Baca teks (PDF): Konvensi ILO 169, Mengenai Bangsa Pribumi Dan Masyarakat Adat Di Negara Merdeka

58 halaman · 58 halaman diproses dengan OCR · 15.1 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. KONVENSI ILO 169
  2. PERPUST
  3. KONVENSI ILO 169
  4. KONVENSI MENGENAI BANGSA PRIBUMI DAN MASYARAKAT ADAT DI NEGARA-NEGARA MERDEKA
  5. Bagian I. Kebijakan Umum
  6. Pasal 1
  7. 1. Konvensi ini berlaku bagi :
  8. Pasal 2
  9. Pasal 3
  10. Pasal 5
  11. Pasal 6
  12. Pasal 7
  13. Pasal 9
  14. Pasal 10
  15. Pasal 11
  16. Pasal 12
  17. Bagian II. Tanah
  18. Pasal 13
  19. Pasal 14
  20. Pasal 15
  21. Pasal 16
  22. Pasal 17
  23. Pasal 18
  24. Pasal 19
  25. Bagian III. Penerimaan dan Kondisi Kerja Buruh
  26. Pasal 20
  27. Bagian IV. Pelatihan Ketrampilan Kerja, Kerajinan Tangan dan Industri Pedesaan
  28. Pasal 21
  29. Pasal 22
  30. Pasal 23
  31. Bagian V. Jaminan Sosial dan Kesehatan
  32. Pasal 24
  33. Pasal 25
  34. Bagian VI. Pendidikan dan Sarana Komunikasi
  35. Pasal 26
  36. Pasal 27
  37. Pasal 28
  38. Pasal 29
  39. Pasal 30
  40. Pasal 31
  41. Pasal 32
  42. Bagian VIII. Administrasi
  43. Pasal 33
  44. Bagian IX. Ketetapan-ketetapan Umum
  45. Pasal 34
  46. Pasal 35
  47. Bagian X. Ketetapan-ketetapan Akhir
  48. Pasal 36
  49. Pasal 37
  50. Pasal 38
  51. Pasal 40
  52. Pasal 41
  53. Pasal 42
  54. Pasal 43
  55. Pasal 44

KONVENSI ILO 169

KAAN KPA 7:2 26

mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara-negara Merdeka

Kata Pengantar oleh: Stepanus Djuweng & Sandra Moniaga

ELSAM Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Jalan Mesjid IV/4, Pejompongan JAKARTA 10210

LBBT Lembaga Bela Banua Talino Jalan Alianyang No.73 Pontianak 78116, Kalimantan Barat

PERPUST
117 H

PERPUST

KONVENSI ILO 169

mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara-negara Merdeka

Kata Pengantar oleh:

Stepanus Djuweng & Sandra Moniaga

KOONAESI akgona lnnegnom MA213

Diterbitkan oleh: ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) Jalan Mesjid IV/4 Pejompongan JAKARTA 10210

LBBT (Lembaga Bela Banua Talino) JI. Alianyang No. 73 PONTIANAK 78116, Kalimantan Barat

Foto sampul: Setianto Riyadi/Jakarta Jakarta

Uwe' Bungan, seorang perempuan Kenyah Badeng dari wilayah Sungal Bahau, Kaltim, yang hidup berkembang dalam adat istiadat mereka (Dok. SM).

KATA PENGANTAR KEBUDAYAAN DAN MANUSIA YANG MAJEMUK. APAKAH MASIH PUNYA TEMPAT DI INDONESIA? Oleh : Stepanus Djuweng & Sandra Moniaga

Setelah melewati perjalanan perdebatan yang melelahkan selama kurang lebih dua tahun, akhirnya pada tanggal 27 Juni 1989 Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization / ILO) mengadopsi Konvensi 169 mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara-negara Merdeka yang disetujui oleh 328 (tiga ratus dua puluh delapan) suara/ negara dibanding dengan 1 (satu) negara(Negeri Belanda) yang menentang dan 49 (empat puluh sembilan) yang abstain. Begitu banyak negara yang menyetujui menunjukan bahwa Konvensi ini dibuat dan disetujui oleh mayoritas pemerintahan yang mewakili berbagai bangsa di seluruh dunia, bukan sekedar emosi dari Bangsa Pribumi ataupun Masyarakat Adat itu sendiri saja sebagaimana seringkali dimanipulir oleh banyak pihak. Di dalam proses yang panjang ini banyak pihak, termasuk dari Organisasi Buruh Internasional, mengakui sumbangsih dari berbagai Organisasi Non pemerintah (Ornop) dan wakil-wakil Masyarakat Adat dari seluruh dunia yang tanpa mengenal lelah secara terus menerus terlibat dalam proses perumusan sampai pengesahan dari Konvensi ini. Dengan semangat ini dan fakta bahwa pemerintah di Indonesia belum turut dalam penandatanganan Konvensi yang amat penting bagi bangsa kita, khususnya bagi masyarakat adat, maka sangatlah wajar kalau kita semua di Indonesia mulai secara lebih aktif untuk menuntut kepada pemerintah agar turut menandatangani dan mengesahkan Konvensi ini untuk diberlakukan sebagai peraturan perundangan yang kemudian dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen hukum yang dapat melindungi hak-hak asasi dari masyarakat adat kita.

Konvensi ILO 169 ini merupakan pengganti dari Konvensi 107 yang disetujui pada tahun 1957 mengenai Perlindungan dan Integrasi dari Penduduk Pribumi, Masyarakat Adat dan Masyarakat Semi-adat di Negaranegara Merdeka. Sejarah keterlibatan ILO dalam permasalahan Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat tidak terlepas dengan sejarah perjuangan kaum buruh bangsa Pribumi di daratan Amerika Selatan yang sudah berjalan beberapa abadterakhirini. Bangsa Pribumidan Masyarakat Adat yang sesungguhnya merupakan pemegang hak tertinggi atas segala sumber daya warisan nenek moyang dan seharusnya penentu utama dari berbagai kebijaksanaanyangmenyangkutperkembangan kehidupan mereka namun sebagai akibat dari penderitaan yang berkepanjangan yang diakibatkan oleh bangsa-bangsa pendatang terpaksa harus menerima penindasan dan penjajahan ini semua. Penderitaan yang berkepanjangan pada akhirnya mendorong mereka untuk mengorganisir dan mulai memperjuangkan hak-hak mereka melalui berbagai forum di berbagai tingkat, termasuk melalui ILO selaku organisasi internasional untuk masalah perburuhan. Melalui Konvensi ILO 107 dan kemudian Konvensi ILO 169 ini, hak-hak mereka mulai diakui secara khusus pada tingkat internasional. Pada tingkat konseptual suatu deklarasi khusus pada tingkat internasional. Pada tingkat konseptual suatu deklarasi khusus mengenai Hak-hak Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat sedang disiapkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa.

