HIMPUNAN PERATURAN
TENTANG
PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
BAPEDAL
AAN KPA :1 8
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
PERPUS 1
HIMPUNAN PERATURAN TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
BAPEDAL Badan Pengendalian Dampak Lingkungan 1999
HIMA TETANT PEHNENREA
DAFTAR ISI
Hal. 1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor:Kep-35/MENLH/10/1993 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor ...... 5 2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor:Kep-13/MENLH/3/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak. 11 3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor:KEP-48/MENLH/11/1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan. 31 4. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor:KEP-49/MENLH/11/1996 Tentang Baku Tingkat Getaran 41 5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor:KEP-50/MENLH/11/1996 Tentang Baku Tingkat Kebauan ... 57 6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor:Kep-45/MENLH/10/1997 Tentang Indeks Standar Pencemar Udara 65 7. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor:Kep-107/KABAPEDAL/11/1997 Tentang Pedoman Teknis Perhitungan dan Pelaporan Serta Informasi Indeks Standar Pencemar Udara. 75
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR:KEP-35/MENLH/10/1993
TENTANG
AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR
BAPEDAL
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
MAZURU93H MEMMH DHATNBT NOTOMA98 MAARAGH3X DMAUS ZAD 1ZIM3 ZATA8 DMA3MA
JADERAB eeet
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR:KEP-35/MENLH/10/1993
TENTANG
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,
Menimbang
: a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi telah diatur ketentuan mengenai persyaratan laik jalan kendaraan bermotor yang meliputi antara lain ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor;
b. bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup;
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu- Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) jo Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Undangundang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
Memperhatikan:
Surat Menteri Perhubungan Nomor: B.414/UM.501/ MPHB tanggal 28 September 1993.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG KENDARAANBERMOTOR
Pasal 1
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung daripipa gas buang kendaraan bermotor.
2. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
Pasal 2
(1) Kandungan CO (karbon monoksida) dan HC (hidro karbon) dan ketebalan asap pada pancaran gas buang:
a. Sepeda motor 2 (dua) langkah dengan bahan bakar bensin dengan bilangan oktana ≥ 87 ditentukan maksimum 4,5 % untuk CO dan 3.000 ppm untuk HC;
b. Sepeda motor 4 (empat) langkah dengan bahan bakar bensin dengan bilangan oktana ≥ 87 ditentukan maksimum 4,5 % untuk CO dan 2.400 ppm untuk HC;
C. Kendaraan bermotor selain sepeda motor dengan bahan bakarbensin dengan bilangan oktana≥ 87 ditentukan maksimum 4,5 % untuk CO dan 1.200 ppm untuk HC;
d. Kendaraan bermotor selain sepeda motor dengan bahan bakar solar/ disel dengan bilangan setana≥ 45 ditentukan maksimum ekivalen 50 % Bosch pada diameter 102 mm atau 25 % opasiti untuk ketebalan asap.
(2) Kandungan CO dan HC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c diukur pada kondisi percepatan bebas (idling).
Ketebalan asap gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf d (3) diukur pada kondisi percepatan bebas.
Pasal 3
Pengkajian Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini dilakukan lebih lanjut oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan.
Pasal 4
Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor ditinjau kembali sekurangkurangnya dalam 5 (lima) tahun sekali.
Pasal 5
Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor: Kep- 02/MENLH/l/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan, sepanjang mengenai Baku Mutu Udara Emisi Sumber Bergerak dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 6
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :15 Oktober 1993
MenteriNegara
Lingkungan Hidup,
ttd.
Sarwono kusumaatmadja.
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR:KEP-13/MENLH/3/1995
TENTANG
AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR
BAPEDAL Badan Pengendalian Dampak Lingkungan 1999
KENSVW WMEEHNSTENG MOMEAZ TEHATAHNT
JAGRRAO eeet
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR:KEP-13/MENLH/3/1995
TENTANG
BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,
Menimbang
: a. bahwa untuk mencegah terjadinya pencemaran udara dari jenis-jenis kegiatan sumber tidak bergerak perlu dilakukan upaya pengendalian pencemaran udara dengan menetapkan baku mutu emisi sumber tidak bergerak;
b. bahwa mengingat Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor: Kep- 02/MENKLH/I/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan, mengenai Baku Mutu Emisi Udara Sumber Tak Bergerak saat ini perlu dilakukan penyempurnaannya;
C. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Menteri Negara Serta Susunan Organisasi Staf Menteri Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103/ M Tahun 1993 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK
Pasal 1
Dalam keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1. Baku mutu emisi sumber tidak bergerak adalah batas maksimum emisi yang diperbolehkan dimasukkan kedalam lingkungan;
2. Emisi adalah mahluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain yang dihasilkan dari kegiatan yang masuk atau dimasukkan ke udara ambien;
3. Batas maksimum adalah kadar tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke udara ambien;
Perencanaan adalah proses kegiatan rancang bangun sehingga siap 4. dilaksanakan pembangunan fisiknya;
5. Menteri adalah Menteri yang ditugaskan mengelola lingkungan hidup;
6. Badan adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
7. Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota dan Gubernur Kepala Daerah Istimewa.
Pasal 2
(1) Baku mutu emisi sumber tidak bergerak untuk jenis kegiatan :
a. Industri besi dan baja sebagaimana tersebut dalam Lampiran I A dan Lampiran I B;
b. Industri pulp dan kertas sebagaimana tersebut dalam Lampiran II A dan Lampiran II B;
C. Pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara sebagaimana tersebut dalam Lampiran III A dan Lampiran III B;
d. Industri semen sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV A dan Lampiran IV B;
(2) Bagi jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang :
telah beroperasi sebelum dikeluarkannya keputusan ini, berlaku a. Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran A dan wajib memenuhi Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran B selambat-lambatnya tanggal 1 Januari tahun 2000;
b. tahap perencanaannya dilakukan sebelum dikeluarkannya keputusan ini, dan beroperasi setelah dikeluarkannya keputusan ini, berlaku Baku Mutu Emisi Lampiran A dan wajib memenuhi Baku Mutu Emisi Lampiran B selambat-lambatnya tanggal 1 Januari tahun 2000;
Bagi jenis kegiatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) yang tahap (3) perencanaannya dilakukan dan beroperasi setelah dikeluarkannya Keputusan ini berlaku Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran B;
Bagi jenis kegiatan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) diberi jangka (4) waktu selama satu tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini untuk mencapai Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran A:
Baku mutu emisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditinjau secara (5) berkala sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.
Pasal 3
(1) Menteri menetapkan baku mutu emisi untuk kegiatan di luar jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
(2) Selama baku mutu emisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum ditetapkan, maka jenis kegiatan di luar jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku baku mutu emisi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V Keputusan ini.
Pasal 4
Badan melakukan pembinaan, pengembangan pengendalian pencemaran udara, menetapkan pedoman teknis pemantauan kualitas udara, metoda pengambilan contoh dan analisisnya serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
Pasal 5
(1) Apabila diperlukan, Gubernur dapat menetapkan parameter tambahan di luar parameter sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini dengan persetujuan Menteri;
(2) Gubernur dapat menetapkan baku mutu emisi untuk jenis-jenis kegiatan di daerahnya lebih ketat dari ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1);
(3) Dalam menetapkan baku mutu emisi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Gubernur mengikutsertakan pihak-pihak yang berkepentingan;
Pasal 6
Apabila analisis mengenai dampak lingkungan bagi kegiatan mensyaratkan baku mutu emisi yang lebih ketat dari baku mutu emisi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, maka untuk kegiatan tersebut ditetapkan baku mutu emisi sebagaimana disyaratkan oleh analisis mengenai dampak lingkungan.
Pasal 7
(1) Setiap penanggung jawab jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a. membuat cerobong emisi yang dilengkapi dengan sarana pendukung dan alat pengaman;
b. memasang alat ukur pemantauan yang meliputi kadar dan laju alir volume untuk setiap cerobong emisi yang tersedia serta alat ukur arah dan kecepatan angin;
melakukan pencatatan harian hasil emisi yang dikeluarkan dari C. setiap cerobong emisi;
d. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Badan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan;
e. melaporkan kepada Gubernur serta Kepala Badan apabila ada kejadian tidak normal dan atau dalam keadaan darurat yang mengakibatkan baku mutu emisi dilampaui.
(2) Kepala Badan menetapkan pedoman teknis pembuatan unit pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
Pasal 8
Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dicantumkan dalam izin Ordonansi Gangguan.
Pasal 9
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Baku Mutu Udara Emisi Sumber Tak Bergerak sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Negara
Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor: Kep- 02/MENKLH/I/1998 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan, dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 10
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Maret 1995
Menteri Negara
Lingkungan Hidup,
ttd.
Sarwono kusumaatmadja.
