KEPUTUSAN
DEWANPERWAKILANRAKYAT
REPUBLIKINDONESIA
NOMOR:01/DPR-R1/I11/2004-2005
TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN
PROGRAMLEGISLASUNASIONALTAHUN2005-2009
DEWANPERWAKILANRAKYAT
REPUBLIKINDONESIA
1
| N.D1-01-11 PERPUSTAKAAN | |
| DPR-RI KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 01/DPR-RI/III/2004-2005 TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL TAHUN 2005 - 2009 | KONSORSIUM PEMBARUAN ACRARIA |
DPR-RI
DERT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR:01/DPR-RI/III/2004-2005 TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL TAHUN 2005-2009
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: a. bahwa penyusunan Program Legislasi Nasional antara Dewan Perwakilan Rakyat· Republik Indonesia dan Pemerintah dikoordinasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang khusus menangani bidang legislasi;
b. bahwa perencanaan dan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam suatu Program Legislasi Nasional;
c. bahwa penyusunan Program Legislasi Nasional sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dibicarakan dalam rapat Badan Legislasi bersama dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
d. bahwa Program Legislasi Nasional Tahun 2005-2009 tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Mengingat
: 1. Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Negara undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15/DPR- RI/I/2004-2005 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
Memperhatikan :
Keputusan Rapat Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ke-12, pada tanggal 1 Pebruari 2005.
PER- DEWAN PER- PRO- KEPUTUSAN WAKILAN RAKYAT REPUBLIK TENTANG INDONESIA SETUJUAN PENETAPAN GRAM LEGISLASI NASIONAL TAHUN 2005-2009.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERTAMA Menyetujui Penetapan Program Legislasi Nasional Tahun 2005-2009, untuk ditetapkan menjadi Program Legislasi Nasional Tahun.2005-2009 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
KEDUA
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 1 Pebruari 2005
KETUA,
TTD
H. R AGUNG LAKSONO
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Lampiran
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
: 01/DPR RI/III/2004-2005 Nomor
Tanggal : 1 Pebruari 2005
PROGRAM LEGISLASINASIONAL TAHUN2005-2009
I. PENDAHULUAN
Program legislasi nasional (Prolegnas) sebagai bagian pembangunan hokum adalah instrument perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis. Secara operasional, Prolegnas memuat daftar rancangan undang-undang yang disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu serta dijiwai oleh visi dan misi pembangunan hukum nasional.
Pembangunan hukum nasional merupakan bagian dari sistem pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan tujuan negara untuk melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, méncerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakanketertibandunia yangberdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, melalui suatu sistem hukum nasional.
Program pembangunan hukum perlu menjadi prioritas utama karena perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki implikasi yang luas dan mendasar dalam sistem ketatanegaran kita yang perlu diikuti dengan perubahan-perubahan di bidang hukum.
Di samping, itu arus globalisasi yang berjalan pesat yang ditunjang oleh perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola hubungan antara negara dan warga negara dengan pemerintahnya. Perubahan tersebut menuntut pula adanya penataan sistem hukum dan kerangka hukum yang melandasinya.
Dalam kerangka itu, maka Prolegnas diperlukan untuk menata sistem hukum nasional secara menyeluruh dan terpadu yang senantiasa harus didasarkan pada cita-cita proklamasi dan landasan konstitusional yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat) sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, prinsip negara hukum berarti menjunjung tinggi supremasi, persamaan kedudukan di hadapan hukunm, serta menjadikan hukum sebagai landasan operasional dalam kehidupan menjalankan system penyelenggaraan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Supremasi hokum ditempatkan secara strategis sebagai landasan dan perekat bidang pembangunan lainnya serta kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui satu sistem hukum nasional. Hukum sebagai landasan pembangunan bidang lainnya bermakna teraktualisasinya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial/pembangunan (law as a tool of social engeneering), instrumen penyelesaian masalah (dispute resolution) dan instrumen pengatur perilaku masyarakat (social control). Supremasi hukum bermakna pula sebagai optimalisasi perannya dalam pembangunan, memberi jaminan bahwa agenda pembangunan nasional berjalan dengan cara yang teratur, dapat diramalkan akibat dari langkah-langkah yang diambil (predictability), yang didasarkan padakepastian hukum (rechtszekerheid), kemanfaatan, dan keadilan (gerechtigheid). Sedangkan hukum sebagai perekat kehidupan berbangsa dan bernegara bermakna bahwa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat satu kesatuan sistem hukum nasional Indonesia. Sistem hukum nasional adalah sistem hukum yang menganut asas kenusantaraan yang tetap mengakui keanekaragaman atau heterogenitas hukum seperti hukum adat, hukum Islam, hukum agama lainnya, hukum kontemporer dan hukum barat, serta merumuskan berbagai simpul yang menjadi titik taut fungsional di antara aneka ragam kaidah yang ada melalui unifikasi terhadap hukumhukum tertentu yang dilakukan, baik secara parsial, maupun dalam bentuk kodifikasi.
Kondisi obyektif pelaksanaan program pembangunan nasional tahun 2000-2004 secara umum menggambarkan masih belum menunjukkan hasil pembangunan hukum yang sesuai dengan harapan dan rasa keadilan masyarakat, yaitu hukum yang sungguh-sungguh memihak kepentingan rakyat, hukum yang tidak hanya melindungi kepentingan orang perseorangan dan kelompok/golongan tertentu, hukum yang tetap mengimplementasikan nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat.
Pada aspek materi hukum masih ditemukan materi hukum yang saling tumpang tindih dan tidak konsisten, baik secara vertikal maupun horizontal, belum menunjukkan komitmen dan karakter yang responsif terhadap masalah perlindungan hak asasi manusia, masyarakat lemah dan marjinal, nilai keadilan jender, serta proses pembentukannya yang kurang aspiratif dan partisipatif. Sedangkan pada aspek aparatur hukum antara lain kurang memadainya integritas, moral dan profesionalisme aparat penegak hukum, serta belum terwujudnya lembaga hukum yang kuat dan terintegrasi. Persoalan pada materi, sarana, dan prasarana hukum berdampak pada masalah kesadaran hukum masyarakat, yaitu rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang ditandai dengan terputusnya hubungan atau terjadi kesenjangan antara norma-norma hukum dengan perilaku masyarakat.
Permasalahan tersebut di atas disebabkan oleh sistem pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengabaikan pentingnya kegiatan inventarisasi, sinkronisasi, harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan, serta kurang melakukan diseminasi peraturan perundangundangan untuk membuka akses dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang. Proses yang demikian menggambarkan suatu Prolegnas yang tidak memiliki visi, misi, arah kebijakan serta metode yang jelas dalam penyusunan daftar rancangan undang-undang yang tertuang dalam Prolegnas. Prolegnas diterjemahkan secara sempit menjadi kumpulan daftar rancagan undangundang tanpa memiliki arah yang menjamin keberlanjutan pembangunan hukum nasional.
Oleh karena itu, Prolegnas tahun 2005-2009 tidak saja memuat daftar rancangan undang-undang, namun dilandasi visi, misi dan arah kebijakan yang menjadi parameter penentuan, penetapan, dan prioritas rancangan undangundang, baik untuk lima tahunan maupun satu tahunan.
II. PRINSIP DASAR PEMBENTUKAN UNDANG- UNDANG
Pembentukan undang-undang merupakan salah satu unsur penting di samping unsur-unsur lainnya dalam rangka pembangunan sistem hukum nasional. Pembentukan undang-undang merupakan suatu proses yang dinamis yang terus menerus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika masyarakat, lebih-lebih lagi pada era globalisasi dewasa ini yang dipacu oleh kemajuan teknologi informasi yang menjadikan dunia sebagai satu kesatuan global. Oleh karena itu, dalam pembentukan undang-undang secara komprehensif perlu memperhatikan 3 (tiga) dimensi, yaitu masa lalu yang terkait dengan sejarah perjuangan bangsa, masa kini yaitu kondisi objektif yang ada sekarang dengan lingkungan strategisnya dengan memandang ke masa depan yang dicita-citakan. Dalam kaitan itu, maka dalam penyusunan program pembentukan undang-undang perlu mempertimbangkan heterogenitas hukum yang terdiri dari hukum adat, hukum Islam, hukum agama lainnya, hukum kontemporer, serta Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi.
