Baca teks (PDF): Pembelajaran Reforma Agraria dari Filipina

24 halaman · 24 halaman diproses dengan OCR · 15.3 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. UH
  2. Daftar Isi
  3. Salam Agraria
  4. Hari Kedatangan
  5. Hari Pertama Kunjungan
  6. Agenda hari Kedua
  7. Turun Lapangan Wilayah 3: Camp Philips, Manolo Fortich, Bukidnon
  8. Pembelajaran Tiga Model Implementasi
  9. 1. Pemerintah sebagai inisiator.
  10. 2. Masyarakat sebagai inisiator
  11. 3. Kerjasama Pemerintah-Swasta
  12. Proyek Reklamasi
  13. Tidak Memenuhi Keadilan Agraria dan Pembangunan yang Partisipatif
  14. Pemetaan Partisipatif Sebagai Alat Merebut Kembali Hak Rakyat Foto:
  15. Pokja Masyarakat Sipil Desa Membangun
  16. Dunia Dalam
  17. Agraria di Kapuas Hulu
  18. Dinamika
  19. Warga tetap menolak pembangunan bandara Kulon Progo
  20. Dinamika
  21. Wasiyo, Pejuang Petani dari Kulon Progo

Pembelajaran Reforma Agraria dari Filipina

Edisi: XVII / Januari - Maret 2016

Proyek Reklamasi: Tidak Memenuhi Keadilan Agraria

hal ... 2

hal ... 11

Pemberangusan Gerakan Reforma Agraria di Kapuas Hulu hal...17

Wasiyo, Pejuang Petani dari Kulon Progo

hal ... 21

Pembelajaran Reforma Agraria dari Filipina

UH

Daftar Isi

Laporan Utama Pembelajaran Reforma Agraria dari Filipina 2 Opini Proyek Reklamasi : Tidak Memenuhi Keadilan Agraria dan Pembangunan yang Partisipatif 11 Dunia Dalam Pemetaan Partisipatif Sebagai Alat Merebut Kembali Hak Rakyat 13 Dinamika Pokja Masyarakat Sipil Desa Membangun 15 Pemberangusan Gerakan Reforma Agraria di Kapuas Hulu 17 Aparat Semakin Beringas Menghadapi Warga 19 Profil 21 Wasiyo, Pejuang Petani dari Kulon Progo

Buletin Suara Pembaruan Agraria diterbitkan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) atas dukungan dari Ford Fondation (FF). Namun demikian buletin ini bukanlah merupakan gambaran sikap FF terhadap perwujudan Pembaruan Agraria di Indonesia. Redaksi menerima tulisan berupa liputan, opini, resensi buku. Redaksi berhak mengedit tulisan sepanjang tidak mengubah isi dan makna tulisan. Tulisan yang dimuat menjadi milik redaksi. Tulisan dapat dikirim via email ke alamat [email protected] atau dikirim via pos ke alamat redaksi.

PEMBARUAN AGRARIA

Salam Agraria

Pada edisi ini SPA menyajikan tentang Program Reforma Agraria yang dijalankan di Filipina. Secara resmi progam tersebut dinamakan Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP). Pada awal bulan februari lalu atas undangan dari Departemen of Agrarian Reform, KPA bersama BPN mengirim delegasi untuk melihat langsung pelaksanaan reforma agraria disana. Kunjungan ini berlangsung selama 6 hari dan terjun langsung ke lokasilokasi redistribusi dan berbincang langsung dengan para penerima manfaat. Hal ini sangat menarik karena kondisi agraria di Filipina tidak jauh bebeda dengan yang ada di Indonesia, banyak pelajaran yang dapat dipetik dari pelaksanaan RA di Filipina tersebut.

Pada rubrik liputan khusus, SPA menyajikan tentang proyek reklamasi yang penuh dengan kontroversi. Saat ini sekurang-kurangnya terdapat tiga mega proyek Reklamasi yang akan sedang berlangsung disertai aksiaksi penolakannya oleh Masyarakat. Ketiga mega proyek ini berada di kawasan teluk di Jakarta, Bali dan Makassar. Seluruh proyek reklamasi tersebut tidak mencerminkan keadilan agraria di wilayah pesisir dan kelautan dan pembangunannyapun tidak ada pelibatan mayarakat secara partisipatif.

Untuk rubrik dunia dalam, SPA mengangkat mengenai kegiatan pemetaan partisipasif di desa Oro-Oro Ombo Kab. Lumajang melengkapi data fisik dilapangan dan mengonsolidasikan lahan garap serta pendataan sosial pemohon.

Pada rubrik dinamika kami ketengahkan isu-isu terhangat seputar perjuangan RA di berbagai wilayah di Indonesia. Terakhir pada rubrik profil kami menghadirkan Wasiyo, seorang petani pejuang dari Kulon Progo.

Selamat membaca! Jalankan Reforma Agraria Sejati!!!

Tiada Demokrasi Tanpa REFORMA AGRARIA Sejati Edisi : XVIl / Januari - Maret 2016

Penanggung Jawab: Iwan Nurdin

Pemimpin Redaksi: Dewi Kartika

Dewan Redaksi: Layout: Ayubi Alamat Redaksi:

Adi W, Angga Ramdhana, Benny Wijaya, Yahya Zakaria, Roni Septian

Kompleks Liga Mas Indah JI Pancoran Indah 1, Blok E3 No. 1, Pancoran, Jakarta Selatan 12760 Telp 021-7984540 Fax 021-7993834 Email: [email protected] Website: www.kpa.or.id

SUARA EMBARUAN AGRARIA Pembelajaran Reforma Agraria dari Filipina

Pembelajaran Reforma Agraria dari Filipina Foto:

epartment of Agrarian Reform (DAR) Pemerintah Filipina mengundang D perwakilan pemerintah dan NGO di Indonesia untuk melakukan kunjungan belajar ke Filipina terkait Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP) yang sedang diimplementasikan di Filipina. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Konsorsium Pembaruan Agraria menjadi delegasi yang mewakili Indonesia untuk mengikuti acara field visit pada tanggal 9 sampai 15 Februari 2016. Sekitar 5 hari delegasi Indonesia mengikuti rangkaian acara yang diselenggarakan oleh panitia, baik berupa diskusi, field visit dan beberapa seremonial. Adapun, komposisi personel yang dikirimkan oleh KPA adalah sebagai berikut, Dewi Kartika sebagai Wakil Sekjend KPA, Yahya Zakaria, Kepala Dept. Advokasi Kebijakan KPA, Rudi Casrudi, KPA Wilayah Jateng & DIY sekaligus Ketua Rukun Tani Indonesia (RTI), Hawari Hasibuan, Dewan Nasional KPA Sumatera Bagian Utara, Furbertus Ipur, KPA Wilayah Kalimantan Barat, Kisran Makati, KPA Wilayah Sulawesi Tenggara dan Siti Rakhma Mary, Pengacara dari PilNet.

Hari Kedatangan

Di hari kedatangan, delegasi langsung dipersilakan menuju Sequoia Hotel yang berlokasi di Metro Manila, tepatnya di Quezon City. Sekitar satu jam kami menggunakan mobil dari Ninoy Aquino International Airport menuju hotel, berjuang menembus macetnya kota Manila di pagi hari. Kedatangan KPA beserta perwakilan Kementerian ATR/BPN disambut hangat dan sederhana oleh pejabatpejabat dari Department of Agrarian Reform (DAR) Filipina. Penyambutan dan keramah-tamahan oleh pejabat-pejabat Kementerian di Filipina ini tetap bertahan hingga akhir acara yang diikuti rombongan delegasi dari Indonesia.

