPAN tidak berjalan semestinya KonflikAgraria semakin-meruncing Kekurangan Pangan di Lumbung Padi

BUENOS AIRES, Argentina (AP) - The Olympic torch was hidden and ealously protected by Chinese bodyguards in the Argentine capital Friday, hours abead of a relay that proteslers threatened to disrupe with "entertaining surprises."

Handiers let no one publicly view the arrivai of the flame Thursday in Buenos Aires, ins only Latin American stop on a 84,000-mile five-continent tour en route Beijing.

Jakarta, Jumat 29 April 2009

Americua Aicdines said that it had cinceled nesily 600 flights on Friday, the fouth day of travel chaos for ins passengers, and said it would fly half of its normal schedule involving the MD-80 jets that were grounded for inspec-

n all, American h anceled more than 3,000 flights this wenk, in a

When the guy left on Friday, he said, Don't say anything for a couple of days

Aksi Para PetaniMenuntut Tanah

The discovery of a buried parachute last month may One of the people investigators spoke to was Earl have stirred the imagination about finally solving the Cossey, from whom Mr Cooper bought a chute that he famous D B. Cooper skyjacking-and-vamishing act, but ihen used to escape tha passnger jet flying from Portit tuns out that was not to be. The EB.I's latest lead on land to Seattle that be hijacked Hours before the offthe 1971 case, provided by children who found it while cial ammouncement of the rest reanits, he mold The playing in rural Washington state, nnned cout to be a Gg false one: it couldn't hurve been Mr. Cooper's. "Prom the best we could lescù from the people

ambian that be was "absohtely" convinced that thought che parachote the choidre found might be Mr. Cooper's had besen led astray. e oc, be said: silk, not mylou

American Airlines said that it had canceled nearly 600 flights on Friday, the fourth day of travel chaos for its pasiengers, and said it would fly half of its normal schedule involving the MD-80 jets that were grounded for inspections

n all, American has canceled more than 3,000 flights this week, in a wave that began on Tuesday. The actioms, coupled with earlier camceilatons at other artmes, have left paisengers stranded const to

Menghimpun Data Mengobarkan Perlawanan

Beragam aksi dan perlawanan petani untuk mempertahankan tanah dari para perampas, frekuensinya semakin tinggi di Indonesia setiap tahun.

Namun, potret lengkap mengenai masalah tersebut sering kali luput dari rekaman media massa.

Masyarakat, khususnya para petani, sangat membutuhkan informasi yang akurat tentang dinamika pembaruan agraria di Indonesia.

Menyambungkan kebutuhan masyarakat tersebut, KPA sebagai organisasi yang memperjuangkan pembaruan agraria di Indonesia, dituntut untuk selalu menyajikan data, informasi, dan dokumentasi terkait dinamika agraria.

Iwan Nurdin, Deputi Kajian dan Kampanye KPA mengatakan, "Salah satu kerja yang memiliki peran penting dalam mendukung hal di atas, adalah pengembangan agrarian resource center (pusat sumber data agraria). Pekerjaan ini sudah lama kami rintis di Sekretariat Nasional KPA.

Menjadi soal kemudian, adalah setelah data dihimpun, data tersebut harus segera dikabarkan kepada khalayak. Padahal, media arus utama kerap menghindar untuk menyebarluaskan perlawanan petani di berbagai pelosok nusantara.

Dengan demikian, KPA membutuhkan media yang bisa diakses masyarakat secara cepat oleh masyarakat" tuturnya.

Ditambahkan Idham Arsyad, "Kedepan, ARC selain tetap dengan fungsifungsi tradisionalnya seperti menghimpun data untuk kerjakerja gerakan pembaruan agraria di Indonesia, ARC seharusnya dapat kita jadikan semacam "press agency" dari KPA" jelas Sekjen KPA.

Mendukung upaya ini, pada 20-21 April 2009, dilaksanakan training ARC (Agrarian Resource Center) dimaksudkan untuk merapikan kembali struktur kerja dari tingkat nasional sampai tingkat daerah.

Pasca Munas ke V KPA Juni 2009, struktur kerja nasional ARC dipimpin langsung oleh

Iwan Nurdin dan Kent Yusriansyah yang mengkoordinasikan 6 orang sebagai kepala Biro ARC di wilayah antara lain di Sumut, Sumsel, Bengkulu, Jateng, Jatim, dan Sulsel.