Di Indonesia, mayoritas penduduk merupakan bangsa pribumi tetapi tidak semua warga pribumi adalah masyarakat adat. Sesuai isi dari Pasal 1 (1.b.), Indigenous Peoples dalam konvensi ini dirumuskan sebagai masyarakat di negara-negara merdeka yang dianggap sebagai Bangsa Pribumi yang penetapannya didasarkan pada asal-usul (keturunan) mereka diantara penduduk lain yang mendiami suatu negara, atau suatu wilayah geografis dimana suatu negara terletak, pada waktu terjadi penaklukan atau penjajahan atau penetapan batas-batas negara yang baru, tanpa menilik pada status hukum mereka, dan masih tetap memiliki sebagian atau seluruh bentuk kelembagaan sosial, ekonomi, budaya dan politik mereka. Sedangkan Tribal Peoples, sesuai isi dari Pasal 1 (1.a.) dirumuskan sebagai mereka yang berdiam di negara-negara merdeka dimana kondisi-kondisi sosial, kultural dan ekonominya membedakan mereka dari masyarakat lainnya di negara tersebut, dan yang statusnya diatur seluruhnya maupun sebagian oleh adat dan tradisi masyarakat tersebut atau dengan hukum dan peraturan khusus, dalam hal ini kami terjemahkan sebagai Masyarakat Adat. Dari rumusan-rumusan ini sesungguhnya jelas bahwa di Indonesia memang terdapat warga yang dapat dikategorikan sebagai Indigenous maupun Tribal Peoples.

Namun pada kenyataannya, kebenaran tentang keberadaan dari Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat seringkali disangkal. Salah satu fakta bahwa pemerintah Indonesia tidak mau mengakui keberadaan mereka adalah dengan mengubah Indigenous Peoples Year 1993 menjadi Traditional People's Year, yang jelasjelas memiliki makna yang berbeda. Menteri Lingkungan Hidup dalam sambutannya pada pembukaan Seminar tentang : Dimensi Manusia Dalam Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan, yang diselenggarakan oleh WALHI pada tanggal 14 Oktober 1993 menggunakan istilah vulnerable population groups atau kelompok penduduk 'rentan'. Hal ini merupakan satu wujud ketidakpahaman, atau mungkin juga bagian dari intimidasi budaya seperti yang selama ini sudah berlangsung terhadap sebagian dari bangsa kita sendiri. Dalam kenyataannya kita semua sudah tahu siapa yang dapat disebut sebagai Bangsa Pribumi, tetapi untuk Masyarakat Adat mungkin kita masih agak kabur. Terminologi Masyarakat Hukum Adat sudah muncul dalam isi dari Undang-undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960, dan terminologi ini masih tetap digunakan dalam beberapa ketentuan di bidang Kehutanan yang masingmasing dengan makna yang beragam. Di kalangan umum maupun pemerintahan kita sering mendengar istilah masyarakat terasing, masyarakat primitif, peladang berpindah, masyarakat tradisional dan bahkan mulai juga disebut sebagai perambah hutan maupun masyarakat terbelakang. Bagi kami jelas ini merupakan suatu bentuk pelecehan dan intimidasi kultural. kalau tidak mau disebut sebagai teror. Cara pandang uniformist terasa sangat menonjol dalam konteks penyatuan budaya di Indonesia dengan tameng pembentukan budaya nasional yang jeias-jelas tidak masuk akal. Pengalaman bangsa pribumi di Australia selama 200 tahun terakhir telah menghasilkan bangsa pribumi yang tergusur, yang kebingungan dengan diri dan keberadaannya. Hal inipun sesungguhnya sudah mulai terjadi di negara kita. Semboyan Bhineka Tunggal Ika, ternyata hanya tinggal'semboyan yang enak didengár karena dalam kesehariannya cara pandang uniformist lebih mendominir hampir seluruh kebijakan dan hukum yang dikembangkan. Dan jelas hal ini semua merupakan suatu wujud dari proses dehumanisasi terhadap sebagian anggota dari bangsa kita sendiri dan dekulturasi terhadap kekayaan budaya yang kita miliki bersama.

Bagi Masyarakat Adat, sistem hukum nasional ternyata lebih banyak menempatkan mereka dalam posisi yang sangat marginal. Undang-undang Pokok Kehutanan No. 5 tahun 1967 yang dalam pasal 2 berdasarkan pemilikan mengakui adanya Hutan Negara dan Hutan Milik, namun dalam penjelasan diuraikan bahwa yang termasuk juga dalam Hutan Negara adalah hutan-hutan adat yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat Dalam SK Menteri Kehutanan No. 251/Kpts-II/93 tentang Ketentuan Pemurgutan Hasil Hutan oleh Masyarakat Hukum Adat atau Anggotanya di dalam Areal Hak Pengusaha Hutan, hak-hak masyarakat hukum adat lebih dikebiri lagi. Di tingkat kebijakan pembangunan, hampir seluruh kebijakan menyangkut program bagi masyarakat adat disusun dengan asumsi dasar yang sangat diskriminatif dimana masyarakat adat dianggap masyarakat yang terbelakang yang harus diubah sesuai gambaran dan keinginan pengusaha. Pola perladangan rotasi yang sudah berjalan ratusan tahun dan sangat berwawasan lingkungan serta ekononis mau diubah ke

Liks qu Aichepely BUDAYADAERAH VISIT IMBOMESIA YEAR 1991

"Lestarikan Budaya Daerah untuk Mensukseskan Visit Indonesia Year". Apakah pelestarian budaya hanya sekedar untuk industri Pariwtsata ? (Dok. SM).

pola pertanian menetap. Pola hidup nomadik yang dijalankan, antara lain, oleh masyarakat Penan di Kalimantan dan Suku Sama (Bajau) di wilayah pesisir juga mau di"respen" kan atau dimukikan kembali. Pola penyeragaman lembaga pemerintah desa .dan "regrouping" (pengelompokan kembali) desa di lapangan menjadi salah satu sarana penghancuran institusi adat yang pada dasarnya sangat beragam antara satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Sementara pada tingkat keseharian, berbagai pelecehan terhadap masyarakat adat juga banyak terjadi baik oleh aparat pemerintah maupun oleh anggota masyarakat lainnya yang sudah terpangaruh oleh pola pikir pemerintah. Institusi agama besar dan negara juga berperan dalam pelecehan akan hak-hak masyarakat adat. Kepercayaan asli masyarakat adat dengan segala keramat dan atribut serta tatacara pelaksanaannya, selalu disebut sebagai animisme.

