Baca teks (PDF): Katanya Negara Agraris Kok Krisis Pangan

23 halaman · 23 halaman diproses dengan OCR · 16.8 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. DUNIA DALAM
  2. Konsorsium Pembaruan Agraria
  3. KASUS SENGKETA AGRARIA
  4. KATANYA NEGARA AGRARIS, KOK KRISIS PANGAN?
  5. REFORMA AGRARIA UNTUK KETAHANAN PANGAN
  6. Selanjutnya?
  7. FAJAR REFORMA AGRARIA DI INDONESIA?
  8. Publikasi Akademik yang Mengiringi Kebangkitan Agenda Reforma Agraria
  9. Potret Gerakan Reforma Agraria di Indonesia
  10. RUU Pertanahan Inisiasi BPN-ADB; Mengukuhkan Sektoralisme Pertanahan & Liberalisasi Pertanahan
  11. REFORMA AGRARIA DIPERSIMPANGAN JALAN
  12. MEMPERKUAT KOORDINASI DAN KOMUNIKASI ANTAR ANGGOTA DALAM MENDORONG REFORMA AGRARIA DI JAWA TIMUR
  13. Hasil-Hasil Musyawarah Kerja
  14. Konflik PPJ Vs PT WKS, Sebuah Potret Perjuangan Panjang Reforma Agraria Petani Jambi
  15. "Reforma Agraria: Antara Harapan dan Hambatan"
  16. Pendahuluan
  17. 2. Potret konflik dan legislasi
  18. 3. Proyeksi 2008

DUNIA DALAM

Konsorsium Pembaruan Agraria

Laju Urbanisasi Konflik Agraria Organisasi Tani Reforma Agraria Krisis Pangan

RUU Pertanahan

Kebijakan Pemerintah

KASUS SENGKETA AGRARIA

BENGKULU Sengketa tercatat: 15 kasus •Luas lahan sengketa mencapai ± 3.808,86 ha • Jumlah korban dalam sengketa mencapal ± 1.870 KK atau 8.284 jiwa • Cakupan sengketa mencapai 33 desa di 13 kecamatan dan 4 kota/kabupaten • Lawan sengketa terdiri dari 8 pinak pemerintah, 2 militer, 3 perusahaan negara, 3 perusahaan swasta • Dari 7 kasus yang terekam status penyelesalannya, hanya 3 yang terselesalkan. Aceh Nangro Darussalam Sumut Kaltim Riau Sulut Jar Sumbar Gorontalo Maluku Utara Ja Papua Barat Bangka Papua Timur Kalteng Sulteng Maluku Sumsel Bengkulu Sulsel Calsel Sultenggara Jaxarta Ambon Irian Jaya Barte Papua Tengah Jateng Jatm NT NTT

KATANYA NEGARA AGRARIS, KOK KRISIS PANGAN?

Puluhan ribu anggota serikat buruh, petani, dan anggota kelompok kiri berdemonstrasi di pusat kota Mexico City, Rabu (1/2). Mereka memprotes kenaikan harga bahan pokok seperti tortilla, bahan pangan utama kaum miskin Meksiko, dan menuntut perubahan dalam kebijakan ekonomi. Para demonstran marah mengenai harga tortilla yang telah naik dua kali lipat selama tahun lalu menjadi sekitar 10 peso (sekitar Rp 8.500) per kilogram dan menyebabkan hidup kaum miskin Meksiko semakin sulit. Dalam pekan-pekan terakhir harga tortilla naik menjadi 15 peso saat pasokan jagung berkurang. Meksiko mengimpor jagung dari AS untuk menambah produksi domestik guna memenuhi kebutuhan

Selain berita aksi di atas, tingginya harga pangan dunia juga memicu terjadinya kerusuhan di berbagai negara seperti Pantai Gading, Niger, Senegal, Kamerun dan Burkina Faso. Membuat pemimpin dunia resah, seperti tecermin dalam pernyataan Presiden Bank Dunia Robert

Zoellick, bahwa keresahan yang dipicu oleh kelaparan kemungkinan bisa melanda sebanyak 33 negara, dan dia memperkirakan harga pangan yang tinggi akan menjadi masalah untuk beberapa lama ini.

Dunia sedang dihantui oleh kerawanan pangan. Dari 6,3 mliar penduduk dunia diperkirakan sekitar 200 jutaan terancam kelaparan. Kerawanan pangan adalah kondisi dimana ketersedian pangan dalam suatu negara tidak mencukupi dari kebutuhan. Biasanya untuk memenuhi kebutuhan pangan tersebut, maka negara besangkutan menetapkan kebijakan impor pangan. Karena harga pangan dunia saat ini mahal, maka krisis pangan pun menghantui.

FAO menetapkan ada 37 negara yang terkena krisis pangan dan perlu bantuan dari luar. Negara dengan jumlah terbesar di Afrika (20 negara), disusul Asia (9), Amerika Latin (6) dan Eropa Timur (2). Krisis pangan di beberapa negara telah memicu krisis sosial.(Agrina).

Harga pangan yang melonjak tinggi menandai terjadinya krisis pangan global. Kedelai dunia naik dari US$ 306 per ton pada Januari 2007 menjadi 520 dollar AS per ton pada Januari 2008. Harga Jagung menjadi 1.8802 dollar AS per ton dari harga 164 dollar AS per ton, gandum naik dari 233 dollar AS per ton mejadi 473 dollar AS per ton, begitu pun beras naik dari 287 dolla AS per ton menjadi 346 dollar AS per ton.

Di Indonesia, meskipun dikenal sebagai negara agraris ternyata tidak bisa menghindar dari dampak krisis pangan global. Satu per satu kebutuhan pangan rakyat merokek harganya. Harga minyak goreng curah di pasaran naik menjadi Rp 12.000 dari kisaran Rp 10.000 per kilogram. Gandum naik dari kisaran Rp 6.900 menjadi Rp 7.000 per kilogram. Sedangkan harga telur naik dari Rp 10.000 menjadi Rp 11.000 per kilogram. Harga kedelai naik dari Rp 6.700 menjadi Rp 6.960 per kilogram di tingkat pengrajin tahu tempe. Hanya komoditas beras yang turun, dari Rp 5.105 pada Januari 2008 menjadi Rp 5.050 per kg pada akhir Februari ini.

Tidak hanya harga pangan yang mahal, tetapi bahan pangan langka dan hilang di pasaran membuat hidup rakyat miskin semakin sulit, seperti kasus hilangnya kedelai di pasaran di awal tahun 2008. Kesulitan mendapatkan kedelai ini membuat lebih dari 100 pengrajin tempe dan tahu bangkrut. Dan akhirnya cerita kedelai mahal ini ditutup dengan kisah penjual gorengan di Pandeglang bernama Slamet gantung diri lantaran tak sanggup membeli bahan dasar dagangannya.

Sebagian besar analisis mengemukakan bahwa pemicu tingginya harga pangan dunia adalah harga minyak mentah dunia yang merokek, hingga mencapai UU$ 117 per barel. Harga minyak mentah yang mahal ini mengakibatkan transportasi dan sarana produksi pertanian seperti pupuk dan pestisida biayanya naik.

Harga minyak mentah dunia yang mahal juga mendorong penggunan energi alternatif seperti bioenergi atau biofuels yang mengakibatkan kelangkaan pangan. Sebab kebanyakan tanaman penghasil biofuel adalah tanaman pangan. Misalnya produksi etanol pengganti bensin di Amerika menggunakan jagung, di Brazil menggunakan tebu, sedang di Eropa menggunakan biji-bijian (plus minyak sawit dari Indonesia dan Malaysia) untuk energi bio-dieselnya.

Di sisi lain, pangan mahal juga dipicu oleh terus meningkatnya permitaan pangan akibat pertumbuhan populasi penduduk dunia, sementara di beberapa negara belum tercipta terobosan teknologi yang mampu melipatgandakan produktivitas, serta perubahan iklim yang ekstrim.

mahal sesunguhya Sampai disini, pangan dunia yang kemudian adalah gejala berimbas ke Indonesia. Ancaman kelaparan, gizi buruk dan depresi yang dialami oleh rakyat Indonesia adalah situasi lokal yang melengkapi potret suram dari krisis pangan global. Contoh kedalaman persoalan yang dialami oleh Indonesia sebagai gejala krisis pangan adalah berita seorang pedagang gorengan di Pandeglang yang bernama Slamet memilih gantung diri lantaran tak mampu lagi membeli bahan dasar dagangannya akibat harga kedelai melonjak tinggi, serta berita tentang kematian seorang ibu hamil 7 bulan bersama anak lelakinya yang berusia lima tahun di Makassar, Sulawesi-Selatan karena kelaparan.

Ironi memang, negara agraris tetapi rakyatnya mati karena kelaparan. Mengapa negara agraris seperti Indonesia mengalami krisis pangan ? Salah satu jawabannya karena Indonesia telah berubah dari negara pengekspor pangan dunia menjadi net importer (Baca; Pengimpor sejati). Dewasa ini Indonesia mengimpor sekitar 2,5 juta ton beras per tahun (terbesar di dunia), 2 juta ton gula per tahun (terbesar kedua), 1,2 juta ton kedelai per tahun, 1,3 juta ton jagung per tahun, 5 juta ton gandum per tahun dan 550.000 ekor sapi per tahun. Dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai impor terhadap tujuh komoditi utama bahan makanan 2006, totalnya mencapai US$ 640 ribu.

Selain ketergantungan yang tinggi terhadap pangan impor, persoalan lain adalah kontrol dan akses rakyat terhadap pangan yang tidak ada. Liberalisasi ekonomi menjadikan rakyat kehilangan kontrol dan akses terhadap pangan, karena semua diserahkan ke dalam mekanisme pasar, mulai dari sistem produksi, distribusi sampai pada konsumsi.

