Edisi XVII 2007
Apa Kabar Deputi Penyelesaian Konflik dan Sengketa Pertanahan BPN?
Konflik Agraria Dan Bisnis Militer
KASUSSENGKETAAGRARIA
SUMATERA BARAT
Sengketa tercatat: 33 kasus
Luas lahan sengketa mencapai ± 275.727,62 ha
Jumlah korban dalam sengketa mencapai ± 27.403 KK atau 121.395 jiwa
Cakupan sengketa mencapai 67 desa di 32 kecamatan dan 13 kota/kabupaten
Lawan sengketa terdiri dari 14 pihak pemerintah, 4 militer, 17 perusahaan negara, 0 perusahaan swasta
Dari 7 kasus yang terekam status penyelesaiannya, 3 yang terselesaikan.
Aceh Nangro Darussalam Sumut Kaltim Bi Sulut Kalbar Sumbar Gorontalo Maluku.Utara Jambi Papua Barat Bangka Sulteng Papua Timur a tend Maluku Sumsel Sulsel Bengkulu Kalsel DKI Jakarta Sultenggara Ambon Irian Jaya Banten Lampung Jateng Papua Tengah Jatim Jabar DI Yogya Bali NTB NTT dari redaksi
Salam Reforma Agraria
Informasi terkait dengan pengabaian peran Organisasi Rakyat dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Reforma Agraria, yang akan menjadi dasar hukum pelaksanaan PPAN, menjadi laporan utama DUDA KPA edisi kali ini. Sejumlah indikasi pengabaian tersebut diantaranya adalah subjek reforma agraria didasarkan pada individu keluarga petani, bukan pada serikat tani. RPP ini juga tidak memuat tentang penyelesaian konflik agraria yang selama ini dialami oleh serikat-serikat tani.
Selain itu, refleksi terhadap kinerja Deputi Penyelesaian Konflik dan Sengketa Pertanahan BPN juga menjadi Laporan Utama. Awalnya kedeputian baru di BPN ini diharapkan menjadi salah satu upaya menyelesaikan konflik agraria di Indonesia, tetapi nyatanya konflik tak kunjung terselesaikan.
Rubrik Lumbung KPA menurunkan dua informasi, yakni : informasi terkait strategi pengawalan KPA terhadap PPAN ditempu dengan mempengaruhi secara optimal subtansi konsepsi PPAN dan menguatkan peran dan posisi organisasi rakyat, dan proses advokasi menolak Undang-Undang Penanaman Modal(UUPM).
Insinden penembakan oleh TNI-AL yang menewaskan warga Alas Tlogo menjadi berita di rubrik dinamika wilayah. Dan secara tegas KPA mengutuk kejadian tersebut, dan menegaskan perlunya tanah-tanah rakyat yang dikuasai oleh militer untuk dijadikan objek land reform.
Selamat membaca.
Dunia Dalam (DUDA) KPA adalah media komunikasi dan bertukar informasi sesama anggota KPA dalam mendukung perjuangan pembaruan agraria di Indonesia yang terbit tiga bulanan.
Redaksi mengundang pembaca untuk mengirim tulisan, pengalaman, laporan kasus, kritik dan saran yang terkait dengan dinamika gerakan pembaruanagraria.
daftar isi
KABAR SEKRETARIAT Dari Redaksi 2 Menggugat Pengabaian Organisasi Rakyat Dalam RPP Tentang Pembaruan Agraria 3 Apa Kabar Deputi Penyelesaian Konflik dan Sengketa Pertanahan BPN? 5 LUMBUNGKPA: Dua Langkah Pengawalan PPAN; Mempengaruhi Konsepsi Dan 6 Menguatkan Oganisasi Rakyat Judicial Review UUPM; Menolak Menjual Kedaulatan Bangsa Demi Investasi 8 ISTIMEWA Konflik Agraria dan Bisnis Militer 10 DINAMIKAWILAYAH Dinamika Konflik Agraria; Warga Alas Tlogo Versus TNI-AL 12 Petisi wilayah KKJD Jateng kepada presiden RI dan Kepala BPN 14 SIKAPKPA: Pernyataan Atas Penembakan Petani Desa Alas Tlogo, Pasuruan Jawa Timur 15
DUNIA DALAM
Edisi XVII 2007
Penanggung Jawab
Usep Setiawan
Redaksi
Idham Asyad, Iwan Nurdin, Untung
Alamat Redaksi
Jl. Duren Tiga No. 64 Rt 001/Rw 007
Kel. Duren Tiga, Kec Pancoran, Jaksel
Tel:021-79191703
Fax:021-79190264
Email:[email protected]
homepage:www.kpa.or.id
Tata Letak
adinesia
NIADALAM
International Land Coalition
MENGGUGAT PENGABAIAN ORGANISASI RAKYAT DALAM RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH (RPP) TENTANG REFORMA AGRARIA
encana pemerintah untuk menjalankan R Program Pembaruan Agraria sebagaimana yang dipidatokan Presiden pada 30 Januari 2007 lalu, kini sedang disiapkan landasan hukumnya dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Semua hal terkait dengan pengaturan pelaksanaan pembaruan agraria, mulai dari tanah-tanah yang akan dijadikan objek reforma agraria, penerima manfaat, kelembagaan reforma agraria, model, pembiayaan sampai pada tata cara pelaksanaan reforma agraria akan diatur dalam peraturan pemerintahini.
Terlepas dari penggunaan kata "reforma agraria" sebagai nama dari peraturan pemerintah ini, yang tentunya sangat akrab dengan telinga dan cita-cita kelompok gerakan reforma agraria, hal yang terpenting adalah memposisikan peraturan pemerintah ini sebagai kebijakan publik yang harus diuji pemihakannya terhadap kaum tani, nelayan, masyarakat adat sebagai kelompok masyarakat yang sangat berkepentingan terhadap pelaksanaan reforma agraria di Indonesia.
Terhadap RPP ini, sejumlah pertanyaan tentu perlu dikemukakan, antara lain : apakah pengaturan pasal per pasal benar-benar menggambarkan secara utuh makna reforma agraria yang dikehendaki oleh kaum tani, nelayan dan masyarakat adat? apakah RPP ini dibuat untuk mengatasi persoalan agraria yang terjadi selama ini, misalnya konflik agraria struktural? RPP ini mewakili kepentingan rakyat banyak atau kepentingan sekelompok orang saja,sepertipengusaha?
AnatomiRPP Reforma Agraria
Dari dokumen RPP Reforma Agraria (draft VI, 14 Mei 2007) diperoleh gambaran pelaksanaan program pembaruan agraria nasional yang akan dijalankan oleh pemerintah. Secara keseluruhan dalam RPP Reforma Agraria terdapat 12 Bab dan 68 pasal, termasuk satu pasal peralihan yang menyebutkan masih tetap berlakunya semua peraturan pertanahan atau yang terkait dengan agraria sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.
