Baca teks (PDF): Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat RI th 2005-2005

67 halaman · 67 halaman diproses dengan OCR · 22.9 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
  2. Menimbang
  3. Mengingat
  4. Memperhatikan :
  5. MEMUTUSKAN:
  6. Menetapkan
  7. KEDUA
  8. I. PENDAHULUAN
  9. II. PRINSIP DASAR PEMBENTUKAN UNDANG- UNDANG
  10. III. MAKSUD DAN TUJUAN
  11. B. Tujuan Prolegnas adalah:
  12. IV. KONDISI OBYEKTIF
  13. V. VISI DAN MISI
  14. B. Misi
  15. VI.ARAHKEBIJAKAN
  16. VII. DAFTAR RANCANGAN UNDANG-UNDANG DAN SKALA PRIORITAS
  17. Tabel: 3 Daftar Rancangan Undang-Undang Program Legislasi Nasional 2006-2009
  18. VIII.PENUTUP
  19. DEWAN PERWAKILAN RAKYAI REPUBLIK INDONESIA WAKIL KETUA,

KEPUTUSAN

DEWANPERWAKILANRAKYAT

REPUBLIKINDONESIA

NOMOR:01/DPR-R1/I11/2004-2005

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN

PROGRAMLEGISLASUNASIONALTAHUN2005-2009

DEWANPERWAKILANRAKYAT

REPUBLIKINDONESIA

1

N.D1-01-11 PERPUSTAKAAN
DPR-RI KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 01/DPR-RI/III/2004-2005 TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL TAHUN 2005 - 2009KONSORSIUM PEMBARUAN ACRARIA

DPR-RI

DERT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR:01/DPR-RI/III/2004-2005 TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL TAHUN 2005-2009

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: a. bahwa penyusunan Program Legislasi Nasional antara Dewan Perwakilan Rakyat· Republik Indonesia dan Pemerintah dikoordinasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang khusus menangani bidang legislasi;

b. bahwa perencanaan dan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam suatu Program Legislasi Nasional;

c. bahwa penyusunan Program Legislasi Nasional sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dibicarakan dalam rapat Badan Legislasi bersama dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

d. bahwa Program Legislasi Nasional Tahun 2005-2009 tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Mengingat

: 1. Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Negara undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15/DPR- RI/I/2004-2005 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Memperhatikan :

Keputusan Rapat Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ke-12, pada tanggal 1 Pebruari 2005.

PER- DEWAN PER- PRO- KEPUTUSAN WAKILAN RAKYAT REPUBLIK TENTANG INDONESIA SETUJUAN PENETAPAN GRAM LEGISLASI NASIONAL TAHUN 2005-2009.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA Menyetujui Penetapan Program Legislasi Nasional Tahun 2005-2009, untuk ditetapkan menjadi Program Legislasi Nasional Tahun.2005-2009 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 1 Pebruari 2005

KETUA,

TTD

H. R AGUNG LAKSONO

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Lampiran

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

: 01/DPR RI/III/2004-2005 Nomor

Tanggal : 1 Pebruari 2005

PROGRAM LEGISLASINASIONAL TAHUN2005-2009

I. PENDAHULUAN

Program legislasi nasional (Prolegnas) sebagai bagian pembangunan hokum adalah instrument perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis. Secara operasional, Prolegnas memuat daftar rancangan undang-undang yang disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu serta dijiwai oleh visi dan misi pembangunan hukum nasional.

Pembangunan hukum nasional merupakan bagian dari sistem pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan tujuan negara untuk melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, méncerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakanketertibandunia yangberdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, melalui suatu sistem hukum nasional.

Program pembangunan hukum perlu menjadi prioritas utama karena perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki implikasi yang luas dan mendasar dalam sistem ketatanegaran kita yang perlu diikuti dengan perubahan-perubahan di bidang hukum.

Di samping, itu arus globalisasi yang berjalan pesat yang ditunjang oleh perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola hubungan antara negara dan warga negara dengan pemerintahnya. Perubahan tersebut menuntut pula adanya penataan sistem hukum dan kerangka hukum yang melandasinya.

Dalam kerangka itu, maka Prolegnas diperlukan untuk menata sistem hukum nasional secara menyeluruh dan terpadu yang senantiasa harus didasarkan pada cita-cita proklamasi dan landasan konstitusional yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat) sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, prinsip negara hukum berarti menjunjung tinggi supremasi, persamaan kedudukan di hadapan hukunm, serta menjadikan hukum sebagai landasan operasional dalam kehidupan menjalankan system penyelenggaraan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Supremasi hokum ditempatkan secara strategis sebagai landasan dan perekat bidang pembangunan lainnya serta kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui satu sistem hukum nasional. Hukum sebagai landasan pembangunan bidang lainnya bermakna teraktualisasinya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial/pembangunan (law as a tool of social engeneering), instrumen penyelesaian masalah (dispute resolution) dan instrumen pengatur perilaku masyarakat (social control). Supremasi hukum bermakna pula sebagai optimalisasi perannya dalam pembangunan, memberi jaminan bahwa agenda pembangunan nasional berjalan dengan cara yang teratur, dapat diramalkan akibat dari langkah-langkah yang diambil (predictability), yang didasarkan padakepastian hukum (rechtszekerheid), kemanfaatan, dan keadilan (gerechtigheid). Sedangkan hukum sebagai perekat kehidupan berbangsa dan bernegara bermakna bahwa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat satu kesatuan sistem hukum nasional Indonesia. Sistem hukum nasional adalah sistem hukum yang menganut asas kenusantaraan yang tetap mengakui keanekaragaman atau heterogenitas hukum seperti hukum adat, hukum Islam, hukum agama lainnya, hukum kontemporer dan hukum barat, serta merumuskan berbagai simpul yang menjadi titik taut fungsional di antara aneka ragam kaidah yang ada melalui unifikasi terhadap hukumhukum tertentu yang dilakukan, baik secara parsial, maupun dalam bentuk kodifikasi.

Kondisi obyektif pelaksanaan program pembangunan nasional tahun 2000-2004 secara umum menggambarkan masih belum menunjukkan hasil pembangunan hukum yang sesuai dengan harapan dan rasa keadilan masyarakat, yaitu hukum yang sungguh-sungguh memihak kepentingan rakyat, hukum yang tidak hanya melindungi kepentingan orang perseorangan dan kelompok/golongan tertentu, hukum yang tetap mengimplementasikan nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Pada aspek materi hukum masih ditemukan materi hukum yang saling tumpang tindih dan tidak konsisten, baik secara vertikal maupun horizontal, belum menunjukkan komitmen dan karakter yang responsif terhadap masalah perlindungan hak asasi manusia, masyarakat lemah dan marjinal, nilai keadilan jender, serta proses pembentukannya yang kurang aspiratif dan partisipatif. Sedangkan pada aspek aparatur hukum antara lain kurang memadainya integritas, moral dan profesionalisme aparat penegak hukum, serta belum terwujudnya lembaga hukum yang kuat dan terintegrasi. Persoalan pada materi, sarana, dan prasarana hukum berdampak pada masalah kesadaran hukum masyarakat, yaitu rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang ditandai dengan terputusnya hubungan atau terjadi kesenjangan antara norma-norma hukum dengan perilaku masyarakat.