Hari Pertama Kunjungan

Diskusi dengan DAR: Hari pertama kunjungan Delegasi dari Indonesia ke Filipina diisi dengan audiensi dengan 3 Departemen di Filipina yang secara langsung bersentuhan CARP. Ketiga departemen tersebut adalah Department of Agrarian Reform (DAR), Department of Environment and Natural Resource (DENR), dan terakhir National Commission on Indigenous People (NCIP), ketiganya memiliki kewenangan dan juridiksinya masing-masing. Dalam konteks CARP, DAR menjadi leading agency yang berwenang untuk menangani urusan tanah di sektor pertanian, sekaligus mendorong implementasi land reform diatas lahan pertanian. Tak hanyaitu, DAR juga berperan untuk mengoordinasikan berbagai departemen dan lembaga lain untuk implementasi CARP. Sementara, DENR, sebagaimana Kementerian Lingkungan HidupdanKehutanandilndonesia,memiliki wewenang untuk mengatur tanah kawasan hutan dan pertambangan. sehingga, jika CARP diimplementasikan diatas lahan yang termasuk dalam juridiksinya, maka DAR harus berkoordinasi dengan DENR. Sementara itu, NCIP berwenang untuk mengatur pemberian hak terhadap lahanlahan dari masyarakat adat.

Selain keberadaan DAR, DENR dan NCIP yang berperan dalam pelaksanaan CARP atau Reforma Agraria di Filipina, adapula lembaga lain yang mengurusi perihal administrasi pertanahan yakni Land Registration Authority (LRA). LRA tersebut menangani proses registrasi dan pencatatan dari kepemilikan dan penguasaan atas tanah di Filipina. Sehingga, LRA tidak mempunyaiwewenang mengeluarkan sertifikat melainkan hanya untuk mendokumentasikan dan verifikasi kepemilikan lahan lalu menyimpannya ke database yang terintegrasi secara nasional.

Salah satu kekurangan dari lembaga ini adalah belum adanya integrated one map. Lembaga ini juga bersifat pasif dan mendapatkan data berdasarkan laporan dan tidak berhak untuk melakukan penelusuran atau penyidikan terhadap soal pertanahan.

Diskusi antara Delegasi Indonesia dengan tiga Departemen dan LRA di hari pertama lebih menekankan pada pembahasan secara umum terkait implementasi Reforma Agraria atau CARP di Fllipina, termasuk strategi dan berbagai kesulitan didalamnya. Dalam paparannya, hampir seluruh departemen menyatakan bahwa strategikeberhasilanimplementasiterletak dari adanya koordinasi yang baik antar departemen serta terdapat perumusan tujuan kebijakan yang jernih dan terukur. Sehingga, CARP mampu berjalan selama puluhan tahun dan bertahan hingga kini. Disamping itu, mereka juga menyebut beberapa kesulitan dalam CARP, salah satunya adalah penolakan-penolakan yang dilakukan oleh tuan tanah (landlords) yang memiliki dan menguasai berhektarhektar tanah. Seperti yang kita tahu, lahan dari tuan-tuan tanah jika melebihi batas kepemilikan maksimum dalam CARP maka akan menjadi salah satu objek Reforma Agraria yang akan diredistribusi.

Melalui regulasi hukum yang cukup kuat dan lengkap, CARP terbilang sukses meredistribusikan banyak bidang lahan ke penerima manfaat sesuai dengan sasaran. Disamping itu dukungan dari birokrasi dan aparat keamanan negara, seperti polisi dan militer semakin mendorong kesuksesan implementasi CARP. Namun di sisi lain, program tersebut masih menyimpan kelemahan, salah satunya ialah secara kelembagaan, dimana departemen dan lembaga yang menjadi implementing agency masih belum berada dalam satu kelembagaan yang terintegrasi. Selain itu, dalam proses perencanaan implementasi, masih didominasi elite politik, baik di eksekutif maupun legislatif, masih cenderung minim pelibatan organisasi rakyatsecaralangsung dalam perencanaan.

Kemudian,secaraumumterdapatbeberapa poin penting yang kami garisbawahi dari diskusi dengan beberapa departemen dan lembaga negara di Filipina terkait CARP, antara lain, terdapat kesamaan terkait doktrin "tanah negara" dengan Indonesia, dimana semua tanah di Filipina adalah dikuasai oleh negara. Dengan doktrin tersebut, pemerintah melalui CARP mendorong perwujudan dari pemilikan dan penguasaan atas sumber agraria yang lebih adil di Filipina, para petani penggarap menjadi subjek penerima lahan dari CARP, baik melalui hak milik pribadi, maupun komunal. Masing-masing memiliki batas maksimum kepemilikan atau penguasaan tanah seluas 5 Ha per individu. Lahan hasil redistribusi tidak boleh dijual ke pihak lain selama 10 tahun.

Agenda hari Kedua

Pertemuan dengan Congressman: Agenda hari kedua dari Delegasi Indonesia adalah menemuisalah satu Congressman atau Anggota Parlemen di Filipina yang berasal partai penguasa. Dengan rambut "gondrong" dan gaya santainya, ia memperkenalkan diri sebagai salah satu anggota parlemen yang berasal dari salah satu masyarakat adat di Filipina. Berdasarkan sedikit penjelasan dari pihak panitia, diketahui bahwa sistem parlemen di Filipina menganut bicameral atau dua kamar yang secara tegas terpisah layaknya di Amerika Serikat.

Dalam diskusi, anggota Parlemen tersebut menjelaskan terkait berbagai landasan hukum dari CARP sekaligus memaparkan praktik implementasinya selama ini. la mengeluh bahwa telah banyak produk

undang-undang yang dilahirkan oleh parlemen, tetapihanya sedikit yang mampu secara efektif diimplementasikan, tak jauh berbeda seperti di Indonesia. Kemudian, dijelaskan juga terkait konsep masyarakat adat di Filipina, dimana menurut UU yang berlaku, seseorang dapat digolongkan sebagai masyarakat adat jika memiliki sedikitnya 25% turunan darah dari salah satu kelompok masyarakat adat. Adapun, cara untuk melakukan verifikasinya ialah dengan melihat garis keturunan, jika seseorang memiliki dua orang kakek dan dua orang nenek, maka satu dari keempat orang tersebut haruslah termasuk dari masyarakat adat. Jika seseorang memiliki darah atau diakui sebagai masyarakat adat, maka dia juga mendapatkan hak-hak komunal masyarakat adat tersebut.

Selain CARP, Filipina juga mendorong penguatan hak masyarakat adat melalui pemberian pengaduan dan perlindungan atas tanah-tanah yang diklaim sebagai ancestral domain, atau tanah turun temurun yang telah dikuasai oleh sekelompok masyarakat adat sejak dulu. Melalui NCIP, masyarakat adat mampu mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari pemerintah atas wilayah adatnya melalui mekanisme sertifikasi secara komunal. Uniknya, di Filipina tak hanya tanah yang didorong untuk mendapatkan perlindungan, tetapi juga seluruh benda yang dianggap sakral dan suci oleh masyarakat adat tersebut. Namun, belum seluruh tanah masyarakat adat di Filipina telah mendapat sertifikasi komunal, masih banyak ancestral domain yang masih harus diberi sertifikat komunal oleh NCIP.

Di tengah banyaknya hak masyarakat yang belum diakui dan dilindungi, angka konflik agraria di Filipina terbilang cukup tinggi. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu pegawaiDAR bahwa takjarang demonstrasi petani dari berbagai daerah menuntut hak atas tanah ke kantor DAR. Bahkan lebih buruk lagi, di beberapa wilayah terjadi metamorfosa gerakan petani menjadi pemberontakan bersenjata. Konflik demi konflik yang terjadi menelan korban jiwa yang tidak sedikit. Sebagian lagi menjadi exile yang tidak kembali. Pemberontakan dan ketidakpuasan tersebut menuntut distribusi sumber agraria yang adil dan merata, terutama terhadap penguasaanpenguasaan tanah yang dimiliki oleh para landlord.