Berbagai konflik akibat pelanggaran hak-hak masyarakat adat terus terjadi dimana-mana. Antara masyarakat Sugapa di Sumatera utara dengan P.T. Inti Indorayon Utama dan Camat Porsea, antara Suku Moi di Sorong dengan P.T. Intimpura dan antara Suku Amungme dan Kamoro dengan P.T. Freeport Indonesia di Irian Jaya. Di Sulawesi Tengah masyarakat adat Kaili masih terus dipaksa untuk menerima proyek pembangunan PLTA di Danau Lindu dan di wilayah Toraja pembangunan kebun kopi semakin mendesak tanahtanah masyarakat adat. Di Kalimantan Timur sekelompok masyarakat adat Bentian yang menamakan dirinya sebagai Sempekat Jato' Rempangan berhadapan dengan P.T. Kalhold Utama, Gubernur Kaltim, Menteri Kehutanan dan Menteri Transmigrasi. Pertengahan bulan Agustus 1994, masyarakat adat Dayak di Kecamatan Sandai dan Sungai Laur di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, melakukan penyerangan ke "kamp" dari P.T. Lingga Teja Wana selaku pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri di wilayah ini karena merasa harkat dan martabatnya sudah diinjakinjak dan suaranya tidak pernah didengar. Di Jawa persoalan masyarakat adat juga telah banyak kita dengar, misalnya dalam kasus Orang Kanekes yang semakin terdesak, dan kasus Kedung Ombo dimana sebagian warga masyarakat pada awalnya tidak setuju untuk dipindahkan dari tanah warisan nenek moyangnya. Selain masalah hak atas tanah-tanah warisan nenek moyang, masalah hak budaya dari berbagai masyarakat adat juga sudah sering dipermasalahkan dan disuarakan. Dan ironisnya upaya pembelaan hak-hak mereka ini justeru seringkali dituduh sebagai kegiatan melawan pembangunan, mbaleio, pembangkang, keras kepala dan juga subversif. Dan jelas persoalan-persoalan seperti ini akan terus bermunculan apabila tidak ada penyelesaian yang konstruktif yang mampu mengakomodir hak-hak mereka dalam arti sesungguhnya.

Penambangan emas secara besar-besaran di Kalimantan Timur.

Yang menarik ternyata penegasian/penyangkalan hak-hak masyarakat adat tidaklah bersifat total menyeluruh. Di Bali, misalnya, ada Peraturan Daerah No.1986 tentang Kedudukan, Fungsi dan Peranan desa Adat sebagai

Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang mengakui keberadaan Institusi Adat; dan di Sumatera, dimana Bupati Kerinci menetapkan Keputusan Bupati No. 176 tahun 1992 tentang Pengembangan dan Pembangunan Hutan Adat Desa untuk Pengelolaan Daerah (desa) Penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat kabupaten Daerah Tingkat II Kerinci yang mengakui keberadaan hutan adat desa. Di tingkat nasional Undang -undang No. 10 tahun 1992 mengenai Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera yang menetapkan bahwa salah satu hak

Pengangkatan Bp. Ardans, Gubernur Kaltim, dan ibu sebagai anggota masyarakat adat Dayak di Tering, Kabupaten Kutai. Wujud penghormatan simbolik bagi masyarakat Adat Dayak se Kaltim yang masih dinantikan realisasinya. (dok. WALHI/SM).

penduduk scbagaimana dirumuskan dalam pasal 6 (b) bahwa hak penduduk sebagai anggota masyarakat yang meliputi hak untuk mengembangkan kekayaan budaya, hak untuk mengembangkan kemampuan bersama sebagai kelompok, hak atas pemanfaatan wilayah warisan adat, serta hak untuk melestarikan atau mengembangkan perilaku kehidupan budayanya. Meskipun ketiga produk hukum tersebut di atas belum dapat dijadikan ukuran tentang diakuinya hak-hak masyarakat adat sepenuhnya dan beberapa pasal masih dapat diartikan sebagai pengakuan yang agak bersifat teoritis, namun paling tidak rumusan-rumusan ini membuktikan akan adanya pengakuan akan keberadaan masyarakat adat di daerah-daerah tertentu.

Menyadari kebhinekaaan dari bangsa kita sebagai suatu realita sosial dan sumber kekayaan yang tidak ternilai, maka sebagai bangsa yang majemuk ini adalah wajar apabila Indonesia ikut menandatangani Konvensi ILO 169, yang kemudian diberlakukan sebagai peraturan perundangan yang berlaku secara nasional yang dapat melindungi berbagai hak dari berbagai masyarakat adat di tanah air kita ini. Arogansi dari pihak penguasa yang selalu menempatkan dirinya sebagai pembina merupakan cerminan budaya paternalistik terhadap masyarakat adat. Ternyata cara pandang yang mendominir dikalangan penguasa ini bukan hanya sangat ketinggalan jaman, terlebih merupakan cara pandang kelompok penjajah.

Meskipun agak jauh dari harapan kalangan bangsa pribumi dan masyarakat adat yang terlibat dalam perdebatan panjang sewaktu Rancangan Konvensi 169 ini (hal mana diungkapkan melalui walk-out yang dilakukan oleh mereka pada saat penyampaian hasil sidang ILO pada tanggal 27 Juni 1989 berikut isi final dari Konvensi dalam pertemuan Kelompok Kerja PBB untuk Penduduk Pribumi bulan Juli 1989), tetapi pada hakekatnya Konvensi ILO 169 ini masih cukup baik dalam mengakomodir kepentingan bangsa-bangsa pribumi dan'masyarakat adat. Sebagaimana dikemukakan oleh Lee Swepston dari ILO dalam laporannya kepada Kelompok Kerja PBB untuk Penduduk Pribumi pada tanggal 31 Juli 1989, hal yang paling mendasar dari Konvensi 169 ini adalah dalam hal penghapusan pendekatan paternalistik dan integrasionis yang ada dalam Konvensi 107 (1957), hal mana mengasumsikan dan menyatakan adanya hak dari bangsa pribumi dan masyarakat adat untuk hidup secara bebas dan dengan harkat kemanusiaan yang sepenuhnya dihargai. Pasal 1 secara ekspilisit menggunakan istilah "peoples" yang dapat diterjemahkan sebagai "bangsa" dan bukan "orang", disamping itu pasal ini juga secara tegas merumuskan prinsip self identification atau penentuan jati diri bagi bangsa pribumi dan masyarakat adat. Dalam pasal 6 dimuat prinsip-prinsip dasar tentang konsultasi dan partisipasi pada keseluruhan proses pengambilan keputusan yang berdampak kelompok masyarakat ini pada tingkat nasional. Pasal 7 sampai pasal 12 mencakup berbagai aspek dari hubungan antara sistem-sistem hukum adat dan sistem hukum nasional. Sedangkan pasal 13 sampai pasal 19 memuat pengaturan-pengaturan penting tentang hak-hak atas tanah. Kesemuanya ini sangat complex dan saling terkait antara satu dengan lainnya, sehingga harus dibaca secara utuh sebelum kita dapat memahami maknanya secara menyeluruh. Sebagai perbandingan dengan Konvensi sebelumnya, hal-hal berikut ini mendapat perhatian khusus;

• Pengakuan akan hak-hak kolektif atas tanah sudah dimuat, sejalan dengan diakuinya konsep teritori atau wilayah yang selama ini dimanfaatkan oleh bangsa pribumi dan masyarakat adat;