Permasalahan tersebut di atas disebabkan oleh sistem pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengabaikan pentingnya kegiatan inventarisasi, sinkronisasi, harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan, serta kurang melakukan diseminasi peraturan perundangundangan untuk membuka akses dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang. Proses yang demikian menggambarkan suatu Prolegnas yang tidak memiliki visi, misi, arah kebijakan serta metode yang jelas dalam penyusunan daftar rancangan undang-undang yang tertuang dalam Prolegnas. Prolegnas diterjemahkan secara sempit menjadi kumpulan daftar rancagan undangundang tanpa memiliki arah yang menjamin keberlanjutan pembangunan hukum nasional.

Oleh karena itu, Prolegnas tahun 2005-2009 tidak saja memuat daftar rancangan undang-undang, namun dilandasi visi, misi dan arah kebijakan yang menjadi parameter penentuan, penetapan, dan prioritas rancangan undangundang, baik untuk lima tahunan maupun satu tahunan.

II. PRINSIP DASAR PEMBENTUKAN UNDANG- UNDANG

Pembentukan undang-undang merupakan salah satu unsur penting di samping unsur-unsur lainnya dalam rangka pembangunan sistem hukum nasional. Pembentukan undang-undang merupakan suatu proses yang dinamis yang terus menerus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika masyarakat, lebih-lebih lagi pada era globalisasi dewasa ini yang dipacu oleh kemajuan teknologi informasi yang menjadikan dunia sebagai satu kesatuan global. Oleh karena itu, dalam pembentukan undang-undang secara komprehensif perlu memperhatikan 3 (tiga) dimensi, yaitu masa lalu yang terkait dengan sejarah perjuangan bangsa, masa kini yaitu kondisi objektif yang ada sekarang dengan lingkungan strategisnya dengan memandang ke masa depan yang dicita-citakan. Dalam kaitan itu, maka dalam penyusunan program pembentukan undang-undang perlu mempertimbangkan heterogenitas hukum yang terdiri dari hukum adat, hukum Islam, hukum agama lainnya, hukum kontemporer, serta Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi.

Di samping itu, dalam pembentukan undang-undang perlu dipegang teguh 3 (tiga) prinsip, yaitu:

1.kesetiaan kepada cita-cita Sumpah Pemuda, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus, serta nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam Pancasila, serta nilai-nilai konstitusional sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.terselenggaranya negara hukum Indonesia yang demokratis, adil, sejahtera, dan damai; dan

3.dikembangkannya norma-norma hukum dan pranata hukum baru dalam rangka mendukung dan melandasi masyarakat secara berkelanjutan, tertib, lancar, dan damai serta mengayomi seluruh tumpah darah dan segenap bangsa Indonesia.

Dengan berpegang teguh kepada prinsip tersebut, proses transformasi hukum positif yang heterogen dan transformasi ius constituendum menjadi ius constitutum dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilakukan secara sistematis, bertahap, dan berencana. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan menentukan bahwa: "perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam suatu Prolegnas". Penjelasan Pasal tersebut antara lain mengemukakan: "Agar dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dilaksanakan secara berencana, maka pembentukan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan berdasarkan Prolegnas.

Dalam Prolegnas tersebut termuat prinsip-prinsip pembentukan undang-undang, visi dan misi, arah kebijakan serta skala penentuan prioritas Prolegnas, baik untuk jangka panjang, maupun jangka menengah dan jangka pendek, sebagaimana yang dimaksud Pasal 15 Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan dan penjelasannya. Di sampang itu,. 'Prolegnas memuat daftar rancangan undang-undang untuk jangka menengah dan jangka pendek berdasarkan skala prioritas, sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum'masyarakat. Prolegnas hanya memuat program penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat pusat. Dalam penyusunan program tersebut perlu ditetapkan pokok materi yang hendak diatur serta kaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, Prolegnas disusun secara terkoordinasi, terarah, dan terpadu yang disusun bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerin'ah."

Dengan demikian Prolegnas merupakan instrumen perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang memuat skala prioritas Program Legislasi Jangka Menengah, dan Tahunan yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis oleh Dewan Perwakilan Republik dan Pemerintah sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.

Prolegnas merupakan pedoman dan pengendali penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang mengikat lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundangundangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Prolegnas tidak saja akan menghasilkan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk mendukung tugas umum pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat sesuai dengan tuntutan reformasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini atau di masa yang akan datang.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud penyusunan Prolegnas adalah:

1) memberikan gambaran objektif tentang kondisi umum di bidang peraturan perundang-undangan di tingkat pusat;

2) menyusun skala prioritas penyusunan rancangan undang-undang sebagai suatu program yang berkesinambungan dan terpadu sebagai pedoman bersama dalam pembentukan undang-undang oleh lembaga yang berwenang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional; dan

3) menyelenggarakan sinergi antar lembaga yang berwenang membentuk peraturanperundangundangan di tingkat pusat.

B. Tujuan Prolegnas adalah:

1) mempercepat proses pembentukanperaturan perundang-undangan sebagai bagian dari pembentukan sistem hukum nasional;

2) membentuk peraturan perundang-undangan sebagai landasan dan perekat bidang pembangunan lainnya serta mengaktualisasikan fungsi hukum sebagai sarana rckayasa sosial/pembangunan, instrumen pencegah/penyelesaian sengketa, pengatur perilaku anggota masyarakat dan sarana pengintegrasi bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3) mendukung upaya dalam rangka mewujudkan supremasi, terutama penggantian terhadap peraturan perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat;

4) menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang sudah ada selama ini namun tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat; dan

5) membentuk peraturan perundang-undangan baru sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

IV. KONDISI OBYEKTIF

Meskipun sejak tahun 1993 bidang hukum telah dijadikan bidang pembangunan tersendiri dan pada era reformasi pembangunan bidang hukum diberikan prioritas yang tinggi, namun dalam kenyataannya masih dijumpai berbagai permasalahan di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat sebagai berikut:

1. Prolegnas sebagai bagian dari Program Pembangunan Nasional belum sepenuhnya dilaksanakan karena lemahnya koordinasi dan sikap mengutamakan kepentingan sektoral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. Kemampuan lembaga pembentuk undang-undang dalam menyelesaikan pembentukan undang-undang masih belum optimal karena belum dibakukannya caracara dan metode perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan undang-undang, dan masih kurangnya tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan.

3. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rancangan undang-undang dan pembahasannya di Dewan Perwakilan Rakyat belum maksimal dan aspirasi masyarakat terutama yang terkait dengan substansi suatu rancangan undang-undang seringkali tidak terakomodasi sehingga suatu rancangan undangundang ketika disahkan menjadi undang-undang mendapat reaksi keras dari masyarakat.

4. Perubahan sistem ketatanegaraan yang terjadi pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 belum secara tuntas diikuti dengan pembentukan undang-undang pelaksanaannya. Sementara itu, peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial masih merupakan hukum positif, karena belum mampu diganti dengan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga cita-cita untuk mewujudkan sistem hukum nasional masih jauh dari harapan.

5. Hukum positif masih banyak yang tumpang tindih, tidak konsisten, baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

6. Bahasa hukum yang digunakan belum baku dan sering tidak sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga rumusan suatu ketentuan dan undang-undang tidak jelas dan multi tafsir.

7. Peraturan pelaksanaan undang-undang tidak segera diterbitkan atau terdapat jarak waktu yang cukup lama antara berlakunya undang-undang dengan penerbitan peraturan pelaksanaannya, sehingga undang-undang tidak terlaksana secara efektif.