Kemudian, dalam konteks CARP pihak Congress memparkan bahwa hambatan terbesar untuk mendorong program CARP terus secara konsisten berjalan adalah kepentingan dari landlord, dimana banyak sekali landlord yang menguasai dan memiliki lahan begitu luas di banyak daerah, sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Lantas apa yg membuat CARP bisa berjalan hingga kini? la menjawab, "kompromi." Di Filipina, CARP merupakan bentuk kompromi, dimana landlordlandlord yang menduduki pos-pos politik

yang berpengaruh, termasuk presidenpresiden yang pernah menjabat, praktik monopoli tanahnya tidak tersentuh. Sehingga, mereka merasa tidak terusik kepentingannya oleh program CARP dan landlord tersebut setuju CARP terus dilanjutkan. Adapun, landlord yang tanahnya masuk sebagai objek dari CARP kemungkinan besar adalah mereka yang jauh dari lingkar kekuasaan. Inilah yang disebut dengan kompromi.

lajugamenceritakanbahwabanyaklandlord yang menolak redistribusi lahan dalam CARP sehingga pemerintah cenderung menggunakan pengadilan untuk memutus sengketa tersebut. Perlu diketahui, hingga kini Filipina memiliki pengadilan yang memang diperuntukan bagi penyelesaian sengketa dalam implementasi CARP. Namun, putusan pengadilan tersebut tak jarang mendapat perlawanan sengit dari landlord saat pengadilan memenangkan buruh-buruh tani. Banyak pengalaman menunjukan bahwa landlord kerap tidak mengindahkan putusan pengadilan dan tetap mempertahankan lahan-lahannya dengan cara pemagaran, dan lainnya. Nah, jika hal ini terjadi, maka polisi dan tentara akan membantu proses eksekusi putusan pengadilan. Setelah itu, saat penerima manfaat mendapatkan lahannya, maka DAR mengirimkan fasilitator untuk mendampingi masyarakat mengelola tanahnya, hingga pengelolaan pasca produksi. Dalam konteks ini, berbagai level instansi dari DAR membantu hal tersebut untuk berjalan, mulai dari DAR Central Office (DAR CO), DAR Regional Office (DAR RO) dan DAR Municipal Office (DAR MO).

Pihak Congressman juga menerangkan bahwa kebijakan CARP masih cenderung bias elit, karena dari perencanaan hingga implementasi program masih minim pelibatan masyarakat, terutama organisasiorganisasi tani, sehingga implementasi CARP yang sudah dilaksanakan sejauh ini masih belum mampu diterima oleh sebagian kelompok masyarakat yang mana menginginkan reforma agraria sejati yang melibatkan masyarakat. Hal ini dapat menjadi pelajaran bagi kita untuk merumuskan program-program Reforma Agraria yang kompherensif di Indonesia dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor utama; bukan elit apalagi investor.

Pertanyannya kemudian, sebagai perwakilan congress bagaimana ia mendorong agar CARP tetap berjalan ditengah-tengah hambatan yang tidak sedikit. la mengakui bahwa tanpa adanya jejaring dengan organisasi rakyat, juga dengan anggota congress lain yang cukup progresif maka masa depan CARP belum tentu mampu terjaga hingga kini. CARP berpeluang untuk memiliki usia yang pendek saat mereka tidak berjejaring dan saat anggota congress tidak memiliki jejaring kuat untuk mempertahankan. Sehingga, disamping lobbying, jejaring antar pihak yang memiliki kesamaan visi juga sangat dibutuhkan untuk mengontrol

CARP tetap berjalan, melalui Parlemen.

Terakhir, ia juga menjelaskan bahwa tidak semua pihak dapat diajak bekerja sama dalam konteks CARP. Bahkan terkadang, Pejabat-pejabat lokal selevel bupati sekalipun dapat menjadi penghambat, begitu pula DAR-DAR di level daerah. Hal ini dikarenakan selain kepentingan pribadi juga dikarenakan minimnya pengetahuan pejabat-pejabat lokal tersebut dan minimnya inisiatif dalam program reforma agraria. Hal ini juga dapat menjadi pelajaran untuk kita yang ingin menjalankan Reforma Agraria secara nasional untuk menyamakan frekuensi, visi dan misi di semua lingkungan pejabat agar dapat bekerja secara maksimal dan tidak malah jadi pihak yang menghambat.

Turun Lapangan Wilayah 1: Lapad, Turun Laguindingan dan Persiapan Lapangan dengan DAR Regional Ofiice

Setelah pertemuan dengan perwakilan Delegasi Indonesia Congress tersebut, langsung menuju bandara Ninoy Aquino untuk berangkat menuju Cagayan de Oro di Pulau Mindanao. Perjalanan tersebut memakan waktu sekitar satu jam menggunakan pesawat. Saat tiba, kami disambut oleh beberapa pejabat DAR region X di bandara Laguindingan, Kota Cagayan de Oro. Melalui sambutan hangat dan bersahabat kami langsung diarahkan menuju hotel tempat kami menginap selama di kota ini. Keesokan harinya, agenda pertama adalah pertemuan dengan DAR Regional Office X untuk briefing sebelum melakukan kunjungan lapangan ke 3 tiga lokasi berbeda. Salah satu Pejabat DAR RO X, menerangkan: mereka memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mendistribusikan lahanlahan objek reforma agraria pada penerima manfaat. Mereka juga bisa mendorong atau mengajukan kasus konflik akibat redistribusi lahan ke pengadilan. Namun, sejauh ini mereka belum punya SOP dalam proses mediasi konflik-konflik tersebut. Hal yang paling terpenting adalah mereka bertanggung jawab terhadap seluruh proses CARP, mulai dari redistribusi hingga penyediaan sarana pertanian, infrastruktur dan pengelolaan pasca produksi.

Setelah briefing Delegasi Indonesia mengunjungi lokasi pertama di wilayah Lapad, Laguindingan. Sesampainya disana, kamilangsungberdiskusidenganmasyarakat setempat yang menjadi penerima lahanlahan hasil redistribusi lahan. Dari diskusi terdapat beberapa poin pokok antara lain, redistribusi lahan dilaksanakan secara individual, artinya setiap petani penggarap mendapatkan lahan masing-masing sebagai hak milik pribadi. Mengapa sertifikasi individual? Pejabat DAR RO setempat menjelaskan, di lokasi tersebut tidak ada organisasi atau serikat tani yang kuat sehingga saat mereka menjadi penerima manfaat CARP, redistribusinya bersifat individual. Setelah mendapatkan lahan, mereka lalu mendirikan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan.

Dalam pengelolaan produksi, mereka didukung oleh Department of Trade and Industry dalam berbagai hal, terutama alat produksi dan infrastruktur. Disamping itu, DAR RO setempat juga nyatanya mendapat dukungandarilembagadonorinternasional, seperti World Bank untuk fasilitas-fasilitas penunjang kegiatan produksi pasca redistribusi lahan, seperti traktor, alat-alat berat dan alat-alat pengolahan. Sekarang mereka sudah mempunyai hasil produksi berupa kerajinan bambu, kopi, jagung, dsb. Dengan alat produksi yang cenderung baik dan canggih, mereka mampu terus mempertahankan produksi. Kemudian, mereka juga mempunyai lapangan untuk pengeringan hasil-hasil pertanian. Penduduk di wilayah tersebut dapat

dikatakan sudah cukup mapan. Mereka juga sudah berpendapatan cukup.

Turun Lapangan Wilayah 2: Sumilao, Bukidnon.

Agenda hari kedua dari Delegasi Indonesia adalah mengunjungi lokasi kedua dan ketiga, yakni Sumilao, Bukidnon dan juga Camp Philips, Manolo Fortich, Bukidnon. Di lokasi pertama, kami langsung bertemu dengan masyarakat setempat yang tergabung dalam organisasi tani bernama Pakisama dan berdiskusi terkait dengan sejarah perjuangan Pakisama yang telah berlangsung beberapa dekade lamanya untuk mendapatkan hak-hak atas tanah. Kemudian, mereka juga menjelaskan bagaimana CARP menjadi kanal efektif bagi mereka untuk mendapatkan hak atas tanah dan mendorong perubahan kondisi kesejahteraan masyarakat secara umum.

