PEMBARUAN AGRARIA
Jalan Keluar Konflik Agraria?
POLISI P ISI POL POLISI OUS PHH EdistVI/2011
Daftar Isi
Laporan Utama Konflik Agraria Seperti Jalan Tak Berujung 4 Penyelesaian Konflik Agraria, Cara Barbar Masih Digunakan 6 8 Empat Tipe Tuan Tanah di Indonesia 10 Reforma Agraria Sejati Harapan Petani Opini 12 Konflik Agraria dan Bisnis Militer 14 Keluar dari Konflik Agraria Kronik 16 Masih Ada Potensi Konflik di Cilacap Peristiwa Dimana Warga Desa Sei Minyak Harus Berpijak? 18 Konflik Agraria di Lampung Kembali Memanas 20 SuaraAgraria Pentingnya Akses Reform Paska Redistribusi Tanah Bagi Petani 23 Menguak Sumber Kemiskinan di Kabupaten Blitar 25 Paradigma Baru Pengelolaan Hutan 29
Suara Pembaruan Agraria Edisi: VI/April - Juni/2011
Penanggung Jawab: Idham Arsyad. Pemimpin Redaksi: Iwan Nurdin Dewan Redaksi: Iwan Nurdin, Usep Setiawan, DD. Shineba, T. Kinan, Yusriansyah, Agus Nurdin, Zaenal, Untung Saputra, Dewi Kartika, Diana, Sidik Suhada, Adhi Wibowo Fotografer: Kent Yusriansyah, Layout : tendensidesain Alamat Redaksi: Jalan Duren Tiga No. 64, Pancoran, Jakarta Selatan 12760 Telp: 021-79191703 Fax: 021-79190264 Email: kpa@ kpa.or.id.
Buletin Suara Pembaruan Agraria diterbitkan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Redaksi menerima tulisan, baik berupa liputan atau opini. Redaksi berhak mengedit tulisan sepanjang tidak mengubah isi. Tulisan yang dimuat akan mendapatkan imbalan. Tulisan dapat dikirim melalui email: [email protected] atau [email protected].
FORDFOUNDATION
Salam Redaksi
Konflik agraria seakan tak pernah padam. Beraneka ragam pemicu. Namun, semua bersumber dari ketimpangan hak atas kepemilikan tanah. Ada banyak orang yang
tidak memiliki tanah, sementara di sisi lain, ada segelintir elit yang menguasai lahan dengan jumlah sangat luas. Kemiskinan dan kecemburuan sosial pun berkembang, sehingga melahirkan persaingan dan pertentangan.
Orang-orang miskin di pedesaan yang tidak punya tanah, bangkit. Bersandar pada perasaan senasib, mereka mengorganisir diri dan membentuk organisasi sebagai wadah perlawanan bersama. Lalu, mereka bergerak dan berusaha
menduduki tanah-tanah telantar yang dikuasai pihak-pihak perkebunan atau kehutanan. Tujuan pokoknya, sekadar mempertahankan hidup.
Melihat aksi-aksi kaum tani tak bertanah itu, pemerintah yang seharusnya menjadi lembaga pengayom rakyat, justru berkolaborasi dengan para pengusaha yang menguasi tanah
untuk mengusir petani. Konflik agraria pun tak dapat dibendung.
Masih maraknya konflik agraria tersebut,
kami rekam sebagai laporan utama Suara Pembaruan Agraria edisi kali ini. Selain menyajikan berbagai persoalan konflik agraria, persoalan kemiskinan dan program kegiatan pertemuan kampung yang digagas oleh KPA bersama organisasi-organisasi di tinggat lokal, juga kami sajikan untuk pembaca.
inisiatif Semoga pertemuan kampung yang dibangun dan digagas oleh organisasi yang ada di tingkat lokal ini, dapat bermanfaat untuk petani dan dunia gerakan pembaruan agraria. Melahirkan inspirasipositif untuk membebaskan kaum
tani di pedesaan dari kemelut kemiskinan yang bersumber dari ketimpangan atas penguasaan sumber-sumber agraria.
Selamat membaca dan menikmati sajian kami. Semoga buletin Suara Pembaruan Agraria edisi VI ini, bermanfaat untuk kita semua. Wasallam
Redaksi
Konflik Agraria Seperti Jalan Tak Berujung
Konflik agraria antara warga dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN), laksana membentur tembok. Seolah tidak ada jalan menuju pintu penyelesaian yang adil bagi rakyat. Tapi, bukan berarti konflik agraria dengan swasta di tanah air sudah ada jalan keluar. Pandangan tersebut diungkapkan oleh Fubertus Ipoer (35), pimpinan Elpagar, sebuah NGO yang concern dalam Reforma Agraria dan HAM di Pontianak, Kalimantan Barat.
Menurutnya, selama ini wilayah sengketa agraria di Kalbar
didominasi dengan perkebunan swasta, PTPN dan Kehutanan. Semuanya sepertinya mustahil diselesaikan lewat jalur hukum yang tersedia. Tak heran, tanahtanah hutan milik masyarakat adat yang dahulu dimiliki hari ini tidak pernah kembali. Tapi, yang paling sulit sekarang mencari jalan keluar dengan BUMN dan Kehutanan.
Menurut DD. Shineba (33), Deputi Advokasi Kebijakan KPA, memang konflik agraria di wilayah BUMN khususnya PTPN harus
menjadi perhatian serius. Sebab jalur yang tersedia bagi rakyat untuk menyelesaikan sengketa ini tidak tersedia.
Padahal, kita tahu bahwa jejak kehadiran PTPN di Sumatera dan Jawa adalah jejak penguasaan tanah oleh perusahaan perkebunan yang merampas di masa kolonial. Saat kita merdeka tanah itu tidak dikembalikan kepada rakyat, namun dinasionalisasi menjadi perusahaan milik negara.
Sementara, pada periode selanjutnya setelah kita merdeka, PTPN melakukan ekspansiperkebunan di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Papua dengan cara-cara yang sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan era kolonial yakni mendapatkan tanah dengan menggunakan tangan-tangan kekuasaan.
Masalah serupa juga dialami oleh petani di Jawa. Lukito (33), Ketua Umum Lidah Tani, Blora, Jawa Tengah mengungkapkan betapa sulitnya mencari jalan penyelesaian konflik tanah dengan Perum Perhutani di Jawa. Ada 2.7 juta hektar tanah yang dikuasai oleh Perhutani di Jawa, dan banyak sekali di area-area tersebut tengah berkonflik dengan masyarakat. Namun, lembaga penyelesaian tidak ada.
Usep Setiawan, Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengungkapkan bahwa saat ini dalam jangka pendek harus didorong sebuah kebijakan khusus minimal sebuah Peraturan Presiden tentang tata cara penyelesaian sengketa tanah di area-area khusus seperti BUMN (Perkebunan, Kehutanan, Tambang, Perikanan) TNI/ Polri, dan aset pemerintah baik pusat maupun daerah.
Mengapa Perpres ini penting, sebab wilayah-wilayah sengketa pada perkebunan yang tidak beririsan dengan asset pemerintah sudah ada alur penyelesaian. Meskipun alur ini sesungguhnya masih penuh dengan kelemahan. Pertama, melalui Perpres 10/2006 tentang BPN. Kedua, melalui PP No 11/2010 tentang PenertibandanPendayagunaanTanahTerlantar. Ketiga, melalui Task Force penyelesaian sengketa di Kementerian Kehutanan dan SC Konflik di Dewan Kehutanan Nasional, papar Usep.
"Sementara, di area yang beirisan dengan asset negara tidak ada alur penyelesaian yang cepat dan berkeadilan bagi rakyat," tambah Usep.
Pintu kebijakan yang saya ungkapkan di atas bukan tidak bisa dipakai. Namun, tidak cukup memadai. Misalnya, jika ada sengketa dengan PTPN, harus ada proses pelepasan asset dari Kementerian BUMN dan Kementerian
Keuangan. Padahal, ruang koordinasi antar lembaga ini terkait konflik agraria yang terlembaga tidak ada.
Kelembagaan Penyelesaian Konflik
Konflik Agraria sebenarnya bukan sesuatu yang aneh. Sebab rumah kebijakan ekonomi politik yang dijalankan dalam wilayah agraria kita adalah kapitalisme. Pengabdian kepada modal itulah yang menjadi sebab rakyat menjadi kehilangan kepemilikan atas tanah lewat caracara primitif dan penuh kekerasan maupun cara legal.
Itulah sebabnya intensitas dan jenis konflik agraria yang mirip terjadi pada masa kolonial kemudian berulang kembali pada masa Orde Baru hingga sekarang.
Sebenarnya pada masa awal reformasi pernah digagas untuk membentuk Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria (KNuPKA). Lembaga ini dimaksudkan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi pada masa lalu. Sebab, pada masa lalu perampasan tanah rakyatterjadidengancara-carapenuhkekerasan. Sementara, jika diselesaikan lewat hukum formal sangat merugikan rakyat. Sementara itu, untuk tahap selanjutnya dibentuk Pengadilan Agraria untuk menyelesaikan konflik agraria. Sebab, konflik agraria dimensinya sangat luas sehingga dibutuhkan pengadilan khusus.
