DUNIA DALAM
Konsorsium Pembaruan Agraria
Edisi XVI 2007 REFORMA AGRÁRIA JA SOB CONTROLE DOS TRABALHADORES
Membumikan UUPA 1960 Lewat Peraturan Implementatif; Agenda Mendesak Setelah UUPA Tidak Diamandemen
Menyambut Gaung Reforma Agraria Dari Istana; Bermain di Arena Penting yang Berbahaya
Merumuskan Konsensus Nasional Untuk Implementasi Reforma Agraria di Indonesia
KASUS SENGKETA AGRARIA
SUMATERA UTARA
Sengketa tercatat: 169 kasus
Luas lahan sengketa mencapai ± 494.016,92 ha
Jumlah korban dalam sengketa mencapai ± 112.609 KK atau 498.858 jiwa
Cakupan sengketa mencapai 389 desa di 124 kecamatan dan 19 kota/kabupaten
Lawan sengketa terdiri dari 36 pihak pemerintah, 10 militer, 55 perusahaan negara, 74 perusahaan swasta
Dari 94 kasus yang terekam status penyelesaiannya, hanya 14 yang terselesaikan.
Aceh Nangro Darussalam Kaltim Sumut Riau Sulut Kalbar Sumbar Gorontalo Maluku Utara Jambi Papua Barat Bangka Sulteng Papua Timur Kalteng 生美 Maluku Sumsel Bengkulu Sulsel Kalsel Sultenggara DKI Jakarta Ambon trian Jaya Banten Lampung Papua Tengah Jateng Jatm Jadar DI Yogys NTB NTT dari redaksi
Salam Reforma Agraria
Kawan-kawan Anggota KPA. Laporan Utama DUDA KPA kali ini adalah berita tentang batalnya UUPA 1960 diamandemen. Tentu saja kabar ini menjadi kabar bahagia bagi pelaku gerakan Reforma Agraria di Indonesia. Sebab ini merupakan kemenangan kecil bagi gerakan reforma agraria terhadap pihak-pihak yang menghendaki kebijakan pertanahan yang liberal di Indonesia. Namun tentu masih banyak agenda yang harus dilakukan setelah UUPA tersebut batal diamandemen, diantaranya adalah menyiapkan aturan operasional untuk melaksanakan reforma agraria yang menjadi mandat UUPA tersebut.
Disamping berita baik di atas, rencana pemerintah untuk menjalankan reforma agraria adalah hal penting yang harus dicermati oleh anggota KPA. Sebagaimana diketahui bahwa melalui siaran pers BPN bersama Menhut dan Mentan pada tanggal 28 September 2006, pemerintah berencana meredistribusi tanah 8,15 juta Ha untuk orang miskin Rencana ini tentunya harus ditempatkan sebagai kesempatan politik untuk memastikan dijalankannya reforma agraria sejati. Lahirnya proses konsolidasi yang lebih masif di dalam tubuh organisasi rakyat untuk perjuangan reforma agraria sejati menjadi salah satu harapan dari kesempantan politik yang terbuka ini.
Edisi kali ini juga menyuguhkan laporan dari pelaksanaan simposium dan dialog agraria nasional. Keterlibatan KPA dalam simposium dan dialog agraria nasional ini sebagai upaya mempengaruhi konsepsi program pembaruan agraria yang hendak dijalankan oleh pemerintah. Berita lainnya adalah profil KPA wilayah Bengkulu, yang baru terbentuk tanggal 4 april 2006.
Redaksi berharap bahwa semoga informasi DUDA KPA kali ini dapat menjadi inspirasi bagi anggota KPA dalam melakukan proses perjuangan Reforma Agraria di Wilayah. Selamat Membaca.!!!
Dunia Dalam (DUDA) KPA adalah media komunikasi dan bertukar informasi sesama anggota KPA dalam mendukung perjuangan pembaruan agraria di Indonesia yang terbit tiga bulanan. Redaksi mengundang pembaca untuk mengirim tulisan, pengalaman, laporan kasus, kritik dan saran yang terkait dengan dinamika gerakan pembaruan agraria.
daftar is
KABAR SEKRETARIAT o Dari Redaksi 2 Membumikan UUPA 1960 Lewat Peraturan Implementatif; Agenda Mendesak Setelah UUPA Tidak Diamandemen 3 Menyambut Gaung Reforma Agraria Dari Istana; Bermain Di Arena Penting Yang 5 Berbahaya LUMBUNG KPA: Merumuskan Konsensus Nasional Untuk Implementasi Reforma Agraria di Indonesia 7 Merumuskan Nilai-nilai Instrumental Berdasarkan Ketentuan Fundamental UUPA 1960 10 ISTIMEWA Kertas Posisi Tehadap Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) 12 DINAMIKAWILAYAH 14 Profil KPA Wilayah Bengkulu SIKAPKPA: Komunike Internal KPAatas PPAN 15
DUNIADALAM
GRARL KONSORSIUMPEMBARUAN International Land Coalition
Edisi XVI 2007
Penanggung Jawab Usep Setiawan
Redaksi
Idham Asyad, Iwan Nurdin, Untung
Alamat Redaksi
Jl. Duren Tiga No. 64 Rt 001/Rw 007
Kel. Duren Tiga, Kec Pancoran, Jaksel
Tel:021-79191703
Fax:021-79190264
Email:[email protected]
homepage:www.kpa.or.id
Tata Letak
Adhi Wibowo
Membumikan UUPA 1960 Lewat Peraturan Implementatif; Agenda Mendesak Setelah UUPA Tidak Diamandemen
UPA batal diamandemen, penguatan hak atas tanah akan diundangkan. Berita yang dirilis U Sinar Harapan (28/1/07) ini, tentu melegakan bagi serikat-serikat tani. Bagaimana tidak, sejak wacana amandemen bergulir, suara lantang penolakan memang berasal dari serikatserikat tani. "UUPA 1960 tidak perlu diamandemen, justru pemerintah berkewajiban melaksanakannya" Demikian penegasan serikat-serikat tani.
Amandemen UUPA 1960 berarti kiamat bagi gerakan agraria di Indonesia. Usulan amandemen dipandang sebagai skenario untuk mengganti UUPA yang sudah lama dirindukan oleh pihak yang tidak senang terhadap UU yang populis ini, dan menghendaki kebijakan pertanahan yang liberal di Indonesia.
Kepres 34 tahun 2003 yang dikeluarkan oleh Presiden Megawati menjadi titik awal dimulainya rencana mengotak-atik UUPA. Kepres tersebut salah satu isinya memerintahkan penyempurnaan UUPA. Namun dalam prosesnya, BPN periode 2003-2004 menyusuan RUU Sumber Daya Agraria. Draft terkahir RUU ini secara tegas menyebutkan bahwa dengan pemberlakuan UU Sumber Daya Agraria maka UUPA 1960 dinyatakan tidak berlaku.
Resistensi pun bermunculan. Tidak hanya datang dari Serikat Tani, tetapi juga didukung oleh kalangan akademisi dan pakar agraria di Indonesia. Bagi mereka, UUPA 1960 adalah undang-undang yang semangat kerakyatan dan nasionalisme sangat kental, membela kaum lemah, menegaskan fungsi sosial tanah, pengakuan hak ulayat, serta mengandung prinsip gotong royong.
"Anatomi UUPA 1960 salah satunya mengandung prinsip Landreform. Landreform menjadi inti dari reforma agraria, dan reform agraria adalah jalan untuk membangun fondasi yang kuat bagi pembangunan nasional"Tegas Sekjen KPA Usep Setiawan.
Dinamika politik yang bertujuan merubah UUPA 1960 ini, sungguh sangat tidak sejalan dengan pandangan awal KPA untuk revisi UUPA. Sebab usulan Revisi UUPA dipilih sebagai bentuk kegiatan menyiapkan tawaran bagi perubahan kebijakan dan atau hukum agraria di Indonesia. Pilihan jatuh kepada UUPA karena KPA berusaha menempatkan UUPA sebagai induk dari
tatanan hukum agraria di Indonesia yang memayungi seluruh aktivitas di bidang agraria.
Usulan revisinya pun ditekankan pada; Menghilangkan konsepsi Hak Menguasai Negara (HMN), Memperkuat konsepsi Pengakuan atas Tanahtanah Adat, Memperkuat konsepsi Anti-Monopoli di Lapangan Agraria, Memperkuat konsepsi Penataan Struktur Penguasaan Tanah di Indonesia yang mementingkan kepentingan rakyat banyak (Land Reform), Memperkuat konsepsi Peran Masyarakat (Organisasi Rakyat) dalam Pengelolaan Sumbersumber Agraria, Menghidupkan kembali konsepsi Peradilan Agraria yang Independen.
Dalam upaya mengajukan usulan Revisi UUPA ini, KPA mendapatkan sejumlah pelajaran yang dapat ditarik, yakni kenyataan bahwa kekuatan-kekuatan modal dari luar, yang diwakili oleh kepentingan Bank Dunia, juga bermaksud merevisi UUPA 1960. Tentu dengan maksud yang berbeda, yakni guna menyiapkan tatanan hukum agraria yang memberikan akses yang seluas-luasnya kepada pasar (land market). Hal ini dapat dicermati dengan jelas dalam skema Proyek Administasi Pertanahan (LAP) yang didukung penuh oleh Bank Dunia, dan upaya-upaya untuk menghapuskan peraturan-peraturan yang lebih rendah yang mendukung UUPA 1960, dengan menggantikannya dengan aturan-aturan yang lebih memberikan keleluasaan kepadapasar.
