Baca teks (PDF): Himpunan Peraturan Tentang Pengendalian Dampak Lingkungan IX

43 halaman · 43 halaman diproses dengan OCR · 13.3 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. HIMPUNAN PERATURAN TENTANG PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
  2. HIMPUNAN PERATURAN TENTANG PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
  3. DAFTAR ISI
  4. KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN Nomor: Ke- 29/BAPEDAL/05/1997
  5. MEMUTUSKAN:
  6. BAB I
  7. KETENTUAN UMUM
  8. Pasal 1
  9. Pasal 2
  10. Pasal 3
  11. BAB II
  12. STANDARDISASIBIDANG LINGKUNGAN
  13. Pasal 4
  14. Penyusunan Program dan Kebijaksanaan Standardisasi
  15. Pasal 5
  16. Prosedur perumusan standar
  17. Pasal 6
  18. Forum Konsensus
  19. Pasal 7
  20. Penetapan dan penerapan SNI
  21. Pasal 8
  22. Peninjauan Kembali SNI
  23. BAB III
  24. AKREDITASI BIDANG LINGKUNGAN
  25. Pasal 9
  26. Komite Akreditasi BAPEDAL
  27. Pasal 10
  28. Prosedur Umum Pemberian Akreditasi
  29. BAB IV
  30. SERTIFIKASIBIDANG LINGKUNGAN
  31. Pasal 11
  32. Lembaga Sertifikasi dan Laboratorium Penguji
  33. Pasal 12
  34. Prosedur Umum Pemberian Sertifikat
  35. Pasal 13
  36. Prosedur Umum Pemberian Sertifikat Hasil Uji Laboratorium
  37. Pasal 14
  38. Pasal 15
  39. Label Lingkungan
  40. BAB V
  41. PEMBINAAN,PENGAWASAN DAN EVALUASI
  42. Pasal 16
  43. Pembinaan
  44. Pasal 17
  45. Pengawasan
  46. Pasal 18
  47. Evaluasi
  48. BAB VI
  49. KERJASAMA DAN INFORMASI STANDARDISASI BIDANG LINGKUNGAN
  50. Pasal 19
  51. BAB VII
  52. PEMBIAYAAN
  53. Pasal 20
  54. BAB VIII
  55. KETENTUAN SANKSI
  56. Pasal 21
  57. BAB IX
  58. KETENTUAN PERALIHAN
  59. Pasal 22
  60. KETENTUAN PENUTUP
  61. Pasal 23
  62. Pasal 24
  63. KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN Nomor: Kep-30/BAPEDAL/05/1997
  64. ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMITE AKREDITASI BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
  65. MEMUTUSKAN:
  66. BAB I
  67. KETENTUANUMUM
  68. Pasal 1
  69. BAB II
  70. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
  71. Pasal 2
  72. Pasal 3
  73. Pasal 4
  74. Pasal 5
  75. Pasal 6
  76. Pasal 7
  77. Pasal 8
  78. Pasal 9
  79. Pasal 10
  80. Pasal 11
  81. Pasal 12
  82. BAB III
  83. SUSUNAN ORGANISASI
  84. Pasal 13
  85. Pasal 14
  86. Pasal 15
  87. Pasal 16
  88. BAB IV
  89. TATA KERJA
  90. Bagian Pertama
  91. Pelaksanaan Tugas
  92. Pasal 17
  93. Pasal 18
  94. Pasal 19
  95. Pasal 20
  96. Bagian Kedua
  97. Pelaksanaan Akreditasi
  98. Pasal 21
  99. BAB V
  100. PEMBIAYAAN
  101. Pasal 22
  102. Pasal 23
  103. BAB VI
  104. KETENTUAN PERALIHAN
  105. Pasal 24
  106. BAB VII
  107. KETENTUANLAIN
  108. Pasal 25
  109. BAB VIII
  110. KETENTUANPENUTUP
  111. Pasal 26
  112. Pasal 27
  113. Sarwono Kusumaatmadja
  114. Lampiran II.
  115. Lampiran I.

KAAN KPA

23:1

p 22

HIMPUNAN PERATURAN TENTANG PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

Seri IX

BAPEDAL Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

PERPUS 11

HIMPUNAN PERATURAN TENTANG PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

Seri IX

BAPEDAL Badan Pengendalian Dampak Lingkungan 1999

DAFTAR ISI

Hal. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan 1. Nomor:Kep-29/BAPEDAL/05/1997 Tentang Standardisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Bidang Lingkungan 5 Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan 2. Nomor: Kep- 30/BAPEDAL/05/1997 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Akreditasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan 25

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN Nomor:Ke-29/BAPEDAL/05/1997

TENTANG STANDARDISASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI BIDANG LINGKUNGAN

BAPEDAL 1999

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

0ZATDEDRNA 12A2I0RA0NAT2 JA039A8

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN Nomor: Ke- 29/BAPEDAL/05/1997

TENTANG

KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan, dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia, dipandang perlu untuk mengatur Standardisasi, Akreditasi, dan Sertifikasibidang Lingkungan;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan tentang Standardisasi, Akreditasi dan Sertifikasi bidang Lingkungan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran

Negara Tahun 1990 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor34009);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3434);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3551) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3595);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Dewan Standardisasi Nasional;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;

9. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi selaku Ketua Dewan Standardisasi Nasional Nomor: 465/IV/2/06/ HK.01.04/9/92 tentang Komite Akreditasi Nasional;

10. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi/Ketua Badan Pengelola Industri Strategis selaku Ketua Dewan Standardisasi Nasional Nomor: 237/IV.2.06/HK/5/94 tentang Sistem Standardisasi Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN TENTANG STANDARDISASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI BIDANG LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahkluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahkluk hidup lainnya;

2. Standar bidang lingkungan adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan dalam bidang lingkungan, disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat kelestarian fungsi lingkungan, kesehatan, keselamatan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berdasarkan pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya;

3. Standardisasi adalah proses merumuskan, merevisi, menetapkan dan menerapkan standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak;

4. Sistem Standardisasi Nasional, yang selanjutnya disingkat SSN, adalah sebagai tatanan jaringan sarana dan kegiatan standardisasi yang serasi, selaras dan terpadu serta berwawasan nasional, yang meliputi perumusan standar, penerapan standar, pembinaan dan pengawasan standardisasi, kerjasama dan informasi standardisasi metrologi dan akreditasi;

5. Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut SNI, adalah standar yang ditetapkan dan diberlakukan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Standardisasi Nasional serta berlaku secara nasional di Indonesia;

6. Perumusan standar adalah proses penyusunan SNI yang menjamin konsensus nasional antara pihak-pihak yang berkepentingan termasuk instansi pemerintah, swasta, organisasi profesi/usaha, kalangan ahli/ pakar, produsen, konsumen dan pihak terkait lainnya;

7. Konsensus adalah kesepakatan pihak-pihak berkepentingan terhadap suatu konsep standar baik langsung maupun tidak langsung yang menyatakan tidak berkeberatan menjadi rancangan SNI;

8. Revisi standar adalah kegiatan menyempurnakan standar sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan perumusan standar;

9. Penerapan standar adalah kegiatan menggunakan SNl sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;

10. Akreditasi adalah pengakuan formal dari Komite Akreditasi Nasional, atas nama Dewan Standardisasi Nasional berdasarkan usul Komite Akreditasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, kepada unit/lembaga/institusi/ organisasi/laboratorium penguji atas kemampuannya untuk melaksanakan kegiatan tertentu dalam standardisasi bidang lingkungan, sesuai dengan persyaratan dan kriteria yang ditetapkan Dewan StandardisasiNasional;

11. Sertifikasi adalah proses yang berkaitan dengan sertifikat oleh suatu unit/lembaga/institusi/organisasi/laboratorium penguji yang telah diakreditasi;

12. Sertifikat adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian hasil proses sertifikasi terhadap persyaratan yang ditentukan;

13. Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan adalah proses yang berkaitan dengan pemberian sertifikat Sistem Manajemen Lingkungan kepada unit/ lembaga/institusi/organisasi yang telah mampu menerapkan standar Sistem Manajemen Lingkungan;

14. Sertifikasi Label Lingkungan adalah proses yang berkaitan dengan pemberian sertifikat label lingkungan kepada unit/lembaga/ institusi/ organisasi untuk produk atau jasa tertentu yang telah memenuhi ketentuan atau kriteria label lingkungan;

15. Sertifikasi Hasil Uji adalah proses yang berkaitan dengan pemberian sertifikat yang menyatakan hasil pengujian atas contoh uji sesuai dengan spesifikasi/metode uji/standar tertentu;

16. Sertifikasi Auditor Lingkungan adalah proses yang berkaitan dengan pemberian sertifikat yang menyatakan bahwa seseorang telah memiliki kualifikasi Auditor Lingkungan;

17. Lembaga Sertifikasi adalah lembaga yang netral, baik pemerintah maupun swasta, yang telah diakreditasi untuk melaksanakan sertifikasi tertentu;

18. Laboratorium Penguji adalah suatu laboratorium, yang akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk melakukan sertifikasi Hasil Uji berdasarkan ruang lingkung akreditasi yang ditetapkan;

19. Sistem Manajemen Lingkungan adalah bagian dari keseluruhan sistem manajemen yang meliputi struktur organisasi, perencanaan kegiatan, tanggung jawab, praktek/pelaksanaan, prosedur, proses dan sumberdaya untuk mengembangkan, menerapkan, mencapai, mengkaji, dan memelihara kebijaksanaan lingkungan;

20. Audit Lingkungan adalah suatu alat manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematik, terdokumentasi, periodik dan objektif tentang bagaimana suatu kinerja organisasi, sistem manajemen dan peralatan dengan tujuan memfasilitasi kontrol manajemen terhadap pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan dan pengkajian pentaatan kebijakan usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan;

21. Auditor lingkungan adalah individu yang telah disertifikasi menurut kualifikasi tertentu yang ditetapkan dan/atau ditugaskan untuk melaksanakan sebagian atau seluruh fungsi yang berkaitan dengan penilaian suatu unit/institusi/produk/jasa dalam rangka kegiatan standardisasi bidang lingkungan;

22. Label lingkungan adalah pernyataan atau tanda lingkungan dari produk atau jasa yang menyatakan bahwa produk/jasa tersebut sesuai dengan ketentuan kriteria yang ditetapkan;

23. Dewan Standardisasi Nasional, yang selanjutnya disingkat DSN, adalah dewan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 tahun 1984 jo Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 1989 tentang Dewan Standardisasi Nasional;

24. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disingkat KAN, adalah suatu wadah non struktural yang bertugas untuk mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, membina dan mengawasi kegiatan akreditasi dan sertifikasi di Indonesia yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada DSN;

