PEMBARUAN AGRARIA
50 tahun UUPA 15 tahun KPA
Edisi III/2010
Daftar Isi
Laporan Utama Daftar Isi 2 Salam Redaksi 3 Perayaan Emas UUPA: Delegitimasi Tanpa Henti 4 50 Tahun UUPA: Masihkah Ada Harapan? 7 Satu Setengah Dekade Mengusung Agrarian Reform by Leverage 9 Arah Transformasi KPA ke Depan 13 Opini 18 Petani Sejahtera Baru Sebatas Mimpi Refleksi Setengah Abad UUPA Pembaruan Agraria Memecah Kemandekan Ekonomi 21 Suara Agraria Pentingnya Peran Aktif Organisasi Tani dalam Pembaruan Agraria 24 Regulasi KETETAPAN MPR RI NOMOR IX/MPR/2001 26 Sosok Wahyudi: Lahir dari"Rahim" Perjuangan Tani 29
Suara Pembaruan Agraria Edisi: IlI/Juli - September/2010
Penanggung Jawab: Idham Arsyad. Pemimpin Redaksi: Iwan Nurdin Dewan Redaksi: Iwan Nurdin, Usep Setiawan, DD. Shineba, T. Kinan, Yusriansyah, Agus Nurdin, Zaenal, Untung Saputra, Dewi Kartika, Diana, Sidik Suhada, Adhi Wibowo Fotografer: Kent Yusriansyah, Layout : Adinesia Alamat Redaksi: Jalan Duren Tiga No. 64, Pancoran, Jakarta Selatan 12760 Telp: 021-79191703 Fax: 021-79190264 Email: kpa@kpa. or.id.
Buletin Suara Pembaruan Agraria diterbitkan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Redaksi menerima tulisan, baik berupa liputan atau opini. Redaksi berhak mengedit tulisan sepanjang tidak mengubah isi. Tulisan yang dimuat akan mendapatkan imbalan. Tulisan dapat dikirim melalui email: [email protected] atau [email protected].
FORDFOUNDATION
Salam Redaksi
Lima puluh tahun sudah umur UUPA. Namun, produk hukum yang menurut McAuslan ( 1986) dianggap sebagai produk hukum terbaik untuk mewujudkan keadilan sosial di Indonesia setelah kemerdekaan ini,
bernasib tragis. Pasalnya, UUPA tidak pernah dilaksanakan sebagai sebuah amanat undangundang.
Bertepat dengan ulang tahun UUPA ke- 50 ini, Buletin Suara Pembaruan Agraria edisi kali ini pun mencoba mengangkatnya sebagaitopikutama laporan. Berbagai pandangan banyak kalangan disajikan sebagai sebuah analisis terhadap UUPA.
Bertepatan dengan tahun emas UUPA, usia KPA kini genap 15 tahun.
untuk sebuah perjalan hidup bangsa.
Namun, diusianya yang masih sangat muda belia ini, KPA tetap mencoba untuk konsisten dalam gerak. Berjuang bersama massa kaum tani yang terorganisir untuk mewujudkan
Sebuah usia yang masih sangat muda tentunya, bagi umat manusia. Karena, 15 tahun adalah usia remaja atau anak baru gede (ABG). Di usia yang masih belia ini, sebagai organisasi, KPA sadar tentu belum banyak yang bisa diberikan
mimpi bersama yakni, mendorong terciptanya reforma agraria sejati yang sesuai dengan amanat UUPA.
Melalui bulletin Suara Pembaruan Agraria edisi III ini, dinamika dan liku-likr perjalanan KP/ selama 15 tahun, kami sajikan di halaman 9. 17 untuk melengkapi laporan utama.
Seperti edisiedisi sebelumnya, selain Opini, Suara Agraria di Radio, edisi 50 Tahun UUPA
ini juga menghadirkan sosok aktivis pejuang petani dalam rublik Sosok. Semoga tokoh aktivis pejuang petani dari Jawa Tengah ini bisa menjadi inspirasi bagi para pembaca. Selamat membaca.
Redaksi
Perayaan Emas UUPA:
Delegitimasi Tanpa Henti
Perayaan emas adalah momen yang sangat penting, namun tak berlaku bagi UUPA. Dalam usianya yang ke-50, nasib tragis masih membelit Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) No.5 1960.
UUPA adalah sosok perundangan yang bernasib tragis. Sebab, dalam proses penyusunannya, UU ini dirancang oleh sebuah Panitia Agraria Negara yang terdiri dari para pakar lintas ilmu, negarawan, dan politisi sebelum draft akhir-nya diserahkan kepada DPR untuk dibahas dan disetujui. Dalam sejarah Indonesia, belum ada UU yang secara khusus dirancang sedemikian khusus kecuali UUPA.
Namun, kekhususan dalam proses penyusunan tidak berbanding lurus dengan pelaksanaan. Sebab, sejak Orde Baru, UUPA dijalankan dengan penuh penyelewengan.
Menurut Noer Fauzi salah seorang anggota Dewan Pakar KPA, para penyusun UU ini tidak pernah membayangkan bahwa para elit negara kita pada suatu masa akan
diisi dengan elit politik yang tidak pro-rakyat. Sebuah konsep Negara budiman, paparnya. Padahal, setelah Orde Baru berkuasa hingga sekarang, elit pemerintahan dikuasai oleh politisi dan teknokrat pro-pemodal besar ketimbang rakyat.
Sebagai contoh, Hak Menguasai Negara dalam UUPA yang seharusnya diabdikan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, justru diterjemahkan oleh birokrat Negara diterjemahkan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan pemodal besar.
Selain penyelewengan, pada masa awal Orde Baru kewenangan UUPA atas sumbersumber agraria yaitu tanah, air, udara dan kekaayaan alam juga terus menerus dikebiri. Pasalnya, kewenangan UU ini semakin terdesak dengan lahirnya UU Sektoral seperti UU Kehutanan, Pertambangan, Penanaman Modal. Bersamaan dengan itu, kelembagaan agraria dilemahkan dengan menjadikannya hanya setingkat dirjen dibawah Departemen Dalam Negeri. Padahal UUPA membayangkan sebuah lembaga yang kuat yang mengkoordinir lembaga departemen sektoral.
Akhirnya, niat politik agraria nasional melalui UUPA untuk menghilangkan struktur agraria warisan kolonial dan feodalisme, perencanaan agraria nasional yang terkait dengan pembangunan berencana tidak pernah terjadi.
Semenjak reformasi, keadaan tidak semakin membaik, proses untuk melakukan review kebijakan agraria yang saling
tumpang tindih tidak terjadi. Bahkan, yang adalah arus besar untuk mengganti UUPA.
Iwan Nurdin, Deputi Sekjen KPA mengungkapkan, bahwa pada masa reformasi terdapat angin segar dengan lahirnya Tap. MPR No.IX/2001 tentang
Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Salah satu mandat dari ketetapan ini adalah mengamanatkan pemerintah untuk
melakukan review kebijakan. Sayangnya, review kebijakan inijustru ditafsirkan oleh pemerintah dan legislator untuk mengganti UUPA.
Sepanjang lima puluh tahun perundangan UUPA kita bisa menyingkatnya dalam beberapa hal. Pertama, pada masa Soekarno ia dijalankan setengah hati dan penuh kerumitan dari sisi birokrasi khususnya dalam hal-hal pelaksanaan segi-segi land reform sehingga telah memicu aksi sepihak dari kelompok konunis dan perpecahan politik dari desa hingga ke kota.
Kedua, pada masa Orde Baru, bukan saja land reform dianggap tabu, UUPA 1960 juga dianggap produk komunis dan dipreteli dengan lahirnya berbagai UU sektoral seperti
Kehutanan, Pertambangan yang mengacu kepada UU Penanaman Modal. Bukankah itu bukti bahwa UUPA belum pernah tidak dijalankan secara baik sesuai dengan tujuan perundangannya.Terakhir,pada masareformasi ia dijalankan sesuai cara-cara Orde Baru dan berniat menggantinya menjadi UU lain.
Hal terburuk yang terjadi akibat tidak dijalankannya UUPA adalah struktur agrarian nasional kita tidak jauh berbeda jika dibandingkan. dengan masa kolonial. Bahkan, jika masa colonial struktur timpang tersebut hanya terjadi di Sumatera Timur, Sebagian Sumatera Selatan dan Jawa. Kini, ketimpangan terjadi merata di seluruh tanah air, papar Iwan.
Alat Panggil Reforma Agraria
Bagi organisasi rakyat yang memperjuangkan Reforma Agraria di Indonesia, UUPA 1960 mempunyai posisi yang penting. Sebab, UU ini adalah alat panggil utama bagi rakyat untuk mendesak pemerintah melakukan koreksi atas struktur agraria nasional melalui pembaruan agraria.
