Baca teks (PDF): Rancangan Undang-Undang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan

46 halaman · 46 halaman diproses dengan OCR · 12.9 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGESAHAN KONVENSI MENENTANG PENYIKSAAN
  2. URAIAN KONVENSI
  3. KATAPENGANTAR
  4. RANCANGANUNDANG-UNDANG REPUBLIKINDONESIA NOMOR
  5. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
  6. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
  7. Menimbang:
  8. PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR:
  9. I.UMUM
  10. II. PASAL DEMI PASAL
  11. Pasal 1
  12. BAGIANI
  13. Pasal 1
  14. Pasal 2
  15. Pasal 3
  16. Pasal 4
  17. Pasal 5
  18. Pasal 6
  19. Pasal 8
  20. Pasal 9
  21. Pasal 10
  22. Pasal 11
  23. Pasal 12
  24. Pasal 13
  25. Pasal 14
  26. Pasal 15
  27. Pasal 16
  28. BAGIANII
  29. Pasal 17
  30. Pasal 18
  31. Pasal 19
  32. Pasal 20
  33. Pasal 21
  34. Pasal 23
  35. Pasal 24
  36. BAGIANIII
  37. Pasal 25
  38. Pasal 26
  39. Pasal 27
  40. Pasal 28
  41. Pasal 29
  42. Pasal 30
  43. Pasal 31
  44. Pasal 32
  45. Pasal 33
  46. ANALISISATASKONVENSIMENENTANG PENYIKSAAN: SUBSTANSI,PROSEDUR,URGENSIDAN RELEVANSI DIRATIFIKASIOLEHINDONESIA
  47. I.
  48. II.
  49. Kedua, Kewajiban-kewajiban Negara Peserta
  50. III.
  51. IV.
  52. Bahan Rujukan

RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGESAHAN KONVENSI MENENTANG PENYIKSAAN

Prakarsa ELSAM

URAIAN KONVENSI

Oleh: Abdul Hakim G: Nusantara, SH. LLM.

AAN KPA 0:1 29 ELSAM

PERPUSTA 117. H

ELSAM LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT

Jl. Kampung Melayu Besar 44, Jakarta Timur Telp. (021) 8296905 Fax. (021) 8353690

LA

RANCANGANUNDANG-UNDANG REPUBLIKINDONESIA NOMOR

TENTANG PENGESAHAN KONVENSI MENENTANG PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN ATAU HUKUMANYANGKEJAM,TIDAKMANUSIAWI DANMERENDAHKANMARTABATMANUSIALAINNYA

(CONVENTIONAGAINTSTORTUREANDOTHERCRUEL INHUMANORDEGRADINGTREATMENTORPUNISHMENT)

CMe WATKM3M RSTAL NBUWANGP MAMUDIUN

KATAPENGANTAR

Pada bulan Agustus tahun 1994 yang lalu Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menerbitkan versi terjemahan Indonesia konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menentang penyiksaan oleh Pejabat Publik (UN Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment). Penerbitan Konvensi PBB tersebut memperoleh sambutan luas dan positif dari kalangan masyarakat. Banyak surat yang disampaikan oleh para aktivitis organisasi non-pemerintah, pemuka dan anggota masyarakat yang meminta ELSAM untuk terus melanjutkan penyebaran informasi mengenai konvensi tersebut. Dan memang penerbitan konvensi PBB menentang penyiksaan oleh Pejabat Publik dan penyebar-luasannya di kalangan masyarakat merupakan bagian dari kampanye ELSAM untuk untuk mengakhiri praktekpraktek penyiksaan oleh Pejabat Publik yang jelas-jelas tidak saja bertentangan dengan konvensi PBB tersebut, tapi juga bertentangan dengan ketentuan hukum acara pidana (KUHAP) Indonesia.

Selain sambutan positif tersebut di atas ELSAM juga menerima kritik dari warga masyarakat terutama berkenaan dengan terjemahan Indonesia Konvensi PBB itu dan adanya kesalahan pada penulisan huruf dan soal teknis lainnya. Kami menerima dengan senang hati semua kritik tersebut.

Dengan memperhatikan semua kritik dan saran yang disampaikan kalangan masyarakat kepada ELSAM, ELSAM menerbitkan kembali versi terjemahan Indonesia kovensi PBB menentang penyiksaan dalam sebuah bentuk Rancangan Undang- Undang (RUU). Konsep RUU pengesahan konvensi menentang penyiksaan dipersiapkan oleh ELSAM sebagai suatu ikhtiar untuk mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk segera meratifikasi konvensi PBB yang penting itu. Ada beberapa alasan mengapa ELSAM bersama organisasi non-pemerintah dan kelompokkelompok masyarakat lainnya mendesak pemerintah untuk segera meratifikasi konvensi PBB tersebut. Pertama, Isi Konvensi tersebut sangat relevan untuk menjawab kasus-kasus penyiksaan yang baik langsung maupun tidak langsung melibatkan pejabat publik antara lain seperti, Polisi, anggota ABRI, dan lain sebagainya yang masih acap terjadi dalam masyarakat kita; Kedua, Nilai-nilai yang terkandung didalam konvensi tersebut amat sejalan dengan nilainilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945; Ketiga, Isi konvensitersebutakan menyempurnakan kelemahan-kelemahan yang ada dalam hukum acara pidana (KUHAP) dan hukum pidana (KUHP) kita; Keempat, bahwa sejak tanggal 23 Oktober 1985 yaitu hampir sepuluh tahun yang lalu kita telah ikut menanda-tangani konvensi PBB menentang penyiksaan.

RUUpengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan yang dipersiapkan oleh ELSAM itu telah disampaikan dan didialogkan dengan Fraksi-fraksi Politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yaitu Fraksi Persatuan Pembangunan dan Fraksi Karya Pembangunan. Pihak Fraksi Persatuan Pembangunan dan Fraksi Karya Pembangunan menyambut dan mendukung sepenuhnya prakarsa ELSAM tersebut. Selain itu ELSAM telah pula mendialogkan RUU tersebut dengan pihak Departemen Luar Negeri yang menyambut pula secara positif prakarsa ELSAM tersebut.

ELSAM bersama organisasi-organisasi non-pemerintah, kelompok-kelompok masyarakat lainnya serta pihak-pihak dalam pemerintah yang simpati akan terus mengupayakan ratifikasi dan pelaksanaan konvensi PBB menentang penyiksaan di Indonesia.

Abdul Hakim G. Nusantara SH. LLM.

RANCANGANUNDANG-UNDANG REPUBLIKINDONESIA NOMOR

TENTANG PENGESAHAN KONVENSI MENENTANG PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN ATAU HUKUMANYANGKEJAM,TIDAKMANUSIAWI DANMERENDAHKANMARTABATMANUSIALAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta jaminan semua warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum, sehingga segala bentuk penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

b. Bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa didalam sidangnya pada tanggal 10 Desember 1984, telah menyetujui Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Atau Hukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia (Convention Againts Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment);

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR:

TENTANG PENGESAHAN KONVENSIMENENTANG PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN ATAU HUKUMAN YANG KEJAM, TIDAKMANUSIAWIDANMERENDAHKAN MARTABATMANUSIA LAINNYA.

(CONVENTION AGAINTS TORTURE AND OTHER CRUEL INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT)

I.UMUM

Pada tanggal 9 Desember 1975 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Deklarasi tentang Perlindungan Semua Orang dari Sasaran Penyiksaan dan Perlakuan serta Hukuman Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan MerendahkanMartabat.

Deklarasi tersebut memuat perlindungan terhadap semua orang dari sasaran penyiksaan dan perlakuan serta hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, dan menyatakan agar diambil langkah-langkah yang efektif untuk menjamin pelaksanaan Deklarasi tersebut. Langkah-langkah tersebut antara lain memperbaiki metode interogasi, pelatihan bagisetiap pejabat pelaksana hukum, dan menyatakan penyiksaan yang dirumuskan dalam Deklarasi ini merupakan pelanggaran menurut hukum pidana. Oleh karena Deklarasi itu sifatnya tidak mengikat maka Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penyiksaan berdasarkan Deklarasi tersebut menyusun rancangan Konvensi tentang Menentang

Penyiksaan dan Perlakuan atas Hukuman Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia lainnya.