Dibutuhkan UU Operasional
Rapat dengar pendapat BPN dengan Komisi II DPR tanggal 29 Januari 2007 lalu, memastikan proses amandemen UUPA 1960 dihentikan. "Semula rencana amendemen itu dimaksudkan untuk merespons berbagai perkembangan di masyarakat yang terkait
Laporan Utama
dengan pertanahan, namun setelah proses yang cukup panjang di dengan Komisi II DPR akhirnya disepakati lebih baik membuat undang-undang operasionalnya ketimbang mengamendemen," kata kepala BPN Joyo Winoto.
Seperti yang dirilis Sinar Harapan (28/01/07), sejumlah alasan penghentian amandamen UUPA dikemukakan oleh Joyo Winoto antara lain bahwa UUPA bisa menjadi acuan banyak UU, subtansi pasal 1-15 adalah pasal-pasal yang merupakan pencerminan dan semangat konsistensi dengan banyak pasal dalam UUD 1945."Dan tak kalah pentingnya UUPA ini adalah satusatunya UU yang dilahirkan oleh para pendiri bangsa, yang mulai membahasnya pada 1946 dan baru tuntas tahun 1960. Dan disitu persoalan-persoalan ideologis agraria tuntas, karena tanah merupakan teritori yang sangat penting, setelah udara dan air,"jelas Joyo
Setelah tidak diamandamen, tentu pekerjaan mendesak adalah mengoperasionalkan UUPA 1960 melalui program reforma agraria. Bila hanya berhenti mengamandamen, terus tidak ditindak lanjuti dengan menyiapkan peraturan operasional untuk melaksanakan reforma agraria yang menjadi mandat UUPA, maka proses politik tersebut tidak memberi manfaat apa-apa, alias jalan di tempat. Sebab dari sejak orde baru berkuasa sampai sekarang, memang UUPA tidak dicabut tetapi juga tidak dijalankan.
"Justru karena tidak dijalankannya UUPA 1960 ini, sehingga persoalan agraria seperti ketimpangan penguasaan sumber-sumber agraria dan konflik agraria terjadi". Tegas Agustiana Sekjen Serikat Petani
Pasundan (SPP) Jawa Barat.
Sambutan positif terhadap proses politik ini, justru karena memberi ruang untuk menata kebijakan pertanahan dibawah payung UUPA 1960. Terselamatkannya UUPA dalam situasi politik seperti sekarang ini patut disyukuri, dan merupakan tugas bersama untuk mengawal rencana pelasanaan reforma agraria di bawah payung UUPA tersebut," Ujar Sekjen KPAmenanggapipenghentian amandamen UUPA.
Apa yang hendak dioperasionalkan dari UUPA 1960? adalah suatu kerangka kebijakan turunan supaya agenda reforma agraria berjalan. Karenanya, merujuk kepada UUPA 1960 diperlukan suatu kebijakan khusus tentang pelaksanaan land reform dan berbagai hal yang terkait denganya. Misalnya pasal-pasal yang mengatur tentang implementasi Reforma Agraria, Peradilan Agraria, pasal khusus tentang evaluasi HGU perkebunan, pasal tentang batas maksimun dan minimun pemilikan tanah dan kesetaraan gender,dan penguatan hak masyarakat adat atas tanah dan summber-sumberagraria.
Mengingat bahwa sektoralisme atas pengaturan sumber-sumber agraria telah sekian lama menjadi persoalan dan kemelut pada kebijakan agraria nasional kita, maka mau tidak mau diperlukan kebijakan kelembangaan sumber-sumber agraria yang dimaksudkan untuk mengatasi ego-sektoralisme. UUPA 1960 dapat diposisikan sebagai "payung" dari seluruh kebijakan agraria nasional. Sehingga pengaturan tentang kehutanan, pertanian, air, pesisir dan kelautan senangtiasa merujuk pada UUPA 1960.
Menyambut Gaung Reforma Agraria Dari Istana : Bermain di Arena Penting Yang Berbahaya
iang 28 September 2006 di depan istana Presiden, tiga orang pembantu S Presiden secara bergantian memberi keterangan pers. Dimulai dari Menteri Pertanian yang mengabarkan hasil pertemuan mereka dengan Presiden. Intinya, bahwa untuk mengurangi pengangguran dan mengatasi kemiskinan ada tiga program besar yang dilakukan pemerintah ke depan.
"Program pertama adalah masalah kepemilikan tanah. Jadi kita akan memiliki program yang sering disebut reforma agraria, yang intinya bagaimana tanah-tanah yang bisa dikuasai negara bisa dimanfaatkan oleh para petani," kata Anton. Program keduanya adalah ketahanan pangan, dan ketiga adalah pendayagunaan lahan-lahan hutan. "Kalau tiga hal itu bisa kita laksanakan dengan baik, maka akan banyak
permasalahan pengangguran dan kemiskinan yang bisa kita atasi,"tegas Anton.
Terkait dengan program kedua, Menteri kehutan MS. Ka'ban menjelaskan bahwa Presiden telah menyetujui dilakukannya pengembangan hutan tanaman di Indonesia menjadi hutan tanaman industri dan hutan tanaman rakyat yang dialokasikan lahan seluas 9 juta hektar. " porsinya 60 : 40, 60 % alokasinya untuk masyarakat"kata MS. Ka'ban.
"Khusus untuk program reforma agraria yang bertanggung jawab adalah Kepala BPN" Sambung Kepala BPN Joyo Winoto. "Saat ini telah disiapkan lahan seluas 8,15 juta hektar tanah untuk tujuan reforma agraria serta untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit dan tebu."tegas Joyo lagi.
Tidak hanya keterangan pers, rencana pemerintah untuk menjalankan reforma agraria kembali dinyatakan secara eksplisit oleh Presiden di Pidato Politik, 31 Januari 2007. Lengkapnya, Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono mengatakan:
"....Program Reforma Agraria, u n t u k pendistribusian tanah untuk rakyat secara bertahap Insya Allah, akan dilaksanakan mulai tahun 2007 ini. Langkahitu dilakukan dengan mengalokasikan tanah bagi rakyat termiskin yang berasal dari hutan konversi, dan tanah lain yang menurut
hukum pertanahan kita boleh diperuntukkan bagi kepentingan rakyat. Inilah yang saya sebut sebagai prinsip "Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat". Reformasi ini saya anggap mutlak untuk dilakukan, mengingat selama kurun waktu 43 tahun (sejak 1961 hingga 2004), tanah negara yang diberikan kepada rakyat baru berjumlah 1,15 juta hektar. Terkait dengan program reformasi agraria, Pemerintah juga membantu rakyat dalam mensertifikatkan tanah-tanah yang mereka miliki, agar memiliki status hukum yang jelas. Pada tahun 2005 Pemerintah telah membebaskan biaya pengurusan sertifikat terhadap 410.361 bidang tanah. Tahun 2006, angka ini meningkat 44 persen, sehingga mencakup 591.000 bidang tanah. Pada tahun 2007 ini, kita targetkan pembebasan biaya itu agar dapat melayani 1.113.130 bidang tanah, yang berarti naik sebesar 89 persen. Khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Laporan Utama
pasca bencana gempa dan tsunami, Pemerintah telah melayani secara cuma-cuma pendaftaran kembali tanah-tanah rakyat, yang meliputi 200.000 bidang tanah. Di tahun 2007 ini, kita merencanakan untuk melayani pendaftaran kembali 110.000 bidang tanah di daerah itu..."
Pengumuman pemerintah di atas dapat ditempatkan sebagai kelanjutan dari geliat kembali agenda "reforma agraria" yang menemukan momentumnya lewat keterbukaan politik pasca tumbangya rejim Soeharto, tahun 1998. Sebelumnya, kelahiran TAP MPR RI No.IX/MPR RI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan keterlibatan badan negara yakni KOMNAS HAM dalam menginisiasi dan mempromosikan Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria yang disingkat KNuPKA (tetapi ditolak oleh Presiden Megawati) menjadi penanda awal masuknya agenda reforma agraria di tubuh negara.
Gencarnya pemberitaan rencana reforma agraria ala pemerintah ini di media massa, diikuti dengan menguatnya proses konsolidasi di kalangan gerakan reforma agraria untuk memastikan agar reforma agraria ala pemerintah program ini tidak hanya sekedar bagibagi tanah dan sertifikasi, tetapi suatu program reforma agraria yang diabdikan untuk merombak ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah dan sumber daya alam serta menyelesaikan konflik-konflik agraria.
Sebagian besar konsolidasi diinisiasi oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Konsolidasi diadakan untuk menegaskan pandangan dan konsep reforma agraria yang dikehendaki oleh serikat tani, serta konsolidasi untuk memperkuat data dan organisasi menghadapi rencana pemerintah ini di lapangan. Dalam berapa kesempatan, KPA bersama ormas tani nasional dan NGO melakukan audiensi dengan Kepala BPN, sebagai orang yang ditunjuk oleh presiden untuk menyiapkan konsep pelaksanaan reforma agraria ini.
Seperti halnya dengan TAP MPR RI No.IX/2001, tanggapan dan penerimaan ormas tani dan pelaku gerakan reforma agraria terhadap program reforma agraria pemerintah ini beragam. Pandagan paling kritis adalah bahwa program reforma agraria ala pemerintah ini adalah bagian dari upaya negara untuk meredam aksi-aksi penguasaan tanah oleh petani yang menjadi pilihan petani untuk menguasai kembali tanah-tanah mereka.
