Baca teks (PDF): SPA Damara, Desa Maju Reforma Agraria, Idham Arsyad

36 halaman · 36 halaman diproses dengan OCR · 13.7 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. Damara:
  2. Desa Maju Reforma Agraria
  3. Daftar Isi
  4. Selamat Membaca
  5. Desa Maju Reforma Agraria (DAMARA)
  6. Memeriksa Keadaan Desa
  7. Mewujudkan Damara
  8. Langkah Pokok Mewujudkan DAMARA di Tingkat Desa
  9. 1. Penguatan dan Tranformasi Organisasi Petani
  10. 2. Penguasaan Lahan.
  11. 3. Rencana Tata Guna Lahan
  12. 4. Tata Produksi (Kolektifisasi Produksi Bertahap)
  13. 5. Menghubungkan Antar Sektor Gerakan Rakyat
  14. SekarJagat,PerempuanPengembang Damara Di Gunung Kidul
  15. Terobosan di Gunung Kapur
  16. Gerbuhan
  17. Bank Yarnen
  18. SRI Turun Ke Sawah
  19. Menuju Damara
  20. Marinaleda:
  21. 'Damara'dari Selatan Andalusia
  22. Perjuangan Land reform
  23. Pengorganisiran Kerja
  24. Perumahan untuk rakyat
  25. Referensi:
  26. KNPA mengusulkan pembentukan Unit Kerja Presiden untuk Penyelesaian Konflik Agraria
  27. Unit kerja Presiden ini berwenang untuk:
  28. Dengan demikian, unit kerja Presiden ini berfungsi sebagai
  29. Ketentuan-ketentuan lainnya adalah sebagai berikut:
  30. Kendeng Menolak Semen
  31. Asal Mula Konflik Agraria di Kendeng
  32. Kekerasan Aparat dalam Aksi Blokade
  33. MENOLAKJADIKULI DI KAMPUNG SENDIRI!
  34. PTUN Menolak Gugatan Warga Rembang
  35. Rakyat Muara Enim Berjuang Melawan Perampasan Tanah oleh PTPN VII Beringin
  36. Pembekalan Ilmu Hukum Agraria untuk Para Calon Pengacara Publik
  37. Di Pulau Wawonii: Lahan Warga Terampas Tambang
  38. Indikasi Kelalaian dan Korupsi Agraria Pemerintah Daerah
  39. Kronologi Singkat Kekerasan Aparat di Wawonii
  40. Tuntutan Koalisi Nasional untuk Rakyat Wawonii
  41. Holcim Harus Bertanggung Jawab atas Perampasan Tanah di Ringinrejo, Blitar, Jawa Timur
  42. Wasiyo, Pejuang Petani dari Kulon Progo

Edisi : XIV / Maret - Mei 2015

Sekar Jagat, Perempuan Pengembang Damara di Gunung Kidul hal... 8KNPA mengusulkan pembentukan Unit Kerja Presiden untuk Penyelesaian Konflik Agraria hal ... 16Kendeng Menolak Semen hal ... 20Di Pulau Wawonii: Lahan Warga Terampas Tambang hal ... 28

Damara:

Desa Maju Reforma Agraria

Daftar Isi

2 • Desa Maju Reforma Agraria (DAMARA) 6 • Langkah Pokok Mewujudkan DAMARA di Tingkat Desa • Sekar Jagat, Perempuan Pengembang Damara Di Gunung Kidul 8 • Marinaleda: 'Damara' dari Selatan Andalusia 12 KNPA mengusulkan pembentukan Unit Kerja Presiden untuk Penyelesaian Konflik Agraria 16 • Kendeng Menolak Semen 20 Rakyat Muara Enim Berjuang Melawan Perampasan Tanah oleh PTPN VII Beringin 24 • Pembekalan Ilmu Hukum Agraria untuk Para Calon Pengacara Publik 26 • Di Pulau Wawonii: Lahan Warga Terampas Tambang 28 Holcim Harus Bertanggung Jawab atas Perampasan Tanah di Ringinrejo, Blitar, Jawa Timur 31 • Wasiyo, Pejuang Petani dari Kulon Progo 33

Buletin Suara Pembaruan Agraria diterbitkan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) atas dukungan dari Ford Fondation (FF). Namun demikian buletin ini bukanlah merupakan gambaran sikap FF terhadap perwujudan Pembaruan Agraria di Indonesia. Redaksi menerima tulisan berupa liputan, opini, resensi buku. Redaksi berhak mengedit tulisan sepanjang tidak mengubah isi dan makna tulisan. Tulisan yang dimuat menjadi milik redaksi. Tulisan dapat dikirim via email ke alamat [email protected] atau dikirim via pos ke alamat redaksi.

Terakhir dalam rubrik Profil, kami mengangkat tokoh hak atas tanah dari Kulon Progo, Pak Wasiyo. Menentang perampasan tanah untuk pembangunan infrastruktur.

Selamat Membaca

Tiada Demokrasi Tanpa REFORMA AGRARIA Sejati Edisi : XIV/ Maret - Mei 2015

Salam Araria

Pada edisi ke-XV ini Suara Pembaruan Agraria mengangkat tema Desa maju reforma agraria (Damara). Damara adalah konsep dasar pelaksanaan reforma agraria di tingkat bawah (desa). Kami menyadari bahwa perjuangan implementasi di tingkat nasional saat ini masih menemui banyak rintangan, mulai dari kemauan dan keberpihakan politik pemerintah yang masih sangat minim hingga persoalan penguatan di tingkat organisasi tani/rakyat. Untuk itulah KPA merasa perlu membuat terobosan agar pelaksanaan RA tidak menemui jalan buntu dengan cara menerapkannya di tingkat yang paling rendah. Pelaksanaan Damara diharapkan mampu membawa perubahan/transformasi masyarakat pedesaan. Damara secara konsepsi telah terlaksana di beberapa wilayah, sebagai contohnya kami mengangkat pelaksanaan Damara di Gunung Kidul yang dipelopori oleh organisasi perempuan tani Sekar Jagat. Kami juga menyajikan berita mengenai keberhasilan perjuangan RA di belahan benua Eropa, tepatnya di selatan Spanyol.

Pada awal tahun ini Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) yang berisi organisasi-organisasi masyarakat sipil mengeluarkan sebuah policy paper mengenai usulan pembentukan Unit Kerja Presiden untuk Penyelesaian Konflik Agraria. Usulan ini didorong karena banyaknya konflik agraria yang tak terselesaikan hingga kini.

Pada rubrik dinamika, kami mengangkat perjuangan masyarakat Kendeng untuk mempertahankan kawasan karst dari kerusakan. Warga Rembang menolak dengan alasan, tidak sekedar penghidupan tetapi juga kelestarian alam gunung kendeng yang mungkin akan punah seiring dengan dibangunnya pabrik semen skala nasional tersebut.

Penanggung Jawab: Iwan Nurdin Pemimpin Redaksi: Dewi Kartika Dewan Redaksi:

Adhi W, Yahya Zakaria, DD Shineba, Adang Satrio, Diana, Roy Silalahi

Layout: Syamsudin Alamat Redaksi:

Kompleks Liga Mas Indah JI Pancoran Indah 1, Blok E3 No. 1, Pancoran, Jakarta Selatan 12760 Telp 021-7984540 Fax 021-7993834 Email:[email protected] Website: www.kpa.or.id

SUARA re Damara: Desa Maju Reforma Agraria

Desa Maju Reforma Agraria (DAMARA)

Binatang jenis apakah Damara tersebut? Apakah sekedar kegenitan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) melihat berbagai peluang perubahan akhir-akhir ini yang bisa dilakukan di tingkat desa setelah diundangkan UU No.6/2014 tentang Desa. Atau jangan-jangan hanya sebuah program.

Tentu hal tersebut tidak benar. Desa Maju Reforma Agraria (DAMARA) adalah gagasan yang dibangun KPA dan disahkan pada Munas VI di Bogor 2013 nan lalu. Menurut Iwan Nurdin, Sekjen KPA, ada beberapa hal yang melandasi lahirnya pemikiran Damara. Pertama, adanya pemahamanbahwaorganisasiyangmemperjuangkanreformaagraria selama ini, sebagian besar adalah organisasi yang tengah mengalami konflik agraria. Karena itu, konsentrasi pekerjaan organisasi dan para aktivis yang berjejaring di dalam perjuangan reforma agraria adalah menyelesaikan konflik agraria. Namun, ada pertanyaan yang tersisa di dalamnya. Jika organisasi rakyat bertumbuh oleh konflik agraria, lalu pekerjaan utamanya adalah mencoba berbagai peluang hukum dan politik untuk menyelesaikan konflik agraria, bukankah ketika konflik di lokasi yang perjuangkan usai, maka alasan keberadaan organisasi menjadi hilang. Tak mengherankan jika kasus selesai makan organisasipun usai. Dibutuhkan rute transformasi organisasi dari organisasi kasus menjadi organisasi yang menguasai teritori,menguasai sebuah wilayah dan mengusahakan wilayah tersebut dalam prinsip-prinsip baru seperti demokrasi, kesetaraan dan kesejahteraan, imbuh Iwan.