Dari 12 bab pengaturan dalam RPP ini, terdapat beberapa poin yang perlu mendapat perhatian dari kelompok gerakan reforma agraria yakni:
a) Penerima manfaat (subjek Reforma Agraria), dalam RPP ini penerima manfaat dari reforma agraria adalah WNI yang sasarannya ke individu (tidak termasuk organisasi rakyat) dengan syarat, berumur 18 tahun atau sudah kawin, miskin, tidak punya tanah atau punya tanah kurang dari 0,5 hektar)
b) Ketersediaan Tanah dan Perolehan Tanah (objek Reforma Agraria), dalam RPP ini terdapat 13 objek tanah yang ditetap sebagai objek reforma agraria yakni ; (i) tanah bekas HGU, HGB atau HP, (ii) Tanah yang terkena ketentuan konversi, (iii) Tanah yang diserahkan secara sukarela oleh Pemiliknya, (iv) Tanah hak yang pemegangnya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, (v) Tanah obyek landreform, (vi) Tanah bekas obyek landreform, (vii) Tanah timbul, (viii) Tanah bekas kawasan pertambangan, (ix) Tanah yang dihibahkan oleh pemerintah, (x) Tanah tukar menukar dari dan oleh pemerintah, (xi) Tanah yang dibeli oleh pemerintah, (xii) Tanah pelepasan Kawasan Hutan Produksi Konversi, atau xiii) Tanah bekas kawasan hutan yang pernah dilepaskan.
c) Kelembagaan Reforma Agraria, dalam RPP ini ada dua kelembangaan yang ditunjuk untuk melaksanakan reforam agraria, yakni: Pertama, Dewan Reforma Agraria (DRA) yang bertugas untuk merumuskan, menetapkan, mengevaluasi dan memonitor kebijakan reforma agraria. DRA di nasional diketuai oleh Presiden dan pelaksanaannya oleh Kepala BPN, di Propinsi diketuai oleh Gubernur dan pelaksanaannya oleh Kepala Kanwil BPN, begitu juga di Kabupaten diketuai oleh Bupati dan pelaksanaannya oleh Kepala Kantor BPN Kabupaten. Kedua, Badan Pengelolaan dan Pembiayaan (BPP) Reforma Agraria. Tugas lembaga ini adalah melaksanakan pengelolaan, pemberdayaan, dan pembiayaan aset berupa tanah secara optimal dan memberikan fasilitas, serta akses bagi kepentingan penerima manfaat untuk mewujudkan maksud dan tujuan Reforma Agraria. Lembaga ini dipimpin oleh direktur utama dibawah kordinasi kepala BPN. Lembaga ini berkedudukan di tingkatnasionalsampaitingkatkecamatan
d) Identifikasi Objek dan Subjek Reforma Agraria, dalam laporan Utama
RPP ini identifikasi dan validasi objek reforma agraria serta inventarisasi dan penetapan subjek reforma agraria dilakukan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional bersama Kepala BPN Propinsi.
e) Penyelesaian Sengketa, dalam RPP ini juga memuat soal penyelesaian sengketa, hanya saja penyelesaian sengketa yang dimaksud adalah sengketa yang diakibatkan oleh pelaksanaan reforma agraria. Penyelesaian sengketa ini melalui pengadilan atau luiar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela dari pihak yang bersengketa.
Menyisakan Banyak Persolan
Dalam pandangan organisasi rakyat, PPAN bukanlah reforma agraria sejati. PPAN hanya salah satu peluang politik yang tersedia untuk memperkuat prasyarat reforma agraria di Indonesia. Dalam hal ini PPAN dapat dijadikan peluang untuk menguatkan basis organisasi rakyat, serta untuk penyelesaian konflik dan sengketa agraria.
Terkait dengan RPP Reforma Agraria ini, maka peluang politik yang tersedia semakin menyempit karena tidak adanya pasal yang melibatkan organisasi rakyat dalam program reforma agraria. RPP menempatkan Badan Pertanahan Nasional sebagai satu-satunya lembaga yang berhak menentukan siapa penerima manfaat dari reforma agraria, dan tanah-tanah mana yang akan dijadikan objek reforma agraria.
Melihat kenyataan dan realitas organisasi rakyat yang semua lahir, tumbuh dan berkembang dari konflik dan sengkeat agraria, maka dengan tidak dilibatkannya organisasi rakyat dalam mengidentifikasi subjek dan objek reforma agraria maka kemungkinan besar organisasi rakyat hanya jadi penonton dalam program reforma agrariaini.
Dapat dipastikan bahwa praktik
RPP di lapangan akan tidak memasukkan tanah-tanah yang selama ini telah diduduki oleh rakyat. Kesan ini tentunya semakin berdasar dengan adanya statemen dari BPN bahwa untuk memulai program pembaruan agraria ini akan dibagikan tanah-tanah yang dikateogrikan atau diistilahkan tanah "fresh and clean". Fresh and clean artinya bukan tanah konflik dan bukan tanah yang sedang diduduki oleh organisasi rakyat karena tanahtanah tersebut tidak fresh and clean menurut UU Perkebunan.
Seacara khusus, RPP ini tidak peduli terhadap kenyataan konflik/sengketa agraria yang semakin genting untuk diselesaikan melalui program reforma agraria. Meskipun dalam tujuannya dicantumkan"Mengurangisengketa dan/atau konflik pertanahan dan keagrariaan (pasal 2 ayat 2 bagian "e"), akan tetapi tidak tergambar dalam pasal-pasalnya mekanisme penyelesaian konflik dan sengketa agraria.
Disinilah urgensinya melibatkan organisasi rakyat dalam identifikasi subjek dan objek reforma agararia, karena dengan demikian program pembaruan agraria ini akan menuntaskan sebagai konflik agraria yang sedang diperjuangkan olehrakyat.
Lebih jauh, kita juga harus berpikir jauh ke depan bagaimana kelanjutan gerakan reforma agraria di Indonesia. Bagaimana pun hasilhasil reforma agraria dalam suatu negara harus dijaga dan diarahkan untuk menciptakan keadilan agraria. Belajar dari beberapa negara yang telah menjalankan reforma agraria, maka posisi dan peran organisasi rakyat sangatlah penting, baik pada saat pelaksanaan reforma agraria maupun setelahnya.
Apa yang menjadi pertarungan dari dorongn mengikutkan organisasi rakyat dalam setiap tahapan reforma agraria adalah pelaksanaan model reforma agraria yang berkaitan erat dengan karakter
sosial, budaya dan politik suatu bangsa. Bila sampai saat ini kita memahami bahwa pelaksanaan reforma agraria di berbagai negara terangkum dalam berbagai model, keikutsertaan pasar dan negara selalu ada, maka mayoritas organisasi rakyat di negara Indonesia menghendaki reforma agraria yang didorong oleh kekuatan rakyat (land reform by leverage). Land reform by leverage ini tidak mengadaikan keterlibatan negara sama sekali diabaikan, malahan diharuskan terlibat untuk menjalankan reforma agraria yang didorong oleh rakyat.
Nah, dengan skema dan sistem dilivery dalam RPP ini ditujukan kepada individu, maka sama halnya kita sedang membangun jalan bagi kehancuran organisasi rakyat. Setelah pelaksanaan Reforma Agraria dijalankan, dalam pengertian rakyat telah mendapatkan tanahnya, maka dapat dipastikan satu persatu organisasi rakyat akan mati berguguran. Karena tidak adalah lagi sistem dan ikatan solidaritas yang mengikat secara organisasi antar anggota dengan oganisasinya.
Harus disadari bahwa mayoritas anggota organisasi rakyat kita sedang butuh tanah dan mereka berorganisasi untuk mewujudkan kebutuhannya itu. Dengan RPP yang mengutamakan pada, maka sama halnya menggembosi semangat kolektivisme yang selama ini dibangun. Atas dasar itu semua, KPA bersama organisasi rakyat menghendaki satu kebijakan peraturan agraria yang melihat kenyataan agraria secara menyeluruh.
