Baca teks (PDF): RUU Lahan Abadi Untuk Petani Atau Korporasi?, Usep Setiawan

20 halaman · 20 halaman diproses dengan OCR · 12.5 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. RUU Lahan abadi, untuk petani atau korporasi?
  2. KASUSSENGKETAAGRARIA
  3. RIAU
  4. Dunia DAlaM
  5. 2 Tahun Kinerja KPA; Membuka Ruang Advokasi, Mempengaruhi Dan Mengawal Kebijakan Agraria Nasional
  6. Sekretariat Nasional; Rumah Yang Nyaman Bagi Semua
  7. Potret Dinamika Agraria Di Wilayah; Laporan Dewan Nasional
  8. KPAWilayah
  9. Audiensi DN KPA-BPN; Mengeraskan suara pembaruan agraria by leverage di Meja Kepala BPN
  10. Dari FGD RUU Pengelolaan Lahan Pertanian Abadi Pangan; Lahan Abadi, untuk petani atau koorporasi ?
  11. Mengadukan Refresitas dalam SKB Penanganan Sengketa Pertanahan BPN-POLRI
  12. Lumbung KPA
  13. Sengketa Tanah Picu Kemiskinan dan Melahirkan Radikalisme Rakyat
  14. TENTANG PENANGANAN MASALAH PERTANAHAN
  15. Dengan memperhatikan ketentuan:
  16. BAB I TUJUAN Pasal 1
  17. BAB II
  18. RUANG LINGKUP Pasal 2
  19. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama Meliputi:
  20. BAB III
  21. PELAKSANAAN Bagian Kesatu Bidang Pembinaan Pasal 3
  22. Pasal 4
  23. Bagian Kedua
  24. Bidang Operasional
  25. Pasal 5
  26. Pasal 6
  27. Pasal 7
  28. Pasal 8
  29. BAB IV
  30. DUKUNGAN PELAKSANAAN
  31. BAB V
  32. PEMBIAYAAN
  33. BAB VI
  34. KETENTUAN LAIN-LAIN
  35. Bagian Kesatu Jangka Waktu
  36. Pasal 11
  37. Istimewa
  38. Bagian Kedua
  39. Penyelesaian Perbedaan Pendapat Pasal 12
  40. Bagian ketiga
  41. Perubahan
  42. BAB VII
  43. PENUTUP
  44. Terancam Ekpansi PT.WKS PPJ Melakukan Pemetaan & Perencanaan Ruang
  45. KPA Wilayah Sulsel terbentuk Problem Agraria Menghadang
  46. Proses Pembentukan
  47. REFORMA AGRARIA ADALAH AMANAH KONSTITUSI YANG TELAH DIINGKARI OLEH PEMERINTAH
  48. Sikap KP
  49. MOU BPN-POLRI Alat Baru Untuk Mengkriminalkan Petani

DUNIADALAM

Edisi XVIII 2007

RUU Lahan abadi, untuk petani atau korporasi?

KASUSSENGKETAAGRARIA

RIAU

Sengketa tercatat: 36 kasus

Luas lahan sengketa mencapai ± 143.269,59 ha

Jumlah korban dalam sengketa mencapai ± 13.770 KK atau 61.002 jiwa

Cakupan sengketa mencapai 63 desa di 31 kecamatan dan 10 kota/kabupaten

Lawan sengketa terdiri dari 7 pihak pemerintah, 1 militer, 3 perusahaan negara, 25 perusahaan swasta

Dari 7 kasus yang terekam status penyelesaiannya, tidak ada yang terselesaikan.

Aceh Nangro Darussalam Kaltim Sumut Sulut Kalbar Gorontalo Sumbar Maluku.Utara Jambi Papua Barat Papua Timur Bangka Kalteng Sulteng Maluku Sumsel Sulsel Bengkulu <alsel Sultenggara Ambon Irian Jaya DKIJakarta Barte _amoung Papua Tergah Jateng Jat.m Janar DlYogys Bali NTB NT dari redaksi

Salam Reforma Agraria

Kawan-kawan anggota KPA, Selama dua tahun, KPA tidak hanya mengawal dan mempengaruhi dinamika eksternal yang memberi ruang bagi pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia, seperti Pepres 10/2006 dan PPAN, tetapi KPA juga dihadapkan dinamika eksternal yang memperunyam dan menambah persoalan agraria di Indonesia. Misalnya kelahiran sejumlah produk legislasi dan regulasi yang isi dan semangatnya anti-reforma agraria (UU No.25/2007 tentang Penanaman Modal, UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang, UU No.27/2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dan RUU Pengelolaan Lahan Abadi Pertanian Pangan Abadi), dan konflik agraria yang makin mengeras dan korbannya terus berjatuhan, seperti kasus Alas Tlogo. Refleksi ini terungkap dalam RAKERNAS II DN-KPA yang menjadi laporan utama edisi DUDA KPA kali ini.

Selain itu, DUDA KPA juga memuat hasil audiensi anggota DN-KPA dengan Kepala BPN-RI, serta pertemuan KPA dengan Komisi IV DPR-RI terkait dengan MOU BPN-POLRI RI tentang penanganan sengketa pertanahan yang memicu kriminalisasi petani dilapangan.

Sedangkan informasi mengenai pembentukan KPA wilayah Sulsel, perencanaan dan pemetaan ruang oleh Persatuan Petani Jambi (PPJ), serta pernyataan sikap KPA memperingati Hari Tani Nasional terangkum dalam rubrik Dinamika Wilayah dan Sikap KPA.

Selamat Membaca.!!!

Dunia Dalam (DUDA) KPA adalah media komunikasi dan bertukar informasi sesama anggota KPA dalam mendukung perjuangan pembaruan agraria di Indonesia yang terbit tiga bulanan.

Redaksi mengundang pembaca untuk mengirim tulisan, pengalaman, laporan kasus, kritik dan san yang terkait dengan dinamika gerakan pembaruanagraria.

daftar isi

KABAR SEKRETARIAT Dari Redaksi 23 2 tahun kinerja KPA Potret Dinamika Agraria Di Wilayah; 4 Laporan Dewan Nasional LUMBUNG KPA: Audensi DN KPA dengan Kepala BPN 567 。 FGD RUU Lahan Abadi audensi KPA dengan Komisi III DPR RI ISTIMEWA Sengketa tanah picu kemiskinan dan melahirkan radikalisme rakyat 9 Naskah MOU BPN - POLRI tentang 11 penangan masalah pertanahan DINAMIKAWILAYAH terancam ekspansi PT WKS, PPJ melakukan pemetaan dan perencanaan ruang 15 ProfilKPAWilayah SulawesiSelatan 16 SIKAPKPA: Pernyataan Sikap Pada Peringatan Hari Tani Nasional 2007 13

Dunia DAlaM

Edisi XVIII 2008

PenanggungJawab Usep Setiawan

Redaksi

Idham Asyad, Iwan Nurdin, Untung

Alamat Redaksi

Jl. Duren Tiga No. 64 Rt 001/Rw 007

Kel. Duren Tiga, Kec Pancoran, Jaksel

Tel:021-79191703

Fax:021-79190264

Email:[email protected]

homepage:www.kpa.or.id

Tata Letak

adinesia

KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA Intermational Land Coalition NIADALAM

2 Tahun Kinerja KPA; Membuka Ruang Advokasi, Mempengaruhi Dan Mengawal Kebijakan Agraria Nasional

Tanggal 14 s.d 15 Agustus 2007 di Jakarta telah diselenggarakan Rapat Kerja Nasional II Dewan Nasional KPA. Selain menyoroti dinamika internal dan eksternal yang melingkupi gerakan reforma agraria di Indonesia, RAKERNAS DN Il juga mengeluarkan pandangan dan sikap politik dinamika nasional kebijakan reforma agraria terkait dengan rencana pemerintah untuk menjalankan Program Refoma Agraria Nasional pada tahun 2007.

Secara umum agenda RAKERNAS II DN KPA terbagi ke dalam tiga sesi. Sesi pertama adalah laporan kerja Sekretaris Jendral KPA beserta Tim Sekretariat, sesi kedua pemaparan situasi dan dinamika gerakan pembaruan agraria di wilayah oleh setiap anggota DN KPA, dan sesi ketiga adalah pembahasan rencana kerja tahun 2007/2008.

Dalam laporan kerja kepada pada anggota Dewan Nasional, Sekjend KPA memaparkan bahwa sepanjang tahun 2006 sampai 2007 telah terjadi dinamika dan perkembangan penting di dalam tubuh pemerintahan yang mempengaruhikebijakan nasionalagraria.