Pada tanggal 10 Desember Tahun 1984 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui tanpa pemungutan suara rancangan Konvensi tersebut di atas. dengan adanya suatu Konvensi internasional yang memuat larangan penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam di dalam sebuah Konvensi, maka secara hukum Konvensi ini melahirkan kewajiban yang mengikat negara-negara yang menjadi Peserta pada Konvensi tersebut. Karena ketentuan Konvensi pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 23 Oktober 1985 telah ikut menandatangani Konvensi itu sebagai persetujuan terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konvensi. Penandatanganan ini sekaligus juga merupakan perwujudan keinginan Indonesia untuk berpartisipasi dalam usaha-usaha internasional menentang penyiksaan danperlakuanatau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia lainnya, karena hal itu bertentangan dengan aspirasi kemerdekaan bangsa Indonesia, dan dengan salah satu prinsip-prinsip dasar negara Repblik Indonesia yang memuliakan manusia, yang dirumuskan dalam kalimat: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini tidak akan mempengaruhi asas dan ketentuan dalam peraturan perundangundangan nasional yang mengandung asas menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.Justru sebaliknya, penegasan asas dan prinsip yang terkandung dalam peraturan parundangan nasional tersebut menjadi jelas dan dapat ditegakkan.Begitu pula dalam hal pelaksanaanya, ketentuanketentuan dalam Konvemsi ini tidak akan merusak tatanan nilainilaibudaya,adatistiadat serta norma-norma keagamaan yang berlaku dan diikuti secara luas oleh masyarakat Indonesia. Karena yang diatur dalam Konvensi ini adalah hal yang juga ditentang tatanan nilai-nilai baik budaya,adat istiadat maupun agama yang diikuti oleh masyarakat Indonesia. Karenanya Konvensi ini sangat selaras baik dengan tatanan-tatanan nilai yang berlaku dalam masyarakat maupun dengan aspirasi bangsa Indonesia, yang memang memuliakan martabat manusia.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan Undang- Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum nasional memberikan keyakinan, bahwa praktek-praktek penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia lainnya, adalah tidak sejalan dan bertentangan dengan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam bemegara tersebut.Pancasila dan Undang-Undang Dasar dengan demikian menjamin, bahwa pelaksanaan ketentuan Konvensi ini sejalan dengan tata kehidupan yang dikehendaki bangsa Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Dengan mempertimbangkan,bahwalaranganterhadap penyiksaan dalam Konvensi ini memiliki karakteristik ius congens, yakni norma-norma yang telah diterima oleh komunitas internasional, yang sama sekali tidak boleh dikurangi, maka terhadap Konvensi ini Pemerintah Indonesia mengesahkannya tanpa perlu'persyaratan' (reservation). Sikap ini sekaligus menunjukkan kesungguhan bangsa Indonesia dalam usaha-usaha internasional memperjuangkan berakhirnya penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia lainnya.

Dengan menyatakan pengesahan konvensi ini tanpa 'reservation', maka pemerintah Indonesia terikat dengan kewajiban-kewajiban internasional yang timbul dari Konvensi ini, yaitu: menerima prosedur penyidikan oleh Komisi yang dibentuk berdasarkan Konvensi ini; dan kewajiban mengajukan penyelesaian perselisihan ke Mahkamah Internasional dalam hal terjadi perselisihan interpretasi dan penerapan konvensi ini.

Pasal 2

Cukup jelas

TAMBAHANLEMBARANNEGARARITAHUN....

NO:....

KONVENSIMENENTANG PENYIKSAANDANPERLAKUAN ATAUHUKUMANYANGKEJAM, TIDAKMANUSIAWIDAN MERENDAHKAN MARTABATMANUSIA LAINNYA.

Disetujui dan terbuka untuk penandatanganan dan persetujuan oleh resolusi Majelis Umum 39/46 tangal 10 Desember 1984.

Negara-negara Peserta Konvensi ini,

Mengingat bahwa sesuai dengan dasar-dasar yang ditetapkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan atas hak-hak yang sama dan tak dapat dicabut bagisemua umat manusia merupakan landasan kebebasan, keadilan dan perdamaian dunia,

Mengakui bahwa hak-hak tersebut berasal dari martabat yang menjadi sifat manusia secara pribadi,

Mengingat kewajiban Negara-negara berdasarkan Piagam PBB, terutama pasal 55, untuk memajukan penghormatan universal terhadap, dan ketaatan kepada, hak-hak asasi manusia dan kebebasan asasi,

Dengan menghormati pasal 5 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia dan pasal 7 Persetujuan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang keduanya menyatakan bahwa tak seorangpun akan menjadi sasaran penganiayaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia,

Dengan menghormati pula Deklarasi Perlindungan bagi semua Orang dari Sasaran Penyiksaan dan Perlakuan serta Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawiatau Merendahkan Martabat, yang disetujui oleh Majelis Umum pada tanggal 9 Desember 1975.

Berkeinginan untuk menjadikan perjuangan lebih efektif melawan penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia di seluruh dunia,

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

BAGIANI

Pasal 1

1. Untuk tujuan Konvensi ini, istilah "penyiksaan"berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh informasi atau suatu pengakuan dari padanya atau orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh dia atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila kesakitan atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh atau atas hasutan dari, atau dengan persetujuan atau dibiarkan oleh seorang pejabat pemerintah atau orang lain yang bertindak dengan kapasitas resmi. Hal tersebut tidak termasuk kesakitan atau penderitaan yang timbul hanya dari, melekat pada atauberkaitan dengan sanksi-sanksihukum

2. Pasal ini tanpa prasangka terhadap instrumen internasional atau perundang-undangan nasional mana pun yang benarbenaratau mungkin mengandung ketentuan-ketentuan tentang penerapan yang lebih luas.

Pasal 2

1. Setiap Negara Peserta akan mengambil langkah-langkah legislatif,administratif,hukum atau langkah-langkah efektif untuk mencegah tindakan penyiksaan di wilayah mana pun dalam batas kekuasaannya.

2. Tidak ada keadaan pengecualian apa pun, apakah keadaan perang atau ancaman perang, ketidak-stabilan politik dalam negeriatau keadaan darurat lainnya, yang dapat digunakan sebagaipembenaran untuk penyiksaan.

Pasal 3

1. Tidak ada Negara Peserta yang akan mengusir, mengembalikan (refouler) atau mengekstradisi seseorang ke Negara lain apabila ada alasan-alasan yang cukup kuat untuk percaya bahwa orang itu akan berada dalam bahaya karena dapat menjadi sasaran penyiksaan.

2. Untuk tujuan menentukan apakah ada alasan-alasan senacam itu, para penguasa yang berwenang akan memperhitungkan semua pertimbangan yang berkaitan termasuk, apabila dapat diterapkan, adanya suatu pola tetap pelanggaran yang kasar, mencolok atau massal terhadap hak asasi manusia di Negara tersebut.

Pasal 4

1. Setiap Negara Peserta akan menjamin bahwa semua tindakan penyiksaanadalahpelanggaran menuruthukum pidananya. Hal yang sama akan berlaku bagi percobaan untuk melakukan penyiksaan dan bagi suatu tindakan oleh siapa saja yang terlibat atau berpartisipasi dalam penyiksaan.

2. Setiap negara Peserta akan membuat agar pelanggaranpelanggaran ini dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan mempertimbangkan sifat keparahannya.

Pasal 5

1. Setiap Negara Peserta akan mengambil langkah-langkah seperlunya untuk menetapkanhak hukumanatas pelanggaran yang disebut dalam pasal 4 dalam hal-hal sebagaiberikut:

(a) Apabila pelanggaran dilakukan dalam suatu wilayah di bawah batas kekuasaannya atau di atas kapal atau pesawat terbang yang terdaftar Negara itu;

(b) Apabila pelanggar yang tertuduh adalah warga dari Negara tersebut;

(c) Apabila korban warga dari Negara tersebut kalau Negara itu menganggapnya tepat.

2. Demikian pula setiap Negara Peserta akan mengambil tindakan seperlunya untuk menetapkan yurisdiksinya atas pelanggaran-pelanggaran dalam kasus-kasus di mana pelanggar yang tertuduh berada dalam wilayah di bawah batas kekuasaannya dan Negara itu tidak mengekstradisikannya sesuai dengan pasal 8 ke suatu Negara lain sebagaimana disebut dalam ayat 1 pasal ini.

3. Konvensi ini tidak mengesampingkan setiap yurisdiksi pidana yang diberlakukan sesuai dengan hukum dalam negeri.

Pasal 6

1. Setelah merasa yakin, melalui pemeriksaan informasi yang tersedia untuk itu, bahwa keadaan menghendakinya, setiap negara Peserta yang wilayahnya terdapat orang yang dituduh telah melakukan pelanggaran yang disebut dalam pasal 4, akan menahan orang itu atau mengambil tindakan hukum lain untuk menjamin kehadirannya. Penahanan dan tindakan hukum lain itu akan dikenakan sebagaimana ditetapkan dalam hukum negara tersebut tetapi mungkin dalam jangka waktu yang diperlukan untuk memungkinkan suatu prosedur pidana atau ekstradisi dilaksanakan.

2. Negara seperti itu akan segera membuat penyelidikan pendahuluan kedalam fakta-fakta.

3. Seseorang yang ditahan sesuai ayat 1 dari pasal ini akan dibantu untuk segera berkomunikasi dengan perwakilan Negara yang tepat dan terdekat di mana ia adalah warga negara, atau, kalau ia adalah seorang yang tidak memiliki kewarganegaraan, denganperwakilan Negara di mana biasanya ia tinggal.