Pandangan lainnya melihat bahwa karena reforma agraria ini mengutamakan sertifikasi, sehingga isu redistribusi tanah hanya menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk membuka pintu liberalisasi pertanahan di Indonesia. Selainnya lagi memandang bahwa sebagai ruang atau kesempatan politik untuk memperkuat gerakan syarat gerakan reforma agraria.
Hanya saja dengan syarat bahwa penyelesaian konflik dan legalisasi tanah-tanah rakyat yang telah direclaiming menjadi prioritas dari program reforma agraria pemerintah ini.
Menangkap Kesempatan Politik Yang Terbuka
Posisi awal KPA, menempatkan rencana pemerintah di atas sebagai kesempatan politik yang sedang terbuka. Sikap politik KPA adalah mengawal rencana Reforma Agraria Pemerintah ini secara kritis. "Mengawal secara kritis bermakna memberi dukungan bila Reforma Agraria yang hendak dijalankan oleh pemerintah ini sejalan dengan Reforma Agraria yang dikehendaki oleh organisasi rakyat, dan akan menentang secara keras bila melenceng dan mengkhianati kepentingan organisasi rakyat" Ungkap Sekjen KPA, Usep Setiawan.
Semaksimal mungkin mempengaruhi konsepsi reforma agraria pemerintah ini menjadi rana penting yang terus menerus dikawal oleh KPA. Konsepsi harus dikawal supaya Reforma Agraria tidak sebatas redistribusi tanah (baca: bagi-bagi tanah) apatalagi sekedar sertifikasi sebagaimana yang dipidatokan oleh SBY.
Karenanya, melebihi dari sebatas re-distribusi tanah dan sertifikasi, KPA bersama ormas tani mengartikan Reforma Agraria sebagaiproses penataan ulang atau restrukturisasi pemilikan, penguasaan dan pengunaan sumber-sumber agraria, terutama tanah untuk kepentingan petani, buruh tani, dan rakyat kecil pada umumnya yang sekaligus menjadi landasan menuju proses industrialisasinasional.
Konsep Reforma Agraria seperti di ataslah yang menjadi pegangan KPA memasuki ruang politik yang terbuka ini. Menyelesaikan konflik yang sedang dihadapi oleh organisasi tani dan melegalisasi tanahtanah yang sedang dikuasai oleh rakyat lewat reclaiming maupun okupasi adalah proposal yang terus menerus disuarakan oleh KPA dalam proses pengawalannya.
Sebagai salah satu kesempatan politik yang tersedia saat ini, pengawalan KPA terhadap rencana pemerintah ini adalah untuk memastikan bahwa Reforma Agraria yang hendak dijalankan oleh pemerintah dapat menjadi tahapan untuk menguatkan syarat pelaksanaan reforma agraria yang sejati, yakni reforma agraria yang diperuntukkan untuk kaum tani, nelayan dan masyarakatadat.
"Sungguh KPA menyadari bahwa Reforma Agraria yang direncanakan pemerintah bukanlah reforma agraria sejati, tetapi dengan program ini kita berharap tumbuhnya proses konsolidasi yang lebih massif di dalam tubuh organisasi rakyat untuk perjuangan reforma agraria sejati" Jelas Sekjen KPA dalam komunike internal.
Dari Simposium & Dialog Agraria Nasiona:l
Merumuskan Konsesus Nasional Untuk Implementasi Reforma Agraria di Indonesia
eringatan Hari Tani Nasional 24 September 2006 tidak dipenuhi dengan aksi P massa ormas tani menuntut dijalankannya Reforma Agraria. Meski demikian, momentum Hari Tani Nasional kali ini, memberi arti penting bagi perjuangan gerakan Reforma Agraria di Indonesia. Pasalnya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadikan bulan kelahiran UUPA 1960 ini sebagai Bulan Bhakti Agraria Nasional Tahun 2006 yang berlangsung dari tanggal 1 September sampai dengan 31 Desember 2006.
Berbagai kegiatan pun diselenggarakan, tidak hanya terbatas di kalangan internal BPN, tetapijuga melibatkan elemen masyarakat lainnya seperti Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) untuk mendesain acara secara bersama. Salah satunya adalah penyelenggaraan Simposium dan Dialog Agraria Nasional
Tentu saja Simposium Dan Dialog Agraria Nasional ini memberi arti penting bagi perjuangan gerakan Reforma Agraria. Sebab hasil dari simposium dan dialog agraria nasional ini akan menjadi masukan bagi perumusan program Reforma Agraria yang telah mulai diwacanakan oleh pucuk pimpinan nasional saat ini (baca : SBY-JK) dalam visi dan misinya.
Sekedar untuk mengingatkan bahwa pada Pemilihan Presiden 2004, SBY-JK menggariskan agenda Reforma Agraria dalam visi dan misinya, khususnya pada agenda perbaikan dan penciptaan kesempatan kerja serta pada program revitalisasi pertanian dan pedesaan. Disamping itu, Presiden SBY juga sudah mewacanakan untuk meredistribusi 60% dari 9 juta hektar lahan kepada rakyat sebagai bagian dari program revitalisasipertanian dan kehutanan.
Bagi KPA, serangkaian agenda reforma agraria yang diwacanakan oleh Presiden SBY tetap menjadi alat tagih bagi pelaku gerakan reforma agraria yang harus dijalankan secara terpadu dan diorientasikan pada penataan penguasaan sumber-sumber agraria, penyelesaian konflik agraria dan disertai program-program pendukungnya untuk mewujudkan keadialan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui Reforma Agraria Sejati.
Makna Simposium Bagi Persoalan Agraria Indonesia
Berbagai persoalan agraria yang muncul dewasa ini, salah satu pokok persoalannya karena dihentikannya program-program reforma agraria yang telah digariskan dalam UUPA 1960. UUPA keburu dipeti-eskan di tahun keempat pelaksanaannya akibat pergantian rezim. Selanjuntya, rezim orde baru mendukung kebijakan makro ekonomi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi semata sehingga ketimpangan penguasaan dan
Bagi KPA, serangkaian agenda reforma agraria yang diwacanakan oleh SBY tetap menjadi alat tagih bagi pelaku gerakan reforma agraria yang harus dilaksanakan secara terpadu dan diorientasikan pada penataan penguasaan sumber-sumber agraria dan disertai program-progrma pendukungnya untuk mewujudkan keadialan sosial melalui Reforma Agraria yang menyeluruh.
pemilikan tanah dan sumber agraria terus berlanjut bahkan meningkat.
Karena semakin hari semakin akut persoalan agraria, hal ini ditandai dengan meningkatnya guremisasi di kalangan petani, meningkatnya konflik agraria, tingginya urbanisasi dari penduduk desa karena kehilangan akses sumber-sumber ekonomi pedesaaan, maka mau tidak mau dibutuhkan satu pemikiran kritis, terobosan kebijakan dan konsesus luas untuk memberikan jawaban atas persolan
agraria.
Salah satu makna pentingdari pelaksanaan simposium dan dialog agraria nasional adalah meletakkan rencana pelakasanaan reforma agraria oleh pemerintah dalam konteks persoalan agraria sebagaiberikut:
1) Memperjuangkan konsensus nasional atas pelaksanaan reforma agraria
kelembagaan agraria untuk pelaksanaan paket pembaruan agraria yang menyeluruh, lintas sektoral, dan lintas level pemerintahan;
4) Adanya kebutuhan mendesak atas inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria; dan
5) Adanya keharusan mendesak
agraria di antara segenap komponen bangsa berdasarkan amanat konstitusi, proses kesejarahan bangsa, dan tuntutan perkembangan kontemporer (demokratisasi dan otonomi daerah), serta sejalan dengan aspirasi dan tuntutan keadilan yang berkembang;
2) Menemukan model reforma agraria yang tepat dan peka terhadap kenyataan pluralisme pertanahan yang ada di berbagai daerah di Indonesia dan yang menja min optimalisasi manfaat, potensi, kontribusi, dan kepentingan semua pihak (masyarakat, usahawan, Daerah, dan Pusat);
3) Adanya kepentingan mendesak terhadap sinkronisasi peraturan keagrariaan dan terhadap revitalisasi
Bagi KPA, serangkaian agenda reforma agraria yang diwacanakan oleh SBy tetap menjadi alat tagih bagi pelaku gerakan reforma agraria yang harus dilaksanakan secara terpadu dan diorientasikan pada penataan penguasaan sumber-sumber agraria dan disertai program-progrma pendukungnya untuk mewujudkan keadialan sosial melalui Reforma Agraria yang menyeluruh.
sinergis, dan berkelanjutan, sera 4) Memperjuangkan kepentingan rakyat banyak dalam memperoleh akses pada tanah sebagai sumber kesejahteraan dan keadilan.
Simposium Dan Dialog Agraria Nasional yang mengambil tema "Mewujudkan Pembaruan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kemakmuran Bangsa, dan Keberlanjutan Negara
untuk penyelesaian konflik dan sengketa agraria dan penyediaan akses rakyat yang sebesar-besarnya pada sumber-sumberagraria.
Dari Merumuskan Konsepsi Sampai Kelembagaan Reforma Agraria
Sejalan dengan di atas, pelaksanaan Simposium dan Dialog Agraria Nasional dimaksudkan untuk mencapai empat hal penting, yakni: 1) Mengembangkan pemikiran-pemikiran kritis untuk memecahkan persoalan-persoalan keagrariaan yang dihadapi bangsa ini. 2) Mendorong kesadaran serta menggalang kerjasama di antara semua komponen bangsa untuk mengatasi persoalan struktural keagrariaan terkait dengan penggunaan, pemanfaatan, penguasaan dan kepemilikan sumber-sumber agraria di seluruh tanah air. 3) Mendorong komitmen politik dan konsensus nasional untuk menjalankan amanat pembaruan agraria secara sungguh-sungguh,
Kesatuan Republik Indonesia" ini berlangsung di tiga kota, yakni Medan pada tanggal 15 Nopember 2006, di Makassar pada tanggal 4 Desember 2006, dan Jakarta pada tanggal 12 Desember 2006.