Di samping itu, dalam pembentukan undang-undang perlu dipegang teguh 3 (tiga) prinsip, yaitu:
1.kesetiaan kepada cita-cita Sumpah Pemuda, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus, serta nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam Pancasila, serta nilai-nilai konstitusional sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.terselenggaranya negara hukum Indonesia yang demokratis, adil, sejahtera, dan damai; dan
3.dikembangkannya norma-norma hukum dan pranata hukum baru dalam rangka mendukung dan melandasi masyarakat secara berkelanjutan, tertib, lancar, dan damai serta mengayomi seluruh tumpah darah dan segenap bangsa Indonesia.
Dengan berpegang teguh kepada prinsip tersebut, proses transformasi hukum positif yang heterogen dan transformasi ius constituendum menjadi ius constitutum dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilakukan secara sistematis, bertahap, dan berencana. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan menentukan bahwa: "perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam suatu Prolegnas". Penjelasan Pasal tersebut antara lain mengemukakan: "Agar dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dilaksanakan secara berencana, maka pembentukan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan berdasarkan Prolegnas.
Dalam Prolegnas tersebut termuat prinsip-prinsip pembentukan undang-undang, visi dan misi, arah kebijakan serta skala penentuan prioritas Prolegnas, baik untuk jangka panjang, maupun jangka menengah dan jangka pendek, sebagaimana yang dimaksud Pasal 15 Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan dan penjelasannya. Di sampang itu,. 'Prolegnas memuat daftar rancangan undang-undang untuk jangka menengah dan jangka pendek berdasarkan skala prioritas, sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum'masyarakat. Prolegnas hanya memuat program penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat pusat. Dalam penyusunan program tersebut perlu ditetapkan pokok materi yang hendak diatur serta kaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, Prolegnas disusun secara terkoordinasi, terarah, dan terpadu yang disusun bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerin'ah."
Dengan demikian Prolegnas merupakan instrumen perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang memuat skala prioritas Program Legislasi Jangka Menengah, dan Tahunan yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis oleh Dewan Perwakilan Republik dan Pemerintah sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.
Prolegnas merupakan pedoman dan pengendali penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang mengikat lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundangundangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Prolegnas tidak saja akan menghasilkan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk mendukung tugas umum pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat sesuai dengan tuntutan reformasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini atau di masa yang akan datang.
III. MAKSUD DAN TUJUAN
A. Maksud penyusunan Prolegnas adalah:
1) memberikan gambaran objektif tentang kondisi umum di bidang peraturan perundang-undangan di tingkat pusat;
2) menyusun skala prioritas penyusunan rancangan undang-undang sebagai suatu program yang berkesinambungan dan terpadu sebagai pedoman bersama dalam pembentukan undang-undang oleh lembaga yang berwenang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional; dan
3) menyelenggarakan sinergi antar lembaga yang berwenang membentuk peraturanperundangundangan di tingkat pusat.
B. Tujuan Prolegnas adalah:
1) mempercepat proses pembentukanperaturan perundang-undangan sebagai bagian dari pembentukan sistem hukum nasional;
2) membentuk peraturan perundang-undangan sebagai landasan dan perekat bidang pembangunan lainnya serta mengaktualisasikan fungsi hukum sebagai sarana rckayasa sosial/pembangunan, instrumen pencegah/penyelesaian sengketa, pengatur perilaku anggota masyarakat dan sarana pengintegrasi bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3) mendukung upaya dalam rangka mewujudkan supremasi, terutama penggantian terhadap peraturan perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat;
4) menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang sudah ada selama ini namun tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat; dan
5) membentuk peraturan perundang-undangan baru sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
IV. KONDISI OBYEKTIF
Meskipun sejak tahun 1993 bidang hukum telah dijadikan bidang pembangunan tersendiri dan pada era reformasi pembangunan bidang hukum diberikan prioritas yang tinggi, namun dalam kenyataannya masih dijumpai berbagai permasalahan di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat sebagai berikut:
1. Prolegnas sebagai bagian dari Program Pembangunan Nasional belum sepenuhnya dilaksanakan karena lemahnya koordinasi dan sikap mengutamakan kepentingan sektoral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Kemampuan lembaga pembentuk undang-undang dalam menyelesaikan pembentukan undang-undang masih belum optimal karena belum dibakukannya caracara dan metode perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan undang-undang, dan masih kurangnya tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan.
3. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rancangan undang-undang dan pembahasannya di Dewan Perwakilan Rakyat belum maksimal dan aspirasi masyarakat terutama yang terkait dengan substansi suatu rancangan undang-undang seringkali tidak terakomodasi sehingga suatu rancangan undangundang ketika disahkan menjadi undang-undang mendapat reaksi keras dari masyarakat.
4. Perubahan sistem ketatanegaraan yang terjadi pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 belum secara tuntas diikuti dengan pembentukan undang-undang pelaksanaannya. Sementara itu, peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial masih merupakan hukum positif, karena belum mampu diganti dengan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga cita-cita untuk mewujudkan sistem hukum nasional masih jauh dari harapan.
5. Hukum positif masih banyak yang tumpang tindih, tidak konsisten, baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
6. Bahasa hukum yang digunakan belum baku dan sering tidak sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga rumusan suatu ketentuan dan undang-undang tidak jelas dan multi tafsir.
7. Peraturan pelaksanaan undang-undang tidak segera diterbitkan atau terdapat jarak waktu yang cukup lama antara berlakunya undang-undang dengan penerbitan peraturan pelaksanaannya, sehingga undang-undang tidak terlaksana secara efektif.
8. Masih terdapat peraturan perundang-undangan yang diskriminatif, bias gender, dan kurang responsif terhadap perlindungan hak asasi manusia terutama hakhak kelompok vang lemah dan marginal.
9. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, perlu secara selektif diadopsi konvensi-konvensi internasional dalam rangka memasuki era perdagangan bebas dan mendukung upaya perlindungan hak asasi manusia, pelestarian lingkungan hidup, dan pemberantasan kejahatan transnasional dan extraordinary crime yang mengancam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Berbagai permasalahan tersebut di atas disebabkan karena proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimulaidari dan perencanaan, pengundangan, penyebarluasannya belum dilaksanakan secara sistematis, terarah, dan terencana yang dilandasi oleh asas pembentukan ataupun asas yang dipatuhi dalam penyusunan materi peraturan perundang-undangan.
Prolegnas selama ini ditafsirkan secara sempit sebagai kompilasi daftar rancangan undang-undang dari berbagai departemen dan/atau lembaga pemerintah non departemen atau kompilasi berbagai usulan komisi atau badan legislasi Dewan Perwakilan Rakyat serta usulan Dewan Perwakilan Daerah. Padahal Prolegnas mempunyai makna yang lebih mendasar sebagai program yang integratif dengan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran yang jelas untuk jangka waktu tertentu.
Selain itu, diseminasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang kurang mencakup pihak-pihak yang terkait dalam rangka membuka akses dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
V. VISI DAN MISI
A. Visi
Penyusunan Prolegnas didasarkan pada visi pembangunan hukum nasional, yaitu:
Terwujudnya negara hukum yang adil dan demokratis melalui pembangunan sistem hukum nasional dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang aspiratif, berintikan keadilan dan kebenaran yang mengabdi kepada kepentingan rakyat dan bangsa di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
B. Misi
Untuk mencapai visi sebagaimana dirumuskan di atas, maka Prolegnas disusun dengan misi:
1)mewujudkan materi hukum di segala bidang dalam rangka penggantian terhadap peraturan perundangundangan warisan kolonial dan hukum nasional yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat yang mengandung kepastian, keadilan, dan kebenaran, dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;
2)mewujudkan budaya hukum dan masyarakat yang sadar hukum;
3)mewujudkan aparatur hukum yang berkualitas, professional, bermoral, dan berintegritas tinggi; dan
4)mewujudkan lembaga hukum yang kuat, terintegrasi dan berwibawa.