Kedua, karena organisasi perjuangan reforma agraria tersebut banyak berawal dari kasus, terbangun watak bahwa organisasi rakyat tersebut adalah organisasi para korban yang mengalami konflik dan penindasan agraria. Ini aadalah perkumpulan para korban yang membutuhkan pertolongan, dan bertemu dengan watak heroik kaum muda terpelajar yang ingin menolong. Masalahnya bukan ini tidak benar. Tetapi ini menjelaskan bahwa ada kebutuhan besar tentang arah transformasi watak organisasi dari para korban menjadi wadah perjuangan gerakan reforma agraria. Ada perbedaan mendasar antara perkumpulan para korban dengan perkumpulan para pejuang dalam wadah gerakan, jelas Iwan.

Transformasi organisasi sektoral yang sifatnya kasus-kasus konflik agraria menjadi basis-basis penguasaan territorial adalah penguasaan wilayah di tingkat desa. Desa adalah pusat perjuangan perubahan tersebut. Disanalah Damara dimulai. Dari Desa.

Memeriksa Keadaan Desa

Secaranasional,terdapattigamasalahbesar di bidang agraria. Pertama, ketimpangan struktur kepemilikan dan pengusahaan agraria, yaitu adanya sedikit orang yang mempunyai tanah dan sumber-sumber agraria lainnya yang begitu luas. Namun ada puluhan juta masyarakat lainnya tidak mempunyai tanah atau mempunyai tanah yang luasannya sangat kecil bahkan tak bertanah. Kedua masalah konflik agraria yang tak kunjung diselesaikan secara adil. Hampir setiap hari di media massa kita bisa melihat jatuhnya korban-korban konflik agraria. Tentara, polisi, bahkan preman dikerahkan untuk mengusir rakyat dari tanah-tanahnya. Mereka diusir karena putusan pengadilan, tidak mempunyai sertifikat, dan konsesi-konsesi untuk perusahaan-perusahaan skala besar, baik pertambangan, perkebunan, maupun kehutanan. Ketiga, degradasi lingkungan hidup. Sumber-sumber agraria telah diekploitasi sedemikian hebat untuk

memenuhi kebutuhan produksi dan konsumsi global. Hutan dikonversi menjadi perkebunan monokultur, konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian, udara dan periaran dirusak. Ketiga hal tersebut menjadikan krisis agraria yang terjadi saat ini pada titik nadir.

Dimanakah masalah tersebut paling banyak terjadi? Siapakah yang paling menderita dari hal tersebut? Ya, dengan mudah dapat dibuktikan bahwa kesemua hal tersebut paling banyak terjadi di pedesaan dan menimpa masyarakatnya.

Selain tempat terjadinya krisis agraria, desa-desa kita secara umum mengalami terlalu banyak masalah diantaranya: petani gurem dan petani tak bertanah yang hidup di desa-desa. Kenyataan semacam ini paling banyak terjadi di desa-desa pertanian pangan di Jawa, Bali, Lampung, Sumatera Utara, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan. Tak heran jika di desa-desa sawah di wilayah ini, satu hamparan tanah sempit dikerjakan oleh banyak tenaga kerja. Ini sesuungguhnya adalah fenomena nyata dari berbagi kemiskinan atau sharing of poverty yang dahulu banyak diulas.

"Desa-desa kita, dalam menjalankan pertaniannya, juga mengalami ketergantungan dengan bibit, pupuk dan pestisida yang dihasilkan oleh industry. Ini artinya ada uang dari desa yang dibelanjakan untuk proses bertani", ulas Dewi Kartika, Wakil Sekjen KPA. Dua masalah tadi sesungguhnya yang membuat teknologi pertanian tak berkembang dan digilas oleh roda industri kapitalisme pertanian. Sebab, lebih banyak modal atau capital keluar desa dibandingkan dengan capital yang masuk dan berkembang di dalam desa.

Model penataan saat ini:

Tata KuasaTata GunaTata KelolaTata Produksi dan Pemasaran
(A). SDA khususnya tanah sebagian besar dikuasai oleh Badan Usaha Negara dan Swasta (B) Petani sebagian besar memiliki gurem dan tuna kisma. (C) Tanah masyarakat berada dalam klaim kawasan kehutanan, atau HGU Perkebunan(A) Tata Ruang dan Tata Guna tanah disetir oleh kekuatan supra desa tanpa proses yang partispatif. (B) Nilai yang membawa manfaat ekonomi, sosial, dan keberlanjutan diabaikan(A) Tanah dikelola secara individu oleh Rumah Tangga Petani (RTP) (B) Jam kerja produktif petani tidak terpakai secara maksimal karena lahan terbatas.(A) Utamanya menanam pangan atau policulture. (B) Ketergantungan terhadap input produksi dari luar seperti bibit, pupuk, pestisida (cost produksi tinggi) (C). Secera teknologi tertinggal (D) Dijual kepada pasar atau pengumpul secara mentah

Tapi ada kabar baiknya. Desa-desa oleh UU Desa bisa menjadi pusat pembangunan baru. UU No.6/2014 tentang Desa bisa menjadi peluang dalam membangun Damara. Pasal 78 (1) UU Desa: Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Mewujudkan Damara

Damara sebagai salah satu model pengembangan desa dari sistem dan bentuk pembangunan desa yang ada

selama ini, termasuk bentuk 'perlawanan' atas sistem pembangunan ekonomi dan politik agraria dominan (kapitalistik) yang telah membawa krisis berkepenjangan di pedesaan. Prinsip utama dalam damara adalah: Pengusahaan kolektif; kerjasama/ keadilan gotong-royong; gender; solidaritas/kebersamaan; partisipatif; memperkuat modal sosial yang ada; kemandirian/swadaya; dan keberlanjutan;

Secara umum, langkah-langkah dalam mewujudkan Damara adalah 4 langkah pokok:

1. Memetakan wilayah desa. Pemetaan ini sangat penting untuk melihat apakah desa-desa yang tengah didiami berada di dalam kawasan kehutanan, izin usaha dan atau HGU

Perkebunan, tambang atau jenis konsesi lainnya. Pemahaman ini akan mendorong organisasi rakyat untuk secara sungguh-sungguh melakukan proses penyelesaian konflik agraria. Proses penyelesaian ini akan mencegah penyelesaian yang tidak mencegah terkonsetrasinya kembali tanah ke pemodal besar (perubahan tata kuasa).

2. Melakukan dan menetapkan rencana tata guna tanah partisipatif di tingkat desa berdasarkan potensi ekonomi, sosial budaya desa.

3. Melakukan perubahan tata produksi pertanian, perkebunan, perikanan di desa berbasiskan badan usaha ekonomi bersama yang modern.

4. Dijalankan oleh komunitas lokal/desa (pemerintah desa, tokoh, masyarakat, perempuan, pemuda, serikat); Pemerintah Daerah; organisasi masyarakat sipil (NGO/OR)

Praktek tata kelola dan produksi pertanian di Kulon Bambang, Jatim

Model Penataan Damara:

Tata KuasaTata GunaTata KelolaTata Produksi dan Pemasaran
(A) Menyelesaikan problem tata batas kawasan hutan, HGU dengan Desa. (B) Perluasan rata-rata kepemilikan petani atas tanah (C) Mengurangi ketimpangan dan konflik agrariaPerencanaan partisipatif terhadap tata guna, tata ruang yang berkelanjutan di desa(A) Model pengelolaan bersama melalui bentuk badan usaha bersama.(A) Mendorong adanya input produksi pertanian, produksi, dan paska produksi yang terintegrasi

Langkah Pokok Mewujudkan DAMARA di Tingkat Desa

1. Penguatan dan Tranformasi Organisasi Petani

Menyadari bahwa kita adalah korban dari ketidakadilan agraria. Kesadaran tersebut hanyalah pintu masuk bagi tumbuhnya kesadaran baru bahwa ketidakadilan agraria hanya bisa dihentikan dengan berorganisasi dengan benar dan memperjuangkan reforma agraria sejati.

Organisasi yang berwatak korban saja tidak cukup. Namun organisasi yang merebut dan mempertahankan kembali tanah-tanah yang dirampas adalah sebuah gerakan yang penting dilakukan. Karena itu, peningkatan kesadaran politik dan penguatan organisasi harus menjadi prioritas dalam agenda Damara.

Untuk dapat memajukan kesadaran politik kaum tani maka yang dibutuhkan adalah pembentukan dan penguatan organisasi rakyat tani. Melalui organisasi ini pendidikan politik dan penyelesaian permasalahan petani di tingkat desa dapat dibicarakan dan ditemukan solusinya.

2. Penguasaan Lahan.

Melalui organisasi tani yang telah terbentuk dan kuat, para petani harus menduduki dan menguasai kembali lahan yang ada di desa-desa, karena gerakan RA tidak bisa dilakukan dengan jalur birokratis dan legal saja. Jika dilakukan secara birokratis, yang terjadi ialah sama saja memberi harapan palsu. Jika dilakukan secara legal, yang terjadi ialah berliku-liku dan berlapis-lapis mengenai hak atas tanah. Meskipun pemerintah mempunyai program RA melalui redistribusi tanah, namun hal tersebut tidak langsung dapat menjamin bahwa rakyat akan diberikan tanah hasil redistribusi. Perjuangan rakyat untuk mendapatkan tanah tidak dapat hanya bertumpu pada kebaikan hati pemerintah.

3. Rencana Tata Guna Lahan

Tata Guna atau land use merupakan rencana bersama untuk melakukan penataan ulang penggunaan dan fungsi dari sebuah wilayah yang sedang dikuasai, diduduki atau diperjuangkan. Recana tata guna di desa akan menempatkan kembali fasilitas umum, fasilitas sosial, lahan pertanian pangan, perumahan, kawasan konservasi dsb berdasarkan kesepakatan bersama.