Menurut Bambang Teguh, Aktivis SD Inpres
(Studi Dialektika Indonesia dalam Perspektif) Jember, UUPA adalah satu-satunya UU yang berwatak populis dan hendak membangun ekonomiprogresifnasional.Itubisadilihatsecara jelas dalam penjelasan pasal perpasal UUPA. Wajar jika kami selalu menggunakan UUPA 1960 dalam perjuangan menegakkan hak-hak rakyat atas tanah di Jember, pungkasnya.
Sayang, BPN sendiri sebagai lembaga yang menjalankan UUPA sama sekali tidak memahami jiwa UUPA 1960. Lembaga ini tidak lebih dari tukang sertifikat tanah, ujar Bambang.
Selain itu, masalah utama dalam pelaksanaan UUPA sesungguhnya berada pada tangan Presiden. Sebab, melaksanakan UUPA haruslah membutuhkan Menteri Kordinator Departemen (Menkopartemen) atau Menteri Agraria. Jadi, mustahil mengharapkan pada BPN bisa menjalankan UUPA 1960 dengan baik. Selain karena lemahnya kelembagaan, BPN tidak didesain untuk menjalankan UUPA sesuai semangatnya.
Penyelewengan UUPA
Meski UUPA 1960 seolah dipandang sebagai kitab suci bagi para pegiat Reforma Agraria, bukan berarti UU ini tidak terdapat kelemahan. Salah satu kelemahan yang kerap diungkap oleh kalangan masyarakat sipil adalah soal masyarakat adat.
Meski UU ini menyatakan secara jelas bahwa UUPA bersumber pada Hukum Adat. Terdapat pasal karet soal pengakuan hak ulayat masyarakat adat yakni sepanjang masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. padahal, secara sepihak syarat-syarat pengakuan ini ditetapkan oleh pemerintah
Bambang Teguh, Aktivis SD Inpres, Jember
sehingga ujung-ujungnya hak ulayat masyarakat adat tidak diakui.
Abet Nego Tarigan, Direktur Sawit Watch mengungkapkan bahwa kelemahan UUPA 1960 selama ini salah satunya terkait soal pemberian HGU (Hak Guna Usaha).Semenjak Orde Baru, Hak Erfacht dikonversi menjadi HGU. Padahal, dulunya pemerintah kolonial memperoleh tanah dengan cara merampas tanah masyarakat khususnya masyarakat adat. Bukannya tanah tersebut kembali ke rakyat malah dikonversi menjadi HGU.
Selama Orde Baru, HGU juga lebih mudah diberikan kepadaperusahaan ketimbang kepada masyarakat adat atau petani. Jadilah aturan soal HGU ini semakin mendorong petani dan masyarakat adat tidak punya tanah dan menciptakan konflik agraria.
Penyelewengan UUPA berjalan sangat sistematis hingga sekarang. Tak heran, carut marut struktur dan kelembagaan agraria nasional justru mengarah kepada usaha penggantian UUPA 1960.
Hal tersebut disayangkan oleh Idham Arsyad, Sekjend KPA, kritik yang bergulir dan usaha mengganti UUPA banyak yang a-historis alias tidak memahami sejarah penyelewengan UUPA. Bahkan, banyak dipakai oleh lembagalembaga internasional yang mempromosikan dan mempraktekkan sistem ekonomi liberal di tanah air.
UUPA adalah benteng terakhir yang harus dijaga. Bayangkan, jika UU Perbankan, Pasar Modal, dan Penanaman Modalkita sudah sangat Iiberal, Jika UU tentang Tenaga Kerja kita juga sudah mengadopsi sistem ekonomi neoliberal. Tentu serangan kepada UUPA untuk diganti sangat gencar. Bukankah kredo utama ekonomi adalah Modal, Tenaga Kerja dan Sumber Daya Alam khususnya Tanah, ujar Idham
Iwan Nurdin
50 Tahun UUPA:
Masihkah Ada Harapan?
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No.5 Tahun 1960, kini genap berusia 50 tahun atau setengah abad. Namun, undang-undang yang disahkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 24 September 1960 itu, sejak Orde Baru hingga sekarang tidak pernah dilaksanakan. Sehingga mentari kesejahteraan rakyat pun sirna.
"Awal kelahirannya, UUPA 1960 sempat dianggap sebagai terbitnya mentarikesejahteraan rakyat. Karena, produk hukum nasional ini sangat jelaskeberpihakannyapada buruh tani, petani kecil, dan golongan ekonomi lemah," kata Deputi Riset dan Kampanye KPA, Iwan Nurdin.
Menurut Iwan, semangat UUPA adalah untuk mendoronglahirnya badan-badan usaha ekonomi rakyat berupa koperasi.Membangun
agraria sebagaimana yang ada dalam UUPA adalah program komunis. Bukan program nasional kebangsaan.
relasi industri pertanian secara kolektif dan industri nasional yang kokoh untuk menciptakan modal nasional yang progresif dan berkeadilan sosial.
Konsep pembangunan Orde Baru yang menganut paham kapitalisme birokratik rente yang otoritarianisme, terus berusaha melakukan penyelewengan besar-besaran terhadap UUPA. Penyelewengan tersebut
Namun, lanjut Iwan, Orde Baru yang anti keadilan sosial dan kelompok kontra reform atau anti pembaruan agraria berhasil mengalienasi program pembaruan agraria. Kelompok ini berpandangan, pembaruan
dimulaidenganmelahirkan berbagai macam undangundang yang bersifat sektoral. Seperti, undangundang pengelolaan sumber-sumber agraria: kehutanan, kelautan, dan pertambangan yang semua mengacu pada undangundang penanaman modal.
Peluang UUPA1960 dan program pembaruan agrarian untuk tampil di pentas kebijakan nasional kembali terangkat setelah kejatuhan Orde Baru pada 1998. Namun,
gelombang demokratisasi politik yang datang ke Indonesia, diawali dan disebabkan oleh krisis ekonomi. Sehingga, arus demokrasi yang datang tersebut, berpasangan dengan reformasi ekonomi nasional.
Berbagai program kebijakan reformasi ekonomi nasional pun dicanangkan. Nanmun, reformasi nasional 1998 tidak dapat menghabisi sisa-sisa paham kapitalisme yang diterapkan Orde Baru. Sehingga mereka merubah bentuk dari kapitalisme birokratik rente yang otoritarianisme, berubah menjadi kapitalistik liberal atau neo liberal.
Konsepreformasiekonominasionalyang diterapkan tetap mengacu pada letter of intent antara Indonesia dan IMF. Isi kesepakatan tersebut adalah paket program Structural Adjusment Programs (SAPs) yakni program penyesuaian struktur ekonomi nasional ke dalam struktur ekonomi neoliberal. Tentu saja, program-program tersebut sangat jauh dari semangat dan tujuan ekonomi nasional seperti yang dicita-citakan UUPA 1960.
Akhirnya, desakan paket SAPs dan revitalisasi kelompok birokrat rente telah membuatsektoralismesumber-sumber agraria kembali menguat di masa reformasi. Sepanjang reformasi justru masa subur bagi kelahiran UU yang semakin mengokohkan semangat sektoralisme dalam mengurus agraria. Praktek sektoralisme tersebut telah mempertahankan rantai birokrasi
pemburu rente di tubuh negara (cksekutif dan legislative) serta privatisasi terhadap sumber-sumber agrarian seperti hutan, air, tambang, perkebunan, pesisir, kelautan dan pulau-pulau kecil kepada pemodal besar baik domestik maupun asing.
Ada TAP MPR
Bagi sebagian kalangan aktivis pegiat reforma agraria, kehadiran TAP MPR No. IX tahun 2001 di masa reformasi, sebenarnya membawa secercah harapan baru. Namun, masih dominannya penganut paham neoliberal dikalangan elit politik dan penentu kebijakan yang ada di negeri ini, harapan itu kebali sirna.
Secara jelas dan terang, TAP MPR No.IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam ini mengamanatkan agar pemerintah segera melaksanakan pembaruan agraria. Namun, hingga saat ini, sembilan mandat (baca hal...) dalam TAP MPR tersebut tidak ada satupun yang dijalankan oleh pemerintah.