* Dijaminnya hak-hak pemilikan dan penguasaan sejalan dengan diakuinya hak-hak dari mereka yang terkait meskipun apabila tidak ada pemanfaatan khusus, dan juga hak-hak atas tanah bagi kelompok nomadik. Dalam hal ini ada kewajiban bagi negara penandatangan untuk mengidentifikasikan tanah-tanah yang dimaksud dan melindungi hak-hak diatasnya menjadi efektif, serta menetapkan tata cara penyelesaian sengketa hak atas tanah;

(dok.WHI//SM). pada n abg93 sedd dl tria di dniAM IndiPact ekta sukg aa lnlta) Latnnnnatta

1993 /(WA/SM) Maaan untk dan rp B Éuic ang petmni pen inian igo ng

Hak-hak atas sumber daya alam yang ada dalam tanah juga diakui, bersamaan dengan ketentuan yang menyangkut kasus-kasus dimana negara ingin tetap mempertahankan hak miliknya atas sumber daya ini;

Ditetapkan juga hak-hak yang berhubungan dengan * pemindahan dan penggusuran dari tanah-tanah adat dalam kondisi apabila hal ini memang harus/terpaksa dilakukan; Ditambah lagi dengan beberapa ketentuan yang mengatur aspek perburuhan, pendidikan dan sarana komunikasi, kesehatan dan pengembangan ketrampilan serta pengembangan industri pedesaan bagi bangsa pribumi dan masyarakat adat yang membutuhkan perhatian khusus.

Uraian diatas diharapkan dapat membuka mata kita semua tentang kebutuhan yang sangat mendesak bagi Indonesia untuk ikut menandatangani dan mengesahkan (ratifikasi) Konvensi ILO 169 sebagai salah satu perangkat hukum internasional yang sangat relevan dengan kondisi sosial, budaya, lingkungan dan ekonomi dari bangsa kita yang sangat majemuk. Indonesia sebagai suatu Negara Hukum yang memiliki keanekaragaman suku bangsa yang sejak awal sudah disadari oleh para pendiri negara ini yang kemudian menetapkan semboyan negara kita sebagai "Bhineka Tunggal Ika", sudah sewajarnya menyediakan sarana-sarana hukum yang dapat melindungi hak-hak asasi dari bangsa pribumi dan masyarakat adat di tanah air. Konvensi ILO 169 secara gamblang menyediakan sarana-sarana ini, dan sementara kita belum sempat melakukan reformasi dan pengembangan hukum yang dapat lebih mengakomoditir kepentingan bangsa pribumi dan masyarakat adat di Indonesia, kiranya ratifikasi Konvensi ILO 169 ini dapat mengisi kekosongan hukum yang ada dan juga untuk menyediakan perangkat hukum yang dapat membantu kita untuk menghentikan proses dehumanisasi yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita, masyarakat adat. Banyak negara anggota PBB telah menandatangani dan mensahkan Konvensi ILO 169, baik negara-negara Utara maupun Selatan, termasuk salah satu negara di Asia Tenggara yaitu Republik Filipina.

Pada kenyataannya, tertindas dan tersisihnya masyarakat adat bukan hanya merugikan masyarakat adat sendiri, tetapi juga kita semua di Indonesia dan di seluruh dunia karena berbagai kekayaan budaya (pengetahuan) yang mereka miliki merupakan suatu asset yang sangat berharga bagi kita semua. ####

Makarta Bagas, pemimpin salah satu masyarakat adat Mindanao bersama beberapa anggota masyarakat yang telah berhasil berjuang untuk mendapatkan kembali tanah adat mereka yang pernah dikuasal oleh tuan tanah di Filipina (Dok. Walhi/SM).

KONVENSI MENGENAI BANGSA PRIBUMI DAN MASYARAKAT ADAT DI NEGARA-NEGARA MERDEKA

Konvensi 169 yang disahkan pada bulan Juni 1989 oleh International Labour Organization (ILO/ Organisasi Buruh Internasional)

Konperensi Umum dan Organisasi Buruh International (ILO),

Telah diselenggarakan di Jenewa oleh Governing Body (Badan Pengurus) dari kantor ILO, dan setelah bertemu pada Pertemuan ke 76 pada tanggal 7 Juni 1989, dan

Memperhatikan standar-standar internasional yang termuat dalam Konvensi dan Rekomendasi mengenai Penduduk Pribumi dan Masyarakat Adat, tahun 1957, dan

Mengingat butir-butir dalam Deklarasi Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia, Konvensi Internasional mengenai hak-hak Ekonomi, Sosial dan Kebudayaan, Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Politik dan

Sipil, dan peraturan serta instrumen-instrumen internasional lainnya yang berfungsi sebagai alat pencegah diskriminasi, dan

Mempertimbangkan bahwa perkembangan perkembangan yang telah terjadi dalam hukum internasional sejak tahun 1957, dan juga perkembanganperkembangan situasi bangsa pribumi dan masyarakat adat di seluruh wilayah di atas dunia, telah menunjukkan saat yang tepat untuk menetapkan standarstandar internasional baru mengenai hal di atas yang didasari oleh sebuah pandangan untuk menggantikan orientasi asimilasionis terhadap standar-standar yang berlaku sebelumnya, dan

Mengakui adanya aspirasi masyarakat tersebut untuk melakukan kontrol terhadap lembaga-lembaga mereka, cara hidup dan perkembangan ekonomi mereka dan untuk mempertahankan dan mengembangkan identitas, bahasa dan agama mereka, di dalam kerangka kehidupan bernegara dimana mereka tinggal, dan

Memperhatikan bahwa banyak bangsa pribumi dan masyarakat adat didunia ini tidak bisa menikmati hakhak asasi mereka yang paling hakiki dengan derajat yang sama seperti penduduk Negara lainnya dimana mereka tinggal, dan bahwa hukum, nilai-nilai, adat dan perspektif mereka seringkali terkikis, dan

Memberikan perhatian pada sumbangan-sumbangan dari bangsa-bangsa pribumi dan masyarakat adat dalam memperkaya keragaman budaya dan keselarasan dan ekologis umat manusia dan dalam mengembangkan kerja sama dan pemahaman internasional, dan

Memperhatikan bahwa ketetapan-ketatapan berikut ini telah disusun atas kerja sama antara Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi dan Pertanian (FAO), Organisasi untuk Pendidikan, Ilmu dan Kebudayaan (UNESCO) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan juga Institut Indian Amerika (Inter-American Indian Institute), sesuai dengan tingkatan dan bidang masing-masing, dan bahwa kerja sama ini dimohon akan terus dilanjutkan dalam mempromosikan dan mengamankan penerapan dari ketentuan-ketentuan di bawah ini, dan

Setelah memutuskan untuk menyetujui proposalproposal tertentu dengan memperhatikan perbaikan sebagian dari Konvensi tentang Penduduk Pribumi dan Masyarakat Adat, 1957 (No. 107), yang merupakan soal ke empat dalam agenda acara tersebut, dan

