EDisI XX 2009
TANAH UNTUK RAKYAT TUNTASKAN REFORMA AGRARIA
Para Presiden dan Pembaruan Agraria
East Timor Thailand Cambodia Malaysia Singapore Indonesia
Saat ini, kekerasan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian, Tentara dan Pam-Swakarsa bentukan perusahaan terus menerus memakan korban pada kaum tani. UU Perkebunan, UU Kehutanan, UU Sumber Daya Air, Perpres 36/2005 jo 65/2006 tentang Pengadaan Tanah dan Kesepakatan BPN dengan Kepolisian, telah menjadi alat hukum bagi aparat dalam melakukan kekerasan kepada kaum tani.
Dari Redaksi
Pembaca, tahun 2009 adalah tahun politik. Bukan saja karena tahun ini ada dua buah pemilu yakni pemilu legislatif dan pemilihan presiden.
Bagi KPA sendiri, tahun 2009 adalah tahun politik tersendiri. Sebab, tahun ini Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) melakukan hajatan politik internalnya, yakni Musyawarah Nasional (Munas) yang kelima.
Munas ini meneruskan regenerasi kepemimpinan di KPA. Idham Arsyad, mantan Koordinator Kampanye KPA dipercaya oleh anggota menjadi Sekretaris Jenderal. Sementara, Usep Setiawan mantan sekjen KPA didaulat menjadi Ketua Dewan Nasional.
Kepengurusan baru ini tentu saja membawa semangat baru, tak terkecuali pada awak Bulletin "Dunia Dalam KPA".
Semoga tampilan dan isi baru Bulletin "Dunia Dalam KPA" turut serta membawa semangat baru pada pembaca semua.
Daftar Isi
3 Seandainya Saya Presiden RI Belok Kanan Pembaruan Agraria A La SBY 5 8 Para Presiden Dan Pembaruan Agraria 9 Soekarno dan Land Reform Soeharto dan Revolusi Hijau 10 Habibie Berencana Land Reform? 12 14 Gusdur dan Si Pencuri Tanah Mendung Pembaruan Agraria Megawati 14 Pembaruan Agraria Adalah Jalan Menuju Keadilan Dan Kemakmuran 16 19 Laporan Khusus Munas V KPA Profil (KPA) 22
Diterbitkan atas kerjasama
DUNIA DALAM Edisi XX/Kedua/2009
Penanggung Jawab: Idham Arsyad Pemimpin Redaksi: Iwan Nurdin Sidang Redaksi: Iwan Nurdin, DD. Shineba, T. Kinan Tim Liputan: Yusriansyah, Agus Nurdin, Zaenal M, Ade Mutaqqin, Untung Saputra, Dewi Kartika, Destilawati, Adhi Wibowo Fotografer: Kent YSR Layout : P.A. Wibowo Alamat Redaksi: Jalan Durentiga no 64, Pancoran, Jakarta Selatan 12760 Tel: 021-79191703 Fax: 021-79190264 Email: [email protected] Homepage: www.kpa.or.id
Seandainya Saya Presiden RI
Jika Presiden Republik Indonesia hendak menjalankan Pembaruan Agraria, apa yang akan harus ia lakukan? Mudah saja, sebagai presiden dia harus siap memimpin langsung dan membentuk badan nasional yang sifatnya ad hoc yang bertugas menjalankan pembaruan agraria secara nasional dan menyeluruh. Harus presiden langsung? Ya, sebab dengan kepemimpinan langsung presiden semua komponen pemerintah dan bangsa dapat dipastikan bersinergi untuk mensukseskan agenda ini.
tulah jawaban singkat Idham Arsyad Sekretaris Jenderal KPA ketika mendapat pertanyaan para team sukses kandidat presiden yang bertanding pada pemilu presiden lalu. Bahkan, bagi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) jika presiden hendak menjalankan program ini selama lima tahun, itu adalah waktu yang cukup untuk menjalankannya mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan, demikian diungkapkan oleh pria muda asal Makassar ini.
Jawaban Sekjen KPA tersebut tentu saja bukan hendak menyepelekan masalah-masalah agraria yang hendak diurai oleh bangsa ini melalui pembaruan agraria. Apalagi kita tahu persis bahwa persoalan agraria yang
hendak diselesaikan oleh bangsa ini demikian luas, mendalam dan telah membelit sejak dari era kolonial hingga sekarang.
Jawaban Sekjen KPA tersebut tentu saja bukan hendak menyepelekan masalah-masalah agraria yang begitu pelik dan harus segera diurai oleh bangsa ini melalui pembaruan agraria. Apalagi masalah agraria yang hendak diselesaikan oleh bangsa ini demikian luas, mendalam dan telah membelit bangsa ini sejak era kolonial hingga sekarang.
Namun, ini adalah tantangan dari KPA kepada pemerintah yang berkuasa, karena jika kekuasaan hendak diabdikan kepada rakyat banyak, tidak ada yang sulit apalagi
memakan waktu yang lama. Komitmen yang kuat dari presiden adalah kata kuncinya.
Menoleh kebelakang sedikit, dalam kampanye pemilihan presiden lalu, hampir semua kandidat mengkampanyekan perlunya pembaruan agraria. Kandidat No.1 yakni pasangan Mega-Prabowo menyebutkan secara jelas hendak menjalankan reforma agraria. Pasangan No.2 SBY-Boediono bahkan memberi ulasan dalam iklan politiknya bahwa pemerintahannya telah menjalankan pembaruan agraria. Sementara, pasangan No.3 Jusuf Kalla- Wiranto mengkampanyekan tentang program kedaulatan pangan.
Dan, suara rakyat telah memutuskan bahwa SBY- Boediono memenangkan pilpres tahun 2009. Hasil pemilihan presiden 9 Juli lalu sudah diumumkan oleh KPU tanggal 18 Agustus 2009, pasangan SBY-Boediono dipastikan memimpin Indonesia lima tahun kedepan. Pertanyaannya kemudian, adakah harapan pemerintah yang sekarang terpilih menjalankan pembaruan agraria?.
Menurut Usep Setiawan Ketua Dewan Nasional KPA, boleh saja berharap kepada presiden terpilih sekarang akan menjalankan pembaruan agraria. Sebab, walau kecil, harapan kepada pemerintah SBY tetap ada.
Meskipun, saya tahu persis bahwa hambatan pelaksanaan pembaruan agraria pada pemerintahan sekarang bukannya melemah bahkan cenderung menguat.
Kepada media ini Usep menjelaskan, "secara modal politik SBY mempunyai potensi besar untuk men-jalankan pembaruan agraria sebab parlemen di kubu pemerintahan mencapai mayoritas. Dan harus diingat bahwa dukungan rakyat dalam pilpres yang berlangsung satu putaran meneguhkan bahwa ia adalah presiden yang memperoleh dukungan akar rumput yang kuat". Semua berpulang ke SBY sendiri, pungkas mantan Sekjen KPA ini.
Modal politik yang dimiliki tersebut juga dapat diartikan besarnya tantangan pelaksanaan Pembaruan Agraria kedepan. Sebab, berkaca pada periode pemerintahan SBY sebelumnya, agenda pembaruan agraria sejatinya tidak menjadi prioritas dalam pemerintahan ini.
Presiden dan Pembaruan Agraria
Tak terbantahkan jika program Pembaruan Agraria
adalah sebuah prasyarat utama bagi sebuah negara besar seperti Indonesia untuk dapat mencapai kemajuan ekonomi politik yang modern dan mandiri. Hampir semua kalangan kampus dan aktivis sepakat dengan tesis ini. Namun, ketika beranjak langkah implementasi alias bagaimana menjalankannya, banyak pihak pesimis program ini dapat dilaksanakan.
Sebab, menurut sejumlah kalangan pembaruan agraria adalah sebuah program yang sulit untuk
Pengalaman dari pelaksa-naan landreform pada tahun 1960-an membuktikan bahwa reforma agraria tidak bisa disandarkan kepada kebaikan hati pemerintah semata. Ia harus disokong oleh gerakan tani yang kuat.
dijalankan dan beresiko. Sebab, para penguasa ekonomi dan politik Indonesia adalah aktor dan penyumbang terbesar situasi ketidakadilan agraria di tanah air.
Salah satu ketakutan yang kerap dibesar-besarkan dalam menjalankan pembaruan agraria adalah merebaknya konflik antara kelompok pendukung dan penentang pembaruan agraria secara terbuka. Agaknya, pengalaman Indonesia menjalankan landreform di tahun 1960-an dijadikan alasan klasik dalam menentang landreform.