VI.ARAHKEBIJAKAN
Kebijakan Prolegnas diarahkan untuk:
a. membentuk peraturan perundang-undangan di bidang hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam dan lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan, sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. mengganti peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial dan menyempurnakan peraturan perundangundangan yang ada yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman;
c. mempercepat proses penyelesaian rancangan undangundang yang sedang dalam proses pembahasan dan membentuk undang-undang yang diperintahkan oleh undang-undang;
d. membentuk peraturan perundang-undangan yang baru untuk mempercepat reformasi, mendukung pemulihan ekonomi, perlindungan hak asasi manusia dan pemberantasan korupsi kolusi dan nepotisme dan kejahatan transnasional;
e. meratifikasi secara selektif konvensi internasional yang diperlukan untuk mendukung pembangunan ekonomi, demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia serta pelestarian lingkungan hidup;
f. membentuk peraturan perundang-undangan baru sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kemajuan jaman;
g. memberikan landasan yuridis bagi penegakan hukum secara tegas profesional dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan prinsip-prinsip· kesetaraan dan keadilan jender; dan
h. menjadikan hukum sebagai sarana pembaruan dan pembangunan di segala bidang yang mengabdi kepada kepentingan rakyat, bangsa dan negara guna mewujudkan prinsip keeimbangan antara ketertiban, legitimasi dan keadilan.
VII. DAFTAR RANCANGAN UNDANG-UNDANG DAN SKALA PRIORITAS
Berdasarkan kerangka pemikiran, maksud dan tujuan, visi, misi serta arah kebijakan Prolegnas yang telah diuraikan di atas, maka untuk Prolegnas tahun 2005 sampai dengan 2009 ditetapkan 284 Rancangan Undangundang sebagaimana tercantum dalam Tabel 1. Di samping itu, untuk prioritas jangka pendek ditetapkan 55 Rancangan Undang-undang sebagaimana tercantum dalam Tabel 2. Sedangkan sisa Rancangan Undangundang untuk tahun 2006-2009 adalah 229 Rancangan Undang-undang yang tercantum dalam Tabel III. Daftar rancangan undang-undang tersebut setiap tahun dapat dievaluasi, diverifikasi, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika dan perkembangan masyarakat dan prioritas yang tidak terlaksana tahun sebelumnya dijadikan prioritas tahun berikutnya.
Adapun penentuan skala prioritas Rancangan Undangundang ditetapkan berdasarkan beberapa pertimbangan yakni:
a. merupakan perintah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. merupakan perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
c. yang terkait dengan pelaksanaan undang-undang lain.
d. mendorong percepatan reformasi.
e. yang merupakan warisan Prolegnas 2000-2004 disesuaikan dengan kondisi saat ini.
f. yang menyangkut revisi atau amandemen terhadap undang-undang yang bertentangan dengan undangundang lainnya.
g.yang merupakan ratifikasi terhadap perjanjian internasional.
h. yang berorientasi pada pengaturan perlindungan hak-hak asasi manusia dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan jender.
1. yang mendukung pemulihan dan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.
j. yang secara langsung menyentuh kepentingan rakyat untuk memulihkan dan meningkatkan kondisi kesejahteraan sosial masyarakat.
Tabel: 1 Daftar Rancangan Undang-undang Program Legislasi Nasional 2005 -2009
| NO | NAMA RUU | KETERANGAN |
| 1. | RUU tentang Lembaga Kepresidenan | |
| 2. | RUU tentang Kementerian Negara | |
| 3. | RUU tentang Badan Pemeriksa Keuangan | |
| 4. | RUU tentang Komisi Ombudsman | |
| 5. | RUU tentang Dewan Pertimbangan Presiden | |
| 6. | Pertimbangan Presiden RUU tentang Kewarganegaraan | |
| 7. | RUU Penghapusan tentang Diskriminasi Ras dan Etnis | |
| 8. | Diskriminasi Ras dan Etnis RUU tentang Rahasia Negara | |
| 9. | RUU Kebebasan tentang Memperoleh Informasi Publik | |
| 10. | Memperoleh Informasi Publik RUU tentang Mata Uang | |
| 11. | RUU tentang Keimigrasian | |
| 12. | RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. | |
| 13. | 13. RUU tentang Perkreditan Per- bankan | |
| 14. | RUU tentang Perbankan Syariah | |
| 15. | 15. RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan | |
| 16. | 16. RUU tentang Perubahan Atas Un- dang-Undang No 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. | |
| 17 | 17.RUU tentang Pasar Modal | Pengganti UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. |
| 18 | 18. RUU tentang Perubahan Atas Un- dang-Undang No 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun |
| 19. | Restrukturisasi RUU tentang Utang Perseroan | |
| 2 | RUU tentang Perusahaan Pem- biayaan Sekunder Perumahan Mortgage (Secondary cilities/SMF | 二 |
| 2 | 21. RUU tentang Perubahan Atas Un- dang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas | |
| 2 | 22. RUU tentang Perubahan Atas Un- dang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Re- tribusi Daerah | |
| 2. | 23. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer | |
| 24 | 24.RUU tentang Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Bitung | |
| 2 | 25. RUU tentang Jaminan Pe- meliharaan Kesehatan Masyarakat | |
| — | 26. RUU tentang Kesehatan 27. RUU tentang Perkembangan Ke- | |
| pendudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera | ||
| 28. RUU Perubahan Atas Undang- Undang No. 3 Tahun 1992 ten- tang Jaminan Sosial Tenaga Kerja | ||
| 23 | 29. RUUtentang Keolahragaan 30. RUU tentang Badan Hukum | |
| 2 | Pendidikan | |
| 32 | 31. RUU tentang Guru 32. RUU tentang Perubahan Atas Un- | |
| 1 | dang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme |
| 34. | 34. RUU tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang | |
| 35. | RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 tentang Ibadah Haji | |
| 36. | 1999 tentang Ibadah Haji RUU tentang Peradilan Agama | |
| 37. | RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban | |
| 38 | 38. RUU tentang Pornografi dan Pornoaksi | |
| 39. | RUU tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana | |
| 40. | RUU tentang Pemberlakuan dan Penerapan KUHP | |
| 41 | 41. RUU tentang Hukum Acara Pidana | |
| 42. 43. | RUU tentang Narkotika RUU tentang Perubahan Atas | |
| 43. 44. | Undang-Undang No.25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang | |
| 45. | RUU tentang Pengesahan Kon- tentang vensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris (International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing) | |
| RUU tentang Pengesahan Kon- Internasional tentang vensi Pemberantasan Pendanaan (International Terorisme Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism) |
| Terorganisasi (United Nations Convention Against Transnational | ||
| Perdagangan, terutama Perem- puan dan Anak, Suplemen Konvensi PBB Melawan TOC (Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Person, | Memberantas, dan Menghukum | |
| nyelundupan melalui Darat, Laut dan Udara, Supplemen Melawan TOC (Protocol Against | Imigran Konvensi | |
| Bangsa Menentang Korupsi, 2003 ( United Nations Conventions | enentan | |
| Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance Criminal Matters) 51. RUU tentang Sekuritisasi | lp8al | in |
| 52. RUU tentang | dan | |
| 54. | RUU tentang Perubahan Atas | 1 |
| 55. | Undang-Undang No.13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian | |
| 55. | RUU tentang Perubahan Undang- Undang No.14 Tahun 1992 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan | |
| 56. | RUU tentang Perubahan Undang- Undang No.15 Tahun 1992 tentang Penerbangan | |
| 57. 58. | tentang Penerbangan RUU tentang Perposan RUU tentang Perubahan Undang- | |
| 58. | RUU tentang Perubahan Undang- Undang 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran | |
| 59. | RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | |
| 60 | 60.RUU tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional | |
| 61. | RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara | |
| 62. | RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.14. Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak | |
| 63. | RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang | |
| 64. | RUU tentang Penanggulangan Bencana | |
| 65 | 65. RUU tentang Perubahan atas Undang-undang No. 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata | |
| 66. | Pembentukan Daerah RUU Provinsi dan Kabupaten/Kota | |
| 6 | 67. RUU tentang Hak Milik Atas Tanah |
| 8Lahan U | 68. RUU tentang Pengambilalihan Lahan Untuk Kepentingan Umum | |
| 1960 | 69. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun Pokok-Pokok 1960 tentang Agraria | |
| 70. RUU tentang Konflik Kepentingan Pejabat Publik | ||
| 71. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pem- berantasanTindak Pidana Korupsi | ||
| 2004 | 72. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun Pembentukan 2004 tentang | |
| uu | Peraturan Perundang-undangan 73. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | |
| 2002 | 74. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi | 二 |
| Korupsi | Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 75. RUU tentang Pemberian Gelar | |
| Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Lainnya 76. RUU tentang Bendera, Bahasa, | ||
| nba | Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan Pemantapan | |
| ersatu | 77.RUU tentang Persatuan dan Kesatuan Nasional 78. RUU tentang Etika Kehidupan | |
| Berbangsa | Berbangsa 79. RUU Perubahan Atas Undang-- | |
| Undan | Undang No. 39 Tahun 1997 tentang Huku.n Pidana Militer |
| 80. | 80. RUU tentang Hukum Acara Perdata | |
| 81. | Kitab Undang- RUU tentang Undang Hukum Perdata | |
| 82, | RUU tentang Tindak Pidana terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court) | |
| 83. | Peradilan (Contempt of Court) RUU tentang Pembatasan Kasasi | |
| 84. | RUU tentang Kode Etik Hakim | |
| 85. | Balai Harta RUU tentang Peninggalan | |
| 86. | Keistimewaan RUU tentang Daerah | |
| 87. | RUU tentang Pengangkatan Harta Karun | |
| 88. | RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi | |
| 89. | RUU tentang Penghapusan Perkosaan dan Kekerasan Seksual | |
| 90. | Penghapusan RUU tentang Pelecehan Seksual di Tempat Kerja | |
| 91. | tentang Perlindungan RUU Tangga atau Pekerja Rumah Pekerja di Sektor Informal | |
| 92. 93. | RUU tentang Anti Penyiksaan RUU tentang Perubahan Atas | |
| Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri | ||
| 95. | 94. RUU tentang Prekursor | |
| 95. 96. | RUU tentang Lembaga Negara RUU tentang Perlindungan Harga | |
| Komoditas Pertanian dan Pangan | ||
| 9 | tentang Hak Paten 97.RUU Komoditas Pertanian |
| Ter | Terhadap Pekerja HAM 99. RUU tentang Perubahan Atas | |
| 1995 | Tentang | |
| 2000 | 2000 Tentang Internasional | |
| 101.RUU Masyarakat Adat | 101.RUU tentang | |
| Undang Hukum Dagang | ||
| Penggantian Atas UU N0. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi RUU tentang | ||
| Penggantian Atas UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak | ||
| 0 | 105. RUU tentang Perkumpulan 106. RUU tentang Perubahan/ | |
| Penggantian Atas UU No. 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap 107.RUU Pemanfaatan tentang Perairan Indonesia dan Zone | ||
| F | Hukum di Perairan Indonesia dan Zone Tambahan 108. RUU tentang Jaminan Hipotik | |
| 1 | Sekunder 109. RUU tentang Hukum Disiplin | |
| Prajurit TNI | ||
| tentang Administrasi/ |
| 1 | Administrasi | ||
| 111. | Pemerintahan RUU tentang Konvensi Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (the Int' Convention of Protection of Migrant in Workers and Their Families) | Pengesahan | |
| RUU tentang Konvensi Opsional Konvensi Hak Anak Tentang Perdagangan Anak, Pornografi Anak, dan Prostitusi Anak | Pengesahan Konvensi Opsional Konvensi Hak Anak Tentang Perdagangan Anak, Pornografi Anak, dan Prostitusi | ||
| Protokol Penghapusan | tentang Pengesahan Opsional Konvensi Diskriminasi | ||
| UU te | Terhadap Perempuan RUU tentang Kesetaraan Jender RUU tentang Perubahan Atas | ||
| nda | Undang-Undang No. 56 /Prp/ Tahun 1960 Tentang Penetapan | ||
| 116.RUU tentang Perlindungan dan Pengamanan Data Digital | igitald n | ||
| RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 PNPS Tahun 1963 Tentang Pengamanan Terhadap Barang Cetakan yang Dapat Mengganggu Ketertiban | |||
| 118.RUU tentang Perikanan | Pengadilan | ||
| 1 | RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil | No o a ahun | |
| 120.RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar | Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar |
| 12 | Perusahaan 121. RUU tentang Perubahan Atas | s |
| 121. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 Tentang PMA dan UU No. 6 Tahun 1968 Tentang PMDN RUU tentang Pinjaman Luar | ||
| 122. | RUU tentang Pinjaman Luar negeri | |
| 123. | Restrukturisasi RUU tentang Perbankan | |
| 124. 125. | RUU tentang Perdagangan RUU tentang Tata Cara | |
| 125. | RUU tentang Tata Cara Penyusunan APBN | |
| 126 | 126. RUU tentang Sistem Standar Nasional Indonesia | |
| 127. 128. | Perkreditan RUU tentang perbankan Perubahan/ RUU tentang | |
| Penggantian Atas UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah | ||
| 130 | 129.RUU tentang Tekhnologi Informasi | |
| 131 | 130.RUU tentang Pengelolaan Piutang Negara | |
| 131.RUU Perencanaan tentang Anggaran Negara | ||
| 132. 133. | RUU tentang Obligasi Perubahan/ RUU tentang | |
| 134 | Penggantian Atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 134. RUU tentang Perubahan Atas | |
| Undang-Undang No 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (KADIN) | ||
| 135. RUU tentang Pengampunan Pajak | ||
| 136. | 136. RUU tentang Demokrasi Ekonomi | |
| 137. | 137.RUU tentang Pengangkutan |
| 138. | Udara | |
| .RUU tentang Perubahan/ Penggantian Atas UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi | ||
| 139. 140. | Tahun 1992 Tentang Koperasi RUU tentang Sistem Resi Gudang Perubahan/ | |
| 140. | RUU tentang Perubahan/ Penggantian Atas UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi | |
| 141. | RUU tentang Transfer Dana Secara Elektronik | |
| 142. | RUU tentang Akuntan Publik | |
| 143. | RUU tentang Cyber Crime | |
| 144. | RUU tentang Lelang Pengelolaan | |
| 145. | tentang Pengelolaan RUU Kekayaan Negara | |
| 146. | RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan Indonesia | |
| 147. | RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan | |
| 148. | RUU tentangPerubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan | |
| 149. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah | ||
| 150. | RUU tentang Transfer Dana 151. RUU tentang Bentuk Kredit | |
| 1 | Peminjaman Bank dan Hipotik Bagi Perempuan | |
| 152. | RUU tentang Badan Usaha Di Luar Perseroan Terbatas dan Koperasi |
| Ta | 153. RUU tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah | |
| dan KUKM | 154. RUU tentang Perkreditan Usaha dan KUKM | |
| 155 | 155. RUU tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi | |
| 16 | 156. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian | |
| 15 | 157. RUU tentang Lalu Lintas Barang dan Jasa | |
| 158 | 158. RUU tentang Karantina Kesehatan | |
| 159 | 159. RUU tentang Praktik Kefarmasian | |
| 16 | 160. RUU tentang Praktik Perawat | |
| 16 | 161. RUU tentang Praktik Bidan 162. RUU tentang Pengawasan Obat | |
| 102 | 162. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan | |
| 163 | 163. RUU tentang Bahan Berbahaya 164. RUU tentang Perubahan Atas | |
| Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun | ||
| 5 | 165. RUU tentang Sistem Pengupahan Nasional | |
| 166. RUU tentang Ratifikasi Konvensi [LO No. 185 tentang Dokumen Identitas Pelaut | ||
| 7. R | 167. RUU tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai | |
| 8.1 | Hasil 168. RUU tentang Bagi Perikanan | |
| 69. R | 169. RUU tentang Sistem Pengkajian dan Audit Teknologi | |
| 170.RUU | Perubahan/ tentang Penggantian Atas UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Perencanaan |
| 171. | Nasional | |
| 17 | 171. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 43 Tahun Pokok-Pokok 1999 tentang Kepegawaian (Pegawai Negeri Sipil) | |