Setelah menentukan bahwa proposal-proposal tersebut akan mengambil bentuk sebuah Konvensi Internasional untuk merevisi Konvensi tentang Penduduk Pribumi dan Masyarakat Adat, 1957;

Menetapkan pada tanggal duapuluh tujuh Juni tahun seribu sembilan ratus delapanpuluh sembilan, Konvensi berikut ini, yang boleh disebut sebagai Konvensi Mengenai Bangsa Pribumi dan Masyakat Adat, 1989:

Seorang Anak Dani dan hipere (ubi Jalar) yang merupakan makanan pokok mereka. Pengetahuan masyarakat Dani tentang ubi jalar sangat mendalam dan terbukti dengan pengenalan mereka akan 92 macam yang ada (dok. MAHITALA- Unpar, 1984)

Salah satu fenis tanaman obat, hasil penelitian masyarakat Dant di Irian Jaya. (Dok. Mahitala Unpar, 1984).

Bagian I. Kebijakan Umum

Pasal 1

1. Konvensi ini berlaku bagi :

a. Masyarakat Adat yang berdiam di negara-negara merdeka dimana kondisi-kondisi sosial, kultural dan ekonominya membedakan mereka dari bagian-bagian masyarakat lain di negara tersebut, dan yang statusnya diatur seluruhnya maupun sebagian oleh adat dan tradisi masyarakat adat tersebut atau dengan hukum dan peraturan khusus;

b. masyarakat yang tinggal di negara-negara merdeka yang dianggap sebagai Bangsa Pribumi yang penetapannya didasarkan pada keturunan mereka diantara penduduk lain yang mendiami suatu negara, atau suatu wilayah geografis dimana suatu negara terletak, pada waktu terjadi penaklukan atau penjajahan atau suatu negara terletak, pada waktu terjadi penaklukan atau penjajahan atau penetapan batas-batas negara yang baru, tanpa menilik pada status hukum mereka, dan masih tetap memiliki sebagian atau seluruh bentuk kelembagaan sosial, ekonomi, budaya dan politik mereka.

Anak-anak dari Masyarakat Adat Dani di Jayawijaya, Irian Jaya (dok. MAHITALA-UNPAR 1998)

Masyarakat pesisir Timor-Timur yang hak-haknya sebagai salah satu Bangsa Pribumi dan sebagai manusia terus dilanggar. (dok. SM)

2. Penentuan jati diri sebagai bangsa pribumi dan masyarakat adat atau suku asli seharusnya diterima sebagai kriteria dasar untuk menentukan kelompokkelompok masyarakat dimana ketetapan-ketetapan Konvensi ini berlaku.

3. Penggunaan istilah "bangsa" ("people") dalam persetujuan ini tidak seharusnya dimengerti sebagai istilah yang mempunyai implikasi-implikasi yang berhubungan dengan hak-hak yang mungkin melekat dalam istilah yang dipergunakan dalam hukum internasional.

Pasal 2

1. Pemerintah-pemerintah bertanggung jawab untuk mengembangkan, dengan partisipasi masyarakat yang terkait, mengkoordinasi dan mengambil tindakan sistematis untuk melindungi hak-hak bangsa/masyarakat tersebut dan untuk menjamin pengakuan terhadap integritas mereka.

2. Tindakan-tindakan tersebut hendaknya termasuk langkah-langkah untuk :

a. memastikan bahwa.anggota-anggota bangsa pribumi dan masyarakat adat mendapatkan keuntungan berdasarkan hak-hak dan kesempatan-kesempatan yang sama dengan anggota penduduk lainnya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangan nasional;

b. mempromosikan realisasi sepenuhnya atas hakhak sosial, ekonomi, dan budaya bangsa pribumi dan masyarakat adat berdasarkan atas identitas budaya dan sosial, adat dan tradisi serta lembaga-lembaga mereka.

C. membantu anggota masyarakat yang bersangkutan untuk menghapuskan kesenjangan sosial-ekonomi yang mungkin terjadi antara masyarakat adat dan penduduk lainnya yang juga tinggal di satu negara, dengan cara yang sesuai dengan aspirasi dan cara hidup mereka.

Pasal 3

1. Bangsa pribumi dan Masyarakat adat sewajarnya dapat menikmati pelaksanaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan mendasar tanpa kendala dan diskriminasi. Ketetapan-ketetapan dalam Konvensi ini hendaknya diterapkan tanpa diskriminasi antara laki-laki dan perempuan yang merupakan anggota dari masyarakat adat Bangsa Pribumi

2. Tidak satupun bentuk kekerasan atau pemaksaan boleh digunakan dalam pelanggaran atas hak-hak azasi manusia dan azas dasar kebebasan dari masyarakat yang bersangkutan, termasuk hak-hak yang terkandung dalam Konvensi ini.

SPONSORED BY CORDILLERA W EDICATION AND RESOURCE CENTER

Perempuan-perempuan dari berbagai masyarakat adat dan bangsa pribumi se Asia berkumpul di Baguio, Filipina awal tahun 1993 (dok. WALHI/SM)

Pasal 4

1. Langkah-langkah khusus yang tepat (sesuai) harus diambil untuk menjaga keamanan seseorang, lembaga, hak milik, buruh, budaya dan lingkungan hidup dari masyarakat yang bersangkutan.

2. Langkah-langkah khusus yang dimaksud di atas tidak boleh berlawanan dengan keinginan-keinginan yang dinyatakan dalam keadaan bebas oleh masyarakat yang bersangkutan.

Kebaikan yang dapat diperoleh dari hak-hak umum 3 mengenai kewarganegaraan, tanpa diskriminasi, tidak boleh ditanggapi dengan prasangka apapun dengan diambilnya langkah-langkah khusus tersebut.

Pasal 5

Dalam menerapkan ketetapan-ketetapan dari Konvensi ini :

a. nilai-nilai dan praktek-praktek sosial, budaya, agama dan spiritual dari masyarakat harus dijadikan dasar sesuai dengan sifat alami dari berbagai persoalan yang mereka hadapi baik secara perorangan maupun sebagai kelompok;

integritas nilai-nilai, praktek-praktek dan b. lembaga-lembaga milik bangsa pribumi dan masyarakat adat haruslah dihormati;

C. kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi berbagai kesulitan yang dihadapi oleh bangsa pribumi dan masyarakat adat dalam menghadapi kondisi hidup dan pekerjaan yang baru hendaknya dikembangkan dengan partisipasi dari dan kerja sama dengan masyarakat yang akan terkait.