Menurut Idham Arsyad, "Memang pelaksanaan landreform di tahun 60-
an telah menyumbang prolog pada peristiwa G.30 September yang kemudian berakibat pada kejatuhan kekuasaan Soekarno dan pembunuhan massal petani anggota BTI. Bahkan, salah satu epilog dari peristiwa tersebut telah menenggelamkan program pembaruan agraria sebagai sebuah kewajiban konstitusional negara kepada rakyatnya hingga saat ini".
Namun, harus diingat pelaksanaan landreform dimasalalu yang menimbulkan konflik lebih dikarenakan
persiapan, kelembagaan dan tata laksana, serta perlawanan dari kelompok kontra reform yang sangat kuat.
Mengenai konflik agraria, justru karena tidak dijalankan pembaruan agraria, saat ini konflik agraria semakin
meluas, korban bagitu banyak dan kerugian begitu besar. Konflik ini adalah tanda-tanda besar bahwa telah terjadi ketimpangan struktur agraria yang luar biasa sekaligus desakan kuat terhadap pelaksanaan.
Dengan begitu, dalam pelaksanaan pembaruan aggraria, kepemimpinan presiden dan organisasi tani yang kuat adalah kata kunci. (Iwan Nurdin/DD. Shineba).
Belok Kanan Pembaruan Agraria A La SBY
Akhir bulan januari 2007, presiden membacakan sebuah pidato awal tahun yang membuat hati para petani Indonesia berbunga-bunga. Presiden mengumumkan hendak membagi-bagikan tanah kepada rakyat miskin. Sebuah program yang ia awali dengan kalimat "dalam rangka mewujudkan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".
Namun janji tinggal janji. Sampai penghujung pemerintahan SBY jilid pertama pada bulan Oktober 2009, realisasi dari pidato tersebut nol besar.
aiknya wacana N Pembaruan Agraria dalam panggung politik selama pemerintahan SBY-JK tidak dapat dilepaskan dari visi dan misi calon presiden 2004-2009, pasangan ini memasukkan agenda Reforma Agraria sebagai salah satu misinya.
Menyambut terpilihnya SBY-JK, sekumpulan aktivis dan pakar agraria yang tergabung dalam Kelompok Studi Pembaruan Agraria (KSPA) kemudian mengeluarkan sebuah petisi (kemudian dikenal sebagai "Petisi Cisarua") terkait dengan agenda reforma agraria.
Petisi ini berisi sebuah desakan sekaligus usulan tata cara pelaksanaan reforma agraria yang sebaiknya dijalankan oleh SBY-JK sebagai presiden.
Secara singkat, petisi ini mengusulkan bahwa sebelum menjalankan proses pelaksanaan (prapelaksanaan) reforma agraria terlebih dahulu pemerintah melakukan review (kaji ulang) seluruh peraturan dan kebijakan agraria. Melalui kaji ulang ini, segala peraturan yang merintangi reforma agraria harus dicabut, kebijakan yang mendukung pembaruan agrarian diperkuat. Bersamaan dengan itu, kebijakan yang belum ada segera disyahkan.
Selanjutnya, presiden dalam melaksanakan program pembaruan agrarian, membentuk sebuah lembaga ad hoc yang langsung ia pimpin langsung dalam rangka melaksanakan program tersebut. Usulan kelembagaan pelaksana tersebut, menurut petisi ini adalah Badan Otoritas Reforma Agraria (BORA).
Setelah
dilantik, SBY jilid satu memulai pemerintahannya menolak usulan KNuPKA dari Komnas HAM dan kalangan organisasi masyarakat sipil (baca: Megawati dan Mendung Pembaruan Agraria). Program ekonomi SBY banyak dimulai dari gelaran infrastructure summit. Hasil dari rembug ini adalah lahirnya perpres no36/2005 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Pembangunan yang banyak diprotes bahkan menimbulkan perlawanan besarbesaran di seluruh Indonesia. Akibat perlawanan ini, perpres tersebut direvisi menjadi Perpres 65/2006 meski secara substansi tidak berubah banyak.
Selanjutnya, pada tanggal 11 Juni 2005, bertempat di Jati Luhur presiden meresmikan program RPPK (Revitalisasi Pertanian Perikanan dan Kehutanan) ini adalah program andalan SBY dibidang agraria secara luas. Dalam rencananya di bidang pertanian misalnya, pemerintah menyiapkan lahan abadi pertanian pangan seluas 30 juta hektar, revitalisasi perkebunan rakyat khususnya kakao dan karet.
Menurut Dianto Bachriadi (anggota Dewan Pakar KPA), dalam sebuah artikelnya, menyatakan bahwa RPPK adalah gantungan pokok Program Pembaruan Agraria Nasional atau PPAN yang sempat dihebohkan BPN
itu digantungkan. Jadi, menurutnya, ia bukan bahkan jauh dari sebuah rencana perubahan struktural agraria nasional. Dengan begitu tidak ada hubungannya dengan reforma agraria sejati, bahkan bisa berlawanan dengan jiwa dan semangat reforma agraria sejati.
Setelah dilantik, SBY jilid satu memulai pemerintahannya menolak usulan KNuPKA dari Komnas HAM dan kalangan organisasi masyarakat sipil (baca: Mendung Pembaruan Agraria Megawati). Program ekonomi SBY banyak dimulai dari gelaran infrastructure summit. Hasil dari rembugini adalah lahirnya perpres no36/2005 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Pembangunan yang banyak diprotes bahkan menimbulkan perlawanan besar-besaran di seluruh Indonesia.
BPN dan Niat Agrarian Reform
Lembaga Badan Pertanahan Nasional (BPN-RI) semenjak pemerintahan SBY diatur dalam Perpres No.10/2006 tentang BPN. Tugas pokok dari lembaga ini adalah menyiapkan kerangka kebijakan nasional dan sektoral di bidang pertanahan, menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan serta menjalankan Reforma Agraria. Sangat disayangkan, tugas Reforma Agraria disandarkan kepada sebuah lembaga pemerintah non departemen yang secara politik lemah dan sela-
ma puluhan tahun bertugas mensertifikatkan tanah.
Di masa SBY, sesungguhnya alat tagih kepada pemerintah terhadap pelaksanaan pembaruan agraria atau reforma agraria sesungguhnya berimbang dengan kebijakan anti reforma agraria. Hal tersebut diungkapkan oleh
Iwan Nurdin, Deputi Kajian dan Kampanye KPA, menurutnya sedikitnya alat tagi tersebut adalah: visi dan misi SBY dalam pencalonan sebagai presiden, ratifikasi Kovenan Internasional ECOSOC menjadi UU No. 11/2005, Perpres No.10/2006 tentang BPN, dan deklasari ICARRD (International Conference on Agraria Reform and Rural Development) yang juga dihadiri Indonesia pada 2006 di Porto Alegre, Brazil serta pidato politik SBY di Januari 2007.
Namun disisi lain, peraturan penghalang reforma agraria semasa SBY juga tumbuh bagai jamur, misalnya Perpres 36/2005 jo 65/2006 tentang Pengadaan Tanah, UU No.25/2007 tentang Penanaman Modal yang mengesahkan HGU 95 tahun meski kemudian dibatalkan oleh MK, UU No.26 tentang Penataan Ruang, UU No.27 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Raport SBY akan lebih merah jika kita masukkan peraturan pemerintah di bidang kehutanan misalnya diperbolehkannya tambang di areal hutan lindung, lanjut Iwan.
Kalau SBY dinilai lemah komitmennya kepada Reforma Agraria, lalu bagaimana dengan BPN yang ditugaskan presiden melaksanakan reforma agraria?
BPN dibawah kepemimpinan Joyo Winoto, PhD. memulai gebrakan pembaruan agraria dengan mengumumkan rencana redistribusi tanah seluas 8.1 juta hektar kepada rakyat miskin. Pengumuman ini dilakukan Kepala BPN bersama-sama dengan Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian di istana negara akhir September, 2006.
Setelah pengumuman ini, BPN mengadakan simposium nasional tentang Reforma Agraria di Medan, Makassar, Jakarta, Bogor dan Yogyakarta yang menghasilkan kerangka kebijakan pembaruan agraria nasional. Kemudian, badan pemerintah ini menggodok Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Reforma Agraria. Sayangnya draft ini, tidak jelas kelanjutannya. Sebab, sampai sekarang belum pernah terdengar RPP disetujui untuk disahkan.
Ditengah tidak ada kabar terkait RPP tentang Reforma Agraria sepanjang tahun 2008, Presiden SBY meresmikian program BPN tentang Larasita (Layanan Rakyat tentang Sertifikasi Pertanahan) pada tanggal 16 Desember 2008 di pelataran Prambanan, Yogyakarta.
Ini adalah program mobile office atau kantor bergerak yang melayani sertifikasi pertanahan rakyat.