Struktur kepemilikan tanah yang timpang, dimana buruh tani dan petani gurem jauh lebih banyak jumlahnya dari keseluruhan total petani, membuat kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya di pedesaan semakin terpuruk. Sehingga isu pangan mahal ini dengan cepat berubah menjadi bencana sosial, seperti kelaparan, gizi buruk, dan kemiskinan, karena meskipun statusnya sebagai petani (produsen pangan) tetapi sejatinya mereka sekaligus sebagai konsumen.

Artinya sebagian besar pangan rakyat kita tidak lagi dipenuhi secara subsisten, dimana pangan diperoleh langsung dari hasil bercocok tanam, tetapi melainkan transkasi ekonomi di pasar menjadi media pengaliran pangan dari saut pihak ke pihak lain.

Sehingga dapat ditegaskan disini, kekurangan pangan ini tidak selalu berarti bahwa dalam wilayah tersebut tidak tersedia jumlah makanan yang dapat mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat di situ. Hal ini disebabkan karena ketersediaan pangan tidak juga mencerminkan adanya kepastian bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki kemampuan atau kontrol terhadap pangan untuk kepentingannya. Oleh karena itu, di samping ketersediaan pangan, faktor pemilikan juga merupakan kunci bagi seseorang atau sekelompok orang dalam memiliki akses terhadap pangan.

Menghadapi isu krisis pangan ini, pemerintah telah melakukan berbagai langkah dan

strategi, tetapi kebanyakan berjangka pendek. Misalnya, untuk mengatasi kelangkaan dan harga kedelai yang mahal, pemerintah menghapuskan bea masuk. Dan membuka kran impor beras untuk mengstabilkan harga beras. Lebih jauh sebenarnya pemerintah mencanangkan program ketahanan pangan. Cuman persolaannya bahwa program ketahananan pangan hanya bertumpu pada ketersediaan dan aksesibilitas atas pangan. Sehingga hasil dari kesemua kebijakan tersebut terbukti tidak bisa mengatasi krisis pangan.

Krisis pangan hanya bisa diatasi dengan program reforma agraria. Seperti yang dikemukan oleh Barraclough, Reforma Agraria (land reform) merupakan instrumen kebijakan untuk memperbaiki keamanan pangan. Dalam pandangannya, di mana land reform telah diterapkan, program ini hampir selalu memperbaiki akses terhadap pangan. Karena hak-hak para penerima land reform untuk menggunakan tanah per definisi telah menjadi lebih terjamin. Biaya sewa tanah menurun dalam masalah pembaruan penyakapan. Di mana tanah diredistribusikan kepada kaum tidak bertanah (tunakisma), kemungkinankemungkinan penyediaan pangan sendiri menjadi jauh lebih meningkat.

TIME FOR FOOD SOVEREIGNTY LA VIA CAMPESINA, INTERNATIONAL PEASANT MOVEMENT

REFORMA AGRARIA UNTUK KETAHANAN PANGAN

Oleh: Abdul Karim (Anggota Presedium KPA Wilayah Sulsel)

"Puluhan warga di sekitar lorong itu, berkumpul dan tampak larut dalam suasana duka berbalut kesedihan. Salah seorang tetangga mereka, Dg Basse, (35), yang sedang hamil tujuh bulan, meninggal dunia bersama jabang bayi yang dikandungnya, sekira pukul 13.00 Wita. Tragisnya lagi, hanya berselang lima menit, Bahir, (5), anak ketiganya, juga menyusul meninggal. Ibu dan anak ini meninggal akibat kelaparan setelah tiga hari tidak pernah menelan sebutir nasipun. Hal sama nyaris menimpa, Aco, (4), anak bungsu mendiang Basse. Untung saja, sebelum ajal datang menjemput, warga sekitar bergegas membopongnya ke ruang Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Haji

Rawan Pangan dan bencana alam banyak menghisasi media massa akhir-kahir ini. Dua artikel di Kompas masingmasing ditulis Ahmad Erani Yustika "Masalah Ketahanan Pangan", dan Ali Khomsan; "Rawan Pangan, Rawan Gizi" (Kompas, 16/01/2008) menunjukkan diskursus rawan pangan menguat, meski keduanya dibangun dari perspektif yang berbeda. Di bagian lain, pendidikan pertanian ditingkat sekolah menengah mulai direvitalisasi untuk meningkatkan minat

anak muda terjun dalam dunia agraris. Ini dilakukan untuk menopang ketahanan pangan nasional (Kompas, 17/01/2008). Tulisan ini dimaksudkan untuk memperkaya diskursus-diskursus tersebut.

Benar bahwa bencana alam hanyalah salah satu sebab potensi kerentanan pangan. Namun, semassif apapun kejadiannya fenomena bencana alam tetap penting dihadang dengan pertanyaan kritis,

"mengapa itu terjadi?". Berbagai jawaban telah dilontarkan, baik oleh pemerintah maupun para pakar.

Penulis memandang masalah kerentanan pangan karena terjadi ketimpangan pada penguasaan dan pengololaan sumber-sumber agraria, yang nota benenya sebagai basis produksi fundamental pangan. Ketimpangan itu setidaknya dapat dibaca melalui konflik agraria yang terus mengemuka. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, sepanjang tahun 2007

lalu setidaknya 80 kasus sengketa agraria struktural di Indonesia. Mayoritas konflik agraria ini terjadi di sektor perkebunan dan kehutanan.

Tanah. yang dipersengketakan 163.714,6 ha yang melibatkan 36.656 KK, dan 10.958 KK diantaranya dipaksa keluar dari lahan sengketa. Perlahan tapi pasti konflik agraria denganberbagaidampaknyajelasmenjanjikan kerawanan pangan berhubung tanah sebagai basis produksi pangan tidak berada dalam penguasaan/pengelolaan masyarakat.

Problem lain, adalah penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam di negeri ini yang tidak sedikit ditangan pemodal dan Negara dengan aktifitas produksi tanpa kendali. Sehingga, tata ekologi nusantara ambruk. Bencana alam pun tak terhindar setiap saat. Ketahanan pangan lalu mengkhawatirkan kita.

Oleh karenanya, masalah kerawanan pangan dapat disolusikan dengan mengoperasikan reforma agraria. Reforma agraria merupakan sebuah agenda perubahan yang mendasar (fundamental) dan menyeluruh (total) dalam sendi-sendi dan praktek ekonomi-politikbangsa. Dalam beberapa dekade terakhir ini reforma agraria telah dikembangkan menjadi suatu ketentuan mengenai peran strategis tanah dan pertanian dalam pembangunan.

Reforma agraria telah menjadi suatu upaya untuk memperbaiki struktur agraria yang terdiri atas; sistem penguasaan tanah (tidak lagi ada pihak mendominasi pengusaan agraria/ sumberdaya alam),metode penggarapan tanah (tidak merusak tata ekologi yang memuntahkan bencana alam), dan organisasi tani, skala operasi pertanian, sewa-menyewa tanah, institusi kredit desa, pemasaran dan pendidikan bagi masyarakat tani selaku produsen pangan, dan berbagai infra struktur sosial yang dibutuhkan.

Bahkan reforma agraria dapat berkonstribusi pada meminimalisasi bencana alam yang berarti pula menekan kekhawatiran akan ancaman kerawanan pangan. Sebab kronologis bencana alam dapat dijelaskan sebagai dampak penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam tanpa kendali oleh pihak tertentu. Dengan reforma agraria, penguasaan sumberdaya alam akan direstrukturisasi, pengelolaannya pun akan dipastikan tidak berdampak negatif pada tata ekologi lingkungan.

Maka dalam konteks ini, pelaksanaan reforma agraria akan mempositifkan keseimbangan lingkungan melalui penataan ulang penguasaan dan pengelolaannya yang berarti optimisme akan minimalisasi bencana alam. Dan dalam konteks makro, kondisi seperti itu akan

memperkuat daya tahan pangan nasional, dan tentu pula akan memperkuat basis perekonomian bangsa.

Niatan menunaikan reforma agraria telah ditunjukkan pemerintahan SBY tahun 2007 lalu. Hasil rapat kabinet mengenai reforma agraria (22 Mei 2007), Presiden SBY berencana menerbitkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Reforma Agraria. Dalam rancangan ini, maksud reforma agraria adalah; Menciptakan sumber-sumber kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria; Menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih berkeadilan; Menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan dan Kebangsaan; dan Menciptakan harmoni kemasyarakatan.

Sementara tujuan reforma agraria disebutkan; Menata kembali ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; Mengurangi kemiskinan; Menciptakan lapangankerja; Memperbaikiaksesmasyarakat kepada sumber-sumber ekonomi, terutama tanah; Mengurangi sengketa dan/atau konflik pertanahan dan keagrariaan; Memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup; dan Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. Cuman sayangnya, tampaknya rancangan peraturan itu masih butuh waktu untuk disahkan menjadi peraturan pemerintah. Sementaradisaatbersamaanancaman kerawanan pangan selalu di depan mata.

Selanjutnya?

Sementara banjir merusak basis produksi pangan, disaat beberapa generasi bangsa mengalami krisis gizi, rencana menjalankan reforma agraria berdiri pada dua titik yang kontra-produktif. Di satu sisi, niat politik pemerintah menunjukkan tanda-tanda kemajuan berarti yang menerbitkan harapan di benak publik—paling tidak dengan kehadiran Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Reforma Agraria. Tapi di lain sisi, muncul gejala stagnasi dalam realisasi praktisnya di lapangan (Catatan Akhir Tahun 2007 KPA).

Stagnasi terjadi setidaknya karena dua hal; pertama, Konflik agraria di lapangan. Kedua,

Bersambung ke hal. 20

FAJAR REFORMA AGRARIA DI INDONESIA?

Tulisan ini adalah ringkasan dari makalah Noer Fauzi yang disampaikan pada refleksi akhir tahun KPA, 27 Desember 2007. Tulisan ini terbagai ke dalam tiga pokok bahasan, Pertama, diawali dengan pembacaan terhadap kebangkitan gerakan reforma agraria di tiga aktor yang berbeda, Badan Dunia, Negara dan Gerakan Sosial. Bagian kedua mengenai perkembangan publikasi akademik yang mengiringi kebangkitan reforma agraria, dan bagian ketiga adalah potret gerakan Reforma Agraria di Indonesia.