Salah satu momen perjuangan yang bagi mereka tak pernah terlupakan adalah saat long march dari Bukidnon menuju Manila yang jaraknya ratusan kilometer untuk menuntut hak atas tanah. Tak hanya itu, mereka juga melakukan mogok makan. Namun kala itu Presiden tetap menolak tuntutan dari Pakisama dan mengundang reaksi berupa solidaritas dari banyak organisasi lain untuk terus menekan presiden. Setelah beberapa waktu, Presiden akhirnya melunak dan mengabulkan tuntutan Pakisama dengan melepaskan 1.894 ha dari 11.688 ha lahan yang dikuasai San Miguel di Sumilao. Seluruh cerita tersebut terangkai apik dalam satu film dokumenter karya mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Manila yang kami saksikan saat di lokasi.

Setelah sukses mewujudkan redistribusi lahan, akhirnya mereka membuat koperasi Panaw Sumilao. Sambil terus menanami lahan-lahan mereka dengan berbagai komoditas seperti pisang, jagung dan nanas, mereka terus membangun kemandirian melalui koperasi. Salah satu kendala yang mereka hadapi adalah sulitnya mendapat air karena lahan yang mereka kuasai terletak di dataran tinggi. Kini, koperasi yang mereka dirikan mampu mengolah manisan-manisan dari hasil panen, membuat kopi, dsb. Produk tersebut dijual ke trader yang langsung mendistribusikan ke kota. Tak lupa, mereka juga telah memiliki peternakan sapi dan babi yang kotorannya kini telah dikembangkan menjadi sumber Biogas.

Adapun pola sertifikasi tanah hasil redistribusi dilakukan secara individual, sebagaimana kebanyakan terjadi di daerah lainnya. Kemudian, untuk memastikan proses redistribusi dan pengelolaan produksi mampu berjalan sebagaimana mestinya, DAR melakukan asistensi. Hingga Koperasi Panaw Sumilao mampu beroperasi secara mandiri asistensi dari DAR terus berjalan. Akses permodalan juga turut diberikan oleh DAR melalui Land Bank sebagai salah satu langkah untuk mendorong perwujudan kemandirian koperasi, dimana mereka mendapat bantuan modal tanpa agunan.

Tak hanya itu, para penerima manfaat redistribusi lahan juga diwajibkan membayar cicilan ke Land Bank sebagai

ganti kerugian bagi San Miguel yang lahannya diredistribusikan dalam CARP. Sehingga, dalam jangka waktu tertentu penerima manfaat harus terus membayar cicilan tersebut sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Kemudian, terdapat juga beberapa lahan yang disertifikasi secara komunal, atas nama koperasi yang telah mereka bentuk.

Penerima manfaat diwajibkan untuk tidak menjaga tanahnya dengan mengalihkan hak dengan penjualan dan sebagainya selama 10 tahun. Mereka juga tidak diperkenankan untuk mengonversi fungsi atau manfaat lahan dari pertanian ke sektor lain, seperti membuat bangunan diatas tanah tersebut. Halini dimungkinkan selama mendapat perizinan dari DAR.

Turun Lapangan Wilayah 3: Camp Philips, Manolo Fortich, Bukidnon

Pada kunjungan ketiga, Delegasi Indonesia Camp Philips, Manolo mendatangi Fortich, Bukidnon dimana berdiri sebuah perusahaan yang menguasai lahan secara luas, Del Monte. Dengan kebutuhan produksi yang tinggi, Del Monte menanam berbagai komoditas untuk mencukupi kebutuhan produksinya diatas lahan ribuan hektar. Kami berkesempatan mengunjungi perkebunan nanas yang dikuasai Del Monte di kawasan tersebut. Sekilas perkebunan tersebut tak jauh beda dengan perkebunanperkebunan lain, namun satu hal yang membedakan, sebagian lahan tersebut pernah menjadi objek land reform dalam CARP di tahun 1980.

Awalnya, pemerintah berinisiatif untuk menetapkan tanah negara di Camp Philips, Manolo Fortich, Bukidnon sebagai salah satu objek redistribusi CARP. Tepatnya di tahun 1988, DAR mulai melaksanakan redistribusi tanah negara seluas 8.000 Ha untuk 9085 buruh/penggarap kebun Del Monte. Sehingga, buruh Del Monte kemudian mampu memiliki lahan garapannya sendiri, meskipun tanah tersebut disertifikasi secara komunal atas nama Koperasi yang dibentuk oleh ribuan pekerja Del Monte tersebut. Singkat kata, seluruh pekebun yang menjadi anggota koperasi terjamin haknya atas tanah melalui sertifikat kolektif. Namun uniknya, tak berselang lama, anggota koperasi dan Del Monte melakukan kesepakatan untuk penyewaan tanah, dimana lahan komunal akan disewa oleh Del Monte untuk ditanami komoditas nanas. Kemudian, para anggota koperasi akan mengelola perkebunan tersebut. Secara tersirat, hal ini mengingatkan kita pada skema kemitraan perkebunan di Indonesia atau dikenal dengan Inti-Plasma. Berdasar kesepakatan tersebut, Del Monte memasok seluruh kebutuhan, mulai dari bibit hingga pemeliharaan, kemudian nanti hasil panennya dibeli langsung oleh Del Monte. Petani atau pekebun akan mendapatkan keuntungan dari upah pemeliharaan dan biaya penyewaan lahan yang rutin dibayarkan oleh Del Monte kepada koperasi.

Berdasarkan observasi dan wawancara kami dengan beberapa pengurus koperasi, pengelolaan koperasi tersebut hingga kini belum berjalan baik, dimana belum

terdapat transparansi dalam pengelolaan, keuangan dan pelaporan. Padahal asetnya kini tercatat milyaran rupiah, termasuk di dalamnya berupa alat berat. Mekanisme keanggotaan juga belum dikelola dengan baik, sehingga masih banyak status keanggotaan yang kurangjelas didalamnya. Asistensi atau pendampingan dari DAR terlihat belum terlalu maksimal selama ini, terutama dalam konteks pengelolaan koperasi danmanajemen anggota. Adapun, perhatian DAR masih lebih banyak pada pengelolaan aset dan peningkatan pendapatan dari koperasi.

Secara mendasar, praktik kerjasama antara pekebun dan Del Monte cenderung melenceng dari nilai-nilai pokok reforma agraria, sebab masyarakatmasih mengalami subordinasi dari perusahaan, baik dalam pengambilan keputusan, hingga pemanfaatan dan pengelolaan tanah. Padahal, salah satu amanat dari perwujudan reforma agraria adalah memberikan kekuatan kepada masyarakat, terutama dalam hubungannya dengan tanah. Tak hanya itu, reforma agraria juga mendorong pengelolaan pengusahaan berbasis koperasi, bukan sistem yang cenderung monopolistik, layaknya Del Monte. Meski demikian, terlepas dari berbagai kekurangan yang ada, koperasi telah mampu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi para pekebun Del Monte hingga saat ini.

Adapun pelajaran yang bisa kita petik dari pengalaman tersebut adalah implementasi reforma agraria melalui CARP ternyata mampu berjalan berdampingan sekalipun dengan perusahaan atau korporasi. Dengan kata lain, pemerintah Filipina mampu menyelaraskan kepentingan korporasi dan masyarakat. Meski model tersebut masih jauh dari ideal, namun pemerintah Filipina telah mampu membuktikan bahwa isu reforma agraria tidak hanya diterima oleh masyarakat, tetapi meluas, diterima juga oleh korporasi, yang mana biasanya korporasi memiliki kepentingan bisnis yang tak jarang kontradiktif dengan semangat reforma agraria.

Pembelajaran Tiga Model Implementasi

Setidaknya, dari proses awal kami menilai terdapat tiga modelimplementasi Reforma Agraria ditinjau dari peran aktor dan pola implementasinya yang telah dilakukan Filipina melalui CARP nya, antara lain

1. Pemerintah sebagai inisiator.

Sebagaimana terjadi di lokasi pertama, Lapad, Laguindingan, Cagayan De Oro, implementasi CARP diinisiasi oleh pemerintah karena melihat realitas ketimpangan yang ada di daerah tersebut. Masyarakat tidak berperan secara dominan dalam prosesnya, bahkan sejak awal di lokasi tersebut, masyarakat tidak mengorganisasikan diri untuk menuntut hak-haknya atas tanah. Melalui CARP, sebagian masyarakat ada yang mendapat hak milik, tapi sebagaian ada yang mendapat hak garap tanah. Resolusi konflik secara dominan melalui pengadilan dengan kekuatan paksa berupa militer atau polisi. Terakhir, pengelolaan produksi dilakukan bersama melalui koperasi dengan pendampingan penuh dari DAR.