Pertama, bahwa pada April 2006 telah terbit Pepres No.10/2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. Pepres ini menempatkan BPN sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Dari 21 Fungsi BPN yang diatur dalam Pepres ini, tiga diantaranya dapat menjadi pintu masuk bagi pelaksanaan agenda penataan ulang struktur agraria, yakni : 1) Melaksanakan Reformasi Agraria, 2) Pemberdayaan masyarakat, dan 3) Penanganan Konflik Pertanahan. Bagian lainnya yang penting dari Pepres ini, adalah dibentuknya "Komite Pertanahan". Anggota komite yang berasal dari pakar pertanahan dan tokoh masyarakat diharapkan dapat menggali pemikiran dan pandangan secara objektif sebagai bahan masukan, saran dan pertimbangan kepada BPN dalam perumusan kebijakan. Artinya, secara keseluruhan, Perpres 10/2006 ini dapat dijadikan "alat tagih" baru kepada pemerintah untuk menjalankan reforma agraria.

Kedua, rencana pemerintah untuk menjalankan reforma agraria dengan mengalokasikan tanah seluas 9,25 ha kepada orang miskin. Rencana ini bernama Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN). KPA memiliki peran istimewa dalam proses lahirnya rencana PPAN ini, diantaranya keterlibatan KPA dalam serangkaian Simposium Agraria sebagai panitia bersama dengan BPN, Lembaga Pengkajian Pertanahan dan Brighten Institute. Hasil dari simposium inilah menjadi bahan atas naskah PPAN.

Selama dua tahun, KPA tidak hanya mengawal dan mempengaruhi dinamika eksternal yang memberi ruang bagi pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia, seperti Pepres 10/2006 dan PPAN di atas, tetapi KPA juga dihadapkan dinamika eksternal yang memperunyam dan menambah persoalan agraria di Indonesia. Misalnya kelahiran sejumlah produk legislasi dan regulasi yang isi dan semangatnya anti-reforma agraria (UU No.25/2007 tentang Penanaman Modal, UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang, UU No.27/2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dan RUU Pengelolaan Lahan Abadi Pertanian Pangan Abadi), dan konflik agraria yang makin mengeras dan korbannya terus berjatuhan, seperti kasus Alas Tlogo.

Sekretariat Nasional; Rumah Yang Nyaman Bagi Semua

Menjadi rumah yang nyaman bagi semua pelaku gerakan reforma agraria telah diwujudkan KPA sebagai organisasi jaringan nasional dalam dua tahun ini. Mulai dari komunikasi intensif dengan semua organisasi tani dan NGO di level nasional, menginisiasi kegiatan bersama sampai pada memberi dukungan kepada kelompok-kelompok rakyat di berbagai penjutu tanah air yang sedang memperjuangkan haknya atas tanah.

"Selama ini Sekretariat KPA telah secara efektif menjaditempat"persinggahan"bagi pimpinan organisasitaniyang sedang mengadvokasi kasus-kasus yang dihadapi anggotanya di lapangan, serta "terminal' tempat berkumpulnya aktivis dari berbagai kelompok untuk mengdiskusikan bebargai isu nasional yang hangat dan terkait dengan urusan reforma agraria dan gerakan petani di Indonesia" Demikian disampaikan Sekjend KPA di depan Anggota Dewan Nasional KPA.

Menjadi rumah yang nyaman bagi pelaku gerakan reforma agraria diakui oleh Dewan Nasional sebagai peran yang pas dilakukan oleh KPA. Karena situasi saat ini, dimana organisasi tani semakin banyak yang lahir dan berkembang dan menjahit satu solidaritas organisasi tingkat nasional, maka KPA harus mampu mengkordinasikan baik secara gagasan maupun proses konsolidasi agargerakan perjuangan reforma agraria semakin massif.

Potret Dinamika Agraria Di Wilayah; Laporan Dewan Nasional

Bagaimana kondisi agraria di wilayah? Bagaimana dinamika kebijakannya? Serta bagaimana pula dinamika gerakan reforma meresponnya? Tiga soal di atas menjadi pembahasan dan materi laporan kerja dewan nasional.

Dasrizal, Dewan Nasional KPA dari Wilayah Aceh menggambarkan kerumitan dan ketidakjelasan penataan kepemilikan lahan pasca tsunami. RALAS yang menjadi program pemerintah untuk mengatur kepemilikan tanah dan penataan ruang pasca tsunami rupanya menimbulkan masalah, karena tidak melibatkan organisasi lokal secara maksimal. Padahal dalam pandangan Dasrizal, organisasi lokal mutlak dilibatkan untuk menentukan tapal batas kepemilikan tanah seseorang, Tidak bisa hanya mengandalkan BPN karena data-data mereka hilang ketika tsunami.

Proyek pembangunan infrastruktur, pengembangan perkebunan besar kelapa sawit dan rencana eksplorasi tambang serta berbagai proyek investasi lainnya bakal melahirkan masyarakat korban agraria. "tentu saja sudah dapat dipastikan bahwa konflik agraria menjadi situasiagraria diAceh mendatang"Tegas, Dasrizal.

Rencana Gubernur Aceh melakukan pembagian tanah melalui Qanun No.5/2003 dipandang sebagai kabar baik. Hanya saja, selain tanah dan siapa penerima manfaat dari program ini belum jelas sampai sekarang, kabarnya program ini akan dibiayai oleh utang luar negeri.

Di akhir pemaparannya, Dasrizal menegasan bahwa sampai saat ini proses konsolidasi pelaku gerakan agraria di Aceh masih kurang massif. Salah satu kendala yang dihadapi karena keterbatasan orang yang paham terhadap persoalan agraria disana.

Konflik agraria jadi persoalan yang terus menerus mewarnai dinamika agraria di hampir semua wilayah di Indonesia. Sebagian konflik agraria adalah konflik lama yang tidak mendapat perhatian dan penyelesaian dari pemerintah, sebagiannya lagi adalah konflik baru yang muncul dari peningkatan eskalasi modal ke daerah bersamaan dengan otonomi daerah.

"Saya mencatat bahwa ada 554 kasus agraria di Sumut, 97 persen konflik masyarakat dengan perkebunan, dan 3 persen dengan mafia tanah" Ujar Arifin Saleh. Konflik karena wilayahnya ditetapkan

sebagai areal hutan juga masih mendominasi. Di Jambi, Persatuan Petani Jambi (PPJ) berhadap-hadapan dengan HTI PT.Wira Karya Sakti di empat Kabupaten. Di Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur organisai tani berkonflik dengan Perhutani. Demikian halnya konflik karena proyek pembangunan PLTA, Tambang, Sawit, Bandara, dan pembangunan DAM menjadi pemandangan sehari-hari di NTT, NTB, Kalimatan dan Sulawesi.

Di wilayah-wilayah yang sudah re-claiming oleh organisasi tani, meski sudah melakukan aktivitas produksi sekian tahun di atasnya, juga masih terus mendapat tindakan refresitas (kekerasan) dari berbagai pihak. "Upaya kriminalisasi dengan menggunakan UU Perkebunan jadi teror bagi petani" Kata Jack mewakili DN KPAJabar."

Alat baru untuk mengkriminalkan petani datang dari MOU BPN dengan POLRI tentang penanganan sengketa. Tim Adhoc yang menjadi tindak lanjut dari MOU tersebut menjadi legitimasi bagi polisi untuk memanggili petani-petani di Jawa tengah. "sampai saat ini, sudah tujuh orang petani di Jawa tengah yang ditangkap karena MOU BPN-POLRI" Ujar Iwan Nurdin, DN KPAdari Jawa Tengah.

KPAWilayah

Dewan Nasional KPA selain mempunyai mandat untuk mengkosolidasikan gerakan reforma agraria di wilayah, juga berkewajiban mendorong terbentuknya KPA Wilayah. KPA wilayah dimaksudkan sebagai salah ruang untuk memajukan gerakan reforma agraria di wilayah.

Sampai dengan pelaksanaan Rakernas II DN KPA, baru 7 wilayah yang terbentuk KPA Wilayahnya, yakni : Jambi, Lampung, Bengkulu, Sulteng, Jatim dan Sulsel. Sementara di wilayah lain, ada yang sudah membentuk tim persiapan musyawarah wilayah san sebagian masih tahap konsolidasi.