Usulan tersebut dipandang positif oleh Iwan Nurdin (32), aktivis Sekretariat Nasional KPA. Namun, Iwan menambahkan bahwa konflik agraria seharusnya diselesaikan secara menyeluruh melalui pembaruan agraria. Akar masalah konflik sebenarnya ketimpangan struktur agraria, jadi obat ketimpangan adalah pelaksanaan pembaruan agraria. Namun, dalam pelaksanaan pembaruan agraria juga akan terjadi sengketa agraria dari pihak kontra reform, sehingga di masa reform dibutuhkan pengadilan land reform
-Iwan Nurdin-
Penyelesaian Konflik Agraria: Cara Barbar Masih Digunakan
Sengketa lahan dan konflik agraria masih kerap terjadi. Beragam penyebab. Namun, selalu petani yang dikorbankan.
Akhir tahun 2010 yang lalu, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, sedikitnya ada 106 konflik agraria yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Luas lahan yang disengketakan, lebih dari 535.197 hektar dan lebih dari 517.159 keluarga petani penggarap yang menjadi korban.
Intensitas konflik paling tinggi terjadi di sektor perkebunan besar sebanyak 45 kasus, disusul konflik lahan korban pembangunan sarana umum dan fasilitas perkotaan, sebanyak 41 kasus. Konflik antara masyarakat dengan pihak kehutanan berada di urutan ketiga, sebanyak 13 kasus.Lalu, konflik disektor pertambangan sebanyak 3 kasus, tambak 1 kasus, perairan 1 kasus, dan konflik lainnya sebanyak 2 kasus.
KPA mencatat, Januari-Oktober 2011 ini, sedikitnya ada 20 orang petani tewas ditembak aparat dan 57 petani luka-luka akibat konflik agraria. Kasus kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap petani pun menambah daftar kelam dalam dunia konflik agraria di Indonesia.
Pelanggaran HAM
Penanganan konflik agraria di Indonesia, memang kerap diwarnai dengan aksi-aksi kekerasan aparat kepolisian yang bermuara
Jenis Konflik 1(1%) 2(2%) 1 (1%). 3(3%) Perkebunan Fasilitas Umum 13 (12%) Kehutanan 45(42%) Pertambangan = Pertambakan = Perairan Lain-lain
pada pelanggaran hak azazi manusia (HAM).
Tahun 2009, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merilis, polisi ternyata berada di urutan tertinggi pengaduan kasus HAM. Dari 4.928 kasus pengaduan yang masuk ke Komnas HAM, sebanyak 1.302 kasus yang ditujukan kepada polisi.
Khusus untuk sengketa pertanahan, pelanggaran HAM kerap terjadi saat polisi terlibat langsung dalam menangani konflik agraria antara rakyat dan pengusaha. Pelanggaran HAM dalam konflik agraria ini terjadi sebagai akibat dari pendekatan keamanan (security approach) yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam menangani konflik.
Menurut Sekjend KPA, Idham Arsyad, keterlibatan polisi dalam konflik agraria sesungguhnya menyimpang dari semangat reformasi kepolisian. Penangan konflik agraria tidak bisa disamakan dengan tindakan kriminal murni. Karena, konflik agraria yang terjadi adalah akibat dari ketidakadilan agraria yang sedang berlangsung di negeri ini. Sebab, hak rakyat atas tanah sebagai sumber penghidupan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh kepolisian.
Sehingga pendekatan keamanan (security approach) oleh polisi dalam menangani konflik agraria, dengan sendirinya melanggar hak asasi manusia. Selain itu, lanjut Idham Arsyad, menurut undang-undang kepolisian, dalam menjalankan fungsinya untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, polisi haruslah menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Hindari Cara Barbar
Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) Bidang Hukum, Usep Setiawan mengakui masih ada cara-cara barbar dalam menangani konflik agraria. Terutama konflik agraria yang melibatkan institusi TNI dan Polri.
"Berdasarkan catatan KPA di tahun lalu saja, lebih dari 38% konflik agraria yang melibatkan TNI dan Polri, diselesaikan dengan cara-cara barbar yang berujung pada pelanggaran HAM,"katanya.
yang lebih beradab dan tanpa kekerasan.
Meskipun BPN memiliki kekurangan dan kelemahan kewenangan, BPN akan terus berusaha mencari terobosan-trobosan baru untuk mengatasi penyelesaian konflik agraria
Menurut Usep Setiawan, masih maraknya konflik agraria di Indonesia itu terjadi karena belum dilaksanakannya pembaruan agraria genuine sebagaimana amanat UUPA tahun 1960. Karena itu, meskipun BPN memiliki keterbatasan kewenangan, BPN berusaha mencari terobosan-trobosan baru agar dapat melaksanakan pembaruan agraria.
"Pembaruan agraria menjadi penting untuk dilaksanakan. Selain untuk menata ulang struktur kepemilikan tanah agar tidak melahirkan ketimpangan, pembaruan agraria juga bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat," tegasnya.
Namun, kata Usep Setiawan, reforma agraria sejati tidak bisa hanya dilakukan oleh BPN. Tetapi, harus ada dukungan yang kuat dari semua sektor. Baik dukungan dari pemerintah maupun dari organisasi-organisasi gerakan tani. Untuk itu, ia berharap ada kerjasama yang baik antara organisasi petani dengan lembaganya agar reforma agraria sejati dapat dicipta dan diwujudkan bersama
Sidik Suhada
Jumlah Konflik Agraria 2010
Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Sulawesi Tengah Jumlah Konflik Nusa Tengara Barat Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat DKI Jakarta Banten Lampung Bangkulu Sumatera Selatan Jambi 4 Riau Sumatera Utara 10 NAD
Empat Tipe Tuan Tanah di Indonesia
Sekitar 85% petani Indonesia adalah petani gurem dan tidak memiliki tanah. Di sisi lain, sebanyak 65% tanah yang ada di seluruh wilayah Indonesia, ternyata hanya dimiliki oleh sekitar 0,2% elit. Siapa saja mereka yang memiliki tanah itu? Inilah hasil identifikasi Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) yang layak dijadikan musuh utama petani.
"Ada empat tipe tuan tanah di Indonesia yang menguasai lahan sangat luas. Inilah sumber utama yang menjadikan petani hidup melarat dan miskin,"kata Rahmat, Sekjed AGRA.
Empat tipe itu adalah, pertama, tuan tanah tipe baru yang berbentuk korporasi dan memiliki hubungan secara langsung dengan dunia kapitalisme Internasional. Bahkan seluruh modal yang dimiliki oleh tuan tanah tipe ini, berasal dari modal asing. Tuan tanah inilah yang menjadi sasaran utama dan ditempatkan sebagai musuh utama petani.
"Tuan tanah tipe baru yang berhubungan secara langsung dengan pemodal asing inilah yang paling ganas dan jumlahnya sangat banyak saat ini. Karena, kebijakan pemerintah membuka ruang kemudahan pemodal asing untuk menjajah dan menguasai tanah atau sumbersumber agraria lainnya yang ada di negeri ini," kata Sekjend AGRA, Rahmat beberapa waktu lalu.
Kedua, negara yang seharusnya dapat melindungi tanah-tanah rakyat dan petani, kini justru menjadi tuan tanah. Melalui berbagai kebijakan, negara membuat berbagai macam jenis usaha seperti perkebunan, kehutanan, dan lain-lain. Orientasi utamanya, bukan untuk menciptakan keadilan sosial sebagaimana sila kelima Pancasila atau kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat UUD 1945. Namun, usaha-usaha perkebunan dan kehutanan yang dibangun oleh negara justru menambah daftar panjang ketimpangan kepemilikan lahan.
"Banyak rakyat, khususnya kaum tani yang tidak memilikilahan. Sementara di sisi lain banyak elit politik dan penjabat pemerintah yang mengatasnamakan negara, menguasai banyak lahan untuk kepentingan bisnis pribadinya,"lanjutnya.
| Kategori | Tahun Sensus | ||
| 1983 | 1993 | 2003 | |
| Jumlah (absolut) Rumah Tangga Petani | 23,8 Jt | 30,2 Jt | 37,7 Jt |
| % 'Rumah Tangga Petani yang Menguasai Tanah' | 78,9 | 70,0 | 64,5 |
| % Tuna-kisma Absolut (Absolute-Landless) | 21,1 | 30,0 | 35.5 |
| Jumlah (absolut) tanah yang Dikuasai oleh Petani | 16,8 Jt ha | 17,1 Jt ha | 21,5 Jt ha |
| % Petani Kecil (menguasai tanah < 0,5 ha) terhadap Jumlah Keseluruhan 'Petaniyang Menguasai Tanah' | 44,5 | 48,6 | 51,2 |
| Rata-rata Penguasaan Tanah oleh 'Petani yang Menguasal Tanah' | 0,89 ha | 0,81 ha | 0,89 ha |
| Gini Ratio | 0,64 | 0,67 | 0,72 |
Sumber: Bachriadi dan Wiradi 2011
Jt = juta
Karena itu, kedua tipe tuan tanah tersebut, menurut Rahmat adalah musuh utama rakyat dan kaum tani. "Kedua tipe tuan tanah itu paling berat dihadapi. Butuh kesatuan gerak dari berbagai elemen rakyat untuk melawannya secara bersama-sama,"ujarnya.