Namun, sekalipun tidak pernah dijalankannya amanat TAP MPR tersebut, DPR/ MPR seakan tidak pernah ambilpusing.Bahkankeinginan untuk memanggil dan meminta pertanggungjawaban presiden yang tidak melaksanakan TAP MPR tersebut, sepertinya juga tidak ada. Sehingga TAP MPR tetap berhenti sebagai TAP MPR yang tidak punya makna. Karena, tidak ada realisasinya. Inilah ketidak disipinan pemerintah dan semua lembaga Negarapadahasilkonstitusinya sendiri. Wallahu a'lam Sidik Suhada
Satu Setengah Dekade Mengusung Agrarian Reform by Leverage
Hampir dua puluh tahun yang lalu, di awal tahun 90-an, diadakan serial pertemuan dan diskusi yang dinamakan Pertemuan Organisasi Tani Strategis (POTS). Pertemuan ini diselenggarakan oleh kalangan aktivis yang telah lama melakukan proses pembelaan dan advokasi tanah di Indonesia. Dari rangkaian pertemuan ini mengerucut ide untuk membangun sebuah organisasi jaringan para aktivis, intelektual, NGO, dan Organisasi Rakyat khususnya petani. Inilah cikal-bakal,
utama. Pertama, sudah saatnya dibangun sebuah organisasi yang mewadahi para aktivis yang melakukan pembelaan kasus tanah sekaligus mendorong organisasi tani hasil dari pendampingan kasus-kasus tanah secara nasional.
Pandanganiniberasaldarihasilrefleksidari proses pendampingan kasus tanah yang telah berlangsung lama, yakni: pendampingan kasus adalah reaksi dari konflik agrarian yang tengah terjadi. Sementara, konflik agrarian sendiri
Beberapa Tokoh Pendiri KPA. Dari kiri Bambang Widjayanto, Afnawi Noer (Alm), Henry Saragih, Noer Fauzi.
awal pembuahan sebuah organisasi yang kelak lahir dan bernama Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).
Meski sudah dirintis sejak awal 90-an, KPA didirikan di Bandung 24 September 1995 dan kemudian dideklarasikan di Jakarta 10 Desember 1995. Dua buah tanggal yang bermakna banyak bagi para pejuang agraria. 24 September adalah Hari Tani Nasional sekaligus Hari Lahir UUPA No.5/1960. Sementara, 10 Desember adalah hari Hak Asasi Manusia Sedunia. Pada akhir 2010 ini, KPA telah genap berusia 15 tahun.
Sebenarnya, dari putaran diskusi POTS tersebut, mengerucut dua pandangan
adalah sebuah konsekuensi dan kelaziman dari proses berputarnya rezim ekonomi kapitalis yang mewadahi hubungan agraria antar aktor masyarakat dengan korban terbesarnya adalah rakyat marginal. Kesemuanya tengah berlaku di Indonesia.
Jawaban dari persoalan ini ada dua. Pertama, dibutuhkan pelaksanaan pembaruan agraria sebagai jawaban dari penyelesaian problem agraria. Kedua, perjuangan pembaruan agraria tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan adanya organisasi sebagai alat perjuangan pelaksanaan pembaruan agraria.
Lalu dari mana harus memulai? Apakah membangun organisasi para aktivis terlebih dahulu, organisasi petani, atau dimulai secara bersamaan?
Nampaknya, pada masa itu, membangun kedua model organisasi semacam ini dalam wakru yang bersamaan bukan suatu yang mudah. Apalagi, di zaman orde baru. Semua ruang gerak berorganisasi alternatif praktis tertutup. Akhirnya, organisasi yang mewadahi aktivis dan serikat tani secara bersamaan lebih dahulu yang diutamakan. Itulah wujud awal KPA.
Demikian, penggalan cerita cikal bakal kelahiran KPA yang dituturkan oleh Usep Setiawan, mantan Sekjen KPA periode 2005- 2009, kepada Suara Pembaruan Agraria pada suatu sore di Sekretariat Nasional KPA.
Awalnya, memang ada tiga kelompok utama dalam keanggotan KPA yaitu organisasi rakyat, NGO yang terkait dengan kerja-kerja pembaruan agraria, terakhir individu yang telah berkecimpung dalam advokasi atau terlibat dalam kajian mengenai agraria dan pedesaan.
Namun, seiring perjalanannya, pada Munas V di Bogor 2009 lalu, KPA kemudian menghapus keanggotaan individu dan membatasi keanggotaan NGO, ungkap Idham Arsyad Sekjen KPA. Meski anggota individu dihapus, keberadaannya diganti menjadi anggota kehormatan yang tidak mempunyai hak suara dalam Munas.
"Perubahan ini bermakna bahwa KPA hendak mengorientasikan dirinya pada penguatan organisasi rakyat untuk semakin berkembang secara kuantitas dan kualitas", tambah Idham.
ARBL
Dimanakah letak posisi utama KPA sesungguhnya? Lebih condong pada advokasi kebijakan, kampanye dan publikasi wacana agraria, atau lebih memposisikan dirinya sebagai organisasi yang bertugas langsung di lapangan dalam usaha memperkuat organisasi rakyat. Nampaknya, ketiga pandangan ini selalu menjadi tema utama dalam mengevaluasi kinerja kepengerusan Seknas KPA pada setiap Musyawarah Nasional KPA.Idealnya, ketiga hal tersebut terwadahi dalam kerja-kerja harian KPA.Sebab ketiga hal iniadalah pekerjaan wajib bagi organisasi KPA. Ketiganya adalah alasan sejarah keberadaan KPA dalam perjuangan pembaruan agraria di Indonesia, jelas Idham Arsyad Sekjen KPA. Namun, bukan mudah mengemas ketiganya dalam pekerjaan utama KPA.
Meski demikian, mengapa ketiga hal ini selalu menjadi diskusi dan debat panjang dalam setiap Munas sesungguhnya terkait dengan apa sesungguhnya posisi utama yang harus dimainkan KPA sebagai sebuah organisasi jaringan. Hal ini, tidak dapat dipisahkan dari sebuah gagasan utama KPA yakni: Agraria Reform By Leverage (ARBL). Sebuah gagasan yang ditawarkan oleh Gunawan Wiradi, guru kalangan pejuang pembaruan agraria di Indonesia.
Gagasaninisebenarnyaberasaldarirefleksi pelaksanaan pembaruan agraria di banyak tempat, pada berbagai waktu dan ideologi yang melingkupi pelaksanaan pembaruan agraria termasuk Indonesia.
Menurutnya, pembaruan agraria harus diperjuangkan oleh rakyat melalui organisasi tani, perempuan, buruh, dll (reform by leverage) bukan bergantung pada kedermawanan dan inisiatif negara (reform by grace). Sebab, ada pembaruan agraria yang dijalankan karena kebaikan hati dan inisiatif pemerintah (agraria reform by grace), namun saat politik berubah, reforma agraria ditinggalkan bahkan bisa saja dijadikan barang haram oleh pemerintah selanjutnya. Hal ini bisa kita lihat dalam pengalaman di Indonesia pada peralihan rezim Soekarno ke Orde Baru.
"Meski namanya ARBL, reforma agraria tetap tidak dapat meninggalkan peran-peran Negara. Sebab, hanya negara yang mempunyai kekuasaan pemaksa untuk menjalankan refom," ujar Gunawan Wiradi melalui telepon kepada Suara Pembaruan Agraria.
Selain itu, lanjut pria kelahiran Solo itu, "Ide ARBL ini menunjuk pada sebuah tesis bahwa kematangan dan kesuksesan utama reforma agraria harus berasal dari inisiatif organisasi rakyat yang mendorong agar pemerintah atau negara segera menjalankan agenda ini."
Sementara menurut Iwan Nurdin, Deputi Sekjen KPA, banyak anggota KPA menerjemahkan ARBL sebagai sebuah gerakan reclaiming atau okupasi tanah di lapangan. Apalagi gerakan ini berhasil merombak struktur agraria di wilayah atau desa tertentu secara dramatis dan bahkan sangat revolusioner. Misalnya, sebuah desa yang sebelumnya diisi oleh para buruh kebun berubah menjadi petani yang memiliki tanah dan menanam tanaman pangan karena gerakan reclaiming. Tugas pokok KPA adalah mendorong penyelesaian problemproblem yang menyertai gerakan ini seperti penangkapan dan penanganan konflik.
Ada juga intrepretasi Iain dari ARBL ke dalam pekerjaaan KPA. Misalnya ARBL diterjemahkan ke dalam tugas untuk KPA dalam rangka membuka peluang selebar dan seluas mungkin bagi hadirnya organisasi gerakan reforma agraria di wilayah-wilayah. Dalam terjemahan kedua ini, posisi KPA adalah Penguatan Organisasi Rakyat secara langsung, sementara advokasi kebijakan, advokasi kasus,
dan kampanye menjadi pilar-pilar pendukung bagi penguatan organisasi rakyat khususnya para anggota KPA.
BeraganintrepretasidaripengurusSeknas hingga anggota tentang apa sesungguhnya ARBL tentu sah-sah saja. Intrepretasi yang beragam juga melahirkan strategi yang berbeda dalam memajukan gerakan reforma agraria pada masing-masing periode kepengurusan di KPA. "Yang penting adalah keberlanjutan, pembagian peran, pembagian tugas seluruh komponen dalam KPA harus terkoordinasi dan bersinergi dengan baik,"papar Iwan.