Komite Akreditasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, yang 25. selanjutnya disebut Komite Akreditasi BAPEDAL adalah suatu wadah non struktural di lingkungan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan yang dibentuk sesuai dengan tugas, persyaratan dan kriteria yang ditetapkan DSN;

26. Logo Akreditasi adalah logo KAN sebagaimana ditetapkan dalam pedoman DSN;

27. Kepala adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;

28. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut BAPEDAL, adalah suatu Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertugas untuk mengendalikan dampak lingkungan yang meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta pemulihan kualitas lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Kegiatan standardisasi dalam keputusan ini mencakup :

a. Perumusan dan pelaksanaan program standardisasi berdasarkan Kebijaksanaan Standardisasi Nasional yang ditetapkan oleh DSN.

b. Penyusunan dan penetapan tatalaksana dan sistem kelembagaan standardisasi.

C. Perumusan konsep standar bidang lingkungan untuk dikonsensuskan menjadi rancangan SNI yang kemudian diajukan kepada DSN untuk memperoleh persetujuan menjadi SNI.

d. Perumusan dan penetapan peraturan serta pedoman penerapan SNI.

e. Penyelenggaraan kerjasama teknis, pembinaan, pengawasan dan peningkatan kemampuan teknis dalam rangka penerapan SNI.

f. Penyelenggaraan hubungan internasional dengan koordinasi DSN, publikasi, publisitas, popularisasi, pendidikan dan pelatihan standardisasi.

g. Pelaksanaan penilaian terhadap pemohon akreditasi atas dasar penugasan yang diberikan oleh KAN.

h. Penyusunan panduan teknis operasional Komite Akreditasi BAPEDAL dan persyaratan lembaga sertifikasi serta laboratorium penguji berdasarkan persyaratan dan pedoman yang ditetapkan DSN.

Pasal 3

(1). Kegiatan standardisasi sebagaimana disebut dalam pasal 2 dilaksanakan oleh BAPEDAL.

(2). Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan dengan instansi pemerintah, swasta, organisasiprofesi/ usaha, kalangan ahli/pakar, produsen, konsumen dan pihak terkait lainnya.

(3). BAPEDAL menetapkan ketentuan-ketentuan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan standardisasi, sesuai dengan kriteria dan pedoman yang ditetapkan oleh DSN.

BAB II

STANDARDISASIBIDANG LINGKUNGAN

Pasal 4

Penyusunan Program dan Kebijaksanaan Standardisasi

(1). BAPEDAL menyampaikan informasi rencana pelaksanaan kegiatan dan mengajukan usulan program standardisasi kepada DSN sebagai bahan untuk menyusun program dan/atau kebijaksanaan standardisasi nasional.

(2). BAPEDAL memberikan tanggapan, masukan dan saran kepada DSN terhadap konsep kebijaksanaan dan standardisasi nasional khususnya bidang lingkungan.

(3). BAPEDAL menyusun kebijaksanaan dan/atau program standardisasi sesuai dengan kebijaksanaan dan program standardisasi nasional yang ditetapkan DSN.

(4). BAPEDAL mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan standar bidang lingkungan.

(5). Rancangan standar bidang lingkungan disusun dengan memperhatikan :

a. Upaya menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan.

b. Standar internasional atau standar lain dibidang lingkungan.

C. Efisiensi dan efektifitas penggunaan standar dalam rangka mencapai tujuan pelestarian fungsi lingkungan.

Antisipasi diberlakukannya ketentuan-ketentuan lingkungan dalam d. perdagangan.

Pasal 5

Prosedur perumusan standar

(1). Prosedur perumusan standar bidang lingkungan dilaksanakan sesuai dengan SSN yang ditetapkan oleh DSN.

(2). Dalam melaksanakan perumusan standar sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud ayat (1), BAPEDAL membentuk Panitia Teknis Perumusan Standar yang susunan keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil unit di lingkungan BAPEDAL, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, instansi pemerintah, swasta, organisasi profesi/usaha, kalangan ahli/ pakar, produsen, konsumen, dan pihak terkait lainnya.

(3). Konsep standar yang telah dirumuskan oleh Panitia Teknis Perumusan Standar disebarluaskan oleh BAPEDAL kepada instansi terkait lainnya yang bukan anggota panitia teknis untuk memperoleh tanggapan dan masukan.

(4). Waktu penyebarluasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) hari sebelum Forum Konsensus diselenggarakan.

(5) Tanggapan dan masukan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus sudah diterima oleh Panitia Teknis Perumusan Standar paling lambat 14 hari sebelum Forum Konsensus diselenggarakan.

Pasal 6

Forum Konsensus

(1). Forum konsensus adalah forum untuk membahas konsep standar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 untuk mencapai kesepakatan menjadi rancangan SNI.

(2). Forum konsensus yang dibentuk oleh BAPEDAL terdiri atas Panitia Teknis Perumusan Standar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dan pihak lainnya yang berkepentingan.

(3). Ketentuan lebih rinci mengenai Forum Konsensus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala.

Pasal 7

Penetapan dan penerapan SNI

(1). BAPEDAL menyampaikan rancangan SNI sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 kepada DSN untuk mendapat persetujuan menjadi SNI.

(2). Berdasarkan persetujuan DSN, kepala menetapkan, mensahkan dan memberlakukan SNI.

(3). SNI sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diberlakukan sebagai SNI wajib atau sukarela.

(4). Penerapan SNI wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) akan ditentukan oleh Kepala.