DARI AGENDA PETANI KE AGENDA BANGSA

Kebangkitan Agenda Reforma Agraria di Badan Dunia, Negara dan Organisasi Gerakan Sosial

Pada jaman kiwari, pembaruan agraria (agrarian reform) telah kembali menjadi salah satu pokok bahasan terdepan dari agenda pembangunan dari berbagai badan internasional, negara dan organisasi gerakan sosial pedesaan di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Kebangkitan itu diiringi pula oleh beragam pandang untuk cara

memahami, menganalisa dan merancang jalannya reforma agraria.

Kebangkitan pembaruan agraria ini, dikarenakan : Pertama, kegagalan teori dan praktek neoliberalisme sepanjang 25 tahun, semenjak dilancarkan program penyusuaian struktural (Structural Adjusment Program). Program ini dapat dibedakan menjadi dua, stabilisasi dan kebijakan-kebijakan penyusuaian struktural. Inti dari program ini adalah liberalisasi ekonomi, dimana peran negara direduksi sedemikian rupa

melalui penguranganpengurangan pengeluaran publik, privatisasi kegiatankegiatan sektor publik, serta penghapusan kontrol atas impor, ekspor dan devisa.

Kedua, sepanjang periode yang sama, bangkitnya kembali suatu generasi baru gerakan-gerakan sosial pedesaan. Generasi baru ini adalah mereka yang telah menjadi korban dari proses panjang ekspansi dan perluasan modal besar di dunia pedesaan. Sedang faktor ketiga, adalah kesempatan politik yang terbuka, yang memungkinkan diangkutnya

agenda akses atas tanah ke dalam arenaarena pembuatan kebijakan publik di tingkat lokal, nasional dan global.

Secara umum pada skala nasional, kesempatan politik bagi aksi-aksi kolektif dan perjalanan gerakan sosial dapat dibuka oleh tumbangnya rejim apartheid, transisi dari rejim otoritarian atau komunis, dan adanya berbagai partai politik yang membutuhkan legitimasi dan dukungan mayoritas penduduk pedesaan. Sedangkan pada tingkat global, kesempatan politik itu dapat dibuka melalui perubahan kepemimpinan, kebijakan, orientasi teori dan agenda pembangunan badan-badan internasional.

Publikasi Akademik yang Mengiringi Kebangkitan Agenda Reforma Agraria

Di publikasi akademik di awal abad 21 ini, pokok bahasan seputar akses pada tanah dan reforma agraria kembali tampil berupa buku maupun artikel dalam jurnal-jurnal ilmiah. Sekedar sebagai ilustrasi, di awali di tahun 2001, terbit naskah di bawah bendera the UN World Institute for Development Economics Research (WIDER) berjudul Access to Land, Rural Poverty and Public Action (de Janvry et al. 2001). Naskah ini mendiskusikan panjang lebar seluk-beluk betapa pentingnya akses atas tanah dan kebijakan dan tindakan publik untuk memerangi kemiskinan di pedesaan.

Pengarang secara sengaja menempatkan publikasi akademik sebagai bagian yang mengiringi kebangkitan agenda reforma agraria untuk melihat peta perdebatan agenda reforma agraria dari berbagai sudut pandang untuk kemudian menjadi cermin bagi gerakan reforma agraria di Indonesia.

Pesan refleksi utama yang hendak secara tegas disampaikan oleh pengarang adalah reforma agraria pada dasarnya adalah bukan sekedar agendanya petani, tapi lebih dari itu adalah agenda kebangsaan. Saat ini sedang kita cari adalah cara bagaimana agenda bangsa itu bekerja di atas alas kemelut kelembagaan dan perjuangan kongkrit rakyat untuk mempunyai dan menggarap tanah, dan mengelola kekayaan alam dengan aman dan nyaman.

Potret Gerakan Reforma Agraria di Indonesia

Di dalam sejarah Indonesia sendiri, agenda Reforma Agraria memiliki perjalanan yang panjang, berjalinan dengan pembentukan bangsa dan negara. Di atas semangat antiimperialisme dan kolonialisme, programprogram reforma agraria dijalankan, seperti penghapusanhakistimewadesa-desaperdikan di Banyumas (UU No. 13/1946), penghapusan hak conversie, hak istemewa sekitar 40 perusahaan tebu di Surakarta dan Yogyakarta untuk peroleh tanah dan tenaga kerja (UU Darurat No. 13/1948), legalisasi pemakaian

tanah-tanah perkebunan oleh rakyat (UU Darurat No. 8/1954), dan pelarangan tanahtanah partikelir (UU No. 1/1958). Semangat anti-imperialisme dan kolonialisme ini jualah yang mendasari lahirnya UUPA 1960. (Praptodihardjo 1952, Tauchid 1953, Gautama 1973, Soemardjan 1962, Fauzi 1999).

Sayangnya karya monumental bangsa (UUPA 1960) itu, ruang dan program penerapannya menyempit pada sektor pertanian rakyat dengan pengaturan perjanjian bagi hasil agar lebih adil (UU No. 2/1960), pembatasan penguasaan tanah maksimum dan minimum (UU No. 56/PRP/1960), dan cara pelaksanaan redistribusi tanah objek land reform, yakni tanah kelebihan, tanah absentee, tanah swapraja dan tanah negara lainnya (PP 224/1960). Sementara kawasan perkebunan dan kehutanan yang seyogyanya dikenai program reforma agraria tak tersentuh. Situasi ini berlangsung sampai munculnya huru-hara politik 1965- 1996 yang berujung pada pergantian rezim dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto, dan menenggelamkan agenda reforma agraria setelahnya.

Keterputusan perjalanan reforma agraria itu, dan selanjutnya pilihan model pembangunan itu menyebabkan terciptanyaberbagai bentuk ketidakadilan sosial yang kronis, tata dan kesemerawutan penguasaan pengelolaan sumber daya alam, kerusakan lingkungan dankonflikagrariayang berkepanjangan (Kartodiharjo dan Jhamtani 2006). Kesemua pusaka itu, yang mungkin saja dapat diwakili dalam konsep "ketidakadilan agraria dan lingkungan" semakin diperhebat dengan cara penanganan dan pemulihan krisis ekonomi yang berlangsung semenjak 1997 sampai 2004, bahkan hingga sekarang. Yang merebak di kalangan rakyat dan pimpinan lokal di banyak daerah adalah sentimen "antinegara", sebagai proksi dari anti-praktek rejim Orde Baru, dan merebaknya etnonasionalime. Ironisnya, instrumen-instrumen pembentukan negara yang demokratis dan terdesetralisir saat ini belum sanggup mendekatkan perjuangan keadilan sosial dan lingkungan itu dengan pembentukan rasa kebangsaan. Kontras dengan hal itu, yang terjadi adalah suatu pendalaman integrasi sumberdaya alam dan tenaga kerja rakyat ke dalam sirkuit kapital modal internasional, yang saat ini telah sampai pada apa yang dirumuskan oleh Karl.

Agenda "Reforma Agraria" dan "pengelolaan sumber daya alam" kembali bergeliat dimulai sejak awal 1990an dan terus digeluti oleh sejumlah sarjana dan aktivis agraria dan lingkungan yang aktif dalam pengorganisasian penduduk miskin pedesaan (petani, masyarakat adat, dan kelompok marjinal lainnya), dan advokasi kebijakan land reform/pembaruan agraria, serta menghasilkan naskah-naskah studi kondisi agraria dan kritik politik agraria yang dianut rejim Orde Baru (Kasim dan Suhendar 1996, Bachriadi et al 1997, Suhendar dan Winarni 1997, Wiradi 1999). Secara bersamaan, aksi-aksi pendudukan tanah pasca tumbangnya rejim Soeharto semakin meluas.

Geliat gerakan reforma agraria karena keterbukaan politik juga ditandai dengan lahinrya TAP MPR RI No. IX/MPRRI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Meskipun dokumen ini dinilai berbedabeda oleh kalangan ornop (Bey 2002, 2003, Bachriadi 2002, Wiradi 2002, Lucas and Warren 2003, Ya'kub 2004), namun dokumen negara itu merupakan tonggak bersejarah, yang membentuk rute selanjutnya dari agenda reforma agraria, baik yang diusung oleh badan-badan negara, maupun organisasiorganisasi gerakan agraria (Fauzi 2002, Soemarjono 2002, 2006, Winoto 2007).

Tanda berikutnya adalah, kehadiran KOMNAS HAM mengusung agenda Reforma Agraria melalui promosi promosi usulan pembentukan Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria (KNUPKA) yang kemudian ditolak pembentukannya oleh Presiden Megawati Sukarnoputri, dan merekomendasikan penguatan kelembagaan Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI untuk menangani dan menyelesaikan konflk-konflik agraria (Fauzi 2001, Bachriadi 2004, Tim kerja KNUPKA 2004).

Pimpinan BPN-RI pada periode 2002 - 2005 menggunakan TAP MPR itu untuk melakukan pengusulan undang-undang baru pengganti UUPAdengan"meredefinisiprinsip-prinsipnya"

(Soemardjono 2006). Hal ini tentu menangguk pro dan kontra yang tidak selesai, baik di kalangan ornop, sarjana hukum agraria, dan pejabatpemerintahan,hinggaakhirnyatercapai kesepakatan antara pimpinan baru BPN-RI saat ini dengan Komisi II DPR-RI pada tahun 2006 untuk tidak mengubah UUPA, dan pembaruan perundang-undangan dilakukan terhadap produk perundang-undangan di bawah UUPA. Sedangkan, BPN-RI berkonsentrasi untuk menjalankan dan mengembangkan mandat pelaksanaan reforma agraria dari Presiden RI dengan prinsip "tanah untuk keadilan dan kemakmuran", termasuk mencoba apa yang disebut sebagai PPAN (Program Pembaruan Agraria Nasional) yang didengungkan akan mengalokasikan tanah objek reforma agraria seluas 9,25 juta hektar (8,15 juta ha berasal dari hutan konversi, dan 1,1 juta ha berasal dari tanah di bawah kewenangan langsung BPN) (Winoto 2006).