2. Masyarakat sebagai inisiator

Pakisama, organisasi tani di lokasi kedua menunjukan bagaimana masyarakat sejak awal terus memperjuangkan hak-hak atas tanah. Perjuangan tersebut tentu memberikan dampak pada ikatan sosial masyarakat disana, dimana anggota Pakisama menjadi lebih solid dan terorganisasi daripada masyarakat di daerah lain. Tak hanya itu, tanah objek redistribusi di lokasi inijuga merupakan tanah yang dikuasai oleh San Miguel Corp., sebuah korporasi besar yang berpuluh-puluh tahun telah

memonopoli tanah di Filipina. Sehingga jalan yang ditempuh lebih sulit dan pelik. Namun, hal-hal tersebut menjadi beberapa alasan mengapa model implementasi CARP di lokasi tersebut cenderung berbeda dari lokasi lain. Selain, peran dominan dari masyarakat untuk mendorong implementasi reforma agraria, minimnya intensi pemerintah untuk mendukung hal tersebut sangat terasa. Pendek kata, pemerintah cenderung melindungi kepentingan monopoli dari korporasi.

Sementara itu, dalam hal pengelolaan programpascaredistribusitidakjauh berbeda dari lokasi-lokasi lain, dimana koperasi yang berhasil didirikan oleh masyarakat mendapatkan bantuan dari pemerintah dan hingga kini terus memproduksi berbagai komoditas untuk dijual.

3. Kerjasama Pemerintah-Swasta

Tak kalah menarik, di lokasi terakhir yang merupakan kawasan Del Monte, kami melihat bahwa redistribusi tanah negara untuk buruh atau pekerja perkebunan telah tepat. Namun, campur tangan pihak swasta, masih terlihat sangat dominan terutama dalam pengelolaan produksi pasca redistribusi tanah. Koperasi yang dibentuk oleh penerima manfaat juga tak lepas dari dominasi perusahaan. Dengan kata lain, inisiasi pembentukan kemitraan yang telah berlangsung puluhan tahun masih menempatkan masyarakat sebagai objek semata, tanpa ruang pelibatan dan posisi tawar yang kuat. Hal ini tentu mampu disebut sebagai land reform yang "setengah hati", karena cenderung terjebak hanya pada bagi-bagi tanah semata untuk kemudian ditanami komoditas perusahaan. Meski demikian kami menilai bahwa ini merupakan model implementasi lain dimana insiatif pemerintah disambut oleh pihak swasta. Peran kedua aktor inilah yang mendorong implementasi reforma agraria terus berjalan.

Proyek Reklamasi

Tidak Memenuhi Keadilan Agraria dan Pembangunan yang Partisipatif

"Reklamasi" menjadi kata yang hangat terdengar baik di pemberitaan maupun di media sosial belakangan ini. Proyek infrastruktur yang syarat kepentingan bisnis ini dituding mengabaikan hak-hak masyarakat dan lingkungan hidup. Saat ini sekurang-kurangnya terdapat tiga mega proyek Reklamasi yang akan sedang berlangsung disertai aksi-aksi penolakannya oleh Masyarakat. Ketiga mega proyek ini antara lain di kawasan teluk di Jakarta, Bali dan Makassar.

Tidak hanya masyarakat, sebenarnya proyek-proyek ini masih dipertentangkan antara pihak-pihak di Pemerintahan Pusat dan Daerah, khususnya untuk proyek reklamasi diteluk Jakarta dan Makassar. Menurut UU No. 27 Tahun 2007 jo UU No. 1 Tahun 2014, proyek reklamasi di Jakarta dan Makassar tidak seharusnya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk memberikan izin sebab keduanya sudah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN). Pemerintah Pusatlah, di bawah Presiden atau kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kemen KKP) yang berhak memberikan izin reklamasi di Kawasan-kawasan Strategis Nasional (KSN). Tidakkah perbuatan melampaui kewenangan yang dilakukan Pemerintah-pemerintah Daerah terkait proyek kerjasama dengan pihak bisnis ini masuk ke dalam indikasi korupsi?

Pengecualiannya di dalam kasus proyek reklamasi di Bali, tepatnya di Teluk Benoa. Walaupun Teluk Benoa masuk ke dalam KSN, Pemerintah Pusat sudah terlebih dahulu merestui proyek tersebut melalui Perpres No. 51 tahun 2014, tepatnya di masa pemerintahan Presiden Yudhoyono. Perpres ini mengubah Perpres No. 45 tahun 2011 yang dikeluarkan selang

ALISI SELAMATKANTELUK JAKARTA TOLAK REKLAMAS TELUKJAKART tiga tahun sebelumnya yang menyatakan Teluk Benoa sebagai wilayah konservasi; dan kemudian hanya menjadi wilayah penyangga. Perpres ini disahkan menjelang akhir jabatan Presiden Yudhoyono. Lalu, tidakkah inkonsistensi Perpres dalam waktu yang singkat menjelang akhir masa kekuasaan ini mengindikasikan kebijakan yang bersifat korup?

Sementara, penolakan-penolakan yang dilakukan dari masyarakat akar rumput berfokus ke dua isu: dampak sosial dan dampak lingkungan. Dampak sosial akan terasa sangat jelas bagi masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir akibat dari proyek reklamasi. Terutama dari kalangan nelayan yang mungkin akan kehilangan akses untuk melaut atau kalaupun bisa, mereka harus melaut lebih jauh dari tempat biasanya mereka menangkap ikan. Pada kasus reklamasi terdahulu, di Pulau Serangan, Bali, para nelayan akhirnya harus beralih profesi menjadi pedagang atau bekerja di bidang pariwisata.

Dampak terhadap lingkungan hidup yang merusak tidak kalah penting untuk meninjau ulang proyek-proyek reklamasi. Hutan-hutan bakau, terumbu karang dan berbagai macam habitat bagi ikan-ikan terancam diurug. Padahal bukan saja ikan, lokasi-lokasi yang terancam diurug tersebut juga merupakan tempat bagi beraneka satwa dan tumbuhan yang ada, Hal seperti ini yang seakan lewat dari proses pembuatan AMDAL hingga turunnya perizinan. Pada kasus reklamasi terdahulu pula, di Pulau Serangan, Bali, pantai-pantai yang sebelumnya menjadi tempat penyu-penyu liar bertelur pun ikut diurug sehingga tidak ada lagi habitat alami penyu-penyu tersebut di pulau itu.

Kecolongan-kecolongan dengan tidak memperhatikan dampak sosial dan

lingkungan di dalam proyek reklamasi ini seharusnya bisa ditanggulangi dengan pemetaan tata ruang ulang sebelum proyek-proyek ini benar-benar dilanjutkan. Pemetaan tata ruang yang ideal, di dalam istilah Reforma Agraria dikenal sebagai Sustainability Land Use Program (SLUP)/ Participatory Iand Use Program (PLUP). Walaupun Reforma Agraria sendiri identik dengan wilayah pedesaan, lahan pertanian maupunhutan,belakanganiniberkembang pula wacana Urban Land Reform atau Land Reform Perkotaan yang menginisiasi tata ulang perencanaan pembangunan kota yang partisipatif dan akomodatif.