(5). Penerapan SNl sukarela sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikemudian hari dapat ditetapkan penerapannya secara wajib atas pertimbangan lingkungan, teknis, ekonomis atau pertimbangan lainnya.

Pasal 8

Peninjauan Kembali SNI

(1). SNI sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali atau setiap saat apabila diperlukan.

(2). Peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa perubahan atau tanpa perubahan atau pencabutan.

(3). Peninjauan kembali sebagaimana di maksud dalam ayat (2) dapat diajukan oleh masyarakat maupun Panitia Teknis Perumusan Standar kepada Kepala dan dilaksanakan atas pertimbangan lingkungan, teknis, ekonomis atau pertimbangan lainnya.

(4). Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan DSN.

(5). Berdasarkan persetujuan DSN, Kepala menetapkan, mensahkan dan memberlakukan perubahan SNI.

BAB III

AKREDITASI BIDANG LINGKUNGAN

Pasal 9

Komite Akreditasi BAPEDAL

(1). Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan, Lembaga Sertifikasi Label Lingkungan, Lembaga Sertifikasi Auditor Lingkungan dan Laboratorium Penguji dilaksanakan oleh KAN atas nama DSN berdasarkan usul Komite Akreditasi BAPEDAL.

(2). Komite Akreditasi BAPEDAL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beranggotakan wakil dari unit-unit terkait di BAPEDAL dan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, serta dari kalangan pakar, asosiasi profesi dan pihak terkait lainnya.

(3). Struktur organisasi Komite Akreditasi BAPEDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala sesuai dengan pedoman yang ditetapkan DSN.

Pasal 10

Prosedur Umum Pemberian Akreditasi

(1). Lembaga Sertifikasi/Laboratorium Penguji mengajukan permohonan kepada KAN untuk mendapatkan akreditasi dengan tembusan kepada Komite Akreditasi BAPEDAL.

(2). Atas Penugasan KAN, Komite Akreditasi BAPEDAL melakukan penilaian sesuai dengan permohonan yang diajukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan DSN.

(3). Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Komite Akreditasi BAPEDAL menyampaikan rekomendasi dan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada KAN.

(4). Berdasarkan hasil penilaian Komite Akreditasi BAPEDAL, KAN atas nama DSN memberikan penjelasan tertulis kepada Lembaga Sertifikasi/ Laboratorium Penguji pemohon yang belum mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

(5). KAN atas nama DSN memberikan akreditasi kepada Lembaga Sertifikasi/ Laboratorium Penguji pemohon yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

(6). Lembaga Sertifikasi/Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN berhak untuk menggunakan logo akreditasi.

(7). Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi akan ditetapkan oleh Kepala sesuai dengan pedoman yang ditetapkan DSN.

BAB IV

SERTIFIKASIBIDANG LINGKUNGAN

Pasal 11

Lembaga Sertifikasi dan Laboratorium Penguji

(1). Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan, Sertifikasi Label Lingkungan, Sertifikasi Hasil Uji serta Sertifikasi Auditor Lingkungan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga sertifikasi:

a. Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan.

b. Sertifikasi Label Lingkungan dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Label Lingkungan.

Sertifikasi Auditor Lingkungan dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi C. Personil Lingkungan.

d. Sertifikasi Hasil Uji dilaksanakan oleh Laboratorium Penguji.

(2). Lembaga sertifikasi laboratorium penguji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh KAN atas nama DSN berdasarkan usul Komite Akreditasi BAPEDAL untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi tertentu.

(3). Lembaga sertifikasi dan laboratorium penguji harus menyampaikan laporan mengenai semua kegiatan yang berhubungan dengan sertifikasi kepada Komite Akreditasi BAPEDAL untuk diteruskan kepada KAN.

(4). Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan oleh KAN atas nama DSN berdasarkan usul Komite Akreditasi BAPEDAL.

Pasal 12

Prosedur Umum Pemberian Sertifikat

(1). Unit/lembaga/institusi/organisasi/personil mengajukan permohonan kepada lembaga sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat tertentu.

(2). Lembaga sertifikasi melakukan penilaian sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh unit/lembaga/institusi/organisasi/personil berdasarkan persyaratan sertifikasi yang telah ditetapkan.

(3). Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh tim auditor lingkungan sesuai kriteria yang telah ditetapkan.

(4). Atas dasar penilaian seperti tersebut dalam ayat (3) lembaga sertifikasi memberikan keputusan hasil penilaian terhadap permohonan sertifikat.

(5). Lembaga sertifikasi memberikan sertifikat kepada unit/lembaga/institusi/ organisasi/personil pemohon sertifikat yang mampu memenuhi persyaratan sertifikasi yang telah ditetapkan.

(6). Lembaga sertifikasi memberikan penjelasan tertulis tentang ketidaksesuaian yang ditemukan dalam penilaian kepada organisasi/ perusahaan/unit/personil/pemohon sertifikat yang belum mampu memenuhi persyaratan sertifikasi yang telah ditetapkan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi oleh KAN atas nama DSN (7). berdasarkan usul Komite Akreditasi BAPEDAL sesuai dengan Pedoman yang ditetapkan DSN.

Pasal 13

Prosedur Umum Pemberian Sertifikat Hasil Uji Laboratorium

(1). Unit/lembaga/institusi/organisasi/personil mengajukan permohonan kepada Laboratorium Penguji untuk mendapatkan sertifikat.