Ketiga, tuan tanah tipe baru yang berbentuk perusahaan-perusahaan milik pengusaha nasional. "Jumlah tuan tanah tipe ini memang tidak terlalu banyak karena kalah dengan pengusaha modal asing," tegasnya.
Keempat, tuan tanah klasik. Tuan tanah ini berbentuk perorangan yang menguasi tanah sangat luas. Namun, cara pengolahan tanahnya masih menggunakan cara-cara klasik dan tradisional. Jumlah tuan tanah tipe klasik ini tidak terlalu banyak. Umumnya ada di daerahdaerah.
Dari empat tipe tuan tanah tersebut, Rahmat mengatakan bahwa tuan tanah tipe baru yang berbentuk korporasi dan memiliki hubungan langsung dengan kapitalisme
internasional, serta tuan tanah tipe baru yang berbentuk pemerintah itulah musuh utama petani saat ini.
Namun, sebagai musuh utama rakyat atau kaum tani, Rahmat mengaku bahwa dua tipe tuan tanah inilah yang paling sulit dihadapi saat ini. Karena itu, perlu ada konsolidasi nasional serikat-serikat tani dan kalangan pegiat reforma agraria lainnya yang benar-benar berpihak pada kaum tani.
Hal senada juga diungkapkan oleh Usep Setiawan, Ketua Dewan Nasional KPA. "Dalam situasi sulit dan masih sempitnya ruang gerak pegiat reforma agraria, konsolidasi dan penguatan OR (organisasi rakyat), khususnya kaum tani, harus terus dilakukan sebagai prioritas utama. Karena, OR adalah jantung utama dalam gerakan pembaruan agraria sejati," ujarnya dalam acara diskusi"Kebijakan Politik Agraria Nasional Pemerintah SBY" di kantor AGRA beberapa waktu lalu
-Sidik Suhada-
Reforma Agraria Sejati Harapan Petani
Semoga tidak hanya sekadar"angin surga" yang dapat membuai mimpi kaum tani. Rapat Pimpinan Staf Khusus Kepala BPN-RI serta dialog agraria dengan jajaran Kanwil BPN Jawa Timur, dan dihadiri organisasiorganisasi tani anggota KPA di wilayah itu, menghasilkan kesepakatan bersama. Yakni, komitmen BPN untuk melaksanakan reforma agraria dalam kerangka untuk mengentaskan kemiskinan.
"BPN bukan sekadar lembaga hanya yang mengurusi persoalan BPN administrasi. membuat harus dapat terobosan-terobosan baru dalam kerangka untuk reforma melaksanakan agraria. Karena, salah satu tugas pokok BPN adalah mendorong terlaksananya reforma agraria," demikian kata Staf Khusus Kepala BPN-RI Bagian Hukum, Usep Setiawan saat memberikan saran kepada seluruh jajaran pegawai BPN di Provinsi Jawa Timur, Rabu (6/7/2011).
Sebagai langkah kongkrit, saran Usep
Setiawan kepada seluruh Pimpinan dan Kepala Kantor Pertanahan yang ada disetiap kota/kabupaten di Jawa Timur, segera membuat rumusan kerangka kerja bersama dengan melibatkan peran aktiforganisasi-organisasi tani, dalam kerangka untuk melaksanakan reforma agraria.
"Seluruh jajaran BPN harus berperan aktif. Jangan 'mengunggu bola' BPN harus pro-aktif, membangun komitmen dan kerjasama dengan organisasi-organisasi tani. Merumuskan konsep, model, dan strategi pelaksanaan reforma agraria bersama-sama dengan kelompok-kelompok tani," tegasnya dan langsung disambut tepuk tangan gembira para pimpinan serikat tani yang hadir dalam acara itu.
Salah satu rumusan yang dihasilkan dalam dialog tersebut yang akan dijadikan sebagai kerangka kerja BPN adalah pemetaan sosial, pengorganisasian sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan model reforma agraria sebagai langkah praktis dan strategis dalam kerangka untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di kawasan pedesaan.
Selain itu, lanjut Usep Setiawan, seluruh jajaran BPN juga harus dapat memahami bahwa pelaksanaan reforma agraria itu bukan sekadar bagi-bagi sertifikat tanah redis kepada petani. Namun, reforma agraria harus dipahami dan dimaknai sebagai perombakan struktur kepemilikan lahan agar tidak ada ketimpangan. Tujuan utamanya, menata ulang kembali kepemilikan tanah secara adil untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Terutama kaum tani penggarap yang kini tidak punya lahan.
Agar semua itu dapat dicapai, kata Usep Setiawan, semua elemen yang terkait dengan pelaksanaan reforma agraria ini harus dapat berjalan sinergis agar pelaksanaan reforma agraria sejati dapat diwujudkan."Kemauan kuat dan kerjasama semua pihak, BPN dan para pegiat gerakan reforma agraria adalah kunci agar pembaruan agraria dapat dilaksanakan dengan baik, tepat, dan benar," tandasnya.
Keluh-Kesah Petani
Rapat Pimpinan Staf Khusus Kepala BPN-RI dengan jajaran Kanwil BPN Jawa Timuryangdihadirisekitar50orangperwakilan organisasi tani dan seluruh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Jawa Timur itu, disambut baik para peserta dan sekaligus menjadi ajang keluh-kesah petani penggarap yang sedang berkonflik. Menurut para petani, BPN selama ini tidak pernah berpihak kepada petani dalam setiap ada konflik lahan. Baik
konflik lahan antara petani penggarap dengan pihak perkebunan maupun konflik antara petani dengan pihak perhutani. Apalagi konflik agraria yang terjadi antara petani penggarap dengan pihak TNI.
Untuk diketahui, selama ini Provinsi Jawa Timur memang termasuk daerah endemik dan kawasan KLB (kejadian luar biasa) dalam persoalan konflik agraria.Berdasarkan data yang berhasil dihimpun tim Riset dan Kampanye KPA, saat ini sedikitnya ada 164 konflik agraria yang tersebar di 259 desa, 136 kecamatan, dan 31 kabupaten dan kota di Jawa Timur.
Rincinya, 112 kasus terjadi antara petani penggarap dengan pihak perkebunan. Baik perkebunan swasta maupun perkebunan milik pemerintah. Sekitar 25 kasus terjadi antara masyarakat dengan institusi militer, TNI-AD sebanyak 7 kasus, 12 kasus dengan TNI-AL, dan 6 kasus dengan TNI-AU. Sedang konflik agraria antara masyarakat dengan perhutani ada 27 kasus. Total korban, mencapai 363.402 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 1.609.871 jiwa lebih.
Selain membahas persoalan kasus konflik agraria dan merumuskan model pelaksanaan pembaruan agraria, KPA bersama jajaran BPN langsung turun ke lapangan dan mengadakan pertemuan kampung di Kediri, Blitar, dan Malang. Pertemuan kampung di 3 kabupaten ini dimaksudkan agar dapat melihat kondisi riil di lapangan dan bertemu langsung dengan petani
Semoga rangkaian dialog agraria itu tidak berhenti dalam tataran wacana dan retorika forum semata. Namun, ada langkah nyata agar suara-suara itu tidak sekadar"angin surga" yang menyejukan telinga petani semata. Sekali lagi, semoga...!!!
-Sidik Suhada-
Konflik Agraria dan Bisnis Militer
Idham Arsyad
Masih ingat dengan kasus konflik lahan antara militer dengan petani di Kebumen, Jawa Tengah beberapa waktu lalu? Bentrok warga dengan TNI-AD yang melukai 13 orang petani di Kebumen itu, melengkapi cerita panjang keterlibatan militer dalam konflik agraria.
Sebelumnya, TNI-AL juga terlibat konflik dengan warga Alas Tlogo Pasuruan, yang menewaskan empat orang dan melukai tujuh warga.
Kasus-kasus ini menempatkan TNI dalam posisi terpojok dan citra buruk di mata masyarakat. Peristiwa ini juga membuka diskursus sensitif yang banyak disorot publik dan dunia internasional, yakni keterlibatan militer dalam pelanggaran dan kejahatan HAM di Indonesia serta bisnis militer.