BeeNCLEMAEL-A3X MELLTUULAE 802r teneM T ALAB MAG 1238 16T I2IM3 UTUM UXAB (OV) eblaC nagost
LAMPIRAN A KEPUTUSAN MENTERINEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR KEP-13/MENLH/3/1995
BAKU MUTU EMISI SUMBER TENTANG TIDAK BERGERAK
TANGGAL : 7 Maret 1995
LAMPIRANIA KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
TENTANG BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK
7 Maret 1995 TANGGAL
BAKU MUTU EMISI UNTUK INDUSTRI BESI DAN BAJA (BERLAKU EFEKTIF TAHUN 1995)
| Parameter Batas Maksimum Sumber (mg/m³) | Parameter Batas Maksimum (mg/m³) |
| 1. Penanganan Bahan Baku Total Partikel (Raw Material Handling) | Total Partikel 600 |
| 2. Tanur Oksigen Basa | Total Partikel 600 |
| (Basic Oxygen Fumace) Tanur Busur Listrik 3. | Total Partikel 600 |
| (Electric Arc Fumace) 4. Dapur Pemanas Total Partikel | 600 Total Partikel |
| (Reheating Fumace) 5. Dapur Proses Pelunakan Baja | Total Partikel 600 |
| (Annealing Fumace) | |
| 6. Proses Celup Lapis Metal (Acid Pickling & Regeneration) | Total Partikel 600 |
| (Acid Pickling & Regeneration) 7. Tenaga Ketel Uap | Hydrochloric Acid Fumes (HCL) 10 |
| 7. Tenaga Ketel Uap (Power Boiler) | Total Partikel 400 |
| (Power Boiler) | Sulfur Dioksida (SO_2) 1200 |
| Nitrogen Oksida (NO_2) | 1400 |
| 8. Semua Sumber Opasitas | 40 % |
LAMPIRANII A KEPUTUSAN MENTERINEGARA LINGKUNGAN HIDUP
TENTANG BAKU MUTUEMISI SUMBER TIDAK BERGERAK
TANGGAL 7 Maret 1995
BAKU MUTU EMISI UNTUK INDUSTRI PULP DAN KERTAS (BERLAKU EFEKTIF TAHUN 1995)
| Sumber Parameter Batas Maksimum (mg/m³) | Batas Maksimum (mg/m³) | |
| 1. Tungku Recovery Total Partikel 400 | _ | |
| 1. Tungku Recovery (Recovery Fumace) | Total Partikel | 400 |
| Total Sulfur Tereduksi | 20 | |
| (Total Reduced Sulphur - TRS) | 20 | |
| 2. Tanur Putar Pembakaran Kapur (Lime Kiln) | Total Partikel | 400 |
| Total Sulfur Tereduksi | 40 | |
| (Total Reduced Sulphur - TRS) | ||
| 3. Tangki Pelarutan Lelehan (Smelt Dissolving Tank) | Total Partikel | 400 |
| Total Sulfur Tereduksi | 40 | |
| (Total Reduced Sulphur - TRS) | ||
| 4. Digester | Total Sulfur Tereduksi | 14 |
| (Total Reduced Sulphur- TRS) | ||
| Klorin (Cl_2) Klorin dioksida (CIO,) | 15 | |
| (Bleach Plant) 6. Tenaga Ketel Uap | 130 | |
| Total Partikel | 400 | |
| Sulfur Dioksida (SO,) | 1200 | |
| 7. Semua Sumber | Nitrogen Oksida (NO2) | 1400 |
| Opasitas | 40% | |
TRS ditentukan sebagai H,S. TRS meliputi senyawa Hidrogen Sulfida, Metil Merkaptan, Dimetil Sulfida, Dimetil Disulfida.
Nitrogen Oksida ditentukan sebagai NO,
Koreksi 8% oksigen untuk Tungku Recovery.
Koreksi 7% oksigen untuk Boiler
Koreksi 10% untuk sumber lain (selain Tungku Recovery dan Boiler).
Volume Gas dalam keadaan standar (25C dan Tekanan 1 atm).
Opasitas digunakan sebagai indikator praktis pemantauan dan dikembangkan untuk memperoleh hubungan korelatif dengan pengamatan total partikel.
Pemberlakuan BME untuk 95% waktu operasi normal selama tiga bulan.
LAMPIRAN III A : KEPUTUSAN MENTERINEGARA LINGKUNGAN HIDUP
BAKU MUTU EMISI TENTANG SUMBER TIDAK BERGERAK
TANGGAL 7 Maret 1995
Catatan:
Nitrogen Oksida ditentukan sebagai NO,
Volume Gas dalam keadaan standar (25C dan Tekanan 1 atm).
Untuk sumber Pembakaran, partikulat di koreksi sebesar 10% Oksigen.
Opasitas digunakan sebagai indikator praktis pemantauan dan dikembangkan untuk memperoleh hubungan korelatif dengan pengamatan total partikel.
Pemberlakuan BME untuk 95% waktu operasi normal selama tiga bulan.
Catatan:
BAKU MUTU EMISI UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP BERBAHAN BAKAR BATUBARA (BERLAKU EFEKTIF TAHUN 1995)
| Parameter Batas Maksimum (mg/m3) |
| 1. Total Partikel 300 |
| 2. Sulfur Dioksida (SO2) 1500 |
| 3. Nitrogen Oksida (NO₂) 1700 |
| 4. Opasitas 40 % |
Catatan:
Nitrogen Oksida ditentukan sebagai NO,.
Konsentrasi Partikulat dikoreksi sebesar 3% Oz.
Volume Gas dalam keadaan standar (25°C dan Tekanan 1 atm).
Opasitas digunakan sebagai indikator praktis pemantauan dan dikembangkan untuk memperoleh hubungan korelatif dengan pengamatan total partikel.
Pemberlakuan BME untuk 95% waktu operasi normal selama tiga bulan.
LAMPIRANIVA: KEPUTUSAN MENTERINEGARA LINGKUNGAN HIDUP
TENTANG BAKUMUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK
7 Maret 1995 TANGGAL
BAKU MUTU EMISI UNTUK INDUSTRI SEMEN (BERLAKU EFEKTIF TAHUN 1995)
| Sumber Parameter | Batas Maksimum (mg/m3) | |
| 1. Tanur Putar (Kilns) | Total Partikel | 150 1500 |
| Sulfur Dioksida (SO2) | 1500 | |
| 2. Pendingin Terak | Nitrogen Oksida (NO2) Opasitas | 1800 35 % |
| Total Partikel | 150 | |
| (Clinkers Coolers) 3. Milling Grinding | Total Partikel | 150 |
| Alat Pengangkut (Conveying) Pengepakan (Bagging) 4. Tenaga Ketel Uap Total Partikel (Power Boiler) Sulfur Dioksida (SO2) | ||
Batas maksimum total partikel untuk
(i) Proses basah = 250 mg/m³.
(ii) Shaft Kiln 500 mg/m³.
LAMPIRANVA : KEPUTUSAN MENTERINEGARA LINGKUNGAN HIDUP
TENTANG BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK
TANGGAL 7 Maret 1995
Catatan:
Nitrogen Oksida ditentukan sebagai NO,
Volume Gas dalam keadaan standar (25C dan Tekanan 1 atm)
Konsentrasi partikel untuk sumber pembakaran (misal Kiln) harus dikoreksi sampai 7% oksigen.
Standar diatas berlaku untuk proses kering.
Opasitas digunakan sebagai indikator praktis pemantauan dan dikembangkan untuk memperoleh hubungan korelatif dengan pengamatan total partikel.
Pemberlakuan BME untuk 95% waktu operasi normal selama tiga bulan.
BAKU MUTU EMISI UNTUK JENIS KEGIATAN LAIN (BERLAKU EFEKTIF TAHUN 1995)
| Parameter Batas Maksimum (mg/m³) |
| Bukan Logam |
| 1. Ammonia (NH3) 1 |
| 1. Ammonia (NH3) 1 15 |
| 2. Gas Klorin (Cl_₂) 15 3. Hidrogen Klorida (HCl) 10 |
| 4. Hidrogen Fluorida (HF) 20 |
| 5. Nitrogen Oksida (NO2) 1700 |
| 6. Opasitas 40% |
| 7. Partikel 400 |
| 8. Sulfur Dioksida (SO_2) 1500 |
| 9. Total Sulfur Tereduksi (H2S) 70 (Total Reduced Sulphur) |
| Logam |
| 10. Air Raksa (Hg) 10 |
| 10. Air Raksa (Hg) 10 |
| 11. Arsen (As) 25 |
| 12. Antimon (Sb) 25 |
| 13. Kadmium(Cd) 15 |
| 14. Seng (Zn) 100 |
| 15. Timah Hitam (Pb) 25 |
Catatan:
Volume Gas dalam keadaan standar (25°C dan Tekanan 1 atm).
KEPUTUSAN MENTERINEGARA LAMPIRAN B LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR KEP-13/MENLH/3/1995
TENTANG BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK
TANGGAL : 7 Maret 1995
| LAMPIRANIB | KEPUTUSAN MENTERINEGARA : LINGKUNGAN HIDUP |
| NOMOR | KEP-13/MENLH/3/1995 |
| TENTANG | BAKU MUTU EMISI |
| SUMBER TIDAK BERGERAK | |
| TANGGAL | 7 Maret 1995 |
BAKU MUTU EMISI UNTUK INDUSTRI BESI DAN BAJA (BERLAKU EFEKTIF TAHUN 2000)
| Parameter Batas Maksimum Sumber (mg/m³) | |
| 1. Penanganan Bahan Baku | Total Partikel 150 |
| (Raw Material Handling) | Total Partikel 150 |
| 2. Tanur Oksigen Basa Total Partikel (Basic Oxygen Fumace) | Total Partikel 150 Total Partikel 150 |
| 3. Tanur Busur Listrik Total Partikel (Electric Arc Fumace) | Total Partikel 150 |
| 4. Dapur Pemanas Total Partikel (Reheating Fumace) | Total Partikel 150 |
| 5. Dapur Proses Pelunakan Baja Total Partikel | Total Partikel 150 |
| (Annealing Fumace) 6. Proses Celup Lapis Metal Total Partikel | Total Partikel 150 |
| (Acid Pickling & Regeneration) | 150 Hydrochloric Acid Fumes (HCL) 15 |
| 7. Tenaga Ketel Uap Total Partikel | |
| (Power Boiler) Sulfur Dioksida (SO) | 230 800 |
Catatan:
Nitrogen Oksida ditentukan sebagai NO,
Volume Gas dalam keadaan standar (25C dan Tekanan 1 atm).
Untuk sumber Pembakaran, partikulat di koreksi sebesar 10% Oksigen.
Opasitas digunakan sebagai indikator praktis pemantauan dan dikembangkan untuk memperoleh hubungan korelatif dengan pengamalan total partikel.
Pemberlakuan BME untuk 95% waktu operasi normal selama tiga bulan.