Meskipun pengumuman bahwa pemerintah hendak menjalankan PPAN itu dilakukan Kepala BPN bersama Menteri Kehutanan dan Menteri Pertanian (Republika Online September 28, 2006), dan sejumlah studi telah merekomendasikan keharusan agenda reforma agraria dan pengelolaan sumber daya alam di jurisdiksi kedua departemen ini (misalnya untuk sector kehutanan lihat Kartodirjo 2002, Contreras-Hermosilla and Fay 2005, sedangkan untuk sektor pertanian lihat Mayrowani et al 2004), namun di dua departemen itu, agenda reforma agraria belum menjadi agenda utama. Dengan demikian, tidaklah mengherankan, kita sulit menemukan integrasi program Reforma Agraria di kedua departemen itu. Bahkan inisiatif-inisiatif dari Departemen Kehutanan, mulai dari pembentukan kawasan konservasi yang koersif, pembolehan invesasi pertambahangan di kawasan konservasihingga bentuk-bentuk baru perhutanan sosial, dan Departemen Pertanian, mulai dari revitalisasi perkebunan, perkebunan untuk bahan bakar nabati hingga pelestarian lahan pertanian sawah abadi, dapat dinilai sebagai bentukbentuk yang tergolong dalam apa yang disebut Feder (1970) sebagai counterreform. Tentunya hal ini semakin memperumit kelembagaan

Bersambung ke hal.18

Lumbung KPA

RUU Pertanahan Inisiasi BPN-ADB; Mengukuhkan Sektoralisme Pertanahan & Liberalisasi Pertanahan

Keinginan pemerintah untuk membuat Undang-Undang tentang Pertanahan rupanya tidak pernah surut. Dalam catatan KPA, ini kali ketiga Badan Pertanahan Nasional (BPN) selalu menjadi penginisiator. Sebelumnya, di tahun 2000-2002 BPN menginisiasi RUU pertanahan, kemudian tahun 2003-2005 bernanama RUU SDA. Dan kali ini kembali BPN sedang menyusun RUU Pertanahan yang diinisiasi secara bersama-sama dengan Asian Development Bank (ADB).

Adalah dokumen laporan asistensi teknik ADB yang berjudul Republic of Indonesia; Enhancing the legal and administrative framework for land project menjadi saksi dari persekongkolan ADB-BPN dalam menyiapkan legislasi pertanahan. Dokumen ini secara nyata memperlihatkan undangan pemerintah kepada ADB untuk menjadi tim teknis penyiapanlegislasi pertanahanan. Dan ADB dalam kerjasama ini telah mengucurkan dana hibah sebesar 500 USD.

Dalam dokumen berjudul Enhancing the Legal and Administrative Framework for Land Project, terdapat tiga macam bantuan teknis, yakni : Pertama, Diagnostic Assessment, yang mencakup soal analisis terhadap kerangka hukum tanah, proses, sistem dan pengaturan administratif di setiap propinsi. Bantuan teknis akan menguji pelaksanaan penerapan, celah dan alasannya (seperti struktur dan kelembagaan).

Kedua,MerancangHukumTanah.Berdasarkan pada hasil diagnostic assessment, ADB akan menyediakan bantuan kepada pemerintah untuk mereview dan merevisi naskah akademik dan draft hukum tanah, konsultasi dengan para pihak yang relevan di seluruh wilayah dan merevisinya berdasarkan review dan konsultasi. Hukum tanah yang diusulkan harus memasukan ketentuan yang komprehemsif untuk : (a) pendefinisian ulang terhadap hak Negara atas tanah (hak menguasai Negara), termasuk hak Negara di atas tanah dan ruang dan hak pengelolaan Negara, (b) elaborasi hak

kepemilikan yang tidak bergerak, termasuk peraturan tentang pemberian hak atas tanah, kewajiban pemberian hak atas tanah atau kepentingan,1 hak dan kewajiban atas tanah dan hak kepemilikan dan menumpang, (c) pendefinisian ulang sertifikat tanah, termasuk sertifikat untuk apartemen, sertifikat untuk ruang di bawah dan di atas tanah, sertifikat tanah untuk milik yang merugikan, hak adat untuk masyarakat adat, hak riparian, sertifikat tanah untuk tanah coastal, (d) hukum Islam dan waris dan hak perempuan atas tanah dan sumberdaya dan kompensasi; (e) standar dan metode survei kadaster, pengukuran dan pemetaan untuk bagian tanahm konsolidasi tanah, penggunaan dan pengelolaan tanah dan pengelolaan tanah untuk area khusus; (f) sistem pendaftaran tanah; (g) persetujuan dan pemeliharaan survei dan valuasi tanah; (h) akuisisi dan pemindahan (pengusuran) tanah untk keperluan public dan privat; (i) monitoring tanah.

Dan ketiga adalah, konsultasi dengan pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat sipil. Konsultasi akan dilaksanakan di tingkat pemerintah pusat melalui dua workshop di Jakarta. Pada tingkat regional, konsultasi akan dilaksa-nakan melalui 4 workshop regional² dan pertemuan yang lebih kecil, melibatkan 1 Perumusan akan memperhatikan memperhatikan UU 10/61 dan 20/61 dan memutuskan masih sesuai atau harus direvisi dan dimasukan dalam draft hukum tanah

2 Empat workshop regional direncanakan untuk region (i) pulau Jawa; (ii) Sumatera dan Kalimantan; (iii) Bali dan Nusa Tenggara; (iv) Papua, Sulawesi dan Maluku.

perwakilan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil dan publik. Proses konsultasi akan dirancang dan dilaksanakan untuk konsultasi didalam membangun keahlian BPN.

Inisiasi kerja sama ADB-BPN tidaklah wujud secara tiba-tiba, tetapi semua ini merupakan upaya sistimatis ADB dalam mempengaruhi kebijakan pertanahan di Indonesia, yang intinya adalah penyiapan legislasi baru untuk melegalisasi penggusuran atas nama pembangunan dan investasi.

Hal ini terlihat dari sejak tahun 2002, dimana ADB menyetujui bantuan teknis regional untuk meningkatkan kebijakan nasional tentang pemindahan (atau penggusuran) dan peningkatan kapasitas di 6 negara berkembang anggota ADB, termasuk Indonesia. Pada tahun 2002, bantuan teknis regional dengan BPN telah menghasilkan : a) Draft undang-undang akuisisi tanah dimana BPN telah melaksanakan konsultasi dengan para pihak dan menyerahkan ke DPR untuk pertimbangan dan persetujuan; b) Kumpulan rekomendasi untuk memfasilitasi implementasi peraturan perundangan yang baru, termasuk kebutuhan untuk mempersiapkan peraturan pelaksana dan peraturan lainnya.

Berdasarkan pada bantuan teknis regional, Program ADB tahun 2002 telah mengkonfirmasi pembiayaan untuk bantuan teknis bagi akuisisi tanah dan pemindahan (penggusuran). Pemerintah Indonesia setuju untuk memasukan usulan bantuan teknis dalamprogramnya untukIndonesia. Konsultasi awal telah dilaksanakan pada tahun yang sama juga dan diikuti juga dengan bantuan teknis untuk penemuan fakta pada Maret 2005. Draft memorandum kesepahaman telah disiapkan dan didiskusikan secara luas. Tetapi, penandatanganan tertunda karena pemerintah menyiapkan Perpres 36/2005

untuk kebijakan akuisisi tanah.

Di bulan Juni 2005, kembali ADB melakukan diskusi dengan pemerintah Indonesia untuk usulan bantuan teknis berkenaan dengan adanya Perpres 36/2005. Di mata BPN kehadiran Pepres 36/2005 memantapkan kerangka hukum pertanahan, tetapi masih terbuka ruang untuk memodifikasi bantuan teknis. Akhirnya di bulan Juni 2006, Perpres 36/2005 telah diamandemen dengan Perpres 65/2006.

Akhirnya di tahun 2007, BPN-ADB menyepakati kerjasamaa bantuan teknis tersebut. Dalam rentan waktu 21 Februari- Maret 2007, semasa bantuan teknis pencarian fakta, BPN memohon usulan bantuan teknis untuk menyiapkan hukum tanah dan peraturan pelaksana lainnya dimana pemerintah mengidentifikasi sebagai prioritas dan menandatangani memorandum kesepahaman pada bulan Oktober 2007. BPN menganjurkan ADB bahwa Indonesia tidak punya kapasitas yang cukup untuk menyiapkan hukum tanah sendiri. ADB dan pemerintah setuju untuk mengusulkan.

hukum tanah akan memasukan akuisisi tanah dan pemindahan (penggusuran) sesuai dengan standar internasional.

Kalangan gerakan Reforma Agraria di Indonesia melihat bahwa inisiasi BPN-ADB adalah kekeliuran besar, sebab kehadiran RUU Pertanahan dalam situasi politik saat ini semakin menambah keruwetan dalam sektor agraria. Di aras nasional dan internasional, RUU Pertanahan ini akan mendorong liberalisasi di sektor pertanahan. Jelas dan terang bahwa RUU ini sejalan dan sebangun dengan jejak-jejak liberalisme yang telah ada sebelumnya, seperti program LMPDP, Pepres 65 Tahun 2006, dan UU Penanaman Modal. Sehingga sikap politik yang harus diambil adalah menolaknya, sampai lahir komiten politik yang kuat dari pemerintah untuk melaksanakan Reforma Agraria Sejati.

REFORMA AGRARIA DIPERSIMPANGAN JALAN

Dari Diskusi Akhir Tahun 2007;

Awal tahun 2007, gerakan Reforma Agraria ditandai dengan rencana pemerintah untuk menjalankan Reforma Agraria. Melengkapi rencana tersebut, pemerintah sedang menyiapkan peraturan khusus tentang Reforma Agraria. Dan untuk menandai jalannya rencana ini, Presiden akan melaunching program pembaruan agraria nasional (PPAN) di tahun 2007 ini juga.