Alkisah, Presiden Soekarno dalam pidato 17 Agustus 1953 berkata"angkatan bersenjata tidak boleh ikut-ikut politik, tidak boleh diombang-ambingkan politik". Begitu juga Jenderal MYusuf dengan logat Bugis-nya yang kental berkata"Sehebat-hebat kau mau maju, itu urusan kamu, tapi kalau kau masih aktif, kau tinggalkan itu dagang supaya dapat menjadi tentara yang baik,"(Samego dan Indria,1998).
Syahdan, imbauan Soekarno dan M Yusuf tetap sekadar imbaun. Aktivitas politik dan bisnis militer tetap berjalan bahkan semakin menggurita. Konon kabarnya, konglomerat besar di negeri ini banyak dari kalangan kaum berseragam hijau. Di lapangan agraria, kehadiran militer membuahkan konflik agraria lebih manifes.
Penggunaan kekerasan dan pendekatan keamanan lebih sering digunakan daripada penyelesaian konflik secara persuasif. Di masa Soeharto, penggunaan kekerasan dan pendekatan keamanan ini digunakan untuk menaklukkan rakyat dari penguasaan tanah dan sumber daya alam.
Ada dua model keterlibatan militer dalam konflik agraria. Pertama, terlibat langsung berkonflik dengan rakyat seperti yang terjadi di Kebumen. Kedua, militer menjadi backing dari perusahaan yang sedang berkonflik dengan rakyat.
Kejadian di Kebumen hanya menambah daftar kekerasan militer dalam konflik agraria. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (1970- 2001) menunjukkan keterlibatan militer terjadi di 18 provinsi dan melibatkan semua angkatan, termasuk Polri. Dari 1.753 kejadian konflik agraria, sebanyak 61 kasus melibatkan militer.
Selain itu, keterlibatan militer dalam konflik agraria terjadi di semua sektor lapangan agraria.
Baik di sektor kehutanan, pertambangan, perkebunan, pesisir dan kelautan, bahkan sampai pada pembangunan perumahan dan sektor industri.
Bisnis Militer
Intensitas militer dalam konflik agraria erat kaitannya dengan aktivitas bisnis mereka di lapangan agraria. Dimulai ketika militer ikut terlibat mengurus eks perkebunan Belanda yang dinasionalisasi di era Soekarno.
Jendral AH Nasution sebagai Kepala Angkatan Perang RI memerintahkan wakil direktur perkebunan dijabat oleh tentara yang ditunjuk olehnya. Sejak saat itulah militer, terutama Angkatan Darat, terlibat aktif mengelola perkebunan dan pertambangan, dan pada 1964 dan 1965 semakin gencar setelah perusahaan Inggris dan Amerika dalam pengawasan tentara.
Langgengnya bisnis militer di lapangan agraria seolah menjadi kesepakatan tak tertulis antar petinggi militer dan pemimpin nasional. Ketidaksanggupan negara membiayai anggaran militer menjadi legitimasi serdadu berkebun sawit, yayasan milik ABRI berbisnis tambang. dan kaum berseragam cokelat menjadi raja hutan (Danang Widyoko dkk)
Di samping sebagai pelaku bisnis di lapangan agraria, melalui doktrin dwifungsi ABRI, militer ikut memberangus program pembaruan agraria populis masa Soekarno. Merekamenyukseskanpembangunan kapitalisme di sektor agraria, seperti program revolusi hijau, eksploitasi hutan dan program agro-industri. Belakangan, semua proram ini
hanya menjadikan konflik agraria bersifat struktural.
Penyelesaian Konflik Agraria
Berkaca dari keterlibatan militer dalam konflik agraria sepanjang masa, penyelesaian konflik agraria menjadi bagian penting dari tuntutan reformasi TNI. Berbagai langkah yang harus dilakukan antara lain: Pertama, pemerintah menginventarisasi aset-aset militer yang menggunakan areal tanah yang begitu luas dan melanggar Pasal (7) UUPA No 5/1960.
Kedua, aset-aset militer yang peruntukannya bagi penguatan institusi militer seperti pusat latihan tempur, perumahan (home base) yang disengketakan dengan rakyat dilakukan proses mediasi secara adil dengan tetap berpegang pada UUPA No 5/1960.
Ketiga, aset-aset militer yang diperoleh dengan cara merampas tanah rakyat hendaknya dikembalikan kepada rakyat. Keempat, menertibkan seluruh bisnis militer, baik yang dikelola atas nama koperasi atau yayasan militer dan izin usahanya dicabut, serta tanahnya dijadikan objek pembaruan agraria. Karena militer adalah bagian dari rakyat, maka mereka diidentifikasisebagaisubjek pembaruan agraria.
Mengingat intensitas keterlibatan militer dalam konflik agraria cukup tinggi, maka pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang membatasi militer terlibat langsung dalam konflik agraria rakyat versus badan usaha.
Tentu semua orang menginginkan angkatan bersenjata yang kuat dan tangguh. Untuk itu, diperlukan tempat latihan dan anggaran operasional serta kesejahteraan prajurit. Agar tidak menimbulkan konflik, diperlukan peta perencanaan nasional peruntukkan tanah secara adil dan demokratis, termasuk tanah untuk kepentingan militer di dalamnya.
Penulis adalab Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).
Keluar dari Konflik Agraria Iwan Nurdin
Konflik agraria belum juga menemukan jalan penyelesaian. Dalam empat bulan pertama tahun ini 11 petani tewas, 44 orang luka-luka, ratusan rumah dan tanaman rusak karena konflik agraria.
Biasanya, setelah jatuh korban, aspek pidana dari konflik segera ditindaklanjuti. Namun, akar masalah berupa konflik agraria tertinggal di belakang tanpa penanganan berarti. Sehingga, setiap saat letupan konflik masih ada.
Di negara kita, selain peradilan umum tidak ada institusi khusus yang dapat menyelesaikan konflik agraria. Padahal, konflik agraria yang tengah terjadi sekarang sebagian besar adalah peninggalan masa Orde Baru yang represif yang ditopang oleh sistem administrasi pertanahan yang buruk.
Itulah sebabnya, dalam kasus-kasus yang ada, pengadilan seolah hanya diminati para pengusaha. Sementara masyarakat lebih memilih melaporkannya kepada Presiden, Satgas Mafia Hukum, DPR, Komnas HAM, dan sebagainya. Alasannya, dokumen agraria yang dimiliki masyarakat sebelum akuisisi tanah kerap tidak berguna di peradilan. Padahal, di masa lalu pemalsuan dokumen dan pemaksaaan lumrah terjadi dalam proses peralihan tanah.
Menjembatani hal ini, Komnas HAM bersama sejumlah LSM pada 2003 mengusulkan kepada pemerintah membentuk Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria (KNuPKA). Sebuah badan ad boc yang bertugas sementara dalam menyelesaikan sengketa agraria masa lalu.
Bersamaan dengan dibentuk KNuPKA juga diusulkan kepadapemerintah untuk segera menjalankan Reforma Agraria Nasional untuk menciptakan struktur agraria yang adil sesuai perintah UUPA 1960 dan Tap MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
Namun, pemerintah SBY mengikuti usulan ini dengan memakai rute lain. Presiden ternyata lebih memilih memperkuat peran dan posisi BPN dengan membentuk kedeputian yang secara khusus untuk mengkaji dan menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan melalui Perpres No 10/2006 tentang BPN dan meluncurkan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) yang berniat meredistribusi tanah.
Pelibatan Masyarakat
Setelah lima tahun berjalan, tampaknya penyelesaian konflik agraria yang bersifat struktural dengan prinsip keadilan sosial belum sukses dilaksanakan. Ada beberapa sebab mengapa hal itu terjadi: (1) Lemahnya kewenangan dalam kedeputian dalam menyelesaikan konflik agraria; (2) Belum ada langkah terobosan dan cara pandang dalam menyelesaikan konflik agraria; (3) Belum dilibatkannya partisipasi masyarakat dan kelembagaan lain untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat luas.
Konflik agraria memang memiliki dimensi sosial yang luas dan mencakup tugas dan fungsi berbagai lintas kementerian dan kelembagaan. Sebab, sengketa dan konflik agraria terjadi pada wilayah perumahan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan pesisir kelautan. Dengan begitu, pemangku kepentingan menjadi sangat banyak dan luas.
Anehnya, selain pada BPN, di tubuh pemerintah belum ada yang secara khusus bertugas mengkaji dan menyelesaikan sengketa terkait agraria. Oleh sebab itu, kita berharap kepeloporan BPN dalam menyelesaikan sengketa agraria yang masuk dalam kewenangan langsung badan ini dalam membangun mekanisme Alternative Dispute Resolutions (ADR).
Memang, lemahnya kewenangan dalam menyelesaikan sengketa agraria kerap menjadi
kendala utama dalam lingkungan BPN. Tetapi, hemat penulis kondisi ini bisa menjadi kekuatan jika pandangan dan tindakan bersifat out of the box alias keluar dari pakem yang biasa dijalankan BPN. Salah satu langkah yang patut dilakukan adalah pelibatan masyarakat sipil seperti NGO atau Ormas petani dalam melakukan identifikasi persoalan dan langkah solusi khususnya dari perspektif korban.