Menurut BPN, unit terendah kantor pertanahan hanya terdapat di ibukota kabupaten. Sementara, sebagian besar rakyat tinggal di pedesaan. Sehingga, dengan terobosan
Namun disisi lain, peraturan penghalang reforma agraria semasa SBY juga tumbuh bagai jamur, misalnya Perpres 36/2005 jo 65/2006 tentang Pengadaan Tanah, UU No.25/2007 tentang Modal Penanaman yang mengesahkan HGU 95 tahun meski kemudian dibatalkan oleh MK, UU No.26 tentang Penataan Ruang, UU No.27 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
ini mayoritas rakyat dapat terlayani dalam sertifikasi pertanahan. melalui program ini, petugas BPN dapat melayani rakyat hingga ke pelosok dengan mobil atau sepeda motor program Larasita.
Idham Arsyad, Sekjen KPA mempunyai penilaian yang sangat berbeda terhadap program ini. Menurutnya Larasita sebaiknya secepatnya dihentikan sebab:
Pertama, program ini tidak akan berhasil sukses, sebab mayoritas rakyat memang berada di pedesaan, oleh sebab itu koordinasi BPN dengan pemerintah daerah yang mempunyai tangan hingga ke pemerintah desa adalah jawabannya. Jadi program
ini sesungguhnya boros. Kedua, jika kita membaca Peraturan Kepala BPN tentang Larasita seolah-olah program ini juga ditujukan untuk menemukan objek reforma agraria pada saat petugas BPN turun ke desa-desa. Ini juga dapat dipastikan mustahil tercapai, sebab jika itu (baca: menemukan objek RA)
pekerjaannya bukanlah sertifikasi tanah, tetapi melakukan registrasi tanah-tanah khususnya di pedesaan. BPN bisa merujuk pada jiwa PP No.10/1961 tentang Pendaftaran Tanah. Registrasi dalam PP ini bukanlah sertifikasi, sehingga melalui proses registrasi akan ditemukan ketimpangan struktur agraria di desa sekaligus tanah objek
land reform.
Ketiga, sertifikasi pada struktur agraria yang timpang justru akan melegalkan struktur yang timpang tersebut. Keempat, ini adalah program yang menjadi fondasi utama pasar tanah liberal, dan tentusaja sangat bertentangan dengan UUPA 1960.
Jadi, tidak ada alasan dan argumentasi yang kuat jika program ini diberi jalan untuk dilanjutkan, pungkas sekjen KPA.
Meskipun BPN adalah lembaga dengan wewenang yang lemah dan diberi tugas besar menjalankan Pembaruan Agraria, tidaklah tepat membelokkannya menjadi program Larasita, demikian Idham (Kent, Iwan Nurdin).
Para Presiden dan Pembaruan Agraria
anpa bermaksud me- T nyederhanakan, terdapat dua buah blok besar kebijakan agraria nasional selama 64 tahun Indonesia merdeka. Pertama, kebijakan agraria (neo) populis yang dimulai semenjak disahkannya UUPA 1960 hingga dipenghujung kekuasaan Soekarno. Kedua, kebijakan agraria pro-pasar (kapitalisme) yang pelan tapi pasti dibangun semasa pemerintahan rezim militer Orde Baru hingga seluruh pemerintahan di masa reformasi.
Laporan berikut ini bermaksud mengetengahkan rekam jejak para presiden Indonesia terkait niatan hingga implementasi kebijakan pembaruan agrarian kepada sidang pembaca.
Selebihnya, laporan menggambarkan sedikit potret politik dan hukum agraria yang dianut dan disahkan oleh para presiden.
Secara formal, semua presiden kita ini menggunakan UUPA 1960 sebagai salahsatu payung pelaksanaan hukum agraria nasional.
Anehnya, dilakukan dengan praktek yang sama sekali berlainan.
Soekarno di sisi kiri dan Soeharto dan presiden sesudahnya di sisi kanan.
Pilihan-pilihan mereka dalam menjalankan UUPA memberi gambaran kepada kita semua, bahwa dasar ekonomi politik nà- sional yang secara sadar dipilih oleh pemerintah yang berkuasa sangat menentukan model rezim agraria yang berlaku.
Soekarno dan Land Reform
Soekarno memahami, bahwa membangun ekonomi bangsa harus dimulai dari menata struktur penguasaan tanah khususnya lahan pertanian. Selama periode transisi 45-60, politik agraria kita masih menggunakan dasar hukum Belanda dan sebagian tata cara pengelolaan tanah pertanian dan perkebunan ala Jepang. Pola penguasaan tanah belum diatur dalam undang-undang. Dalam kondisi seperti ini, pemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah tidak berada dalam strategi pembangunan ekonomi nasional, tetapi lebih bersifat temporer dan reaktif.
Memang di masa 1945 sampai diberlakukannya UUPA 24 September 1960, sempat juga dilahirkan beberapa UU yang mengatur soal-soal pertanahan seperti penghapusan tanah partikelir dan desa perdikan.
Land reform di masa Soekarno dijalankan mela-
lui "Paket UU Landreform" seperti UUPA, UU Pokok Bagi Hasil. UU Penetapan Batas Maksimum Tanah Pertanian.
Dalam operasionalisasinya digunakan PP 224/1961 tentang Pelaksanaan Distribusi dan Ganti Rugi Tanah, PP No.10/1961 tentang Pendaftaran Tanah, UU No.21/1964 Pengadilan Landreform.
Menurut Iwan Nurdin, Deputi Bidang Kajian dan Kampanye KPA, secara mudah operasionalisasi dari UU dan peraturan-peraturan tersebut adalah: Pertama, untuk membatasi kepemilikan tanah pertanian oleh para tuan tanah, maka dilakukan pembatasan luas maksimum yang diperbolehkan petani untuk dimiliki.
Kedua, Diberlakukan penentuan bagi hasil pertanian yang menguntungkan bagi penggarap, sehingga para pemilik tanah yang tidak menggarapnya secara
langsung terdorong untuk menjual tanahnya melalui kebijakan ini. Penentuan Bagi Hasil pertanian ini juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam menentukan harga tanah yang diambil oleh pemerintah dari para pemilik tanah lama.
Ketiga, untuk mencari tanah objek land reform di berbagai wilayah khususnya desa-desa, dilakukan pendaftaran atau registrasi tanah oleh pemerintah desa dan organisasi petani. Sehingga melalui proses pendaftaran ini ditemukan tanah guntai, tanah kelebihan maksimum dan tanah negara bebas lainnya untuk dijadikan objek land reform.
Keempat, dibentuk Panitia Land Reform yang melibatkan unsur pemerintah dan organisasi petani mulai dari tingkat nasional hingga tingkat desa. Panitia ini yang melaksanakan land reform khususnya menentukan objek, subjek dan mekanisme redistribusi.
Terakhir, meskipun terlambat disahkan, Jika terjadi konflik dalam pelaksanaan land reform apakah itu soal penentuan objek, subjek, mekanisme redistribusi dan keluhan lainnya diselesaikan melalui pengadilan landreform.
Wolf Ladejinsky, arsitek land reform Jepang yang menjadi asisten Jenderal Mac Arthur dan bertindak juga sebagai penasehat di Taiwan, mengunjungi Indonesia tiga kali atas undangan Menteri Agraria Mr.Sadjarwo. Ia memberikan ulasan singkat mengapa pelaksanaan land reform di Indonesia pada masa itu sulit dilakukan.
Pertama, ketentuan mengenai batas maksimum pemilikan tanah yang tidak realistis (terlalu luas) khususnya di Jawa tidak
memungkinkan pemerintah mendapatkan tanah yang cukup untuk dapat dibagikan. Sementara batas minimum juga tidak realistis sebab tidak terdapat cukup tanah untuk menjamin setiap keluarga petani di Jawa mempunyai tanah dua hektar. Selain itu, menurut Ladejinsky sistem proses yang rumit, administrasi yang buruk dan kecakapan panitia landreform yang rendah adalah sebab lainnya (Rajagukguk:1995).
Senada dengan ladejinsky, dalam laporan mengenai hambatanhambatan pokok pelaksanaan land reform, Menteri Agraria Republik Indonesia Mr. Sadjarwo, menjelaskan antara lain:
1. Adanya administrasi tanah yang tidak sempurna, mengakibatkan sukarnya mengetahui secara tepat luas tanah yang akan dibagikan
dalam land reform. Kelemahan administrasi ini sering membuka peluang bagi penyelewenganpenyelewengan.
2. Masih ada orang-orang yang belum menyadari penting dan perlunya land reform bagi penyelesaian revolusi. Kadangkadang terjadi tindakantindakan merintangi land reform dengan berbagai dalih.
3. Sebagian anggota panitia tidak menaruh perhatian sepenuhnya terhadap pelaksanaan land reform, karena kesibukan tugas atau kepentingan dirinya sendiri. Hal ini mengakibatkan ada tanah yang dibebaskan/dikeluarkan dari daftar tanpa alasan yang benar, sehingga menimbulkan salah alamat dan sebagainya.