Konsolidasi anggota KPA di wilayah yang dikoordinir oleh DN menjadi tahapan sebelum pembentukan KPA Wilayah. Respon dan pandangan anggota KPA di wilayahlah yang dinamika pembentukan KPA di wilayah. Khusus untuk Jawa Tengah, keberadaan KPA wilayah dianggap tidak relevan, karena apa yang hendak diperankan oleh KPA wilayah sudah dilakukan oleh Sekber di Jawa Tengah. "sehingga belum terlalu jelas alasan dan relevansi pembentukan KPA Wilayah" Ujar DN KPAdari Jawa Tengah.

Audiensi DN KPA-BPN; Mengeraskan suara pembaruan agraria by leverage di Meja Kepala BPN

Sehari setelah pelaksanaan Rapat Kerja Nasional II Dewan Nasional KPA, anggota DN KPA melakukan audiensi dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). Audiensi DN KPA dengan BPN bertujuan untuk mengetahui perkembangan terakhir dari rencana Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN), serta menyampaikan pandangan dan masukan KPAterhadap program tersebut.

Kepala BPN Joyo Winoto mengawali diskusi dengan menjelaskan perkembangan terakhir dari Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) bahwa saat ini Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Reforma Agraria yang menjadi landasan hukum dari Program Pembaruan Agraria Nasioanal (PPAN) sudah disampaikan ke Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara.

Dari sekian banyak penjelasan Joyo Winoto terkait dengan Program Pembaruan Agraria Nasional dan berbagai upaya BPN dalam menyiapkan program tersebut, yang banyak ditanggapi oleh anggota Dewan Nasional adalah penentuan subjek dan objek reforma agraria serta model-model reforma agraria yang akan dijalankan.

Di dalam RPP tentang Reforma Agraria, objek PPAN adalah Tanah Negara yang berasal dari bekas hutan produksi konversi yang jumlahnya mencapai 8,15 juta Ha, serta tanah yang diperoleh dari : Tanah bekas HGU, HGB atau HP, tanah yang terkena ketentuan konversi, tanah yang diserahkan secara sukarela oleh Pemiliknya, tanah hak yang pemegangnya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, tanah obyek landreform, tanah bekas obyek landreform, tanah timbul, tanah bekas kawasan pertambangan, tanah yang dihibahkan oleh pemerintah, tanah tukar menukar dari dan oleh pemerintah, tanah yang dibeli oleh pemerintah, tanah pelepasan Kawasan Hutan Produksi Konversi, serta tanah bekas kawasan hutan yang pernah dilepaskan, yang menurut BPN jumlahnya mencapai 1,1 juta Ha.

Sedang subjek dari PPAN adalah setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan yang dibatasi oleh persyaratan umum dan khusus. Untuk persyaratan umum adalah: perorangan, berusia paling kurang 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, serta lainnya yang ditetapkan dengan peraturan perundang-

undangan. Sedang persyaratan khususnya adalah : Miskin, tidak memiliki tanah, memiliki tanah pertanian paling luas 0,5 hektar, serta lainnya yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Apa yang menjadi pengaturan dalam RPP tentang Reforma Agraria terkait dengan objek dan subjek reforma agraria dipandang oleh Anggota Dewan Nasional memarginalkan peran organisasi tani. Potensi tidak disertakannya lahan-lahan yang telah diduduki oleh organisasi tani dalam skema PPAN sangatlah besar, karena otoritas identifikasi objek dan subjek reforma agraria ada di tangan BPN besert? jajaran pemerintah di tingkat Desa.

Hal lain yang sangat dikritisi oleh DN KPA adala kelompok penerima manfaat (subjek) reforma agrari diberikan kepada perorangan. Bila hal ini yang terjadi, maka dapat dipastikan masa depan organisasi tani akan hancur, karena alasan untuk bersolidaritas sudah tidak ada.

Selain itu, DN KPA juga menanggapi model dan mekanisme PPAN yang akan dikembangkan oleh BPN. Dalam penjelasannya, BPN mengemukakan bahwa ada 64 mode dan mekanisme PPAN, yang secara garis besar dibagi ke dalam tiga kelompok, yakni: Subjek (orang) mendekati objek (tanah), subjek dan objek berada di lokasi yang sama, dan objek mendekati subjek.

Dalam pandangan DN KPA bahwa model dan mekanisme PPAN tersebut di atas pada dasarnya menyerupai dengan program transmigrasi di era pemerintahan sebelumnya, khususnya di mekanisme subjek mendekati objek. Di sisi lain, bahwa penyelesaian sengketa sebagaimana yang menjadi salah satu tujuan dari PPAN tidak terlalu kuat dicerminkan di dalam mekanisme dan model PPAN.

Di sesi akhir, DN KPA menyampaikan sikap politik KPA terhadap program pembaruan agraria nasional (PPAN) bahwa dalam identifikasi subjek dan objek serta kelembagan reforma agraria, keterlibatan organisasi rakyat adalah keniscayaan untuk mewujudkan reforma agraria sejati.

Dari FGD RUU Pengelolaan Lahan Pertanian Abadi Pangan; Lahan Abadi, untuk petani atau koorporasi ?

Laju konversi lahan pertanian sudah pada titik sangat mengkhawatirkan. Setiap tahun mencapai 150.000 ha lahan pertanian dikonversi menjadi nonpertanian. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan selama 1995-2005 lahan sawah mengalami penyusutan perluasan dari 8.464.687 hektar menjadi 7.696.161 hektar atau mengalami penurunan 768.526 hektar. Adapun lahan non-sawah pada

periode yang sama meningkat dari 49.376.742 hektar menjadi 65.709.103 hektar atau bertambah luas 16.332.361 hektar.

Kekhawatiran pemerintah tentu sangat beralasan, karena konversi ini mengakibatkan penyusutan lahan pertanian yang bisa berakibat pada kerawanan pangan nasional. Salah satu penyebab dari meningkatnya konversi ini karena sistem ekonomi nasional kita yang mendudukan posisi ekonomi pertanian kita yang tidak menguntungkan dibandingan sektor lain, seperti perdagangan, industri dan perumahan.

Untuk mengantisipasi agar konversi tidak terus menerus terjadi, Departemen Pertanian bersama Dewan Perwakilan Rakyat RI tengah menggodok RUU Pengelolaan Lahan Pangan Abadi. RUU ini dimaksudkan untuk melindungi lahan-lahan pertanian pangan kita melalui penetapan kawasan lahan pertanian pangan abadi yang dilarang untuk dikonversi. Menurut Menteri Pertanian bahwa salah satu poin terpenting dalan draft RUU Pengelolaan Lahan Pangan Abadi adalah upaya serius untuk menghambat laju konversi lahan. Kalaupun terpaksa, harus ada lahan pengganti. (Kompas, 16 Desember 2007).

Mengingat persoalan pertanian dan pangan tidak bisa dipandang secara sektoral, tetapi terkait dengan masalah pembangunan agraria secara keseluruhan, maka atas rancangan RUU Pengelolaan Lahan Pangan Abadi ini, KPA mengajak kepada semua pihak, terutama petani dan organisasi petani untuk melihat subtansi dari RUU ini secara kritis melalui acara Focus Group Discussion (FGD).

Focus Group Discussion (FGD) berlangsung dari tanggal 5 s/d 6 Oktober 2007 yang diselenggarakan kerjasama KPA dengan Departemen Pertanian. Secara khusus FGD ini adalah tindaklanjut dari deklarasi ICARRD 2006 dimana KPA, DEPTAN dan BPN menjadi delegasi resmi pemerintah Indonesia dan secara bersama membuat country report. Deklarasi ICARRD sendiri menegaskan

bahwa reforma agraria dan pembangunan pedesaan harus menjadi perhatian semua bangsa dalam kerangka mengatasi kemiskinan, pengangguran, juga persoalan di bidang pertanian dan krisis pangan.

Beberapa poin penting dari FGD diantaranya adalah kritik substansi terhadap RUU ini didasarkan pada argumentasibahwa para pemilik lahan pertanian pangan mayoritas ialah petani gurem yang tidak mendapat perlindungan memadai. Berbagai insentif yang hendak diberikan melupakan pokok persoalan konversi lahan yakni sempitnya tanah pertanian yang dimiliki oleh petani sehingga tak pernah mencapai skala ekonomi mensejahterakan. Pokok persoalan ini berkaitan dengan lemahnya posisi petani ketika berhadapan dengan sistem pasar pertanian yang cenderung liberal.

Jika demikian, menurut para pengkritiknya, draft UU ini dikhawatirkan akan semakin memudahkan peralihan hak atas tanah pertanian ke tangan pemodal besar (investor) dan membuka jalan bagi kehadiran korporasi pertanian ke dalam sistem pertanian pangan kita. Sementara, pemilik lahan gurem malah menjadi buruh tani.