Gagasan ARBL yang diusung KPA harus dikonsolidasikan dan dituliskan kembalidengan baik. Ini sangat penting bagi KPA, selain untuk menerjemahkan gagasan ini ke dalam praktik, juga untuk merumuskan arah perubahan bagi organisasiKPAuntukmencapaikematangannya sesuai dengan garis-garis ARBL.
"Arah kesana sudah dimulai dengan serangkaian pertemuan Dewan Pakar, Pengurus Seknas, Dewan Nasional untuk merumuskan apa sesungguhnya ARBL itu ke dalam kerangka teori dan praktek,"jelas Idham Arsyad.
Selain itu, kata Idham Arsyad, saat ini kita sedang memproses sebuah pembacaan tentang "Agrarian Question" atau "Masalah Agraria" di Indonesia.Harapannya,dengan terumuskannya agrarian question ini dengan baik dapat menjadi panduan bagi gerakan agraria di Indonesia dan arah perubahan agraria (Iwan Nurdin, Sidik Suhada)
Arah Transformasi KPA ke Depan
Oleh: Iwan Nurdin
Bagaimanakah KPA sebagai sebuah organisasi, bukan saja bisa bertahan hidup namun dapat terus mewarnai dan memberi arti bagi gerakan pembaruan agraria di Indonesia sejak era Orde Baru hingga sekarang?
Dalam lima belas tahun usianya, kiprah KPA sebagai organisasi paling awal dan terkemuka dalam gerakan Reforma Agraria di Indonesia telah banyak diakui, baik di level nasional maupun internasional. Jejaknya, banyak terukir pada tokoh aktivis agraria, barisan-barisan organisasi rakyat, individu dan kelompok terdidik pada lembaga-lembaga riset dan kampus. Bahkan, peran itu kemudian meluas dalam aspek-aspek
kebijakan perumusan yang mengusung tema pembaruan agraria di Indonesia.
Itulah pertanyaan yang hendak saya cari jawabnya dengan cara menelesuri dokumendokumen perjalanan KPA. Mencoba memahaminya secara subjektif. Saya
menghindar mewawancaraiparapendiriKPA,namun memakaidokumen, obrolan lepas, dan refleksi pribadi saya, sebagai bagian internal KPA saat ini.
Sejak dideklarasikan pada 24 September 1994, saya menemukan bahwa kekuatan KPA pada masa awal berdirinya terletak pada kecerdasan para pendirinya dalam menemukan titik berangkat urgensi pelaksanaan pembaruan agraria di Indonesia. Apakah itu? Menyuarakan kembali suara para korban ketidak adilan di lapangan agraria, dan mengajak publik luas untuk peduli dengan persoalan agraria.
Para eksponen awal KPA tidak memilih sebagai penyuara persoalan agraria rakyat seperti penggusuran, perampasan tanah, hanya semata-mata sebagai akibat dari kolusi hukum semisal izin, sertifikat tanah bodong, kongkalikong administrasi pertanahan dsb.
Tapi, eksponen KPA awal lebih memilih untukmeneruskan danmemperkeraspersoalanpersoalan tersebut sebagai dasar untuk hadirnya sebuah gagasan tentang pelaksanaan pembaruan agraria yang menyeluruh di Indonesia.
agraria khususnya land reform adalah agenda komunis, faktor lainnya adalah keragu-raguan dari kalangan ilmuan dalam menerima gagasan ini. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa gagasan pelaksanaan pembaruan agraria kalah pamor dengan agenda industrialisasi, pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan dalam bingkai developmentalism. Padahal, KPA hadir disaat implementasi developmentalisme demikian kuat dijalankan olch Orba yang otoriter.
Anggota Dewan Pakar dan Beberapa Pengurus Seknas KPA
Rumah Gagasan
Di KPA para aktivisnya menemukan dan mempertemukan setiap kenyataan pahit di lapangan sebagai sebuah dasar dan legitimasi bagi kelahiran kembali gagasan pelaksanaan pembaruan agraria.
Melahirkan kembali gagasan ini tentu bukanhalyangmudah.Selaintelahdicemarioleh stigma dari rezim Orde Baru bahwa pembaruan
Karenanya, KPA memulai langkah awalnya menjadi penyuara dari para korban pembangunanisme di bidang agraria sekaligus menawarkan gagasan pembaruan agraria sebagai solusi dari penyelesaian konflik agraria.
Beruntung gagasan pelaksanaan UUPA 1960sesungguhnyaadalahamanat UUPA 1960 yang masih berlaku, meski UU ini dijalankan dengan penuh penyelewengan. UU ini telah memberikan ruang gerak bagi KPA untuk memanggil kembali gagasan pembaruan agraria sebagai sebuah kewajiban negara yang belum dijalankan. KPA juga kerap membandingkan Indonesia dengan negara-negara yang telah selesai menjalankan pembaruan agraria dan mengalami kemajuan pesat dalam bidang ekonomi.
Melalui UUPA 1960, KPA menghidupkan kembali gagasan pembaruan agraria sebagai amanat kemerdekaan nasional. Oleh sebab itu, penggalian kembalikonsepdan teoripembaruan
agrariayangdiamanatkanolehUUPA 1960 secara tekun dirancang kembali oleh para pendiri KPA untuk diajarkan kembali kepada para aktivis melalui publikasi dan kursus.
Tidak mengherankan dimasa-masa awal KPA, kajian tentang agraria Indonesia tumbuh dengan pesat melalui buku, kertas kajian, kertas posisi, bulletin, memorandum dsb. Bahkan, penerbitan hasil kajian telah melekat sebagai sebuah ciri aktivitas KPA.
Proses ini telah membuat KPA tumbuh sebagai pusat rujukan bagi konsep dan teori reforma agraria di Indonesia. Bukan itu saja, KPA menjadi tempat berkumpulnya beragam
arus pemikiran reforma agraria yang dibawa oleh ilmuan, aktivis dan praktisi reforma agraria lainnya di Indonesia. Namun secara umum, keseluruhan pakar dan praktisi tersebut kesemuanya menolak mekanisme reforma agraria yang dibimbing pasar (market led agrarian reform).
Transformasi KPA
Sejak awal, ukuran kemajuan organisasi yang dipakai KPA adalah sejauh mana gagasan
pembaruan agraria yang diupayakan dijalankan oleh negara. Pada era Orba, KPA percaya bahwa gagasan ini bisa operasional jika Orde Baru tumbang dan berganti dengan rezim yang demokratis.
Namun, setelah Soeharto jatuh lewat gerakan massa, KPA tidak segera merubah postur tubuh organisasinya. Padahal, MUNAS II KPA dijalankan pada Desember 1998 atau 7 bulan setelah kejatuhan Soeharto. Dalam suasana rakyat yang secara gegap gempita menduduki tanah-tanah, Munas KPA tidak merekomendasikan untuk bergegas merubah diri dan tampil mengambil alih kepemimpinan petani sehingga dapat lebih kuat mendorong dilaksanakannya pembaruan agraria.
Saya mencoba mencari jawabnya dalam dokumen Munas KPA. Ada perdebatan soal kepemimpinan massa dalam arus perubahan khususnya di bidang agraria. Namun, rekomendasinya tidak menjadikan KPA sebagai sebuah organisasi rakyat yang genuine di tingkat nasional, yang menurut saya tentu akan lebih mudah dalam mengusung agenda RA. Agaknya, beragamnya keanggotaan KPA adalah sebab mengapa gagasan ini belum mendapat tempat.
Kemudian, para aktivis KPA di wilayah dan nasional, turut mendorong Iahirnya FSPI (Federasi Serikat Petani Indonesia) sebagai wadah organisasi tani tingkat nasional dan KPA juga berperan dalam mendorong dan memperkuat organisasi di tingkat wilayah yang tumbuh bersamaan dengan maraknya gerakan reklaiming di berbagai wilayah Indonesia.Tidak heran, sebagian besar anggota KPA, awalnya adalah juga anggota FSPI.
Dengan pertumbuhan serikat-serikat di wilayah yang demikian cepat seiring gerakan reklaiming, KPA bekerjasama dengan mereka mendorong lahirnya kebijakan Tap MPR tentang Pembaruan Agraria sejak 1999.
Perjuangan ini kemudian berhasil ditahun ketiga dengan cara berkolaborasi bersama berbagai elemen lain khususnya lingkungan, dan akhirnya disahkan Tap MPR No.IX 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
Selama proses dan setelah pengesahan Tap MPR ini, dengan segala plus minusnya, KPA telah memasuki dengan sadar sebuah arena baru, yakni advokasi kebijakan. Jadilah KPA memerankan tiga fungsi pokok : Penguatan Organisasi Rakyat, Advokasi Kebijakan, Kajian dan Kampanye.