8. Masih terdapat peraturan perundang-undangan yang diskriminatif, bias gender, dan kurang responsif terhadap perlindungan hak asasi manusia terutama hakhak kelompok vang lemah dan marginal.

9. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, perlu secara selektif diadopsi konvensi-konvensi internasional dalam rangka memasuki era perdagangan bebas dan mendukung upaya perlindungan hak asasi manusia, pelestarian lingkungan hidup, dan pemberantasan kejahatan transnasional dan extraordinary crime yang mengancam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berbagai permasalahan tersebut di atas disebabkan karena proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimulaidari dan perencanaan, pengundangan, penyebarluasannya belum dilaksanakan secara sistematis, terarah, dan terencana yang dilandasi oleh asas pembentukan ataupun asas yang dipatuhi dalam penyusunan materi peraturan perundang-undangan.

Prolegnas selama ini ditafsirkan secara sempit sebagai kompilasi daftar rancangan undang-undang dari berbagai departemen dan/atau lembaga pemerintah non departemen atau kompilasi berbagai usulan komisi atau badan legislasi Dewan Perwakilan Rakyat serta usulan Dewan Perwakilan Daerah. Padahal Prolegnas mempunyai makna yang lebih mendasar sebagai program yang integratif dengan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran yang jelas untuk jangka waktu tertentu.

Selain itu, diseminasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang kurang mencakup pihak-pihak yang terkait dalam rangka membuka akses dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

V. VISI DAN MISI

A. Visi

Penyusunan Prolegnas didasarkan pada visi pembangunan hukum nasional, yaitu:

Terwujudnya negara hukum yang adil dan demokratis melalui pembangunan sistem hukum nasional dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang aspiratif, berintikan keadilan dan kebenaran yang mengabdi kepada kepentingan rakyat dan bangsa di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Misi

Untuk mencapai visi sebagaimana dirumuskan di atas, maka Prolegnas disusun dengan misi:

1)mewujudkan materi hukum di segala bidang dalam rangka penggantian terhadap peraturan perundangundangan warisan kolonial dan hukum nasional yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat yang mengandung kepastian, keadilan, dan kebenaran, dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

2)mewujudkan budaya hukum dan masyarakat yang sadar hukum;

3)mewujudkan aparatur hukum yang berkualitas, professional, bermoral, dan berintegritas tinggi; dan

4)mewujudkan lembaga hukum yang kuat, terintegrasi dan berwibawa.

VI.ARAHKEBIJAKAN

Kebijakan Prolegnas diarahkan untuk:

a. membentuk peraturan perundang-undangan di bidang hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam dan lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan, sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. mengganti peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial dan menyempurnakan peraturan perundangundangan yang ada yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman;

c. mempercepat proses penyelesaian rancangan undangundang yang sedang dalam proses pembahasan dan membentuk undang-undang yang diperintahkan oleh undang-undang;

d. membentuk peraturan perundang-undangan yang baru untuk mempercepat reformasi, mendukung pemulihan ekonomi, perlindungan hak asasi manusia dan pemberantasan korupsi kolusi dan nepotisme dan kejahatan transnasional;

e. meratifikasi secara selektif konvensi internasional yang diperlukan untuk mendukung pembangunan ekonomi, demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia serta pelestarian lingkungan hidup;

f. membentuk peraturan perundang-undangan baru sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kemajuan jaman;

g. memberikan landasan yuridis bagi penegakan hukum secara tegas profesional dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan prinsip-prinsip· kesetaraan dan keadilan jender; dan

h. menjadikan hukum sebagai sarana pembaruan dan pembangunan di segala bidang yang mengabdi kepada kepentingan rakyat, bangsa dan negara guna mewujudkan prinsip keeimbangan antara ketertiban, legitimasi dan keadilan.

VII. DAFTAR RANCANGAN UNDANG-UNDANG DAN SKALA PRIORITAS

Berdasarkan kerangka pemikiran, maksud dan tujuan, visi, misi serta arah kebijakan Prolegnas yang telah diuraikan di atas, maka untuk Prolegnas tahun 2005 sampai dengan 2009 ditetapkan 284 Rancangan Undangundang sebagaimana tercantum dalam Tabel 1. Di samping itu, untuk prioritas jangka pendek ditetapkan 55 Rancangan Undang-undang sebagaimana tercantum dalam Tabel 2. Sedangkan sisa Rancangan Undangundang untuk tahun 2006-2009 adalah 229 Rancangan Undang-undang yang tercantum dalam Tabel III. Daftar rancangan undang-undang tersebut setiap tahun dapat dievaluasi, diverifikasi, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika dan perkembangan masyarakat dan prioritas yang tidak terlaksana tahun sebelumnya dijadikan prioritas tahun berikutnya.

Adapun penentuan skala prioritas Rancangan Undangundang ditetapkan berdasarkan beberapa pertimbangan yakni:

a. merupakan perintah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. merupakan perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

c. yang terkait dengan pelaksanaan undang-undang lain.

d. mendorong percepatan reformasi.

e. yang merupakan warisan Prolegnas 2000-2004 disesuaikan dengan kondisi saat ini.

f. yang menyangkut revisi atau amandemen terhadap undang-undang yang bertentangan dengan undangundang lainnya.

g.yang merupakan ratifikasi terhadap perjanjian internasional.

h. yang berorientasi pada pengaturan perlindungan hak-hak asasi manusia dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan jender.

1. yang mendukung pemulihan dan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.

j. yang secara langsung menyentuh kepentingan rakyat untuk memulihkan dan meningkatkan kondisi kesejahteraan sosial masyarakat.