4. Apabila Suatu Negara, sesuai dengan pasal ini, telah menahan seseorang, negara tersebut akan segera memberitahu Negara-Negara yang disebut dalam pasal 5 ayat 1, tentang kenyataan bahwa orang tersebut berada dalam tahanan dan tentang keadaan-keadaan yang membenarkan penahanannya. Negara yang melakukan penyelidikan pendahuluan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini akan segera melaporkan temuannya kepada Negara-negara tersebut dan akan menunjukkan apakah pihaknya bermaksud melaksanakan hakhukumnya.

Pasal 7

1. Negara Peserta yang di wilayah di bawah kekuasaan hukumnya ditemukan seseorang yang diduga telah melakukan suatu pelanggaran sebagaimana disebut dalam pasal 4, dalam kasus-kasus yang dimaksud dalam pasal 5, kalau Negara itu tidak mengekstradisikannya, akan mengajukan kasus itu kepada instansinya yang berwenang untuk tujuan penuntutan.

2. Instansi-instansi ini akan mengambil keputusan dengan cara sama seperti dalam kasus pelanggaran biasa lain yang bersifat serius sesuai dengan hukum Negara itu. Dalam kasus-kasus yang disebut dalam pasal 5, ayat 2, standar pembuktian yang dibutuhkan untuk penuntutan dan penghukuman sama sekali tidak boleh kurang keras dibanding dengan standar pembuktian yang diterapkan pada kasus-kasus yang disebut dalam pasal 5, ayat 1.

3. Setiap orang yang diajukan ke sidang pengadilan berkenaan dengan suatu pelanggaran yang disebut dalam pasal 4 akan mendapat jaminan perlakuan adil pada setiap tahap pengadilan.

Pasal 8

1. Pelanggaran-pelanggaran yang disebut dalam pasal 4 akan dianggap termasuk sebagai pelanggaran yang dapat diekstradisi dalam setiap perjanjian yang ada diantara Negara-negara Peserta.Negara-negara Peserta akan berusaha memasukkan pelanggaran-pelanggaran semacam itu sebagai pelanggaran yang dapat diekstradisi dalam setiap perjanjian ekstradisi yang disepakati di antara Negara-negaraitu.

2. Kalau suatu negara Peserta yang mensyaratkan adanya suatu perjanjian untuk melakukan ekstradisi menerima permohonan untuk ekstradisi dari suatu Negara Peserta lain yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengannya, maka negarta tersebut dapat menganggap Konvensi ini sebagai dasar hukum bagiekstradisi yang berkenaan dengan pelanggaran semacam itu. Ekstradisi akan dikenai syaratsyarat yang ditetapkan oleh hukum Negara yang menerima permohonan.

3. Negara-negara Peserta yang tidak mensyaratkan adanya suatu perjanjian untuk melakukan ekstradisi akan mengakui pelanggaran-pelanggaran semacam itu sebagai pelanggaran yang dapat diekstradisi di antara mereka sendiri yang tunduk pada syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum Negara yang menerima permohonan.

4. Pelanggaran-pelanggaran seperti itu akan diperlaku-kan, untuk keperluan ekstradisi antara Negara-negara Peserta, seolah-olah dilakukan tidak hanya di tempat di mana pelanggaran iu terjadi tetapi juga di wilayah Negara yang diminta untuk menetapkan yurisdiksinya sesuai dengan pasal 5, ayat 1.

Pasal 9

1. Negara-negara Peserta akan saling memberi bantuan sebesarbesarnya sehubungan dengan perkara pidana yang diajukan berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran yangdisebut dalam pasal 4, termasuk pemberian semua bukti yang mereka kuasai yang diperlukan untuk penyelesaian perkara itu.

2. Negara-negara Peserta akan melaksanakan kewajibannya berdasarkan ayat 1 pasal ini sesuai dengan semua perjanjian tentang bantuan hukum bersama yang mungkin ada di antara Negara-negara tersebut.

Pasal 10

1. Setiap Negara Peserta akan menjamin bahwa pendidikan dan informasi mengenai larangan terhadap penyiksaan sepenuhnya dicantumkan dalam pelatihan para petugas pelaksana hukum, sipil atau militer,pegawai medis, pegawai pemerintah dan orang-orang lain yang mungkin terlibat dalam penahanan, interogasi atau perlakuan terhadap setiap orang yang dikenai setiap bentuk penangkapan, penahanan atau pemenjaraan.

2. Setiap Negara Peserta akan mencantumkan larangan ini dalam peraturan atau instruksi yang dikeluarkan berkenaan dengan tugas dan fungsi orang-orang yang bersangkutan.

Pasal 11

Setiap Negara Peserta akan senantiasa mengawasi secara sistematik peraturan-peraturan tentang interogasi, instruksi, metode dan kebiasaan-kebiasaan maupun peraturan untuk penahanan dan perlakuan terhadap orang-orang yang dikenai segala bentuk penangkapan, penahanan atau pemenjaraan dalam setiap wilayah di bawah batas kekuasaannya, dengan maksud untuk mencegah setiap kasus penyiksaan.

Pasal 12

Setiap Negara Peserta akan menjamin bahwa instansi-instansi yang berwenang akan melaksanakan suatu penyelidikan dengan cepat dan tidak memihak, setiap kali ada alasan yang cukup kuat untuk mempercayai bahwa suatu tindakan penyiksaan telah dilakukan di suatu wilayah di bawah batas kekuasaannya.

Pasal 13

Setiap Negara Peserta akan menjamin bahwa setiap orang yang menyatakan bahwa dirinya telah dikenai penyiksaan di suatu wilayah di bawah kekuasaannya mempunyai hak untuk mengadu, dan agar kasusnya diperiksa dengan segera dan tidak memihak oleh pihak-pihak yang berwenang. Langkahlangkah akan diambil untuk menjamin bahwa orang yang mengadu dan saksi-saksi dilindungi terhadap segala perlakuan buruk atau intimidasi sebagai akibat dari pengaduannya atau setiap kesaksian yang diberikan.

Pasal 14

1. Setiap Negara Peserta akan menjamin dalam sistem hukumnya bahwa korban dari suatu tindakan penyiksaan memperoleh penggantian dan mempunyai hak yang dapat dilaksanakan atas ganti-rugi yang adil dan memadai, termasuk sarana untuk rehabilitasi seutuh mungkin. Dalam peristiwa korban meninggal sebagai akibat tindakan penyiksaan, ahli warisnya akan berhak mendapatganti-rugi.

2. Tidak ada dalam pasal ini yang akan mempengaruhi setiap hak korban atau orang lain terhadap ganti-rugi yang mungkinterdapat dalam hukuman nasional.

Pasal 15

Setiap Negara Peserta akan menjamin bahwa setiap pernyataan yang ditetapkan telah dibuat sebagai penyiksaan tidak akan diminta sebagai bukti dalam proses pengadilan mana pun, kecuali terhadap orang yang dituduh melakukan penganiayaan sebagai bukti bahwa pernyataan telah di buat.

Pasal 16

1. Setiap Negara Peserta akan berusaha mencegah di setiap wilayah di bawah kekuasaannya tindakan-tindakan lain yang kejam, tidak manusiawi atau perlakuan atau hukuman yang merendahkan martabat manusia yang tidak merupakan penyiksaan sebagaimana ditetapkan dalam pasal1,apabila tindakan semacam itu dilakukan oleh atau atas hasutan atau dengan persetujan atau kesepakatan diam-diam pejabat pemerintah atau orang lain yang bertindak dalam kepasitas resmi.Secara khusus,kewajiban-kewajibanyang terkandung dalam pasal-pasal 10, 11, 12, dan 13 akan berlaku dengan penggantian acuan terhadap Penganiayaan oleh acuan bentuk-bentuk lain perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau yang merendahkan mertabat manusia.

2. Ketentuan-ketentuan Konvensi ini adalah tanpa prasangka terhadap ketentuan-ketentuan dari setiap instrumen internasional atau hukum nasional yang melarang perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia atau yang berhubungan dengan ekstradisiatau pengusiran.

BAGIANII

Pasal 17

1. Akan dibentuk suatu Komisi melawan penganiayaan (selanjutnya disebut sebagai Komisi) yang akan melaksanakan fungsi-fungsi yang akan ditentukan lebih lanjut. Komisi akan terdiri dari sepuluh pakar yang bermoral tinggi dan diakui kemampuannya di bidang hak asasi manusia, yang akan bertugas dalam kapasitas pribadi mereka. Para pakar itu akan dipilih oleh Negara-negara Peserta, dengan pertimbangan diberikan kepada pembagian geografis yang adil dan kepada kemanfaatan keikut-sertaan beberapa orang yang mempunyaipengalaman hukum.