Fokus tema di setiap kota berbeda-beda. Di Medan, Problem utamayang dibahas pada simposium pertama
ini menyangkut tantangan pergumulan pada tataran normatiffilosofis-yuridis serta tataran historisaktual terkait dengan pelaksanaan pembaruan agraria yang dihasilkan dari sepanjang sejarah perjalanan bangsa kita.
Berapa hal penting yang dibahas antara lain : (1) Pemaknaan filosofis dan konstitusional atas sejarah dan cita-cita kebangsaan mengenai amanat pembaruan agraria dalam konteks diakronis maupun kontekstual; (2) telaah kritis atas komplikasi yuridis yang kita warisi sampai saat ini yang menghambat pelaksanaan pembaruan agraria; dan (3) agenda pembaruan politik dan hukum agraria nasional untuk mendukung pelaksanaan pembaruan agraria.
Sementara beberapa pertanyaan pokok yang akan dibahas menyangkut pergumulan pada tataran historis-aktual antara lain mencakup tema-tema sebagai berikut: (4) segi-segi kesejarahan yang belum terungkap mengenai pergumulan pelaksanaan pembaruan agraria pada periode 1945-1965; (5) pergumulan ragam sistem tenurial di tanah air dan tempatnya di dalam konteks pelaksanaan pembaruan agraria; (6) dinamika konflik keagrariaan dan pergumulan di tingkat akar rumput dalam pelaksanaan pembaruan agraria periode 1980-an sd. sekarang; (7) lessons learned dari pergulatan negara-negara lain dalam melaksanakan pembaruan agraria; dan (8) review dan telaah kritiskonstruktif atas aneka pergulatan diskursif dan pemikiran mengenai isu pembaruan agraria di Indonesia.
Di Makassar, problem utama yang dibahas menyangkut identifikasi isu-isu strategis dan langkah-langkah konkrit yang harus disiapkan untuk menjamin implementasi Reforma Agraria. Halhal penting yang dibahas antara lain : Identifikasi objek dan subjek Reforma Agraria serta mekanisme penetapannya, Identifikasi programprogram untuk mengintegrasikan jaminan aset atas tanah dan dukungan akses yang lebih luas sebagai kesatuan program Reforma Agraria serta mekanisme implementasinya, dan prasyaratprasyarat pendukung lainnya baik di level pemerintahan maupun organisasitani.
Sedang simposium di Jakarta memfokuskan pembahasan pada kelembagaan pelaksanaan program Reforma Agraria, baik kelembagaan di level pemerintah maupun akar rumput. Berapa hal penting yang dibahas antara lain : Telaah mengenai urgensi revitalisasi kelembagaan agraria untuk pelaksanaan pembaruan agraria, kerangka legal dan kerangka kebijakan nasional dan lintas sektoral untuk pelaksanaan pembaruan agraria dan daam konteks otonomi daerah, delivery system dalam pembaruan aset dan
akses terhadap sumber-sumber agraria, serta telaah atas inisiatifinisiatif organisasi petani dan komunitas dalam mendorong pelaksanaan pembaruan agraria dari bawah, signifikansinya dan upaya-upaya tindak lanjutnya (aksiaksi re-claiming, redistribusi lahan, badan usaha milik petani, dll).
Sebagai rangkaian dari pelaksanaan simposium dan dialog agraria nasional, pada tanggal 18- 19 Desember 2007 di Yogyakarta dilangsungkan lokakarya perumusan hasil-hasil simposium. Dalam TOR disebutkan bahwa hasil lokakarya di Yogyakarta inilah yang akan menjadi draft untuk merumuskan program pembaruan agraria nasional yang dideklarasikan oleh Presiden RI.
Sepanjang pelaksanaan Simposium dan Dialog Agraria Nasional sampai lokakarya perumusan hasil di Yogyakarta, KPA sebagai salah satu panitia pelaksana senangtiasa mengundang dan melibatkan jaringan dan anggota KPA di wilayah yang berangkutan."Pengalaman organisasi rakyat di lapangan harus mejadi materi utama dari pembahasan dan perumusan program Reforma Agraria Nasional, sebab Reforma Agraria ini harus diabdikan untuk kepentingan kaum tani, nelayan, masyarakat adat serta kaum miskin lainnya" Tegas, Sekjen KPA.
Secara khusus, KPA memberi catatan bahwa partisipasi masyarakat dalam setiap program pemerintah mutlak adanya. Ada dua prasyarat yang dianggap terpenting untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat; (1) Aparatus pemerintah di bidang agraria mesti memiliki dasar keberpihakan yang kuat kepada masyarakat sebagai subyek yang harus dilayani, memahami aspirasi masayarakat sekaligus berkemampuan membuka dan mengelola ruang pelibatan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan (2) Sistem pelayanan di bidang agraria
hendaknya memperluas kesempatan kepada masyarakat --khususnya kepada golongan ekonomi lemah yang miskin, untuk mendapatkan kemudahan dalam pelayanan dan pengurusan berbagai keperluan terkait pemilikan, penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah serta kekayaan alam lainnya.
Sekjen KPA dalam simposium di Makassar menegaskan bahwa kedua prasyarat ini akan menjadi dasar bagi perluasan spektrum pelayanan pertanahan dari sekedar teknis adminitratif prosedural ke ranah kebijakan yang lebih mempertimbangan berbagai dimensi kepentingan masyarakat luas yang kompleks.
Agar kedua prasayarat ini dapat terwujud maka diperlukan suatu upaya mendasar dalam menggeser posisi masyarakat dari sekedar objek dari suatu kebijakan menjadi subjek yang secara aktif terlibat dan sebagai pihak yang punya kepentingan utama. Untuk itu, imaji tentang peran aparat pemerintah sebagai "penguasa" hendaknya digeser menjadi"pelayan" kepentingan masyarakatbanyak.
Rumusan dari pandangan, masukan dan tanggapan yang diperoleh dari simposium dan dialog agraria nasional inilah yang menjadi konsep paper pelaksanaan Reforma Agraria yang dokumennya disiapkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang dinamakan Program Pembaruan Agraria Nasional yang disingkat dengan PPAN.
MERUMUSKAN NILAI-NILAI INSTRUMENTAL BERDASARKAN KETENTUAN FUNDAMENTAL UUPA 1960
eski Komisi II DPR RI bersama BPN membuat kesepakatan penting untuk M mempertahakan UUPA 1960 dan mendorong lahirnya Undang-Undang implementasi UUPA 1960, tidak berarti pekerjaan telah usai terkait dengan kebijakan agraria nasional.
Justru momentum inilah menjadi titik berangkat bagi anak bangsa dalam membangun kerangka kebijakan agraria nasional yang pas untuk mengatasi kemelut hukum agraria selama ini. Setidaknya ada tiga hal yang mendasar, yakni:
Pertama, dibutuhkan sebuah pendalaman pemikiran terkait dengan perundangundangan seperti apakah yang dibutuhkan sebagai bentuk implementasi UUPA 1960 dan secara tersurat diamanatkan oleh UUPA dalam pasal-pasalnya. Apakah peraturan atau perundangan tersebut telah ada dan masih relevan, serta perubahan-perubahan seperti apa yang diperlukan melihatperkembangan dewasaini.
Kedua, dibutuhkan sebuah pendalaman pengetahuan dan informasi tentang perkembangan peraturan dan perundangan yang selama ini mengacu kepada UUPA 1960 namun sesungguhnya bertentangan dan bahkan membelenggu UUPA itu sendiri khususnya dalam memberikan dukungan kepada golongan ekonomi lemah. Dan ketiga juga dibutuhkan pendalaman pengetahuan tentang berbagai peraturan dan perundangan yang belum ada namun dibutuhkan untuk lebih menurunkan implementasi UUPA 1960.
Tiga Soal di atas menjadi pertimbangan Lembaga Pengkajian Pertanahan Indonesia (LPPI) bersama Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) untuk menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) pada tanggal 26 Pebruari 2007 di Jakarta.
Dua topik strategis yang menjadi pembahasan dalam FGD, yakni : mengenai rumusan pemikira yang bernilai instrumental dalam implementasi UUPA 1960, serta tentang operasionalisasinya dengan menggali data-data lapangan sebagai akibat penerapan peraturan perundang-undangan agraria selama ini, baik mengacu atau tidak kepada UUPA 1960, dan telah menghambat hak-hak rakyat atas sumberdaya agraria.
Dibutuhkan Kebijakan Implementasi dari Melindungi Hak-Hak Rakyat Sampai Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat
Peserta FGD memandang bahwa konsekuensi dari kesepakatan politik untuk mempertahankan UUPA 1960 adalah keharusan untuk mempertahankan tujuan dan dasar hukum UUPA, yakni:
(1)Kenasionalan,
(2) Tidak mengenal asas domein,
(3) Hak ulayat yang menjadi dasar,
(4) Fungsi sosial hak atas tanah,
(5) Prinsip bahwa hanya Warga Negara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik atas tanah,
(7) Tanah pertanian harus dikerjakan dan diusahakan oleh pemiliknya sendiri dan
(8) Penggunaan tanah berencana.