Tabel: 1 Daftar Rancangan Undang-undang Program Legislasi Nasional 2005 -2009

NONAMA RUUKETERANGAN
1.RUU tentang Lembaga Kepresidenan
2.RUU tentang Kementerian Negara
3.RUU tentang Badan Pemeriksa Keuangan
4.RUU tentang Komisi Ombudsman
5.RUU tentang Dewan Pertimbangan Presiden
6.Pertimbangan Presiden RUU tentang Kewarganegaraan
7.RUU Penghapusan tentang Diskriminasi Ras dan Etnis
8.Diskriminasi Ras dan Etnis RUU tentang Rahasia Negara
9.RUU Kebebasan tentang Memperoleh Informasi Publik
10.Memperoleh Informasi Publik RUU tentang Mata Uang
11.RUU tentang Keimigrasian
12.RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
13.13. RUU tentang Perkreditan Per- bankan
14.RUU tentang Perbankan Syariah
15.15. RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan
16.16. RUU tentang Perubahan Atas Un- dang-Undang No 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
1717.RUU tentang Pasar ModalPengganti UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
1818. RUU tentang Perubahan Atas Un- dang-Undang No 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
19.Restrukturisasi RUU tentang Utang Perseroan
2RUU tentang Perusahaan Pem- biayaan Sekunder Perumahan Mortgage (Secondary cilities/SMF二
221. RUU tentang Perubahan Atas Un- dang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
222. RUU tentang Perubahan Atas Un- dang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Re- tribusi Daerah
2.23. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
2424.RUU tentang Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Bitung
225. RUU tentang Jaminan Pe- meliharaan Kesehatan Masyarakat
—26. RUU tentang Kesehatan 27. RUU tentang Perkembangan Ke-
pendudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
28. RUU Perubahan Atas Undang- Undang No. 3 Tahun 1992 ten- tang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
2329. RUUtentang Keolahragaan 30. RUU tentang Badan Hukum
2Pendidikan
3231. RUU tentang Guru 32. RUU tentang Perubahan Atas Un-
1dang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
34.34. RUU tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
35.RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 tentang Ibadah Haji
36.1999 tentang Ibadah Haji RUU tentang Peradilan Agama
37.RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban
3838. RUU tentang Pornografi dan Pornoaksi
39.RUU tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana
40.RUU tentang Pemberlakuan dan Penerapan KUHP
4141. RUU tentang Hukum Acara Pidana
42. 43.RUU tentang Narkotika RUU tentang Perubahan Atas
43. 44.Undang-Undang No.25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
45.RUU tentang Pengesahan Kon- tentang vensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris (International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing)
RUU tentang Pengesahan Kon- Internasional tentang vensi Pemberantasan Pendanaan (International Terorisme Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism)
Terorganisasi (United Nations Convention Against Transnational
Perdagangan, terutama Perem- puan dan Anak, Suplemen Konvensi PBB Melawan TOC (Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Person,Memberantas, dan Menghukum
nyelundupan melalui Darat, Laut dan Udara, Supplemen Melawan TOC (Protocol AgainstImigran Konvensi
Bangsa Menentang Korupsi, 2003 ( United Nations Conventionsenentan
Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance Criminal Matters) 51. RUU tentang Sekuritisasilp8alin
52. RUU tentangdan
54.RUU tentang Perubahan Atas1
55.Undang-Undang No.13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian
55.RUU tentang Perubahan Undang- Undang No.14 Tahun 1992 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan
56.RUU tentang Perubahan Undang- Undang No.15 Tahun 1992 tentang Penerbangan
57. 58.tentang Penerbangan RUU tentang Perposan RUU tentang Perubahan Undang-
58.RUU tentang Perubahan Undang- Undang 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran
59.RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
6060.RUU tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional
61.RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
62.RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.14. Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
63.RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
64.RUU tentang Penanggulangan Bencana
6565. RUU tentang Perubahan atas Undang-undang No. 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata
66.Pembentukan Daerah RUU Provinsi dan Kabupaten/Kota
667. RUU tentang Hak Milik Atas Tanah
8Lahan U68. RUU tentang Pengambilalihan Lahan Untuk Kepentingan Umum
196069. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun Pokok-Pokok 1960 tentang Agraria
70. RUU tentang Konflik Kepentingan Pejabat Publik
71. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pem- berantasanTindak Pidana Korupsi
200472. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun Pembentukan 2004 tentang
uu Peraturan Perundang-undangan 73. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
200274. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi二
KorupsiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi 75. RUU tentang Pemberian Gelar
Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Lainnya 76. RUU tentang Bendera, Bahasa,
nbaLambang Negara dan Lagu Kebangsaan Pemantapan
ersatu77.RUU tentang Persatuan dan Kesatuan Nasional 78. RUU tentang Etika Kehidupan
BerbangsaBerbangsa 79. RUU Perubahan Atas Undang--
Undan Undang No. 39 Tahun 1997 tentang Huku.n Pidana Militer
80.80. RUU tentang Hukum Acara Perdata
81.Kitab Undang- RUU tentang Undang Hukum Perdata
82,RUU tentang Tindak Pidana terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court)
83.Peradilan (Contempt of Court) RUU tentang Pembatasan Kasasi
84.RUU tentang Kode Etik Hakim
85.Balai Harta RUU tentang Peninggalan
86.Keistimewaan RUU tentang Daerah
87.RUU tentang Pengangkatan Harta Karun
88.RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi
89.RUU tentang Penghapusan Perkosaan dan Kekerasan Seksual
90.Penghapusan RUU tentang Pelecehan Seksual di Tempat Kerja
91.tentang Perlindungan RUU Tangga atau Pekerja Rumah Pekerja di Sektor Informal
92. 93.RUU tentang Anti Penyiksaan RUU tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
95.94. RUU tentang Prekursor
95. 96.RUU tentang Lembaga Negara RUU tentang Perlindungan Harga
Komoditas Pertanian dan Pangan
9tentang Hak Paten 97.RUU Komoditas Pertanian
TerTerhadap Pekerja HAM 99. RUU tentang Perubahan Atas
1995Tentang
20002000 Tentang Internasional
101.RUU Masyarakat Adat101.RUU tentang
Undang Hukum Dagang
Penggantian Atas UU N0. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi RUU tentang
Penggantian Atas UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
0105. RUU tentang Perkumpulan 106. RUU tentang Perubahan/
Penggantian Atas UU No. 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap 107.RUU Pemanfaatan tentang Perairan Indonesia dan Zone
FHukum di Perairan Indonesia dan Zone Tambahan 108. RUU tentang Jaminan Hipotik
1Sekunder 109. RUU tentang Hukum Disiplin
Prajurit TNI
tentang Administrasi/
1Administrasi
111.Pemerintahan RUU tentang Konvensi Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (the Int' Convention of Protection of Migrant in Workers and Their Families)Pengesahan
RUU tentang Konvensi Opsional Konvensi Hak Anak Tentang Perdagangan Anak, Pornografi Anak, dan Prostitusi AnakPengesahan Konvensi Opsional Konvensi Hak Anak Tentang Perdagangan Anak, Pornografi Anak, dan Prostitusi
Protokol Penghapusantentang Pengesahan Opsional Konvensi Diskriminasi
UU teTerhadap Perempuan RUU tentang Kesetaraan Jender RUU tentang Perubahan Atas
ndaUndang-Undang No. 56 /Prp/ Tahun 1960 Tentang Penetapan
116.RUU tentang Perlindungan dan Pengamanan Data Digitaligitald n
RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 PNPS Tahun 1963 Tentang Pengamanan Terhadap Barang Cetakan yang Dapat Mengganggu Ketertiban
118.RUU tentang PerikananPengadilan
1RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha KecilNo o a ahun
120.RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib DaftarUndang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar
12Perusahaan 121. RUU tentang Perubahan Atass
121. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 Tentang PMA dan UU No. 6 Tahun 1968 Tentang PMDN RUU tentang Pinjaman Luar
122.RUU tentang Pinjaman Luar negeri
123.Restrukturisasi RUU tentang Perbankan
124. 125.RUU tentang Perdagangan RUU tentang Tata Cara
125.RUU tentang Tata Cara Penyusunan APBN
126126. RUU tentang Sistem Standar Nasional Indonesia
127. 128.Perkreditan RUU tentang perbankan Perubahan/ RUU tentang
Penggantian Atas UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
130129.RUU tentang Tekhnologi Informasi
131130.RUU tentang Pengelolaan Piutang Negara
131.RUU Perencanaan tentang Anggaran Negara
132. 133.RUU tentang Obligasi Perubahan/ RUU tentang
134Penggantian Atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 134. RUU tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (KADIN)
135. RUU tentang Pengampunan Pajak
136.136. RUU tentang Demokrasi Ekonomi
137.137.RUU tentang Pengangkutan
138.Udara
.RUU tentang Perubahan/ Penggantian Atas UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi
139. 140.Tahun 1992 Tentang Koperasi RUU tentang Sistem Resi Gudang Perubahan/