Kawasan-kawasan Pesisir tadi biasanya berada di pinggir laut perkotaan dan menjadi daerah yang cukup tertinggal daripada bagian-bagian lain di perkotaaan. Kawasan-kawasan pesisir tadilah yang menjadi tempat tinggal nelayan-nelayan. Kawasan ini perlu juga menjadi daerah yang diterapkan Urban Land Reform dan dilakukan SLUP/PLUP tadi agar mereka yang tinggal di sana tidak hanya menjadi penonton ketika rumah-rumah mereka harus digusur. Ataupun, ketika nanti mereka memang kehilangan pekerjaannya, harus ada kompensasi atau jaminan akses ke sumber penghasilan yang lain demi hak atas pekerjaan yang layak yang dijamin konstitusi.

sebenarnya sudah ada Memang mekanisme pemetaan di Pemerintahan melalui Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) ataupun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Akan tetapi, upaya-upaya pemetaan yang dilakukan pemerintah tersebut masih kurang partisipatif atau sengaja tidak partisipatif dan tanpa mengindahkan kelestarian lingkungan; yang terjadi demi kepentingan transaksional semata.

Pemetaan Partisipatif Sebagai Alat Merebut Kembali Hak Rakyat Foto:

Sengketa agraria kawasan hutan di kabupaten Lumajang tidak kunjung selesai, salah satunya dialami oleh kelompok tani Sido Makmur desa Oro-Oro Ombo yang tergabung dalam SPL (Serikat Petani Lumajang), merupakan anggota KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) dan APl (Aliansi Petani Indonesia). Konflik yang secara turun-temurun dengan pihak PERUM Perhutani Unit II Jatim KPH Probolinggo, sampai hari ini belum menemukan jalan keluar.

Menyambut angin segar dengan adanya kebijakan baru berupa PERBER (Peraturan Bersama) empat kementerian dan lembaga negara yang diterbitkan pada tahun 2014, yang berisi tentang penyelesaian konflik lahan kawasan hutan dengan membentuk tim IP4T (Inventarisasi, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah), kelompok tani Sido Makmur desa Oro-Oro Ombo mencoba memanfaatkan kebijakan pemerintah tersebut dengan harapan PERBER dapat diimplementasikan dalam kerangka penyelesaian konflik tanah kawasan hutan, oleh sebab itu untuk memenuhi kebutuhan data fisik penguasaan dan pengelolaan lahan, kelompok tani Sido Makmur desa Oro-Oro Ombo kecamatan Pronojiwo kabupaten Lumajang diasistensi oleh lembaga JKPp (Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif) untuk melakukan Pemetaan Partisipatif, guna melengkapi data fisik dil apangan dan mengkonsolidasikan lahan garap serta pendataan sosial pemohon.

Kegiatan ini dilakukan mulai tanggal 22 januari 2016, melibatkan pemuda petani dari desa Oro-Oro Ombo. Pemetaan partisipatif selain sebagai kebutuhan kelompok tani juga sebagai media pengkaderan penggerak reforma agraria. Pemetan Partisipatif ini akan dilaksanakan dengan durasi waktu 1-2 bulan, peta yang dihasilkan akan dijadikan sebagai alat presentasi lobi dan negosiasi dengan multi pihak yang bersangkutan.

Menurut keterangan dari seorang Bedah Krawang antara tahun 1903 ada beberapa orang bekas penduduk di perkebunan tersebut, Kalilengkong besaran dipertahankan dan dijadikan desa, disahkan pula oleh pemerintah (Pemerintah Belanda waktu itu) areal yang ditinggalkan oleh Belanda jadi tanah kosong/bongkoran kurang lebih seluas 350 Ha, dengan meninggalkan sisa-sisa peninggalan yang ada seperti rumah sinderan, Bekas Loji di Panurejo, Patok Batas dengan hutan lindung, dll.

Pada tahun 1942 dibabat oleh pemerintah Jepang untuk ditanami jarak. Pada tahun 1945 (Indonesia Madeka) tanah tersebut ditanami oleh penduduk Kalilengkong dan sekitarnya dengan tanaman kopi, dll.

Pada masa agresi I dan II, karena penduduk diharuskan minggir ke tepi jalan besar oleh tentara Belanda dan juga banyak yang keluar dari daerah pertahanan Belanda dan mengungsi ke pertahanan tentara Republik Indonesia kembali ke pangkuhan Ibu Pertiwi, penduduknya banyak yang kembali untuk mengerjakan tanah bekas garapan mereka masing-masing. Tetapi bongkaran tersebut diukur dan dikuasai oleh Perum Perhutani untuk ditanami bambu dan tidak bisa jadi tanah garapan penduduk karena lahan yang ada dijatah dan dibukukan serta diakui sebagai proyek perhutani.

Data-data yang memperkuat adanya bekas perkebunan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bekas Loji sinderan dan besaran

2. Kuburan lama/kuno Di Kalilengkong besaran

3. Tanaman hias (Pohon Demong) tonggak kopi

4. Baru-baru ini juga ditemukan benda kuno berupa guci oleh penduduk setempat.

keterangan Parinem 5. Menurut adalah dan Martokidal keduanya termasuk penduduk asli Bedah Krawang Desa Sumberurip yang menceritakan bahwa pada tahun 1912 waktu membabat hutan untuk dijadikan Desa Sumberurip bahwa Dusun Kalilengkong Besaran masih nampak jelas desa baru demikian pula Panjurejo pun berupa bongkaran baru yang masih belum ada kayu-kayu besar layaknya hutan.

Organisasi Tani Lokal Sido Makmur sudah berkali-kalimengajukan permohonan bersama yang ditujukan kepada instansi terkait yaitu Menteri Kehutanan RI untuk dikabulkannya surat pelepasan kawasan yang kami kelola bersama 600 Kepala keluarga. Sejak tahun sejak 1948 kawasan ini diklaim oleh Perum Perhutani yang faktanya bukan kawasan hutan tapi lahan pertanian produktif dan pemukiman penduduk. Sebagai bahan pertimbangan untuk menyelesaikan konflik antara kami (petani) dengan Perum Perhutani dengan segala konsekuensi beberapa kali permohonan kami buat lewat surat pengantar Bapak Bupati Lumajang No. 590/659/43412/1998 untuk menjadi obyek land reform sesuai dengan UUPA. No. 5 Tahun 1960.

Beberapa hal diatas semakin menguatkan tekat petani untuk mendapatkan kembali hak tanah tersebut yang merupakan tanah hak Erfpacht, namun untuk memastikan luasan dan juga bentuk peta sebenarnya perlu dilakukan pengukuran dan pemetaan secara partisipatif.

Pokja Masyarakat Sipil Desa Membangun

Pada Tanggal 15 Februari 2016, KPA menjadi salah satu elemen Masyarakat Sipil diundang oleh Kementerian Desa dan pembangunan Daerah yang Tertinggal (Kemendes) ke dalam Kelompok Kerja (Pokja) Masyarakat Sipil Desa Membangun Indonesia. Iwan Nurdin selaku Sekjen KPA menjadi perwakilan KPA di dalam Pokja ini. Pokja ini akan diresmikan dan dikeluarkan SK-nya dari Kemendes minggu depan. Undangan rapat pembentukan Pokja kemarin setidaknya dihadiri juga oleh beberapa elemen Masyarakat Sipil lainnya; yakni Pattiro, Prakarsa, BRWA, Repro, AMAN, Kemitraan, Merdesa Institut, IKAPPI, HUMA dan Lakpesdam NU. Rapat selanjutnya nanti akan dihadiri pula oleh KIARA dan organisasi masyarakat sipil lainnya yang terkait dan memiliki jaringan akar rumput yang luas.

KPA diundang ke dalam Pokja ini karena aktif bergerak di isu agraria dan memiliki jaringan yang cukup luas di seluruh Indonesia. Isu agraria menjadi salah satu isu dari 9 isu yang menjadi konsesus arah pembangunan desa berdasarkan UU Desa. Memiliki jaringan akar rumput yang luas sangat dibutuhkan dalam Pokja ini mengingat implementasinya terkait UU Desa yang menyasar seluruh desa-desa di Indonesia. 9 isu yang menjadi konsesus tersebut adalah; Pembaruan Agararia,

Dunia Dalam

Ekologi, Desa Adat, Demokratisasi Desa, Lumbung Ekonomi, Gerakan Perempuan, Pelayanan Publik, Desa Inklusi dan Desa IT. Anggota-anggota Pokja yang lain diundang juga berdasarkan isu-isu yang terkait 9 isu konsesus tersebut.