Masing masing biro menjalankan fungsi kerja yang sama dengan nasional namun berbeda dalam cakupan pekerjaan secara teritorial.

Hasil kerja dari ARC secara keseluruhan, antara lain: website www.kpa.or.id, bulletin Dunia Dalam KPA, Bulletin Ladang Pembebasan KPA, laporan kasus, berita dan kertas posisi. Selain itu juga update database kasus agraria juga terus dilengkapi setiap tahun dan menjadi rujukan bagi KPA untuk melakukan advokasi di tingkat nasional.

Iwan menambahkan bahwa "Ada data-data yang penting yang dihimpun adalah konflik struktural petani antara lain, kronologis kasus, jumlah korban, luas lahan pelaku kekerasan dan wilayah kasus juga terkait dengan perkembangan advokasi yang dijalankan KPA" tambahya singkat.

Setelah data itu dianalisa maka selanjutnya Seknas KPA dengan websitenya mengabarkan ke masyarakat luas bahwa memang ada perlawanan petani

dalam mempertahankan haknya atas tanah dan sumber-sumber agraria lainya.

Agar berita tentang agenda pembaruan agraria itu sampai ke masyarakat. KPA menjalin hubungan dengan media massa cetak maupun elektronik. Upaya tersebut dilakukan oleh KPA untuk mengandeng para jurnalis yang berhimpun di AJI Jakarta. Sehingga, berbagai berita terkini semisal pernyataan sikap, dukungan solidaritas perjuangan

kepada kaum tani dan advokasi kebijakan yang dikeluarkan lewat website, mampu diserap media massa. Itulah yang dimaksud mendekatkan agenda pembaruan agraria dikalangan jurnalis, ungkap Iwan Nurdin.

Tentu saja apa yang dilakukan oleh KPA dalam mengabarkan perlawanan petani masih sangat minimal. Hal terpenting adalah penguatan organisasi rakyat" pungkas Idham Arsyad. (Kent)

Sambungan dari halaman 7

KPA mengusulkan agar pelaksanaan pembaruan agraria mendapat dukungan anggaran dari DPR serta DPR mengawasi kinerja BPN sebagai salah satu lembaga pemerintah yang bertugas di bidang pertanahan.

Ketua Tim kerja pertanahan mengatakan bahwa masalah agraria (tanah) ini adalah satu masalah yang serius menjadi perhatian Komisi II, ditambahkan Ketua Komisi bahwa untuk masalah tanah (Agraria) ini menjadi masalah yang di prioritaskan oleh Komisi II, untuk itu diperlukan informasi yang up to date sehingga dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah secara spesifik. Selain itu Ketua Tim Kerja mengajak secara khusus KPA untuk menjadi mitra

strategis di tim kerja pertanahan untuk masa kerja Tim Kerja Pertanahan ke depan.

Rekomendasi

Rekomendasi yang dihasilkan dalam RDPU ini antara lain: (1) Tim Kerja Pertanahan akan membawa semua rekomendasi ini ke Pleno komisi untuk kemudian menjadi keputusan komisi; (2) Tim Kerja Pertanahan berkomitmen untuk menyusun legislasi berkenaan dengan Undang-undang pelaksanaan Reforma Agraria dengan menggunakan UUPA 1960 sebagaipegangan/pedoman; (3) Berkomitmen untuk tidak mengagendakan Revisi UUPA di parlemen; (4) Ketua Komisi Il dan Tim Kerja Pertanahan menganggap penting untuk menjadikan KPA sebagai Mitra

strategis ke depan; (5) Pada konteks penyelesaian sengketa atau Konflik agrarian khususnya pertanahan, Tim Kerja ini menganggap penting KPA terlibat paling tidak sebagai pengolah data dan memediasi penyelesaian konflik untuk selanjutnya perlu direkomendasikan tim ataupun kelembagaan khusus yang menangani konflik agraria; (6) Budget akan diarahkan untuk mendukung percepatan pelaksanaan agenda Reforma Agraria, terutama menyangkut Perencanaan tata guna tanah nasional (National land Use planning); (7) Isu liberalisasi dan komersialisasi tanah menjadi agenda pengawasan terhadap kinerja pemerintah untuk mencegah spekulasi dan komersialisasi tanah (kent, wan).