Sayangnya, berbagai rencana pemerintah di atas sampai di penghujung tahun 2007 tak kunjung terealisasi. Rencana untuk meredistribusi 8,15 Juta Ha tanah kepada rakyat miskin hanya menjadi wacana belaka. Bahkan yang terjadi adalah aksi-aksi kontra reforma agraria seperti kriminalisasi dan tindakan refresitas terhadap gerakan petani terus berlangsung secara merata di Indonesia.

Sepanjang tahun 2007, kekerasan terhadap petani

meningkat. Ada 80 kasus konflik agraria struktural di seluruh Indonesia. Mayoritas konflik agraria ini terjadi di sektor perkebunan dan kehutanan. Tanah yang dipersengketakan mencapai 163.714,6 hektare yang melibatkan 36.656 KK, dan 10.958 KK diantaranya dipaksa keluar dari lahan sengketa. Akibat konflik agraria sepanjang 2007 ini, tercatat 9 orang kehilangan nyawa, 1 polisi, 2 satpam dan 6 warga. Ada 255 petani ditahan polisi, yang 129 di antaranya disiksa dan beberapa mengalami cacat. Selain itu, terdapat 208 rumah rakyat dibakar.

Gambaran di atas terungkap dalam diskusi akhir tahun 2007 yang diselenggarakan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada 27 Desember 2008. Dalam diskusi ini juga terungkap bahwa alah satu pemicu

yang meningkatkan refresitas terhadap petani adalah kebijakan lama di sektor agraria seperti UU Perkebunan, UU Kehutanan, dsb. Begitupun dengan legislasi baru seperti UU Penanaman Modal.

Surat Kesepakatan Bersama (SKB) BPN-POLRI tentan sengket penyelesaian pertanahan pada 14 Mare 2007 disoroti peserta sebagai kebijakan yang memicu keresahan di kalangan kaum tani yang sedang memperjuangkan haknya atas tanah. SKB ini telah dijadikan

alat legitimasi baru oleh aparat di lapangan untuk memanggili, mengintimidasi dan mengkriminalkan 17 orang petani di Kendal JATENG, 7 orang termasuk ibu-ibu di Batang 7, di Mojokerto Jatim 5 orang, di Aceh 4 pegiat LBH Banda Aceh, serta di Ogan Komering Ilir SUMSEL petani dipanggili dengan dalih adanya SKB BPN-POLRI ini.

Pandangan, tanggapan serta masukan dari kawan-kawan dalam diskusi ini cukup beragam, diantaranya disampaikan oleh Sekjen Serikat Petani Pasundan (SPP). Agustiana memandang bahwa gerakan tani nyaris tidak beresonansi antara level nasional dan daerah. Sehingga menurutnya dibutuhkan suatu wadah nasioanal bagi pergerakan kaum tani Indonesia.

Doni Pradhana dari Serikat Tani Nasional (STN) menambahkan apa yang disampaikan KPA khususnya mengenai reforma agraria yang hari ini ada di persimpangan jalan. Serikat Tani Nasional memandang bahwa dibutuhkan keseriusan dari kelompok gerakan tani dan serikat-serikat tani untuk segera mengimplementasikan niatan negara untuk menjalankan Reforma Agraria.

STN juga melihat bahwa laju investasi di sektor perkebunan, kehutanan dan pertambangan akan tetap menjadi primadona pemerintah untuk mendorong pendapatan negara. Misalnya, kebun kelapa sawit tidak hanya untuk minyak sawit tapi untuk biofuel juga. Sedang identifikasi kelompok korban, STN melihat tidak hanya dari masyarakat adat dan petani, tetapi juga kelompok buruh. "Dibutuhkan formulasi gerakan antara kelompok buruh perkebunan dengan petani, sebab dalam situasi ketidakadilan agraria, bukan hanya merekan yang tanahnya gusur, tetapi juga kelompok pekerja yang menjadi korban" Ujar Doni.

Sementara Irmansyah dari Persatuan Petani Jambi (PPJ) menyampaikan bahwa dari sekian banyak persoalan agraria, ada sisi beda antara perjuangan reforma agraria di Jawa dan luar Jawa, khususnya di Jambi tidak ada lagi tanah bagi rakyat, yang ada adalah tanah bagi Hutan Produksi. Sehingga gerakan Di Jambi saat ini, adalah bagaimana mempertahankan hak atas tanah. "Ke depan, perlu rumusan baru bagaimana konteks perjuangan refeorma agraria dibangun, bagaimana solidaritas diperkuat dan dan bagaimana membangun gerakan tani di daerah". Tegas Irmasnyah.

Menurut Sulistianingtias dari HuMa bahwa ada satu hal yang perlu dipikirkan, dalam konteks hutan,departemenkehutanan menguasai hutan sangat luar biasa dan UUPA tidak berkuasa apalagi BPN, agenda kedepan

adalah bagaimana mendorong kembali UUPA berlaku di kawasan hutan.

Ashari dari Forum Perjuangan Petani Batang menyampaikan bahwa di akar rumput kejadian-kejadian kekerasan yang terjadi pokok persoalanya adalah komitmen BPN tidak jelas untuk menjalankan reforma agraria. Misalnya, kasus PT. Tratak di Batang, dimana Pemerintah Daerah sudah menyetujui penyelesaian kasusnya, tetapi BPN tidak melakukan apa-apa.

Selanjutnya, Jhon dari Bina Desa menyampaikan beberapa catatan terkait dengan situasi gerakan reforma agraria : Pertama, ada kecenderuntan soal wacana kebudayaan desa yang hilang, Jhon mencontohkan soal perbincangan tentang reforma agraria yang menyempit di ruang publik. Kedua, kecenderungan perampasan hak-hak rakyat melalui undangundang yang ada. Ketiga, terjadi penurunan gerakan rakyat (tani) dan cenderung mengecil, hal ini terjadi karena tidak ada penguatan di organisasi-organisasi tani. "Makanya itu kerja-kerja ke depan yang harus dilakukan adalah pendidikan, pengorganisasian dan penyebarluasan ide-ide reforma agraria di kampung-kampung untuk membangun kesadaran rakyat" Ujarnya.

Menanggapi berbagai komentar dan tanggapan peserta, Noer Fauzi yang menjadi naraumber pada diskusi tersebut memandang penting kelompok gerakan agraria di Indonesia menyediakan basis pengetahuan yang memadai untuk teori dan praktik reforma agraria. Noer Fauzi memandang bahwa basis pengetahun yang memadai tentang reforma agraria menjadi salah satu syarat keberhasilan pelaksanaan reforma agraria. "Untuk keberhasilan pelaksanaan reforma agraria, diperlukan produksi pengetahuan mengenai keragaman kondisi dan stuktur agraria wilayah, kelembagaan agraria, politik dan pembangunan agraria wilayah, dan kesemerawutan pengelolaan sumber daya alam, serta berbagai inisiatif menjalankan reforma agraria. Reforma Agraria meniscayakan ragam-ragam itu. Keragaman itu sungguh adalah kekayaan bangsa Indoneisa". Ujarnya

Dinamika Wilayah

MEMPERKUAT KOORDINASI DAN KOMUNIKASI ANTAR ANGGOTA DALAM MENDORONG REFORMA AGRARIA DI JAWA TIMUR

Musyawarah Kerja KPA JATIM

Maraknya kasus dan sengketa agraria yang disertai dengan tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi petani di Jawa Timur dan perlunya gerakan yang lebih massif untuk mendorong pemerintah menjalankan reforma agraria sebagaijawaban atas persoalan agraria di Jawa Timur, menjadi dasar pertimbangan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Wilayah Jawa Timur menyelenggarakan Musyawarah Kerja. Musker berlangsung di Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu Malang, Jawa Timur dari tanggal 20-21 Januari 2008.

Perkembangan situasi nasional terkait dengan kebijakan agraria menjadi salah topik utama dalam MUSKER. Dua hal penting yang dibicarakan adalah : 1) Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) yang menjadi rencana pemerintah untuk mengatasi dan mengurangi kemiskinan melalui resdistribusi tanah, dan 2) MOU antar BPN dan POLRI tentang penanganan sengketa pertanahan di Indonesia.

Terhadap Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN), peserta MUSKER memandangnya sebagai bagian dari agenda perjuangan petani dalam mewujudkan Pembaruan Agraria, sebagai alat tagih baru bagi organisasi rakyat. PPAN menjadi salah satu peluang dari peluang politik dan hukum yang ada. Sehingga salah satu ruang yang perlu didorong oleh KPA Wilayah terkait dengan PPAN ini adalah dengan menggunakannya sebagai alat untuk memperkuat organisasi rakyat, tidak hanya terkait dengan penanganan dan penyelesaian konflik agraria tetapi juga menjadi wahana untuk menemukan metode baru pengorganisasian atau pengadvokasian untuk membangun hal-hal yang baru, seperti penataan produksi dan integrasi sistem

pertanian pedesaan dan perkotaan dalam satu ruang yang disebut dengan Reforma Agraria sebagai basis pembangunan nasional.

Sedang terkait dengan keberadaan MOU BPN- POLRI dalam menangani masalah pertanahan di Indonesia, peserta memberi catatan bahwa MOU tersebut bukanlah upaya untuk membantu petani tetapi merupakan upaya yang merugikan petani, khusus para petani yang sedang melakukan re-claiming tanah-tanah perkebunan yang diterlantarkan oleh pengusaha.

Laporan situasi agraria wilayah dari anc gota KPA Jatim menunjukkan bahwa konflik dan sengketa agraria yang melibatkan petani dan pihak perkebunan masih mendominasi. Lemahnya sistem hukum yang memberi jaminan bagi penguasaan petani atas tanahnya menjadi salah satu faktor utamanya mudahnya tanah-tanah petani dirampas dan digusur.