"Karenanya dasar dari perumusan peraturan pelaksanaan UUPA hendaklah mengacu pada Delapan Dasar Hukum itu terumuskan dalam Pasal-Pasal UUPA yang mengandung Nilai Fundamental" Tegas, Sekjen KPA, Usep Setiawan.
Dr. Sodiki, Pakar Hukum Unibra menegaskan bahwa rumusan kebijakan implementasi dari UUPA hendaknya mengandung hal, mulai dari pada perlindungan hak-hak rakyat sampai perwujudan kesejahteraan kecil termasuk petani atas usaha bersumber agraris. "Penerapan fungsi sosial hak atas tanah dipertegas dalam rumusan pasal dengan memasukan aspek penghargaan dan perlindungan kepada petani" Tegas Sodiki.
Peserta FGD juga memandang bahwa dengan adanya kesepakatan politik untuk mempertahankan UUPA, maka perhatian terhadap kepentingan golongan ekonomi lemah hendaknya menjadi skala prioritas yang strategis dan mendesak. Haliniterkait dengan
(1)Pelayanan publik untuk kepastian hak dan peralihan hak,
(6) Kesamaan gender,
(2) Pelayanan untuk kepentingan pembangunan yang melindungi hak milik rakyat, serta
(3) Landreform digairahkan lagi.
Selain itu, karena masih terdapat peraturan yang multi penafsiran, tumpang tindih dan hal-hal yang belum ada peraturanya. Maka arah peraturan pelaksanaan UUPA
dikaitkan dengan hal-hal strategis antara lain: aspek koordinasi antar departemen terkait keagrariaan/pertanahan, percepatan program pendaftaran tanah, pengaturan tanah Negara, pengaturan yang belum jelas kewenangannya serta pengaturan yang konkrit mengenai fungsi sosial pemanfaatan hak atas tanah.
Khusus mengenai Landreform, dengan melihat kenyataan sosial politik agraria yang sekarang, peserta merumuskan hal-hal pokok sebagai berikut : Pertama, Pelaksanaan Landreform menghadapi kendala pada tataran konsep maupun implementasinya. Dengan memahami permasalahan di tingkat lapangan diharapkan dapat menjadi dasar untuk merumuskan penanganan yang spesifik di tiap daerah.
Kedua,penguatan kelembagaan BPN untuk melaksanakan landreform atau PPAN memerlukan perubahan paradigma para pelaku baik di tingkat pemerintahan maupun tingkat masyarakat yang dilayani, dengan komitmen yang sama untuk mewujudkan tujuan pokoknya.
Ketiga, perlindungan kepada kelangsungan usaha pertanian memerlukan dukungan kebijakan ekonomi yang lebih konkrit, seperti proteksi hasil produksi dan pemasaran, serta subsidi kredit perbankan.
Keempat, perlu dirumuskan pengembangan Badan Usaha Milik Petani dalam satuan luas yang memenuhi skala ekonomi dan terkait dengan industri hilirnya. Dan Kelima mengenai kondisi sosial politik sering menjadi hambatan dalam melaksanakan Landreform sehingga perlu dipertimbangkan kemungkinan dirumuskan peraturan perundangan sebagai penyempurnaan UU terkait program Landreform.
Di akhir sesi, peserta menyepakati untuk melajutkan FGD
KERTAS POSISI TERHADAP PROGRAM PEMBARUAN AGRARIA NASIONAL (PPAN)
emerintah baru-baru ini mewacanakan kepada mayarakat hendak P melaksanakan Pembaruan Agraria. Rencana pemerintah ini sangat penting, sebab agenda Pembaruan Agraria adalah agenda bangsa yang sampaisaatini belum terlaksana.
Oleh sebab itu, kami dari berbagai Organisasi Petani, Masyarakat Adat dan NGO merasa penting menyampaikan posisi dan pandangan kami yang terangkum dalam pandangan sebagai berikut:
embaruan Agraria yang hendak dijalankan oleh pemerintah mestilah dibawah kerangka hukum Undang- Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Kerangka hukum ini tentu saja harus diikuti dengan itikad untuk memegang teguh lima prinsip dasar melatar belakangi kelahiran UUPA, yaitu: (1) Pembaruan hukum agraria agraria kolonial menuju hukum agraria nasional yang menjamin kepastian hukum, (2) Penghapusan hak asing dan konsesi kolonial atas tanah di Indonesia, (3) Mengakhiri penghisapan feodal, (4) Perombakan struktur penguasaan tanah dan (5) Wujud implementasi atas pasal 33 UUD 1945.
Pengertian Pembaruan Agraria adalah penataan ulang atau restrukturisasi pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria, terutama tanah untuk kepentingan petani, buruh tani, dan rakyat kecil atau golongan ekonomi lemah pada umumnya seperti terangkum dalam pasal 6,7,9,10,11,12,13,14,15,17. Inti dari pembaruan agraria adalah land reform yaitu redistribusi kepemilikan dan penguasaan tanah. Meskipun demikian land reform tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh program-program penunjang seperti pengairan, perkreditan, penyuluhan, pendidikan, pemasaran, dan sebagainya. Jadi pembaruan agraria adalahlandreformplus.
Tujuan pembaruan agraria menurut UUPA adalah penciptaan keadilan sosial, peningkatan produktivitas dan peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mewujudkan tujuan kemerdekaan bangsa yang terangkum dalam Pembukaan UUD 1945 dan terjemahan dari praktek ekonomi negara dalam Pasal 33 UUD 1945.
Selama ini, akibat tidak dijalankannya Pembaruan Agraria dan di-"peti es"-kannya UUPA telah menyebabkan semakin mendalamnya ketimpangan kepemilikan, penguasaan dan penggunaan sumbersumber agraria khususnya tanah, maraknya konflik agraria dan kerusakan lingkungan. Maraknya konflik agraria yang merebak selama ini adalah tanda dari perlu dilaksanakannya pembaruan agraria. Jadi, Pembaruan Agraria yang dimaksudkan oleh pemerintah adalah selain untuk menata ulang struktur kepemilikan, penguasaan sumber-sumber agraria sehingga dapat menjawab ketimpangan agraria, juga untuk menyelesaikan konflik agraria yang selama ini timbul.
Konflik agraria juga dapat terjadi dalam proses pelaksanaan pembaruan agraria apabila prasyarat pendukungnya tidak disiapkan secara matang. Prasyarat utama tersebut adalah: (i) kemauan dan dukungan politik yang kuat dari pemerintah, (ii) data agraria yang akurat, (iii) organisasi tani yang kuat, serta (iv) terpisahnya elit bisnis dan elit politik dalam menjalankan Pembaruan Agraria. Dengan melihat prasyarat ini maka peran negara sangat penting bahkan tidak tergantikan, sementara pelaksanaan pembaruan agraria tanpa melibatkan organisasi rakyat maka tujuan-tujuan dari Pembaruan Agraria tidak akan tercapai dan bahkan mengalamikegagalan.
Pengalaman pelaksanaan pembaruan agraria di sejumlah negara Asia (seperti: China, Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan), Afrika dan Amerika Latin, menunjukkan setidaknya ada 10 (sepuluh) aspek utama yang perlu diurus kelengkapannya oleh penyelenggara negara bila pembaruan agraria mau berhasil, yakni: (1) Mandat Konstitusional, (2) Hukum Agraria dan Penegakkannya, (3) Organisasi Pelaksana, (4) Sistem Administrasi Agraria, (5) Pengadilan, (6) Desain Rencana dan Evaluasi, (7) Pendidikan dan Latihan, (8) Pembiayaan, (9) Pemerintahan Lokal, dan (10)
Keterlibatan penuh Organisasi Petani.
LANGKAH-LANGKAH
Untuk menjalankan Pembaruan Agraria maka diperlukan sebuah badan pelaksana atau komite yang bertugas menjalankan Pembaruan Agraria. Komite tersebut adalah sebuah Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA). KNPA ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas utamanya adalah untuk: (i) Merumuskan strategi dan tata cara pelaksanaan pembaruan agraria;(ii) Mengkordinasikan departemendepartemen terkait dan badanbadan pemerintah lainnya, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat untuk mempercepat pelaksanaan pembaruan agraria; (iii) Melaksanakan penataan struktur penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah serta sumbersumber agraria lainnya; dan (iv) Menangani konflik-konflik agraria, baik warisan masa lalu, maupun konflik-konflik agraria yang mungkin muncul akibat pelaksanaan pembaruan agraria.
Komisi Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) adalah sebuah badan adhoc yang bekerja hanya dalam jangka waktu pelaksanaan Pembaruan Agraria. Keanggotaan komite ini wajib merepresentasikan unsur pemerintahan, unsur serikat petani, NGO, dan pakar yang sejak awal concern dalam perjuangan dan tujuan-tujuan Pembaruan Agraria.
KNPAmerumuskan desain rencana pelaksanaan hingga evaluasi Pembaruan Agraria. Desain rencana pelaksanaan itu sekurangkurangnya memuat (1). Sistem pendataan objek dan subjek Pembaruan Agraria, (2). Data peruntukan tanah, (3) Desain redistribusi tanah dalam skema rumah tangga pertanian, kolektive/komunal masyarakat, koperasi produksi dan atau usaha bersama pertanian oleh masyarakat, (4). Desain larangan dan sanksi bagi penerima tanah yang
menelantarkan tanah dan menjual tanah, (5) sanksi berat bagi pemalsu objek dan subjek Pembaruan Agraria, (6). Desain keterlibatan dan peran para pihak dalam pelaksanaan Pembaruan Agraria (7). Desain dukungan akses infrastruktur dan keuangan setelah distribusi.