Rencana tata guna akan menghidupkan imaginasi sosial bersama atas sebuah wilayah berikut imaginsasi kerja yang mengikutinya. Hal ini dilakukan dengan partisipasi penuh masyarakat. Rencana tata guna tanah ini juga akan menumbuhkan kesadaran lingkungan hidup dan keberlanjutan di dalam pembangunan. Tata guna ala rakyat ini berkebalikan dari rencana tata guna pemerintah yang seringkali "asal main gusur", sebuah rencana tata guna yang mengandaikan bahwa sebuah wilayah adalah ruang kosong yang bebas direncakan dalam kerangka akumulasi capital tanpa perlu sosialisasi terlebih dahulu, apalagi mengajak partisipasi masyarakat.

4. Tata Produksi (Kolektifisasi Produksi Bertahap)

Pengelolaan atas lahan tidak bisa dilakukan secara petak-petak individual apalagi dengan tanah-tanah gurem. Dengan pengelolaan kolektif, akan menghindari waktu produktif yang terbuang. Sehingga, waktu yang tersisa bisa digunakan untuk produksi penunjang pertanian seperti pupuk, obat, ternak, dan sebagainya. Kolektifisasi ini pun tidak bisa dilakukan seketika. Namun harus pelan-pelan, sabar, dan dimulai dari hal yang paling kecil. Jika belum siap kolektifisasi lahan besar-besaran, maka dapat dilakukan kolektifisasi lahan kecil-kecilan. Jika belum siap kolektifisasi lahan, bisa dilakukan kolektifisasi kerja produksi pupuk organik, atau pembuatan bibit, dan sebagainya.

5. Menghubungkan Antar Sektor Gerakan Rakyat

Gerakan RA bukan hanya menyoal "Solidaritas", tapi lebih dari itu. RA ialah agenda seluruh rakyat. Sehingga yang dibangun ialah sebuah modernisasi agraria, yang berbasis ekonomi kerakyatan, yakni ekonomi yang besar, demokratis, dan mengabdi pada rakyat. Gerakan ini juga harus mendapatkan dukungan dari semua elemen masyarakat seperti kaum buruh. Jadi Reforma Agraria adalah agenda kebangsaan.

SekarJagat,PerempuanPengembang Damara Di Gunung Kidul

Syam Asinar Radjam

banyak tempat, tingginya biaya produksi yang salah satunya D diakibatkan ongkos tenaga kerja membuat petani menyerah mengolah lahan pertanian. Terbengkalai, bahkan tak sedikit petani yang menyewakan lahan ke pihak bermodal. Tapi keterbatasan tenaga kerja justru menginspirasi para perempuan tani dusun Sedono mengatasinya dengan "jurus" Sekar Jagat.

Desa, terutama di Jawa, biasanya dicirikan dengan 3 hal; keterbatasan lahan pertanian, tenaga kerja melimpah, dan teknologi (tepat guna) tidak berkembang. Ketiganya bisa kait-mengait. Lahan yang terbatas berpadu tenaga kerja melimpah membuat banyak waktu produktif terbuang, hingga sebagian tenaga kerja pergi keluar desa. Keterbatasan lahan dan rendahnya teknologi membuat produktifitas juga terbatas. Dan yang pasti, ketiga ciri di atas membuat akumulasi modal sulit terjadi sehingga kesejahteraan masyarakat pedesaan juga sulit diwujudkan.

Para perempuan tani di dusun Sedono, Desa Pundung Sari, Kecamatan Semin, Gunung Kidul, Yogyakarta menyadari hal tersebut. Sama sadarnya dengan sulitnya keluar dari permasalahan yang ada jika dihadapi sendiri-sendiri. Jalan keluar hanya bisa ditembus dengan menghimpun semua sumber daya yang mereka punya. Mereka membentuk organisasi perempuan tani bernama Sekar Jagat, yang dalam bahasa Indonesia kurang lebih bisa diartikan Kembang Semesta.

Sekar Jagat dibentuk untuk mencapai tiga tujuan; membangun solidaritas sesama kaum tani khususnya perempuan tani, memakmurkan keluarga petani, dan mengembangkan pertanian organik.

Terobosan di Gunung Kapur

Sesuai namanya, wilayah Gunungkidul didominasi pegunungan kapur. Berada dalam ekosistem karst Pegunungan Sewu atau Pegunungan Kapur Selatan. Kondisi alam yang didominasi karst menyebabkan

tanah-tanah di kawasan ini kurang optimal untuk budidaya pertanian dan sebagian kekurangan air. Demikian pula gambaran lahan pertanian yang dikelola anggota Sekar Jagat.

Selain keterbatasan terkait iklim, para petani anggota Sekar Jagat memiliki sejumput ladang dan lahan sawah yang sempit. Rerata hanya sekitar seperempat hektar. Produksi padi per hektar hanya 4,5 ton. Tidak banyak. Sementara, biaya produksi terbilang tinggi jika menghitung pembelian pupuk dan pestisida pabrikan, benih, dan tenaga kerja tambahan.

Berangkat dari kondisi di atas, Sekar Jagat melakukan beberapa terobosan yang dapat menjawab persoalan biaya produksi yang melingkupi biaya tenaga kerja dan sarana produksi pertanian. Selain itu, turut melakukan pengembangan teknologi untuk peningkatan produktifitas sawah, dan sistem bank sederhana.

Gerbuhan

Untuk menekan biaya tenaga kerja, Sekar Jagat melakukan apa yang mereka namakan Gerbuhan. Singkatan dari Gerakan buruh (tani) setengah harian. Sebuah model ekonomi kesetiakawanan sosial yang sekarang banyak didengungkan. Sederhananya, gerbuhan adalah koperasi tenaga. Sebuah kelompok kerja yang bekerja secara bergotong-royong mengolah lahan pertanian.

Dengan gerbuhan, anggota Sekar Jagat saling membantu mengerjakan lahan-lahan pertanian. Baik di ladang maupun sawah. Sedari menanam hingga panen. Mereka bekerja setengah hari, 5 jam, sejak pukul 7 pagi hingga pukul 12 siang. Para anggota Sekar Jagat yang membantu di satu lahan milik anggota akan diimbali upah. Lebih rendah dari upah yang

didapat jika mengerjakan lahan milik petani yang bukan anggota Sekar Jagat. Jika mengerjakan lahan milik anggota, upah yang diberikan sebesar Rp 10.000 per setengah hari. Untuk lahan milik nonanggota, mereka diganjar Rp 15.000.

musim paceklik, hingga kebutuhan modal produksi pertanian. Hal pertama yang mereka bangun adalah Bank Gabah. Semacam lumbung milik bersama. Karena ditujukan untuk mengantisipasi paceklik dan kekurangan pangan, maka jenis simpanan yang dipilih adalah gabah. Alasannya, gabah lebih aman dan awet disimpan ketimbang beras.

Bank Gabah dimulai dengan cara mengumpulkan gabah dari anggota. Tiap satu anggota menyetor gabah sebanyak 10

Imbalan atas kerja di lahan anggota tidak dibayar langsung. Dikumpulkan dulu oleh organisasi. Menjadi semacam tabungan yang akan dibagikan menjelang hari Lebaran (Idul Fitri).

Bank Yarnen

Para ibu, perempuan tani Sekar Jagat juga mengembangkan terobosan untuk mengatasi kelangkaan bibit, menyiasati

beruk (ukuran batok kelapa), kurang lebih setara dengan 10 kg gabah. Setoran awal ini menjadimilik bersama. Tata cara peminjaman amat sederhana. Bagi anggota yang ingin meminjam gabah untuk keperluan pangan sebanyak 10 beruk wajib mengembalikan 13 beruk. Kurang lebih pinjam 10 kg,

kembalikan 10 kg ditambah bunga 3 kg.

Setiap anggota Sekar Jagat yang meminjam gabah di saat paceklik, wajib mengembalikan ketika musim panen tiba. Istilah mereka "yarnen": bayar saat panen.

Selain bank gabah, kelompok perempuan tani yang diketuai Lamiyem ini juga mengembangkan tabungan tani dengan sistem simpan pinjam khusus untuk kebutuhan pertanian. Di luar kebutuhan pertanian, tidak akan dilayani.

Saat ini Sekar Jagat dan Paguyuban Petani Penggarap Tanah Oro-oro (PPTO), kelompok tani induk Sekar Jagat, sedang menggagas transformasi tabungan simpan pinjam menuju lembaga keuangan mikro dengan model credit-union (CU) yang memiliki sistem lebih baik.

SRI Turun Ke Sawah

Tak bisa dipungkiri, Sekar Jagat menjadi motor utama pada pengembangan pedesaan di dusun Sedono. Mereka yang aktif berpromosi dan berpraktik tani organis di wilayah mereka. Sawah-sawah milik anggota Sekar Jagat sejak 2012 dikelola dengan cara SRI (system of rice intensification). Sebuah terapan teknologi budidaya yang mampu meningkatkan produktifitas padi hingga 100%.

Cara bertani ini memang dimulai oleh PPTO, dimana mayoritas anggotanya adalah para petani kepala keluarga (laki-laki) di Pundungsari. Tetapi yang melakukan penanaman hingga panen, umumnya adalah para perempuan tani anggota Sekar Jagat. Hasilnya, pada tahun 2011 hasil panen padi di sawah mereka

hanya berkisar 4,5 ton per hektar bisa meningkat hingga 10,8 ton. Bahkan pada tahun 2012 mencapai 14,2 ton per hektar. Bupati Gunung Kidul pun, Ibu Badingah, dua kali ikut dalam perayaan panen raya tersebut (2011 dan 2012).

