SERI PANDUAN ORGANISASITANI
DAFTAR ISI
Daftar Isi. Seri Panduan Organisasi Tani -1: Land Reform Berdasarkan Inisiatif rakyat. 2 Seri Panduan Organisasi Tani -2: Tentang Kelas Petani.. .13 Seri Panduan Organisasi Tani -3: Kaum Tani dibawah Penindasan Imperialisme dan Kolonialisme. .21 Seri Panduan Organisasi Tani -4: ..36 Rakyat Tani Bangkit Menentang Feodalisme dan Imperialisme. Seri Panduan Organisasi Tani -5: Kaum Tani di Masa Bung Karno... .48 Seri Panduan Organisasi Tani -6: Kaum Tani Dibawah Penindasan Orde Baru. ..61 Seri Panduan Organisasi Tani -7: ..76 Organisasi Petani.. Seri Panduan Organisasi Tani -8: Kader Petani.. ..85 Seri Panduan Organisasi Tani -9: Tentang Aksi. ..92 Seri Panduan Organisasi Tani -10: Penerangan. ..101 Seri Panduan Organisasi Tani -11: .110 Dana Perjuangan dan Kerjasama.. Seri Panduan Organisasi Tani -12: Cita-Cita dan Program Perjuangan Petani. .117 Seri Panduan Organisasi Tani -13: Panduan Penyelidikan Keadaan Pedesaan. .126 Seri Panduan Organisasi Tani -14: Dalam Kepungan Kapitalisme Global. .137
Seri Panduan Organisasi Tani -1:
LAND REFORM BERDASARKAN INISIATIF RAKYAT
LAND REFORM BERDASARKAN INISIATIF RAKYAT
1. Apa itu land reform berdasarkan inisiatif rakyat?
Sejarah pada akhir masa Orde Lama dan awal Orde Baru telah memberikan catatan dan pemaknaan yang negatif terhadap land reform. Saat itu, land reform menjadi komoditi politik dan wilayah pertarungan politik antar banyak kelompok kepentingan. Kondisi demikian menjadikan land reform gagal dilaksanakan. Dan akibatnya, kepentingan dan kebutuhan nyata petani miskin menjadi tersingkir.
Dalam perkembangannya, pemerintah Orde Baru memanfaatkan situasi ini dengan tidak menggunakan land reform sebagai arah politik agraria nasional. Lebih jauh, melalui represi politik dan budaya, pemerintah Orde Baru menempatkan masalah Land reform sebagai hal yang ketinggalan zaman, dan untuk itu patut ditinggalkan.
Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau dikenal sebagai UUPA sesungguhnya memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan land reform. Prinsip yang diajukan oleh UUPA adalah: Tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri. Selain itu, penguasaan dan pemilikan tanah pertanian dibatasi dalam hal luas minimum dan/atau maksimum. Tujuan nyata dari prinsip kerakyatan UUPA tersebut adalah menciptakan struktur dan hubungan yang adil di wilayah kerja pertanian yang merupakan basis utama dari kehidupan bangsa.
Sekali lagi, dalam perkembangannya, kekacauan politik dan ekonomi yang ambruk pada masa peralihan Orde Lama ke era Orde Baru digunakan sebagai pembenar untuk meninggalkan UUPA. Peruntukkan dan eksploitasi sumbersumber agraria tidak lagi merujuk pada semangat UUPA. Tetapi justru dikembangkan secara sektoral dengan menyatukannya pada lembaga-lembaga pembangunan multilateral (group Bank Dunia) dan keuangan internasional (Dana Moneter Internasional) serta memudahkan operasionalisasi perusahaan transnasional dan multilateral.
Kerangka ekonomi politik inilah yang melingkupi kebijakan Revolusi Hijau dan eksploitasi sektoral sumber-sumber agraria, seperti kehutanan dan pertambangan. Akibat dari kebijakan alokasi sumber-sumber agraria yang tidak didahului dan diikuti dengan reforma agraria ini adalah ketimpangan yang semakin lebar dari pemilikan dan penguasaan tanah pertanian. Kesenjangan semakin meluas dan kemiskinan menjadi kehidupan nyata di pedesaan. Di sinilah relevansi perlunya reforma agraria. Reforma agraria menjadi kebutuhan mendesak bagi ikhtiar menciptakan keadilan dan kemakmuran di wilayah pertanian. Dan hal tersebut memperoleh waktu yang tepat dengan berakhirnya Orde Baru.
APA ITU LAND REFORM?
Seringkali pengertian land reform dan agrarian reform atau pembaruan agraria dipakai bergantian dalam arti yang sama. Land reform dalam arti sempit menunjuk pada hal redistribusi tanah. Sedangkan dalam arti luas dapat diartikan sebagai pembaruan agraria dalam struktur penguasaan, struktur produksi dan struktur pelayanan pendukung.
Wolf Ladejinsky, seorang ahli land reform yang pernah diundang pemerintah Orde Lama untuk mengkaji pelaksanaan land reform di Indonesia, memberi pengertian agrarian reform sebagai tindakan yang meliputi seluruhnya atau sebagian besar dari unsur-unsur sebagai berikut:
★ Distribusi tanah kepada kaum tak bertanah (tunakisma) serta pengaturan pembiayaan yang layak bagi pembelian tanah penyakapan;
★ Jaminan bagi penguasaan tanah dan penyakapan tanah yang adil;
★ Metode penggarapan yang lebih baik melalui bimbingan teknis;
★ Kredit yang cukup dan fasilitas pemasaran lewat koperasi.
UUPA sebagai UU Land Reform memberi prinsip tentang apa itu land reform. Pasal 10 UUPA menegaskan: "Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan". Pasal ini menyampaikan suatu asas land reform bahwa: Tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri.
UUPA juga mengatur beberapa prinsip lainnya untuk pelaksanaan land reform:
★ Diaturnya luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dimiliki dan dikuasai oleh satu keluarga atau badan hukum untuk semua hak atas tanah yang diatur dalam UUPA (Pasal 17 jo. 7 jo. 13 UUPA).
★ Tanah kelebihan dari batas maksimum diambil oleh pemerintah dengan ganti kerugian untuk diredistribusikan pada yang berhak menurut peraturan perundang-undangan (Pasal 17 jo. 13 UUPA).
Pasal-pasal land reform di atas menunjukkan peran Pemerintah dalam pelaksanaan land reform. Selain itu, UUPA juga memberi kewajiban pada Pemerintah:
“... mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasiorganisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta" dan "... memajukan kepastian dan jaminan sosial termasuk bidang perburuhan, dalam usaha-usaha di lapangan agraria".
Untuk pelaksanaan land reform di atas maka dikeluarkanlah peraturan perundang pelaksanaan, seperti:
★ Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah
★ Undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil
★ Undang-undang No. 56 Prp 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian
★ Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian
★ Undang-undang No. 21 tahun 1964 Peradilan Land Reform (sudah dicabut)
Dengan begitu, land reform Indonesia sesungguhnya menunjuk pada upaya restrukturisasi atau penataan kembali susunan pemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah untuk keadilan dan kemakmuran di wilayah pertanian.
APA ITU LAND REFORM BERDASARKAN INISIATIF RAKYAT?
Meski peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan land reform di atas sudah cukup memadai, tetapi fakta sejarah juga menunjukkan bahwa land reform gagal dilaksanakan. Banyak faktor yang menyebabkan gagalnya pelaksanaan land reform di Indonesia pada zaman Orde Lama, seperti:
★ Kuatnya kekacauan politik di mana land reform menjadi komoditi politik dan merupakan wilayah pertarungan kepentingan politik dari banyak kelompok.
★ Lemahnya kemampuan dan korupnya administrasi pemerintahan pelaksana land reform.
Namun yang menarik selain fakta di atas adalah cara pandang masingmasing Pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru terhadap land reform. Rejim Orde Lama menggunakan land reform untuk menjawab masalah ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah, serta untuk memajukan keadilan dan kemakmuran petani miskin. Sedangkan Rejim Orde Baru sama sekali meninggalkan gagasan land reform dan dengan begitu, memandang land reform bukanlah sebagai jawaban atas persoalan ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah yang semakin meluas di Indonesia. Dan ketika Soeharto berhenti mendadak dari jabatan presiden ternyata juga menyajikan fakta bahwa “pembangunan dan ideologi" yang merupakan pilihan politik Rejim Orde Baru justru memperkuat masalah ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah serta kemiskinan, terutama pedesaan.
Rangkaian fakta di atas jelas menyajikan pelajaran tentang:
★ Pembaruan agraria (termasuk di dalamnya land reform) tetap diperlukan untuk penataan sistem dan hubungan agraria yang lebih adil.
★ Tetapi agrarian reform sebagai gagasan juga rentan terhadap cara pandang dan sikap pemerintah yang berkuasa.
Dengan demikian agrarian reform/land reform tidak dapat disandarkan pada "kedermawanan" pemerintah, karena begitu minat, cara pandang, sikap dan kepentingan pemerintah berubah maka habislah hasil-hasil yang mungkin pernah dicapai oleh pembaruan agraria. Memang, boleh jadi pemerintah tulus dan jujur melaksanakan pembaruan agraria untuk kepentingan rakyat, tetapi begitu elit pemerintah berganti maka sangat dimungkinkan berganti haluan. Itulah yang terjadi dalam masa peralihan Orde Lama ke Orde Baru dalam hubungannya dengan land reform.
Kedermawanan pemerintah itu bisa disebut dengan istilah "reform bygrace". Pembaruan demikian jelas tidak memiliki sifat keberlanjutan karena sangat tergantung pada kecenderungan dinamika politik.
Yang diperlukan saat ini sebagai jawaban adalah pembaruan berdasarkan kekuatan kritis rakyat. Dalam hubungannya dengan land reform, keberdayaan rakyat akan membuat pembaruan agraria tidak lagi tergantung pada kecenderungan dinamika politik pemerintahan. Dengan kalimat lain, dalam kondisi kecenderungan dinamika politik yang bagaimanapun, jika posisi tawar petani atau rakyat kecil kuat, maka hasil-hasil pembaruan agraria tidak begitu saja mudah dibalikkan. Pembaruan demikian diistilahkan sebagai “reform byleverage".
Dengan begitu, pelaksanaan land reform mensyaratkan kemauan dan kemampuan kritis rakyat yang setia kepada konteks, fakta dan dinamika lokal di pedesaan. Organisasi tani lokal menjadi keutamaan dalam pelaksanaan land reform agar tetap berlanjut dan memiliki posisi tawar dalam kecenderungan dinamika politik pemerintahan. Strategi pembaruan agraria atau land reform demikian itu dapat disebut sebagai "land reform berbasis pada inisiatif lokal" di mana isi di dalam tindakan/kerjanya adalah menguatkan gagasan "land reform by-/everage", pembaruan yang didasarkan atas pemberdayaan rakyat.
Melihat gambaran di atas, maka dapat dirinci tentang apa yang dimaksud dengan "land reform berdasarkan inisiatif rakyat", sebagai berikut:
★ Restrukturisasi atau penataan kembali struktur pemilikan, penguasaan, dan penggunaan tanah.
★ Kerja restrukturisasi sistem agraria tersebut berbasis pada kemauan rakyat atau petani lokal untuk memahami secara kritis terhadap struktur dan hubungan agraria yang terjadi di wilayahnya dan kemampuan mereka untuk mengorganisir potensi mereka sendiri (misalnya, melalui organisasi tani lokal) untuk merubah keadaan ke arah yang lebih baik dan lebih adil.
| Gambaran Struktur Agraria di Pedesaan |
| Struktur pemilikan dan penguasaan tanah: Perbandingan orang yang memiliki dan/atau menguasai tanah: luas, sedang, sempit, dan tak bertanah (berapa persen dari jumlah penduduk) Proporsi dari luas tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh lapisan-lapisan tersebut (berapa persen dari luas tanah yang dikuasai) |
| (berapa persen dari luas tanah yang dikuasai) Struktur penggunaan tanah: Proporsi luas tanah (berapa persen) untuk (yang dikuasai langsung/tidak langsung) oleh |
| Proporsi luas tanah (berapa persen) untuk (yang dikuasai langsung/tidak langsung) oleh Negara 0 Proporsi luas tanah (berapa persen) untuk rakyat 0 Proporsi luas tanah (berapa persen) untuk kehutanan, pertanian, industri, perkebunan, |
| 0 Proporsi luas tanah (berapa persen) untuk kehutanan, pertanian, industri, perkebunan, kegiatan sosial budaya (olah raga, tempat peribadatan dan lain sebagainya). Struktur hubungan kerja agraria: |
| Struktur hubungan kerja agraria: Mana yang lebih dominan, petani menggarap sendiri, atau melalui berbagai bentuk lainnya, |
| Struktur hubungan kerja agraria: Mana yang lebih dominan, petani menggarap sendiri, atau melalui berbagai bentuk lainnya, seperti kepenyakapan? |
| seperti kepenyakapan? Kalau kepenyakapan yang dominan, manakah yang paling banyak: sewa?; bagi hasil?; 0 |
2. Apakah agenda utama land reform berdasarkan inisiatif Rakyat?
Agenda utama dari "/and reform berdasarkan inisiatif rakyat" adalah merombak struktur agraria(sebaran pemilikan,penguasaan dan peruntukannya) dan sekaligus merombak hubungan agraria (hubungan kerja pertanian) ke arah yang lebih adil yang didasarkan pada kekuatan atau pemberdayaan rakyat di tingkat lokal (desa).
Seperti yang dijelaskan pada bagian awal tulisan ini, bahwa "land reform berdasarkan inisiatif rakyat" ini didasarkan pada pemberdayaan rakyat atau petani kecil di pedesaan. Maka "persiapan sosial" yang harus dilakukan adalah pendidikan kritis dan pengorganisasian rakyat. Pendidikan kritis tersebut ditujukan pada pengembangan kemampuan rakyat atau petani kecil agar berkemauan dan berkemampuan memahami secara kritis situasi dan masalah mereka sendiri untuk kemudian merubah keadaan mereka ke arah yang lebih baik dan lebih adil. Untuk melaksanakan "land reform berdasarkan inisiatif rakyat", maka pendidikan kritis ini harus dilanjutkan dengan pengorganisasian rakyat atau petani kecil. Sehingga tiga bagian ini menjadi segitiga yang tidak terpisahkan.
Aksi Land Reform
Pendidikan Kritis
Sedangkan tentang apa yang perlu dirombak atau ditata kembali jelas menunjuk pada struktur agraria yang menyangkut: struktur sebarannya (sebaran pemilikan dan penguasaan tanah, serta penggunaan tanah) maupun struktur hubungan kerjanya di wilayah pertanian.
PROGRAM-PROGRAM NYATA DARI
LAND REFORM BERDASARKAN INISIATIF RAKYAT DAPAT MELIPUTI:
★ Penetapan Batas Luas Maksimum (land ceiling) dan Minimum (land flooring)
Penetapan batas luas maksimum dan minimum ini amat penting dilakukan agar terjadi pemerataan dalam hal pemilikan dan penguasaan tanah. Di Indonesia, pentingnya penetapan batas luas maksimum dan minimum diatur (dan diamanatkan) oleh UUPA, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam UU No. 56 Prp 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Namun demikian, keberadaan undang-undang yang disebut terakhir ini perlu diperbaiki agar lebih memenuhi kebutuhan keadaan sekarang dan masa mendatang, terutama dalam hal "batasan luas maksimum" dan pengecualian-pengecualian" yang ada di dalamnya.
Menurut UUPA, penetapan batas luas maksimum dan minimum dalam pemilikan dan penguasaan tanah diberlakukan untuk semua jenis alas hak yang ada dalam UUPA (Pasal 16) dan untuk itu juga perlu "dihitung" kembali beberapa faktor yang mempengaruhi penetapannya, seperti ketersediaan tanah yang masih dapat dibagi, kepadatan penduduk, jenis dan kesuburan tanah dsb. Kajian dan rekomendasi amat diperlukan pada wilayah ini, dan di sinilah peran Organisasi Tani Lokal guna mendesakkan kearifan lokalnya untuk menjadi pusat gagasan dalam pengambilan keputusan.
★ Penataan Kembali Alokasi Tanah (land reallocation)
Penataan kembali alokasi tanah ditujukan untuk menilai ulang penguasaan dan penggunaan tanah dalam skala luas dan dalam waktu yang sangat panjang yang tidak efektif, serta mencegah terjadinya pemilikan dan penguasaan tanah yang dilarang oleh undang-undang (seperti tanah "absentee"). Untuk memperjelas "tanah mana untuk siapa dan untuk apa" dalam kerangka penataan kembali alokasi tanah ini sepatutnya didasarkan pada kepentingan petani kecil (yang tak bertanah maupun berlahan sempit) untuk memajukan pertanian (produksi dan keadilan dalam pengerjaan tanah).
★ Penguatan Jaminan Pengadaan Tanah (tenancy reform)
Penguatan jaminan penguasaan tanah ini ditujukan pada adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi penggarap lahan pertanian (yang bukan miliknya) dan bagaimana secara prosedural hak-hak penggarap terjamin. Dengan demikian, pembaruan penguasaan merupakan ikhtiar ke arah memperkuat jaminan hukum bagi penggarap lahan yang melalui proses pengerjaan seperti: bagi hasil, sewa, (pen) ceblok, dan bentuk-bentuk penguasaan/penyakapan lainnya. Jaminan hukum tersebut harus ternyatakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan sehingga tercipta kepastian hukum di mana penggarap bisa mempertahankan dan membela hak-haknya. Bila dihadapkan pada UUPA, maka arah pembaruan penguasaan ini ditujukan untuk memperkuat semangat UUPA, bahwa pengerjaan lahan pertanian harus terbebaskan dari cara-cara pemerasan dan sekaligus mempertegas gagasan UUPA, yakni "land to the tiller"(tanah hanya untuk penggarapnya). Untuk yang terakhir ini, jaminan hukum dalam pembaruan penguasaan harus memperpendek "rantai-antara" dalam pengerjaan tanah, misalnya harus melarang terjadinya rantai pengerjaan tanah —yang banyak terjadi di lapangan — seperti A = si pemilik tanah; B menyewa tanah pada si A; tapi dibagihasilkan dengan C.
★ Konsolidasi Tanah (land consolidation)
Konsolidasi tanah ini diperlukan untuk menyatukan lokasi pemilikan tanah agar pemilikannya tersebut tidak berpencar-pencar, yakni dengan cara, antara lain: tukar-menukar. Hal ini sesungguhnya ditujukan untuk: (1) agar pengerjaan tanah pertanian lebih produktif dan lebih dekat dengan penggarap; (2)
mempermudah kontrol pemilikan tanah agar tidak melebihi batas luas maksimum. Konsolidasi ini memang akan dihadapkan banyak persoalan di lapangan, seperti soal kualitas tanah (dalam hal tukar-menukar), sehingga sulit dijalankan. Kendati demikian, ada juga cara mendasar untuk konsolidasi tanah: semua tanah dikumpulkan dulu, baru dibagikan kembali.
Itulah gambaran tentang persiapan sosial yang harus dilakukan dan agenda-agenda utama dari "land reform berdasarkan inisiatif rakyat". Gambaran itu menunjuk jelas bahwa pelaksanaan land reform memang sepatutnya disandarkan pada potensi dan keadaan lokal di mana sangat mungkin pelaksanaan (jenis agenda) land reform berbeda dari satu daerah dengan daerah yang lain.
Di wilayah inilah peran Organisasi Tani Lokal menjadi penting untuk memfasilitasi penajaman tentang apa prioritas program land reform dan bagaimana mengorganisir pelaksanaannya (lihat Bagian 4).
3. Atas dasar apa struktur agraria ditata kembali?
Pada awalnya, khususnya sebelum Perang Dunia II (PD II), penataan ulang penguasaan tanah pada dasarnya dilandasi oleh tuntutan rasa keadilan. Ketika sesudah PD II, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan melaksanakan pembaruan agraria dengan lebih terencana, tapi hakekatnya dilandasi oleh latar belakang politik. Dari sinilah kemudian para ilmuwan mencari pembenaran teoritik mengingat di sementara negara berkembang ternyata alasan keadilan sosial saja tidak cukup untuk dapat meyakinkan pemerintah maupun badan-badan pembantu dana.
Kendati demikian, sesungguhnya masalah pentingnya pelaksanaan reforma agraria yang begitu kompleks itu, telah memperoleh pengakuan dunia melalui The Peasant's Charter (Piagam Petani). Namun "seruan moral" ini banyak dihadang oleh pilihan politik pemerintah nasional yang tidak memihak petani kecil. United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD) atau Lembaga Penelitian untuk Pembangunan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat: "Pada umumnya pemerintah nasional tidak mewakili kepentingan petani karena tidak mau mengorbankan kepentingan golongan ekonomi kuat karena justru di atas merekalah pemerintah itu bertumpu". Itulah memang yang terjadi kemudian, "pembaruan agraria yang sejati" jarang menjadi pilihan kebijaksanaan, termasuk di Indonesia.
Karena berbagai alasan, Pemerintah Orde Baru menyusun suatu strategi pembangunan yang pada hakekatnya tidak menempatkan pembaruan agraria sebagai dasar pembangunan. Pemerintah Orde Baru lebih mengedepankan pilihan-pilihan sesaat/jangka pendek dalam hal kebijaksanaan pembangunan. Hal ini dilakukan untuk legitimasi politis keberlangsungan pemerintah yang sempat ambruk secara ekonomi maupun politik. Di sini, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan didukung penciptaan stabilitas politik nasional menjadi suatu pilihan politik Orde Baru. Pilihan politik tersebut dilaksanakan dengan eksploitasi sumber-sumber agraria secara sektoral, mencukupi kebutuhan pangan melalui Revolusi Hijau yang kesemuanya disandarkan pada dukungan dana lembaga pembangunan multilateral (Group Bank Dunia) dan lembaga keuangan internasional (IMF), serta pengendalian partisipasi rakyat untuk penciptaan stabilitas politik nasional.
KENAPA PERLU DITATA-KEMBALI?
Fakta yang terjadi akibat pilihan politik di atas ternyata harus dibayar dengan penderitaan rakyat. Selama 30 tahun lebih dari Pemerintahan Orde Baru, yang terjadi tidak hanya kesengsaraan politik di pihak rakyat, tapi juga berujung pada menguatnya krisis agraria: meluasnya ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah dan sumber-sumber agraria di mana sengketa tanah yang terjadi di dalamnya menjadi kenyataan pahit bagi rakyat, terutama di pedesaan.
Menurut Sensus Pertanian 1983, rata-rata penguasaan tanah pertanian untuk seluruh Indonesia adalah 0,98 Ha untuk setiap Rumah Tangga Pertanian (RTP), di mana untuk Jawa adalah 0,58 Ha dan 1,58 Ha untuk luar Jawa. Angka ini semakin mengecil pada sepuluh tahun kemudian. Pada tahun 1993, ratarata penguasaan tanah di Indonesia menjadi rata-rata 0,83 Ha untuk setiap RTP di mana 0,47 hektar untuk Jawa dan 1,27 Ha untuk luar Jawa.
Bila data ini dibandingkan dengan angka penurunan luas lahan pertanian, yakni menurun dari 5,72 Ha (1983) menjadi 5,24 Ha (1993) atau berkurang sebesar 0,48 juta Ha, maka menjadi jelas bahwa telah terjadi krisis agraria dalam hal penguasaan dan pemilikan lahan pertanian di Indonesia. Apalagi bila dapat diyakini bahwa kenyataan di lapangan adalah lebih buruk dari data-data kantor statistik itu.
Dari kenyataan, ketimpangan struktur pemilikan dan penguasaan tanah di atas itulah sengketa tanah bermunculan di tanah air, terutama di wilayah perkebunan-perkebunan besar di mana konsentrasi penguasaan tanah luas terjadi. Di sisi lain, dampak dari kenyataan timpangnya struktur agraria itu juga memunculkan situasi di mana petani tuna kisma atau buruh tani harus menghadapi pilihan: "menjual" tenaga mereka dengan sangat murah untuk kerja pertanian atau "terlempar" dari lahan pertanian.
Situasi yang muncul sebagai akibat ketimpangan struktur agraria yang demikian itu jelas dapat dirasakan sebagai "sesuatu yang tidak adil" di mana eksploitasi manusia atas manusia menjadi keniscayaan. Sementara itu, fakta juga membuktikan bahwa peruntukkan tanah - di mana konsentrasi penguasaan tanah luas terjadi, lebih ditujukan pada kepentingan pertumbuhan modal ternyata juga tidak mendukung bagi pemajuan kesejahteraan pedesaan dan ketersediaan pangan. Kondisi yang demikian itu jelas tidak menguntungkan bagi pemenuhan kepentingan umum. Situasi dan kondisi inilah yang mendasari perlunya penataan kembali pemilikan, penguasaan, dan peruntukan tanah pertanian, terutama di pedesaan. Penataan kembali atas struktur agraria itu ditujukan pada penciptaan situasi dan kondisi pemilikan, penguasaan dan peruntukan tanah, serta berikut, hubungan-hubungan sosial agraria di dalamnya, menjadi lebih adil dan memakmurkan pedesaan dalam arti yang sesungguhnya.
Dalam konteks kebutuhan pedesaan dapat digambarkan bahwa jika struktur sebaran pemilikan tanah terlalu timpang maka secara ekonomi dianggap tidak efisien, dan untuk itu perlu dirombak. Demikian pula, jika letak tanah milik terpencar-pencar, secara ekonomi juga tidak efisien, maka perlu dirombak. Begitu juga dalam hal penyakapan, misalnya kalau sistem "bagi hasil" dalam pengerjaan lahan pertanian ternyata tidak seimbang dan menguntungkan satu pihak saja —biasanya si pemilik tanah— maka hal itu juga perlu dirombak. Namun demikian, kebutuhan pedesaan itu bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya, maka di sinilah perlunya kita juga bicara soal langkah-langkah praktis/nyata atau strategi land reform.
KONDISI APA YANG DIPERLUKAN UNTUK
PELAKSANAAN LAND REFORM BERDASARKAN INISIATIF RAKYAT?
Land reform berdasarkan inisiatif rakyat adalah pilihan sejati rakyat di mana pusat gagasan, pilihan program, kepentingan, pelaksanaan program, kontrol atas pelaksanaan program itu lahir dari kesadaran kritis bersama mereka. Kesadaran kritis itu menunjuk pada perkembangan kekuatan rakyat yang mau dan mampu memahami secara kritis situasi dan masalah yang menindas mereka dan kemudian melakukan tindakan perubahan yang mendasar. Kesadaran kritis itu juga membawa keyakinan bahwa tindakan untuk perubahan yang mendasar itu lebih tepat sebagai tindakan secara bersama dan pengerahan kekuatan atau potensi mereka sendiri melalui organisasi rakyat yang mandiri. Di sinilah kita juga menemukan keyakinan bahwa "land reform berdasarkan inisiatif rakyat" adalah sesuai dengan kebutuhan, sebagai proses, dan dinamis.
Dengan demikian, maka kondisi yang harus ada (objektif) yang diperlukan untuk pelaksanaan "land reform berdasarkan inisiatif rakyat' adalah:
★ Kesadaran kritis rakyat
Dari dialog aksi-refleksi (sebagai satu kesatuan) tentang kenyataan yang harus ada dan bagaimana merubah tatanan dan hubungan sosial yang tidak adil secara mendasar ini akan menentukan dan memastikan bahwa "/and reform berdasarkan inisiatif rakyat" merupakan pilihan tindakan mereka sendiri untuk merebut keadilan dalam pemilikan, penguasaan, dan penggunaan tanah pertanian. Dari proses itu pula diharapkan tumbuh tingkat kesadaran yang tinggi dari rakyat pedesaan tentang pentingnya tanah bagi kehidupan mereka sendiri dalam cara pandang jangka panjang, dan pentingnya penataan kembali penguasaan tanah agar tercipta suatu tatanan yang adil bagi dan diantara mereka sendiri.
★ Organisasi Tani Lokal
Organisasi Tani Lokal adalah bagian dari proses kesadaran kritis rakyat pedesaan itu akan pentingnya tindakan secara bersama dan pengerahan kemampuan mereka sendiri. Secara praktis, Organisasi Tani Lokal adalah yang mengorganisir pelaksanaan land reform dengan meletakkan pertanggungjawaban pada kelompok sosial mereka sendiri. Di sini berarti, Organisasi Tani Lokal jelas bukanlah, dan tidak sekali-kali, merupakan perpanjangan tangan "orang luar desa".
* Sikap Pertanggungjawaban Pemerintah
Adanya pemerintahan, baik lokal maupun nasional, yang memiliki pertanggungjawaban politik terhadap rakyat dan peduli terhadap penghormatan martabat rakyat merupakan kondisi yang akan memperlancar pelaksanaan "land reform berdasarkan inisiatif rakyat". Di sini memang diharapkan bahwa pemerintahan desa bukan lagi perpanjangan tangan pemerintahan atasnya (kota dan pusat). Kendati demikian, sikap pertanggungjawaban pemerintahan yang demikian itu bukanlah faktor kunci dari pelaksanaan land reform berdasarkan inisiatif rakyat, karena faktor kunci sesungguhnya adalah keberdayaan rakyat itu sendiri.
Keberadaan tiga kenyataan yang harus ada (kondisi obyektif) di atas tersebut, jelas merupakan kerja yang cenderung panjang karena ia menunjuk, sekali lagi, pada hubungannya, sebagai proses dan dinamika bagaimana land reform bisa direncanakan dan dilaksanakan dengan baik.
4. Bagaimana Pengorganisasian land reform berdasarkan inisiatif rakyat?
Persiapan
Pada tahap persiapan ini Organisasi Tani Lokal berperan aktif dan melibatkan sebanyak-banyak rakyat tani dalam melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
☆ Pemetaan Penguasaan Tanah
Pemetaan penguasaan tanah ini difokuskan pada kegiatan pendaftaran penguasaan tanah: siapa memiliki tanah, berapa luas dan di mana (saja). Perhatian utama kegiatan tersebut juga hendaknya didasarkan pada hasilhasil "studi profil desa" dan dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan di desa. Untuk kepentingan teknis, dalam Organisasi Tani Lokal dapat dipermudah dengan terbentuknya Panitia Khusus untuk kepentingan ini. Namun, catatan penting di sini adalah sifat terbuka (transparan) dan memiliki pertanggungjawaban yang jelas dari Panitia Khusus, harus ditonjolkan dalam setiap langkah kegiatannya.
☆ Pendataan Potensi Land Reform
Identifikasi atau pendataan potensi land reform ini untuk menentukan dengan pasti apa saja yang perlu dirombak dalam hal struktur penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah. Pilihan-pilihan jenis land reform mana yang akan dilakukan sangat tergantung pada tahap ini. Untuk kerja pendataan potensi land reform hendaknya dilakukan dengan banyak musyawarah dan Organisasi Tani Lokal tetap menyelenggarakan langkah tersebut.
☆ Pembentukan Badan Pelaksana
Musyawarah di atas juga dapat merumuskan dan membentuk suatu "Badan Pelaksana" (BP) bagi perombakan struktur agraria, menentukan siapa yang duduk di BP (hendaknya semua pihak: pemilik tanah, penggarap, buruh tani, penyakap, organisasi tani lokal dll terwakili) dan apa saja mandat bagi Badan Pelaksana. Bila terbentuk, maka BP dapat melakukan langkahlangkah teknis (perencanaan, sistem pendanaan, dsb). Musyawarah tersebut juga dapat membentuk "badan mandiri" untuk mengontrol kerja "badan pelaksana" dan suatu "badan penyelesaian sengketa" (semua pihak juga hendaknya terwakili dan tugasnya untuk mempermudah penyelesaian masalah atau sengketa yang muncul pada saat pelaksanaan dan setelah land reform).
Pelaksanaan
Pada tahap ini, BP yang sudah terbentuk dapat melaksanakan jenis program land reform yang terpilih berdasar musyawarah sebelumnya. Dalam kenyataan lokal ini dapat segera dijalankan sesuai dengan sistem dan tatacara yang telah terumuskan sebagai mandat kepada BP. Namun demikian, jika program-program land reform di tingkat lokal itu berhasil dan jelas nyata-nyata memajukan keadilan dan kemakmuran petani di pedesaan maka tidak mustahil akan diterapkan secara nasional.
Untuk pelaksanaan land reform berdasarkan inisiatif rakyat ini, peran BP tentunya tidak mengurangi hak anggota masyarakat untuk melakukan kontrol dan memberi masukan kritis bagi pelaksanan land reform. Dan itu pasti terjadi karena bagaimanapun agenda land reform itu sendiri lahir dari kesadaran kritis rakyat.
Program Setelah Pelaksanaan
Program setelah pelaksanaan sangat tergantung pada bagaimana persiapan dilakukan dan bagaimana perwujudan pelaksanaannya. Dampak dari program "konsolidasi tanah" atau penggabungan petak-petak tanah yang tadinya terpencar-pencar misalnya, akan berbeda dengan dampak dari program "tenancy reform" atau perombakan kepenyakapan. Jadi, dengan demikian pengorganisasian setelah pelaksanaan agenda land reform tergantung pada isi jenis program land reform yang disepakati untuk dilaksanakan. Penanggulangan dampak atas pilihan program land reform menjadi penting di sini.
Misalnya: hasil redistribusi atau pembagian tanah kembali adalah terdapat sejumlah orang yang semula tak bertanah menjadi pemilik/penguasa tanah. Sebagai buruh tani tak bertanah tentu mereka tidak mempunyai modal, sedangkan untuk mengerjakan tanah yang kini dimilikinya sendiri jelas memerlukan modal. Maka tidak bisa tidak, program setelah pelaksanaan "redistribusi tanah" atau pembagian kembali tanah adalah bagaimana menyediakan modal tersebut, misalnya pengembangan kredit lunak bagi mereka. Hal itu hanya untuk satu bidang saja, dan dapat dipastikan kebutuhan pengembangan setelah pelaksanaan adalah masih banyak lagi. Dan proses yang berkembang di tingkat lokal itulah yang paling menentukan.
Seri Panduan Organisasi Tani-2: TENTANG KELAS PETANI
TENTANG KELAS PETANI
1. Kelas Petani
Kelas Petani dalam negeri dan masyarakat agraris Indonesia ini mempunyai peranan yang sangat penting. la penting karena pertama merupakan jumlah yang terbesar di antara penduduk dan Rakyat Indonesia seluruhnya. Dan kedua, lebih penting lagi, karena ia adalah golongan produktif dalam masyarakat, yaitu golongan yang menghasilkan bahan-bahan keperluan hidup manusia.
Pada tahun 1990-an, menurut data Biro Pusat Statistik, sekurangkurangnya 55,6% dari seluruh Rakyat Indonesia mengandalkan kehidupannya dari lapangan pertanian. Sementara yang mengandalkan kehidupannya pada lapangan pelayanan dan jasa adalah sekitar 15,9% (seperti dunia perbankan dan sejenisnya), lapangan perdagangan 14,6% dan lapangan lainnya 5,2% (Biro Pusat Statistik, 1990). Mereka yang mengandalkan kehidupannya pada masing-masing lapangan atau sektor kehidupan ini kita sebut sebagai angkatan kerja.
Dengan demikian, rakyat Indonesia yang mengandalkan kehidupannya pada lapangan pertanian dalam tahun 1992 yang jumlah penduduknya sekitar 183 juta jiwa adalah 101.748.000 jiwa. Angkatan kerja ini tidak hanya pemilik atau penggarap tanah, tetapi termasuk juga mereka yang bekerja sebagai buruh tani.
Untuk memudahkan, jumlah kaum Tani Indonesia pada tahun 1992 adalah sekitar 102 juta jiwa. Inilah kaum Tani Indonesia, yakni orang-orang yang hidupnya langsung dari pokok usahanya di lapangan penghasilan pertanian dengan mengerjakan tanah.
Karena itu, maka orang Tani Indonesia merupakan faktor yang besar dan penting dalam unsur produksi dan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia. Dari golongan manusia produktif itulah selama ini bergantung penghidupan seluruh masyarakat. Bersama dengan kekayaan bumi dan alam Indonesia, Tani menjadi sumber kekayaan yang tidak ternilai, dan bersama dengan kelas (golongan) Buruh sebagai golongan produktif di sampingnya, kedua-keduanya merupakan kekuatan yang pokok bagi masyarakat Indonesia.
Kekayaan Indonesia sebagian besar terdiri dan berasal dari hasil pertanian. Pentingnya hasil pertanian Indonesia itu tidak hanya karena menjadi pokok penghidupan Rakyat Indonesia sendiri, tetapi juga karena hasil-hasilnya itu sangat dibutuhkan oleh manusia di seluruh dunia. Tidak saja bahan-bahan itu sangat dibutuhkan oleh orang sedunia, tetapi juga karena beberapa jenis bahan-bahan yang penting itu hanya terdapat di Indonesia, tidak dapat atau sukar dihasilkan di negeri-negeri lainnya di bagian dunia ini, seperti umpamanya: kina, rempah-rempah, kopra, lada, kapuk, dan sebagainya. Karena itulah maka Indonesia sebagai negeri agraria sangat penting kedudukannya di tengah-tengah dunia, sebagai sumber hasil-hasil bahan kebutuhan hidup manusia.
Sedangkan Masalah Tani adalah masalah yang bulat, yang meliputi segenap segi kehidupan dan penghidupan orang Tani. Masalah Tani meliputi soal hidupnya orang Tani sebagai manusia, mengenai cara hidupnya, cara berpikirnya, adat istiadatnya, kecerdasan budinya, kebudayaannya serta pendidikannya. Masalah Tani karena itu juga meliputi persoalan cita-cita hidup orang Tani, mengenai kesadarannya, organisasinya serta segala yang berhubungan dengan perjuangan hidupnya.
Di dalam masyarakat, selain kelas atau kaum petani, terdapat kelas-kelas sosial atau penggolongan masyarakat lainnya. Yakni, kelas atas, yang terdiri dari Kaum Pengusaha (Kapitalis) Besar dan Penguasa-Pemerintah. Kelas menengah, yang terdiri dari kapitalis menengah, kaum terdidik (profesional) seperti dokter, sarjana-sarjana, pegawai negeri, pegawai swasta, dan mahasiswa. Dan kelas bawah, yang terdiri dari Kelas Buruh, Kelas Petani, dan Kelas Miskin Perkotaan.
Setiap kelas memperjuangkan kepentingannya masing-masing:
1.Kepentingan Kelas Atas
Kepentingan Kelas Kapitalis—baik kapitalis besar maupun kapitalis sedang— adalah menggandakan modalnya secara terus-menerus dengan cara mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari pengolahan alam dan kerja kelas buruh, termasuk buruh tani dan buruh perkebunan. Kepentingan Kelas Penguasa-Pemerintah adalah mengatur kehidupan bernegara dengan mengutamakan penyaluran kepentingan kapitalis dengan segala cara.
2.Kepentingan Kelas Bawah
Kepentingan Kelas Petani adalah memperoleh jaminan bahwa produksinya berjalan lancar dan bisa memberikan kemakmuran, dengan membebaskan diri dari pemerasan dan penindasan. Kepentingan Kelas Buruh adalah membebaskan diri dari pemerasan agar dia memperoleh hasil sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Kelas Miskin Perkotaan berkepentingan agar kehidupannya terjamin keberlangsungannya. Bila ditilik dari asal muasalnya, semua kelas buruh dan kaum miskin kota berasal dari keluarga petani yang tersingkir dari tanah pertaniannya dan mencari kehidupan di perkotaan.
3.Kepentingan Kelas Menengah
Kelas Atas dan Bawah kepentingannya bertentangan (berlawanan). Kelas Menengah kepentingannya tidak seragam. Sebagian besar berkepentingan mengikuti (mengekor) kelas atas, dengan harapan satu-satu bisa menjadi bagian dari kelas atas. Sebagian kecil lainnya, berkepentingan agar terjadi perubahan kekuasaan, baik hanya menguntungkan dirinya sendiri maupun juga menguntungkan bagi kelas bawah.
2. Kepentingan Kelas Petani
Kepentingan Kelas Petani adalah terjaminnya segala unsur yang berkait langsung dengan keberlangsungan hidupnya sebagai petani. Unsur-unsur yang dimaksud dapat digolongkan menjadi tiga pokok soal, yakni (a) Terjaminnya Sarana Produksi Tani; (b) Terbebasnya kaum tani dari pemerasan dan penindasan; (c) Meningkatnya kemakmuran kaum tani melalui produktivitas yang tinggi dan harga jual yang layak.
Dalam mencapai ketiga kepentingan tersebut, kelas petani berada pada pihak yang bertentangan dengan kelas lain yang secara terang-terangan maupun sembunyi ingin memeras dan menindas. Sebagai contoh, kelas kapitalis perkebunan berkepentingan untuk mengambil tanah-tanah petani demi menggandakan keuntungannya sendiri dengan terus-menerus. Pihak Lintah Darat berkepentingan memeras kaum tani. Dalam melaksanakan kepentingannya, kelas kapitalis ini bekerjasama dengan penguasa. Maka, kelas petani akan bertentangan (bermusuhan) langsung dengan kapitalis yang bekerjasama dengan penguasa.
Dalam memperjuangkan kepentingan kelasnya, petani musti mendasarkan diri pada kemampuan sendiri. Perjuangan kaum petani musti dimotori oleh organisasi kaum tani. Organisasi kaum tani harus dipimpin oleh kader-kader yang berasal dari kaum tani sendiri. Kaum tani tidak boleh mengambil kelas menengah sebagai pimpinan mereka. Walaupun begitu, tentu saja ada kelas menengah yang bersimpati dan mendukung perjuangan kaum tani. Kelas menengah memiliki kepentingan-kepentingannya sendiri yang berbeda dengan kepentingan kelas petani.
3. Masalah-masalah Pokok Kaum Tani
Masalah-masalah pokok kaum tani tidak dapat dilepaskan dari perkembangan kapitalisme di Indonesia. Sebelum membahas lebih jauh, maka kita perlu bertanya dan mengetahui lebih dahulu apa kapitalisme itu, apa kepentingan kapitalis, bagaimana kapitalis itu beroperasi di pedesaan dan sampai sejauh mana negara berperan dalam perkembangan kapitalisme.
Kapitalisme
Apa kapitalisme itu? Kapitalisme tak lain adalah suatu cara berekonomi atau lebih khusus lagi cara berproduksi. Cara berekonomi atau cara berproduksi yang bagaimana? Kapitalisme adalah cara berekonomi atau cara berproduksi yang didasarkan pada pemilikan pribadi alat-alat produksi seperti tanah dan mesin-mesin oleh pemilik modal, yang bertujuan mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya untuk melipatgandakan modal. Kapitalisme ini ditandai dengan adanya pemilik alat-alat produksi atau pemilik modal di satu pihak, dengan buruh upahan yang bekerja pada pemilik modal dengan bayaran uang di pihak lainnya. Jadi secara sederhana, kapitalisme dapat digambarkan dengan unsur-unsur pokoknya sebagai berikut:
1. Pemilikan pribadi alat produksi oleh pemilik modal (kapitalis).
2. Buruh upahan yang digaji uang.
3. Bertujuan mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya untuk melipatgandakan modal.
Sebagaimana telah disebutkan, kapitalisme bertujuan mengumpulkan keuntungan sebanyak-banyaknya untuk melipatgandakan modal. Inilah kepentingan dasar kaum kapitalis. Dan mereka melakukannya dengan berbagai macam cara. Cara yang paling utama adalah dengan proses jam kerja buruh tani yang tidak dibayar atau yang disebut nilai lebih. Kapitalis memperoleh keuntungan bukan dari hasil penjualan di pasar, tapi dari jam kerja buruh tani yang tidak dibayar olehnya atau nilai lebih tadi. Seraya dengan memeras nilai lebih buruh tani, kaum kapitalis juga berusaha menekan upah buruh tani serendah-rendahnya sampai ke tingkat hanya bisa untuk keperluan makan saja.
Kapitalis juga tidak mau memperhatikan jaminan keselamatan kerja buruh tani dan tidak mau memberikan tunjangan sosial seperti tunjangan kesehatan bagi buruh tani. Sebab semua itu akan mengurangi keuntungan kaum kapitalis. Bagi kapitalis, kepentingan utamanya hanyalah untung yang besar dan berarti modalnya akan berlipat ganda. Oleh sebab itu, ia tidak segan-segan berbuat apa saja untuk melipatgandakan modalnya, misalnya mengancam dan mencari-cari kesalahan buruh tani supaya buruh tani itu tetap mau bekerja padanya untuk diperas habis-habisan tenaganya.
Jika buruh tani bertindak macam-macam atau mengurangi keuntungan kapitalis, maka kapitalis itu tak segan-segan memecatnya tanpa alasan yang jelas dan mencari buruh tani lain yang lebih patuh terhadapnya. Kaum kapitalis tidak peduli soal perikemanusiaan yang adil. Kalaupun ada kapitalis yang prihatin terhadap masalah kemanusiaan dan keadilan, mereka hanyalah sedikit dan itupun sejauh tidak mengganggu keuntungan pribadinya.
Negara
Sebelum kita bicara mengenai hubungan negara dan petani atau peran negara dalam pertanian, maka kita perlu bertanya dulu apa negara itu?
Negara adalah badan atau lembaga yang mengatur kepentingan umum kaum kapitalis. Bagaimana bisa begitu? Bukanlah sering disebut-sebut bahwa negara berada dan berdiri di atas semua golongan? Dalam masyarakat kapitalis, seperti masyarakat Indonesia saat ini, negara tidak begitu atau negara tidak netral. Negara tidak berdiri di atas semua golongan. Dalam masyarakat kapitalis, negara berpihak pada kaum kapitalis. Bagaimana penjelasannya ini?
Negara membutuhkan biaya untuk menjalankan kerja dan menggaji pegawai-pegawainya. Biaya itu didapat dari mana? Ada tiga sumber biaya negara: Pertama, dari pajak yang diambil dari seluruh anggota masyarakat (Pajak Bumi dan Bangunan/PBB, pajak pendapatan, dan lain-lain). Kedua, dari perusahaan kapitalis milik negara/BUMN (seperti Telkom, Pos Giro, Perhutani, PLN, dan lain-lain). Ketiga, dari hutang luar negeri yang berasal dari kapitalis internasional (Bank Dunia, Dana Moneter Internasional/IMF dan sebagainya).
Dari pajak, kita bisa lihat siapa pembayar pajak terbesar. Jawabnya tak lain adalah kaum kapitalis. Karena mereka yang banyak uang dan penghasilannya. Dari perusahaan milik negara dan dari hutang luar negeri, itu sudah jelas kedua-keduanya adalah kapitalis. Oleh karena itu, negara akan lebih mendahulukan kepentingan kapitalis daripada masyarakat atau petani kecil, sebab kapitalis itu adalah sumber dana terbesar bagi negara. Lagi pula kaum kapitalis dengan uangnya yang banyak bisa menekan atau mempengaruhi negara dan aparatnya untuk mendahulukan kepentingan mereka. Dari penjelasan ini, jadi jelaslah bahwa negara tidak netral, tapi berpihak pada kaum kapitalis.
Lalu, apa dan bagaimana kepentingan negara itu? Jelas dari gambaran di atas, kepentingan pokok negara adalah mengamankan sistem ekonomi kapitalis agar bisa berlanjut terus. Hal ini sering digembar-gemborkan dengan istilah "kesinambungan pembangunan" dan "stabilitas nasional". Negara akan berusaha supaya cara-cara ekonomi kapitalis ini terjamin dan tidak diganggu oleh ancaman perlawanan dari kaum tertindas yang diperas oleh kaum kapitalis. Setiap ancaman atau gangguan dari kaum tertindas akan mereka babat habis untuk membela kaum kapitalis dengan istilah "subversif", "penghambat pembangunan", "PKI", "ekstrimis", dan lain-lain.
Di samping itu, negara juga berkepentingan untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya atas sumber daya ekonomi di pedesaan, yaitu berupa perusahaan negara yang bergerak dalam sektor pertanian, kehutanan, perkebunan, pertambangan, dan lain-lainnya. Negara di sini bisa bekerjasama dengan modal asing seperti Bank Dunia, misalnya dalam projek PIR (Perkebunan Inti Rakyat) ketika beroperasi di sektor perkebunan.
Selanjutnya, bagaimana negara beroperasi di sektor pertanian-pedesaan untuk mengamankan kepentingan umum kapitalis dan kepentingan dirinya sendiri? Berikut adalah beberapa contoh dari strategi negara Orde Baru dalam mengendalikan kaum tani:
1. Membuat hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang melindungi sistem ekonomi kapitalis dan usaha-usaha kaum kapitalis. Seperti peraturan penanaman modal. Juga, penyesuaian hukum dan peraturan lama menjadi peraturan baru sesuai dengan kebutuhan kaum kapitalis untuk mengembangkan dan melipatgandakan modalnya. Contohnya, peraturan yang menetapkan petani harus menjual padinya ke BULOG (Badan Urusan Logistik), walaupun dengan harga yang sangat rendah dan merugikan petani.
2. Mengatur mekanisme pasar produk pertanian. Misalnya dengan menetapkan harga dasar gabah, pupuk, cengkeh, dan lain-lain. Di sini negara membuka pasar produk pertanian, dengan memberikan kebebasan atau keleluasaan bagi produk-produk pertanian dari negara-negara lain yang lebih kuat seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa atau Jepang, untuk masuk ke Indonesia. Inilah yang kita kenal sekarang sebagai globalisasi atau perkembangan kapitalisme internasional yang terbaru. Akibatnya yang paling gampang dirasakan misalnya, adalah harga beras luar negeri (beras impor) adalah jauh lebih murah daripada harga beras yang dihasilkan oleh petani Indonesia sendiri.
3. Pembentukan dan pengoperasian badan-badan yang berhubungan dengan produksi pertanian, misalnya pembentukan KUD (Koperasi Unit Desa), yang mana petani harus membeli pupuk dari KUD dan menjual produknya kepada KUD.
4. Membuat dan menjalankan lembaga-lembaga pemerintahan desa untuk mengatur, mengendalikan dan mengawasi petani-petani di pedesaan agar tidak melakukan aksi-aksi yang mengancam negara dan kapitalis, misalnya LKMD dan Babinsa.
5. Mengembangkan usaha dan melipatgandakan modalnya melalui perusahaan-perusahaan kapitalis milik negara (BUMN) di sektor pertanian dan perkebunan dengan jalan mencaplok tanah dan mengeruk keuntungan dari petani-petani kecil, seperti misalnya pada kasus PIR.
Kapitalisme di Sektor Pertanian
Selanjutnya, bagaimana kaum kapitalis beroperasi di sektor pertanian pedesaan? Sebenarnya ada banyak cara. Tapi kita bisa menarik dua garis besar cara kerja kaum kapitalis.
1. Pertukaran nilai harga produk pertanian yang tidak adil
Ini biasanya dilakukan oleh kapitalis pedagang. Kapitalis pedagang ini mencari barang hasil pertanian, membelinya dengan harga yang jauh di bawah nilai sebenarnya dari barang itu, kemudian mereka menjualnya di kota dengan harga yang sangat tinggi. Di sini petani tidak bisa berbuat apa-apa, sebab kapitalis pedagang itu, yang biasanya disebut tengkulak besar, amat menguasai pasar dan mempunyai fasilitas-fasilitas perdagangan yang lengkap, misalnya sarana angkutan. Di situ tengkulak-tengkulak besar tersebut bisa memaksakan harga terhadap kaum petani, terutama petani kecil yang miskin.
Cara-cara tengkulak besar itu mengakibatkan terjadinya pemusatan keuntungan produksi pertanian ke segelintir orang, yang mana kemudian orang-orang itu menanamkan kembali keuntungan dan modalnya ke dalam berbagai bentuk usaha lain yang berkaitan dengan sektor pertanian. Ini membuat mereka semakin kuat posisinya dalam menguasai pasar produkproduk pertanian dan para petani kecil semakin lemah posisinya dalam berhadapan dengan mereka.
2. Pengembangan modal
Di sini modal besar kaum kapitalis dikembangkan dengan mencaplok dan mengikis habis modal kecil kaum tani. Tanah-tanah petani kecil dicaplok dengan berbagai macam cara termasuk pemaksaan dan ancaman oleh pemilik modal besar untuk dijadikan projek-projek pertanian atau perkebunan raksasa. Akibatnya terjadi pemerosotan derajat petani dari petani pemilik tanah atau penggarap menjadi buruh tani upahan, yang bekerja di projek-projek pertanian atau perkebunan raksasa itu. Jadi dari asalnya pemilik atau bisa menggaji orang sekarang jadi buruh atau digaji orang.
Dalam menghadapi gelombang modal besar ini, para petani kecil biasanya tidak mampu berbuat apa-apa. Apalagi kaum kapitalis itu biasanya disokong oleh aparat pemerintahan desa. Semuanya itu membuat banyak petani kecil kehilangan tanahnya,mata pencahariannya,dan masa depan penghidupannya. Memang sebagian dari mereka menjadi buruh tani, tapi upah yang diberikan kapitalis besar itu tidak memadai untuk hidup mereka yang layak atau jauh lebih kecil daripada ketika mereka mengelola atau menggarap tanah mereka sendiri. Ini berarti proses pemerosotan penghasilan atau proses pemiskinan (= dalam istilah lain biasa disebut sebagai proletarisasi).
Pertentangan Kepentingan Kapitalis dengan Petani
Dari gambaran di atas, kita bisa melihat perbedaan kepentingan antara kaum kapitalis dengan petani:
1. Kepentingan kapitalis yang memeras buruh tani untuk keuntungan sebesarbesarnya berlawanan dengan kepentingan buruh tani, yaitu hak untuk dibayar sesuai dengan kerja dan hasil kerja (produk) yang dihasilkan selama sekian jam.
2. Kepentingan kapitalis pedagang yang didasarkan pada pertukaran nilai barang dagangan yang tidak adil bertentangan dengan kepentingan petani untuk mendapat nilai harga yang sesuai dengan nilai produknya. Ini berarti juga, hak petani untuk menentukan sendiri harga produknya.
3. Kepentingan kapitalis untuk mengembangkan modalnya dengan jalan mencaplok tanah-tanah petani kecil bertentangan dengan kepentingan petani untuk mempertahankan hak atas tanahnya, yang berarti juga hak atas penghasilan atau taraf hidupnya.
Pertentangan-pertentangan ini tidak bisa didamaikan begitu saja dengan jalan perundingan atau tawar-menawar kedua belah pihak. Tapi caranya harus lewat perombakan cara ekonomi kapitalis menjadi cara ekonomi yang berkeadilan sosial. Perombakan ini perlu dilakukan oleh petani tak bertanah, buruh tani, dan petani kecil dalam kerangka menciptakan sebuah masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, seperti yang dicita-citakan secara bersama-sama oleh para pendiri bangsa Indonesia pada tahun 1945.
Dalam kaitan ini, kita perlu mengingat kembali pidato pengantar Menteri Agraria Republik Indonesia Mr.Sadjarwo di dalam sidang DPR-GR pada tanggal 12 September 1960, dalam pembahasan undang-undang agraria yang berpihak pada kepentingan kaum tani Indonesia, yakni UUPA 1960 (Undang- Undang Pokok Agraria). Dalam pidato menteri tersebut dikatakan:
"Tujuan pokok UUPA adalah meletakkan dasar-dasar hukum agraria nasional, yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat petani dalam rangka masyarakat adil dan makmur. Ini berarti bahwa sendi-sendi hukum agraria kolonial yang mengabdi kepada kepentingan bangsa penjajah dihapuskan berikut hubungan-hubungan sosial ekonomi yang memeras dan merugikan kepada rakyat petani ditiadakan dan diganti dengan tatanan hukum baru yang berangkat dari cita-cita hasil pembentukan negara baru yakni menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dalam rangka ini, perjuangan perombakan hukum agraria nasional berjalan erat dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari cengkraman, pengaruh dan sisa-sisa penjajahan; khususnya perjuangan rakyat tani untuk membebaskan diri dari kekangan-kekangan sistem feodal atas tanah dan pemerasan kaum modal asing."
Kelas-kelas Sosial di Pedesaan
Sistem ekonomi kapitalis telah menciptakan perbedaan kelas sosial di pedesaan antara kapitalis pemilik alat produksi dengan yang tidak atau hanya sedikit memiliki tanah. Jadi masyarakat kapitalis adalah masyarakat berkelas. Kelas-kelas sosial yang bagaimanakah yang ada di pedesaan?
1. Kapitalis industri pertanian. Kelas inilah yang bermodal besar dan menguasai ratusan sampai ribuan hektar pertanian dan perkebunan. Mereka terdiri dari kapitalis swasta dan kapitalis negara (BUMN). Mereka membuat projek-projek pertanian raksasa dengan jalan menggusur tanahtanah petani kecil.
2. Petani kapitalis. Petani ini menguasai dua sampai 10 hektar tanah. Petani kaya ini juga mempunyai buruh-buruh tani yang diperas tenaganya. Biasanya mereka juga merupakan orang kaya di pedesaan yang mempunyai sumber pendapatan lain seperti dari dagang, tengkulak dan angkutan.
3. Petani menengah. Petani yang menguasai ½ sampai dua hektar tanah. Petani ini di satu pihak cenderung ingin memperluas tanahnya dengan jalan membeli tanah-tanah petani kecil, tapi di lain pihak mereka juga sering dirugikan atau dicaplok tanahnya oleh petani kaya atau kapitalis industri pertanian.
4. Petani kecil. Petani ini hanya menguasai 1/4 sampai 1½ hektar tanah. Biasanya juga ini bukan tanah milik mereka sendiri tapi tanah negara yang telah digarap oleh mereka dalam jangka waktu yang lama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang pas-pasan. Petani inilah yang sering menjadi korban kapitalis industri pertanian dan petani kapitalis. Tanah mereka dicaplok dengan rayuan maupun paksaan dan ancaman. Tanah garapan mereka pun sering terancam oleh ketentuan atau aturan pensertifikatan tanah yang ditetapkan oleh negara.
5. Buruh tani. Inilah petani yang tidak memiliki tanah sendiri, tapi mereka bekerja di pertanian milik kapitalis industri pertanian atau petani kapitalis. Mereka diperas tenaganya dengan cara jam kerja yang tidak dibayar atau nilai lebih dan juga upah yang dibayarkan pada mereka sering tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan keluarganya. Mereka inilah kelompok petani termiskin dan korban proses pemiskinan di pedesaan.
Seperti dijelaskan di muka, pengelompokan sosial di pedesaan ini disebabkan oleh masuknya kapitalisme di Indonesia, yang telah berlangsung sejak jaman penjajahan hingga sekarang. Jadi struktur atau susunan agraria yang terbentuk di pedesaan Indonesia saat ini merupakan susunan agraria yang mempunyai akar yang dalam dan kuat. Susunan agraria yang timpang tersebut sejak tahun 1960, sebenarnya mau dirombak dan ditata kembali agar lebih seimbang, lewat program penataan penguasaan dan pemilikan tanah yang kita kenal sebagai program land reform, yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Soekarno. Namun, karena kepentingan kapitalisme internasional akan terganggu dengan perombakan dan penataan ini, maka diputuskanlah bahwa Presiden Soekarno harus digulingkan, untuk mencegah agar program land reform Indonesia ini gagal.
Jadi, kegagalan program land reform Indonesia pada tahun 1960-an adalah disebabkan masih kuatnya cengkraman kapitalisme internasional, selain sebab-sebab administratif dalam pelaksanaannya.Bukti dari kuatnya cengkraman ini, terlihat dari diambilnya strategi kapitalisme—yang jauh lebih dalam dan kuat daripada kapitalisme masa penjajahan Belanda—sewaktu Orde Baru berkuasa selama kurang lebih 30 tahun.
Pada masa inilah kaum tani Indonesia menghadapi penindasan dan kekejaman yang tiada taranya dalam sejarah mereka, karena menghadapi dua kekuatan dahsyatsekaligus. Yakni penghisapan kapitalisme internasional/globalisasi serta penindasan politik oleh Suharto dan pemerintahannya yang didukung oleh Golkar dan Tentara Nasional Indonesia. Inilah masalah-masalah pokok yang dihadapi oleh petani Indonesia pada masa sekarang dan masa yang akan datang.
Seri Panduan Organisasi Tani -3: KAUM TANI DI BAWAH PENINDASAN FEODALISME DAN IMPERIALISME
KAUM TANI DI BAWAH PENINDASAN FEODALISME DAN IMPERIALISME
1. Tentang Penindasan terhadap Kaum Tani
Sepanjang sejarah peradaban manusia, dari abad ke abad, Kaum Tani adalah golongan dalam masyarakat yang selalu menjadi sasaran segala macam sistem penindasan dan pemerasan, sebagai golongan yang paling menderita.
Kedudukan sosialnya tidak lebih tinggi dari kedudukan budak. Penghidupannya jauh di bawah ukuran hidup manusia yang layak. Di balik peranan dan tugasnya sebagai golongan produktif yang penting dalam masyarakat dan bagi masyarakat, orang Tani sendiri lapar dan sengsara. Orang Tani menjadi penghasil, tetapi hasilnya hanya untuk orang lain belaka. Orang Tani tidak turut menikmati hasil jerih payahnya. la miskin di balik tumpukan kekayaan yang ia hasilkan dengan susah payahnya. la lapar di balik timbunan makanan yang ia hasilkan. Di balik jumlahnya yang besar di antara penduduk dan Rakyat Indonesia seluruhnya, ia lemah tiada berdaya.
Ini semua disebabkan karena sistem penghidupan yang berlaku sepanjang sejarah peradaban manusia yang melukiskan penindasan dan pemerasan atas Kaum Tani dengan bermacam-macam corak dan caranya.
2. Sistem Feodal sebagai Sistem Penindasan
Pada jaman dahulu kala masyarakat dan negeri ini dikuasai oleh raja-raja. Menurut paham feodalisme, raja-raja itu dianggap dan atau menganggap dirinya sebagai wakil Tuhan di dunia. la maharaja seru sekalian alam yang kuasa atas bumi dengan seisinya, kuasa atas tanah serta manusia yang mendiaminya.
Di daerah kerajaan Mataram dulu (Surakarta dan Yogyakarta) tanah dinyatakan "kagungan dalem" (milik raja, Sunan dan Sultan). Di Gorontalo kedudukan raja dinyatakan oleh bate-bate (kepada adat) pada waktu penobatan raja dengan pernyataan: "Air, api, angin, tanah dan semua orang yang ada di negeri ini adalah kepunyaan raja". Di Bali, raja dinyatakan sebagai "Sang amurwa bumi", yang tidak saja berkuasa dan memiliki semua tanah, tetapi juga memiliki penduduk di situ. Bila seorang kawula meninggal dunia, maka raja berhak mengambil warisan harta benda, dan juga orang-orang perempuannya. Raja dinyatakan sebagai wakil Dewa yang mempunyai kuasa atas tanah dan seisinya.
Tanah sebagai sumber hidup manusia serta tiang kemakmuran masyarakat diakui sebagai milik raja yang kuasa. Rakyat berkewajiban mengerjakan tanah itu dengan hak meminjam (wewenang anggaduh), dengan kewajiban menyerahkan hasilnya kepada raja yang punya tanah itu. Rakyat hanya menjadi tukang menghasilkan, tetapi tidak berhak turut menentukan pembagian hasilnya, untuk penghasilan sendiri dan untuk masyarakat.
Kekuasaan raja atas tanah dan atas orang-orang itu ke bawah diwakili oleh keluarganya, kaum bangsawan, bupati-bupati sampai kepada kepala-kepala yang paling bawah, yang semuanya adalah alat-alat raja untuk menarik pungutan dari Rakyat. Kerapkali alat-alat dan kaki tangan raja ini berbuat sewenang-wenang dengan atas nama raja. Di samping keharusan menyerahkan hasilnya, ia berkewajiban menyerahkan tenaganya bekerja untuk keperluan raja dan orang-orang bangsawan keluarganya, dengan tiada bayaran.