Karenanya sebelum RUU Pengelolaan Lahan Pangan Abadi menjadi produk UU, maka diperlukan satu naskah akademik yang mengaitkan antara pengelolaan lahan pertanian abadi dengan agenda reforma agraria. Bila tidak, maka yang abadi hanyalah lahan pertanian, sementara petaninya kehilangan lahan.

Mengadukan Refresitas dalam SKB Penanganan Sengketa Pertanahan BPN-POLRI

Belumlah jelas apakah Program Pembaruan Agraria Nasional yang dikampanyekan BPN dapat menyelesaikan kasus dan konflik agraria yang dihadapi oleh organisasi rakyat, kini datang lagi persoalan baru dari Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) tentang Penangan Sengketa Pertanahan.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) menggandeng Kepolisian RI untuk mengatasi sengketa-sengketa pertanahan yang ada unsur pidanannya. SKB dengan nomor 3/SKB/BPN/2007 ini ditanda tangani pada tanggal 14 Maret 2007. Tindak lanjut dari SKB ini adalah dibentuknya Tim AD-Hoc Sengketa Tanah yang bertugas untuk memilah-milah mana sengketa tanah yang termasuk tindak perdata atau pidana.

Benar adanya, hanya berselan sebulan dari penandatanganan nota tersebut, petani sudah dipanggili oleh polisi. Seperti pengakuan organisasi tani di Kabupaten Kendal, Kebumen dan Batang Jawa Tengah bahwa polisi melakukan pemanggilan berdasarkan nota kesepahaman BPN-POLRI. "sudah ada tujuh orang yang dipanggil dan diperiksa oleh polisi, terutama mereka yang menduduki ex tanah perkebunan" Ujar Ketua ORTAJA.

Keresahan para petani inilah yang disampaikan oleh KPA kepada komisi III DPR RI. Dihadapan Ketua Komisi III DPR RI, KPA meminta supaya SKB ini dibatalkan karena menjadi legitimasi bagi polisi untuk melakukan tindakan refresif di lapangan. Selain itu, sejumlah pasalnya mendandung persoalan yang semakin

memperumit persoalan agraria.

Beberapa soalyang dikandung dalam MOU ini antara lain ; 1) persoalan tanah hanya dipandang dari segi normatifnya saja, sehingga mengancam petani yang melakukan pendudukan

tanah-tanah perkebunan yang telah diterlantarkan. 2) BPN akan mengembangkan PAM-SWAKARSA yang dibantu oleh POLRI. 3) Dalam operasionalnya SKB ini akan menyelesaikan sertifikasi tanah yang merupakan asset POLRI. Padahal, selama ini konflik antara masyarakat dengan institusi Polri bukan sedikit. Sehingga, konflik rakyat yang selama ini tanahnya dirampas untuk penggunaan asset polri sudah pasti akan mengalamikekalahan.

Lebih jauh, laporan-laporan masyarakat kepada BPN untuk menyelesaikan sengketa tanah sebagaimana yang telah dilakukan selama ini, akan dilanjutkan BPN kepada POLRI. Sehingga, POLRI dapat mengambil tindakan hukum. Tentu saja, BPN dipandang tengah menyiapkan upaya-upaya menyelesaikan sengketa tanah dengan melihat aspek hukum normatif semata. Sementera pihak BPN juga membantu penyidikan. Padahal, dalam setiap kasuskasus tanah BPN juga adalah lembaga yang selama ini menjadi bagian atau pihak yang turut menyumbang dalam setiap konflik. Sehingga, usaha-usaha ini akan menyulitkan pihak korban dalam mengungkap kasus sebenarnya.

Menanggapi penjelasan KPA terhadap SKB BPN-

Lumbung KPA

POLRI ini, Anggota Komisi III Nursyahbani menilai bahwa pengamanan memang sudah tugas POLRI sebagaimana diatur UU No.2/2002, jadi tidak perlu ada SKB untuk persoalan tanah.Dia justru khawatir salah satu materi SKB secara eksplisit melegalkan tindakan represif aparat keamanan dalam menyelesaikan konflik pertanahan. Bahkan, dengan ekstrem dia menyatakan SKB itu akan memotivasi polisi untuk melakukan kekerasan terhadap rakyat dan mengintervensi soalsoal pertanahan. "Jadi, SKB itu harus dibatalkan," tegas anggota Komisi lll tersebut.

Senada dengan itu, anggota komisi III lainnya, Gayus Lumbun menilai bahwa meski semua agenda reformasi membutuhkan dukungan aparat keamanan, tetapi menurutnya tidak perlu diuat secara khusus. Menurut dia, BPN maupun kepolisian sudah punya kerangka kerja sendiri Menurut dia, BPN maupun kepolisian sudah punya kerangka kerja sendiri yang diatur undang-undang, seperti UU No 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA, UU No 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan UU No 2/2002 tentang Kepolisian.

Kalau sampai harus membuat SKB, Gayus menduga ada proses koordinasi yang tidak bekerja pada internal sistem kenegaraan. "SKB itu berlebihan dan justru menjadi masalah. Padahal, sudah ada sejumlah UU yang saling berkaitan sebagai kontrak publik yang mengatur secara rinci tugas kepolisian dan BPN," ungkapnya.

KPA dalam pernyataan sikapnya mendesak kepada BPN untuk meninjau ulang SKB ini, dan disusun skenario baru penyelesaian sengketa agraria di Indonesia yang melibatkan organisasi rakyat dan meletakkannya dalam kerangka reforma agraria secara utuh. Sedang kepada POLRI, KPA mendesak untuk segera menghentikan pemanggilan dan kriminalisasi terhadap petani sebagai tindak lanjut dari SKB ini. Keterlibatan POLRI dalam reforma agraria hanya dibutuhkan untuk mengamankan jalannya reforma agraria yang akan dijalankan pemerintah dari kelompok anti-reforma agraria

PENDEKATAN PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA Christodoulou berdasarkan pengalaman sejumlah negara, mencatat ada 4 pendekatan yang dapat diambil dalam menyelesaikan konflik-konflik agraria, yaitu:

(1) Pendekatan mengabaikan kenyataan adanya konflik -konflik agraria yang muncul akibat serangkaian tindakan yang terencana sebelumnya.

(2) Pendekatan menunuda-nunda, sehingga orang menajdi bosan dan kemudian jadi tidak mempermasalahkannya lagi. Maksudnya, konflik disadari ada dan dirasakan mengganggu, tetapi penyelesaiannya tidak dilakukan dengan segera, tetapi ditunda-tunda denga n harapan akan dilupakan dengan sendirinya atau tersisih dengan aktivitas lainnya yang membuat orang melupakan bahwa konflik agraria itu pernah terjadi.

(3) Pendekatan jalan pintas, yaitu menempatkan masalah konflik agraria sebagai maslah teknis belaka. Lebih khusus lagi hanya sekedar masalah ketersediaan pangan atau penegakan kepastian hukum. Dengan demikian suatu penyelesaian yang 'radikal" (menyentur akar masalah) dan menyeluruh tidak dilakukan.

(4) Pendekatan kekuatan, yaitu upaya penyelesaian konflik agraria s ecara mendasar reform. Tetapi dan menyentuh akar -akar masalahnya dengan suatu program biasanya pelaksanaannya memerlukan kekuatan penuh yang d apat mengikat seluruh warga masyarakat untuk turut mengikutinya. Karena itu pendekatan ini, biasanya dilakukan dengan dukung penuh militer atau kekuatan revolusi.