Apa Kabar Deputi Penyelesaian Konflik &
Sengketa Pertanahan BPN?
etelah harapan hadirnya lembaga khusus penyelesaian konflik agraria pupus, kedeputian khusus di BPN S yang menangani konflik dan sengketa dapat menjadi harapan baru. Sekedar diketahui bahwa usulan KOMNAS HAM untuk membentuk Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria (KNuPKA) ditolak oleh Presiden SBY.-Melalui surat Mensesneg ke Komnas, Presiden menyarankan untuk mengefektifkan kelembagaan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk penangan konflik agraria.
Kedeputian baru di BPN ini diharapkan untuk menjalankan salah sastu fungsi BPN yang tercantum dalam Pepres No.10/2006 tentang Badan Pertanahan Nasional yakni fungsi pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik pertanahan. Tentu saja Kedeputian ini menjadi unsur terpenting dalam menjawab kehausan korban konflik agraria di Tanah Air. Kasus-kasus sengketa tanah sering mengalami kebuntuan tanpa penyelesaian gara-gara tak sesuai kapasitas kelembagaan dibanding beban persoalan. Mediasi, fasilitasi, diharapkan dapat menjadi jalan lain penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan dan tidak lagi mengandalkan mekanisme hukum semata.
"Pepres 10/2006 dan kedeputian baru yang menagani konflik dan sengketa pertanahan d merupakan kebijakan terbaru dari pemerintah yang memberi ruang dan peluang bagi penyelesaian konflik agraria dan pelaksanaan pembaruan agraria" Tegas Sekjen KPA, Usep Setiawan.
Dengan demikian, kedeputian konflik agraria di BPN ini dapat mengisi kekosongan lembaga khusus penyelesaian konflik agraria sampai terbentuk lembaga penyelesaian konflik agraria yang dimaksud.
Hal-hal penting yang harus dilakukan oleh kedeputian ini adalah melakukan inventarisasi dan registrasi untuk penyelesaian konflik yang berkaitan dengan penguasaan tanah dan pengelolaan sumber daya alam yang diakibatkan oleh pemberian ijin-ijin/hak-hak/perjanjian-perjanjian yang melibatkan badan-badan pemerintah di masa lalu, dan menyusun rekomendasi-rekomendasi penyelesaiannya yang mencerminkan keadilan dan mengedepankan kepentingan rakyat korban.
Sayangnya, setahun keberadaan deputi penyelesain konflik BPN ini, penanganan dan penyelesaian konflik agraria oleh BPN tidak membawa perubahan apapun di lapangan. Sebab, selain tidak ditemukan upaya aktif BPN dalam menyelesaikan konflik agrariajuga begitu kompleksnya peraturan hukum yang membelenggu hak-hak warga.
Sebagai ilustrasi, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat bahwa selama empat bulan terakhir, telah terjadi penangkapan dan penahanan 143 petani. Kesemuanya juga telah menjadi korban tindak kekerasan berupa: penembakan, penculikan, pemukulan dan ancaman. Diantara korban tersebut, tercatat 33 orang sampai sekarang masih dalam tahanan pihak kepolisian. Selain itu, sebanyak 556 KK atau sedikitnya 1200 jiwa sebagian besar diantaranya perempuan dan anak-anak mengungsi sementara akibat konflik antar perusahaan dengan warga sekitar.
Melihat dari data-data kasus yang dilaporkan dan dihimpun di atas, kekerasan terhadap petani diakibatkan oleh pemberian izin pemerintah bagi areal perkebunan, industri kehutanan, pertambangan dan lokasi militer yang kesemuanya menyerobotlahan warga.
Dengan demikian, penyelesaian kasus-kasus kekerasan ini tidak akan berdampak banyak jika akar persoalan konflik agrarianya tidak diselesaikan yakni ketimpangan agraria. Penyelesaian ini mestilah dilakukan dengan menjalankan pembaruan agraria sejati sesuai amanat Tap MPR No.IX/2001 dan UUPA 1960.
Dengan konteks ini, maka hal lain yang cukup penting adalah pengertian dari sengketa pertanahan itu sendiri. Seringkali yang dimaksudkan dengan sengketa pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihannya dan penerbitan tanda bukti haknya antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi di lingkungan BPN. (Lihat Ps.1 (ayat 1-2) Permenag/Ka. BPN No.1/1999).
Sehingga sengketa pertanahan lebih dekat kepada pengertian perbedaan klaim atas suatu bidang tanah berdasarkan bukti penguasaannya, yang tentunya adalah bukti-bukti hukum atau data-data yuridis yang dimiliki oleh orang-orang yang bersengketa terhadap bidang tanah tersebut. Dengan pendekatan penyelesaian berdasarkan aspek hukum inilah yang sesungguhnya telah pula membuat BPN terjebak ke dalam penanganan sengketa yang tak kunjung selesai dalam setiap penyelesaian sengketa tanah dengan masyarakat atau antar masyarakat. Hal ini disebabkan karena klaim yang dilakukan oleh masyarakat seringkali berupa bentuk penguasaan fisik terhadap bidang-bidang tanah mereka. Tak jarang pula penguasaan fisik tersebut telah pula berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama namun tidak pernah mereka mohonkan pendaftaran haknya.
Pepres 10/2006 dan keberadaan deputi penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan sebagai kedeputian baru hanya bermakna bila segera mungkin melakukan upaya konkrit untuk menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa, dan konflik pertanahan di seluruh Indonesia secara sistematis. Setidaknya kasus-kasus agraria yang terkait langsung dengan kewenangan BPN. Semoga!!!.
2 LANGKAH PENGAWALAN PPAN; MEMPENGARUHI KONSEPSI & MENGUATKAN ORGANISASI RAKYAT
rogram Pembaruan Agraria Nasional P (Selanjutnya baca: PPAN) telah menjadi wacana yang diketahui publik. Program ini dikaitkan langsung dengan upaya penanganan kemiskinan dan pengangguran diIndonesia. Konkretnya pemerintah akan meredistribusikan tanah hutan produksi konversi seluas 8,15 juta Ha, serta 1,1 juta hektar yang berasal dari berbagai sumber lainnya, termasuk di dalamnya tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang tetapi masih belum diredistribusikan, tanah-tanah negara yang haknya telah berakhir, tanahtanah negara yang pemanfaatan dan penggunaannya tidak sesuai dengan surat keputusan pemberian haknya, tanah-tanah yang secara fisik dan secara hukum terlantar, dan jenis-jenis tanah lainnya yang telah diatur undang-undang.
Konsep PPAN
Sedari awal pemerintah telah meniatkan PPAN berkontribusi untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran dengan intervensi langsung ke sektor pertanian dan pedesaan. Karenanya dapat dipastikan bahwa PPAN adalah bagian dari 3 strategi pembangunan ekonomi SBY-JK, yakni: meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan ekspor, menggerakkan sektor riil agar semakin tumbuh dan berkembang dan revitalisasi pertanian dan pembangunan pedesaan.