Seluruh kehidupannya Rakyat hanya untuk kehormatan dan kebesaran raja. la harus menyerahkan tenaga, harta dan jiwa sekalipun, pantang menentang dan menyanggah perintah. la hidup dan mati untuk kehormatan dan kebesaran raja dengan alat-alatnya. Rakyat sebagai milik raja dapat diperjualbelikannya.
Di lapangan ekonomi Rakyat hanya alat penghasil untuk keperluan yang dipertuan. Menjadi keharusan bagi bupati-bupati (orang-orang kepercayaan raja di daerah-daerah) serta raja-raja taklukan untuk tiap tahun mengantar bulu bekti (bakti dengan hasil bumi), yaitu penyerahan hasil bumi sebagai tanda baktinya. Kewajiban ini Rakyat Tanilah yang harus memikulnya.
Kecuali itu Rakyat harus bersedia menyerahkan tenaganya untuk bekerja bagi kepentingan dan kehormatan raja dan orang-orang bangsawan yang dipertuan, dengan macam-macam jenisnya, seperti dengan adanya: heerendienst, yang biasa ditetapkan sedikitnya 52 hari dalam satu tahun, rodi, pancen, janggolan, alingan, panukang, pinontol, sawang, kasuwiyang, yang terdapat macam-macam jenisnya di seluruh Indonesia. Kewajiban kerja ini kemudian ada beberapa macam yang diganti dengan adanya keharusan membayar uang rodi, padi janggolan, serta bermacam-macam lagi peraturan
"polorogo" yang berlaku di desa-desa di seluruh Jawa yang sangat memberatkan beban Rakyat.
Cara berekonomi feodalisme ini sampai sekarang masih ada sisa warisannya dalam kehidupan petani seperti sistem bagi-hasil antara petani penggarap dan pemilik tanah yang berbeda-beda penamaannya, sesuai adat setempat. Di kebudayaan Jawa dikenal sebutan maro, mertelu, di kebudayaan Minangkabau dikenal memperduai, di Minahasa dikenal toyo, di Lombok nengah atau jejuron, dan sebagainya. Apa yang dimaksud yaitu sebagian hasil produksi dari tanah garapannya harus diserahkan atau dibagi kepada pemilik tanah. Bila hal itu tidak dilakukan oleh petani penggarap, maka petani tersebut tidak boleh lagi mengolah tanah itu.1
Di lapangan politik, Rakyat hanya alat kekuasaan yang dipertuan belaka. Rakyat hanya tahu menurut perintah. Rakyat mati dan hidup untuk rajanya. Rakyat bersedia menyerahkan lehernya kalau raja menghendaki untuk memancungnya; menyerahkan dada untuk ditikam, dan menyerahkan tangan untuk dibelenggunya dengan tiada rasa sesal sedikitpun. Demikian peribahasa saat itu.
Di lapangan sosial, kedudukan Rakyat jauh di bawah raja. Rakyat hanya di bawah duli (debu) syah alam, atau sahandap sampeyan dalem (di bawah telapak kaki raja). Rakyat di bawah paduka (terompah, sepatu) tuan yang kuasa.
Feodalisme adalah sistem perbudakan, sebagai perbudakan politik, perbudakan ekonomi dan perbudakan sosial, dengan berselimutkan "manunggaling kawula gusti" (persatuan rakyat dengan raja), di mana dikatakan "raja ngayomi" (melindungi), kawula berbakti. Di bawah kekuasaan feodal, Rakyat Tani adalah paria yang hina, rendah dan miskin.
3. Imperialisme dan Feodalisme bersama-sama Menindas Rakyat
Kumpeni
Penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak permulaan abad ke-17. Pada tingkat pertama sebagai persekutuan dagang (Kumpeni) atau biasa juga disebut VOC, mengambil kekayaan Rakyat Indonesia dengan cara membeli hasil bumi yang sangat dibutuhkan dari Rakyat. Untuk mendapat jaminan bisanya menguasai hasil bumi Rakyat itu, Kumpeni menjalankan pembelian cara paksa dan sistem monopoli atas beberapa jenis hasil bumi Rakyat yang sangat penting dan berharga tinggi di pasar Eropa, di antaranya pada waktu itu ialah rempah-rempah. Sistem monopoli dijalankan dengan perantaraan raja atau kepala-kepala bangsa Indonesia serta bupati-bupati yang telah ditaklukkan dengan kekuatan senjatanya, yang dipaksa harus menjamin kebutuhan Belanda akan rempah-rempah dan hasil bumi lainnya. Rakyat menyerahkan hasil buminya menurut kemauan dan kebutuhan Kumpeni, dengan jumlah dan harga yang ditetapkan oleh Kumpeni yang membelinya.
Ketika kaum kolonial menjarah ke tanah jajahan, maka mereka menaklukkan kaum feodal di tanah jajahan dengan keunggulan militernya. Tapi mereka tidak menggulingkan kekuasaan kaum raja dan bangsawan feodal itu, sebaliknya mereka memanfaatkan raja dan bangsawan feodal itu sebagai perantara mereka dengan Rakyat tanah jajahan. Raja dan bupati tidak dicopot kekuasaannya, tapi mereka dipakai untuk memungut hasil produksi Rakyat atau Petani untuk kemudian diserahkan kepada pihak penjajah.
Jadi kaum feodal yang sebelumnya telah melakukan praktek-praktek seperti itu makin diperkuat oleh kaum kolonial untuk kepentingan pihak penjajah. Kaum feodal tentu saja mau melakukannya, karena mereka tidak dicopot kekuasaannya. Tapi sebaliknya Rakyat Petani semakin bertambah bebannya dan semakin menderita, karena mereka semakin diperas tenaga dan hasil produksinya. Apalagi pihak penjajah mempunyai tuntutan-tuntutan yang tidak dikenal dalam ikatan feodal, yaitu pihak kolonial meminta hasil-hasil pertanian yang dapat dijual di pasaran dunia. Ini merupakan suatu yang beda jauh dengan ikatan-ikatan feodal, di mana kaum feodal hanya menuntut upeti untuk kemegahan mereka sendiri.
Dengan demikian kaum kolonial tidak merombak sistem pemerintahan feodal tapi mempertahankan sistem itu dengan memberikan kekuasaan kepada para bupati dan raja untuk memungut hasil-hasil yang diminta pihak kolonial seperti tanaman untuk ekspor dan membiarkan para petani hidup dalam garis batas hidup berdasarkan pola pertanian tradisional. Dengan begitu, pola pemerasan pada rakyat semakin intensif, karena Rakyat Petani harus memenuhi permintaan kepentingan bupati (sebagai penguasa feodal) sendiri di satu pihak dan kepentingan kolonial di pihak lainnya.
Noer Fauzi, Dinamika Perjalanan Politik Agraria: Nasib Petani dari Kolonialisme sampai Pembangunanisme.
Bandung: 17 Agustus 1995, halaman 15. Sebuah buku yang menceritakan sejarah perjalanan kaum tani dan politik agraria Indonesia, yang diuraikan dengan sangat menarik.
Gubernur Jenderal Daendels
Pemerintah Gubernur Jenderal Daendels sehabis zaman Kumpeni, merupakan kekuasaan raja tuan-tanah. la berbuat sebagai maharaja di atas sekalian rajaraja taklukannya. Sebagai maharaja ia menjual tanah-tanah seperti sudah dimulai sejak zaman Kumpeni, kepada orang-orang partikelir (swasta) dengan disertai hak-hak eigendom² dan hak feodal. Di samping itu ia mengerahkan seluruh Rakyat untuk mengerjakan bangunan-bangunan pertahanan/bentengbenteng serta bekerja di kebun-kebun kopi pemerintah untuk hasilnya disetorkan kepada pemerintah. Kekejaman Daendels terhadap Kaum Tani terkenal dalam sejarah penjajahan di Indonesia. Lembaga "tanah partikelir" dari penjualan tanah-tanah oleh Belanda kepada orang-orang partikelir bangsa asing, adalah "lembaga feodal", di mana Rakyat penduduknya ikut dijual bersama tanahnya dan menjadi budak belian tuan-tanah yang berbuat sebagai raja kecil-kecil yang sewenang-wenang.
Tuan-tanah dengan hak-haknya untuk mengangkat pegawai-pegawai, menarik cukai dan pungutan macam-macam serta menarik tenaga Rakyat dengan kerja pancen berlebih-lebihan, merupakan kekuasaan raja yang dibenarkan oleh Pemerintah Hindia-Belanda, merupakan negara dalam negara dengan sistem perbudakannya.
Tanah diberikan kepada orang partikelir bangsa asing seluas-luasnya tidak dikerjakan, di samping Rakyat yang kekurangan tanah.
2 Hak eigendom (bahasa Belanda=hak milik-mutlak) diberikan kepada orang asing untuk selama-lamanya guna keperluan perluasan kota atau untuk mendirikan perusahaan kerajinan. Tanah hak eigendom tidak termasuk milik negara. Jika ingin memiliki tanah hak eigendom ini bisa didapat dengan jalan membeli dari tanah hak milik rakyat Indonesia. Lihat penjelasan Mochammad Tauchid (1952), Masalah Agraria: Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia, sebagaimana dikutip dari Noer Fauzi (1995), Dinamika Perjalanan Politik Agraria: Nasib Petani dari Kolonialisme sampai Pembangunanisme, halaman 33.
Landrente Raffles
Letnan Gubernur Jenderal Raffles yang memerintah Indonesia sesudah kekuasaan Daendels sebagai kemenangan Inggris atas Belanda, menjalankan menurut caranya sendiri dalam usaha mengambil keuntungan dari daerah jajahannya. Rakyat Tani yang menurut anggapan dan kebiasaan feodal Indonesia adalah "pemaro tanah raja-raja", oleh Raffles, sesuai dengan pandangan dan kebiasaan yang berlaku menurut feodalisme di Inggris, dianggap sebagai "penyewa tanah" kepunyaan Pemerintah yang menggantikan kekuasaan raja-raja.
Kalau feodalisme Indonesia dengan sistem maro dan sistem "bulubektinya", Rakyat dianggap sebagai pemaro dengan kewajiban menyerahkan hasil sebagai bulubektinya, maka menurut pandangan dan kebiasaan feodal di Inggris dengan "sistem sewa"nya, Rakyat yang dianggap sebagai penyewa tanah Pemerintah (raja) diwajibkan membayar "rente" (sewa) berupa uang. Uang sewa atas tanah (landrente = sewa tanah) oleh Raffles dijalankan sebagai penggantinya sistem maro tanah pemerintah, dengan diwajibkan kepada penyewa membayar landrente yang besarnya kirakira sama dengan harga hasil bumi yang biasa disetorkan menurut kebiasaan maro, yaitu kira-kira 2/5 sampai /½ hasil.
Landrente merupakan pajak Rakyat Tani yang paling berat, hingga tak jarang terjadi seorang Tani menyewakan tanahnya dengan uang sewa yang hanya cukup untuk membayar landrente itu. Di masa panen tidak baik, hasil panen hanya cukup untuk membayar pajak itu. Landrente berlaku di Jawa dan Madura, Bali, Lombok dan Sulawesi Selatan, sebagai "pajak" yang terberat di seluruh dunia.3
Cultuurstelsel van den Bosch
Cultuurstelsel (sistem tanam paksa) van den Bosch yang berlaku sejak kira-kira tahun 1830, di samping landrente Raffles, adalah pelaksanaan cara feodal yang sekejam-kejamnya. Gubernur Jenderal van den Bosch yang beranggapan bahwa tanah yang dikerjakan Rakyat itu adalah tanah raja yang sudah jatuh ke tangan Pemerintah jajahan, mengambil sebagian tanah itu yang baik untuk ditanami tanaman bagi kebutuhan Pemerintah Belanda, mula-mula tebu dan nila, kemudian menyusul kopi, teh, cokelat, dan sebagainya. Untuk mengerjakan tanah itu Rakyatlah yang mendapat kewajiban, dengan bekerja tiada bayaran, sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang lama, seperti kewajiban heerendienst dan lain-lain. Heerendienst, rodi dan sesamanya dipergunakan oleh van den Bosch untuk mengerahkan Rakyat di ladangladang.
Berkat kekerasan van den Bosch yang dibantu oleh pegawai-pegawai baik Belanda maupun pegawai Bumiputera yang berlomba-lomba mencari hadiah uang dan bintang-mas, Cultuurstelsel meluas di seluruh Jawa. Untuk Cultuurstelse/ itu dipergunakan tanah 1/18 (seperdelapan belas) luasnya tanah pertanian di Jawa, dan untuk mengerjakan tanah itu dipergunakan 1/4 (seperempat) dari jumlah penduduk tanah Jawa.
Kekejaman perlakuan Belanda yang dibantu oleh pegawai-pegawai Bumiputera menyebabkan Rakyat Tani mengalami bencana yang sangat hebat. Di beberapa tempat, bahaya kelaparan dan wabah penyakit mengamuk. Daerah Grobogan dan Demak (Jawa Tengah) kehilangan penduduknya hingga 90% (10% saja yang masih ketinggalan) karena mati kelaparan dan sebagian meninggalkan tempat tersebut.
Cultuurstelsel selama tahun 1830 sampai tahun 1875 telah dapat memberi keuntungan f 781.000.000 hingga dapat mengangkat negeri Belanda dari jurang kebobrokan dan kebangkrutannya, sedang bagi Rakyat Tani Indonesia merupakan bencana yang maha hebat, yang membinasakan. Atas korban Rakyat itu, negeri Belanda mengucapkan "eere schuld" (hutang budi) yang tiada diikuti dengan balasannya.
3 Pimpinan Pusat GERAKAN TANI INDONESIA, Perjuangan Tani Indonesia. Bogor: Pimpinan Pusat GTI, Bagian Penerbitan, 1956, halaman 14-15.
Domeinverklaring 1870
Sejak kira-kira tahun 1870 sesudah Cultuurstelsel, penjajahan Belanda menempuh jalan baru, memakai cara liberal dalam mengambil keuntungan dan kekayaan dari daerah jajahannya, dengan politiknya yang terkenal yakni "politik pintu terbuka". Cara lama dengan sistem monopoli Kumpeni serta pemerasan langsung oleh Pemerintah dengan cara Cultuurstelsel van den Bosch dianggap sudah tidak sesuai dengan kemajuan zaman, dan dianggap terlalu mencolok mata kekejamannya. Cara Cultuurstelsel dilepaskan, dan ditempuhnya cara liberal, dengan menyerahkan penggalian kekayaan Indonesia kepada kaum modal sebagai usaha partikelir.
Belanda yang merasa dirinya kecil untuk mempertahankan kelangsungan penjajahannya di sini, di tengah-tengah pertarungan raksasa imperialis dunia, perlu mengajak ramai-ramai kaum modal raksasa dunia untuk bersama-sama mengeruk kekayaan Indonesia. Masuklah kemudian kaum modal raksasa Inggris, Amerika, Perancis dan lain-lainnya bersama-sama dengan modal Belanda ke Indonesia, dan bersama-sama pula mereka menjadikan Indonesia sebagai mangsanya. Indonesia tidak lagi menjadi jajahan Belanda sematamata, tetapi menjadi mangsa raksasa dunia, dengan Belanda sebagai anjing penjaganya.
Buat menjamin hidup dan kesuburan perkembangan modal raksasa asing di sini, supaya dapat mengambil bahan-bahan mentah yang sangat dibutuhkan sebesar-besarnya, imperialis Belanda memproklamasikan dirinya sebagai maharaja yang kuasa atas bumi dengan segala isinya di sini.
Keluarlah "Domeinverklaring 1870" sebagai pernyataan penguasaan atas semua tanah di seluruh negeri yang direbutnya dari tangan raja-raja yang ditaklukkannya. Sebagai pernyataan maharaja yang menaklukkan raja-raja di seluruh negeri. Belanda merasa perlu menyatakan kekuasaannya dengan resmi, dengan domeinverklaring itu, supaya dengan kekuasaannya yang dinyatakan itu ia dapat dengan leluasa memberikan tanah-tanah di seluruh negeri yang dikuasainya itu kepada kaum modal asing yang telah masuk atas undangannya.
Indonesia kemudian dijadikan sumber bahan-bahan mentah dari hasil bumi dan pertaniannya oleh modal raksasa dunia, sebagai penjamin kebutuhan industri-industrinyadi Eropa.Dengandasar danpegangan domeinverklaringnya itu, Belanda memberikan tanah kepada kaum modal dengan tidak mengingat kepentingan Rakyat.
Untuk menjamin akan dapatnya bahan-bahan mentah sebesar-besarnya, dengan biaya yang serendah-rendahnya, Belanda menyediakan tanah seluasluasnya tidak terbatas, dengan semurah-murahnya. Di samping itu, Belanda dengan hak-hak maharaja di Indonesia, menyediakan juga Rakyat Tani Indonesia yang miskin sebagai tanggungan penjaminan tenaga murah, yang bisa diupah dengan upah yang sangat rendah, yang hanya sekedar penyambung nyawanya untuk tidak lekas mati.
Rakyat Tani Indonesia dijadikan tanggungan dalam usaha penggalian dan pengerukan kekayaan oleh imperialis dan kaum modal asing di sini, dengan macam-macam peraturan yang bersifat perbudakan. Seperti ternyata dengan adanya peraturan sewa tanah di Vorstenlanden (Surakarta dan Yogyakarta), di mana Rakyat Tani ikut serta disewakan kepada onderneming (perkebunan) bersama dengan tanahnya, adanya ordonansi Kuli dengan poenale sanctie-nya buat daerah perkebunan di Sumatera Timur, sebagai peraturan-peraturan budak belian di abad ke-20, serta peraturan-peraturan lainnya yang sama maksudnya.
Besarlah jasa imperialis Belanda bagi kepentingan modal raksasa dunia dengan persembahannya berupa Rakyat Tani Indonesia dengan tanahnya yang subur itu.
4. Akibat Politik Agraria Kolonial bagi Rakyat Tani
Apa yang telah diuraikan semua di muka itu, menunjukkan dengan jelas, bagaimana politik agraria Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia. Satu politik yang menjamin kebesaran modal partikelir asing sebagai modal raksasa, dengan mengorbankan rakyat. Semua undang-undang tanah ditujukan untuk politik itu, yaitu untuk memberi keuntungan sebesar-besarnya kepada modal raksasa. Sedang kepentingan rakyat dikorbankan. Disediakannya undangundang selengkap-lengkapnya, menurut keadaan dan objeknya masing-masing bagi kepentingan modal asing itu.4
Sebaliknya hukum tanah bagi Rakyat Indonesia dibiarkan menurut adat yang sudah usang, yang diikuti dengan beban-beban rakyat yang sangat berat. Dengan alasan menghormati adat rakyat maka dibiarkannya adat dan kebiasaan yang memberatkan rakyat. Tidak ada perlindungan, apa lagi dorongan untuk perbaikan penghidupan.
Dengan berlakunya hukum agraria bagi orang Barat di samping hukum tanah yang berdasarkan adat, maka di atas pundak Rakyat menimpa beban dan gencetan dari kedua belah pihak yang sangat beratnya. Penindasan secara feodal dan secara kapitalis modern. Akibatnya ialah kemiskinan, kesengsaraan dan kelaparan.
Dengan politik agraria Kolonial seperti sudah diuraikan di muka, maka akibatnya bagi penghidupan Rakyat Indonesia, dapat digambarkan sebagai berikut:
1. Karena penanaman modal selalu mencari sasaran tanah dan memerlukan tenaga manusia yang cukup banyak dan murah, maka selalu mencari tempat yang tanahnya baik dan cukup banyak penduduknya. Berarti bahwa di daerah-daerah itu jadi makin sempit dan rakyatnya makin terdesak. Di daerah-daerah yang sudah padat penduduknya itulah modal di lapangan perkebunan ditanamkan. Penanaman modal tidak mencari tempat yang masih luas tanahnya dengan penduduk yang sedikit, tetapi sebaliknya memilih daerah yang tanahnya baik dan penduduknya padat. Dengan begitu, maka tanah Jawa dan daerah lainnya yang sudah sangat penduduknya, masih dikurangi tanahnya untuk onderneming (perkebunan), dengan erfpacht, konsesi, persewaan dan lain-lain. Di tanah yang subur dan banyak penduduknya biasanya di situ menjadi sasaran onderneming. Lihat misalnya catatan berikut:
Tanah onderneming di Jawa 1.250.706 ha
Tanah onderneming di luar-Jawa 1.619.023 ha
(diantaranya terletak di Sumatera Timur saja ada 888.000 ha atau lebih kurang 66% dari luar onderneming di luar Jawa, atau hampir 30% dari luas onderneming di seluruh Indonesia).
2. Sasaran onderneming selalu di tempat yang baik tanahnya dan banyak penduduknya. Hal ini ternyata dalam perbandingan luasnya onderneming di Jawa dengan di luar Jawa. Pada tahun 1938 tanah-tanah yang dipakai untuk keperluan onderneming pertanian ada 2.937.757 ha, yang dibagi menurut macamnya hak pemakaian tanah sebagai berikut:
Konsesi pertanian. 1.058.534 ha
Erfpacht (pertanian besar). 1.180.898 ha
Erfpacht (pertanian kecil). 11.808 ha
Tanah partikelir. 492.190 ha Tanah sewa dari Rakyat. 101.771 ha Tanah sewa di Surakarta dan Yogyakarta.... 61.346 ha Onderneming Pemerintah... 31.210 ha
3. Onderneming di Jawa Barat hampir 60% dari luasnya onderneming di seluruh Jawa, sedang yang ditanami hanya 43%. Di antaranya termasuk 54 tanah partikelir yang luasnya 334.655 ha yang hanya ditanami dengan tanaman keras luasnya 43.920 ha, lainnya berupa tanaman padi, kampung atau tanah cadangan.
| Daerah | Luas (ha) | Luas onderneming (ha) | Penduduk lebih kurang |
| Jawa Madura | 13.212.400 | 1.250.706 | 50.000.000 |
| Luar Jawa | 177.207.100 | 1.619.023 | 20.000.000 |
Sumber: Mochammad Tauchid, Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia (1952), halaman 177.
4. Di mana onderneming mengarahkan kukunya, di situ tanah buat pertanian menjadi sangat kecil (di daerah Jawa Tengah dan Sumatera Timur). Tanah Jawa menjadi sasaran modal raksasa. Jawa Barat untuk tanaman keras (seperti juga di Jawa Timur), Jawa Tengah menjadi sasaran perkebunan tebu, yang kecuali tanahnya memang baik itu, juga di situ tersedia tenaga manusia yang banyak bahkan berlebih-lebihan, karena tanaman itu lebih memerlukan tenaga yang banyak dari tanaman keras lainnya. Kesuburan onderneming di daerah-daerah itu justru karena penduduk yang melarat itu, yang merupakan cadangan tenaga murah.
5. Dengan tanah pertanian yang sangat kecil itu, dengan masih diganggu oleh persewaan tanah oleh onderneming, ditambah lagi dengan kewajiban dan beban-beban lainnya yang sangat berat, dan terutama dengan tidak adanya modal, maka untuk mengurangi resiko perusahaannya, pertanian rakyat di Jawa hanya menjurus kepada penanaman bahan makanan (padi, jagung, ketela pohon, kedele, kacang tanah, ubi jalar) sekedar buat menjaga persediaan makanan untuk kepentingan keluarganya. Rendahnya produksi pertanian rakyat (bahan makanan dan bahan perdagangan) kecuali dengan tidak adanya syarat-syarat seperti dikemukakan di muka, juga disebabkan karena politik tanah, yang selalu mengganggu kemerdekaan rakyat dalam pertaniannya. Masih adanya macam-macam cara dan hak tanah yang menurut adat di beberapa daerah tidak menjamin kekuatan hak milik tanah rakyat, menyebabkan kurangnya kegembiraan rakyat dalam mengerjakan tanahnya. Milik tanah yang kecil, menyebabkan juga bahwa orang tani terpaksa mencari makan di lapangan lain, yang kemudian pertaniannya menjadi pekerjaan yang tidak pokok yang mempengaruhi juga tidak tingginya produksi pertaniannya.
6. Dengan tidak adanya modal untuk mengerjakan sawah (tanahnya) yang sekecil itu, Tani terpaksa menempuh jalan yang makin menjerumuskan hidupnya ke lembah kemiskinan dan kemelaratan. Jatuh ke tangan gadai, ijon dan lain-lain. Tanah Rakyat menjadi objek perdagangan orang-orang tukang lepas uang itu. Di seluruh Indonesia terjadi semacam ini. Di daerah Minahasa (Tondano) menjadi kebiasaan, tanah seseorang digadaikan kepada orang lainnya. Orang yang menggadai itu menggadaikan lagi kepada orang lainnya dengan harga yang lebih tinggi. Hal ini menimbulkan bermacam-macam perkara di daerah tersebut.
7. Hubungan kerja antara tani kaya dan tani miskin yang menjual tenaga kepada tani kaya, karena tidak adanya organisasi dari golongan tani selalu tani miskin menjadi korban. Atas dasar "kekeluargaan" katanya, tidak ada hubungan yang mengikat, memberi kesempatan kepada tukang lepas uang dengan beralatkan sawah dan tanah menekan upah kepada golongan lemah atas nama "gotong royong", sambatan, tolong menolong dan lain-lain. Di daerah Bali Timur (Gianyar) menjadi kebiasaan orang-orang yang maro sawah (menyakap) hanya menerima bagian /4 dari hasil sawah yang disakap, bahkan ada yang hanya menerima 1/5-nya. Di Lombok orang yang mengerjakan tanah menerima 1/6 dari hasilnya. Orang yang punya sawah, dengan tidak bekerja apa-apa, dengan sawahnya yang luas puluhan bahkan ratusan hektar menerima 4/5 hasil sawahnya.
8. Pertanian Rakyat yang bersifat "monokultur" padi buat di Jawa, dan monokultur bahan perdagangan (karet di beberapa daerah Sumatera dan Kalimantan serta tempat-tempat lainnya, dan lada di Lampung) mengakibatkan keadaan yang pincang. Di Jawa orang lapar karena hanya menanam padi di atas tanahnya yang tidak cukup memberi makanan itu, dengan tidak ada tambahan hasil dari bahan perdagangan. Di luar Jawa lapar karena hanya menanam karet dan lada yang waktu dulu tidak seberapa harganya. Terutama pada waktu keadaan genting, di mana impor beras tidak dapat masuk, sedang hidupnya tergantung dari impor itu. Masalah bahan makanan, merupakan masalah yang berat. Keterangan bahwa Indonesia tidak kekurangan beras, merupakan hiburan terhadap dirinya sendiri, dan menipu serta mengelabui mata sendiri.
4 Lihat karangan Mochammad Tauchid, Masalah Agraria: Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia, Buku Bagian Pertama. Jakarta: Tjakrawala,1952, halaman 175-189. Karangan yang terdiri dari dua bagian ini, bagian kedua diterbitkan pada tahun 1953, merupakan karangan yang sangat berguna, jernih, lengkap dan sangat berpihak kepada kepentingan Rakyat Tani. Bahasanya sederhana, sehingga mudah untuk dipahami oleh kaum tani dan rakyat pada umumnya. Terbitan-terbitan setelah tahun 1950-an dan 1960-an, bahasanya lebih ditujukan untuk
kepentingan mereka yang mendapatkan pendidikan tinggi, sehingga pengetahuan rakyat pada umumnya tentang persoalan-persoalan sosial tidak terangkat. Patut dipikirkan oleh kelompok-kelompok yang memperjuangkan gerakan sosial di Indonesia pada masa sekarang, untuk mempopulerkan dan mensederhanakan bahasa yang dipakainya, baik bahasa tulisan maupun lisan, guna memperluas pijakan bagi gerakan sosial yang akan dibangun. Penulis menganjurkan agar para aktivis gerakan sosial saat ini membaca buku karangan Mochammad Tauchid di atas, agar dapat berbicara dan berpikir dalam bahasa rakyat.
5. Penindasan Fasis Jepang
Penjajahan Jepang mempertunjukkan gambaran yang penuh kekejaman dan kelaliman atas Rakyat Tani. Di samping perampasan kekayaan dan harta benda habis-habisan, Rakyat Tani digiring sebagai "romusha" (prajurit pekerja) untuk menjalankan kerja paksa. Entah berapa jumlah Rakyat Tani yang hilang dan mati selama zaman pendudukan Jepang di sini, tetapi orang menyebutnyebut angka 2 hingga 3 juta, dengan meninggalkan anak-anak dan keluarga dalam kemiskinan dan kemelaratan di desa-desa. Rakyat harus "menyerahkan bakti", berupa hasil bumi, di samping itu harus menyerahkan tenaganya sebagai pembantu tentara (heiho) dan bekerja membentengi garis belakang sebagai romusha.
Beribu-ribu, ya, bahkan jutaan tenaga Tani dikerjakan di garis belakang pertahanan,untuk membuat bangunan-bangunan perang.Mereka meninggalkan sawah ladangnya, meninggalkan anak bininya yang hidup merana karena lapar, karena perampasan padi dan hasil bumi lainnya.
Riwayat kekejaman Daendels dan Cultuurstelsel terulang di abad ke-20. Orang Tani pulalah yang langsung menjadi sasarannya.
Untuk menambah hasil bumi, tanah pertanian Rakyat diperluas, dengan membongkar hutan-hutan dan onderneming milik "imperialis kapitalis Barat" yang hasilnya pada waktu itu tidak dapat diekspor ke luar negeri. Digantinya dengan tanaman bahan makanan: ubi, singkong, kapas dan jarak.
Pembongkaran hutan-hutan dan onderneming, disambut oleh Rakyat Tani dengan gembira, karena kehausan akan tanah yang sudah lama, disertai rasa benci dan dendam terhadap kekejaman penjajah Belanda yang telah merampas dan menghabiskan tanahnya. Kebencian Rakyat ini oleh Jepang disalurkan, dibelokkan pikiran dan hatinya untuk membenci "imperialis dan kapitalis Barat" serta segala yang bernama Barat, Sekutu, Amerika, Inggris, Belanda, agar tidak membenci "imperialis Timur" Jepang sendiri. Berpuluhpuluh onderneming dengan berpuluh-puluh ribu hektar tanah, disulap dengan seketika menjadi tanah pertanian Rakyat. Tanaman onderneming dengan seketika berubah menjadi tanaman jagung, singkong, huma, kapas, dan jarak. Hasilnya, untuk keperluan perang. Rakyat harus menahan nafsunya dulu untuk ingin makan kenyang.
Tetapi semuanya itu hanya siasat untuk mengambil hati Rakyat yang sudah lama dendam terhadap adanya tanah-tanah partikelir dengan peraturanperaturan serta tindakan tuan tanah yang kejam dan sewenang-wenang. Penguasaan tanah partikelir langsung oleh Pemerintah Balatentara Jepang, hanya siasat untuk memudahkan pengumpulan padi bagi keperluannya, terutama di tanah-tanah partikelir Pemanukan dan Tjiasem (Pemanukan & Tjiasem-/anden), yang terkenal sebagai sumber dan gudang beras itu. Hapusnya uang kumpenian, kemudian diganti dengan kewajiban dan pemerasan lain-lainnya. Rakyat dikerahkan untuk menambah hasil bumi dan untuk bekerja bagi kepentingan Jepang sebagai romusha. Hak-hak feodal tuan tanah lainnya masih tetap berlaku.⁵
Kecuali itu, Pemerintah Jepang banyak mengambil tanah Rakyat untuk keperluan militer, untuk lapangan kapal terbang baru atau memperluaskan lapangan terbang yang sudah ada. Tanah pertanian Rakyat beribu-ribu hektar diambil dengan paksa, dengan ganti kerugian "harga paksa". Tani dengan sedih menyerahkan tanahnya, dengan mendapat ganti kerugian yang sangat rendah. Dengan sedih dan dendam Rakyat Tani meninggalkan tanah dan kampung halamannya, dengan mengutuk perbuatan kejam itu, pindah ke tempat lain, dengan mendapat ganti biaya yang sangat sedikit, jauh dari cukup untuk biaya mendirikan rumahnya di tempatnya yang baru itu. Tanah yang ditunjuk sebagai gantinya biasanya tanah yang kurus dan tidak memberi hasil bagi penghidupannya.
Di bawah tindasan kekuasaan militer fasis Jepang, Tani Indonesia binasa karena lapar dan siksa aniaya Jepang, yang tidak mengenal perikemanusiaan. Nyawa Tani tidak berharga di pandangan Jepang.
Kekuasaan militer fasis Jepang di Indonesia menambah lembaran sejarah kehidupan dan penghidupan Rakyat Tani Indonesia dengan lukisan kesengsaraan yang mengerikan.
Masa pendudukan Jepang, ditandai oleh mobilisasi penduduk pedesaan melalui organisasi-organisasi "fasis", yang bertujuan untuk mobilisasi dan kontrol. Atas nama "Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya", Jepang memobilisasi sumber daya ekonomi dan tenaga dari seluruh wilayah yang diduduki. Demi tujuan itu, mereka memerlukan dukungan penuh dan kerjasama dari penduduk, sehingga mengharuskannya untuk mendidik, melatih, serta sampai tingkat tertentu "mempolitikkan" penduduk ke arah yang mereka kehendaki.6
Kebijakan mobilisasi ini, selalu dipadukan dengan kontrol ketat oleh pemerintah pendudukan Jepang. Seluruh kegiatan ekonomi – produksi, sirkulasi dan distribusi - secara ketat dikontrol melalui peraturan-peraturan dan dekrit pemerintah. Organisasi sosial "fasis" diciptakan - di antaranya semacam Rukun Tetangga (RT), Koperasi, Perkumpulan Wanita, Satuan-satuan Propaganda - untuk menjadi mesin Pemerintahan Jepang memaksakan pemikiran yang seragam dan mengatur tingkah laku penduduk sebagaimana ideologi mereka. Selain itu, mereka punya mesin penindas, yakni kenpeitai, serdadu Jepang yang brutal.
Watak penjajahan Jepang berbeda dengan penjajah Belanda, yang secara umum melestarikan dan mempergunakan mesin penguasa feodal dan membiarkan kebiasaan-kebiasaan adat dan tingkah laku penduduk jajahan sejauh tidak melawan mereka. Penjajah Jepang hampir-hampir mengubah seluruh kebiasaan hidup penduduk secara total. Karenanya, penindasan pada masa kolonialisme Jepang selama 3½ tahun menimbulkan kesan yang mendalam, terutama kemerosotan hidup dan penindasan langsung yang kasar.
Tujuan pokok pendudukan militer Jepang di Jawa ialah memperoleh sumber-sumber daya ekonomi dan tenaga kerja, yang diperlukan bagi upaya perang. Desa-desa Jawa, dengan penduduk yang banyak dan produktivitasnya yang tinggi, dianggap mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, dan Jepang berusaha mengekploitasinya secara maksimal. Pentingnya masyarakat desa bagi pemerintah sedemikian rupa sehingga Jepang mengubah masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri, dan hal ini menyebabkan campur tangan pemerintah secara mendalam atas pedesaan. Sebagai akibat kontrol ketat pemerintahan militer Jepang, prinsip "otonomi" desa yang telah lama dipertahankan sungguh-sungguh merosot. Para kepala desa misalnya harus menjalankan kewajiban lebih demi keuntungan negara daripada demi masyarakat yang mereka wakili, dan diharapkan semakin lama semakin menjadi abdi negara daripada sebelumnya pada jaman Belanda.7
Dengan kebijakan kejam dari Jepang, seperti terlihat dari wajib serah padi, perekrutan romusha, pemerkosaan, penjarahan, kontrol ekonomi secara ketat, dan kebrutalan Kenpeitai, kekecewaan dan keresahan rakyat dengan cepat tumbuh. Penduduk desalah yang terutama menjadi korban yang menyedihkan, karena selalu harus memenuhi dan mendukung kebutuhan fisik dan material Jepang. Tahun 1944, ditandai dengan kegagalan panen secara luas dan kesebalan berubah menjadi keputusasaan serta kebencian terhadap kemelaratan. Namun, mereka tidak memiliki sarana yang sah untuk menyalurkankemarahan,kebencian,kecemasan,penderitaandan ketidakpuasan mereka. Tidak hanya pangreh praja, tetapi juga para pemimpin nasionalis yang bekerja sama dengan Jepang, diberi kedudukan dalam pemerintahan militer dan organisasi-organisasi lain. Bahkan ulama, yang biasanya membantu protes petani tradisional, sebagian besar bekerja sama dengan Jepang.
5 Lihat karangan Mochammad Tauchid, Masalah Agraria: Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia, Buku Bagian Kedua. Jakarta: Tjakrawala,1953, halaman 6-9.
6 Aiko Kurasawa, Mobilisasi dan Kontrol: Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945. Jakarta: Gramedia, 1993. Buku ini menelusuri perubahan-perubahan sosial-ekonomi serta dampak kejiwaan yang terjadi dalam masyarakat di wilayah pedesaan Jawa selama masa pendudukan Jepang.
7 Aiko Kurasawa (1993), halaman 435-437. Lihat selanjutnya halaman 457-588, yang menceritakan tentang pemberontakan petani Indramayu dan Tasikmalaya di bawah tindasan fasisme Jepang.
Pemberontakan Pesantren Sukamanah di Tasikmalaya
Salah satu ungkapan keresahan sosial pedesaan selama pendudukan Jepang ialah pemberontakan ulama dan santri pesantren Sukamanah di Kabupaten Tasikmalaya, yang terjadi pada bulan Februari 1944. Pemberontakan ini merupakan kerusuhan besar pertama yang bersifat anti-Jepang di Jawa. Tasikmalaya, yang terletak di ujung timur Karesidenan Priangan, berbatasan dengan Karesidenan Banyumas di Jawa Tengah, dikenal sebagai daerah Islam yang taat, di mana terdapat beberapa pesantren dengan disiplin kuat. Pesantren Sukamanah, didirikan oleh Kiai Zainal Mustafa pada tahun 1927, merupakan salah satu pusat pengajaran Islam di pedesaan seperti itu yang terletak di Desa Cimerah, Kecamatan Singaparna. Kiai Zainal Mustafa dilahirkan sebagai anak seorang petani di Desa Cimerah pada tahun 1899.
Laporan Kenpeitai menyatakan bahwa yang mati dalam pemberontakan ini mencapai ratusan orang. Dari pihak para santri, 89 orang meninggal dalam pertempuran tersebut dan sekitar 700 sampai 800 ditangkap bersama dengan K.Zainal Mustafa dan diangkut ke Tasikmalaya. Dua puluh tiga orang lainnya, termasuk Kiai Zainal Mustafa, diadili di pengadilan militer di Jakarta, dihukum mati dan dieksekusi pada tanggal 25 Oktober. Yang menyebabkan pemberontakan tersebut adalah: perintah Jepang untuk melakukan penghormatan kepada istana kaisar Jepang, perekrutan romusha, permintaan padi, permintaan para perawan untuk menjadi wanita hiburan para Tentara Jepang, penekanan kebebasan politik dan manipulasi ayat-ayat Ai Quran yang digunakan demi propaganda Jepang untuk menipu rakyat. Pemberontakan pesantren Sukamanah kemudian diakui pemerintah Republik Indonesia sebagai gerakan "nasionalis", dan K.Z. Mustafa diakui sebagai Pahlawan Nasional melalui Keputusan Presiden tertanggal 6 November 1972.
Pemberontakan Petani di Indramayu
Pemberontakan Petani Indramayu berlangsung pada tahun 1944. Kabupaten Indramayu, yang terletak di pantai utara Jawa Barat, termasuk dalam Karesidenan Cirebon, merupakan gudang beras Jawa, bersama dengan daerah Krawang, Bekasi, dan daerah Jember, Banyuwangi.
Pemberontakan di Indramayu pertama kali pecah di Desa Kaplongan di Kecamatan Karangampel (di ujung timur Indramayu) dan kemudian, seperti reaksi berantai, menyebar ke petani-petani di daerah perbatasan Kecamatan
Sindang dan Lohbener. Setelah ledakan besar di daerah tersebut, pemberontakan meluas ke Kecamatan Lohsarang, Siliyeg, dan Kertasemaya, dan akhirnya mencapai ujung barat Indramayu, yaitu Desa Bugis di Kecamatan Anjatan.
Semuanya ini berlangsung antara bulan April dan Agustus 1944, sewaktu musim panen besar, dan mengambil bentuk perlawanan terhadap wajib serah padi. Di desa-desa Indramayu, petani diperintahkan untuk menyerahkan kuota padi per hektar yang sangat tinggi, yakni 70% dari rata-rata panen sebesar 22,19 kuintal per hektar. Penetapan yang berlebihan ini dilakukan karena pangreh praja berkeinginan untuk mengambil untung, sehingga memerintahkan supaya ada penyerahan ekstra demi keuntungan mereka sendiri. Petani Indramayu diwajibkan untuk menyerahkan padi tiga sampai empat kali lebih banyak dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain. Lebih jauh lagi, mereka menderita akibat kegagalan panen yang serius pada musim penghujan tahun 1944. Kegagalan tersebut meliputi areal seluas 29.925 hektar atau sekitar 26,4% dari seluruh daerah persawahan.
Patut dicatat, sekalipun Kabupaten Indramayu terkenal kesuburannya sebagai gudang beras, kabupaten ini merupakan salah satu daerah paling miskin di Jawa dalam arti tingkat sosial ekonomi sebagian besar petaninya. Meskipun produksi padi tinggi di seluruh kabupaten, individu petani sangat miskin, sebagian karena sistem pemilikan tanah setempat. Bagian barat kabupaten merupakan bagian dari particuliere landerijen (tanah-tanah partikelir) sampai tahun 1921, dan bahkan sampai setelah itu pun pemilikan tanah masih sangat terkonsentrasi.
Di tengah situasi yang telah mencemaskan ini, tekanan lebih lanjut datang dari pemerintah setempat selama musim panen tahun 1944. Setelah mengumpulkan sejumlah kuota tetap per hektar, pemerintah kembali mencoba untuk memeras petani, yang tinggal mempunyai sedikit cadangan padi. Tahap kedua pengumpulan padi ini dijalankan oleh sebuah tim pengawas, yang biasanya terdiri dari pangreh praja, pamong desa, polisi, guru sekolah, dan anggota-anggota keibodan. Ketika tim pengawas datang ke desa, mereka akan memilih beberapa petani yang lebih kaya dan menggeledah lumbung mereka untuk mencari "kelebihan cadangan". Kalau mereka menemukan kelebihan seperti itu, padi tersebut segera diambil. Tahap kedua dari permintaan padi ini begitu kejamnya, sehingga menakutkan dan sangat melukai para petani, dan pada tahap inilah pertama kali muncul protes petani berskala besar.
Kerusuhan ini merupakan pemberontakan petani pertama yang besar di Indramayu sejak pemberontakan anti-pangreh praja dan anti-Cina pada tahun 1913, yang terjadi di bawah kepemimpinan Sarekat Islam setempat.
Setelah pemberontakan usai, serangkaian penangkapan dimulai atas para pemimpin umum yang dianggap sebagai provokator "di balik layar" dari pemberontakan tersebut. Patut dicatat bahwa penangkapan-penangkapan tersebut biasanya dilakukan dengan bantuan ulama yang berpihak kepada pemerintah. Mereka biasanya disebut kiai Jepang, dan santri pesantrennya mendapatkan pembagian beras secara khusus sehingga terhindar dari bahaya kelaparan. Kiai Jepang juga dimobilisasikan untuk melakukan khotbah keliling guna mengimbau petani dan memulihkan ketertiban. Ulama-ulama semacam ini sering juga diteriaki para petani sebagai "kiai cap Jepang" atau "kiai kuintal".
Penguasa Jepang agaknya sangat risau dengan pemberontakan tersebut. Tidak seperti halnya kasus dalam pemberontakan Tasikmalaya, pemerintah tidak memberikan pengumuman resmi apa pun dan juga tidak ada surat kabar yang melaporkan insiden-insiden tersebut. Hal ini menyiratkan kebingungan yang semakin mendalam dan lebih seriusnya rasa malu di kalangan penguasa Jepang, karena menyangkut pengumpulan padi, yang merupakan arti penting bagi mereka.
Dari pemberontakan Petani Indramayu bisa dicatat beberapa hal penting. Pertama, sifat dasar pemberontakan-pemberontakan tersebut benar-benar spontan. Tidak ada dukungan organisasi, bersifat nonpolitis, serta tidak direncanakan, jika dilihat dari cara petani bergerak serta dari perkembangan pemberontakan. Tidak ada pemimpin yang jelas serta tidak ada ideologi tertentu.
Kedua, penyebab pemberontakan adalah kemarahan petani atas permintaan padi. Namun, harus dicatat bahwa tidak seorang pun berani memberontak pada tahap awal, ketika hanya kuota tetap per hektar yang diminta. Pemberontakan tersebut muncul pada tahap akhir ketika sisa padi pun harus diserahkan, karena hal ini mengancam kelangsungan hidup mereka sendiri. Kelangkaan bahan makanan benar-benar melanda seluruh Jawa, dan banyak rakyat yang menderita kelaparan serta kekurangan gizi.
Ketiga, prakarsa pemberontakan diambil oleh petani kaya, yang terutama berada di luar kalangan penguasa desa. Di Kaplongan, Haji Aksan adalah pemilik sekitar 20 hektar sawah. Dan tujuh dari 12 orang yang ditangkap di sana cukup kaya untuk bisa melakukan perjalanan naik haji ke Mekkah. Di Cidempet, Haji Madrias dan seluruh tokoh utama lainnya dalam pemberontakan tersebut memiliki 20 sampai 100 hektar sawah. Mudah dipahami bahwa petani-petani yang lebih kaya, aktif dalam pemberontakan, ketika tahap kedua permintaan padi lebih tertuju kepada mereka. Tetapi hal ini juga mempengaruhi nasib banyak petani tak bertanah, karena kehidupan mereka tergantung pada beberapa orang pemilik tanah kaya. Mereka bekerja bagi tuan tanah, sebagai imbalan bagi upah dan makan sehari-hari mereka. Jika perlindungan tuan tanah tidak cukup memiliki modal untuk tahun tanam berikutnya, petani tanpa tanah juga akan kehilangan pekerjaan dan menderita kelaparan. Sebagai akibatnya, pemberontakan tersebut didukung oleh para petani tak bertanah.
Keempat, perhatian harus diberikan pada peran pemimpin keagamaan. Di satu pihak sebagai pendukung spiritual bagi pemberontakan, dan di lain pihak sebagai perantara antara pemerintah dan rakyat dalam pemberontakan. Merupakan hal yang umum, bahwa ulama Islam memegang peran penting sebagai pendukung spiritual pemberontakan atau sebagai pengatur langsung perlawanan petani. Namun, suatu gejala baru di sini ialah bahwa beberapa di antaranya, sebaliknya justru berpihak kepada pemerintah dan mengulurkan tangan untuk membujuk, mengimbau, dan bahkan menipu petani.
Pada jaman Belanda, ulama Islam biasanya dianggap sangat antipemerintah dan karenanya cenderung disingkirkan dari jabatan-jabatan resmi. Namun, di bawah kekuasaan Jepang, pemerintah secara positif mencari kerja sama mereka, dan kerap memberi peran-peran politik yang penting. Di mata rakyat, kiai tersebut berpihak kepada pemerintah dan menentang kepentingan massa. Oleh karena itu, rakyat mulai mengabaikan mereka, dengan menyebutnya sebagai "kiai Jepang".
Kelima, kebencian petani selalu diarahkan kepada pamong desa dan pangreh praja rendahan. Soncho dan kucho menjadi sasaran utama serangan petani. Dua soncho dan beberapa staf terbunuh atau terluka, dan banyak kucho serta pamong desa diancam, diculik, atau dibunuh dalam pemberontakan petani di Indramayu. Meskipun kurang lebih gejala yang sama terlihat dari semua pemberontakan petani di bawah pemerintahan kolonial, situasinya tampak lebih serius dan jelas dalam kasus Indramayu pada tahun 1944.
Dengan demikian, pemberontakan petani di Indramayu pada tahun 1944 memperlihatkan kepada kita berbagai persoalan penting yang dihadapi masyarakat pedesaan Jawa di bawah kekuasaan Jepang. Penyebab langsung pemberontakan adalah wajib serah padi. Namun, pemberontakan tersebut juga harus dilihat sebagai ungkapan keresahan yang lebih umum dari petani dalam suatu masyarakat yang berubah secara cepat. Baik pada pemberontakan Indramayu tahun 1944 maupun dalam revolusi sosial pada tahun 1945-1946, persoalan dasarnya ialah hancurnya masyarakat tradisional serta tantangan terbuka terhadap kepemimpinan tradisional—yaitu penegasan akan kedaulatan rakyat.
Bangkitnya kesadaran akan rasa kemanusiaan dan kerakyatan di kalangan Rakyat Tani bersamaan dan sejalan dengan timbulnya perasaan tidak mau dijajah oleh bangsa asing, mengakibatkan meletusnya beberapa perlawanan dan pemberontakan Tani menentang penjajahan dan kekuasaan kolonial yang kejam.
RAKYAT TANI BANGKIT MENENTANG FEODALISME DAN IMPERIALISME
Siapa menguasai tanah, ia menguasai makanan
Sengketa tanah
Rakyat Tani bergerak menentang penindasan
1. Siapa Menguasai Tanah, la Menguasai Makanan
Soal Agraria (soal tanah) adalah soal hidup dan penghidupan manusia, karena tanah adalah asal dan sumber makanan. Soal tanah adalah soal hidup, soal darah yang menghidupi segenap manusia.
Perebutan tanah berarti perebutan makanan, perebutan tiang hidup manusia. Untuk ini orang rela menumpahkan darah, mengorbankan segala yang ada untuk mempertahankan hidup selanjutnya. Seorang pujangga ilmu jiwa mengatakan, bahwa soal pokok hidup manusia adalah mempertahankan hidup dan mempertahankan turunan. Untuk mempertahankan hidup, orang berjuang buat mendapatkan makanan, dan untuk mempertahankan kekalnya turunan orang membela keluarga, anak bini dan bangsanya.8 Perjuangan berebut makanan dan membela turunan adalah perjuangan hidup manusia di dunia ini.
Peperangan sejak jaman purbakala hingga jaman yang modern ini, tidak lain untuk merebut tanah dan mempertahankan turunan. Sejak jaman purbakala, pada waktu orang masih bersenjata dan beralat batu, sampai manusia beralat senjata atom, peperangan tidak lain itu saja yang diperebutkan, yang berakhir dengan penyerahan tanah dan penyerahan hasilnya selanjutnya oleh yang kalah kepada yang menang.
Siapa menguasai tanah, ia menguasai makanan.
Bagi Indonesia, hal ini tidak terkecuali. Soal tanah adalah tiang dan sumber bagi penghidupannya. Hasil tanah Indonesia itulah pokok penghidupan rakyat Indonesia. Dan karena hasilnya yang besar dan berharga tinggi itulah yang menarik kaum penjajah untuk menguasai tanah di sini, untuk mengambil hasil bagi kepentingan hidupnya.
Penyerahan tanah dari bangsa Indonesia kepada penjajah, bukan penyerahan dengan sukarela, dengan keikhlasan, tetapi penyerahan yang berlaku sesudah bergulat dan berjuang dengan pengorbanan darah dan jiwa. Tidak pernah terjadi penyerahan sebidang tanah oleh bangsa Indonesia kepada kaum penjajah berlaku dengan secara damai. Penyerahan berlaku sesudah kekuatan habis untuk bertahan, dengan rasa getir dan mengandung dendam.
Siapa menguasai tanah, dialah yang menguasai makanan.
Untuk menguasai tanah ini, oleh Pemerintah jajahan disediakan serdadu dengan segala perlengkapannya, untuk menjaga tanah agar jangan direbut lagi kembali oleh yang berhak. Pada jaman Pemerintahan Hindia Belanda, tentara biasa dikenal sebagai "Serdadu Onderneming".
Kekayaan alam dan buminya belum berarti untuk rakyat. Hasil yang bertimbun-timbun belum berarti kenyang bagi rakyat. Hal ini dapat dicari pangkal pokoknya, ialah bahwa politik tanah, politik agraria, tidak ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Hasil tanah tidak untuk rakyat, tetapi untuk orang lain.
Bagi Belanda dan kaum modal asing lainnya, kekayaan Indonesia yang sebesar itu, betul-betul merupakan sumber kekayaan, hingga 15% dari penghasilan nasional Negeri Belanda terdapat dari Indonesia, dari keuntungan dan laba modalnya yang ditanamkan di sini. Kekayaan nasional Belanda yang ditanamkan di Indonesia, terutama di lapangan perkebunan, merupakan 75% dari modal seluruhnya yang ditanamkan di Indonesia.
Kekayaan Indonesia dari bumi dan alamnya itu tidak untuk rakyat. Kalau kaum modal dapat menghitung keuntungan dari sini tiap-tiap tahun dengan berbilang juta dan ratus juta rupiah, maka Rakyat Indonesia mendapat "hasil" berupa: "kemiskinan, kelaparan, buta huruf dan kebodohan." Pembagian kekayaan itu, pada tahun 1936, dapat diterangkan sebagai berikut:
| Golongan penduduk | Prosentase seluruh penduduk | Bahagian kekayaan yang diterima: |
| Rakyat Indonesia | 98% | 20% |
| Orang-orang asing lainnya | (kurang dari) 2% | 20% |
| Orang Eropa (terutama Belanda) | (kurang dari) / % | 60% |
Sumber: Mochammad Tauchid, 1952, halaman 15.
Baik sistem nasional feodalisme maupun sistem kolonial kapitalisme di lapangan tanah, mengakibatkan kesengsaran rakyat.
8 Lihat tulisan Mochammmad Tauchid, Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia, Bagian Pertama. Jakarta: Tjakrawala, 1952, halaman 6-7.
2. Sengketa Tanah
Bagi Rakyat Tani, tanah adalah nyawanya. Karena itu tidak aneh kalau soal tanah selalu menjadi pangkal sengketa, menjadi perebutan. Perebutan dengan tetangga sedesa, perebutan antara orang di satu desa dengan orang desa lainnya. Menjadi pangkal sengketa antara bangsa dengan bangsa, negara dengan negara.9
Sengketa tanah sudah sejak jaman dahulu adanya. Satu riwayat yang sudah tua. Sejak manusia hidup di atas dunia dan mulai mengambil hasil bumi sebagai pangkal penghidupannya. Suatu sengketa yang dikenal Rakyat. Menjadi pusaka kepada anak cucu yang tidak dapat dan tidak mudah dilupakan.
Drama pertumpahan darah dan pembunuhan yang biasa terjadi di desa, sebagian besar karena sengketa tanah. Untuk sejengkal tanah, tak gampang orang disuruh berdamai. Tak mudah orang disuruh menyerah dan mengalah. Sejengkal tanah berarti sesuap nasi yang menghidupinya. Tidak jarang juga perebutan tanah terjadi antara desa dengan desa, terutama di tempat-tempat di mana kedaulatan desa masih kuat, dengan terjadinya "perang" antara desa dengan desa atau suku dengan suku.
Sesudah kaum modal menanamkan kukunya di Indonesia, dan mengambil tanah seluas-luasnya, tanah-tanah onderneming (perkebunan) berbatasan dan berhubungan erat dengan tanah pertanian dan kediaman Rakyat. Onderneming (perkebunan) ada di tengah-tengah masyarakat, atau tanah pertanian Rakyat di tengah-tengah onderneming. Sengketa tanah bertambahtambah banyaknya dan beratnya. Sekalipun Pemerintah Hindia Belanda selalu menindas dan memberantasnya, tetapi sengketa tanah sejak dulu belum pernah berhenti.10
Bagaimana pentingnya soal tanah, dan karenanya sudah diketahui juga akan terus menerus terjadinya sengketa dan perkara tanah di kalangan Rakyat, di daerah Kerajaan Yogyakarta diadakan Pengadilan Balemangu (pengadilan perkara tanah). Pengadilan ini dipertahankan sekuat-kuatnya oleh
Sultan Yogyakarta dulu, dari desakan Belanda yang akan mengambil seluruh pengadilan di daerah Yogyakarta ke tangan Pemerintah Belanda.
Sedikit tentang Balemangu ini perlu diuraikan di sini untuk menggambarkan, bahwa sudah lama soal persengketaan tanah itu meminta perhatian istimewa dan Sultan Yogyakarta dulu menganggap perlunya diadakan satu Badan sendiri yang memang orang-orangnya ahli dan mengerti betul seluk-beluknya urusan tanah, hubungannya dengan soal kemasyarakatan dan penghidupan. Oleh Pemerintah Kerajaan Yogyakarta dianggap perlu diadakan pengadilan sendiri untuk urusan tersebut (tanah).
Pada tahun 1817 di Yogyakarta diadakan pengadilan di rumah Kepatihan yang dinamakan "pasowan mangu" seperti yang dahulu dinamakan "paseban mangu" dengan kompetensi (hak) mengadili urusan tanah, yaitu perkaraperkara yang berhubungan dengan tanah lungguh/tanah bengkok (apanage), perkara kebekelan, dan perkara-perkara yang berhubungan dengan persewaan tanah. Kecuali itu juga menjadi tempat membanding putusan-putusan pengadilan surambi (pengadilan agama) dan perdata, yang dinaikkan perkaranya ke atas. Pengadilan ini terdiri dari orang-orang yang ahli dalam soal hukum tanah.
Sampai adanya perubahan hukum tanah di Yogyakarta (agraris reorganisatie) yang dimulai pada tahun 1912, banyak urusan dan perkara yang diputus oleh Balemangu. Pengadilan Balemangu kecuali mengadili perkaraperkara (tanah) antara Rakyat dengan bekel dan onderneming, juga mengadili perkara-perkara perselisihan tanah antara Rakyat (wong cilik) dengan kaum bangsawan. Di antaranya pernah mengadili perkara tanah karena penduduk yang menggugat Putera Mahkota. Membuktikan adanya pengakuan dan kepercayaan adanya pengadilan itu.
Sesudah adanya perubahan hukum tanah dan penghapusan lungguh/tanah bengkok (apanageschap) sejak tahun 1912, pekerjaan Balemangu dibatasi, yaitu hanya untuk urusan-urusan dan perkara tanah, air, dan perkara kebekelan serta perkara-perkara yang bersangkutan dengan soal-soal tersebut.
Daftar macam dan banyaknya perkara yang masuk Balemangu pada tahun 1899 dan 1914
| 1899 | 1899 60 | 1914 |
| Pajak dan pancen | 60 15 | 74 |
| Penebangan kayu Penglepasan bekel | 54 | 14 |
| 16 Perselisihan perkara kebekelan | 51 | |
| 24 Kedudukan kuli kenceng | 7 | |
| 2 Tentang tanah pertanian | 50 | |
| 46 Tentang tanah pekarangan | 55 | |
| Tentang tanah pekarangan 54 | 55 |
| Tanam-tanaman | 23 18 | 18 |
| Air | 15 | 10 |
| Lain-lain perkara | 16 | 37 |
Dengan angka-angka di atas, teranglah bahwa soal dan perkara persengketaan tanah serta perkara yang bersangkutan dengan hal tersebut selalu terus menerus terjadi.
Perkara dan pertentangan antara Rakyat dengan pihak onderneming, pertentangan antara Rakyat dengan Raja-raja yang sering bertindak sewenang-wenang, ketidakadilan perlakuan dan hukum agraria kolonial, semuanya itu menjadi bibit-bibit pertengkaran dan sumber-sumber pertikaian.
Di bawah ini dimuatkan serba-serbi kejadian dan keadaan di berbagai-bagai daerah, dan bermacam-macam soal tanah yang menjadi bibit-bibit dan sumber pertikaian dan sebab-sebab sengketa tanah, sejak dahulu dan akibatnya sampai sekarang:
9 Lihat tulisan Mochammmad Tauchid, Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia, Bagian Kedua. Jakarta: Tjakrawala, 1953, halaman 17.
10 Mochammad Tauchid, Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia, Bagian Kedua. Jakarta: Tjakrawala, 1953, halaman 17-18. Berikutnya Mochammad Tauchid menuliskan sejumlah sengketa tanah yang terjadi di jaman Belanda, yang dapat kita baca di buku keduanya ini pada halaman 20-30.
1.Langen, dekat Banjar
Di Langen, dekat Banjar (Ciamis), terdapat onderneming (perkebunan) karet luasnya 1837 hektar, dibuka sejak tahun 1905.
Di tengah-tengah onderneming itu terdapat tanah pertanian dan kediaman Rakyat. Tanah pertanian dan tempat tinggal Rakyat yang luasnya kira-kira 40 ha ini, sebagai hasil pertahanan Rakyat yang tidak suka menyerahkan tanahnya kepada onderneming. Penduduk di tempat yang dikepung oleh onderneming itu selalu mendapat gencetan dari pihak onderneming, dan selalu timbul perselisihan antara penduduk dengan onderneming.
Banyak timbul perkara, di antaranya perkara tonggak batas, perkara selokan air, perkara pagar, dan perkara lalu lintas keluar masuk kampung Rakyat, karena jalan keluar masuk itu dikuasai oleh onderneming. Rakyat selalu mendapat gangguan dari pihak onderneming. Kendaraan dipersukar masuk melalui jalan onderneming itu.
Sikap tuan-tuan onderneming yang gila hormat dan sombong, menimbulkan bibit-bibit kebencian Rakyat. Sering terjadi Rakyat diperkarakan oleh onderneming karena dituduh merusak batas, merusak tanaman dan lainlain.
Selain dari itu, sampai tahun 1930, onderneming itu mempunyai tanah cadangan yang berupa hutan seluas 200 ha, terletak berbatasan dengan desa dan tanah pertanian Rakyat. Lebih dari 25 tahun tanah itu menjadi tanah cadangan berupa hutan, dipergunakan oleh tuan-tuan besar onderneming bersama-sama dengan tuan-tuan besar Menak Bumiputera untuk tempat bersenang-senang, berburu binatang di situ. Hutan cadangan ini menjadi sarang binatang, terutama babi hutan. Babi hutan dari tanah kanan-kirinya yang sudah dibuka mengumpul di situ. Hutan itu jadi merupakan pangkalan tempat binatang-binatang yang sewaktu-waktu mengadakan penyerbuan merusak tanaman Rakyat di sekelilingnya. Berkali-kali Rakyat meminta supaya tanah itu segera dibuka menjadi tanah pertanian atau dijadikan onderneming, agar mengurangi serangan hama yang sangat merugikan Rakyat. Tetapi tuantuan yang angkuh dan sombong itu tidak memperdulikan keinginan Rakyat, tidak mau mengerti kerugian Rakyat yang diderita karena "kesenangan dan hiburan" tuan-tuan besar itu. Rakyat boleh pergi kalau tidak senang tinggal di situ karena gangguan babi hutan.
Pembabatan hutan cadangan dengan diam-diam kemudian terjadi, dan karena itu selalu terjadi Rakyat keluar masuk penjara. Penangkapan, penahanan, pemenjaraan Rakyat di sekitar onderneming itu berulang-ulang dan terus-menerus terjadi. Riwayat kemegahan onderneming, sejarah kemewahan kaum modal dan kaum menak, dihias dengan penangkapan dan pembelengguan Rakyat di sekitarnya.
2.Cisarua dan Kroja di Plered
Beberapa orang Tani dari Desa Cisarua dan Kroja Kecamatan Plered Kabupaten Subang masing-masing dengan daftar dan keterangan tentang lebar tanah dan tahun-tahunnya, menerangkan, bahwa antara tahun-tahun 1913, 1914 dan beberapa tahun kemudian, tanahnya "dirampas" oleh onderneming Gunung Anaga, masing-masing luasnya 86 bahu kepunyaan 38 orang (desa Cisarua) dan 161 ha kepunyaan 11 orang dari desa Kroja. Mereka dapat menunjukkan bukti-bukti "perampasan" tanah-tanah Rakyat itu oleh onderneming.
Apa yang diterangkan oleh orang-orang Tani itu, bahwa tanahnya dulu "dirampas" oleh onderneming, mungkin maksudnya, bahwa tanahnya dulu diambil dijadikan onderneming dengan tidak menurut kehendaknya, tetapi karena perintah halus terpaksa menyerahkan dengan mendapat ganti kerugian sekedarnya.