Sengketa Tanah Picu Kemiskinan dan Melahirkan Radikalisme Rakyat

oleh: Arifin Saleh

Sederet konflik tanah di Propinsi Sumatera Utara yang tak kunjung usai semakin memperpanjang kimiskinan dan menjadikan rakyat melawan secara radikal karena harus mempertahankan hak atas sumber-sumber kehidupan dan kedaulatannya. Kasus Tanah Ulayat Masyarakat Adat/Rakyat Penunggu yang berada di bawah panjipanji organisasi Badan Perjuangan Rakyat Pununggu Indonesia (BPRPI) sejak 1953 hingga

sekarang terus berjuang mengembalikan hak-hak atas tanah ulayat yang dikuasi oleh Pemerintah lewat perusahaan BUMN PTPN XI (Sekarang menjadi PTPN II), Kawasan Industri Medan ( KIM ), Developer dan Para mafia pertanahan yang tersebar diwilayah Deli Serdang, Medan, Binjai, Langkat. Kasus panjang lain adalah Masyarakat Pergulaan VS PT. Lonsum (Serdang Bedagai ). Perlawanan Masyarakat Kuala Namo VS PTPN Il dan Angkasapura ( Deli Serdang ). Kasus Hutan Adat masyarakat adat Pollung melawan HTI PT. Inti Indorayon. Kasus masyarakat petani Simalungun yang menjadi korban penangkapan akibat dilaksanakan program Operasi Hutan Lestari, dan antrian kasus lain yang tersebar hampir diseluruh kabupaten di Propinsi Sumatera Utara. Sementara BPN menyebutkan Pasca Mei 1998, tercatat 554 kasus tanah di Sumut yang terkonsentrasi di semua tingkatan. Dari jumlah tersebut, 97 persen di antaranya persoalan tanah antara rakyat dengan pihak perkebunan(BUMN dan PMA).

pemegang dan penguasa hukum semakin menguras habis sumber -sumber kehidupan rakyat yang berlagak dan berkedok meningkatkan devisa Negara dan percepatan Pembangunan. Ironisnya, ketika rakyat melawan selalu berujung pada pertumpahan darah dan pemenjaraan yang justr semakin memperleba kebencian dan ketidak percayaan rakyat terhadap pemerintahnya.

Kacamata sesat yang dimainkan dalam konflik tanah di Sumatera Utara sepanjang yang teramati adalah hannya berkutak kutik soal ketetapan hukum semata, rakyat terus dikalahkan oleh bukti-bukti hukum formal (sertifikat) yang memaksa mereka harus meninggalkan dan pergi jauh dari sumber kehidupan mereka. Sementara

Perjalanan panjang

penderitaan konflik pertanahan khususnya di Sumatera Utara sebagai akibat dari kolonialisasi, eksploitasi, penyingkiran dan pemaksaan nilai-nilai. Pastilah barang seperti ini tidak merupakan hal yang asing bagi pejuang-pejuang rakyat sejati di daerah lainnya. Sekedar mengingatkan bahwa perjalanan pahit kaum Masyarakat Adat mengalami nasib yang sama dengan kaum petani, buruh dan kaum nelayan di

Sumatera Utara. Perampasan hak atas tanah dan sumberdaya alam lainnya masih terus berlangsung. Hak politik rakyat untuk mengurus dan mengatur dirinya sendiri serta menentukan jalan "pembangunan" yang sesuai dengan kapasitas kedaulatan rakyat juga masih terus mendapat tantangan yang besar dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berbagai persoalan ini telah mengemuka dalam berbagai bentuk ekspresi ketidak-puasan di berbagai pelosok kampung sampai kabupaten/kota. Gumpalan ekspresi ketidak-puasan ini terus menggelinding ke ranah politik kenegaraan yang bisa mengancam kebersamaan rakyat Indonesia sebagai suatu bangsa yang senasib dan sepenanggungan. Adalah tugas kita semua untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar yang sedang dihadapi agar kita kuat dan tetap bersatu untuk menghentikan seluruh bentuklonialisasi, eksploitasi, penyingkiran dan pemaksaan nilaiterhadap rakyat.

Di Sumatera Utara Konflik Tanah bukan sekadar persoalan hak milik biasa atau pun sekadar faktor produksi, tetapi sekaligus menjadi penanda kehadiran pemiliknya di sebuah teritori wilayah. Manusia tanpa tanah tak ubahnya manusia yang tak berumah. Di atas tanahnya manusia hidup, berkeluarga dan membajak rejeki, Dan di atas tanah miliknya pula sebagian identitas dan kedaulatan manusia terpacak untuk menentukan nasibnya sendiri. Persoalan Tanah ini ternyata dalam kontruksi kontstitusi tertinggi di negara ini jelas-jelas menyebutkan bahwa Negara melindungi,

menghormati dan memberikan kesejahteraan para rakyat yang berada dan ditanggung jawabi NKRI. Fatwaini termaktub dalam beberapa produk konstitusi Indonesia seperti UUPA 1960, TAP MPR No XI dan bakalan muncul aturan baru soal

tanahnya sendiri.

Akan tetapi jika nasib PPAN tetap dipaksakan untuk melindungi serta menjadi alat pemuasan kaum kapitalis dan impralis gaya baru yaitu sebagai pelaksananan Reforma Agraria tanpa memperkuat posisi kepentingan kaum masyarakat adat dan kaum tani terhadap tanah, maka jangan merenung dan berkeluh kesah jika rakyat menjadi miskin terlunta-lunta yang kemudian menyulut api konflik yang semakin besar dan terus memakan korban.

Melalui peringatan hari tani ini diserukan kepada seluruh lapisan masyarakat yang sangat bergantung terhadap sumber daya alam terutama tanah untuk mengorganisir dan merapatkan barisan guna

Banyak yang berharap terutama para organisasi massa tani dan organisasi masyarakat adat bahwa PP AN ini akan melaksanakan Reforma Agraria Sejati. PPAN juga menjanjikan pengharapan bahwa konflik tanah akan segera terselesaikan dan menjamin kuat bahwa rakyat akan mandiri secara ekonomi dalam mengelola di atas tanahnya sendiri.

pembaruan agraria yaitu PPAN.

Di Sumatera Utara, Lounching semangat PPAN dilakukan oleh BPN Dalam Acara seminar dan sarasehan Bulan Bhakti Agraria ke-46 tahun 2006 yang dilakukan di Medan. Acara ini dihadiri para kepala BPN se-Indonesia, para bupati/walikota se-Sumut, para notaris/PPAT se-Kota Medan dan instansi terkait lainnya, LSM dan Ormass. Banyak yang berharap terutama para organisasi massa tani dan organisasi masyarakat adat bahwa PPAN ini akan melaksanakan reforma agraria sejati. PPAN juga menjanjikan pengharapan bahwa konflik tanah akan segera terselesaikan dan menjamin kuat bahwa rakyat akan mandiri secara ekonomi dalam mengelola diatas

memastikan reforma agraria benar-benar dikuasi dan dimanfaatkan oleh rakyat, sehingga memberikan perubahan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Kemudian saya juga menyampaikan bahwa Penting dalam hal ini

untuk merumuskan strategi terhadap tanah-tanah masyarakat adat harus diakui sebagai tanah kolektif yang dikelola secara mandiri dan berdaulat oleh kaum masyarakat adat dan jika pemerintah ingin memakai demi kepentingan umum maka harus menegosiasikan dengan masyarakat adat secara bebas tanpa ada pemaksaan danintimidasi.

Berkaitan dengan MoU yang dibangun oleh BPN dan POLRI maka kaum tani dan masyarakat adat yang terkonsentrasi dalam berbagai tingkatan Organisasi massa yang militan dan massif harus menjadi prioritas utama untuk dilindungi dan dilibatkan dalam penyelesaikan konflik pertanahan khususnya di Sumatera Utara. Jika hal poin sederhana begini saja tidak dilakukan maka mustahil sudah sengketa tanah akan terselesaikan dan rakyat tetap melakukan reklaiming.

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No :3/SKB/BPN/2007 No :B/576/III/2007

TENTANG PENANGANAN MASALAH PERTANAHAN

Pada hari ini rabu tanggal empat belas bulan maret tahun dua ribu tujuh, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. JOYO WINOTO,Phd selaku KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama badan pertanahan Indonesia republik Indonesia (BPN RI) berkedudukan di Sisingamangaraja No.2 jakarta selatan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

JENDRAL POLISI Drs.SUTANTO, selaku KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK 2. INDONESIA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) berkedudukan di Jl.Tronojoyo No.3 Kebayoran Baru, Jakarta selatan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama sama disebut PARA PIHAK, menerangkan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas dibidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral.

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah instusi yang bertanggung jawab dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan ketentuan:

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria (lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Nomor 2043

2. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara tahun 1981 No. 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

3. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia(lembaran Negara tahun 2002 No. 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5. Peraturan Presiden republik Indonesia No. 10 Tahun 2006 Tentang badan Pertanahan Nasional.

BAB I TUJUAN Pasal 1

Kesepakatan bersama ini bertujuan:

1) Menyamakan persepsi dalam rangka menjabarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Khususnya berkaitan dengan penanganan kasus pertanahan yang berindikasi tindak pidana.

Mengembangkan komunikasi dua arah dan peningkatan koordinasi dalam menangani kasus pertanahan 2) yang berindikasi tindak pidana.