2. Para anggota Komisi akan dipilih melalui pemungutan suara secara rahasia dari sebuah daftar orang-orang yang dicalonkan oleh Negara-negara Peserta. Setiap Negara Peserta dapat mencalonkan satu orang dari antara warga negaranya sendiri.Negara-negara Peserta akan mempertimbangkan manfaat pencalonan orang-orang yang juga menjadi anggota Komisi Hak Asasi Manusia yang didirikan di bawah Pesetujuan Internasional tantang Hak-hak Sipil dan Politik dan yang bersedia bertugas untuk Komisi melawan Penyiksaan.

3. Pemilihan para anggota Komisi akan dilaksanakan pada pertemuan dua tahunan di Negara-negara Peserta yang diundang oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa- Bangsa. Dalam pertemuan itu, di mana dua-pertiga Negaranegara Peserta yang hadir akan merupakan kuorum, orangorang yang dipilih dalam Komisi akan terdiri dari mereka yang memperoleh suara terbanyak dan mayoritas mutlak dari suara para wakil Negara-negara Peserta yang hadir dan memberikan suara.

4. Pemilihan pertama yang diadakan paling lambat enam bulan setelah tanggal diberlakukannya Konvensi ini. Sekurangkurangnya empat bulan sebelum tanggal setiap pemilihan, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mengirimkan surat kepada Negara-negara Peserta yang mengundang mereka untuk mengajukan calon-calonnya dalam waktu tiga bulan. Sekretaris Jenderal akan menyiapkan suatu daftar menurut abjad semua orang yang dicalonkan, dengan menunjuk pada kepada Negara-negara peserta yang mencalonkan mereka dan akan mengajukannya kepada Negara-negara Peserta.

5. Para anggota Komisi akan dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Mereka dapat dipilih lagi kalau dicalonkan kembali. Akan tetapi masa jabatan dari lima orang di antara para anggota yang dipilih pada pemilihan pertama akan berakhir pada akhir tahun kedua; segera setelah pemilihan pertama nama-nama dari lima orang anggota ini akan dipilih lewat undian oleh ketua pertemuan yang disebut dalam ayat 3 pasal ini.

6. Kalau seorang anggota Komisi meninggal atau mengundurkan diri atau karena suatu sebab tidak dapat lagi menjalankan tugas-tugasnya dalam Komisi, Negara Peserta yang mencalonkannya akan menunjuk seorang ahli lain dari antara warga negaranya untuk bertugas selama sisa masa jabatanya, setelah ada persetujuan mayoritas Negara-negara peserta. Persetujuan akan dianggap telah diberikan kecuali kalau setengah atau lebih Negara-negara Peserta memberi jawaban negatif dalam waktu enam minggu setelah diberitahu oleh SekretarisJenderal Perserikatan Bangsa- Bangsa mengenaipenunjukkan yang diusulkan.

Pasal 18

1. Komisi akan memilih pejabat-pejabatnya untuk masa jabatan dua tahun. Mereka dapat dipilih kembali.

2. Komisi akan menetapkan peraturan prosedurnya sendiri, tetapi peraturan-peraturan iniakan menentukan, antara lain,bahwa:

(a) Enam anggota Komisi akan merupakan suatu kuorum; (b) Keputusan-keputusan Komisi akan diambil oleh suara meyoritas para anggota yang hadir.

3. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyediakan staf dan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan efektifdari fungsi-fungsi Komisiberdasarkan Konvensiini.

4. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mengundang rapat pertama Komisi.Setelah pertemuan pertama ini, Komisiakan bertemu pada waktu-waktu yang akan ditetapkan dalam peraturan prosedurnya.

5. Negara-negara Peserta akan bertanggung jawab atas pembiayaan yang timbul berkenaan dengan penyelenggaraan rapat-rapat Negara Peserta dan rapat Komisi, termasuk peng-gantian pembayaran kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk semua pengeluaran, seperti biaya staf dan fasilitas, yang telah dikeluarkan oleh Peserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan ayat 3 pasal ini.

Pasal 19

1. Negara-negara Peserta akan mengajukan kepada Komisi, lewatSekretarisJenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, laporan tentang tindakan-tindakan yang telah mereka ambil untuk memberi pengaruh kepada usaha-usaha mereka berdasarkan Konvensi ini, dalam waktu satu tahun setelah diberlakukan Konvensi ini untuk Negara Peserta yang bersangkutan. Setelah itu Negara-negara Peserta akan mengajukan laporan pelengkap setiap empat tahun sekali tentang setiap tindakan baru yang diambil dan laporan - laporan lain yang mungkin diminta oleh Komisi.

2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mengirimkan laporan-laporan tersebut kepada semua Negara Peserta.

3. Setiap laporan akan dipertimbangkan oleh Komisi yang dapat memberikan komentar-komentar umum mengenai laporan tersebut apabila Komisi menganggapnya tepat dan akan meneruskan komentar ini kepada Negara Peserta yang bersang-kutan. Negara Peserta tersebut dapat menanggapi dengan observasi-observasiyang dikehendakinya kepada Komisi.

4. Atas kebijakannya, Komisi dapat memutuskan untuk memasukkan setiap komentar yang dibuatnya sesuai dengan ayat 3 pasal ini, bersamaan dengan observasi atas komentar itu dari Negara Peserta yang bersangkutan, dalam laporan tahunannya yang disusun sesuai dengan pasal 24. Kalau diminta oleh Negara Peserta yang bersangkutan, Komisi juga dapat menyertakan salinan laporan yang diajukan berdasarkan ayat 1 pasal ini.

Pasal 20

1. Kalau Komisi menerima informai terpercaya yang tampak bagi Komisi mengandung indikasi-indikasi yang cukup beralasan bahwa penyiksaan dilakukan secara sistematik di wilayah suatu Negara Peserta yang berangkutan, Komisi akan mengundang Negara Peserta itu untuk bekerja sama dalam memeriksa informasi tersebut dan untuk keperluan ini mengajukan observasi berkenaan dengan informasi yang bersangkutan.

2. Dengan mempertimbangkan setiap observasi yang mungkin telah diajukan oleh Negara Peserta yang ber-sangkutan, maupun informasi lain terkait yang tersedia bagi Komisi, kalau Komisi berpendapat bahwa hal itu dibenarkan, Komisi dapat menugaskan seorang atau lebih anggotanya untuk mengadakan suatu penyelidikan rahasia dan melaporkan kepada Komisi dengan segera.

3. Kalau suatu penyelidikan diadakan sesuai dengan pasal 2 ini, Komisi akan mengupayakan kerjasama dari Negara Peserta yang bersangkutan.Melalui persetujuan dengan Negara Peserta, penyelidikan semacam itu dapat meliputi kunjungan ke wilayah Negara Peserta tersebut.

4. Setelah memeriksa temuan-temuan dari anggota atau para anggotanya yang diajukan sesuai dengan ayat 2 pasal ini, Komisi akan meneruskan temuan-temuan tersebut kepada Negara Peserta yang bersangkutan bersama dengan komentar atau saran yang tampak tepat mengingat situasi yang ada.

5. Seluruh acara kerja Komisi yang disebut dalam ayat 1 sampai 4 pasal ini harus bersifat rahasia, dan pada setiap tahap acara kerja, kerja sama dengan Negara Peserta yang bersangkutan harus diupayakan. Setelah acara kerja tersebutselesaiberkenaan dengan penyelidikan yang dilakukan sesuai dengan ayat 2, setelah mengadakan konsultasi dengan Negara peserta yang bersangkutan, Komisi dapat memutuskan untuk memasukkan laporan ikhtisar mengenai hasil-hasil acara kerja tersebut dalam laporan tahunannya yang disusun sesuai dengan pasal 24.

Pasal 21

1. Suatu Negara Peserta Konvensi ini sewaktu-waktu dapat menyatakan berdasarkan pasal ini bahwa pihaknya mengakui kewenangan Komisi untuk menerima dan mempertimbang-kan komunikasi yang menyebutkan bahwa suatu Negara Peserta menyatakan bahwa suatu Negara Peserta lain tidak memenuhi kewajibankewajibannya berdasarkan Konvensi ini.Komunikasi semacam ini dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai dengan acara kerja yang diletakkan dalam pasal ini hanya kalau diajukan oleh suatu Negara Peserta yang telah mengeluarkan pernyataan yang mengakui kompetensi Komisi berkenaan dengan negaranya sendiri. Tidak ada komunikasi yang akan ditangani oleh Komisi berdasarkan pasal ini kalau hal itu berkenaan dengan suatu Negara Peserta yang belum mengeluarkan per-nyataan seperti itu. Komunikasi-komunikasi yang diterima berdasarkan pasal iniakan ditanganisesuai dengan prosedur berikut ini:

(a) Kalau suatu Negara Peserta berpendapat bahwa suatu Negara Peserta lain tidak menjalankan ketentuanketentuan Konvensi ini, negara tersebut, dengan komunikasi tertulis, dapat mengajukan persoalan itu untuk menjadi perhatian Negara Pesera yang bersangkutan. Dalam waktu tiga bulan setelah diterimanya komunikasi tersebut, Negara penerima akan memberikan kepada Negara yang mengirim komunikasi suatu penjelasan atau suatu pernyataan lain secara tertulis untuk menjelaskan persoalan, yang mencakup, sejauh dimungkinkan dan berkaitan, acuan kepada prosedur-prosedur dalam negeri dan langkah perbaikan yang diambil, yang dinantikan atau tersedia dalam masalah tersebut;

(b) Kalau persoalan itu tidak ditangani secara memuaskan bagi kedua Negara Peserta yang bersangkutan dalam waktu enam bulan setelah diterimanya komunikasi awal oleh Negara penerima, kedua Negara berhak menyerahkan permasalahannya kepada Komisi, lewat pemberitahuan yang diberikan kepada Komisi dan kepada Negara lain tersebut;

(c) Komisi akan menangani suatu masalah yang diserahkan kepadanya berdasarkan pasal ini hanya setelah Komisi memastikan bahwa semua langkah perbaikan dalam negeri telah diberikan dan digunakan sepenuhnya dalam masalah ini, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui secara umum. Hal ini tidak berlaku apabila penerapan langkah perbaikan itu diperpanjang secara tidak masuk akal atau mungkin sekali tidak membawa perbaikan efektif kepada orang yang menjadi korban dari pelanggaran terhadap Konvensiini;

(d) Komisi akan mengadakan rapat-rapat tertutup apabila memeriksa komunikas-komunikasiberdasarkan pasalini;

(e) Tunduk pada ketetapan sub-ayat (c), Komisi akan memberikanjasa-jasa baiknya kepada negara-negara Peserta yang bersangkutan dengan maksud untuk mencari permasalahan secara bersahabat atas dasar penghormatan terhadap kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam Konvensi ini. Untuk tujuan ini, apabila dipandang tepat, Komisi dapat membentuk suatu komisi konsiliasi ad hoc;

(f) Dalam setiap masalah yang diacu kepadanya berdasarkan pasal ini, Komisi dapat meminta kepada Negara-negara Peserta yang bersangkutan, yang disebut dalam sub-ayat (b), untuk memberikan semua informasiyangberkaitan;

(g) Negara-negara Peserta yang bersangkutan, yang disebut dalam sub-ayat (b), akan berhak diwakiliapabila masalah itu dipertimbangkan oleh Komisi untuk membuat pengajuan secara lisan dan/atau tertulis;

(h) Dalam jangka waktu dua belas bulan setelah diterimanya pemberitahuan berdsarkan sub-ayat (b), Komisi akan mengajukan suatu laporan;

(i) Kalau suatu penyelesaian menurut sub-ayat (e) tidak tercapai, Komisi akan membatasi laporannya pada per-nyataan singkat tentang fakta-fakta dan penyelesaian yang dicapai;

(ii) Kalau suatu penyelesaian menurut sub-ayat (e) tidak tercapai, Komisi akan membatasi laporannya pada per-nyataan singkat tentang fakta-fakta; pengajuan tertulis dan rekaman mengenai pengajuan-pengajuan lisan yang disampaikan oleh Negara-negara Peserta yang bersangkutan akan dilampirkan pada laporan tersebut. Dalam setiap permasalahan,laporan akandikomunikasikan kepada Negara-negara Peserta yang bersangkutan.

2. Ketentuan-ketentuan pasal ini akan berlaku apabila lima Negara Peserta Konvensi ini telah membuat pernyataan berdasarkan ayat 1 pasal ini. Pernyataan tersebut akan disampaikan oleh Negara-negara Peserta kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang akan meneruskan salinan-salinan dari padanya kepada Negaranegara Peserta lainnya. Suatu pernyataan dapat ditarik kembali sewaktu-waktu dengan pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal. Penarikan kembali semacam itu tidak akan mengurangi pertim-bangan tentang suatu masalah yang merupakan pokok persoalan dari suatu komunikasi yang sudah dikirimkan berdasarkan pasal ini; tidak ada komunikasi lebih lanjut dari suatu Negara Peserta akan diterima berdasarkan pasal ini setelah pemberitahuan mengenai penarikan pernyataanitu diterima oleh Sekretaris Jenderal, kecuali kalau Negara Peserta yang bersangkutan membuatpernyataanbaru.

Pasal 22

1. Suatu Negara Peserta Konvensi ini dapat setiap waktu menyatakanberdasarkanpasalinibahwapihaknya mengakui kompetensi Komisi untuk menerima dan mempertimbangkan komu-nikasi-komunikasi dari atau atas nama pribadi-pribadi yang tunduk pada kewenangan hukumnya, yang menyatakan menjadi korban dari suatu pelanggaran oleh Negara Peserta terhadap ketentuanketentuan Konvensi. Tidak ada komunikasi yang akan diterima oleh Komisi kalau hal itu menyangkut suatu Negara Peserta yang belum membuat pernyataan seperti itu.

2. Komisi akan menganggap tidak dapat diterima setiap komunikasi berdasarkan pasal ini yang tidak bertandatangan (tidak jelas pengirimnya) atau yang dianggap oleh Komisisebagaipenyalah-gunaan hak pengajuan dari komunikasi semacam itu atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Konvensiini.

3. Tunduk pada ketentuan ayat 2, Komisi akan membawa setiap komunikasi yang diajukan berdasarkan pasal ini untuk menjadi perhatian dari Negara Peserta Konvensi ini yang telah membuat pernyataan berdasarkan ayat 1 dan dituduh melanggar suatu ketentuan Konvensi itu. Dalam waktu enam bulan, Negara penerima akan mengajukan kepada Komisi penjelasan tertulis atau pernyataan-pernyataan yang menjernihkan permasalahan dan langkah perbaikan, kalau ada, yang mungkin telah dilakukan oleh Negara tersebut.

4. Komisi akan mempertimbangkan komunikasi-komunikasi yang diterima menurut pasal ini berdasarkan semua informasi yang tersedia bagi Komisi oleh atau atas nama pribadi dan oleh Negara Peserta yang bersangkutan.

5. Komisi tidak akan mempertimbangkan suatu komunikasi dari seorang pribadi berdasarkan pasal ini kecuali Komisi merasa yakin bahwa:

(a) Masalah yang sama belum dan tidak sedang di-periksa berdasarkan suatu prosedurlain dari penyelidikan atau penyelesaian internasional;

(b) Pribadi tersebut telah menggunakan semua langkah perbaikan dalam negeri yang tersedia; hal ini tidak berlaku apabila penerapan perbaikan tersebut diperpanjang secara tidak masuk akal atau mungkin sekali tidak membawa perbaikan efektif terhadap orang yang menjadi korban dari pelanggaran terhadap Konvensi ini.

6. Komisi akan meyelenggarakan rapat-rapat tertutup apabila memeriksa komunikasi-komunikasi berdasarkan pasal ini.

7. Komisi akan mengajukan pandangan-pandangannya kepada Negara Peserta yang bersangkutan dan kepada pribadi tersebut.

8. Ketentuan-ketentuan pasal ini akan berlaku apabila lima Negara Peserta Konvensi ini telah membuat pernyataan berdasarkan ayat 1 pasal ini. Pernyataan semacam itu akan dikirimkan oleh Negara-negara Peserta kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang akan meneruskan salinan dari padanya kepada Negara-negara Peserta lainnya. Suatu pernyataan dapat ditarik kembali setiap waktu dengan pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal. Penarikan pernyataan semacam itu tidak akan merugikan pertimbangan tentang suatu masalah yang merupakan pokok persoalan komunikasi yang telah dikirimkan berdasarkan pasal ini; tidak ada komunikasi selanjutnya oleh atau atas nama seorang pribadi akan diterima berdasarkan pasal ini setelah pemberitahuan mengenai penarikan kembali pernyataan itu diterima oleh Sekretaris Jenderal, kecuali kalau Negara Peserta tersebut membuat suatu pernyataan baru.

Pasal 23

Para anggota Komisi dan komisi-komisi konsiliasi ad hoc yang mungkin telah ditunjuk berdasarkan pasal 21, ayat 1 (e), berhak atas fasilitas, hak istimewa dan kekebalan sebagai ahli yang bekerja untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti dirumuskan dalam bagian-bagian terkait dari Konvensi Hak- Hak Istimewa dan Kekebalan perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 24

Komisi akan mengajukan laporan tahunan tentang kegiatan-kegiatannya berdasarkan Konvensi ini kepada Negara-Negara Peserta dan kepala Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAGIANIII

Pasal 25

1. Konvensi ini terbuka untuk ditanda-tangani oleh semua negara.

2. Konvensi ini harus diratifikasi. Instrumen ratifi-kasi akan diserahkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa- Bangsa.

Pasal 26

Konvensi ini terbuka bagi persetujuan oleh semua Negara. Persetujuan akan berlaku dengan penyerahan instrumen persetujuan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa- Bangsa.