Jadi bukannya perampasan tidak dengan sah, melainkan perampasan yang sudah menurut hukum, "perampasan yang sah". Sebagaimana diketahui, mengenai undang-undang Erfpacht, tanah yang yang boleh diberikan untuk dijadikan tanah erfpacht ialah tanah-tanah yang bebas, yang berupa hutan belukar, tetapi dengan perkecualian atas: tanah yang ada di tengah-tengah tanah erfpacht, milik Indonesia, yang pemiliknya suka “menyerahkan haknya dengan kemauan sendiri".
Apa yang diterangkan oleh orang-orang Tani di sana, membuktikan bahwa pengambilan yang dikatakan "pemiliknya menyerahkan dengan kemauan sendiri" itu prakteknya terjadi dengan paksaan (halus atau kasar), dan Rakyat terpaksa melepaskan dengan rasa sesal dan dendam hati. Atau terkadang disebabkan satu gencetan atas tanah yang dalam kepungan onderneming, yang prakteknya nanti akan selalu dirugikan, dengan soal air, soal hama dan sebagainya, hingga terpaksa menyerahkan.
Menurut hukumnya—hukum tanah Hindia Belanda—memang mereka sudah menyerahkan tanahnya itu, entah terjadi karena apa. Onderneming telah menerima tanah itu dengan sah, dalam arti, sudah diperbolehkan oleh Pemerintah menurut peraturan yang beraneka warna itu, yang tidak dapat dipahami oleh Rakyat, yang hanya menyerah karena takut.
3.Sawah Rawa Lakbok
Di daerah Ciamis terdapat rawa yang terkenal dengan nama Rawa Lakbok, yang luasnya kira-kira 12.000 ha. Rawa ini semula pada musim penghujan sebagai lautan. Pada musim kemarau menjadi sumber penghasilan orangorang di sekitar rawa itu, sebagai tempat menangkap ikan. Beratus-ratus orang dari daerah Banyumas dan Bagelen di musim kemarau datang ke sana untuk menangkap ikan.
Sejak tahun 1925, banyak orang datang dari daerah lain membuka ranca (tanah rawa) yang dangkal-dangkal untuk dijadikan sawah, sedang di kanan kirinya, di tempat-tempat agak tinggi, didirikan gubug-gubug untuk tempat tinggalnya. Pada tahun 1927 oleh Bupati Tasikmalaya, orang-orang diizinkan membuka ranca Lakbok untuk dijadikan sawah. Izin ini diberikan dalam satu kumpulan besar yang dihadiri Rakyat dari beberapa desa oleh Bupati.
Izin membuka rawa menjadi sawah ini disambut dengan gembira oleh Rakyat. Kemudian datang juga orang-orang Tani dari daerah Bagelen, Banyumas, berduyun-duyun ke sana, bermaksud untuk mendapatkan tanah pertanian yang baru. Mereka datang membawa alat-alat pertanian selengkapnya, dengan biaya-biaya yang tidak sedikit. Setengahnya sudah menjual tanahnya, dengan pengharapan akan mendapatkan tanah yang lebih lebar dan lebih baik untuk penghidupannya.
Sebagai lazimnya peraturan pembukaan tanah—menurut ordonansi buka tanah—Rakyat yang mendapat izin buka tanah kemudian harus mendapat surat pengesahan yang dinamakan "cap singa". Rakyat menunggu-nunggu mendapatkan blangko tanah, dan mengharap-harapkan segera ditarik "pajak bumi" (landrente) sebagai tanda sahnya hak milik yang sudah dibuka. Lama menunggu. Akhirnya pada tahun 1930 mereka mendapat keterangan dengan pemberitahuan, bahwa sebagian besar tanah yang dibuka Rakyat dijadikan sawah itu adalah kepunyaan onderneming karet Bantardawa. Orang-orang yang sudah membuat rawa menjadi sawah itu oleh onderneming diperbolehkan terus menanaminya, asal mau membayar cukai tiap-tiap tahun 600 kg padi tiap hektar.
Orang yang tidak suka menandatangani cap jempol pengakuan, bahwa sawah yang dikerjakan itu kepunyaan onderneming, disuruh pergi meninggalkan sawahnya. Orang-orang yang sudah susah payah, dengan tenaga dan biaya yang tidak sedikit, dengan menyabung nyawa bergulat dengan malaria yang ganas, kemudian disuruh pergi.
Dengan segala akal dan tipu muslihat, orang-orang dibujuk, ditakut-takuti, diancam, supaya meninggalkan tempatnya. Kaki tangan onderneming menjalankan siasatnya, dengan segala akal, untuk memenuhi perintah tuannya. Kalau tidak dapat dengan halus, dengan kekerasanpun dijalankan juga. Siksaan, pembakaran rumah, dijalankan dengan secara gelap oleh kaki tangan onderneming itu.
Akhirnya terdapat perdamaian antara pihak BB (pemerintah setempat) dengan onderneming yang mengatur bagaimana baiknya. Kesimpulannya, sawah bekas rawa itu akan ditukarkan dengan tanah-tanah gunung yang ada di sekitar onderneming itu, karena onderneming lebih memerlukan tanahtanah gunung yang baik untuk dibuat kebun-kebun karet daripada sawah bekas rawa itu. Onderneming butuh tempat menanam karet, bukan sawah untuk menanam padi. Orang yang mempunyai tanah gunung 1 ha dapat menerima ganti sawah (bekas rawa) 1 ha juga. Siapa yang tidak mempunyai tanah gunung untuk gantinya, diharuskan meninggalkan sawah itu.
Yang mempunyai tanah gunung umumnya orang-orang yang kaya di situ, atau pegawai-pegawai negeri dengan kedok nama lain. Hanya mereka (pegawai negeri) yang tahu jalannya meminta tanah negeri untuk dibuka menjadi tanah pertanian yang dengan uang f4 sudah dapat menerima tanah negeri 1 ha. Merekalah yang dapat menerima sawah sebagai gantinya. Samasama untung, karena jasanya Rakyat miskin yang tertindas dan tertipu itu. Mereka yang tidak mempunyai tanah gunung, umumnya orang yang datang dari luar daerah, terpaksa harus meninggalkan tanahnya itu, atau mengikat janji membayar cukai yang besar itu.
Karena luasnya tanah gunung tidak cukup untuk menukar semua sawah bekas rawa, kelebihannya dijual kepada Rakyat di antaranya kepada orangorang yang tadinya membuka tanah itu. Sesudah mereka dengan susah payah membuka rawa, setelah menjadi sawah seperti yang diharapkan, kemudian disuruh membeli. Atas "kemurahan hati" onderneming, pembayaran pembelian tanah itu dapat diangsur dengan melalui Bank Rakyat. Tetapi beratnya cicilan tidak seimbang dengan kekuatan orang itu, tidak sesuai dengan hasil pertaniannya.
Penyicilan yang berat, menimbulkan keteledoran mereka dalam mengangsur pinjamannya. Hal ini dipergunakan oleh orang-orang, pegawai dan pensiunan serta orang-orang lain yang mempunyai penghasilan tertentu tiaptiap bulan. Karena penyicilan dari orang tani tidak beres, tanah-tanah itu dicabut dan dilelangkan, dijual kepada siapa yang dapat menyicil tiap-tiap bulan. Yang dapat menyicil ialah orang-orang gajian, orang yang mempunyai gaji yang besar. Tanah jatuh ke tangan mereka. Banyak orang-orang (orang kaya, pegawai negeri, BB, pegawai onderneming, pensiunan) yang kemudian mempunyai sawah, berpuluh-puluh hektar (sampai ada yang mempunyai 60 ha), dengan tidak tahu di mana letak sawahnya itu, tetapi tiap-tiap tahun menerima hasil padi dari orang Tani yang diperas itu. Rakyat Tani yang membuka rawa, menjadi korban malaria, sudah terlanjur menjual tanah di kampungnya yang lama, terpaksa menjadi buruh, mengerjakan tanah orangorang yang tidak tahu di mana letak sawahnya itu, karena kekuasaan uangnya.
Penipuan, pemerasan yang merajalela atas Rakyat yang miskin dan sengsara itu menjadi bibit pertengkaran dan sumber-sumber perkara. Banyak fitnah kepada Rakyat, dengan tuduhan mencuri, merampas dan sebagainya dengan akibat penangkapan dan penahanan.
Apa yang diuraikan di atas, hanya sebagian kecil saja dari macammacam kejadian dan keadaan serta sebab-sebab yang terjadi di seluruh Indonesia, sebagai bibit-bibit dan benih-benih pertikaian, yang menimbulkan kejadian-kejadian dan makin menjadi-jadi sesudah jaman Indonesia Merdeka. Pemerintah Indonesia menerima warisan penjajahan, berupa keadaan yang buruk semacam itu, yang sejak dulu sudah mengandung pertentanganpertentangan di dalamnya.
3. Rakyat Tani Bergerak Menentang Penindasan
Jauh sebelum Indonesia Merdeka, Proklamator Bangsa Indonesia Soekarno pernah menulis sebuah risalah yang beliau beri judul "Mentjapai Indonesia Merdeka". Dalam risalah ini Soekarno menguraikan tentang "kenapa kita bergerak". Soekarno mengamanatkan kepada kita semua—bangsa Indonesia— sebagai berikut:
"Kita bergerak karena kesengsaraan kita, kita bergerak karena ingin hidup lebih layak dan sempurna. Kita bergerak tidak karena 'ideaal'saja, kita bergerak karena ingin cukup makanan, ingin cukup pakaian, ingin cukup tanah, ingin cukup perumahan, ingin cukup pendidikan, ingin cukup meminum seni dan cultuur—pendek kata kita bergerak karena ingin perbaikan nasib di dalam segala bagian-bagiannya dan cabangcabangnya. Perbaikan nasib ini hanyalah bisa datang seratus procent, bilamana masyarakat sudah tidak ada kapitalisme dan imperialisme. Sebab stelsel inilah yang sebagai kemladean (lintah/parasit) tumbuh di atas tubuh kita, hidup dan subur daripada tenaga kita, rezeki kita, zatzatnya masyarakat kita. Oleh karena itu, maka pergerakan kita janganlah pergerakan yang kecil-kecilan. Pergerakan kita itu haruslah suatu pergerakan yang ingin merubah samasekali sifatnya masyarakat "11
Lalu Presiden Soekarno dalam pidatonya tanggal 17 Agustus 1959 yang berkepala "Penemuan Kembali Revolusi Kita" yang kita kutip di atas, berkata (kita kutip panjang lebar):
"Rakyat di mana-mana di bawah kolong langit ini, tidak mau ditindas oleh bangsa lain, tidak
mau dieksploatir oleh golongan-golongan apapun, meskipun golongan itu adalah dari bangsanya sendiri.
"Rakyat di mana-mana di bawah kolong langit ini menuntut kebebasan dari kemiskinan, dan kebebasan dari rasa takut, baik yang karena ancaman di dalam negeri, maupun yang karena ancaman dari luar-negeri. Rakyat di mana-mana di bawah kolong langit ini menuntut kebebasan untuk menggerakkan secara konstruktif ia punya aktivitetsosial, untuk mempertinggi kebahagiaan individu dan kebahagiaan masyarakat.
"Rakyat di mana-mana di bawah kolong langit ini menuntut kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, yaitu menuntut hak-hak yang lazimnya dinamakan demokrasi. Itulah keyakinan saya dari dulu, dan itulah pula yang saya lihat di mana-mana. Tuntutan-tuntutan ini keluarnya seperti meledak dalam abad keduapuluh, tetapi sebenarnya ia telah terkandung berabad-abad dalam kalbu, oleh karena tuntutantuntutan itu pada hakekatnya adalah ta' lain ta' bukan pengejawantahan daripada "Budi-Nurani Kemanusiaan" ..
"Ta' dapat kita sebagai bangsa membina suatu masyarakat baru yang lengkap modern dan adil, kalau Rakyat tidak tercukupi minimal ia punya sandang dan ia punya pangan. Ta' dapat, ta' mungkin, masyarakat baru semacam itu tersusun, kalau Rakyat yang harus menyusunnya itu ta' mempunyai kain untuk menutupi tubuhnya, kalau ia ta' dapat bernaung sekadarnya daripada hujan dan teriknya matahari, kalau perutnya keroncongan karena tiada beras untuk mengisinya. Ta'dapat pembangunan semesta untuk masyarakat adil dan makmur berjalan baik, kalau keamanan selalu terganggu. Ta'dapat kita mengambil manfaat seratus persen daripada kekayaan bumi dan air kita sendiri, kalau imperialisme ekonomi dan imperialisme politik masih bercokol di tubuh kita, laksana lintah yang menghisap darah, atau kemladean yang membinasakan puhun. Program kabinet ini amat sederhana, bunyinya amat sederhana, tetapi sungguh, ia amat-amat fundamentil sekali!...Dan bergandengan dengan ini, kepada alap-alap kapitalis bangsa sendiri pun saya lantunkan penegasan bahwa sesuai dengan fasal 33 Undang-undang Dasar 1945 ayat 2 dan ayat 3, cabangcabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajathidup orang banyak, akan dikuasai oleh Negara, dan tidak akan dipartikelirkan !.. "
Sebagaimana sudah kita uraikan di muka, akibat feodalisme bangsa sendiri dan imperialisme bangsa Belanda, Inggris dan Jepang, Rakyat Indonesia mendapat hadiah berupa kemiskinan, kelaparan, kematian, dan malapetaka yang sebesar-besarnya. Rakyat mati kelaparan di jalan dan ladang-ladang serta di perkebunan sumber kekayaan itu.
Di jaman Pemerintah Hindia Belanda, di atas timbunan mayat Rakyat itu, yang diperas dan dihisap darah dan sungsumnya, van den Bosch naik pangkat dan kehormatannya, diikuti oleh Pegawai Belanda dan Bumiputera, karena persembahan mayat Rakyat Indonesia.
Rakyat di Kabupaten Grobogan dan Demak, karena kelaparan dan kekejaman tindakan pegawai-pegawai yang sewenang-wenang, mengalami malapetaka yang mengerikan. Kematian penduduk tak dapat dihitung. Pada tahun 1849, pada waktu Belanda menghitung untungnya, pada waktu Factory (Nederlandsch Handel Maatschappy yang didirikan oleh Raja Belanda Willem I sejak tahun 1824 dengan kapal-kapalnya) membagi keuntungannya, angka keuntungan bersihnya dari Cultuurstelsel selama 1830-1875, sejumlah f 781.000.000 untuk Kas Negara Belanda, pada waktu itu Rakyat Grobogan menghitung kematian dan kelaparan. Rakyat di daerah itu 10% saja yang masih ketinggalan, lainnya mati dan meninggalkan tempat itu.
Sejarah keemasan yang gemilang bagi penjajahan Belanda di Indonesia, dihias dengan darah Rakyat Tani yang ditindas dan diperas. Penindasan Pemerintah Balatentara Jepang sebagai pengganti penjajahan Belanda, demikian pula kejamnya, meninggalkan bekas-bekas kehancuran dan kelaparan serta malapetaka yang tidak dapat dihitung dan diukur besar dan hebatnya. Sementara kekuasan Inggris di Indonesia yang biasa dinamakan "Tusschen Bestuur" (Pemerintah Selingan), dalam pimpinan Letnan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles, berhasil menindas Rakyat Tani Indonesia dengan menetapkan landrente (pajak tanah), yang merupakan pajak Rakyat Tani yang paling berat di seluruh dunia.
Semuanya ini menimbulkan tentangan dari Rakyat Tani, yang seperti dikatakan oleh Bung Karno di atas, tidak mau ditindas oleh bangsa lain, maupun ditindas oleh bangsa sendiri. Semangat Rakyat Tani bangkit menentang kekejaman tersebut, dengan segala kemampuannya itu.
Sejak awal periode pengembangan bangsa, gerakan protes petani merupakan reaksi total terhadap keseluruhan tatanan sosial yang menindas. la merupakan suatu bagian yang tak terpisahkan dari perjuangan panjang pembentukan bangsa, bahkan pernah dilegendakan bahwa petani memiliki peran politik langsung dalam pembentukan revolusi kemerdekaan, sebagaimana terpantul dari slogan yang dipopulerkan Soekarno, yang berbunyi "Petani adalah Soko Guru Revolusi".12 Sementara sejumlah pujangga ilmu menekankan bahwa dimensi kunci dalam memahami gerakan petani adalah dimensi ekonomi politik. Disebutkan bahwa kapitalisme Barat yang imperialistiklah sebagai promotor fundamental dari gerakan petani. Sebagaimana telah kita uraikan di muka, imperialisme ekonomi dan imperialisme politik telah menyebabkan Rakyat Tani Indonesia menderita kesengsaraan, kelaparan, pembunuhan, dan penderitaan yang tak tertanggungkan selama berabad-abad.
Seorang ahli sejarah terkemuka Indonesia mengungkapkan: "Sejak Perang Diponegoro selesai (1830) sampai permulaan pergerakan nasional (1908) diperkirakan terdapat lebih dari 100 pemberontakan atau keresahan petani. Itu berarti hampir setiap tahun ada saja onrust ataupun uproar (=huru-hara), sifatnya lokal dan mudah ditindas termasuk peristiwa paling spektakuler, yakni pemberontakan petani di Banten pada 1888."13
Kalau kita longok perjuangan Rakyat di tempat lain, Petani memainkan peran kunci (bersama-sama dengan kelas-kelas lainnya), pada beberapa peristiwa yang merupakan dobrakan besar dalam sejarah beberapa masyarakat tertentu. Yang demikian terjadi pada Revolusi Perancis dan Rusia, atau Revolusi Meksiko dari tahun 1910 ke atas dan Bolivia sekitar empat puluh tahun kemudian. Juga gerakan-gerakan petani di Afrika Utara dan Asia pada masa sesudah Perang Dunia Il. Beberapa partai petani Eropa Timur antara dua perang dunia juga memainkan peran kunci dalam perombakan masyarakatnya.14
Gerakan-gerakan petani merupakan salah satu wujud keresahan sosial. Ada berbagai macam keresahan sosial, misalnya keresahan agraria, keresahan keagamaan, keresahan revolusioner, dan lain-lain. Istilah keresahan di pedesaan menunjuk pada keadaan tegang dan gelisah di kalangan penduduk sebagai satu gejala runtuhnya tata sosio-kultural di pedesaan. Dari keadaan ini kemudian timbul kegiatan yang terorganisasi seperti gerakan sosial, gerakan keagamaan dan gerakan-gerakan lainnya. Antara keresahan sosial dan gerakan sosial terjadi persinggungan.15
Yang berperanan dalam setiap gerakan tidak lain adalah petani yang menolak penindasan dan penghisapan lewat konflik-konflik antara perusahaan perkebunan dengan petani. Keresahan-keresahan yang mengarah kepada gerakan atau pemberontakan tidak lepas dari kondisi sosial ekonomi yang dihadapi oleh para petani, yaitu tekanan pajak, beban ikatan feodal, persewaan tanah, dan lain-lain. Dengan demikian, keresahan itu didukung oleh konflikkonflik yang lebih luas yang tidak lepas dari keanekaragaman yang muncul bersamaan dengan timbulnya hubungan sosial ekonomi, dan kelompokkelompok politik di pedesaan.
Seperti lazimnya suatu gerakan sosial, keresahan di Surakarta pada abad XIX misalnya timbul karena ketidakpuasan dari golongan besar masyarakat pedesaan, yaitu petani. Ketidakpuasaan ini khususnya merupakan akibat perubahan sosial dan ekonomi kolonial yang intensif di sektor agraria. Bertolak dari ketidakpuasan, keresahan dan gerakan sosial selalu dapat dikembalikan pada kemerosotan kedudukan ekonomi maupun politik.
Sesungguhnya abad XIX di Indonesia merupakan suatu periode pergolakan sosial yang menyertai perubahan sosial sebagai akibat pengaruh Barat yang semakin kuat.16 Orang dapat menyaksikan suatu modernisasi perekonomian dan masyarakat politik yang semakin meningkat. Seluruh proses peralihan dari tradisionalitas ke modernitas ditandai oleh goncangan-goncangan sosial yang silih berganti. Pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di hampir semua keresidenan di Jawa dan di daerah-daerah Kerajaan, memperlihatkan ciri khas yang sama. Pemberontakan-pemberontakan itu bersifat tradisional, lokal atau regional, dan berumur pendek. Sebagai gerakan sosial, pemberontakanpemberontakan itu semuanya tidak menunjukkan ciri-ciri modern seperti organisasi, ideologi-ideologi modern, dan agitasi yang meliputi seluruh negeri. Bagian terbesar dari pemberontakan-pemberontakan petani bersifat lokal dan tak mempunyai hubungan satu sama lain.
Sementara, ledakan gerakan petani Indonesia yang terjadi pada kurun waktu 1960-an menunjukkan sifat dan hakekat pergerakan petani yang berbeda sekali dengan dimensi-dimensi yang baru. Di gerakan petani pada tahun 1960-an: petani mulai terlibat dalam gerakan politik moderen yang merupakan politik revolusioner—sebagaimana terjadi di Cina, Vietnam, Aljazair, Meksiko, dan lain sebagainya.
Arti penting dari pemberontakan-pemberontakan ini dapat dipandang sebagai suatu wujud dari pergolakan agraris yang merupakan arus bawah dari alur perkembangan politik selama periode "Pax Neerlandica" (istilah ini mengacu pada periode kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia). Sampai saat jatuhnya rezim Belanda, nampaknya ada rasa tidak puas yang meluas yang senantiasa membara di bawah permukaan. Kebanyakan penulis masa itu menganggap pemberontakan-pemberontakan itu sebagai suatu ledakan fanatisme atau suatu huru-hara menentang pajak yang tidak disenangi. Mereka biasanya sudah puas dengan mengemukakan faktor-faktor agama atau ekonomi sebagai penyebabnya.
Di dalam rangka kontak antara kebudayaan Barat dan kebudayaan Indonesia, pemberontakan-pemberontakan petani dapat dipandang sebagai gerakan-gerakan protes terhadap masuknya perekonomian Barat yang tidak diinginkan dan terhadap pengawasan politik, dua hal yang merongrong tatanan masyarakat tradisional. Dengan mulai berlakunya perekonomian uang, timbulnya buruh upahan, dan ditegakkannya administrasi pusat, maka terjadilah keruntuhan umum struktur ekonomi dan politik yang tradisional.
Istilah "pemberontakan petani" memerlukan sedikit penjelasan. Istilah itu tidak berarti bahwa peserta-pesertanya terdiri dari petani semata-mata. Sepanjang sejarah pemberontakan-pemberontakan petani, pemimpinpemimpinnya jarang sekali petani biasa. Mereka berasal dari golongangolongan penduduk pedesaan yang lebih berada dan lebih terkemuka, dan mereka adalah pemuka-pemuka agama, anggota-anggota kaum ningrat atau orang-orang yang termasuk golongan penduduk desa yang terhormat. Anggota-anggota gerakan itu terdiri dari petani, akan tetapi pimpinan organisasinya berada di tangan kaum elit pedesaan.
Di jaman penjajahan Belanda, terjadi perlawanan terhadap penarikan pajak yang sangat kejam di desa Kejayaan Pesuruan. Di Klampok Banyumas, Rakyat Tani melawan Pemerintah dengan korban jiwa dan luka-luka tak sedikit. Di Semarang, tukang-tukang cikar menentang penarikan pajak yang sangat memberatkan, dengan korban empat orang meninggal dan lainnya luka-luka berat. Pada tahun 1935 terjadi "ketidak amanan" di daerah Banyumas karena kemiskinan Rakyat Tani di daerah itu. Di Sumatera terjadi perlawanan setempat, seperti terjadi di daerah Alas dan Bengkalis. Di Mandailing (Tapanuli Selatan) kira-kira 600 Tani mengadakan rapat di hutan untuk menentang pembeslahan padi oleh Pemerintah atas orang-orang yang menunggak pajak. Perlawanan Rakyat Tani di Aceh pada tahun 1934 mengorbankan banyak pegawai-pegawai negeri. Di Kalimantan Tenggara gerakan Madhi yang terdiri dari orang-orang bekas hukuman kerja paksa menentang penarikan pajak yang keras dan berat. Di beberapa tempat di Jawa timbul perlawanan Rakyat Tani menentang kepala-kepala desanya yang berbuat sebagai alat Pemerintah kolonial yang sangat memberatkan beban Rakyat Tani.17
Perlawanan Rakyat Tani di beberapa tempat ditujukan langsung kepada kepala-kepala desa, dengan pembunuhan-pembunuhan beberapa kepala desa oleh Rakyat. Di tempat lain kepala-kepala desa sendiri mengadakan perlawanan terhadap Pemerintah, seperti terjadi 7 orang kepala desa di daerah Sidoarjo selama 6 bulan "mengacau" daerah itu. Selanjutnya, karena kesengsaraan yang diderita, Rakyat Tani di Singaparna/Tasikmalaya (Priangan) dan Indramayu (Cirebon) di jaman kekuasaan militer Jepang memberontak melawan perbuatan sewenang-wenang terutama dalam menghadapi paksaan penyerahan padi. Rakyat Tani tidak gentar menghadapi dentuman bom dan ujung bayonet. Bagaimanapun juga, Rakyat yang tertindas akhirnya akan memberontak melawan penindasan itu.
Tetapi oleh karena tidak tersusunnya tenaga-tenaga perlawanan di dalam organisasi, maka aksi-aksi itu - dengan meminta korban yang tidak sedikit – tidak pula membawa hasil. Tetapi walau bagaimanapun juga, tunas kesadaran yang telah tumbuh yang pada mulanya hanya reaktif, tidak lagi dapat ditindas, dan bahkan menjadi api yang menyala dalam kalbu seluruh Rakyat yang tertindas.
11 Bacalah kembali risalah Soekarno berjudul "Mentjapai Indonesia Merdeka". Dikutip dari Pidato Presiden Soekarno pada hari Proklamasi 17 Agustus 1959 yang berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita", sebagaimana dikumpulkan dalam buku Lahirnya Panca Sila, halaman 56-89.
12 Lihat Noer Fauzi dan Erpan Faryadi, "Tanah dan Gerakan Protes Petani: Catatan Ekspedisi", Februari 1997.
13 Onghokham, "Pemberontakan Petani", dalam majalah Forum Keadilan, No.22 Th II, 17 Februari 1994.
14 Henry A. Landsberger, "Pergolakan Petani, Beberapa Tema dan Variasinya", halaman 1-96.
15 Lihat penjelasan Kuntowidjojo dalam tulisan berjudul "Keresahan di Pedesaan", halaman 139 dan seterusnya.
16 Lihat "Bab I Pengantar" dari tulisan Sartono Kartodirdjo dalam bukunya yang terkenal tentang pemberontakan petani Banten tahun 1888, halaman 13- 52. Uraian berikut berdasarkan tulisan tersebut.
17 Pimpinan Pusat Gerakan Tani Indonesia, Perjuangan Tani Indonesia. Bogor: Pimpinan Pusat GTI, Bagian Penerbitan, 1956, halaman 33-36.
Seri Panduan Organisasi Tani-5: Pergerakan Kaum Tani di Masa Bung Karno
PERGERAKAN KAUM TANI DI MASA BUNG KARNO
Indonesia Merdeka dan Warisan Sejarah Lama
Amanat Bung Karno: "Laksanakan Land Reform"
1. Indonesia Merdeka dan Warisan Sejarah Lama
Hampir selama dua setengah abad, feodalisme dan imperialisme menciptakan massa rakyat hidup dalam kemiskinan dan penindasan. Kemiskinan dan penindasan itu menjadi daya dorong yang melahirkan suatu gagasan dan gerakan (nasionalisme) kemerdekaan di Indonesia untuk menyingkirkan unsurunsur pemerintah kolonial Belanda yang terdiri dari gabungan kepentingan kaum feodal dan kaum kapitalis asing, berikut susunan masyarakat yang diciptakannya. Dalam rangka ini, kata kuncinya adalah revolusi, yakni suatu perubahan yang cepat dan radikal untuk merubah secara menyeluruh susunan masyarakat lama menuju suatu susunan masyarakat baru yang lebih memberikan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat.18
Untuk itu, dengan mengatasnamakan seluruh Rakyat Indonesia, Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 memproklamirkan berdirinya suatu organisasi pemerintahan baru, yang bernama Indonesia dan berbentuk kesatuan republik. Pada tanggal 18 Agustus diberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi peraturan dasar bagi negara baru ini. Pernyataan proklamasi kemerdekaan dan pemberlakuan UUD 1945, menunjukkan bahwa jalan perubahan untuk membebaskan Rakyat dari penderitaan dan penindasan oleh penjajahan adalah melalui cara merebut pemerintahan dan mendirikan pemerintahan sendiri, untuk kemudian mengupayakan terselenggaranya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi Rakyat.
Kemerdekaan Indonesia sebagai pembebasan bangsa Indonesia dari belenggu kekuasaan bangsa asing, menjadi modal bagi perjuangan Rakyat Tani untuk melepaskan diri dari sengsara dan kemiskinan. Kemerdekaan nasional menjadi alamat terbukanya jalan yang lebih lapang bagi perjuangan Tani.
Kesengsaraan yang selama ini ditanggung dan dideritanya akibat kekejaman dan kelaliman feodal dan penjajahan, memberikan ilham kepastian cita-cita perjuangannya, kepastian dalam memberikan makna dan isi pada kemerdekaan nasional. Kemerdekaan nasional menurut kamus perjuangan Tani bermakna: kebebasan Rakyat dari penindasan, kebebasan dari kemiskinan dan kesengsaraan, serta kebebasan Rakyat dari ketakutan, dan berisi: keselamatan dan kebahagiaan, di mana Rakyat Tani dengan golongan lainnya bersama-sama menikmatinya. Selagi semua itu belum terwujud, maka belumlah kemerdekaan itu sempurna sebagai dimaknakan dan dikehendaki isinya oleh Perjuangan Rakyat Tani.
Feodalisme adalah musuh dari paham dan kesadaran Kerakyatan yang ada pada Rakyat, sedang penjajahan adalah musuh dari rasa kemanusiaan dan keadilan yang disadari dan menyala di hati Rakyat. Feodalisme membelenggu Rakyat dalam perbudakan dan menutup kemajuan orang berpikir dan bergerak maju.
Feodalisme dalam bentuk kekuasaan telah lama runtuh dan telah lama berganti kedudukannya menjadi pelayan dan kaki-tangan imperialis. Tetapi feodalisme sebagai sistem dan kebiasaan masih kuat berakar. Di lapangan bawah masyarakat Indonesia masih penuh bernafaskan feodalisme. Kebiasaan dan peraturan-peraturan sisa feodal masih mengikat kaki tangan Rakyat di desa-desa. Seribu satu macam beban-beban masih menimpa dan membebani punggung Rakyat Tani di desa. Diskriminasi antara desa dan kota masih besar. Desa mendapat perlakuan yang belum pantas dibandingkan dengan kota.
Sedangkan feodalisme sebagai semangat masih bertahta dalam jiwanya sebagian orang Indonesia yang pernah dan menginginkan kembali kenikmatan lezatnya sistem feodal baginya. Di balik itu, di hati sebagian Rakyat sendiri masih terdapat rasa rendah dan kurang harga sebagai warisan hubungan dan pergaulan feodal di masa-masa yang lampau.
Indonesia Merdeka mewarisi sisa keadaan dan sistem serta semangat feodal di lapangan politik, ekonomi dan sosial. Rakyat Tani Indonesia menjadi ahli waris yang terutama yang menerima warisan nasib jelek, peninggalan penjajahan dengan macam-macam beban dan kewajiban di atas pundaknya. Tingkat penghidupan masih rendah bahkan relatif lebih rendah dari jaman penjajahan. Rakyat Tani menerima warisan kemiskinan dan kesengsaraan, karena akibat politik dan sistem penghidupan yang berlaku berabad-abad lamanya.
Ada sejumlah persoalan besar yang dihadapi bangsa Indonesia pada awal masa Revolusi, sebagai warisan penjajahan Belanda, Inggris dan Jepang, dalam kaitannya dengan masalah-masalah Kaum Tani, yakni: pendudukan tanah-tanah eks perkebunan terlantar, nasionalisasi perusahaan milik asing, tanah-tanah partikelir dan persewaan tanah.
18 Bagian berikut banyak mendasarkan uraiannya pada Noer Fauzi (1995), halaman 48-91 dan Pimpinan Pusat Gerakan Tani Indonesia (1956), halaman 36-39.
Pendudukan Tanah-tanah Eks Perkebunan Terlantar
Perubahan pemerintahan Jepang ke arah pembentukan pemerintah baru telah juga memungkinkan rakyat-rakyat petani untuk menduduki tanah-tanah perkebunan milik Belanda yang ditinggalkan oleh pemiliknya dan menjadi terlantar. Tanah-tanah perkebunan terlantar tersebut kemudian kembali diduduki oleh Rakyat Petani sebagai bukti nyata kehendak Rakyat Petani untuk memiliki tanah, karena tanah adalah alat produksi mereka.
Untuk seluruh wilayah Jawa yang terdiri dari 200.000 hektar tanah perkebunan, diduduki oleh Rakyat seluas 80.000 hektar. Pada wilayah perkebunan Sumatera Timur, penduduk yang merebut tanah-tanah perkebunan tembakau diperkirakan 65.000 orang, sedangkan untuk perkebunan karet, sawit dan sebagainya diperkirakan 60.000 orang. Jelaslah dengan demikian, hampir seluruh perkebunan-perkebunan mulai dikuasai rakyat secara spontan.
Presiden Soekarno dengan Undang-Undang Darurat No.8 tahun 1954 tentang Pemakaian Tanah Perkebunan oleh Rakyat, turut memberi dukungannya pada tindakan-tindakan di atas. Tindakan menduduki tanahtanah perkebunan terlantar, tidak dinyatakan sebagai perbuatan penyerobotan yang melanggar hukum.
Nasionalisasi Perusahaan Milik Asing
Untuk menghancurkan kekuatan ekonomi swasta asing khususnya dominasi Belanda, Presiden Soekarno kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Nasionalisasi Perusahaan Milik Belanda yang berada di wilayah Indonesia, yakni UU No.86/1958. Peraturan ini pada pokoknya bertujuan untuk menjamin kesejahteraan Rakyat Indonesia, memperkuat kemampuan nasional, dan menghapus diskriminasi ekonomi dan penaklukan ekonomi kolonial.19
Dalam suatu rangkaian peraturan pelaksanaan yang menyusul, setiap perusahaan Belanda yang terkena undang-undang tersebut, diumumkan. Tujuh belas perkebunan tembakau milik United Deli Company, lima perkebunan milik Senembah Company, dan sejumlah 16 perkebunan tembakau di Jawa tercatat sebagai perusahaan-perusahaan yang akan dinasionalisasi.
Tanah-tanah Partikelir
Soal berikutnya yang menjadi beban pemerintahan baru setelah penjajahan adalah tanah-tanah partikelir. Soal ini bersifat mendesak, mengingat pada tanah-tanah partikelir, tuan-tuan tanahnya memiliki kekuasaan tak terbatas. la bagaikan 'negara dalam negara'. Posisi Kaum Tani dalam tanah-tanah partikelir itu, adalah kaum hamba. Sementara posisi pemilik tanah-tanah partikelir adalah tuan-tuan tanah feodal. Hubungan tuan tanah feodal dengan hambanya, bukan saja bersifat memeras, melainkan juga menindas.
Untuk menghilangkan kekuasaan "negara dalam negara", dan menghilangkan pemerasan dan penindasan Kaum Petani oleh kaum tuan tanah feodal, maka pemerintah melakukan pendataan dan pengaturan tanah-tanah partikelir.
Dalam keterangan yang disampaikan pemerintah (Menteri Dalam Negeri) kepada Parlemen RIS (Republik Indonesia Serikat), pada tanggal 29 Juli 1950, keadaan tanah partikelir sebagai berikut: Luas tanah partikelir di Jawa pada tanggal 1 Januari 1949, menurut taksiran, ada 498.829 hektar. Sampai akhir bulan Desember 1949, telah dibeli kembali dan dijadikan tanah negeri 48 tanah agraria sebelah barat kali Cimanuk, luasnya menurut taksiran 469.506 hektar (94%), dengan harga semua f43.860.198,56.20
Dengan adanya UU No.1 tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir yang dikeluarkan pemerintah, praktis segala bentuk hak-hak yang semula melekat dalam tanah partikelir juga turut terhapuskan. Hak-hak tersebut meliputi hak pertuanan, yang berarti hak untuk mengangkat dan menghentikan kepala desa, menuntut kerja paksa, mendirikan pasar-pasar, memungut biaya pemakaian jalan dan penyeberangan. Pencabutan hak-hak Pertuanan yang sangat menindas, menyebabkan dasar kekuatan hukum dan kebebasan kekuasaan tuan-tuan tanah partikelir yang pada masa lalu dengan leluasa mengelola tanah-tanahnya sehingga mirip dengan kekuasaan negara yang berakibat merugikan kepentingan Rakyat Petani, menjadi berakhir.
Peraturan-peraturan di atas adalah awal dari perombakan struktur pemilikan tanah yang dahulu berada di bawah kekuasaan golongan feodal dan kaum kapitalis asing. Secara perlahan-lahan penguasaan tanahnya didorong untuk kembali berada di bawah penguasaan negara dan warga negara Indonesia. Kebijakan politik agraria pada masa itu lebih berfungsi sebagai pendukung pada usaha-usaha spontan dari rakyat untuk menguasai tanahtanah terlantar.
19 Karl J. Pelzer, Sengketa Agraria: Pengusaha Perkebunan Melawan Petani. Jakarta: Sinar Harapan, 1991, halaman 215.
Persewaan Tanah
Ordonansi (peraturan) sewa tanah yang berlaku di jaman Belanda dipandang mendesak untuk diperbaharui. Keberatan-keberatan terhadap aturan lama berkisar soal lamanya kontrak, harga sewa minimum dan cara menghitung harga sewa. Untuk itu, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Darurat No. 6 tahun 1951.
Mengenai jangka waktu, dilakukan pembatasan-pembatasan. Kontrak panjang selama 22½ tahun untuk sawah-sawah, yang diperlukan sebagai jaminan kerja bagi pihak pengusaha dipandang terlalu lama. Dengan peraturan baru ini ditetapkan bahwa kontrak-kontrak sewa tanah sekarang tidak boleh lebih lama dari setahun atau setahun tanaman. Hanya untuk tebu "dan lainlain tanaman" akan diperbolehkan menyimpang dari apa yang ditentukan ini.
Pemerintah juga mengatur soal harga sewa tanah. Harga sewa tanah, dengan peraturan kolonial dinilai merugikan bagi Kaum Petani. Satu perubahan lain yang dilakukan Pemerintah Baru dalam soal hak sewa adalah penghapusan hak-hak konversie di wilayah-wilayah yang dahulu dikenal sebagai Vorstenlanden yakni daerah swapraja: Surakarta dan Yogyakarta.
Hak Konversie yang dimaksudkan di sini adalah yang didasarkan atas aturan Vorstenlandsche Grondhuurreglement. Yakni, suatu hak seseorang terhadap tanah, buruh dan air yang diperlukan untuk perkebunannya. Pengusaha perkebunan besar, yang terutama bermodal asing, oleh penguasa diberikan perlindungan secara khusus. Selain jaminan akan tanah, ia pun memperoleh jaminan untuk memperoleh tenaga buruh dan air bagi perkebunannya. Oleh penguasa-penguasa swapraja, pengusaha perkebunan disediakan tanah, berikut buruh dan air. Si pengusaha, membayarkan sejumlah uang setiap tahun kepada swapraja. Jangka waktu untuk hak konversie ini adalah 50 tahun.
Pemerintah baru RI, melalui Undang-Undang No. 13 tahun 1948, telah menghapuskan pasal-pasal dalam Vorstenlandsche Grondhuurreglement, yang mengatur hak konversie. Setelah hak-hak ini hapus, maka tanah-tanah termaksud dengan sendirinya jatuh ke tangan dan menjadi milik pribadi para penggarap (gogol, kuli kenceng), sebagai perwujudan keadilan sosial.
20 M. Tauchid (1952), halaman 34 dst, sebagaimana dikutip dari Noer Fauzi (1995), halaman 54-56.
2. Amanat Bung Karno: "Laksanakan Land Reform"
Pada jaman Orde Lama atau masa Pemerintahan Presiden Soekarno, penindasan dan pemerasan terhadap kaum tani masih tetap terjadi sebagai warisan lama kolonialisme. Akan tetapi, di sisi lain, kehidupan organisasi massa maupun partai politik sangat berkembang. Tidak hanya Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mempunyai BTI (Barisan Tani Indonesia) sebagai organisasi massa taninya, juga partai-partai politik lain mempunyai organisasi massa taninya masing-masing. Seperti Masyumi mempunyai Sarekat Tani Islam Indonesia (STII), Partai Sosialis Indonesia/PSI mempunyai GTI (Gerakan Tani Nasional), Partai Nasionalis Indonesia (PNI) mempunyai Petani (Persatuan Tani Nasional Indonesia), dan Nadhatul Ulama (NU) mempunyai Petanu (Persatuan Tani Nadhatul Ulama). Masa ini, dalam sejarah Indonesia, kita kenal sebagai zaman revolusi.
Aspirasi politik petani merupakan unsur politik yang menjadi perhatian pokok dalam isu-isu nasional zaman revolusi di bawah kepemimpinan Bung Karno. Hal ini disebabkan karena ruang gerak partisipasi politik organisasi massa petani terbuka luas. Mereka yang paling siap menyambut peluang ini adalah golongan kiri.21 Di samping isu-isu lainnya, isu yang paling menonjol adalah isu tanah. Konflik yang umumnya terjadi pada masa ini bersifat internal, yakni antara buruh tani dan petani-petani miskin melawan tuan-tuan tanah dan petani kaya. Pidato Bung Karno yang paling sering dikutip dalam zaman revolusi ini adalah: "Laksanakan Land Reform".
21 Istilah golongan kiri maupun golongan kanan dalam politik, berawal mula dari negeri Perancis. Golongan kiri merujuk pada kelompok yang memperjuangkan kepentingan rakyat pada umumnya, baik dalam praktek politiknya ataupun hanya sekedar retorika/pidato-pidato. Sementara istilah golongan kanan merujuk pada kelompok yang memperjuangkan kepentingan kaum modal dan kaum bangsawan.
Organisasi-organisasi Petani dan Masalah Agraria
Bermacam-macam organisasi petani yang muncul setelah Proklamasi Kemerdekaan berulang kali mengajukan tuntutan politik yang mendesak para pemimpin Republik untuk menghapuskan hak konversi para pengusaha perkebunan.22
Pada tanggal 13 November 1947 misalnya, Dewan Perwakilan Rakyat Surakarta dengan terus terang membekukan hak konversi, suatu sikap yang segera didukung oleh STll (Sarekat Tani Islam Indonesia/organisasi massa petani di bawah partai Masyumi). Ketika menghadapi tuntutan yang semakin meningkat, sebuah komite khusus parlemen akhirnya menyarankan penghapusan hak konversi. Sementara itu, Barisan Tani Indonesia mengorganisasikan demonstrasi besar di Yogyakarta, Klaten, dan kota-kota lainnya di dalam wilayah-wilayah kepangeranan untuk meyakinkan anggotaanggota Dewan Perwakilan Rakyat bahwa rakyat mendukung dengan penuh semangat tuntutan yang mereka ajukan.
Panitia Tanah Konversie menyimpulkan bahwa tuntutan petani untuk penghapusan segera hak konversi memang masuk akal, karena hak konversi ini didasarkan pada sistem feodal yang bertentangan dengan prinsip demokrasi, khususnya dengan Pasal 27 dan Pasal 33 UUD 1945 Republik Indonesia. Lebih lanjut komisi tersebut menyatakan, bahwa kerugian lebih lanjut yang disebabkan oleh hak konversi, secara moral tidak dapat dipertahankan karena hak itu memperkosa prinsip dasar keadilan sosial, dengan merintangi perkembangan ekonomi rakyat dan memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pengusaha perkebunan. Lagi pula, kalau hak itu tetap dipertahankan tidak hanya akan mengganggu kedamaian dan ketertiban tetapi juga membahayakan persediaan makanan rakyat.
Pada tanggal 21 Mei 1948, Presiden Soekarno membentuk Panitia Agraria (biasanya disebut Panitia Agraria Yogyakarta untuk membedakannya dari Panitia Agraria Jakarta yang dibentuk kemudian dengan instruksi presiden tanggal 19 Maret 1951). Panitia itu beranggotakan 16 orang, yang terdiri dari para pejabat pemerintahan, wakil-wakil organisasi tani—seperti BTI dan STII— dan anggota Parlemen. Tugasnya adalah merumuskan program agraria Republik.
Panitia Agraria itu kemudian memberikan saran-saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat tentang sasaran menyangkut masalah agraria yang harus ada dalam Program Nasional pada bulan Juli 1948. Sasaran-sasaran agraria tersebut antara lain menyangkut:
1. Penyatuan undang-undang agraria untuk menghilangkan sistem dualistik, yang membedakan antara hak-hak agraria orang Barat dan orang Timur, dan mengizinkan pengembangan pertanian kolektif dan/atau pertanian koperatif.
2. Sebuah sistem untuk memberikan kepada masing-masing petani sebidang tanah yang dapat menjamin hidupnya dan keluarganya secara layak.
3. Pengembangan sejumlah tanah yang ada untuk kaum tani dengan jalan mengembalikan kepada Negara dan membagikan kembali tanah perkebunan yang beroperasi baik secara lisensi maupun sewa jangka panjang dan lahan berukuran kecil yang disewa untuk jangka panjang.
4. Penghapusan perkebunan swasta yang berstatus hak milik.
5. Pemberian kredit mudah dan murah kepada petani.
6. Pembentukan koperasi untuk memasarkan hasil, baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Sebuah program untuk membebaskan orang desa dari beban yang merupakan warisan feodalisme.
8. Perlindungan terhadap petani kecil yang menyewa lahan dengan memakai peraturan khusus yang mengatur pembagian hasil panen.
9. Intensifikasi pertanian melalui peningkatan mutu benih dan perluasan sistem pengairan.
Tujuan yang paling penting adalah seperti yang tertera pada nomor satu di atas, yaitu penyeragaman undang-undang agraria yang akan berlaku untuk semua tanpa memandang ras atau kebangsaan. Kaum nasionalis Indonesia sangat membenci undang-undang agraria sebelum perang yang bersifat dualistis, yang membedakan antara orang Eropa dan orang Indonesia.
Semua sependapat bahwa perundang-undangan kolonial yang menyangkut bidang ekonomi, khususnya undang-undang agraria, telah memberikan keuntungan besar bagi negara Belanda sampai dengan tahun 1870 dan kepada pengusaha dan perusahaan Barat sejak tahun 1870 ke atas. Semua sependapat bahwa Indonesia harus menyadari hal tersebut sehingga hasil tanah dan kerja bangsa Indonesia memberikan keuntungan untuk negeri itu sendiri.
Kelompok nasionalis sayap kanan menentang kehadiran pengusaha perkebunan asing dan menuntut pengusiran mereka dengan ganti rugi yang layak. Karena mereka merasa bahwa jikalau ada sektor yang dapat dikelola sendiri oleh bangsa Indonesia, maka tidak lain itu adalah sektor pertanian.
Sementara kelompok nasionalis sayap kiri, menuntut pengusiran semua pengusaha perkebunan Barat tanpa ganti rugi. Golongan ini yang paling keras menuntut penghapusan sistem tuan tanah dan menggantikannya dengan pengawasan petani atas tanah. "Hal ini dapat dicapai hanya dengan menyita lahan milik orang asing dan tuan tanah bangsa Indonesia tanpa ganti rugi dan membagikan kembali lahan ini secara gratis kepada setiap petani, khususnya petani miskin yang tidak memiliki tanah, untuk menjadi hak milik pribadi mereka. Penghapusan sisa-sisa feodalisme ini berarti meletakkan dasar yang kukuh bagi kemerdekaan nasional seutuhnya."
22 Karl J. Pelzer, Sengketa Agraria: Pengusaha Perkebunan Melawan Petani. Jakarta: Sinar Harapan, 1991, halaman 44-54. Uraian-uraian berikut ini berdasarkan keterangan pada buku tersebut.
Land Reform dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)
Sebagaimana diketahui, negeri-negeri yang secara ekonomis terbelakang yang ingin membangun perekonomiannya, tidak jarang memulainya dengan mengadakan land reform. Kadang-kadang land reform (redistribusi atau perombakan tanah) ini dilakukan secara radikal, kadang-kadang juga dengan lunak dan berangsur-angsur dan adakalanya hanya diadakan percobaanpercobaan saja. Akan tetapi, bagaimanapun juga disadari orang bahwa perombakan tanah merupakan syarat bagi kemajuan daerah pedesaan khususnya dan perkembangan ekonomi nasional umumnya. Contoh-contohnya ialah antara lain Meksiko, Republik Rakyat Cina, India, Mesir, Jepang, dan Kuba.23
Sejak ekonomi keuangan meresap ke desa dengan deras, sebagai akibat perluasan ekonomi Barat yang luar biasa di dalam periode imperialisme, maka hubungan-hubungan agraria yang feodal di Indonesia untuk sebagian telah diganti pula dengan hubungan-hubungan produksi yang bersifat kapitalis. Kebanyakan kerajaan-kerajaan feodal dengan aparat pemerintahan dan sistem hukumnya yang feodal telah terhapus dan pengerahan tenaga kerja secara rodi sudah tidak diperbolehkan lagi, setidak-tidaknya dalam bentuk-bentuk yang terbuka. Sedangkan sebaliknya paksaan yang bersifat semata-mata ekonomis makin hari makin mendorong petani-petani yang telah terampas alat-alat produksinya, untuk menjual tenaganya kepada petani-petani kaya, di perkebunan-perkebunan dan perusahaan-perusahaan, guna mendapat upah yang pada pokoknya sudah dibayar dalam bentuk uang.
Meskipun demikian, paksaan halus yang bersifat ekstra ekonomis belum lenyap pula dari lingkungan masyarakat desa. Di samping itu sifat yang terpokok dari hubungan-hubungan agraria yang feodal, yaitu penyerahan oleh petani-petani dari sebagian hasil panennya kepada golongan atas yang secara langsung atau tidak langsung memiliki atau menguasai tanah yang dikerjakan oleh rakyat desa, masih diteruskan hingga hari ini, terutama dalam bentuk sistem bagi hasil, dengan semua gejala sampingannya seperti riba, gadai, ijon, dan sebagainya. Sekalipun tanahnya dari tangan kaum bangsawan dalam kebanyakan hal telah berpindah ke tangan tuan-tuan tanah baru. Maka itu dapat dikatakan bahwa masyarakat kita masih setengah feodal. Hubungan yang setengah feodal inilah yang terus menerus menekan produksi agraria dan menjadi halangan yang terbesar bagi tiap-tiap usaha yang serius untuk menaikkan taraf hidup Rakyat Petani.
Selama tanah, yaitu alat produksi yang terpokok di dalam pertanian, tidak dimiliki secara perorangan oleh petani-petani yang menggarapnya, produksi agraria ini senantiasa akan mengalami kemacetan, oleh karena petani-petani pemaro itu tidak mampu dan bersemangat untuk melancarkannya.24
Selain daripada itu tidak usah diragu-ragukan pula bahwa tuan-tuan tanah yang mewakili sisa feodalisme sejak dahulu bercondong, masih bercondong dan akan terus menerus bercondong untuk bersandar pada kekuatan imperialis, oleh karena hanya kekuatan imperialis itulah yang masih bersedia dan berkepentingan untuk mendukungnya. Dengan itu sebenarnya hanya diberikan bentuk yang baru, sesuai dengan perubahan zaman, kepada tradisi kolonial yang lama untuk menghisap rakyat desa di negeri-negeri yang ekonomis terbelakang dengan perantaraan golongan bumiputera.
Dalam hubungan ini, pelaksanaan land reform memang dapat dipandang sebagai salah satu alat yang penting untuk memajukan keadaan dan produktivitas dari petani-petani kecil, petani pemaro, dan tak bertanah. Tujuan land reform yaitu menjamin hak milik untuk para petani melalui distribusi tanah kepada petani yang tidak memiliki tanah (ditetapkan oleh Pasal 7 dan Pasal 17 Undang-Undang Pokok Agraria).
Dasar program land reform di Indonesia yang mulai dilaksanakan pada awal tahun 1960-an terdiri dari dua undang-undang utama. Undang-undang yang terpenting serta menyediakan kerangka untuk undang-undang dan peraturan selanjutnya adalah Undang-Undang Pokok Agraria atau UU No.5/1960, yang biasa disebut UUPA, yang diumumkan dengan resmi pada tanggal 24 September 1960. Hari lahirnya UUPA ditetapkan oleh Presiden Soekarno sebagai "Hari Tani Indonesia". Undang-undang kedua, yaitu Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil atau UU No.2/1960, biasa disingkat UUPBH, bertujuan membentuk hubungan yang lebih adil antara pemilik tanah dan petani penyakap.2⁵ UUPBH dirancang untuk mengatur hubungan antara tuan tanah dan penyewa tanah, untuk melindungi penyewa tanah yang lemah menghadapi tuan tanah yang kuat, dan memberi perangsang kepada penyewa untuk meningkatkan produksi.26
Undang-Undang Pokok Agraria No.5/1960 atau UUPA, jauh lebih luas jangkauannya. Memang undang-undang ini dimaksudkan sebagai landasan dari seluruh program baru perundang-undangan agraria. Dengan undang-undang ini, pemerintah bermaksud menyelaraskan situasi agraria dengan falsafah Indonesia modern. Sasaran hukumnya adalah untuk meletakkan dasar bagi terciptanya struktur hukum yang dapat diterima secara nasional untuk urusan agraria, untuk menghilangkan rintangan menuju penyatuan dan penyederhanaan dalam bidang hukum, dan untuk menetapkan pedoman guna menentukan hak atas tanah bagi seluruh rakyat.
Sejalan dengan tujuan ini, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) membatalkan peraturan tentang tanah dari perundang-undangan kolonial, seperti Undang-undang Agraria 1870, Dekrit Agraria 1870, dan berbagai deklarasi mengenai tanah, air dan sumber daya alam.
Undang-Undang Pokok Agraria merupakan perombakan total dari sistem agraria warisan penjajahan Belanda. Hak milik perorangan atas tanah bagi mereka yang berkewarganegaraan Indonesia diakui, akan tetapi persaingan bebas dalam hal penjualan dan pengalihan tanah tidak diizinkan. Atas dasar prinsip bahwa tanah mempunyai fungsi sosial, undang-undang ini menggariskan bahwa penggunaan dan penjualan tanah perlu memperoleh persetujuan masyarakat seperti yang diwakili oleh administrasi kota atau desa.
Undang-Undang Pokok Agraria juga mencakup prinsip dasar berikut ini: 1. Tanah pertanian adalah untuk petani penggarap;
2. Hak utama atas tanah, misalnya hak milik pribadi adalah khusus untuk warga negara Indonesia;
3. Pemilikan guntai (absentee) tidak dibenarkan, kecuali bagi mereka yang bertugas aktif dalam dinas negara dan dalam hal pengecualian lain;
4. Petani-petani yang ekonominya lemah harus dilindungi terhadap mereka yang kedudukannya lebih kuat.27
Untuk menjamin petani atas pemilikan tanah yang luasnya cukup bagi kelangsungan hidupnya, undang-undang menetapkan batas minimum dua hektar atas sawah berpengairan maupun atas tanah kering bagi setiap keluarga inti. Di lain pihak, ditetapkan suatu batas maksimum untuk mengawasi pemilikan tanah luas yang berlebihan.
Dalam hal ini mesti diingat, perjuangan untuk mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi yang sungguh-sungguh bersifat nasional sangat erat berkaitan dengan perjuangan agraria, yang tujuan langsungnya adalah pelaksanaan Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil dan Undang-Undang Pokok Agraria.
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menentang strategi kapitalisme, karena kapitalisme melahirkan kolonialisme, yang menyebabkan "penghisapan manusia atas manusia". UUPA juga menentang strategi sosialisme, yang dianggap "meniadakan hak-hak individual atas tanah". Politik agraria yang terkandung dalam UUPA adalah populisme, yang mengakui hak individu atas tanah, tetapi hak atas tanah tersebut memiliki fungsi sosial. Populisme ini dijalankan, bukan dengan kekuasaan sentral pada pemerintah saja, melainkan desentralisasi kekuasaan politik melalui partisipasi organisasi massa petani. Jadi, politik agraria populisme dijalankan dengan langgam politik yang populis pula.
Dalam strategi politik agraria (Neo) Populisme, satuan usaha merupakan usaha keluarga. Karena itu, penguasaan tanah dan sarana produksi lainnya tersebar pada mayoritas keluarga petani. Tenaga kerjanya adalah tenaga kerja keluarga. Jadi, produksi secara keseluruhan merupakan pekerjaan keluarga tani tersebut, walaupun tanggung jawab atas akumulasi biasanya diatur oleh negara.
23 Lihatlah buku Ina E. Slamet, Pokok-pokok Pembangunan Masyarakat Desa. Jakarta: Bhratara, 1965, halaman 29-70.
24 Ina E. Slamet (1965), halaman 62-63.
25 Margo L. Lyon, "Dasar-dasar Konflik di Daerah Pedesaan Jawa", dalam Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa, disunting oleh Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi. Jakarta: Gramedia, 1984, halaman 195.
26 Lihat Karl J. Pelzer, Sengketa Agraria: Pengusaha Perkebunan Melawan Petani. Jakarta: Sinar Harapan, 1991, halaman 61-69. Uraian selanjutnya didasarkan pada bagian buku ini.
• Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Land Reform
Perjuangan untuk mendesakkan terlaksananya land reform dalam zaman revolusi ini mendapatkan banyak dorongan dari pidato-pidato Presiden Soekarno. Dalam pidatonya berjudul Berdikari tanggal 17 Agustus 1965, misalnya, Soekarno mengingatkan para pendengarnya:
"Kita memiliki sumber daya alam yang kaya, bangsa kita rajin, tetapi sebegitu jauh, hasil kerja mereka dilahap oleh tuan tanah, lintah darat, tukang ijon, tukang catut, setan desa, dan lain-lain...Saya sudah sangat bersabar, saya telah memperlihatkan kesabaran seorang ayah. Namun kesabaran saya ada batasnya-apalagi kesabaran rakyat! Saya telah memberikan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan land reform— bahkan saya telah menunda batas waktunya—dan, jika perlu, saya mau memperpanjangnya setahun lagi."
Sementara dalam pidatonya berjudul "Djalannya Revolusi Kita" yang diucapkan pada tanggal 17 Agustus 1960, Presiden Soekarno berkata:28
"Sesuai dengan hakekat revolusi yang menjebol dan membangun, apakah yang harus kita jebol dan bangun dewasa ini dan di masa datang! Djarek menjawab bahwa apa yang kita jebol sekarang adalah imperialisme dan feodalisme untuk membangun Indonesia Merdeka penuh yang demokratis. Dan ini merupakan syarat pertama yang mutlak guna selanjutnya menjebol penghisapan atas manusia oleh manusia untuk membangunkan Sosialisme Indonesia...
Revolusi Indonesia tanpa landreform adalah sama saja dengan gedung tanpa alas, sama saja dengan puhun tanpa batang, sama saja dengan omong besar tanpa isi. Melaksanakan landreform berarti melaksanakan satu bagian mutlak dari Revolusi Indonesia.
Tanah tidak boleh menjadi alat penghisapan, apalagi penghisapan dari modal-asing terhadap Rakyat Indonesia."
Pada tahun 1960 Menteri Urusan Agraria memperkirakan bahwa sejumlah satu juta hektar tanah kemungkinan tersedia untuk dibagikan kembali kepada petani yang membutuhkan tanah. Tanah sejumlah ini diperoleh dari sumber seperti tanah kelebihan dari luas maksimum yang diizinkan, tanah milik tuan tanah yang bukan penduduk setempat, tanah bekas hak milik, tanah bekas perkebunan yang dikembalikan kepada pemerintah dalam kaitannya dengan perubahan konsesi pertanian dan sewa jangka panjang menjadi hak guna usaha, dan tanah yang dikelola oleh Dinas Kehutanan.
Tiga kegiatan yang menandai pelaksanaan land reform dari tahun 1961 hingga 1965 adalah (a) Pendaftaran Tanah; (b) Penentuan tanah lebih serta pembagiannya kepada sebanyak mungkin petani tidak bertanah; dan (c) Pelaksanaan UUPBH (Undang-Undang No.2 tahun 1960).
Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961. Kegiatan pendaftaran tanah dipusatkan di tingkat desa. Pendaftaran tanah dilaksanakan desa demi desa, dengan memperhatikan riwayat tanah yang akan didaftar atau diukur serta keterangan-keterangan yang diberikan oleh yang berkepentingan. Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pendaftaran terdiri dari seorang pejabat dari Jawatan Agraria setempat yang bertindak sebagai ketua, dengan dibantu oleh dua anggota pejabat pemerintahan desa. Bila Menteri Agraria memandang perlu, petugas pendaftaran dan pengukuran dapat ditambah dengan masing-masing seorang dari Jawatan Agraria, Pamong Praja, dan Kepolisian Negara.
Petugas pendaftaran dan pengukuran tanah ini merupakan ujung tombak dari pelaksanaan land reform. Dari hasil pendaftaran dan pengukuran inilah tanah-tanah objek land reform ditetapkan, sesuai dengan Peraturan
Pemerintah No. 224 tahun 1961, khususnya tanah-tanah kelebihan dari luas maksimum yang diperbolehkan.
Panitia land reform mulai melaksanakan tugas pada tanggal 1 September 1961. Ditetapkan masa persiapan kerja adalah satu tahun, sebelum pelaksanaan land reform yang dimulai tanggal 24 September 1962, hari ulang tahun ke-2 UUPA. Pembagian tanah kelebihan luas maksimum yang diperbolehkan, akan dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama, meliputi wilayah Jawa, Madura, Bali dan Nusa Tenggara Barat. Pada tahap ini, akan dibagikan tanah-tanah kelebihan luas maksimum yang diperbolehkan, tanah absentee (tanah guntai) dan tanah-tanah swapraja. Dijadwalkan pembagian tanah itu akan diselesaikan pada akhir tahun 1963, atau paling lambat awal tahun 1964. Tahap kedua, adalah akan meliputi wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau lain. Dalam rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap I yang disahkan MPRS di bulan Desember 1962, seluruh pekerjaan land reform diperkirakan memerlukan waktu antara 3 sampai 5 tahun.
Dalam pelaksanaan land reform, organisasi-organisasi petani yang ada ikut aktif dalam panitia land reform. Baik dari tingkat lokal maupun hingga tingkat nasional. Sementara itu, organisasi-organisasi tani yang ada tidak memiliki satu kepentingan yang sama. Dapat disimpulkan, bahwa terjadi perbenturan kepentingan antara organisasi-organisasi tani yang ada. Perebutan pengaruh antara dua kepentingan ini, terjadi di panitia-panitia land reform. Hal ini merupakan salah satu penghambat kelancaran land reform.
Kegiatan-kegiatan pelaksanaan land reform ternyata memperoleh hambatan yang nyata, pada dua tahap kegiatan: baik Pendaftaran Tanah, dan Pembagian tanah-tanah objek land reform. Sementara penerapan UUPBH belum sempat dilaksanakan.