3) Menyelesaikan sampai tuntas masalah pertanahan yang merupakan tindak pidana sesuai dengan kewenangan di bidang tugas masing-masing.

BAB II

RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama Meliputi:

1) Bidang Pembinaan; dan

2) Bidang Operasional.

BAB III

PELAKSANAAN Bagian Kesatu Bidang Pembinaan Pasal 3

1) PARA PIHAK dalam rangka mendalami pengetahuan dan pemahaman bidang pertanahan dan kepolisian, dapat mengikutsertakan personelnya dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan, temu wicara, seminar, maupun kegiatan ilmiah lainnya.

2) PARA PIHAK menyiapkan tenaga pengajar atau pembicara dalam kegiatan pendidikan, pelatihan, temu wicara, maupun kegiatan ilmiah lainnya.

Pasal 4

1. PIHAK PERTAMA dalam rangka pengembangan sistem pengamanan swakarsa, PIHAK KEDUA menyediakan tenaga pelatih Profesional.

2. Pengembangan sistem pengamanan swakarsa sebagai mana dimaksud pada ayat 1 PIHAK KEDUA mengadakan pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kedua

Bidang Operasional

Pasal 5

1) PARA PIHAK mendahulukan tindakan persuasif, Preventif dan represif dalam rangka menangani kasus-kasus yang merugikan atau mengganggu pelaksanaan tugas di bidang pertanahan.

2) PARA PIHAK melakukan koordinasi dan tukar menukar informasi tentang terjadinya tindak pidana di bidang pertanahan.

3) Sebelum terbentuknya undang-undang pertanahan yang menjadi landasan hukum penyidik pengawal negeri sipil (PPNS) BPN RI, penanganan tindak pidana di bidang pertanahan dilakukan oleh PIHAK KEDUA bersama PIHAK PERTAMA

4) Menyelesaikan sertipikasi tanah-tanah yang merupakan asset PIHAK KEDUA.

Pasal 6

1) PIHAK KEDUA melakukan koordinasi dengan PIHAK PERTAMA dan mengambil tindakan antisipasi pengamanan, apabila diperoleh informasi sebagai mana dimaksud dalam pasal 5.

2) PIHAK KEDUA mengambil tindakan hukum terhadap pihak tertentu yang diduga melakukan tindak pidana yang merugikan atau mengganggu pelaksaan tugas dibidang pertanahan, baik berdasarkan laporan PIHAK PERTAMA dan atau berdasarkan informasi yang diperoleh PIHAK KEDUA.

3. PIHAK PERTAMA membantu PIHAK KEDUA dalam rangka melakukan proses penyidikan tindak pidana pertanahan.

Pasal 7

1) Penyidikan oleh PIHAK KEDUA yang memerlukan penyitaan barang-barang bukti berupa dokumen pertanahan, dilakukan koordinasi dengan pihak pertama.

2) Apabila di dalam suatu proses penyidikan tindak pidana bidang pertanahan diperlukan keterangan saksi/ahli dari PIHAK PERTAMA, maka pemanggilan disampaikan kepada yang bersangkutan, melalui:

3) Pasal 9 Pasal 10

a. Kepala BPN ditingkat pusat.

b. Kepala BPN Provinsi dan atau kepala kantor pertanahan kabupaten/kota ditingkat daerah.

Pemanggilan disampaikan langsung kepada yang bersangkutan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 huruf a dan b, dapat menunjuk staf yang membidangi atau menguasai permasalahannya atau apabila diperlukan dapat memberikan keterangan secara tertulis.

4) Permintaan keterangan untuk kepentingan sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengan memperhatikan penggunaan waktu yang sebaik-baiknya.

Pasal 8

1. Pelaksaan sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan membentuk Tim Ad Hoc BPN RI-POLRI ditingkat pusat, propinsi, kabupaten/kota/ kotamadya yang akan diatur oleh ketentuan yang lebih lanjut oleh kepala BPN RI.

2. Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam kesepakatan bersama ini dibentuk forum konsultasi dan komunikasi pertanahan di tingkat pusat dan daerah.

BAB IV

DUKUNGAN PELAKSANAAN

Dukungan pelaksanaan dapat berupa bantuan personel, sarana, prasarana dan fasilitas.

BAB V

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK secara Proporsional.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu Jangka Waktu

Pasal 11

1) Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi PARA PIHAK

2) Apabila kesepakatan bersama ini diperpanjang maka atas persetujuan para pihak dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.

Istimewa

3) Kesepakatan bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagai mana dimaksud pada huruf 1) dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya.

Bagian Kedua

Penyelesaian Perbedaan Pendapat Pasal 12

Dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini PARA PIHAK senantiasa berupaya memelihara hubungan baik dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Bagian ketiga

Perubahan

Pasal 13 Pasal 14

Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam kesepakatan bersama akan diatur kemudian dalam kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesepakatan ini.

BAB VII

PENUTUP

1) Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai yang cukup dengan kekuatan hokum yang sama di pegang oleh PARA PIHAK.

2) Dengan di tandatanganinya kesepakata bersama sebagai mana dimaksud pada ayat 1) maka kesepakatan bersama Antara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 1/SKB/BPN/2003, No. Pol.:B/1115/V/2003 di nyatakan tidak berlaku.

PIHAK PERTAMA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI

PIHAK KEDUA KEPALA KEPOLISIAN RI

JOYO WINOTO, Ph.d

Drs. SUTANTO

Terancam Ekpansi PT.WKS PPJ Melakukan Pemetaan & Perencanaan Ruang

Ekpansi HPH PT.WKS yang semakin gencar menjadi ancaman serius terhadap wilayah dan kelola anggota Persatuan Petani Jambi (PPJ). Situasi inilah yang melatari Persatuan Petani Jambi (PPJ) melakukan pemetaan partisipatif yang telah berlangsung sejak bulan Mei 2007. Kemudian tanggal 5 s/d 6 September 2007 melakukan workshop penataan ruang bekerja dengan KPA dan JKPP.

Penataan ruang kawasan pedesaan di dalam UU No.26/2007 tentang penataan ruang diatur bahwa penataan ruang pedesaan diarahkan untuk : pemberdayaan masyarakat pedesaan, pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya, konservasi sumber daya alam, pelestarian warisan budaya lokal, pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan, dan penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaanperkotaan.

Sudah barang tentu bahwa hak kelola rakyat tidak begitu rinci dan jelas di dalam UU Tata Ruang, namun inisiasi PPJ ini dapat dipandang sebagai salah satu cara untuk mempertahankan hak kelola rakyat lewat pemetaan dan perencanaan desa yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Lebih jauh, inisiasi ini dapat dimaknai sebagai agenda untuk merubah paradigma penataan ruang ke arah pendekatan yang partisipatif (participatory approach). Rencana dan masa depan pembangunan desa tidak lagi hanya ditentukan oleh (kebijakan) dari pusat, tetapijuga atas kreativitas masyarakat yang didukung oleh pemerintahan daerah.

Sejuah ini, pemetaan partisipatif telah menghasilkan dan memberi pemahaman lebih dalam kepada anggota PPJ, khususnya di Desa Sungai Lingkar mengenai sistem tenurial mereka, mengenali kondisi penggunaan tanah dan struktur ruang desa, serta mengetahui informasi tentang data sosial, budaya serta sejarah desa yang sangat diperlukan sebagaibahan dasar untuk perencanaa ruang pedesaan.

Menurut Ketua PPJ, Irmansyah, bahwa tujuan dari perencanaa ruang di desa Sungai Lingkar adalah memberikar arahan yang jelas terhadap pembangunan Desa Sungai Lingkar sesuai dengan kehendak atau cita-cita masyaraka lokal, serta untuk mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan lokal, pemerintah dan masyarakat Desa Sungailingkardalam melaksanakan pembangunan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakatnya.

Selama dua hari pelaksanaan workshop perencaan ruang di Desa Sungai Lingkar, masyarakat berhasil mengidentifikasi dan memetakan potensi ekonomi, sumber daya alam, potensi pemukiman dan kelembagaan lokal. Selain itu, juga dihasilkan perencanaan yang meliputi; perencanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur desa, pengembangan sumber daya ekonomi, sumber daya alam dan sumber daya manusia serta perencanaan penguatan kelembagaan lokal.