Dari dokumen yang tersedia, konsep PPAN yang disiapkan oleh BPN mencakup berapa hal, yakni : Pertama, Tujuan PPAN. Ada 7 tujuan dari PPAN yakni : (i) Menata kembali ketimpangan struktur pengusahaan dan penggunaan tanah kearah yang lebih adil, (ii) Mengurang kemiskinan, (iii) Menciptakan lapangan kerja, (iv) Memperbaiki akses rakyat kepada sumbersumber ekonomi,terutama tanah, (v) Mengurangi sengketa dan konflik pertanahan, (vi) Memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup, dan (vii) Meningkatkan ketahanan pangan.
Kedua, Dasar Hukum Pelaksanaan PPAN. BPN merumuskan empat hal yang menjadi dasar dari pelaksanaan PPAN yakni: Landasan idiil (Pancasila), Landasan konstitusional (UUD 1945 dan
perubahannya), Iandasan politis (TAP MPR IX/2001 Keputusan MPR No.5/ 2003 dan Pidato politik PRESIDEN - RI awal tahun 200), serta landasan hukum (ada 24 aturan mulai dari UU, PP dan Pepres).
Ketiga, Objek dan Subjek PPAN. Objek PPAN adalah Tanah Negara yang sesuai dengan peraturan perundangan dapat di jadikan sebagai tanah (objek) pembaruan agraria, sedang Subyek PPAN pada dasarnya adalah penduduk miskin di perdesaan, baik Petani, Nelayan maupun non-Petani/Nelayan.
Terkait Subjek PPAN, pemerintah akan menetapkan berdasarkan prioritas. Sejauh ini BPN telah merumuskan 6 kategori prioritas, yakni : Prioritas / adalah Buruh tani yang menetap dan bekerja di lokasi obyek PPAN, Prioritas // adalah Petani yang berstatus petani penggarap dan buruh tani yang tak memiliki tanah pertanian, Prioritas II/ adalah petani yang memiliki luas tanah pertanian pangan < 0.5ha, Prioritas IV adalah penduduk miskin yang juga pelaku pertanian dalam arti luas termasuk nelayan yang membutuhkan tanah guna melangsungkan kehidupanya, Prioritas V adalah dapat mengacu data penduduk miskin BPS atao informasi lain yang dapat di pertanggung jawabkan, dan Prioritas VI Subyek lain yang kegiatanya di perlukan dan berkaitan langsung untuk menunjang keberhasilan PPAN.
Keempat, Sistem Mekanisme dan Dilivery PPAN. Secara garis besar ada tiga model penetapan Objek dan Subjek PPAN. Model pertama adalah objek (tanah) mendekati subjek (orang), model kedua adalah Subjek (orang) mendekati objek (tanah), dan model ketiga adalah objek (tanah) dan subjek (orang) berada pada lokasiyang sama.
Dari tiga model di atas kemudian dikembangkan ke dalam 7 mekanisme penetapan subjek dan objek, yakni: (i) Perolehan tanah dari penerimaan negara, (ii) Pelepasan dan perolehan tanah, (iii) Kewajiban perkebunan menyediakan tanah, (iv) Tukar menukar tanah secara langsung, (v) Tukar menukar tanah guna menyelesaikan konflik, (vi) Tukar menukar Tanah tidak secara langsung & menyelesaikan Konflik, dan (vii) Mendekatkan Subyek ke Obyek PPAN.
Setelah penetapan objek dan subjek PPAN, lalu bagaimana model reformnya dan kaitan dengan access reform? Ada 3 model sistem dilivery yang akan dikembangkan lewat PPAN, yakni: penerimaan secara langsung, perusahaan patungan, atau melalui perusahaan patungan. Dari 3 model ini ditemukan 8 varian yakni : (i) Kepemilikan perorangan, (ii) Kepemilikan Bersama, (iii) Kepemilikan Badan Usaha, (iv) Kepemilikan
Perorangan & Perusahaan patungan, (v) Kepemilikan Perusahaan patungan, (vi) Kepemilikan perorangan, (vii) Kepemilikan bersama, dan (viii) Kepemilikan Badan usaha.
Menawar Konsep PPAN Untuk Reforma Agraria Sejati
Untuk mengawal konsep PPAN di atas, KPA mengkonsolidasikan sejumlah pertemuan dengan NGO dan organisasi rakyat. Perkaraperkara penting yang jadi pembahasan antara lain mencakup soal, antara lain :
Pertama, pengertian reforma agraria tidak sebatas pada redistribusi tanah dan sertifikasi. Reforma agraria berarti suatu penataan ulang atau restrukturisasi pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria, terutama tanah untuk kepentingan petani, buruh tani, dan rakyat kecil pada umumnya yang sekaligus menjadi landasan menuju proses industrialisasi nasional. Cakupannya juga tidak sebatas landreform bagi kaum tani toh, tetapi juga mencakup sektor kehutanan, perkebunan, pertambangan, perairan, pesisir, pulau-pulau kecil dan kelautan.
Kedua, Objek Reforma Agraria adalah tanah-tanah yang selama ini dikuasai secara luas dan monopolistik, baik oleh negara maupun swasta, baik individu maupun badan usaha, yang selama ini menyebabkan ketimpangan dan ketidakadilan. Diantara objek potensial tersebut adalah : Tanah Hak Guna Usaha, Tanah Kawasan
Kehutanan, Tanah Bengkok Desa atau Tanah Kas Desa, Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee, dIl.
Ketiga, Subjek reforma agraria haruslah berorientasi pada masyarakat golongan ekonomi lemah, bukan kepada orang atau badan hukum yang selama ini memperoleh kenikmatan melalui hak-hak agraria selama ini. Subjek utama reforma agraria adalah ; koperasi/organisasi tani dan masyarakat adat, petani miskin, buruh kebun serta kaum miskin desa dan kota.
Keempat, dalam implementasi reforma agraria, mestilah dipastikan posisi lahan (objek) berada di sekitar orang (subjek) penerima manfaat. Tanah-tanah yang sudah dikuasai rakyat diintegrasikan sebagai bagian dari objek reform dan prioritas dilegalisasi. Terkait dengan model implementasi, model yang selama ini dijalankan oleh pemerintah adalah meredistribusikan tanah kepada rumah tangga pertanian. Namun, setelah dikaji, implementasi model ini dalam jangka menengah kembali mengarahkan guremisasi petani karena selalu mengakibatkan terpecahnya lahan menjadi persil kecil-kecil akibat hukum waris. Model begini juga membuat tanah sangat mudah memperjualbelikan tanah pertanian sebab tanah tersebutadalah hak milik pribadi.
KPA mengusulkan beberapa skema, diantaranya adalah Badan Usaha Bersama Milik Petani (BUMP), Skema Badan Usaha Milik Desa (BUMD) dan Skema Penyelesaian Konflik sebagai model implementasi Reforma Agraria. Dan mengusulkan untuk tidak menggunakan model Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-Bun) Dan transmigrasimodellama.
Kelima, Untuk menjalankan pembaruan agraria diperlukan sebuah badan pelaksana yang dibentuk oleh Presiden. Lembaga ini hendaknya dipimpin langsung oleh presiden, dan ditunjuk ketua
pelaksana harian adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang ditingkatkan statusnya menjadi kementerian agraria. Badan tersebut bisa dinamakan Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA).