Catatan Agraria KPA Tahun 2009

Pendahuluan

Tahun 2009 adalah tahun politik, setelah usai pemilu legislatif dan presiden, suasana politik nasional masih gaduh. Sebuah kegaduhan akibat ketidakpuasan dalam pembagian kue kekuasaan.

Tak heran, soal politik kerakyatan yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan rakyat, sebagai pekerjaan rumah pemerintah, masih alpa dikerjakan. Bahkan oleh kegaduhan politik tersebut, seolah lupa ditagih oleh rakyat. Berkenaan dengan kondisi agraria nasional, sepanjang tahun 2009, beberapa catatan pokok yang dapat dirangkum oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) adalah sbb:

1. Masih Digunakannya Cara- Cara Primitive Dalam Menyelesaikan Konflik Agraria

Tertembaknya 12 petani di Kab. Ogan llir, Sumsel oleh kepolisian Desember 2009, sebelumnya 10 petani Takalar di Sulawesi Selatan juga dilaporkan tertembak pada Agustus 2009, dan dua orang Petani Ujung Kulon, Banten pada Mei. Tahun ini dilaporkan 3 orang petani Ban-

gun Purba, Rokan Hulu, tewas akibat penganiayaan security (pamswakarsa) PT.SSL.

Ini adalah bukti masih dipakainya cara-cara primitive oleh pemerintah seperti penembakan, pembakaran, penganiayaan, penculikan dan bentuk intimidasi lainnya untuk menakut-nakuti rakyat ketika memperjuangkan hakhaknya dalam menyelesaikan sengketa agraria. Sementara, dipenjarakannya nenek Minah, pemuda tani di Batang adalah bukti kerasnya hukum yang harus diterima rakyat dalam kasus-kasus hukum yang sepele saat berhadapan dengan perkebunan.

Tahun ini, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) telah merekam 89 laporan kasus konflik agraria dengan luas sengketa 133.278,79 Ha dan korban langsung dari sengketa ini tidak kurang dari 7.585 KK. Ini tetap saja angka minimal, sebab metode yang dipakai dalam pendataan ini berdasarkan kasus yang dilaporkan oleh masyarakat kepada KPA dan direkam oleh KPA melalui pemberitaan media massa.

KPA sangat menyesalkan masih dipakainya cara-cara primitive oleh kepolisian khususnya kesatuan Brimob, pam-swakarsa perusahaan perkebunan selama ini. Bahkan, cara-cara kekerasan tersebut lebih mendominasi ketimbang cara-cara mediasi yang diprioritaskan dalam kasus-kasus konflik agraria.

Menurut kami, MoU antara Badan Pertanahan Nasional dan Mabes Polri yang diperpanjang tahun Maret 2009 ini, adalah salah satu sebab mengapa polisi menjadi lebih sering terlibat dalam konflik agraria. Sebab, dengan MoU ini kasus-kasus pertanahan yang semula adalah perdata selalu ditarik kearah pidana oleh kepolisian. Pemidanaan atau kriminalisasi petani kerap terjadi akibat MoU ini. 2. Lambannya Reformasi

Birokrasi Agraria

a. LARASITA (LAYANAN RAKYAT UNTUK SERTI- FIKASI PERTANAHAN)

Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Pertanahan (Larasita) ini sering diklaim oleh BPN diklaim sebagai pionir dunia. Oleh sebab itu Kepala BPN mengakui di depan DPR- RI telah mendapat penghargaan dari Bank Dunia karena program ini.

BPN kerap memberi penjelasan bahwa LARASI- TA adalah mobile office atau kantor bergerak yang melayani sertifikasi pertanahan rakyat. Menurut BPN, latar belakang program ini disebabkan unit terendah kantor pertanahan hanya terdapat di ibukota kabupaten. Sementara, sebagian besar rakyat tinggal di pedesaan. Sehingga, dengan terobosan ini mayoritas rakyat dapat terlayani dalam program sertifikasi pertanahan. Sebab, dengan mobile office petugas BPN dapat melayani rakyat hingga ke pelosok dengan mobil atau sepeda motor program Larasita.