| 172. 173. | RUU tentang Etika Pemerintahan tentang Perubahan Atas RUU | |
| 174. | Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu RUU tentan Perubahan Tentang | |
| 175. | UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD. RUU tentang Perubahan Atas | |
| 176. | Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah RUU tentang Perubahan Atas | |
| Undang-Undang No. 12 Tahun 1980 Tentang Hak-hak Keuangan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara. Administrasi | ||
| 1 | 177.RUU tentang Pemerintah | |
| 178.RUU tentang Perilaku Aparat Negara tentang Hubungan 179.RUU | ||
| Kewenagan Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota Pengesahan 180.RUU tentang | ||
| 1 | International Covenant On Civil Political Rights (ICCPR) | |
| 181. 182. | RUU tentang Partai Politik RUU tentang Perubahan Atas | |
| 18 | Undang-Undang NO. 7 Tahun |
| 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan | 一 | |
| 183. | RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan | |
| 184. RUU | tentang Tindakan Kepolisisan Terhadap Anggota | 20 |
| 185. 186. | DPR, DPD dan DPRD RUU tentang Pemerintahan Pusat RUU tentang Kepegawaian | |
| 186. | tentang Daerah | |
| 180 | Serta 187. RUU tentang Peran Masyarakat | |
| 189. RUU | 188. RUU Wajib Serah tentang Arsip/Dokumen | |
| 190. RUU | tentang Kepegawaian POLRI | |
| 191 | tentang Kesekretariatan Negara | |
| 192 | 191. RUU tentang Hukum Terapan Peradilan Agama :92. RUU tentang Perubahan Atas | |
| 193 | Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 193. RUU tentang Kerukunan Umat | |
| 1944 | 193. RUU tentang Kerukunan Umat Beragama 194. RUU tentang Pembentukan | |
| 195. | tentang Pengadilan Tinggi Agama | |
| RUU tentang Badan Hukum Pendidikan | ||
| 196. | 196. RUU tentang Sistem Nasional Perpustakaan | |
| 19 | 197. RUU tentang Penyempurnaan UU No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan karya Rekam |
| 198. RUU tentang Pendidikan kewarganegaraan | ||
| 199. | RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika | |
| 200 | 200.RUU tentang Standard Pelayanan Publik | |
| 201. | RUU tentang Administrasi Kependudukan | |
| 202. | RUU tentang Perlindungan Data Pribadi di Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil | |
| 203. 204. | RUU tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial RUU tentang Perubahan Atas | |
| RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman | ||
| 205. | RUU tentang Pengaturan Hak-hak Perempuan | |
| —20 | 206.RUU tentang Pengesahan Covenant on civil and Political Rights (ICCPR) | |
| 20 | 207. RUU tentang Pengesahan The Convention on the prevention and Punishment of The Crime of Genocide | |
| 208 | 208.RUU tentang Pengesahan The Slavery Convention of 1926 209. RUU tentang Pengesahan the | |
| Convention For Suppression of Persons and of Traffic Exploitation of the Prostitution of Others) | ||
| 210.RUU | Pengesahan tentang Convention on The Means of Prohibiting and Prevènting Illicit |
| 211. | Transfer of Cultural Heritage (1976) | Traffic: Import, Export and |
| 21 | RUU tentang Pengesahan The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees | |
| 212. | RUU tentang Penyuluhan | |
| 213. | RUU tentang Insinyur | |
| 214. | RUU tentang Kepemudaan | |
| 215. | RUU tentang Pahlawan | |
| 216. | RUU tentang Komunitas adat terpencil | |
| 217. | RUU tentang Pengumpulan Uang dan Barang | |
| 218. | Penyandang RUU tentang Masalah Tuna Sosial | |
| 219. 220. | RUU tentang Hubungan Etnisitas | |
| 220. | RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers | |
| 221. | RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya | |
| 222. 223. | Budaya RUU tentang Kebudayaan Pengesahan RUU tentang | |
| 223. | Pengesahan RUU tentang International Covenant on Economic, Social, and Cultural | |
| 224. | Rights (ICESCR) RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan | |
| 225. | Lingkungan Hidup RUU tentang Kelautan | |
| 226. R | 226. RUU tentang Pesisir | |
| 227.R | 227. RUU tentang Peternakan dan | |
| 1 | Kesehatan Hewan |
| 22° | 228. RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Penebangan Hutan | 1 |
| 229. | Secara Ilegal (Illegal Logging) RUU tentang Perlindungan Petani | |
| 230 | RUU tentang Peternakan | |
| 231. | RUU tentang Kesehatan Hewan | |
| 232. | RUU tentang Diversifikasi | |
| 233. | Pangan RUU tentang Lahan Subur | |
| 234. | Pertanian RUU tentang Pengelolaan Sumber | |
| 235 | Daya Alam 235. RUU tentang Pengelolaan Sumber | |
| 236 | Daya Genetik 236. RUU tentang Keamanan Hayati | |
| 237. | dan Pangan Pengesahan 237.RUU tentang Persetujuan ASEAN tentang | |
| 238. | Pencemaran Asap Lintas Batas RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan | |
| 239 | Daya Ekosistemnya 239. RUU tentang Geologi | |
| 240. RUU tentang Konservasi Tanah dan Air | ||
| 241 | Pengesahan 241.RUU tentang Konvensi Stockholm Mengenai | |
| Persistent Organic Pollutant 242.RUU tentang Pengesahan Konvensi Rotterdam mengenai Prior Informed Consent untuk Bahan-Bahan Kimia Berbahaya dan Pestisida dalam Perdagangan Internasional |
| 244. | International Treaty On Plant Genetic Resources for Food and Agriculture RUU tentang Penataan Ruang | |
| 244. | RUU tentang Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | |
| 245. | Tata Informasi RUU tentang Geografis Nasional | |
| 246.RUU | Survei dan tentang Pemetaan Nasional | |
| 247. | RUU tentang Kebumian | |
| 248. | F:UU tentang Metereologi dan Geofisika | |
| 249. | RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional | |
| 250. 251. | Udara Nasional RUU tentang Keantariksaan RUU terubahan Atas UU No. 7 | |
| 2 | RUU terubahan Atas UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air | |
| 253. RUU | 252.RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Perubahan/ | |
| tentang Penggantian Atas UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 254. RUU tentang Perubahan Atas | ||
| 15 | Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan 255. RUU tentang Perubahan Atas yang | |
| yang Undang-Undang menetapkan Perpu No.1 Tahun 2004tentang Penambangan Terbuka dalam Kawasan Konservasi/Kawasan Lindung. | ||
| Undang | 256. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun |
| 25 | 2004 tentang Perikanan 257. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 29 Tahun | |
| 258. | 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman RUU tentang Bela Negara | |
| 260. | RUU tentang Penggunaan Wilayah Negara Indonesia RUU tentang Perubahan Atas | |
| 26 | Undang-Undang No. 23/Prp/ 1959 tentang Keadaan Bahaya 261. RUU tentang Batas Wilayah | |
| 262. | Negara Kesatuan Republik Indonesia RUU | ku |
| 263. | tentang Komponen Cadangan RUU tentang | |
| 264 | tentang Komponen Pendukung 264. RUU tentang Pertahanan dan | |
| 265. | Keamanan Negara RUU tentang Pelatihan Dasar | |
| 296 | Kemiliteran Secara Wajib 266. RUU tentang Pengabdian di | |
| 267 | Bidang Pertahanan Sesuai dengan Profesi 267. RUU tentang Perbantuan TNI | |
| 268. 269. | Kepada POLRI ( Dalam Rangka Tugas Keamanan) RUU tentang Intelejen Negara | |
| 269. | RUU tentang Pengesahan Perjanjian Pelarangan Ujicoba | |
| 270 | Nuklir Secara Menyeluruh 270.RUU tentang Pengesahan Konvensi Pelarangan Menyeluruh | |
| 271 | Ranjau Darat Anti Personil 271. RUU tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Yogyakarta |
| Pemerintahan 2004 tentang Daerah | ||
| 273.RUU tentang Pengakuan dan Penghormatan Masyarakat Adat dan Tradisinya. | ||
| 27 | Pemilihan 274.RUU tentang Gubernur, Bupati, dan Walikota. | |
| 275. | Kawasan RUU tentang dan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam. | |
| 2 | Pelabuhan Bebas Batam. 276. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 34 Tahun 1999 tentang Kekhususan Daerah Khusus Jbukota Jakarta. | |
| 277.1 | RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam | |
| 278 RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 21 Tahun 20C1 tentang Otonomi Khusus | ||
| bagi Provinsi Papua. 279 RUU tentang Otonomi Khusus Provinsi Bali | ||
| 280. RUU tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menjadi Undang-Undang. | ||