(2). Laboratorium Penguji melakukan pengujian sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh unit/lembaga/institusi/organisasi/personil berdasarkan standar yang telah ditetapkan.

(3). Pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh tim penguji/analis sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

(4). Laboratorium Penguji memberikan sertifikat hasil uji kepada unit/ lembaga/ instansi/institusi/organisasi/personil yang mengajukan permohonan pengujian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

(5). Atas dasar pengujian seperti ayat (3) laboratorium penguji memberikan hasil pengujian kepada pemohon jika tidak memenuhi standar atau kriteria yang telah ditetapkan.

Pasal 14

Lembaga sertifikasi menjamin bahwa suatu unit/lembaga/institusi/organisasi/ personil yang telah memperoleh sertifikat selalu dapat memelihara kesesuaian dengan standar yang diacu selama sertifikat tersebut masih berlaku, dengan melakukan pemeriksaan secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan DSN.

Pasal 15

Label Lingkungan

(1). Unit/lembaga/institusi/organisasi yang telah mempunyai sertifikat dari Lembaga Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) butir b berhak untuk mendapatkan surat tanda pendaftaran dan membubuhkan label lingkungan ataupun nomor SNl yang sesuai pada produk atau penjelasan profil organisasi/jasa untuk jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan.

(2). Label lingkungan serta nomor SNI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberlakukan oleh Kepala atas persetujuan DSN.

BAB V

PEMBINAAN,PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 16

Pembinaan

(1). BAPEDAL bekerja sama dengan DSN mengkoordinasikan pembinaan dan pengendalian terhadap perumusan standar, penerapan standar, sarana dan prasarana standardisasi berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh DSN.

(2). Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan, kursus, pelatihan, penyuluhan, diskusi, penyebaran informasi, ceramah/seminar/lokakarya, pengenaan sanksi administrasi dan apresiasi serta kegiatan lain yang sesuai.

(3). BAPEDAL mengkoordinasikan penyusunan materi dan tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai kebutuhan dan dalam pelaksanaannya dapat mengadakan kerja sama dengan semua pihak terkait.

Pasal 17

Pengawasan

BAPEDAL bekerja sama dengan SDN menetapkan sistem pengawasan (1). atas penerapan sistem standardisasi dan SNI yang mencakup :

a. Tujuan pengawasan;

b. Objek yang diawasi;

C. Unsur lembaga pengawas;

d. Kriteria lembaga pengawas;

e. Kewajiban lembaga pengawas;

f. Pola dan mekanisme pengawas.

(2). Kegiatan pokok dalam pengawasan atas penerapan sistem standardisasi dan SNI meliputi pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi dan pengenaan sanksi administrasi.

(3). Pelaksanaan pengawasan atas penerapan sistem standardisasi dan SNI dilakukan oleh Kepala, Komite Akreditasi BAPEDAL atas nama KAN, lembaga sertifikasi, dan laboratorium penguji.

Pasal 18

Evaluasi

(1). BAPEDAL bekerjasama dengan DSN mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi atas penerapan sistem standardisasi dan SNI.

(2). BAPEDAL menetapkan sistem evaluasi penerapan standar bidang lingkungan terhadap kegiatan pengujian parameter lingkungan sertifikasi, dan penandaan yang mencakup rencana evaluasi, tolak ukur evaluasi, pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjutnya.

BAB VI

KERJASAMA DAN INFORMASI STANDARDISASI BIDANG LINGKUNGAN

Pasal 19

(1). BAPEDAL dapat mengadakan kerjasama teknis dalam standardisasi dengan pihak-pihak terkait baik di dalam maupun di luar negeri berkoordinasi dengan DSN.

(2). Penyebarluasan informasi standardisasi dilaksanakan melalui jaringan nasional standardisasi, penerbitan atau media masa lainnya.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 20

(1). Semua biaya yang berkaitan dengan permohonan akreditasi dan sertifikasi dibebankan kepada pemohon.

(2). Besarnya pungutan, cara memungut dan cara menghitung semua biaya akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 21

(1). Unit/lembaga/institusi/organisasi yang membubuhkan label lingkungan, nomor akreditasi, nomor SNl, pada produk/kemasan/profil jasa/profil unit/ lembaga/institusi/organisasi tetapi tidak melalui prosedur yang ditetapkan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(2). Lembaga sertifikasi yang tidak dapat memenuhi ketentuan yang ditetapkan dapat ditunda atau dicabut akreditasinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(3). Laboratorium penguji yang tidak dapat memenuhi ketentuan yang ditetapkan dapat ditunda atau dicabut akreditasinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Semua Keputusan Kepala yang menyangkut standar bidang lingkungan yang dikeluarkan sebelum Keputusan ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sampai disetujuinya standar-standar bidang lingkungan tersebut oleh DSN serta diberlakukan secara sah oleh Kepala.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditentukan kemudian.

Pasal 24

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 1 Mei 1997

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan,

Sarwono Kusumaatmadja

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;

2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;

3. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI;

Sekretariat Negara/Sekretariat Kabinet Republik Indonesia; 4.

5. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi/Ketua Badan Pengelola Industri Strategis selaku Ketua Dewan Standardisasi Nasional;

6. Semua Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen;

7. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

8. Para Anggota Dewan Standardisasi Nasional;

9. Ketua Komite Akreditasi Nasional;

10. Pusat Standardisasi LIPI selaku Sekretariat Dewan Standardisasi Nasional;

Sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup; 11.

Para Asisten Menteri Negara Lingkungan Hidup; 12.