Hasil-Hasil Musyawarah Kerja

Beberapa hal menjadi hasil dari Musker KPA JATIM, antara lain : Pertama, hasil identfikasi problem eksternal yang mencakup hal, yakni : a) Masih maraknya konflik agraria di wilayah perkebunan, seperti kasus Kali Bakar di Malang. b) Tumpang tindih aturan tentang pengelolaan tanah dan sumber daya alam. c) Tidak adanya pembagian lahan berdasarkan kapasitas dan kemampuan produksi atau pengelolaan lahan, dan d) Penyelewengan dana penggarapan lahan oleh perhutani, berupa biaya penggarapan lahan teras siring, pupuk, dan lain-lainnya.

Kedua, analisis internal KPA Wilayah JATIM yang melingkupi sejumlah kelemahan KPA wilayah JATIM yakni : 1) Lemahnya sistem dokumentasi, data base dan publikasi, 2) Lemahnya koordinasi antar anggota,t terutama dalam menanggapi kasus-kasus agraria, 3) KPA kurang bisa memanfaatkan momen-momen yang ada untuk advokasi, seperti PPAN, 4) Belum optimalnya teritorial yang pernah ditentukan, seperti wilayah Mataraman, Pantura, Tapal Kuda, dll. Dan 4) Belum maksimalnya pengawalan kasus kepada pembuat kebijakan.

Ketiga, agenda kerja KPA wilayah: Pertama, KPA Jatim harus selalu mensosialisasikan s e g a l a perkembangan terkait dengan persoalan agraria, data base konflik dan sengketa agraria di Jatim, literatur

Probolinggo, Situbondo, h) FPPI untuk wilayah Mojokerto dan Kediri, serta i) PMII Malang Raya untuk wilayah Mojokerto.

MUSKER KPA JATIM juga Selain itu, merumuskan program jangka menengah dan pendek. Adapun program jangka menengah lain : 1) Fasilitasi pertemuan antara peningkatan sumber daya manusia dan alam dalam mensejahterakan warga sekitar hutan dan perkebunan, 2) Melaksanankan program jaminan keamanan warga dalam mengelola lahan yang sedang berkonflik. Sedangkan program jangka pendek meliputi : 1) Menyusun pembuatan tim pembela dan pos KPA Jatim di

Perkembangan situasi nasional terkait dengan kebijakan agraria menjadi salah topik utama dalam MUSKER. Dua hal penting yang dibicarakan adalah : 1) Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) yang menjadi rencana pemerintah untuk mengatasi dan mengurangi kemiskinan melalui resdistribusi tanah, dan 2) MOU antar BPN dan POLRI tentang penanganan sengketa pertanahan di Indonesia.

dan kebijakan-kebijakan agraria. Kedua, Untuk menjawab lemahnya kordinasi antar anggota serta pembagian wilayah, maka dibuat milinglist dan optimalisasi zona wilayah dengan fungsi sebagai kordinatif, emergency respon, sosialisasi dan penyebaran dokumen dengan pembagian wilayah sebagai berikut : a) ALHA-RAKA untuk wilayah Kediri, Madiun, Ngawi, Mojokerto dan Magetan, b) ICHDRE untuk wilayah Jombang dan Banyuwangi, c) CAKRAWALA TIMUR untuk wilayah Tuban, d) KKPM untuk wilayah Malang Raya, e) SITAS DESA untuk wilayah Blitar, f) PARICARA untuk wilayah Tulungagung dan Trenggalek, g) SD INPRES untuk wilayah Jember, Lumajang,

wilayah-wilayah rawan konflik 2) pertemuan rutin anggota KPA Jatim bergilir dan secara terjadwal setiap 3 bulan sekali yang dikoordinir oleh koordinator, dan 3) Menyelenggarakan pendidikan-pendidikan agraria.

MUSKER

juga

melakukan re-strukrisasi pengurus. Adapun susunan pengurus KPA Wilayah JATIM

0 Ketua : Munasir Huda (Aha-Raka)

0 Sekretaris: Jengkol (CT)

o Bendahara: Husen (ICDHRE)

Divisi Advokasi: Farhan (Sitas Desa) Ferri (KKPM)Divisi Organisasi: Saad (Alharaka) Edi (ICDHRE), Sugiono (KKPM) Yusuf (Sitas Desa), Doyok (Paricara), Azhar (FPPI), Ubet (Mojokerto) Himen (SD Inpres) 0 Divisi Pelatihan dan Pengembangan: Tain (KKPM) Ejohn (ICDHRE)Divisi Indok : Blak (Alha-Raka).

Dinamika KPA Wilayah Jambi

Konflik PPJ Vs PT WKS, Sebuah Potret Perjuangan Panjang Reforma Agraria Petani Jambi

Perjuangan panjang gerakan Petani di Jambi (PPJ), melawan kekuatan Tangan Besi Pemodal (PT. WKS) yang bersembunyi dibalik Aparat Negara (Gubernur dan Bupati) dan Aparat Kepolisian maupun tentara, sungguh menarik untuk disimak. Mengapa, karena peristiwa itu terdapat banyak pelajaran penting dalam konteks Perjuangan Reforma Agraria di Indonesia secara umumnya.

Konflik panjang itu dimulai sejak 9 September 2003, sejak Bupati Batang Hari Mengeluarkan surat rekomendasi Perluasan Nomer522/4599/Dishut/2003 Tentang Perluasan Areal HTI PT Wira Karya Sakti (WKS) seluas 39.000 Ha dengan. Disusul sebulan kemudian pada 17 Oktober 2003 dengan terbitnya SuratRekomendasi Gubernur Jambi Nomer: 522/6106/ Dishut/2003 Tentang Perluasan Areal HTI PT WKS seluas 40.000 Ha di kabupaten Batang Hari yang berlokasi di Exs HPH PT. IFA blok Dusun Aro.

Dari dua surat rekomendasi diatas, terlihat jelas posisi keberpihakan Pemerintah Setempat pada Kepentingan kelompok Bisnis PT. WKS. Dalam pandangan PPJ menetapkan bahwa, "Kelahiran surat-surat Rekomendasi itu akhirnya menjadi alat ampuh yang bisa membunuh cita-cita rakyat dan kaum tani untuk mencapai sejahtera, aman dan damai."

Berbagai hambatan selalu muncul dalam perjuangan PPJmerebuthakataskepemilikan lahan yang dikuasai oleh PT.WKS. Misalnya Pengusuran tanaman milik petani di Kec Mersam yang dimulai tanggal 20 Nov 2006

terus berlanjut sampai tanggal 30 April 2007, sehingga menimbulkan banyak kerugian di kalangan petani.

Belum lagi bentuk-bentuk hambatan yang lain yang juga menjadi batu sandungan dalam perjuangan petani di Jambi. Contoh kongkrit: dengan dikeluarkanya surat perintah penangkapan tertanggal 24 April 2007 No.Pol: SP.Kap/43/IV/2007/Reskrim, ditandatangani oleh Kasat Reskrim (Slamet Widodo. SIK) Ajun Komisaris Polisi NRP.73090614, adapun alasan penahanan Sdr Junarli adalah dengar tuduhan Pengancaman Tanpa Alat Bukti dengan pertimbangan Pihak Kepolisian Batan Hari telah memangil 2 kali berturut-turut.

Sementara itu, intimidasi-intimidasi oleh pihak PT WKS yang berkerjasama dengan Aparat kepolisian dan Beberapa Oknum TNI terus dilakukan untuk mengembosi kepentingan perjuangan petani di Jambi yang berusaha mempertahankan HAK-nya. Pada Tanggal 22 Mei 2007 POLRES TEBO memangil Petani Sdr Sadeli, Suwarno dan Ragil Lewat surat Pangilan dengan Nomor: S.Pgl/138/V/2007 diminta untuk menghadap Kanit I Riksa Reskrim Tebo (Bripka Johnson Sirait) Tanggal 24 Mei 2007 Jam 10.00 dalam perkara Penyerobotan Tanah. Sungguh aneh kejadian 24/5/07, Sdr Irmansyah (Ketua PPJ) mendampingi ketiga Petani yang diperiksa, dilarang oleh Polisi.

Tidak hanya itu, Ternyata dalam pemeriksaan Sdr Sadeli diintrograsi lebih dari 2 Jam dan dipaksa mengaku sebagai pelaku penyerobot hutan serta disuruh mengakui ada pihak lain yang menyuruh memanam sawit. Sedangkan Suwarno dan Sadeli diperiksa dibelakang dan didakwa sama dengan Sadeli. Diakhir pemeriksaan Bripka Johnson Sirait menyodorkan surat yang sudah dipersiapkan sebelumnya,yaituberupaSURATPERNYATAAN, yang isinya;

"Pada Tanggal 16 Mei 2007 Saya (Sadeli, Suwarno dan Ragil) telah melakukan Perambahan hutan dan penyerobotan Tanah serta menduduki kawasan hutan di areal PT. WKS JI 800 Desa Lubuk Mandarsah Kabupaten Tebo dengan Tambahan Point-Point:

1. Saya mengaku telah melakukan perambahan hutan dan penyerobotan tanah di areal PT. WKS.

2. Saya mengaku bersalah dengan apa yang saya lakukan tersebut.

3. Saya bersedia untuk melaksanakan wajib lapor ke Polres Tebo Setiap hari.

Kenyataanya bahwa atas dakwaan yang dituduhkan ternyata jauh dari Fakta sebenarnya, karena, Jauhsebelum PT. WKS hadir di desa Lubuk Mandarsah (1999-2001) Warga sudah melakukan Aktifitas sebagai Petani Padi di wilayah RT.06 desa Lubuk Mandarsah, jalan 800 yang disebut dalam Surat Pernyataan itu tanaman padi yang digusur menjadi lahan pada bulan September 2006, Desa lubuk Mandarsah bukanlah berada di areal PT WKS tetapi PT.WKS berada di Desa Lubuk Mandarsah.

Untuk memperkuat fakta di lapangan dan sekaligus membantah dakwaan Polisi kepada 3 petani tersebut, Irmansyah PPJ menuturkan pada Kasat Reskrim tentang masalah

sebenarnya di lapangan, Sebagaimana berikut, "Tuduhan yang dilakukan oleh PT. WKS kepada petani diantaranya penyerobotan dan Perambahan Hutan sama sekali tidak benar." Ujarnya serius.