Pembentukan Pokja ini dibarengi pula dengan pembentukan Satgas Dana Desa dan Forum Akademisi Desa Membangun Indonesia.SehinggaimplementasiUU Desa ininantinya akan dikawal penuh oleh pihakpihak Masyarakat Sipil, Akademisi dan juga Satgas yang mengawasi Dana Desa. Dengan terbentuknya Pokja ini diharapkan suasana yang lebih cair terhadap program-program desa yang melibatkan kewenangan sektoral kementerian-kementerian yang ada dan juga pemerintahan-pemerintahan daerah di atas desa. Dengan menimbang pula 9 isu yang menjadi konsesus tersebut, pembangunan desa akan melibatkan sektoral-sektoral kementerian yang lebih luas, seperti Kemenhut, KLHK, Kemenppa, Kemen ATR/BPN, Kemen KP dan kementerian-kementerian terkait lainnya.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi meluncurkan Kelompok Kerja (Pokja) Masyarakat Sipil di Jakarta, Senin 14 Maret 2016. Pokja ini disebut sebagai model baru, yang dapat mensinergikan sudut pandang pemerintah dan masyarakat terkait desa. "Selama ini LSM, NGO dan Pemerintah berjalan sendiri-sendiri. Pokja Masyarakat Sipil dibentuk, untuk menjembatani mis komunikasi dan mis persepsi antara masyarakat dan pemerintah. Masingmasing memang punya magom sendirisendiri, namun ini harus bisa bersinergi," ujar Marwan Jafar, Menteri PDT. Diakui Menteri Marwan, keterlibatan masyarakat sipil dalam mengimplementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sangat dibutuhkan, mengingat desa memiliki

permasalahan yang begitu kompleks. Keterlibatan masyarakat sipil diharapkan mampu mengakomodasi seluruh aspirasi desa.

Pokja ini terdiri dari 3 Pengarah yakni Imam Aziz sebagai Ketua Pengarah, kemudian Andik Ardianto dan Sri Palupi sebagai pengarah. Selanjutnya, anggota Pokja terdiri dari 16 orang yakni Idham Arsyad (Ketua), Iwan Nurdin (Wakil Ketua), Wawan Purwandi (Sekretaris), dan anggota yakni Ufi Ulfiah, Riza Damanik, Ahmad Farid, M Nurudin, Mahir Takaka, A Maftuchan, Abdul Halim, Ahmad Rofik, Kamita Widodo, Budhis Utami, Rahmat Hidayat Djati, Ahmad Wari, Mansuri.

Di sektor Agraria, KPA nantinya akan mengusulkan program-program Desa Maju Agraria (Damara) di desa-desa seluruh Indonesia. Program Damara akan mendata dan memberikan luasan lahan yang cukup untuk petani-petani di desa sesuai kebutuhannya masing-masing; seperti bertani, berkebun, beternak ataupun tambak. Selain itu, para petani juga akan mendapatkan pelatihan-pelatihan sesuai dengan bidang yang diminati. Desa juga diharapkan dapat membuat Badan Usaha Milik Desa (BUMD) dalam bentuk perusahaan ataupun Koperasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kegiatan petani di desa ataupun sebagai pengepul hasil petani di desa. Semua kegiatan tersebut diharapkan dapat didanai oleh Dana Desa yang merupakan amanat dari UU Desa. Dana Desa juga dapat menjadi pemecah kebuntuan minimnya dana untuk usaha-usaha mandiri para petani di desadesa. Dengan demikian, Program Desa membangun Indonesia dapat tercapai dan Desa bukan lagi menjadi objek proyek dari pusat semata.

Agraria di Kapuas Hulu

Masyarakat adat Kapuas Hulu berhak atas tanah yang selama ini ditempatinya.

Pada tanggal 17 februari 2016 yang lalu beberapa media lokal di Kalimantan Barat memuat berita yang menyudutkan salah satu organisasiyangmemperjuangkanreformaagrariadanhakmasyarakat adat, Aliansi gerakan Reforma Agraria (AGRA). Dengan disertai pernyataan pejabat Kesbangpol setempat yang mengatakan bahwa AGRA memprovokasi masyarakat disekitar Kapuas untuk melawan Pemerintah dan bahkan pejabat tersebut telah mengatakan bahwa AGRA telah membentuk pemerintahan Desa/Ketemenggungan tandingan.

Perlu diketahui bahwa AGRA sebagai organisasi yang memperjuangkan hak masyarakat adat maka aktifitas kesehariannya adalah melakukan advokasi, membela dan mendampingi masyarakat untuk memperoleh hak atas tanah di tempat mereka menetap. Masyarakat di desa Mata Lunai, Bungan Jaya, Lapung dan Tanjung Lokang merupakan wilayah sekitar Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) selama ini selalu terpinggirkan dan tidak pernah diperhatikan kesejahteraannya oleh Pemerintah Daerah setempat. Sejak penetapan Zonasi oleh Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) masyarakat suku Dayak tidak lagi memiliki kebebasan untuk

Dinamika

berladang, dan bekerja menambang emas skala kecil, dengan demikian keberadaan TNBK secara kenyataan menyingkirkan masyarakat adat terhadap tanah ulayatnya. Dalam rilis resmi yang dikeluarkan oleh AGRA dikatakan bahwa: Pekerjaan AGRA bersama dengan masyarakat adat setempat kemudian berusaha untuk memperkuat keberadaan masyarakat adat dan mendorong adanya pengakuan dari pemerintah, karenaya seluruh hasil musyawarah selama ini dengan masyarakat adat juga sudah diserahkan kepada pemerintah kabupaten Kapus Hulu dan juga Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.

Dari pemberitaan dan pernyataan pejabat diatas dapat kita simpulkan bahwa kekuasaan daerah setempat beserta beberapa pihak yang selama ini menikmati hasildarikondisiyangsaatiniadatidakingin ada perubahan tata kelola yang lebih adil kepada masyarakat sekitar Kapuas Hulu. Para penguasa tersebut bertindak seperti cara-cara Orde Baru untuk membungkam gerakan yang sedang tumbuh di daerah tersebut.

Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang menentang kebijakan pemerintah yang tidak populis tidak dapat dikatakan sebagai melawan pemerintah dan melakukan tindakanmakar. Yang terjadi adalah sebaliknya, negara tidak menjalankan kewajibannya untuk melindungi dan menyejahterakan rakyatnya. Tindakan yang dilakukan adalah dilindungi oleh UUD tentang kebebasan sberkumpul dan berserikat dan masyarakat adat Kapuas Hulu juga bertindak sesuai amanah putusan MK No. 35 tahun 2012 tentang hutan adat.

Pemerintah Daerah Kapuas Hulu sama seperti sebagian besar pemerintah daerahdaerah lain yang anti terhadap reforma

agraria dan melakukan upaya-upaya memberangus gerakan reforma agraria di Indonesia. Pemberangusan tersebut dilakukan melalui berbagai macam cara seperti melakukan kampanye hitam, intimidasidan mempengaruhiopinidengan menggunakan media massa setempat. Di tingkat nasional Pemerintahan Pusat rezim Jokowi-JK juga menggambarkan hal yang sama yakni tidak pernah secara sungguhsungguh menjalankan program reforma agraria sehingga karakter yang demikian menurun hingga pemerintahan daerah.

Sangat disayangkan bahwa pemerintah daerah Kapuas Hulu telah bertindak sewenang-wenang dengan menyatakan bahwa AGRA melakukan upaya provokasi terhadap masyarakat untuk melawan pemerintah. Dan kami juga mendukung masyarakat sekitar Kapuas Hulu untuk mendapatkan hak atas tanah beserta seluruh hak pengelolaannya.