4. Organisasi-organisasi massa tani yang diharapkan memberikan
Soeharto dan Revolusi Hijau
Soeharto adalah presiden yang puluhan tahun digambarkan begitu dekat dengan petani. Bahkan, jika kita tanyakan kepada petani awam saat ini tentang siapakah presiden Indonesia yang paling mengayomi petani, mungkin jawabannya adalah pak harto.
Tidak hanya oleh petani, FAO (Food and Agriculture Organization) Badan Pangan dan Pertanian PBB juga menilai Soeharto sebagai sosok yang sukses. Lembaga ini pada tahun 1984 memberikan medali emas bergam-
bar wajah pak harto yang sedang tersenyum mengenakan kopiah. Menurut FAO presiden kedua Indonesia tersebut telah berhasil mengubah wajah Indonesia dari sebuah negara pengimpor beras terbesar di dunia pada 1960-an menjadi negara swasembada beras 1984. Prestasi ini, sampai sekarang, kerap kali masaih dijadikan tolak ukur keberhasilan pemerintah dibidang pertanian.
Swasembada beras tersebut, dapat tercapai melalui program revolusi
hijau yang kemudian membuat petani kita mengalami ketergantungan yang sangat tinggi kepada produk industri pertanian seperti benih, pestisida, pupuk kimia. Sampai sekarang, ketergantungan tersebut berkontribusi penting dalam memiskinkan petani sebab setiap tahun uang petani banyak terpakai untuk konsumsi benih, pestisida dan pupuk.
Dari sisi pemerintah, anggaran peningkatan produksi pertanian juga lebih banyak terserap untuk dukungan dan kontrol di sejumlah daerah belum diberi peranan dalam kepanitiaan land reform.
5. Adanya tekanan-tekanan psikologi dan ekonomis dari tuan-tuan tanah kepada para petani di sejumlah daerah, membuat para petani belum merupakan kekuatan sosial untuk memperlancar pelaksanaan land reform.
6. Dalam penetapan prioritas, panitia sering menghadapi kesukarankesukaran karena penggarap yang tidak tetap, perubahan administrasi pemerintahan sehingga tanah itu menjadi absentee (guntai). Hal ini sering menimbulkan konflik antar petani atau antar golongan.
Dari penjelasan Menteri Agraria tersebut, dapat dilihat adanya beberapa masalah yang cukup penting: Pertama, masalah yang
bersifat ke dalam, dari soal kesadaran, pengetahuan, sampai pada kesungguhan, dan komitmen waktu. Kedua, masalah yang bersifat politik, khususnya menyangkut pengorganisasian dukungan politik yang dibutuhkan untuk menjalankan program land reform. Ketiga, menyangkut masalah administrasi, yang dalam hal ini dapat dipandang sebagai masalah kebijakan.
Karena terjadinya hambatan-hambatan ini, maka kemudian terjadilah apa yang dikenal sebagai gerakan aksi sepihak (unilateral actions). Aksi-aksi sepihak ini menjadi pusat persengketaan.
Namun, apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan aksi sepihak ini dapat ditafsirkan dengan berbagai cara. Menurut Erpan Faryadi, Dewan Pakar KPA, aksi-aksi kedua belah pihak sama-sama dapat dikatego-
rikan sebagai aksi sepihak. Karena, aksi-aksi petani untuk melaksanakan Undang- Undang Land Reform secara sepihak dimulai sebagai reaksi atas provokasi dan rintangan dari pihak tuan tanah. Jadi, hampir seluruh gerakan kedua pihak dapat didefinisikan sebagai aksi sepihak. Karena diadakan tanpa menghiraukan prosedur yang normal, misalnya tanpa menunggu keputusan Panitia Land Reform, atau bertentangan dengan keputusan Panitia Land Reform.
Hasil-hasil pembagian tanah landreform dari tahun 1963-1969 di Jawa berjumlah 197.395,6531 hektar kepada 307.904 keluarga. Ini berarti hanya 3,49 persen dari 5.647.000 hektar luas tanah pertanian yang ada. Sementara itu, hanya 8,14 persen rumah tangga dari perkiraan 4.761.065 juta petani pada masa itu. (Iwan Nurdin, Zaenal).
belanja semacam ini ketimbang memperbaiki jaringan irigasi dan sistem pasar produk pertanian kita. Kesemuanya telah memberikan keuntungan yang besar bagi pelaku industri pertanian, bukan petani!
Revolusi hijau juga telah membawa kerugian yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Akibat penggunaan benih pabrik, ribuan varietas benih pertanian yang secara turun temurun dimiliki rakyat menjadi punah. Penggunaan produk kimia secara berlebihan
juga telah merusak sumber mata air, hara tanah, dan menghasilkan produk pertanian yang tidak aman dikonsumsi oleh masyarakat secara terus menerus dan berjangka panjang. Padahal, biaya memulihkan kerusakan tersebut sangat mahal.
Seberapa besar keuntungan dari swasembada beras semasa Soeharto dapat dinikmati petani? Swasembada beras semasa Soeharto sebenarnya tidak menaikkan pendapatan sebagian besar petani kita. Kajian Survey Agro Ekonomi
(SAE), Departemen Pertanian, pada tahun 1983 memperlihatkan hal tersebut. Mengapa? sebagian besar petani kita sebenarnya adalah petani gurem dan buruh tani. Bagi kelompok ini, program revolusi hijau telah membuat biaya produksi tidak sebanding dengan hasil pertanian. Sementara bagi buruh tani revolusi hijau juga telah mengakibatkan peluang kerja disektor pertanian semakin menipis akibat mekanisasi pertanian.
Turunan dari persoalan pertanian pangan semacam ini terus mendera bangsa kita, sebab kemiskinan pedesaan tersebut kemudian menjalar hingga menjadi masalah perburuhan dan perkotaan akibat urbanisasi bahkan terakhir menjadi persoalan kebangsaan kita ketika para penduduk desa yang miskin ini menjalar ke luar negeri untuk menjadi TKI dengan keterampilan rendah dan tanpa perlindungan dari negara.
Jika bukan kepada petani pangan, mungkin Soeharto punya rekam jejak yang baik kepada petani perkebunan rakyat. Tentu kita masih ingat bagaimana kebijakan Soeharto dalam menyangga (baca: monopoli) harga cengkeh melalui BPPC yang telah membuat jutaan petani cengkeh gulung tikar. Atau kebijakan harga jeruk telah mengakibatkan kejadian serupa di Kalimantan,
Sumatera Utara dan Jawa Timur.
Menyeleweng dari UUPA
Pada awal kekuasaannya, Soeharto dan para pendukungnya memandang UUPA 1960 sebagai produk hukum kaum komunis. Selain mengesampingkan UUPA, Soeharto juga mempreteli segenap UU dan Peraturan Land Reform lainnya. Land Reform bahkan menjadi kosakata yang membahayakan untuk didiskusikan apalagi dilaksanakan.
Karena UUPA bukan lagi dianggap sebagai payung yang mengatur agraria secara luas (tanah, air, udara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya), maka masing-masing sektor agraria diatur oleh perundang-udangan tersendiri, misalnya Undang-undang No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kehutanan No. 5/1967 dan Undang-undang No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. HMN yang telah disektoralisasikan itu menjadi sumber kewenangan yang luar biasa bagi rejim penguasa.
Menurut Noer Fauzi, anggota Dewan Pakar KPA, penyelewengan UUPA mudah dilakukan karena UU mendasarkan dirinya pada konsepsi politik hukum Hak Menguasai dari Negara (HMN). Negara adalah digambarkan sebagai sosok budiman yang selalu tulus bekerja mensejahterakan rakyat. Berbagai pemikir dan pemikiran agraria di awal masa kemerdekaan tidak pernah membayangkan bahwa pemerintah pusat sebagai pemegang kewenangan HMN itu akan mengkhianati sifat budiman negara. Namun mereka
Habibie Berencana Land Reform?
Jatuhnya Soeharto 21 Mei 1998 memang tidak diprediksikan sebelumnya. Tepatnya bukan tidak diprediksi, tapi tidak menyangka akan secepat itu, ujar DD.Shineba, Deputi Advokasi Kebijakan KPA. Bahkan oleh para komponen aktivis anti Orba yang turun kejalan masa itu, tambah Shineba.
Mundurnya Soeharto membuat kalangan aktivis tergagap-gagap membaca perubahan. Sebab,
konsolidasi programprogram kerakyatan belum sepenuhnya utuh sementara simbol kejahatan telah keburu mengundurkan diri. Walhasil, agenda kerakyatan banyak tertutup oleh agenda kelas menengah yang berebut ingin berkuasa setelah Soeharto mundur.