Keenam, Pembiayaan, program reforma agraria mestilah dijalankan dengan pendanaan penuh dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dalam menjalankan program Reforma Agraria pembiayaan yang sifatnya berasal dari hutang haruslah dihindari. Sebab, pengalaman di banyak negara, pembiayaan dari hutang telah menyebabkan tujuantujuan pembaruan agraria yang seharusnya menjadi dasar transformasi agraria dan dasar keseluruhan pembangunan nasional menjadi dikerdilkan menjadi peningkatan produksi dan pendapatan semata.
Ketuju, untuk menjalankan reforma agraria diperlukan peraturan pemerintah tentang reforma agraria. PP tentang reforma agraria hendaknya mengatur mengenai: argumen pentingnya reforma agraria; pengertian, tujuan dan arah reforma agraria; objek dan subjek reforma; mekanisme pelaksanaan; kelembagaan pelaksana; program pendukung; pembiayaan; dan, jadwal pelaksanaan.
Berapa perkara penting di atas menjadi bahan advokasi dan kampanye KPA ke pemerintah dan publik serta sekaligus sebagai bahan konsolidasi ke organisasi rakyat untuk mengeraskan tuntutan reforma agraria sejati.
KONSTITUSI UUPM (UNDANG-UNDANG PAMA ) NO. 5 TAH 2007 MELANCARS OUPM (UNDANG-UNDANG PENANAMAN MA) PENJAJAHAN BAIU GERAKAN RAKYAT LAWAN NEOKCLOVASE DAN TRAL
Judicial Review UUPM; Menolak Menjual Kedaulatan Bangsa Demi Investasi
ergabung dalam koalisi masyarakat menolak UU Penanaman Modal, Konsorsium T Pembaruan Agraria (KPA) menyatakan sikap menolak UUPM. KPA mewakili kelompok agraria dan petani menjadi penggugat, dan akan mengajukan gugatan judicial review ke Mahkaman Konstitusi.
UU Penanaman Modal ini mengandung banyak persoalan. Selain proses awal perencanaan, penyusunan dan pembahasan UUPM tidak demokratis karena tidak melibatkan dan mengumumkan secara terbuka kepada rakyat, juga subtansi UUPM sama sekali tidak berpihak pada amanat dan kepentingan rakyat, seperti yang tercantum dalam pasal 33 UUD 1945.
Berapa pasal yang secara subtansial melanggar konsitusi, antara lain : (i) Perlakuan yang sama (equal treatment) antara investor asing dan investor dalam negeri, (ii) Dibukanya hampir seluruh sektor dan bidang untuk dimasuki investor asing, (iii) Pelarangan nasionalisasi oleh negara, (iv) Dibolehkannya pemilikan tanah oleh orang asing, (v) ljin Hak Guna Usaha (HGU) selama 95 tahun, Hak Guna Bangunan (HGB) 80 tahun dan Hak Pakai (HP) 70 tahun. (vi) Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan tanpa diikuti oleh keterangan yang jelas, (viii) Diijinkannya perusahaan untuk melakukan perpanjangan atau pergantian nama perusahaan, sementara UU ini tidak berlaku surut, (ix) Terancamnya keuangan negara oleh adanya ketentuan mengenai penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional jika ada sengketa dengan investor asing dan lokal, dan (xi) Diberlakukannya Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia yang berdampak buruk bagi lingkungan hidup & kebijakan ketenagakerjaan.
Momok Bagi Bagi Gerakan Reforma Agraria
Investorasing dengan UUPMini dapat dengan leluasa berinvestasi. Sektor-sektor penting dan menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi Republik Indonesia tinggal menjadi slogan. Tanah dan kekayaan sumber daya alam tentu menjadi incaran utama bagipelaku investasi.
Padahal sejak awal Presiden Soekarno sudah memperingatkan bahwa kekayaan alam yang terkandung dalam perut bumi Indonesia adalah milik anak bangsa ini, bukan untuk orang asing. Belia berkata "biarkan kekayaan alam itu di dalam tanah, tunggu sampai anak bangsa mampu mengolah sendiri. Jangan sampai kita menjadi budak kepentingan modal asing, menjadi bangsa kuli dan kuli di antara bangsabangsa", tetapi dengan kehadiran UUPM ini menjadi petaka bagi kekayaan sumber daya alam
Pasal 22 dalam UUPM yang memberi batas waktu penguasaan tanah untuk Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai bagi investor selama nyaris satu abad lamanya sungguh merupakan kebijakan yang patut diperkarakan secara filosofis, ideologis, historis, politis, yuridis, maupun ekonomi.
Ketidakyakinan pemerintah akan kemampuan petani kita mampu untuk membangun dan mengelola usaha di bidang agraria sehingga lebih mempercayai para pemodal sebagai kelompok paling tepat diberi tanah luas, dan petani cukup diikutkan sebagai tenaga kerja murah di dalamnya menunjukkan bahwa warisan hukum agraria kolonial kembali dihidupkan oleh pembuat kebijakan dinegara ini.
Secara khusus, kehadiran UU Penanaman Modal telah menghambat rencana pemerintah untuk menjalankan pembaruan agraria. UU ini juga dapat dipastikan akan memicu konflik agraria semakin mengeras karena maraknya penggusuran tanah. "implementasi UU ini secara strategis akan menyandera rencana pemerintah untuk menjalankan pembaruan (reforma) agraria. UU Penanaman Modal yang melegitimasi monopoli dan konsentrasi penguasaan tanah di tangan golongan ekonomi kuat berhadapan dengan agenda reforma agraria untuk golongan ekonomi lemah" Tegas Sekjen KPA, Usep Setiawan.
Pasal 22 UU Penanaman Modal
(1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal, berupa:
a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbaruiselama 35 (tiga puluh lima) tahun;
b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan
Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) C. tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbaruiselama 25 (dua puluh lima) tahun.
(2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus untuk kegiatan penanaman modal, dengan persyaratan antara lain:
a. penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekenomian Indonesia yang lebih berdaya saing;
b. penanaman modal dengan tingkat risiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan;
c. penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas;
d. penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah negara; dan
e. penanaman modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.
(3) Hak atas tanah dapat diperbarui setelah dilakukan evaluasi bahwa tanahnya masih digunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak.
(4) Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang diberikan sekaligus di muka dan yang dapat diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dihentikan atau dibatalkan oleh Pemerintah jika perusahaan penanaman modal menelantarkan tanah, merugikan kepentingan umum, menggunakan atau memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hak atas tanahnya, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
KONFLIKAGRARIA DAN BISNIS MILITER
Oleh : Idham Arsyad
eristiwa penembakan Marinir TNI AL yang menewaskan empat orang dan melukai P tujuh warga Alas Tlogo Pasuruan menempatkan TNI dalam posisi terpojok. Persitiwa ini juga membuka diskursus sensitif yang banyak disorot publik dan dunia internasional, yakni keterlibatan militer dalam pelanggaran dan kejahatan HAM di Indonesia serta bisnis militer
Alkisah, Presiden Soekarno dalam pidato 17 Agustus 1953 berkata "angkatan bersenjata tidak boleh ikut-ikut politik, tidak boleh diombang-ambingkan politik". Begitu juga Jendral M.Yusuf dengan aksentuansi bugisnya berkata "Sehebat-hebat kau mau maju, itu urusan kamu, tapi kalau kau masih aktif, kau tinggalkan itu dagang supaya dapat menjadi tentara yang baik".(Samego dan Indria:1998).