Dalam Laporannya, Menteria Agraria Sadjarwo mengemukakan hambatan-hambatan pokok pelaksanaan land reform (dimuat dalam Kasdi, 1990):
a. Adanya administrasi tanah yang tidak sempurna, mengakibatkan sukarnya mengetahui secara tepat luas tanah yang akan dibagikan dalam land reform. Kelemahan administrasi ini sering membuka peluang bagi penyelewengan-penyelewengan.
b. Masih ada orang-orang yang belum menyadari penting dan perlunya land reform bagi penyelesaian revolusi. Kadang-kadang terjadi tindakan-tindakan merintangi land reform dengan berbagai dalih.
c. Sebagian anggota panitia tidak menaruh perhatian sepenuhnya terhadap pelaksanaan land reform, karena kesibukan tugas atau kepentingan dirinya sendiri. Hal ini mengakibatkan ada tanah yang dibebaskan/dikeluarkan dari daftar tanpa alasan yang benar, sehingga menimbulkan salah alamat dan sebagainya.
d. Organisasi-organisasi massa petani yang diharapkan memberi dukungan dan kontrol di sejumlah daerah belum diberi peranan dalam kepanitiaan land reform.
e. Adanya tekanan-tekanan non-fisik dan ekonomis dari tuan-tuan tanah kepada para petani di sejumlah daerah, membuat para petani belum merupakan kekuatan sosial untuk memperlancar pelaksanaan land reform.
f. Dalam penetapan prioritas, panitia sering menghadapi kesukaran-kesukaran karena penggarap yang tidak tetap, perubahan administrasi pemerintahan sehingga tanah itu menjadi absentee (guntai). Hal ini sering menimbulkan konflik antar petani atau antar golongan.
Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan land reform inilah yang menjadi alasan bagi terjadinya aksi-aksi sepihak, baik dari sudut kaum petani tak bertanah maupun dari sudut pihak tuan tanah maupun petani kaya pemilik tanah luas.
Aksi-aksi sepihak ini menjadi pusat persengketaan. Aksi-aksi kedua pihak sama-sama merupakan aksi sepihak, karena aksi-aksi petani untuk melaksanakan Undang-Undang land reform secara sepihak dimulai sebagai reaksi atas provokasi dan rintangan dari pihak tuan tanah. Jadi, hampir seluruh gerakan kedua pihak dapat dikatakan sebagai aksi sepihak, karena sebagian besar diadakan tanpa menghiraukan prosedur yang normal, misalnya tanpa menunggu keputusan Panitia Land Reform, atau bertentangan dengan keputusan Panitia Land Reform.
Alhasil, pelaksanaan land reform menemui kegagalan, karena dinamika faktor-faktorberikut:(a)Kelambananpraktek-praktekpemerintah melaksanakan hak menguasai negara; (b) Tuntutan (organisasi) massa petani yang ingin meredistribusikan tanah secara segera, sehingga menimbulkan aksi sepihak; (c) Unsur-unsur anti-/and reform melakukan pelbagai mobilisasi kekuatan tanding dan siasat mengelak bahkan menggagalkan land-reform; (d) Terlibatnya kekerasan antara unsur pro-land reform dengan unsur anti-land reform—yang merupakan pelebaran dari konflik kekerasan pada tingkat elite politik.
Dari segi hasil-hasil yang dapat dicapai dalam pelaksanaan land reform, dapat dilihat catatan-catatan berikut. Selama dua tahun pelaksanaan land reform (1962-1964) dilaporkan bahwa di Jawa, Madura, Bali dan Nusa Tenggara Barat (Lombok dan Sumbawa) sejumlah 296.566 hektar tanah dari 337.445 hektar tanah kelebihan maksimum telah diredistribusikan sebagai pelaksanaan land reform tahap pertama. Sedangkan sejumlah 152.502 hektar tanah di wilayah Sumatera, Kalimantan dan sekitarnya, juga dilaporkan telah diredistribusikan.29
Setelah terjadinya Peristiwa 1 Oktober 1965 atau Gestok, yang menandai mulai berakhirnya kekuasaan Bung Karno di Indonesia, pelaksanaan program land reform dihentikan total. Sejumlah pemilik tanah luas (yang tanahnya terkena sebagai objek land reform) gigih mencoba memperoleh kembali 'milik' mereka semula. Kerabat dari pemilik tanah yang baru terbunuh atau yang ditahan, berhasil dicegah untuk menggarap tanah pembagian program land reform tersebut. Bahkan seringkali, pencegahan itu disokong penuh oleh penguasa sipil maupun militer.
Pemilik yang baru, atau kerabatnya yang didakwa bersimpati pada komunis, tidak berani muncul di tanah mereka dan banyak di antaranya yang lari ke kota. Hal ini memperbesar kesempatan untuk mengambil kembali tanah-tanah itu ke tangan pemilik semula dan meniadakan sebagian hasil kerja keras para panitia pelaksana land reform.
Demikianlah, sejak lahirnya Orde Baru, di bawah pimpinan Jenderal Suharto yang disokong penuh oleh rezim kapitalisme internasional, program politik agraria yang berwatak populis, khususnya program pelaksanaan land reform, dibekukan sama sekali dan capaiannya diporakpandakan. Akibatnya adalah semua tanah yang telah berhasil diredistribusikan sebagai hasil-hasil program pelaksanaan land reform selama tahun 1962-1964, kembali ke pemilik semula dan sebagian ke tentara, secara tidak sah. Tentara sendiri menganggap bahwa program land reform mengancam pengendaliannya atas beberapa perkebunan milik negara.
27 Selo Soemardjan, "Land Reform di Indonesia", dalam buku Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa, disunting oleh Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi. Jakarta: Gramedia, 1984, halaman 106-107.
28 Lihat buku Lahirnya Panca Sila, halaman 143-145.
29 Lihat buku Agenda Land Reform di Indonesia Sekarang, Bandung: Konsorsium Pembaruan Agraria, 1998, halaman 1-17.
KAUM TANI DI BAWAH PENINDASAN ORDE BARU
Sengketa-sengketa Tanah di Masa Orde Baru
Penaklukan dan Penindasan terhadap Kaum Tani
Pergerakan Kaum Tani Masa Kini
Kebangkitan Gerakan Petani dan Pembaruan Agraria
1. Sikap Orde Baru terhadap Persoalan Tanah dan Kaum Tani
Perubahan yang dramatis dari kepemimpinan Presiden Soekarno ke Jenderal Suharto, membawa akibat pokok pada politik agraria dari populisme menuju kapitalisme. Sejak awal, terdapat kesepakatan atau konsensus di antara para pendukung Orde Baru tentang perlunya stabilisasi, rehabilitasi dan pembangunan ekonomi gaya kapitalis. Para pendukung Orde Baru menolak populisme, yang akan mengubah struktur sosial-ekonomi secara radikal.30
Politik Populis berarti menonjolkan partisipasi atau mengikutsertakan kekuatan politik masyarakat pada program-program agraria, seperti tercermin pada program land reform yang merupakan amanat Undang-Undang Pokok Agraria 1960. Sedangkan Otoritarianisme diwujudkan dengan menghilangkan kekuatan politik masyarakat, dan memusatkan kekuasaan hanya pada pemerintah yang berkuasa.
Kebijakan-kebijakan politik agraria yang dibangun Orde Baru—sebagai realisasi dari otoritarianisme adalah:
Pertama, menjadikan masalah land reform hanya sebagai masalah teknis belaka. Pemerintah Orde Baru tidak menjadikan masalah tanah sebagai dasar pembangunan, melainkan masalah tanah hanya menjadi masalah rutin birokrasi pembangunan. Program Land Reform yang berupaya menata penguasaan tanah (termasuk pemilikan tanah) dan bagi hasil tidak dilanjutkan sebagaimana strategi agraria pemerintahan Bung Karno, yakni "satu bagian mutlak dari Revolusi Indonesia."
Kedua, menghapuskan semua legitimasi partisipasi organisasi petani di dalam program land reform, dengan cara mencabut peraturan lama dan menggantinya dengan peraturan baru. Panitia land reform yang mengandung partisipasi organisasi-organisasi petani dihapuskan, diganti dengan panitia baru yang didominasi oleh birokrasi (pejabat Departemen Pertanian, bekas pejabat Departemen Pertanian, dan orang-orang yang tidak pernah hidup sebagai petani). Hasilnya adalah (1) pemandulan partisipasi petani melalui organisasi massanya dalam program land reform dan (2) issue land reform berada dalam kontrol birokrasi.
Ketiga, penerapan kebijakan massa mengambang pada menjelang Pemilu tahun 1971 memotong hubungan massa pedesaan dengan partai-partai politik. Partai-partai politik tidak boleh lagi mempunyai cabang di daerah kecamatan ke bawah. Rakyat pedesaan kehilangan saluran politik untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Peranan organisasi-organisasi massa petani pedesaan, ditiadakan, diganti dengan organisasi boneka ciptaan pemerintah, seperti HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) dan HNSi (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia).
Keempat, diundangkannya UUPD (Undang-Undang Pemerintahan Desa) tahun 1979, membuat desa semakin kehilangan dinamika proses politik yang demokratis-partisipatif. Rangkaian peraturan penjabaran dari UUPD 1979 semakin menunjukkan kuku birokrasi yang nyata menghambat partisipasi sejati rakyat desa. Pengambilan keputusan mengenai kepemimpinan di desa juga sudah kehilangan banyak kadar demokrasi dan partisipasinya—seperti di jaman Rejim Soekarno. Sekarang, aparat kecamatan, tentara dan kepolisian memperoleh keabsahan untuk mencampuri proses pemilihan kepala desa, karena merekalah panitia pemilihan kepala desa. Mulai dari pendaftaran calon, proses "pembatalan", dan seterusnya. Bila terdapat calon kepala desa yang populer di mata rakyat, calon tersebut bisa digagalkan oleh panitia tersebut.
Kelima, terlibatnya unsur polisi dan militer di dalam pengawasan proses pembangunan desa. Di tingkat desa terdapat Bintara Pembina Desa dari unsur Militer. Mereka ini lebih berfungsi sebagai pengendali untuk kepentingan birokrasi daripada pembina masyarakat dalam artian pembangkit partisipasi yang sejati. Di tingkat kecamatan terdapat institusi Tripika (Tri Pimpinan Kecamatan), yang terdiri dari Koramil (Militer/tentara), Polsek (Kepolisian) dan Camat (birokrasi sipil), yang selalu bekerjasama untuk mengawasi, mengendalikan dan mencampuri proses-proses sosial-politik pedesaan.
30 Lihat tulisan Noer Fauzi, "Penghancuran Populisme dan Pembangunan Kapitalisme: Dinamika Politik Agraria Indonesia Pasca Kolonial", dalam Reformasi Agraria: Perubahan Politik, Sengketa, dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia, editor Dianto Bachriadi, Erpan Faryadi, dan Bonnie Setiawan. Bandung: KPA dan Lembaga Penerbit FE UI, 1997, halaman 87-93.
2. Sengketa-sengketa Tanah di Masa Orde Baru
Politik otoritarian pedesaan Orde Baru memperoleh tantangan yang berarti dari merebaknya aksi protes petani sekitar 15 tahun belakangan ini. Aksi-aksi protes ini tercetus di mana-mana dengan membawa tema issue tanah—suatu warisan dari pekerjaan land reform yang dihentikan Orde Baru.
Semenjak tahun 1980-an, terutama, hingga kini aksi-aksi protes petani dan kasus-kasus tanah merebak sedemikian banyaknya, sehingga beberapa tahun terakhir ini, oleh media massa dinyatakan sebagai “salah satu issue nasional yang paling menonjol". Aksi-aksi protes ini merupakan petunjuk dari suatu krisis politik otoritarian pedesaan Orde Baru.31
Hal ini disebabkan karena pemerintahan Suharto menempatkan masalah tanah dan kepentingan petani kecil sebagai masalah pinggiran semata. Karena itu, program pembangunan pertanian pemerintahan Suharto sering dikatakan sebagai memperkuat dan mengembangkan struktur ekonomi warisan penjajah kolonial. "Dulu diperkembangkan dan diperkuat untuk melayani negara-negara asal pihak penjajah, dan sektor massa agraris (pertanian) merupakan daerah yang diabaikan dan sumber kuli murahan...Sekarang, dikembangkan untuk melayani tuan-tuan penjajah baru."32
Perubahan yang sangat mencolok dalam sengketa tanah saat ini adalah struktur sengketa yang berubah dari sengketa horisontal (sesama petani) menjadi sengketa vertikal (petani melawan pihak luar), di mana negara Orde Baru berperan aktif sebagai aktor di dalam sengketa tanah yang terjadi. Sengketa tanah pada masa Orde Baru banyak terjadi antara rakyat dengan pemilik modal, atau antara rakyat dengan negara, atau antara rakyat dengan pemilik modal yang bekerjasama (bersekongkol) dengan penguasa/negara.
Selain dominasi corak sengketa semacam ini, yakni kaum tani bersengketa dengan pengusaha, sengketa tanah antara kaum tani dengan kaum tani sendiri tetap berlangsung, sebagai akibat masih bertahannya kekuatan kaum feodal.33
Sengketa tanah Orde Baru bersifat brutal dan kejam bagi para petani kecil dan masyarakat miskin pedesaan. Jumlah sengketa tanah yang terjadi sangat besar, dan kasus-kasus penggusuran tanah dan sumberdaya alam terjadi dari hari ke hari tanpa bisa dihentikan.
Terdapat enam jenis sengketa tanah yang terjadi pada masa Orde Baru:34
1. Sengketa tanah karena penetapan fungsi tanah dan kandungan hasil bumi serta beragam tanaman dan hasil di atasnya sebagai sumber-sumber yang akan dikeruk keuntungannya (dieksploitasi) secara massal. Misalnya adalah: sengketa tanah adat suku Amungme di Irian yang penguasaannya dialihkan oleh pemerintah RI kepada PT Freeport Indonesia sebagai areal bagi eksploitasi tambang emas dan tembaga; sengketa tanah adat suku Dayak Bentian di Kalimantan Timur yang diambil alih oleh PT Kahold Utama untuk dijadikan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan kasus pencaplokan tanah rakyat serta tanah adat dalam sengketa tanah Gonting Silogomon dan Sugapa di Sumatera Utara dan sengketa tanah antara rakyat dengan PT Enim Musi Lestari (Barito Pasific Group) di Sumatera Selatan yang juga untuk kepentingan pengusahaan HTl. Contoh lainnya adalah sengketa antara rakyat Sagara di Jawa Barat dengan Perhutani karena pengusiran yang dilakukan Perhutani terhadap warga masyarakat dari lahan-lahan produktif mereka yang dinyatakan oleh Perhutani sebagai hutan negara, dan kasus pengalihan tanah adat di Seubadeh Aceh kepada pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH), serta kasus pengalihan tanah-tanah rakyat untuk dijadikan areal pertambakan besar di Indramayu dan Lampung.
2. Sengketa tanah akibat program swasembada beras (Revolusi Hijau) yang pada prakteknya mengakibatkan penguasaan tanah terkonsentrasi di satu tangan dan membengkaknya jumlah petani tak bertanah, serta sengketasengketa yang bersumber pada keharusan petani untuk menggunakan bibitbibit unggul maupun masukan-masukan non-organik/bahan-bahan kimia seperti pestisida, pupuk urea, dan sebagainya.
3. Sengketa tanah di areal perkebunan, baik karena pengalihan dan penerbitan HGU (Hak Guna Usaha) maupun karena pembangunan perkebunan-perkebunan inti rakyat (PIR) dan program sejenisnya, seperti Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI). Misalnya adalah: sengketa tanah Jaluran di Sumatera Utara, sengketa tanah Jenggawah di Jawa Timur, sengketa tanah Badega dan Gunung Batu di Jawa Barat, sengketa tanah Bengkunat di Lampung, sengketa tanah Paguyaman di Gorontalo, sengketa tanah Rindang Allo di Toraja, sengketa antara rakyat dengan PT Mitra Ogan di Sumatera Selatan, kasus Ombo di Sulawesi Tengah yang terjadi karena tanah rakyat diklaim sebagai hak PT Iradat Puri sebagai pemegang HPH dan ingin mengembangkan perkebunan, Proyek PIR Arso di Irian, PIR Kelapa Sawit Sei Lepan di Sumatera Utara, Proyek PIR Lokal Silau Jawa juga di Sumatera Utara, dan Proyek PIR Cimerak dan Cikaso di Jawa Barat, serta sengketa tanah Lengkong antara petani Desa Kertajaya dengan PT JA Wottie (pengusaha perkebunan teh) di Jawa Barat, dan sengketa pembuldoseran sawah-sawah petani untuk ditanami tebu dalam proyek-proyek TRl di Jawa.
4. Sengketa akibat penggusuran tanah untuk industri pariwisata, perumahan kaum kaya (rea/ estate), kawasan industri, pergudangan, pembangunan pabrik dan sebagainya. Contohnya adalah: pembangunan pabrik Olefin di Cilacap Jawa Tengah yang menimbulkan sengketa tanah Lomanis, kasus enam desa di Tuban Jawa Timur akibat perluasan pabrik Semen Gresik, pembangunan terminal peti kemas di Koja Utara yang menimbulkan sengketa tanah Koja Utara, sengketa tanah Gilitrawangan dan Pemengkong di Lombok dan Parang Tritis di Yogyakarta akibat tanah-tanah rakyat diambil alih untuk pembangunan sarana wisata. Sengketa tanah lima rupiah di Jati Mulyo dan Way Hui Lampung dan sengketa tanah Rancamaya di Jawa Barat dalam rangka pembangunan rumah-rumah mewah, dan sengketa tanah Rarahan Cimacan Jawa Barat yang diakibatkan oleh pengambilalihan lahanlahan produktif rakyat untuk dijadikan lapangan golf, kasus sengketa tanah Batu Karang di Lampung antara perusahaan pengembang (developer) dengan nelayan akibat proyek reklamasi pantai untuk dijadikan wilayah perumahan dan niaga, dan sebagainya.
5. Sengketa tanah akibat penggusuran-penggusuran dan pengambilalihan tanah-tanah rakyat untuk pembangunan sarana-sarana yang dinyatakan sebagai kepentingan umum maupun kepentingan keamanan. Misalnya adalah penggusuran ribuan keluarga karena pembangunan bendungan Kedung Ombo di Jawa Tengah, rencana pembangunan bendungan Nipah
Madura, Koto Panjang Sumatera Barat, rencana pembangunan bendungan Jatigede di Jawa Barat, dan beberapa bendungan lainnya; sengketa tanah Dieng Kulon dan Karang Tengah akibat tanah-tanah rakyat akan dialihkan untuk proyek Pembangkit Tenaga Listrik Panas Bumi (PLTP Dieng); sengketa tanah Blangguan di Jawa Timur akibat tanah produktif rakyat dialihkan menjadi tempat latihan militer; sengketa tanah Ujung Genteng, Sukabumi, Jawa Barat akibat tanah produktif rakyat diambil alih oleh TNI Angkatan Udara; sengketa tanah Kiara Condong di Jawa Barat akibat rencana pembangunan Saluran Utama Tegangan Tinggi; kasus ganti rugi pembangunan jalur lambat ruas jalan raya Solo-Yogyakarta di Sraten; kasus Panggalaseang di Sulawesi Tengah yang terjadi karena tanah rakyat dialihkan untuk proyek transmigrasi; kasus sengketa Porame di Sulawesi Tengah antara masyarakat pemakai sumber air untuk irigasi sawah dengan PDAM yang akan memanfaatkan sumber air tersebut sebagai sumber utama pasokan usahanya; dan kasus Nunu di Palu yang mengalihkan sejumlah tanah rakyat menjadi tanah-tanah hak milik pejabat setempat dengan alasan semula untuk pembangunan perumahan DPRD; dan sebagainya.
6. Sengketa tanah akibat pencabutan hak rakyat atas tanah karena pembangunan taman nasional atau hutan lindung, dan sebagainya yang mengatasnamakan kelestarian lingkungan. Contohnya adalah: penyingkiran rakyat Pesisir Bukit karena pembangunan Taman Nasional Kerinci Seblat di Jambi dan masyarakat suku Amungme karena pembangunan Taman Nasional Lorenz di Irian, dan sengketa tanah Pulo Panggung di Lampung yang menyebabkan rakyat tersingkir karena lahan-lahan produktif mereka dinyatakan sebagai hutan lindung dan suaka marga satwa.
Secara singkat, dapat kita katakan bahwa sengketa tanah yang sering terjadi dalam dua dekade terakhir ini adalah akibat politik agraria Orde Baru yang bertolak belakang dengan politik agraria masa Bung Karno. Pada masa Bung Karno, politik agraria yang dilaksanakan bermaksud untuk menghancurkan politik agraria warisan kolonial dan feodal. Jadi, Orde Baru makin mengembangkan dan melestarikan politik agraria warisan kolonial dan feodal, yang terbukti telah menindas dan memeras Kaum Tani Indonesia selama berabad-abad.
31 Ada sejumlah buku dan dokumen tentang sengketa-sengketa tanah di masa Orde Baru, yang telah ditulis baik oleh kalangan organisasi non-pemerintah (ornop), kelompok-kelompok atau komite-komite mahasiswa ataupun oleh
kalangan pergerakan petani sendiri. Misalnya buku yang diterbitkan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bersama Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1997), yang berjudul Reformasi Agraria:
Perubahan Politik, Sengketa, dan Agenda Pembaruan Agraria disadur oleh Dianto Bachriadi, Erpan Faryadi dan
Bonnie Setiawan. Kemudian buku yang diterbitkan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),
berjudul Pluralisme Hukum Pertanahan dan Kumpulan Kasus Tanah, disadur oleh Benny K Harman, Paskah Irianto, Noer Fauzi, Boy Fidro, dan Sigit Pranawa; dokumen berjudul Data Dasar Kasus Tanah di Jawa Barat: Badega,
Jatiwangi, Cimerak, Gunung Batu, dan Cimacan, yang diterbitkan oleh Komite Pergerakan Mahasiswa Untuk Rakyat Indonesia (KPMURI), 1992. Buku-buku di atas secara rinci menuliskan sengketa-sengketa tanah yang terjadi di masa Orde Baru, hingga tidak perlu diulang dalam risalah ini.
32 Lihat buku Tanah, Rakyat dan Demokrasi, editor Untoro Hariadi dan Masruchah. Yogyakarta: Forum LSM/LPSM DIY, 1995, halaman 166.
33 Lihat tulisan Dadang Juliantara, "Agraria adalah Akibat, Kapitalisme adalah Sebab", dalam Suara Pembaruan Agraria, No.3 Tahun 1997, halaman 15-22.
34 Berdasarkan Memorandum Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tentang Sengketa Tanah, 24 September 1994.
3. Penaklukan dan Penindasan terhadap Kaum Tani
Di dalam sengketa-sengketa tanah yang terjadi ada banyak contoh penaklukan dan penindasan yang dilakukan oleh negara dan aparat-aparatnya terhadap kaum tani. Pada hakekatnya hal tersebut bertujuan untuk mengalahkan atau meredam pergerakan petani. Pendeknya, segala penaklukan dan penindasan itu dilakukan oleh negara dalam rangka memaksakan dijalankannya satu proyek atau program tertentu yang dinyatakan sebagai proyek atau program pembangunan. Dengan kata pembangunan ini, negara seolah-olah memiliki hak untuk melakukan segala upaya penaklukan dan penindasan.
Seluruh tindak-tanduk negara dalam menaklukkan dan menindas rakyat ini selalu dinyatakan sebagai bagian dari upaya negara untuk menegakkan stabilitas politik, sosial dan keamanan, agar proses pembangunan bisa berlangsung terus. Sementara upaya-upaya kaum tani untuk mempertahankan haknya akan segera dinyatakan sebagai upaya-upaya yang menghambat pembangunan, dan dijadikan alasan oleh negara dan persekongkolannya untuk melakukan sejumlah upaya penaklukan dan penindasan.
Dalam seluruh sengketa tanah yang pernah terjadi, negara secara aktif mengerahkan aparat-aparatnya baik aparat sipil maupun militer untuk menindas kaum tani. Sedangkan senjata yang digunakan dalam proses penaklukan dan penindasan ini sangat beragam: dari mulai organisasi sampai aksi individual; dari pentungan rotan hingga sangkur dan bayonet; dari bom gas air mata hingga senjata api35; dan dari pukulan tangan dan tendangan kaki bersepatu lars sampai perangkat hukum bisa digunakan.
Sejak Orde Baru berkuasa, hampir ribuan petani mati terbunuh. Contohnya adalah tentara menembak petani-petani Sampang Jawa Timur dalam peristiwa pembangunan bendungan Nipah yang sampai sekarang belum juga dibangun; Tentara menembak para petani Haur Koneng Jawa Barat dalam peristiwa Haur Koneng; banyak lagi contoh di mana petani terbunuh akibat penindasan Orde Baru.
Sementara menurut data yang dikumpulkan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), jumlah korban petani yang menemui ajalnya akibat kekerasan dalam mempertahankan tanahnya, yang terjadi pada era reformasi (Pasca Soeharto) saja, mencapai 19 orang petani.36 Menurut data ini, petani yang banyak terbunuh adalah di propinsi Jawa Timur dan Sumatera Utara.
Berikut adalah sejumlah contoh penaklukan dan penindasan yang sering terjadi dalam sengketa-sengketa tanah di seluruh penjuru Indonesia:
A. Potret Penaklukan
Tidak diakuinya bukti-bukti hak kaum tani atas tanah
Tanah-tanah garapan kaum tani yang tidak bersertifikat, meskipun sudah dikuasai lebih dari 30 tahun misalnya, merupakan sasaran empuk bagi penerapan tiadanya bukti-bukti yang sah atas penguasaan itu dan sasaran yang empuk untuk dicap sebagai tanah negara. Dalam tingkat yang lebih tinggi, proses tidak diakuinya bukti-bukti ini bahkan sampai pada tingkat tidak diakuinya sertifikat yang sah yang telah dimiliki petani, dengan menyatakan bahwa sertifikat tersebut aspal (asli tapi palsu) atau aspro (asli tapi salah prosedur). Salah satu contohnya adalah yang terjadi pada kasus Proyek PIR Cimerak di Jawa Barat.
Penetapan ganti rugi secara sepihak
Dalam semua sengketa tanah, pemerintah atau pemilik modal yang akan merampas hak petani atas tanah menetapkan nilai ganti rugi dengan sewenang-wenang, sesuai dengan kebutuhan dan kehendak mereka sendiri. Contohnya dalam sengketa tanah Jati Mulyo dan Way Hui di Lampung, nilai ganti rugi tanah untuk setiap meter perseginya adalah sebesar lima rupiah (Rp 5,-)!
35 Semua persenjataan dan perlengkapan polisi dan tentara ini dibeli dari uang rakyat dan hasil hutang negara kepada negara-negara asing yang harus dibayar kembali oleh rakyat berikut bunganya.
36 Data-Base Sengketa Agraria, KPA, per 23 Desember 2000. Data ini dikumpulkan sejak Soeharto tumbang pada bulan Mei 1998 hingga bulan Desember 2000, dari laporan-laporan anggota KPA serta berita-berita media massa. Angka ini adalah angka/jumlah minimal, yang dapat terekam oleh KPA.
Manipulasi tanda tangan rakyat petani
Pernyataan bohong bahwa rakyat telah setuju menyerahkan tanah, bisa juga diperkuat dengan manipulasi atau pemalsuan tanda tangan. Pemalsuan ini dilakukan dengan memaksa rakyat membubuhkan tanda tangan pada kertas kosong, atau mengubah tanda tangan daftar hadir menjadi daftar persetujuan-penerimaan penyerahan atau ganti rugi tanah.
Tuduhan sebagai pembangkang, pengacau, atau anti pembangunan
Penduduk yang menolak tanahnya diambil/dibebaskan (kata yang tepat = dirampas) diberi cap mbalelo. Dalam dunia makna kebudayaan Jawa, orang yang mbalelo, sah untuk diperlakukan bagaimanapun juga, termasuk dikenai tindakan kekerasan yang kejam: Pembunuhan. Sejajar dengan cap mbalelo, adalah cap "PKI", "GPK", "penghambat pembangunan", dengan mudah diberikan oleh penguasa lokal terhadap para penduduk yang menentang penindasan. Pada intinya, pencapan ini adalah upaya memposisikan para pejuang petani pada suatu posisi sosial yang pantas "untuk disingkirkan". Juga, pencantuman ET (Eks-Tapol) pada KTP sejumlah orang yang memperjuangkan ganti rugi tanahnya.
Manipulasi makna agar petani menyerahkan tanahnya
Pemerintah berusaha memanipulasi nilai budaya lokal dengan menggunakan falsafah, jer besuki mawa bea, yang artinya siapa yang ingin sejahtera harus berkorban. Pengorbanan rakyat yang besar dimanipulasi untuk kepentingan lain. Di sini sebenarnya terjadi subsidi yang begitu besar dari rakyat kepada pemerintah dan pemodal besar. Ironisnya, rakyat petani yang sudah memberi subsidi, namun mereka pula yang dikorbankan. Pemerintah juga sering mengatakan bahwa tanah yang diambil (sekali lagi, arti sebenarnya = dirampas) dari petani akan digunakan untuk pembangunan yang akan menampung lapangan kerja di sekitarnya. Manipulasi lainnya adalah ungkapan bahwa "tidak ada pemerintah yang akan menyengsarakan rakyatnya"— sebagaimana yang sering diucapkan dalam penyuluhan-penyuluhan tentang pembebasan tanah di lokasi-lokasi sengketa.
Menghambat laporan petani mengenai tindak pidana "musuh petani"
Dalam kasus tanah, senantiasa terlibat unsur pidana dari musuh rakyat. Satu jalan penegakan prosedur hukum, dilakukan dengan mengadukan musuh sengketa itu ke kepolisian. Akan tetapi, pihak Kepolisian yang diharapkan memproses laporan itu, tidak memihak petani. Sering pihak kepolisian tidak memproses laporan yang disampaikan petani kepadanya atas pengrusakan tanaman petani oleh para perampas tanah petani. Hal ini terbukti dari tidak pernah ada perampas tanah petani yang dihukum. Sedangkan sebaliknya, bila petani merusak tanaman atau melakukan perlawanan kekerasan terhadap perampas tanahnya, pihak kepolisian dan militer dengan cepat menangkap petani.
B. Potret Penindasan
Intimidasi, teror, dan kekerasan fisik terhadap Rakyat Tani
Pada semua sengketa tanah yang terungkap, selalu terdapat upaya intimidasi terhadap petani, yang dilakukan baik oleh aparat sipil dan ABRI (termasuk polisi), yang ditujukan agar petani melepaskan haknya atas tanah. Cerita semacam ini, hampir menjadi riwayat setiap petani yang memperjuangkan tanah kaumnya. Dalam sengketa tanah tak jarang terjadi isolasi (pengasingan) dari aparat keamanan, hingga melakukan penggeledahan dan pengrusakan ke rumah-rumah petani. Seorang petani bercerita, bahwa ia sampai bersembunyi di palang dada (palang-palang plafon rumah) dan melihat beberapa tentara memasuki rumahnya tanpa membuka sepatu lars, sambil berteriak-teriak mencari dan mengancam dirinya. Setelah tentara pergi dari rumahnya, karena tak menemukan dirinya, sang petani pergi berjalan kaki kira-kira 9 jam lamanya ke arah hutan. la baru berani kembali ke rumahnya. 10 hari setelah kejadian ini. Bentuk khusus dari kekerasan fisik adalah pagelaran "latihan perang-perangan" tentara di lokasi sengketa tanah.
Pemancangan plang, pematokan dan pembuldoseran tanah garapan petani
Bentuk kekerasan yang lain adalah pemancangan plang dan pematokan tanah-tanah petani secara sepihak. Pengambilan tanah secara langsung juga dilakukan dengan cara pembongkaran, pembakaran dan pembuldoseran.
Pencegatan rombongan petani yang akan protes
Ketika aspirasi petani menaik, tidak ada saluran organisasi perjuangan di tingkat lokal, maka salah satu jalannya adalah mengadukan masalah ke DPR Pusat atau ke Istana Presiden. Tapi aparat keamanan selalu menghadang perjalanan petani yang akan mengadukan masalahnya.
Penangkapan hingga pemenjaraan tokoh-tokoh petani
Tidak cukup dengan kekerasan di atas, bentuk yang lebih 'maju' adalah pihak musuh petani berusaha menjebak petani dalam tindak pidana. Dengan taktik yang demikian, bila terjadi kekerasan maka sengketa tanah yang terjadi dialihkan dari kasus perdata—menjadi kasus pidana. Bila keadaannya telah terjadi demikian, maka hak perdata petani akan dilenyapkan. Contohnya kasus penangkapan tiga tokoh petani di wilayah masyarakat adat Pinarik, Tapanuli Selatan.
Pemindahan penduduk secara massal dan paksa (bedol desa)
Satu cara untuk melepaskan hak rakyat atas tanah adalah pemindahan secara paksa seluruh penduduk dari lokasi pemukiman dan pertanian mereka ke daerah lain yang ditetapkan. Cara pemindahan seluruh penduduk ini dikenal dengan nama bedol desa. Tragisnya, di lokasi pemukiman yang ditetapkan (transmigrasi), tanah (terutama tanah cadangan) para transmigran ini banyak diperjualbelikan. Dan seringkali juga tanah yang dijadikan lokasi transmigran, sebelumnya adalah milik masyarakat adat setempat, yang dirampas secara paksa pula. Akibatnya, adalah pada masa sekarang, kerap terjadi sengketa antara penduduk yang terkait dengan persoalan tanah semacam ini. Contoh yang paling mencolok adalah sengketa antara masyarakat Dayak dan Madura, di Kalimantan.
Isolasi lokasi petani terhadap dunia luar
Isolasi ini dilakukan untuk memencilkan petani dari dukungan dunia luar (ornop, mahasiswa, wartawan). Ini merupakan tindakan aneh, sebab sengketa tanah bukanlah daerah tertutup untuk warga negara lain. Partisipasi dari warga lain untuk menyelidiki dan mengkabarkan sengketa tanah adalah hak asasi.
Penggunaan senjata hingga menghasilkan korban
Tingkat kekerasan terhadap petani sudah sampai pada penggunaan senjata yang menghasilkan korban-korban meninggal. Petani diperlakukan layaknya 'musuh negara' yang harus diperangi, sebagaimana bisa dilihat pada sengketa tanah Nipah di Sampang, Madura. Dalam sejarah Orde Baru, ribuan petani telah terbunuh oleh tentara dan polisi dalam pergerakan mereka untuk mempertahankan tanahnya. Pelanggaran hak-hak sipil dan politik ini, menyertai perjalanan kelam nasib petani di masa Orde Baru.
4. Pergerakan Kaum Tani Masa Kini
Aspirasi politik Kaum Tani Indonesia dan pendukung-pendukungnya pada tahun 1965-67 dihancurkan oleh angkatan darat dan para pendukung Orde Baru. Setelah itu, rejim Orde Baru membekukan semua undang-undang dan upayaupaya politik lainnya yang bertujuan untuk memperbaiki nasib Kaum Tani Indonesia.
Sejalan dengan naiknya Suharto ke puncak kekuasaan, pergerakan Kaum Tani Indonesia, terutama yang berkepentingan terhadap program land reform, ikut tenggelam. Periode 1967-70-an, betul-betul merupakan masa suram bagi kehidupan tani Indonesia. Walaupun begitu, pada masa Pelita II (1974-1978), di Jawa dan juga di Sumatera telah mulai muncul berbagai kasus sengketa tanah.37 Kaum intelektual (cerdik cendekia) yang berpihak pada kaum tani juga mulai menyuarakan keprihatinannya saat itu. Namun, karena suasana politik yang saat itu masih "peka", usaha-usaha untuk memperjuangkan nasib kaum tani selalu mendapatkan rintangan yang sangat berat.
Pada tahun 1979, Pemerintah Republik Indonesia membuat pernyataan yang isinya mengukuhkan kembali bahwa UUPA 1960 tetap sah sebagai panduan dasar dalam memecahkan persoalan-persoalan pertanahan, karena undang-undang tersebut telah merupakan keputusan nasional dan bukan produk PKI.
Dengan pernyataan ini, maka pergerakan Kaum Tani Indonesia masa kini untuk memperbaiki nasibnya maupun perjuangan para penyokongnya, adalah suatu bentuk perlawanan petani pada masa kini dan tidak dapat dihubunghubungkan dengan pergerakan kaum tani tahun 1960-an. Walaupun tematema perjuangannya mempunyai kesamaan seperti tanah untuk rakyat, sebuah tema yang berkembang sejak ribuan tahun yang lalu pada zaman Yunani Kuno. Jadi, semboyan "Tanah untuk Penggarap", sebenarnya bukanlah semboyan kelompok komunis. Tapi merupakan semboyan perjuangan petani yang sudah ada sejak dahulu kala, yakni sejak kehidupan pertanian dikenal dan berkembang di dunia, ribuan tahun yang lalu.
Slogan-slogan seperti "Awas, Komunis Baru", untuk menakut-nakuti dan menteror kaum tani adalah cap usang dan tidak punya dasar yang kuat. Karena slogan semacam itu adalah untuk menutupi persoalan sesungguhnya, yakni ketidakadilan yang menimpa kaum tani Indonesia masa kini. Sloganslogan semacam ini, biasanya dipakai oleh kelompok-kelompok yang tidak memahami persoalan yang dihadapi oleh kaum tani, dan dengan demikian mereka adalah kelompok-kelompok yang tidak memperhatikan kepentingan dan persoalan yang dihadapi mayoritas rakyat Indonesia.
Kenapa pergerakan kaum tani sekarang muncul lagi? Karena, ternyata akibat kapitalisme agraria yang dianut Orde Baru, kantong petani semakin bolong. Sementara aspirasi politiknya semakin ditindas. Hanya sekali dalam lima tahun, suara petani didengar, yakni ketika partai-partai politik berlombalomba ingin memperoleh suaranya dalam pemilihan umum. Dan setelah itu, suara petani kembali dilupakan.
Dalam pergerakan kaum tani masa kini, kaum tani antara lain mendapat sokongan dari komite-komite mahasiswa, kalangan organisasi non-pemerintah (ornop) seperti Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), maupun sebagian akademisi dan intelektual yang berpihak pada kepentingan kaum tani, serta kalangan jurnalis/wartawan yang mempunyai kepedulian sosial. Gerakan sosial yang sekarang berkembang secara internasional, juga memberikan solidaritasnya terhadap perjuangan petani Indonesia saat ini. Baik lewat pernyataan-pernyataan solidaritas maupun dukungan langsung.
Beberapa bentuk pergerakan petani yang menandai gerakan petani masa kini antara lain adalah:
37 Gunawan Wiradi, "Reforma Agraria dan Pembangunan Pedesaan", dalam Suara Pembaruan Agraria, No.3 Tahun 1997, halaman 5-14.
• Perebutan dan Pendudukan Tanah Terlantar
Bentuk ini meliputi sejumlah aksi di lokasi sengketa dalam rangka mempertahankan tanah-tanah yang menjadi haknya. Bentuknya beragam dari mulai pencabutan tanda-tanda larangan yang dipasang oleh pihak lawan sampai pada aksi-aksi dan pilihan tindakan untuk tetap bekerja atau tinggal dan hidup di tengah-tengah tanah yang disengketakan. Meskipun untuk itu mereka akan menghadapi teror fisik dan mental ataupun dikenakan tuduhan telah menyerobot atau menduduki tanah hak orang lain, dan tuduhan-tuduhan menggerakkan massa, menghasut, atau melakukan tindak kekerasan. Kesemuanya bisa berbuntut pada penahanan pidana.
Bentuk pergerakan semacam ini sangat berguna untuk mempertahankan tanah-tanah yang sedang disengketakan. Namun, bentuk perlawanan semacam ini memerlukan daya tahan dan semangat perlawanan yang tinggi dari pelaku-pelakunya. Daya tahan perlawanan di sini tidak lagi daya tahan perorangan, tetapi yang dituntut adalah daya tahan kolektif (bersama) dan terus menerus.
Dalam banyak kasus, pergerakan dengan aksi-aksi lokal ini menyurut atau kandas sama sekali ketika beberapa orang tokohnya dibawa ke kantor-kantor tentara, ditangkap, ditahan, atau dipidana. Di samping itu, pemahaman tentang tujuan pergerakan di dalam lingkungan petani korban yang tidak merata juga menjadi salah satu penyebab surutnya aksi-aksi lokal di wilayah yang disengketakan.
Dalam skala tertentu, bentuk pergerakan semacam ini bisa menjadi sebentuk pergerakan bersenjata, karena akar-akar perlawanan dengan kekerasan sudah muncul pada bentuk aksi-aksi lokal. Misalnya adalah aksi petani Jenggawah Jawa Timur yang sempat membakar sejumlah gedung tembakau milik PTP dan memukul Ketua BPN daerah setempat. Aksi-aksi lokal yang sifatnya aktif baru bergerak di sekitar aksi-aksi pendudukan tanah-tanah negara atau tanah-tanah terlantar yang menjadi objek land reform.
Mengingat pentingnya aksi lokal ini, sangat masuk akal bagi kaum tani untuk menetapkan bahwa aksi-aksi pendudukan tanah-tanah negara atau tanah-tanah terlantar menjadi bentuk pergerakan yang paling utama.
• Aksi protes dan penyampaian masalah
Bentuk protes dan mengadukan masalah ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Komnas HAM merupakan bentuk perlawanan lain dari rakyat. Dari sekian banyak aksi protes dan pengaduan ke DPR, baik di tingkat daerah maupun pusat, nyaris tidak ada hasil nyata yang bisa diperoleh kecuali proses pendidikan politik bagi rakyat tani sendiri.
Meskipun demikian, bentuk pergerakan ini berguna untuk membentuk pendapat masyarakat (opini publik), apalagi cara dan teknik-teknik protes yang dilakukan oleh orang Tani turut berkembang sesuai dengan perkembangan tanggapan dari negara dan lembaga-lembaga tempat mengadu itu sendiri.
Misalnya, di Sumatera Utara dan beberapa daerah lain, Rakyat Tani yang mengadu ke lembaga perwakilan sering menggelar aksi bermalam di pelataran dan halaman-halaman gedung DPRD selama pengaduan mereka tidak ditanggapi dengan semestinya oleh lembaga ini. Atau bentuk aksi dari kaum ibu dengan menanggalkan pakaiannya, serta aksi protes yang tidak hanya melibatkan kaum dewasa tetapi juga anak-anak. Ataupun petani-petani dari berbagai daerah sengketa di Jawa Barat pernah berupaya untuk menggelar aksi bermalam di halaman kantor Menteri Dalam Negeri, tetapi gagal untuk bertahan lebih dari 2 x 24 jam karena berhasil dibujuk sekaligus ditakut-takuti oleh aparat keamanan dan aparat kementerian.
Bentuk protes Tani semacam ini yang sangat dianjurkan adalah mendatangi kantor kepresidenan, tempat kediaman presiden, kantor-kantor Badan Pertanahan Nasional, gedung MPR/DPR ataupun kantor-kantor departemen lainnya.
Namun hendaklah disadari bahwa, dalam situasi saat ini, di mana birokrasi/pemerintahan masih didominasi oleh golongan anti kaum tani yang diwarisi dari kekuasaan Orde Baru, maka pengaduan kaum tani ke lembagalembaga yang disebutkan di atas, adalah seperti menggarami air laut.
• Pendidikan dan Penguatan organisasi
Corak perlawanan lain yang tidak bersifat langsung dan berhadapan adalah pembentukan dan penguatan organisasi-organisasi aksi menjadi lebih tetap dan mengarah pada pembentukan organisasi-organisasi tani yang sejati sifatnya. Maupun menghidupkan kembali organisasi-organisasi tani lama yang dulunya ada tetapi tenggelam karena kebijakan wadah tunggal organisasi rakyat dan politik massa mengambang di pedesaan. Contoh yang menarik dari organisasi tani yang bisa bertahan dalam kurun waktu yang panjang, sejak tahun 1950-an, adalah Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI), yang terlibat dalam sengketa tanah Jaluran di Sumatera Utara.
Pada beberapa daerah sengketa, organisasi tani sudah kuat dan mulai mengakar secara mendalam. Beberapa organisasi tani alternatif yang dibangun oleh jaringan petani dan para pendukungnya dari kalangan menengah mulai berubah dari organisasi aksi rakyat tani menjadi organisasi rakyat tani yang berwawasan kader.
• Perlawanan di lembaga pengadilan
Corak perlawanan semacam ini adalah bertarung di pengadilan dengan memberi kuasa hukum kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang bantuan hukum. Dalam banyak kasus sengketa, penyerahan kuasa hukum baru dilakukan ketika sengketa sudah memasuki taraf di mana sebagian dari rakyat korban dikenakan tuduhan pidana. Dalam beberapa kasus ada juga bentuk perlawanannya sampai pada tingkat mengajukan pemerintah sebagai pihak yang digugat oleh rakyat karena kesewenangannya dalam hal pengalihan hak atas tanah.
Kelemahan yang terjadi dalam perlawanan semacam ini adalah mencoba bermain di arena pengadilan yang sesungguhnya sudah sepenuhnya dikuasai oleh negara. Dari kebanyakan sengketa tanah yang masuk ke pengadilan, baik untuk tingkat perdata maupun pidananya, sangat kecil kemungkinan rakyat korban akan menang. Menurut data yang berhasil dikumpulkan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), selama Orde Baru, dari ribuan kasus tanah yang ada, hanya empat persen, yang berhasil dimenangkan oleh kaum tani, baik secara hukum maupun secara nyata di lapangan.
5. Kebangkitan Gerakan Petani dan Pembaruan Agraria
Politik agraria pada jaman kekuasaan raja-raja dan selama penjajahan 3½ abad lamanya, berdasarkan dan bertujuan untuk kepentingan dan keuntungan golongan raja-raja serta keluarganya, dan di jaman penjajahan untuk kaum modal raksasa. Sedang Rakyat Tani hanya alat untuk keuntungan, kebesaran dan kemuliaan segolongan kecil itu saja.
Tanah sebagai tiang dan sumber kekayaan negara dan bangsa tidak menjadi sumber kemakmuran Rakyat dan masyarakat, melainkan hanya untuk kekayaan kaum bangsawan dan kaum modal penjajah. Hak Rakyat atas tanah sangat lemah, yang hanya merupakan persediaan bagi kepentingan modal asing belaka. Politik agraria lama (feodal-kolonial) mengandung sistem perbudakan, serta merupakan hubungan yang bersifat penghisapan dan penindasan atas Rakyat Tani.
Politik tanah semacam itu nyata-nyata bertentangan dengan tujuan kemerdekaan bangsa dan cita-cita perjuangan Rakyat Tani, dan karenanya harus segera diganti dengan politik agraria yang baru: yang berdasarkan dan bertujuan: tanah sebagai sumber penghidupan dan tiang kemakmuran masyarakat harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran bagi seluruh Rakyat, dengan tiada perbudakan dan penghisapan dalam hubungan di lapangan produksi agraria.
Politik agraria yang baru tersebut terbentuk setelah Indonesia Merdeka, di masa Kepemimpinan Presiden Soekarno dalam bentuk UUPA 1960 (Undang- Undang Pokok Agraria) yang merupakan panduan dasar dalam memecahkan persoalan-persoalan agraria di Indonesia.
Dinyatakan dalam pembahasan undang-undang ini bahwa: "Tujuan pokok UUPA adalah meletakkan dasar-dasar hukum agraria nasional, yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat petani dalam rangka masyarakat adil dan makmur. Ini berarti bahwa sendi-sendi hukum agraria kolonial yang mengabdi kepada kepentingan bangsa penjajah dihapuskan berikut hubungan-hubungan sosial ekonomi yang memeras dan merugikan kepada rakyat petani ditiadakan dan diganti dengan tatanan hukum baru yang berangkat dari cita-cita hasil pembentukan negara baru yakni menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dalam rangka ini, perjuangan perombakan hukum agraria nasional berjalan erat dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari cengkraman, pengaruh dan sisa-sisa penjajahan; khususnya perjuangan rakyat tani untuk membebaskan diri dari kekangan-kekangan sistem feodal atas tanah dan pemerasan kaum modal asing."
Setelah Presiden Soekarno ditumbangkan oleh Jenderal Suharto lewat bantuan kapitalisme internasional dan sekutu-sekutunya yang lain (antara lain militer dan Golongan Karya) pada tahun 1965, maka politik agraria lama (feodal-kolonial) muncul kembali dalam bentuk yang lebih 'modern'. Para petani kembali dicengkram oleh pemerasan kaum modal asing dan kaum modal bangsa sendiri. Di sisi lain, Kaum Tani Indonesia, semakin ditindas oleh pemerintahan yang otoriter dengan aparat keamanan (tentara dan polisi) yang selalu berpihak kepada kaum modal.
Setiap pergerakan petani yang mencoba mempertahankan tanahnya dari perampasan selalu dituduh sebagai sisa-sisa PKl, anti pembangunan dan lain sebagainya. Tuduhan-tuduhan tersebut adalah tuduhan yang sewenangwenang. Pertama, karena bukan hanya PKl yang pernah berjuang untuk kepentingan kaum tani miskin dan kaum tak bertanah dalam sejarah Indonesia. Kelompok Islam juga berperan penting dalam membangkitkan kesadaran politik kaum tani dalam menentang kolonialisme misalnya. Kedua, petani tidak anti pembangunan. Malahan sebaliknya, mereka adalah golongan produktif paling penting dalam masyarakat dan bagi masyarakat Indonesia. Orang Tani adalah penghasil makanan paling pokok bagi Rakyat Indonesia yaitu padi (beras). Dengan demikian, sebenarnya orang tani adalah pendukung pembangunan yang setia dan tanpa pamrih, walaupun selalu ditindas oleh Orde Baru.
Saat ini kita sedang menyaksikan bangkitnya kembali gerakan petani dan pembaruan agraria di Indonesia. Semakin banyak kelompok-kelompok petani, baik secara terorganisir maupun spontan, mulai mengambil kembali tanah-tanah mereka yang dulunya dirampas secara paksa oleh Orde Baru dan konco-konconya. Terkadang pendudukan tanah-tanah ini, disertai oleh aksiaksi "mengail di air keruh" oleh kelompok-kelompok bukan tani, yang memanfaatkan kemelaratan dan kemiskinan petani. Karena itu, kelompokkelompok petani mesti mengorganisir diri, untuk menghadapi hal tersebut. Agar pendudukan tanah-tanah tersebut tidak dimanipulasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung-jawab demi kepentingan mereka sendiri.
Di sisi lain, petani perlu memperluas gerakannya dengan suatu gerakan sosial yang lebih luas, yakni Pembaruan Agraria. Secara sederhana, Pembaruan Agraria hendaknya dimengerti sebagai "upaya-upaya yang dilakukan oleh negara dan masyarakat dalam merubah hubungan-hubungan sosial agraria dan bentuk-bentuk penguasaan tanah dan sumber daya alam ke arah keadilan dan pemerataan, melalui mekanisme dan sistem politik yang demokratis dan terbuka, bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat."38
Selain itu, Pembaruan Agraria juga harus mengakui keberadaan tanahtanah masyarakat adat. Pengakuan akan tanah-tanah adat adalah hal yang vital dalam program Pembaruan Agraria. Dengan demikian, Pembaruan Agraria diartikan sebagai redistribusi dalam keadaan terjadi ketimpangan tanah, di mana jumlah tanah terbatas, sementara penduduknya padat; akan tetapi dalam keadaan di mana tanah-tanah masih luas dengan penduduk yang jarang/sedikit, maka mutlak bagi adanya pengakuan segera akan hak-hak tanah adat mereka.
Pembaruan Agraria pada saat ini mestilah merupakan tema utama dari gerakan petani Indonesia. Karena hanya dengan Pembaruan Agraria-lah, maka nasib petani secara keseluruhan (petani tak bertanah, buruh tani, petani menengah) akan berubah. Dengan begitu, Pembaruan Agraria haruslah dipahami sebagai alat bagi perwujudan kesejahteraan sosial dan sistem sosialekonomi kerakyatan.
Pembaruan Agraria menciptakan pasar atau daya beli. Tanpa adanya pemerataan tanah, maka tidak ada kekuatan daya beli, artinya juga tidak ada kekuatan pasar. Tanpa kekuatan pasar, produksi tidak akan berkembang. Pembaruan Agraria adalah sebuah instrumen bagi penciptaan pasar dalam negeri, suatu prasyarat dari setiap sistem ekonomi nasional.
Di kalangan gerakan sosial di seluruh dunia pada saat ini, sedang berkembang kembali gagasan untuk meletakkan Pembaruan Agraria dalam perubahan sosial secara keseluruhan. Itu artinya adalah, aspirasi politik petani kembali memperoleh perhatian secara internasional. Karena pada hakekatnya, ketika orang membicarakan Pembaruan Agraria, maka makna terpenting dalam pembicaraan tersebut adalah penekanan terhadap hak-hak ekonomi dari kaum petani, yang merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia.
Pembaruan Agraria dalam arti land reform harus dan perlu dilakukan pada masa awal mula sekali pembangunan, karena merupakan fondasi dari bangunan masyarakat yang akan dirubah. Tanpa adanya land reform, maka pembangunan yang kemudian berjalan, apakah itu pembangunan kapitalis atau sosialis akan pincang dan selalu dihinggapi penyakit struktural.
Pembaruan Agraria yang paling minimal adalah dengan program redistribusi tanah dan pengaturan bagi hasil, atau intinya adalah pemerataan tanah sebagai sumber daya pertanian. Pemerataan tanah adalah dasar dari demokrasi ekonomi. Ini berarti setiap kali kita berbicara mengenai aspek demokrasi ekonomi bagi masyarakat pada umumnya, maka kita berbicara pertama sekali mengenai demokrasi tanah atau pemerataan tanah. Berbeda dengan faktor produksi lainnya (mesin, peralatan, perkakas, teknologi), maka tanah adalah faktor produksi yang terbatas, tidak tergantikan, tidak bisa dibuat dan merupakan pemberian alam. Karenanya tidak ada alasan sama sekali bagi dibolehkannya monopoli tanah atau penimbunan tanah, atau yang disebut sebagai pertuanan-tanah, baik itu pertuanan tanah feodal atau "tuan tanah" kapitalis.
Land reform mengandung arti yang penting bagi dasar awal ekonomi nasional di setiap sistem manapun. Tanpa land reform, fondasi ekonomi nasional akan keropos dan setelahnya perekonomian akan mengalami kontradiksi/pertentangan permanen dan menciptakan keterbelakangan.
Dengan demikian, redistribusi tanah adalah keharusan dalam memasuki setiap sistem ekonomi modern. Tanpa redistribusi tanah, ekonomi modern yang dihasilkan bersifat cacat, pincang, dan tidak bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. Konflik kelas-kelas sosial akan semakin tajam dan tidak terselesaikan. Tidak akan ada tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi; demikian pula tidak ada tabungan masyarakat, karena mayoritas penduduk desa hidup dalam subsistensi dan hanya sanggup membelanjakan sebatas kebutuhan hidup yang primer.
Tanpa program land reform, juga tidak ada demokrasi di tingkat desa. Demokrasi ekonomi menghasilkan demokrasi politik. Tumbuhnya ekonomi rakyat, akan menghasilkan kreativitas dan pengorganisasian. Land reform dengan sendirinya akan menghasilkan keragaman pembagian kerja masyarakat. Berkembangnya keragaman ini akan menghasilkan berbagai profesi dan pekerjaan; yang selanjutnya menciptakan asosiasi dan kelembagaan baru. Dengan sendirinya ini menciptakan aspirasi dan penyaluran politik. Politik adalah cerminan dari keragaman kelas-kelas sosial dan pengelompokan masyarakat yang semakin majemuk. Pada akhirnya tercipta sebuah masyarakat sipil sebagai ganti dari masyarakat politik.
Harus disadari benar, bahwa land reform sebaiknya diikuti dengan pembangunan yang non-kapitalis. Bila redistribusi tanah bisa menghasilkan perekonomian rakyat, maka tidak ada alasan untuk kembali masuk ke sistem kapitalisme. Sistem kapitalisme akan mengembalikan mekanisme ekonomi kepada dorongan keserakahan dan pemerasan; menciptakan akumulasi modal melalui penghisapan tenaga kerja; dan mendorong persaingan individu ke arah kekayaan tanpa batas, elitisme dan kesenjangan sosial. Pada dasarnya pembaruan harus bersifat anti kapitalisme, sehingga cita-cita pembaruan akan menuju ke arah pemurnian sosial dan kesejahteraan rakyat seluruhnya.
Seri Panduan Organisasi Tani -7: ORGANISASI PETANI
38 Lihat tulisan Bonnie Setiawan, "Konsep Pembaruan Agraria: Sebuah Tinjauan Umum", dalam Reformasi Agraria: Perubahan Politik, Sengketa, dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia, editor Dianto Bachriadi, Erpan Faryadi, dan Bonnie Setiawan. Bandung: KPA dan Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1997, halaman 23.
ORGANISASI PETANI
1. EMPAT UNSUR GERAKAN
Perjuangan petani berhenti bila tidak ada organisasi sebagai penggerak perjuangan. Untuk mencapai tujuan-tujuan perjuangannya, kaum petani mutlak harus membuat dan mempergunakan organisasi sebagai penggerak perjuangan. Perjuangan tanpa organisasi tidak akan pernah berhasil. Organisasi petani harus dibangun oleh petani sendiri, mulai dari kecil hingga besar, mulai dari sedikit hingga banyak, mulai dari persoalan kecil hingga persoalan besar, dan seterusnya.
Organisasi petani membutuhkan orang-orang yang mengabdikan dirinya untuk berjuang, orang-orang ini lah yang disebut kader. Tanpa kader, organisasi akan mandul, tidak akan mampu menjadi penggerak perjuangan.
Perjuangan petani, tidak cukup hanya dengan tujuan perjuangan yang jelas, organisasi yang bergerak terus, dan kader yang tangguh. Satu pokok lainnya adalah massa.Tanpa massa, semua itu cuma perjuangan untuk diri sendiri. Massa adalah ibu dari tujuan perjuangan, organisasi dan kader itu sendiri. Massa juga lah yang menjadi tempat hidup bagi tujuan perjuangan, organisasi, dan kader itu sendiri.
Ringkasnya, empat unsur gerakan yang akan menjamin perjuangan kaum tani:
✓ Tujuan perjuangan yang jelas,
Organisasi yang bergerak terus,
✓ Kader yang tangguh, dan
Massa yang menyatu.
2. TINGKATAN ORGANISASI PETANI
Organisasi petani merupakan kekuatan yang memperjuangkan kepentingan petani. Perjuangan kepentingan petani tidak akan ada henti-hentinya. Sebab, musuh juga tidak akan henti-hentinya mengancam dan menindas kepentingan petani. Perjuangan kepentingan, juga tidak hanya terbatas pada satu wilayah desa atau kampung saja. Sebab, musuh juga bergerak secara nasional, bahkan internasional. Perjuangan petani harus menjadi gerakan besar, dengan berdasar di desa-desa atau kampung-kampung hingga seluruh Indonesia. Karena itu, organisasi petani yang sejati harus juga dibangun dari kecil hingga besar, dan dari lokal hingga nasional.
Organisasi petani harus bertingkat. Tingkat yang paling dasar adalah organisasi lokal, yakni yang berada di tingkat desa atau kampung. Organisasi lokal merupakan dasar/fondasi organisasi tani. Organisasi-organisasi lokal lalu bersatu dalam organisasi massa petani wilayah. Kemudian, organisasiorganisasi massa petani wilayah bersatu hingga menjadi organisasi massa petani pusat (nasional) atau antar wilayah.
Organisasi Petani Lokal
Organisasi lokal adalah kumpulan kader-kader petani pada tingkat yang paling bawah. Masalah-masalah kongkrit yang dihadapi oleh petani adalah pada tingkat lokal. Karena itu, perjuangan petani yang mendesak ada pada tingkat lokal. Masalah-masalah kongkrit di lapangan selalu datang. Karena itu, kaderkader petani tingkat lokal harus selalu mengorganisir diri dalam suatu kesatuan yang disebut organisasi lokal.
Paling tidak, organisasi lokal dipimpin oleh seorang pimpinan yang didampingi oleh seorang sekretaris. Pengaturan-pengaturan segala sesuatu bisa ditentukan secara musyawarah dalam pertemuan -pertemuan yang diselenggarakan secara rutin dan terus-menerus.
Pada organisasi lokal, dibedakan antara kader dengan massa. Kader adalah orang-orang yang terpilih karena pengabdiannya pada perjuangan dan mempunyai keahlian khusus yang berguna dalam perjuangan. Sedangkan massa, adalah rakyat petani yang mengalami penindasan/pemerasan dari musuh-musuh kaum tani. Kader jumlahnya jauh lebih sedikit dari massa.
Tugas organisasi lokal adalah melakukan:
1. Perjuangan-perjuangan massa dengan aksi kongkrit ditingkat lokal. Perjuangan yang ditujukan untuk secara langsung dan nyata membela massa kaum tani. Seperti, menolak penggusuran tanah-tanah petani dan menduduki tanah-tanah yang ditelantarkan.
2. Melakukan pejuangan perubahan kebijakan politik lokal mengenai ekonomipolitik agar kepentingan kaum petani lebih terjamin. Misalnya, memprotes aparat pemerintah karena mengijinkan modal besar mengambil tanah-tanah petani, menuntut KUD (Koperasi Unit Desa) menurunkan harga pupuk yang melambung tinggi.
3. Melakukan pendidikan langsung pada massa kaum tani.
4. Mempengaruhi pendapat umum di tingkat desa mengenai masalah-masalah petani dan perjuangan kaum tani.
5. Mengatur dan melaksanakan pembaruan agraria berdasarkan inisiatif rakyat.
Organisasi Massa Petani Wilayah
Organisasi massa petani wilayah merupakan kumpulan kader-kader terpilih dari organisasi-organisasi lokal, karena pengabdiannya dan kemampuannya dalam berorganisasi. Organisasi massa petani wilayah berbasiskan organisasiorganisasi lokal. Organisasi massa petani wilayah dibentuk, ketika basis-basis di organisasi lokal telah kuat.
Tugas pokok Organisasi Massa Petani Wilayah adalah:
1. Melakukan aksi-aksi massa pada tingkat wilayah, yang secara langsung membela ke-pentingan petani;
2. Memperjuangkan perubahan kebijakan pemerintah pada tingkat wilayah, agar kepentingan petani lebih terjamin;
3. Melakukan pendidikan bagi kader-kader organisasi lokal dan pembinaan organisasi lokal secara langsung;
4. Membuat dan mengatur kerja-sama dengan organisasi (kelompok) dari sektor lain, demi menyokong organisasi lokal maupun organisasi massa petani wilayah sendiri;
5. Mempengaruhi pendapat umum di tingkat wilayah mengenai masalahmasalah petani dan perjuangan kepentingan petani.
Organisasi Massa Petani Pusat (Nasional)
Oganisasi Massa Petani Pusat (Nasional) merupakan persatuan dari berbagai organisasi massa petani wilayah. Organisasi Massa Petani Pusat merupakan kumpulan kader-kader terpilih dari Organisasi Massa Petani wilayah, karena pengabdiannya dan kemampuannya. Organisasi massa Petani pusat dibentuk kalau organisasi-organisasi Massa Petani Wilayah telah berdiri dan kuat.
Tugas pokok organisasi Massa Petani Pusat adalah:
1. Melakukan aksi-aksi massa pada tingkat nasional (pusat) yang secara langsung membela kepentingan petani;
2. Memperjuangkan perubahan kebijakan-kebijakan politik pemerintah pusat mengenai ekonomi-politik pertanian agar kepentingan petani terjamin;
3. Melakukan pendidikan-pendidikan kader petani tingkat pusat;
4. Mempengaruhi pendapat umum di tingkat nasional mengenai masalahmasalah dan perjuangan kepentingan petani;
5. Melakukan kerjasama dengan organisasi (kelompok-kelompok) dari sektor lainnya -baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
6. Memperjuangkan dan mempromosikan pembaruan agraria.
3. PEMIMPIN ORGANISASI PETANI
Dalam organisasi, pemimpin mempunyai peran yang penting. Pemimpin adalah orang yang dipilih oleh anggota untuk mengarahkan jalannya perjuangan. Anggota memilih seseorang menjadi pemimpin harus karena orang tersebut memang telah teruji pengabdian dan kemampuannya.