Setelah setahun berjalan, kritik KPA kepada BPN soal program ini terbukti kebenarannya. Pertama, mayoritas rakyat memang berada di pedesaan, oleh sebab itu yang diperlukan oleh adalah koordinasi BPN dengan pemerintah daerah yang mempunyai tangan hingga ke pemerintah desa bahkan RT. Jadi program ini sesungguhnya boros mulai dari pengadaan, operasional hingga efektifitas sasaran.

Kedua, jika kita membaca Peraturan Kepala BPN tentang Larasita, program ini juga ditujukan untuk menemukan objek reforma agraria pada saat petugas BPN turun ke desa-desa. Ini juga dapat dipastikan

mustahil tercapai, sebab jika itu sasaran pekerjaannya (baca: menemukan objek RA) bukanlah sertifikasi tanah, tetapi melakukan registrasi tanah-tanah khususnya di pedesaan. BPN bisa merujuk pada jiwa PP No.10/1961 tentang Pendaftaran Tanah. Registrasi dalam PP ini bukanlah sertifikasi, sehingga melalui proses registrasi akan ditemukan ketimpangan

"Tahun ini, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) telah merekam 89 laporan kasus konflik agraria dengan luas sengketa 133.278,79 Ha dan korban langsung dari sengketa ini tidak kurang dari 7.585 KK. Ini tetap saja angka minimal, sebab metode yang dipakai dalam pendataan ini berdasarkan kasus yang dilaporkan oleh masyarakat kepada KPA dan direkam oleh KPA melalui pemberitaan media massa."

struktur agraria di desa sekaligus tanah objek land reform.

Ketiga, sertifikasi pada struktur agraria yang timpang (kepemilikan, penguasaan dan tataguna tanah) justru akan melegalkan struktur yang timpang tersebut. Keempat, ini adalah program yang menjadi fondasi utama pasar tanah liberal, dan tentusaja sangat bertentangan dengan UUPA 1960.

Menurut KPA, penghargaan Bank Dunia kepada BPN soal Larasita adalah sinyelemen yang jelas bahwa BPN telah menjalankan praktek pertanahan seperti yang disarankan oleh Bank

Dunia. Program ini semata bertujuan mewujudkan pasar tanah bebas di Indonesia sesuai dengan proyek hutang Land Administration Project (LAP) dan Land Management and Policy Development Project (LMPDP) yang telah dijalankan sejak tahun 2005 - 2009.

Kenyataannya, program ini telah menyeret petani yang bertanah kecil semakin cepat kehilangan

tanahnya, karena tanah tersebut semakin mudah dijual atau diagunkan kepada perbankan. Dalam keadaan bertanah sempit dan situasi makro ekonomi yang tidak berpihak kepada petani, maka sertifikasi pertanahan -sebut Larasita, tanpa didahului oleh Pembaruan Agraria adalah alat sistematis yang justru men-

jerumuskan tanah petani semakin cepat terjual dan jatuh kepada pemodal besar, sehingga ketimpangan tanah pun semakin lebar. Itulah sebabnya tanah pertanian sekarang ini semakin banyak dimiliki oleh kelompok non petani yang tinggal di kota, sementara petani gurem telah menjadi buruh tani.

b. Tingginya Pungli, Mal Administrasi Dalam Birokrasi Pertanahan

Pungutan tidak resmi dalam mendapatkan pelayanan pertanahan adalah keluhan umum yang belum ditangani oleh BPN secara menyeluruh. Pada tahun 2008, Komisi Pemberantasan Korupsi menempatkan BPN sebagai lembaga pemerintah nomor dua terkorup di Indonesia. Padahal, pelayanan publik dibidang apapun akan terlaksana dengan baik jika mampu menegakkan azas pemerintahan yang baik dan bersih.

Menurut hasil penelitian Komisi Ombudsman RI, bahwa Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) di BPN belum memenuhi kaidah-

kaidah dan standar yang ditetapkan oleh UU Pelayanan Publik.