Proses Perencanaan Desa

Batas-batas Tata guna lahan (budidaya;perkebunan, pertanian, pemukiman, lindung dsb) Sejarah tempat Pemetaan Infrastructure; jalan, irigasi, watsan, listrik, komunikasl Partisipatif Dokumen Cita-cita Perencanaan Analisis sosial, Perencanaan Desa Desa Ekonomi,spatial Desa SDA SDM SDE Kalender Desa Kajian Desa Sejarah Desa Kelembagaan Analisis stakeholder

DUNIaDALA

Dinamika Wilayah

KPA Wilayah Sulsel terbentuk Problem Agraria Menghadang

Suatu persoalan agraria yang tidak bisa dilepaskan dari pembangunan ekonomi dari masa ke masa di Sulawesi- Selatan adalah ketimpangan atas penguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria. Ketimpangan yang kemudian membuahkan konflik di berbagai daerah, sebagian konfliknya tidak terbuka dan sebagiannya lagi terbuka dan menjadi tragedi, seperti kasus masyarakat adat Kajang Vs PT.Lonsum, Petani Benteng Vs PT.Poleko dan MasyarakatAdatKaronsi'e melawan PT.Inco.

Persoalan agraria di atas semakin akut karena sedang berhadapan arus ekspansi modal besar yang semakin massif, misalnya rencana pengembangan tambang emas di daerah ketinggian Kab.Tator, Kab.Enrekang dan Luwu serta berbagai usaha perluasan perkebunan besar kelapa sawit. Di sisi lain, isu tentang pentingnya Reforma Agraria menjadi basis pembangunan di daerah tidak menjadi pertimbangan pemerintah dan tidak mendapat ruang di kalangan akademisi.

Situasi ekonomi politik agraria inilah yang menjadi alasan dibentuknya Konsorsium Pembaruan Agraria Wilayah Sulsel (KPA Wilayah Sulsel). KPA wilayah diharapkan menjadi wadah konsolidasi gerakan Reforma Agraria di Sulsel, mendinamisir dan mengsinergikan dengan pelaku gerakan sosial yang lain.

Proses Pembentukan

Proses pembentukan KPA Wilayah Sulsel diawali dengan membentuk komite persiapan pembentukan KPA Wilayah pada tanggal 22 Juli 2006. Anggota komite disepakati sebanyak 7 orang yang dikoordinir anggota dewan nasional KPA dan bertugas untuk mempersiapkan musyawarah wilayah agraria. Anggota komite diberi waktu selama 3 bulan untuk melakukan proses sosialisasi ke daerah yang menjadi basis-basis pengorganisasi konflik agraria. Hanya saja, tim ini kemudian tidak berjalan dengan efektif.

Karena lama mengalami kevakuman, maka anggota Dewan Nasional KPA Sulsel menggelar pertemuan anggota KPA pada bulan Nopember 2007 untuk mengevaluasi tim komite persiapan dan mengupayakan inisiasi lain untuk membentuk KPA Wilayah. Rapat kemudian menyetujui untuk menyelenggarakan musyawarah wilayah pada bulan Januari 2008. Dan pada tanggal 1 Nopember 2007 terbentuklah KPA wilayah Sulsel yang kepengurusannya terdiri dari empat orang presedium, yakni:Abd.Karim, Lolo, Eswardan Udhi.

Dalam perkembangannya, KPA Wilayah Sulsel telah melakukan proses advokasi ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Sulsel dalam kerangka pengawalan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN). Salah satu agenda yang sedang dikerjakan adalah mendorong uji coba land reform di wilayah Serikat Petani dan Nelayan (STAN) Pinrang yang sedang berkonflik dengan PT.Poleko lewat PPAN.

Agenda Kerja KPA Sulsel

AGENDATUJUANHASIL& TARGET
Pertemuan terjadwal dengan BPN Sulsel terkait dengan program2 RAUntuk memonitoring program- porgram RA BPNDiperolehnya dokumen program RA BPN Sulsel
Menyusun profil Kasus-kasus agraria di SulselTerdokumentasinya profil kasus agraria di SulselDimasukkan kasus-kasus agraria OR sebagai agenda penyelesaian di BPN
Pendataan potensi dan sumber daya anggota KPA Sulselmengetahui sumberdaya KPA SulselAda data base anggota KPA Sulsel
di Kab.Pinrangagraria antara STAN vs PT.Poleko o Adanya perbaikan danAdanya uji coba land reform antara KPA-BPN yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik agraria dan meningkatkan kesejahteraan petani

REFORMA AGRARIA ADALAH AMANAH KONSTITUSI YANG TELAH DIINGKARI OLEH PEMERINTAH

PERNYATAAN SIKAP Pada Peringatan Hari Tani Nasional, 24 September 2007

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada peringatan Hari Tani Nasional dan hari ulang tahun ke-47 Undang-Undang Pokok Agraria kembali menegaskan sikap politik dan ajakan kepada seluruh rakyat Indonesia, khususya petani, nelayan, masyarakat adat dan kaum miskin yang hidupnya terkait dengan tanah dan sumber daya alam untuk menuntut pemerintah RI untuk segera menjalankan reforma agraria sejati SEBAGAI amanah dari KONSTITUSI RI pada pasal 33 UUD 1945, juga perintah dari TAP MPR No.IX/2001 dan UU No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria.

Sikap politik dan ajakan di atas, disandarkan kenyataan bahwa nasib petani dan rakyat Indonesia pada umumnya tidak banyak berubah. Realitas kemiskinan menunjukkan bahwa kurang lebih 40 persen penduduk Indonesia miskin hidup dipedesaan dan bekerja sebagai petani. Semakin banyak petani yang tidak memiliki akses terhadap tanah, kepemilikan tanah guntai (absentee) semakin meluas, lahan-lahan pertanian semakin banyak berubah fungsi, dan Indonesia telah berubah menjadi negara pengimpor pangan terbesardidunia.

Di sisi lain, apa yang menimpa kalangan masyarakat adat Indonesia juga tidak kalah hebatnya. Banyak di antara mereka yang tersingkir akibat program transmigrasi yang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia, maupun akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan antara lain dalam bentuk pemberian Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Kontrak Karya Pertambangan, yang semuanya berasal dari tidak adanya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat atas sumber-sumberagraria.

Sebagai konsekuensi langsung dari semua ini adalah semakin senjangnya ketimpangan dalam penguasaan dan pemilikan sumber-sumber agraria (tanah dan sumber daya alam yang lain), maraknya konflik-konflik agraria yang disertai dengan pelanggaran hak asasi manusia yang luar biasa, dan kerusakan lingkungan yang pada titik puncaknya yakni terjadinya bencana ekologis dimana-mana yang semakin menyengsarakan rakyatIndonesia.

Dan pada gilirannya, yang kita saksikan di pedesaan Indonesia adalah kemiskinan dan kemelaratan yang tak

tertahankan, yang membuat sebagian besar masyarakat pedesaan (termasuk keluarga-keluarga petani dan sebagian masyarakat adat) melakukan eksodus menuju kota-kota untuk mencari penghidupan yang lebih layak. Eksodus ini bahkan juga mencapai wilayah-wilayah luar Indonesia, di mana mereka menjadi buruh (tenaga kerja) murah di perkebunanperkebunan, buruh-buruh konstruksi dan infrastruktur kota, dan buruh-buruh rumah tangga.

Karena itulah, suatu kebijakan politik yang berpihak kepada kepentingan petani kecil, buruh tani dan buruh perkebunan, kaum miskin kota serta suatu kebijakan politik yang mengakui hak-hak masyarakat adat atas sumber-sumber agraria adalah kemutlakan dan keniscayaan bagi negara agraris semacam Indonesia.

Hanya dengan kebijakan semacam itulah jaminan bagi penguasaan dan pemilikan atas tanah dan sumber daya alam lain, dengan begitu jaminan atas makanan dan pekerjaan menjadi mungkin. Kebijakan politik agraria seperti itulah yang biasanya dikenal sebagai REFORMAAGRARIA.

REFORMA AGRARIA yang dimaksud hendaknya dimengerti sebagai "upaya-upaya yang dilakukan oleh negara dan masyarakat dalam merubah hubunganhubungan sosial agraria dan bentuk-bentuk penguasaan tanah dan sumber daya alam ke arah keadilan dan pemerataan, melalui mekanisme dan sistem politik yang demokratis dan terbuka, bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat."