Orang yang menduduki jabatan sebagai pemimpin memiliki kekuasaan yang lebih besar untuk menentukan jalannya organisasi. Jadi, pemimpin yang bergerak keliru akan membawa organisasi bergerak keliru. Organisasi yang bergerak keliru akan mengakibatkan perjuangan arahnya menyimpang.
Pemimpin organisasi petani harus berasal dari petani sendiri. Pemimpin yang berasal dari kelas petani akan membawa organisasi memperjuangkan petani. Sedangkan, bila sang pemimpin berasal dari golongan (kelas) lain, ia akan membawakan kepentingan kelas lainnya. Akibat yang dipikul, apabila pemimpinnya berasal dari kelas lain, gerak langkah organisasi akan menyeleweng dari kepentingan petani.
Pemimpin harus pernah mengalami menjadi anggota. Pemimpin yang tumbuh dari bawah akan lebih baik dari pemimpin yang langsung 'tiba-tiba' menjadi pemimpin. Pemimpin organisasi petani, harus meniti dari bawah. Sehingga, pemimpin memang merupakan kader yang telah teruji benar pengabdian dan kemampuannya. Pemimpin harus mempunyai pengabdian dan kemampuan yang lebih dibandingkan dengan kader lainnya.
4. ENAM PRINSIP ORGANISASI PETANI
Prinsip Demokrasi
Prinsip ini mengandung arti "kepemimpinan pusat yang berlandaskan demokrasi", dan sebaliknya, "demokrasi yang dipimpin suatu program perjuangan yang terpusat". Kepemimpinan terpusat dalam suatu organisasi merupakan suatu paham bahwa gerakan massa harus memiliki kepemimpinan yang kuat dan terpusat, baik dalam artian gagasan maupun praktek. Sedangkan, demokrasi merupakan suatu proses pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah.
Prinsip kepemimpinan yang demokratis bertentangan dengan prinsip kediktatoran pemimpin dan taklid buta anggota. la juga bertentangan dengan prinsip petualangan yang anti aturan.
Seorang kader harus menyadari bahwa menerapkan prinsip ini dalam praktek sehari-hari jelas bukan hal yang mudah. Banyak halangan yang ditemui untuk mempraktekkannya. Halangan itu ada pada diri kader itu sendiri, yang terbiasa melakukan sesuatu "atas kemauan diri sendiri saja"dan "sesuai yang diperintahkan".
Penggunaan prinsip demokrasi ini dalam organisasi petani akan mewujudkan ciri-ciri sebagai berikut :
Massa petani merupakan basis dari organisasi.
Basis massa organisasi diorganisir oleh sejumlah kader yang berkumpul dalam organisasi lokal.
Setiap organisasi lokal dipimpin oleh pemimpin organisasi lokal.
Terdapat kepemimpinan pusat yang terdiri dari kader-kader terpilih yang berasal, tumbuh dan berkembang dari organisasi lokal.
Seluruh pimpinan organisasi harus dipilih secara musyawarah atau dengan pengambilan suara mulai dari tingkat bawah hingga tingkat pusat.
Pengambilan keputusan dilakukan dalam pertemuan, melalui tahapan tingkat bawah baru kemudian ke atas.
Disiplin organisasi ditegakkan. Bila sesuatu keputusan telah ditetapkan, maka kader organisasi wajib mematuhinya. Apabila ia menemukan bahwa keputusan itu salah, maka ia bisa menggugat keputusan itu dalam pertemuan.
Minoritas tunduk pada mayoritas.
Keputusan organisasi yang lebih tinggi mengikat badan organisasi yang lebih rendah.
Organisasi petani lokal dan wilayah mempunyai hak sendiri untuk memutuskan masalah-masalahnya, sepanjang keputusan itu tidak bertentangan dengan kebijaksanaan organisasi yamg lebih tinggi.
Karena itu, setiap kebijakan dan keputusan yang telah ditetapkan oleh pimpinan organisasi lokal harus dijalankan dan dipatuhi setiap anggota di semua tingkat badan organisasi di bawahnya. Dalam kenyataanya, setiap keputusan harus diambil melalui diskusi, bahkan perdebatan, dan persetujuan bersama dari anggota (kader) baik melalui kesepakatan bulat maupun pemungutan suara.
Dalam memutuskan suatu perkara, pimpinan wajib mempelajari untuk kemudian memperjuangkan aspirasi dan kepentingan massa petani. Setelah sebuah keputusan telah diberlakukan, maka keputusan tersebut masih tetap tunduk pada proses peninjauan dan penilaian ulang, di mana setiap anggota pimpinan memiliki hak untuk ikut memberikan pendapat serta pandangan.
Prinsip Kepemimpinan
Peran kepemimpinan adalah mutlak bagi organisasi massa petani. Makna kepemimpinan bukan hanya ada pada pemimpin organisasi. Melainkan, organisasi kaum massa petani harus berada di garis terdepan dalam perjuangan kepentingan kaum tani. Ciri pokok yang harus selalu dibentuk sebagai watak kepemimpinan organisasi ini, adalah mampu menghindarkan diri terpisah dari massa rakyat petani, dan mampu sungguh-sungguh memimpin keseluruhan massa untuk melangkah maju. Syarat pokoknya, kepemimpinan organisasi massa petani harus diperolehnya dari tindakan nyata yang ditunjukkannya. Sumber utama kekuatan organisasi ini ada dalam ikatannya dengan massa, dan kemampuannya mengorganisasi massa.
Kepemimpinan dalam gagasan dan tindakan memperjuangkan massa petani tidaklah mudah. Sebab, banyak gagasan dan organisasi yang menyatakan "berpihak pada rakyat" tapi kenyataannya sebaliknya. Jadi, upaya sungguh-sungguh kader dalam membawa dan menguatkan kepercayaan massa rakyat petani, akan membuktikan watak organisasi.
Prinsip Kemandirian
Dalam menghadapi tantangan-tantangan, setiap organisasi lokal dituntut untuk secara cepat dan tepat menjawab kebutuhan perjuangan massanya. Dengan demikian, setiap organisasi lokal mempunyai kemandirian dalam menjawab persoalan-persoalan lokal—
tanpa harus meminta izin dari organisasi yang lebih tinggi. Demikian pula, organisasi wilayah mempunyai kemandirian untuk menjawab persoalanpersoalan wilayah—
tanpa harus meminta izin dari organisasi yang lebih tinggi. Pertanggungjawaban organisasi atas apa yang telah dilakukannya bisa dilakukan dalam pertemuan-pertemuan organisasi.
Prinsip kemandirian ini sangat dibutuhkan terutama pada pekerjaan pengorganisasian massa rakyat dan pekerjaan pendidikan serta aksi-aksi kongkrit. Selain itu, dalam rangka pelaksanaan keputusan-keputusan organisasi yang lebih tinggi, prinsip ini akan membuat organisasi yang tingkatannya lebih rendah kreatif menerapkan pelaksanaan keputusan di wilayah kerjanya. Sehingga, organisasi yang lebih rendah dapat menerjemahkan dan menerapkan secara tepat setiap keputusan, sesuai dengan perkembangan kondisi massa dan kemauan riil yang ada.
Dalam pelaksanaannya, keluwesan merupakan unsur pokok yang dituntut ada pada setiap diri kader. Kemampuan itu dimungkinkan berkembang jika dilakukan dengan cara memberikan kemandirian bagi organisasi yang lebih rendah tingkatnya.
Prinsip Garis Massa
Garis massa adalah suatu politik organisasi berupa perangkat keinginan dan kepentingan massa menjadi program organisasi.
Organisasi petani yang dibangun harus merupakan organisasi massa yang diorganisasi dengan tujuan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat petani. Karena itu, dalam setiap gerak dan langkahnya, para kader harus selalu berada di tengah-tengah massa. Tanpa keikutsertaan dan dukungan massa, perjuangan dan nasib organisasi ini pastilah akan menemui kehancuran. Massa adalah semangat yang akan menghidupi dan melanggengkan perjuangan kaum tani.
Maka, prinsip Garis Massa harus dipegang teguh, dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Mencintai Massa dan Belajar dari Massa merupakan sikap membimbing kader dalam perjuangan.
Garis Massa merupakan ajaran kehidupan dari seorang kader perjuangan petani, karena organisasi ini adalah organisasi "Dari Massa, Untuk Massa", dan "Oleh Massa". Meski organisasi massa petani terdiri dari kader-kader, tetapi organisasi massa petani harus membuka diri dan mengembangkan dirinya untuk lebih banyak lagi menghimpun kader, terutama yang berasal dari massa kaum tani. Dengan begitu, organisasi ini waspada dan terus menerus menentang setiap usaha yang akan mengarahkan organisasi ini menjadi sebuah organisasi pemimpin yang hanya mengatasnamakan massa rakyat petani.
Prinsip Kritik-Otoritik
Kritik adalah penunjukan kesalahan orang lain, dengan cara membandingkan antara prinsip perjuangan dengan praktek yang akan dilakukan. Sedangkan Otokritik adalah penunjukan kesalahan diri sendiri, dengan cara membandingkan antara prinsip perjuangan dengan praktek yang dilakukan.
Kritik dibedakan dengan fitnah. Bedanya terletak pada dua hal:
(1) Kritik berdasarkan fakta, sedangkan fitnah berdasarkan dusta.
(2) Kritik disampaikan pada orang/pihaknya langsung pada pertemuan; sedangkan fitnah disebarluaskan kepada umum.
Seorang kader harus menjauhi fitnah. Bagi seorang kader, melakukan fitnah adalah kesalahan besar yang sulit dimaafkan.
Kritik-otokritik harus dilakukan dalam suatu pertemuan, agar bisa meningkatkan kualitas kader/orang yang dikritik. Seorang kader yang dikritik akan menerima dengan hati yang lapang, walaupun ia menyesal. Karena ia percaya menjadi pejuang adalah belajar seumur hidup. Kritik tidak boleh dilakukan dengan mengumbar, menceritakan kesalahan orang lain di luar pertemuan.Hal ini bisa mengakibatkan desas-desus yang jauh dari fakta kebenaran, dan bisa menjurus pada fitnah.
Semangat yang terkandung dalam kritik-otokritik adalah mencari dan menemukan kebenaran yang berdasarkan fakta dari praktek-praktek perjuangan; dan belajar dari kesalahan-kesalahan di masa lalu untuk mencegah kesalahan di masa depan. Sebagai organisasi perjuangan, setiap kader harus selalu siap untuk melakukan kritik terhadap pandanganpandangan dan gagasan-gagasan yang keliru serta praktek-praktek yang salah. Prinsip ini berlaku untuk kader setiap tingkatan. Tidak terkecuali bagi pemimpin sekalipun.
Dalam melaksanakan prinsip ini kita harus selalu berpegang teguh pada prinsip persatuan dan kesatuan dalam tubuh organisasi. Sehingga, hasil dari pelaksanaan kritik-otokritik membawa kemajuan dan kejayaan bagi organisasi dan perjuangan petani. Dan bukan membawa perpecahan dan kehancuran organisasi.
Prinsip Kesatuan dan Persatuan
Organisasi massa petani merupakan sebuah organisasi yang memperjuangkan kepentingan massa kaum tani. Dalam kerja dan kegiatan praktek politiknya di tengah massa, segala pandangan dan pikiran yang muncul akan berada dalam satu garis politik yang memperjuangkan kepentingan massa petani.
Namun, dalam mempraktekkan perjuangan, bisa terjadi perbedaanperbedaan. Perbedaan dalam suatu organisasi merupakan sesuatu hal yang wajar dan sehat; pengungkapan pandangan dan diskusi secara terbuka nengenai kebijaksanaan organisasi harus dijamin dalam organisasi. Oleh karena apa yang hendak dicapai dari diskusi dan perdebatan itu adalah penemuan sesuatu keputusan yang memperjuangkan massa kaum tani.
Meski begitu, iklim demokrasi ini belum tentu menjamin keselamatan dan keutuhan organisasi dari ancaman unsur-unsur kecenderungan perpecahan. Bahaya perpecahan merupakan salah satu ancaman dari dalam, yang bisa menggerogoti kesetiaan kita kepada perjuangan kaum tani. Karena itulah, setiap usaha, sekecil apapun, yang bertujuan untuk memecah belah organisasi harus dihindari. Bila terjadi, pelakunya harus berhadapan dengan tindakan disiplin organisasi yang serius.
5. PERTEMUAN SEBAGAI FONDASI ORGANISASI
Pertemuan atau rapat adalah fondasi organisasi. Dengan adanya pertemuan, seseorang akan merasa berada dalam organisasi. Karena itu, pertemuan rutin adalah mutlak. Organisasi yang kuat adalah organisasi yang sering menyelenggarakan pertemuan. Sedangkan organisasi yang rapuh adalah organisasi yang tidak pernah mengadakan pertemuan.
Dalam pertemuan pula, komunikasi antar kader bisa terjalin. Organisasi petani yang sejati adalah organisasi yang tidak pernah berhenti. Karena itu, dalam pertemuan selalu ada bahan yang dibicarakan.
Dalam keadaan sulit sekalipun, pertemuan tidak boleh diabaikan. Melaksanakan pertemuan dalam keadaan sulit, berarti menyelamatkan organisasi.
Pertemuan bisa berisikan:
✓ Pelaporan, pembahasan, analisis dan penilaian perkembangan keadaan massa dan musuh baik di tingkat lokal, wilayah maupun pusat.
Pelaporan, pembahasan, analisis dan penilaian perkembangan organisasi, baik organisasi lokal, wilayah maupun pusat..
✓ Pelaporan, pembahasan, analisis dan penilaian kemajuan/kemunduran seorang kader.
Kritik-otokritik dari masing-masing kader.
Pengambilan keputusan organisasi baik dalam hal pengangkatan pengurus, pembagian tugas, pengangkatan kader, aksi, pendidikan, penyelesaian pertengkaran, sanksi dan lain-lain.
6. STRATEGI
Perjuangan ibarat sebuah perjalanan dengan mempergunakan kendaraan. Strategi adalah peta perjalanan yang hendak dilalui oleh kendaraan yang dimiliki. Jadi, strategi adalah suatu rencana dari mana organisasi berangkat, berjalan dan tujuan yang hendak dicapai.
Dalam membuat strategi, harus dipertimbangkan apa kekuatan yang kita miliki; apa kelemahan yang kita punyai. Juga, apa peluang yang kita hadapi; dan apa ancaman yang akan menghadang. Penghitungan mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, akan membimbing perumusan program organisasi. Program organisasi bukan hanya bersifat menambah kekuatan organisasi dan mengurangi kelemahan organisasi; tapi juga membuka peluang dan menghantam ancaman. Program organisasi yang baik, selalu di satu pihak berfungsi konsolidasi, dan di pihak lain berfungsi memajukan perjuangan.
Tidak ada suatu organisasi perjuangan manapun yang langsung mempunyai strategi yang sempurna. Membuat strategi yang tepat, merupakan proses belajar. Bagi organisasi petani, strategi yang tepat memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
a. Jalan yang jelas dan sederhana untuk mencapai tujuan. Kepentingan kaum tani akan terjamin melalui perjuangan yang terus-menerus. Strategi adalah jalan yang jelas (terang) dan sederhana untuk mencapai terjaminnya kepentingan petani.
b. Hasil pencapaiannya bisa dirasakan oleh massa kaum tani. Suatu strategi yang telah tercapai, harus bisa dirasakan kemenangannya oleh petani. Perasaan kemenangan ini begitu penting, karena massa adalah ibu pergerakan. Kemenangan memang ditujukan untuk massa.
c. Melibatkan massa kaum tani secara efektif. Strategi harus melibatkan massa secara aktif. Keterlibatan massa secara aktif merupakan kewajiban, karena yang hendak dibangun adalah gerakan kaum tani, bukan gerakan sekelompok kecil orang yang mengatasnamakan petani.
d. Mungkin dijalani berdasarkan pada kekuatan yang dimiliki organisasi. Strategi tidak bisa dibangun berdasarkan khayalan, melainkan berdasarkan kekuatan yang dimiliki. Strategi juga merupakan upaya membangun kekuatan dari kecil menjadi besar. Sudah pasti, bila strategi dibangun berdasarkan kekuatan khayalan, gerakan organisasi pasti kalah.
e. Meningkatkan kekuatan kaum tani, dan memperlemah kekuatan musuh. Tercapainya suatu strategi, berarti kekuatan kita bertambah dan kekuatan musuh berkurang. Perumusan strategi harus memperhitungkan hal ini.
7. KOMITE KERJA
Bila dalam suatu pertemuan, masalah tidak berhasil diselesaikan atau membutuhkan penyelesaian yang memerlukan tenaga dan waktu yang khusus, maka organisasi harus membentuk Badan Khusus atau Komite Kerja. Komite Kerja ini lah yang melaksanakan amanat-amanat dari organisasi. Komite Kerja yang dibentuk bisa berbagai macam, mulai dari komite untuk melakukan suatu aksi; komite untuk menyelesaikan sengketa agraria; komite untuk menyelidiki kekuatan musuh; komite untuk menghubungi organisasi yang lebih tinggi; komite untuk merundingkan suatu pokok soal dengan pihak lain; dan lain-lain.
Pokok-pokok pembentukan komite adalah sebagai berikut:
✓ Atas dasar apa komite dibentuk?
✓ Apa tugas dari komite yang dibentuk?
✓ Apa wewenang dan tanggungjawabnya?
Berapa lama jangka waktu kerja komite ini?
Siapa-siapa anggota komite?
Bagaimana komite ini melaporkan tugasnya?
✓ Kapan komite ini melaporkan kerjanya?
Kesemua itu harus dirumuskan dan diputuskan dengan jelas sebelum komite kerja dibentuk. Agar dalam kerjanya, tidak lagi ada keragu-raguan dalam pelakunya.
Setiap komite kerja yang dibentuk dalam suatu pertemuan, harus pula mempertanggungjawabkan hasilnya dipertemuan. Komite kerja itu juga dibubarkan di pertemuan.
KADER PETANI
1. KEPENTINGAN KELAS PETANI
Masyarakat terdiri atas golongan-golongan atau disebut juga kelas-kelas. Ada kelas buruh, kelas pedagang, kelas pemilik modal atau kapitalis, dan lain-lain. Petani adalah sebuah golongan atau kelas tertentu dalam masyarakat, yang hidupnya langsung dari pokok usahanya di lapangan penghasilan pertanian dengan mengerjakan tanah. Oleh karena masyarakat Indonesia itu terutama terdiri dari kaum tani, maka peninjauan atas masalah kemakmuran rakyat pertama-tama harus ditujukan kepada masalah pertanian.
Setiap kelas mempunyai kepentingannya sendiri, yang berbeda dengan kepentingan kelas lainnya. Kepentingan kelas petani adalah terjaminnya segala unsur yang berkaitan langsung dengan kelangsungan dan kemakmuran hidupnya sebagai petani. Bila dikelompokkan, maka kepentingan kelas petani ada tiga pokok :
A. Terjaminnya Sarana Produksi Petani
Sarana produksi mencakup segala unsur materiil yang dibutuhkan untuk produksi. Seperti: Tanah, Alat-alat produksi, Bibit, Pupuk, Pestisida (obat anti hama tanaman), dan lain-lainnya. Sekarang ini, banyak tanah-tanah petani direbut oleh modal besar (kapitalis) untuk memperkaya dirinya sendiri, maupun oleh proyek-proyek pemerintah "atas nama kepentingan umum". Dengan keadaan demikian, maka kepentingan petani atas tanah adalah memperjuangkan prinsip "tanah untuk petani", bukan untuk "mereka yang tidak bekerja di atas tanah". Apabila harga-harga bibit, pupuk dan pestisida meningkat tajam dan hanya petani kaya yang bisa menjangkau, maka petani musti memperjuangkan "harga yang murah" untuk bibit, pupuk dan pestisida.
B. Meningkatkan kemakmuran petani melalui hasil pertanian yang bagus dan harga jual yang layak
Petani harus dibuat supaya ia bisa menghasilkan hasil bumi yang banyak dan mutunya terjaga, melalui cara bertani yang tepat. Pengadaan cara bertani yang tepat, musti menjadi perjuangan petani. Selain itu, petani musti menjadi makmur dengan hasil pekerjaannya bertani. Perjuangan petani juga adalah membuat agar harga hasil-hasil bumi pertanian harus terjamin di pasaran.
C. Terbebasnya petani dari penghisapan dan penindasan
Untuk bertani, petani harus terbebas dari semua bentuk penghisapan dan penindasan. Berbagai penghisapan dan penindasan terhadap petani yang dilakukan oleh pihak-pihak lain, harus dilenyapkan. Misalkan, untuk mengolah tanahnya, petani harus membayar cukai yang tinggi terhadap penguasa setempat; Untuk menggarap tanah, petani memperoleh beban yang tinggi dengan cara bagi hasil; Ada ijon yang secara halus memaksakan petani berhutang, dengan bayar gadai tanah pertanian; Ada pajak tanah yang besar sekali dari penguasa; Kewajiban menanam hanya beberapa jenis tanaman saja; dan lain-lain.
Sepanjang perjalanan sejarah, persoalan yang dihadapi petani tidak pernah berhenti. Meskipun persoalan petani tidak pernah berhenti, tapi perjuangan petani memang bisa berhenti. Perjuangan petani berhenti ketika tidak ada penggerak perjuangannya. Penggerak perjuangan petani adalah kader dan organisasi.
2. SIAPAKAH KADER PETANI ITU?
Kader petani adalah orang yang mengabdikan dirinya untuk tujuan-tujuan perjuangan petani. Kader petani wajib berasal dari petani sendiri. Agar semangat dan gerak langkah perjuangannya tetap berdiri atas dasar kepentingan petani.
Seorang kader petani, selalu mengerahkan segala pikiran, perasaan dan tindakannya untuk perjuangan kepentingan petani. Hal ini tidaklah mudah, karena masing-masing kader masih membawa pikiran, perasaan dan tindakan yang mementingkan diri sendiri, dan mengabaikan kepentingan petani secara umum.
Jadi, terdapat pertentangan antara kepentingan perjuangan petani dengan kepentingan diri sendiri. Menghadapi pertentangan tersebut, setiap kader dituntut untuk mengubah dirinya sendiri. Mengubah dari pikiran, perasaan dan tindakan yang mementingkan diri sendiri menuju pikiran, perasaan dan tindakan yang mementingkan perjuangan petani.
Merubah diri tidak semudah membuka baju. Perubahan diri ini memerlukan waktu yang panjang. Perubahan diri ini dilakukan sejalan dengan jalannya perjuangan petani itu sendiri.
Perubahan menjadi kader petani sejati menuntut si kader untuk mencela pikiran, perasaan dan tindakan dirinya yang salah, karena merugikan perjuangan petani. Sebaliknya, ia juga dituntut untuk selalu memuji pikiran, perasaan dan tindakan yang benar karena memihak perjuangan petani.
Kita merubah diri untuk mencapai sifat-sifat dasar seorang kader, yakni:
Sungguh-sungguh, hati-hati dan penuh semangat dalam perjuangan.
Kesediaan dan tanpa rasa takut menanggung resiko. Termasuk resiko perjuangan dan penderitaan.
Bersatu dengan kehangatan perkawanan bersama kader lainnya. Perjuangan seorang kader bukan seperti mesin. la harus berkawan agar dirinya tetap menjadi manusia.
Menerima dengan terbuka dan lapang dada kritik dari kawan, dan selalu siap memperbaiki diri sendiri.
Jujur dalam bekerja bersama kawan. Tanpa kejujuran, seorang kader tidak akan dipercayai oleh kawan seperjuangannya dan massa kaum tani.
Punya rasa humor. Dengan rasa humor, seorang kader tidak akan tenggelam dalam kepahitan hidup. Justru, ia akan bisa menarik pelajaran dari kepahitan hidup yang dialami, sehingga bisa bangkit.
Punya 'banyak akal' atau disebut juga kreatif. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya seorang kader, akan mempergunakan akalnya. Bila gagal melakukan tugasnya dengan satu cara, ia akan mempergunakan cara lainnya. Tidak pernah seorang kader 'hilang akal' sehingga berputus asa dalam menjalankan tugasnya.
Bersikap rendah hati terhadap massa. Tidak menyombongkan diri; Juga tidak tenggelam dalam massa. Tapi: Bila di depan, memberikan teladan; Bila di tengah, bekerja penuh; Bila di belakang, memberi semangat.
3. APA YANG DIHADAPI KADER PETANI?
Tugas dan Tanggung Jawab
Seorang kader menghargai sepenuhnya tugas dan tanggung jawabnya dalam perjuangan. la mengetahui bahwa tugas dan tanggung jawabnya merupakan bagian dari cita-cita luhur untuk membangunkan petani, memerdekakan diri dari penindasan dan penghisapan. Dengan demikian, ia mendahulukan kepentingan rakyat petani di atas kepentingan pribadi.
Seorang kader memperlakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat. la selalu siap menerima tugas yang dibutuhkan demi kemajuan perjuangan.
Pikiran, perasaan dan tindakan seorang kader diusahakan selalu maju. la tidak merasa lemah dan pasrah bila menghadapi penderitaan dalam perjuangan. Keteguhan hatinya selalu tinggi dalam berjuang. la selalu siap mengambil semua kesempatan yang berguna bagi kemajuan perjuangan, bukan hanya tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya, tetapi juga dalam tugas-tugas lain yang sekiranya membutuhkan perhatian dan penyelesaian segera.
Seorang kader bersungguh-sungguh dalam pekerjaan. la selalu siap menerima tugas yang dibebankan kepadanya. la tidak memilih-milih pekerjaan. la pun tidak mengikuti keinginan untuk bersantai-santai seenaknya saja.
• Resiko Perjuangan
Seorang kader menerima kenyataan bahwa pengorbanan dan penderitaan tidaklah dapat dihindarkan dalam perjuangan. Ini merupakan ciri alamiah dalam suatu perjuangan melawan kaum penindas yang memiliki mesin-mesin penindasan. Seorang kader siap menerima resiko, demi pencapaian cita-cita perjuangan kaum petani berupa pengorbanan dan penderitaan.
Keberanian seorang kader bukan keberanian membabibuta. Tapi keberanian dengan penuh kesadaran. Tentu, ia menghindarkan sejauh mungkin pengorbanan dan penderitaan yang tidak perlu. Tapi, bila resiko datang, ia menerima dengan penuh kesadaran dan kesabaran.
Massa Petani
Massa petani adalah andalan untuk tujuan perjuangan. Dalam proses perjuangan, seorang kader harus percaya bahwa massa merupakan kekuatan utama yang tidak dapat digantikan oleh kekuatan apapun. Massa yang mengalami penderitaan. Maka massa lah yang seharusnya bangkit melawan penindasan dan pemerasan.
Tujuan perjuangan adalah merubah dari penindasan menjadi kemerdekaan. Umpamanya, tanah rakyat petani dirampas, maka tanah tersebut direbut kembali oleh rakyat petani. Para kader, dalam mencapai perubahan tersebut, selalu harus berada dan bekerja di tengah-tengah massa. la dengan tekun dan sabar menjelaskan dan membuka mata massa. la tidak bosan membantu massa untuk mengorganisasikan dirinya dan mengajak massa mengambil bagian dalam pemecahan masalah mereka sendiri, serta melawan musuhmusuh mereka. Seorang kader sejati mengabdi pada kepentingan massa.
Perjuanganmengubahpenindasanterhadappetanimenjadi berkurang/hilangnya penindasan itu, menuntut adanya massa yang bersatu. Karena itulah, kader sejati senantiasa berada dalam massa, bekerja mempersatukan massa. la menggunakan setiap kesempatan untuk berada dalam barisan massa, bekerja, dan belajar darinya. Dengan hati-hati, ia menghindarkan dari sesuatu yang bertentangan dengan kemauan massa atau mengkhianati massa. Karena, melakukan sesuatu tindakan yang tidak mengena di hati massa, berarti memecah-belah massa.
• Kawan
Seorang kader selalu bersatu dengan kader lainnya. la mencintai dan selalu memikirkan kawannya. Bahkan, pada kader perjuangan lain yang tidak ia kenal sekalipun. la membantu setiap kawannya. Ikut memecahkan masalah kawan, baik masalah perjuangan maupun masalah pribadi. la membantu dan memberikan dukungan pada kawannya dalam menempa diri menjadi kader sejati. Penderitaan dan kebahagiaan kawannya adalah juga penderitaan dan kebahagiaan dirinya.
Jika seorang kader mengajukan pendapat-pendapat yang berbeda dengan kawannya, dan kemudian ternyata ia keliru, maka ia musti dengan tulus mengubahnya. Dengan mudah, ia mengesampingkan kesalah-pahaman kecil, karena ia menilai tinggi kesatuan para kader.
4. PENDIDIKAN BAGI KADER
Pendidikan merupakan tugas penting bagi kader. Karena, perjuangan rakyat haruslah perjuangan yang disadari. Sangatlah berbahaya, kalau perjuangan mengandalkan perasaan atau emosi saja. Setiap langkah kader, perlu didasarkan atas kesadaran bahwa apa yang dilakukannya merupakan kebutuhan perjuangan.
Dengan pendidikan, kita dapat menentukan apa yang hendak dilakukan, merumuskan rencana, dan cara-cara memenuhi kebutuhan perjuangan. Jadi, pendidikan memberikan pedoman bagi perjuangan.
Pendidikan bukan hanya menuntun pada jalan yang benar, namun juga, memberikan bekal untuk ketajaman pikiran. Dengan ketajaman itu, seorang kader bisa mengenali gagasan-gagasan kebaikan palsu yang disebarluaskan oleh kelas penindas/penguasa. Penindas dan penguasa mempunyai kebaikan hati palsu. Bila seorang kader terjebak oleh kebaikan palsu dari penindas dan penguasa, maka ia telah tersesat, karena ia menyalurkan kepentingan kaum penindas dan penguasa.
Pendidikan seorang kader dapat diwujudkan secara berkelompok, seperti melalui diskusi, kursus, latihan; atau secara pribadi, seperti melalui membaca, pemikiran dan penyelidikan. Namun, di antara itu semua, pendidikan yang paling tinggi nilainya adalah dari praktek. Dengan mempraktekkan suatu tindakan, maka banyak pelajaran yang akan diperoleh. Yakni, pelajaran tentang apa yang benar dan apa yang salah.
5. ISI PENDIDIKAN KADER
Mengenali Masalah-masalah Perjuangan
Bagi seorang kader petani, isi pendidikan yang terpenting adalah mengenali masalah-masalah perjuangan rakyat petani. Hal ini terpenting, karena di dalamnya terdapat pemikiran mengapa perjuangan menjadi pilihan pokok saat ini; juga apa akar penyebab masalah rakyat petani; siapa musuh-musuh rakyat petani; dan bagaimana perjuangan rakyat petani.
Kader harus menyadari banyak gagasan kebaikan palsu yang sengaja disebarluaskan oleh penindas/penguasa. Beberapa contoh bisa ditemukan sehari-hari: "Tanah harus diserahkan untuk kepentingan umum" (padahal untuk kepentingan kapitalis); "Perusahaan Inti Rakyat (PIR) mensejahterakan petani" (padahal sebaliknya). Kebaikan palsu itu sengaja disebarluaskan untuk menipu rakyat petani. Rakyat petani dibuat "tidur". Nah, tugas kader adalah membangunkannya.
Pendidikan tentang masalah-masalah perjuangan kaum petani, akan membekali kader: mana-mana gagasan "perjuangan yang palsu", dan manamana gagasan "perjuangan yang sejati".
Melakukan Analisa
Analisa adalah mencari tahu sebab-sebab pokok masalah kaum tani dan pemecahannya. Analisa adalah bagian terpenting dalam pendidikan. Melalui pendidikan, kader akan mengetahui akar-akar penyebab persoalan rakyat. Pertanyaan-pertanyaan untuk analisa berupa "Mengapa? Bagaimana? Apa ciricirinya? Apa hubungannya dengan...?"
Dalam analisa, kader tidak hanya tertarik dengan pertanyaan "apa?" Tetapi, lebih dari itu, kader musti tertarik pada pertanyaan "Mengapa?" dan "Bagaimana?".
Analisa sungguh penting dalam perjuangan rakyat. Perencanaan aksi, akan berdasar pada analisa tentang keadaan, perkembangan, dan pertumbuhan perjuangan. Dengan menganalisa, akan menjadi jelas jalan yang tepat untuk memecahkan masalah.
Kader pejuang petani harus menghindarkan pandangan subjektif, samarsamar dan berat sebelah. Jika kader menganalisa, hendaknya jangan terpukau oleh penampakan luar saja. Ingatlah pepatah, "Ilmu ada, kalau ada pembedaan antara kenyataan dengan penampakan". Jadi, agar analisa kita benar, kita perlu menyelidiki apa yang tersembunyi dari apa yang nampak. Alat bantu untuk menganalisis adalah teori.
Dalam masyarakat, ada banyak teori, baik teori untuk menindas maupun untuk memperjuangkan kemerdekaan. Seorang kader musti mempergunakan teori yang memperjuangkan petani. Teori yang benar adalah teori yang menyatu dengan praktek. Teori bukan fatwa atau dogma. Teori harus diuji melalui praktek. Dengan praktek, teori dibangun dan dengan teori, praktek dibangun.
Seorang kader bukan memperoleh teori dari sekolah. Tapi, dari pergulatannya dalam perjuangan. Teori yang diperoleh dari perjuangan akan membimbing seorang kader melakukan analisa. Teori yang benar, akan membuat analisa yang benar pula. Selanjutnya, analisa yang benar tentunya akan membimbing tindakan perjuangan yang benar.
Menganalisa Terus-menerus
Apakah semua hal berubah? Ya. Tanpa pengecualian semua hal berubah dan terus berubah. Kita tidak dapat memikirkan segala sesuatu akan berakhir atau sempuna tanpa berubah lagi. Apabila kita lihat sekeliling alam dan masyarakat, kita melihat segala sesuatu - juga manusia tentu - terus berubah. Kita dapat melihat bahwa ada yang berubah lambat, ada juga yang berubah secara drastis – cepat.
Apabila segala sesuatu berubah, pemahaman tentang manusia dan bendabenda juga berubah dan berkembang. Demikian pula halnya dengan perjuangan rakyat petani. Masalah-masalah kongkrit massa kaum petani, berubah dari satu waktu ke waktu lainnya. Musuh-musuh kaum petani juga berubah tindakannya dari waktu ke waktu. Kekuatan massa petani juga berubah. Jadi, karena perubahan selalu terjadi, maka analisa juga tidak pernah berhenti.
Bila perubahan terus terjadi, sementara analisa kita tetap; maka akan terjadi kekeliruan dalam semua hal perjuangan. Karena itu, analisa harus terus diperhatikan kesesuaiannya dengan kondisi yang berubah.
• Melakukan Penyelidikan
Penyelidikan adalah modal analisa. Penyelidikan merupakan bagian dari pendidikan kader. Ada dua jenis penyelidikan yang biasa dilakukan:
1. Penyelidikan tentang pekerjaan
2. Penyelidikan tentang keadaan
Penyelidikan tentang pekerjaan merupakan merupakan bagian dari analisa untuk memperjelas rencana-rencana dan program-program. Contoh penyelidikan pekerjaan adalah penyelidikan tentang apa-apa yang telah kader lakukan. Hal ini ditujukan untuk mengetahui apa yang harus diperbaiki, sehingga tindakan kader semakin maju.
Sedangkan penyelidikan tentang keadaan merupakan awal dari analisa terhadap keadaan rakyat. Contoh penyelidikan terhadap keadaan adalah tentang perbandingan kekuatan rakyat petani dengan musuhnya. Juga, kekuatan-kekuatan pendukung massa kaum petani dan kekuatan pendukung musuh. Dari analisa terhadap kekuatan ini akan diperoleh rumusan-rumusan tentang perkembangan kekuatan massa rakyat, dan kebutuhan-kebutuhan perjuangan.
Jadi, jelas bahwa penyelidikan akan memajukan perjuangan. Tanpa penyelidikan, perjuangan akan macet. Bagi seorang kader sejati, berlaku motto: "Tanpa penyelidikan, tak ada hak bicara!"
Membuat Penilaian
Menilai adalah menyimpulkan pengalaman yang baik (positif) dan yang buruk (negatif) untuk mengambil pelajaran dan pedoman dalam perjuangan. Penilaian yang kita hasilkan dari penyelidikan terhadap pekerjaan kader merupakan pelajaran umum yang menuntun perjuangan.
Terdapat banyak macam penilaian, tergantung kebutuhan, jangkauan, dan ciri-ciri pengalaman yang dinilai. Biasanya, kader menilai pengalaman dalam mengumpulkan massa, menyadarkan massa, memimpin massa dan membangun organisasi massa.
Contoh dari hal ini adalah pengalaman kader bersama-sama massa melakukan aksi-aksi untuk menilai tentang hal-hal sebagai berikut:
Kemajuan perjuangan, gagasan pikiran dan keadaan yang memimpin perjuangan. Pelajaran apa yang diperoleh dari hal tersebut.
Kekuatan, keterampilan, kelemahan dan kesalahan utama yang ada dalam perjuangan.
Syarat-syarat untuk melaksanakan tugas-tugas, agar mencapai keberhasilan aksi.
Menilai merupakan bagian penting dari pendidikan kader. Dengan menilai, kita belajar agar lebih maju lagi, dari pengalaman yang telah dilalui. Kader secara aktif menggunakan pengalamannya, baik yang baik (positif) maupun buruk (negatif) untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman tentang tugas-tugas dan tanggung jawab perjuangan. Dengan menilai, kita memperoleh prinsip-prinsip perjuangan berdasarkan pengalaman nyata diri sendiri.
Melakukan Kritik Oto-Kritik
Kelemahan dan kesalahan merupakan kejadian biasa dalam perjuangan. Biasanya kelemahan dan kesalahan merupakan hasil dari pikiran, perasaan dan tindakan yang salah, yang masih ada pada seorang kader. Kelemahan dan kesalahan selalu dihilangkan oleh seorang kader.
Seorang kader sejati selalu siap mengkritik kelemahan dan kesalahannya sendiri. la selalu terbuka terhadap kritik dan selalu berusaha menyajikan yang benar dan baik bagi rakyat. la tidak menolak atau ragu-ragu untuk memperbaiki kelemahan dan kesalahan. la selalu siap untuk mengubah diri demi kelanjutan perjuangan rakyat petani.
Kritik dan oto-kritik (kritik terhadap diri sendiri) merupakan cara yang tepat untuk memahami akan penyebab kelemahan dan kesalahan. Dengan cara tersebut, kader belajar dari kelemahan dan kesalahan, dan memperbaikinya di masa mendatang.
Kritik dan oto-kritik akan menjamin bahwa kader selalu melakukan analisa terhadap tindakan-tindakan perjuangan demi tujuan perbaikan kerja, kesatuan dan persatuan, dan dekat dengan massa.
Kalau kritik dan oto-kritik tidak dilakukan, sama saja dengan ladang yang terlantar, di mana rerumputan tumbuh dan sulit dibasmi, sementara tanamannya kurus tidak dapat dipanen.
Seri Panduan Organisasi Tani-9:
TENTANG AKSI
TENTANG AKSI
1. MAKNA AKSI
Aksi adalah suatu gerakan perlawanan, sekaligus merupakan komunikasi politik. Aksi merupakan pintu pembuka perubahan nasib rakyat petani. Adapun perubahan nasib rakyat petani adalah puncak dari seluruh aksi yang dilakukan oleh petani. Dari Aksi yang kecil hingga membesar. Dari Aksi yang jarang hingga meluas. Dari Aksi yang asal-asalan hingga aksi yang matang. Dari Aksi yang terpisah-pisah menjadi aksi yang terpimpin. Dari Aksi lokal hingga nasional. Maka setiap aksi apapun adalah penting. Semua aksi memberikan andil bagi perubahan nasib kaum tani.
Aksi dan perubahan nasib petani merupakan dua hal yang tidak terpisah dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Perubahan nasib petani tidak mungkin terjadi tanpa adanya aksi-aksi. Sebaliknya aksi-aksi akan berkurang berarti bila tidak diarahkan menuju ke perubahan nasib kaum tani.
Seorang kader harus mempunyai pandangan dan sikap yang tepat terhadap setiap aksi. Aksi dilakukan bukan hanya untuk mencapai kebutuhan praktis, tapi juga untuk mencapai strategi perubahan nasib kaum tani. Aksi-aksi kecil untuk memenuhi kebutuhan praktis harus dilakukan dalam semangat sebagai latihan serta persiapan untuk mematangkan perubahan nasib petani.
Aksi-aksi tersebut juga merupakan ukuran keadaan, baik keadaan politik umum maupun keadaan kekuatan lawan dan keadaan kekuatan sendiri yang melakukan aksi.
Berpikir dan berusaha supaya suatu aksi itu menang dan berhasil adalah penting. Tapi yang lebih penting dan mutlak adalah terlaksananya aksi itu sendiri. Artinya, dalam melakukan aksi tidak boleh seorang kader berpikiran bahwa aksi itu harus dilakukan karena pasti akan menang atau pasti berhasil mencapai tuntutannya.
Seorang kader keliru bila ia berpikir bahwa aksi yang gagal adalah tidak perlu. Bagi rakyat petani yang melakukan perubahan masyarakat, aksi tidak harus atau tidak pasti menang dan berhasil mencapai tuntutannya.
Seorang kader yang ingin mendorong perubahan nasib petani, harus memandang bahwa aksi bisa gagal dan kalah. Penyebab aksi yang gagal atau kalah karena lawan tidak begitu saja terus tunduk menyerah dan menuruti tuntutan aksi. Lawan pasti akan bertahan mempertahankan kepentingannya dengan segala kekuatannya sampai titik darah yang terakhir. Dan bila aksi tidak mampu menandinginya, maka aksi itu pun akan gagal dan kalah. Sedang kekuatan aksi bisa diketahui secara pasti, baru sesudah berlangsungnya aksi itu sendiri. Sebab kekuatan aksi tidak cukup diperhitungkan hanya dari jumlah yang tampak di permukaan seperti jumlah pengikut yang banyak dan peralatan yang lengkap, tapi juga yang terutama dari semangat dan ketinggian serta ketahanan moral pelakunya. Kekuatan massa aksi baru akan tampak terbentuk meyakinkan sesudah melalui proses aksi-aksi, tidak hanya sekali atau dua kali, tapi berkali-kali dengan mengalami kalah dan menang atau gagal dan berhasil.
Aksi yang gagal dan kalah tidak berarti negatif. Tapi juga mempunyai arti positif karena dari pengalaman kegagalan dan kekalahan itu, kelompok yang melakukan aksi bisa menarik pelajaran yang penting.
Justru dari pengalaman kegagalan dan kekalahan aksi, kelompok yang melakukan aksi semakin terdidik dan terlatih. Keberanian dan kemampuan melawannya akan semakin besar dan meningkat. Langkahnya akan semakin tegap dan maju dengan keyakinan yang makin mantap.
Walaupun demikian, kader tidak boleh berpikiran melakukan aksi dengan asal-asalan, untung-untungan dan tanpa perhitungan. Bagaimanapun kecilnya, aksi yang benar ialah aksi yang dilakukan dengan perhitungan dan tanpa keraguan walau kemenangan dan keberhasilannya belum pasti.
Aksi yang asal-asalan, untung-untungan dan tanpa perhitungan hanya akan merusak dan tidak bisa menjadi pelajaran yang berguna, kecuali berakibat pada rusaknya kesatuan kelompok aksi. Kalau aksi yang semacam ini terjadi, kader wajib mengingatkan supaya aksi yang demikian tidak diulangi.
2. JENIS, TINGKATAN DAN SYARAT-SYARAT AKSI
Aksi mempunyai jenis, tingkatan dan syarat-syarat. Melakukan aksi harus memperhatikan jenis, tingkatan dan syrat-syaratnya. Harus juga memperhatikan hubungannya dengan keadaan. Tanpa memperhatikan itu, aksi bisa tidak sesuai dengan keadaan.
Aksi yang tidak sesuai dengan keadaan bisa terlalu maju melampaui batas kekuatannya sehingga bisa merusak barisan. Atau sebaliknya bisa bersifat terlalu lamban jauh dari apa yang semestinya bisa-bisa dicapai sesuai dengan ukuran yang wajar dari kekuatannya. Akibatnya aksinya bisa menghambat perkembangan kemajuan barisan dan keadaan nasib rakyat petani.
Maka, melakukan aksi harus mengerti jenis, tingkatan dan syarat-syaratnya.
◆ Jenis-jenis Aksi
Jenis aksi, pada pokoknya, ada dua macam, yaitu aksi politik dan aksi sosialekonomi.
a. Aksi Politik
Aksi politik adalah aksi yang paling tinggi dan berat. Tinggi yang berarti kualitasnya dan berat dalam arti resikonya. Karena aksi politik itu langsung berhadapan dengan kekuasaan pemerintah seperti aksi menuntut pemecatan dan penggantian pejabat pemerintah yang menindas kaum tani, menuntut dibatalkan dan digantinya suatu peraturan pemerintah yang merugikan rakyat petani, menentang keputusan politik dan tindakan pemerintah yang merugikan rakyat petani, dan sebagainya.
Terhadap aksi politik yang demikian itu, pemerintah tentu tidak akan bersikap "diam", karena langsung menjadi sasaran. Pemerintah tentu mengambil sikap. Menerima dan memenuhi tuntutan aksi, atau menolak tuntutan dan menindas aksi.
Kelompok aksi musti menyiapkan diri menghadapi kemungkinankemungkinan sikap dan tindakan penindasan pemerintah yang demikian. Resikonya tidak lah ringan. Di samping resikonya yang tidak ringan, hasilnya tidak langsung kongkrit bagi pribadi-pribadi yang melakukan aksi. Artinya, dari aksi politik yang menang dan dipenuhi tuntutannya, pribadi-pribadi yang melakukan aksi tidak menerima sesuatu hasil yang kongkrit dan langsung bagi diri mereka masing-masing. Tapi mereka secara umum bersama-sama seluruh masyarakat merasakan adanya perubahan keadaan sebagai hasil aksi politik itu.
Karena itu, aksi politik tidak akan begitu mudah digerakkan bila dibandingkan dengan aksi sosial ekonomi. Aksi politik memerlukan keberanian yang lebih besar, kekuatan yang lebih tangguh, dan kesadaran politik yang lebih tinggi kualitasnya dan berat resikonya daripada aksi sosial ekonomi.
b. Aksi Sosial Ekonomi
Aksi sosial ekonomi adalah aksi yang langsung menyangkut kepentingan sosial-ekonomi bagi mereka yang melakukan aksi. Dengan begitu, aksi sosial ekonomi adalah aksi yang langsung dan kongkrit. Artinya orang-orang yang melakukan aksi bisa secara kongkrit menerima dan langsung merasakan hasil kemenangan aksi sosial-ekonomi, seperti tuntutan pengadaan sembilan bahan pokok, tuntutan pembelian hasil produksi petani; Tuntutan pengadaan angkutan hasil produksi petani; tuntutan penurunan harga pupuk dan obatobatan pertanian dan sebagainya.
Aksi sosial ekonomi seperti itu tidak langsung berhadapan dengan kekuasaan pemerintah. Karena itu pemerintah bisa bersikap netral atau bisa mudah mengikuti tuntutan aksi. Maka resiko dari aksi sosial-ekonomi pun ringan dibandingkan dengan resiko aksi politik.
Demikian, aksi sosial ekonomi adalah aksi yang ringan dan syarat-syarat yang diperlukan juga ringan dibandingkan dengan aksi politik. Sebab itu aksi sosial ekonomi juga mudah digerakkan daripada aksi politik. Aksi sosial ekonomi sangat penting bagi permulaan dan persiapan aksi politik. Dari aksi sosial ekonomi itu, massa bisa dibawa dan ditingkatkan ke aksi politik.
Aksi sosial ekonomi bisa mendidik dan melatih keberanian. Bisa untuk menguji barisan dan mengukur kekuatannya untuk kemungkinannya bisa ditingkatkan maju ke aksi politik.
Tingkatan Aksi
Aksi mempunyai tingkatan dari yang paling ringan sampai menuju ke yang paling berat. Proses aksi itu bisa dimulai dari bertanya, usul, protes, menuntut, menentang dan akhirnya sampai melawan. Aksi melalui tingkat yang paling kecil sampai yang paling besar. Yaitu dimulai dari delegasi kecil sampai delegasi besar, aksi sebagian-sebagian sampai aksi total menyeluruh. Aksi pendek sampai aksi panjang (waktunya). Aksi lokal sampai aksi nasional dan seterusnya.
Dengan tingkatan-tingkatan itu, tidak berarti setiap aksi harus dimulai dari yang paling ringan atau dari yang paling kecil lebih dulu. Bisa juga dimulai tidak dari yang paling ringan atau tidak dari yang paling kecil. Itu tergantung pada persoalan dan syarat-syaratnya.
Syarat-syarat Aksi
Syarat-syarat aksi ini harus benar-benar diperhatikan sebelum aksi itu dimulai atau dilakukan. Tanpa memperhatikan syarat-syarat itu, aksi bisa tidak sesuai dengan keadaan. Akibatnya bisa merusak barisan karena terlalu maju sampai melampaui batas kekuatan. Atau bisa menghambat perkembangan barisan dan keadaan karena terlalu lamban dan jauh dari yang semestinya bisa dicapai menurut ukuran kekuatan.
Maka sebelum aksi dilakukan, syarat-syarat aksi harus benar-benar diperhatikan, dipelajari dan diteliti.
Syarat-syarat aksi itu ialah:
Alasannya jelas.
Artinya, alasan yang kongkrit mengapa aksi itu harus dilakukan
Tuntutannya objektif.
Artinya, tuntutannya wajar dan berdasarkan kebutuhan rakyat. Sehingga bisa dipenuhi oleh yang dituntut.
Sasarannya tepat.
Artinya, aksi ditujukan langsung ke persoalannya yang nyata dan kepada penanggung jawab (pemegang kendalinya), atau bisa juga kepada kaki tangannya yaitu aparat atau tangan-tangan dari penanggungjawab persoalan itu.
Disadari dan didukung oleh massa yang berkepentingan.
Artinya massa yang berkepentingan benar-benar merasa berkepentingan dan mengetahui persoalannya, serta mengerti perlunya dilakukan aksi. Massanya mendukung sepenuhnya.
Dapat menarik keriasama kelompok lain atau tidak menambah lawan.
Artinya massa atau kelompok lain (yang tidak segolongan) bisa memahami atau bahkan membantu aksi. Setidak-tidaknya mereka bersikap netral atau tidak berpihak dan tidak mendukung lawan menentang aksi.
Persiapan yang cukup.
Artinya, tidak asal jadi. Aksi dilakukan sudah dengan perhitungan akan kemungkinan-kemungkinanyang akantimbul.Siapmenanti perkembangannya dan siap dalam menghadapinya. Barisan sudah diteliti dan kekuatan sudah diperhitungkan. Persiapan di sini termasuk persiapan fisik, maupun mental. Bila aksinya melewati sehari, perlu penyediaan untuk makan, minum misalnya. Peralatan aksi juga mesti disiapkan. Bila diperlukan, misalnya spanduk, poster dan lain-lain.
Keberanian sudah timbul.
Artinya, massa yang berkepentingan sudah berani untuk bangkit melawan melakukan aksi.
Kekuatannya cukup.
Menyelenggarakan aksi tanpa kekuatan yang cukup akan membuat aksi mudah dipatahkan. Ini merupakan tindakan bunuh diri. Aksi musti didasari oleh kekuatan.
Syarat-syarat tersebut harus sudah siap sebelum aksi dilakukan. Sedang kekurangan nya yang mungkin timbul sesudah aksi berjalan, bisa dan harus cepat diatasi pada waktu aksi sedang berlangsung.
Aksi yang lepas atau kurang dari syarat-syarat tersebut akan bisa lemah dan bisa gagal mencapai hasil sebagaimana sering terjadi pada aksi yang bersifat yang asal jadi (spontan). Aksi asal jadi ialah aksi yang tidak diperhitungkan, yang tidak memikirkan lebih dulu syarat-syaratnya. Aksi asal jadi, timbul karena didorong oleh adanya beban yang tidak tertahankan dan kebangkitan seketika untuk melepaskan beban itu. Karena itu, aksi asal jadi sering gagal. Bahkan bisa sampai berakibat merusak barisan dan keadaan serta melemahkan kekuatan.
Tapi aksi asal jadi (spontan) tidak sepenuhnya negatif karena keberanian dan kebangkitan melawan yang timbul dalam aksi spontan itu merupakan faktor yang positif, penting dan utama bagi berlangsungnya aksi. Keberanian dan kebangkitan melawan yang sudah timbul dalam aksi spontan itu harus cepat dipelihara dan dipersatukan untuk melanjutkan aksi. Sehingga bisa mencapai maksud yang menjadi tuntutan dengan persiapan yang baik dengan memperhatikan syarat-syaratnya.
3. KEKUATAN AKSI
Setiap aksi harus mempunyai kekuatan. Kekuatannya berasal dari massa yang langsung berkepentingan. Tanpa massa, tidak akan ada aksi yang bisa berjalan serta berhasil mencapai maksud atau tuntutan.
Dalam aksi yang disiapkan dan dipimpin secara baik, massa tersebut bergerak dengan kekuatan pelopor di depan; dan kekuatan inti di tengahtengah kekuatan basis yang mendukung dan membentenginya.
Kekuatan Basis
Kekuatan basis adalah kekuatan pokok dan sandaran yang menentukan akhir, kalah-menangnya aksi. Itu adalah seluruh massa kekuatan aksi.
Kekuatan Pelopor
Kekuatan pelopor adalah kekuatan penting. Itu adalah sebagian dari massa kekuatan basis yang tampil paling berani menghadapi resiko dan memikul akibat aksi bila terjadi hal-hal yang negatif. Kekuatan pelopor diperlukan untuk memulai aksi, menarik kerjasama kelompok lain dan mendorong aksi hingga maju.
Dengan adanya kekuatan pelopor, aksi bisa dengan tegar dimulai berjalan. Mereka yang bersikap bimbang bisa menjadi mantap dan ditarik ikut melakukan aksi. Sedang mereka yang sejak semula sudah mantap bisa didorong lebih maju. Tanpa adanya kekuatan pelopor sering terjadi aksi dimulai dengan bimbang dan bahkan bisa urung atau tidak jadi dimulai karena tidak ada yang berani memulai bergerak.
Karena itu, kekuatan pelopor adalah kekuatan yang terdiri dari massa pemberani, massa yang mempunyai keberanian lebih dari yang lain dalam menghadapi resiko dan memikul akibat aksi bila terjadi hal-hal yang negatif. Sebab bagaimanapun kecil dan ringannya suatu aksi, pada awal dimulainya gerak tentu memerlukan keberanian.
Kekuatan Inti
Kekuatan inti adalah kekuatan penegak dan poros. Itu adalah sebagian dari massa kekuatan basis yang tampil paling teguh dan tangguh dalam menghadapi pukulan, serta paling militan dan ulet dalam mengatasi kesulitan.
Kekuatan inti merupakan kekuatan utama yang sangat diperlukan untuk menjaga barisan tetap tegar dalam gerak. Tidak menjadi retak bila mengalami kesulitan. Tidak menjadi berantakan bila mendapat pukulan. Tidak menjadi hancur bila aksi gagal dan kalah.
Berbeda dengan pelopor, yang maju di depan. Kekuatan inti ada di tengahtengah kekuatan basis, yang tetap menggerakkan massa agar tetap berani dan bersatu.
Tanpa adanya kekuatan inti, barisan mudah menjadi bimbang dan retak bila mengalami kesulitan. Mudah menjadi panik dan berantakan bila mendapat pukulan. Mudah menjadi putus asa dan hancur bila aksi gagal dan kalah. Selanjutnya tenggelam, dan sangat lama untuk bisa bangkit serta berani muncul kembali melakukan aksi.
Maka kekuatan inti sebagai kekuatan penegak barisan aksi, tidak ubahnya seperti tulang-tulang rangka bagi badan dan jantung bagi darahnya. Badan tidak akan bisa tegak tanpa tulang-tulang rangka, dan darah tidak bisa mengaliri kehidupan tanpa adanya jantung.
Kekuatan Pendukung
Kekuatan pendukung aksi merupakan simpatisan yang berasal dari kelompok lain. Mereka simpati karena ada bagian kepentingan mereka yang terwakili dalam aksi yang dilakukan. Kelompok ini bisa langsung bergabung menjadi kelompok basis, kalau mereka datang sebelum aksi berjalan, dengan koordinasi dari pimpinan aksi. Namun kalau mereka datang pada saat aksi berjalan, mereka harus tetap ditempatkan sebagai pendukung. Mereka meramaikan aksi dan menambah kekuatan bagi kekuatan basis. Bila kekuatan pendukung ini banyak jumlahnya, lawan bisa semakin merasa tertekan. Dan semakin membuat mereka panik. Dalam keadaan demikian, kekuatan pelopor masuk mengajukan tuntutan-tuntutan.
Aksi bisa dimulai sesudah syarat-syaratnya cukup dan kekuatannya siap. Kekuatan itu ialah kekuatan intern atau kekuatan sendiri, yaitu massa yang berkepentingan melakukan aksi sebagai kekuatan yang menentukan kalah menangnya aksi.
Di samping itu juga, perlu menghitung kekuatan "kelompok luar". Dan berusaha untuk bisa menariknya menjadi kelompok pendukung. Kekuatan pendukung adalah kekuatan di luar barisan yang kepentingannya ikut terwakili dalam aksi.
Walau kekuatan kelompok luar itu merupakan kekuatan di luar barisan dan tidak menentukan kalah menangnya aksi, tapi kalau bisa ditarik menjadi kelompok pendukung, bisa menambah kekuatan dan melancarkan jalannya aksi. Bahkan karena itu, bisa mempercepat proses kemenangan aksi.
Dalam menghitung kekuatan kelompok luar, seorang kader tidak boleh dengan sepenuhnya mengandalkan padanya, sebab kekuatan luar yang bisa ditarik menjadi kelompok pendukung bukanlah kekuatan yang menentukan. Tapi hanya sebagai kekuatan tambahan. Jadi kalau kekuatan kelopok luar tidak bisa ditarik, tidak apa-apa, yang penting asalkan kekuatan kelompok ini tidak memusuhi aksi.
Maka target paling tinggi dalam hal menghitung kekuatan luar adalah bisa menariknya ikut aksi. Sedang paling kecil adalah membuat mereka tidak memusuhi aksi. Berhubung dengan itu, sangat penting diperhatikan agar kekuatan luar tidak menjadi salah satu sasaran aksi. Atau kepentingan kekuatan luar jangan sampai disinggung menjadi sasaran aksi.
Kekuatan luar sebagai kekuatan tambahan tidak boleh termasuk hitungan sebagai dasar untuk menentukan target aksi. Dasar hitungan kekuatan untuk menentukan target target aksi adalah kekuatan sendiri, sebagai kekuatan yang menentukan. Sebab bisa dan sering terjadi, kekuatan luar yang sudah termasuk hitungan, menjadi bimbang ragu sesudah aksi berjalan, lalu mundur dan pasif. Sebaliknya juga, bisa dan sering terjadi kekuatan luar menjadi tertarik sesudah aksi berjalan.
Karena itu, seorang kader harus memandang dan menilai serta bersikap yang tepat terhadap kekuatan luar. Kekuatan luar itu penting untuk ditarik, tidak diabaikan dan tidak begitu saja ditinggalkan karena bisa memperlancar dan mempercepat proses kemenangan aksi. Tapi juga tidak menjadikannya sandaran karena sifatnya labil.
Menghitung kekuatan aksi itu harus diteliti dan jelas karena ringan beratnya atau besar kecilnya aksi harus sesuai atau seimbang dengan dasar kekuatan barisan sendiri yang ada.
4. TARGET AKSI
Suatu aksi harus mempunyai target yang harus dicapai. Maksimum dan minimum. Target itu merupakan pedoman yang harus dipegang teguh. Dengan berpegang teguh pada pedoman target yang harus dicapai, suatu aksi harus tangkas, lincah dan taktis.
Penentuan target aksi harus sesuai dengan sifat-sifat:
Realistis
Penentuan target yang realistis, adalah sesuai dengan kekuatan yang dipunyai oleh organisasi. Menentukan target lebih tinggi dari kekuatan yang dipunyai akan membuat pelaku aksi akan kecewa, karena aksi gagal terus. Kekecewaan yang terus menerus akan membuat massa menjadi tercerai berai dan kapok ikut aksi. Sedangkan, menentukan target aksi yang terlampau rendah akan membuat massa tidak berkembang maju, bahkan menterbelakangkan mereka.
Menantang
Target aksi harus menantang agar massa bersemangat. Menantang karena massa dengan penuh harap mengejar hasil aksi. Hasil yang diharapkan akan membantu menyelesaikan salah satu masalah massa. Target yang terlampau tinggi akan membuat massa tidak bergairah karena sudah meramalkan kekalahan. Sedang target yang terlalu rendah akan membuat massa juga tidak bergairah, karena tidak akan membantu pemecahan masalah mereka.
Berbatas waktu
Target suatu aksi harus berbatas waktu. Bila aksi dibuat dalam waktu yang terlalu panjang, maka massa akan mengalami kelelahan dan kebosanan, sehingga aksi hanya dipandang sebagai buang-buang waktu. Antara satu aksi dengan aksi lainnya harus berjarak waktu cukup. Waktu antara dua aksi dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya. Dan tentunya juga untuk memberikan kesempatan pada organisasi untuk melakukan konsolidasi.
■ Terukur - Khusus
Target aksi harus terukur. Karena itu suatu aksi harus menentukan targetnya khusus. Jangan dibuat umum. Strategi boleh umum. Strategi dicapai melalui banyak aksi. Setiap aksi harus punya target khusus. Agar bisa dinilai apakah keadaan yang dicita-citakan aksi telah berhasil atau gagal, target yang umum, sulit dinilai keberhasilan atau kegagalannya.
Bermakna
Target aksi harus bermakna bagi perubahan nasib kaum yang diperjuangkan. Tanpa makna, pelaku aksi yang ikut-ikutan saja tidak akan berjuang sungguh-sungguh. Bila orang macam ini terkena resiko aksi, ia akan patah. Padahal, aksi juga latihan untuk meningkatkan keteguhan massa.
Suatu aksi bisa mundur bila mengalami kesulitan dan sudah tidak mampu mengatasinya. Sudah tidak cukup kekuatan untuk terus maju dan bertahan. Tapi dalam mengambil langkah mundur, setiap kesempatan harus digunakan untuk bisa mempersatukan kembali (mengkonsolidasi) kekuatan dan kemudian kembali melangkah maju. Pada keadaan demikian, perundingan dan kompromi bisa ditempuh. Tapi kompromi itu bersifat taktis. Bukan kompromi yang menyerah.
Kompromi taktis adalah kompromi yang bermaksud mencari waktu dan kesempatan supaya bisa mempersatukan diri kembali (mengkonsolidasi) dan menyusun kekuatan untuk kemudian bisa maju lagi mencapai target yang sudah dipegang sebagai pedoman. Dalam kompromi taktis, berlangsung suatu perjuangan untuk bisa mencapai hasil yang bisa mendekatkan pada target atau strategi aksi. Atau setidak-tidaknya harus tetap bertahan pada apa yang sudah dicapai sebelumnya. Tidak melepaskannya.
Dengan begitu, kompromi taktis adalah kompromi yang tetap berpegang teguh dan mengabdi pada strategi (target) aksi. Selanjutnya akan terus maju lagi mencapai strategi (target) aksi yang sebelumnya sudah menjadi pedoman.
Sedang kompromi penyerahan adalah kompromi yang menyerah dan sudah melepaskan strategi (target) aksi. Suatu kompromi yang sudah berhenti sampai di situ dan tidak akan maju lagi untuk meneruskan mencapai strategi (target) aksi yang sebelumnya sudah menjadi pedoman.