3. Janji Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) Tanpa Implementasi

Pada masa kampanye, SBY mengklaim bahwa pembaruan agraria telah dijalankan pemerintahnya melalui berbagai iklan di media massa semasa pil-

pres. Program tersebut, adalah Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN). Ini adalah sebuah klaim yang menyesatkan. Sepanjang 2009, tidak ada UU ataupun Kebijakan Operasional yang ditandatangani oleh SBY yang berisi tentang pelaksanaan Reforma Agraria.

Harus diakui pemerintahan memang mencantumkan Pembaruan Agraria sebagai salah satu program pemerintahannya. Bahkan, wacana yang digulirkan oleh Presiden tentang program ini telah dilakukan sejak awal tahun 2007 tentang rencana melakukan redistribusi tanah seluas 8.1 juta hektar kepada rakyat miskin. Namun, rencana tersebut sampai sekarang masih

sebatas wacana politik yang belum melangkah ketingkat implementasi.

Ketika Pemilihan Presiden usai, dan kembali SBY terpilih sebagai Presiden, langkah awal Presiden tidak menggambarkan keinginan untuk menjalankan Reforma Agraria. Tidak ada satu kalimatpun yang keluar dari SBY tentang komitmen untuk menjalankan Reforma Agraria. Yang terjadi, SBY dan Kabinet terpilih menyelenggarakan National Summit dan menetapkan agen-

peraturan ini kemudian direvisi menjadi Perpres 65/2006 tanpa perubahan substansi yang berarti.

Seolah mengulang, SBY bersama Boediono atau SBY jilid kedua memulai pemerintahannya dengan menggelar National Summit. Salah satu rekomendasi dari pertemuan ini adalah menaikkan Perpres 65/2006 menjadi sebuah UU dan telah menjadi prioritas dalam Program 100 hari SBY- Boediono.

Menurut KPA, penghargaan Bank Dunia kepada BPN soal Larasita adalah sinyelemen yang jelas bahwa BPN telah menjalankan praktek pertanahan seperti yang disarankan oleh Bank Dunia. Program ini semata bertujuan mewujudkan pasar tanah bebas di Indonesia sesuai dengan proyek hutang Land Administration Project (LAP) dan Land Management and Policy Development Project (LMPDP) yang telah dijalankan sejak tahun 2005 - 2009.

da 100 hari kerja pemerintahan adalah menyediakan lahan untuk kepentingan infrastruktur dan investasi, tanpa sekalipun menyebut PPAN sebagai langkah penyediaan tanah bagi rakyat miskin.

4. Program Legislasi di bidang Pertanahan 2010 Berpotensi Meningkatkan Penggusuran Tanah Rakyat

Pada masa SBY jilid pertama, pemerintah mengawali dengan program infrastructure summit. Hasil dari rembug ini adalah Perpres 36/2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepetingan Umum dan Pembangunan. Karena protes keras dari masyarakat,

Menurut kami, RUU Pengadaan Tanah adalah langkah mundur dari program SBY dalam bidang agraria yang telah diwacanakan selama ini. Keluhan para investor tentang sulitnya mendapatkan tanah di Indonesia sangatlah subjektif. Sebab, saat ini banyak sekali ditemukan izin lokasi dan atau tanah yang sudah

dibebani hak (HGU, HGB, HP) ditelantarkan oleh para investor. BPN sendiri dalam laporannya di tahun ini mengindikasikan tidak kurang 7.1 juta hektar tanah diindikasikan terlantar dan tidak dapat ditertibkan karena lemahnya peraturan.

Sementara itu, maraknya penggusuran dan penyerobotan tanah perkebunan dan hutan milik masyarakat adat juga mengindikasikan masih belum dilindunginya hakhak masyarakat atas tanah sekaligus juga bukti mudahnya para investor mendapatkan tanah.

Selanjutnya, perdefenisi kepentingan umum dan pembangunan saat ini sangatlah kabur.

Sebab, dimasalalu yang disebut dengan kepentingan umum dan pembangunan adalah proyekproyek pemerintah yang bermanfaat secara luas dan tidak digunakan sebagai alat mencari keuntungan.

Sementara saat ini, jalan tol, rumah sakit, palabuhan, pasar dimiliki dan dioperasionalkan oleh investor swasta nasional dan asing yang berorientasi mencari keuntungan maksimak, sudah selayaknya penggantian tanah menguntungkan rakyat.