Selain itu, lembaga-lembaga negara yang selama ini mendapatkan laporan masyarakat terkait konflik agraria seperti Komnas HAM, Komisi Ombudsman, Satgas Antimafia Hukum, Komisi Informasi Publik, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) patut disinergikan dalam satu langkah bersama untuk membangun trust dari publik dan transparansi internal.
Terakhir perlu juga pelibatan asosiasiasosiasi pengusaha, khususnya perkebunan, kehutanan, dan pertambangan untuk diajak dalam membangun satu perspektif bersama demi penyelesaian sengketa. Sebab, banyaknya konflik agraria, selain berbiaya mahal, tentu bisa dijadikan bahan kampanye negatif terhadap produk perusahaan tersebut di pasar internasional. Keterlibatan aktor ini penting untukmengarusutamakanpenyelesaian sengketa dan konflik agraria yang menekankan win-win solution, berkeadilan sosial dan jangka panjang.
Terakhir, pemerintah harus memperluas program pelaksanaan pembaruan agraria, khususnya redistribusi tanah kepada rakyat miskin (pro-poor agraria reform) dan akses reform berupa kredit murah, infrastruktur, pendampingan dan perlindungan pasar. Sesungguhnya ini jawaban utama dalam menghentikan ketimpangan struktur agraria nasional. Bukankah ketimpangan tersebut adalah akar konflik agraria?
Penulis adalah Deputi Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Jakarta.
Masih Ada Potensi Konflik di Cilacap
LEGENDA Hutan Produksi Hutan Rakyat Hutan Konservasi Perkebunan Hutan Nusakambangan Hutan Produksi yang memiliki karakteristik seperti Hutan Lindung
Ibarat bom waktu. Penyelesaian konflik agraria yang belum tuntas di Kabupaten Cilacap, sewaktu-waktu bisa meledak. Sekalipun, tahun lalu, sebanyak 5.141 petani di lima desa di kabupaten itu, telah menerima sertifikat tanah redis. Mengapa bisa terjadi?
Ketua Serikat Tani Merdeka (SeTAM) Cabang Cilacap, Sawono Hadi Saputra mengatakan, "Sertifikasi tanah yang dilakukan pemerintah itu hanya sebagian kecil dari konflik agraria yang ada di Cilacap. Saat ini masih ada empat konflik yang tersebar di empat kecamatan dan belum ada penyelesaian dari pemerintah," tegasnya beberapa waktu lalu pada KPA.
Empat kasus itu melibatkan pihak Perhutani, Perkebunan PTPN 9, TNI-AD, dan perkebunan swasta. Konflik agraria antara masyarakat petani penggarap dengan Perhutani, tersebar di empat kecamatan. Yakni, Kecamatan Kampung Laut, Patimuan, Gandrungmangu, dan Kawunganten. Konflik dengan pihak Perhutani ini melibatkan sekitar 15 ribu kepala keluarga
(KK). Sedang konflik antara warga dengan Perkebunan PTPN 9 berada di dua kecamatan. Yakni Kecamatan Wanareja melibatkan sekitar 670 KK dan di Kecamatan Cimanggu melibatkan sekitar 1.223 KK.
Sementara konflik agraria yang melibatkan masyarakat dengan perkebunan swasta berada di Kecamatan Cipari.Dikecamatan ini,sebagian sudah dapat diselesaikan. Hanya tinggal sekitar 244 KK yang kini masih berkonflik dan belum menerima sertifikat tanah redis.
masyarakat
Selain konflik antara dengan Perhutani dan konflik perkebunan, agraria di Kabupaten Cilacap juga ada melibatkan yang dengan institusi TNI- AD di Kecamatan Widarapayung. Konflik ini melibatkan sekitar 1.800KKdanhinggakini belum dapat dicarikan solusi penyelesaian oleh pemerintah.
penduduk miskin dan tertinggal di kabupaten terluas di Jawa Tengah itu, tercatat 150.707 KK atau 521.166 jiwa dari total 1.744.128 jiwa atau sebesar 29,8 persen. Sebanyak 20.468 rumah tangga sangat miskin (RTSM), tersebar di 24 kecamatan, pada 2011 ini.
Angka kemiskinan ini ditentukan sebesar Rp. berdasarkanpendapatan 209.611,00 per kapita per bulan. Sehingga mereka yang berpenghasilan Rp. 300 ribu per bulan tidak masuk kategori miskin, menurut versi pemerintah daerah itu.
Kemiskinan
"Semua konflik itu sebenarnya sudah lama dan sewaktu-waktu bisa meledak jika pemerintah tidak segera menyelesaikannya," ungkap pria kelahiran 25 April 1960 itu.
Sebagai sebuah kota industri yang memiliki banyak kekayaan alam seperti minyak dan gas bumi di Kecamatan Cipari, batu bara di Kecamatan Dayeuhluhur dan di Kecamatan Karangpucung, emas di Kecamatan Majenang dan Wanareja, pasir besi di Kecamatan Binangun dan Nusawungu, dan masih banyak sumber alam lainnya. Namun, faktanya angka kemiskinan masyarakat di Kabupaten Cilacap masih tergolong tinggi.
Berdasarkan data resmi yang dirilis di situs Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap,jumlah
Tingginya angka inilah, kemiskinan Sarwono, menurut menjadi salah satu utama penyebab tingginya potensi konflik agraria di Cilacap. Apalagi, salah satu penyebab kemiskinan tersebut adalah adanya ketimpangan kepemilikan tanah.
"Ada banyak orang
yang tidak punya tanah sama sekali. Mereka berprofesi sebagai buruh tani musiman. Sementara di sisi lain, ada banyak lahan yang dikuasai pihak perkebunan, kehutanan, dan pertambangan," ungkapnya.
Hanya sekadar contoh, lanjutnya, berdasarkan data dari pemerintah, ada Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan Negara (PTPN IX) di Kabupaten Cilacap yang menguasai lahan 8.771,82 Hektar. Belum termasuk hutan produksi yang dikelola pihak swasta dan kawasan lahan pertambangan. "Kemiskinanyangdisebabkanolehketimpangan penguasaan sumber-sumber pokok agraria inilah yang melahirkan konflik agraria,"
-Sidik Suhada-
Dimana Warga Desa Sei Minyak Harus Berpijak?
Duka dan amarah warga Desa Sei Minyak, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, bercampur jadi satu. Lima belas orang terjungkal, delapan orang diantaranya tertembak dan tujub lainnya luka-luka, setelab diserang aparat gabungan Brimob Polda Sumut, TNI- AD, dan TNI-AL.
Oleh: Sidik Suhada
Insiden itu terjadi pada 27 Juni 2011 lalu. Peristiwa tragis tersebut, menambah daftar panjang konflik agraria di Indonesia. Konflik lahan di Sumatra Utara itu berawal dari sengketalahan antara masyarakat dengan pihak Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Pihak TNGL mengklaim bahwa lahan yang ada di desa itu adalah milik TNGL. Sementara warga bertahan karena tidak tahu harus pindah kemana jika tidak diperbolehkan tinggal di tempat itu lagi.
Selain itu, warga juga berdalih bahwa Keputusan Pengadilan (PN) Nomor 04/PJB.G/2007/PNSTB menyatakan bahwa, kawasan itu adalah tanah negara, bukan wilayah TNGL. Begitu juga hasil putusan banding Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan pengadilan negeri tinggat pertama. Namun, TNGL tetap mengklaim bahwa wilayah Desa Sei Minyak, dan dua desa lainnya yakni, Desa Induk dan Desa Damar Hitam yang berada di Kecamatan Sei Lepan dan Besitang adalah milik TNGL.
Atas dasar itulah, warga desa yang masyoritas penghuninya pengungsi eks korban konflik Aceh mencoba mempertahankan desanya. Apalagi, para pengungsi eks korban konflik Aceh itu sudah berhasil menyulap kawasan itu menjadi lebih dinamis. Lahan-lahan yang dulu terlantar, selama 11 tahun diubah menjadi lahan pertanian dan kebun-kebun karet produktif.
Namun, itulah Indonesia yang masih banyak dihuni para pejabat korup dan tidak pernah memikirkan rakyatnya sendiri. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang menjadi salah satu tujuan utama dan dituangkan dalam Pancasila dan UUD 1945 seakan tanpa makna. Berbagai aturan dibuat, berbagai keputusan dicipta. Namun, seperti tidak ada yang merujuk pada tujuan dan semangat konstitusi yang ada di negara ini.
Berikut nama-nama korban:
1. Abdul kadir alias Aceng Umur 40 Tahun (luka tembak)
2. Lasimun umur 50 Tahun (luka Tembak)
3. Amir Hamzah umur 39 tahun (luka tembak)
Ismuddin Simbolon umur 41 tahun luka tembak (kritis) 4.
5. Haris Saragih umur 37 tahun luka tembak (kritis)
6. Supandi umur 21 tahun luka tembak (kritis)
Boysanto umur 40 tahun luka tembak (Kritis) 7.