Untuk memudahkan KNPA mendata objek-objek Pembaruan Agraria, KNPA menjalankan tugas berdasarkan sistem administrasi agraria yang nasional yang lintas sektoral, lintas regional sehingga identifikasi atas objek dan subjek Pembaruan Agraria akan dapat lebih mudah dilakukan. Dengan mengacu kepada UUPA maka objek-objek pembaruan agraria sebagian besar adalah tanah negara yang dikuasai oleh pihak perkebunan, tanah negara yang dikuasai oleh Kehutanan khususnya industri kehutanan dan tanah kelebihan maksimum, tanah absentee(pertambangan, perikanan, peternakan dll).
Pembaruan Agraria mestilah dibiayai oleh APBN/D pemerintah bersama DPR berkewajiban mengalokasikan anggaran untuk Pembiayaan Pembaruan Agraria secara proporsional. Pembiayaan seluruh komponen dari Pembaruan Agraria haruslah berasal dari sumber dana yang bukan berasal dari Hutang Luar Negeri dan atau bantuan pendanaan lain dari pihak manapun yang mengikat dan dapat menyebabkan tujuan-tujuan Pembaruan Agraria menjadi tidak tercapai.
KNPA mengkoordinasikan dukungan departemendepartemen dan lembaga pemerintah non departemen di pemerintahan yang terkait dengan tujuan Pembaruan Agraria. KNPA juga bertugas melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang pengetahuan dasar Pembaruan Agraria khususnya mengenai tujuan, agenda, strategi dan pelaksanaan
Pembaruan Agraria sehingga dapat mobilisasi dukungan dari rakyat. Dalam tahap pelaksanaan KNPA berhak merekrut dan mendidik para sukarelawan KNPA tentang tata cara pelaksanaan Pembaruan Agraria di tingkatwilayah.
Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota berkewajiban membantu melaksanakan sepenuhnya program pembaruan agraria nasional ini sesuai dengan pasal 14 UUPA 1960. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah juga berkewajiban menghapus segala Peraturan Daerah yang dapat menghalang-halangi dan menghambat pelaksanaan Pembaruan Agraria. Pemerintah Daerah berkewajiban menjaga hasilhasil Pembaruan Agraria sehingga dapat lebih maju dan berkembang, yang secara nyata tercermin dalam program dan anggaran Pemerintah Daerah.
Keterlibatan penuh Organisasi Rakyat sejak dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Pembaruan Agraria adalah syarat utama keberhasilan pelaksanaan Pembaruan Agraria. Keterlibatan ini dimulai dari level nasional hingga level lokal. Keterlibatan ini untuk menjamin kepastian bahwa subjek utama penerima tanah dalam pelaksanaan Pembaruan Agraria adalah petani miskin, buruh tani tanpa pembedaan laki-laki dan perempuan. Keterlibatan organisasi tani juga untuk memastikan bahwa serikat petani ataupun koperasi serikat petani bersama-sama pemerintah berkewajiban memajukan taraf produksi dan teknologi produksi di lapangan agraria secara bersama-sama sesuai dengan pasal 33 UUD 1945.
Demikian pandangan kami.
JAKARTA, 27 November 2006
Petani Mandiri, AGRA, FSPI, STN, DTI, AMAN, API, KRKP, SBD, PBHI, KPA, UPC, Pergerakan, Pokja-PA- PSDA, Walhi, HuMA, RACA, FWI, JKPP
Profil KPA Wilayah Bengkulu
ropinsi Bengkulu terletak di Bagian Barat Pulau Sumatera. Luas wilayahnya mencapai 19.788,70 KM2 dan P jumlah penduduk 1.520.564 jiwa. Pada awalnya Bengkulu hanya ada 3 kabupaten dan 1 Kota Madya.Di era otomi daerah terjadi pemekaran wilayah menjadi 8 Kabupaten dan 1 Kota. Pertanian menjadi sektor utama bagipendapatan ekonomipenduduk Bengkulu.
Separuh dari luas wilayah Bengkulu diperuntukkan untuk areal perkebunan besar. Saat ini ada 34 perusahaan baik swasta maupun BUMN yang memperoleh izin HGU dan masing-masing perusahaan menguasai lahan mencapai 2.000 ha. Hasil investigasi PKBHB dan STAB menunjukkan bahwa dari 34 perkebunan besar terdapat 22 perusahaan yang tidak aktif dan dalam kurun waktu 10 tahun tidak melaporkan kegiatan usahanya. Di sisi lain, ribuan keluarga petani di Bengkulu menguasailahan 0,5 hektar. Penghasilan keluarga petanitersebut di bawah Rp.300.000/bulan.
Berdasar atas kenyataan di atas, STAB (Serikat Tani Bengkulu) dibantu dengan Perkumpulan Kantor Bantuan Hukum Bengkulu (PKBHB) terus memperjuangkan pengambilalihan lahan-lahan perkebunan yang diterlantarkan untuk dimanfaatkan oleh petanimiskin.
Perjuangan yang dimulai sejak tahun 1998 itu secara politik membuahkan hasil, berupa keluarnya Surat Keputusan (SK) Gubenur Bengkulu Nomor 65 tahun 2000, yang memperbolehkan pengambilan lahan perkebunan yang telantar. Kemudian Sekretaris Propinsi Bengkulu mengelurkan intruksi kepada para Bupati/Walikota di Bengkulu agar Pemerintah Kabupaten/kota dapat memeprbolehkan petani untuk menggarap tanah yang tidak produktif milik perusahaan untuk ditanami tanaman palawijah, ini merukapan tindak lanjut dari SK Gubernur nomor 65 tahun 2000.
Surat keputusan Gubernur tersebut sebagai turunan sekaligus memperkuat pasal 34 Undang-Undang Pokok Agraria No. 5/1960 yang menyatakan bahwa HGU hapus jika lahan yang ditempati ditelantarkan oleh perusahaan/pemegang HGU. Dengan payung hukum itu, STAB mulai mencari lahan perkebunan yang ditelantarkan untuk diambilalih (re-claiming) dan dibagikan kepada keluarga-keluarga petani miskin yang tidak memiliki lahan. Setiap keluarga akan mendapat lahan lima hektar secara gratis. Dengan persyaratan hanya dikelola sendiri dan tidak boleh dijual kepada siapapun dan kapanpun.
Sejarah Pembentukan KPA Wilayah
KPA Wilayah Bengkulu dibentuk pada Selasa, 04 April 2006 di Sekretariat Mahupala. Proses pembentukannya diawali dengan Rapat konsolidasi dan perencanaan pembangunan KPA wilayah Bengkulu dan sekaligus sosialisasi hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) IV KPA di Parapat Medan Sumutra Utara oleh Anggota KPA Bengkulu (STAB dan SNEB) beserta organisasi dan jaringan lain di Bengkulu.
Pertemuan yang berlangsung tanggal 02 April 2006 bertempat di Kantor Bersama PKBHB, STAb, SneB, HPMB dan STAB menyepakati untuk membentuk KPA Wilayah Bengkulu yang bertujuan : 1) Memperluas keanggotaan, 2) Memperpendek rentan koordinasi yang selama ini hanya di Bandung sebgaai kantor pusat KPA atau ke Jakrta sebagai kantor konsulat KPA, serta 3)Mendorong terbentuknya front perjuangan Pembaruan Agraria di Bengkulu.
Tanggal 4 April 2006 adalah waktu yang disepakati untuk membentuk pengurus KPA wilayah, merumuskan program kerja dan menentukan keanggotaan KPA Wilayah. Kenggotaan KPA Wilayah Bengkulu berasal dari ormas tani, NGO dan individu yang konsen pada perjuagan reforma agraria. Sedangkan Struktur kepengurusan disepakati terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Devisi atau Bidang.
Struktur Dan Program Kerja
Adapun Stuktur KPAWilayah terdiri dari:
Ketua :Wawan Ersanovi
Sekretaris :Rodiansyah Trista Putra
Bendahara:Fransisca VienaAngelia
Divisi Penguatan OR dan Pengkaderan:
1. Dian Ozhari
2. Danang Riyanto
3. Marhendi
Divisi Kampanye dan Dokumentasi:
1. Fitriansyah
2. Suhenderi
3. Soeprapto
DivisiAdvokasiKebijakan:
1. HeruAleksanderHarahap
2. Yudi Saputra
3. Agus Sabri
Dewan Pakar
1. Kurniawan Eka Saputra,S.Sos.
2. UsinAbdisyah,SH.
3. Agustam Rachman,SH.
4. Abdul Salim Ali Siregar, Sp
5. Edra Satmaidi,SH.
6. YamaniKomar,SH,M.Hum.
7. Emilia Kontesa,SH,M.Hum.
8. Dr.Herawan Sauni,SH,MS.
9. Ahmad Wali,SH.
10. Nia Elvina.
11. Dediyanto
Sedangkan Program Kerja KPA
Wilayah Bengkulua adalah :
Kursus gerakan pembahruan agraria untuk pengurus,anggota dan aktifis.
Pengadaan Sekretariat KPA Wilayah Bengkulu.
o Menjalin kerja sama dengan pihak lain.
o Menyiapkan terbitan KPA wilayah Bengkulu.
o Pendataan kasus agraria.
o Kursus Para-legal.
KOMUNIKE INTERNAL ATAS PPAN;
MARI RAPIHKAN BARISAN UNTUK MENGAWAL PROGRAM PEMBARUAN AGRARIA NASIONAL!!!