Kekuasaan Soeharto dilanjutkan oleh Habibie. Pada masa itu, saat kekuasaan kehilangan kewibawaannya, setiap hari media massa memberitakan
tentang pendudukan tanah. Tidak hanya tanah perkebunan, bahkan lapangan golf dicangkuli untuk ditanami ubi kayu, dan sayur mayur oleh petani. Masih menurut Shineba, sesungguhna ini adalah ekspresi kemarahan dan balas dendam rakyat akibat perampasan tanah yang begitu massif semasa Soeharto berkuasa. Itulah sebabnya, kami tidak menyebut aksi petani ini dengan perampasan atau salah terka. Praktek dari rejim penguasa negara Orde Baru memaksimalisasi peran negara sebagai alat pembangunan Kapitalisme. Kewenangan yang digenggam pemerintah pusat melalui konsep HMN itu berakibat bencana bagi rakyat petani yang menjadi korban perampasan tanah.
Tanah rakyat dimasukkan dalam kategori sebagai "tanah negara", lalu atas dasar definisi "tanah negara" itu, pemerintah pusat— baik itu Departemen Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional, maupun Departemen Pertambangan-memberi hak-hak baru untuk badan-badan usaha produksi maupun konservasi. Jadi, sebagian badan-badan usaha produksi dan konservasi raksasa itu berdiri di atas proses penyingkiran rakyat petani dari tanah dan sumber daya alam yang menjadi
sandaran keberlangsungan hidupnya.
Warisan penyelewengan UUPA Orde Baru yang masih bertahan sampai sekarang adalah birokrasi agraria yang korup, buruk dan pemburu rente. Sebab, dalam posisi negara Orde Baru yang sangat birokratik dan otoritarian, pengadaan tanah untuk usaha produksi pertambangan, kehutanan, perkebunan, perumahan, maupun kawasan industri memberikan kemungkinan luas bagi para birokrat pemburu rente untuk berkiprah, papar Noer Fauzi.
Para birokrat pemburu rente senantiasa tahu, bila perlu memonopoli informasi dan kewenangan dalam menjalankan prosedurprosedur izin dan perolehan hak agraria karena keputusannya tidak ada yang bisa melakukan kontrol atas kemungkinan penyalahgu-
naan. Karena itu, mereka dengan mudah bersekongkol dengan pemodal asing dan domestik menggerogoti kekayaan publik.
Pada masa Indonesia di bawah rejim Orde Baru, birokrasi otoritarian pemburu rente semacam inilah yang ikut andil memasukkan tanah-tanah rakyat dan kekayaan publik lainnya secara paksa ke dalam sirkuit produksi kapitalis yang dimiliki perusahaan-perusahaan raksasa nasional maupun transnasional, dan pada gilirannya memberi jalan bagi akumulasi kekayaan elite oligarki yang mendominasi ekonomi politik Indonesia. Bahkan hingga sekarang, setelah lebih dari satu dekade Soeharto jatuh. (Iwan Nurdin).
penjarahan tanah. Kami menyebutnya dengan aksi re-klaiming atau aksi pendudukan kembali tanahtanah rakyat yang pernah diserobot oleh penguasa.
Mencermati tuntutan rakyat yang sedemikian besar. Khususnya pendudukan tanah yang terus terjadi. Presiden Habibie waktu itu mengeluarkan Kepres No.48/1999 tentang Tim Pengkajian Kebijaksanaan dan Peraturan Perundang-
Undangan Dalam Rangka Landreform. Tim ini bertanggung jawab langsung kepada presiden, diketuai oleh menteri kehakiman dan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN sebagai wakilnya. Anggota dari tim ini adalah: Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan, Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan
Menengah; Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Negara Perumahan dan Permukiman. Tim ini diketuai oleh Prof Muladi, SH. Berdasarkan Kepres yang ditandatangani bulan Mei 1999. Setahun setelah Soeharto mundur. Akibat pergantian presiden, hasil dari kajian dan rekomendasi tim ini menghilang ditelan perubahan zaman.(wan).
Gusdur dan Si Pencuri Tanah
Awal berkuasa, BPN hendak dilikwidasi oleh Gusdur. Sebab, ia Bukan hanya itu, Presiden Abdurahman Wahid juga menyatakan bahwa 40 persen tanah-tanah perkebunan di Indonesia adalah hasil nyolong tanahtanah rakyat, dan dalam waktu segera, tanah-tanah tersebut akan segera dibagikan kepada rakyat.
Pernyataan Gusdur tersebut telah membuat tanah perkebunan yang terlantar atau tanah yang sedang bersengketa dengan rakyat, menjadi sasaran empuk pendudukan tanah baik oleh petani maupun masyarakat adat sekitar perkebunan.
Pada masa Gusdur, ketidakstabilan pemerintahanan waktu itu seolah menu berita setiap hari.
Tarik menarik antara kekuatan lama (orde baru) dengan kekuatan reformis yang juga sedang bersitegang akibat saling berebut posisi tengah terjadi. Akhirnya, Gusdur terpental dari kursi kepresidenan. Rencana Gusdur membagi tanah perkebunan kepada masyarakat sekitarpun menghilang.(wan)
Mendung Pembaruan Agraria Megawati
Ada dua hal besar yang diingat oleh publik pembaruan agraria jika mengenang era pemerintahan Megawati, pertama, dari sisi kebijakan yaitu memerintahkan revisi UUPA melalui Kepres 34/2003 dan mengesahkan UU Perkebunan dan UU Sumber Daya Air. Kedua, Megawati melarang impor beras, sehingga membuka bagi swasembada beras pada era pemerintahan sesudahnya. Kebijakan tersebut juga telah menghidupkan kegiatan perdagangan bahan pokok antar pulau yang sebelumnya sempat redup.
Demikian kesimpulan utama yang disampaikan dalam diskusi internal KPA yang bertajuk "membaca ulang pembaruan agrarian di era Megawati".
Perintah Tap MPR No.IX/2001 tentang PA-
PSDA bukanlah merevisi UUPA. Melainkan Negara memerintahkan pemerintah dalam hal ini SBY melakukan review (kaji ulang) untuk menyelaraskan seluruh kebijakan agraria dan sumber daya alam di tanah air yang tidak sesuai dengan prinsip Tap MPR teresebut. Tetapi, tanpa melakukan kaji ulang sebelumnya, pemerintahan Megawati waktu itu justru mengambil jalan pintas dengan mengeluarkan Kepres No.34/2003 dan memerintahkan perubahan UUPA melalui tangan BPN paling lambat draft RUU usulan pemerintah tersebut telah selesai pada Agustus 2003.
Semestinya, perintah Tap MPR ini ditafsirkan secara nyata dan jelas, yaitu menghapus UU anti pembaruan agraria, mengesahkan dan menjalankan pembaruan
agraria. Setelah itu, maka segala pengelolaan sumbersumber agraria dan sumber daya alam dikelola dalam wadah kerakyatan dan menjamin kelestarian lingkungan.
Menyadari bahwa situasi politik yang berubah drastis. Bahkan, revitalisasi kekuatan anti reforma agraria begitu menguat di tubuh rezim, sejumlah organisasi masyarakat sipil dan Komnas HAM mengajukan usulan untuk membuat Komisi Nasional untuk Pembaruan Agraria (KNuPKA). Maksud dari usulan ini agar ada tempat bagi rakyat menyelesaikan sengketa dan kasus yang mereka hadapi secara adil.
Usulan ini secara resmi telah diajukan kepada presiden. Namun, belum sempat usulan ini dijawab secara resmi oleh presiden. Megawati kalah dalam pilpres 2004. (wan)
Pembaruan Agraria Adalah Jalan Menuju Keadilan dan Kemakmuran
Dunia pada saat sekarang tengah menghadapi krisis pangan, energi dan lingkungan yang sangat hebat. Ratusan juta orang diberbagai negara sudah mengalami kelaparan dan ke depan lebih terancam lagi oleh ketiadaan pangan karena monopoli penguasaan tanah dan pangan. Krisis di tiga lapangan ini semakin bertambah dalam akibat pukulan krisis keuangan yang melanda Amerika Serikat sebagai induk dari imperialisme yang pada akhirnya secara beruntun gelombangnya menerpa negara-negara besar di Eropa serta negara-negara lainnya yang perekonomiannya menyandarkan diri pada sistem imperialisme.
agi Indonesia dimana B rejim pemerintahnya merupakan boneka dari imperialisme dunia, krisis ini akan berdampak buruk pada rakyat dengan semakin intensifnya penghisapan dan penindasan yang terjadi. Selain ambruknya sektor industri manufaktur yang telah mem-phk sekitar satu jutaan lebih buruh pada tahun 2009 ini, krisis ini juga lagi-lagi akan mengorbankan kaum tani miskin dengan masih dijadikannya sektor agraria, khususnya perkebunan dan energi sebagai penopang ekonomi andalan. Berbagai produk perkebunan seperti
kelapa sawit, karet, serta hutan tanaman industri yang semakin meluas bahkan dibeberapa wilayah menjadikan hutan yang dikuasai oleh kaum tani dan masyarakat adat disekitarnya tergusur, demikian pula sektor pertambangan minyak, emas, batu bara, gas, pasir besi dan sumber-sumber mineral lainnya.