8. Purwanto umur 25 tahun luka tembak
9. Riadi alias Opung Umur 61 tahun Penganiayaan (kritis)
10. Ngatiman umur 52 tahun Penganiayaan (Kritis)
11. Purnamanta PA umur 37 tahun Penganiayaan (kritis)
12. Dasori umur 71 Tahun Penganiayaan
13. Giok Umur 45 tahun Berluka tembak
14. Hasan Basri umur 42 tahun Penganiayaan
15. Zaini umur 37 tahun Penganiayaan.
Kembali pada persoalan Desa Sei Minyak, desa kecil yang berjarak sekitar 28 kilometer arah barat ibukota Kecamatan Besitang yang diklaim sebagai kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), Senin (27/6/2011) berubah menjadi panas, setelah 4 unit rumah warga dirobohkan.
Saat warga berusaha melawan dan mempertahankan rumahnya, satu per satu warga terjungkal setelah diberondong peluru dari pasukan tempur yang disewa untuk mengawal TNGL.
Solusi
Bentok memang sudah berhenti. Namun, jikatidaksegeradicarikansolusi,sewaktu-waktu
pasti akan meledak kembali. Karena, diakui atau tidak, menyelesaikan masalah sengketa lahan atau konflik agraria yang melibatkan kepentingan masyarakatluasdengan melibatkan kekuatan TNI dan pasukan bersenjata lainnya, sebenarnya tidak pernah menyelesaikan masalah. Namun, justru melahirkan masalah baru. Sebab, sering kali, jika kita semua mau belajar dari pengalaman, cara-cara penyelesain konflik agraria dengan melibatkan TNI selalu
diiringi dengan persoalan pelanggaran HAM.
Karena itu, sebaiknya pemerintah bisa lebih bijak dalam menangani persoalan konflik agraria dan sengketa lahan yang melibatkan kepentingan hidup masyarakat luas. Caranya, melaksanakan reforma agraria sejati sebagaimana amanat UUPA No.5 Tahun 1960. Tanpa reforma agraria sejati, persoalanpersoalan seperti di Desa Sei Minyak, pasti akan terulang kembali.
Melaksanakan reforma agraria, bukan hanya sekadar bagi-bagi sertifikat tanah kepada petani penggarap sebagaimana Program
Larasita BPN. Lebih dari itu, melaksanakan reforma agraria berati merombak total struktur kepemilikan tanah agar tidak ada ketimpangan. Tujuan utama dari reforma agraria adalah menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial.
Sebagai langkah awal, sebelum mengusir warga Desa Sei Minyak dari kawasan tersebut, sebaiknya pemerintah menyiapkan dan menyediakan perumahan serta lahan pertanian bagi masyarakat. Bukan karena mereka warga pengungsi eks korban konflik Aceh yang harus ditanganisecara khusus.Namun,mereka adalah warga Negara Indonesia yang harus dilindungi dan disejahterakan dalam hidupnya. Jika hanya diusir tanpa solusi, lalu dimana mereka harus berpijak?
Konflik Agraria di Lampung Kembali Memanas
Puluhan batang kayu pohon albasia, berserakan di jalan. Asap tebal dari ban bekas yang dibakar masih membumbung tinggi ke udara. Jalan lintas timur Sumatera, lumpuh selama tiga jam karena diblokade massa. Konflik agraria di Lampung pun kembali memanas setelah ratusan rumah milik petani di kawasan Hutan Pekat, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, dibongkar paksa aparat gabungan TNI, Polisi, dan Perhutani.
Oleh: Sidik Suhada
Ratusan rumah petani penggarap di wilayah Pekat, Way Umpu, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung,dirobohkan aparat gabungan penertibanhutan Register 45 Mesuji, akhir Februari 2011 lalu.
| mInsiden | Insiden tersebut |
| memang | sudah |
| berlalu. | Namun, |
| konflik | antara |
| masyarakat | dengan |
| kehutanan | yang |
| memanas | yang di awal |
tahun itu, belum terselesaikan hingga kini. Rasa trauma para petani pun masih dirasakan hingga kini. Apalagi ketika mengingat kebrutalan aparat yang memporak-porandakan kampung mereka.
Tanpa kompromis. Sekitar 1.000 orang aparat gabungan dari unsur kepolisian, TNI, dan polisi hutan ini bergerak untuk membongkar rumah-rumah petani, Dalam waktu sekejap, sekitar 150 rumah semi-permanen milik petani yang berada di kawasan hutan itu pun rata dengan tanah.
Tak ada perlawanan di tempat itu. Saat dibongkar paksa, rumah-rumah itu memang sudah dikosongkan para pemiliknya. Petani sengaja menghindar dan tidak mau bentrok di areal perkampungan rumah warga yang berada di dalam kawasan hutan itu.
Saat melihat ratusan aparat gabungan itu datang, petani memilih pergi. Mereka berbondong-bondong menuju jalan raya lintas timur Sumatra. Namun, aparat keamanan berusaha mengejarnya. Akhirnya, para petani dan warga pun tak dapat lagi menahan emosi. Puluhan pohon albasia yang berada di tepi jalan ditebang dan kayu-kayunya digunakan untuk menutup jalan, sebagai ungkapan kemarahan warga.
Pos ojek yang terbuat dari kayu dan beratap seng yang ada di tepi jalan itu juga dipindahkan oleh petani ke tengah jalan, untuk menghalangi langkah aparat yang terus mengejar warga. Puluhan ban bekas dibakar warga. Asap tebal pun membumbung dan menutup jalan lintas timur Sumatera itu.
Selain dilakukan oleh bapak-bapak, aksi ini juga diikuti oleh ibu-ibu serta anak-anak yang masih menggunakan seragam sekolah. Hampir tiga jam lebih, jalan lintas timur itu lumpuh dan tertutup asap tebal. Polisi terus
berusaha mengejar dan membubarkan paksa masa aksi tani.
Para petani yang sudah kehilangan rumah berusaha tinggalnya, melawan semampunya. Namun, perlawanan warga desa yang tidak bersenjata tersebut, akhirnya berhasil dihalau aparat. Polisi terus menekan petani dan berhasil memaksa petani
untuk segera membubarkan diri dari jalan itu, dengan tembakan bom asap dan gas air mata.
Ibu-ibu dan perempuan berteriak histeris dalam insiden tersebut. Beberapa bahkan sampai tersungkur di hadapan barisan polisi yang mencoba membubarkan massa aksi petani.
Untuk mengendalikan massa aksi petani itu, polisi mengerahkan satu unit water cannon. Puluhan petani mengalami luka-luka akibat pentungan dan pukulan polisi. Namun, tidak sampai memakan korban jiwa.
Kawasan Hutan Negara
Di kawasan Pekat, diperkirakan selama ini dihuni sekitar 1.000 keluarga perambah. Mereka tinggal di kawasan hutan negara itu sejak dua tahun lalu akibat ditelantarkannya hutan tanaman industri yang konsesinya kini dikuasai PT Silva Inhutani. Menurut Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, lahan yang dikuasai petani seluas 4.500 hektar.
Kepala Biro Operasional Kepolisian Daerah Lampung Komisaris Besar Rahyono yang memimpin operasi mengatakan, penertiban di Pekat harus dilakukan. Sebab, lahan itu merupakan tanah negara.
Namun, berbagai sumber lain dari petani
TOLAK PENGGUSURY DIMOROMORO UNTUKKANW CONAT mengatakan bahwa penggusuran rumah-rumah petani itu karena terkait keinginan pihak investor yang akan mengelola kawasan hutan negara itu.
Negara Gagal Melindungi Rakyatnya
Peristiwa ini menunjukkan bahwa persoalan agraria di Indonesia belum tuntas, dan negara tidak dapat melindungi kepentingan rakyatnya sendiri. Demikian diungkapkan Sekjend KPA, Idham Arsyad, saat dihubungi Suara Pembaruan Agraria di Jakarta.
"Dalam setiap terjadi konflik agraria, selama ini rakyat yang selalu dikorbankan," tegasnya.
Padahal, lanjut Idham Arsyad, rakyat juga membutuhkan tanah sebagai sumber penghidupan. Namun, fakta yang ada selama ini kebijakan negara justru tidak pernah berpihak pada kaum tani. Buktinya, tanah dan sumber daya alam yang ada di negeri ini lebih banyak diperuntukkan untuk investor dan pihak swasta.
"Bentrokan yang terjadi di Pekat, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung itu menjadi bukti nyata. Hanya karena pemerintah ingin melayani kepentingan pengusaha yang mengelola kawasan hutan itu, rakyat dikorbankan,"ujarnya.
Selain itu, kata Idham Arsyad, dalam setiap menangani konflik agraria yang melibatkan petani dengan perusahaan, pemerintah selalu menggunakan cara-cara kekerasan dan pendekatan keamanan.