| 281 RUU Lembaga tentang Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) 82 RUU tentang Protokoler dan |
| Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia | ||
| undang No.16 Tahun 2004 | ||
| undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik |
Tabel: 2 Daftar Prioritas Rancangan Undang-Undang Program Legislasi Nasional Tahun 2005
| No. | NAMA RUU | KETERANGAN |
| Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang | ||
| 2. | RUU tentang Kepresidenan | |
| 3. | RUU tentang Kementerian Negara | 2 |
| 4. | Badan RUU tentang Pemeriksa Keuangan | |
| 5. | RUU tentang Dewan Pertimbangan Presiden | |
| 6. | RUU tentang Rahasia Negara | |
| 7. | RUU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi |
| Publik | ||
| 8. | RUU tentang Keimigrasian | Pengganti UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. |
| 9. | RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. | |
| 三 | 10.RUU Perbankan tentang Syariah | |
| I1. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. | ||
| 13. | Perasuransian. 12. RUU tentang Pasar Modal | Pengganti UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. |
| RUU tentang Perusahaan Pemhiayaan Sekunder Perumahan (Secondary Mortgage Facilities/SMF | ||
| RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 lahun 1995 tentang Perseroan Terbatas | ||
| J61 | i5. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer | |
| 10.1 | 16. RUU tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat | |
| 17 | 17. R1U tentang Kesehatan | Pengganti UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan |
| E. | 8. RUU tentang Perubahan | Kesehatan |
| Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja | ||
| 19. | RUU tentang Badan Hukum Pendidikan | |
| 20 | 20. RUU tentang Guru | substansi sudah |
| 21 | 21. RUU tentang Pornografi dan Pornoaksi | substansi sudah dimasukkan dalam RUU KUHP) |
| 22. | RUU tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang | KUHP) |
| 23. | RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 tentang Ibadah Haji | |
| 24. | RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 1989 Tahun tentang Peradilan Agama | |
| 25. | RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban | |
| 26. | RUU tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana | |
| 27 | 27.RUU tentang Narkotika | Pengganti UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika |
| 28. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang | ||
| 29. | RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional |
| ngeboman oleh Teroris (International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing) RUU tentang Pengesahan Internasional Konvensi tentang Pemberantasan Pen- | ||
| 30. Konvensi Suppression 31. lawan Kejahatan Trans- nasional Terorganisasi (Uni- ted Nations Convention Against | danaan Terorisme (Interna- tional Convention for the Suppression of Financing of Terrorism) RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional Me- | the |
| Against 32. | Against Organized Crime) RUU tentang Pengesahan | Transnational |
| Against 32. Protokol untuk Mencegah, Memberantas, dan Meng- hukum Perdagangan, ter- utama Perempuan dan Anak, Children) 33. | Suplemen Konvensi PBB Melawan TOC (Protocol to Prevent, Suppress, and Pu- nish Trafficking in Person, Especially Woman dan Children) | |
| 33. RUU tentang Pengesahan Konvensi | Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi, 2003 ( United Na- tions Conventions Againts Corruption, 2003) |
| RUU tentang Bantuan Timbal Balik dalam Ma- salah Pidana (Mutual Legal Assistance in Criminal Matters) | ||
| 35. | RUU tentang Mineral dan Batubara | Pengganti UU No. 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan Umum |
| 36. 37. | RUU tentang Energi | |
| 38. | RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.13 Tahun 1992 tentang Per- keretaapian RUU tentang Perubahan | |
| 39. | RUU tentang Perubahan Undang-Undang No.14 Tahun 1992 tentang Lalu- Lintas dan Angkutan Jalan | |
| RUU tentang Perubahan Undang-Undang No.15 Tahun 1992 tentang Penerbangan | ||
| RUU tentang Perubahan Undang-Undang 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran | ||
| 41. | RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | |
| 42. 43. | RUU tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional RUU tentang Perubahan | |
| RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.14. Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak |
| Penataan Ruang | ||
| 45. | RUU tentang Penanggulangan Bencana | |
| 46. | RUU tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota | Judul disesuaikan RUU yang membentuk daerah provinsi atau kabupaten/kota. |
| 47 | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tentang Tahun 1960 Undang-undang Pokok Agraria | |
| 48 49 | Agraria RUU tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir | |
| 50 | RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan RUU tentang Perubahan | |
| 51- | Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan RUU tentang Perubahan | |
| Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Pajak dan Jasa dan Penjualan Atas Barang Mewah | ||
| 52 | Perubahan RUU No.41 Undang-Undang | Atas |
| Tahun 1999 tentang Kehutanan | ||
| 53 | RUU Perubahan tentang Atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan | |
| Pengadilan Tinggi Agama Banten, Bangka Belitung, Maluku Utara, dan Gorontalo. | ||
| Atas Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
Tabel: 3 Daftar Rancangan Undang-Undang Program Legislasi Nasional 2006-2009
| NO. | NAMA RUU | KETERANGAN |
| 1. | RUU tentang Hak Milik Atas Tanah | |
| 2. | RUU tentang Pengambilalihan Lahan Untuk Kepentingan Umum | |
| 3. | RUU tentang Konflik Kepentingan Pejabat Publik | |
| 4. | RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 |
| RUU Tahun | PemberantasanTindak Pidana Korupsi tentang Perubahan RUU Atas Undang-Undang No. 10 | |
| 2004 | Atas Undang-Undang No. 10 tentang Tahun 2004 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 6. RUU tentang Perubahan | |
| 2003 tentang | 6. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 2003 tentang Tahun Ketenagakerjaan | |
| Tahun 2002 tentang Komisi Tindak | 7. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemberian | |
| dan and | Pemberian RUU tentang Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Lainnya | |
| mbang Ne | 9. RUU tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan | |
| Kesatuan | 10 RUIJ tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional | |
| angsa | Etika 11. RUU tentang Kehidupan Berbangsa 12. RUIJ tentang Perubahan | |
| 9 | Atas Undang--Undang No. 39 Tahun 1997 tentang Hukum Pidana Militer | |
| 13. | RUIJ tentang Hukum Acara Perdata | |
| 14 | 14. RUIJ tentang Kitab Undang- Undang Hukum Perdata | |
| 15. RU | 15. RUU tentang Tindak Pidana |
| terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court) | ||
| 16. | RUU tentang Pembatasan Kasasi | |
| 17 | 17. RUU tentang Kode Etik Hakim | |
| 18. | RUU tentang Balai Harta Peninggalan | |
| 19. | RUU tentang Keistimewaan Daerah | |
| 20. | RUU tentang Pengangkatan Harta Karun | |
| 2 | 21. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 1979 Tahun tentang Ekstradisi | |
| 22 | 22. RUU tentang Penghapusan Perkosaan dan Kekerasan Seksual | |
| 23. | RUU tentang Kebijakan Penghapusan Pelecchan Seksual di Tempat Kerja | |
| 24. | tentang Kebijakan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau Pekerja di Sektor Informal | |
| 2 | Sektor Informal 25.RUU tentang Anti Penyiksaan | |
| 20 | 26. RUU Perubahan Atas Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesià di Luar Negeri | |
| 27. 28. | RUU tentang Prekursor | |
| 1 | RUU tentang Lembaga Negara |
| 29. RUU tentang Perlindungan Harga Komoditas Pertanian dan Pangan | 0 | |
| 21 | 30.RUU tentang Hak Paten Komoditas Pertanian 31. RUU tentang Perlindungan | |
| 32.RUU | 31. RUU tentang Perlindungan Terhadap Pekerja HAM tentang Perubahan | |
| Atas Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan 33. RUU tentang Perubahan | ||