Selain itu, menurut kami, yang sangat dibutuhkan rakyat saat ini adalah sebuah Undang- Undang Pengadaan Tanah Bagi Rakyat Miskin bukan untuk Investor.

5. Bertahannya Kemiskinan Petani dan Rakyat Desa

Menurut BPS, penduduk miskin kita telah turun sebesar 2,43 juta jiwa, meski begitu jumlah penduduk miskin kita masih sangat besar yakni 32,5 juta jiwa atau 14,2 persen dari jumlah penduduk. Padahal angka ini diperoleh dengan menghitung basis konsumsi US$.1 perhari. Tentu jika menggunakan parameter US$.2 angka tersebut akan membengkak luarbiasa.

Angka-angkat tersebut menandakan bahwa selama ini pemerintah gagal mengenal siapa kaum miskin itu sesungguhnya. Sampai sakarang, besar orang miskin bertempat menetap di pedesaan dan mayoritas bekerja sebagai petani dan buruh tani. Dari total 28 juta Rumah Tangga Petani (RTP) yang ada di Indonesia, terdapat 6.1 juta RTP di pulau Jawa yang tidak memiliki lahan sama sekali dan 5 juta RTP tak bertanah di luar Jawa. Sedangkan bagi mereka yang memiliki, rata-rata pemilikan

lahannya hanya 0,36 hektar. Jadi dengan kata lain saat ini terdapat sekitar 32 juta jiwa petani Indonesia adalah buruh tani, dan 90 juta jiwa adalah petani subsisten.

Mereka, sampai sekarang belum pernah mendapatkan program nyata yang tepat dari pemerintah untuk menyelesaikan problem utama yang dihadapi mereka yaitu ketiadaan lahan.

Rekomendasi Kedepan

A. Segera Dilaksanakan Pembaruan Agraria Konsorsium Pembaruan Agraria menyimpulkan bahwa pelaksanaan Pembaruan Agraria sejati adalah jawaban yang paling dibutuhkan rakyat saat ini. Selain sudah dimandatkan oleh UUD 1945, UU Pokok Agraria 1960, Tap MPR. No.IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, UU No 11/2005 tentang Kovenan Ekosok, pembaruan agraria adalah jalan menghentikan berbagai persoalan sistemik di pedesaan seperti kemiskinan dan pengangguran, persoalan desa-kota dan industripertanian yang selama ini tidak terkait dan saling melemahkan.

Pembaruan Agraria yang sudah selesai dijalankan di negara-negara seperti Taiwan, Korea, China, Vietnam, ternyata telah mampu menjadi pijakan yang kokoh dalam mempersiapkan negara tersebut menjadi negara yang maju dan kuat.

Sementara, tidak dijalankannya Pembaruan

Agraria seperti di Indonesia, Philipina telah terbukti membawa persoalan politik, ekonomi dan sosial yang tidak kunjung usai.

B. Dibutuhkan Lembaga

Penyelesaian Konflik Agraria

Jatuhnya ribuan korban setiap tahun dalam setiap konflik agraria sesungguhnya mempunyai dua pesan yang jelas. Yaitu besarnya tuntutan pelaksanaan pembaruan agraria dan ketidak percayaan masyarakat kepada lembaga hukum yang ada.

Menurut kami, sangat dibutuhkan lembaga penyelesaian konflik agraria seperti yang pernah diusulkan oleh Komnas HAM dan masyarakat sipil pada tahun 2005. yaitu, perlu dibentuk Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria (KNUPKA)

C. Mencabut dan Menghentikan Program Kontra Reforma Agraria

Seperti telah diulas dimuka, menurut kami BPN harus menghentikan dan mencabut MOU BPN dengan Mabes Polri. Sebab kebijakan ini terbukti telah mendorong banyaknya kriminalisasi petani. Selanjutnya, pemerintah menghentikan RUU Pengadaan Tanah sebelum ada kejelasan rencana pengadaan tanah bagi rakyat miskin dan petani tunakisma di Indonesia.

Penutup

Demikian Laporan akhir tahun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

Jakarta, 22 Desember 2009

Idham Arsyad Sekretaris Jenderal KPA