13. Wakil Kepala BAPEDAL;

14. Para Deputi di Lingkungan BAPEDAL;

15. Para Kepala Direktorat di Lingkungan BAPEDAL;

16. Kepala Pusat di Lingkungan BAPEDAL;

17. Sekretaris BAPEDAL;

18. Para Kepala BAPEDAL Wilayah;

19. Para Kepala BAPEDAL Daerah Tingkat I dan Tingkat II di seluruh Indonesia.

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN Nomor:Kep-30/BAPEDAL/05/1997

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMITE AKREDITASI BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

BAPEDAL 1999

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

MAO HALJAONIOKGWAOAN AJAN EMATIET NATU3SMA 3TMOX XCR3X ATAT MAG T2AZIW JAEAB 0002

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN Nomor: Kep-30/BAPEDAL/05/1997

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMITE AKREDITASI BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia, serta Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: Kep-29 Tahun 1997 tentang Standardisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Bidang Lingkungan dipandang perlu untuk menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Komite Akreditasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Akreditasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor3215);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3434);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);

5. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3551) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1995 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3595);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Dewan Standardisasi Nasional;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan StandarNasional Indonesia;

8. Keputusan Presiden Nomor 77 tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;

9. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi selaku Ketua Dewan Standardisasi Nasional No. 465/IV.2.06/HK.01.04/9/92 tentang Komite Akreditasi Nasional;

10. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi selaku Ketua Dewan Standardisasi Nasional No.237/IV.2.06/HK/5/94 tentang Sistem Standardisasi Nasional;

11. Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 135 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;

12. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor : Kep- 29 Tahun 1997 tentang Standardisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Bidang Lingkungan.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSANKEPALABADANPENGENDALIANDAMPAK Menetapkan : LINGKUNGAN TENTANG ORGANISASIDANTATA KERJA KOMITE AKREDITASIBADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Sistem Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat SSN, adalah sebagai tatanan jaringan sarana dan kegiatan standardisasi yang serasi, selaras dan terpadu serta berwawasan nasional, yang meliputi perumusan standar, penerapan standar, pembinaan dan pengawasan standardisasi, kerjasama dan informasi standardisasi, metrologi dan akreditasi;

2. Akreditasi adalah pengakuan formal dari Komite Akreditasi Nasional atas nama Dewan Standardisasi Nasional berdasarkan usul Komite Akreditasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan kepada unit/lembaga/institusi/ organisasi/laboratorium penguji atas kemampuannya untuk melaksanakan kegiatan tertentu dalam standardisasi bidang lingkungan, sesuai dengan persyaratan dan kriteria yang ditetapkan Dewan Standardisasi Nasional;

3. Sertifikasi adalah proses yang berkaitan dengan pemberian sertifikat oleh suatu unit/lembaga/institusi/organisasi/laboratorium yang telah diakreditasi;

4. Auditor Lingkungan adalah individu yang telah disertifikasi menurut kualifikasi tertentu yang ditetapkan dan/atau ditugaskan untuk melaksanakan sebagian atau seluruh fungsi yang berkaitan dengan penilaian suatu unit/institusi/produk/jasa dalam rangka kegiatan standardisasibidanglingkungan;

Dewan Standardisasi Nasional, yang selanjutnya disingkat DSN, adalah 5. dewan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 tahun 1984 jo Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 1989 tentang Dewan StandardisasiNasional;

Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disebut KAN, adalah 6. suatu wadah non struktural yang mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, membina, dan mengawasi kegiatan akreditasi dan sertifikasi di Indonesia yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada DSN;

7. Komite Akreditasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut Komite Akreditasi BAPEDAL, adalah suatu wadah non struktural Badan Pengendalian Dampak Lingkungan yang di-bentuk sesuai dengan tugas, persyaratan dan kriteria yang ditetapkan DSN;

8. Lembaga Sertifikasi adalah lembaga yang netral, baik pemerintah maupun swasta yang diakreditasi untuk melaksanakan sertifikasi tertentu;

9. Laboratorium Penguji adalah suatu laboratorium, yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk melakukan sertifikasi Hasil Uji berdasarkan ruang lingkup akreditasi yang ditetapkan;

10. Kepala adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;

11. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut BAPEDAL adalah suatu Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertugas untuk mengendalikan dampak lingkungan yang meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta pemulihan kualitas lingkungan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Komite Akreditasi BAPEDAL adalah Komite Akreditasi Instansi Teknis di lingkungan BAPEDAL yang berkedudukan dan merupakan bagian dari KAN serta bertanggung jawab langsung kepada KAN dalam pelaksanaan kegiatan akreditasi dan sertifikasi dan kepada Kepala BAPEDAL dalam hal pelaksanaan kegiatan administrasi pendukung kegiatan standardisasi.