| Tahun 31 RUU | 33. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 2000 tentang Tahun Perjanjian Internasional | |
| 31 RUU | 31 RUU tentang Hak-Hak Masyarakat Adat | |
| 36 RUU | 35 RUU tentang Kitab Undang- Undang Hukum Dagang | |
| —7 | tentang Perubahan Atas Undang-Undang N0.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi | |
| Tahun | 37. RIJU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak | |
| 39. | RUU tentang Perkumpulan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 1980 tentang Tindak | |
| 40 | Pidana Suap 40. RUU tentang Pemanfaatan Perairan Indonesia dan Zone Tambahan serta Penegakan Hukum di Perairan Indonesia |
| 一 | dan Zone Tambahan tentang | Jaminan |
| dH | Hipotik Sekunder | |
| 42. RUU | tentang Disiplin Prajurit TNI | Hukum |
| Am | Administrasi/Ketatalaksanaa n Administrasi Pemerintahan | tentang |
| 44. RUU tentang Pengesahan | Konvensi Perlindungan Hak- Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (the | of |
| 45. RUU tentang Pengesahan Konvensi Konvensi Hak Anak Tentang Perdagangan Pornografi Prostitusi Anak | Perdagangan | Opsional Anak, dan |
| 46. RUU tentang Pengesahan | Protoko! Opsional Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan | |
| Jender 48. RUU | Jender tentang Perubahan | |
| Atas Undang-Undang No. 56 Penetapan Pertanian | /Prp/ Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas | Tanah |
| dan | Pengamanan | Data |
| 50. RUU | Digital tentang Perubahan | 1 |
| 51. <4. 56. 58. | PNPS Tahun 1963 tentang Terhadap Pengamanan Barang Cetakan yang Dapat Mengganggu Ketertiban RUU tentang Pengadilan | Terhadap |
| Mengganggu Ketertiban RUU tentang Pengadilan Perikanan 2.RUU tentang Perubahan | ||
| Atas Undang-Undang No. 9 Iahun 1995 tentang Usaha Kecil | ||
| RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 3 Iahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusnhaan | ||
| RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Iahun 1967 tentang PMA dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang PMDN | ||
| tentang PMDN S. RUU tentang Pinjaman Luar negeri | ||
| 56. | RUU tentang Restrukturisasi Perbankan | |
| <7. 58. | RUU tentang Perdagangan RUU tentang Tata Cara | |
| 59 | Penyusunan APBN 59. RUU tentang Sistem Standar Nasional Indonesia | |
| 60. | 60.RUU tentang Perkreditan perbankan | |
| 61 | 61.RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 1962 Tahun tentang | |
| —6 | Perusahaan Daerah 62.RUU tentang Tekhnologi Informasi |
| 1 | Piutang Negara | 63. RUU tentang Pengelolaan | |
| Anggaran Negara | 64. RUU tentang Perencanaan | ||
| 65. | RUU tentang Obligasi 66. | RUU tentang Obligasi | |
| Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Kepabeanan | RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 1995 tentang | ||
| 6 | 67. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 tahun 1987 Kamar Dagang dan Industri (KADIN) | Atas Undang-Undang No 1 tentang Kamar Dagang dan Industri | |
| Pajak | 68. RUU tentang Pengampunan | ||
| 6 | 69. RUU Ekonomi | tentang Demokrasi | |
| 70 | Udara | 70. RUU tentang Pengangkutan | |
| 71.RUU Tahun Koperasi | tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 25 1992 tentang | 2 | |
| Gudang | 72. RUU tentang Sistem Resi | ||
| Tahun Metrologi Legal | 73. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 1981 tentang | ||
| 74 | 74. RUU tentang Transfer Dana Secara Elektronik | 74. RUU tentang Transfer Dana | |
| 75 | 75. RUU tentang Publik | Akuntan tentang | |
| 7 | 76. RUU tentang Cyber Crime | er Crime | |
| 7 | 77.RUU tentang Lelang | g | |
| 7 | 78.RUU tentang Pengelolaan | ngelolaan |
| jn | Kekayaan Negara 79 RUU tentang Jaring | |
| 80 | Pengaman Sistem Keuangan Indonesia | |
| 80 81 | RUU tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis RUU tentang Otoritas Jasa | |
| 8. | Keuangan RUU tentang Perubahan | |
| 8. tentang Dana Pensiun 83. RUU tentang Transfer Dana | RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 1992 tentang Dana Fensiun RUU tentang Perubahan Atas Undang- Undang No 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun 83. RUU tentang Transfer Dana | |
| 84 RUU tentang Bentuk Kredit | 83. RUU tentang Transfer Dana 84 RUU tentang Bentuk Kredit | |
| 85. Ru | Peninjaman Bank dan Hipotik Bagi Perempuan 85. RUU tentang Badan Usaha | |
| 86 a | Di Luar Perseroan Terbatas dan Koperasi | |
| 87 Kec | 86. RUU tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah | |
| 87. RUU tentang Perkreditan Usaha dan KUKM | ||
| 80.F | 88.RUU tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi 89.RUU tentang Perubahan | |
| Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian | ||
| 9 | 90. RUU tentang Lalu Lintas Barang dan Jasa | |
| 91 | 91.RUU tentang Karantina |
| Kesehatan RUU | Praktik | ||
| tentang Kefarmasian | |||
| 93. | RUU tentang Perawat | Praktik | |
| 94. | RUU tentang Praktik Bidan | raktik Bidan | |
| 95. | RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan | Pengawasan | |
| 96. | RUU tentang Berbahaya | Bahan | |
| 97. | RUU tentang Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun | Perubahan | |
| 98. | RUU tentang Pengupahan Nasional | Sistem | |
| 99. | RUU tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 185 tentang Dokumen Identitas | Po 18 5 | |
| 100 | RUU tentang Pegawai dan Janda/Duda Pegawai | Pensiun dan Pensiun | |
| 101 | RUU tentang Bagi Hasil Perikanan | Bagi Hasil | |
| 102 | RUU tentang Pengkajian dan Teknologi | Sistem dan Audit | |
| 103. | RUU Perubahan/Penggantian Atas UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan | tentang | |
| 104 | Pembangunan Nasional RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok- Pokok | Kepegawaian |
| ioS RUU ito RUU | (Pegawai Negeri Sipil) tentang Pemerintahan ito RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 | Etika |
| ito RUU | Pemerintahan ito RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu 107 RUU tentang Perubahan | |
| Tahun 2003 tentang Pemilu 107 RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD. | ||
| 109 | 108 RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Keuangan Perimbangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah | |
| RUU tentang Perubalhan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 1980 tentang Hak-hak Lembaga Keuangan Tertinggi dan Tinggi Negara. | ||
| 110 | RUU tentang Administrasi Pemerintah | |
| 111 | RUU tentang Perilaku Aparat Negara | |
| 112 | RUU tentang Hubungan Kewenagan Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota | |
| 113 | RUU tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) | |
| 114 115 | RUU tentang Partai Politik RUU tentang Perubahan | |
| Atas Undang-Undang NO.7 |
| 116 | Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan | |
| RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan | ||
| 117 118 | RUU tentang Tindakan Kepolisisan Terhadap Anggota DPR, DPD dan DPRD | |
| 118 | RUU tentang Pemerintahan Pusat | |
| 119 | RUU tentang Kepegawaian Daerah | |
| i20 121 | RUU tentang Peran Serta Masyarakat | |
| 121 | RUU tentang Wajib Serah Arsip/Dokumen | |
| 122 | RUU tentang Kepegawaian POLRI | |
| 123 | RUU tentang Kesekretariatan Negara | |
| 124 125 | RUU tentang Hukum Terapan Peradilan Agama | |
| 125 | RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan | |
| 126 | RUU tentang Kerukunan Unmat Beragama | |
| 127 | RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama | |
| 128 | RUU tentang Sistem Nasional Perpustakaan | |
| 129 | RUU tentang Penyempurnaan UU No. 4 |
| Tahun 1990 tentang Serah Sunpan Karya Cetak dan | ||
| karya Rekan 30 RUU Tentang Pendidikan kewarganegaraan | ||
| 131 RUU Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika | ||
| 13 | Psikotropika 132|RUU Tentang Standard | |
| 133 | Pelayanan Publik RUU Tentang Administrasi | |
| 134 | Kependudukan RUU Tentang Perlindungan Data Pribadi di Bidang Pendaftaran Penduduk dan | |
| 135 | Pencatatan Sipil RUU Tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial | |
| 136 | RUU Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 Tentang | |