Khusus terkait dengan advokasi kebijakan yang dilakukan oleh KPA, berkaca pada Tap MPR, organisasi ini mentradisikan bahwa advokasi kebijakan yang diusung oleh KPA menggunakan basis argumentasi dari hasil kajian yang kuat dan dilakukan melalui proses aliansi dan dukungan gerakan massa.
Setelah konsolidasi kekuasaan penerus Orde Baru mulai tertata. Keadaan mulai
berubah, rezim demokrasi liberal yang berkuasa semakin tertata, era otoriterian berganti, namun gerakan reforma agraria belum terkonsolidasi meskipun secara aktor semakin semarak. KPA dikritik oleh anggotanya terlalu menekankan diri pada advokasi kebijakan.
Pada periode Munas III, rekomendasi anggota banyak menekankan perlunya KPA kembali kepada penguatan basis organisasi rakyat. Pimpinan KPA, dan para aktivisnya di wilayah menjawab dengan membidani kelahiran organisasi tani baru yakni Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA).
Dari sisi Advokasi Kebijakan, KPA mendorong implementasi Tap MPR di daerah dengan berbasis pada otonomi daerah, dan mendorong dibentuknya Komisi Nasional untukPenyelesaianKonflikAgraria(KNuPKA) bersama Komnas HAM.
Banyak kritik dialamatkan kepada KPA karena secara langsung membangun organisasi tani tingkat nasional. Padahal, notabene
Noer Fauzi sedang diskusi dengan para petani anggota KPA banyak telah berafiliasi dengan beragam organisasi tani tingkat nasional yang telah ada seperti FSPI, API, STN, Petani Mandiri, sehingga menimbulkan syak wasangka baru dan mempersulit konsolidasi organisasi rakyat yang lebih luas di level nasional. Meski menimbulkan banyak kritik, Munas IV KPA di Sumatera Utara dapat memahami langkah yang ditempuh oleh pimpinan KPA. Selain itu, kelahiran AGRA telah memberi warna tersendiri dalam lingkar perjuangan pembaruan agraria di Indonesia.
Hasil Munas IV 2005, pengurus baru Seknas KPA mencoba menata diri kembali dan menjadikan rumah bersama kalangan gerakan reforma agraria. KPA memposisikan diri untuk menjadi tempat bertemunya keseluruhan ormas dan ornop yang concern dengan perjuangan pembaruan agraria.
Pada masa pemerintahan SBY,pemerintah menjanjikan sebuah program reforma agraria yang dikenal dengan PPAN. Namun, hingga sekarang, kebijakan yang menjadi dasar
pelaksanaan agenda ini belum juga disahkan. KPA kemudian mengambil langkah dengan mendorong agenda PPAN bersama dengan BPN. Stretegi yang dilakukan oleh KPA adalah "kolaborasi kritis".
Strategi kolaborasi ini dipilih karena peluang-peluang yang tersedia dalam internal BPN sejak kepemimpinan Joyo Winoto. Kolaborasi ini dilakukan dengan melakukan advokasi kebijakan untuk
mendorong lahirnya PP. Reforma Agraria juga mengawal langkah ujicoba reforma agraria yang dilakukan oleh BPN di beberapa wilayah.
Pada Munas V, yang dilakukan di Bogor strategi ini mendapat kritik keras dari peserta Munas. Sebab strategi ini dianggap membawa hasil yang minim bagi kemajuan gerakan dan penyelesaian sengketa yang dialami oleh anggota KPA. Namun, pilihan strategi yang dipilih yakni kolaborasi dianggap masih bisa dilanjutkan sepanjang penguatan organisasi tani yang dilakukan oleh KPA lebih diutamakan.
Dalam Munas V, keanggotaan individu telah dihapus, keanggotaan NGO diverifikasi kembali, sementara keangotaan OR harus memenuhi syarat yakni minimal keanggotaan di tingkat kabupaten.
Penghapusan keanggotaan individu oleh peserta Munas dirubah menjadi Anggota Kehormatan yang tidak mempunyai hak suara dalam Munas. Makna dari penghapusan ini adalah mendorong KPA sebagai sebuah organisasi jaringan yang beranggotakan pada basis-basis organisasi rakyat.
Dengan arah transformasi ini, sebenarnya KPA mengambil jalan untuk merubah dirinya secara sadar untuk meninggalkan bentukbentuk organisasi NGO biasa. Namun, sedang merubah diri sebagai sebuah Organisasi Rakyat.
Pilihan ini bukanlah sebuah hal yang rumit, KPA mempunyai jejak yang jelas soal ini, meski bukan pula pilihan sederhana.
Menjadi sebuah organisasi rakyat tentu harus mempertimbangkanmanajemen organisasi gerakan, pola hubungan dengan organisasi lain yang sejenis dan kerangka hubungannya dalam level nasional dan internasional
Petani Sejahtera Baru Sebatas Mimpi
Oleh: Idham Arsyad
Setengah abad lalu, tepatnya 24 September 1960, Pemerintah Indonesia yang baru lepas dari cengkeraman kolonialisme membuat kebijakan baru pengaturan masalah agraria.
Aturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, lebih dikenal dengan nama Undang-UndangDasar Pokok Agraria (UUPA).
UUPA Kelahiran menandai era baru sistem hukum dan politik agraria nasionalyang menggantikan sistem hukum dan politik agraria kolonial. UUPA datang dengan semangat zaman untuk merombak tatanan politik agraria kolonial. Politik agraria
Untuk mendapatkan keuntungan dan tenaga kerja yang banyak dan murah, perkebunan selalu menyasar tanah-tanah yang subur dan padat penduduknya. Rakyat yang kehilangan
kolonial adalah sebuah politik agraria yang mengabdi bagi kepentingan partikelir asing atau pemodal raksasa dengan mengorbankan rakyat tani di Indonesia.
Di atas politik agraria kolonial, keadaan petani menjadi sengsara, miskin, dan kelaparan. Sebab, hukum yang lahir dari politik agraria kolonial ini mengakibatkan pertanian rakyat tergusur oleh perkebunan.
"Guremisasi"
tanahnya tidak ada pilihan kecuali menjual tenaganya hanya untuk mempertahankan hidup.
Sampai saat ini, penerapanpolitikagraria kolonial mengakibatkan meningkatnya persentase petani berlahan sempit dan petani tak bertanah. Tauhid (1952) menunjukkan penguasaan tanah di Jawa, Bali, dan Sumatera pada tahun 1938 ratarata 0,84 hektar. Khusus di Jawa, keluarga yang
punya tanah kurang dari sepertiga hektar mencapai 70 persen, sedangkan keluarga yang punya tanah lebih dari 5 hektar hanya 0,5 persen.
Ironisnya, penguasaan tanah pada masa kolonial ini tidak banyak berubah setelah kemerdekaan. Sensus pertanian dari tahun 1963 hingga 2003 memperlihatkan ratarata penguasaan lahan oleh petani dari satu periode sensus ke periode sensus yang lain relatif sangat kecil, yaitu antara 0,81 dan 1,05 hektar.
Sementara itu di Jawa, pulau dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, rata-rata penguasaan lahan oleh petani selama lebih dari 40 tahun sekitar 0,45 hektar. (Bachriadi & Wiradi; 2009).
Penghentian program reforma agraria (land reform) akibat pergantian rezim menjadi salah satu faktorpenyebab"guremisasi"sampai saat ini masih bertahan.
Bachriadi & Wiradi (2009) menunjukkan bahwa pelaksanaan reforma agraria pada masa Soekarno membawa perubahan dalam rata-rata kepemilikan tanah, yang meningkat 1,05 hektar setiap keluarga petani. Namun, selama Orde Baru,rata-rata penguasaan tanah oleh petani tidak pernah di atas 1 hektar, sedangkan jumlah petani tak bertanah dan buruh pertanianterusbertambah.
Meningkatnya persentase petani gurem dan petani tak bertanah merupakan gambaran buruknya ckonomi negara, khususnya negara yang mengandalkan sektor pertanian. Kepemilikan lahan yang sempit menyebabkan petani mencari makan di sektor lain. Hal ini menjadikan pertanian sebagai pekerjaan tidak pokok yang akhirnya berpengaruh pada produktivitas pertanian yang rendah.
Meningkatnya angka petani berlahan sempit dan petani tak bertanah semestinya menjadi peringatan untuk dijalankannya program reforma agraria.
Reforma Agrarian
Meningkatnya
angka petani berlahan sempit dan petani tak bertanah semestinya menjadi peringatan untuk dijalankannya program reforma agraria. Tanpa pembaruan agraria, maka akar kemiskinan, baik yang ada di pedesaan maupun perkotaan, akan sulit diatasi dan kesejahteraan petani hanya mimpi.
Harus diyakini bahwa kemiskinan adalah akibat, dan penyebabnya adalah kapitalisme agraria. Beroperasinya mesinmesin kapitalisme di lapangan agraria yang mengakibatkanketimpanganmembawa padaketidakstabilan sosial-ekonomi.