Apa yang telah dilakukan Sekar Jagat menunjukkan sumbangsih perempuan padapengembangan pedesaan di Indonesia. Dalam skala yang mereka bisa, Sekar Jagat berhasil mengatasi persoalan riil yang dihadapi masyarakat pedesaan, mulai dari penataan produksi terutama produksi pangan, permodalan, tenaga kerja, hingga persoalan gizi keluarga.

Semangat yang dimiliki Sekar Jagat menjadi modal penting dalam penataan Desa Maju Reforma Agraria (DAMARA). Bergerak di kampung Sedono, Desa Pundung Sari, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, ia layak menjadi cetak biru pengembangan DAMARA di kawasan pedesaan lain di Nusantara.

Marinaleda:

'Damara'dari Selatan Andalusia

Seville, nama yang tidak asing bagi para pecinta sepak bola terutama la liga. Namun sangat sedikit yang mengetahui bahwa disana terdapat satu pedesaan yang mempraktikkan sistem pertanian komunal. Tepatnya di desa Marinaleda, Spanyol Selatan. Pada awalnya desa ini adalah desa yang sangat terbelakang dengan tingkat pengangguran mencapai 29% dan penduduknya hidup dalam kemiskinan karena tidak mempunyai cukup lahan untuk bertani. Tapi itu adalah cerita masa lalu, saat ini daerah yang dihuni sekitar 2.700 penduduk ini menjadi daerah yang sangat sejahtera dengan tingkat pengangguran mendekati 0%.

Bermula ketika tahun 1979, dipimpin oleh seorang tokoh populis yang kemudian diangkat menjadi walikota pada umur 30 tahun, Juan Manuel Sánchez Gordillo. Pada saat itu kemiskinan absolut melanda daerah ini dan masyarakat Marinaleda bertekad untuk melawan kemiskinan dan kondisi yang selama ini mereka alami. Mereka menyebut perjuangan mereka "perjuangan melawan kelaparan" yang membawa mereka pada hasil yang mengagumkan. Mereka menuntut diberlakukannya land reform terhadap tanah pertanian disekitar desa mereka.

Perjuangan Land reform

Jika di Indonesia 10% orang terkaya kekayaan nasional, menguasai 77% dan 1 persen orang terkaya menguasai kekayaan setengah dari keseluruhan tersebut maka di Andalusia 1% orang terkaya menguasai 50% lahan pertanian, sebuah ketimpangan yang sangat besar. Atas dasar ketimpangan pemilikan lahan ini masyarakat Marinaleda berjuang untuk mendapatkan hak atas tanah. Di tahun 1985, Setiap pagi warga Marinaleda berjalan kaki sejauh 10 mil dari tempat tinggal mereka menuju lahan pertanian el humozo, sebuah lahan pertanian yang ditelantarkan oleh pemiliknya, seorang bangsawan dari keluarga kerajaan Spanyol. kemudian pada sore harinya sekitar pukul 17.00 polisi mengusir mereka dari lahan pertanian tersebut, mereka membubarkan diri dengan tertib dan kembali lagi ke lahan pertanian tersebut keesokan harinya. Hal tersebut mereka lakukan berulang-ulang selama bertahun-tahun.

Di tahun 1991 setelah pendudukan selama lebih dari satu dekade perjuangan mereka akhirnya membuahkan kemenangan. Mereka berhasil mendapatkan tanah pertanian El Humoso seluas 1.200 ha. Pemerintah daerah Andalusia memberikan tanah tersebut kepada masyarakat Marinaleda dan memberikan kompensasi kepada pemilik tanah. Mereka menanam tanaman yang menyerap banyak tenaga kerja seperti tanaman zaitun. Mengapa memilh tanaman yang banyak menyerap tenaga kerja?logikanya sederhana semakin banyak pekerja yang dibutuhkan, semakin mengurangi pengangguran. Seperti yang dijelaskan oleh Sánchez Gordillo, Tujuan kami adalah bukan untuk menciptakan keuntungan tetapi menciptakan pekerjaan. Filosofi ini dijalankan sebagai counter terhadap sistem ekonomi kapitalisme yang sangat mengagungkan efisiaensi dan profit. Selain tanaman zaitun, lahan tersebut juga ditanami tanaman seperti paprika, kacang hijau dan brokoli.

Setelah berjalan beberapa tahun, warga tidak hanya membangun kolektifikasi pertanian namun juga membangun pabrik pengolahan dari hasil pertanian mereka. Jadi setiap tanaman tidak ada yang dijual secara mentah, semua diolah terlebih dahulu di sebuah pabrik yang juga dikelola secara kolektif.

Pengorganisiran Kerja

Setelah mendapatkan hak atas tanah tersebut, masyarakat mulai mengorganisir diri untuk mengolah lahan tersebut. kaum perempuan lebih banyak bekerja di pabrik sedangkan kaum laki-laki lebih banyak bekerja di ladang pertanian. Semua orang bekerja secara bergantian dan dikelompokkan dalam beberapa grup, untuk yang bekerja di lahan pertanian, pekerjaan tersebut tergantung pada masa tanam dan jenis tanaman yang ditanam. Di setiap sore hari akan ada mobil yang dilengkapi dengan pengeras suara yang akan memberikan pengumuman kelompok mana yang akan bekerja di

keesokan harinya. Harian terkemuka Inggris The Guardian menyebut bahwa hal ini adalah kebiasaan aneh seperti masa soviet. Namun bagi warga Marinaleda hal ini adalah pengorganisiran kerja yang terencana dengan baik. Semua orang bekerja secara gotong royong dengan ratarata pendapatan per orang Rp 700.000 selama 6.5 jam bekerja per hari. Hampir 2 kali lipat rata-rata upah minimum negara Spanyol. Tidak ada ketimpangan pemilikan lahan di tempat ini, semua mendapatkan bagian yang sama.

Perumahan untuk rakyat

Selain membangun pertanian kolektif dan industri, Marinaleda juga membangun perumahan yang memadai untuk para penduduknya. Pembangunan perumahan ini juga sebagian dibiayai melalui subsidi pemerintah dan sebagian lagi atas swadaya masyarakat. Sang walikota menekankan bahwa tanah dan properti bukanlah komoditas yang bisa diperjual belikan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Setiap orang yang ingin mempunyai rumah, pemerintah akan menyediakan lahan dan bantuan untuk arsitek dan keperluan lainnya. Biaya kredit kepemilikan rumah tersebut juga sangat rendah, namun fasilitasnya sangat lengkap seperti pusat kebugaran dan olahraga, taman kanak-kanak termasuk makanan gratis bagi murid kanak-kanak tersebut. Agar rumah tersebut tidak menjadi komoditas, warga dilarang untuk memperjual belikan rumah yang mereka tempati.

Sang Pemimpin, Walikota Sanchez Gordillo tidak mempunyai rumah sendiri, ia tinggal di salah satu rumah dinas milik pemerintah yang terletak di depan balai kota yang sangat luas. Meskipun di daerah ini semua kebutuhan ekonomi warga dikerjakan secara bersama namun setiap orang diperbolehkan untuk membangun usaha bisnisnya sendiri. Walikota tersebut menyebutkan bahwa di tempat initerdapat sekitar 20-an usaha kecil sepeti restoran, bar, apotik dan toko-toko untuk kebutuhan

sehari-hari. la menambahkan bahwa disini tidak akan ditemukan toko-toko retail berlisensi (franchise). Masyarakat disini hidup dalam damai dan harmoni, mereka saling menjaga satu sama lain, dan kita tidak akan menemukan satupun polisi yang bertugas menjaga keamanan warga. Ketika krisis melanda daratan Eropa, Spanyol adalah salah satu negara yang terkena dampak paling buruk. Banyak orang diusir dari rumahnya karena tidak mampu membayar kredit perumahannya. Namun di Marinaleda, dampak dari krisis tersebut tidak terasa sama sekali, orang-orang bekerja seperti biasanya tidak ada yang dipecat dari pekerjaannya dan tidak ada yang terusir dari rumahnya. Marinaleda seperti kampung Asterix yang bertahan melawan gempuran kekaisaran Roma.

Referensi:

1.https://en.wikipedia.org/wiki/Marinaleda

2. https://www.theguardian.com/world/2013/ oct/20/marinaleda-spanish-communist-villageutopia

3.http://www.mirror.co.uk/news/world-news/ marinaleda-town-few-police-full-5132215

Walikota Marinaleda diskusibersama masyarakat dilahan pertanian

KNPA mengusulkan pembentukan Unit Kerja Presiden untuk Penyelesaian Konflik Agraria

Pada tanggal 27 Januari 2015 Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) bertemu dengan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto untuk mengusulkan pembentukan Unit Kerja Presiden untuk Penyelesaian Konflik Agraria. Usulan ini didorong karena banyaknya konflik agraria yang tak terselesaikan hingga kini. Konflik agraria merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa ini. Masalah ini bersifat kronis. 14 tahun yang lalu, Majelis Permusyawaran Rakyat Republik Indonesia (MPRRI) secara khusus membuat TAP MPRRI No. IX/ MPRRI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang secara khusus dibuat untuk mengatasi masalah konflik-konflik agraria ini, bersama dengan dua masalah lainnya, yakni ketimpangan penguasaan tanah dan sumber daya alam, dan kerusakan lingkungan hidup yang parah. Namun, kasus-kasus konflik agraria terus meletus di sana-sini, di seantero nusantara, dan semakin bertambah dari tahun ke tahun.