Pasal 6

1. Dalam menerapkan ketetapan-ketetapan Konvensi ini, pemerintah seharusnya :

a. mengadakan perundingan dengan masyarakat yang terkait, melalui prosedur yang tepat dan khususnya melalui lembaga-lembaga perwakilan mereka, di saat pertimbangan sedang diberikan dalam hubungan dengan kegiatan-kegiatan administratif maupun legislatif yang akan berdampak pada mereka secara langsung;

b. menyediakan sarana-sarana dimana masyarakat tersebut bisa dengan bebas berpartisipasi, paling tidak dengan bagian yang sama seperti penduduk-penduduk lainnya, pada semua tingkat pengambilan keputusan dalam lembagalembaga perwakilan rakyat dan administrasi serta badan-badan lainnya yang bertanggung jawab terhadap kebijakan dan program-program yang terkait dengan bangsa pribumi dan masyarakat adat;

C. menetapkan tersedianya sarana-sarana bagi pengembangan sepenuhnya atas lembagalembaga dan prakarsa-prakarsa milik bangsa pribumi dan masyarakat adat, dan dalam kondisi yang tepat pemerintah seharusnya menyediakan sumber-sumber daya yang diperlukan untuk kepentingan ini.

Proses musyawarah dalam pembuatan peta wilayah adat.

2. Perundingan-perundingan yang dilakukan dalam rangka penerapan Konvensi ini hendaknya dilaksanakan dengan itikad baik dan dalam bentuk yang sesuai dengan keadaan, dengan tujuan untuk mencapai persetujuan atau memperoleh ijin dari masyarakat yang bersangkutan terhadap kegiatankegiatan yang diusulkan.

E

Pasal 7

1. Masyarakat yang bersangkutan memiliki hak untuk memutuskan prioritas mereka sendiri menyangkut proses pembangunan mengingat hal itu akan mempengaruhi kehidupan, kepercayaan, lembagalembaga dan keadaan spiritual mereka dan tanah yang mereka tinggali atau yang mereka pergunakan, dan untuk menjalankan kontrol, sejauh mungkin dilakukan, terhadap perkembangan ekonomi, sosial dan budaya mereka sendiri. Sebagai tambahan, mereka seharusnya ikut serta dalam pembentukan, pelaksanaan dan evaluasi dari rencana-rencana atau program-program pembangunan wilayah maupun nasional yang akan membawa pengaruh bagi mereka secara langsung.

2. Perbaikan kondisi kehidupan dan pekerjaan dan tingkat kesehatan dan pendidikan bangsa pribumi dan masyarakat adat, dengan partisipasi dari mereka dan kerjasama dengan mereka, hendaknya merupakan hal-hal yang diprioritaskan dalam perencanaan untuk seluruh pembangunan ekonomi di daerah yang mereka tinggali. Proyek-proyek khusus untuk pengembangan daerah yang bersangkutan juga harus dirancang untuk mempromosikan perbaikan seperti dimaksud di atas.

3. Pemerintah-pemerintah hendaknya memastikan bahwa, pada saat dianggap perlu, penelitian dapat dilakukan, dalam kerjasama dengan masyarakat yang bersangkutan, untuk meneliti kemungkinan dampak-dampak dari kegiatan pembangunan yang direncanakan terhadap aspek-aspek sosial, spritual, budaya dan lingkungan mereka. Hasil-hasil dari penelitian ini hendaknya dipertimbangkan sebagai kriteria dasar untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut.

4. Pemerintah-pemerintah hendaknya mengambil langkah-langkah, dalam kerjasama dengan bangsa pribumi dan masyarakat adat, untuk melindungi dan melestarikan lingkungan dari wilayah-wilayah yang mereka tinggali.

Aksi masyarakat adat Dayak dari wilayah Sungai Kriau, Pawan dan Jekak dalam mempertahankan hak-hak adat mereka. (dok. Istimewa)

Pasal 8

1. Dalam menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan nasional kepada masyarakat yang bersangkutan, penghormatan yang sesuai harus dilakukan terhadap adat dan hukum adat mereka.

2. Bangsa pribumi dan masyarakat adat seharusnya mempunyai hak untuk mempertahankan lembagalembaga dan adat mereka sendiri, dimana hak-hak ini tidak bertentangan dengan hak-hak dasar yang dijabarkan oleh sistem hukum nasional dan hakhak asasi manusia yang diakui secara internasional. Prosedur-prosedur harus ditetapkan, kapanpun diperlukan, untuk menyelesaikan perselisihanperselisihan yang mungkin timbul dalam penerapan prinsip ini.

3. Penerapan ayat 1 dan 2 dari Pasal ini tidak dapat menghalangi anggota bangsa pribumi dan masyarakat adat untuk menggunakan hak-hak yang dimilikinya selaku warga negara dan untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya.

Pasal 9

1. Dalam kerangka penyesuaian dengan sistem hukum nasional dan hak-hak asasi manusia yang diakui secara internasional, metode-metode yang biasanya dipraktekkan oleh Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat dalam menghadapi tindak kejahatan atau tindak kriminal yang dilakukan oleh anggota masyarakatnya harus dihormati.

2. Adat yang dipraktekkan oleh masyarakat adat dan suku asli yang berkenaan dengan sanksi-sanksi hukum hendaknya dipertimbangkan oleh para penguasa dan pengadilan-pengadilan yang menangani masalah-masalah yang terkait.

Pasal 10

1. Dalam mengajukan hukuman yang ditentukan oleh hukum positif terhadap anggota bangsa pribumi dan masyarakat adat, haruslah dipertimbangkan berdasarkan karakter ekonomi, sosial dan budaya mereka.

2. Pilihan hendaknya lebih diutamakan pada metode hukuman selain hukuman kurungan.

Pasal 11

Apapun bentuk pemungutan pembayaran atau pemerasan terhadap Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat untuk pelayanan-pelayanan yang semestinya harus diberikan kepada mereka, baik sudah ataupun belum dibayarkan, harus dilarang dan dapat dihukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali dalam keadaan yang sudah ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi semua warga negara.

Pasal 12

Bangsa pribumi dan masyarakat adat harus dilindungi dari penyalahgunaan hak-hak yang mereka miliki dan mereka harus bisa mengambil langkahlangkah hukum, baik secara perorangan maupun melalui badan-badan perwakilan mereka, guna membuat perlindungan yang efektif terhadap hak-hak tersebut. Langkah-langkah harus diambil untuk memastikan bahwa anggota Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat bisa memahami dan dipahami dalam kerangka hukum, dimana diperlukan melalui ketetapan tentang penjelasan hukum maupun instrumen lain yang efektif.

Bagian II. Tanah

Pasal 13

1. Dalam menerapkan ketetapan-ketetapan dalam Bagian II dari Konvensi ini, pihak pemerintah harus menghormati kepentingan khusus dari nilai-nilai budaya dan spiritual yang berlaku di kalangan bangsa pribumi dan masyarakat adat berkenaan dengan hubungan mereka dengan tanah (lahan) atau wilayah kekuasaan mereka, ataupun keduanya apabila ada, yang mereka tinggali atau pergunakan, dan khususnya aspek-aspek kolektif dari hubungan ini.