Syahdan, imbauan Soekarno dan M.Yusuf tetap sekedar imbaun. Aktivitas politik dan bisnis militer tetap jalan bahkan semakin menggurita. Konon kabarnya, konglomerat besar di negeriini banyak dari kalangan kaum berseragam hijau.
Di lapangan agraria, kehadiran militer membuahkan konflik agraria lebih manifes. Penggunaan kekerasan dan pendekatan keamanan sering digunakan dari pada penyelesaian konflik secara persuasif. Di masa Soeharto, penggunaan kekerasan dan pendekatan keamanan ini untuk menaklukan rakyat dari penguaasaan tanah dan sumber dayaalam.
Ada dua model keterlibatan militer dalam konflik agraria. Pertama, terlibat langsung berkonflik dengan rakyat seperti yang terjadi di Pasuruan. Kedua militer menjadi beking dari badan usaha swasta dan BUMN yang sedang berkonflik dengan rakyat.
Kejadian di Pasuruan hanya menambah daftar kekerasan militer dalam konflik agraria. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (1970-2001) menunjukkan keterlibatan militer terjadi 18 Propinsi dan melibatkan semua angkatan termasuk POLRI. Dari 1.753 sengketa/konflik agraria, sebanyak 59 kasus melibatkan militer.
Selain itu, keterlibatan militer dalam konflik agraria terjadi di semua sektor lapangan agraria. Baik di sektor kehutanan, pertambangan, perkebunan, pembangunan bendungan, bahkan sampaipada pembangunan perumahan dan sektorindustri.
Bisnis Militer di Lapangan Agraria
Intensitas militer dalam konflik agraria erat kaitannya dengan aktivitas bisnis militer di lapangan agraria. Dimulai ketika militer ikut terlibat mengurus perkebunan ex Belanda yang di nasionalisasi.
Jendral AH.Nasution sebagai kepala angkatan perang Rl memerintahkan wakil direktur perkebunan dijabat oleh Tentara yang ditunjuk olehnya. Sejak saat itulah militer, terutama angkatan darat terlibat aktif mengelola perkebunan dan pertambangan, dan tahun 1964 dan 1965 semakin gencar setelah perusahaan Inggris dan Amerika dalam pengawasan tentara.
Langgengnya bisnis militer di lapangan agraria seolah menjadi kesepakatan tak terulis antar petinggi militer dan pimpinan nasional. Ketidaksanggupan negara membiayai anggaran militer menjadi legitimasi serdadu berkebun sawit, yayasan milik ABRI berbisnis tambang, dan kaum berseraga coklat menjadi raja hutan. (Danang Widyoko,dkk)
Di samping sebagai pelaku bisnis di lapangan agraria, melalui doktrin dwi fungsi ABRI, militer ikut memberangus program pembaruan agraria populis masa Soekarno. Menyukseskan pembangunan kapitalisme di sektor agraria, seperti program revolusi hijau, eksploitasi hutan dan program agro industri. Belakangan, semua proram ini hanya menjadikan konflik agraria bersifat struktural.
Penyelesaian Konflik Agraria
Berkaca dari keterlibatan militer dalam konflik agraria sepanjang masa, maka penyelesaian konflik agraria menjadi bagian penting dari tuntutan reformasi TNI. Berbagai langkah yang harus dilakukan antara lain :
Pertama, pemerintah menginventarisasi aset-aset militer yang menggunakan areal tanah yang begitu luas dan melanggar pasal (7) UUPA No.5/1960, Kedua, asetaset militer yang peruntukannya untuk penguatan institusi militer seperti pusat latihan tempur, perumahan (home base) yang disengketakan dengan rakyat dilakukan proses mediasi secara adil dengan tetap berpegang pada UUPA No.5/1960 bahwa tanah untuk rakyat.
Ketiga, aset-aset militer yang diperoleh dengan cara merampas tanah rakyat hendaknya dikembalikan kepada rakyat. Keempat, menertibkan seluruh bisnis militer baik yang dikelola atas nama koperasi atau yayasan militer dan izin usahanya dicabut, dan tanahnya dijadikan objek landreform. Karena militer adalah bagian dari rakyat, maka mereka diidentifikasi sebagai subjek landreform.
Mengingat intensitas keterlibatan militer dalam konflik agraria cukup tinggi, maka pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang membatasi militer terlibat langsung dalam konflik agraria yang melibat rakyat versus badan usaha
Tentu semua orang menginginkan angkatan bersenjata yang kuat dan tangguh, maka diperlukan tempat latihan dan anggaran operasional serta kesejahteraan prajurit. Agar tidak menimbulkan konflik, maka struktur penguasaan, peruntukan dan pemanfaatan tanah harus ditata ulang. Tentunya dengan mempertimbangkan areal lahan untuk kepentingan
DUNIADA
Dinamika Konflik Agraria; Warga Alas Tlogo Versus TNI-AL
anggal 30 Mei T 2007 menjadi hari yang naas bagi penduduk desa Alas Tlogo. Tindakan refresif Marinir TNI AL mengakibatkan empat orang warga desa tewas tertembak, delapan orang lainnya mengalami lukaluka, dan menimbulkan penderitaan mental dan psikologis pada korban dan keluarga korban.
Hasil investigasi WALHI, RACA, LBH Surabaya, dan KontraS menggambarkan
bahwa kondisi empat warga yang tewas menunjukkan adanya penembakan yang secara sengaja di arahkan kepada warga. Sebab timah panas milik Marinir TNI AL tersebut mengenai bagian rahang sebelah kiri Sutam bin Suruyam tembus ke bagian tengkuknya. Menghancurkan mata kanan Dewi Khotijah, mendarat pas di pinggang atas bagian kanan Misti hinga menembus dadanya, serta menghamburkan isi kepala Rohman bin Saumar setelah peluru menerjang kepala depannya tembus ke belakang
Kekerasan dan tindakan refresitas Marinir TNI-AL di Alas Tlogo menambah sejarah panjang keterlibatan militer dan pendekatan militerisme dalam penanganan konflik agraria di Indonesia. Dalam catatan KPA, dari jumlah 1.753 kasus agraria (1970-2001) keterlibatan militer (TNI dan polisi) di dalamnya mencapai 29 persen. Bentuk keterlibatannya mulai dari berhadapan langsung (vis a vis) dengan petani, sebagai pemilik modal sebagaimana yang terjadi di Alas Tlogo sampai pada keterlibatan militer menjadi "pengawal" dari pemilik modal.
Mekanisme yang umum dilakukan dalam kasus sengketa/konflik yang terekam, mulai membantu proses "negosiasi" sampai pada penangkapan, atau juga melalui mekanisme -yang juga sudah menjadi "trend"-
jebakan tindakan pidana. Sehingga kasus sengketa yang mulanya hanya kasus perdata berubah menjadi kasus pidana. Kasus sengketa pada akhirnya didorong ke arah kriminalisasi tanpa menyentuh akar sengketa yang sebenarnya.
KronologiKonflik
Sebelum merebak menjadi konflik terbuka dan berujung pada jatunya korban jiwa dari petani, tidak banyak orang yang
mengetahui sengketa agraria yang melibatkan warga Desa Alas Tlogo Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan Jawa Timur dengan TNI-AL ini. Padahal sejarah konflik di atas lahan yang luasnya meliputi 11 Desa di Tiga Kecamatan ini telah dimulai sejak tahun 1960.