"Padahal tata cara itu jelas tidak menghargai prinsip-prinsip hak asasi manusia," tegas Idham Arsyad.
Karena itu, aktivis gerakan reforma agraria itu berpandangan bahwa negara sama sekali tidak hadir dalam kehidupan rakyat dan negara gagal melindungi kepentingan rakyatnya sendiri
Pentingnya Akses Reform Paska Redistribusi Tanah Bagi Petani
Redistribusi tanah tanpa diikuti kebijakan akses reform dari pemerintah, bisa menjadi sia-sia. Karena, tanah hasil redis yang seharusnya bisa menjadi sumber kehidupan bagi petani, bisa menjadi beban bagi petani. Demikian kata Sekjend KPA, Idham Arsyad dalam acara pertemuan Kampung di Desa Cipelah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Kamis (23/6/2011).
Akses reform yang dimaksud Idham Arsyad, seperti kebijakan pemerintah dalam menyediakan bibit-bibit pertanian yang dibutuhkan petani, menyediakan alat-alat pertanian yang dibutuhkan petani, pelatihan, dan membantu distribusi hasil pertanian petani agar dapat diterima pasar.
Sehingga, lanjut Idham, para petani penggarap yang baru memiliki modal tanah hasil redis itu dapat mengolahnya dengan baik. Dengan demikian, tanah bagi petani benar-benar dapat difungsikan sebagai sumber kehidupan, bukan menjadi beban bagi petani.
"Aksesreformuntukpetaniiniwajibhukumnyabagipemerintah. Jika pemerintah benar-benar ingin membebaskan kemiskinan rakyat di pedesaan,"tegasnya.
Selain menekankan pada pentingnyaaksesreform paska redistribusi tanah, Idham Arsyad juga mendorong agar petani di Desa Cipelah segera membuat dan membentuk koperasi. Melalui koperasi ini, Idham berharap persoalanpersoalan ekonomi petani dapat diatasi secara kolektif atau bersama-sama.
"Pancasila dan UUD 1945, mengajarkan kita untuk bergotong-royong membangun usaha ekonomi kolektif. Salah satu bentuk konfkritnya adalah koperasi," tegas Idham Arsyad.
Tanah Redis
Hanya sekadar mengingatkan, seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, saat ini sebagian masyarakat Desa Cipelah sudah menerima tanah redis. Tanah redis itu adalah lahan eks Perkebunan PT Melania Indonesia- Cibuni Estate, seluas kurang lebih 84.20 Ha.
Saat ini, tanah eks Perkebunan PT. Melania Indonesia - Cibuni Estate, yang sudah diredis itu sudah digarap oleh sekitar 550 petani penggarap dan sebagian kawasan sudah digunakan untuk pemukiman sekitar 200 rumah milik petani. Semua tanah hasil redis itu, kini sudah bersertifikat hak milik atas nama petani.
Melalui program kerjasama antara KPA, BPN,BappedadenganProgramSAPA(Strategic Alliance for Poverty Alleviation) atau Aliansi Strategis untuk Penanggulangan Kemiskinan, yang mendapat dukungan pembiayaan dari Ford Foundation, KPA berharap program ini dapat mempercepat pilot project pelaksanaan Pembaruan Agraria untuk rakyat miskin yang
ada di Desa Cipelah.
Selain dihadiri oleh Sekjen KPA, Idham Arsyad, acara pertemuan kampung di Desa Cipelah itu juga dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Bandung, yaitu Kantor Pertanahan, Bappeda, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan, Dinas peternakan dan Perikanan, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Desa setempat, Ketua BPD, Ketua dan Anggota Kelompok Tani Gunung Biru yang ada di desa tersebut.
Para peserta yang ikut hadir dalam acara pertemuan kampung di Kantor Desa Cipelah itu, secara umum bersepakat untuk mendorong sampaiterbentuknyakoperasi.Bahkanbeberapa dinas terkait juga menjanjikan akan membantu petani dengan bibit-bibit pertanian yang dibutuhkan, serta siap membantu persoalanpersoalan teknis lainnya yang terkait dengan kebutuhan akses reform petani. KPA pun siap menfasilitasi pendidikan dan pelatihan organisasi rakyat dan koperasi bagi petani di desa itu-Sidik Suhada-
Pertemuan Kampung:
Menguak Sumber Kemiskinan di Kabupaten Blitar
Angka kemiskinan di Kabupaten Blitar, masih cukup tinggi. Berdasarkan Data BPS, sedikitnya terdapat 11.711 rumah tangga keluarga masuk kategori sangat miskin, 35.633 rumah tangga dikategorikan miskin, dan 35.010 rumah tangga dikategorikan hampir miskin.
Berdasarkan data hasil penelusuran Tim Riset KPA, angka kemiskinan tertinggi berada di pedesaan. Sekitar 66,39% berprofesi sebagai petani kecil dan buruh tani. Sementara lahan digunakan yang sebagai pertanian hanya23,8%(37.202 hektar), perkebunan negara dan swasta 37,68 %, kehutanan 21,56%,pemukiman 16,96% dari total 158.879 Km2.
Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu penyebab tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Blitar adalah persoalan ketimpangan penguasaan tanah yang tidak adil. Ada banyak orang yang tidak punya tanah, sementara banyak lahan-lahan yang dikuasai oleh pihak perkebunan swasta dan pemerintah.
Sebagai dampak dari adanya ketimpangan kepemilikan lahan tersebut, selain melahirkan kemiskinan ternyata juga memicu terjadinya
Suasana Dusun Kampung Anyal, Desa Kulon Bambang, Kab. Blitar.
konflik agraria. Berdasarkan data hasil penelusuran KPA, sedikitnya ada 26 titik sengketa pertanahan (berdasarkan objek), yang terdiri dari 11 titik konflik agraria antara masyarakat dengan pemegang Hak Guna Usaha baik swasta maupun BUMN. Sisanya, 12 titik konflik agraria antara masyarakat dengan pihak Perhutani, dan 3 titik konflik agaria antara masyarakat dengan alat negara (TNI) baik angkatan darat maupun angkatan udara.
Sebagai dampak dari konflik agraria tersebut, para petani di Kabupaten Blitar itu pun membentuk wadah perjuangan bersama. Yakni, Paguyuban Petani Aryo Blitar (PPAB) yang mewadahi enam organisasi tani lokal di kabupaten tersebut.
Mengentaskan Kemiskinan
Dalam kerangka untuk mengentaskan
kemiskinan tersebut, KPA bersama Persatuan Petani Aeyo Blitar (PPAB) mengadakan pertemuan kampung dengan para petani Kulonbambang. Pertemuan ini diadakan di Kampung Anyar Atas, Dusun Kulonbambang, Desa Sumberurip, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, Kamis (7/7/2011).
Dalam pertemuan kampung itu, hadir Ketua PPAB dan enam pengurus organisasi tani lokal (OTL) yang tergabung dalam PPAB. Sementara dari pihak pemerintahan, hadir Staf Khusus Bidang Hukum dan Politik BPN RI, Usep Setiawan bersama jajaran Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur dan Kantor Pertanahan, serta dinas-dinas terkait di Kabupaten Blitar. Dari KPA hadir Deputi Sekjend KPA Bidang Riset dan Kampanye, Iwan Nurdin, Deputi Penguatan Organisasi, Kinan, serta Manajer Program KPA, Dewi Kartika.
Pertemuan kampung tersebut adalah rangkaian dari program ujicoba pelaksanaan reforma agraria di Jawa Selatan yang dilakukan KPA bekerjasama dengan BPN dan didukung Ford Foundation.
Melalui pertemuan kampung tersebut, KPA berharap berbagai solusi serta langkahlangkah cepat dan tepat dalam kerangka menyelesaikan persoalan agraria di Kabupaten Blitar dapat rumuskan bersama. Termasuk mengantisipasi persoalan paska redistribusi tanah bagi petani.
"Redistribusi tanah bagi petani adalah mutlak dilakukan. Namun, redistribusi tanah untuk petani harus diikuti dengan kebijakan akses reform agar petani dapat mengolah tanah hasil redis secara maksimal," kata Iwan Nurdin.
Menurut Iwan Nurdin, jika redistribusi tanah telantar yang dilakukan oleh pemerintah tidak didukung dengan program kebijakan akses reform, tanah hasil redis bisa menjadi beban bagi petani. Padahal, tanah bagi petani adalah sumber kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani.
Dewi Kartika, Manag pgrem, drPertemuan Kampung Blitar.
"Setelah redis, pemerintah wajib memberikan akses reform bagi petani. Seperti, memberikan bibit, pupuk, alat-alat pertanian, pelatihan, dan membantu distribusi hasil pertanian petani," lanjut tokoh muda yang menjadi harapan para petani dari berbagai daerah.
Sebagai organisasi yang beranggotakan serikat-serikat tani di Indonesia, kata Iwan, "KPA akan tetap mengawal program uji coba pelaksanaan landreform di Jawa Bagian Selatan itu. Sebab, program yang digagas oleh KPA ini mendapat dukungan kuat dari serikat tani anggota KPA."