LAMPIRANIIB KEPUTUSAN MENTERINEGARA LINGKUNGAN HIDUP
TENTANG BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK
TANGGAL 7 Maret 1995
BAKU MUTU EMISI UNTUK INDUSTRI PULP DAN KERTAS (BERLAKU EFEKTIF TAHUN 2000)
| Sumber Parameter Batas Maksimum (mg/m³) | ||
| 1. Tungku Recovery (Recovery Fumace) | 1. Tungku Recovery Total Partikel (Recovery Fumace) Total Sulfur Tereduksi | Total Partikel 230 Total Sulfur Tereduksi 10 (Total Reduced Sulphur - TRS) |
| 2. Tanur Putar Pembakaran Kapur (Lime Kiln) | 2. Tanur Putar Pembakaran Total Partikel Kapur (Lime Kiln) | Total Partikel 350 Total Sulfur Tereduksi 28 (Total Reduced Sulphur - TRS) |
| 3. Tangki Pelarutan Lelehan (Smelt Disolving Tank) | 3. Tangki Pelarutan Lelehan Total Partikel (Smelt Disolving Tank) Total Sulfur Tereduksi (Total Reduced Sulphur - TRS) | 260 Total Sulfur Tereduksi 28 |
| 4. Digester | Total Sulfur Tereduksi (Total Reduced Sulphur - TRS) | 10 |
| 5. Unit Pemutihan (Bleach Plant) | Klorin (Cl_2) Klorin dioksida (CIO₂) | 10 125 |
| 6. Tenaga Ketel Uap (Power Boiler) | Total Partikel Sulfur Dioksida (SO,) | 230 |
| 7. Semua Sumber | Nitrogen Oksida (NO2) | 1000 |
| 7. Semua Sumber | Nitrogen Oksida (NO2) | 1000 |
| (Power Boiler) | Total Partikel | |
| 6. Tenaga Ketel Uap (Power Boiler) | Total Partikel | |
| (Power Boiler) | Sulfur Dioksida (SO,) | |
| (Fower Boller) | Nitrogen Oksida (NO) | 800 |
| 7. Semua Sumber | Nitrogen Oksida (NO2) | |
| 7. Semua Sumber | Opasitas | |
| 7. Semua Sumber | Opasitas | 35% |
Catatan:
TRS ditentukan sebagai H,S. TRS meliputi senyawa Hidrogen Sulfida, Metil Merkaptan, Dimetil Sulfida, Dimetil Disulfida.
Nitrogen Oksida ditentukan sebagai NO
Koreksi 8% oksigen untuk Tungku Recovery.
Koreksi 7% oksigen untuk Boiler
Koreksi 10% untuk sumber lain (selain Tungku Recovery dan Boiler).
Volume Gas dalam keadaan standar (25°C dan Tekanan 1 atm).
Pemberlakuan BME untuk 95% waktu operasinormal selama tiga bulan.
| LAMPIRAN III B : NOMOR | KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP |
| NOMOR | KEP-13/MENLH/3/1995 |
| TENTANG | BAKU MUTU EMISI |
| TANGONAE | SUMBER TIDAK BERGERAK |
| TANGGAL | 7 Maret 1995 |
Opasitas digunakan sebagai indikator praktis pemantauan dan dikembangkan untuk memperoleh hubungan korelatif dengan pengamatan total partikel.
BAKU MUTU EMISI UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP BERBAHAN BAKAR BATUBARA (BERLAKU EFEKTIF TAHUN 2000)
| Parameter Batas Maksimum (mg/m³) |
| 150 1. Total Partikel |
| 150 1. Total Partikel 750 |
| 2. Sulfur Dioksida (SO_2) 750 850 |
| 3. Nitrogen Oksida (NO2) 850 4. Opasitas 20 % |
Catatan:
Nitrogen Oksida ditentukan sebagai NO
Konsentrasi Partikulat dikoreksi sebesar 3% O,
Volume Gas dalam keadaan standar (25°C dan Tekanan 1 atm).
Opasitas digunakan sebagai indikator praktis pemantauan dan dikembangkan untuk memperoleh hubungan korelatif dengan pengamatan total partikel.
Pemberlakuan BME untuk 95% waktu operasi normal selama tiga bulan.
LAMPIRANIV B : KEPUTUSAN MENTERINEGARA LINGKUNGAN HIDUP
TENTANG BAKU MUTUEMISI SUMBER TIDAK BERGERAK
TANGGAL 7 Maret 1995
BAKU MUTU EMISI UNTUK INDUSTRI SEMEN (BERLAKU EFEKTIF TAHUN 2000)
| Parameter Sumber Batas Maksimum (mg/m³) | ||
| 1. Tanur Putar Total Partikel (Kilns) Sulfur Dioksida (SO) | ||
| 1. Tanur Putar (Kilns) | Total Partikel | 80 |
| Total Partikel | 80 | |
| Sulfur Dioksida (SO) Nitrogen Oksida (NO2) | 800 1000 | |
| Opasitas | ||
| 2. Pendingin Terak (Clinkers Coolers) | ||
| 3. Milling Total Partikel | ||
| Grinding Alat Pengangkut (Conveying) | ||
| Pengepakan (Bagging) | ||
| 4. Tenaga Ketel Uap Total Partikel | ||
| 4. Tenaga Ketel Uap (Power Boiler) | ||
| (Power Boiler) | ||
| (Power Boiler) Sulfur Dioksida (SO,) Nitrogen Oksida (NO2) | ||
| Nitrogen Oksida (NO2) | ||
Nitrogen Oksida ditentukan sebagai NO
Volume Gas dalam keadaan standar (25C dan Tekanan 1 atm).
Konsentrasi partikel untuk sumber pembakaran (misal Kiln) harus dikoreksi sampai 7% oksigen.
Standar diatas berlaku untuk proses kering.
Batas maksimum total partikel untuk
250 mg/m³. (1) Proses basah
(ii) Shaft Kiln = 500 mg/m3.
Opasitas digunakan sebagai indikator praktis pemantauan dan dikembangkan untuk memperoleh hubungan korelatif dengan pengamatan total partikel.
Pemberlakuan BME untuk 95% waktu operasi normal selama tiga bulan.
LAMPIRAN VB : KEPUTUSAN MENTERINEGARA LINGKUNGAN HIDUP
KEP-13/MENLH/3/1995 NOMOR
TENTANG BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK
7 Maret 1995 TANGGAL
Catatan :
BAKU MUTU EMISI UNTUK JENIS KEGIATAN LAIN (BERLAKU EFEKTIF TAHUN 2000)
| Parameter Batas Maksimum |
| Bukan Logam |
| 1. Ammonia (NH₃) 0.5 |
| 2. Gas Klorin (Cl_₂) 10 |
| 3. Hidrogen Klorida (HCl) 5 4. Hidrogen Fluorida (HF) 10 |
| 4. Hidrogen Fluorida (HF) 10 5. Nitrogen Oksida (NO_₂) |
| 5. Nitrogen Oksida (NO_₂) 1000 6. Opasitas 35 % |
| 6. Opasitas 35 % 7. Partikel 350 |
| 8. Sulfur Dioksida (SO_2) 800 |
| 9. Total Sulfur Tereduksi (H2S) 35 |
| (Total Reduced Sulphur) Logam |
| 10. Air Raksa (Hg) 5 |
| 11. Arsen (As) 8 |
| 12. Antimon (Sb) 8 |
| 13. Kadmium(Cd) 8 |
| 14. Seng (Zn) 50 |
| 15. Timah Hitam (Pb) 12 |
Catatan:
Volume Gas dalam keadaan standar (25°C dan Tekanan 1 atm).
KEPUTUSAN MENTERTNEGARALINGKUNGANHIDUP NOMOR:KEP-48/MENLN/11/1996 TENTANG BAKU TINGKAT KEBISINGAN BAPEDAL Badan Pegendatian Dampak Lingkengan 1999
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR:KEP-48/MENLH/11/1996
TENTANG
BAKU TINGKAT KEBISINGAN
BAPEDAL Badan Pengendalian Dampak Lingkungan 1999
KEbTUZA BVKKTAVIKEAR
OJA03SAG ncpoulonij asqmal naiiobnegas9 nabaa peer
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR:KEP-48/MENLH/11/1996
TENTANG BAKU TINGKAT KEBISINGAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,
Menimbang
: a. bahwa untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup agar dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, setiap usaha atau kegiatan perlu melakukan upaya pengendalian pencemaran dan atau perusakan lingkungan;
b. bahwa salah satu dampak dari usaha atau kegiatan yang dapat mengganggu kesehatan manusia, makhluk lain dan lingkungan adalah akibat tingkat kebisingan yang dihasilkan;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Baku Tingkat Kebisingan;
Mengingat
: 1. Undang-undang gangguan (Hinder Ordonnantie) Tahun 1926, Stbl. Nomor 226, setelah diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl. 1940 Nomor 450;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 2831);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 2918);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara 3037);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 3215);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 3274);
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 3480);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);
9. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara 3501);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara 3538);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG BAKU TINGKAT KEBISINGAN
Pasal 1
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan;
2. Tingkat kebisingan adalah ukuran energi bunyi yang dinyatakan dalam satuan Desibel disingkat dB;
3. Baku tingkat kebisingan adalah batas maksimal tingkat kebisingan yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan dari usaha atau kegiatan sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan;
4. Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota atau Gubernur Kepala Daerah Istimewa;
5. Menteri adalah Menteri yang ditugaskan mengelola lingkungan hidup;
Pasal 2
Baku Tingkat Kebisingan, metoda pengukuran, perhitungan dan evaluasi tingkat kebisingan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran Il Keputusan ini.
Pasal 3
Menteri menetapkan baku tingkat kebisingan untuk usaha atau kegiatan diluar peruntukan kawasan/lingkungan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini setelah memperhatikan masukan dari instansi teknis yang bersangkutan.
Pasal 4
(1) Gubernur dapat menetapkan baku tingkat kebisingan lebih ketat dari ketentuan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.