Tokoh-tokoh Gerakan CHIPKO (peluk pohon) dari kalangan bangsa pribumi di India yang berjasa dalam melestarikan hutan di wilayah kaki pegunungan Himalaya. (dok.SM)

2. Penggunaan istilah "tanah" yang disebutkan dalam Pasal 15 dan 16 mencakup konsep teritori (wilayah), yang meliputi keseluruhan lingkungan hidup dan daerah-daerah yang dihuni dan atau dimanfaatkan oleh bangsa pribumi dan masyarakat adat atau oleh mereka.

HuC °5 U LEGENDA Behas Kampung Jalur Peroindoh Kuburan Batu rata mengin Air asin △ Gunung # Gunungharima I F Fulung(Saguy ditanam) Tengkawang Daun silat Marggis hutan Kayuipil TAIH: faharu Rotan sega Buah-buahan Juan Landok yang Hh G.ram berguliga Bekas ladang

Salah satu gambaran "Wilayah Adat" masyarakat adat Punan di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur (dok. masyarakat Punan)

Pasal 14

1. Hak-hak pemilikan dan penguasaan bangsa pribumi dan masyarakat adat terhadap tanah yang secara tradisional mereka huni dan manfaatkan harus diakui. Sebagai pelengkapan dari pengakuan tersebut, tindakan-tindakan harus diambil dalam situasi yang tepat untuk melindungi hak-hak bangsa pribumi dan masyarakat adat dalam memanfaatkan tanah, tidak terkecuali untuk tanah-tanah yang tidak mereka huni, tetapi dimana mereka secara tradisional pernah mempunyai akses dalam menjalankan kegiatan-kegiatan subsistem dan tradisional mereka. Dalam hal ini perhatian khusus harus diberikan pada masyarakat nomadik dan peladang rotasi.

Ladang dan hutan. tradisi yang sangat berwawasan lingkungan dari masyarakat adat. (dok. SM).

BUMAR! Patok " Batas Usaha Milik Masyarakat Adat Randau" di Kalimantan Barat yang terpaksa harus dipasang untuk mempertahankan hal-hak adat mereka dari pihak penyerobot. (dok. SM)

2. Pemerintah-pemerintah harus mengambil langkahlangkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi tanah-tanah dimana yang secara tradisional telah ditinggali oleh bangsa pribumi dan masyarakat adat, dan untuk menjamin perlindungan efektif terhadap hak-hak kepemilikan dan penguasaan mereka.

3. Prosedur-prosedur yang memadai harus ditetapkan dalam sistem hukum nasional untuk menyelesaikan tuntutan-tuntutan akan tanah yang diajukan oleh bangsa pribumi dan masyarakat adat.

Pasal 15

1. Hak-hak bangsa pribumi dan masyarakat adat terhadap sumber daya alam yang berhubungan dengan tanah mereka harus secara khusus dilindungi. Hakhak ini termasuk hak masyarakat tersebut untuk berpartisipasi dalam pemanfaatan, pengelolaan dan konservasi sumber-sumber daya ini.

Dalam kasus-kasus dimana Negara tetap menguasai 2. pemilikan sumber daya mineral atau sumber daya sub-surface (yang berada di bawah kulit bumi) atau hak-hak terhadap sumber daya alam lainnya yang berkenaan dengan tanah, pemerintah harus menetapkan atau menjalankan prosedur-prosedur dimana melalui prosedur tersebut mereka harus melakukan perundingan dengan masyarakat yang bersangkutan, dengan kerangka untuk menilai apakah atau pada tingkat mana kepentingan masyarakat bersangkutan akan terancam, sebelum melakukan atau memberikan ijin masyarakat bersangkutan akan terancam, sebelum melakukan sumber-sumber daya yang berhubungan dengan tanah masyarakat. Masyarakat yang bersangkutan harus ikut serta dimanapun dimungkinkan dalam menikmati keuntungan dari kegiatan-kegiatan tersebut di atas, dan harus menerima ganti rugi yang memadai untuk kerusakan apapun yang mungkin akan mereka tanggung sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan tersebut.

Pasal 16

1. Pokok bahasan ayat-ayat dari Pasal 16 berikut ini, adalah bahwa masyarakat yang bersangkutan tidak boleh dipindahkan dari tanah yang telah mereka huni.

2. Apabila pemindahan bangsa pribumi dan masyarakat adat dianggap perlu sebagai tindakan pengecualian, maka pemindahan lokasi (relocation) harus dilakukan atas persetujuan masyarakat yang diberikan dalam keadaan merdeka (bebas) dan dengan pembahasan terlebih dahulu. Apabila persetujuan mereka tidak bisa didapat, pemindahan hanya bisa dilakukan dengan mengikuti prosedurprosedur sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundangan nasional, termasuk dengan

"dengar-pendapat" apabila dibutuhkan, yang memberikan kesempatan untuk penyampaian pandangan-pandangan masyarakat yang bersangkutan secara efektif.

3. Apabila dimungkinkan, masyarakat tersebut harus mempunyai hak untuk kembali ke tanah tradisional mereka, segera setelah lahan (alasan-alasan) untuk relokasi tidak lagi tersedia.

4. Apabila kembali ke tanah tradisional tidak dimungkinkan, seperti yang ditetapkan dalam persetujuan atau, karena tidak disebutkan dalam persetujuan, masyarakat tersebut dengan cara manapun yang dimungkinkan harus diberikan tanah dengan status hukum dan mutu lahan yang paling tidak sama dengan tanah yang mereka diami sebelumnya, sesuai dengan kebutuhan mereka saat ini maupun pembangunan di masa mendatang. Jika masyarakat yang bersangkutan memilih untuk menerima ganti rugi dalam bentuk uang ataupun barang, mereka harus menerima ganti rugi tersebut dengan jaminan yang sesuai.

5. Orang-orang yang dipindahkan harus secara penuh menerima ganti rugi untuk kehilangan tanah atau kerugian yang diakibatkan.

Pasal 17

1. Prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh bangsa pribumi dan masyarakat adat dalam hal pengalihan hak-hak tanah di antara anggota masyarakat mereka harus dipatuhi.

2. Masyarakat yang bersangkutan harus terlibat dalam perundingan dalam mempertimbangkan kedudukan mereka dalam hal pengalihan tanah mereka atau sebaliknya dalam pengalihan hak-hak mereka kepada pihak-pihak di luar masyarakat mereka.

3. Orang-orang yang tidak termasuk sebagai warga masyarakat tersebut harus dicegah untuk mengambil keuntungan dari sistem adat masyarakat yang bersangkutan atau kekurangpahaman akan peraturan perundang-undangan (hukum positif) dari pihak anggota masyarakat yang bersangkutan untuk melindungi hak kepemilikan, hak penguasaan atau hak pemanfaatan atas tanah milik mereka.