Rejim SBY - JK serta rejim-rejim sebelumnya menambah lapangnya jalan inperialime ini dengan melahirkan berbagai undangundang dan aturan hukum yang anti rakyat. UU Penanaman Modal No. 25 tahun 2007, UU Perkebunan No.
18 tahun 2004 serta yang lainnya yang semakin mengukuhkan dominasi modal di tanah Indonesia dan disisi yang lain menjadikan UU Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 sebagai pajangan belaka. Pada jutaan hektar tanah diterbitkan oleh pemerintah ijin HGU, HPH, HTI dan ijin-ijin lainnya dengan dasar Hak Menguasai Negara. Pembangunan infrastruktur untuk memudahkan berbagai sarana pendukung eksploitasi pun di bangun seperti Proyek pembangunan pembangkit listrik 10.000 watt, pembangunan jalan Trans Nasional Selatan Jawa, 1000 km jalan tol di Jawa Bagian Utara serta pembangunan-pembangunan infrastruktur lainnya.
Lahirnya aturan pemerintah pusat yang seperti itu atas nama otonomi daerah, raja-raja kecil pun mengikutinya. Di beberapa daerah para kepala-kepala daerahnya berlombalomba meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya dengan merangkul para pemodal. Pengkavlingan tanah-tanah rakyat dan masyarakat adat untuk dijadikan perkebunanan dan pertambangan, penetapan tapal batas taman nasional yang menggusur tanah rakyat dan masyarakat adat, serta eksploitasi terhadap laut dan sumber-sumber agraria lainnya semakin bertambah massif.
Untuk semakin memuluskan jalannya arus modal ini, pemerintah melakukan tindakan-tindakan represif. Penangkapan, penculikan, pembunuhan serta pemenjaraan pimpinan-pimpinan serikat tani dan aktivis-aktivis yang memperjuangkan Pembaharuan Agraria di berbagai daerah masih saja terjadi. Pembungkaman terhadap perlawanan rakyat ala rejim otoriter orde baru terjadi begitu saja dengan mengabaikan Hak Asasi Manusia yang dipropagandakan di
berbagai kesempatan oleh SBY-JK.
Akibat dari berbagai kebijakan anti Pembaharuan agraria yang dijalankan negara tersebut yang secara
Rejim SBY - JK serta rejim-rejim sebelumnya menambah lapangnya jalan inperialime ini dengan melahirkan berbagai undang-undang dan aturan hukum yang anti rakyat. UU Penanaman Modal No. 25 tahun 2007, UU Perkebunan No. 18 tahun 2004 serta yang lainnya yang semakin mengukuhkan dominasi modal di tanah Indonesia dan disisi yang lain menjadikan UU Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 sebagai pajangan belaka.
nyata bagi rakyat bukanlah keadilan dan kemakmuran justeru semakin timpangnya penguasaan tanah dan sumber-sumber agraria lainnya, kemiskinan yang semakin bertambah, kelaparan dibeberapa daerah pedesaan serta pengangguran yang meninggi kini tersebar
di Indonesia. Sengketa tanah pun semakin meluas antara rakyat melawan perusahaanperusahaan perkebunan milik pemerintah maupun swasta, korporasi-korporasi transnasional, Perhutani dan institusi negara seperti TNI. Hal ini diperparah dengan peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dari pusat sampai ke daerah yang menjadi stempel dari berbagai kebijakan anti pembaruan agraria seperti diatas. Dominasi modal di wilayah produksi pertanian dan perikanan pun tidak kalah menghisapnya. Monopoli benih jagung dan padi hibrida serta distribusi pupuk yang merusak lingkungan serta monopoli penguasaan perahu-perahu
yang dilengkapi trawl dan pukat harimau semakin menambah keterpurukan kaum tani di pedesaan dan nelayan di lautan.
Tetapi segala macam bentuk ketidakadilan tersebut tidak menyurutkan semangat juang dan perlawanan kaum tani, nelayan dan masyarakat adat. Berbagai bentuk perlawanan dari mulai reklaiming, penguasaan dan pemanfaatan
sumber-sumber agraria terutama tanah terus dilakukan. Bentuk konkrit dari pembaruan agraria atas dasar inisiatif rakyat ini merupakan jalan yang paling tepat dan ilmiah untuk menuju keadilan dan kemakmuran rakyat. Pembaruan agraria berdasarkan inisiatif rakyat memberikan landasan penting kepada konsepsi pembaruan agraria yang berdasarkan kehendak dan tuntutan rakyat, yang populis dan berdimensi keadilan. Pembaruan agraria hanya mungkin menjamin keadilan bagi rakyat jika didasarkan pada inisiatif rakyat, yakni pelibatan rakyat secara langsung dan nyata dalam berbagai tahapan perjuangan pembaruan agraria.
Atas dasar gambaran diatas, maka Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) sebagai organisasi bersama yang beranggotakan organisasi massa kaum tani, nelayan, masyarakat adat, dan organisasiorganisasi non pemerintah yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia yang memperjuangkan pembaruan agraria sejati menuntut kepada pemerintah baik yang berkuasa sekarang maupun yang terpilih nanti dalam pemilihan presiden untuk:
1. Menjalankan Pembaruan Agraria Sejati, yang belum pernah dijalankan oleh rejim penguasa sejak orde baru sampai sekarang.
2. Mengakui secara hukum tanah-tanah sengketa yang sudah dikuasai oleh rakyat diikuti dengan dukungan sarana produksi dan paska produksi yang berpihak pada kaum tani dan masyarakat Adat.
petani yang ditahan diberbagai daerah di Indonesia.
3. Menghentikan segala bentuk tindakan represif dan membebaskan para
4. Mencabut dan menghentikan proses legislasi berbagai undang-undang dan aturan hukum lainnya yang anti pembaruan agraria.
5. Mencabut berbagai bentuk perijinan monopoli penguasaan tanah yang sangat luas oleh perusahaan milik pemerintah, swasta dan perusahaan-perusahaan
Berbagai bentuk perlawanan dari mulai reklaiming, penguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria terutama tanah terus dilakukan. Bentuk konkrit dari pembaruan agraria atas dasar inisiatif rakyat ini merupakan jalan yang paling tepat dan ilmiah untuk menuju keadilan dan kemakmuran rakyat.
asing.
6. Membubarkan perusahaan-perusahaan pemerintah (Perhutani, PTPN, dan perusahaan pemerintah lainnya) yang melakukan eksploitasi atas sumbersumber agraria dengan meminggirkan kaum tani, masyarakat adat dan nelayan.
7. Menghentikan ijin penguasaan pertambangan yang memiskinkan kaum tani, masyarakat adat dan nelayan serta merusak lingkungan.
8. Menjalankan perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan pembaruan agraria dan hak-
hak masyarakat Adat
Untuk mengukuhkan konsistensi dalam garis perjuangan pembaruan agraria sejati maka KPA:
1. Menyerukan kepada seluruh kaum tani, masyarakat adat dan nelayan untuk terus melakukan perlawanan dengan merebut, menduduki dan menguasai tanah dan sumber agraria lainnya serta menjalankan kerjakerja konsolidasi dan persatuan dari organisasi kaum tani.
2. Melibatkan kaum perempuan dalam segala aktifitas perjuangan pembaruan agraria. 3. Semakin memperluas konsolidasi gerakan pembaruan agraria dengan menyatukan langkah bersama dengan kekuatan rakyat lainnya yaitu buruh, miskin kota, pemuda dan mahasiswa serta kaum intelektual yang selama ini mendukung pembaruan agraria sejati.
4. Membuat naskah pembaruan agraria sejati yang merupakan panduan bagi segenap pejuang pembaruan agraria.
5. Menyerukan kepada seluruh kaum tani, masyarakat adat, dan nelayan dan Masyarakat Adat untu merbut kekuasaan mulai dari wilayah pedesaan.
Bogor, 25 Juni 2009 Ditetapkan dalam Munas V KPA
Meneruskan Semangat Regenerasi (Laporan Munas V KPA)
ertempat di Wisma Evergreen, B Cisarua, Kabupaten Bogor, Musyawarah Nasional V KPA dilaksanakan 23-26 Juni 2009. Munas kali ini dihadiri 112 organisasi rakyat (Petani, Nelayan, Buruh, Masyarakat Adat, Perempuan) dan organisasi non pemerintah yang berasal dari 24 Provinsi di Indonesia.