(2) Apabila Gubernur belum menetapkan baku tingkat kebisingan maka berlaku ketentuan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
Pasal 5
Apabila analisis mengenai dampak lingkungan bagi usaha atau kegiatan mensyaratkan baku tingkat kebisingan lebih ketat dari ketentuan dalam Lampiran Keputusan ini, maka untuk usaha atau kegiatan tersebut berlaku baku tingkat kebisingan sebagaimana disyaratkan oleh analisis mengenai dampak lingkungan.
Pasal 6
(1) Setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan wajib :
a. mentaati baku tingkat kebisingan yang telah dipersyaratkan;
b. memasang alat pencegahan terjadinya kebisingan;
C. menyampaikan laporan hasil pemantauan tingkat kebisingan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur, Menteri, Instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan dan Instansi Teknis yang membidangi kegiatan yang bersangkutan serta Instansi lain yang dipandang perlu.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam izin yang relevan untuk mengendalikan tingkat kebisingan dari setiap usaha atau kegiatan yang bersangkutan.
Pasal 7
Bagi usaha atau kegiatan yang telah beroperasi :
a. baku tingkat kebisingan lebih longgar dari ketentuan dalam Keputusan ini, wajib disesuaikan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkan Keputusan ini.
b. baku tingkat kebisingan lebih ketat dari Keputusan ini, dinyatakan tetap berlaku.
Pasal 8
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Di tetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Nopember 1996
Menteri Negara Lingkungan Hidup,
ttd,
Sarwono Kusumaatmadja
Salinan sesuai dengan aslinya
Asisten IV Menteri Negara Lingkungan Hidup
Bidang Pengembangan Pengawasan
dan Pengendalian
Hambar Martono
LAMPIRANI KEPUTUSAN MENTERINEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR KEP-48/MENLH/11/1996 TANGGAL 25 NOPEMBER 1996
BAKU TINGKAT KEBISINGAN
| Peruntukan Kawasan/ Tingkat kebisingan Lingkungan Kegiatan dB (A) |
| a. Peruntukan Kawasan 1. Perumahan dan Pemukiman 55 |
| 1. Perumahan dan Pemukiman 55 70 |
| 2. Perdagangan dan Jasa 70 |
| 3. Perkantoran dan Perdagangan 65 |
| 4. Ruang Terbuka Hijau 50 |
| 5. Industri 70 |
| 6. Pemerintahan dan Fasilitas Umum 60 |
| 7. Rekreasi 70 8. Khusus: |
| 8. Khusus: Bandar Udara Stasiun Kereta Api |
| Stasiun Kereta Api Pelabuhan Laut 70 Cagar Budaya 60 |
| Pelabuhan Laut 70 Cagar Budaya 60 |
| b. Lingkungan Kegiatan |
| b. Lingkungan Kegiatan 1. |
| 1. Rumah Sakit atau sejenisnya 55 2. 55 |
| 2. Sekolah atau sejenisnya 55 |
| 3. Tempat ibadah atau sejenisnya 55 |
Keterangan:
' disesuaikan dengan ketentuan Menteri Perhubungan
LAMPIRANII KEPUTUSAN MENTERINEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR KEP-48/MENLH/11/1996 TANGGAL 25 NOPEMBER 1996
METODA PENGUKURAN,PERHITUNGAN DAN EVALUASI TINGKAT KEBISINGAN LINGKUNGAN
1. Metoda Pengukuran
Pengukuran tingkat kebisingan dapat dilakukan dengan dua cara :
1) Cara Sederhana
Dengan sebuah sound level meterbiasa diukur tingkat tekanan bunyi db (A) selama 10 (sepuluh) menit untuk tiap pengukuran. Pembacaan dilakukan setiap 5 (lima) detik.
2) Cara Langsung
Dengan sebuah integrating sound level meter yang mempunyai fasilitas pengukuran Lms, yaitu Leq dengan waktu ukur setiap 5 detik, dilakukan pengukuran selama 10 (sepuluh) menit.
Waktu pengukuran dilakukan selama aktifitas 24 jam (Ls) dengan cara pada siang hari tingkat aktifitas yang paling tinggi selama 16 jam (L) pada selang waktu 06.00 - 22.00 dan aktifitas dalam hari selama 8 jam (L) pada selang 22.00-06.00.
Setiap pengukuran harus dapat mewakili selang waktu tertentu dengan menetapkan paling sedikit 4 waktu pengukuran pada siang hari dan pada malam hari paling sedikit 3 waktu pengukuran, sebagai contoh:
- L1 diambil pada jam 7.00 mewakili jam 06.00 - 09.00
L2 diambil pada jam 10.00 mewakili jam 09.00 - 11.00
L3 diambil pada jam 15.00 mewakili jam 14.00 - 17.00
L4 diambil pada jam 20.00 mewakili jam 17.00 - 22.00
L5 diambil pada jam 23.00 mewakili jam 22.00 - 24.00
- L6 diambil pada jam 01.00 mewakili jam 24.00 - 03.00
- L7 diambil pada jam 04.00 mewakili jam 03.00 - 06.00
Keterangan:
Equivalent Continuous Noise Level atau Tingkat Kebisingan Leq : Sinambung Setara ialah nilai tingkat kebisingan dari kebisingan yang berubah-ubah (fluktuatif) selama waktu tertentu, yang setara dengan tingkat kebisingan dari kebisingan yang ajeg (steady) pada selang waktu yang sama. Satuannya adalah dB (A).
I Leq dengan waktu sampling tiap 5 detik TMS
Ls I= Leq selama siang hari
= Leq selama malam hari
II Leq selama siang dan malam hari. SM
2. Metode perhitungan
(dari contoh)
Ls dihitung sebagai berikut :
L_s = 10 log 1/16 {T1.100.1 L1 + +T4.10{01.L4} dB (A)
LM dihitung sebagai berikut :
LM = 10 log 1/8 {T5.10^0.1 L5 + +T7.10{01L7} dB (A)
Untuk mengetahui apakah tingkat kebisingan sudah melampaui tingkat kebisingan maka perlu dicari nilai Ls dari pengukuran lapangan. L SM dihitung dari rumus :
LsM = 10 log 1/24 {16.100.1 Ls + 8.10{01(Lm+5)} dB (A)
3. Metode Evaluasi
Nilai Ls yang dihitung dibandingkan dengan nilai baku tingkat kebisingan yang ditetapkan dengan toleransi +3 dB(A)
KEPUTUSAN MENTERTNEGARA LINGKONGAN HIDUP NOMOR:KEP-49/MENLH/11/1996 ENTANG BAKU TINGKAT GETARAN BAPEDAL Badan Pengendallan Bampak Lingkangan 1999
(2110141000(4) 2477.10031 08 (A) Ihabrsingan seudan melunpo de pengukorar (A) denapbakuing s t0ie 3 d0(A)
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR:KEP-49/MENLH/11/1996
TENTANG BAKU TINGKAT GETARAN
BAPEDAL Badan Pengendalian Dampak Lingkungan 1999
KEAISVR TEHTARE
JAG39AS eeet
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR:KEP-49/MENLH/11/1996
TENTANG BAKU TINGKAT GETARAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,
Menimbang
: a. bahwa untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup agar dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, setiap usaha atau kegiatan perlu melakukan upaya pengendalian pencemaran dan atau perusakan lingkungan;
b. bahwa salah satu dampak dari usaha atau kegiatan yang dapat mengganggu kesehatan manusia, makhluk lain dan lingkungan adalah akibat tingkat getaran yang dihasilkan;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Baku Tingkat Getaran;
Mengingat
: 1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) Tahun 1926 Stbl. Nomor 226 setelah diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl. 1940 Nomor 450;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
10. Keputusan Presiden RI Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan Vi;
11. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG BAKU TINGKAT GETARAN
Pasal 1
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Getaran adalah gerakan bolak-balik suatu massa melalui keadaan seimbang terhadap suatu titik acuan;
2. Getaran mekanik adalah getaran yang ditimbulkan oleh sarana dan peralatan kegiatan manusia;
3. Getaran seismik adalah getaran tanah yang disebabkan oleh peristiwa alam dan kegiatan manusia;
4. Getaran kejut adalah getaran yang berlangsung secara tiba-tiba dan sesaat;
5. Baku tingkat getaran mekanik dan getaran kejut adalah batas maksimal tingkat getaran mekanik yang diperbolehkan dari usaha atau kegiatan pada media padat sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan serta keutuhan bangunan;
6. Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota atau Gubernur Kepala Daerah Istimewa;
7. Menteri adalah Menteri yang ditugaskan mengelola lingkungan hidup.
Pasal 2
(1) Baku tingkat getaran mekanik dan getaran kejut untuk kenyamanan dan kesehatan, getaran berdasarkan dampak kerusakan, getaran berdasarkan jenis bangunan, adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, II, III dan IV Keputusan ini.
(2) Metoda pengukuran dan analisis tingkat getaran adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Keputusan ini.
Pasal 3
Menteri menetapkan baku tingkat getaran untuk usaha atau kegiatan di luar peruntukan kawasan/lingkungan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini setelah memperhatikan masukan dari instansi teknis yang bersangkutan.
Pasal 4
Gubernur dapat menetapkan baku tingkat getaran lebih ketat dari (1) ketentuan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
(2) Apabila Gubernur belum menetapkan baku tingkat getaran maka berlaku ketentuan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
Pasal 5
Apabila analisis mengenai dampak lingkungan bagi usaha atau kegiatan mensyaratkan baku tingkat getaran lebih ketat dari ketentuan dalam Lampiran Keputusan ini, maka untuk usaha atau kegiatan tersebut berlaku baku tingkat getaran sebagaimana disyaratkan oleh analisis mengenai dampak lingkungan.