Ternyata sebagaimana di dalam pelaksanaan ijin PT.WKS itu tidak mempebolehkan merusak hutan tetapi faktanya dilapangan dan menjadi tontonan petani disekitar Areal Kerja PT.WKS perusahaan melakukan: Pemusnahan Hutan Padang Bulian Sengkati Kehidupan, Tanaman Hutan batang besar pertama di tumbur dengan alat berat kemudian ditinggalkan sekitar 1 bulanan dan seakan -akan kayu dalam areal tersebut sudah tidak ada dalam arti tinggal semak belukar. Baru kemudian kayunya ditarik, kayu lok panjang 8 M -12 M diangkut mulai jam 22.00 dan berakhir jam 04.00 (ini adalah illegalloging yang dilegalkan).

Tentu saja apresiasi atas perjuangan Petani di Jambi yang dihimpun PPJ harus diletakkan yang setinggi-tingginya walaupun dalam keadaan yang sulit karena selalu didesak, di Intimidasi dan mendapat perlakuan tidak adil dari PT.WKS yang bekerjasama dengan Aparat keamanan. Ternayata para Petani masih gigih berjuang untuk mendapat dan merebut HAK atas tanahnya yang selama ini terampas. (K-YSR)

sambungan dari hal.10

agraria dan pengelolaan sumberdaya alam saat ini.

Saat ini karya tulis akademik berbahasa Indonesia mengenai seluk-beluk kondisi, politik, gerakan dan reforma agraria masih sangat terbatas. Undangan Benjamin White (2005:132) untuk merintis bahan pengajaran "teori dan praktek reforma agraria" sungguhsungguh relevan untuk Indonesia saat ini. Dengan sangat menyadari bahwa salah satu syarat dari pelaksanaan reforma agraria yang

berhasil adalah tersedianya basis pengetahuan yang memadai, maka yang benarbenar diperlukan adalah produksi pengetahuan mengenai keragaman kondisi dan struktur agraria wilayah, kelembagaan agraria, politik dan pembangunan agraria wilayah, dan Kesemerawutan pengelolaan sumber daya alam, serta berbagai inisiatif menjalankan reformaagraria.Reformaagrariameniscayakan ragam-ragam itu. Keragaman itu sungguh adalah kekayaan bangsa Indonesia.

SIARAN PERS BERSAMA KPA, IHCS, SPI SHI dan KAU Terhadap RUU Pertanahan

RUU Pertanahan Produk BPN dan ADB Memperkuat Penggusuran, Liberalisasi Pertanahan dan Menambah Keruwetan Hukum Agraria

Tahun 2002, Asian Development Bank (ADB) menyetujui bantuan teknis regional untuk meningkatkan kebijakan nasional tentang pemindahan dan peningkatan kapasitas di 6 negara berkembang anggota ADB, termasuk Indonesia.

Di Indonesia bantuan teknis regional ADB kepada BPN telah menghasilkan: Pertama. Draft Undang-Undang Akuisisi Tanah. BPN telah melaksanakan konsultasi dengan para pihak dan menyerahkan RUU tersebut ke DPR untuk pertimbangan dan persetujuan; Kedua. Kumpulan rekomendasi untuk memfasilitasi implementasi peraturan perundangan yang baru, termasuk kebutuhan untuk mempersiapkan peraturan pelaksana dan peraturan lainnya.

Pada bulan Juni 2005, ADB melakukan diskusi lagi dengan pemerintah Indonesia untuk usulan bantuan teknis berkenaan dengan adanya Perpres 36/2005. Meski kemudian Perpres 36/2005 telah direvisi menjadi Pereprs 65/2006, BPN menyatakan walaupun kerangka hukum telah ada dengan dikeluarkannya peraturan baru(Perpres 36/2005) tetapi masih sangat terbuka untuk memodifikasi bantuan teknis.

Akhirnya ADB tidak lagi sebagai pihak yang menawarkan tetapi menjadi pihak yang diminta. Selama pelaksanaan misi bantuan teknis pencarian fakta (21 Februari – 2 Maret 2007), BPN memohon usulan bantuan teknis untukmenyiapkanhukumtanahdanperaturan pelaksana lainnya, BPN mengatakan kepada ADB bahwa Indonesia tidak punya kapasitas yang cukup untuk menyiapkan hukum tanah sendiri.

Alhasil ADB dan pemerintah Indonesia setuju untuk mengusulkan hukum tanah yang memasukan akuisisi tanah dan pemindahan sesuai dengan standar internasional. Kemudian pemerintah mengidentifikasi prioritas dan menandatangani memorandum kesepahaman dengan ADB pada bulan Oktober 2007.

Outpunya adalah RUU Pertanahan versi ADB dan BPN yang lebih merupakan peningkatar status hukum atas metode baru penggusuran atas nama pembangunan dan kepentingan umum. Setelah Perepres 36 dan revisinya tidak bisa menjawaba ambisi KTT Infra Struktur 2005. BAPPENAS mencatat bahwa akuisisi tanah dan pemindahan masih merupakan salah satu sebab utama penundaan dalam pelaksanaan proyek. Berdasarkan pengalaman pemerintah dan ADB, hal ini disebabkan kurangnya kerangka hukum yang menjamin pemindahan yang pantas dan cepat, ketiadaan peraturan pelaksana yang komprehensif untuk pemndahan, dan tidak memadainya kapasitas melaksanakan pemindahan.

Selain dengan ADB, BPN akan memfasilitasi koordinasiantara bantuanteknis dengan proyek Land Management and Policy Development Project (LMPDP), yang merupakan Proyek hutang dari World Bank sebesar US$ 2,9 juta. LMPDP adalah proyek untuk peningkatan dan penguatan kapasitas teknik BPN dan BAPPENAS menyiapkan kerangka kebijakan nasional pertanahan yang akan dipergunakan BAPPENAS untuk merumuskan instrument hukum pertanahan sehingga Enhancing the Legal and Administrative Framework for Land Project yang merupakan hibah ADB adalah tidak berdiri sendiri dan merupakan bagian dari hutang Bank Dunia. Bantuan teknis akan dilaksanakan selama 18 bulan dengan jadwal tentative mulai Februari 2008 sampai Januari 2010.

Dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2007 tentang APBN 2008 yang disahkan pada 6 November 2007,, tenggang waktu antara disetujuinya bantuan teknis ADB untuk Enhancing the Legal and Administrative Framework for Land Project dengan pengesahan Undang-Undang 45 Tahun 2007 adalah tidak lebih dari satu bulan saja.

Bab 25 tentang Pengurangan Kesenjangan Wilayah Undang-Undang No. 45 Tahun 2007 menyebutkan : Penyelenggaraan pengelolaan pertanahan dalam tahun 2006, telah melakukan kegiatan-kegiatan antara lain penyempurnaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria melalui pembahasan dalam forum Panitia Antar

Departemen sebanyak 5 (lima) kali pembahasan dan konsultasi public; pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hak Tanah; penyelesaian RUU tentang Perolehan Tanah untuk Kegiatan Pembangunan; Pada tahun 2007, diharapkan penyelenggaraan program pengelolaan pertanahan dapat melanjutkan penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) tentangHakTanah dan penyelesaian RUUtentang Pertanahan, pelaksanaan pensertipikatan tanah melalui PRONA sebanyak 350.000 bidang, LMPDP sebanyak 645.000 bidang.

Maka dengan ini kami menyatakan sikap:

1. Menolak RUU Pertanahan dan menuntut pencabutan Perpres 36/2005 dan revisinya.

2. Menuntut Mahkamah Agung untuk segera memutuskan gugatan judicial review Perpres 36 dengan mengabulkan para penggugat yang menuntut perpres tersebut dibatalkan

3. Laksnakan UUPA 1960 dengan konsekuen dan laksana secaratnya reforma agrarian

4. Tolak bantuan dan hutang dari ADB dan World agen-agem neo kolonialismeimperialisme

Jakarta Maret 2007

sambungan dari hal. 7

legislasi peraturan perundang-undangan terkait agraria dan sumber daya alam aktif diproduksi negara kendati secara substansial bertentangan dengan semangat reforma agraria (misalnya, UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, UU sektoral seperti Perkebunan, UU Sumberdaya Air, UU Kehutanan, dan UU Pertambangan, serta Perpres 65/2006).

Ditengah situasi seperti itu, mengusahakan persiapan pelaksanaan reforma agraria tetap menjadi penting. Bukan saja untuk memastikan ketahanan pangan. Melampauiitu, secara makro penerapan reforma agraria akan memperkuat basis perekonomian bangsa.

Untuk keperluan itu, beberapa langkah perlu dilakukan. Pertama, perlu ketegasan arah yang digariskan oleh Presiden agar semua unsur pemerintahan mensukseskan pelaksanaan reforma agraria. Perlu kesatuan konsep dan kebijakan antar instansi terkait agraria. Kedua,

ego-sektoral semua pejabat dan aparat dari instansi yang terkait tanah dan kekayaan alam harus dikikis habis. Prinsip harus terfokus pada konstitusi (Pasal 33, Ayat 3 dan UU Pokok Agraria No.5/1960).

Ketiga, untuk menangani konflik agraria/ sengketa tanah, pemerintah mesti menempuh langkah antisipatif agar tidak terus jatuh korban di pihak rakyat, dengan segera dibuatnya mekanisme/kelembagaan alternatif. Keempat, agar pelaksanaan reforma agraria berjalan sinergi dengan denyut nadi kehidupan rakyat, maka kerja-kerja pembentukan dan penguatan organisasi rakyat (petani, buruh, nelayan, masyarakat adat, dan kaum miskin lainnya) perlu diperluas oleh elemen civil society, bahkań negara. Semoga saja langkah-langkah itu ditindaklanjuti untuk kerangka penguatan pangan nasional dan untuk kesejahteraan seluruh komponen bangsa kita.