Selain mengundang anggota KPA, Munas KPA juga mengundang kawankawan sejuang yang dalam acara pembukaan diminta oleh KPA memberikan orasi solidaritas, diantaranya: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Aliansi Buruh Menggugat (ABM), Petani Mandiri, Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Aliansi Petani Indonesia (API), Serikat Petani Indonesia (SPI), Solidaritas Perempuan, Bina Desa, YLBHI, WALHI, JKPP, STPN.
Usep Setiawan, Ketua Dewan Nasional KPA
Dengan mengusung tema "Memastikan Pelaksanaan Reforma Agraria Sejati Sebagai Jalan Mewujudkan Kemandirian, Keadilan dan Kemakmuran Bangsa Indonesia" Merujuk pada tema ini, Munas ke V ini membicarakan sebuah cita-cita politik sekaligus tantangan organisasi KPA kedepan.
Mengawali Munas, secara kelembagaan KPA dihadapan para peserta Munas memberikan penganugerahan penghargaan kepada DR (HC) Gunawan Wiradi, tokoh politik agraria yang sangat berjasa dan konsisten dalam menumbuhkan kembali perjuangan reforma agraria di Indonesia. pemberian ini diberikan atas dedikasi yang tak pernah surut dalam memperjuangkan Pembaruan Agraria.
Setelah penganugerahan gelar dan orasi solidaritas, Usep
MUSYAWARAH NASIONALV KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA Memastik a Kedna Agraria SejatiSebagai Jala Mevajadkan Readan dan Keakmaran Bangsa Indones
Setiawan sebagai Sekjen KPA membuka secara resmi Munas V KPA. Dalam sambutannya, Usep menekankan bahwa KPA selama ini telah menjadi wadah yang nyaman bagi semua elemen yang dalam memperjuangkan reforma agraria. Hendaknya, posisi tersebut semakin dimatangkan dimasa yang akan datang.
Perubahan Dalam KPA
Di hari kedua (24/6) Munas ke V KPA diawali dengan pembacaan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dewan Nasional dan
Sekretariat Nasional yang disampaikan oleh Koordinator Dewan Nasional sekaligus Sekretaris Jenderal KPA (Periode 2005-2009) Usep Setiawan.
Menanggapi LPJ ini, semua peserta Munas secara bulat menerima LPJ yang dibacakan oleh Usep dan tambahan dari Kordinator Bidang. Para peserta menerima LPJ ini dalam bentuk tanggapan yang tertulis yang dibacakan oleh masing-masing delegasi per-provinsi. Meskipun LPJ ini diterima, peserta tetap memberikan catatan kritis khususnya soal kelembagaan KPA selama ini yang menggabungkan badan eksekutif dan legislatif dalam satu wadah.
Usai LPJ, sidang kemudian dilanjutkan dengan sidang komisi. Hasil dari sidang Komisi ini kemudian diplenokan oleh seluruh peserta Munas. Beberapa catatan penting dari sidang komisi diantarannya adalah:
Pertama, Penghapusan anggota individu dalam anggota KPA. Penghapusan ini dimaksudkan untuk memperkuat basis demokrasi dan representasi dalam tubuh organisasi KPA. Meskipun keanggotaan individu dihapus, para anggota individu ini diterima dalam sebagai anggota kehormatan. Tentusaja, hak dan kewajiban mereka dalam pengambilan keputusan dalam munas KPA hanya sebatas hak bicara.
Kedua, Pemisahan unsur legislatif dan eksekutif. Ekesekutif harian dan representasi organisasi dipimpin oleh seorang Sekjen. Sementara Legislatif diwadahi dalam Dewan Nasional. Anggota Dewan Nasional dipilih berdasarkan representasi 10 wilayah keanggotaan KPA. Masingmasing anggota dipilih oleh anggota wilayah setempat dalam forum Munas. Sementara, ketua Dewan Nasional dan Sekjen dipilih oleh peserta seluruh Munas.
Ketiga, Peserta Munas memandatkan membentuk sebuah badan pengurus tambahan yang bernama Dewan Pakar. Badan ini berisi pakar-pakar agraria, hukum, lingkungan, masyarakat adat yang tekun dalam perjuangan pembaruan agraria.
Menurut peserta Munas, selama ini hilangnya struktur Dewan Pakar dalam tubuh KPA turut memperlemah penyebaran gagasan pemberuan agraria oleh organisasi KPA.
Perubahan-perubahan tersebut disambut positif oleh seluruh peserta Munas KPA. Sehingga, banyak diantaranya membentangkan harapan agar KPA menjadi lembaga yang terpercaya dalam perjuangan pembaruan agraria.
Selain perubahan struktur yang tercermin dalam AD/ART. Peserta Munas juga melahirkan Sikap Politik dan Garis Besar Haluan Perjuangan yang dihasilkan oleh seluruh peserta Munas. Dua dokumen ini menjadi pegangan bagi pengurus KPA kedepan dalam menyusun sikap, strategi, taktik dan program dalam perjuangan reforma agraria.
Musyawarah Nasional V KPA
Suara Aklamasi Untuk Regenerasi
Pada hari ketiga, peserta Munas memasuki salahsatu acara inti Munas yang lain yaitu memilih pengurus baru KPA periode 2009-2012.
Berbekal perubahan yang sudah diputuskan oleh peserta Munas, para pesertapun mulai membicarakan tokoh-tokoh yang pantas, tangkas dan mampu memimpin KPA dalam mengawal agenda reforma agraria sejati di negeri ini.
Ketua Sidang memanggil peserta Munas untuk mencalonkan diri sebagai kandidat Dewan Nasional. Usep Setiawan berdiri dan mengangkat tangan mencalonkan diri sebagai Ketua Dewan Nasional. Peserta Mu-
nas riuh dalam epuk tangan, dan tidak ada kandidat lain yang mengajukan diri. Sehingga, secara aklamasi peserta Munas mengesahkan Usep Setiawan sebagai Ketua DN
KPA. Dalam pengesahan Usep sebagai Ketua DN juga disahkan 10 anggota DN yang dipilih oleh masing-masing peserta wilayah. 10 anggota DN tersebut adalah: Dimpos Manalu (Sumatera Bagian Utara). Y.Joko Purwanto (Sumatera Bagian Selatan). Agustiana (Banten, DKI dan Jawa Barat), Ahmad Fauzi (DIY Jateng), Bambang Teguh (Jawa Timur), Wahidjan (Bali Nusra), Kisran Makati dari Sulsel, Mansur M Yahya (Sulawesi Tengah, Utara dan Gorontalo) Yusnono (Kalimantan Barat dan Tengah), Muhammad Saleh dari Kalimantan Selatan dan Timur.
Selanjutnya, pimpinan sidang memanggil peserta Munas untuk mencalonkan diri sebagai Sekjen KPA. Idham Arsyad berdiri tanda mencalonkan diri. Kembali peserta munas riuh dalam tepuk tangan. Sebelumnya memang telah tersiar kabar bahwa pria asal Makassar ini akan mencalonkan diri sebagai Sekjen KPA.
Setelah berdiri mencalonkan diri, peserta Munas yang lain seolah tak ada yang berani bertanding melawan Idham. Akhirnya, kembali ketua sidang mengesahkan pilihan aklamasi peserta Munas. Idham Arsyad duduk sebagai orang nomer satu dalam organisasi KPA.
Naiknya, dua orang tokoh muda dalam kepemimpinan KPA disambut hangat oleh seluruh peserta Munas. Ucapan selamat kepada keduanyapun mengalir dari seluruh peserta.
Peserta Munas tentu berharap banyak dengan keduanya. Sebab, Idham dan Usep adalah sosok yang dikenal luas oleh seluruh gerakan sosial. Mereka dikenal karena pemikirannya yang tajam dan konsistensinya dalam memperjuangkan Pembaruan Agraria.
Setelah terpilih dan ddisahkan, Usep Setiawan dalam orasi politiknya dihadapan forum Munas V KPA, menjelaskan bahwa kekuatan KPA selamain ini yaitu dukungan organisasi massa dan idenya yang genuine dapat dipakai sebagai alat yang kuat dalam menantang siapapun rezim berkuasa yang akan dihasilkan oleh Pemilu 2009. "Siapapun mereka jika lalai dengan agenda ini adalah musuh kita, sekali lagi musuh KPA dan musuh rakyat," tegas Usep. orasi ini disambut gemuruh applause peserta Munas.