| 137 | Perumahan dan Pemukiman RUU tentang Pengaturan Hak-hak Perempuan | |
| 138 | Hak-hak Perempuan RUU tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights | |
| 139 | (ICCPR) RUU tentang Pengesahan The Convention on the prevention and Punishment of The Crime of Genocide | |
| 140 | RUU tentang Pengesahan The Slavery Convention of | |
| 14 | 1926 141 RUU tentang Pengesahan |
| 142 | Suppression of Traffic Persons and of Exploitation of the Prostitution of Others) RUU tentang Pengesahan Convention on The Means of | |
| RUU tentang Pengesahan Convention on The Means of Prohibiting and Preventing Illicit Traffic, Import, Export and Transfer of Cultural Heritage (1976) | ||
| 143 | RUU tentang Pengesahan The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees | |
| 144 145 | RUU tentang Penyuluhan | |
| 146 | RUU tentang Insinyur | |
| 147 | RUU tentang Kepemudaan | |
| 148 | RUU tentang Pahlawan | |
| 14 | RUU tentang Komunitas Adat Terpencil | |
| 149 | RUU tentang Pengumpulan Uang dan Barang | |
| 150 | RUU tentang Penyandang Masalah Tuna Sosial | |
| 151 | RUU tentang Hubungan Etnisitas | |
| 152 | RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers | |
| 153 | RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya | |
| 154 155 | RUU tentang Kebudayaan RUU tentang Pengesahan | |
| 155 | RUU tentang Pengesahan International Economic, Social, and Cultural Rights |
| o(ICESCR) 156 RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 | ||
| 157 | Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 157 RiJ1 tentang Kelautan | |
| 158 | 157 RiJ1 tentang Kelautan 158 RUUU tentang Peternakan dan | |
| 151 | Kesehatan Hewan 15) RUU tentang Pemberantasan | |
| 160 | Tindak Pidana Penebangan Hutan Secara Ilegal (Illegal Logging) | |
| 161 | RUU tentang Perlindungan Petani | |
| 162 | RUU tentang Peternakan RUU tentang Kesehatan | |
| 163 | Hewan RUU tentang Diversifikasi | |
| 164 | Pangan RUU tentang Lahan Subur | |
| 165 | Pertanian RUU tentang Pengelolaan | |
| 166 | Sumber Daya Alam RUU tentang Pengelolaan | |
| 167 | Sumber Daya Genetik RUU tentang Keamanan | |
| 168 | Hayati dan Pangan RUU tentang Pengesahan Persetujuan ASEAN tentang | |
| 169 | Pencemaran Asap Lintas Batas RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 1990 Tahun tentang Konservasi Sumber Daya |
| Ekosistemnya | ||
| 170 | RUU tentang Geologi | |
| 171 | RUU tentang Konservasi Tanah dan Air | |
| 172 | RUU tentang Pengesahan Konvensi Stockholm Mengenai Persistent Organic Pollutant | |
| 173 | RUU tentang Pengesahan Konvensi Rotterdam mengenai Prior Informed Consent Untuk Bahan-Bahan Kimia Berbahaya dan Pestisida Dalam Perdagangan Internasional | |
| 174 | Perdagangan Internasional RUU tentang Pengesahan Internasional Treaty On Plant Genetic Resources for Food & Agriculture | |
| 175 | RUU tentang Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | |
| 176 177 | RUU tentang Tata Informasi Geografis Nasional | |
| 178 | RUU tentang Survei dan Pemetaan Nasional | |
| 178 179 | RUU tentang Kebumian RUU tentang Metereologi | |
| 180 | dan Geofisika | |
| 100 | RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional | |
| 181 182 | RUU tentang Keantariksaan RUU tentang Perubahan | |
| Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air |
| Tahun Kehutanan 184 RUU | 1999 tentang | |
| Penggantian Atas UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak | ||
| 185 | tentang Perubahan RUU Atas Undang-Undang No. 20 2002 tentang | |
| Perubahan RUU tentang Atas Undang-Undang yang menetapkan Perpu No.1 2004 tentang Tahun | ||
| 187 | RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 | |
| Tahun | Atas Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas | |
| 190 | RUU tentang Penggunaan Wilayah Negara Indonesia | |
| Atas Undang-Undang No. 1959 tentang 23/Prp/ | 2 | |
| Cadangan | ||
| 194 | RUU tentang Komponen Pendukung | |
| 195 | RUU tentang Pertahanan dan Keamanan Negara | |
| 196 | RUU tentang Pelatihan Dasar Kemiliteran Secara | |
| 197 | Wajib RUU tentang Pengabdian di Bidang Pertahanan Sesuai | |
| 198 | dengan Profesi RUU tentang Perbantuan TNI Kepada POLRI (Dalam Rangka Tugas Keamanan) | |
| 199 | Rangka Tugas Keamanan) RUU tentang Intelejen Negara | |
| 200 | RUU tentang Pengesahan Perjanjian Pelarangan Ujicoba Nuklir Secara | |
| 201 | Menyeluruh RUU tentang Pengesahan Konvensi Pelarangan Menyeluruh Ranjau Darat Anti Personil | |
| 202 203 | RUU tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Yogyakarta | |
| 203 | RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah | |
| 204 | RUU tentang Pengakuan dan Penghormatan Masyarakat Adat dan Tradisinya. | |
| 205 | RUU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. |
| Perdagangan Pelabuhan Bebas Batam. | 1 | |
| 207 RUU Tahun 208 | Atas Undang-Undang No. 34 1999 Kekhususan Daerah Khusus bukota Jakarta. | |
| 208 RUU Atas Undang-Undang No. 18 Tahun Otonomi | 2001 Khusus | |
| 209 RUU Tahun | Atas Undang-Undang No. 21 2001 | |
| 211 RUU Perpu No. 2 Tahun 2004 tentang | tentang Khusus Provinsi Bali tentang | |
| Perselisihan Undang. 212 RUU | Hubungan Industrial menjadi Undang- | |
| 213 Keuangan DPR RI | Ekspor Indonesia (LPEI) FUU tentang Protokoler dan | 1 |
| 214 | RUJ tentang Undang-undang |
| 215 | 1 | |
| 1 | ||
| 216 | ||
| 2 | Kependudukan Pembangunan | Tahun 1992 (masuk |
| 218 | Utang Perseroan | |
| 219 | RUU tentang Keolahragaan | |
| 220 | Undang-undang No. 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata | |
| 222 | RUU tentang Pemberlakuan | |
| Penyelundupan Imigran Baik melalui Darat, Laut dan Udara, Supplemen Konvensi Melawan | ||
| 226 | tentang Perubahan |
| Pidana Terorisme | ||
| 227 | RUU tentang Ombusdman | |
| 228 | RUU tentang Perkreditan Perbankan | |
| 229 | RUU tentang Kewarganegaraan | |
| 230 | 230 RUU tentang Sekuritisasi | |
| 231 | 231 RUU tentang Mata Uang |
VIII.PENUTUP
Prolegnas merupakan bagian dari manajemen pembentukan peraturan perundang-undangan yang sangat penting artinya dalam pembentukan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Fepublik Indonesia Tahun 1945.
Guna terselenggaranya Prolegnas secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu, maka perlu ditekankan penting dan strategisnya tugas dan tanggung jawab Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat dan Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang tersebut mengamanatkan tugas dan fungsi koordinasi kepada Kementerian Hukum dan HAM dalam penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah dan kepada Badan Legislasi untuk di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. Peran dan tugas Badan Legislasi semakin penting dan strategis, karena Undang-undang No. 10 Tahun 2004 mengamanatkan pula kepada Badan Legislasi untuk mengkoordinasikan Prolegnas antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.
Implikasi dari tugas dan wewenang tersebut adalah Prolegnas yang terkoordinasi, terintegrasi dan terpadu dapat terwujud apabila kedua lembaga tersebut menjadi pintu masuk setiap rancangan undang-undang, baik di lingkungan
Pemerintah, maupun di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam kaitan itu, kedua lembaga tersebut memperkuat diri dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai menjadi pusat perencanaan, penyusunan, dan perancangan undang-undang.
Di samping itu, keberhasilan pelaksanaan Prolegnas ditentukan oleh persiapan-persiapan penyusunan naskah akademik setelah melalui penelitian dan pengkajian yang komprehensif dan mendalam serta terbukanya ruang publik untuk berpartisipasi secara intens dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk kegiatan tersebut, membutuhkan sumber daya manusia perancang peraturan perundang-undangan yang profesional dan berintegritas tinggi serta dukungan sarana dan prasarana yang lebih memadai.
Program Legislasi Nasional Tahun 2005-2009 tersebut di atas. telah mendapat persetujuan dalam Rapat Paripurna ke-12 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal I Februari 2005.
Jakarta, 1 Pebruari 2005
DEWAN PERWAKILAN RAKYAI REPUBLIK INDONESIA WAKIL KETUA,
TTD
H. ZAENAL MA'ARIF, SH. MA