Pasal 6
(1) Setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan wajib :
a. mentaati baku tingkat getaran yang telah dipersyaratkan;
b. memasang alat pencegahan terjadinya getaran;
C. menyampaikan laporan hasil pemantauan tingkat getaran sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur, Menteri, instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan dan instansi teknis yang membidangi kegiatan yang bersangkutan serta instansi lain yang dipandang perlu.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam izin yang relevan untuk mengendalikan tingkat getaran bagi setiap usaha atau kegiatan yang bersangkutan.
Pasal 7
Bagi usaha atau kegiatan yang telah beroperasi :
a. baku tingkat getaran lebih longgar dari ketentuan dalam Keputusan ini, wajib disesuaikan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun terhitung sejak diterapkan Keputusan ini;
b. baku tingkat getaran lebih ketat dari Keputusan ini, dinyatakan tetap berlaku.
Pasal 8
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
| NAAHS38 | Di tetapkan di Jakarta Pada tanggal 25 Nopember 1996 | |||
| Fars moe | Menteri Negara Lingkungan Hidup, | |||
| ttd, | ||||
| Sarwono Kusumaatmadja | Sarwono Kusumaatmadja | |||
| 000r<000 | Sarwono Kusumaatm | |||
| Salinan sesuai dengan aslinya Asisten IV Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Pengembangan Pengawasan | De-de | |||
| Asisten IV Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Pengembangan Pengawasan dan Pengendalian | ngkungan Hidup | p | ||
| dan Pengendalian | ||||
| Hambar Martono | ||||
| 02-06 | 十 | |||
| a0 | ||||
| 50 | ||||
| ar | ar-5t | 81-8 | ||
| S5 | sr-e | 8-8 | 8 | |
LAMPIRANI KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP : KEP-49/MENLH/11/1996 NOMOR : 25 NOPEMBER 1996 TANGGAL
1. BAKU TINGKAT GETARAN UNTUK KENYAMANAN DAN KESEHATAN
| Frekuensi (Hz) | Nilai Tingkat Getaran, dalam mikron (106 meter) | |||
| Tidak Mengganggu | Mengganggu | tidak Nyaman | Menyakitkan | |
| 4 | < 100 | 100-500 | > 500 - 1000 | > 1000 |
| 5 | < 80 | 80-350 | > 350 - 1000 | > 1000 |
| 6,3 | < 70 | 70-275 | > 275 -1000 | 1000 > |
| 8 | < 50 | 50-160 | 160-500 > | 500 > |
| 10 | < 37 | 37-120 | > 120-300 | 300 > |
| 12,5 | < 32 | 32-90 | > 90-220 | > 220 |
| 16 | < 25 | 25-60 | > 60-120 | > 120 |
| 20 | < 20 | 20-40 | > 40-85 | > 85 |
| 25 | < 17 | 17-30 | > 30-50 | > 50 |
| 31,5 | < 12 | 12-20 | > 20-30 | > 30 |
| 40 | < 9 | 9-15 | > 15-20 | > 20 |
| 50 | < 8 | 8-12 | > 12-15 | > 15 |
| 63 | < 6 | 6-9 | > 9-12 | > 12 |
Konversi:
Percepatan = (2π f)² x simpangan
Kecepatan = 2π f x simpangan
π = 3.14
2. Grafik Baku Tingkat Getaran untuk Kenyamanan dan Kesehatan
Frekuensi, Hz 100 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 50 30 20 menyakitkan 10 tidak nyaman 5 masih mengganggu diizinkan 2 102 103 10 Simpangan mikron (10-6 meter)
KEPUTUSAN MENTERINEGARA LAMPIRANII LINGKUNGAN HIDUP
KEP-49/MENLH/11/1996 NOMOR
25 NOPEMBER 1996 TANGGAL
1. BAKU TINGKAT GETARAN MEKANIK BERDASARKAN DAMPAK KERUSAKAN
| GETARAN | FREKUENSI (Hz) | BATAS GETARAN, PEAK, mm/detik | ||||
| Parameter | Satuan | Kategori A | Kategori B | Kategori C | Kategori D | |
| - Kecepatan Getaran | mm/detik | 4 5 | <2 <7,5 | 2-27 <7,5-25 | >27-140 >25-130 | > 140 >130 |
| - Frekuensi | Hz | 6,3 | <7 | <7-21 < 6 -19 | > 21-110 | > 110 |
| 8 10 | < 6 < 5,2 | < 6 -19 < 5,2 - 16 | > 19 -100 >16-90 | > 100 >90 | ||
| gnisepnon | 12,5 16 | < 4,8 < 4 | <4,8-15 <4 -14 | >15-80 >14-70 | >80 | |
| 16 20 | < 4 < 3,8 | <4 -14 < 3,8 - 12 | >14-70 >12-67 | >70 >67 | ||
| 25 | < 3,8 < 3,2 | < 3,8 - 12 <3,2-10 | >12-67 >10-60 | >67 >60 | ||
| 31,5 | < 3,2 < 3 | <3 -9 | >10-60 >9 -53 | >53 | ||
| 40 | <2 | <2 -8 | >8-50 | >50 | ||
| 1 | 40 50 | < 1 | <1-7 | >7-42 | >42 | |
Keterangan:
Kategori A : Tidak menimbulkan kerusakan
Kategori B : Kemungkinan keretakan plesteran (retak/terlepas plesteran pada dinding pemikul beban (pada kasus khusus)
Kategori C : Kemungkinan rusak komponen struktur dinding pemikul beban
Karegori D : Rusak dinding pemikul beban
Grafik Baku Tingkat Getaran Mekanik Berdasarkan Dampak 2. Kerusakan
200 150 d 100 80 70 60 50 40 30 Kecepatan Puncak (Peak Yelocity), mm/detik 20 15 10 8,0 b 6,0 4,0 a 3,0 2,0 4 5 6 8 10 15 20 25 30 40 50 Frekuensi, Hz
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LAMPIRANIII LINGKUNGAN HIDUP
KEP-49/MENLH/11/1996 25 NOPEMBER 1996
NOMOR TANGGAL
BAKU TINGKAT GETARAN MEKANIK BERDASARKAN JENIS BANGUNAN
| Kelas Tipe Bangunan Bangunan untuk | Tipe Bangunan | Kecepatan Getaran (mm/detik) Pada Fondasi Pada Bidang | |||
| Datar di Lantai Paling Atas Campuran | |||||
| Frekuensi | Frekuensi | ||||
| 1 2 3 | Bangunan untuk keperluan niaga, bangunan industri dan bangunan sejenis Perumahan dan bangunan dengan rancangan dan kegunaan sejenis Struktur yang karena sifatnya peka terhadap getaran, tidak seperti tersebut pada no.1 dan 2, | < 10 Hz < 10 5 | 10-15Hz 20-40 | 50 - 100 Hz 40-50 | 40 15 |
| 5 | 5-15 | 15-20 | |||
Untuk frekuensi > 100 Hz, sekurang-kurangnya nilai yang tersebut dalam kolom harus dipakai.
LAMPIRANIV KEPUTUSAN MENTERINEGARA LINGKUNCAN HIDUP
NOMOR KEP-49/MENLH/11/1996 TANGGAL 25 NOPEMBER 1996
BAKU TINGKAT GETARAN KEJUT
| Kelas | Jenis Bangunan | Kecepatan Getaran Maksimum (mm/detik) |
| 1 | ||
| sudah ada, tampak keretakan-keretakan | ||
| yang baik, ada kerusakan-kerusakan | ||
| 7 | Bangunan "kuat" (misalnya: bangunan industri terbuat dari beton atau baja | 10-40 |
LAMPIRAN V KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR KEP-49/MENLH/11/1996 TANGGAL 25 NOPEMBER 1996
METODA PENGUKURAN DAN ANALISIS TINGKAT GETARAN
a. Peralatan
Pedoman yang dipakai ialah:
1) Alat penangkap getaran (Accelerometer atau seismometer)
2) Alat ukur atau alat analisis getaran (Vibration meter atau vibration analyzer)
3) Tapis pita 1/3 oktaf atau pita sempit (Filter 1/3 oktaf atau Narrow Band)
4) Pencatat tingkat getaran (Level atau X - Y recorder)
5) Alat analisis pengukur tingkat getaran (FFT Analyzer)
b. Cara pengukuran
1. Getaran untuk Kenyamanan dan Kesehatan
a) Alat penangkap getaran diletakkan pada lantai atau permukaan yang bergetar, dan disambungkan ke alat ukur getaran yang dilengkapi dengan filter.
b) Alat ukur dipasang pada besaran simpangan. Dalam hal alat tidak dilengkapi dengan fasilitas itu, dapat digunakan konversi besaran.
c) Pembacaan dan pencatatan dilakukan untuk setiap frekwensi 4 - 63 Hz atau dengan sapuan oleh alat pencatat getaran.
d) Hasil pengukuran sebanyak 13 data digambarkan pada Grafik Lampiran 12.
2. Getaran untuk Keutuhan Bangunan
Cara pengukuran sama dengan pengukuran getaran untuk kenyamanan dan kesehatan manusia, hanya besaran yang dipakai ialah kecepatan getaran puncak (Peak velocity).
C. Cara Evaluasi
Ke-13 data yang digambarkan pada grafik Lampiran I.2 dan/atau II.2 dibandingkan terhadap batas-batas baku tingkat getaran. Getaran disebut melampaui baku tingkat getaran apabila getaran pada salah satu frekuensi sudah melampaui nilai baku getaran yang ditetapkan.
Baku tingkat Getaran dibagi dalam 4 kelas, yaitu a, b, c, dan d dengan batas seperti pada Grafik II.2
Definisi :
1. Struktur bangunan adalah bagian dari bangunan yang direncanakan, diperhitungkan dan dimaksudkan untuk:
a) mendukung segala macam beban (beban mati, beban hidup dan beban sementara)
b) menjamin stabilitas bangunan secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan kuat, kaku, dan andal.
misal: struktur kerangka kaku (frame), struktur dinding pemikul (Bearing wall)
2. Komponen struktur adalah bagian dari suatu struktur bangunan, yang menjamin fungsi struktur.
misal : balok, kolom dan slab dari frame.