Sejumlah pakar juga mengingatkan bahwa kondisi petani tak bertanah bisa berkontribusipada erosi dan deforestasi besar-besaran. Kondisinya yang tidak mempunyai tanah bisa mendorong untuk masuk bertanam di wilayah hutan yang tidak boleh dikonversi karena fungsi lingkungannya. (Barraacloughdan Ghimire; 1995/2000).
A d a l a h mustahilmencapai kesejahteraan petani tanpa terlebih
dahulu mengatasi masalah ketimpangan penguasaan tanah dan sumber daya alam, yang mengakibatkan petani berlahan sempit dan tidak punya lahan.
Ketimpangan penguasaan struktur agraria hanya bisa diatasi dengan kebijakan politikrestrukturisasipenguasaan, peruntukan dan pemanfaatan tanah, dan sumber daya alam. Kebijakan itu harus mencakup pengaturan dan penertiban semua sektor-sektor agraria.
Tidak hanya di pertanahan, tetapi juga di sektor pertanian, kehutanan, perkebunan, pertambangan, pesisir, kelautan, dan pulaupulau kecil. Secara keseluruhan, tindakan ini disebut sebagai reforma agraria.
Janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjalankan reforma agraria pada awal tahun 2007 saatnya untuk direalisasikan. Pada saat itu, Presiden menjanjikan akan melakukan sertifikasi dan redistribusi lahan seluas 9,25 juta hektar yang dimaksudkan untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran, khususnya di pedesaan.
Untuk menyambungkan dengan konteks persoalan ketimpangan struktur agraria sebagai persoalan pokok yang kita hadapi, maka redistribusi harus diluaskan maknanya menjadi program reforma agraria yang komprehensif.
Dalam hal ini, tanah yang akan diredistribusi sebagai obyek reforma agraria tidak hanya berasal dari bekas hutan konversi, tetapi juga mencakup tanah yang dikuasai secara monopolistik, baik oleh negara maupun swasta, baik individu maupun badan usaha.
dikuasai Untuk tanah-tanah yang oleh swasta dan badan usaha yang izinnya diperoleh semasa kebijakan politik agraria kapitalistik di era Soeharto seperti Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan besar, Hak Pengelolaan Hutan (HPH), dan Kuasa Pertambangan (KP) hendaknya dijadikan obyek reforma agraria setelah penguasaannya dialihkan statusnya menjadi tanah negara untuk diredistribusi kepada rakyat.
Selain itu, penetapan obyek reforma agrariajuga harus menyertakan tanah telantar, khususnya tanah perkebunan yang tidak aktif lagidantanah-tanahlainnyayangtelahdiambil untuk sejumlah proyek pembangunan, tetapi hanya digunakan sebagai obyek spekulasi, dan juga hamparan tanah perkebunan besar dan wilayah kehutanan yang telah diduduki oleh petani selama periode Orde Baru.
JanjireformaagrariaPresidenYudhoyono tetap harus ditagih. Bukan hanya karena janji adalah utang sehingga harus ditepati, tetapi reforma agraria menjadi satu-satunya jalan untuk mengatasi sejumlah tumpukan persoalan struktural yang dihadapi bangsa ini, misalnya kemiskinan, pengangguran, laju urbanisasi, kerusakan lingkungan, dan krisis pangan
Refleksi Setengah Abad UUPA Pembaruan Agraria Memecah Kemandekan Ekonomi
Oleh: Usep Setiawan dan Zaenal Muttaqin
Peringatan hari ulang tahun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) tahun ini terbilang istimewa.
Tanggal 24 September 2010, UUPA genap berusia setengah abad. Sejumlah organisasi tani nasional dan berbagai wilayah bersiap menggelar berbagai aksi merayakan terbitnya UU yang lekat pemihakannya pada kepentingan petani dan golongan lemah lainnya ini.
Secara substansi, UUPA merupakan salah satu undang-undang yang memiliki nilai vilat karena memayungi penataan agraria nasional yang menyangkut hajat hidup seluruh rakyat Indonesia. UUPA menunjukkan jalan bagi penataan ulang struktur penguasaan dan pengelolaan agraria yang bermuara pada kebutuhan pelaksanaan pembaruan agraria di Indonesia. UUPA jadi batu pijak politik agraria nasional yang merdeka dari kekuasaan kolonial yang menindas, mengisap, dan menjajah.
Selama 50 tahun sejak disahkannya UUPA, arah politik agraria rezim yang berkuasa mengalami perubahan yang radikal, yaitu ketika kepemimpinan Bung Karno digantikan Orde Baru (Orba). Politik agraria populistis Bung Karno, diganti total dengan politik agraria kapitalistik oleh rezim Soeharto.
Praktis setelah Orba, sekalipun telah memasuki era Reformasi, struktur ekonomi Indonesia relatif tak berubah, yaitu mengandalkan ekonomi makro dan sektor finansial sebagai basis pertumbuhan yang kapitalistik.
Dengan mengandalkan utang, bangsa ini terancam terperosok ke jurang. Ketergantungan terhadap utang terlihat dari perbedaan yang cukup besar antara utang pada awal Orba yang hanya sekitar US$ 2,44 miliar (1969) menjadi US$ 80,86 miliar (2003), dan Rp1.590,66 triliun saat ini. Status quo orientasi ekonomi rezim ini diyakini merupakan salah satu penyebab penting dari mandeknya penataan struktur agraria melalui pelaksanaan pembaruan agraria di Indonesia.
Dengan situasi rezim ekonomi yang tak berubah, para pejuang dan pendukung pembaruan agraria harus menajamkan orientasi perjuangan dan model gerakannya. Pembaruan agraria sebagai alat perubahan
harus diletakkan beriringan dengan perubahan secara mendasar struktur ekonomi negara. Karena, rezim biasanya berkelit dengan menganggappembaruan agraria mengundang risiko politik yang terlalu tinggi, diperlukan komitmen nasional semua komponen bangsa untuk mengamankan pembaruan agraria, sehingga risiko politik dapat diminimalkan sedemikian rupa sejak dini.
Kekuatan Kekayaan Alam
Melihat gelagat ekonomi makro saat ini yang lesu, diawali dengan kejatuhan rezim ekonomi bank di Amerika, kecenderunganekonomi beralih secara signifikan ke Asia.
kekuatan cukup besar untuk bertahan dari resesi ekonomi.
Kekeliruan dasar Orba maupun reformasi ialah tak menempatkan pembaruan agraria sebagai prioritas yang memicu kehancuran industri nasional. Kehancuran ini pada saat sekarang dapat dirasakan dengan hilangnya uang ke luar negeri (capital flight).
Stagnasi sektor riil yang sekarang dialami, tidak hanya berpangkal pada persoalan produksi. Hal ini terkait juga dengan kesalahan negara dalam mempraktikkan skema pertumbuhan ekonomi dengan bersandar pada usaha-usaha pertanian yang bersifat masif, yang secara operasional termasuk model ekonomi kapitalistik.
Kita bisa ukur dari berbagai industri skala
Salah satu kekuatan ekonomi Asia yang masih bisa bertahan ialah kekuatan ekspor sumber daya alam. Ini terlihat dari kecenderungan naiknya keuntungan negaranegara yang berbasis ekspor sumber daya alam. Walaupun skema ini masih mengandalkan daya beli dari Eropa dan Amerika. Namun, terlihat bahwa sumber daya alam masih memiliki
menengah dan besar yang tidak dipasok industri nasional yang justru saat ini menjadi dominan. Salah satu gambaran yang bisa mengejutkan kita, seperti industri nasional dalam bidang otomotif saat ini memiliki prospek keuntungan yang luar biasa besar.Dengan perkembangan pesat bidang otomotif, kita minimal telah kehilangan keuntungan sekitar Rp 7,5 triliun per bulan.
Di sinilah peluang utama Indonesia bisa bermain dalam ekonomi internasional. Di samping secara masif mampu mendongkrak pengurangan pengangguran dan daya
beli, pembaruan agraria bisa mendapatkan celah untuk dijadikan sebagai salah satu dorongan perbaikan ekonomi dalam negeri. Pelaksanaan pembaruan agraria dengan menata ulang penguasaan tanah dan memberikan tanah-tanah bagi kelompok usia produktif agar mampu menjadi basis produksi ekonomi yang tangguh.
Keyakinaniniberlandaskan padakekuatan produksi yang mampu menjawab kebutuhan akan permintaan. Tentu saja, petani harus punya tanah yang cukup dan sarana-prasarana pertaanian yang memadai. Kekayaan alam yang melimpah ruah harus dikelola dan diolah sehingga membawa berkah.