Pasal 3

Tugas pokok Komite Akreditasi BAPEDAL adalah membantu KAN dalam melaksanakan kegiatan akreditasi serta pembinaan dan pengawasan kegiatan sertifikasi yang dilaksanakan oleh unit/lembaga/institusi/organisasi/laboratorium yang diakreditasi oleh KAN.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Komite Akreditasi BAPEDAL mempunyai fungsi:

a) Menetapkan petunjuk operasional akreditasiserta tatacara akreditasi sesuai dengan Sistem StandardisasiNasionalyang berlaku dan pedoman-pedoman yang ditetapkan oleh DSN;

b) Menerima penugasan dari KAN untuk memeriksa kelengkapan permohonan, melaksanakan penilaian sesuai permohonan, mengusulkan kepada KAN dalam mempertimbangkan untuk pemberian, pembinaan, penundaan, pencabutan atau pemberian kembali akreditasi sesuai dengan Sistem Standardisasi Nasional yang berlaku dan pedoman-pedoman yang ditetapkan oleh DSN;

c) Mengumpulkan data pelaksanaan kegiatan akreditasi dan sertifikasi;

d) Membantu KAN dalam :

Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan mengevaluasikegiatan akreditasi dan sertifikasi;

Melaksanakan peran aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul pada tingkat nasional maupun dengan negara lain perihal akreditasi dan sertifikasi;

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan akreditasi dan sertifikasi;

e) Melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan dalam rangka membantu pelaksanaan kegiatan akreditasi dan sertifikasi;

Membentuk Panitia Teknis Akreditasi yang diperlukan untuk f) melaksanakan kegiatan akreditasi tertentu;

g) Menunjuk tim Auditor Lingkungan untuk menilai permohonan akreditasi.

Pasal 5

Anggota Komite Akreditasi BAPEDAL mempunyai pengetahuan yang memadai dalam bidang akreditasi dan sertifikasi.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3, Komite Akreditasi BAPEDAL dibantu oleh Sekretariat Komite Akreditasi BAPEDAL dan Panitia Teknis Akreditasi.

Pasal 7

Tugas pokok Sekretariat Komite Akreditasi BAPEDAL adalah memberi pelayanan administrasi dan teknis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komite Akreditasi BAPEDAL dan Panitia Teknis Akreditasi.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Sekretariat Komite Akreditasi BAPEDAL mempunyai fungsi:

a) Mempersiapkan penyelenggaraan kerjasama dengan instansi teknis anggota DSN dan instansi lain yang berkaitan dengan bidang akreditasi dan sertifikasi;

b) Membantu menyiapkan program akreditasi, serta pedoman dan tata cara akreditasi dan sertifikasi;

c) Menyiapkan bahan-bahan dan laporan penilaian yang diperlukan untuk rapat Komite Akreditasi BAPEDAL dan rapat Panitia Teknis Akreditasi;

d) Mengelola administrasi dan dokumentasi kegiatan akreditasi dan sertifikasi;

e) Mengelola administrasi kegiatan penilaian, audit dan pengawasan berkala atau sewaktu-waktu yang dilaksanakan oleh tim Auditor Lingkungan;

f) Menyiapkan dan menyelenggarakan rapat Komite Akreditasi BAPEDAL Panitia Teknis Akreditasi.

Pasal 9

Tugas Pokok Panitia Teknis Akreditasi adalah mengkaji laporan penilaian yang disampaikan oleh tim Auditor Lingkungan dan memberikan saran kepada Komite Akreditasi BAPEDAL dalam mempertimbangkan rekomendasi pemberian, penundaan atau mencabutan akreditasi tertentu.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Panitia Teknis Akreditasi mempunyai fungsi memberikan saran sehubungan dengan aspek-aspek sebagai berikut:

a). Sifat dan isi dari hasil temuan tim Auditor Lingkungan untuk Lembaga Sertifikasi dan Laboratorium Penguji;

b). Persyaratan dan metode penilaian;

c). Frekuensipenilaian;

d). Penggunaan dan makna dari sertifikat;

e). Penyelesaian perselisihan;

f). Semua hal dan aspek lainnya yang berkaitan dengan akreditasi.

Pasal 11

Tugas pokok tim Auditor Lingkungan adalah melakukan penilaian, audit dan pengawasan berkala atau sewaktu-waktu dalam kaitannya dengan akreditasi.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 11, tim Auditor Lingkungan mempunyaifungsi:

a). Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan penilaian;

b). Melaksanakan prosedur dan instruksi kerja untuk melakukan kegiatankegiatan penilaian, audit dan pengawasan berkala atau sewaktu-waktu;

c). Membuat kategorisasi ketidaksesuaian, jika ada;

d). Mempersiapkan dan menyusun laporan penilaian.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 13

(1). Susunan keanggotaan Komite Akreditasi BAPEDAL adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

(2). Anggota Komite Akreditasi BAPEDAL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.

(3). Ketua Komite Akreditasi BAPEDAL dapat mengajukan usul kepada Kepala untuk meninjau kembali keanggotaan Komite Akreditasi BAPEDAL terutama jika ada kekosongan atau berhalangan tetap selama lebih dari 3 (tiga) bulan.

Pasal 14

(1). Komite Akreditasi BAPEDAL membentuk Panitia Teknis Akreditasi berdasarkan usul dari anggota Komite Akreditasi BAPEDAL sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

(2). Anggota Panitia Teknis Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Komite Akreditasi BAPEDAL.

(3). Anggota Panitia Teknis Akreditasi sekurang-kurangnya terdiri dari wakilwakil unit di BAPEDAL dan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Pasal 15

Bagan struktur organisasi Komite Akreditasi BAPEDAL adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Il Keputusan ini.

Pasal 16

(1). Pembentukan tim Auditor Lingkungan ditetapkan oleh Ketua Komite Akreditasi BAPEDAL atas nama Ketua KAN berdasarkan usulan dari Panitia Teknis Akreditasi.