"Hak untuk berkumpul dan berorganisasi adalah hak dasar warganegara yang dijamin oleh konstitusi. Jika upaya pemberangusan ini tetap dilakukan oleh Pemda Kapuas Hulu, sesungguhnya telah terjadi pelanggaran terhadap konstitusi yang dilakukan oleh negara" ujar Dewi Kartika, Wakil Sekjend KPA.

la menambahkan di alam demokrasi pasca tumbangnya Orde Baru pemerintah juga seharusnya lebih terbuka dalam menerima kritikan dari organisasi masyarakat sipil seperti AGRA, apa yang dilakukan oleh AGRA adalah untuk memperjuangkan terwujudnya reforma agraria di daerah Kapuas Hulu. AGRA juga mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat.

Aparat Semakin Beringas MenghadapiWarga Foto: Dok. Istimewa

Warga tetap menolak pembangunan bandara Kulon Progo

Aksi kekerasan dalam proses penggusuran dalam rangka pembangunan bandara baru Kulonprogo (NYIA) di kecamatan Temon, terjadi lagi hari Selasa, 16 Februari 2016. Kurang lebih 1000 aparat gabungan dari kepolisian, Satpol PP dan TNI diturunkan hari ini di beberapa titik dalam rangka pematokan yang dilakukan oleh pihak BPN kulonprogo. Belum jelas pematokan ini dalam rangka apa, terdapat kesimpangsiuran infornasi di warga, apakan untuk mencocokan data pertanahan karena adanya pendataan yang salah, atau untuk koordinat lainnya.

Proses pematokan berlangsung di beberapa titik tempat, 1. Desa Palihan, Kragon II, jam 10.00 pagi, 2. Bapangan, Glagah, sekitar jam 11.30, 3. Sidorejo 2 kali Pengukuran yang pertama 11.30 dan kedua 14.30. Bentrokan tak terelakan, Aparat main ujuk kuasa dengan kekerasan, padahal warga tak melakukan kekerasan dan tak anarkis. Kejadian yang paling panas terjadi di Sidorejo sekitar pukul 14.30, pematokan tersebut terjadi pada tanah di daerah pemukiman.

Aksi pematokan kedua di Sidorejo yang disertai dengan kekerasan, terjadi di dekat rumah Bu Mardy. Warga yang kebanyakan para petani dari Wahana Tri Tunggal (WTT), yang semenjak awal mengawal proses pematokan, pada saat di lokasi tersebut tetap berkeberatan dengan proses pematokan. Seperti aspirasi sebelumnya para warga yang berjumlah kurang lebih ratusan orang ikut berkumpul, baik bapak-ibu, pemuda dan anak anak.

Dinamika

Aparat kepolisian yang mengawal jalannya pematokandipimpinlangsungolehKapolres Kulonprogo AKBP Nanang Djunadi S.IK. Sedari awal tidak memberi ruang negosiasi kepada para warga yang berkumpul dan berkeberatan di lokasi pematokan terakhir tersebut. Aksi kekerasan seperti hujan pukulan dan tendangan, serta intimidasi lainya dilakukam oleh personil aparat. Bahkan sempat ada anak anak yang terinjak saat polisi membubarkan warga yang berkumpul. Ada warga yang di cekik juga dan jatuh pingsan. Bahkan beberapa barang milik petani seperti motor dan meja bibit tanaman cabai dipekarangan juga sampai rusak. Kesemuanya akibat polisi memaksa dan main kekerasan untuk merengsek masuk. Bahkan seorang ibu sempat diborgol oleh aparat. Para warga hanya menangis dan mengeluhkan aksi kekerasan yang tak manusiawi.

Berikut ini adalah nama-nama yang menjadi korban aksi kekerasan oleh pihak kepolisian:

1. Prayogo Andi Wibowo 2. Dita Prihantanto 3. Muhamdi 4. Warsiyad 5. Dwi Sukantar 6. Suwanto 7. Suroto 8. Sukirman 9. Wagino 10. Sipiyo Perempuan: 11. Sunarti 12. Elli 13. Tri 14. Sumarni

15. Suprihatin (Di bawa ke puskesmas ke karena pingsan terkena injak dan pukul)

Kekerasan dalam proses rencana pembangunan bandara baru di Kulonprogo

ini menunjukan bahwa pihak pemerintah memang tidak menjunjung kesukarelaan dariwargamelainkanlebihmengedepankan upaya paksa untuk mencari persetujuan warga bagi pembangunan.

Proyek bandara baru yang merupakan salah satu proyek MP3El, dan dijalankan dengan dasar UU No 2 tahun 2012 Pembasan lahan untuk kepentingan Umum, menunjukan model pembangunan yang sarat perampasan tanah dan mengkerdilkan posisi tawar rakyat dalam pembangunan, khususnya kaum tani.

Selain kabar bahwa para penggarap tanah yang di claim Paku Alaman Ground, dan tak di beri ganti rugi padahal banyak dari mereka yang sudah puluhan tahun menggarap lahan produktif dan padahal saat proses konsultasi publik mereka di undang sebagai pihak yang berhak, Aksi kekerasan ini semakin menunjukan bahwa pihak pemerintah D.I Yogya melakukan mengarah pada upaya-upaya yang penggusuran paksa yang bertentangan dengan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah diratifikasi oleh UU No 11 tahun 2005, dan juga aksi kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian bertentangan kovenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi dengan UU No 12 tahun 2005.

KPA mengutuk keras tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan. Warga mempunyai hak untuk tinggal dan bermukin di wilayah yang selama ini mereka kuasai. Cara-cara kekerasan seperti ini sudah tidak dapat ditolerir lagi, karena sudah terbukti tidak mampu menyelesaikan masalah bahkan semakin memperuncing konflik yang sudah ada sebelumnya.

Wasiyo, Pejuang Petani dari Kulon Progo

Wasiyo adalah seorang pejuang petani dari Kulon Progo. Saat ini ia tercatat sebagai wakil ketua pada organisasi Wahana Tri Tunggal (WTT) di Desa Glagah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Yogyakarta. Pada Januari 2015, Wasiyo dan tiga petani lainnya, yakni; Wakidi, Tri Marsidi, dan Sarijo dikriminalisasi dan ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan melakukan pelemparan batu terhadap aparat dan wartawan.

Kejadian ini berawal dari aktivitas Wasiyo bersama warga petani desa Glagah yang menolak pembangunan Bandara Internasional di wilayah pemukiman dan lahan garapan mereka oleh PT. Angkasa Pura. Karena lahan yang akan dijadikan lokasi bandara tersebut adalah lahan pertanian produktif masyarakat.

Wasiyo adalah petani biasa seperti kebanyakan warga di desanya. Pria kelahiran 46 tahun yang lalu ini sehari-harinya bekerja menggarap lahan yang sudah diwariskan turuntemurun untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga keluarganya. Disamping itu, ia juga menjalankan usaha menjual buah-buahan segara yang dibeli dari petani. Hingga pada tahun 2012 yang lalu wasiyo bersama warga lainnya membentuk sebuah organisasi yang diberi nama Wahana Tri Tunggal (WTT).

Pendirian WTT sendiri adalah gerakan warga di desa Glagah untuk melawan perampasan lahan mereka yang dilakukan oleh PT. Angakasa Pura. Wasiyo bersama anggota WTT lainnya terus menghimpun diri dan mengorganisir warga yang sedang terlibat konflik dengan pihak perusahaan. Awal masuk menjadi anggota WTT Wasiyo menempati posisi sebagai kordinator lapangan (korlap) organisasi.

Pada saat menjadi korlap tersebutlah Wasiyo bersama tiga temannya ditangkap oleh aparat keamanan dengan tuduhan melakukan pelemparan terhadap aparat dan wartawan. Wasiyo dkk sempat mendekam beberapa lama di balik jeruji besi. Namun, kejadian tersebut tidak mengendorkan semangat Wasiyo dalam memperjuangkan nasib petani dan reforma agraria. Malahan, paska keluar dari penjara Wasiyo langsung menempati posisi sebagai wakil ketua organisasi WTT.

Ke depannya Wasiyo berharap pemerintah segera menghentikan penggusuran terhadap warga dan petani yang telah mengakibatkan mereka kehilangan tanah dan tercerabut dari sumber kehidupannya, baik itu di Kulon Progo maupun di seluruh tanah air.