Konflik agraria dalam hal ini merupakan pertentangan klaim yang berkepanjangan mengenai siapa yang menikmati tanah, sumber daya alam, dan wilayah, antara suatu kelompok rakyat dengan

Kabinet Andi Wijayanto

badan penguasa/pengelola tanah yang bergerak dalam bidang produksi, ekstraksi, konservasi, dan lainnya; dan pihak-pihak yang bertentangan tersebut berupaya dan bertindak, secara langsung maupun tidak, menghilangkan klaim pihak lain. Konflik agraria yang dimaksud dimulai oleh surat keputusan pejabat publik, termasuk Menteri Kehutanan, Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional), gubernur, dan bupati, yang memberi lisensi (dalam bentuk ijin maupun hak pemanfaatan/ penguasaan) pada badan usaha tertentu, memasukkan tanah, SDA, dan wilayah kepunyaan rakyat ke dalam konsesikonsesi agraria, kehutanan, pertambangan dll., yang bergerak dalam bidang ekstrasi,

produksi, maupun konservasi berbasiskan sumberdaya alam itu.

Konflik agraria tersebut bersifat struktural yang berakar pada politik dan kebijakan agrariayangetatistik,otoritarian,kapitalistik dan sektoral, yang semakin lama semakin berakibat pada terciptanya konsentrasi pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam di satu pihak, dan di pihak lain semakin membanyaknya rakyat yang kehilangan hak atau akses atas tanah, sumberdaya alam, dan wilayah hidup. Hidup dalam situasi konflik agrarian struktural itu mengancam keselamatan rakyat, produktifitas yang menurun, kerusakan lingkungan hidup yang menyulitkan, dan kesejahteraan yang merosot. Di mana konflik agraria hadir di tengah ketimpangan relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki akibat sistem budaya patriarki, menyebabkan situasi, pengalaman dan pengetahuan perempuan tersembunyi, tidak diperhitungkan kerjakerja produktifnya serta terpinggirkan dalam hal akses kepemilikan dan penguasaan lahan maupun dari proses menentukan dan memutuskan mengenai bagaimana seharusnya tanah itu dikelola ataupun aktivitas usaha apa yang ada di wilayah hidupnya.

Selama ini tidak ada penyelesaian konflik agraria struktural yang benar-benar mengurus akar masalahnya. Diperlukan cara baru untuk mendapatkan hasil baru, yakniagarkasus-kasuskonflikagrariaitubisa selesai secara "adil dan beradab". Memang, Presiden Joko Widodo telah membentuk susunan kabinet, termasuk di dalamnya dengan pembentukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral - yang ketiganya berwenang mengeluarkan ijin-ijin, hakhak pemanfaatan dan bentuk-bentuk penguasaan (lisensi-lisensi) atas tanah, sumber daya alam, dan wilayah, yang dapat menjadi penyebab dari konflikkonflik agraria.

Masing-masing kementerian dan lembaga ini memiliki mekanisme-mekanisme tersendiri yang secara sektoral berada di tugas pokok dan fungsi masing-masing kementerian dan lembaga untuk mengurus konflik-konflik agraria. Namun, karena

masalah konflik-konflik agraria sudah bersifat extra-ordinary, baik dalam konteks besar, luasan, dan skala konfliknya, maka Presiden musti turun tangan langsung secara mengurus penyelesaiannya menyeluruh, lintas sektoral dan tuntas. Presiden RI sebagai kepala pemerintahan perlu membentuk suatu mekanisme nasional untuk menangani konflik-konflik agraria yang kronis dan meluas. Atas dasar inilah KNPA mendorong agar dibentuknya Unit Kerja Presiden untuk Penyelesaian Konflik Agraria:

Unit kerja Presiden ini berwenang untuk:

Merekomendasikan kepada Presiden RI untuk memberikan amnesti, abolisi, dan rehabilitasi untuk korban-korban kriminalisasi terhadap pejuang-pejuang agraria yang berstatus, narapidana dan eks-narapidana, terdakwa, tersangka, dan mereka yang berada dalam Daftar Pecarian Orang (DPO);

Memberikan arahan dan bekerjasama dengan pejabat-pejabat publik saat ini untuk menggunakan kewenangan-kewenangan pemerintah yang tersedia dalam rangka menyelesaikan konflik-konflik agraria struktural, termasuk dengan merevisi keputusan-keputusan pejabat-pejabat publik sebelumnya yang menjadi penyebab, atau faktor yang melestarikan konflik-konflik agraria;

Menyusun rencana aksi national untuk penyelesaian konflik-konflik agraria dalam rangka reforma agraria yang menyeluruh dan adil gender, serta sekaligus mengawasi, mengawal dan mengevaluasi implementasinya;

Kewenangan tersebut dijalankan dengan tugas-tugas pokok sebagai berikut:

Menerima klaim-klaim kolektif dari rakyat sehubungan dengan hak atau akses mereka atas tanah, sumber daya alam dan wilayah hidup, yang berada dalam situasi konflik-konflik agraria struktural yang kronis;

Melakukan identifikasi, inventarisasi, penyelidikan, dan audit atas kasus-kasus konflik-konflik agraria, dengan pendekatan yang sensitif dan responsif gender termasuk melalui penelusuran dokumen, memanggil dan menemui pihakpihak, pemeriksaan lapangan, dengar keterangan umum, dan panel ahli untuk eksaminasi kasus-kasus tersebut;

Memberi arahan kebijakan dan panduan kerja, dan bekerjasama dengan kementerian dan lembaga pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun rencana aksi nasional penyelesaian konflik-konflik agraria dalam rangka reforma agraria yang menyeluruh dan adil gender, serta mengawasi dan mengawal implementasi rencana aksi tersebut;

Menyampaikan laporan dan rekomendasi kepada Presiden Republik Indonesia.

Dengan demikian, unit kerja Presiden ini berfungsi sebagai

Pembantu Presiden Rl menyelesaikan kasus-kasus konflik agraria yang struktural; dan

Saluran baru bagi rakyat yang sedang memperjuangkan secara kolektif hak dan aksesnya atas tanah, sumber daya alam dan wilayah hidupnya, termasuk bagi pejuang agraria yang dikriminalisasi, untuk mendapatkan keadilan melalui penggunaan kewenangan yang secara prerogatif melekat pada Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara.

Ketentuan-ketentuan lainnya adalah sebagai berikut:

Jangka waktu kerja dari unit kerja Presiden ini adalah melekat pada periode waktu jabatan Presiden Republik Indonesia.

Sumber Pendanaan dari unit kerja Presiden ini berasal dari Anggaran, Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam melaksanakan tugasnya, unit kerja dapat membentuk dan bekerjasama dengan kementerian/lembaga pemerintah, komisi-komini Negara (Komnas Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Judicial, Komisi Ombudsman, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang masing-masing dapat memiliki sumber-sumber pendanaannya tersendiri.

Eselon kepala unit kerja Presiden ini setingkat Menteri.

Usulan UKP2KA ini diusulkan oleh berbagai macam organisasi masyarakat sipil seperti: Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Serikat Petani Indonesia (SPI), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Bina Desa, Sajogyo Institute (SAINS), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Indonesia Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Solidaritas Perempuan (SP), Aliansi Petani Indonesia (API), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Sawit Watch (SW).

Kendeng Menolak Semen

arga Kendeng yang tergabung dalam jaringan Warga W Rembang Peduli Pegunungan Kendeng (JWRPPK) kembali merapatkan barisan di depan PTUN, Kamis (16/04). Kali ini mereka tidak sendiri, ada aksi massa lain juga yang menunggu di depan gedung PTUN tetapi berbeda haluan. Aksi massa lain itu tergabung di dalam Aliansi Mahasiswa Pendukung Kesejahteraan Rakyat, malah mendukung diteruskannya proyek Pabrik Semen di Gunung Kendeng dan kawasan cekungan air tanah Watuputih di Rembang.

Warga Rembang menolak dengan alasan, tidak sekedar penghidupan tetapi juga kelestarian alam gunung kendeng yang mungkin akan punah seiring dengan dibangunnya pabrik semen skala nasional tersebut. Terutama ketika proyek pembangunan pabrik semen itu menyentuh wilayah waduk. Seperti yang sudah-sudah, air bersih kemungkinan akan menjadi barang langka bagi warga sekitar.

Hal tersebut akan berdampak pada tidak hanya pada mata pencaharian warga sekitar sebagai petani melainkan juga penghidupan mereka yang membutuhkan akses air bersih untuk kebutuhan seharihari.

Di sisi lain, aksi massa yang malah proyek mendukung pembangunan dengan alasan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar Kendeng. Kesejahteraan yang dimaksud adalah tersedianya lapangan pekerjaan bagi para petani untuk mengkoversi dirinya menjadi buruh pabrik semen tersebut. Dan juga, pastinya, kesejahteraan yang dimaksud adalah pemasukan kas daerah setempat yang akan melonjak naik. Alasan peningkatan kesejahteraan ini politis sekaligus absurd.

Asal Mula Konflik Agraria di Kendeng

Konflik agraria yang terjadi di Gunung Kendeng, Rembang ini berawal dari perencanaan pembangunan yang tidak partisipatif. Warga hampir tidak dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan pabrik semen ini. Karena memang, jikapun warga kendeng dilibatkan tentunya pastinya mereka akan tetap menolak :) kecuali, proyek tersebut tidak menggangu sumber-sumber penghidupan warganya.