Bothgel, sapaan akrab Sekjen baru KPA, dalam pidato politik set-
elah dilantik mengatakan bahwa selama 15 tahun organisasi KPA hadir di tengah-tengah rakyat, ada banyak keberhasilan yang telah diraih. salahsatunya yang terpenting adalah nilai-nilai perjuangan Reforma Agraria selama ini telah diterima bahkan diyakini sebagai jalan utama dalam merombak dan merubah ketimpangan struktur penguasaan agraria di tanah air. Idham menegaskan bahwa organisasi tani, ormas nelayan, masyarakat adat, lingkungan, perempuan, buruh, mahasiswa dan kaum miskin kota adalah pelaku utama gerakan ini. Sehingga, kehadiran KPA adalah untuk mendorong dan memperkuat mereka. Memberikan jalan bagi kepemimpinan mereka dalam perjuangan pembaruan agraria.
Duet maut Idham dan Usep Setiawan adalah kepemimpinan KPA kedepan telah ditetapkan oleh Munas V KPA. Banyak orang menunggu kiprah mereka agar lebih luas dalam memperjuangkan Pembaruan Agraria (Kent, Iwan Nurdin).
Pengurus Sekretariat Nasional dan anggota DN KPA
Profil Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
1. Mukadimah
Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa sumber-sumber agraria yang melimpah dimulai dari tanah, laut dan hutan yang luas, kaya, subur dan didalamnya terkandung kekayaan berupa minyak bumi, gas alam, dan bahan tambang lainnya. Sumber-sumber agraria yang kaya raya tersebut haruslah diabdikan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Lebih dari itu, sumber-sumber agraria merupakan roh dan identitas kebanggaan yang secara turun-temurun telah diyakini oleh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, penguasaan sumber-sumber agraria oleh segelintir kelompok sosial yang hari ini terjadi haruslah dihapuskan, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial. Bahwa sesungguhnya ketimpangan penguasaan sumbersumber agraria yang terjadi di Indonesia hari ini disebabkan oleh peninggalan persekongkolan sistem feodalisme dan kolonialisme yang telah mengakar ratusan tahun di Indonesia, dan Revolusi Kemerdekaan Nasional 1945 sesungguhnya merupakan tonggak untuk menghancurkan kekuatan sistem feodalisme dan kolonialisme tersebut. Lahirnya UUPA 1960 adalah kelanjutan dari Revolusi Nasional untuk mewujudkan cita-cita anti-feodalisme dan kolonialisme tersebut. Namun, cita-cita perjuangan Revolusi Kemerdekaan Nasional 1945 tersebut, telah dikhianati oleh kekuatan-kekuatan yang menentang lahirnya keadilan agraria di Indonesia. UUPA 1960 yang memiliki karakter anti-imperialisme dan anti-feodalisme, seharusnya dapat dijadikan tonggak untuk mendorong lahirnya keadilan agraria di Indonesia. Sebab, keadilan agraria merupakan kunci dari upaya pencapaian kemakmuran dan kemandirian ekonomi rakyat Indonesia. Namun sayangnya, lagi-lagi pengkhianatan terhadap UUPA 1960 dilakukan oleh rezim yang berkuasa, dengan membiarkan penguasaan sumber-sumber agraria oleh Tuan-tuan Feodal, dan menyerahkan sumber-sumber agraria kepada kekuatan imperialisme.
Ketimpangan penguasaan sumber-sumber agraria oleh kekuatan feodalisme dan imperialisme, dan pengkhianatan aparat negara terhadap Reforma Agraria, telah melahirkan semangat perlawanan rakyat. Sebuah semangat perlawanan yang didasarkan bahwa kemenangan Reforma Agraria sesungguhnya bersandar pada inisiatif dan kekuatan rakyat. Sejarah dan semangat perlawanan tersebut telah mengilhami lahirnya KPA, sebagai bagian dari front perjuangan untuk mewujudkan keadilan agraria, sekaligus memutus rantai praktik feodalisme, kapitalisme dan imperialisme. Sebuah perjuangan yang dilandaskan pada garis perjuangan rakyat. Artinya, hanya dengan kekuatan massa rakyatlah reforma agraria dapat terwujud.
Reforma agraria yang dimaksud adalah sebuah reforma agraria yang betujuan; Pertama, mewujudkan keadilan dalam penguasaan, kepemilikan dan pengelolaan sumber-sumber agraria, baik dengan cara redistribusi kepada buruh tani, tani miskin, buruh nelayan, dan nelayan miskin, serta masyarakat miskin kota, ataupun pengakuan atas sumber-sumber agraria kepada masyarakat adat; Kedua, peningkatan produksi pertanian dan; Ketiga, jaminan pasar yang berkeadilan; dan hanya dengan dijalankan Reforma Agraria Sejati, akan tercipta tatanan masyarakat yang lepas dari segala bentuk penindasan dan penghisapan.
2. Nama & Kedudukan
Organisasi ini bernama Konsorsium Pembaruan Agraria, disingkat KPA. Organisasi ini berkedudukan di seluruh wilayah Indonesia. KPA didirikan pada tanggal 24 September 1994 di Jakarta, dan disahkan pada tanggal 10 Desember 1995 dalam Musyawarah Nasional I KPA di Bandung, untuk waktu tak yang terbatas.
3. Asas & Nilai
KPA berasaskan Kedaulatan Rakyat. Nilai-nilai yang dianut dalam KPA: Hak Asasi Manusia; kelestarian lingkungan; kearifan nilai-nilai adat; demokrasi; keadilan sosial; keadilan dan kesetaraan gender; non sektarian; non partisan; perdamaian dan anti kekerasan; anti diskriminasi pada ras, suku, agama dan aliran kepercayaan; solidaritas.
4. Sifat & Tujuan
Organisasi KPA merupakan Gerakan Rakyat yang bersifat terbuka dan independen. KPA bertujuan untuk memperjuangkan terciptanya sistem agraria yang adil, dan menjamin pemerataan pengalokasian sumber-sumber agraria bagi seluruh rakyat Indonesia; jaminan kepemilikan, penguasaan dan pemakaian sumber-sumber agraria bagi petani, nelayan, dan masyarakat adat; serta jaminan kesejahteraan bagi rakyat miskin.
5. Bentuk & Struktur
KPA berbentuk Konsorsium. Struktur Organisasi KPA terdiri dari Musyawarah Nasional, Dewan Nasional,Dewan Pakar, Sekretaris Jenderal, KPA Wilayah, dan Anggota KPA. Kepengurusan KPA Terdiri dari Dewan Nasional, Dewan Pakar, Sekretaris Jenderal KPA, dan KPA Wilayah (di tingkat provinsi).
6. Fungsi & Kegiatan
KPA berfungsi: (1) Sebagai penguat, pemberdaya, pendukung, dan pelaku perjuangan Pembaruan Agraria berdasarkan inisiatif rakyat, dan (2) Sebagai organisasi yang mendorong lahirnya berbagai kebijakan dan sistem agraria yang berpihak kepada rakyat, serta melawan berbagai kebijakan yang anti-reforma agraria. Kegiatan KPA meliputi : (1) Memperjuangkan pemenuhan hak-hak rakyat terutama petani/buruh tani, nelayan, masyarakat adat, dan rakyat miskin. (2) Advokasi yang berupa upaya perubahan kesadaran rakyat (publik) melalui penyebaran informasi, pembentukan opini publik, pembelaan kolektif di satu pihak, dan perubahan kebijakan dan strategi pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak rakyat di lain pihak.(3) Menyelenggarakan pendidikan alternatif. (4) Pengembangan jaringan informasi, kajian, dan publikasi yang bersifat internal maupun eksternal. (5) Pengembangan kerjasama kegiatan, program, dan kelembagaan yang mengabdi pada pemenuhan tujuan-tujuan Gerakan Pembaruan Agraria. (6) Secara aktif terlibat aktif dalam perjuangan penggalangan solidaritas, dan front/aliansi perjuangan internasional untuk Reforma Agraria Sejati.
7. Keanggotaan
Anggota KPA adalah Organisasi Rakyat (kaum tani, masyarakat adat, dan nelayan), Organisasi Non-Pemerintah, dan Perorangan yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia, yang mempunyai keberpihakan dan tujuan yang sama dengan KPA. Berdasarkan hasil Musyawarah Nasional V KPA, di Puncak Bogor, 23-25 Juni 2009, jumlah anggota KPA adalah 187 (seratus delapan puluh delapan) organisasi, dengan rincian 104 Organisasi Rakyat, 83 Organisasi Non-Pemerintah.
8. Alamat Sekretariat
Alamat Sekretariat Nasional KPA: JI. Duren Tiga No. 64 Pancoran Jakarta Selatan 12760, Phone (021) 79191703, Fax (021) 79190264, Email: [email protected], Website: www.kpa.or.id, Kontak Person: Usep Setiawan (Ketua Dewan Nasional): Email; [email protected], HP: 0818-613667, dan Idham Arsyad (Sekretaris Jenderal): Email; [email protected], HP: 081342619987.***
Jakarta, 13 Juli 2009