3. Dinding pemikul adalah struktur bangunan berupa bidang tegak yang berfungsi mendukung beban diatasnya seperti slab lantai tingkat atau atap.
4. Non struktur adalah bagian dari bangunan yang tidak direncanakan atau difungsikan untuk mendukung beban. misal: dinding partisi, kerangka jendela/pintu.
Pengaruh kerusakan struktur dan non-struktur:
1. Kerusakan pada struktur, dapat membahayakan stabilitas bangunan, atau roboh.(misalnya patok kolom bisa merobohkan bangunan).
2. Kerusakan pada non struktur, tidak membahayakan stabilitas bangunan, tetapi bisa membahayakan penghuni (misal: robohnya dinding partisi. tidak merobohkan bangunan, tetapi bisa mencederai penghuni).
Derajat kerusakan struktur:
1. Rusak ringan adalah rusak yang tidak membahayakan stabilitas bangunan dan dapat diperbaiki tanpa mengurangi kekuatannya.
2. Rusak sedang adalah rusak yang dapat mengurangi kekuatan struktur untuk mengembalikan kepada kondisi semula, harus disertai dengan tambahan perkuatan.
3. Rusak berat adalah rusak yang membahayakan bangunan dan dapat merobohkan bangunan
hab Ralgsd relebe nsnugnad uolut2 ouelanio nab noionuh neb prblin naded,em nsdod) nared msosm slegea pnuxluboem mae naded sisbaa nanborad eznlidsla nimeinism nogrtb nstinulesez tsunststsyeneq nsxilsmeqmem Ebemao gmbne wolinta domsitj ule eipnstel tubluta: lsaim fstlew ghise8) nutluualapnutnioajnem emeitheb dsla nsb molox ,loled: lasim grey agef prnabid epuned nanupoed ublunta daisbe lu liman pniboid uate Jeipaia lstpel deja lhaqea synaststo nadod gnwlubnsm lapnuhed 0618 miubnen-Xutnunealiapnudit
tubkite-non neb sudiinta nisanex dunsgna (nsnaugned ssuartodoaem baid molot sloteq synlaaim).rlodom
6661 SAAL
BAKAS TEANG NOM/ MES ESA
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR:KEP-50/MENLH/11/1996
TENTANG BAKU TINGKAT KEBAUAN
BAPEDAL Badan Pengendalian Dampak Lingkungan 1999
MA20RU13X 00E1EN3M3M102-93X:80MON eeet
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR:KEP-50/MENLH/11/1996
TENTANG BAKU TINGKAT KEBAUAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,
Menimbang
: a. bahwa untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup agar dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, setiap usaha atau kegiatan perlu melakukan upaya pengendalian pencemaran dan atau pencegahan perusakan lingkungan;
b. bahwa salah satu dampak dari usaha atau kegiatan yang dapat mengganggu kesehatan manusia, makhluk lain dan lingkungan adalah akibat bau yang dibuang ke lingkungan;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Baku Tingkat Kebauan;
Mengingat
: 1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) Tahun 1926, Stbl. Nomor 226, setelah diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl. 1940 Nomor 450;
2. Undang-undang Nomor I Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
9. Keputusan Presiden RI Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG BAKU TINGKAT KEBAUAN
Pasal 1
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :
Bau adalah suatu rangsangan dari zat yang diterima oleh indera penciuman; 1.
2. Kebauan adalah bau yang tidak diinginkan dalam kadar dan waktu tertentu yang dapat mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan;
Baku tingkat kebauan adalah batas maksimal bau dalam udara yang 3. diperbolehkan yang tidak mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan;
Sumber bau atau zat odoran adalah setiap zat yang dapat menimbulkan 4. rangsangan bau pada keadaan tertentu;
5. Zat odoran adalah zat yang dapat berupa zat tunggal maupun campuran berbagai macam senyawa.
6. Gubernur adalah GubemurKepala Daerah TingkatI GubemurKepala Daerah Khusus Ibukota atau Gubernur Kepala Daerah Istimewa;
7. Menteri adalah Menteri yang ditugaskan mengelola lingkungan hidup.
Pasal 2
Baku Tingkat Kebauan untuk odoran tunggal dan campuran, metoda pengukuran/pengujian dan peralatan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
Pasal 3
Gubernur dapat menetapkan baku tingkat kebauan lebih ketat dari (1) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.
(2) Apabila Gubernur belum menetapkan baku tingkat kebauan maka berlaku ketentuan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
Pasal 4
Apabila analisis mengenai dampak lingkungan bagi usaha atau kegiatan mensyaratkan baku tingkat kebauan lebih ketat dari ketentuan dalam Lampiran Keputusan ini, maka untuk usaha atau kegiatan tersebut berlaku baku tingkat kebauan sebagaimana disyaratkan oleh analisis mengenai dampak lingkungan.
Pasal 5
(1) Setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan wajib :
a. mentaati baku tingkat kebauan yang telah dipersyaratkan;
b. mengendalikan sumber penyebab bau yang dapat mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan;
C. menyampaikan laporan hasil pemantauan tingkat kebauan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur, Menteri, instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan dan instansi teknis yang membidangi kegiatan yang bersangkutan serta instansi lain yang dipandang perlu.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam izin yang relevan untuk mengendalikan pencemaran dan atau perusakan lingkungan bagi setiap usaha atau kegiatan yang bersangkutan.
Pasal 6
Bagi usaha atau kegiatan yang telah beroperasi :
a. baku tingkat kebauan lebih longgar dari ketentuan dalam Keputusan ini, wajib disesuaikan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkan Keputusan ini.
b. baku tingkat kebauan lebih ketat dari Keputusan ini, dinyatakan tetap berlaku.
Pasal 7
Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan.
Di tetapkan di Jakarta Pada tanggal 25 Nopember 1996
Menteri Negara Lingkungan Hidup,
ttd,
Sarwono Kusumaatmadja
Salinan sesuai dengan aslinya
Asisten IV Menteri Negara Lingkungan Hidup
Bidang Pengembangan Pengawasan
dan Pengendalian
Hambar Martono
BAKU TINGKAT KEBAUAN
A. Bau dari odoran tunggal
| No. | Parameter | Satuan | Nilai Batas | Metoda Pengukuran | Peralatan |
| 1 | Amoniak (NH₃) | ppm | 2.0 | Metoda Indofenol | Spektrofotometer |
| 2 | Metil Merkaptan (CH,SH). | ppm | 0.002 | Absorpsi gas | Gas Khromatograf |
| Sulfida (H2S) | 2 | 2 | tiosanat b. Absorpsi gas | Spektrofotometer Gas Khromatograf | |
| 4 | ((CH_3){2)_ | ppm | 0.01 | Absorpsi gas | Gas Khromatograf |
| 5 | Stirena (C_6H3}CHCH{₂}) | ppm | 0.1 | Absorpsi gas | Gas Khromatograf |
Catatan : ppm = satu bagian dalam satu juta
B. Bau dari odoran campuran
Tingkat kebauan yang dihasilkan oleh campuran odoran dinyatakan sebagai ambang bau yang dapat dideteksi secara sensorik oleh lebih dari 50 % anggota penguji yang berjumlah minimal 8 (delapan) orang.
KEPUTUSA MENTERL NEGARA LINE NOMOR:KEP-45/N23 INDEKS STANDAR PEN
| KEPUTUSAN MENT LINGKUNGAN HID KEP-SOMENLH 2ENDPEMBER NATKERAUAN Ges Knramaic an campuren cdogeo dinyatakan detekal secaa sandorik olnh let monimal & (deapan) orang |
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR:KEP-45/MENLH/10/1997
TENTANG
INDEKS STANDAR PENCEMAR UDARA
BAPEDAL Badan Pengendalian Dampak Lingkungan 1999
VYTUSVN MEMMAMNG HOME TEMATM JA039A2
TENTANG INDEKS STANDAR PENCEMAR UDARA
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR:KEP-45/MENLH/10/1997
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,
Menimbang
: a. bahwa pencemaran udara dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya;
b. bahwa untuk memberikan kemudahan dan keseragaman informasi kualitas udara ambien kepada masyarakat di lokasi dan waktu tertentu serta sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan upaya-upaya pengendalian pencemaran udara, perlu disusun Indeks Standar Pencemar Udara;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Indeks Standar Pencemar Udara;
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang 6. Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-35/MENLH/10/1993 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor;
12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-13/MENLH/3/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak;
13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-15/MENLH/4/1996 tentang Program Langit Biru.
14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-16/MENLH/4/1996 tentang Penetapan Prioritas Propinsi Daerah Tingkat I Program Langit Biru;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG INDEKS STANDAR PENCEMAR UDARA.
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Indeks Standar Pencemar Udara adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi kualitas udara ambien di lokasi dan waktu tertentu yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya;
2. Menteri adalah Menteri yang diberi tugas mengelola lingkungan hidup;
3. Bapedal adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
Kepala Bapedal adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan; 4.
Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Gubernur Kepala 5. Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Gubernur Kepala Daerah Istimewa;
Bupati/Walikotamadya adalah Bupati/Walikotamadya/Kepala Daerah 6. Tingkat II;
7. Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien Otomatis adalah stasiun pemantau kualitas udara ambien yang beroperasi secara terus menerus dan datanya dapat dipantau secara langsung.
Pasal 2
(1) Rentang Indeks Standar Pencemar Udara ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran
(2) Indeks Standar Pencemar Udara ditetapkan dengan cara mengubah kadar pencemar udara yang terukur menjadi suatu angka yang tidak berdimensi.
Pasal 3
Indeks Standar Pencemar Udara dapat digunakan sebagai :
bahan informasi kepada masyarakat tentang kualitas udara ambien di a. lokasi dan waktu tertentu;
b. bahan pertimbangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara.