Persoalan ini makinmenjadi karena warga tidak pernah tahu informasi yang jelas mengenai rencana pendirian pabrik semen. Tidak pernah ada sosialisasi yang melibatkan warga desa secara umum, yang ada hanya perangkat desa dan tidak pernah disampaikan kepada warga. Dokumen AMDAL tidak pernah disampaikan terhadap warga. Tidak pernah ada pula penjelasan mengenai dampak-dampak negatif akibat penambangan dan pendirian pabrik semen.

Padahal proyek pembangunan pabrik Semen dan Tambang Karst ini sangat

bertentangan dengan peraturan yang ada. Seperti, Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 pasal 63 yang menetapkan area Kendeng sebagai kawasan lindung imbuhan air dan Perda RTRW Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 pasal 19 yang menetapkan area Kendeng sebagai kawasan lindung geologi.

Warga, kurang lebih sebanyak 500 orang, yang tergabung dalam aliansi Warga Rembang Peduli Pegunungan Kendeng (AWRPPK) melakukan aksi blokade pada saat hari pertama, upacara peletakan batu untuk pembangunan pabrik Semen Indonesia itu, Senin, (16/6/2014). Di aksi tersebut juga, warga harus terpaksa bentrok dengan aparat kepolisian dan TNI yang diturunkan untuk mengamankan upacara peletakan batu pertama itu. Menurut laporan di lapangan, kebanyakan warga yang berhadapan dengan aparat tadi adalah ibu-ibu.

Total tujuh orang sempat diamankan, lalu kemudian dilepas. Beberapa juga ada yang menderita luka-luka akibat dilempar ke semak belukar dan dicekik aparat.

Kekerasan Aparat dalam Aksi Blokade

Tidak berhenti di awal peletakan batu, warga masih terus melanjutkan aksi blokadenya hingga saat ini. Dalam kurun waktu tersebut setidaknya ada satu momen peristiwa kekerasan aparat untuk membubarkan aksi blokade ini. Tepatnya, Kamis, (27/11/2014) aparat gabunga TNI/Polri berhasil menggeruduk Warga Rembang dilokasi pemblokiran akses menuju Kendeng.

Berikut adalah kronologis kekerasan aparat yang kami kutip dari situs Mongabay:

AWAN! PABRIK SEMEN SOLIDARITY AGAINST ENVIRONMENT DESTRUCTION! SAVEKENDENG

MENOLAKJADIKULI DI KAMPUNG SENDIRI!

Pada Kamis itu, sejak pukul 05.00, mobil pengangkut alat-alat berat tiba di pertigaan jalan menuju tapak pabrik SI. Pukul 06.00, ibu-ibu piket, mulai datang ke tenda. Ketika melihat kendaraan berat berhenti, serentak ibu-ibu memblokir jalan, dari perempuan muda hingga nenek-nenek.

Pukul 07.00, datang preman pabrik mendatangi ibu-ibu dan mengangkat lesung. Ibu-ibu marah. Terjadi adu mulut. Selang beberapa menit, preman itu meludahi ibu-ibu. Warga tidak terima balas meludah. Preman ngamuk dan memukul ibu Paedah mengenai kepala. Perempuan separuh baya ini pingsan.

Pukul 07.15, Kapolsek Bulu beserta satpam pabrik datang ke tenda warga. Kapolsek purapura bertanya," Ada apa ini kok rame-rame?"

Pukul 09.35, warga blokir jalan karena ada truk masuk lokasi. Kapolres Rembang, AKBP Muhammad Kurniawan, lengkap dengan pasukan, TNI, preman, satpam, wartawan datang ke tenda sambil marahmarah.

"Jadi ini seperti kemarin tidak bisa diatur?" tanya Kurniawan. "Njeh pak." kata warga.

"Kalo ibu-ibu tetep seperti kemarin, keamanan akan melakukan langkah seperti kemarin juga," ancam Kapolres.

Pukul09.40, Brimob dan satpam semen memeriksa warga yang tidak mempunyaiidentitas Desa Tegaldowo. Warga lain disuruh keluar dari tenda. Dokumentasi

dilarang. Pasukan Brimob dan TNI terus bertambah.

Pukul 10.00, para ibu memainkan lesung dan nembang lagu Ibu Pertiwi. Pukul 10.15, Brimob merampas lesung, bendera, poster, dan alat peraga lain.

Bentrokan pun tak terelakkan. Polisi, preman, Brimob, satpam ramai-ramai melawan ibu-ibu.Tak pelak, banyak ibu-ibu terkena pukulan Brimob. Seperti Murtini, kala mau menyelamatkan lesung dipukul seorang Brimob, bernama Mahmud. Kaki Murtini diinjak hingga kuku terkelupas berdarah. Waktu bersamaan, pemuda bernama Jedor, ingin menyelamatkan lesung dari atas mobil Birmob. Eh, Brimob dan TNI malah mengkeroyok Jedor hingga terjatuh dan terinjak aparat-aparat itu.

Pukul 12.21, Brimob dan satpam mendirikan tenda di pertigaan dekat tenda ibu-ibu dan menutup jalan masuk ke tenda warga.

Pukul 17.00, bapak-bapak hendak mengirim logistik untuk ibu-ibu di tenda, namun dilarang oleh Brimob dan satpam. Hingga pukul 23.26, bapak-bapak tak bisa mengantar makanan. Ibu-ibu kelaparan.

PTUN Menolak Gugatan Warga Rembang

Pada Kamis, (16/4) PTUN juga memutuskan untuk tidak menerima gugatan yang diajukan warga Kabupaten Rembang terkait dengan pemberian izin penambangan pabrik semen di Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang. Majelis hakim beralasan eksepsi gugatan tersebut sudah kadarluarsa sejak 90 hari setelah izin lingkungan telah diterbitkan, 7 Juni

2012. Sedangkan Warga Rembang selaku penggugat baru mengajukan gugatan ke PTUN Semarang pada 1 September 2014.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta warga Rembang berbesar hati dan menerima kekalahan dalam gugatan terhadap Izin Lingkungan PT. Semen Indonesia di Rembang.

"Namun, kalau mereka mengajukan banding ke pengadilan lebih tinggi, sebaiknya sambil menunggu hasil putusan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, ya, ditunggu di rumah masingmasing," kata Gubernur Ganjar Pranowo.

Siti Rahma Mary Herwati selaku penasihat hukum warga Rembang menegaskan, "Kami akan mengajukan banding supaya keadilan bagi warga semakin jelas." Warga Rembang tetap akan terus menempuh segala jalan untuk berupaya mempertahankan kelestarian dan hak kuasa atas tanah mereka.

Rakyat Muara Enim Berjuang Melawan Perampasan Tanah oleh PTPN VII Beringin

KPA/Jakarta: Persoalan konflik agraria yang terjadi di 4 Desa Sumbermulya, Karangmulya, Karang Agung dan Pagardewa, Kecamatan Lubai Ulu, Kabupaten Muara Enim tak kunjung selesai. Hal ini dikarenakan sikap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim selalu enggan untuk menyelesaikan konflik agraria di Muara Enim. Warga Muara Enim sudah 2 kali mendatangi Kantor BPN Muara Enim, yakni pada 9 dan 12 Maret 2015 untuk mancari solusi penyelesaian sengketa tanah antara warga dengan PTPN VII Unit Beringin.

Minimnya respon BPN membuat warga marah sehingga pada 20 Maret 2015, masyarakat melakukan reclaiming atas tanah yang disengketakan seluas 1.414 ha. Warga menggarap lahan tersebut dengan menanam tanaman pangan dan buah-buahan serta. Anwar Sadat Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan

Agraria (KPA) meminta Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim untuk memfasilitasi konflik penyelesaian agraria.

Sejarah singkat konflik agraria di Muara Enim: Konflik bermula ketika PTPN VII beringin (karet) masuk ke Desa Pagar Dewa dan Sumber Mulya tahun 1983, memaksa menyerahkan petani tanahnya dengan berbagai cara, dengan cara halus berkedok penipuan dan dengan cara kasar dengan perampasan secara paksa.

Konflik yang sudah berkepanjangan dan sudah diadukan ke pemerintahan Pusat, Propinsi dan Kabupaten tapi tak juga ada penyelesaiaan dengan mengembalikan lahan masyarakat yang luas 1.414ha diclaim oleh perusahaan yang tidak bisa memperlihatkan HGU nya kepada masyarakat dengan 700KK di dua desa.

Dengan dasar mengelola (padi dan palawija) terlebih dahulu (1974) dibanding perusahaan(1983) dan pemakaman leluhur serta masyarakat setempat, maka dengan tidak adanya penyelesaiaan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat mereklaiming lahan tersebut bulan desember ditahun 2012, kemudian ke dua petani ditangkap dengan tuduhan merusak kebun perusahaan dan penjara selama 2 tahun, kemudian lahan kembali dikuasai oleh perusahaan.

Tahun 2014, ketika kedua pimpinan masa ini bebas dari tahanan, dan tidak juga perusahaan mengembalikan lahan serta

tidak ada upaya pemerintah meyelesaikan persoalan lahan, maka pada tanggal 4 Agustus 2015, masyarakat kembali turun ke lahan untuk merekalaiming kembali.