(2). Anggota tim Auditor Lingkungan adalah Personel yang telah memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan DSN.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

Pelaksanaan Tugas

Pasal 17

(1) Komite Akreditasi BAPEDAL mengadakan rapat berkala atau sewaktuwaktu sesuai dengan kebutuhan, sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan untuk membahas rencana, program dan/atau pelaksanaan kerja Komite Akreditasi BAPEDAL.

(2) Anggota Komite Akreditasi BAPEDAL dalam rapat dapat menyampaikan bahan, saran dan/atau usul tentang kegiatan akreditasi;

(3) Keputusan Komite Akreditasi BAPEDAL yang ditetapkan dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan konsensus dan bersifat mengikat.

(4) Rapat Komite Akreditasi BAPEDAL dihadiri oleh anggota Komite Akreditasi BAPEDAL dan pihak lain yang dipandang perlu. Kehadiran anggota Komite tidak dapat diwakilkan.

(5) Rapat Komite Akreditasi BAPEDAL sah bila dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris dan dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota Komite Akreditasi BAPEDAL.

(6) Keputusan rapat Komite Akreditasi BAPEDAL diambil secara musyawarah untuk mufakat;

(7) Komite Akreditasi BAPEDAL mengusulkan Keputusan mengenai akreditasi kepada KAN;

Undangan untuk menghadiri rapat Komite Akreditasi BAPEDAL harus (8) dapat diterima anggota dan pihak lain yang diundang paling lambat 3 (tiga) hari sebelum berlangsungnya rapat.

Pasal 18

Komite Akreditasi BAPEDAL memberikan laporan tahunan kepada KAN tentang kegiatan akreditasi dan sertifikasi dengan tembusan kepada Kepala.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Komite Akreditasi BAPEDAL dapat bekerjasama dengan semua pihak terkait dan berpedoman pada SSN dan pedoman-pedoman yang ditetapkan oleh DSN.

Pasal 20

Anggota Panitia Teknis Akreditasi dan anggota tim Auditor Lingkungan harus menjaga kerahasiaan dari dokumen dan informasi yang diperoleh dalam menjalankan tugas pokoknya yang berkaitan dengan akreditasi dan sertifikasi.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Akreditasi

Pasal 21

Tata cara akreditasi ditetapkan oleh Ketua Komite Akreditasi BAPEDAL sesuai dengan SSN dan pedoman-pedoman lain yang ditetapkan oleh DSN.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan kegiatan rutin dan kesekretariatan Komite Akreditasi BAPEDAL dibebankan kepada anggaran rutin Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

Pasal 23

Semua biaya yang menyangkut proses permohonan Akreditasi dibebankan kepada pemohon.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Semua ketentuan mengenai akreditasi dan sertifikasi yang telah ada sebelum ditetapkannya Keputusan ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Keputusan ini.

BAB VII

KETENTUANLAIN

Pasal 25

Pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Komite Akreditasi BAPEDAL sesuai dengan SSN dan Pedoman DSN.

BAB VIII

KETENTUANPENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Pasal 27

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 1 Mei 1997

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan,

Sarwono Kusumaatmadja

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;

2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;

3. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI;

4. Sekretariat Negara/Sekretariat Kabinet Republik Indonesia;

5. Ketua Dewan Standardisasi Nasional;

6. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen;

7. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

8. Ketua Komite Akreditasi Nasional;

9. Para Anggota Dewan Standardisasi Nasional;

10. Sekretariat Dewan Standardisasi Nasional;

11. Sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup;

12. Para Asisten Menteri Negara Lingkungan Hidup;

13. Wakil Kepala BAPEDAL;

14. Para Deputi di Lingkungan BAPEDAL;

15. Para Kepala Direktorat di Lingkungan BAPEDAL;

16. Para Kepala Pusat di Lingkungan BAPEDAL;

17. Sekretaris BAPEDAL;

18. Para Kepala BAPEDAL Wilayah;

19. Para Kepala BAPEDAL Daerah Tingkat I dan Tingkat II di seluruh Indonesia.

Lampiran II.

Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: Kep- 30/BAPEDAL/05/1997 Tanggal : 1 Mei 1997

Organisasi Komite Akreditasi BAPEDAL

Komite Akreditasi BAPEDAL Tim Auditor Sekretaris Lingkungan Panitia Teknis Akreditasi Sarwono Kusumaatmadja

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan,

Lampiran I.

Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

Nomor :Kep-30/BAPEDAL/05/1997

Tanggal : 1 Mei 1997

Susunan Keanggotaan Komite Akreditasi BAPEDAL

No.JabatanKedudukan
01.Deputi Bidang Amdal dan Pembinaan Teknis BAPEDALKetua merangkap anggota Wakil Ketua
02.ASMEN IV LHWakil Ketua merangkap anggota
03. 04.Kepala Direktorat Pengembangan Teknis Bapedal Kepala Direktorat Kelembagaan BAPEDALSekretaris I merangkap anggota Sekretaris II
04. 05.Kepala Direktorat Kelembagaan BAPEDALSekretaris II merangkap anggota Anggota
05. 06.Kepala Direktorat dan Kepala Pusat di Lingkungan BAPEDAL Banas Menteri Negara Lingkungan HidupAnggota Anggota
06. 07.Banas Menteri Negara Lingkungan Hidup Kasubdit. Pengembangan StandardisasiAnggota Anggota
08. 09. 10. 11.Lingkungan Wakil dari Organisasi Profesi Lingkungan Wakil dari Kadin Bidang Lingkungan Hidup Wakil dari PPLH/PSLAnggota Anggota Anggota

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan,

Sarwono Kusumaatmadja