140.RUU tentang Perubahan/ Penggantian Atas UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi
141.RUU tentang Transfer Dana Secara Elektronik
142.RUU tentang Akuntan Publik
143.RUU tentang Cyber Crime
144.RUU tentang Lelang Pengelolaan
145.tentang Pengelolaan RUU Kekayaan Negara
146.RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan Indonesia
147.RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
148.RUU tentangPerubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
149. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
150.RUU tentang Transfer Dana 151. RUU tentang Bentuk Kredit
1Peminjaman Bank dan Hipotik Bagi Perempuan
152.RUU tentang Badan Usaha Di Luar Perseroan Terbatas dan Koperasi
Ta153. RUU tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
dan KUKM154. RUU tentang Perkreditan Usaha dan KUKM
155155. RUU tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi
16156. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
15157. RUU tentang Lalu Lintas Barang dan Jasa
158158. RUU tentang Karantina Kesehatan
159159. RUU tentang Praktik Kefarmasian
16160. RUU tentang Praktik Perawat
16161. RUU tentang Praktik Bidan 162. RUU tentang Pengawasan Obat
102162. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan
163 163. RUU tentang Bahan Berbahaya 164. RUU tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun
5165. RUU tentang Sistem Pengupahan Nasional
166. RUU tentang Ratifikasi Konvensi [LO No. 185 tentang Dokumen Identitas Pelaut
7. R167. RUU tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
8.1Hasil 168. RUU tentang Bagi Perikanan
69. R169. RUU tentang Sistem Pengkajian dan Audit Teknologi
170.RUUPerubahan/ tentang Penggantian Atas UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Perencanaan
171.Nasional
17171. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 43 Tahun Pokok-Pokok 1999 tentang Kepegawaian (Pegawai Negeri Sipil)
172. 173.RUU tentang Etika Pemerintahan tentang Perubahan Atas RUU
174.Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu RUU tentan Perubahan Tentang
175.UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD. RUU tentang Perubahan Atas
176.Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah RUU tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No. 12 Tahun 1980 Tentang Hak-hak Keuangan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara. Administrasi
1177.RUU tentang Pemerintah
178.RUU tentang Perilaku Aparat Negara tentang Hubungan 179.RUU
Kewenagan Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota Pengesahan 180.RUU tentang
1International Covenant On Civil Political Rights (ICCPR)
181. 182.RUU tentang Partai Politik RUU tentang Perubahan Atas
18Undang-Undang NO. 7 Tahun
1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan一
183.RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
184. RUUtentang Tindakan Kepolisisan Terhadap Anggota20
185. 186.DPR, DPD dan DPRD RUU tentang Pemerintahan Pusat RUU tentang Kepegawaian
186.tentang Daerah
180Serta 187. RUU tentang Peran Masyarakat
189. RUU188. RUU Wajib Serah tentang Arsip/Dokumen
190. RUUtentang Kepegawaian POLRI
191tentang Kesekretariatan Negara
192191. RUU tentang Hukum Terapan Peradilan Agama :92. RUU tentang Perubahan Atas
193Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 193. RUU tentang Kerukunan Umat
1944193. RUU tentang Kerukunan Umat Beragama 194. RUU tentang Pembentukan
195.tentang Pengadilan Tinggi Agama
RUU tentang Badan Hukum Pendidikan
196.196. RUU tentang Sistem Nasional Perpustakaan
19197. RUU tentang Penyempurnaan UU No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan karya Rekam
198. RUU tentang Pendidikan kewarganegaraan
199.RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
200200.RUU tentang Standard Pelayanan Publik
201.RUU tentang Administrasi Kependudukan
202.RUU tentang Perlindungan Data Pribadi di Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
203. 204.RUU tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial RUU tentang Perubahan Atas
RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman
205.RUU tentang Pengaturan Hak-hak Perempuan
—20206.RUU tentang Pengesahan Covenant on civil and Political Rights (ICCPR)
20207. RUU tentang Pengesahan The Convention on the prevention and Punishment of The Crime of Genocide
208208.RUU tentang Pengesahan The Slavery Convention of 1926 209. RUU tentang Pengesahan the
Convention For Suppression of Persons and of Traffic Exploitation of the Prostitution of Others)
210.RUUPengesahan tentang Convention on The Means of Prohibiting and Prevènting Illicit
211.Transfer of Cultural Heritage (1976)Traffic: Import, Export and
21RUU tentang Pengesahan The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees
212.RUU tentang Penyuluhan
213.RUU tentang Insinyur
214.RUU tentang Kepemudaan
215.RUU tentang Pahlawan
216.RUU tentang Komunitas adat terpencil
217.RUU tentang Pengumpulan Uang dan Barang
218.Penyandang RUU tentang Masalah Tuna Sosial
219. 220.RUU tentang Hubungan Etnisitas
220.RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
221.RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
222. 223.Budaya RUU tentang Kebudayaan Pengesahan RUU tentang
223.Pengesahan RUU tentang International Covenant on Economic, Social, and Cultural
224.Rights (ICESCR) RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
225.Lingkungan Hidup RUU tentang Kelautan
226. R226. RUU tentang Pesisir
227.R227. RUU tentang Peternakan dan
1Kesehatan Hewan
22°228. RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Penebangan Hutan1
229.Secara Ilegal (Illegal Logging) RUU tentang Perlindungan Petani
230RUU tentang Peternakan
231.RUU tentang Kesehatan Hewan
232.RUU tentang Diversifikasi
233.Pangan RUU tentang Lahan Subur
234.Pertanian RUU tentang Pengelolaan Sumber
235Daya Alam 235. RUU tentang Pengelolaan Sumber
236Daya Genetik 236. RUU tentang Keamanan Hayati
237.dan Pangan Pengesahan 237.RUU tentang Persetujuan ASEAN tentang
238.Pencemaran Asap Lintas Batas RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan
239Daya Ekosistemnya 239. RUU tentang Geologi
240. RUU tentang Konservasi Tanah dan Air
241Pengesahan 241.RUU tentang Konvensi Stockholm Mengenai
Persistent Organic Pollutant 242.RUU tentang Pengesahan Konvensi Rotterdam mengenai Prior Informed Consent untuk Bahan-Bahan Kimia Berbahaya dan Pestisida dalam Perdagangan Internasional
244.International Treaty On Plant Genetic Resources for Food and Agriculture RUU tentang Penataan Ruang
244.RUU tentang Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
245.Tata Informasi RUU tentang Geografis Nasional
246.RUUSurvei dan tentang Pemetaan Nasional
247.RUU tentang Kebumian
248.F:UU tentang Metereologi dan Geofisika
249.RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional
250. 251.Udara Nasional RUU tentang Keantariksaan RUU terubahan Atas UU No. 7
2RUU terubahan Atas UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
253. RUU252.RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Perubahan/
tentang Penggantian Atas UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 254. RUU tentang Perubahan Atas
15Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan 255. RUU tentang Perubahan Atas yang
yang Undang-Undang menetapkan Perpu No.1 Tahun 2004tentang Penambangan Terbuka dalam Kawasan Konservasi/Kawasan Lindung.
Undang256. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun
252004 tentang Perikanan 257. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 29 Tahun
258.2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman RUU tentang Bela Negara
260.RUU tentang Penggunaan Wilayah Negara Indonesia RUU tentang Perubahan Atas
26Undang-Undang No. 23/Prp/ 1959 tentang Keadaan Bahaya 261. RUU tentang Batas Wilayah
262.Negara Kesatuan Republik Indonesia RUUku
263.tentang Komponen Cadangan RUU tentang
264tentang Komponen Pendukung 264. RUU tentang Pertahanan dan
265.Keamanan Negara RUU tentang Pelatihan Dasar
296Kemiliteran Secara Wajib 266. RUU tentang Pengabdian di
267Bidang Pertahanan Sesuai dengan Profesi 267. RUU tentang Perbantuan TNI
268. 269.Kepada POLRI ( Dalam Rangka Tugas Keamanan) RUU tentang Intelejen Negara
269.RUU tentang Pengesahan Perjanjian Pelarangan Ujicoba
270Nuklir Secara Menyeluruh 270.RUU tentang Pengesahan Konvensi Pelarangan Menyeluruh
271Ranjau Darat Anti Personil 271. RUU tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Yogyakarta
Pemerintahan 2004 tentang Daerah
273.RUU tentang Pengakuan dan Penghormatan Masyarakat Adat dan Tradisinya.
27Pemilihan 274.RUU tentang Gubernur, Bupati, dan Walikota.
275.Kawasan RUU tentang dan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam.
2Pelabuhan Bebas Batam. 276. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 34 Tahun 1999 tentang Kekhususan Daerah Khusus Jbukota Jakarta.
277.1RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
278 RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 21 Tahun 20C1 tentang Otonomi Khusus
bagi Provinsi Papua. 279 RUU tentang Otonomi Khusus Provinsi Bali
280. RUU tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menjadi Undang-Undang.
281 RUU Lembaga tentang Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) 82 RUU tentang Protokoler dan
Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
undang No.16 Tahun 2004
undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik

Tabel: 2 Daftar Prioritas Rancangan Undang-Undang Program Legislasi Nasional Tahun 2005

No.NAMA RUUKETERANGAN
Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang
2.RUU tentang Kepresidenan
3.RUU tentang Kementerian Negara2
4.Badan RUU tentang Pemeriksa Keuangan
5.RUU tentang Dewan Pertimbangan Presiden
6.RUU tentang Rahasia Negara
7.RUU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi
Publik
8.RUU tentang KeimigrasianPengganti UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.
9.RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
三10.RUU Perbankan tentang Syariah
I1. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
13.Perasuransian. 12. RUU tentang Pasar ModalPengganti UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
RUU tentang Perusahaan Pemhiayaan Sekunder Perumahan (Secondary Mortgage Facilities/SMF
RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 lahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
J61i5. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
10.116. RUU tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
1717. R1U tentang KesehatanPengganti UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
E.8. RUU tentang PerubahanKesehatan
Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
19.RUU tentang Badan Hukum Pendidikan
2020. RUU tentang Gurusubstansi sudah
2121. RUU tentang Pornografi dan Pornoaksisubstansi sudah dimasukkan dalam RUU KUHP)
22.RUU tentang Tindak Pidana Perdagangan OrangKUHP)
23.RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 tentang Ibadah Haji
24.RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 1989 Tahun tentang Peradilan Agama
25.RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban
26.RUU tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana
2727.RUU tentang NarkotikaPengganti UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
28. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
29.RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional
ngeboman oleh Teroris (International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing) RUU tentang Pengesahan Internasional Konvensi tentang Pemberantasan Pen-
30. Konvensi Suppression 31. lawan Kejahatan Trans- nasional Terorganisasi (Uni- ted Nations Convention Againstdanaan Terorisme (Interna- tional Convention for the Suppression of Financing of Terrorism) RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional Me-the
Against 32.Against Organized Crime) RUU tentang PengesahanTransnational
Against 32. Protokol untuk Mencegah, Memberantas, dan Meng- hukum Perdagangan, ter- utama Perempuan dan Anak, Children) 33.Suplemen Konvensi PBB Melawan TOC (Protocol to Prevent, Suppress, and Pu- nish Trafficking in Person, Especially Woman dan Children)
33. RUU tentang Pengesahan KonvensiPerserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi, 2003 ( United Na- tions Conventions Againts Corruption, 2003)
RUU tentang Bantuan Timbal Balik dalam Ma- salah Pidana (Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)
35.RUU tentang Mineral dan BatubaraPengganti UU No. 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan Umum
36. 37.RUU tentang Energi
38.RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.13 Tahun 1992 tentang Per- keretaapian RUU tentang Perubahan
39.RUU tentang Perubahan Undang-Undang No.14 Tahun 1992 tentang Lalu- Lintas dan Angkutan Jalan
RUU tentang Perubahan Undang-Undang No.15 Tahun 1992 tentang Penerbangan
RUU tentang Perubahan Undang-Undang 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran
41.RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
42. 43.RUU tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional RUU tentang Perubahan
RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.14. Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Penataan Ruang
45.RUU tentang Penanggulangan Bencana
46.RUU tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/KotaJudul disesuaikan RUU yang membentuk daerah provinsi atau kabupaten/kota.
47RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tentang Tahun 1960 Undang-undang Pokok Agraria
48 49Agraria RUU tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
50RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan RUU tentang Perubahan
51-Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan RUU tentang Perubahan
Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Pajak dan Jasa dan Penjualan Atas Barang Mewah
52Perubahan RUU No.41 Undang-UndangAtas
Tahun 1999 tentang Kehutanan
53RUU Perubahan tentang Atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan
Pengadilan Tinggi Agama Banten, Bangka Belitung, Maluku Utara, dan Gorontalo.
Atas Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tabel: 3 Daftar Rancangan Undang-Undang Program Legislasi Nasional 2006-2009