A. Pendahuluan
Di penghujung tahun 2006, ada yang baru dalam dinamika politik agraria nasional, dikaitkan dengan upaya pemberantasan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Jika selama ini kemiskinan diatasi dengan programprogram karikatif dan tambal sulam yang tak menyentuh akar persoalan, kini pemerintah tampak serius merumuskan cara baru mengurangi kemiskinan melalui reforma agraria.
Reforma agraria atau pembaruan agraria (agrarian reform) yang didesakkan organisasi rakyat dan NGO proreforma agraria untuk mewujudkan keadilan sosial, kini tengah menemukan momentum strategisnya. Pembaruan agraria yang di masa orde baru dianggap barang haram, kini jadi agenda yang kian nyata akan dijalankan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Pemerintah, sebagaimana ditegaskan Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto, akan melaksanakan reforma agraria secara bertahap mulai tahun 2007 hingga 2014. Tanah yang akan dibagikan berasal dari lahan kritis, hutan produksi konversi, tanah terlantar dan tänah milik negara yang hak guna usahanya habis, serta tanah bekas swapraja. Reforma agraria juga dimaksudkan untuk memberikan akses rakyat terhadap tanah sebagai sumber ekonomi serta mengatasi sengketa dan konflik pertanahan yang ada. Pemberian tanah bagi keluarga miskin di pedesaan diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup mereka (Kompas, 13 Desember 2006).
Inisiatif paralel sebagai indikator positif, adalah : (1) Rencana pemerintah mendistribusikan lahan seluas 8,15 juta hektar; (2) Akan dikembangkannya model pelaksanaan pembaruan agraria di semua provinsi sepanjang 2007, dan; (3) Disiapkannya konsep dan strategi utuh pelaksanaan pembaruan agraria sebagai rujukan bersama.
Terkait dengan rencana pemerintah di atas, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) melalui Komunike Internal ini memandang penting mengambil posisi strategis. Pertama, memperkuat konsolidasi di kalangan oganisasi rakyat dan para penyokongnya untuk mengawal dan memastikan program pembaruan agraria pemerintah ini adalah Pembaruan Agraria Sejati dalam kerangka pelaksanaan UUPA No.5/1960 dan menyelesaikan konflik/sengketa agraria. Kedua, program pembaruan araria nasional ini haruslah menjadi amunisi baru dalam membangun dan memperkuat organisasi-organisasi rakyat dalam mematangkan jalan bagi pembaruan agraria oleh kekuatan rakyat. Sehingga pembaruan agraria yang akan terwujud adalah atas kekuatan rakyat yang didukung komitmen politik yang kuat dari pemerintah.
B. Pembaruan Agraria Sejati
Pembaruan agraria (reforma agraria) adalah penataan ulang atau restrukturisasi pemilikan, penguasaan dan pengunaan sumber-sumber agraria, terutama tanah untuk kepentingan petani, buruh tani, dan rakyat kecil pada umumnya yang sekaligus menjadi landasan menuju proses industrialisasi nasional. Inti dari reforma agraria adalah /and reform dalam pengertian redistribusi pemilikan dan penguasaan tanah.
Agar memberikan hasil seperti yang diharapkan, landreform yang didahului dengan redistribusi tanah harus diikuti dengan sejumlah program pendukung yang intinya akan memberikan kesempatan bagi para penerima tanah untuk meraih keberhasilan pada tahap-tahap awal dijalankannya program. Karena itu, program redistribusi tanah harus diikuti dengan dukungan modal produksi (kredit usaha) di tahap awal, perbaikan di dalam distribusi barangbarang yang diperlukan sebagai input pertanian, perbaikan di dalam sistem pemasaran dan perdagangan hasilhasil pertanian, penyuluhan-penyuluhan pertanian yang diperlukan untuk membantu para petani memecahkan masalah-masalah teknis yang dihadapinya, dan program lainnya yang pada intinya dapat mununjang keberhasilan para petanipenerima tanah dalam berproduksi.
Pembaruan agraria yang kita maksud tidak hanya menyangkut landreform bagi kaum tani dan sebagai dasar pengembangan sektor pertanian semata. Pembaruan agraria, melainkan juga menyentuh upaya untuk menata ulang sistem penguasaan dan pengelolaan atas seluruh kekayaan alam secara mendasar dengan prinsip keadilan agraria. Sektor-sektor kekayaan alam yang dimaksud mencakup kehutanan, perkebunan, pertambangan, perairan, pesisir, pulau-pulau kecil dan kelautan.
Secara strategis, pembaruan agraria yang dimaksud haruslah bersandarkan atas inisiatif rakyat bersama pemerintah. Pembaruan agraria tidak bisa semata-mata disandarkan hanya kepada kebaikan hati pemerintah. Dengan begitu, pelaksanaan pembaruan agraria mensyaratkan kemauan dan kemampuan kritis rakyat yang setia kepada konteks, fakta dan dinamika lapangan di pedesaan. Organisasi tani menjadi aktor utama dalam pelaksanaan pembaruan agraria atas inisiatif rakyat (agrarian reform by-leverage)".
Dalam kerangka pelaksanaan pembaruan agraria yang akan dijalankan oleh pemerintah saat ini, hal utama yang memerlukan kesungguhan adalah penanganan dan penyelesaain konflik agraria dan legalisasi atas tanah-tanah yang sudah diduduki, dikuasi dan digarap oleh para petani di berbagai wilayah. Untuk itu perlu kiranya bagi organisasi tani yang berada di wilayah-wilayah untuk mempersiapkan kondisi subyektif dan situasi obyektif untuk menuju pelaksanaan pembaruan agraria sejati
C. Tahapan Menuju Pembaruan Agraria
1. Kajiulangkebijakan
Melaksanakan kaji ulang terhadap peraturan perundangan yang ada untuk melakukan sinkronisasi kebijakan antar sektor. Kemudian disusun berbagai kebijakan baru yang mendukung pelaksanaan pembaruan agraria sejati;
2. Menyusun StrategiPelaksanaannya
Agar pembaruan agraria mencapai tujuannya, diperlukan strategi yang matang dan tepat. Dengan tujuan untuk mencapai optimalisasi manfaat, potensi konstribusi dan kepentingan masyarakat, daerah dan nasional, mestilah dilakukan beberapa kegiatan;
(a) Inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, pengunaan, dan pemanfaatan tanah dan SDA lainnya, sebagai dasar dua kegiatan utama yaitu:
1. Penyelesaiaan konflik/sengketa agraria, dan
2. Penataan kembali penguasaan, pemilikan, pengunaan, dan pemanfaatan tanah dan sumbersumberagrarialainnya;
(b) Mewujudkan akses informasi bagi bagi masyarakat untuk menumbuhkan tanggung jawab sosial, serta mengembangkan teknologi ramah lingkungan dan teknologi lokal;
(c) Memastikan pembaruan agraria berkontribusi pada pemulihan ekosistem yang telah rusak.
3. Penguatan Kelembagaan
Merupakan kegiatan pra-kondisi pelaksanaan seluruh kegiatan di atas, yang meliputi penguatan kelembagaan dan kewenangan organisasi pelaksana reforma agraria, baik di pemerintahan maupun non-pemerintahan. Posisi BPN yang telah diperkuat melalui Perpres 10/2006 mestilah diikuti dengan kerjasama BPN dengan berbagai pihak untuk memastikan pelaksanaan pembaruan agraria berjalan efektif sebagai agenda bersama bangsa. Perlujuga diupayakan tersediannya pembiayaan.
D. Langkah-Langkah yang Penting Dilakukan
Untuk menyambut dan mengawal Program Pembaruan Agraria Nasional, maka berbagai langkah yang harus dipersiapkan oleh organisasi rakyat dan para pendukung gerakan pembaruan agraria, adalah :
1. Melakukan Pendataan Objek dan Subjek SecaraLlengkap Dan Akurat
Hal ini diperlukan untuk memastikan objek (tanah) dan subyek (orang) reforma agraria agar dapat diketahui secara tepat. Jenis, luas dan posisi objeknya harus dapat di tentukan dengan pasti. Kategori, identitas dan jumlah subyek penerima manfaat pun mesti dapat diketahui. Dalam pendataan ini, termasuk di dalamnya data mengenai objek dan subjek konflik agraria di wilayah.
2. Mengambil Peran Dalam Pengembangan Model-Model Pembaruan Agraria
Para pelaku dan pendukung gerakan pembaruan agraria mesti terlibar aktif dalam pengembangan modelmodel pembaruan agraria yang akan dilakukan sepanjang tahun 2007. Pengembangan model pembaruan agraria (khususnya landreform) akan menentukan jalan yang tepat bagi perombakkan struktur penguasaan, pemilikan dan pengunaan tanah di masa depan. Pilihan-pilihan model pembaruan agraria akan sangat tergantung pada pengawalan dari kalangan gerakan. Untuk itu, hendaknya dilakukan kordinasi sinergis antara pemerintah, organisasirakyat dan para pendukungnya.
3. Memperkuat Dan Mengkonsolidasikan OrganisasiRakyat
Serikat-serikat maupun kelompok-kelompok tani, nelayan, masyarakat adat, buruh dan kaum miskin kota mesti diperkuat dan dikonsolidasikan untuk mengawal program pembaruan agraria nasional. Melalui organisasi rakyat yang kuat (kesadaran, militansi, tertib organisasi, solidaritas, dan kepemimpinan yang bertanggung jawab) inilah, rakyat akan mempunyai posisi tawar yang kuat untuk menghadapi hal-hal yang merugikan gerakan rakyat. Melalui konsolidasi dan penguatan organisasi rakyat pula, maka rakyat dapat berperan serta secara aktif dalam program pembaruan agraria nasional.