Momentum Kejayaan
Stagnasi sektor riil yang sekarang dialami, tidak hanya berpangkal pada persoalan produksi. Hal ini terkait juga dengan kesalahan negara dalam mempraktikkan skema pertumbuhan ekonomi dengan bersandar pada usaha-usaha pertanian yang bersifat masif, yang secara operasional termasuk model ekonomi kapitalistik. Contoh, program food estate di Papua untuk memenuhi kebutuhan pangan tidak menyelesaikan pokok masalah di Indonesia, yaitu ketimpangan struktur agraria.
Dengan menjalankan food estate dan keuntungannya yang berakumulasi pada kelompok elite saja, mayoritas petani miskin tak mendapat berkah. Ini karena food estate cenderungmelanggengkanketimpangan strukturagraria,makainiberpotensimengganjal pelaksanaan pembaruan agraria sejati.
Dengan melihat situasi ekonomi makro di atas, saat ini merupakan momentum yang tepat bagi rezim untuk menerima dan menjalankan pembaruan agraria yang selama ini didorong berbagai organisasi petani dan pendukungnya. Penataan ulang struktur agraria dan pemberian akses pembaruan akan mampu mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta memenuhi permintaan pasar yang cukup luas.
Karena itu, rezim saat ini seharusnya mampu berpikir secara lebih cermat dalam meletakkan kepentingan rakyat sebagai bagian utama dari program pemerintahan, dan dengan segera menjalankan pembaruan agraria sejati sebagai dasar dari pembangunan nasional.
Momentum setengah abad UUPA tahun ini, sejatinya merupakan kesempatan emas untuk bergegas merombak cara berpikir dan cara kerja pemerintahan yang selama ini cenderung anti-pembaruan menjadi lebih pro pembaruan demi kejayaan bangsa dan negara. Selamat ulang tahun emas UUPA, selamat hari tani nasional, dan selamat hari agraria nasional
Kedua Penulis adalah Pegiat Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
Pentingnya Peran Aktif Organisasi Tani dalam Pembaruan Agraria
"Ini Pak tentang pertanahan. Terlalu banyak masalab di masyarakat, laporan-laporan kami banyak sekali Pak. Tetapi, belum pernah diselesaikan oleb Badan Pertanahan Nasional, kenapa Pak? Diantaranya ini Pak, sertifikat yang sudab diajukan selama 4 tahun, sertifikatnya gak muncul tapi uangnya beribu-ribu sudah dikeluarkan."
Sepenggal pernyataan berisi keluhan tersebut di atas, diambil dari laporan warga Kabupaten Sumenep, Madura, yang mengaku bernama Husain. Keluhan tersebut, disampaikan melalui telepon dalam acara dialog intraktif yang diadakan oleh KPA bekerjasama dengan RRI, dan disiarkan secara langsung, Minggu, 18 Juli 2010.
Dialog intrektif bertema "Peran Organisasi Rakyat dalam Pelaksanaan Pembaruan Agraria"ini, disiarkan selama satu jam pada pukul. 10.00-11:00. Sebagai narasumbernya, Kinan dari Deputi Sekjend Bidang Penguatan Organisasi Rakyat KPA dan Iwan Taruna Iksa, Direktur Penataan Gunaan Tanah BPN-RI.
Selain itu, Husain juga mengaku BPN telah melakukan salah ukur tanah orang dalam program Proyek Operasi Nasional Pertahanan (Prona). Tanah milik orang yang tidak mengajukan permohonan prona, tiba-tiba diukur atas nama pemohon. Namun, saat pihak yang merasa dirugikan mengadu dan melaporkan ke BPN, pihak BPN tidak mau membatalkan sertifikat tersebut dan masyarakat yang dirugikan justru disarankan untuk menggugat ke pengadilan.
"Ke pengadilan. Biayanya siapa Pak? Itu kan kesalahanya Badan Pertanahan Nasional," Ianjut Husain melalui telepon dalam dialog intrektif tersebut.
Menanggapi keluhan masyarakat tersebut, Iwan Taruna Isa, Direktur Penataan Gunaan Tanah BPN-RI, mengakui bahwa pertanahan disana masih dalam proses sengketa. Ia juga tidak membantah kalau dulu BPN dikenal lambat, mahal, dan berbelit. Namun, ia berjanji akan memangkasnya dan pembenahan tersebut sudah menjadi prioritas pertama
BPN dalam waktu 4-5 tahun terakhir ini. Targetnya, membangun kembali kepercayaan masyarakat.
Karena itu, Iwan Taruna Isa menyarankan kepada masyarakat untuk segera melaporkan ulang ke Kantor Pertanahan yang ada di daerah itu. Selain itu, masyarakat yang akan mengurus sertifikat, saran Iwan Taruna Isa, sebaiknya datang sendiri dan jangan melalui perantara.
"Sistem kami sudah cukup. Saran saya, langsung saja datang ke loket dan jangan melalui perantara," tegasnya dalam dialog interaktif tersebut.
Peran Aktif Ormas
Terkait masih banyaknya polemik dan konflik agraria, Pelaksanaan Pembaruan Agraria sebaiknya harus melibatkan peran aktif masyarakat atau organisasi tani. Bahkan menjadi prasyarat mutlak.
"Ada beberapa syarat dalam pelaksanaan pembaruan agraria. Selain kemauan politik yang kuat dari pemerintah, peran aktif organisasi tani itu mutlak harus ada," kata Kinan, Deputi
Sekjend Bidang Penguatan Organisasi Rakyat KPA.
Persoalan Husain di Sumenep, kata Kinan,"Menunjukan tidak dilibatkannya peran masyarakat secara aktif. Sehingga identifikasi subjek dan objek pelaksanaan menjadi bermasalah."
Karena itu, menurut Kinan, tidak ada peiaksanaan pembaruan agraria sejati yang tidak melibatkan secara aktif organisasi-organisasi tani. Peran organsiasi rakyat ini penting untuk mendorong lahirnya organisasi-organisasi rakyat yang sadar dan dapat membumikan tujuan pokok dari reforma agraria ini.
"Demikian dialog interaktif dan nantikan dialog interaktif pembaruan agraria mendatang. Saya Rani Indira, terima kasih" demikian pungkas Rani Indira sebagai moderator dalam acara dialog intraktif yang dilakukan KPA di RRI. Acara ini dilakukan sebagai rangkaian program uji coba pelaksanaan pembaruan agraria di Jawa Bagian Selatan yang sedang dilakukan oleh KPA-Sidik Suhada-
RRL FM 88.8 MHz AM 999 KHz Kinan dalam Acara Dialog Interaktif di Studio RRI
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR IX/MPR/2001 TENTANG PEMBARUAN AGRARIA DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa sumberdaya agraria dan sumberdaya alam sebagai Rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan Nasional yang wajib disyukuri. Oleh karena itu harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur;
b. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mempunyai tugas konstitusional untuk menetapkan arah dan dasar bagi pembangunan nasional yang dapat menjawab berbagai persoalan kemiskinan, ketimpangan dan ketidakadilan sosial-ekonomi rakyat serta kerusakan sumberdaya alam;
c. bahwa pengelolaan sumberdaya agraria dan sumberdaya alam yang berlangsung selama ini telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan. pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya serta menimbulkan berbagai konflik;
d. bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya agraria dan sumberdaya alam saling tumpang tindih dan bertentangan;
e. bahwa pengelolaan sumberdaya agraria dan sumberdaya alam yang adil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan harus dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu dan menampung dinamika, aspirasi dan peran serta masyarakat, serta menyelesaikan konflik;
f. bahwa untuk mewujudkan cita-cita iuhur bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan komitmen politik yang sungguh-sungguh untuk memberikan dasar dan arah bagi pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam yang adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan;
g. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, e, dan f perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam.
Mengingat: 1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 25E, Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2001;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
Memperhatikan: 1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5/MPR/2001 tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 1 sampai dengan 9 Nopember 2001;
2. Permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Tanggal 1 sampai dengan 9 Nopember 2001 yang membahas Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam, yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia:
3. Putusan Rapat Paripurna ke-7 Tanggal 9 Nopember 2001 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBARUAN AGRARIA DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYAALAM.
Pasal 1
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam merupakan landasan peraturan perundang-undangan mengenai pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam.