Anwar Sadat dan Warga yang tergabung dalam Persatuan Masyarakat Pribumi Lubai (PMPL) menyurati Bapak Presiden Joko Widodo, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ BPN, Menteri BUMN untuk menyelesaikan konflik agraria di Muara Enim. Rismaludin Ketua PMPL yang datanng ke KPA untuk memberikan laporan (13/04/2015) mengatakan "akan tetap berjuang untuk mempertahankan tanah kelahirannya karena hanya tanah inilah sumber kehidupan warga".

Dewi Kartika, Wakil Sekretaris KPA, mendukung penuh gerakan yang dilakukan oleh Petani PMPL. Selain itu, Dewi juga mengatakan "persoalan konflik agraria di 4 Desa di Muara Enim adalah bukti sampai saat ini komitmen Jokowi-JK untuk menjalankan reforma agraria sejati masih lemah".

KAMIAKANMEMPER ANIKANTANAHKAN MPAIMATI. sekarangjugal

BAHU 36 HAN BANTUAN HU LBH 30 MARET-8 Jakarta Dok. KPA

Pembekalan Ilmu Hukum Agraria untuk Para Calon Pengacara Publik

KPA/Jakarta: Pada hari Selasa, 7 April 2015 tepat pukul 13.00 WIB di Gedung LBH Jakarta Karya Latihan Bantuan Hukum ke 36 LBH Jakarta kembali dimulai dengan materi Reforma Agraria. Acara Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU) yang dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta bertemakan "Menjadikan Pengabdi Bantuan Hukum Struktural yang Terampil dalam Mengadvokasi HAM serta Berpihak pada Masyarakat Miskin, Buta Hukum dan Tertindas". Peserta yang hadir adalah para calon advokat. Karya latihan bantuan hukum (Kalabahu) adalah rangkaian kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh LBH Jakarta sejak tahun 1970. Kalabahu ini adalah wadah dan akses bagi mereka yang ingin mendedikasikan dirinya unutuk terlibat dalam kerja-kerja bantuaan hukum bagi masyarakat. Adapun masyarakat yang dimaksud dalam hal ini adalah masyarakat yang miskin, buta hukum dan tertindas terhadap Akses bantuaan hukum akibat adanya ketimpangan stuktur yang dialaminya.

Dalam acara tersebut hadir Dewi Kartika Wakil Sekertaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) sebagai narasumber. Dewi memaparkan konflik agraria dan kriminalisasi terhadap petani bisa terjadi karena penegak hukum tidak paham reforma agraria. Sebagai contoh, kasus Nenek Asyani, yang dihukum satu tahun penjara gara-gara mengambil beberapa batang kayu di hutan? Atau beberapa orang warga adat Semende Agung di Bengkulu, yang terkena hukuman lebih tiga tahun dengan denda miliaran karena berkonflik lahan dengan suaka margasatwa?Merekainiantaralain'korban' penerapan UU P3H. Padahal, kehadiran UU ini digadang-gadang pemerintah, buat menjerat kejahatan korporasi tetapi setahun lebih berjalan, hanya menyasar rakyat kecil, dari masyarakat adat, dan petani.

Dewi juga memaparkan data bahwa Sepanjang 2014, KPA mencatat sedikitnya telah terjadi 472 konflik agraria di seluruh Indonesia dengan luasan mencapai 2.860.977,07 hektar. Konflik ini melibatkan sedikitnya 105.887 kepala keluarga (KK).

Jumlah korban akibat konflik agraria masih tinggi dari tahun ke tahun. Sepanjang 2014 korban tewas mencapai 19 orang, tertembak 17 orang, luka-luka akibat dianiaya 110 orang dan ditahan 256 orang.

Pada sesi penutup, Dewi menyampaikan bahwa untuk menyelesaikan konflik agraria secara keseluruhan dibutuhkan komitmen politik dari setiap lembaga Negara yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Kehutanan dan LH, Kementerian BUMN. Kebijakan poltik agraria harus bersumber pada Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960. Selain komitmen juga dibutuhkan suatu lembaga khusus untuk menangani berbagai macam konflik agraria yang banyak terjadi di Indonesia. Lembaga yang dimaksud oleh Dewi haruslah berada langsung di bawah Presiden RI karena pertanggungjawabannya harus langsung kepada Presiden tanpa ada lagi saling lempar tanggung jawab antarkementerian yang bersentuhan dengan kasus-kasus agraria seperti Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Kehutanan.

Di Pulau Wawonii: Lahan Warga Terampas Tambang

Minggu,10 Mei 2015, Koalisi Nasional untuk Rakyat Wawonii mengeluarkan pernyataan bersama terkait kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap warga di Pesisir Pulau Wawonii, Kendari, Sulawesi Tenggara. Koalisi Nasional tersebut mengecam segala bentuk kekerasan, sekaligus menyerukan pemerintah untuk memberikan keadilan agraria (reforma agraria) khususnya kepada warga yang tinggal di Wawoniii.

Koalisi Nasional ini terdiri dari LSM-LSM di level Nasional seperti KPA, Walhi, IHCS, API, Jatam, KIARA, Bindes, JKPP, ELSAM, PILNET dan KontraS. Keterlibatan mereka di dalam Koalisi Nasional, seharusnya menjadikan tindakan represif aparat tadi menjadi isu nasional dan juga mempunyai daya gedor yang kuat agar pemerintah mau berbenah terhadap kebijakan-kebijakan agrarianya.

Di dalam Konflik Agraria di Wawonii, aparat kepolisian telah melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang, merendahkan martabat, dan penghukuman yang kejam yang secara jelas dilarang UUD 1945 dan UU HAM. Kekerasan tersebut juga merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Kapolri (Perkap) No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas-Tugas Kepolisian RI. Sebagai institusi, Kapolri harus bertanggung jawab untuk mengusut tuntas bawahannya yang mengabaikan prinsip HAM dan keadilan.

Terlebih lagi, tindakan brutal aparat kepolisian, Satbrimob yang dikomandoi oleh Kapolda Sulawesi Tenggara, Brigjend Polisi Drs. H. Arkian Lubis dan Kapolresta Kendari AKBP Ilham Saparona dalam penanganan konflik agraria ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.

Indikasi Kelalaian dan Korupsi Agraria Pemerintah Daerah

Konflik agraria antara warga di Wawonii dengan PT Derawan Berjaya Mainning (DBM) sudah terjadi sejak 2007. PT DBM adalah perusahan tambang krom yang merupakan bagian dari Grup IGAWARA Industrial Service and Trading PTE LTD. Melalui SK Bupati Nomor: 63/2007, Bupati Konawe memasukkan lahan milik warga secara semena-mena kedalam ljin Untuk Pertambangan (IUP) PT DBM. Akhirnya areal pertambangan seluas 10.070 hektar menjadi konflik agraria yang belum selesai sampai sekarang.

Berdasarkan data ESDM, pada tahun 2010 Group DBM mendapatkan sedikitnya empat konsesi tambang Kromit di pulau Wowonii melalui SK No. 23, 24, 25 dan 26 tahun 2010. Keempat SK ini diterbitkan pada tahun dan hari yang sama, yakni pada 5 Januari 2010 dengan total luas 5.686 hektar.

Padahal, faktanya, Pulau Wawoni; pulau kecil dengan luas 867,58 km2; sesungguhnya tidak diprioritaskan sebagai

lokasi pertambangan sehingga melanggar Pasal 35 huruf i dan k UU No.27/2007 tentang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. UU tersebut melarang penambangan pasir dan mineral pada wilayah yang secara teknis, ekologis, sosial dan budaya menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan serta merugikan Masyarakat.

Kronologi Singkat Kekerasan Aparat di Wawonii

Kekerasan itu terjadi di 4 desa di Wawonii; Desa Polara, Desa Tondonggito, Desa Waturai dan Desa Kekea pada tanggal 3 Mei, satu minggu sebelumnya. Darilaporan yang diterima Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) ada 14 korban yang terdiri dari petani, termasuk ibu-ibu petani, aktivis dan mahasiswa.

Kronologi: Pukul 04.00 Wita, Warga menghadang Brimob yang membawa Muamar (29) dan Hasrudin (24), aktivis yang menjadi korban kriminalisasi, ke Pantai Oreo, tempat bersandarnya kapal speed boat milik Brimob. Hadangan warga disambut dengan tembakan dari Brimob sehingga dua orang warga menjadi korban luka tembak. Mereka adalah Adam (28) yang ditembak dua kali di bagian punggung dan Malinta (35) ditembak di telapak tangan kanan. Selain itu ada 12 orang yang luka-luka karena dianiaya oleh 3 pleton pasukan Brimob.

Tuntutan Koalisi Nasional untuk Rakyat Wawonii

Saat ini, menurut Koalisi Nasional untuk rakyat Wawonii, langkah cepat penyelamatan kurang lebih 2.000 warga dari daya rusak perusahaan tambang yang terus beroperasi di empat desa Pulau Wawoni harus menjadi prioritas. Koalisi juga meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk segera turun tangan dengan mencabut SK Bupati Konawe Nomor: 63/2007 yang menjadi dasar beroperasinya pertambangan IUP PT. DBM di areal konflik seluas 10.070 Ha.