4. Mendorong Dialog Agraria Secara Intensif
Diperlukan dialog intensif di berbagai level (nasional, wilayah sampai kampung), yang membicarakan mengenai wacana, agenda dan program pembaruan agraria yang hendak dijalankan oleh pemerintah bersama rakyat. Hendaknya diskusi-diskusi ini melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap agenda pembaruan agraria agar ditemukan kesepahaman dan kesepakatan atas bentuk kongkrit dari pelaksanaan pembaruan agraria dilapangan.
Demikian Komunike Internal ini kami buat untuk menjadi perhatian semua pihak. Komunike ini juga jadi rujukan bagi anggota KPA di seluruh tanah air dalam menyikapi perkembangan politik agraria nasional terkini. Inti seruan kami adalah: mari rapihkan barisan dalam mengawal pelaksanaan program pembaruan agraria nasional. Salam juang!
Siaran Pers KPA : Menanggapi Pidato Presiden SBY dan Penghentian Amandamen UUPA
REFORMA AGRARIA BUKAN SEKEDAR RE-DISTRIBUSI DAN SERTIFIKASI TANAH, JALANKANLAH REFORMA AGRARIA SEJATI
etelah simpang siur, akhirnya Presiden Susilo S Bambang Yudhoyono jadi menyampaikan pidato awal tahun (31/01/07). Penulis mencatat sebuah rencana besar yang terselip dalam pidato tersebut, yakni rencana pemerintah untuk melaksanakan reforma agraria.
Setelah memaparkan realitas kemiskinan yang masih mendera anak bangsa, dalam pidatonya Presiden menyatakan, mulai tahun ini pemerintah akan membagikan tanah bagi rakyat miskin. Tanah yang dibagikan tersebut berasal dari hutan konversi maupun tanah-tanah lain yang secara hukum bisa dibagikan. Kebijakan reforma agraria akan dilakukan dengan prinsip tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat. Reforma agraria mutlak untuk dilakukan, mengingat selama kurun waktu 43 tahun (1961-2004) tanah negara yang diberikan kepada rakyat baru berjumlah 1,15 juta hektar.
Presiden juga menambahkan, dalam program reforma agraria ini pemerintah akan membantu masyarakat untuk mensertifikatkan tanahnya agar memiliki status hukum yang jelas. Di tahun 2005, pemerintah telah membebaskan biaya sertifikasi tanah bagi 410 ribu lebih bidang tanah. Tahun 2006, jumlah ini naik 44 persen, tercatat ada 591 ribu lebih bidang tanah. Sedangkan untuk 2007 ini, pemerintah menargetkan pembebasan sertifikasi bagi 1,1 juta bidang tanah lebih (KB68H,31/01/07).
Terkait dengan rencana pemerintah tersebut di atas, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) memandang penting untuk memberikan padangan dan sikap sebagai berikut:
Pertama, Reforma Agraria bukan sekedar redistribusi dan sertifikasi tanah toh. Reforma Agraria adalah proses penataan ulang atas penguasaan, memanfaatan dan pengelolaan tanah dan sumbersumber agraria lainnya untuk kepentingan kaum tani, nelayan, masyarakat adap dan kaum miskin lainnya.
Karenanya rencana pemerintah untuk meredistribusi tanah bagi rakyat miskin harus diletakkan dalam kerangka pembaruan agraria yang menyeluruh.
Artinya, pemerintah mesti secara paralel menyiapkan berbagai program pendukung yang mendorong pemanfaatan tanah secara produktif dan berhasil guna bagi subjek reform (terutama kaum tani miskin).
Sedangkan soal sertifikasi tanah harusnya dilaksanakan setelah penataan struktur agraria tuntas dan diletakkan dalam kerangka memperkuat hak rakyat. Sertifikasi jangan jadi jalan pintas untuk melicinkan proses jual beli tanah, sehingga tanah rakyat jadi mudah lepas dari genggaman. Jika sertifikasi, komoditisasi dan pasar tanah yang terjadi maka ketimpangan terkukuhkan dan ketidakadilan terlanggengkan.
Sekali lagi, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menegaskan bahwa redistribusi tanah tidak otomatis bermakna reforma agraria. Urutan-urutan yang tepat ialah : redistribusi tanah merupakan bagian dari landreform, dan landreform adalah bagian (inti) dari reforma agraria. Landreform mutlak guna mengakhiri ketimpangan penguasaan tanah. Sedangkan reforma agraria, selain mengandung landreform juga mencakup program pendukung posta landreform. Reforma agraria ialah landreform plus program pendukung. Karenanya, reforma agraria lebih luas dari landreform, apalagi sekedarredistribusitanah.
Kedua, bahwa untuk menjalankan reforma agraria yang geniune, maka objek redistribusi tanah harus berasal dari tanah-tanah yang dikuasai secara luas dan monopolistik, baik oleh negara maupun swasta, baik individu maupun badan usaha. Untuk itu, KPA mendesakkan bahwa dalam mengidentifikasi objek mutlak keterlibatan organisasi tani agar program pembaruan agraria benar-benar untuk kepentingan rakyatkecil.
Ketiga, bahwa pihak yang menerima manfaat dari reforma agraria adalah rakyat kecil dan miskin. Data statistik BPS mengenai jumlah dan identitas rakyat miskin hendaknya menjadi salah satu rujukan untuk diidentifikasi dan diverifikasi lebih lanjut yang dilakukan secara partisipatif di lapangan. Hanya yang ekonomi lemah yang perlu dan butuh dari program reforma agraria sebagai subjek reform terpenting dan terutama. Bukan, ara pengusaha besar yang selama ini menikmati politik graria kapitalistik an di faat luarpagarsubjekpen reform. Pemerintah harus berani menarik garis tegas dalam menentukan subjek reform sebagai sikap konsekwen pada amanat UUPA.
Keempat, bahwa pelaksanaan reforma agraria haruslah menyentuh semua sektor agraria. Bukan hanya sektor pertanahan, melainkan mencakup juga pertanian, kehutanan, perkebunan, pertambangan, perairan, pesisir, pulau-pulau kecil dan kelautan.
Keempat, terkait dengan penghentian proses amandamen UUPA No.5 tahun 1960, dengan tetap berpegang teguh pada Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA), KPA memandang sebagai keputusan yang tepat untuk saat ini.
Bagi KPA, UUPA bukan saja relevan melainkan urgen untuk dijalankan. Rencana penggantian UUPA dikhawatirkan mengubur agenda pembaruan agraria. Dipertahankannya UUPA merupakan momentum untuk kembali ke khittah semangat UUPA. Semangat dan filosofi UUPA yang masih sangat relevan setidaknya ada 10 (sepuluh) prinsip dasar: Nasionalisme, Hak menguasai dari negara, Tanah untuk penggarap, Landreform, Fungsi sosial, Pengakuan hak adat, Kesetaraan gender, Kelestarian lingkungan, Usaha bersama rakyat, dan Lintas sektor.
Hal yang haus dilakukan pemerintah dan parlemen adalah menerjemahkan mandat-mandat UUPA yang belum tercermin dalam peraturan perundang-undangan turunannya secara lebih operasional. Revisi dan pencabutan aturan yang nyeleweng dari UUPA juga perlu dilakukan.
Perpu atau PP tentang reforma agraria hendaknya mengatur mengenai: argumen pentingnya reforma agraria; pengertian, tujuan dan arah reforma agraria; objek dan subjek reforma; mekanisme pelaksanaan; kelembagaan pelaksana; program pendukung; pembiayaan; dan, jadwal pelaksanaan.
Untuk percepatan reforma agraria dapat diatur dalam Peraturan Pengganti UU (Perpu) atau Peraturan Pemerintah (PP).
Dan melalui siaran pers ini, KPA memandang bahwa hal yang terpenting untuk dilakukan pemerintah terkait dengan rencana menjalankan reforma agraria adalah sebagaiberikut:
1.Perlu segera dirumuskan konsepsi untuh mengenai arah, model dan strategi implementasi program pembaruan agraria. Terwujudnya keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat hendaknya menjadi target akhir yang dituju melalui pengikisan ketimpangan strukturagraria.
2.Presiden RI perlu memimpin langsung pembaruan agraria, mulai dariperumusan konsepsi, mengarahkan pelaksanaan dan pemantapannya. Untuk efektivitas operasi, Presiden sebaiknya menugaskan salah satu pembantunya yang dipercaya untuk memimpin dan mengkoordinasikan teknisoperasionalisasi pembaruan agraria. Hendaknya disinergikan secara lintas sektor dan lintas wilayah serta harus dicegah kesimpangsiuran. Untuk memudahkan operasi, kesatuan birokrasi untuk reforma agraria hendaknya diwadahidalam komite nasional untukpembaruan agraria.
3.Pemerintah bersama masyarakat hendaknya mengupayakan data dan informasi seakurat mungkin mengenai posisi, jenis, sebaran, luasan tanah yang akan dijadikan objek. Begitu
juga dengan data mengenai subjek penerima manfaatnya mesti secara paralel disiapkan. Ketersediaan data yang relatif solid dan akurat mengenai objek dan subjek reform menjadi prasyarat kuncikeberhasilan reform.
Demikianlah siaran pers ini dibuat untuk mendapat perhatian.
Jakarta, 7 Januari 2007