NO.NAMA RUUKETERANGAN
1.RUU tentang Hak Milik Atas Tanah
2.RUU tentang Pengambilalihan Lahan Untuk Kepentingan Umum
3.RUU tentang Konflik Kepentingan Pejabat Publik
4.RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31
RUU TahunPemberantasanTindak Pidana Korupsi tentang Perubahan RUU Atas Undang-Undang No. 10
2004Atas Undang-Undang No. 10 tentang Tahun 2004 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 6. RUU tentang Perubahan
2003 tentang6. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 2003 tentang Tahun Ketenagakerjaan
Tahun 2002 tentang Komisi Tindak7. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemberian
dan and Pemberian RUU tentang Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Lainnya
mbang Ne9. RUU tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan
Kesatuan10 RUIJ tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional
angsaEtika 11. RUU tentang Kehidupan Berbangsa 12. RUIJ tentang Perubahan
9Atas Undang--Undang No. 39 Tahun 1997 tentang Hukum Pidana Militer
13.RUIJ tentang Hukum Acara Perdata
1414. RUIJ tentang Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
15. RU15. RUU tentang Tindak Pidana
terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court)
16.RUU tentang Pembatasan Kasasi
1717. RUU tentang Kode Etik Hakim
18.RUU tentang Balai Harta Peninggalan
19.RUU tentang Keistimewaan Daerah
20.RUU tentang Pengangkatan Harta Karun
221. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 1979 Tahun tentang Ekstradisi
2222. RUU tentang Penghapusan Perkosaan dan Kekerasan Seksual
23.RUU tentang Kebijakan Penghapusan Pelecchan Seksual di Tempat Kerja
24.tentang Kebijakan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau Pekerja di Sektor Informal
2Sektor Informal 25.RUU tentang Anti Penyiksaan
2026. RUU Perubahan Atas Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesià di Luar Negeri
27. 28.RUU tentang Prekursor
1RUU tentang Lembaga Negara
29. RUU tentang Perlindungan Harga Komoditas Pertanian dan Pangan0
2130.RUU tentang Hak Paten Komoditas Pertanian 31. RUU tentang Perlindungan
32.RUU31. RUU tentang Perlindungan Terhadap Pekerja HAM tentang Perubahan
Atas Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan 33. RUU tentang Perubahan
Tahun 31 RUU33. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 2000 tentang Tahun Perjanjian Internasional
31 RUU31 RUU tentang Hak-Hak Masyarakat Adat
36 RUU35 RUU tentang Kitab Undang- Undang Hukum Dagang
—7tentang Perubahan Atas Undang-Undang N0.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Tahun37. RIJU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
39.RUU tentang Perkumpulan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 1980 tentang Tindak
40Pidana Suap 40. RUU tentang Pemanfaatan Perairan Indonesia dan Zone Tambahan serta Penegakan Hukum di Perairan Indonesia
一dan Zone Tambahan tentangJaminan
dHHipotik Sekunder
42. RUUtentang Disiplin Prajurit TNIHukum
AmAdministrasi/Ketatalaksanaa n Administrasi Pemerintahantentang
44. RUU tentang PengesahanKonvensi Perlindungan Hak- Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (theof
45. RUU tentang Pengesahan Konvensi Konvensi Hak Anak Tentang Perdagangan Pornografi Prostitusi AnakPerdaganganOpsional Anak, dan
46. RUU tentang PengesahanProtoko! Opsional Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan
Jender 48. RUUJender tentang Perubahan
Atas Undang-Undang No. 56 Penetapan Pertanian/Prp/ Tahun 1960 Tentang Penetapan LuasTanah
danPengamananData
50. RUUDigital tentang Perubahan1
51. <4. 56. 58.PNPS Tahun 1963 tentang Terhadap Pengamanan Barang Cetakan yang Dapat Mengganggu Ketertiban RUU tentang PengadilanTerhadap
Mengganggu Ketertiban RUU tentang Pengadilan Perikanan 2.RUU tentang Perubahan
Atas Undang-Undang No. 9 Iahun 1995 tentang Usaha Kecil
RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 3 Iahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusnhaan
RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Iahun 1967 tentang PMA dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang PMDN
tentang PMDN S. RUU tentang Pinjaman Luar negeri
56.RUU tentang Restrukturisasi Perbankan
<7. 58.RUU tentang Perdagangan RUU tentang Tata Cara
59Penyusunan APBN 59. RUU tentang Sistem Standar Nasional Indonesia
60.60.RUU tentang Perkreditan perbankan
6161.RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 1962 Tahun tentang
—6Perusahaan Daerah 62.RUU tentang Tekhnologi Informasi
1Piutang Negara63. RUU tentang Pengelolaan
Anggaran Negara64. RUU tentang Perencanaan
65.RUU tentang Obligasi 66.RUU tentang Obligasi
Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 KepabeananRUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 1995 tentang
667. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 tahun 1987 Kamar Dagang dan Industri (KADIN)Atas Undang-Undang No 1 tentang Kamar Dagang dan Industri
Pajak68. RUU tentang Pengampunan
669. RUU Ekonomitentang Demokrasi
70Udara70. RUU tentang Pengangkutan
71.RUU Tahun Koperasitentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 25 1992 tentang2
Gudang72. RUU tentang Sistem Resi
Tahun Metrologi Legal73. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 1981 tentang
7474. RUU tentang Transfer Dana Secara Elektronik74. RUU tentang Transfer Dana
7575. RUU tentang PublikAkuntan tentang
776. RUU tentang Cyber Crimeer Crime
777.RUU tentang Lelangg
778.RUU tentang Pengelolaanngelolaan
jnKekayaan Negara 79 RUU tentang Jaring
80Pengaman Sistem Keuangan Indonesia
80 81RUU tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis RUU tentang Otoritas Jasa
8.Keuangan RUU tentang Perubahan
8. tentang Dana Pensiun 83. RUU tentang Transfer DanaRUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 1992 tentang Dana Fensiun RUU tentang Perubahan Atas Undang- Undang No 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun 83. RUU tentang Transfer Dana
84 RUU tentang Bentuk Kredit83. RUU tentang Transfer Dana 84 RUU tentang Bentuk Kredit
85. RuPeninjaman Bank dan Hipotik Bagi Perempuan 85. RUU tentang Badan Usaha
86 a Di Luar Perseroan Terbatas dan Koperasi
87 Kec86. RUU tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
87. RUU tentang Perkreditan Usaha dan KUKM
80.F88.RUU tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi 89.RUU tentang Perubahan
Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
990. RUU tentang Lalu Lintas Barang dan Jasa
9191.RUU tentang Karantina
Kesehatan RUUPraktik
tentang Kefarmasian
93.RUU tentang PerawatPraktik
94.RUU tentang Praktik Bidanraktik Bidan
95.RUU tentang Pengawasan Obat dan MakananPengawasan
96.RUU tentang BerbahayaBahan
97.RUU tentang Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah SusunPerubahan
98.RUU tentang Pengupahan NasionalSistem
99.RUU tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 185 tentang Dokumen IdentitasPo 18 5
100RUU tentang Pegawai dan Janda/Duda PegawaiPensiun dan Pensiun
101RUU tentang Bagi Hasil PerikananBagi Hasil
102RUU tentang Pengkajian dan TeknologiSistem dan Audit
103.RUU Perubahan/Penggantian Atas UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaantentang
104Pembangunan Nasional RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok- PokokKepegawaian
ioS RUU ito RUU(Pegawai Negeri Sipil) tentang Pemerintahan ito RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12Etika
ito RUUPemerintahan ito RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu 107 RUU tentang Perubahan
Tahun 2003 tentang Pemilu 107 RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD.
109108 RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Keuangan Perimbangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
RUU tentang Perubalhan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 1980 tentang Hak-hak Lembaga Keuangan Tertinggi dan Tinggi Negara.
110RUU tentang Administrasi Pemerintah
111RUU tentang Perilaku Aparat Negara
112RUU tentang Hubungan Kewenagan Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota
113RUU tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
114 115RUU tentang Partai Politik RUU tentang Perubahan
Atas Undang-Undang NO.7
116Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan
RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
117 118RUU tentang Tindakan Kepolisisan Terhadap Anggota DPR, DPD dan DPRD
118RUU tentang Pemerintahan Pusat
119RUU tentang Kepegawaian Daerah
i20 121RUU tentang Peran Serta Masyarakat
121RUU tentang Wajib Serah Arsip/Dokumen
122RUU tentang Kepegawaian POLRI
123RUU tentang Kesekretariatan Negara
124 125RUU tentang Hukum Terapan Peradilan Agama
125RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
126RUU tentang Kerukunan Unmat Beragama
127RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama
128RUU tentang Sistem Nasional Perpustakaan
129RUU tentang Penyempurnaan UU No. 4
Tahun 1990 tentang Serah Sunpan Karya Cetak dan
karya Rekan 30 RUU Tentang Pendidikan kewarganegaraan
131 RUU Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
13Psikotropika 132|RUU Tentang Standard
133Pelayanan Publik RUU Tentang Administrasi
134Kependudukan RUU Tentang Perlindungan Data Pribadi di Bidang Pendaftaran Penduduk dan
135Pencatatan Sipil RUU Tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial
136RUU Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 Tentang
137Perumahan dan Pemukiman RUU tentang Pengaturan Hak-hak Perempuan
138Hak-hak Perempuan RUU tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights
139(ICCPR) RUU tentang Pengesahan The Convention on the prevention and Punishment of The Crime of Genocide
140RUU tentang Pengesahan The Slavery Convention of
141926 141 RUU tentang Pengesahan
142Suppression of Traffic Persons and of Exploitation of the Prostitution of Others) RUU tentang Pengesahan Convention on The Means of
RUU tentang Pengesahan Convention on The Means of Prohibiting and Preventing Illicit Traffic, Import, Export and Transfer of Cultural Heritage (1976)
143RUU tentang Pengesahan The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees
144 145RUU tentang Penyuluhan
146RUU tentang Insinyur
147RUU tentang Kepemudaan
148RUU tentang Pahlawan
14RUU tentang Komunitas Adat Terpencil
149RUU tentang Pengumpulan Uang dan Barang
150RUU tentang Penyandang Masalah Tuna Sosial
151RUU tentang Hubungan Etnisitas
152RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
153RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
154 155RUU tentang Kebudayaan RUU tentang Pengesahan
155RUU tentang Pengesahan International Economic, Social, and Cultural Rights
o(ICESCR) 156 RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23
157Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 157 RiJ1 tentang Kelautan
158157 RiJ1 tentang Kelautan 158 RUUU tentang Peternakan dan
151Kesehatan Hewan 15) RUU tentang Pemberantasan
160Tindak Pidana Penebangan Hutan Secara Ilegal (Illegal Logging)
161RUU tentang Perlindungan Petani
162RUU tentang Peternakan RUU tentang Kesehatan
163Hewan RUU tentang Diversifikasi
164Pangan RUU tentang Lahan Subur
165Pertanian RUU tentang Pengelolaan
166Sumber Daya Alam RUU tentang Pengelolaan
167Sumber Daya Genetik RUU tentang Keamanan
168Hayati dan Pangan RUU tentang Pengesahan Persetujuan ASEAN tentang
169Pencemaran Asap Lintas Batas RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 1990 Tahun tentang Konservasi Sumber Daya
Ekosistemnya
170RUU tentang Geologi
171RUU tentang Konservasi Tanah dan Air
172RUU tentang Pengesahan Konvensi Stockholm Mengenai Persistent Organic Pollutant
173RUU tentang Pengesahan Konvensi Rotterdam mengenai Prior Informed Consent Untuk Bahan-Bahan Kimia Berbahaya dan Pestisida Dalam Perdagangan Internasional
174Perdagangan Internasional RUU tentang Pengesahan Internasional Treaty On Plant Genetic Resources for Food & Agriculture
175RUU tentang Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
176 177RUU tentang Tata Informasi Geografis Nasional
178RUU tentang Survei dan Pemetaan Nasional
178 179RUU tentang Kebumian RUU tentang Metereologi
180dan Geofisika
100RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional
181 182RUU tentang Keantariksaan RUU tentang Perubahan
Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
Tahun Kehutanan 184 RUU1999 tentang
Penggantian Atas UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak
185tentang Perubahan RUU Atas Undang-Undang No. 20 2002 tentang
Perubahan RUU tentang Atas Undang-Undang yang menetapkan Perpu No.1 2004 tentang Tahun
187RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31
TahunAtas Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas
190RUU tentang Penggunaan Wilayah Negara Indonesia
Atas Undang-Undang No. 1959 tentang 23/Prp/2
Cadangan
194RUU tentang Komponen Pendukung
195RUU tentang Pertahanan dan Keamanan Negara
196RUU tentang Pelatihan Dasar Kemiliteran Secara
197Wajib RUU tentang Pengabdian di Bidang Pertahanan Sesuai
198dengan Profesi RUU tentang Perbantuan TNI Kepada POLRI (Dalam Rangka Tugas Keamanan)
199Rangka Tugas Keamanan) RUU tentang Intelejen Negara
200RUU tentang Pengesahan Perjanjian Pelarangan Ujicoba Nuklir Secara
201Menyeluruh RUU tentang Pengesahan Konvensi Pelarangan Menyeluruh Ranjau Darat Anti Personil
202 203RUU tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Yogyakarta
203RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
204RUU tentang Pengakuan dan Penghormatan Masyarakat Adat dan Tradisinya.
205RUU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
Perdagangan Pelabuhan Bebas Batam.1
207 RUU Tahun 208Atas Undang-Undang No. 34 1999 Kekhususan Daerah Khusus bukota Jakarta.
208 RUU Atas Undang-Undang No. 18 Tahun Otonomi2001 Khusus
209 RUU TahunAtas Undang-Undang No. 21 2001
211 RUU Perpu No. 2 Tahun 2004 tentangtentang Khusus Provinsi Bali tentang
Perselisihan Undang. 212 RUUHubungan Industrial menjadi Undang-
213 Keuangan DPR RIEkspor Indonesia (LPEI) FUU tentang Protokoler dan1
214RUJ tentang Undang-undang
2151
1
216
2Kependudukan PembangunanTahun 1992 (masuk
218Utang Perseroan
219RUU tentang Keolahragaan
220Undang-undang No. 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata
222RUU tentang Pemberlakuan
Penyelundupan Imigran Baik melalui Darat, Laut dan Udara, Supplemen Konvensi Melawan
226tentang Perubahan
Pidana Terorisme
227RUU tentang Ombusdman
228RUU tentang Perkreditan Perbankan
229RUU tentang Kewarganegaraan
230230 RUU tentang Sekuritisasi
231231 RUU tentang Mata Uang