Ada 7 tuntutan yang diajukan Koalisi Nasional untuk Rakyat Wawonii dalam pernyataan sikapnya, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk segera mengusut tuntas tindak kekerasan sistematis dari Kesatuan Brimob Polda Sulawesi Tenggara dan Polresta Kendari yang telah menembak dan menganiaya petani dan pejuang agraria di Wawonii;

2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia segera melakukan penyelidikan dan mengadili aparat negara yang terbukti melakukan penembakan dan penganiayaan terhadap petani dan pejuang agraria di Wawonii;

Pembebasan dan pemulihan nama 3. baik pejuang agraria Muamar (29 th) dkk yang mengalami tindakan kriminalisasi oleh Kepolisian Kendari;

4. Penghentian cara-cara kekerasan, teror dan intimidasi aparat gabungan dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dan Polresta Kendari dalam penanganan konflik agraria di Pulau Wawonii;

5. Gubernur Sulawesi Tenggara segera mencabut SK. Bupati Nomor:63/2007 yang menjadi dasar beroperasinya pertambangan PT Derawan Berjaya Mining (DBM);

6. Hentikan segala bentuk pertambangan minerba di pulau-pulau kecil dan di wilayah garapan/pemukiman rakyat.

7. Presiden Jokowi segera membentuk lembaga khusus langsung di bawah Presiden bagi penyelesaian konflik dan menjalankan reforma agraria agraria sebagai wujud kongkrit pengamalan janji politiknya untuk mensejahterakan melindungi dan kaum tani Indonesia.

Korban kekerasan aparat di Wawonii

Holcim Harus Bertanggung Jawab atas Perampasan Tanah di Ringinrejo, Blitar, Jawa Timur

KPA bersama dengan Organisasi-organisasi masyarakat sipil; ELSAM, Fransiscans International, Sitas Desa, Paguyuban Petani Aryo Blitar, TuK Indonesia dan AURIGA meminta Holcim Ltd di Switzer, sebagai holding dari PT. Holcim Indonesia untuk bertanggung jawab atas perampasan tanah Masyarakat Ringinrejo. Perampasan lahan yang dilakukan secara tidak langsung sebagai bentuk tukar guling dengan kawasan hutan.

Organisasi masyarakat yang berbasis di Jakarta, Indonesia dan Switzerland tadi membuat pernyataan pers (19/03) untuk membela Masyarakat Ringinrejo, Wates, Blitar, Jawa Timur. Pernyataan Pers tadi dibuat setelah mengadukan permasalahan tersebut ke National Contact Point Switzerland, Holcim Ltd karena operasional Holcim di Indonesia berdampak buruk terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) masyarakat setempat.

Adapun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan PT. Holcim Indonesia Tbk. (Holcim Ltd. Group) yang koalisi masyarakat sipil temui dalam pemberian lahan kompensasi kepada Kementerian Kehutanan dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Lahan kompensasi atas usaha perusahaan menyalahi peraturan perundang-undangan Indonesia. Yakni, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Permenhut-II/2011 dan Nomor P.14/Menhut-II/2013 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Karena Karena berdasarkan Pasal 16 ayat (3) huruf a P.14/Menhut-II/2013, pemegang persetujuan prinsip wajib menyediakan lahan kompensasi yang tidak bermasalah di lapangan (de facto) dan hukum (de jure). Karena, fakta di lapangan masih terdapat ±826 Kepala Keluarga yang menggarap lahan tersebut dan menggantungkan hidupnya selama 19 tahun.

2. Melakukan musyawarah dengan warga yang tidak representatif. Pihak PT. Holcim Indonesia Tbk. (Holcim Ltd. Group) telah melakukan sosialisasi/ musyawarah dengan para penggarap yang ada di atas lahan yang akan menjadi lahan kompensasi, namun musyawarah/sosialisasi tersebut tidak dilakukan terhadap warga yang memiliki legitimasi mewakili kepentingan

Desa Ringinrejo. Bahkan demi memenuhi persyaratan clear and clean di atas tanah yang sudah digarap warga tersebut, PT. Holcim Indonesia Tbk. melakukan negosiasi atau musyawarah dengan para penggarap yang justru bukan berasal dari Desa Ringinrejo, yang merupakan wilayah terdekat dengan lahan tersebut.

3. Persetujuan atau Kesepakatan bersama dibuat secara tidak transparan. Dalam proses negosiasi untuk membebaskan lahan kompensasi dari pendudukan yang dilakukan warga Ringinrejo, telah terbentuk panitia Permohonan Tanah di Desa Ringinrejo, dan sampai memiliki buah kesepakatan bersama (Pernyataan Bersama) yang menyatakanbahwa masyarakat Desa Ringinrejo menerima pemberian lahan seluas 40Ha dari PT. Holcim Indonesia Tbk pada tahun 2008. Namun ternyata dalam memperoleh tandatangan untuk pernyataan tersebut Panitia Permohonan Tanah tidak memberikan informasi dan mekanisme yang transparan bagiwarga Desa Ringinrejo tentang isi pernyataan tersebut.

Pengaduan yang disampaikan ke National Contact Point Switzerland, Holcim Ltd merupakan pengaduan yang disediakan OECD Guidelines for Mulltinational Enterprises (OECD Guidelines for MNE's). Hal itu merupakan panduan wajib yang berasal dari Negara anggota OECD untuk diterapkan di manapun mereka beroperasi -termasuk juga anak perusahaan Holcim Ltd di Indonesia.

Untuk informasi tambahan, di Blitar, lahan seluas ± 724,23 Hektar yang dikelola ± 826 Kepala Keluarga sudah ditanami jagung, ketela & semangka di Desa Ringinrejo, Blitar, Jawa Timur, Indonesia selama 19 (Sembilan belas) tahun lamanya, dan kini terancam digusur. Karena, lahan yang dikelola warga tersebut, sejak tahun 2013 telah ditunjuk sebagai kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia -sebagai lahan pengganti. Lahan yang dikelola warga tersebut tanpa diketahui warga, telah dibeli PT. Holcim Indonesia dan dijadikan sebagai lahan pengganti, karena Holcim menggunakan kawasan hutan di Tuban untuk penambangan dan pabrik semen.

SERTIFIKATHGUPT DNIMAAGUNG ABIS & MELANGGAR PTNO!1TH2010 TTGTANAHTOPLANTAR PAGUYUBAN PETANI PENGGARAB PKAS PERKERUNAN GONDANGTAPEN Dok. Istimewa

Wasiyo, Pejuang Petani dari Kulon Progo

Wasiyo adalah seorang pejuang petani dari Kulon Progo. Saat ini ia tercatat sebagai wakil ketua pada organisasi Wahana Tri Tunggal (WTT) di Desa Glagah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Yogyakarta. Pada Januari 2015, Wasiyo dan tiga petani lainnya, yakni; Wakidi, Tri Marsidi, dan Sarijo dikriminalisasi dan ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan melakukan pelemparan baru terhadap aparat dan wartawan.

Kejadian ini berawal dari aktivitas Wasiyo bersama warga petani desa Glagah yang menolak pembangunan Bandara di wilayah mereka oleh

PT. Angkasa Pura. Mereka meminta Pihak perusahaan untuk mengkaji ulang rencana mereka dan membangun bandara di tempat lain. Hal dikarenakan warga menilai bahwa lahan mereka tersebut merupakan daerah yang subur dan merupakan sumber kehidupan bagi mereka.

Pada awalnya, Wasiyo adalah petani biasa seperti kebanyakan warga di desanya. Pria kelahiran 46 tahun yang lalu ini sehari-harinya bekerja menggarap lahan yang sudah diwariskan turun-temurun untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga keluarganya. Disamping itu, ia juga menjalankan usaha menjual buah-buahan segara yang dibeli dari petani. Hingga pada akhirnya pada tahun 2012 yang lalu wasiyo bersama warga lainnya membentuk sebuah organisasi yang diberi nama Wahana Tri Tunggal (WTT).

Pendirian WTT sendiri adalah strategi warga di desa Glagah untuk melawan perampasan lahan mereka yang dilakukan oleh PT. Angakasa Pura. Wasiyo bersama anggota WTT lainnya terus menghimpun diri dan mengorganisir warga yang sedang terlibat konflik dengan pihak perusahaan. Awal masuk menjadi anggota WTT Wasiyo menempati posisi sebagai kordinator lapangan (korlap) organisasi.

Pada saat menjadi korlap tersebutlah Wasiyo bersama tiga temannya ditangkap oleh aparat keamanan dengan tuduhan melakukan pelemparan terhadap aparat dan wartawan. Wasiyo dkk sempat mendekam beberapa lama di balik jeruji besi. Namun, kejadian tersebut tidak mengendorkan semangat Wasiyo dalam memperjuangkan nasib petani dan reforma agrarian. Malahan, paska keluar dari penjara Wasiyo langsung menempati posisi sebagai wakil ketua organisasi WTT.

Ke depannya Wasiyo berharap pemerintah segera menghentikan penggusuran terhadap warga dan petani yang telah mengakibatkan mereka kehilangan tanah dan tercerabut dari sumber kehidupannya, baik itu di Kulon Progo maupun di seluruh tanah air.

AGENDA UTAMA LANDREFORM BERDASARKAN INISIATIF RAKYAT MEROMBAK HUBUNGAN KERJA AGRARIA STRUKTUR AGRARIA (PERTANIAN) YANG LEBIH ADIL SEBARAN PEMILIKAN DIDASARKAN PADA PENGUASAAN KEKUATAN DAN PEMBERDAYAAN RAKYAT PERUNTUKKANNYA LANDREFORM PERSIAPAN SOSIAL YANG DILAKUKAN UNTUK ITH ADALAH PENDIDIKAN KRITIS DAN PENDIDIKAN ORGANI PENGORGANI KRITIS SASI SASIAN RAKYAT RAKYAT (TANI) JADI... ADA SKEMA SEGITIGA YANG TIDAK TERPISAHKAN