Hal senada juga diungkapkan oleh Dewi Kartika, "Melalui pertemuan kampung itu, kami berharap bisa medapatkan masukanmasukan dari para petani. Mengetahui secara riil kebutuhan petani paska redis," ungkap Dewi pada Suara Pembaruan Agraria, usai acara pertemuan kampung tersebut.
Selain itu, pertemuan kampung tersebut juga dimaksudkan dalam kerangka untuk konsolidasi dan penguatan organisasi petani ditingkat lokal. Sehingga diharapkan dapat menjaga semangat kebersamaan antar petani paska redis.
Setelah melakukan pertemuan kampung secara rutin dalam kerangka untuk mencari solusi bersama dengan petani, lanjut Manajer Program Ujicoba Pelaksanaan Reforma Agraria di delapan Kabupaten di Jawa Selatan, "KPA juga akan segera mengadakan pelatihanpelatihan mengenai arti pentingnya koperasi bagi petani dan manajemen pengelolaan koperasi bagi petani.
Dewi Kartika berharap, "Semoga inisiatif yangdibangundariorganisasiyangadaditingkat localini,benar-benarbermanfaatbagipetanidan gerakan tani untuk membebaskan kemiskinan masyarakat pedesaan yang bersumber dari ketidakadilan agraria,"tandasnya
-Sidik Suhada-
Areal Tanah Redistribusi eks HGU PT Sari Bumi Kawi, di Dusun Kulonbambang, Kabupaten Blitar
Paradigma Baru Pengelolaan Hutan
By: Idham Arsyad
TAHUN 2011 ditetapkan sebagai Tahun Kehutanan Internasional. Berdasarkan Resolusi PBB 63/193, penetapan Tahun Kehutanan Internasional dengan tema Forest for People dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan memperkuat pembangunan pengelolaan hutan yang berkelanjutan di seluruh dunia untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang.
Sebagai rangkaian dari peringatan Tahun Kehutanan Internasional, 11-15 Juli 2011 di Lombok, diselenggarakan Konferensi Internasional tentang Tenurial,Tata Pemerintahan dan Usaha Kehutanan oleh Kementerian Kehutanan bekerjasama dengan NGO internasional dan nasional pemerhati masalah kehutanan. Salah satu tuntutan konferensi ini adalah untuk melihat
transisi penguasaan hutan di
dunia, dari penguasaan oleh pemerintah ke arah terbukanya akses dan kepemilikan bagi penduduk asli, masyarakat, individu, dan perusahaan. Lambatnya transisi penguasaan hutan di berbagai negara menjadi penyebab lahirnya berbagai persoalan kehutanan, seperti: deforestasi dan degradasi sumber daya hutan, konflik tenurial dan kemiskinan masyarakat.
Problem Kehutanan di Indonesia
Laju deforestasi yang tak terkontrol serta kemiskinan masyarakat di dalam dan sekitar hutan adalah wajah buruk kehutanan kita. Fakta, deforestasi justru makin masif setelah reformasi. Di era Soeharto kerusakan hutan mencapai 1,7 juta per tahun. Namun paska reformasi melaju sampai 2,8 juta lebih per tahun. Ironisnya, justru kerusakan terparah di areal hutan lindung. Misalnya, yang terjadi di Sumsel; dari 569.310 hektar hutan lindung sebanyak 300 ribu hektar rusak atau mencapai 60 persen.
Demikian pula halnya dengan kemiskinan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Data CIFOR (2000) menyebutkan, sekitar 48,8 juta orang tinggal di hutan negara dan sebanyak 10,2 juta dianggap miskin. Sebanyak 20 juta orang tinggal di desa-desa dekat hutan dan 6 juta di antaranya kehidupan mereka bergantung pada hutan.
Kabupaten Tanjung Jabung, Provinsi Jambi, setelah peluru laras panjang milik Brimob menembus kepalanya (8/11). Tragedi ini dipicu oleh sengketa lahan di kawasan hutan antara masyarakat Desa Senyerang dengan PT Wira Karya Sakti (anak Perusahaan Sinarmas Group) seluas 7.224 hektar yang tidak kunjung selesai.
Selain itu, degradasi sumber daya hutan terus terjadi. Akibatnya, bencana ekologis terus berlangsung. Badan Nasional Penanggulangan
Akibat lanjutan dari persoalan di atas adalah, statistik konflik tenurial di wilayah hutan terus meningkat dari tahun ke tahun. Data KPA menyebutkan, sejak Orde Baru sampai tahun 2010, terdapat 202 konflik di areal hutan. Di antara konflik tersebut bahkan disertaitindakan pelanggaran hak asasimanusia (HAM), seperti penangkapan, penembakkan dan pembunuhan warga masyarakat. Data LBH Semarang menyebutkan, sepanjang tahun 1998-2008 telah terjadi penembakan dan penganiayaan terhadap 69 petani karena berkonflik dengan Perhutani.
Tragedi belum lama ini adalah tewasnya Ahmad Adam (50), petani warga Senyerang,
Bencana mencatat, dalam lima tahun terakhir telah terjadi 4.408 bencana alam. Antara lain, tanah longsor sebanyak 469 peristiwa, banjir 1.916 peristiwa, banjir disertai longsor 158 peristiwa, dan kekeringan 1.083 peristiwa.
Paradigma Baru
Untuk mengatasi berbagai persoalan kehutanan tersebut diperlukan strategi dan pendekatan baru dalam pengelolaan
hutan. Selama ini, pengelolaan hutan terlalu bertumpu pada negara (state based forest management). Pemerintah menjadi aktor paling dominan dalam mengurus hutan, sehingga akses stakeholder dan pemangku kepentingan kehutanan lainnya sangat terbatas.
Pendekatan state based ini dianggap penyebab terjadinya deforestasi, degradasi hutan, konflik tenurial, dan kemiskinan masyarakat. Karena, dalam praktiknya, kuasa pemerintah atas hutan dengan cepat beralih ke pengusaha kehutanan dengan memudahkan pemberian izin.
Sampai 1991, pemerintah telah mengeluarkan izin 576 unit dengan total penguasaan tanah mencapai 60,2 juta hektare (APHI, 1991). Paska reformasi, meski konsesi berkurang tetapi jumlahnya masih signifikan. Sampai saat ini masih terdapat 299 unit HPH dengan total penguasaan tanah mencapai 25.384.650 hektare (Kemenhut, 2009).
Kecenderungan perubahan eksploitasi dari ekstraksi kayu dan hutan alami menjadi kehutanan perkebunan (HTI) terjadi paska reformasi. Tahun 2001, total luas areal perkebunan kehutanan mencapai 67 ribu hektar. Saat ini luas Hutan Tanaman Industri mencapai 8.441.976 hektar (Kemenhut, 2009).
Data di atas menggambarkan ketimpangan yang ekstrim antara penguasaan hutan oleh pengusaha dengan penguasaan tanah oleh petani. Bayangkan, saat ini kurang lebih 19 ribu desa masuk dalam kawasan hutan yang nasibnya tidak jelas. Karena, bila berdasar UU No 41/1999 tentang Kehutanan, maka semua penduduk di desa-desa tersebut adalah penghuni ilegal karena tinggal di kawasan hutan
Luasnya daratan Indonesia yang masuk dalam kategori kawasan hutan (mencapai 70 persen)telah mengakibatkanketimpanganantar sektor, khususnya karena wilayah pertanian semakin sempit. Padahal, setiap tahun jumlah rumah tangga petani terus meningkat dari 30,2 juta tahun 1993 menjadi 37,7 juta tahun 2003, sementara luas tanah yang dikuasai terus berkurang dari 70,0 persen tahun 1993 menjadi 64,5 persen tahun 2003 (BPS, 2003).
Karena itu, diperlukan paradigma baru dalam pengelolaan hutan, yakni membuka akses kepemilikan masyarakat atas wilayah hutan. Bukan sebatas akses pengelolaan hutan dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa dan Kemitraan. Upaya lain, mempercepat penetapan kawasan hutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat lebih luas serta menyepakati satu peta penggunaan tanah dan sumber daya alam
Penulis adalah Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria
TOLAK RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunar Karena, akan melegalkan perampasan tanah rakyat dan menambah daftar panjang konflik agraria Kepentingan asing atau kepentingan rakyat?
Sepanjang tahun 2010 telah berlangsung 106 konflik agraria di berbagai wilayah Indonesia. Luas lahan yang disengketakan mencapai 535,197 hektar dengan melibatkan 517,159 KK yang berkonflik. Intensitas konflik paling tinggi terjadi karena sengketa atas lahan perkebunan besar (45 kasus), kemudian diikuti dengan pembangunan sarana umum dan fasilitas perkotaan (41 kasus), kehutanan (13 kasus), pertambangan (3 kasus), per-. tambakan (1 kasus), perairan (1 kasus) dan lain-lain (2 kasus).