VIII.PENUTUP

Prolegnas merupakan bagian dari manajemen pembentukan peraturan perundang-undangan yang sangat penting artinya dalam pembentukan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Fepublik Indonesia Tahun 1945.

Guna terselenggaranya Prolegnas secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu, maka perlu ditekankan penting dan strategisnya tugas dan tanggung jawab Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat dan Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang tersebut mengamanatkan tugas dan fungsi koordinasi kepada Kementerian Hukum dan HAM dalam penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah dan kepada Badan Legislasi untuk di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. Peran dan tugas Badan Legislasi semakin penting dan strategis, karena Undang-undang No. 10 Tahun 2004 mengamanatkan pula kepada Badan Legislasi untuk mengkoordinasikan Prolegnas antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Implikasi dari tugas dan wewenang tersebut adalah Prolegnas yang terkoordinasi, terintegrasi dan terpadu dapat terwujud apabila kedua lembaga tersebut menjadi pintu masuk setiap rancangan undang-undang, baik di lingkungan

Pemerintah, maupun di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam kaitan itu, kedua lembaga tersebut memperkuat diri dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai menjadi pusat perencanaan, penyusunan, dan perancangan undang-undang.

Di samping itu, keberhasilan pelaksanaan Prolegnas ditentukan oleh persiapan-persiapan penyusunan naskah akademik setelah melalui penelitian dan pengkajian yang komprehensif dan mendalam serta terbukanya ruang publik untuk berpartisipasi secara intens dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk kegiatan tersebut, membutuhkan sumber daya manusia perancang peraturan perundang-undangan yang profesional dan berintegritas tinggi serta dukungan sarana dan prasarana yang lebih memadai.

Program Legislasi Nasional Tahun 2005-2009 tersebut di atas. telah mendapat persetujuan dalam Rapat Paripurna ke-12 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal I Februari 2005.

Jakarta, 1 Pebruari 2005

DEWAN PERWAKILAN RAKYAI REPUBLIK INDONESIA WAKIL KETUA,

TTD

H. ZAENAL MA'ARIF, SH. MA