Pasal 27

1. Konvensi ini akan berlaku pada hari ketigapuluh setelah tanggal penyerahan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dari instrumen keduapuluh ratifi-kasi atau persetujuan.

2. Bagi setiap Negara yang meratifikasi Konvensi ini atau menyetujuinya setelah penyerahan instrumen keduapuluh dari ratifikasi atau persetujuan, Konvensi ini akan berlaku pada hari ketigapuluh setelah tanggal penyerahan instrumen ratifikasi atau persetujuan Negara tersebut.

Pasal 28

1. Setiap Negara, pada waktu menanda-tangani atau meratifikasi Konvensi ini atau memberikan persetujuan kepadanya, dapat menyatakan bahwa pihaknya tidak mengakui kompetensi Komisi yang ditetapkan pada pasal 20.

2. Setiap negara Peserta yang telah memberi batasan sesuai dengan ayat 1 pasal ini, setiap saat,dapat menarik kembali pembatasannya dengan pemberitahuan kepada Sekretaris JenderalPerserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 29

1. Setiap Negara Peserta Konvensi ini dapat mengusulkan amandemen dan mengajukan kepada Sekretaris Jenderal

Perserikatan Bangsa-Bangsa, Sekretaris Jenderal sesudah itu akan mengkomunikasikan amandemen yang diusulkan tersebut kepada Negara-negara Peserta dengan suatu permintaanagar mereka memberi tahu kepadanya apakah mereka menyetujui suatu konperensi Negara-negara Peserta untuk tujuan mempertimbangkan dan memberikan suara kepada usulan itu. Apabila dalam waktu empat bulan sejak tanggal komunikasi tersebut sekurang-kurangnya sepertiga dari negara-negara Peserta menyetujui konperensi semacam itu, Sekretaris Jenderal akan mengundang konperensi itu dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa.Setiap amandemen yang disahkan oleh mayoritas Negara Peserta yang hadir dan memberikan suara dalam konperensi itu akan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada semua Negara Peserta untuk disetujui.

2. Suatu amandemen yang disahkan sesuai dengan ayat 1 pasal ini akan berlaku apabila dua pertiga Negara-negara Peserta Konvensi ini telah memberi tahu Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa mereka telah menerimanya sesuai dengan proses konstitusional mereka masing-masing.

3. Apabila amandemen-amandemen itu diberlakukan, mereka akan mengikat Negara-negara Peserta yang telah menerimanya, sedangkan Negara-negara Peserta lain masih terikat dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini dan oleh setiap amandemen terdahulu yang telah mereka terima.

Pasal 30

1. Setiap pertikaian antara dua atau lebih Negara Peserta mengenaipenafsiran atau penerapan Konvensi ini yang tidak dapat diselesaikan lewat perundingan, atas permintaan salah satu dari negara tersebut, akan diajukan kepada arbitrasi. Kalau dalam waktu enam bulan sejak tanggal diaju-kannya permintaan untuk arbitrasi Pihakpihak itu tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai organisasi arbitrasi, salah satu dari Pihak-pihak itu dapat mengajukan pertikaian tersebut kepada Mahkamah Internasional dengan permintaan yang sesuai dengan Peraturn Mahkamah tersebut.

2. Setiap Negara, pada saat penanda-tanganan atau ratifikasi Konvensi ini atau persetujuan terhadapnya, dapat menyatakan bahwa pihaknya tidak beranggapan telah terikat oleh ayat 1 pasal ini. Negara-negara Peserta lainnya tidak akan terikat oleh ayat 1 pasal ini dalam hubungan dengan setiap Negara Peserta yang telah membuat pembatasan semacam itu.

3. Setiap Negara peserta yang telah membuat pembatasan sesuai dengan ayat 2 pasal ini setiap saat dapat menarik kembali pembatasannya dengan pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 31

1. Suatu Negara Peserta dapat mencela Konvensi ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Celaan ini berlaku setiap tahun setelah tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut oleh SekretarisJenderal.

2. Celaan semacam itu tidak akan mempunyai pemgaruh atas pembebasan Negara Peserta tersebut dari kewajibankewajibannya berdasarkan Konvensi iniberkenaan dengan setiap tindakan atau penghapusan yang terjadi sebelum tanggal dimana celaan itu berlaku, demikian pula celaan itu tidak akan merugikan dengan cara apapun pertimbangan yang berlanjut dari setiap masalah yang sudah menjadi pertimbangan Komisi sebelum tanggal dimana celaan itu berlaku.

3. Setelah tanggal dimana celaan dari suatu negara Peserta menjadi efektif, Komisi tidak akan memulai per-timbangan tentang suatu masalah baru berkenaan dengan Negara itu.

Pasal 32

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memberitahu semua Negara Anggota Perserikatan Bangsa- Bangsa dan semua Negara yang telah menanda-tangani Konvensi ini atau menyetujuinya tentang hal-hal berikut:

(a) Tanda tangan, ratifikasi danpersetujuan berdasarkan pasal 25 dan 26;

(b) Tanggal diberlakukannya Konvensi ini berdasarkan pasal 27 dan diberlakukan setiap amandemen berdasarkan pasal 29; (c) Celaan berdasarkan pasal 31.

Pasal 33

1. Konvensi ini di mana naskah-naskah dalam bahasa Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol adalah sama-sama asli, akan disimpan Sekretaris Jenderal Perseri-katan Bangsa- Bangsa.

2. Sekretaris Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mengirimkan salinan Konvensi ini yang sah kepada semua Negara.

ANALISISATASKONVENSIMENENTANG PENYIKSAAN: SUBSTANSI,PROSEDUR,URGENSIDAN RELEVANSI DIRATIFIKASIOLEHINDONESIA

Oleh : Abdul Hakim G Nusantara S.H., LL.M.

I.

Dalam laporannya kepada Komisi Hak-Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Professor P. Kooijmans menggambarkan fenomena penganiayaan (Torture) sebagai berikut:

"It has sometimes been said that torture is the plague of the second half of the twentieth century. That which differentiate this plague from the one prevailing in previous centuries is the fact that is the work of man. What they have in common is that both are extremely contagious. It was possible to eradicate the plague.

Will it be possible to eradicate torture someday? In order to vanguish the plague, much more was required than the mere increases of learning medical knowledge: better conditions of hygiene and medical attention also played an indispensable role. In the same way, the evils of torture can not be remedied merely by sophisticated legal measures : much more is needed in order tha the fight against torture bear fruit."

(S.OS.TORTURE World Organisation Against Torture Chile. 13-22 November, 1986, halaman:35).

Pernyataan Professor P. Kooijmans yang disampaikan pada tanggal 19 Februari, 1986 di depan Komisi Hak Asasi Manusia PBB itu menggaris bawahi beberapa hal, antara lain pertama, bahwa penganiayaan (Torture) itu merupakan wabah (plague) yang sangat menular. Kedua, dalam upaya untuk menaklukkan wabah penganiayaan itu banyak lagi yang diperlukan daripada mempelajari pengetahuan medis, antara lain seperti kondisi higiene yang lebih baik dan perhatian medis yang juga tak tergantikan. Ketiga, ditegaskan bahwa kejahatan penganiayaan tidak bisa sekedar diatasi oleh langkah-langkah hukum yang sophisticated: banyak lagi yang mesti dilakukan agar pertarungan melawan penganiayaan menghasilkan buah.

Pandangan Kooijmans menyiratkan dimensi politik dan struktural dari fenomena penganiayaan. Fenomena penganiayaan yang terjadi dalam masyarakat bernegara bukanlah sesuatu yang semata bersifat kultural, yang menyangkut pandangan, nilai dan sikap mental serta perilaku masyarakat yang semata dapat di atasi dengan cara pendidikan dan penyebaran pengertian. tetapi lebih daripada itu fenomena penganiayaan harus difahami dalam konteks struktural dalam arti adanya struktur-struktur kekuasaan yang membuka peluang bagi lahirnya fenomena penyiksaan.

Atas dasar pemahaman konteks struktural fenomena penyiksaanitulah Mahkamah Internasional (International Court of Justice) mengkualifikasikan kewajiban untuk menghormati hak-hak asasi manusia dimana termasuk didalamnya hak untuk bebas dari penganiayaan sebagai kewajiban erga omnes yang berarti kewajiban seseorang yang sedang memegang kekuasaan terhadap rakyat dari negara tersebut. Negara dengan begitu mempunyai kepentingan langsung atas pemenuhan kewajiban tersebut.

Bahwa kewajiban penguasa negara untuk menghormati hak untuk bebas dari penganiayaan (the right not to be tortured) merupakan erga omnes disiratkan pula oleh Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia PBB (DUHAM-PBB) dalam pasalpasalsebagaiberikut:

Pasal 3 : " Setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan dan keselamatan pribadi (any individual has the right to life, freedom and personal security)".