Pasal 2
Pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pasal 3
Pengelolaan sumberdaya alam yang terkandung di daratan, laut dan angkasa dilakukan secara optimal, adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Pasal 4
Negara mengatur pengelolaan sumberdaya agraria dan sumberdaya alam untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat
Pasal 5
Pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip:
a. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
C. menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum;
d. mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia;
e. mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat;
f. mewujudkan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumberdaya agraria dan sumberdaya alam;
g. memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan dukung lingkungan;
h. melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat;
i. meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antarsektor pembangunan dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam;
j. mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumberdaya agraria dan sumberdaya alam;
k. mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/ kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu;
I. melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan manajemen sumberdaya agraria dan sumberdaya alam.
Pasal 6
(1) Arah kebijakan pembaruan agraria adalah:
a.Melakukanpengkajianulangterhadapberbagaiperaturanperundang-undanganyangberkaitandengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor demi terwujudnya peraturan perundangundangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ketetapan ini.
b. Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (landreform) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat, baik tanah pertanian maupun tanah perkotaan.
c. Menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan landreform.
d. Menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumberdaya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik dimasa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ketetapan ini.
e. Memperkuat kelembagaan dan kewenangannya dalam rangka mengemban pelaksanaan pembaruan agraria dan menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumberdaya agraria yang terjadi.
f. Mengupayakan pembiayaan dalam melaksanakan program pembaruan agraria dan penyelesaian konflik-konflik sumberdaya agraria yang terjadi.
(2) Arah kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya alam adalah:
a. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor yang berdasarkan prinsip-prSinsip sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ketetapan ini.
b. Mewujudkanoptimalisasipemanfaatanberbagaisumberdaya alam melaluiidentifikasidan inventarisasi kualitas dan kuantitas sumberdaya alam sebagai potensi dalam pembangunan nasional.
c. Memperluas pemberian akses informasi kepada masyarakat mengenai potensi sumberdaya alam di daerahnya dan mendorong terwujudnya tanggung jawab sosial untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan termasuk teknologi tradisional.
d. Memperhatikan sifat dan karakteristik dari berbagai jenis sumberdaya alam dan melakukan upayaupaya meningkatkan nilai tambah dari produk sumberdaya alam tersebut.
e. Menyelesaikan konflik-konflik pemanfaatan sumberdaya alam yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ketetapan ini.
f. Menyusun strategi pemanfaatan sumberdaya alam yang didasarkan pada optimalisasi manfaat dengan memperhatikan kepentingan dan kondisi daerah maupun nasional.
Pasal 7
Menugaskan Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden untuk segera mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam dengan menjadikan Ketetapan ini sebagai landasan dalam setiap pembuatan kebijakan; dan semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan dengan Ketetapan ini harus segera dicabut, diubah, dan/atau diganti.
Pasal 8
Menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam serta melaporkan pelaksanaannya pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
Pasal 9
Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Nopember 2001
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA KETUA,
WAKIL KETUA, WAKIL KETUA. WAKIL KETUA, WAKIL KETUA. WAKIL KETUA, WAKIL KETUA,
WAKIL KETUA PENGESAHAN
PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA MPR PADA RAPAT KE-74 PANITIAAD HOC II BP MPR TANGGAL 19 OKTOBER 2001
Ketua,RAMBE KAMARULZAMAN, M. Sc Wakil Ketua,SABAM SIRAIT Wakil Ketua,Ny. Hj. AISYAH AMINY, S.H. Sekretaris,Prof. Dr. Ir. MUHAMMADI S.
Wahyudi: Lahir dari"Rahim" Perjuangan Tani
Seorang pemimpin, idealnya lahir dari massa, selalu berada di tengah-tengah massa, dan berjuang hanya untuk kepentingan massa. Salah satu sosok pemimpin ideal itu, bisa jadi hanya ada pada diri Wahyudi, seorang Kepala Desa di Desa Keteleng, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.
Sebagai seorang kepala desa, dia benar-benar lahir dari "rahim massa". Bukan sekadar dipilih oleh massa karena ada proses demokrasiprosedural yang dicipta oleh para pemimpin negara ini. Namun, dia lahir dari proses persalinan alami perjuangan massa tani. Ia dipilih menjadi kepala desa oleh masyarakat pada 4 Oktober 2007, karena kepemimpinannya dalam perjuangan petani di desanya telah teruji.
Sekalipun kini Wahyudi sudah menjadi kepala desa, aktivitas pokoknya sebagai pejuang petani tetap tidak pernah dia tinggalkan. "Saya dipilih menjadi kapala desa karena perjuangan petani. Saya harus tetap berjuang bersama petani. Dosa besar jika saya sampai meninggalkan semangat perjuangan petani," ucapnya tegas saat ditemui buliten Suara Pembaruan Agraria, di Ungaran, Jawa Tengah beberapa waktu lalu.
Bagi bapak tiga anak ini, berjuang bersama petani adalah bagian dari pilihan hidupnya. Jauh sebelum dirinya ditunjuk oleh masyarakat untuk merebut kepemimpinan di desanya, sejak tahun 1999, dia sudah memimpin Paguyuban Petani Korban PT. Pagilaran (P2KPP). Tahun 2002, Wahyudi memimpin organisasi tani Paguyuban Masyarakat Gunung Kamulyan (PMGA).
Tidak hanya memiliki kemampuan memimpin organisasi massa tani di tingkat desa, pria ramah dan murah senyum ini juga berhasil mendorong terbentuknya Forum Paguyuban PetaniBatang(FPPB) padatahun 2001,sekaligus memimpinnya. Tahun 2006, dia lahirkan Organisasi Tani
Jawa Tengah (ORTAJA) sebagai organisasi massa tani gabungan dari beberapa kabupaten di provinsi tersebut. Hingga sekarang, ia masih memimpin sebagai Ketua ORTAJA.
Aktivitasnya sebagai pejuang dan penggerak organisasi tani di Jawa Tengah, sudah cukup teruji. Berbagai tantangan dan rintangan sudah terlewati. Mulai dari menghadapi tekanan dan represif aparat, intrik, dan fitnah dari orang-orang yang "mengaku" pejuang petani namun sejatinya pengkhianat perjuangan perani yang ingin menghancurkan petani. "Inilah tantangan terberat dalam perjuangan petani," katanya.
Bahkan lanjutnya, "Tidak sedikit jumlahnya, orang yang awalnya dipercaya oleh petani justru menjual massa tani untuk mengeruk keuntungan pribadi sesaat. Baik keuntungan yang bersifat politis maupun keuntungan yang berupa imbalan materi."
Apa yang dikatakan Wahyudi, bisa jadi benar. Apalagi dalam situasi liberalisasi
politik pragmatis kaum oportunis yang ada seperti saat ini. Senmua bisa ditukar dengan apa saja sesuai kepentingan politik yang bersifat sesaat. "Agar tidak mudah ditipu dan dikhianati, petani harus pandai dan belajar dari pengalaman praktik perjuangannya sendiri," tegas Wahyudi yang juga pernah aktif di organisasi Perlawanan Buruh PT. Pagilaran pada tahun 1998.
Tantangan Berat
Selain dikhianati dan difitnah dari orang-orang yang "mengaku" pejuang petani, tantangan terberat Wahyudi dalam memperjuangkan nasib petani adalah menghadapi sistem birokrasi pemerintah pusat yang bobrok. Ditambah, tidak adanya kebijakan politik pemerintah yang berpilhak kepada petani.
"Sebenarnya jika pemerintah ini setia dengan Pancasila dan UUD 1945 yang asli, bukan UUD 1945 hasil amandemen yang liberal, serta bersedia mengamalkannya secara
Wahyudi bersama Ketua Lidah Tani Blora, Lukito baik dan benar, bisa jadi tidak ada tantangan berat yang harus dihadapi petani saat ini," ujarnya.
Menurut Wahyudi, bobroknya birokrasi pemerintah itu dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang ada saat ini, tidak ada satupun yang mencerminkan semangat Pancasila dan UUD 1945 yang asli. Semua kebijakan yang ada saat ini, hanya untuk melayani kepentingan investasi asing. Bukan untuk melindungi petani, mendorong kemajuan petani, dan kemakmuran petani.
Sebenarnya, kata pria kelahiran Batang, 29 September 1975 ini, "Jika pemerintah mau melaksanakan amanat Pasal 33 UUD 1945 dan UUPA No.5 Tahun 1960, kehidupan petani saat ini, pasti akan lebih baik. Karena, industriindustri pertanian kolektif milik petani akan tumbuh di desa-desauntuk kemakmuran masyarakat desa."
Desain itulah yang ada dalam UUPA No. 5 Tahun 1960.Desainindustri pertanian kolektif itu pula yang ada dalam semangat pasal 33 UUD° 1945 yang konsep mengatur "Perekonomian disusunsebagaiusaha
bersama berdasar atas asas kekeluargaan."
Semua itu, hanya bisa dicipta dengan cara pemerintah bersedia melaksanakan pembaruan agraria sejati sebagaimana amanat UUPA. Melaksanakan pembaruan agraria berati merombak dan mengubah sistem kepemilikan tanah untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Semua aset negara dan sumber-sumber pokok agraria yang kini banyak dikuasai pengusaha asing, harus diambil alih oleh negara untuk kemamuran rakyat yang ada di seluruh negeri ini
Sidik Suhadak5a tahern KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA
MEMPERJUANGKAN REFORMA AGRARIA ATAS KEKUATAN RAKYAT