Tahun 1960, atas alasan untuk pembangunan landasan pesawat terbang, KKO mulai melakukan proses perampasan lahan warga. Prosesnya berlangsung dari wilayah barat Desa Alas Tlogo dengan melakukan pencabutan petok D secara sepihak. Kemudian tahun 1961, warga Desa kembali dipaksa untuk menyerahkan tanahnya tanpa ganti rugi melalui kepala Desa.
Dari tahun 1966-1988, tanah yang tadinya diperuntukkan untuk landasan pesawat terbang dijadikan lahan perkebunana jarak dan palawija, yang penguasaannya oleh Puskpoal. Tahun 1986 Lantamal III Surabaya mengupayakan sertifikasi terhadap tanah warga yang diklaim sebagai lahan milik TNI-AL, termasuk didalamnya desa Alas Tlogo.
Lahan yang kini dibawah rezim bisnis militer ini pada dasarnya adalah lahan yang telah lama dikuasai dan dijadikan lahan pertanian warga Alas Tlogo. Sejarah penguasaan lahan masyarakat sepanjang umur dengan sejarah terbentuknya kampung tersebut.
Dimana pada tahun 1902 oleh pemerintah kolonial membentuk struktur pemerintahan desa/perangkat desa. Kemudian pada masa pasca kemerdekaan (1945 - 1965), dimana tanah yang dahulu dikenakan erfpacht dikuasai kembali oleh petani Masyarakat Kecamatan Nguling dan Lekok.
Konflik semakin terbuka dan menajam, saat warga memperkarakan penguasaan lahan oleh TNI-AL ke pengadilan. Kendatipun dalam prosesnya, warga menjadi pihak yang selalu terkalahkan dan hukum lebih memihak kepada TNI-AL.
Salah satu pemicu konflik semakin menajam, karena ditengah kebutuhan warga atas lahan pertanian yang semakin mendesak, justru TNI AL melakukan komersialisasi asetnya dengan memberikan sertifikat hak pakai (hingga 2018) seluas 2.600 ha (73% lahan) kepada PT Kebon Grati Agung yang merupakan anak perusahaan PT Rajawali Nusantara.
Apa yang telah dilakukan oleh TNI-AL mencerminkan persoalan struktur penguasaan agraria yang tidak adil di negara ini. Dalam aspek legal formal, tentu praktik komersialisasi lahan oleh TNI-AL sangat bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1960 (Pasal 10) tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan UU NO. 34 Tahun 2004 (Pasal 76) Tentang Tentara Nasional Indonesia, yang secara khusus mengharuskan TNI untuk menghentikan praktek bisnis militer.
Sampai dengan berita ini dituliskan, belum jelas kerangka penyelesaian konflik yang menjadi pilihan pemerintah dan yang tentunya mempertimbagkan rasa keadilan petani Alas Tlogo yang sudah menjadi korban. Warga Alas Tloso sejauh ini menolak tawaran relokasi dari pihak TNI-AL.
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam kasus ini mendesak kepada pemerintah untuk segera mengembalikan lahan rakyat yang telah dikuasai oleh TNI- AL, menuntut tangungjawab TNI atas insiden penembakan warga dan Komnas melakukan investigasi atas tindakan pelanggaran HAM di Alas Tlogo. Selain itu, untuk mencegah konflik terus berulang, KPA
KRONOLOGI KASUS PENEMBAKKAN WARGA DESA ALAS TLOGO, KECAMATAN LEKOK, KABUPATEN PASURUAN
→ Selasa, 29 Mei 2007, PT.Rajawali (Rekanan TNI-AL) melakukan penggarapan dengan menggunakan di areal sengketa. Warga meminta penggarapan dihentikan karena masih ada tanaman mereka. Sempat terjadi negosiasi agar penggarapan dihentikan terlebih dahulu.
Rabu, 30 Mei 2007, Pukul 09.00 WIB, PT. Rajawali melakukan penggarapan lagi dengan pengawalan TNI AL. Aparat TNI AL di lokasi menyatakan bahwa mereka mendapat perintah dari atasan untuk menindak warga yang berupaya menghentikan kegiatan penggarapan PT Rajawali, dan memperingatkan bahwa akan ditembak di tempat jika terus ngotot bergerak maju menujulokasipenggarapan PT Rajawali.
Tidak beberapa lama kemudian aparat menembakkan senjata api (bukan pistol) ke arah kerumunan warga dengan mambabi buta.
1 Warga yang panik mendengar letupan tembakan, dan melihat beberapa temannya jatuh bersimbah darah, mencoba lari meyelamatkan diri. Aparat mengejar para warga, mereka yang tertangkap kepalanya dipukul terus menerus dengan laras senjata api. Tidak berhenti sampai di situ aparat mencoba akan menembak kaki warga yang tertangkap namun dihalanghalangi oleh Munaji, tak pelak ia pun terkena tendangan dari aparattersebut.
Tanpa menghiraukan kondisi sekitarnya, aparat terus menembaki warga yang berlarian secara membai buta. Akibatnya beberapa warga mengalami korban jiwa dan korban luka parah. Adapun korban jiwa, yakni : (1) Dewi Khodijah Binti Juma'atun (21 tahun), mengandung 4 bulan dengan luka di kepala. (2) Mistin (21 tahun) dengan luka di dada, (3) Choirul (4 tahun) dengan luka di dada, (4) Rohman Bin Saumar (17 tahun), dan (5) Sutam Bin Saruyan (45 tahun). Sedang yang luka parah adalah : Erwanto (17 tahun), Miadi (40 tahun), Satiran (45 tahun), Nasum (27 tahun), Rohman (29 tahun), dan Tosan (25 tahun).
Rabu, 30 Mei 2007, Pukul 11.00-18.00 Wib, warga memblokir jalan Provinsi Pantura jurusan Surabaya-Banyuwangi. Warga menuntut agar pihak Pemkab Pasuruan segera mengatasi persoalan ini, menuntut pertanggungjawaban pihak TNI-AL atas peristiwa penembakan tersebut.
Rabu, 30 Mei 2007, Pukul 17.30 WIB, perwakilan Bupati Pasuruan membacakan pernyataan Bupati, yangisinya:
1.. Meminta agar PT Rajawali tidak melakukan penggarapan sebelum sengketa selesai.
2 Meminta agar Letnan Eko Budi Santoso untuk bertanggung jawab atas kekerasan tersebut.
3 Bupati akan memfasilitasi warga berdialog dengan Pangarmatin, BPN, Dephankam dengan pejabat Pemkab Pasuruan besok pada tanggal 31 Mei 2007 pada pukul 08.00 WIB dikantorpemerintah Kabupaten Pasuruan.
Sumber data dan informasi yang diolah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya- Jawa Timur dan Paguyuban Petani Jawa Timur (Papanjati)
PETISITERBUKA KELOMPOK KERJA JARING DEMOKRASI (KKJD) JAWA TENGAH KEPADA PRESIDEN RI DAN KEPALA BPN
Pada tanggal 5-7 Juni 2007 yang lalu, kami yang terdiri dari Serikat Tani, Serikat Buruh, Kaum Miskin Kota, dan NGO di Jawa Tengah, dan tergabung dalam Kelompok Kerja Jaring Demokrasi Jawa Tengah (KKJD Jawa Tengah) mengadakan sebuah pertemuan yang bertajuk "Konsolidasi Demokrasi".