Pasal 5: " Tiada seorang juapun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam, dengan tidak mengingat kemanusiaan atau jalan perlakuan atau hukuman yang menghinakan (Nobody shall be subjected to acts of torture nor to cruel in human and degrading punishment)".

Hak untuk hidup (hak atas kehidupan), hak atas keselamatan pribadi, dan hak untuk tidak dianiaya atau diperlakukan kejam merupakan hak-hak yang tidak dapat dikesampingkan atau dikurangi (non-derogable rights). Keadaan darurat atau demi kepentingan stabilitas politik tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi hak hidup, hak atas keselamatan pribadi, dan hak untuk tidak dianiaya. Dalam keadaan yang bagaimanapun negara harus menghormati kewajiban erga omnes itu. Oleh karena itu jika di suatu negara terjadi fenomena penganiayaan yang meluas dan sistematik maka pemerintahan dari negara yang bersangkutan harus bertanggungjawab. Demikian ketentuan yang ditetapkan oleh hukum internasional.

Hak untuk bebas dari penganiayaan atau perlakuan yang kejam dikategorikan sebagai bagian dari kelompok hak-hak sipil yang selain mendasarjuga bersifat strategik. Strategik berarti tanpa adanya penghormatan terhadap hak tersebut mustahil seseorang dapat menjalankan hak-haknya dibidang-bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan. Sungguh tidak terbayangkan bagaimana seseorang dapat menjalankan haknya untuk memilih dalam suatu pemilihan umum jika ia setiap saat menghadapi resiko untuk dianiaya. Tidak pula terbayangkan seseorang dapat menjalankan hak ekonominya, antara lain hak atas pekerjaan (the right to work) dengan baik jika setiap saat iapun menghadapiresiko untuk dianiaya.

Oleh karena itu suatu perbincangan yang tidak terbatas pada dunia akademis tentang bagaimana mengatasi dan mengakhiri fenomena penganiayaan yang diikuti oleh langkah-langkah konkrit oleh pemerintah dan masyarakat merupakan ikhtiar yang mendasar dan strategis.

II.

Menyadari pentingnya dilakukan usaha-usaha yang bersifat multilateral untuk mencegah, mengatasi, dan mengakhiri fenomena penyiksaan atau perlakuan kejam, khususnya yang baik langsung maupun tidak langsung melibatkan pejabat publik, pada tanggal 10 Desember tahun 1'984 Mejelis Umum PBB melalui sebuah resolusi 39/46 mengesahkan sebuah konvensiguna melindungi hak-hak asasi manusia, khususnya hak untuk tidak dianiaya atau diperlakukan kejam atau dihukum yang merendahkan martabat manusia.

Konvensi itu dikenal sebagai Konvensi Untuk Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Hukuman Yang Kejam, Tidak Manusiawi Dan Merendahkan Martabat Manusia Lainnya (Convention against Torture and Other Cruel. Inhuman or Degrading Treatment or Punishment). Dalam bagian pembukaan dari konvensi itu disebutkan tujuan dari diadakannya konvensi itu adalah kehendak untuk menciptakan perjuangan yang lebih efektif melawan penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia di seluruh dunia. Konvensi atau untuk singkatnya disebut saja konvensi anti penyiksaan itu memuat antara lain, hal-hal sebagai berikut:

pertama,Pengertian Penyiksaan

1. Untuk tujuan Konvensi ini, istilah"penyiksaan"berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang hebat, baik jasmani atau rohani, pada seseorang untuk memperoleh informasi atau suatu pengakuan daripadanya atau orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau yang diduga telah dilakukan oleh dia atau orang ketiga, atau dengan mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila kesakitan atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh atau atas hasutan dari, atau dengan persetujuan atau dibiarkan oleh seorang pejabat pemerintah atau orang lain yang bertindak dengan kapasitas resmi. Hal tersebut tidak termasuk kesakitan atau penderitaan yang timbul hanya dari, melekat pada atau berkaitan dengan sanksi-sanksi hukum.

2. Pasal ini tanpa prasangka terhadap instrumen internasional atau perundang-undangan nasional manapun yang benarbenar atau mungkin mengandung ketentuan-ketentuan tentang penerapan yang lebih luas.

Dari ketentuan tersebut di atas jelas bahwa yang dimaksud dengan penyiksaan adalah setiap perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau derita yang hebat, baik jasmani maupun rohani, yang dilakukan dengan sengaja. Perbuatan yang untuk menimbulkan rasa sakit atau derita itu ditimpakan atau dilakukan, didorong atau atas persetujuan Pejabat atau pegawai pemerintah. Disitu jelas bahwa yang di atur oleh konvensi anti peyiksaan adalah perbuatan menyiksa yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung oleh pejabat atau pegawai pemerintah, antara lain seperti, Polisi, Lurah, Kepala RT/RW, Camat, Jaksa, Anggota ABRI, dan lain sebagainya. Konvensi tidak mengatur penyiksaan yang dilakukan oleh warga masyarakat misalnya : bapak yang menyiksa anaknya, suami yang memukul istrinya, majikan yang menganiaya buruhnya dan lain-lain seperti itu.Perilaku pejabat atau aparatur negara yang menjadi obyek pengaturan Konvensi. Penyiksaan itu dilakukan untuk tujuan seperti, memperoleh pengakuan atau informasi dari korban (orang) yang disiksa atau orang ketiga. Penyiksaan, ancaman dapat pula dilakukan untuk tujuan memperoleh persetujuan (consent) dari orang yang diancam atau disiksa seperti yang dapat kita lihat dalam kasuskasus penggusuran tanah yang dilakukan oleh aparat pemerintah.

Rasa sakit atau derita yang timbul secara kebetulan karena pelaksanaan sanksi-sanksi hukum yang dijatuhkan oleh suatu badan peradilan tidak termasuk dalam pengertian konvensi ini.

Ayat 2 pasal 1 konvensi anti penyiksaan menegaskan, bahwa pasal 1 itu tidak berprasangka terhadap alat-alat internasional atau perundang-undangan nasional apapun yang sungguhsungguh atau mungkin mengandung ketentuan-ketentuan dengan penerapan yang lebih luas.

Kedua, Kewajiban-kewajiban Negara Peserta

KonvensiPenyiksan, antara lain sebagai berikut:

1). Kewajiban Negara peserta Konvensi untuk menghormati hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan. Kewajiban itu harus dilaksanakan dalam situasi apapun. Keadaan perang atau ancaman perang, ketidak stabilan politik dalam negeri atau segala keadaan darurat lain tidak boleh dijadikan alasan untuk membenarkan adanya tindakan penyiksaan;

2).Negara peserta konvensi berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, dan yudisial atau langkah-langkah lain untuk mencegah terjadinya tindakan penyiksaan dimanapun dalam wilayah negaranya;

3). Negara-negara peserta Konvensi wajib menegaskan bahwa suatu perintah dari atasan tidak dapat digunakan sebagai pembenaranpenyiksaan;

4).Negara-negara peserta Konvensi berkewajiban tidak akan melakukan pengusiran atau ekstradisi terhadap seseorang ke negara lain dimana terdapat alasan-alasan yang mendukung untuk mempercayai bahwa pengusiran atau ekstradisi itu akan membuat seseorang itu berada dalam bahaya karena menjadisasaran penyiksaan;

5). Negara-negara peserta konvensi berkewajiban menjamin bahwa semua tindakan penyiksaan merupakan tindakan pelanggaran hukum pidana dan mengupayakan agar pelanggaran-pelanggaran hukum pidana itu dapat diadili dan dihukum setimpal dengan mempertimbangkan sifat keparahannya;

6).Negara-negara peserta konvensiakan mengambil langkahlangkah seperlunya untuk menetapkan hak hukumnya (hak yuridiksinya) dalam kasus-kasus:

6.1.Bila pelanggaran(penyiksaan) terjadidiwilayah hukumnya atau di atas kapal atau pesawat yang terdaftar di negara tersebut;

6.2. Bila pelanggar yang tertuduh itu adalah warga dari negara tersebut;

6.3. Bila korban adalah warga dari negara tersebut jika negara itu menganggap sesuai.

7).Negara-negara peserta konvensi yang di wilayahnya ditemukan seseorang yang diduga telah melakukan penyiksaan seperti disebut dalam pasal 4 dan pasal 5 akan melakukan penuntutan terhadap orang tersebut bila tidak mengekstradisikannya;

8). Menjamin, bahwa pendidikan dan informasi mengenai larangan-laranganpenyiksaansepenuhnya dicantumkan dalam pelatihan petugas pelaksanaan hukum, pegawai sipil atau militer, pegawai medis, atau pegawai pemerintah dan pihak-pihak yang mungkin terlibat dalam penahanan, interogasi atau perlakuan terhadap siapapun yang dikenai segala bentuk penahanan, penangkapan atau pemenjaraan;

9).Negara-negara peserta konvensi akan meninjau kembali secara sistematik aturan-aturan interogasi, instruksi, metode praktek-praktek maupun pengaturan untuk penahanan dan perlakuan terhadap orang-orang yang dikenai segala bentuk penahanan, penangkapan atau pemenjaraan dalam wilayah yurisdiksinya, dengan maksud mencegah segala kasus penyiksaan;

10) Negara-negara Peserta Konvensi menjamin, bahwa siapapun yang menyatakan dirinya dikenai penyiksaan dalam wilayah yurisdiksinya memiliki hak untuk mengadu, dan memiliki hak supaya kasusnya diperiksa secara cepat dan adil oleh pihak-pihakyangberwenang;

11) Negara-negara peserta konvensi menjamin dalam sistem hukumnya,bahwa korban perbuatanpenyiksaan memperoleh ganti rugi dan memiliki hak yang dapat dilaksanakan atas kompensasi yang adil dan sesuai, termasuk cara-cara untuk rehabilitasi seutuh mungkin;

12) Negara-negara Peserta Konvensi berkewajiban mencegah segala tindakan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau yang merendahkan martabat manusia lainnya di wilayah yurisdiksinya yang tidak dianggap sebagai penyiksaan seperti ditetapkan dalam pasal 1, apabila perbuatan seperti itu dilakukan atas anjuran atau hasutan, dengan persetujuan atau kesepakatan tersembunyi pegawai pemerintah atau orang lain yang bertindak dalam kapasitas resmi.