Catatan Akhir Tahun KPA Atas Dinamika Politik Agraria Tahun 2007 dan Proyeksi Tahun 2008

"Reforma Agraria: Antara Harapan dan Hambatan"

Pendahuluan

Salah satu agenda nasional yang layak men dapat kan catatan di penghujung tahun 2007 ini ialah rencana pemerintah yang dipimpin Presiden SBY mulai pelaksanaan reforma agraria

dengan prinsip tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat (31 Januari 2007). Sebelumnya (28 September 2006) Presiden telah memanggil Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, dan Kepala BPN RI yang menetapkan 8,15 juta ha hutan produksi konversi dialokasikan bagi program reforma agraria untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran.

Dasar hukum bagi reforma agraria, pemerintah tetap berpegang kepada UU Pokok Agraria No.5/1960. Setelah mengalami pergulatan sengit, pemerintah bersama DPR RI akhirnya sampai pada kesepakatan untuk mempertahankan UUPA (29 Januari 2007). UUPA dinilai bukan saja relevan, tapi urgen untuk dijalankan, tinggal dibuat aturan operasionalnya.

Hasil rapat kabinet mengenai reforma agraria (22 Mei 2007), Presiden RI berencana menerbitkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Reforma Agraria; akan diadakan pertemuan presiden dengan gubernur, bupati/walikota, serta; launching PPAN oleh presiden. Rencana ini,

tampaknya masih butuh waktu hingga adanya kebulatan tekad di istana.

Di penghujung 2007, reforma agraria ibarat di persimpangan jalan. Di satu sisi, niat politik pemerintah menunjukkan tandatanda kemajuan berarti yang menerbitkan harapan di benak publik. Tapi di lain sisi, muncul gejala stagnasi dalam realisasi praktisnya

di lapangan. Menutup tahun 2007, aneka harapan dan hambatan pun berbaur menjadi satu.

2. Potret konflik dan legislasi

Jika pemerintah serius mau menjalankan reforma agraria maka perlu dikerahkan aneka sumberdaya yang ada di dalam tubuh negara. Ketulusan dan kepeloporan presiden jadi kunci keberhasilan. Presiden tak usah terlalu memikirkan kelanggengan kekuasaannya, karena hati rakyat tak pernah tidur. Sepanjang 2007, catatan kritis dapat kita berikan bagi dua hambatan terpenting, yakni: (1) Konflik agraria di lapangan, dan (2) Legislasi peraturan perundang-undangan terkait agraria dan sumberdaya alam.

Berbagaikasusmunculdalamskaladandampak yang mengkhawatirkan. Contoh, kita tak akan mudah melupakan penembakan aparat negara terhadap petani Alas Tlogo Pasuruan, Jatim (30 Mei 2007) dan meruyaknya sengketa tanah di Meruya Jakarta telah mengguratkan catatan tentang masih kisruhnya administrasi pertanahan.

Sepanjang 2007, KPA mencatat peningkatan kekerasan terhadap petani. Setidaknya ada 80 kasus konflik agraria struktural di seluruh Indonesia. Mayoritas konflik agraria ini terjadi di sektor perkebunan dan kehutanan. Tanah yang dipersengketakan 163.714,6 hektare yang melibatkan 36.656 KK, dan 10.958 KK diantaranya dipaksa keluar dari lahan sengketa. Akibat konflik agraria sepanjang 2007 ini, tercatat 9 orang kehilangan nyawa; 1 polisi, 2 satpam dan 6 warga. Selain itu, sebanyak 255 orang ditahan polisi, yang 129 di antaranya disiksa dan beberapa mengalami cacat, serta 208 rumah rakyat dibakar -lihat lampiran.

Sementara kasus lama masih menumpuk. Dari 1.753 kasus yang direkam KPA (1970-2001) tersebar di 2.834 desa/kelurahan, 1.355 kecamatan di 286 daerah (Kabupaten/Kota), dengan luas tanah yang disengketakan tak kurang dari 10.892.203 ha dan mengorbankan 1.189.482 KK. Mengacu data statistik permasalahan pertanahan yang ditangani BPN RI, setelah validasi bulan Agustus 2007, diketahui terdapat 7.491 kasus, dengan rincian sengketa pertanahan 4.581 kasus, konflik pertanahan 858 kasus, dan perkara pertanahan 2.052 kasus.

Untuk menangani sengketa pertanahan yang bernuansa pidana, BPN RI dengan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) telah membuat kesepakatan bersama, melalui Surat Kesepakatan Bersama, Nomor: 3/ SKB/BPN/2007, No.Pol. B/576/III/2007 (14 Maret 2007). Implikasi -yang mungkin tak terbayangkan pembuatnya, ternyata SKB ini memicu keresahan di kalangan kaum tani yang sedang memperjuangkan haknya atas tanah. SKB ini telah dijadikan alat legitimasi baru oleh aparat di lapangan untuk memanggili, mengintimidasi dan mengkriminalkan petani --di Kendal Jateng 17 orang; di Batang 7 orang termasuk ibu-ibu; di Mojokerto Jatim 5 orang; di Aceh 4 pegiat LBH Banda Aceh, dan; di Ogan Komering Ilir Sumsel petani dipanggili dengan dalih adanya SKB BPN-POLRI ini. Tak tertangani penyelesaian konflik agraria layak

secara sistematis, membuat kita

khawatir karena bukan saja rakyat yang jadi korban langsung yang menderita, tapi bangsa ini terus terganjal untuk menikmati keadilan agraria sebagai salah satu wujud keadilan sosial yang dicita-citakan. Keamanan nasional dan ketahanan bangsa pun potensial terganggu oleh maraknya konflik agraria di Tanah Air.

Dalam konteks legislasi, pada tahun 2007 juga bermunculan UU pengganjal reforma agraria. Salah satunya adalah UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal. Menurut UU ini, Hak Guna Usaha untuk perkebunan (asing maupun domestik) bisa diberikan selama 95 tahun! Pemberian HGU 95 tahun, Hak Guna Bangunan 80 tahun, serta Hak Pakai 70 tahun menjadi pertanda masuknya kita ke era penjajahan baru. Bahkan, hukum agraria kolonial Belanda sekalipun hanya memberi izin 75 tahun bagi penanam modal.

UUPM menyediakan kemewahan bagi penanam modal, seperti: keringanan berbagai bentuk pajak, pemberian izin HGU selama 95 tahun, bebas memindahkan modalnya kapan saja, hingga terbebas dari nasionalisasi. UUPM kini sedang digugat di MK. Beberapa pasal UUPM yang diindikasikan melanggar UUD: Pasal 2, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (2), bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28C UUD 1945.

Selain itu, pada tahun 2007 lahir UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang yang menenggelamkan posisi UUPA sebagai payung hukum bagi penataan "ruang" nasional. SementaraUUNo.27/2007tentangPengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagai produk hukum yang potensial melanggengkan sektoralisme sebagai penyakit akut dalam kebijakan agraria/sumberdaya alam. Pada saat yang sama, Departemen Pertanian dan Badan Legislasi DPR RI berinisiatif menyusun RUU tentang Lahan Pertanian Pangan Abadi yang belum jelas betul kaitannya dengan reforma agraria.

Belum lagi penerapan UU Perkebunan, UU Sumberdaya Air, UU Kehutanan, dan UU Pertambangan, serta Perpres 36/2005 (direvisi Perpres 65/2006) jadi alas legal yang mengakibatkan kekerasan terhadap rakyat ang tanahnya dirampas. Pendek kata, konflik graria yang berlanjut dan menderasnya iegislasi pengganjal reforma agraria akan menjadikan medan realisasi reforma agraria jadi kian rumit dan cenderung kontradiktif.

3. Proyeksi 2008

Memasuki tahun 2008, pemerintah harus lebih terang mempraktekkan reforma agraria. Optimismisme harus ditebarkan, kesempatan emas mencetak kebaikan bagi rakyat jangan menguap dan harapan rakyat harus dirawat. Di tengah persimpangan, segeralah ambil arah jelas, lalu jalan lurus dan tancap gas untuk membebaskan rakyat dari jerat kemiskinan.

Sektor-sektor keagrariaan yang memiliki posisi dan peran strategis dalam pelaksanaan reforma agraria -seperti pertanahan, kehutanan, pertanian, perkebunan dan pertambangan, pesisir dan kelautan—mesti dipastikan bergerak dalam satu kerangka strategis untuk mensukseskan agenda besar bangsa agraris ini.

Untuk menyambungkan harapan dengan kenyataan serta guna memajukan persiapan pelaksanaan reforma agraria pada tahun 2008, KPA mengajukan beberapa masukan: 1. Perlu ketegasan arah yang digariskan oleh Presiden agar semua unsur pemerintahan

mensukseskan pelaksanaan reforma agraria. Perlu kesatuan konsep dan kebijakan antar instansi terkait agraria. Dephut, Deptan, BPN RI, dll harus duduk satu meja dan membuat kesepakatan bergerak dalam satu nafas reforma agraria lintas sektor.

2. Agar kordinasi lancar, maka ego-sektoral semua pejabat dan aparat dari instansi yang terkait tanah dan kekayaan alam harus dikikis habis. Sebagai landasan legal, semua pihak harus memegang teguh semangat, prinsip dan isi konstitusi (Pasal 33, Ayat 3) dan UU Pokok Agraria No.5/1960, dengan tetap mengingat Tap MPR IX/2001.

3. Untuk menangani konflik agraria/ sengketa tanah, pemerintah mesti menempuh langkah-langkah luar biasa agar tidak terus jatuh korban di pihak rakyat, dengan segera dibuatnya mekanisme/kelembagaan alternatif. Secara utuh, perlu dibentuk Departemen Agraria, Peradilan Agraria, dan Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria.

4. Agar pelaksanaan reforma agraria berjalan sinergi dengan denyut nadi kehidupan rakyat, maka kerja-kerja pembentukan dan penguatan organisasi rakyat (petani, buruh, nelayan, masyarakat adat, dan kaum miskin lainnya) perlu diperluas dan dimantapkan.

Jakarta, 27 Desember 2007