Suatu aksi harus terus maju berjalan sampai pada mencapai strateginya (targetnya), walau ada kalanya menurut keadaan atau taktik, aksi itu harus terpaksa berhenti untuk sementara. Harus menjadi prinsip bahwa aksi baru berakhir setelah mencapai strateginya (targetnya), atau sesudah mencapai kemenangan dan berhasil.
Kemudian sesudah aksi menang, dan berhasil, juga tidak boleh lalu berhenti begitu saja. Kekuatan aksi sesudah menang dan berhasil harus dikonsolidasikan kembali dengan belajar dari pengalaman dan kekurangankekurangannya sebagai dan untuk persiapan aksi-aksi yang baru.
Dengan begitu berarti aksi adalah bagian awal dari suatu perubahan nasib kaum tani. Aksi itu harus berlangsung terus dari satu aksi ke aksi yang lain. Dari target yang satu ke target yang lain. Dari target yang kecil dan ringan, terus maju meningkat ke target yang besar dan berat.
Aksi itu bagaimanapun kecil dan ringannya adalah membuat keadaan baru. Itu berarti bahwa aksi yang berlangsung terus menerus dari yang satu ke yang lain, juga akan terus membuat keadaan baru terus-menerus. Hingga menuju keadaan yang menjamin kepentingan kaum tani.
Aksi yang terus meningkat dari yang kecil ke yang besar dan dari yang ringan ke yang berat juga akan membuat keadaan itu terus meningkat dan berkembang mematang maju ke jalan suatu perubahan masyarakat keseluruhan, yang menjamin kepentingan kaum tertindas secara keseluruhan.
5. KELOMPOK AKSI
Setiap aksi yang benar adalah aksi yang terorganisir. Tapi tidak berarti semua aksi spontan (asal jadi) adalah buruk. Aksi spontan karena kemarahan massa yang sudah tidak tertahankan lagi karena ditindas, merupakan suatu bahan baku yang bisa diolah menjadi aksi yang terorganisir.
Kelompok aksi harus dibuat berdasarkan pada jenis aksinya, tingkatan aksinya, kekuatan aksi yang dimiliki, kekuatan lawan dan target yang hendak dicapai.
Kelompok aksi harus dibedakan dengan organisasi petani. Kelompok aksi berjangka waktu sementara. Bila aksi selesai, kelompok aksi akan dibubarkan oleh organisasi petani. Pada saat aksi berlangsung musuh akan berusaha menghancurkan kelompok aksi. Umpamanya dengan cara menangkapi pelakupelaku aksinya. Apabila, kelompok aksi dihancurkan, pergerakan masih bisa berlangsung terus, dengan dibentuknya kelompok aksi yang baru, oleh organisasi petani.
Seri Panduan Organisasi Tani -10:
PENERANGAN
PENERANGAN
1. ARTI PENERANGAN
Penerangan disebut juga propaganda. Apakah propaganda merupakan penyebaran kebohongan? Biasanya, propaganda sering dihubung-hubungkan dengan penyebaran fitnah dan membesar-besarkan segala kesalahan. "Propaganda adalah tipu muslihat," demikian umumnya komentar orang ketika mendengar kata propaganda. Propaganda menjadi kata yang memiliki arti jelek.
Namun, pengertian itu keliru. Pengertian yang keliru sengaja disebarluaskan oleh kaum penguasa agar segala gagasan yang menentangnya, selalu diberi cap jelek, sehingga rakyat tidak menentang kekuasaannya. Hasil yang diharapkan adalah agar penguasa tetap berkuasa terus.
Seorang kader, harus memahami pengertian propaganda atau penerangan dengan benar. Pengertian yang benar, propaganda atau penerangan adalah suatu cara untuk menyebarluaskan ajaran-ajaran dengan cara yang terorganisir. Ajaran yang disebar luaskan bisa ajaran yang benar, bisa juga ajaran yang sesat.
Sebagaimana dikemukakan, propaganda tidak perlu selalu berarti penyebaran kebohongan atau fitnah. Tentu saja, tidak ada satupun dapat mencegah suatu kelompok orang dari usaha menyebarkan kebenaran palsu atau kebohongan yang penuh tipu daya. Tetapi gerakan rakyat atau kelompok yang berpihak pada rakyat juga melakukan penerangan dengan tujuan menyebarkan kebenaran, dan membuka mata kaum tertindas atas kenyataan yang sering tidak disadari atau tidak mampu diungkapkan karena penindasan yang luar biasa.
Bagi gerakan petani yang sejati, penerangan adalah salah satu kewajiban. Organisasi kaum tani melakukan penerangan dengan tujuan membuka mata dan kesadaran kaum tani yang tertindas. Dengan kesadaran yang tumbuh, kaum tani yang tertindas bisa bangkit melakukan aksi untuk merebut dan meraih hak-hak yang selama ini tidak dimilikinya.
2. TUJUAN PENERANGAN
Berdasarkan atas pengertian di atas, maka kita dapat merumuskan dua tujuan umum dari penerangan, yaitu:
Untuk mengubah sikap-sikap terbelakang, kepercayaan yang salah, dan pemahaman yang kurang
Tidak bisa disangkal, sebagian besar hidup kaum tani menerima penerangan yang salah. Saluran-saluran yang biasa dipergunakan oleh penguasa untuk propagandanya melalui saluran-saluran yang secara langsung mereka kuasai. Misalnya, Sekolah dan Media Massa (Televisi, Radio, Koran, Majalah, dan lainlain). Sementara itu, saluran-saluran penerangan yang dipergunakan oleh organisasi petani jumlahnya jauh lebih sedikit. Misalnya, melalui obrolan sehari-hari. Kader petani, harus sungguh-sungguh dan terus-menerus melakukan penerangan dengan tujuan agar kepercayaan yang salah, dan pemahaman yang kurang tentang perjuangan bisa berubah menjadi kepercayaan yang benar dan bertambahnya pemahaman.
Untuk melibatkan sebanyak-banyaknya orang dalam gerakan petani
Dengan semakin terbukanya mata dan timbulnya kesadaran baru mengenai perjuangan, massa kaum tani akan bangkit terlibat dalam aksi yang ditujukan untuk perubahan nasib kaum tani. Orang-orang yang terbaik dari massa petani yang bangkit ini kemudian ditarik menjadi kader. Mereka adalah orang yang pengabdiannya telah penuh dengan perjuangan, dan memenuhi kualitas sebagai seorang kader.
Seorang kader bukanlah seorang profesor yang memberikan dan menjelaskan bahan-bahan kuliah. la juga bukan dokter yang memberikan resep-resep. Adalah kewajiban para kader untuk membangkitkan rakyat dan mendorongnya untuk bertindak. Memang, seorang kader harus memiliki keterampilan dan kesabaran seperti seorang profesor meneliti dan menganalisis bahan-bahan yang diperlukan untuk menarik hati kaum tani yang tertindas.
3. PRINSIP-PRINSIP PENERANGAN
Prinsip-prinsip pokok yang harus diingat dalam kerja penerangan adalah:
1. Adanya garis politik organisasi.
2. Penggunaan masalah yang kongkrit.
3. Memakai tempat dan bentuk yang macam-macam.
Garis Politik Organisasi
Garis Politik Organisasi berarti program yang dikedepankan oleh suatu gerakan atau organisasi. Garis Politik menjadi program suatu gerakan atau program organisasi yang ditawarkan kepada rakyat. Seorang kader gerakan petani harus paham betul garis politik yang ia bela.
Unsur-unsur yang tercakup dalam garis politik perjuangan kaum tani adalah:
a. Suatu analisa terhadap keadaan ekonomi-politik kaum tani.
b. Rumusan tujuan perjuangan kaum tani.
c. Strategi (cara yang digunakan untuk meraih tujuan-tujuannya).
Masalah yang Kongkrit
Seorang kader akan bisa menggerakkan banyak orang dalam perjuangan, kalau ia secara tepat menyuarakan kepentingan massa rakyat petani. Kepentingan massa disuarakan melalui pengungkapan masalah-masalah yang secara nyata (kongkrit) dirasakan.
Masalah-masalah yang hendak diterangkan kepada massa, haruslah menyangkut hajat hidup mereka. Dengan itu, kepentingan massa bisa disuarakan. Jadi, pintu propaganda dibuka dengan kunci mengangkat langsung masalah hajat-hidup massa petani. Pintu yang telah terbuka, merupakan kesempatan bagus untuk membuka mata, menyadarkan dan menggerakkan massa untuk ikut dalam gerakan. Masalah-masalah itu, selanjutnya dipergunakan sebagai batu pijakan untuk memperkenalkan program perjuangan.
Suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh seorang kader adalah kenyataan bahwa terdapat jurang antara kepentingan yang nyata dengan apa yang disadari oleh massa. Suatu masalah boleh jadi merupakan kepentingan rakyat banyak jika hal itu dipandang dalam tujuan jangka panjang, tetapi berhubung dengan rendahnya tingkat kesadaran politik petani maka tidak jarang mereka menolak suatu masalah yang dikemukakan oleh seorang kader.
Karena adanya jurang di atas, seorang kader yang baik harus mampu untuk memanfaatkan bentuk dan cara penerangan yang tepat sesuai dengan kondisi massa.
Masalah-masalah dan tuntutan-tuntutan yang dikemukakan oleh seorang kader harus sesuatu yang mungkin diraih oleh massa. Jangan mengajukan masalahmasalah dan tuntutan-tuntutan yang tidak mungkin diraih dan dimenangkan oleh massa.
Tuntutan yang tidak mungkin untuk dikerjakan oleh massa, pasti tidak akan mendatangkan dukungan dari massa, atau malah dapat membuat massa kecewa dengan datang sang kader. Sehingga kepercayaan massa pada kader akan berkurang.
Suatu contoh kongkrit adalah masalah tanah-tanah rakyat yang direbut secara paksa oleh penguasa setempat untuk dijadikan perkebunan oleh modal besar (kapitalis). Seorang kader harus bisa menerangkan bahwa terdapat kerjasama atau persekongkolan antara penguasa dengan kapitalis untuk menggusur tanah petani. Sehingga, massa petani harus mengubah aksi "memohon kebaikan hati penguasa" menjadi aksi perlawanan langsung mempertahankan tanah.
Kader jangan terburu-buru menerangkan masalah penyelewengan penguasa, dan mengajak massa untuk menuntut kepada penguasa yang lebih tinggi agar penguasa daerah diganti. Tapi, mulailah dengan menerangkan, hajat hidup massa petani yang terganggu karena tanahnya dicaplok. Maka, soal tanahnya terlebih dahulu yang harus diangkat. Apabila kesadaran massa telah bertumbuh lebih lanjut, barulah masalah-masalah selanjutnya satu persatu bisa diangkat.
Jadi, massa rakyat akan ikut serta apabila, masalah dan tuntutan yang diterangkan memberikan harapan bagi pemecahan masalah. Namun, harus diingat, seorang kader tidak boleh memberikan janji yang tidak mungkin bisa dicapai. Bila hal ini terjadi, ia tidak lagi akan dipercayai oleh massa. la akan sama diperlakukan seperti penindas yang menipu rakyat petani dengan janjijanji palsu.
Bentuk dan Cara Penerangan
Penerangan biasanya menggunakan cara-cara tertulis dan omongan (lisan). Ada juga dengan cara gambar dan gerak (teater).
Adanya anggapan umum bahwa hanya mereka yang menjadi seorang penulis, dan ahli pidato yang bisa menjadi kader penerang yang ahli. Seorang kader harus membuang jauh-jauh anggapan di atas. Semua orang bisa menjadi kader penerang. Apa yang diperlukan untuk menjadi seorang penerang yang baik adalah kebiasaan dan latihan praktis di lapangan, dan memahami betul syaratsyarat penerangan yang tepat.
4. SYARAT-SYARAT PENERANGAN YANG TEPAT
Seorang kader yang melakukan penerangan tidak boleh melupakan hal-hal berikut ini, yaitu: bahasa yang merakyat, kejujuran, contoh nyata (kongkrit) dan masalah yang tidak basi.
Bahasa yang Merakyat
Sebisa mungkin, para kader penerang harus mencegah penggunaan istilahistilah yang maknanya belum secara luas dimengerti oleh rakyat. Baik dalam obrolan, pidato maupun tulisan. Penggunaan bahasa yang merakyat dimaksudkan untuk menyampaikan pandangan-pandangan kita kepada massa kaum tani dengan cara yang paling sederhana dan paling mudah dimengerti. Oleh karenanya, seorang kader harus selalu ingat sejauh mana kesadaran massa yang menjadi sasaran penerangan.
Penggunaan istilah-istilah seperti fasisme, birokrasi, demokrasi, kapitalisme dan lain sebagainya adalah istilah-istilah yang artinya harus dipopulerkan. Jika kita terpaksa menggunakan istilah-istilah semacam di atas, maka jelaskanlah pengertiannya dengan cara yang mudah dimengerti massa.
Jika seorang kader gagal membuat massa paham atas apa yang disampaikannya, maka kader itu akan dianggap 'orang luar'. Bila kejadian ini sering terjadi, maka kepercayaan massa pada kader itu akan merosot tajam. Bahkan, bisa jadi akan muncul sikap massa yang menolak kader. Kegagalan untuk menyampaikan hal tersebut, bagi penerangan berarti kegagalan dalam meraih sasaran lainnya, yaitu menggalang massa ikut dalam aksi.
Kejujuran
Salah satu perbedaan moral antara kader dengan kaum penindas adalah dalam hal kejujuran. Untuk meraih kemenangan moral atas kaum penindas, kader perjuangan harus bersikap jujur dalam menerangkan apa yang ia katakan atau yang ditulis. Hanya dengan mengungkapkan secara jujur dan tegas, maka suatu gerakan dapat meraih kepercayaan dan dukungan rakyat. Tanpa ini semua, mustahil kemenangan apapun bisa direbut.
Penyebarluasan kebenaran yang palsu dan fitnahan akan membuat suatu gerakan mandeg dan akibatnya akan dijauhi, bahkan ditolak oleh massa rakyat.
Menyebutkan Contoh/Peristiwa yang Kongkrit
Bahan mentah penerangan dan cara membangkitkan rakyat yang terbaik adalah peristiwa atau contoh kongkrit yang nyata terjadi, dan yang dialami sendiri oleh massa. Setrampil apapun seorang kader penerang berbicara atau menulis, kalau ia sampaikan jauh dari pengalaman massa, maka ia akan sulit mendapat dukungan.
Contohnya, seorang kader menerangkan mengenai penguasa yang anti rakyat. Masalah ini hanya bisa mengerti dan mendapat dukungan massa apabila dikemukakan kejadian-kejadian yang membuat mereka menjadi korban.
Seorang kader yang bijaksana akan selalu menggunakan contoh-contoh yang nyata untuk menjelaskan masalah dan tuntutan yang dipropagandakan.
• Menyampaikan Masalah yang Masih Hangat
Untuk memperoleh perhatian dari massa, seorang kader akan menyampaikan masalah yang sedang hangat. Mengedepankan masalah-masalah yang telah lewat sama saja dengan menyajikan makanan basi ke hadapan massa. Tentu, tidak ada seorang pun juga akan tertarik dengan masalah-masalah yang sudah terlanjur "basi".
5. BENTUK-BENTUK PROPAGANDA
Terdapat banyak bentuk propaganda yang berbeda, dan dapat dipecah ke dalam golongan: tertulis, lisan, kesenian gerak (lagu dan teater) dan gambar.
Bentuk-bentuk Tertulis
Dalam golongan ini termasuk selebaran, pamflet, surat terbuka, buletin, jurnal, dan koran.
Bentuk pamflet (selebaran) mungkin merupakan bentuk penerangan tertulis yang paling umum digunakan. Selebaran dan pamflet mudah dan cepat dibuat. Biasanya, berisi hanya satu isyu yang sedang "hangat-hangat"nya dibicarakan oleh massa.
Dalam membuat pamflet (selebaran), para kader harus membuatnya sedemikian rupa sehingga gagasan utamanya dapat dengan segera dipahami oleh massa pembacanya. Bagian yang paling penting harus ditempatkan pada bagian awal dan bagian penutupnya.
Bentuk pamflet (selebaran) tidak harus ditulis dengan mesin ketik atau mesin cetak. Bisa juga dengan tulis tangan, asal menarik dan bisa dibaca. Prinsip pamflet adalah cepat dibuat dalam jumlah yang banyak. Apapun bentuk dan caranya. Dengan teknologi fotokopi maka perbanyakan dalam waktu singkat tidak sulit dilakukan. Isi pamflet tidak harus melulu kata-kata, tapi bisa juga bisa ada gambar-gambar agar menarik.
Satu pamflet sebaiknya hanya untuk satu masalah, sehingga perhatian massa tidak terpecah.
Ungkapan yang mengena harus dibuat untuk selebaran. Jika kondisinya memungkinkan kita dapat mencantumkan nama organisasi pembuatnya. Jika tidak mungkin, tidak dicantumkan pun tidak soal, yang penting masalah yang dikemukakan merupakan kegelisahan massa dan menunjukkan jalan pada massa. Dan sekali lagi, jangan lupa untuk mencoba menggunakan bahasa sehari-hari yang dengan mudah dipahami oleh massa.
Bentuk Omongan (lisan)
Berbicara adalah kegiatan sehari-hari dari rakyat. Salah satu saluran yang tidak bisa dikuasai oleh kaum penguasa adalah obrolan sehari-hari. Seorang kader akan selalu menjadikan obrolannya sebagai penerang.
Sekali lagi perlu diingatkan, ketika berbicara bersama massa gunakanlah bahasa sehari-hari mereka yang sederhana! Bahasa bukan cuma isi omongan tapi juga bagaimana mengomongkannya. Penggunaan istilah yang asing sebisa mungkin dihindari.
Satu hal yang harus dicamkan adalah bahwa kita tidak boleh berharap bahwa massa akan dengan segera merubah pikiran dan pandangannya setelah mendengarkan kita. Adalah terlampau berlebihan untuk mengharapkan bahwa seseorang akan begitu saja melepaskan pikiran, pemahaman kepercayaan dan sikap yang telah dianutnya lama. Maka adalah wajar, jika massa memerlukan waktu untuk mengolah kemudian mengubah pikiran, pemahaman, kepercayaan dan sikapnya.
Karena itu, seorang kader tidak boleh merasa sudah cukup, hanya dengan satu kali penerangan saja. Adalah suatu kemenangan, meskipun kecil, bagi kader apabila ia dapat membuat seseorang mulai meragukan pikiran, pemahaman, kepercayaan dan sikapnya yang sebelumnya.
Ada saat-saat di mana seorang kader harus menerangkan di hadapan massa banyak. Kesempatan ini bisa terjadi, misalnya dalam pertemuan-pertemuan pendidikan, dalam acara-acara hajatan besar, atau acara-acara kesenian.
Dalam berbicara di hadapan massa, biasanya kita akan menemui berbagai jenis orang yang berbeda. Berikut ini beberapa cara dalam menghadapi orangorang tersebut:
Pendengar yang masa bodoh atau acuh tak acuh. Perlihatkan arti penting dari masalah atau kejadian tertentu kepada mereka. Gunakan fakta dan logika untuk meyakinkan mereka. Hindari debat kusir yang emosional. Gunakan juga simbol-simbol yang merakyat. Umpamanya, simbolisme pewayangan - pada kalangan orang Jawa-Sunda yang akrab dengan pewayangan.
Pendengar yang bersikap bermusuhan. Jika mungkin, berikan kesempatan pada mereka untuk mengemukakan pendapatnya terlebih dahulu. Temukan dasar yang sama untuk pertukaran pikiran (diskusi/dialog). Ambil kejadian nyata yang bisa dilihat bersama. Kemudian diskusikan isu-isu ini, gunakan fakta dan logika. Jika orang itu sangat bermusuhan, usahakan sebisa mungkin untuk tetap tenang dan sopan.
Pendengar yang ragu-ragu atau setengah-setengah. Dengarkan mereka terlebih dahulu. Pusatkan perhatian pada titik-titik kesepakatan. Gunakan fakta yang masuk akal. Jangan terlalu menekan, apalagi memaksakan pendapat kita terhadap mereka.
Mereka yang telah yakin. Pada pendengar jenis ini, sasaran propaganda harus mengarahkan kepercayaan mereka menjadi aksi. Sebagai tambahan untuk memperkuat fakta, himbauan yang bernada mengajak dapat diciptakan untuk memperlihatkan solidaritas kita dan desakan untuk bertindak
Bentuk Kesenian Gerak (Lagu dan Teater)
Propaganda bentuk ini memang memerlukan keahlian lebih. Dipergunakan sebuah tim kesenian yang telah terlatih agar bisa menampilkan suatu naskah yang memang menarik perhatian massa.
Membuat nyanyian dengan isi masalah-masalah yang hendak diterangkan adalah cara yang tepat untuk segera membuat massa terlibat dengan masalah. Sebab, nyanyian akan diulang oleh mereka yang tertarik dengan isi lagu itu. Jadi, penerangan yang menyentuh pada persoalan massa, maka dengan mudah ia menghafal lagu itu. Lagu musti dibuat sederhana dan ringkas agar mudah ditirukan.
Mengadakan pertunjukan teater, apakah di sebuah panggung atau di jalanan, adalah salah satu bentuk alat yang bisa membangkitkan massa, khususnya mereka yang sangat minim pengetahuan sosialnya. Dengan bentuk ini akan mudah memperoleh perhatian orang awam atau orang yang lalu lalang.
Tujuannya adalah untuk menyajikan kenyataan sehari-hari dengan cara pandangan yang berbeda yang akan mengarahkan massa untuk mempertanyakan sistem dan nilai-nilai masyarakat di mana mereka hidup.
• Bentuk Gambar
Poster, dan tulisan di tembok-tembok adalah dua contoh saja yang termasuk di dalam golongan ini.
Sedikit tentang poster. Sebaiknya hanya yang penting-penting saja yang ditulis di dalamnya. Gunakan istilah yang merakyat dan mengena pada maksudnya. Tulisan yang penting harus dapat dengan mudah terbaca dengan tulisan yang tebal dan berwarna. Satu atau dua warna sudah cukup, karena terlalu banyak warna malah dapat mengalihkan perhatian pembaca dari pesan yang sesungguhnya. Poster tidaklah harus dicetak. la bisa menggunakan kertas dan areng. Prinsipnya adalah pesan yang singkat, bisa diperbanyak dalam waktu singkat.
Tulisan-tulisan di tembok gudang, di jalan-jalan merupakan bentuk yang bisa dipergunakan. Gunakan alat yang sederhana, seperti areng. Tulisan dibuat di tempat-tempat umum, seperti di terminal, di pasar, di sekolah, di jembatan, dan lain-lain. Maksudnya agar massa luas mengetahui masalah yang disampaikan.
6. PENGGUNAAN AJAKAN
Seorang kader berhasil melakukan penerangan bila pandangan yang diajukannya sudah dipahami oleh pendengarnya dan mendorong mereka membuang kepercayaan lamanya. Lebih berhasil lagi, bila kader bisa mendorong massa kemudian bertindak sesuai dengan pandangan barunya.
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seorang kader dalam melakukan penerangan :
• Penggunaan Bukti atau Fakta
Cara ini paling ampuh dalam mengajak massa terlibat dalam masalah yang diterangkan. Bukti atau fakta tidak dapat "berbicara". la dibicarakan oleh orang. Orang bisa membicarakan fakta dari sudut pandang yang berbeda. Seorang kader akan menyampaikan fakta dengan menggunakan kacamata "perjuangan", bukan kacamata "penindasan".
Penggunaan Alasan (Argumentasi)
Alasan atau argumentasi dapat bersifat positif maupun negatif. Alasan positif berarti menunjukkan pada massa rakyat keuntungan-keuntungan yang akan diraih kalau mereka mengikuti jalan yang ditawarkan kader. Contohnya adalah, dalam kasus perebutan tanah rakyat oleh penguasa untuk kepentingan perluasan perkebunan. Seorang kader mengajak massa rakyat menolak menerima paksaan ganti rugi yang rendah sekali. Kader mengajak rakyat untuk tetap menjadikan lahannya sebagai garapan sehari-hari mereka. Alasan positif dipakai dengan menunjukkan: "Dengan tetap mengolah tanah, maka penyediaan makanan sehari-hari yang mereka butuhkan akan terjamin."
Alasan negatif, sebaliknya, menunjukkan akibat-akibat yang buruk, kalau massa mengikuti pandangan lawan. Dalam contoh diatas, alasan negatif dimunculkan dengan isi: "Kalau petani menyerahkan tanahnya dan mengambil ganti rugi yang murah sekali, penyediaan makanan sehari-hari rakyat tidak akan terjamin. Jangankan untuk beli tanah lagi, bahkan, uang ganti rugi itu, hanya bisa dipakai untuk makan keluarga sejumlah waktu saja. Dibelikan tanah pun sudah tidak cukup."
Menunjukkan Hubungan Satu dengan Lainnya
Yang dimaksud adalah menghubungkan peristiwa nyata yang terjadi, dengan peristiwa lainnya. Tidak jarang massa rakyat mempunyai sikap-sikap yang salah terhadap satu peristiwa. Dengan menunjukkan hubungan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya, massa diajak "melihat realita" dan bersikap yang tepat. Satu contoh, pada massa rakyat petani yang sudah membenci kehadiran perkebunan karena tanah-tanah mereka telah direbut, bisa ditunjukkan bahwa perkebunan bisa mengambil tanah karena mereka bersekongkol dengan penguasa lokal.
Dengan contoh itu, massa diajak bersikap yang tepat terhadap penguasa lokal. Penguasa lokal tidak dipandang sebagai "bapak" mereka yang melindungi "anak-anaknya", melainkan sebagai penguasa yang anti rakyat.
7. PENGGUNAAN KEPERCAYAAN RAKYAT
Harus diakui, massa rakyat hidup dengan cerita-cerita kebudayaan mereka sendiri. Ada hal-hal yang dipuja oleh mereka. Dalam beberapa kesempatan, kader bisa secara hati-hati menggunakan pemujaan yang dilakukan rakyat untuk kepentingan mengubah kesadaran massa. Dengan masuk melalui apa yang dipuja oleh rakyat, maka penerangan bisa lebih berhasil.
Umpamanya, rakyat sangat memuja kisah-kisah pewayangan. Maka dengan kisah-kisah pewayangan, penerangan dapat menyentuh kesadaran mereka. Apabila pada massa yang telah mengenal hukum, penggunaan ayat-ayat hukum yang masih berpihak rakyat bisa dilakukan.
Berbagai bentuk yang dianjurkan di antaranya adalah:
Mengutip Dokumen
Mengutip dokumen atau pernyataan yang telah dibuat oleh seorang yang dipercayai oleh rakyat. Misalnya, mengutip Undang-Undang Pokok Agraria 1960 tentang fungsi sosial tanah. Atau mengutip pidato Presiden Soekarno, tentang "Hati-hati terhadap kapitalis bangsa sendiri". Atau misalnya "Tanah untuk Tani Penggarap".
Menggunakan Pengelompokan
Ini berarti upaya meyakinkan pendengar untuk melakukan suatu tindakan tertentu karena mereka termasuk dalam suatu kelompok tertentu yang harus bersatu dalam tindakannya untuk mendapatkan hasil penuh dari suatu rencana aksi. Contohnya adalah ungkapan-ungkapan berikut ini, "Sebagai pejuang, kita wajib bersikap tegas". Atau, "Bagi kaum tertindas, tidak ada istilah mundur dan menyerah. Bila terus menerus menyerah, kita akan menjadi kaum tertindas terus".
Seri Panduan Organisasi Tani-11: DANA PERJUANGAN DAN KERJASAMA
DANA PERJUANGAN DAN KERJASAMA
1. PRINSIP PENCAHARIAN DANA PERJUANGAN
Ada sebagian pekerjaan organisasi petani yang membutuhkan uang. Organisasi petani harus bisa membedakan dengan tegas, kegiatan mana yang bisa dilakukan tanpa uang, dan kegiatan mana yang hanya bisa dilakukan bila ada uang.
Kebutuhan organisasi petani akan uang musti dikelola dengan cara yang terencana. Organisasi petani tidak boleh hanya mengandalkan pengadaan uang dari luar organisasi, seperti sumbangan. Tapi, organisasi petani musti mengusahakan pengadaan uang dari pengolahan kemampuan-kemampuan yang dimiliki.
Dengan mengandalkan pada kemampuan sendiri, maka perjuangan organisasi petani tidak dapat didikte oleh pihak luar organisasi, melainkan diarahkan oleh organisasi itu sendiri. Hal ini merupakan prinsip yang musti dipegang teguh oleh organisasi petani.
2. TIGA SUMBER PENDANAAN PERJUANGAN
Terdapat tiga sumber pendanaan perjuangan petani:
luran Anggota Organisasi
Walaupun jumlahnya kecil, iuran merupakan bentuk kongkrit dari komitmen yang diberikan seseorang kepada organisasi. Organisasi juga tidak bisa bertindak menyeleweng dari aspirasi anggotanya, karena anggota punya andil kongkrit dalam menghidupi organisasi. Anggota juga mampu mengendalikan jalannya organisasi.
• Sumbangan Pihak Luar
Organisasi bisa meminta sumbangan dari pihak luar yang bersimpati terhadap perjuangan organisasi. Namun sumbangan pihak luar ini tidak boleh menjadi andalan utama. Sumbangan tetap harus ditempatkan sebagai pelengkap saja.
Dalam upaya mencari sumbangan dari pihak luar, prinsip yang harus dipegang adalah kesetaraan. Pihak luar yang hendak menyumbang, didorong oleh rasa simpati pada nasib dan perjuangan kaum tani. Pihak luar yang hendak menyumbang tidak boleh sampai mendikte organisasi, dengan bayaran uang. Melainkan, penentu jalannya organisasi adalah organisasi itu sendiri, bukan pihak luar (walaupun ia menyumbangkan uang).
Biasanya pihak yang bersimpati berasal dari golongan kelas menengah terdidik. Organisasi petani harus membentuk komite kerja khusus yang mengkampanyekan masalah kaum tani ke kelas menengah yang terdidik, sambil mencari kemungkinan perolehan dana organisasi. Contoh caranya adalah membuat poster-poster masalah kaum tani dengan harga jual yang layak. Cara lainnya, bisa mengajukan proposal (permohonan) khusus ke badanbadan penyumbang dana bagi kaum miskin. Di perkotaan, berkembang lembaga-lembaga yang bisa memberikan dana, asalkan sesuai dengan minat dan perhatian mereka.
Badan Usaha Khusus
Organisasi membentuk badan usaha khusus yang melulu bertujuan mencari uang, melalui kegiatan-kegiatan ekonomi. Keuntungan dari badan usaha ini sebagian disalurkan ke organisasi. Sumber pendanaan ini musti dijadikan andalan utama organisasi.
3. PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN BADAN USAHA KHUSUS
• Pengendalian Oleh Organisasi
Pekerjaan mencari dana bagi perjuangan musti dikendalikan oleh organisasi petani (dalam hal ini tentunya, pimpinan organisasi). Pengendalian dilakukan dengan hubungan khusus antara organisasi dengan badan usaha yang dibentuk. Prinsip pengendalian ingin menyatakan bahwa posisi badan usaha berada di bawah organisasi. Organisasi tetap panglima, badan usaha adalah prajurit.
Terdapat dua macam cara pengendalian:
a. Secara Terbuka
Organisasi membentuk badan usaha secara terbuka (diketahui oleh umum). Sehingga, kendali yang dilakukannya secara terbuka. Umpamanya, penyaluran sebagian keuntungan badan usaha ke organisasi, dilakukan dengan terang-terangan. Pada pengendalian jenis ini, pimpinan badan usaha mempertanggungjawabkan secara langsung pada organisasi petani.
b. Secara Tertutup
Organisasi membentuk badan usaha secara tertutup (hanya diketahui oleh segelintir orang saja). Kendali yang dilakukan juga secara tertutup. Penyaluran sebagian keuntungannyapun dilakukan secara tertutup. Hanya, beberapa pimpinan (termasuk bendahara) yang mengetahui ada hubungan antara badan usaha tersebut dengan organisasi. Pimpinan organisasi mengendalikan badan usaha melalui satu atau beberapa orang yang menduduki jabatan penting pada badan usaha tersebut.
Pengelolaan Terpisah
Pengelolaan badan usaha organisasi petani musti terpisah dari kegiatan seharihari organisasi. Hubungan yang terjadi, hanya hubungan pengendalian saja.
Pengertian pengelolaan terpisah adalah sebagai berikut:
Satu atau beberapa pengurus badan usaha adalah kader organisasi yang memang hanya ditugaskan untuk mengelola badan usaha tersebut. Kader ini punya pengabdian yang kuat, bahwa ia menjalankan tugas organisasi untuk mencari dana. Sehingga, nampak ia memang mencurahkan perhatian dan tenaganya penuh untuk keberhasilan badan usaha tersebut.
Tenaga-tenaga pengelola lainnya adalah tenaga bayaran biasa, atau tenaga suka relawan. Kader tidak boleh dipekerjakan sebagai pekerja dalam badan usaha ini. Sebab, tugas kader dalam organisasi adalah berjuang pada bidang politik, bukan berusaha mencari nafkah bagi organisasi.
Lahan badan usaha tersebut bukanlah ajang pertarungan langsung antara kaum tani dengan musuh kaum tani. Hal ini, penting agar (i) badan usaha ini terlepas dari usaha-usaha penghancuran oleh musuh; (ii) Dana organisasi tetap terjamin keberlangsungannya. Organisasi dan pengelola badan usaha harus menjaga agar musuh tidak mengetahui ada hubungan antara badan usaha tersebut dengan organisasi.
Badan Usaha yang Menguntungkan
Sifat badan usaha yang dibentuk adalah badan usaha yang menguntungkan. Dengan badan usaha ini, tujuannya bukan pembagian keuntungan bersama pada anggota badan usaha, seperti pada koperasi. Akan tetapi, mencari keuntungan. Namun, keuntungan ini bukan untuk dipakai melayani keserakahan pemilik modal; Tapi, keuntungan ini sebagian dipakai untuk kegiatan organisasi perjuangan. Penggunaan keuntungan ini untuk tujuan mulia.
Meskipun demikian, bukan berarti badan usaha ini tidak membayar orangorang yang bekerja di dalamnya. Badan usaha ini tidak boleh memeras pekerja-pekerjanya. Pekerja-pekerja badan usaha musti dibayar, sesuai dengan apa yang dikerjakannya; terkecuali apabila ia memang secara sukarela mengabdikan diri.
Contoh-contoh badan usaha yang menguntungkan adalah:
Mengelola lahan pertanian dengan tanaman yang laku keras di pasaran;
Mengelola usaha-usaha transportasi;
Mengelola jasa perdagangan—baik perdagangan hasil-hasil bumi maupun penyediaan kebutuhan pertanian atau kebutuhan rumah tangga.
4. PENGGUNAAN DANA
Semua dana yang diperoleh organisasi, melalui sumber manapun juga, harus masuk ke dalam kas organisasi. Kas organisasi dipegang oleh seorang kader yang jujur. Pengendalian terhadap penggunaan uang kas dikontrol oleh pimpinan organisasi dan pada rapat.
Dana yang diperoleh melalui iuran dan badan usaha, paling tidak harus dipergunakan untuk kegiatan rutin organisasi. Kegiatan rutin organisasi tidak boleh mempergunakan dana-dana hasil sumbangan pihak luar organisasi - terkecuali dalam keadaan darurat.
Untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya membutuhkan biaya besar (seperti aksi protes besar, dll) dana-dana yang dipergunakan boleh berasal dari sumbangan pihak luar; dan bila kurang bisa ditambahkan dari iuran anggota dan uang hasil pengelolaan badan usaha organisasi.
5. KEPENTINGAN KAUM TANI
Kepentingan kelas petani adalah terjaminnya unsur yang berkait langsung dengan keberlangsungan hidupnya sebagai petani. Unsur-unsur yang dimaksud dapat digolongkan menjadi tiga pokok, yakni (a) Terjaminnya sarana produksi tani; (b) Terbebasnya kaum tani dari pemerasan dan penindasan; (c ) Meningkatkan kemakmuran kaum tani melalui produktivitas yang tinggi dan harga jual yang layak.
Dalam mencapai ketiga kepentingan tersebut, kelas petani berada pada pihak yang bertentangan dengan kelas lain yang secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi ingin memeras dan menindas. Sebagai contoh, kelas kapitalis perkebunan berkepentingan untuk mengambil tanah-tanah petani demi untuk menggandakan keuntungannya sendiri dengan terus menerus; Pihak Lintah darat berkepentingan memeras kaum tani. Dalam melaksanakan kepentingannya, kelas kapitalis ini bekerjasama dengan penguasa. Maka, kaum petani akan bertentangan (bermusuhan) langsung dengan kapitalis yang bekerjasama dengan penguasa.
Dalam memperjuangkan kepentingan kelasnya, petani harus mendasarkan diri pada kemampuan sendiri. Perjuangan kelas tani musti dimotori oleh organisasi kaum tani. Organisasi kaum tani harus dipimpin oleh kader-kader yang berasal dari kaum tani sendiri. Kaum tani tidak boleh mengambil kelas menengah sebagai pemimpin mereka. Kelas menengah memiliki kepentingankepentingannya sendiri yang berbeda dengan kepentingan kelas petani.
6. PERTENTANGAN DAN KESAMAAN KEPENTINGAN
Dalammasyarakat,terdapatkepentingan-kepentingan kelas yang bertentangan. Kepentingan kaum kapitalis bertentangan dengan kepentingan kaum tani. Kapitalis membutuhkan tanah untuk terus menggandakan modalnya, sedangkan petani membutuhkan tanah untuk melanjutkan hidupnya. Penguasa melarang kelas petani membangun organisasinya sendiri, padahal kelas petani hanya bisa berjuang melalui organisasi.
Kepentingan kelas kapitalis juga bertentangan dengan kepentingan kelas buruh. Kapitalis menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya, dengan menekan upah buruh serendah-rendahnya.
Selain terdapat kepentingan-kepentingan kelas yang bertentangan tersebut, terdapat juga kepentingan-kepentingan kelas yang seiring sejalan. Kaum kapitalis kepentingannya seiring-sejalan dengan penguasa-pemerintah. Untuk membuat upah buruh ditekan semurah-murahnya, kapitalis menggunakan penguasa-pemerintah untuk mengatur agar kaum buruh dan kaum petani tidak bergejolak menuntut. Penguasa-pemerintah menekan kaum buruh dan kaum tani agar tidak bergejolak, dengan tujuan agar kepentingan kelas kapitalis bisa terlaksana. Pemerintah memperoleh uang (pajak) dari kelas kapitalis. Jadi, kerjasama antara kelas kapitalis dengan penguasa pemerintah bersifat saling menguntungkan.
Kepentingan kaum kapitalis dengan kelas menengah juga sejalan. Kapitalis membutuhkan orang-orang terdidik untuk dipekerjakan di perusahaannya, sehingga bisa menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Kelas menengah adalah orang-orang terdidik yang mampu mengusahakan keuntungan bagi kapitalis, asal dibayar cukup mahal. Maka, terjadi pertemuan kepentingan antara kelas kapitalis dengan kelas menengah terdidik.
Rakyat petani sebenarnya juga mempunyai kepentingan yang seiring-sejalan dengan kaum buruh. Kaum tani dan kaum buruh adalah sama-sama kaum tertindas. Mereka sama-sama berkepentingan untuk perjuangan bersama menekan penguasa-pemerintah dan kelas kapitalis. Perjuangan bersama untuk mengubah dua hal:
1. Watak penguasa-pemerintah yang anti-rakyat (melarang kebebasan rakyat berorganisasi, dll) menjadi penguasa-pemerintah yang memihak pada rakyat;
2. Mengekang kepentingan kapitalis untuk mengeruk keuntungan dengan menekan upah buruh serendah-rendahnya dan mengambil tanah-tanah kaum petani.
Di dalam kelas menengah, terdapat juga kelas menengah terdidik, yang berkepentingan pada demokrasi dan pro-rakyat (termasuk kebebasan berorganisasi). Pada sebagian kecil kelas menengah tersebut, kaum tani dan kaum buruh juga bisa bekerja sama. Bekerjasama untuk mengubah penguasapemerintah yang anti-rakyat menjadi penguasa yang pro-rakyat. Contohnya, kelas buruh dan kelas petani bekerjasama dengan kelas menengah terdidik, untuk menekanpenguasa-pemerintahagarmembukakebebasan berorganisasi.
7. KERJASAMA STRATEGIS DAN TAKTIS
Bagi kaum petani, perjuangan kepentingan melawan kerjasama penguasapemerintah dengan kaum kapitalis, musti terorganisir. Demikian pula bagi kaum buruh, perjuangan kepentingannya melawan kerjasama penguasapemerintah dengan kaum kapitalis, musti terorganisir. Juga, bagi kelas menengah yang berkepentingan pada demokrasi, perjuangannya musti terorganisir.
Kerjasama antara organisasi-organisasi yang memiliki kepentingan seiringsejalan disebut sebagai aliansi. Terdapat dua macam kerjasama: kerjasama strategis dan kerjasama taktis.
Kerjasama strategis adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua organisasi atau lebih atas dasar kesamaan kepentingan, yang bercirikan sebagai berikut:
1. Kerjasama dilakukan atas dasar kesamaan kepentingan kelas melawan kepentingan kelas lainnya;
2. Kerjasama dilakukan untuk mencapai tujuan strategis bersama;
3. Kerjasama diwujudkan dengan suatu bentukan organisasi baru, yang berupa Persatuan Perjuangan;
4. Kerjasama berjangka waktu panjang.
Kerjasama taktis adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua organisasi atau lebih atas dasar kesamaan kepentingan, yang bercirikan sebagai berukut:
1. Kerjasama bisa dilakukan atas dasar kepentingan kelas atau bukan, melawan kepentingan kelas atau bukan kepentingan kelas lainnya;
2. Kerjasama dilakukan untuk mencapai kepentingan taktis bersama;
3. Kerjasama diwujudkan dalam suatu program bersama, bukan organisasi bersama;
4. Kerjasama berjangka waktu pendek.
Dalam perjuangan kelas petani, baik kerjasama strategis maupun kerjasama taktis sama-sama dibutuhkan. Kerjasama strategis dibutuhkan untuk memperlemah musuh bersama, dan memajukan perjuangan bersama; sedangkan kerjasama taktis untuk membuka ruang organisasi yang lebih besar.
8. PRINSIP KEMANDIRIAN
Dalam melakukan kerjasama, organisasi petani tidak boleh meleburkann diri ke dalam organisasi kaum lainnya. Sebab organisasi petani punya dasar kepentingan kelas petani; sedangkan organisasi kaum lainya, juga punya dasar kepentingan kelas berbeda. Perbedaan kepentingan kelas ini menyebabkan tidak boleh terjadi peleburan.
Satu pokok yang musti dijaga oleh organisasi petani dalam bekerjasama, baik kerjasama taktis maupun kerjasama strategis adalah kemandirian organisasi petani. Harus disadari bahwa petani sekarang ini masih dihinggapi penyakit feodalisme. Kaum petani masih minder menghadapi kelas sosial lainnya. Dalam kerjasama, organisasi petani tidak boleh hanya menjadi bagian pelengkap, yang ditentukan oleh organisasi kelas sosial lain. Dalam kerjasama, organisasi petani musti memegang peranan yang sejajar dengan organisasi lainnya.
Seri Panduan Organisasi Tani -12: CITA-CITA DAN PROGRAM PERJUANGAN PETANI
CITA-CITA DAN PROGRAM PERJUANGAN PETANI
1. ASAS KERAKYATAN
Bahwa masyarakat Indonesia ini harus menjadi tempat Rakyat Tani hidup makmur, selamat bahagia, aman dan damai di dalamnya, memberi ketentuan pula, bahwa Rakyat yang harus mengusahakan, menyusun, dan mengisinya.
Kaum Tani Indonesia harus yakin, bahwa hanya dengan usaha Rakyat sendirilah akan tercapai dan terwujud suatu masyarakat yang dicita-citakan Rakyat. Sedikitpun tidak boleh menggantungkan harapannya kepada orang lain.
Hanya dengan usaha, dengan kecakapan dan kesanggupan Rakyat sendirilah akan terwujud masyarakat tempat Rakyat berbahagia. Dengan tiada kesadaran dan kesanggupan Tani sendiri—yang merupakan jumlah yang terbesar di antara penduduk Indonesia—masyarakat Indonesia tak akan berubah maju. Orang tak akan berbuat apa-apa untuk perubahan masyarakat Tani, kalau Tani sendiri tidak sanggup bergerak mengubah masyarakat dan penghidupannya.
Rakyat Tani adalah subjek dalam pembangunan masyarakatnya dan subjek dalam penyusunan serta pembentukan masyarakat Indonesia. la bukannya alat dan objek pembangunan, tetapi ia sendiri pembangun masyarakatnya.
Karena itulah maka Rakyat Tani Indonesia memandang bahwa dasar dan asas Kerakyatan adalah satu-satunya dasar yang dapat dijadikan pegangan dalam segala usaha, serta menjadi pedoman dalam perjuangan Rakyat Tani, dan ia pula yang harus menjadi jiwanya gerakan massa Tani.
Asas Kerakyatan mengandung arti bahwa Rakyatlah yang berhak menentukan nasib dan mengatur dirinya sendiri. Rakyat yang berdaulat diatas dirinya. Asas Kerakyatan mengandung arti pula, bahwa kekuatan serta kesanggupan Rakyatlah yang menjadi pangkal segala perhitungan. Asas Kerakyatan mengandung arti demokrasi politik, demokrasi ekonomi, dan demokrasi sosial.
Asas Kerakyatan karena itu menolak tiap-tiap perbudakan, dengan nama dan bentuk apa, serta oleh siapapun juga, baik ia feodalisme, apa dia kapitalisme maupun imperialisme serta menolak tiap-tiap bentuk kekuasaan diktatur dan totaliter yang bersifat perkosaan terhadap hak-hak pribadi manusia.
2. TUJUAN PERJUANGAN
Perjuangan kaum tani Indonesia bertujuan: Mempertinggi Derajat kehidupan dan penghidupan Rakyat Tani Indonesia untuk bersama-sama dengan golongan lain menyusun suatu masyarakat yang tiada pemerasan dan penindasan.
Rakyat Tani sebagai layaknya manusia harus mendapatkan kehidupan dan penghidupan yang baik, sesuai dengan peranan dan tugasnya di dalam masyarakat dan untuk masyarakat, dan sesuai pula dengan kekayaan bumi dan alam Indonesia yang seharusnya sanggup memberi penghidupan yang tinggi kepada Rakyat yang mengusahakan. Kecuali orang Tani harus mendapatkan makan dan pakaian yang cukup serta perumahan yang sehat, orang Tani juga harus mendapat hiburan, serta hidup dalam aman dan damai bebas dari ketakutan dan tekanan jiwa.
Semua itu hanya bisa terdapat dalam masyarakat yang tiada lagi penindasan dan pemerasan, tiada lagi seorang berkuasa atas orang yang lain. Yaitu masyarakat yang menjamin kebebasan tiap-tiap orang, dengan tak seorangpun berhak membelenggu orang lain dengan kekuasaannya yang dipaksakan, masyarakat yang menjamin kebebasan pribadi manusia untuk berkembang sesuai dengan bakat dan kecakapannya.
Masyarakat yang dicita-citakan adalah masyarakat yang menjamin keadilan pembagian rezeki yang merata pada tiap-tiap orang yang bekerja, serta menjamin hak-hak asasi manusia serta kebebasan pribadi, masyarakat yang menjadi tempat segenap Rakyat hidup makmur, aman dan damai.
Meratanya pembagian rezeki saja kepada seluruh Rakyat, untuk tiap-tiap orang mendapat bagian makan yang cukup kenyang, tetapi dengan tiada kebebasan pribadi, orang-orang akan hidup kenyang, tetapi selalu dalam kegelisahan dan tekanan ketakutan oleh kekuasaan yang dipaksakan. Masyarakat macam itu tidak ubahnya seperti kebun binatang, di mana binatang-binatang di dalamnya mendapat bagian makan yang cukup tiap-tiap hari, tetapi hanya boleh berpikir dan bergerak dalam batas-batas lingkungan kurungannya masing-masing.
3. JALAN DAN USAHA MENCAPAI TUJUAN
Untuk mencapai tujuan diatas, dengan pengertian dan keyakinan, bahwa segala hanya dapat tercapai dengan kekuatan dan kesanggupan Rakyat Tani sendiri, maka Rakyat Tani Indonesia bangkit bergerak, membentuk organisasi untuk menyusun kekuatan sebagai senjata perjuangannya.
Pengalaman sepanjang riwayat, memberikan pelajaran, bahwa karena tidak adanya organisasi yang disusun oleh dan untuk Rakyat Tani, melemahkan perjuangan dan tidak membawa hasil tujuannya. Di dalam zaman, di mana lawan perjuangan sudah merupakan organisasi yang kokoh, dengan alat kelengkapannya yang serba modern, tidaklah akan dapat perjuangan Rakyat Tani mencapai hasilnya dengan tidak berorganisasi.
Organisasi adalah alat perjuangan yang paling modern di atas segala macam senjata lainnya. Maka dari itu perjuangan kaum tani Indonesia sebagai gerakannya massa Tani Indonesia, disusun untuk menjadi tempat Rakyat Tani yang sadar akan nasibnya, yang dengan penuh hasrat akan melepaskan dirinya dari kemiskinan dan kesengsaraan dari warisan yang dipusakai dari politik penjajahan dan feodal berabad-abad. Perjuangan kaum tani Indonesia adalah tempat gerakan tani menyusun kekuatan, untuk berjuang mencapai tujuan hidupnya.
Dengan perjuangan kaum tani Indonesia, Rakyat Tani akan menyusun satu masyarakat yang tiada lagi penindasan dan pemerasan, masyarakat di mana Rakyat Tani dengan golongan lainnya hidup selamat dan bahagia, makmur serta aman dan damai.
Insaf akan keharusan Rakyat Tani untuk berorganisasi dalam usaha mencapai cita-citanya; mengetahui dan memahami akan keadaan dan susunan masyarakat yang dihadapi sebagai sisa susunan dan sistem yang lama; serta menyadari pula akan keadaan Rakyat Tani sendiri, baik kecerdasan dan kemampuannya maupun alat-alat hidup yang ada padanya, maka Kaum Tani Indonesia menetapkan langkah-langkah dan usaha sebagai jalan yang harus ditempuhnya, seperti termuat di bawah ini:
1. Mendidik Rakyat Tani Indonesia untuk mempertinggi kesadaran akan harga dirinya di samping rasa tanggung jawabnya sebagai golongan produsen dan golongan sosial dalam masyarakat Indonesia yang agraris.
Sebagai telah diketahui, peranan Kaum Tani Indonesia sebagai produsen dalam dan untuk masyarakat Indonesia ini sangat penting artinya.
Seharusnyalah bahwa kedudukan Rakyat Tani dalam masyarakat seimbang dengan pentingnya peranan yang dipegangnya. Seharusnya pula orang Tani merasa dirinya sebagai manusia yang berharga, bukannya manusia yang rendah dan hina seperti kedudukan dan nasibnya sampai sekarang. Pandangan masyarakat masih menganggap rendah kepada golongan Tani, sebagai juga halnya orang Tani merasa dirinya rendah dan kurang harga. Pandangan dan keadaan semacam itu tidak saja merugikan orang Tani, tetapi juga merugikan masyarakat umumnya. Satu lapangan yang tidak mendapat penghargaan masyarakat, ia akan ditinggalkan orang-orang yang ada didalamnya. la akan ditinggalkan oleh orang-orang penjabatnya. Lapangan itu akan tetap tetap terbelakang dan tidak ada kemajuan, dan tidak ada orang yang akan berusaha memajukannya. Apakah akibat terbelakangnya lapangan pertanian bagi masyarakat kita nanti ? Kita tahu, ialah malapetaka.
Maka kewajiban pertama bagi organisasi Tani ialah berusaha menanamkan rasa harga diri pada anggota-anggotanya, memupuk kesadarannya hingga tertanamlah kekuatan pendorong dalam perjuangan Tani mencapai tujuannya. Kesadarannya nanti akan menimbulkan keinginan untuk hidup yang lebih baik, dan tidak lagi suka hidup meringkuk dalam kesengsaraan dan kehinaan. Dengan kesadarannya itu ia akan berusaha untuk mendapatkan kehidupan dan penghidupan yang tinggi. Tidak mau lagi hidup meringkuk dalam perbudakan, kesengsaraan, dan kemiskinan. Keinginan untuk hidup lebih baik, akan mendorong ia mencari baru dalam usahanya, dengan mempergunakan alatalat baru serta mempelajari segala cara yang akan menambah hasil tanahnya.
Dari watak menerima harus dapat disadarkan, untuk tidak puas dengan keadaan dan hidupnya sekarang, untuk berusaha hidup yang baik.
Untuk ini maka orang Tani harus mendapat pendidikan politik. Pendidikan politik akan menambah kesadaran akan hak dan harga dirinya, disamping itu akan tertanam rasa wajib dan rasa tanggungjawabnya.
Kepatuhan orang Tani dalam menjalankan kewajiban dan perintah, dengan tak menghitung lelah bekerjanya, bukanlah menjadi tanda tebalnya rasa wajib dan rasa tanggung jawabnya, dan bukan pula sebagai tanda kegiatannya, oleh karena rasa tanggung jawab hanya ada pada orang yang sadar akan hak-hak dan harga dirinya. Sedang kegiatan seseorang hanya timbul dari jiwa yang hidup, yang sanggup bekerja dan berusaha tidak karena perintah dan suruhan orang.
Kesadaran akan harga dirinya dan tahu akan hak-haknya, akan menambahkan rasa wajib dan rasa tanggung-jawabnya terhadap diri dan masyarakatnya. Dengan berorganisasi orang akan terdidik kesadaran dan rasa tanggungjawabnya itu.
2. Mendidik Rakyat Tani Indonesia untuk mempertinggi kecerdasan dan kecakapannya agar dapat menggunakan alat-alat baru dan menjalankan cara-cara pertanian modern untuk mempertinggi produksi pertanian guna mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat.
Di samping pendidikan politik, adalah menjadi syarat mutlak bagi Tani untuk memiliki pengetahuan yang akan dapat menambah kecakapannya dalam usaha memperbaiki penghidupannya.
Sebagai produsen, orang Tani harus memiliki pengetahuan yang cukup, dan selanjutnya harus cakap pula mempergunakan alat-alat baru yang lebih rasionil dan efisien, hingga dengan tenaga yang seringan-ringannya dapat mendapatkan hasil setinggi-tingginya dari tiap-tiap bidang tanahnya. Alat-alat baru sebagai hasil pendapatan hasil pengetahuan dan percobaan, meringankan kerja di samping itu akan mendapatkan hasil yang berlipat-ganda dari pada cara-cara dan alat yang sekarang dimiliki dan dipergunakannya. Bekerja ringan dengan hasil yang sebesar-besarnya, menjadi keinginan dan kehendak tiap-tiap orang yang berusaha. Hal ini hanya akan dapat dicapai dengan mempergunakan pengetahuan dan cara-cara baru dalam teknik pertanian, dan sanggup pula meninggalkan alat-alat dan cara-cara lama yang sudah tidak lagi memberi keseimbangan antara tenaga dan usaha dengan hasil dan kebutuhan hidupnya. Maka dari itu perjuangan kaum tani Indonesia berusaha membawa Rakyat Tani menambah pengetahuan dan kecakapannya, dengan mengadakan percobaan-percobaan di lapangan ilmu pengetahuan pertanian serta percobaan di segala lapangan usahanya.
Pengalaman bekerja selama ini tidaklah dapat menambah pengetahuan dan keahliannya, sebab hanya dengan kesadaran maka suatu pengalaman akan menjadi kecakapan dan keahlian. Pengalaman buta dengan tiada kesadaran tidak menjadi keahlian dan kecakapan. Sebab itu maka usaha pendidikan itu kecuali memberikan ilmu dan pengetahuan yang cukup, juga terutama harus dapat mendorong supaya orang mau dan dapat mempergunakan pengetahuan itu untuk hidupnya dan untuk masyarakatnya. Bukan orang yang otaknya penuh dengan ilmu pengetahuan tetapi hanya berpangku tangan saja, yang berguna bagi masyarakat, melainkan orang yang ringan tangannya dan bekerja dengan otaknya yang berisi pengetahuan. Selanjutnya supaya orang itu dapat mencari sendiri pengetahuan diluar apa yang diterimanya.
Kecerdasan dan kecakapan karena memiliki pengetahuan yang cukup akan juga menambah kepercayaan dan perasaan harga diri. Pengetahuan seseorang akan juga menambah senjata hidupnya. Maka pendidikan politik harus pula disertai dengan penambahan pengetahuan umum serta kecakapan bekerja praktis. Untuk pendidikan, baik pendidikan politik maupun pendidikan kearah kecerdasan dan kecakapan Rakyat Tani adalah menjadi tugas organisasi yang terpenting, terutama pada tingkat pertama. Organisasi Rakyat Tani kecuali menjadi alat dan senjata perjuangan, juga menjadi tempat pendidikan anggota-anggotanya, menjadi tempat belajar menambah kecerdasan dan kecakapan serta kesanggupannya. Organisasi itu karenanya menjadi tempat mempraktekkan perjuangan dengan mempergunakan pengetahuan dan kecakapan dengan cara-cara dan dalam hubungan organisasi.
Usaha ini dijalankan dengan mengadakan balai pendidikan kader, dengan ceramah-ceramah, darmawisata, peninjauan, penerbitan-penerbitan buku dan majalah-majalah, dengan mempergunakan alat-alat pertunjukan, mengadakan percobaan-prcobaan untuk bermacam-macam pengetahuan dan penyelidikan yang berhubungan dengan perusahaan pertanian, serta segala usaha yang dapat menambah kesadaran dan kecerdasan Rakyat Tani. Di samping itu tidaklah boleh dilupakan mengadakan latihan-latihan kerja, mempergunakan pengetahuan dari hasil penyelidikan dan percobaannya dan juga latihanlatihan memperjuangkan kepentingan dan tujuan organisasinya.
3. Mengusahakan adanya organisasi-organisasi ekonomi, yang dapat mempertinggi tingkat produksi dan penghasilan Rakyat Tani.
Tidak cukup orang Tani hanya sekedar melipat gandakan produksi dengan cara-cara dan alat-alat barunya, kalau kemudian tidak dapat menguasai produksi itu dan mengatur selanjutnya.
Hasil yang besar tidak berarti dapatnya orang Tani bagian yang cukup, kalau di samping dapatnya menghasilkan itu tidak ada kemampuan untuk menguasai dan mengaturnya.
Orang Tani tidak menyadari, bahwa hasil tanahnya yang setiap hari dijual di pasar desanya, yang berupa sejumput kemukus, sekilogram temu lawak, secangkir wijén, serumpun kunyit, barang-barang itu berkumpul bergudanggudang di pelabuhan menjadi barang-barang ekspor yang berharga berjutajuta rupiah.
Eksportir kaum modal raksasa yang bersemayam di kota-kota besar, tangannya menjulur sampai ke puncak-puncak gunung dan ke pasar-pasar desa, menampung hasil yang disangka oleh orang Tani yang menghasilkan sebagai barang remeh, dengan menetapkan harga semau-maunya. Dengan tidak menguasai produksinya, maka orang Tani yang miskin itu kerjanya hanya membuat orang lain menjadi kaya saja.
Sesudah dapat menghasilkan setinggi-tingginya, orang Tani harus dapat mengaturnya, agar hasil itu menjadi penghasilnya, artinya bahwa dari hasil usahanya itu orang Tani mendapat bagian yang cukup buat dirinya sekeluarga untuk hidup dengan taraf yang tinggi.
Untuk inilah perlu orang Tani mengusahakan organisasi-organisasi di lapangan ekonomi, berupa organisasi pembelian bersama alat-alat keperluan mengerjakan tanah, organisasi pembelian bersama keperluan hidup seharihari, organisasi penjualan bersama hasil produksinya, hasil pertaniannya, organisasi tabungan dan pinjaman, usaha bersama membebaskan dirinya dari cengkraman ijon dan lintah darat dan lain-lain.
Dalam hal ini maka faktor modal uang sangat penting dan tidak dapat ditinggalkan, tetapi lebih penting lagi ialah modal kesadaran, modal kecerdasan, dan kesanggupan serta kecakapan berorganisasi.
Dengan organisasi ekonomi yang disusun oleh, untuk dan atas kegiatan Rakyat Tani sendiri, dapatlah orang Tani sebagai produsen menentukan harga hasil usahanya, dan tidak selalu ditentukan dan dikuasai oleh orang lain.
Di masa yang lampau dan sampai sekarang orang Tani menjual hasilnya, pembelinya yang menentukan harga. Kalau orang Tani membeli barang-barang kebutuhannya, penjual yang menentukan. Dengan organisasi itu orang Tani dapat mencapai keseimbangan harga barang-barang produksinya dengan barang-barang kebutuhannya.
Selanjutnya segala kegiatan dan gerakan orang Tani di lapangan produksi dan ekonomi pada umumnya harus disusun dalam organisasi, di samping organisasi-organisasi di lapangan sosial, kebudayaan, pendidikan, olah raga, kepemudaan, perempuan, yang semuanya itu sebagai wujud dan gerak hidup serta kegiatan Rakyat Tani dalam masyarakat.
Perjuangan kaum tani dalam hal ini berkewajiban memperkembangkan dan membimbing kegiatan-kegiatan yang ada pada masyarakat Tani dalam pembentukan organisasi-organisasi tersebut.
4. Menghapuskan segala macam sistem penindasan dan pemerasan yang merupakan perbudakan di lapangan politik, ekonomi, dan sosial atas Rakyat Tani.
Hingga sekarang, sebagai sisa keadaan sistem yang lama, kita dapati peraturan-peraturan dan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, baik yang tertulis berupa undang-undang dan peraturan-peraturan, maupun yang hidup dan berlaku sebagai adat kebiasaan yang merupakan sistim penindasan dan pemerasan, baik di lapangan politik, ekonomi, dan sosial. Semua itu berdasarkan pandangan pokok, bahwa orang Tani boleh diperlakukan yang berbeda dengan orang lain dalam masyarakat, yang tidak perlu mendapat pelayanan yang baik seperti golongan yang lainnya.
Perbedaan perlakuan terhadap desa dan kota masih sangat besar. Semua itu secara kejiwaan, merupakan tekanan jiwa dan merendahkan derajat kemanusian Rakyat Tani, yang bertentangan dengan rasa kemanusiaan dan Kerakyatan, sedang secara ekonomis merupakan beban yang sangat beratnya.
Peraturan-peratuan semacam itu tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan asas Kerakyatan dan perasaan keadilan, dan karena itu perjuangan tani harus menolak segala peraturan yang bersifat penindasan dan pemerasan, dan berjuang untuk segera hapusnya peraturan-peraturan semacam itu.
5. Mengganti politik agraria yang lama dengan politik agraria yang menghapuskan segala macam perbudakan dan hubungan ikatan yang bersifat penghisapan dan penindasan di sektor produksi agraria.
Seperti diketahui, politik agraria pada zaman raja-raja dan selama penjajahan 3,5 abad lamanya ditambah dengan zaman Orde baru selama 32 tahun, berdasarkan dan bertujuan untuk kepentingan dan keuntungan golongan rajaraja serta keluarganya, dan di zaman penjajahan dan saat ini untuk kaum modal raksasa, sedang Rakyat Tani hanya alat untuk keuntungan, kebesaran dan kemuliaan segolongan kecil itu saja.
Tanah sebagai tiang dan sumber kekayaan negara dan bangsa tidak menjadi sumber kemakmuran Rakyat dan masyarakat, melainkan hanya untuk kekayaan kaum bangsawan dan kaum modal penjajah, dan kaum modal/kapitalis bangsa asing dan bangsa sendiri.