Pasal 4
(1) Data Indeks Standar Pencemar Udara diperoleh dari pengoperasian Stasiun Pemantauan Kualitas Udara Ambien Otomatis.
(2) Parameter Indeks Standar Pencemar Udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
a. Partikulat (PM1o);
b. Karbon monoksida (CO);
C. Sulfur dioksida (SO2);
d. Nitrogen dioksida (NO2);
e. Ozon (O_₃).
Pasal 5
(1) Kepala Bapedal wajib menyampaikan Indeks Standar Pencemar Udara kepada masyarakat secara nasional setiap hari.
(2) Kepala Bapedal wajib melakukan evaluasi Indeks Standar Pencemar Udara secara nasional setiap 1 (satu) tahun sekali.
(3) Gubernur wajib melaporkan evaluasi Indeks Standar Pencemar Udara kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Bapedal setiap 1 (satu) tahun sekali.
(4) Gubernur wajib melakukan evaluasi Indeks Standar Pencemar Udara di wilayahnya setiap 1 (satu) tahun sekali.
Bupati/Walikotamadya wajib menyampaikan hasil evaluasi Indeks Standar (5) Pencemar Udara di wilayahnya kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.
(6) Bupati/Walikotamadya wajib menyampaikan Indeks Standar Pencemar Udara kepada masyarakat di daerahnya setiap hari.
7) Bupati/Walikotamadya wajib melakukan evaluasi Indeks Standar Pencemar Udara secara periodik di wilayahnya.
(8) Apabila hasil evaluasi Indeks Standar Pencemar Udara menunjukkan kategori tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini, maka Gubernur dan/atau Bupati/Walikotamadya wajib melakukan upaya-upaya pengendalian pencemaran udara.
Pasal 6
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Wilayah melakukan pembinaan teknis pelaksanaan Indeks Standar Pencemar Udara di wilayah masing-masing.
Pasal 7
Perhitungan dan pelaporan serta informasi Indeks Standar Pencemar Udara ditetapkan oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
Pasal 8
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 13 Oktober 1997
Menteri Negara Lingkungan Hidup,
ttd.
Sarwono Kusumaatmadja
Salinan Sesuai dengan aslinya Asisten IV Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian,
Hambar Martono
LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERINEGARA LINGKUNGAN HIDUP
TENTANG INDEKS STANDAR PENCEMAR UDARA
TANGGAL : 13 Oktober 1997
| KATEGORI | RENTANG | PENJELASAN |
| Baik | 0-50 | Tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika. |
| Sedang | 51-100 | Tingkat kualitas udara yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif, dan nilai estetika. |
| Tidak sehat | 101 - 199 | Tingkat kualitas udara yang bersifat merugikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika. |
| Sangat tidak sehat | 200-299 | Tingkat kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar. |
| Berbahaya | 300 - lebih | Tingkat kualitas udara berbahaya yang secara umum dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi. |
Menteri Negara Lingkungan Hidup,
ttd.
Salinan Sesuai dengan aslinya Asisten IV Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian,
Sarwono Kusumaatmadja
Hambar Martono
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN NOMOR:KEP-107/KABAPEDAL/11/1997
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN SERTA INFORMASI INDEKS STANDAR PENCEMAR UDARA
BAPEDAL Badan Pengendalian Dampak Lingkungan 1999
LASADTOLEMOMON DHATHET SMDE
JAGERAN
peet
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN NOMOR: KEP-107/KABAPEDAL/11/1997
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN SERTA INFORMASI INDEKS STANDAR PENCEMAR UDARA
KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN,
Menimbang
: a. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: Kep- 45/MENLH/ 10/1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara, perlu disusun pedoman teknis perhitungan dan pelaporan serta informasi indeks standar pencemar udara;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan tentang Pedoman Teknis Perhitungan dan Pelaporan Serta Informasi Indeks Standar Pencemar Udara.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
4. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor : Kep- 02/MENKLH/I/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan;
5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: Kep-35/MENLH/10/1993 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor;
6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: Kep- 15/MENLH/4/1996 tentang Program Langit Biru;
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: Kep- 45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara;
8. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor : Kep- 135 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
9. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor:205/KABAPEDAL/07/1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN SERTA INFORMASI INDEKS STANDAR PENCEMAR UDARA.
Pasal 1
Pedoman Teknis Perhitungan dan Pelaporan Serta Informasi Indeks Standar Pencemar udara ini diperlukan sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan perhitungan, pelaporan dan sistem informasi Indeks Standar Pencemar Udara bagi:
a. Instansi terkait;
b. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat Il terkait;
Pasal 2
Parameter-parameter Dasar Untuk Indeks Standar Pencemar Udara dan Periode Waktu Pengukuran adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.
Pasal 3
Angka dan Kategori Indeks Standar Pencemar Udara adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.
Pasal 4
Pengaruh Indeks Standar Pencemar Udara Terhadap Tiap Parameter Kualitas Udara adalah sebagaimana dalam Lampiran III.
Pasal 5
Batas Indeks Standar Pencemar Udara dalam Satuan SI adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV.
Pasal 6
Perhitungan Indeks Standar Pencemar Udara adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.
Pasal 7
Contoh Pengambilan Indeks Standar Pencemar Udara dari beberapa Stasiun Pemantau adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI.
Pasal 8
Penyampaian Indeks Standar Pencemar Udara kepada masyarakat wajib 1. memuat informasi sebagai berikut :
a. Waktu pelaporan;
b. Ketentuan waktu;
Bagian wilayah dan atau lokasi yang dilaporkan; C.
d. Indeks Standar Pencemar Udara dari setiap parameter yang diukur;
e. Indeks Standar Pencemar Udara Maksimum;
f. Parameter pencemar kritis;
g. Kategori Indeks Standar Pencemar Udara;
h. Gambar kategori dan rentang Indeks Standar Pencemar Udara dengan ketentuan waktu sebagai berikut:
1. kategori baik rentang 0 - 50 dengan warna hijau;
2. kategori sedang rentang 51- 100 dengan warna biru;
3. kategori tidak sehat rentang 101 - 199 dengan warna kuning;
4. kategori sangat tidak sehat rentang 200- 299 dengan warna merah;
5. kategoriberbahaya rentang 300 - 500 dengan warna hitam.
2. Format Penyampaian Indeks Standar Pencemar Udara seperti diuraikan dalam Ayat (1) adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII.
Pasal 9
Penyampaian Indeks Standar Pencemar Udara kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui:
a). Media massa dan elektronika (radio, televisi, surat kabar, majalah dan lainnya);
b). Papan peragaan pada tempat-tempat umum tertentu.
Pasal 10
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal: 21 November 1997
Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
ttd.
Sarwono Kusumaatmadja
LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAKLINGKUNGAN
: PEDOMAN TEKNIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN TENTANG SERTA INFORMASI INDEKS STANDAR PENCEMAR UDARA
NOMOR :KEP-107/KABAPEDAL/11/1997
: 21 NOVEMBER 1997 TANGGAL
PARAMETER-PARAMETER DASAR UNTUK INDEKS STANDAR PENCEMAR UDARA (ISPU) DAN PERIODE WAKTU PENGUKURAN
| No. | PARAMETER | WAKTU PENGUKURAN |
| 1. | Partikulat (PM10) | 24 jam (Periode pengukuran rata-rata) |
| 2. | Sulfur Dioksida (SO2) | 24 jam (Periode pengukuran rata-rata) |
| 3. | Carbon Monoksida (CO) | 8 jam (Periode pengukuran rata-rata) |
| 4. | Ozon (O_3) | 1 jam (Periode pengukuran rata-rata) |
| 5. | Nitrogen Dioksida (NO2) | jam (Periode pengukuran rata-rata) 1 |
Catatan:
1. Hasil pengukuran untuk pengukuran kontinyu diambil harga rata-rata tertinggi waktu pengukuran.
2. ISPU disampaikan kepada masyarakat setiap 24 jam dari data rata-rata sebelumnya (24 jam sebelumnya).
3. Waktu terakhir pengambilan data dilakukan pada pukul 15.00 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIBB).
4. ISPU yang dilaporkan kepada masyarakat berlaku 24 jam ke depan (pkl 15.00 tgl (n) sampai pkl 15.00 tgl (n+1))
Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
ttd.
Sarwono Kusumaatmadja
LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN SERTA INFORMASI INDEKS STANDAR PENCEMAR UDARA
NOMOR :KEP-107/KABAPEDAL/11/1997
TANGGAL : 21 NOVEMBER 1997
ANGKA DAN KATEGORI INDEKS STANDAR PENCEMAR UDARA (ISPU)
| Indeks | Kategori |
| 1 50 | Baik |
| 51 100 | Sedang |
| 101 199 | Tidak Sehat |
| 200 299 | Sangat Tidak Sehat |
| 300 lebih | Berbahaya |
Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
ttd.