III.

Di atas telah diuraikan substansi atau muatan dari Konvensi anti penyiksaan. Konvensi ini berlaku efektif pada tanggal tiga puluh setelah tanggal penyerahan perangkat keduapuluh ratifikasi atau penambahan. Sampai saat ini sudah lebih dari delapan puluh negara meratifikasi konvensi anti penyiksaan ini.

Untuk mengupayakan pelaksanaan secara konsisten konvensi anti penyiksaan itu, maka telah dibentuk Komisi Menentang Penyiksaan yang beranggotakan sepuluh orang, yang dipilih oleh negara peserta, tetapi berfungsi dalam kapasitasnya sebagaiindividu.

Setiap negara peserta akan menyerahkan laporan berkala kepada komisi melaluisekretarisjenderal PBB, mengenai langkah-langkah yang diambil untuk mewujudkan upayaupaya mereka untuk mencegah, mengatasi, dan mengakhiri kasus-kasus penyiksaan yang terjadi di wilayahnya. Laporan itu disampaikan dalam waktu satu tahun setelah konvensi diberlakukan di negara tersebut. Setelah itu negara peserta menyampaikanlaporanperkembangansetiap empat tahun. Selanjutnya menurut ketentuan pasal 20 Konvensi Anti Penyiksaan Komisi bila menerima informasi yang nampaknya mengandung indikasi-indikasi yang beralasan, dimana di suatu negara peserta konvensi telah terjadi penyiksaan secara sistematik, akan mengundang negara peserta itu untuk bekerjasama guna memeriksa kebenaran informasi tersebut. Komisi kemudian akan menyerahkan hasil observasinya kepada negara yang bersangkutan. Seluruh kegiatan komisi dalam melakukan pemeriksaan tersebut bersifat rahasia. Hasil dari pemeriksaan atau observasi yang dilakukan oleh komisi itu setelah berkonsultasi dengan negara yang bersangkutan dapat dimuat dalam laporan tahunan Komisi Menentang Penyiksaan.

Komisi dapat mempertimbangkan komunikasi dari suatu negara peserta mengenai hal adanya negara peserta lainnya yang tidak memenuhi kewajibannya dibawah konvensi Anti Penyiksaan ini, dengan syarat terlebih dahulu negara-negara peserta menyatakan atau mengumumkan pengakuan mereka atas kewenangan komisi seperti diatur oleh pasal 21 konvensi tersebut.

Komisi Menentang Penyiksaan dapat pula mempertimbangkan pengaduan dariindividu/perorangan korban penyiksaan tentang adanya fakta suatu negara peserta telah melanggar ketentuan-ketentuan konvensi Anti Penyiksaan, dengan syarat terlebih dahulu negara peserta yang bersangkutan mengumumkan pengakuannya atas kewenangan komisi untuk mempertimbangkanpengaduanindividual/peroranganitu sesuai dengan ketentuan pasal 22 Konvensi ini.

Negara-negara peserta konvensi Anti Penyiksaan dapat meratifikasi konvensi itu tanpa reservasi atas pasal 20 dan pasal 30. Ha ini mengandung konsekuensi bahwa negara peserta yang bersangkutan otomatis mengakui kewenangan komisi untuk melakukan observasi terhadap adanya penyiksaan dinegara peserta sebagaimana diatur dalam pasal 20.

Konsekuensi selanjutnya bila terjadi sengketa diantara dua atau lebih negara peserta mengenai interpretasi atau penerapan konvensi akan diselesaikan melalui arbitrase. Bila dalam waktu enam bulan sejak tanggal permintaan arbitrase tidak ada kesepakatan mengenai organisasi arbitrase maka salah satu negara peserta yang bersengketa itu dapat membawa sengketa itu ke Mahkamah Internasional.

Negara-negara Peserta Konvensi dapat pula melakukan tindakan penambahan dengan mengakui kewenangan Komisi Anti Penyiksaan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal 21 dan 22 Konvensi tersebut.

IV.

Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 23 Oktober 1985 telah menandatangani konvensi yang maha penting tersebut.

Setelah hampir sembilan tahun sejak penandatanganan itu konvensi tersebut belum diratifikasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kita. Sebagai akibatnya Konvensi Anti Penyiksaan PBBitu belumlah merupakan bagian dari sistem hukum positif kita. Kini sudah saatnya pemerintah Indonesia perlu meratifikasi konvensi itu atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1). Ratifikasi akan memberikan makna yang lebih nyata tentang komitmen Indonesia untuk mencegah, mengatasi dan mengakhiri fenomena penyiksaan, khususnya yang melibatkan langsung atau tidak langsung aparatur negara;

2). Adalah suatu kenyataan bahwa produk-produk hukum yang ada masih belum memadai untuk mencegah, mengatasi dan mengakhiri tindakan penyiksaan atau perilaku kejam aparatur negara terhadap rakyat. Dalam konteks ini ratifikasi akan mengharuskan menyempurnakan KUHPIDANA dan KUHAPkita;

3). Dengan adanya ratifikasi konvensi anti penyiksaan akan memberikan legitimasi hukum yang lebih memadai dalam upaya kita untuk mencegah, mengatasi, dan mengakhiri tindakan penyiksaan yang baik langsung maupun tidak langsung melibatkan aparatur negara;

4).Dengan mempertimbangkan kenyataan adanya keter-batasan dan ketidak-memadaian sistem hukum domestik, serta kenyataan bahwa upaya untuk mengatasi fenomena penyiksaan perlu dilakukan secara multi-lateral, yaitu kebutuhan kerjasama dari semua negara, maka dalam melakukan ratifikasi konvensi itu tidak perlu dilakukan reservasi;

5). Untuk menjamin efektifitas setiap ikhtiar mencegah, mengatasi, dan mengakhiri penyiksaan yang baik langsung maupun tidak langsung melibatkan aparatur negara, maka pemerintah perlu melakukan tindakan penambahan dalam arti mengakui kewenangan Komisi Menentang Penyiksaan PBB sebagaimana diatur oleh pasal-pasal 21 dan 22 konvensi tersebut,

Jakarta, 19 Maret 1995.

Bahan Rujukan

1).S.O.S TORTURE World Organisation Against Torture Chile, 13-12 November, 1986, Report On Investigative Mission;

2). Konvensi PBB Tentang Penyiksaan dan Perlakuan Atau Hukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia, Kata Pengantar Abdul Hakim G Nusantara, S.H., LL.M, Jakarta, 1994;

3). Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Hukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi Dan Merendahkan Martabat Manusia, Serta Penjelasannya, prakarsa ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), Jakarta, Desember, 1994.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat - ELSAM Adalah organisasi non-pemerintah yang didirikan sejak tahun 1993 di Jakarta, dengan maksud dan tujuan menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai yang terpancar dalam Undang Undang Dasar 1945 dan Pernyataan Umum Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, ELSAM melakukan kegiatan: (i) pengkajian dampak kebijakan dan atau hukum terhadap hak asasi manusia; (ii) advokasi dalam berbagai bentuk bagi pemenuhan hak-hak dan kepentingan masyarakat yang berkeadilan; dan (iii) pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia.

Ketua Dewan Pengurus: Hadimulyo, Msc., Direktur Eksekutif: Abdul Hakim G. Nusantara, S.H., LLM., anggotan: Ir. Augustinus Rumansara, Msc.; Asmara Nababan, S.H.; dan Sandrayati Moniaga, S.H.

Staf: dra. Vera D.M. Nababan; dra. Agung Putri Astrid Kartika; E. Rini Pratsnawati; Adriana W.S.; Ifdhal Kasim, S.H.; Widoyoko, S.H.