Hak Rakyat atas tanah sangat lemah, yang hanya merupakan persediaan bagi kepentingan modal asing belaka. Politik agraria lama (feodal-kolonial) mengandung sistem perbudakan, serta merupakan hubungan yang bersifat penghisapan dan penindasan atas Rakyat Tani. Begitu pula halnya dengan politik agraria saat ini yang hanya mengulangi politik agraria lama, hanya dulu dikerjakan oleh bangsa penjajah, sekarang oleh golongan sendiri.
Politik tanah semacam itu nyata-nyata bertentangan dengan tujuan kemerdekaan bangsa dan cita-cita perjuangan Rakyat Tani, dan karenanya harus segera diganti dengan politik agraria yang baru, yang berdasarkan dan bertujuan: tanah sebagai sumber penghidupan dan tiang kemakmuran masyarakat harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran bagi seluruh Rakyat, dengan tiada perbudakan dan penghisapan dalam hubungan di lapangan produksi agraria.
6. Memperjuangkan terwujud dan terlaksananya pemerintahan Kerakyatan dari Desa sampai ke Pusat.
Untuk melaksanakan asas-asas Kerakyatan dalam masyarakat, haruslah segera diwujudkan dan dilaksanakan pemerintah Kerakyatan dari Desa/Kampung sampai ke Pusat. Pemerintahan yang disusun oleh Rakyat untuk Rakyat. Desa ataupun Kampung, sebagai susunan Pemerintah yang terbawah yang menjadi sendi dasarnya susunan negara, haruslah berisi dan berlaku sistim Kerakyatan yang seluas-luasnya. Desa menjadi tempat Rakyat turut menentukan jalannya pemerintahan, turut dengan langsung menentukan masalah penghidupannya. Diskriminasi antara Desa dan Kota harus dihapuskan. Desa harus mendapat pelayanan yang sama dan layak dengan tiada perbedaan dengan kota.
Perjuangan kaum tani Indonesia menuju kepada terbentuknya Desa baru, yang dinamis, tempat kediaman Rakyat Tani yang modern, tempat yang berudara kemajuan dengan alat-alat teknik dan segala alat kelengkapan hidup yang terdapat pula di kota-kota. Tempat Rakyat Tani hidup makmur, aman dan damai, selamat bahagia.
Untuk turut dalam penyusunan masyarakat dan pemerintahan Kerakyatan dari Desa sampai ke Pusat, maka perjuangan Tani Indonesia harus turut memperjuangkan terbentuknya Badan-badan Perwakilan yang dipilih Rakyat.
4. KERJA-SAMA DENGAN GOLONGAN BURUH
Dalam perjuangan untuk mewujudkan masyarakat yang tiada penindasan dan pemerasan, masyarakat tempat segenap Rakyat hidup makmur aman dan damai, maka perjuangan kaum Tani Indonesia menginsafi akan perlunya bekerja sama dengan Golongan Buruh atas dasar persaudaraan dan persamaan derajat.
Karena golongan buruh pada hakekatnya berasal dari kaum tani yang telah lebih dulu tersingkir dari tanahnya. Dengan kata lain, golongan buruh adalah para petani dan keluarganya yang mengungsi dan tersingkir ke kota-kota karena tidak mampu lagi mengandalkan kehidupannya dari dunia pertanian di pedesaan.
5. PROGRAM PERJUANGAN PETANI
A. Rakyat petani harus membangun organisasinya sendiri. Sebab satu-satunya jalan menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan adalah organisasi. Organisasi yang menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan kelas petani adalah organisasi massa petani sejati. Kepentingan petani adalah (i) Hasil pertanian yang tinggi; (ii) Terjaminnya Hak Atas Tanah; (iii) Kebebasan dan Kelapangan Berusaha; (iv) Kemakmuran yang Merata; (v) Kemajuan Kaum Tani Perempuan; (vi) Kesejahteraan Keluarga Kaum Tani; dan (vii) Kerjasama dengan kelas dan kelompok lain yang pro-rakyat, demi mencapai tujuan bersama.
Berlawanan dengan organisasi massa petani sejati adalah organisasi petani gadungan. Organisasi petani gadungan adalah organisasi petani yang (i) menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan kelas lain; (ii) membungkam suara dan menindas kepentingan petani.
B. Organisasi massa petani harus dibangun dengan sungguh-sungguh dan tekun oleh kader pejuang petani yang berasal dari kaum petani sendiri.
1. Organisasi Lokal
Kader-kader petani harus berkumpul sesamanya, dalam kesatuan yang disebut organisasi lokal. Organisasi lokal merupakan kesatuan terkecil (basis) organisasi massa petani. Organisasi lokal merupakan tenaga (motor) perjuangan petani pada tingkat lokal, yang menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan petani di tingkat lokal.
2. Organisasi Massa Petani Wilayah
Kader-kader petani yang termaju harus mempersatukan kolektif-kolektif lokal dalam bentuk organisasi massa petani wilayah. Organisasi massa petani wilayah merupakan tenaga (motor) perjuangan petani pada tingkat wilayah, menyuarakan dan memperjuangkan petani di tingkat wilayah.
3. Organisasi Massa Petani Pusat
Kader-kader-petani yang termaju dari organisai massa petani wilayah, harus mempersatukan organisasi massa petani wilayah dalam organisasi massa petani pusat (nasional). Organisasi massa petani pusat merupakan tenaga (motor) perjangan petani pada tingkat pusat (nasional), yang menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan petani di tingkat pusat (nasional).
C. Organisasi massa petani harus menyuarakan dan memperjuangkan kemajuan hasil kerja kaum tani. Kemajuan hasil kerja yang tinggi didapat dengan (i) penggunaan teknologi, (ii) penggunaan metoda atau cara bekerja, dan (ii) penggunaan pengetahuan dan kemampuan, yang sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat.
D. Organisasi massa petani harus menyuarakan dan memperjuangkan hak petani atas tanah, melalui program agrarian-reform (pembaruan agraria). Pembaruan agraria berarti perubahan tata penguasaan atas tanah, sebagaimana yang diamanatkan oleh UUPA 1960: yakni tanah untuk mereka yang menggarap di atasnya. Jadi dalam program Agrarian-reform penguasaan tanah yang berpusat pada segelintir orang, harus dilarang; tanah tidak boleh dijadikan objek spekulasi, diperjualbelikan hanya untuk meninggikan harganya; tanah pertanian yang diperlukan oleh kapitalis dan negara, harus didahulukan demi kepentingan kaum tani.
E. Organisasi massa petani harus menyuarakan dan memperjuangkan kebebasan berusaha. Kaum tani harus dibebaskan dari kewajiban menanam satu jenis tanaman tertentu. Bentuk-bentuk cultuur-stelse/ (tanaman yang wajib/tanam paksa) seperti di jaman penjajahan harus dihapuskan. Organisasi massa petani harus juga menyuarakan dan memperjuangkan kelapangan berusaha di dalam maupun di luar pertanian. Pengangguran harus diperangi di dalam maupun di luar pertanian. Pengangguran sendiri memang diciptakan oleh sistem kapitalisme, yang diperlukan oleh kaum kapitalis untuk menekan upah buruh, apakah upah buruh di lapangan pertanian (buruh tani) maupun upah buruh di luar lapangan pertanian. Barisan cadangan kerja yang terbentuk dalam sistem kapitalisme ini biasa juga disebut sebagai barisan penganggur.
F. Organisasi massa petani harus menyuarakan dan memperjuangkan kemakmuran kaum tani yang merata. Harga jual produksi pertanian harus terjamin. Dilarang spekulasi dan monopoli penentuan harga hasil produksi petani. Musti dibasmi, pemerasan terhadap kaum tani dengan cara ijon dan rentenir, maupun dengan siasat pasar lainnya. Hak untuk menikmati kemakmuran dari hasil-hasil petani terutama ada pada kaum tani, bukan pada pedagang atau pihak lain. Penyalur tunggal (monopoli) pembelian suatu jenis hasil pertanian harus dibasmi. Penetapan harga dasar hasil-hasil tani harus mengikut sertakan organisasi massa petani.
G. Organisasi massa petani harus menyuarakan dan memperjuangkan hak-hak dan kemajuan kaum tani perempuan yang selama ini terbelenggu dan terabaikan. Kesempatan kaum tani perempuan untuk ikut aktif dalam perjuangan harus dilapangkan. Tentunya, juga kesempatan kerja kaum tani perempuan harus dilapangkan.
H. Organisasi massa petani harus menyuarakan dan memperjuangkan kesejahteraan keluarga rakyat petani. Kesejahteraan keluarga rakyat petani yang harus terjamin adalah hak anak-anak untuk bertumbuh kembang; perumahan yang layak, kesehatan yang mudah dan murah, pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan kaum tani, Lingkungan yang sehat (pepohonan, air dan iklim), serta hak memperoleh informasi dan teknologi yang sesuai dengan perkembangan masyarakat.
I. Organisasi massa petani harus membangun kerjasama dengan organisasiorganisasi lain, demi penyuaraan dan perjuangan kepentingan bersama. Perjuangan bersama yang ditujukan untuk membangun masyarakat dan negara yang berpihak pada rakyat seluruhnya, sebagaimana yang dicitacitakan para pendiri Kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Kerjasama yang harus didahulukan adalah dengan organisasi rakyat yang tertindas lainnya, seperti organisasi massa kaum buruh. Juga, tidak boleh diabaikan kerjasama kelas menengah yang pro-rakyat.
J. Membangun Masyarakat dan Negara yang dicita-citakan adalah seperti yang dijelaskan oleh Presiden RI Soekarno dalam pidato kenegaraannya pada tanggal 16 Agustus 1960, yang berjudul "Djalannya Revolusi Kita" yakni: "...Sesuai dengan hakekat revolusi yang menjebol dan membangun, apakah yang harus kita jebol dan bangun dewasa ini dan di masa datang! Djarek menjawab bahwa apa yang kita jebol sekarang adalah imperialisme dan feodalisme untuk membangun Indonesia Merdeka penuh yang demokratis. Dan ini merupakan syarat pertama yang mutlak guna selanjutnya menjebol penghisapan atas manusia oleh manusia untuk membangunkan Sosialisme Indonesia...Revolusi Indonesia tanpa landreform adalah sama saja dengan gedung tanpa alas, sama saja dengan puhun tanpa batang, sama saja dengan omong besar tanpa isi. Melaksanakan landreform berarti melaksanakan satu bagian mutlak dari Revolusi Indonesia. Tanah tidak boleh menjadi alat penghisapan, apalagi penghisapan dari modal-asing terhadap Rakyat Indonesia."
Seri Panduan Organisasi Tani-13: PANDUAN PENYELIDIKAN KEADAAN PEDESAAN
PANDUAN PENYELIDIKAN KEADAAN PEDESAAN39
KATA PENDAHULUAN
Tiap-tiap tindakan yang tepat memerlukan pengetahuan tentang keadaan yang sebenarnya. Pengetahuan ini hanya akan diperoleh dengan jalan penyelidikan keadaan secara seksama.
Agar supaya semua penyelidikan mempunyai bentuk yang sama dan lagi pula untuk mempermudah pekerjaan penyelidikan, maka ada baiknya jika diberikan di sini garis-garis besar dan beberapa hal yang perlu diingat. Ini tidak berarti bahwa hal-hal yang tidak tersebut dalam petunjuk ini kurang atau tidak penting.
Sebagaimana yang telah dikemukakan, masalah pertanian rakyat itu tidaklah saja terbatas pada perusahaannya, akan tetapi juga mengenai orang-orang tani dan masyarakatnya. Oleh karena itu, maka penyelidikan mengenai tani dan masyarakat harus diselenggarakan pula.
Pekerjaan penyelidikan itu membutuhkan pandangan dan pengetahuan yang luas dan dalam, ketelitian, dan keuletan. Oleh karena itu, maka baik tidaknya hasil penyelidikan itu terutama tergantung dari yang mengerjakan.
Garis-garis besar dan hal-hal yang perlu diperhatikan tercantum dalam babbab yang berikut.
391 Diringkas sebagian kecil dari "Garis-garis besar untuk Penjelidikan Agronomi Daerah", berdasarkan buku karangan Ir. Kaslan A. Tohir, Sekitar Masalah Pertanian Rakjat, Jakarta: Jajasan Pembangunan, 1952, halaman 115-137. Yakni hanya bagian Pertanian dan Mata Pencaharian Lain-lain.
DAERAH DAN PENDUDUKNYA
1. Batas-batas dan Bagian-bagian
a. Berikan gambaran mengenai batas-batas dan bagian-bagian administrasi (keresidenan, kabupaten, kewedanaan, kecamatan, dst.) tentang daerah yang diselidiki.
b. Bikinlah peta dari daerah yang diselidiki; memuat dalam peta ini hanya halhal yang penting saja.
2. Keadaan Topografi
a. Berikan gambaran tentang keadaan permukaan daerah (rata, berbukitbukit,dst.) dan pengaruhnya atas perekonomian umumnya dan pertanian khususnya.
b. Adakan gambaran tentang keadaan sungai-sungai dan nama-namanya yang mempunyai arti besar bagi perekonomian umumnya dan pertanian khususnya. Bagaimanakah corak pengaruhnya.
c. Sebutkan nama gunung-gunung, letaknya dan artinya bagi pertanian (sering mengakibatkan banjir karena gundul, sering mempermudah tanah karena lahar, dst.)
d. Gambarkan keadaan lembah-lembah dan artinya bagi pertanian (tingginya dari muka laut, dst.)
3. Keadaan Tanah
a. Macam dan jenis-jenis tanah apakah yang terdapat didaerah itu? Terangkan secara singkat cara terjadinya jenis-jenis tanah tersebut.
b. Terangkan sifat tanah-tanah itu dipandang dari sudut pertanian (kurus, subur, gembur, berat, sukar dikerjakan, memerlukan air bajak, dst.)
c. Bikinlah peta-tanah dari daerah itu.
4. Keadaan Iklim
a. Adakan gambaran tentang keadaan iklim didaerah seluruhnya dan jika dipandang perlu gambaran tentang masing-masing bagian daerah tersebut. (disertai peta dan angka-angka).
b. Adakan peninjauan atas musim kemarau di daerah tsb. (permulaannya, pandangannya, suhunya dst.)
c. Adakan juga peninjauan atas musim rendengan daerah tersebut.
d. Adakan peninjauan seluas-luasnya atas keadaan iklim didaerah tersebut. Dan pengaruhnya akan pertanian (jenis tanaman/hewan, corak pertanian dst.)
5. Keadaan Pengairan
a. Adakan gambaran tentang keadaan pengairan (sungai-sungai dsb.) didaerah tersebut.Dipandang darisudutpertanian;pun tentang kemajuan/kemundurannya.
b. Sebutkan mana-mana daerah pengairan dengan luas tanah yang mendapat pengairan. Sedapat-dapatnya disertai peta.
c. Sebutkan luas dan letak tanah yang mendapat pengairan;
1. Tehnis (irigasi);
2. Pengairan secara setengah tehnis dan rakyat;
3. Pengairan air hujan (tanah berbendar langit).
d. Adakan peninjauan atas peraturan-peraturan mengenai pengairan pengairan dan pengaruhnya atas pertanian.
e. Bagaimanakah corak pengaruh yang nyata dari pengairan secara tehnis atas;
1. Corak pertanian,
2. Pengolahan tanah,
3. Cara mengusahakan tanah,
4. Jenis tanaman dan rotasi pertanian,
5. Tinggi hasil bumi,
f. Bagaimanakah cara orang mengatur pengairan didaerah-daerah yang belum mempunyai pengairan tehnis dan terangkan pengaruhnya atas keadaan pertanian seluruhnya (cara mengusahakan, rotasi dst.).
6. Keadaan penduduk dan mata pencaharian
a. Adakan gambaran tentang banyaknya dan tersebarnya penduduk dibagi dalam:
1. Bangsa Indonesia asli, Tionghoa dan bangsa-bangsa lain;
2. Laki-laki/perempuan dewasa;
3. Laki-laki / perempuan dewasa jompo dan tidak jompo;
4. Laki-laki/perempuan anak-anak dibawah 15 tahun;
b. Berikanlah penjelasan tentang sebab-sebabnya kemajuan/kemunduran jumlah jiwa
1. Bangsa Indonesia asli;
2. Orang-orang dewasa atau anak-anak bangsa Indonesia;
3. Orang-orang perempuan atau laki-laki bangsa Indonesia.
c. Apakah kemunduran atau kenaikan penduduk ini mempunyai sifat sementara atau sifat tetap? Dan apakah kemunduran/kenaikan penduduk itu disebabkan oleh:
1. Keadaan alam (kesuburan tanah, malapetaka, penyakit, dst.)
2. Keadaan masyarakat (peraturan pemerintah, keamanan, dsb.),
3. Adat-istiadat, kepercayaan dsb.
d. Apakah orang-orang baru yang datang kedaerah itu umumnya bermaksud akan mencari nafkah ataukah keadaan lain yang menarik mereka datang ketempat itu?
e. Bagaimanakah susunan orang-orang yang datang itu? (terdiri dari laki-laki, perempuan, perjaka dan anak-anak, tani, tukang, pedagang, kuli, dst.).
f. Bagaimanakah keadaan perpindahan orang dari desa ke kota-kota, bertambah atau berkurang dan apa sebabnya? Dan bagaimanakah susunan orang-orang yang pindah kekota itu? Apakah pemindahan ini bersifat sementara atau tetap?
g. Adakan gambaran tentang tersebarnya penduduk, padatnya per km², per 1 ha tanah pertanian, per 1 ha sawah.
h. Adakan gambaran tentang pengaruh kesukuan bangsa (budi pekerti, adatistiadat, ibadat, agama dsb.) anak negeri terhadap pertanian khususnya dan perekonomian umumnya.
i. Adakan perincian tentang mata pencaharian penduduk daerah itu.
PERTANIAN
1. Banyaknya pendududuk petani dan buruh tani
a. Berapakah jumlah penduduk yang langsung hidup dari pertanian rakyat (petani dan buruh tani)?
b. Bagaimanakah pembagian penduduk petani di seluruh daerah?
c. Terangkan sebab-sebab susunan penduduk menurut mata pencaharian dan pembagian diseluruh daerah.
2. Perihal pemakaian tanah untuk pertanian
a. Adakan ikhtisar tanah didaerah itu dan cara pemakaiannya (berapa yang dipergunakan untuk pertanian rakyat, onderneming (perkebunan), hutan dst.)
b. Adakan gambaran tentang pembagian tanah pertanian rakyat diseluruh daerah. Se-dapat-dapatnya disertai peta.
c. Bagaimanakah susunan tanah pertanian rakyat itu? Berapa luas sawah, tegalan, pekarangan, tambak, empang dst., tanah-tanah lain.
d. Berapa luas tanah bengkok, kongsi, jasan dsb?
e. Dalam tempo 10 tahun yang terakhir adakah terdapat perubahan luas tanah pertanian rakyat? Jika demikian apa sebabnya?
f. Apakah didaerah tersebut, masih tersedia tanah (reservegrond) guna pertanian rakyat? Berapakah luas tanah cadangan itu dan terdiri dari apakah tanah cadangan itu (hutan rawa, padang rumput dsb.)?
g. Apa tanah cadangan itu sekarang sudah dibuka semua? Jika belum apa sebabnya?
h. Berapakah luas tanah yang kena pajak bumi dalam 10 tahun yang lalu dan berapa sekarang? Apa sebabnya kemunduran/kenaikan ini?
i. Berapakah luas tanah baru yang ditambah guna pertanian, tetapi belum kena pajak bumi?
j. Tanah yang baru dibuka itu dipergunakan untuk apa? (sawah, tegalan, pekarangan,empang, dsb.). Berapa luas tanah itu masing-masing.
k. Berapakah luas tanah 10 tahun yang lalu dan sekarang? Sebab-sebabnya?
I. Dalam tempo 10 tahun terakhir berapakah luasnya:
1. Sawah yang dijadikan tegalan atau pekarangan
2. Tegalan yang dijadikan pekarangan dan berapa yang dijadikan sawah,
3. Pekarangan yang dijadikan sawah atau tegal.
Sebab-sebabnya?
m. Berapakah luas sawah,
1. Yang dapat diairi secara teknis, setengah teknis, tadah hujan dsb.
2. Yang dapat ditanami padi rendengan dan gadu,
3. Yang dapat ditanami padi + palawija,
4. Yang lazim diberokan dalam musim kemarau?
Terangkan sebab-sebabnya.
n. Berapakah luas tegalan,
1. Yang dapat ditanami dalam musim kemarau dan rendengan,
2. Yang terpaksa diberokan dalam salah satu musim?
Terangkan sebab-sebabnya.
3. Perihal luas tanah yang dimiliki tiap-tiap orang
a. Berapakah luas tanah kongsi, tanah bengkok dan jasan?
b. Berapakah jumlah orang yang mempunyai hak atas pembagian tanah desa sekarang dan berapa sepuluh tahun yang lalu? Terangkan sebab-sebab kenaikan /kemunduran jumlah orang tersebut.
c. Berapakah rata-rata luas tanah bagi tiap-tiap orang yang mempunyai hak atas pembagian tanah itu (dibagi dalam sawah, tegalan, pekaranagan, tebat dst.)
d. Berapakah jumlah orang yang sekarang memiliki tanah jasan dan berapa jumlah orang itu pada waktu 10 tahun yang lalu?
e. Berapakah jumlah orang pemilik tanah jasan yang tinggal diluar tempat tanah itu (desa)?
f. Berapakah jumlah orang yang memiliki tanah jasan yang tidak termasuk golongan petani ? Dari golongan-golongan apakah mereka terdiri dan berapa jumlahnya
Bagaimanakah peraturan tentang pembagian tanah desa pada zaman Hindia g. Belanda dan bagaimana sekarang? Terangkan sebab-sebabnya.
h. Apakah di desa terdapat peristiwa tanah jasan dikembalikan lagi menjadi milik desa ? Apa sebab dan bagaimana peraturannya?
i. Bertambah atau berkurangkah luas tanah yang berkumpul disatu tempat? Apa sebabnya, dan cantumkan peristiwa tersebut dengan angka-angka.
j. Terangkan sebab-sebab perubahan luas bengkok, baik yang mengenai jumlah seluruhnya maupun yang mengenai tiap-tiap golongan perabot desa.
k. Adakan gambaran tentang banyaknya orang yang memiliki tanah menurut luas tanahnya (kurang dari 0,5 ha; 0,5 ha; 1-2 ha; 2-5 ha; 5-10 ha dst.).
1. Apakah pada umumnya luas tanah (sawah, tegalan, pekarangan) untuk seorang cukup? Terangkanlah.
m. Berapakah jumlah luas tanah pekarangan? Berapa rata-rata untuk seorang dan berapa buat pegawai desa?
n. Untuk berapa orangkah tanah pekarangan itu menjadi milik yang terutama dan untuk berapa orang sebagai pemilik saja?
o. Apakah ada perubahan luas milik tanah pekarangan seorang akhir-akhir ini? Terangkanlah sebab-sebab dan akibatnya.
4. Milik Tanah
a. Macam-macam hak tanah yang terdapat didaerah itu? Bagi sawah dan tegalan? Bagaimanakah perbandingan antara tiap-tiap pemilikan tanah tersebut?
b. Apakah pengaruh macam tanah itu atas pertanian? Terangkanlah.
c. Apakah pada tahun yang akhir-akhir ini ada perubahan dalam macam hak tanah?
5. Daerah-daerah Pertanian
a. Daerah yang manakah yang mempunyai:
1. Perusahaan sawah dan tegalan,
2. Hanya perusahaan sawah,
3. Hanya perusahaan tegalan?
b. Apakah ada pertalian antara:
1. Milik sawah dan milik pekarangan,
2. Milik sawah dan milik tegalan?
c. Apakah ada faktor-faktor lain yang menyebabkan di daerah itu terdapat beberapa bentuk pertanian yang masing-masing mempunyai kedudukan yang istimewa, bila dipandang dari sudut pertanian? Dan sebutkanlah daerah-daerah itu
d. Apakah sifat-sifat istimewa di daerah-daerah tersebut?
a. Untuk tanaman apakah sawah-sawah itu terutama digunakan?
b. Tanaman-tanaman apakah yang selanjutnya ditanami disawah?
c. Apakah sawah-sawah dapat terus-menerus ditanami sepanjang tahun? Bila mana tidak, apakah sebab-sebabnya, dan tindakan-tindakan apakah yang dapat dijalankan untuk memperbaiki keadaan itu?
d. Apakah orang tani disitu menggemari beberapa jenis tanaman yang istimewa untuk ditanam? Bila demikian apa sebab-sebabnya?
e. Ditanami dengan tanaman-tanaman apakah tanah di tegalan itu?
f. Apakah tanah tegalan itu dapat ditanami sepanjang tahun secara terusmenerus? Bila mana tidak, berapakah bagiannya yang dapat ditanami, dan apakah sebab-sebabnya?
g. Tindakan-tindakan apakah yang dapat diambil untuk memperbagus tanahtanah tegalan?
h. Tanaman-tanaman apakah yang terdapat di pekarangan dan apakah arti pekarangan sebagai mata pencaharian?
i. Tindakan-tindakan apakah yang harus diambil untuk memperbagus pekarangan?
j. Apakah orang tani di daerah itu mengerjakan tanahnya sendiri? Jika tidak bagaimanakah cara mengerjakannya?
1. Dengan buruh harian dan/atau buruh tetap,
2. Dengan diborongkan;
3. Dengan diperduakan (maron);
4. Dengan tolong-menolong dll.
k. Apakah sebab-sebabnya tanah tidak dikerjakan petani sendiri?
1. Apakah disitu banyak terdapat orang menyewakan, memperduakan atau menggadaikan tanah? Jika demikian apakah sebab-sebabnya?
m. Oleh siapa dan kepada siapakah terutama disewakan, diperduakan atau diperjualkan?
n. Dengan perjanjian-perjanjian apakah terjadinya permufakatan tersebut?
o. Apakah akibat permufakatan itu, jika dipandang dari sudut ekonomi bagi yang mempunyai tanah?
p. Orang tani manakah yang mengerjakan tanahnya dengan memakai buruh tani?
q. Apakah perjanjiannya apabila orang yang bekerja dengan pembayaran?
r. Apakah ada tanah pertanian yang dikosongkan? Berapakah luasnya dan apa sebabnya.
s. Apakah ada tanah sawah + tegalan yang lazim ditanami, yang berhubungan dengan beberapa hal tidak ditanami sekarang? Apa sebab dan berapa luasnya?
t. Bertambah atau berkurangkah sekarang jumlah gogol yang tidak mengerjakan tanah bagiannya dan apa sebabnya?
u. Tanah-tanah bengkok itu umumnya dikerjakan sendiri oleh yang memiliki, ataukah diparokan dsb. Kepada orang lain? Apa sebab-sebabnya?
7. Cara Bertanam dsb.
a. Ada berapakah cara memelihara tanaman (cultuurschema's) yang terdapat di daerah-daerah itu? Apa pergiliran bertanam itu telah sempurna atau masih dapat diperbaiki? Kearah manakah perbaikan itu akan dicari dan apakah sebabnya dicari kejurusan itu?
b. Secara bagaimanakah orang mendapat alat-alat pertanian? Cukup baikkah alat-alat itu untuk dipakai dan cukupkah buat keperluan menjalankan perusahaan pertanian dengan baik? Kerapkalikah alat-alat itu digadaikan sesudah orang selesai mengerjakan tanah? Kejurusan manakah dapat dicari jalan untuk memperbagus alat-alat pertanian? Dan sudahkah perbaikan itu dilakukan?
C. Bagaimanakah orang tani mendapat benih (bibit) tanam-tanaman yang dibutuhkan? Maju atau mundurkah kwalitet dan cara menjadikan benih (bibit) tanaman? Telahkah diambil aturan-aturan, atau aturan-aturan manakah yang harus dijalankan untuk memperbaiki hal ini?
d. Apakah pupuk dikumpulkan, disimpan atau dijual; secara bagaimanakah hal ini dijalankan? Pupuk apakah? Untuk tanaman-tanaman apakah pupuk dipakai? Adakah perbedaan tentang pemakaian pupuk pada waktu sekarang dan dahulu? Dalam hal mana?
e. Jikalau anak negeri tidak mempergunakan pupuk, apakah hal ini disebabkan karena harganya mahal atau adakah sebab-sebab lain? Apakah sebabnya?
f. Aturan yang manakah yang harus dijalankan supaya dalam hal ini (pemakaian pupuk) dapat diperoleh perbaikan?
g. Naik atau turunkah ongkos-ongkos untuk mengusahakan tanam-tanaman? Apakah sebabnya?
h. Jika orang tani mengerjakan sawahnya dengan hewan yang disewa, berapakah ongkos yang harus ia keluarkan untuk satu ha (hektar)? Banyakkah terjadi hal yang semacam ini?
8. Macam-macam Tanaman
a. Bertanam padi (tanam padi musim penghujan).
1. Bilamana orang akan memulai bertanam padi pada musim hujan dan bilamana padi itu dituai, dan bagaimanakah cara-cara mengusahakannya? Apakah cara-cara ini berlainan dari cara-cara yang umum dipakai dipulau Jawa? Jika demikian, dalam hal manakah ada perbedaan? Sebutkanlah sebab-sebabnya dan hasil-hasilnya.
2. Adakah kemajuan dan kemunduran dalam cara-cara mengusahakan tanaman padi, jika ada, yang manakah dan apakah sebabnya?
3. Perlukah ada perintah supaya orang pada waktunya mengerjakan atau menanami sawahnya?
4. Berapakah menurut catatan-catatan yang boleh dipertanyai rata-rata hasil buat satu ha sawah padi dalam, padi tengahan atau padi genyah?
5. Bertambah banyak atau berkurangkah banyaknya macam padi yang ditanam sekarang, jika dibandingkan dengan yang dahulu? Apakah sebabnya? Mendatangkan keuntungan atau kerugian? Apakah anak negeri bebas memilih macam padi yang hendak ditanaminya dalam hal memilih cara menanam dan mengusahakannya?
6. Maju atau mundurkah jumlah penghasilan? Apakah sebab-sebabnya?
7. Kerapkalikah kejadian tanaman tidak jadi semuanya atau sebagian, dan apakah sebabnya yang terutama? Oleh sebab terlambat penanaman, keadaan iklim tidak bagus, beberapa rupa penyakit dan gangguan, keadaan tanah kurang subur, hal-hal yang lain? Sebutkanlah.
8. Adakah orang memungut tanaman yang masih muda atau pengairan yang ditahan dengan sengaja untuk memaksa supaya tanaman lekas menjadi tua? Disebabkan kekurangan uang atau sebab-sebab lainnya?
9. Apakah hasil padi itu dijual semuanya atau hanya dijual sebagian saja? Jika demikian halnya, bagaimanakah cara menjualnya dan kepada siapakah dijual? Apakah lagi hal-hal lain tentang penjualan padi itu? Apakah akibatnya bagi seorang tani? Apakah yang dapat diperbuat untuk mendatangkan kemajuan dalam hal penjualan padi?
10. Kerapkalikah tanaman ini diijonkan? Bagaimana cara mengijon itu? Membawa keuntungan atau kerugian cara mengijon itu kepada anak negeri? Apakah yang dapat diperbuat untuk hal ini?
11. Adakah aturan-aturan atau adat-adat yang dilazimkan dalam hal menanam, menjual dsb. tentang padi? Jika demikian apakah aturan-aturan atau adat-adat itu?
12. Adakah lagi sebab-sebab lain yang berpengaruh amat buruk atas pertanian anak negeri? Apakah sebab-sebab itu? Terangkanlah. Apa yang dapat diperbuat untuk memperbaikinya?
13. Adakah pemasukan beras ke daerah? Apakah sebab-sebabnya? Apakah yang dapat diperbuat untuk memperbaiki hal ini?
14. Apakah lagi yang perlu dipaparkan tentang hal-hal yang berhubungan dengan tanaman padi dimusim hujan?
b. Bertanam padi di musim kemarau.
1. Bilamanakah bertanam padi gadu (padi musim kemarau, padi sadon) dimulai dan bilamana hasilnya dipungut dan bagaimanakah cara mengusahakannya? Sebutkanlah perbedaan-perbedaan yang terutama, jika dibandingkan dengan tanaman padi dimusim penghujan.
2. Apakah beda hasil padi musim penghujan dengan hasil musim kemarau?
3. Apakah kemajuan atau kemunduran dalam hal bertanam padi gadu (padi musim kemarau)? Apakah sebab-sebabnya?
4. Dianjur-anjurkan atau dilarangkah orang bertanam padi gadu (sadon)? Bagaimanakah dijalankannya dan apakah sebab-sebabnya?
5. Apakah pengaruh tanaman padi gadu itu atas pertanian daerah? Aturanaturan apakah yang harus dijalankan tentang tanaman padi dimusim kemarau?
6. Hal-hal lain tentang tanaman padi gadu?
c. Bertanam padi di tegalan atau di rawang-rawang (rawa-rawa).
1. Bilamana mulai menanam, dan apabila hasilnya dipungut?
2. Beda-bedanya yang terutama kalau dibandingkan dengann padi sawah?
3. Adakah daerah yang penduduknya lebih gemar menanam padi di tanah kering sedangkan tanah itu ada air? Apakah sebab-sebabnya?
d. Palawija, sayuran dan tanaman semusim untuk diperdagangkan.
1. Cara-cara mengusahakannya? Disamping ini jika perlu, sebaiknya juga cara mengusahakan hasilnya. Adakah kemajuan dalam hal ini, jika demikian apakah itu, dan lain daripada itu apakah yang dapat diperbuat untuk memperbaikinya?
2. Mempunyai artikah tanaman-tanaman ini?
3. Adakah pemasukan dan pengeluaran yang berarti? Datang dari mana atau pergi kemana? Sebab-sebabnya?
4. Apakah yang dapat diperbuat untuk memajukan tanaman-tanaman ini?
e. Tanaman yang berumur panjang (termasuk juga pohon buah-buahan).
1. Cara-cara mengusahakannya, kepentingannya dan hal-hal lain tentang tanaman yang berumur panjang itu, umpamanya tentang aturan-aturan, adat-adat mengijon dsb.
2. Apakah yang dapat diperbuat untuk memajukan tanaman-tanaman ini? f. Tanaman pekarangan.
1. Pentingkah tanaman pekarangan? Tanaman apakah yang terutama ditanam di pekarangan?
2. Cara memelihara pekarangan? Adakah lagi yang perlu disebut dalam hal ini?
3. Perbaikan manakah yang dapat dijalankan terhadap tanaman pekarangan?
9. Hal-hal lain yang erat hubungannya dengan pertanian
a. Apakah sekarang waktu yang terluang, (yaitu waktu petani yang tak mempunyai atau kurang mempunyai pekerjaan disawah/tegalan/pekarangan) oleh keluarga petani dipergunakan lebih produktif dari dahulu? Pekerjaan apakah yang dikerjakannya?
b. Apakah sekarang banyak petani (termasuk buruh tani) yang meninggalkan lapangan pekerjaannya, jika dibandingkan dengan dahulu, apa sebabnya dan ke lapangan apa mereka terjun?
c. Apakah sekarang banyak orang yang bukan petani terjun ke lapangan pertanian? Apa sebabnya dan terdiri dari golongan apa mereka itu?
d. Apakah sudah ada tanda-tanda yang menunjukkan, bahwa orang-orang desa sudah ingin dan bersedia utntuk meninggalkan desanya guna perbaikan nasibnya? Dari golongan mana kesanggupan ini terutama terdapat (pemuda, petani kecil dsb.)?
MATA PENCAHARIAN LAIN-LAIN
1. Peternakan
a. Ternak apakah yang terutama dipelihara?
b. Adakah kemajuan dan kemunduran peternakan dan apakah yang menjadi sebab-sebabnya?
c. Apakah arti ternak berkuku (kerbau, kuda, dll) di daerah?
d. Berapakah jumlah:
1. Sapi betina/jantan,
2. Kerbau betina/jantan,
3. Kuda betina/jantan,
4. Kambing, domba, babi,
5. Ayam, itik dsb?
Terangkanlah apa sebabnya perubahan-perubahan.
e. Berapakah jumlah sapi dan kerbau yang tidak dan belum dapat dipergunakan untuk mengolah tanah dan untuk menarik?
f. Berapakah jumlah sapi-muda (pedet), kerbau-muda (gudel) dan kuda muda (belo).
Adakan gambaran tentang perubahan kelahiran, dan kematian sapi, kerbau, g. kuda, domba, babi, dan ayam. Terangkan sebab-sebabnya.
h. Adakan gambaran tentang pemotongan sapi, kerbau, kuda.
i. Apakah untuk pengelolaan tanah sawah dalam keadaan biasa, jumlah hewan sekarang sudah dapat mencukupi? Dan apa sebabnya kalau tidak cukup (atau jumlahnya kurang atau jumlahnya cukup, tetapi karena beberapa hal, misalnya hewan kebanyakan dipergunakan untuk menarik gerobak dsb.)?
j. Usaha dan cara apakah yang dikerjakan oleh petani sendiri untuk mengatasi kekurangan tenaga hewan guna mengelola tanah?
k. Apakah soal makanan bagi hewan besar, seperti sapi, kerbau dan kuda makin baik atau sukar, jika dibandingkan dengan dahulu dan apa sebabnya?
1. Usaha dan cara apakah yang dikerjakan oleh petani untuk mengatasi kesukaran dalam kesulitan makanan hewan?
m. Bagaimana penyakit hewan sekarang, jika dibandingkan dengan dahulu, makin bertambah atau berkurang?
n. Makin bertambahkah atau berkurang orang jual-beli ternak besar seperti sapi dan kerbau, jika dibandingkan dengan dahulu? Apa sebabnya? Lampirkan jumlah pasar hewan dan penjualan ternak besar di pasar itu dalam 10 tahun lalu dan tahun penyelidikan.
0. Kemana dan oleh siapa umumnya pembelian itu dilakukan?
Bertambah atauu berkurangkah jumlah jagal sekarang, jika dibandingkan p. dengan dahulu? Apa sebab dan buktikan dengan angka-angka.
Apakah ada perubahan-perubahan tentang cara-cara dan tarif (penggantian q. kerugian) dan luasnya (intensitet):
1. Orang menjual ternak,
2. Orang meminjamkan ternak,
3. Orang menyewakan ternak,
4. Orang menggadaikan ternak,
5. Orang memarokan ternak.
Apa sebabnya? Buktikan dengan angka, sedapat-dapatnya.
r. Bertambah atau berkurangkah minat rakyat terhadap perusahaanperusahaan perahan sapi dan kambing? Apa sebabnya? Buktikan dengan angka-angka. Kesulitan-kesulitan apakah yang mereka hadapi?
S. Bagaimana minat masyarakat terhadap peternakan kambing, domba dan babi? Makin bertambah atau mundur? Apa sebabnya? Kesulitan-kesulitan apakah yang mereka hadapi?
t. Bagaimana minat rakyat terhadap pemeliharaan ayam dan itik? Apa sebabnya? Kesulitan-kesulitan apakah yang mereka hadapi? Bagaimanakah cara orang :
1. Menambah ayam dan/atau itik?
2. Mengurangi ayam dan/atau itiknya yang telah-tua dan yang tak dapat menghasilkan lagi?
u. Usaha apakah yang dikerjakan oleh petani sendiri untuk memperbaiki dan mempertinggi derajat peternakannya?
2. Perikanan darat
a. Bertambah atau berkurangkah usaha petani untuk memperluas perikanannya? Apa sebabnya?
b. Kesukaran-kesukaran apakah yang dialami petani dalam usahanya untuk memperluas dan memperbaiki perikanannya?
c. Jenis-jenis ikan apakah yang sekarang mendapat perhatian besar dari petanipetani dan apa sebabnya?
d. Apakah penanaman ikan sebagai palawija dan penjelang makin bertambah atau berkurang? Apa sebabnya?
e. Bagaimana keadaan pembikinan kolam-kolam ikan? Makin bertambah, berkurang atau tetap? Apa sebabnya?
f. Berapakah jumlah hasil ikan sebagai palawija dan penjelang per ha sekarang dan dahulu? Apa sebab perubahan ini?
g. Penangkapan ikan disungai-sungai, rawa, waduk dsb., makin bertambah atau berkurang? Apa sebabnya?
h. Cara penangkapan ikan di sungai-sungai makin baik ataukah makin merusak? Bagaimana caranya?
i. Hasil perikanan dari sawah dan kolam-kolam itu dimakan sendiri ataukah dijual?
j. Berapakah luas kolam-kolam peternakan ikan? Cukupkah untuk keperluan, maksudnya dan siapa menyelenggarakannya?
k. Bagaimanakah keadaan perikanan ditambak-tambak? Apakah makin besar atau makin berkurang? Apa sebabnya? Adakan daftar perbandingan mengenai tahun-tahun sebelumnya dan sekarang.
1. Bertambah ataukah berkurang hasil tambak sekarang per hektar? Apa sebabnya?
m. Jenis-jenis ikan apakah yang sekarang dipelihara di tambak-tambak? Bagaimana keadaan ini jika dibandingkan dengan dahulu? Misalnya pemeliharaan : Bandeng bertambah/berkurang, karena Udang 11 Blanak Mujair
n. Kesukaran-kesukaran apakah yang sekarang dialami oleh para pemelihara tambak? (kredit, air, bibit, dsb.)
o. Apakah sekarang ada perubahan-perubahan dalam:
1. Cara mengusahakan tambak,
2. Cara menjual hasil tambak,
3. Cara -cara lain yang bersangkutan dengan tambak?
3. Perikanan laut
a. Bagaimanakah keadaan perikanan laut? Makin bertambah jumlah nelayan atau berkurang? Apa sebabnya?
b. Bagaimanakah keadaan produksi penangkapan ikan laut? Tetap, bertambah atau berkurang jika dibandingkan dengan dahulu? Apa sebabnya? Isilah daftar berikut;
Jumlah Produksi
| Tahun | Ikan basah yang tertangkap | Ikan yang diolah | Bahan-bahan makanan dari ikan |
c. Dapatkah digambarkan tentang macam dan jumlah perahu-perahu guna penangkapan ikan di laut, sekarang dan dahulu?
Banyaknya Perahu
| Besar 9 orang keatas | sedang 4 - 9 orang | kecil 1 -4 orang | Jumlah |
| Jumlah |
Apa sebab-sebab kenaikan/kemunduran ini?
d. Dapatkah digambarkan tentang macam dan jumlah alat-alat guna penangkapan ikan dilaut, sekarang dan dahulu? Isilah daftar berikut:
Banyaknya Alat-alat Perikanan
| Alat- alat | dari | law e | ||||||||
| Tahun | Pa- jang | Jabur | alat Jaring payun g | Jaring payun g (krikin | e Jarin | jala g | cantran | ser 0 | lain- lain | jumlah |
| 1 | 1 | |||||||||
Jumlah
Apa sebab-sebabnya kenaikan/kemunduran ini?
e. Kesukaran-kesukaran apakah yang dialami oleh perusahaan-perusahaan perikanan dan para nelayan pada waktu ini?
f. Apakah dalam cara-cara dan peratuan-peraturan yang bersangkutan dengan penangkapan ikan dilaut ada perubahan? Bagaimana sifat perubahan itu, jika dibandingkan dengan dahulu?
Bagaimanakah hubungan kerja antara nelayan dalam perusahaan g. perikanan? Bagaimanakah cara membagi penghasilan antara juragan dan anggota nelayan lainnya, dan berapakah rata-rata penghasilan sehari dan setahun oleh golongan yang ikut serta dalam perikanan laut? Gambarkan dengan kalkulasi.
h. Berikanlah gambaran tentang besarnya modal kerja perusahaan perikanan laut pada masa ini menurut perincian seperti berikut:
1. Perahu dan alat-alat,
2. Uang untuk keperluan perusahaan sehar-hari (untuk bekal-bekerja dan untuk pemeliharaan perahu dan alat).
i. Berikanlah gambaran tentang besarnya pemberian kredit dalam perikanan laut untuk mendapatkan modal bekerja, dan bagaimanakah pengaruh atas perusahaan dari
1. Pemberian kredit resmi,
2. Pemberian kredit partikulir?
j. Bagaimanakah keadaan perekonomian di desa-desa perikanan laut? Makin banyak atau berkurang jika dibandingkan dengan dahulu? Apa sebabnya?
k. Bagaimanakah keadaan kesehatan dan kebersihan di desa-desa nelayan sekarang? Apa sebabnya?
1. Apakah ada perubahan dalam penjualan dan pengolahan ikan laut. Apa sebabnya?
m. Jumlah ikan yang dimakan di desa-desa nelayan dan daerah penghasilan makin bertambah atau berkurang? Apa sebabnya?
Seri Panduan Organisasi Tani-14:
DALAM KEPUNGAN KAPITALISME GLOBAL
DALAM KEPUNGAN KAPITALISME GLOBAL
1. Pengantar
Saat ini, petani Indonesia sering menemukan kenyataan bahwa beras yang mereka produksi harganya jauh lebih mahal daripada beras yang diimpor (didatangkan dari luar Indonesia). Demikian pula halnya dengan hasil-hasil
(produk) pertanian yang lain. Kenapa hal tersebut terjadi? Sejak kapan terjadinya dan apa akibatnya bagi kehidupan petani dan masyarakat Indonesia pada umumnya?
Untuk memahami masalah-masalah ini, kita perlu mengenali apa yang disebut sebagai kapitalisme dan imperialisme.40 Apa artinya kapitalisme? Kapitalisme adalah sistem pergaulan hidup yang timbul dari cara produksi yang memisahkan kaum buruh (termasuk buruh tani dan buruh perkebunan) dari alat-alat produksi. Dengan cara produksi semacam inilah, maka keuntungan (nilai lebih) tidak jatuh ke tangan buruh, melainkan jatuh ke tangan majikan (pemilik modal/kapital). Kapitalisme oleh karenanya pula, menyebabkan penumpukan kapital, konsentrasi kapital, sentralisasi kapital, dan barisan penganggur.
Sedangkan imperialisme adalah suatu nafsu, suatu sistem menguasai atau mempengaruhi ekonomi bangsa lain atau negeri - suatu sistem merajai atau mengendalikan ekonomi atau negeri bangsa lain. Ini adalah suatu “kejadian" di dalam pergaulan hidup, yang timbulnya ialah oleh keharusan-keharusan di dalam ekonomi suatu negeri atau suatu bangsa. Selama ada "ekonomi bangsa", selama ada "ekonomi negeri", selama itu dunia melihat imperialisme. Dia kita dapatkan dalam nafsu burung Garuda Rum (Kerajaan Romawi) terbang ke mana-mana, menaklukkan negeri-negeri sekeliling dan di luar Lautan Tengah. Dia kita dapatkan di dalam nafsu bangsa Spanyol menduduki negeri Belanda untuk bisa mengalahkan Inggris, dia kita dapatkan di dalam nafsu Kerajaan Timur Sriwijaya menaklukkan negeri Semenanjung Malaka, menaklukkan Kerajaan Melayu, mempengaruhi rumah tangga negeri Kamboja atau Campa. Dia kita dapatkan dalam nafsu negeri Majapahit menaklukkan dan mempengaruhi semua kepulauan Indonesia, dari Bali sampai Kalimantan, dari Sumatera sampai Maluku.
Imperialisme bukan saja sistem atau nafsu menaklukkan bangsa lain, tetapi imperialisme bisa juga hanya nafsu atau sistem mempengaruhi ekonomi negara atau bangsa lain! Dia tidak usah dijalankan dengan pedang atau bedil atau meriam atau kapal perang, tidak usah "berupa perluasan negeri-daerah dengan kekerasan senjata". Dia bisa juga dijalankan dengan "putar lidah" atau cara "halus-halusan" saja, atau diplomasi perdagangan dan dalam perkembangan kapitalisme global yang terbaru (WTO), dilakukan lewat pengaturan tarif barang dan jasa.
Imperialisme modern adalah anak kapitalisme modern. Yakni politik luar negeri yang tidak bisa dielakkan dari negara-negara yang mempunyai kapitalisme keliwat matang. Nafsu, kecenderungan, keinginan atau sistem ini sudah sejak zaman purbakala sudah menunjukkan politik luar negeri, menimbulkan perseteruan dengan bangsa lain, menimbulkan perampasan-perampasan negeri asing, menimbulkan jajahan-jajahan yang diambil rezekinya. Penjajahan ialah usaha mengolah tanah, mengolah harta di dalam tanah, mengolah tanaman-tanaman, mengolah hewan-hewan dan terutama mengolah penduduk, untuk keperluan ekonomi dari bangsa penjajah. Dengan demikian, asal penjajahan yang pertama-tama hampir selalu ialah tambah sempitnya keadaan penghidupan di negeri sendiri.
“Wujud cari jajahan” di dalam bagian kedua dari abad ke-19, mula-mula adalah suatu balapan antara negeri-negeri Eropa saja. Tetapi sesudah di dalam balapan ini negeri Inggris menjadi paling depan, masuklah dua kampiun baru di dalam gelanggang imperialisme dan dalam abad ke-20 menjadi suatu balapan baru antara Inggris, Amerika dan Jepang.
Balapan inilah yang menandai babak baru dari perkembangan kapitalisme secara internasional/global. Dengan demikian, istilah globalisasi yang sekarang dengan mudah kita ucapkan dan kampanyekan, terutama oleh pemerintah dan media massa (koran, majalah, televisi) di Indonesia, tak lain adalah kapitalisme internasional yang meng-global, yang memaksakan berbagai agenda pasar bebas/perdagangan bebas demi kepentingan penumpukan kapital. Jadi, misalnya, bila kita mengucapkan "marilah kita masuki era perdagangan bebas", atau "Indonesia mau tak mau harus memasuki era globalisasi", itu sama artinya dengan "marilah kita perjuangkan kapitalisme". Padahal hakekat kapitalisme adalah penghisapan dan penindasan manusia atas manusia lainnya.
40 Lihat tulisan Soekarno, Indonesia Menggugat. Jakarta: Yayasan Pendidikan Soekarno—Inti Idayu Press, 1983, hal. 13-29.
2. Asal usul Kapitalisme Global atau Globalisasi
Pemahaman terhadap globalisasi akan menjadi lebih mudah, bila kita mengingat dasar dari semua itu, yaitu Kapitalisme, atau logika kapital (modal). Pertumbuhan dan perkembangan kapitalisme sepanjang sejarah ditunjang oleh ideologi pasar bebas, yaitu kebutuhan terus menerus dan berkelanjutan akan perluasan modal kapitalis ke segala tempat untuk mencari pasar baru.41
Kapitalisme sepanjang sejarah telah mengoreksi dirinya sendiri demi efisiensi kapital. Krisis demi krisis adalah melekat dalam kapitalisme, sebagai hasil dari pertentangan modal. Logika modal bersifat liar dan tak terkendali, bersifat anarkis. Karena itulah pada dasarnya kapitalisme adalah sebuah sistem yang anarkis. Kapitalisme tidak mempercayai aturan dan batas-batas. Kalau ada aturan dibuat, itu hanya untuk memudahkan pertumbuhannya ke arah yang lebih besar lagi, tapi bukan untuk mengaturnya.
Perkembangan terakhir dari perluasan kapitalisme adalah privatisasi (proses swastanisasi) sebanyak-banyaknya dan pengubahan badan-badan publik menjadi badan usaha swasta berorientasi keuntungan. Dan sekarang pula saat yang penting dari sebuah kapitalisme babak baru, yang melepaskan dirinya dari kontrol negara, sebagaimana yang terjadi sejak 1940an hingga dekade 1980an. Bahkan ada yang menyebut kapitalisme seperti ini sebagai "Kapitalisme Turbo", yaitu percepatan yang cepat dari perubahan struktural bagi pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia, terutama dengan meminggirkan negara dari pasar bebas, untuk menjadi satu ekonomi dunia yang kita kenal dengan nama globalisasi.
Globalisasi adalah mirip gelombang raksasa yang menyapu bersih segala hal. Di dalamnya termasuk gelombang perdagangan global dan gelombang keuangan global. Globalisasi dicerminkan oleh berbagai faktor yang semula berbeda-beda pasarnya yang kemudian menjadi satu, seperti selera yang semakin seragam yang dibawakan oleh media massa transnasional atau makanan yang seragam, yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan industri makanan global. Semua perkembangan cepat dan seragam inilah yang memaksakan dilahirkannya badan baru yang bernama WTO (World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia). Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) adalah hasil dari perjuangan penganut pasar bebas yang ingin lepas dari kontrol negara, dan bahkan ingin menghapus peran negara menjadi seminimal mungkin.
Para penganut kapitalisme memang sejak lama sudah terbagi-bagi, yaitu antara yang menginginkan kapitalisme yang dikontrol oleh negara (penganut ekonomi klasik), dengan kapitalisme yang sebebas-bebasnya tanpa peran negara (penganut neo-liberal).
Penganut ekonomi klasik menyatakan ketidakpercayaannya terhadap kepentingan perorangan, yang selalu tidak sejalan dengan kepentingan umum. Ide ini sangat tidak disukai oleh kaum neo-liberal, yang salah satu prinsipnya adalah "Aturan Pasar Bebas", yaitu melepaskan semua ikatan yang dipaksakan oleh pemerintah agar pasar bebas dapat bermain sepenuhnya. Pertentangan tersebut saat ini diakhiri dengan kemenangan kaum neo-liberal, yang diwakili oleh dua negara adikuasa, Amerika Serikat dan Inggris. Aliran neo-liberal biasa dikenal juga sebagai aliran "Kanan-Baru".
Selain prinsip (1) "Aturan Pasar Bebas", prinsip-prinsip lain neo-liberal adalah (2) memotong pengeluaran publik untuk pelayanan sosial, seperti terhadap pendidikan dan kesehatan, pengurangan anggaran untuk jaring pengaman sosial bagi orang miskin, dan sering juga pengurangan anggaran untuk infrastruktur publik, seperti jembatan, jalan, air bersih. (3) Deregulasi, yang berarti mengurangi peraturan-peraturan dari pemerintah yang bisa mengurangi keuntungan. (4) Privatisasi, dengan cara menjual BUMN-BUMN kepada investor swasta. Ini termasuk juga menjual usaha pemerintah di bidang perbankan, industri strategis, jalan raya, jalan tol, listrik, sekolah, rumah sakit, bahkan juga air. (5) Menghapus konsep "barang-barang publik", dan menggantinya dengan "tanggungjawab individual", seperti menyalahkan kaum miskin yang tidak mempunyai pendidikan, jaminan sosial, kesehatan dan lainnya, sebagai kesalahan mereka sendiri.
Pandangan Neo-liberal inilah yang kini dipeluk oleh sebagian besar negaranegara maju dan banyak ekonom (ahli ekonomi) aliran utama di Dunia Ketiga, termasuk Indonesia. Pada akhirnya, pandangan neo-liberal juga mewarnai sebuah badan besar dunia yang sangat berkuasa sekarang, yaitu WTO.
41 Lihat tulisan Bonnie Setiawan, Stop WTO! Dari Seattle Sampai Bangkok. Jakarta: INFID, 2000, hal. 2-29.
3. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)
WTO adalah singkatan dari World Trade Organization (Organisasi Perdagangan Dunia). Berdiri secara resmi pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko, setelah ditandatangani oleh para menteri, sebagai hasil dari Putaran Perundingan Uruguay (Uruguay Round) dan kemudian berlaku secara efektif semenjak 1 Januari 1995. Oleh Indonesia, perjanjian tersebut diratifikasi oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) pada tanggal 13 Oktober 1994 menjadi Undang-Undang No.7 tahun 1994. Dengan itu, maka Indonesia terikat dan tunduk penuh pada berbagai ketentuan dalam WTO.
WTO adalah sebuah badan baru yang diciptakan dari GATT, sebagai organisasi multilateral dunia. WTO merupakan puncak dari impian kaum neo-liberal untuk mendapatkan mandat organisasi yang jelas yang akan mengatur sistem ekonomi dunia. Meskipun tampaknya dari luar merupakan organisasi yang demokratis, di mana setiap negara berkedudukan sama dan mewakili satu suara, WTo pada dasarnya bersifat tidak demokratis dan mencerminkan pemaksaan agenda ekonomi negara-negara industri maju kepada negaranegara lainnya.
Mandat apakah yang dibawa WTO? Tidak lain dan tidak bukan adalah mandat perluasan kapitalisme internasional semenjak usainya Perang Dunia Kedua. WTO semula bernama GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) yang lahir tahun 1947, pada dekade yang bersamaan dengan kelahiran saudarasaudaranya yang lain: Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF). Dua saudaranya ini sejak itu telah memainkan peran utama dalam menangani pembangunan dan ekonomi negara-negara paska-kolonial. Sementara GATT harus melalui tujuh kali putaran perundingan, sebelum menjelma menjadi sebuah badan yang kuat dan berpengaruh besar, yakni WTO, di tahun 1994. Putaran perundingan yang terakhir adalah di Uruguay (karena itu disebut Uruguay Round) yang menghabiskan waktu selama delapan tahun (1986- 1994).
Secara garis besar, WTO mengandung beberapa hal berikut ini: Pertama, WTO adalah sebuah badan yang telah dipersiapkan dengan sangat baik dan cukup lama oleh negara-negara maju selama berlangsungnya Putaran Uruguay dalam kerangka GATT. Badan ini telah menjadi sebuah badan perundingan multilateral, artinya badan yang mempunyai kewenangan dan otoritas atas berbagai pengaturan tingkat dunia terhadap negara-negara anggotanya berdasarkan kesepakatan yang dicapai di dalam perundingan. WTo juga mempunyai aspek perikatan hukum internasional, yang harus dipatuhi para anggotanya dan yang menyimpang akan dikenai sanksi.
Kedua, WTO mempunyai tiga prinsip dasar yang secara efektif akan menerobos halangan-halangan perlindungan (proteksionisme) negara dan pintu masuk bagi berbagai liberalisasi ekonomi domestik. Prinsip pertama, adalah akses ke pasar, yaitu kewajiban setiap negara untuk membuka pasarnya bagi produk barang dan jasa negara lain. Prinsip kedua, adalah yang disebut sebagai MFN (Most Favored Nation, artinya negara yang paling difavoritkan atau diprioritaskan), yang arti sebenarnya adalah kebalikannya. Prinsip itu berarti bila suatu negara memberikan fasilitas berbagai kemudahan akses pasar kepada negara lain, maka otomatis anggota-anggota WTo yang lain juga berhak mendapatkan fasilitas dan kemudahan yang sama. Prinsip ketiga, adalah NT (National Treatment atau perlakuan nasional). Artinya bahwa bila negara tersebut sudah mengikat komitmen kepada WTO, maka perusahaanperusahaan yang masuk ke suatu negara harus diperlakukan "tidak kurang baiknya" dari perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Jadi dasar bagi perlakuan yang tidak boleh membeda-bedakan dengan perusahaan domestik (dalam negeri). Ini yang oleh WTO sering disebut lapangan bermain-nya harus dalam tingkatan yang sama. Dua prinsip inilah yang sebenarnya merupakan dasar legitimasi bagi kehadiran perusahaan-perusahaan besar (transnasional).
Ketiga, WTO adalah sebuah kontrak mati atau "perkawinan seumur hidup". Negara-negara anggota WTO terikat seterusnya terhadap kewajiban-kewajiban dan komitmen yang telah diberikannya sampai seluruh sektor tersebut terbuka sama sekali. Maksudnya, sejak 1 Januari 1995, semua anggota wajib secara bertahap membuka pasarnya dan menetapkan jadual komitmennya hingga akhirnya membuka seluruh akses pasar dalam negerinya (pasar domestik), bisa sampai ke titik yang ekstrem, nol persen. Di lain pihak, WTO diam-diam juga mengatur tentang perjanjian investasi, artinya diperbolehkannya pemilikan saham asing hingga 100 (seratus) persen.
Keempat, WTO mengenal istilah liberalisasi progresif, artinya liberalisasi yang diperlakukan secara hebat dan terus menerus maju. Jadi di setiap perundingan atau negosiasi baru, akan selalu dituntut bagi anggota-anggotanya untuk terus membuka diri sampai pasarnya sepenuhnya terbuka bagi perusahaanperusahaan asing (maksudnya membuka pasar dalam negerinya hingga terbuka secara bertahap sampai akhirnya ke tarif 0% atau saham 100%).
Kelima, WTO adalah rejim pasar bebas, yang sepenuhnya menolak rejim proteksionisme. Ini adalah argumen pokok neo-liberal. Artinya, setiap anggota WTO wajib melonggarkan pasarnya sampai ke titik di mana pasar domestik bisa dimasuki impor barang-barang dan jasa-jasa secara bebas penuh. Di lain pihak, ini mensyaratkan dikuranginya campur tangan negara hingga sepenuhnya lepas, karena dianggap hanya akan merintangi pasar dan membuat pasar tidak sempurna. Negara tidak dapat lagi melindungi atau memproteksi pasar dalam negerinya.
Keenam, WTO memperkuat rejim "Hak atas Kekayaan Intelektual" sebagai basis dasar atau inti dari ekonomi kapitalisme. "Kepemilikan Pribadi" diperkuat sedemikian rupa agar kekayaan ekonomi dapat stabil dan berkelanjutan. Di lain pihak, ini merupakan dasar dari monopoli pengetahuan, dan dasar dari penjarahan kekayaan intelektual komunitas dan kekayaan keanekaragaman hayati, dari perusahaan-perusahaan atau peneliti-peneliti di negara maju ke negara-negara berkembang, di samping juga perusahaan-perusahaan atau peneliti-peneliti setempat terhadap hak atas kekayaan intelektual komunitas.
Ketujuh, WTO dalam kenyataannya membawakan agenda kepentingan negara maju, dengan mengedepankan materi-materi perjanjian yang merupakan kepentingan utama negara maju. Misalnya yang tercermin dalam sektor jasa, hak atas kekayaan intelektual, sektor pertanian (di mana negara-negara maju memajukan kepentingan industri agri bisnisnya, dan tidak memperhatikan sama sekali kehidupan subsistensi masyarakat petani di negara-negara berkembang), dan lain-lain.
WTO telah secara pandai mengemas semua hal itu ke dalam khayalan pasar bebas dan akses pasar yang bisa dinikmati oleh negara-negara berkembang dan negara-negara miskin. Ekonom-ekonom dan pejabat-pejabat pemerintah di negara-negara tersebut biasanya mudah tertipu dan terperdaya, atau menjadi pengikut atau “penggembira" saja dari kepentingan negara maju dan korporasi (perusahaan) raksasa.
Apa yang disebut pasar bebas, pada kenyataannya adalah pasar tak bebas yang didasarkan pada monopoli, dominasi, tekanan, manipulasi dan kepentingan sepihak. WTo juga telah menghalangi dan menggugurkan upaya pembangunan yang sesungguhnya di negara-negara berkembang, karena mereka kini tidak punya alternatif lain selain mengikuti kebijakan pembangunan model WTO, yaitu ketergantungan pada impor, ketergantungan pada teknologi dari luar, ketergantungan pada makanan dari luar, dihambatnya masa depan industrialisasi nasional, dilegalkannya pembajakan atas kekayaan intelektual komunitas dan pembajakan hayati, merajalelanya dan dominannya TNC (perusahaan transnasional), hancurnya usaha dan industri kecil dan menengah, dilanggengkannya proses pemiskinan, perluasan kapitalisme di tingkat lokal dan daerah; pada intinya penjajahan gaya baru. WTO pada dasarnya merupakan babak baru imperialisme dunia, yang mengancam dan meruntuhkan kedaulatan nasional, merampok secara leluasa kekayaan sumber-sumber agraria, serta mengekalkan eksploitasi terhadap rakyat di negara-negara berkembang tersebut.
4. Bank Dunia dan IMF
Sebagai pendatang baru, WTO tidak bisa mulus begitu saja mengatur dunia, bila sebelumnya tidak ada usaha-usaha perintisannya. Dan itulah tugas utama yang telah dikerjakan oleh Bank Dunia dan IMF (Dana Moneter Internasional). Bank Dunia yang semula hanya bertugas menjalankan upaya pemulihan pembangunan di Eropa paska-perang, kemudian telah memainkan upaya pendanaan proyek-proyek pembangunan yang sesuai dengan perluasan pasar bebas.