Pengertian Reforma Agraria seperti di atas mempunyai arti yang lebih luas dari sekedar program redistribusi tanah dan sertifikasi sebagaimana yang dipidatokan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 31 Januari 2007 lalu. Makna Reforma Agraria di atas juga untuk mengingatkan bahwa tindakan-tindakan sektoralisme dan insedentil pemerintah dalam menunaikan kewajibannya terkait dengan pengaturan tanah dan sumber daya alam, seperti pembangunan perkebunan besar pola PIR, Hutan Tanaman Industri, Hutan Tanaman Rakyat, Transmigrasi, Corporate farming, dsb bukanlah bagian dariREFORMAAGRARIASEJATI.

Sikap KP

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) melalui momentum Peringatan Hari Tani Nasional sekaligus Ulang Tahun ke-47 UUPA tahun ini yang jatuh pada tanggal 24 September 2007 menuntut kepada Pemerintah Indonesia saat ini untuk sungguh-sungguh menjalankan mandat yang telah diberikan oleh UUPA No.5/1960 dan Ketetapan MPR No.IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, untuk menjalankan program Pembaruan Agraria, menyelesaikan konflik-konflik agraria, dan menghentikan kekerasan terhadap kaum tani dan masyarakat adat di seluruh Indonesia.Degan demikian, Konsorsium Pembaruan Agraria menyatakan sikap sebagaiberikut:

1. Mendesak kepada pemerintah SBY-JK untuk menepati janjinya untuk menjalankan reforma agraria.

2. Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) yang telah menjadi keputusan politik rezim sekarang dan saat ini menjadi pembahasan dalam Pemerintah SBY-JK, hendaknya melibatkan organisasi rakyat dalam hal; 1)Penentuan objek dan subjek reforma agraria, 2) Kelembagaan reforma agraria. Konsorsium Pembaruan Agraria juga memadang bahwa PPAN ini hendaknya menjadi bagian dari penyelesaian konflik agraria yang sampai saat ini

belum terselesaikan.

3. Maraknya konflik dan sengketa agraria yang diikuti dengan kekerasan bahkan pembuhunan terhadap petani hendaknya menjadi perhatian serius pemerintah untuk diselesaikan melalui suatu kelembagaan nasional yang secara khusus bertugas menyelesaikan konflik agraria.

4. Meminta kepada pemerintah untuk melegalisasi tanah-tanah yang sudah direbut dan digarap kaum tani selama ini. Pengakuan secara hukum atas tanahtanah yang sudah diduduki dan digarap kembali oleh kaum tani sangat penting sebagai jaminan pengakuan hak kaum tani atas tanahnya. Legalisasi tesebut haruslah berdasarkan dan sesuai dengan model-model pembaruan agraria yang sesuai dengan diinisiatifirakyat.

5. Menolak segala bentuk intervensi terhadap kedaulatan ekonomi dan politik bangsa Indonesia oleh negara-negara, perusahaan-perusahaan imperialis dan lembaga-lembaga dunia seperti Bank Dunia, IMF, CGI, dan WTO yang jelas-jelas telah merugikan rakyat Indonesia.

6. Kembalikan segera tanah-tanah rakyat yang diambil paksa oleh perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan militer sebagai alat pemaksa pengambilalihan tanah rakyat.

MOU BPN-POLRI Alat Baru Untuk Mengkriminalkan Petani

Pada tanggal 14 Maret 2007, Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI dengan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) telah membuat kesepakatan bersama untuk mengatasi masalah pertanahan di Indonesia, dengan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) nomor:3/SKB/BPN/2007,No.Pol.B/576/III/2007.Tindak lanjut dari SKB ini adalah dibentuknya Tim Ad-Hoc Sengketa Tanah yang bertugas untuk memilah-milah mana sengketa tanah yang termasuk tindak perdata atau pidana (Sumber; situs Departemen Kominfo RI, 24 Juli 2007).

SKB BPN-POLRI ini telah memicu keresahan di kalangan kaum tani yang sedang memperjuangkan haknya atas tanah dan sumber-sumber agraria, karena SKB ini menjadi legitimasi untuk memanggili para petani sebagaimana yang dialami petani di Kabupaten Kendal, Kebumen, dan Batang, Jawa Tengah.

Selain akibat langsung yang dirasakan oleh petani, sejumlah pasal dalam SKB ini juga mengandung

berbagaipersoalan, diantaranya:

1. Pasal 1 ayat 1 sampai 3 SKB ini, BPN dan POLRI menguatkan pemahaman sisi normatif persoalan tanah, yang memudahkan tuduhan tindakan pidana (kriminalisasi) terhadap gerakan petani yang sedang memperjuangkan penguasaan/pemilikan atas tanah-tanah perkebunan terlantar atau tanah lain yang mestinya menjadihak rakyat.

2. Pasal 4 menyebutkan; BPN dibantu dengan POLRI akan mengembangkan pengamanan swakarsa. Tidak dijelaskan maksud "pengamanan" tersebut. Dengan tidak jelasnya maksud pengamanan dikhawatirkan BPN justru lebih mendukung pengusaha perkebunan untuk mengembangkan pengamanan swakarsa yang selamainikerap bertindak kasarkepada petani.

3. Pasal 5 ayat 1 yang mendahulukan pendekatan persuasif, preventif dan represif sekaligus memberikan pembenaran bagi tindakan kekerasan aparat terhadap rakyat. Padahal kekerasan yang menyertai konflik agraria selama ini telah banyak melahirkan korban dan mengakibatkan pelanggaran HAM.

4. Pasal 5 ayat 3 menunjukkan bahwa kebijakan nasional BPN sesungguhnya adalah mendorong lahirnya UU Pertanahan. Padahal yang terpenting dilakukan saat ini adalah mendorong pelaksanaan UUPA No.5/1960 dan menyusun aturan operasionalnya setelah UUPA disepakati tidak diubah.

5. Pasal 5 ayat 4 menyebutkan BPN akan menyelesaikan sertifikasi tanah asset POLRI, tanpa menyinggung realitas konflik yang melibatkan masyarakat dengan POLRI. Padahal, konflik antara rakyat dengan institusi POLRI cukup banyak. Dengan SKB ini, terkesan pihak POLRI diutamakan dan rakyat dikalahkan.

6. Pasal 6 ayat 4 menyebutkan bahwa laporan sengketa yang ada di BPN akan dilanjutkan ke POLRI sehingga POLRI dapat mengambil tindakan hukum. Hal ini menunjukkan, penyelesaian sengketa pertanahan hanya melihat aspek normatif. Menurut pasal ini, BPN membantu proses penyidikan. Padahal, dalam banyak kasus, BPN adalah lembaga yang menjadi bagian atau pihak yang turut menyumbang terjadinya konflik. Ini menyulitkan korban mengungkap kasus.

7. Pasal 8 ayat 2 disebutkan, untuk menjalankan SKB ini akan dibentuk "Forum Konsultasi dan Komunikasi Pertanahan" dari pusat sampai daerah. Karena tak ada pelibatan masyarakat dan tak adanya akses untuk melakukan kontrol terhadap forum ini, maka forum ini hanya akan menguatkan pihak BPN dan POLRI semata dalam menjalankan fungsinya, sebagaimana Pasal6.

Sehubungan dengan berbagai persoalan yang dikandung SKB BPN-POLRI ini--yang sangat berkaitan langsung dengan kepentingan petani dan gerakan reforma agraria di Indonesia, serta melihat akibat yang telah dirasakan oleh petani di lapangan agraria, maka Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) memandang keberadaan SKB ini tak akan menyelesaikan konflik agraria, justru sebaliknya akan menambah persoalan agraria diIndonesia.

Langkah BPN untuk menyelesaikan sengketa agraria melalui SKB ini adalah upaya keliru dan meyimpang dari rencana pemerintah untuk menjalankan program pembaruan agraria nasional sebagaimana telah dipidatokan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 31 Januari 2007 lalu.

Untuk itu, sebagai wujud dari sikap "pengawal yang kritis" terhadap rencana pelaksanaan reforma agraria oleh pemerintah sekarang, maka Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI untuk segera meninjau ulang SKB ini karena cenderung merugikan petani di lapangan, dan disusun skenario baru penyelesaian sengketa agraria di Indonesia yang melibatkan organisasi rakyat dan meletakkannya dalam kerangka reforma agraria secara utuh.

2. Mendesak POLRI untuk segera menghentikan pemanggilan dan kriminalisasi terhadap petani sebagai tindak lanjut dari SKB ini. Keterlibatan POLRI dalam reforma agraria hanya dibutuhkan untuk mengamankan jalannya reforma agraria yang akan dijalankan pemerintah dari kelompok anti-reforma agraria.

Demikian pernyataan sikap ini dibuat untuk mendapat perhatian semua pihak yang terkait. Terima kasih.

Jakarta, 28 Agustus 2007