Sarwono Kusumaatmadja
LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAKLINGKUNGAN
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN SERTA INFORMASIINDEKS STANDAR PENCEMAR UDARA
:KEP-107/KABAPEDAL/11/1997 NOMOR
TANGGAL : 21 NOVEMBER 1997
PENGARUH INDEKS STANDAR PENCEMAR UDARA UNTUK SETIAP PARAMETER PENCEMAR
| Kategori | Rentang | Carbon Monoksida (CO) | Nitrogen (NO_{2}) | Ozon (O3) | Sulfur Dioksida (SO_{2}) | Partikulat |
| Baik Sedang | 0-50 51-100 | Tidak ada efek Perubahan kimia | Sedikit berbau | Luka pada Beberapa spesies tumbuhan akibat kombinasidengan SO2 (selama 4 jam) Luka pada Beberapa spesies | Luka pada Beberapa spesies tumbuhan akibat kombinasi dengan O3 (selama 4 jam) Luka pada Beberapa spesies | Tidak ada efek Terjadipenurunan |
| Meningkatnya kardiovaskularpada orang bukan perokok yang berpenyakit jantung, dan akan tampak beberapa kelemahan yang terlihat secara nyata | Meningkatnya sensitivitas pasien yang berpenyakit asma dan bronhitis | mengakibatkan pengaruh pernafasan pada pasien yang berpenyakit paru- paru kronis | sensitivitas pada pasien berpenyakit asthma dan bronhitis | sensitivitas pada pasien berpenyakit asthma dan bronhitis | ||
| Berbahaya | 300 - lebih | Tingkat yang berbahaya bagi semua populasi yang terpapar | 56 | |||
LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN SERTA INFORMASI INDEKS STANDAR PENCEMAR UDARA
NOMOR : KEP-107/KABAPEDAL/11/1997
TANGGAL : 21 NOVEMBER 1997
BATAS INDEKS STANDAR PENCEMAR UDARA DALAM SATUAN SI
a) Dalam Bentuk Tabel
| Indeks Standar Pencemar Udara | 24 jam PM1o ug/m³ | 24 Jam SO2 ug/m³ | 8 jam CO μg/m³ | 1 jam O_3 μg/m³ | 1 jam NO2 μg/m³ |
| 50 | 50 | 80 | 5 | 120 | (2) |
| 100 | 150 | 365 | 10 | 235 | (2) |
| 200 | 350 | 800 | 17 | 400 | 1130 |
| 300 | 420 | 1600 | 34 | 800 | 2260 |
| 400 | 500 | 2100 | 46 | 1000 | 3000 |
| 500 | 600 | 2620 | 57.5 | 1200 | 3750 |
1. Pada 25 C dan 760 mm Hg
2. Tidak ada indeks yang dapat dilaporkan pada konsentrasi rendah dengan jangka pemaparan yang pendek
Batas Indeks Standar Pencemar Udara Dalam Satuan Matriks 500 600 Tingkat Berbahaya 400 500 300 420 ISPU 200 350 100 150 50 0 100 200 300 400 500 600
Particulate Matter, PM1, (Periode Pengukuran Rata-rata 24 jam), ug/m3
Batas Indeks Standar Pencemar Udara Dalam Satuan Matriks 2620 500 Tingkat Berbahaya 2100 400 1600 300 ISPU 200 800 365 100 80 0 500 1000 1500 2000 2500 3000
Sulfur Dioksida (Periode Pengukuran Rata-rata 24 jam), ug/m3
Batas Indeks Standar Pencemar Udara Dalam Satuan Matriks 57.5 500 Tingkat Berbahaya 400 46 300 34 ISPU 17 200- 100 10 5 0 10 20 30 40 50 60
Carbon Monoksida (Periode Pengukuran Rata-rata 8 jam), mg/m³
Batas Indeks Standar Pencemar Udara Dalam Satuan Matriks 1200 500 Tingkat Berbahaya 1000 400- 800 300 ISPU 400 200+ 100+ 235 120 400 600 800 1000 1200 0 200
Ozon (Periode Pengukuran Rata-rata 1 jam), ug/m3
Batas Indeks Standar Pencemar Udara Dalam Satuan Matriks 3750 500 Tingkat Berbahaya 400 3000 300- 2260 ISPU 200 1130 100+ 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 Nitrogen Dioksida (Periode Pengukuran Rata-rata 1 jam), ug/m³
Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
ttd. Sarwono Kusumaatmadja
LAMPIRAN V : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
:PEDOMANTEKNIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN TENTANG SERTAINFORMASIINDEKS STANDAR PENCEMAR UDARA
NOMOR : KEP-107/KABAPEDAL/11/1997
TANGGAL : 21 NOVEMBER 1997
PERHITUNGAN INDEKS STANDAR PENCEMAR UDARA
A) SECARA PERHITUNGAN
Konsentrasi nyata ambien (Xx)
ppm, mg/m³, dIl.
Angka nyata ISPU (1)
xx→1
la - lb I= (Xx - Xb) + lb Xa - Xb
I = ISPU terhitung la = ISPU batas atas lb I ISPU batas bawah xa = Ambien batas atas xb = Ambien batas bawah Xx = Kadar ambien nyata hasil pengukuran
CONTOH PERUBAHAN ANGKA SECARA PERHITUNGAN
Diketahui konsentrasi udara ambient untuk jenis parameter SO, adalah : 322 μg/m³.
Konsentrasi tersebut jika dirubah ke dalam angka Indeks Standar Pencemar Udara adalah sebagai berikut :
Dari Tabel "Batas Indeks Standart Pencemar Udara (Dalam Satuan SI)"
| Indeks Standar Pencemar Udara | 24 jam PM10 ug/m³ | 24 Jam SO2 ug/m³ | 8 jam CO ug/m³ | 1 jam O_3 ug/m³ | 1 jam NO_2 ug/m³ |
| 50 | 50 | 80 | 5 | 120 | 1 |
| 100 | 150 | 365 | 10 | 235 | 1 |
| 200 | 350 | 800 | 17 | 400 | 1130 |
| 300 | 420 | 1600 | 34 | 800 | 2260 |
| 400 | 500 | 2100 | 46 | 1000 | 3000 |
| 500 | 600 | 2620 | 57.5 | 1200 | 3750 |
Maka :
xx = Kadar ambien nyata hasil pengukuran 322μg/m³
100 (baris 3) 50 (baris 2) 365 (baris 3) 80 (baris 2) Ambien batas bawah Xb =
la = ISPU batas atas
lb = ISPU batas bawah
Ambien batas atas xa =
Sehingga angka-angka tersebut dimasukkan dalam rumus (*) menjadi :
100-50 (322 - 80) + 50 365-80 II 92.45 = 92 (pembulatan)
Jadi konsentrasi udara ambien SO 322 mg/m³ dirubah menjadi Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) : 92
B) SECARA GRAFIK
Contoh :
Jika diketahui konsentrasi untuk paremeter PM, adalah 250 μg/m³ konesntrasi ini jika dirubah dalam Indeks Standar Pencemar Udara dengan menggunakan grafik adalah sebagai berikut:
Dari kurva batas angka indeks standar pencemar udara dalam satuan matriks, sumbu X di angka 250 ditarik ke atas sampai menyentuh garis dan ditarik ke kiri sampai menyentuh sumbu Y didapat angka 150.
Sehingga konsentrasi PM,, 250 ug/m³ dirubah menjadi angka Indeks Standar Pencemar Udara menjadi 150 (untuk lebih jelas dapat dilihat gambar di bawah ini).
KURVA BATAS ANGKA INDEKS STANDAR PENCEMAR UDARA DALAM SATUAN MATRIKS
UNTUK PARAMETER PM10
ISPU 150 250 μg/m³ KONSENTRASIμg/m³
Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
ttd.
Sarwono Kusumaatmadja
LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAKLINGKUNGAN
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN SERTA INFORMASIINDEKS STANDAR PENCEMAR UDARA
NOMOR : KEP-107/KABAPEDAL/11/1997 : 21 NOVEMBER 1997 TANGGAL
CONTOH PENGAMBILAN INDEKS STANDAR PENCEMAR UDARA DARI BEBERAPA STASIUN PEMANTAU
Misal: Kota Denpasar
Jumlah Stasiun Monitoring : 3 buah
Angka-angka Indeks Standar Pencemar Udara dari setiap stasiun :
Stasiun I (Pertama)
Angka Indeks Standar Pencemar Udara untuk 5 polutan PM,o=96, SO2=80, O₃=40, NO₂=55, CO=90
Stasiun II (Kedua)
Angka Indeks Standar Pencemar Udara untuk 5 polutan PM,=88, SO2=44, O₃=40, NO2=42,CO=83
Stasiun III (Ketiga)
Angka Indeks Standar Pencemar Udara untuk 5 polutan PM1o=91, SO2=71, O₃=35, NO2=55,CO=92
Indeks Standar Pencemar Udara yang dilaporkan ke media massa (koran harian setempat/televisi stasiun setempat) adalah Indeks Standar Pencemar Udara yang paling tinggi. Untuk kasus di atas Indeks Standar Pencemar Udara tertinggi adalah dari Stasiun I (pertama) yaitu polutan PM,, dengan Indeks Standar Pencemar Udara 96.
Sehingga inti laporan kemasyarakatan adalah :
Indeks Standar Pencemar Udara Denpasar adalah :
* Indeks Standar Pencemar Udara :96
• Kualitas Udara : sedang
* Parameter dominan : PM_10
Berlaku 24 jam dari hari ini pukul 15.00 tanggal (n) sampai pkl 15.00 tgl (n+1).
Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
ttd.
Sarwono Kusumaatmadja
| 00 | 102 | or M9 | setemanas | ||
| 09e1 |
LAMPIRAN VII: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
: PEDOMAN TEKNIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN TENTANG SERTA INFORMASIINDEKS STANDAR PENCEMAR UDARA
NOMOR : KEP-107/KABAPEDAL/11/1997
: 21 NOVEMBER 1997 TANGGAL
Contoh Format Laporan Harian ke Masyarakat
INDEKS STANDAR PENCEMAR UDARA (ISPU) Hari / Tanggal : /(n) Berlaku Pk. 15.00 (tanggal n) s/d Pk. 15.00 (tanggal n + 1) Lokasi Parameter PM10 SO2 CO O, NO2 ISPU INDEKS STANDAR PARAMETER UDARA MAKSIMUM PARAMETER PENCEMAR KRITIS KATEGORI ISPU: Hijau Biru Kuning Merah Hitam BAIK SEDANG TIDAK SEHAT SANGAT BERBAHAYA TIDAK SEHAT 0 50 51 100 101 199 200 299 300 500
Keterangan:
= Menunjukkan kondisi ISPU tanggal (n) sampai tanggal (n+1)
Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan ttd. Sarwono Kusumaatmadja