Bank Dunia sebenarnya juga telah memainkan peran sebagai "penjebak hutang". Sebagai bankir, Bank Dunia telah sekaligus memainkan peran sebagai "Majikan", yang menentukan strategi pembangunan yang ditempuh negaranegara Dunia Ketiga. Dengan demikian, ia memainkan peran ganda, yang pada akhirnya memberi kekuasaan yang cukup untuk mendikte perekonomian negara-negara tersebut.
Semenjak krisis hutang Dunia Ketiga di tahun 1982, di mana semakin banyak hutang-hutang yang tak mampu dibayar, Bank Dunia telah menambahkan perangkat yang lebih kuat untuk memaksakan berbagai agenda liberalisasi ekonomi, yaitu lewat Program Penyesuaian Struktural (Structural Adjustment Program/SAP). Hal ini berkait juga dengan pasang naiknya neo-liberalisme lewat Reagan-Thatcherisme kala itu. SAP pada dasarnya membawakan agenda-agenda neo-liberal, dengan memaksakan program-program mereka yang dikenal sebagai deregulasi dan privatisasi. Kita mengenal pengaruh paham ini di Indonesia, sebagai deregulasi perbankan yang dimulai sejak tahun 1983 yang disertai dengan devaluasi rupiah (penurunan nilai mata tukar uang). Dengan berbagai macam paket penyesuaian struktural ini, hingga sekarang, Bank Dunia telah memainkan 'penaklukan domestik' agar sistem ekonomi nasional menjadi lebih mendukung bagi perluasan pasar bebas.
Bank Dunia mulai beroperasi pada tahun 1946. Dia berfungsi sebagai lembaga keuangan yang menghutangi uang bagi proyek-proyek pembangunan di berbagai negara untuk memajukan ekonominya. Bunga yang diberikan relatif lebih rendah ketimbang bila negara-negara tersebut meminjam dari bank komersial.
Bank Dunia menjadi mekanisme utama untuk menempa model-model pembangunan paska-kemerdekaan bagi negara-negara Dunia Ketiga. Bank Dunia melakukan hal itu melalui hutang yang terikat dengan berbagai kebijakan yang mendorong semakin tersatukannya negara-negara Dunia Ketiga dengan pasar dunia. Hal itu juga dilakukan dengan cara mendorong peningkatan hasil bahan-bahan mentah dan impor peralatan teknologi baru yang berasal dari Utara; baik di bidang pertanian, kehutanan, maupun energi, dan sebagainya. Dengan demikian Bank Dunia tidak hanya mengarahkan kebijakan-kebijakan ekonomi nasional yang bersifat makro dari negara-negara paska-kolonial, melainkan menyebarkan juga sistem teknologi Utara ke Selatan (yang membawa kerusakan besar terhadap lingkungan hidup).42
Bank Dunia (World Bank) yang aslinya bernama International Bank for Reconstruction and Development/IBRD, bersama-sama dengan IMF43, didirikan di Bretton Woods, sebuah kota kecil di negara bagian New Hampshire, Amerika Serikat, pada bulan Juli 1944. la dibentuk oleh 44 negara yang pada waktu itu bermaksud untuk menciptakan sebuah dunia yang damai dengan ekonominya yang makmur dan merata, akibat trauma dua perang dunia.
Pertemuan Bretton Woods yang berlangsung dalam suasana untuk menciptakan sebuah tatanan dunia yang damai dan makmur tersebut, selain membentuk Bank Dunia juga menyepakati berdirinya IMF (International Monetary Fund/Dana Moneter Internasional).44 Kedua lembaga ini pada mulanya didirikan dengan tujuan membantu membangun kembali ekonomi Eropa setelah kehancuran Perang Dunia II, yang kemudian diperluas dengan memberi pinjaman pembangunan kepada negara-negara Dunia Ketiga.45
Peran Utama IMF adalah mengatur neraca pembayaran luar negeri berbagai negara, dengan menyediakan pinjaman, dengan memaksakan disiplin finansial (keuangan) tertentu terhadap negara-negara yang menghadapi masalah neraca pembayaran. Dana Bank Dunia dan IMF diperoleh dari negara-negara kaya yang ikut dalam pertemuan tersebut. Kedua lembaga keuangan internasional yang mempunyai kantor pusat di Washington DC ini merupakan bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kepentingan-kepentingannya sangat kuat dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan ekonomi politik Amerika Serikat yang merupakan penyumbang utama Bank Dunia dan IMF.
Bank Dunia dan IMF adalah dua dari tiga badan yang dibentuk untuk menangani persoalan peralihan dari era kolonial (penjajahan) ke era paskakolonial. Badan yang ketiga adalah rejim GATT (General Agreement on Tariffs and Trade/Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan), yang telah diubah menjadi WTO (World Trade Organization), organisasi perdagangan super.46
Sejalan dengan peran Bank Dunia dan IMF, GATT dimaksudkan untuk memajukan dan mengatur liberalisasi perdagangan dunia, yang telah memudahkan perluasan berbagai sektor di dalam unit ekonomi nasional, dan dengan demikian menjamin mengalirnya bahan baku dari Selatan/negaranegara berkembang ke Utara, serta mengalirnya barang-barang manufaktur dari Utara ke Selatan, maupun perluasan perdagangan di antara negaranegara Utara sendiri. Berbagai pemerintahan dari negara-negara Utara/maju kini sedang berupaya memperluas peran GATT (melalui berbagai perundingan tertutup di dalam Putaran Uruguay)47 untuk menyatukan kekuatan-kekuatan demi liberalisasi sektor-sektor jasa dan pertanian; demi penjaminan kebebasan investasi asing; dan untuk memperketat peraturan mengenai hak milik intelektual di Dunia Ketiga, demi keuntungan para pemegang hak paten, yang terutama adalah perusahaan-perusahaan transnasional.
Pada periode awal kehadirannya, uang Bank Dunia dipinjamkan terutama untuk pemulihan kembali negara-negara Eropa paska Perang Dunia II, dalam rangka Marshall Plan. Namun sejak akhir 1960, banyak pinjaman diberikan kepada negara-negara Afrika, Asia, dan Amerika Latin, sebagai bagian dari perluasan pembangunan-isme(developmentalism). Pengerahan energi Amerika dan sekutu-sekutunya pada negara-negara paska-kolonial ini dimulai dari suatu momentum bersejarah: Pidato Presiden AS Harry S. Truman, 20 Januari 1949. Sejak itu, dilancarkanlah skema-skema bagi penyatuan "wilayahwilayah terbelakang" ke dalam hegemoni Amerika. Bank Dunia adalah salah satu instrumen dari mesin perluasan developmentalism (pembangunan-isme) ini, yang bertugas meminjamkan uang untuk program-program yang didesainnya.48
Pada tahun-tahun terakhir ini, Bank Dunia dan IMF bekerja erat dalam perundingan dengan pemerintah-pemerintah Dunia Ketiga yang menghadapi masalah pembayaran hutang luar negeri. Hal itu dilakukan dengan cara melakukan penjadwalan ulang pembayaran hutang luar negeri maupun dengan pemberikan pinjaman baru. Penjadwalan ulang dan pemberian pinjaman baru itu dilakukan dengan syarat bahwa pemerintah-pemerintah Dunia Ketiga tersebut memberlakukan paket kebijakan "penyesuaian struktural", yang melibatkan pembaruan makro-ekonomi yang mengarahkan ekonomi ke arah produksi ekspor, liberalisasi impor, dan pemotongan drastis dalam pembelanjaan negara, termasuk subsidi bagi kesejahteraan umum, pendidikan maupun pangan.49
42 Baca Martin Khor Kok Peng, Hubungan Utara dan Selatan : Konflik atau kerja Sama? Jakarta :Gramedia Pustaka Utama bekerjasama dengan Konphalindo, 1993, hal. 6-8.
43 Kecuali atas perjanjian khusus, Bank Dunia dan IMF bekerja pada negara-negara yang berbeda. Secara resmi, keduanya hanya bekerjasama dengan pemerintahan.
44 Lahirnya Bank Dunia dan IMF merupakan babak baru dalam sejarah umat manusia di mana pembangunan negaranegara lain bukan lagi merupakan masalah nasional saja, tapi global. Usaha mengentaskan kemiskinan bukan lagi hanya merupakan proyek pemerintah dalam negeri, tapi juga proyek badan-badan internasional. Apa yang disebut sebagai globalisasi tampaknya mulai dari sini, setelah manusia mengalami dua perang dunia yang sangat dahsyat. Apalagi proses globalisasi ini dibantu dengan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi. (Kata Pengantar Arief Budiman dalam Martin Khor, 1993, hal XIII).
45 Lihat pada ELSAM, Atas Nama Pembangunan: Bank Dunia dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Jakarta: ELSAM,1995, hal. 6. Buku ini merupakan uraian yang menarik tentang peran Bank Dunia dan kaitannya dengan hak asasi di Indonesia.
46 Martin Khor Kok Peng, 1993, hal. 6.
5. Program Penyesuaian Struktural (SAP)
Program Penyesuaian Struktural (Structural Adjustment Program/SAP) adalah upaya Bank Dunia untuk menyelamatkan hutang yang telah diberikannya kepada negara-negara Dunia Ketiga.50 Structural Adjustment Program (SAP) intinya adalah sebuah kebijakan yang diperkenalkan Bank Dunia untuk memaksa negara-negara yang mendapat bantuan hutang untuk lebih membuka pasar dalam negeri mereka, menekankan kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang-barang yang bisa di ekspor, mengurangi subsidi pemerintah terhadap sektor publik seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan. Di Afrika dan Amerika Latin, Program ini menciptakan kemiskinan di kalangan rakyat jelata.51
Bank Dunia mendefinisikan penyesuaian struktural (structural adjustment) sebagai "reformasi kebijakan dan kelembagaan yang mencakup ekonomi mikro (seperti pajak dan tarif), ekonomi makro (kebijakan fiskal) dan intervensi kelembagaan; perubahan-perubahan ini didesain untuk memperbaiki alokasi sumber daya, meningkatkan efisiensi ekonomi, memperluas potensi pertumbuhan dan meningkatkan kelenturan terhadap goncangan-goncangan ekonomi".52
Di Afrika, beban hutang yang berat telah mengakibatkan dijalankannya sejumlah besar Program Penyesuaian Struktural. Paket-paket yang dirancang oleh Bank Dunia dan IMF (International Monetary Fund) selama periode 1980- an ini, diterapkan oleh banyak negara Afrika Sub-Sahara sebagai sebuah persyaratan untuk keberlangsungan bantuan keuangan. Dasar pikiran SAP adalah bahwa sejumlah faktor ekonomi harus dirubah dalam suatu negara tertentu untuk menjamin kemampuan ekonomi yang lebih baik dengan maksud untuk membayar kembali hutang dan bunganya, mempunyai neraca pembayaran yang lebih baik, dan mencapai keadaan ekonomi yang lebih sehat secara umum.
Negara-negara yang menolak langkah-langkah yang disarankan oleh Bank Dunia dan IMF tidak akan bisa memperoleh bantuan ekonomi lagi. Dengan kata lain, cara bagaimana beban hutang yang berat dan problem-problem ekonomi lain ditangani bukan lagi merupakan persoalan prioritas nasional atau bahkan keputusan nasional. Melalui Program Penyesuaian Struktural, Bank Dunia dan IMF mengambil alih tugas-tugas otoritas nasional dan mendikte kebijakankebijakan ekonomi yang menurut mereka akan memecahkan problem hutang khususnya, dan problem-problem ekonomi suatu negara pada umumnya.53
SAP umumnya ditujukan pada faktor-faktor ekonomi suatu negara, namun efek dari tindakan-tindakan yang diambil sangat mungkin bersifat politik, sosial, dan budaya. Sampai sekarang, IMF tidak mau melihat dampak-dampak ini. Ironisnya, mereka mengklaim ini akan mengintervensi persoalan-persoalan domestik suatu negara.
Sementara paket penyesuaian struktural menguntungkan bagi para kreditornya, bagaimana halnya dengan para negara penghutangnya (debitor)? Ternyata negara-negara penghutang tidak begitu berhasil dalam menyehatkan ekonominya maupun melepaskan diri dari problem hutangnya.
Biaya sosial dari penerapan kebijakan-kebijakan IMF dan Bank Dunia sangat tinggi, terutama bagi kaum miskin. Kaum miskin dalam konteks ini adalah para pemukim perkotaan menengah dan bawah, petani-petani kecil dan tanpa tanah, masyarakat nelayan, nomad (kaum pengembara), kelompok-kelompok masyarakat adat, dan lain-lain. Anak-anak dalam komunitas semacam itu bahkan lebih rentan lagi.
Efek-efek deflasi (devaluasi dan inflasi) dari kebijakan-kebijakan ini telah meningkatkan pengangguran dan menurunkan upah riil. Sebagai contohnya, selama periode 1980-an, pendapatan rata-rata di kebanyakan negara Amerika Latin turun sekitar 10 persen, dan di Afrika Sub Sahara sekitar 20 persen.54 Bagi kaum miskin, hal ini tak terelakkan lagi meningkatkan malnutrisi (kekurangan gizi).
Penyesuaian struktural dan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pasar bebas yang dilaksanakan mula-mula pada awal 1980-an adalah faktor utama yang memicu kenaikan cepat dalam ketidakmerataan secara global.55 Satu studi UNCTAD yang mencakup 124 negara menunjukkan bahwa pembagian pendapatan dari 20 persen penduduk terkaya dunia meningkat dari 69 menjadi 83 persen antara tahun 1965 dan 1990. Kebijakan-kebijakan penyesuaian merupakan faktor utama di balik konsentrasi pendapatan global secara cepat dalam tahun-tahun terakhir. Contoh yang paling ekstrem dapat dilihat dalam tahun 1998. Dalam tahun tersebut, Bill Gates, pendiri utama perusahaan komputer Microsoft mempunyai kekayaan bersih $90 milyar; Warren Buffet, mempunyai $36 milyar; dan salah satu pendiri Microsoft, Paul Allen, punya kekayaan bersih $30 milyar. Bila kekayaan bersih ketiga orang ini digabungkan, akan melebihi pendapatan gabungan total dari 600 juta orang yang hidup di 48 negara-negara kurang berkembang, yang menjadi target program-program penyesuaian struktural.
Program penyesuaian struktural juga merupakan penyebab utama tidak adanya kemajuan dalam kampanye menghapus kemiskinan. Jumlah orang di seluruh dunia yang hidup dalam kemiskinan—yakni mereka yang hidup kurang dari satu dollar dalam sehari—meningkat dari 1,1 milyar orang dalam tahun 1985 menjadi 1,2 milyar dalam tahun 1998, dan diperkirakan mencapai 1,3 milyar dalam tahun 2000. Menurut studi terakhir Bank Dunia sendiri, jumlah absolut orang yang hidup dalam kemiskinan meningkat dalam dekade 1990-an berada di Eropa Timur, Asia Selatan, Amerika Latin dan Karibia, dan Afrika sub- Sahara—yang semuanya merupakan kawasan-kawasan di mana program penyesuaian struktural diberlakukan.
Demikianlah cara kerja sistem neo-liberal, dengan tiga porosnya: WTO, Bank Dunia dan IMF. Ini adalah puncak dari apa yang dicita-citakan ketika pertama kali badan-badan ini dibentuk dalam pertemuan Bretton Woods pada tahun 1944. Ketiga badan inilah yang saat ini merupakan instrumen pokok dari kapitalisme global. Bila kemarin, masyarakat Dunia Ketiga dipaksa dan ditekan untuk meniru dan mengikuti model pembangunanisme yang didesain dan diarahkan oleh Bank Dunia dan IMF, maka kini mereka dipaksa dan ditekan untuk menjadi hamba sahaya dan pengekor saja dari WTO. Dunia Ketiga kembali menjadi budak kaum neo-kolonialisme-imperialis, secara lebih efektif dan sistematis.
Untuk melihat akibat dari kebijakan WTO terhadap kehidupan petani, maka perlulah di sini kita melihat perjanjian-perjanjian yang telah disetujui oleh para anggota WTO, terutama Perjanjian tentang Pertanian (AOA atau Agreement on Agriculture).
Catatan penerbit dalam buku yang kuat tentang GATT dan Putaran Uruguay, yakni Chakravarthi Raghavan, Recolonization: GATT, the Uruguay Round & the Third World. Penang: Third World Network, 1990, hal 17. Melalui perundingan-perundingan perdagangan dalam putaran Uruguay di bawah pengawasan GATT, negara-negara industri berusaha memperluas dan memperkuat kontrol mereka terhadap ekonomi dunia dan ekonomi nasional Dunia Ketiga. GATT [sendiri akan] diubah menjadi organisasi perdagangan super (WTO/World Trade Organization) yang
memaksakan peraturan-peraturan dan regulasi-regulasi perdagangan dunia, terutama untuk kepentingan negara-negara industri. Perkembangan-perkembangan penting dalam Putaran Uruguay hanya menerima sedikit perhatian publik karena perundingan-perundingan dilakukan di belakang pintu tertutup, sehingga mereka tersembunyi dari perhatian pers dunia dan kelompok-kelompok masyarakat.
48 Noer Fauzi, "Lua jual, gua beli: Reformasi Menuju Pasar Tanah yang Efisien," paper untuk Lokakarya Land Administrasion Project (LAP), yang diadakan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), di Jakarta, 3-5 Juni 1996.
49 Lihat Martin Khor, 1993, hal. 6-7.
50 Lihat paper yang ditulis oleh Noer Fauzi untuk Lokakarya Land Administration Project (LAP), yang diadakan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) di Jakarta, 3-5 Juni 1996, bertajuk "Lu jual, gua beli: Reformasi Menuju Pasar Tanah yang Efisien".
51 Pengantar yang ditulis oleh Arief Budiman untuk buku Martin Khor Kok Peng, Hubungan Utara Selatan: konflik atau kerjasama. Jakarta: Gramedia, 1993, hal. xxiii.
52 Structural Adjustment and Poverty: A Conceptual, Empirical and Policy Framework (World Bank, February, 1990), dikutip dari Sigrun I. Skogly, "Structural Adjusment and Development: Human Rights—An Agenda for Change", dalam Human Rights Quarterly Volume 15 (1993), The Johns Hopkins University Press.
53 Skogly (1993: 756-757) lebih lanjut menjelaskan: "Secara prinsip, memang suatu negara masih bisa memutuskan apakah akan menyesuaikan diri dengan kebijakan-kebijakan IMF/Bank Dunia atau tidak. Namun, secara de facto situasinya sangat berbeda. Mereka yang tidak mau mengikuti syarat-syarat Structural Adjusment Programs tidak akan dapat lagi memperoleh kredit atau pinjaman dari lembaga-lembaga finansial internasional, dan akan menemukan kesulitan-kesulitan untuk memperoleh akses ke sumber-sumber bantuan finansial luar negeri lainnya. Dalam 1986-87, Zambia mengalami kerusuhan-kerusuhan setelah menghapuskan semua subsidi pangan/makanan pokok. Ini merupakan bagian dari paket kebijakan Structural Adjustment Program. Sejumlah orang meninggal dalam kerusuhankerusuhan ini, dan subsidi pangan diterapkan lagi. Ini mengakibatkan hubungan yang memburuk antara Zambia dan lembaga finansial internasional. Dalam tahun 1987, Zambia memutuskan semua hubungan dengan Bank Dunia dan IMF. Selama tiga tahun selanjutnya, Zambia berusaha memperbaiki ekonominya dengan kebijakannya sendiri, dan
mendapatkan kenyataan bahwa semua jalur keuangan luar negeri terpotong, termasuk bantuan pembangunan. Dalam tahun 1990, karena tidak ada pilihan lain, Zambia kembali membuka perundingan-perundingan baru dengan lembagalembaga finansial internasional, dan pada tahun 1991, kesepakatan baru ditandatangani antara negara itu dengan Bank Dunia."
54 UNICEF, The state of the world's children, 1990. Oxford: Oxford University Press, 1990, hal.8, dikutip dari Atkinson, 1992, hal. 14.
55 Lihat makalah Walden Bello, "From Melboume to Prague: the Struggle for a Deglobalized World". Makalah ini merupakan serangkaian pidato yang diberikan dalam kegiatan demonstrasi menentang World Economic Forum (Davos) di Melbourne, Australia, 6-10 September 2000.
6. Perjanjian tentang Pertanian dan Akibatnya bagi Petani Kecil
Perjanjian tentang Pertanian (AOA) adalah salah satu hasil Putaran Uruguay yang mengatur perdagangan pangan secara internasional dan dalam negeri. Aturan-aturan ini memacu lajunya konsentrasi pertanian ke agribisnis dan melemahkan kemampuan negara-negara miskin untuk mencukupi kebutuhan swadaya pangan dengan cara bertani subsisten (bahan pokok penyambung hidup). Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia adalah petani, Perjanjian tentang Pertanian (AOA) sangat berpengaruh besar terhadap Indonesia dan kehidupan petani Indonesia.
Menurut dasar pikiran ketetapan tersebut, daripada mencukupi sendiri kebutuhan pangan, lebih baik negara-negara itu membeli makanan dalam pasar internasional dengan uang yang diperoleh dari hasil ekspor.56 Namun, banyak negara-negara kurang berkembang menghadapi rendahnya harga produk mereka atas sejumlah ekspor mereka yang terbatas. Selama empat tahun pertama WTO, harga bahan-bahan pertanian jatuh, sedangkan harga makanan tetap tinggi. Sistem ini dapat merugikan petani maupun konsumen; dan sekaligus membuka jalan bagi perusahaan-perusahaan transnasional mendominasi pasar, terutama di negara-negara miskin.
Dibutuhkan aturan-aturan untuk menghadapi cepatnya pemusatan agribisnis. Segelintir kecil perusahaan di dunia ini yang sebenarnya menguasai perdagangan jagung, gandum, dan kedele dari seluruh dunia. Misalnya, jika Cargill berhasil dalam penawarannya untuk membeli padi Continental,57 maka ia akan mengontrol lebih dari 40% ekspor jagung Amerika Serikat, dan sedikitnya 20% ekspor gandum. Menguatnya konsolidasi ini nyaris mengarah pada kondisi monopoli, baik dalam stok industri pertanian maupun dalam pemrosesan makanan dan sistem distribusi.
Dengan menandatangani Perjanjian Pertanian (AOA), negara-negara berkembang menyadari bahwa mereka telah setuju untuk membuka pasarpasar mereka sementara memungkinkan para adikuasa pertanian menguatkan sistem produksi pertanian bersubsidi mereka yang menyebabkan anjloknya harga pada pasar-pasar mereka. Pada gilirannya, proses tersebut, menghancurkan pertanian berbasis petani kecil.58
Aturan-aturan WTO yang terbaru mengenai pertanian mendesak negaranegara miskin untuk meliberalisasi pasar-pasar mereka, sementara pada sisi lain memungkinkan negara-negara maju/industri untuk mensubsidi dan membanting harga produk-produk ekspor pertanian mereka. Ekspor yang dilakukan dengan membanting harga, terutama oleh negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat menghancurkan kehidupan di negara-negara miskin, dan harus secepatnya dihapuskan. Di Afrika Barat, sebagai contoh, banjir konsentrat tomat murah Eropa telah menghancurkan produksi dan pengolahan tomat lokal, sementara produk-produk susu Uni Eropa yang bersubsidi tinggi telah menyebabkan hilangnya pendapatan para produsen susu di Brazil dan Jamaica.59 Sedangkan di Índonesia, para petani kecil penghasil beras, mengeluhkan banjirnya beras impor, yang harganya selalu lebih murah daripada beras yang mereka produksi.60 Demikian pula halnya dengan kehidupan para petani apel di Malang, Jawa Timur dan tempat lainnya, yang hancur gara-gara apel impor yang harganya lebih murah.
Pemerintah-pemerintah negara kaya, terutama Amerika Serikat, seringkali menyatakan kesediaannya terhadap pengembangan lapangan bermain yang sama dalam pertanian. Namun, dalam kenyataannya, secara bersama-sama negara-negara OECD (negara-negara industri maju) membelanjakan $350 milyar untuk mensubsidi (membantu) para petani mereka. Di Amerika Serikat, ini berarti subsidi senilai $20.000 untuk tiap orang petani. Globalisasi pasarpasar pertanian berarti bahwa para petani ini bersaing dengan para petani kecil di negara-negara berkembang, yang banyak di antaranya hidup dengan kurang dari $1 per hari.
Pada masa krisis, banyak negara berkembang telah meliberalisasikan impor pangan mereka, atas tekanan dari IMF dan Bank Dunia, bahkan memberlakukan tarif nol persen untuk impor bahan pangan utamanya (sembako). Pada masa normal nantinya, sulit untuk memberlakukan tarif lagi.
Akibat dua keuntungan yang diperoleh dari Perjanjian tentang Pertanian yakni produk pertanian yang bersubdisi dan tarif bea masuk yang sangat rendah adalah sangat mengerikan bagi para petani di negara-negara miskin dan berkembang. Petani kecil tidak akan mampu bersaing dalam pasar global yang dikendalikan oleh perusahaan transnasional sementara tekanan untuk menyediakan produk tanaman ekspor akan menggusur jutaan petani dari lahan mereka.61 Jadi, sekali lagi, patut dicamkan bahwa inilah akibat utama dari Perjanjian tentang Pertanian/WTO bagi petani di negara-negara berkembang: menggusur jutaan petani kecil dari lahan mereka.
Pertanian terlalu penting untuk diperlakukan sebagai benda perdagangan lainnya. Pengalaman menunjukkan campur tangan dalam pasar produk pertanian diperlukan untuk melindungi tujuan mendasar tertentu, seperti penyediaan pangan/makanan pokok yang stabil. Dalam hal ini Indonesia perlu benar-benar memperhatikan situasinya. Adalah terlalu sederhana untuk menganggap bahwa liberalisasi pasar produk pertanian dapat membantu negara-negara mencapai keamanan pangan. Dalam kasus Indonesia misalnya, dengan penduduk 200 juta jiwa lebih, konsumsi padi mencapai 20 juta ton. Sementara, volume padi yang diperdagangkan pada pasar internasional setahun berjumlah 30 juta ton. Oleh sebab itu, akan tidak mungkin bagi Indonesia untuk mengandalkan pada pasar global bagi pangan mereka. Dengan demikian, Perjanjian tentang Pertanian harus memperbolehkan pemerintah Indonesia secara luwes untuk mengembangkan sektor pertanian domestik. Ini juga merupakan isu kehidupan, karena 50% dari penduduknya adalah petani kecil.
7. Agenda Kapitalisme Global di Lapangan Agraria: Pasar Tanah dan Proyek Administrasi Pertanahan
Setelah melihat kepentingan yang dibawakan oleh WTO lewat Perjanjian tentang Pertanian (AOA), maka kita perlu pula mengetahui kepentingan kapitalisme global terhadap alat produksi yang paling penting bagi petani dan sektor pertanian yakni tanah. Untuk hal ini, kapitalisme global dan para pendukungnya (termasuk kalangan intelektual) mengembangkan konsep yang dikenal sebagai pasar tanah (land market), yang secara gencar dipromosikan oleh Bank Dunia pada tahun-tahun terakhir ini di seluruh dunia. Di Indonesia, proyek Bank Dunia ini dikenal sebagai Proyek Administrasi Pertanahan (PAP) atau Land Administration Project (LAP).
Bank Dunia memiliki pengalaman yang cukup panjang dalam bantuan kebijakan pertanahan negara-negara berkembang. Dua desain utama yang pernah dianut oleh Bank Dunia adalah Land Reform dan Land Market (Pasar Tanah). Walaupun motif dari Bank Dunia adalah sama-sama melanggengkan pengaruh Amerika, namun terdapat perbedaan-perbedaan penting antara keduanya, yang terletak pada dataran agenda ekonomi-politik, sektor yang menjadi tumpuan dan periode waktu penerapan kebijakan tersebut.
Pada dekade sekarang, Bank Dunia tidak lagi menggunakan desain utama land reform, karena argumentasi ekonomi politiknya menurut Bank Dunia sudah tidak lagi tepat. Perang dingin antara Rejim Kapitalis Dunia versus Rejim Komunis tidak lagi relevan. Land reform mengorbankan 'turunnya' pertumbuhan ekonomi untuk masa sekitar 5-10 tahun. Dibutuhkan suatu dukungan ekonomi-politik yang luar biasa (termasuk militer pada sejumlah land reform yang berhasil misalnya Jepang dan Korea Selatan) dari rejim kapitalis dunia agar negara tersebut mampu bertahan dalam kondisi yang 'transisi'. Dengan kata lain, dari perhitungan biaya-keuntungan, pelaksanaan land reform terlampau besar resikonya dibandingkan keuntungannya.
Dalam upaya menerapkan pasar tanah tersebut, Bank Dunia menyarankan agar pemerintah Indonesia melakukan deregulasi semua perundang-undangan yang dapat membatasi ruang gerak investasi, termasuk di dalamnya deregulasi pertanahan.6² Dari sudut tinjauan ini, proses pengadaan tanah untuk investasi modal besar selama ini telah mengalami sejumlah hambatan yang mengganggu. Hambatan tersebut didasarkan atas tipe ideal prinsip pasar bebas. Arah 'baru' strategi, kebijakan program, dan proyek pertanahan tersebut adalah membentuk pasar tanah yang efisien.
Tema ini berusaha menggantikan tema 'lama' Orde Baru, yakni, pengadaan tanah yang efektif. Orientasi 'efektifitas' dari kebijakan pengadaan tanah ini merupakan tema yang mempersatukan aliansi antara birokrat negara, pengusaha rente, investor/penanam modal asing, dan kaum profesional. Dua 'mata pisau' dari kerja aliansi ini adalah:63
1. Menghilangkan strategi populisme dari kebijakan dan program agraria (pertanahan adalah bagian dari agraria) Orde Lama, yang pelaksanaannya terdiri dari tiga tahap awal sebelum pembangunan semesta: Pelaksanaan Pendaftaran Tanah64, Pelaksanaan Landreform65, dan Pengaturan Bagihasil.66
2. Membangun strategi kapitalis melalui pembentukan kebijakan yang bersifat sektoral dan program agraria yang berbasiskan modal besar baik dalam asing maupun domestik, seperti industri tambang, industri kehutanan, agroindustri, industri manufaktur, industri perumahan, maupun industri pariwisata.
56 Lihat pamflet bertajuk "Panduan Masyarakat untuk Memahami WTO". Jakarta: INFID, 2000, hal. 16-17.
57 Sebagai contoh, pada tahun 1994, sekitar 50 persen ekspor tumbuhan biji-bijian (gandum dan padi) Amerika Serikat berasal dari dua perusahaan: Cargill dan Continental. Lihat karangan Philip McMichael, "Global Food Politics", dalam Hungry for Profit: The Agribusiness Threat to Farmers, Food, and the Environment, disadur oleh Fred Magdoff, John Bellamy Foster, dan Frederick H. Buttel. New York: Monthly Review Press, 2000, hal. 134.
58 Lihat sebelumnya Walden Bello, "From Melbourne to Prague: the Struggle for a Deglobalized World", 6-10 September 2000.
59 Oxfam, "Globalisation: Submission to the Government's White Paper on Globalisation", May 2000, hal. 17.
60 Lihat harian Kompas, "Beras Impor Gusur Beras Lokal", Kamis, 19 April 2001, halaman 21.
61 Lihat makalah posisi yang disusun oleh Koalisi Ornop Indonesia Pemantau WTO, bertajuk "Waspada WTO!", yang dirangkum dan ditulis oleh Hira Jhamtani, Maret 2000, hal. 10-12. Koalisi Ornop Indonesia Pemantau WTO beranggotakan INFID, Konphalindo, Walhi, YLKI, Pan-Indonesia, KPA dan ICEL.
62 Uraian lebih lanjut, lihat: Ifdhal Kasim dan Endang Suhendar, Tanah Sebagai Komoditi Strategis: Tinjauan Kritis terhadap Kebijakan Pertanahan Orde Baru. Jakarta: ELSAM, 1996
63 Sejak awal, terdapat kesepakatan atau konsensus di antara para pendukung Orde Baru tentang perlunya stabilisasi, rehabilitasi dan pembangunan ekonomi gaya kapitalis. Koalisi pendukung Orde Baru menolak populisme (Sosialisme
Desain Utama Bank Dunia dalam Soal Pertanahan
| Desain Utama Bank Dunia | bn9 | Agenda Ekonomi-Politik |
| Land Reform. Sektor yang menjadi tumpuannya adalah pedesaan. Diterapkan pada periode 1960-an hingga tengah 1970- an. | yang | Land reform sebagai reform tandingan. Di satu pihak, mencegah radikalisasi dari petani tak bertanah yang bersatu dengan intelektual, dan politisi dalam program-program revolusioner, dipimpin,dimotoridan diilhami pengalaman Rusia dan Cina. Di lain pihak, menguatkan 'rejim' baru melalui aliansi dan bantuan—baik dana dan keahlian—bersama dengan rejim pembangunan kapitalis dunia, yang didominasi oleh Amerika. Redistribusitanah meningkatkan akan kepastian usahatani dan produktivitas. Melalui reformasi produksi dan pasar, pada gilirannya akan terjadi peningkatan pendapatan petani dan akan menyokong pembentukan pasar domestik bagi produk-produk industri. Pada kondisi Indonesia akhir Orde Lama, Bank Dunia tidak 'memaksakan' agenda ini, karena pada zaman itu, kekuatan kiri yang dipimpin PKI dan Soekarno lebih kuat dalam memanfaatkan isu land reform. Masa Orde Baru, strategi yang dipakai oleh rejim kapitalis dunia adalah revolusi hijau. Dari tema 'efektif' ke 'efisien'. Di satu pihak, mengurangi/menghilangkan kekuasaan dan peran negara dalam pengadaan |
| Pasar Tanah (Land Market). Sektor yang menjadi tumpuan adalah desa dan kota. | tumpuan | Dunia tidak 'memaksakan' agenda ini, karena pada zaman itu, kekuatan kiri yang dipimpin PKI dan Soekarno lebih kuat dalam memanfaatkan isu land reform. Masa Orde Baru, strategi yang dipakai oleh rejim kapitalis dunia adalah revolusi hijau. Dari tema 'efektif' ke 'efisien'. Di satu pihak, mengurangi/menghilangkan kekuasaan dan peran negara dalam pengadaan tanah, sesuai dengan prinsip pokok neo-liberal. Pengadaan tanah yang efektif melalui campur |
| dari negara, maupun dari sengketa yang berkepanjangan. Hal ini merongrong kemajuan pertumbuhan ekonomi, dan pada gilirannya mempersulit pengembalian hutang. Pada kondisi Indonesia, dengan membatasi peran negara, maka negara akan 'selamat' dari ancaman 'krisis legitimasi' yang menghebat akibat sengketa tanah yang berkepanjangan. |
Proses pengadaan tanah untuk pembangunan (modal besar) melalui intervensi langsung dari pemerintah dinilai sudah tidak lagi efektif.67 Paling tidak, efektivitasnya terganggu oleh tiga pokok berikut:
Mencuatnya sengketa tanah. Pola, bentuk, gencarnya dan lamanya protes masyarakat korban telah membuat proses pengadaan tanah berlarut-larut. Hal ini mengganggu bagi perencanaan investasi. Bahkan, pada tingkat tertentu, dikhawatirkan akan terjadi radikalisasi dari masyarakat korban pengambilan tanah, baik karena ganti ruginya yang rendah, perlawanan terhadap tindakan otoriter, maupun aliansinya dengan kalangan mahasiswa dan ornop.
Campur tangan pemerintah dalam pengadaan tanah telah mengganggu keseimbangan penggunaan tanah. Tumpang tindih penggunaan tanah oleh pelbagai proyek dan berbagai sektor telah banyak terjadi. Pengabaian aspek penataan ruang (termasuk lingkungan) telah mengakibatkan sejumlah masalah yang menghambat keberlanjutan penumpukan modal.
Sifat memburu rente dari birokrasi negara dan para calo tidak lagi dapat ditoleransi, karena sudah menjurus pada—apa yang disebut sebagai— ekonomi biaya tinggi. Dalam deregulasi bidang pertanahan, pemerintah melakukan penghapusan dan mengurangi mata rantai yang harus dilalui dalam pengadaan tanah untuk kepentingan investasi. Saran ini secara keseluruhan diwujudkan dalam strategi, kebijakan program, dan proyek dalam bidang pertanahan. Kondisi inefisiensi ini didasarkan atas perhitungan biaya yang dikeluarkan pihak investor untuk mendapatkan tanah adalah lebih tinggi. Sementara di sisi lain, harga tanah yang ditetapkan kepada rakyat sangatlah rendah.
Salah satu proyek deregulasi pertanahan dalam kerangka land market (pasar tanah) yang disarankan oleh Bank Dunia kepada Pemerintah Indonesia adalah apa yang disebut sebagai Proyek Administrasi Pertanahan (Land Administration Project). Ada suatu titik masuk untuk melihat asal-usul PAP (Proyek Administrasi Pertanahan) sebagai bagian dari strategi global Bank Dunia, yakni uraian Bab Il dalam dokumen Bank Dunia berjudul Staff Appraisal Report-Land Administration Project (SAR) dengan judul “Bank Experience, Strategy and Rationale for Bank Involvement."68 Pada bagian awal Bab II SAR tersebut, diuraikan pengalaman keberhasilan proyek sejenis di Thailand, yang juga bekerja sama dengan AusAid. Namun, tidak diuraikan pengalaman kegagalan serius dari proyek sejenis di Papua Nugini, misalnya.69 Kecenderungan untuk mempopulerkan pengalaman yang berhasil (menurut ukuran Bank Dunia), dan menyembunyikan pengalaman kegagalan tentunya menimbulkan pertanyaan. Satu pertanyaan penting adalah apa latar dari perluasan proyek-proyek sejenis ini?
Saat ini paling tidak ada beberapa negara, di mana Bank Dunia dan/atau bersama-sama dengan AusAid (badan kerjasama pembangunan pemerintah Australia) membiayai dan/atau memberi hutang untuk proyek sejenis diberbagai negara sedang berkembang, di antaranya Thailand, Papua Nugini, Laos, dan El Salvador.7º Bank Dunia sendiri telah berpengalaman lebih dari 25 tahun menghutangi proyek semacam ini, untuk negara-negara di dua wilayah: Central America dan South-and Southeast Asia.71
Desakan Bank Dunia kepada pemerintah Indonesia untuk melaksanakan deregulasi pertanahan berada dalam kerangka neo-liberal. Asal-usul deregulasi ini dapat ditelusuri dari Program Penyesuaian Struktural (SAP) dari Bank Dunia terhadap ekonomi politik negara-negara penghutang, termasuk Indonesia. Karena itu, deregulasi ini hanya dapat dimengerti dari siasat Bank Dunia terhadap negara-negara penghutang termasuk Indonesia, yang mengalami krisis keuangan. Latar belakangnya sangat jelas, yakni agar negara-negara penghutang mampu melunasi hutang-hutangnya atau Bank Dunia harus menyelamatkan kekayaan dirinya dan mitra-mitra negara pemodalnya.72
Dalam sektor pertanahan, wujud deregulasi ini berbentuk suatu proyek yang dinamakan Proyek Administrasi Pertanahan (Land Administration Project). Proyek Administrasi Pertanahan (PAP) direncanakan berlangsung selama 25 tahun, dimulai dengan Proyek Administrasi Pertanahan I (PAP I), yang telah berlangsung sejak tahun 1995-2000. Proyek ini adalah upaya besar yang dilakukan oleh kerjasama antara pemerintah Indonesia (dalam hal ini Badan
Pertanahan Nasional/BPN bekerjasama dengan Bappenas dan kemudian Kantor Menko Ekuin), Bank Dunia dan Australian Aid (AusAid). Untuk pelaksanaan PAP I (periode 1995-2000) saja, Bank Dunia memberikan hutang kepada pemerintah Indonesia sebesar US$ 80 juta.
Ditetapkan bahwa tujuan Proyek Administrasi Pertanahan (PAP) adalah suatu proyek yang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia yang bertujuan utama: "Meningkatkan pasar tanah (land market) yang wajar dan efisien dan mengentaskan konflik masyarakat atas tanah, melalui percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sebagai fase permulaan dari program pendaftaran tanah jangka panjang Pemerintah Indonesia (Bagian A), dan perbaikan sistem kelembagaan administrasi pertanahan yang diperlukan untuk menunjang program pendaftaran tanah tersebut (Bagian B). Tujuan utama kedua proyek tersebut (Bagian C) adalah untuk menunjang upaya Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan kebijaksanaan pengelolaan pertanahan. Tujuan-tujuan yang berkaitan percepatan pendaftaran tanah ini adalah untuk menunjang pengentasan kemiskinan melalui jaminan hak pemakaian tanah yang ditingkatkan dan kesempatan agunan kepada pemilik tanah, serta untuk menyediakan insentif bagi investasi dan tata guna tanah yang berkelanjutan."73
Selintas, tujuan Proyek Administrasi Pertanahan (PAP) ini tampak akan menguntungkan rakyat Indonesia. Namun, dalam hal ini kita mesti membongkar secara sungguh-sungguh tujuan jangka panjang dari kepentingan Bank Dunia dalam mempromosikan pasar tanah ini. Apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh Bank Dunia? Bank Dunia menginginkan peran pemerintah sebagai penyedia tanah dikurangi otoritasnya. Bank Dunia juga hendak menghapus seoptimal mungkin para calo pertanahan. Tentunya hal ini bagus selama ia memang ditujukan sebaik-baiknya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Sayangnya tidak demikian, Bank Dunia lebih berpikir bagaimana membuat iklim investasi di Indonesia lebih nyaman bagi beroperasinya modal-modal besar, khususnya perusahaan-perusahaan multi/trans-nasional, dengan cara terciptanya mekanisme penyediaan tanah yang lebih efisien bagi kepentingan mereka.74
Sumber persoalan pokok yang hendak disorot oleh Bank Dunia sesungguhnya peran Negara, dalam hal ini pemerintah, yang terlampau besar dalam masalah penyediaan tanah yang bekerja dalam konteks ekstra-pasar. Satu hal yang tidak bersesuaian dengan prinsip-prinsip pasar bebas - sebuah semangat yang sedang menggelora dalam dekade terakhir, dengan kata kuncinya: Globalisasi. Hal ini yang hendak dirubah oleh Bank Dunia sebagai salah satu motor utama penggerak dan pencipta iklim kapitalisme di Indonesia dan belahan dunia yang lain.
Negara, dalam hal ini pemerintah Indonesia, memperoleh pengesahan atas sejumlah perilakunya untuk menjadi lembaga penyedia tanah karena sejumlah undang-undang menyatakan hal itu lewat konsepsi Hak Menguasai Negara (HMN). Melalui konsepsi HMN ini lah pemerintah Orde Baru selama ini menyediakan tanah bagi investasi dan proyek-proyek "pembangunan" yang di satu sisi hampir selalu menciptakan sengketa pertanahan/agraria dengan rakyat setempat atau rakyat penggarap tanah yang akan dijadikan proyek "pembangunan" tersebut.
Lalu apakah kita setuju dengan kehendak Bank Dunia untuk mengurangi peran negara dalam hal penyediaan tanah bagi investasi dan bekerjanya modal besar lebih dalam di lapangan agraria di Indonesia? Jawabannya: Tentu tidak! Karena yang dikehendaki Bank Dunia bukanlah penataan kepenguasaan tanah yang bermaksud membangun keadilan sosial, yang merupakan kehendak rakyat yang sesungguhnya.
Dengan demikian, agenda utama kapitalisme global—yang dalam hal ini diwakili Bank Dunia—dalam lapangan agraria di Indonesia adalah menciptakan suatu iklim investasi yang bebas dari intervensi negara (dalam hal ini aparatusaparatus negara), khususnya yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk kegiatan investasi maupun dalam proses eksploitasi sumber-sumber agraria. Karena itu, perlu kiranya menyingkirkan rejim penguasa dan birokrasi yang korup (maksudnya Rejim Orde Baru), serta menyiapkan suatu agenda dan isi perubahan kebijakan-kebijakan agraria agar lebih sesuai terhadap kegiatan investasi tetapi bebas dari intervensi negara.75
Perubahan-perubahan kebijakan yang dimaksud adalah termasuk perubahan UUPA 1960 yang mereka anggap tidak sesuai untuk kegiatan investasi saat ini dan masa-masa mendatang. Demikian juga dengan sejumlah undang-undang di bidang agraria dan pengelolaan sumber daya alam lainnya yang masih mengandung muatan-muatan intervensi negara.
Di sisi lain, sebagai lawan dari pengurangan intervensi negara, mereka berpandangan bahwa rakyat mesti diperkuat, khususnya hak-hak rakyat - termasuk hak-hak para investor - atas penguasaan dan akses kepada sumbersumber agraria perlu diperkuat. Sehingga dalam kegiatan investasi dan bisnis nantinya, pihak investor dapat berhubungan langsung dengan masyarakat - orang per orang maupun per kelompok – secara langsung tanpa perlu lagi ada sejumlah pembatasan, proteksi, perlindungan, intervensi, maupun manipulasi dari negara.
Inilah yang secara sederhana dapat kita katakan sebagai agenda globalisasi ekonomi di lapangan agraria yang didorong oleh prinsip-prinsip pasar bebas (= perdagangan dan investasi bebas). Karena itu, formalisasi hak-hak rakyat secara hukum menjadi agenda utama lainnya dari kelompok bisnis ini. Saat ini mereka sangat aktif untuk mendorong pemerintah agar segera memberikan sejumlah kepastian hukum dalam bentuk sertifikat terhadap tanah-tanah yang diklaim sebagai hak-hak rakyat.
Apa yang mereka kehendaki segera terwujud di Indonesia adalah bergantinya rejim kekuasaan, dari rejim kekuasaan dan birokrasi yang korup dan rente, kepada suatu rejim pemerintahan yang dalam istilah mereka disebut dengan "clean and good government" atau suatu pemerintah yang bersih dan baik, suatu pemerintahan yang tidak korup dan bisa mempertanggungjawabkan aktivitasnya.
Tentu saja, suatu pemerintahan yang bersih dan baik adalah impian semua orang. Tetapi yang menjadi perhatian mereka bukan pada sisi politik dan dampak dari pemerintahan yang bersih dan baik ini bagi suatu kehidupan sosial yang berkeadilan. Melainkan suatu keadaan di mana rakyat (dan juga pelaku bisnis tentunya) bisa mengontrol aktivitas pemerintahan - khususnya agar tidak korup dan menyalahgunakan kekuasaan – di satu sisi, dan di sisi lain agar aktivitas investasi mereka bisa bebas dari praktek-praktek korupsi dan pungutan-pungutan yang memberatkan investasi.
Tentu saja, sepintas kita bisa merasa senang dengan sejumlah agenda ini. Siapakah yang tidak senang dengan pembentukan suatu rejim pemerintahan yang bersih dan baik? Siapakah yang tidak senang dengan kepastian hukum atas tanah-tanah atau sumber-sumber agraria yang dikuasainya? Dan siapakah yang tidak senang bisa berhubungan langsung dengan pihak investor tanpa harus diwakili terus oleh pemerintah atau negara, apalagi oleh pemerintah yang korup dan otoriter?
Justru di sinilah tantangan terbesarnya bagi gerakan pembaruan agraria yang berbasis pada kepentingan rakyat dan rasa keadilan. Semua agenda rejim bisnis global yang sekarang ini bekerja di Indonesia, sepertinya memberikan harapan akan adanya keadilan tersebut. Tetapi, satu kenyataan juga yang harus dinyatakan secara terbuka di sini adalah: sesungguhnya agenda-agenda mereka hanya berujung pada kepentingan bisnis semata, yaitu kepentingan dimana aktivitas ekonomi, perdagangan dan investasi mereka tidak direcoki oleh kekuatan lain di luar kekuatan pasar itu sendiri (seperti negara dan pemerintah).
Agenda-agenda kelompok ini tidak berujung pada tegaknya keadilan yang sesungguhnya di dalam kehidupan sosial bangsa ini. Agenda-agenda utamanya hanyalah bagaimana menciptakan suatu iklim dan kondisi yang lebih efisien dan menguntungkan dalam usaha mereka berdagang dan mengeruk keuntungan yang lebih banyak lagi dari kekayaan agraria negara ini. Jelas agenda-agenda mereka tidak berbicara mengenai Keadilan Agraria, yang mereka bicarakan hanya keadilan dan kesamaan dalam berusaha (=berbisnis), atau lebih sempit lagi hanyalah bagaimana menciptakan suatu pasar yang terbuka di lapangan agraria - suatu pasar yang bisa dimasuki oleh siapapun dan dengan kekuatan ekonomi macam apapun.
Satu petunjuk yang jelas adalah: mereka tidak mau masuk pada agenda perombakan struktur agraria yang sudah sangat pincang di Indonesia secara radikal dan konsisten memberikan kesempatan seterusnya (=berkelanjutan) bagi rakyat untuk berusaha di lapangan agraria. Adalah betul mereka juga berbicara mengenai land reform, jika kita anggap program land reform dapat mewakili usaha-usaha untuk merombak suatu struktur agraria. Tetapi yang mereka bicarakan adalah sebuah land reform yang bersahabat dengan pasar (market friendly land reform). Apakah itu artinya? Artinya, boleh saja land reform dijalankan asal tidak menghambat mereka untuk berusaha, berinvestasi atau berdagang.
ala Indonesia), yang akan mengubah struktur sosial-ekonomi secara radikal. Lihat Mochtar Mas'oed, Ekonomi dan Struktur Politik. Jakarta: LP3ES,1989, hal.60-61.
64 Implementasi dari PP No.10 tahun 1961 yang mengatur tentang Pendaftaran Tanah.
65 Implementasi dari UU No.56 Prp tahun 1960 dan PP No.224 tahun 1961 yang mengatur objek-objek landreform dan pemberian ganti-rugi.
66 Implementasi dari UUPBH UU No.2 tahun 1960 yang mengatur tentang bagi hasil.
67 Pengadaan tanah untuk kepentingan investasi modal besar telah dimulai semenjak Pemerintah Orde Baru berkuasa. Adanya Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan UU No.11 tahun 1967 dan Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan UU No.5 tahun 1967 telah menunjukkan intervensi pemerintah dalam pengadaan tanah untuk pembangunan. Intervensi ini semakin diperjelas dengan Permendagri No.15 tahun 1975 tentang Pembebasan Tanah dan Permendagri No.2 tahun 1976 tentang Penggunaan Tanah untuk Kepentingan Swasta.
68 Lihat SAR (Staff Appraisal Report: Indonesia-Land Administration Project), 1994, hal.8-9.
69 Di Papua Nugini, proyek sejenis bernama Land Mobilisation Program. Proyek ini memperoleh tentangan dari masyarakat adat, mahasiswa, serikat buruh dan partai-partai lainnya. Puncak dari protes terhadap proyek ini adalah suatu demonstrasi besar-besaran ribuan orang di Port Moresby tanggal 14 Juli 1995 yang melibatkan pembakaran mobil, penghancuran toko-toko. Menyusul peristiwa ini, pemerintah Papua Nugini menyatakan penghentian proyek. Kepercayaan yang mendasari penolakan ini adalah bahwa proyek ini akan menjerumuskan masyarakat adat ke dalam kemiskinan dan penderitaan karena tanah-tanah mereka diambil Negara atau perusahaan raksasa. Lihat koran Papua Nugini The National, Monday, July 17, 1995. Argumen lebih luas tentang menyangkut penolakan NGOs terhadap proyek ini merupakan bagian penolakan terhadap Structural Adjustment dari badan-badan pembangunan skala internasional, seperti World Bank, IMF, dan negara-negara penghutang lainnya. Lihat: Land is Life: Land Mobilization Program PNG (tt, tp, tt).
70 Tidak semua proyek/program ini menggunakan nama yang sama, seperti Land Titling Project (Thailand dan Laos), Land Mobilization Program (Papua Nugini), Land Transfer Program (El Salvador).
71 Lihat, Daniel Wacher dan John English, The World Bank's Experience with Rural Land Titling (tt: The World Bank Environment Departement, Divisional Working Paper No.1992-35). Walaupun demikian, diakui bahwa baru pada proyek di Thailand-lah, tahun 1984, Land Titling merupakan kegiatan utama proyek, sementara itu sebelumnya hanya merupakan komponen dari proyek yang lebih besar. Ibid, hal.2.
72 Lihat Noer Fauzi, Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria. Yogyakarta: Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar, 1999, hal.
211 dan 214-215.
73 World Bank, Staff Appraisal Report, Indonesian Land Administration Project, Report No.12820-IND- hal.10.
74 Bagian ini diambil dari Noer Fauzi dan Erpan Faryadi, "Strategi Global dan Adaptasi Nasional", makalah pada Lokakarya Globalisasi dan Perubahan Sosial: Agenda Pemberdayaan Rakyat, yang diadakan oleh Lapera Indonesia di Yogyakarta, pada tanggal 29 September-1 Oktober 1997.
75 Bacalah Laporan Pertanggungjawaban Ketua BP-KPA 1995-1998 bertajuk "Menghidupkan Agenda Pembaruan
Agraria (Agrarian Reform) di Akhir Abad XX", yang disampaikan dalam Musyawarah Nasional II Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) di Yogyakarta, 5-8 Desember 1998.
8. Akibat Kapitalisme Global Bagi Petani
Hal pertama yang langsung jelas terlihat akibat dari globalisasi ini adalah penguasaan dan pengelolaan tanah yang timpang. Penguasaan tanah terkonsentrasi pada mereka (entah petani atau pengusaha mengaku petani) yang memiliki modal lebih banyak. Dengan sistem penguasaan seperti demikian otomatis pengelolaan tanah pun bergantung pada para pemilik modal yang sebagian besar memiliki kepentingan bersaing hasil produksi di pasar bebas.
Sejarah sosial telah membuktikan bahwa saling berhubungan di dalam pasar, walau bagaimana pun, akan dimenangkan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan modal lebih di banding pihak lainnya. Sejarah sosial di dunia juga telah membuktikan bahwa kekuatan-kekuatan pemodal asing yang hendak mengintervensi pasar lokal atau hendak memperluas jaringan perdagangannya telah merubah wajah peradaban umat manusia di dunia ini dari satu model penindasan feodal ke model penindasan lainnya yang tidak kalah dahsyat, yaitu kolonialisme dan imperialisme.76 Kekuatan inilah yang telah mengubah Indonesia sejak masa feodalisme hingga sekarang. Ribuan tahun hingga saat ini, rakyat kita secara terpisah-pisah atau secara serentak masih terus mengalami pengalaman penindasan ini dalam bentuk yang beraneka ragam modelnya.
Bangsa ini sudah mengalami suatu bentuk penindasan kolonialisme dan imperialisme lama akibat intervensi kekuatan-kekuatan modal dan para pedagang asing lewat masa penjajahan yang sangat panjang itu. Jika kita lihat, periode sejarah penjajahan pada waktu itu adalah justru dimulai dengan kehendak mereka untuk masuk ke dalam pasar dan perdagangan internasional yang bebas.
Sistem kapitalisme global jelas menguntungkan negara-negara industri maju yang pada saat ini sudah sangat kuat. Oleh proses sejarah, negara-negara ini berhasil melakukan industrialisasi pada awal abad ke-19. Akibatnya, mereka menjadi kaya, di samping menguasai teknologi dan memonopoli pasar. Namun, negara-negara industri maju ini harus mengakui bahwa mereka memiliki hutang sejarah yang besar terhadap negara-negara miskin dan berkembang selama berabad-abad eksploitasi mereka.
Dengan mencermati perkembangan terakhir dari kapitalisme global, kita melihat bahwa perjanjian-perjanjian yang diatur dalam WTo telah menghasilkan seperti apa yang diinginkan oleh negara-negara industri maju. Karena itu, dapat dikatakan bahwa negara-negara industri maju akan lebih leluasa menjalankan praktek neo-imperialisme dan neo-kolonialismenya. Bukan saja barang-barang impor (yang seringkali relatif lebih baik dan lebih murah ketimbang produk lokal) telah membanjiri pasar domestik negara-negara Dunia Ketiga, tapi juga para pengusahanya adalah pengusaha-pengusaha asing atau di bawah kekuasaan modal asing. Para pengusaha lokal paling-paling cuma menjadi agen, yang digaji atau mendapatkan komisi, dari perusahaanperusahaan transnasional raksasa ini.
Sayangnya, banyak orang di Dunia Ketiga sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi di dunia sekarang ini. Hanya sedikit orang yang pernah mendengar apa yang disebut sebagai Putaran Uruguay, GATT atau WTO. Lewat badan inilah neo-kolonialisme dan neo-imperialisme menyeruak masuk ke negara-negara Dunia Ketiga. Penguasaannya dilakukan bukan dengan kekuatan militer, tapi melalui pasar bebas. Dalam konteks pertanahan, kita mengenal pasar tanah, yang dipromosikan Bank Dunia. Oleh karena itu, tanpa kita tahu dan tanpa bunyi, binatang yang bernama neo-imperialisme sedang merayap masuk ke kamar tidur kita, pada saat kita sendiri sedang tidur nyenyak, dibuai mimpi ketidakpedulian. Apakah belum saatnya sekarang kita bangun?
76 Imperialisme merupakan aliran pemikiran di mana sebuah negara berusaha menciptakan "kerajaan" dunia (imperium) dengan menguasai negara-negara lain. Ini bisa dicapai dengan hanya menaklukkan negara yang lebih lemah dan memaksa negara tersebut mengakui kekuasaan negara yang lebih kuat, tanpa secara langsung menguasai daerah/tanah dari negara yang ditaklukkan. Kolonialisme mempunyai arti yang lebih sempit, yakni negara yang lebih kuat secara fisik merebut dan menguasai daerah/tanah negara yang lebih lemah. Dengan demikian, kolonialisme merupakan salah satu bentuk imperialisme, sedangkan imperialisme tidak selalu berarti kolonialisme. Menurut salah satu pemikir terkenal, imperialisme merupakan puncak perkembangan tertinggi dari sistem kapitalisme.
AKHIR KATA
Politik agraria pada jaman kekuasaan raja-raja dan selama penjajahan 3½ abad lamanya, berdasarkan dan bertujuan untuk kepentingan dan keuntungan golongan raja-raja serta keluarganya, dan di jaman penjajahan untuk kaum modal raksasa. Sedang Rakyat Tani hanya alat untuk keuntungan, kebesaran dan kemuliaan segolongan kecil itu saja.
Tanah sebagai tiang dan sumber kekayaan negara dan bangsa tidak menjadi sumber kemakmuran Rakyat dan masyarakat, melainkan hanya untuk kekayaan kaum bangsawan dan kaum modal penjajah. Hak Rakyat atas tanah sangat lemah, yang hanya merupakan persediaan bagi kepentingan modal asing belaka. Politik agraria lama (feodal-kolonial) mengandung sistem perbudakan, serta merupakan hubungan yang bersifat penghisapan dan penindasan atas Rakyat Tani.
Politik tanah semacam itu nyata-nyata bertentangan dengan tujuan kemerdekaan bangsa dan cita-cita perjuangan Rakyat Tani, dan karenanya harus segera diganti dengan politik agraria yang baru: yang berdasarkan dan bertujuan: tanah sebagai sumber penghidupan dan tiang kemakmuran masyarakat harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran bagi seluruh Rakyat, dengan tiada perbudakan dan penghisapan dalam hubungan di lapangan produksi agraria.
Politik agraria yang baru tersebut terbentuk di masa Kepemimpinan Presiden Sukarno dalam bentuk UUPA 1960 (Undang-Undang Pokok Agraria) yang merupakan panduan dasar dalam memecahkan persoalan-persoalan pertanahan di Indonesia. Dinyatakan dalam pembahasan undang-undang ini bahwa: "Tujuan pokok UUPA adalah meletakkan dasar-dasar hukum agraria nasional, yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat petani dalam rangka masyarakat adil dan makmur. Ini berarti bahwa sendi-sendi hukum agraria kolonial yang mengabdi kepada kepentingan bangsa penjajah dihapuskan berikut hubungan-hubungan sosial ekonomi yang memeras dan merugikan kepada rakyat petani ditiadakan dan diganti dengan tatanan hukum baru yang berangkat dari cita-cita hasil pembentukan negara baru yakni menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dalam rangka ini, perjuangan perombakan hukum agraria nasional berjalan erat dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari cengkraman, pengaruh dan sisa-sisa penjajahan; khususnya perjuangan rakyat tani untuk membebaskan diri dari kekangan-kekangan sistem feodal atas tanah dan pemerasan kaum modal asing."
Pergerakan Kaum Tani Indonesia mencapai puncaknya dalam masa Kepemimpinan Presiden Sukarno yang sering berkata: "Petani adalah Soko Guru Revolusi". Selain didukung oleh kepemimpinan politik saat itu, pergerakan kaum tani tak bertanah dan miskin juga disokong oleh Partai Komunis Indonesia beserta Barisan Tani Indonesia (BTI) yang merupakan organisasi massanya. Sementara itu, partai-partai politik yang lain menyokong kepentingan kaum tuan tanah dan para petani bertanah luas. Dalam situasi semacam inilah, dunia pergerakan kaum tani berkembang.
Empat penderitaan utama petani saat itu adalah:
1. Monopoli tanah oleh tuan tanah besar, yang menghilangkan kesempatan bagi sebagian besar petani memiliki tanah sendiri,
2. Sewa tanah melebihi yang wajar dalam bentuk bagi hasil, memiskinkan sebagian besar petani;
3. Hak tuan tanah untuk mengambil alih tenaga kerja sebagai ganti sewa tanah, melemahkan posisi petani sebagai pengolah tanah, dan;
4. Suku bunga terlampau tinggi, yang memperbudak petani karena tertimbun hutang.
Saat itu terkenal juga "Gerakan Enam Kebajikan": (1) Turunkan sewa tanah, (2) Turunkan bunga pinjaman, (3) Tingkatkan upah buruh tani, (4) Tingkatkan produksi pertanian, (5) Perbaikan mutu kebudayaan di kalangan petani, (6) Peningkatan kesadaran politik di kalangan petani.
Setelah Presiden Sukarno jatuh pada tahun 1966, maka politik agraria lama (feodal-kolonial) muncul kembali dalam bentuk yang lebih 'modern'. Para petani kembali dicengkram oleh pemerasan kaum modal asing dan kaum modal bangsa sendiri. Di sisi lain, Kaum Tani Indonesia, semakin ditindas oleh pemerintahan yang otoriter dengan aparat keamanan (tentara dan polisi) yang selalu berpihak kepada kaum modal.
Setiap pergerakan petani yang mencoba mempertahankan tanahnya dari perampasan selalu dituduh sebagai sisa-sisa PKl, anti pembangunan dan lain sebagainya. Tuduhan-tuduhan tersebut adalah tuduhan yang sewenangwenang. Pertama, karena bukan hanya PKl/BTl yang pernah berjuang untuk kepentingan kaum tani miskin dan kaum tak bertanah dalam sejarah Indonesia, walaupun mereka merupakan kelompok yang paling gigih dalam hal ini. Kedua, petani tidak anti pembangunan. Malahan sebaliknya, mereka adalah produsen paling penting dalam masyarakat dan bagi masyarakat. Orang Tani adalah penghasil makanan paling pokok bagi Rakyat Indonesia: beras. Orang Tani adalah pemikul beban 200 juta Rakyat Indonesia. Bila Orang Tani memutuskan tidak akan menanam padi, maka kelaparan akan terjadi di seluruh Indonesia, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera.
Sekali Iagi: "SIAPA MENGUASAI TANAH, IA MENGUASAI MAKANAN".
Pertahankan Tanahmu wahai Kaum Tani. Rebut dan kuasailah tanahtanah terlantar. Kumpulkan tenaga di dalam organisasi!