Dalam pertemuan tersebut, ada dua hal yang dibahas secara mendalam:
1. UU No 25/2007 tentang Penanaman Modal
2. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Reforma Agraria
1. Kami menilai bahwa UU No 25/2007 tentang Penanaman Modal sangat merugikan dan melukai hati rakyat khususnya kalangan petani, buruh, dan kaum miskin lainnya di Indonesia.
Kami melihat bahwa UU ini sangat berpotensi menggusur nilai-nilai kebangsaan kita secara keseluruhan sebab UU ini mencerminkan sebuah bentuk penjajahan baru yang sangat halus tetapi menjerat kehidupan kebangsaan kita.
Kami mengambil sikap untuk mendukung sepenuhnya upaya-upaya kelompok masyarakat demokratis lain dalam melakukan Judicial Review untuk mencabut UU ini. Bahkan secara tegas, kami menuntut pemerintah untuk segera mencabut UU Penanaman Modal ini sebagai upaya penyelamatan kedaulatan bangsa dan upaya membendung kekuatan anti nasional-demokrasi.
II. Selanjutnya mengenai Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN). Kami mengajukan protes keras terhadap draft Peraturan Pemerintah (PP) ini karena:
1. Pemerintah tidak melibatkan organisasi rakyat dalam identifikasi objek dan subjek reforma agraria seperti tercantum dalam draft PP tersebut. Padahal, Reforma Agraria yang berhasil harus melibatkan peran serta Organisasi Rakyat.
2. Pemerintah menentukan secara sepihak siapa-siapa penerima manfaat dan dalam subjek individu. Padahal, Serikat Tani memiliki peran yang sangat vital dalam setiap organisasi tani. Mereka harus dilibatkan sehingga pelaksanaan Reforma Agraria ini bisa diarahkan dalam bentuk-bentuk kepemilikan asset bersama seperti koperasi milik petani dan desa. Dengan demikian, dapat mencegah terjadinya pengalihan tanah-tanah objek Reforma Agraria kepada pengusaha dalam bentuk penjualan aset.
3. Pemerintah tidak menunjukkan iktikad baik dalam menyelesaikan konflik-konflik agraria. Semestinya tanah-tanah sengketa yang jumlahnya mencapai lebih dari 1000 kasus ini merupakan bagian penting dariredistribusi.
Oleh Sebab itu, kami menuntut:
1. Cabut Undang-Undang No 25/2007 tentang Penanaman Modal.
2. Pembahasan PP Pembaruan Agraria dan PPAN haruslah melibatkan serikat tani. Serikat-serikat yang dimaksud adalah serikat yang selama ini berjuang dalam pembaruan agraria.
3. Libatkan pula Serikat Tani dalam Identifikasi Objek dan Subjek di dalam program PPAN dan tercantum jelas dalam PPtentang Pembaruan Agraria.
Demikian Petisi Terbuka ini diajukan untuk menjadikan perhatian
JawaTengah, 19 Juni 2007
Atas
Penembakan Petani di Desa Alas Tlogo Kec.Lekok Kab. Pasuruan Jawa Timur Oleh TNI-AL
Tanah-Tanah Rakyat Yang Dikuasai Oleh Militer Untuk Latihan dan Bisnis Harus dijadikan Objek Landreform !!!
Menyikapi rentetan peristiwa konflik agraria yang melibatkan militer, saatnya pemerintah untuk mengevaluasi dan mengambail tindakan tegas terkait dengan penguasaan militer di lapangan agraria, baik untuk kepentingan latihan apalagi untuk kepentingan bisnis militer.
Kasus pasuruan yang menewaskan empat orang warga Alastlogo Kec.Lekok dan melukai delapan orang lainnya yang diantaranya anak berumur lima tahun hanya menambah daftar kekerasan yang dilakukan militer di lapangan agraria.
Dalam catatan KPA, keterlibatan militer dalam sengketa dan konflik agraria di Indonesia merupakan kasus yang cukup tinggi. Dari 1.753 jumlah kasus agraria di Indonesia, sebanyak 59 kasus melibatkan TNI. Konflik agraria yang melibatkan militer dengan warga banyak dilatari oleh pengambil alihan tanah-tanah rakyat untuk kepentingan pembangunan infrastruktur seperti perumahan (home base) dan tempat latihan tempur serta usaha-usaha militer di lapangan agraria baik di sektor perkebunan, kehutanan dan pertambangan.
Keterlibatan militer dalam praktek penyelesaian konflik agraria selama ini, juga kerap menimbulkan kekerasan karena militer lebih menunjukkan perannya sebagai wakil dan "pengawal" dari mesin birokrasi dan modal, dari pada memihaki dan melindungi rakyat yang pada dasarnya berhak atas rasa aman.
Beranjak dari tingginya keterlibatan militer dalam konflik agraria di Indonesia, dan hampir semua konflik itu berujung pada kekerasan dan jatuhnya korban dari pihak rakyat, maka Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyatakan sikap sebagaiberikut:
1. Pemerintah segera mengidentifikasi, mengevaluasi dan menertibkan segala bentuk penguasaan tanah dan sumber-sumber agraria oleh militer di lapangan agraria yang sedang dikuasai oleh rakyat. Tidak boleh lagi ada penguasaan tanah oleh militer baik untuk kepentingan latihan perang, pembangunan perumahan (home base) apalagiuntukusaha-usaha dilapangan agraria.
2. Seiring dengan rencana pemerintah untuk menjalankan reforma agraria, maka tanah-tanah yang dikuasai oleh militer yang berasal dari tanah-tanah rakyat yang penguasaannya diperoleh dari cara-cara kekerasan dan sedang dituntut oleh rakyat agar dijadikan objek land reform dan dikembalikan kepada rakyat.
Sebagai bagian dari proses reformasi TNI/POLRI, maka TNI/POLRI tidak boleh lagi melibatkan diri dalam konflik 3. agraria yang melibatkan rakyat versus pengusaha, warga versus pemerintah dan BUMN. Penggunaan kekerasan dan keamaan (security approach) dalam penanganan konflik agraria tidak akan menyelesaikan konflik agraria dan hanya melahirkan pelangggaran hak asasi manusia seperti penembakan, pembunuhan, penangkapan, intimidasi, dsb.
Untuk mengatasi dan menyelesaikan ribuan konflik agraria di Indonesia, maka diperlukan lembaga khusus 4. penanganan dan penyelesaian konflik agraria yang bersifat komite nasional. Selama ini konflik agraria yang diproses dalam peradilan umum hanya menempatkan rakyat pada pihak yang selalu kalah dan ruang rakyat untuk mengambil kembali tanahnya yang dirampas tidak ada.
5. Terkait dengan kekerasan dan konflik agraria di Pasuruan, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mendesak pemerintah, DPR dan Komnas HAM untuk : 1) mengusut tuntas pelanggaran hak asasi manusia dan menyelesaikan proses hukum dalam mekanisme peradilan HAM bukan daam peradilan militer. 2) Segera mengembalikan tanah rakyat, dan merelokasi tempatlatihan tempur dari tanah-tanah milik rakyat.
Demikian pernyataan sikap ini dibuat untuk mendapat perhatian.
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
Jakarta, 1 Juni 2007
USEPSETIAWAN Sekretaris Jenderal