Hutan Tanaman Industri, merampas tanah-tanah adat, mencemari dan merusak ekosistim alam tropis dan budaya masyarakat adat kita (dok. Walhi/SM). (38)

Pasal 18

Sanksi-sanksi yang sesuai hendaknya ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan untuk mengatur gangguan atau campur tangan yang tidak dikehendaki, atau penggunaan atas, tanah milik masyarakat yang bersangkutan, dan pihak pemerintah hendaknya mengambil langkah-langkah untuk mencegah pelanggaran semacam ini.

Pasal 19

Program-program agraria nasional harus memastikan bahwa program tersebut harus memperlakukan bangsa pribumi dan masyarakat adat sama dengan anggota penduduk lainnya sesuai dengan hal-hal yang telah disetujui dalam hubungan dengan :

a. pengaturan tentang penyediaan tanah yang lebih luas bagi bangsa pribumi dan masyarakat adat ketika mereka tidak mempunyai areal sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk menyediakan hal-hal yang paling penting dan mendasar untuk mendukung kehidupan dan keberadaan mereka secara normal atau jika terjadi peningkatan jumlah (populasi) mereka.

b. pengaturan tentang penyediaan sarana-sarana yang diperlukan untuk mempromosikan pengembangan tanah yang telah dikuasai oleh masyarakat tersebut.

Bagian III. Penerimaan dan Kondisi Kerja Buruh

Pasal 20

1. Pemerintah dalam kerangka kerja hukum dan peraturan perundangan nasional secara bekerjasama dengan bangsa pribumi dan masyarakat adat, harus mengambil langkah-langkah khusus untuk memastikan pelaksanaan perlindungan efektif dalam hal penerimaan dan penetapan kondisi kerja bagi kaum buruh yang berasal dari masyarakat tersebut, mengingat bahwa mereka tidak secara efektif dilindungi oleh hukum yang berlaku bagi tenagatenaga kerja lain pada umumnya.

2. Pemerintah hendaknya melakukan segala upaya yang dimungkinkan untuk mencegah diskriminasi antara pekerja-pekerja yang berasal dari bangsa pribumi dan masyarakat adat dengan pekerjapekerja lainnya, khususnya dalam hal-hal yang berhubungan dengan:

a. penerimaan pegawai, termasuk pegawai terampil, dan juga cara-cara promosi dan perbaikan kemampuan pegawai;

b. pembayaran yang sama untuk pekerjaan yang bobotnya sama;

bantuan untuk kesehatan dan sosial, jaminan C. keselamatan dan kesehatan kerja, semua fasilitas-fasilitas sosial penunjang hidup dan fasilitas-fasilitas lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan, dan perumahan;

d. hak untuk berorganisasi dan kebebasan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan serikat perburuhan dan hak untuk membuat kesepakatan bersama dengan pekerja-pekerja lainnya atau organisasiorganisasi pekerja.

3. Langkah-langkah yang diambil hendaknya meliputi langkah-langkah untuk memastikan:

a. bahwa pekerja-pekerja yang berasal dari bangsa pribumi dan masyarakat adat, termasuk pekerja musiman, pekerja kasar dan pekerja yang berasal dari daerah lain (migran) dalam bidang pertanian dan bidang pekerjaan lainnya, termasuk pekerja-pekerja yang dipekerjakan oleh kontraktor buruh (makelar atau mandor buruh), bisa mendapatkan perlindungan yang diupayakan oleh hukum nasional dan yang berlaku bagi pekerja lainnya di sektor-sektor yang sama, dan bahwa mereka diberitahu dengan lengkap semua hak-hak mereka yang dijamin dibawah hukum perburuhan dan sarana-sarana lain yang menguntungkan yang tersedia bagi mereka;

b. bahwa pekerja yang berasal dari masyarakat tersebut tidak boleh tunduk pada kondisi kerja yang membahayakan kesehatan mereka, khususnya melalui sentuhan, hisapan atau kontak lain dengan pestisida dan bahan-bahan beracun lainnya;

C. bahwa pekerja yang berasal dari masyarakat tersebut tidak boleh tunduk pada sistem penerimaan pegawai yang bersifat paksaan, termasuk sistem perbudakan yang mengikat buruh dengan hutang dan bentuk-bentuk penerimaan pegawai lain sejenisnya;

d. bahwa pekerja yang berasal dari masyarakat tersebut mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan, dan perlindungan dari pelecehan seksual.

4. Perhatian khusus harus ditujukan untuk pembentukan pelayanan pengawasan buruh di daerah-daerah dimana para pekerja yang berasal dari masyarakat tersebut dipekerjakan dengan sistem upah, untuk memastikan penegakan ketetapan dari bagian III dari Konvensi ini.

Bagian IV. Pelatihan Ketrampilan Kerja, Kerajinan Tangan dan Industri Pedesaan

Pasal 21

Anggota bangsa pribumi dan masyarakat adat seharusnya mendapatkan kesempatan-kesempatan paling tidak sama dengan warga negara lain dalam hal pelatihan ketrampilan kerja.

Pasal 22

1. Langkah-langkah perlu diambil untuk mempromosikan partisipasi masyarakat tersebut secara sukarela dalam program-program pelatihan-pelatihan ketrampilan tenaga kerja.

2. Apabila program-program pelatihan ketrampilan kerja secara umum yang sedang berjalan tidak memenuhi kebutuhan khusus dari masyarakat yang bersangkutan, pemerintah dengan partisipasi dari masyarakat yang bersangkutan hendaknya mengupayakan dan memastikan tersedianya program-program pelatihan khusus beserta fasilitas-fasilitasnya.

3. Setiap program pelatihan khusus hendaknya didasarkan pada kondisi-kondisi lingkungan hidup, sosial dan budaya dan kebutuhan-kebutuhan praktis dari masyarakat yang bersangkutan. Setiap penelitian yang dilakukan sehubungan dengan hal ini hendaknya dilaksanakan dengan bekerjasama dengan masyarakat yang bersangkutan, yang seharusnya dilibatkan dalam konsultasi dalam pengorganisasian dan pelaksanaan program. Dimana memungkinkan, masyarakat tersebut seharusnya diberikan tanggung jawab secara progresif untuk mengorganisir dan melaksanakan program-program pelatihan khusus, jika memang hal itulah yang mereka putuskan.

Bisa Merang, dari masyarakat adat Penan Benalui dari wilayah Sungai Bahau yang hidup dari tradisi berburu dan meramu, yang memiliki pengetahuan tinggi tentang flora dan fauna setempat (dok. SM)

Pasal 23

1. Industri kerajinan tangan, pedesaan dan industri kerakyatan, serta kegiatan-kegiatan ekonomi subsistem dan tradisional dari masyarakat tersebut, seperti misalnya berburu, mencari ikan, mencari binatang dan meramu, hendaknya diakui sebagai faktor-faktor penting dalam pelestarian budaya mereka dan untuk mempertahankan kemandirian perekonomian dan pembangunan menurut cara mereka. Pemerintah hendaknya, dengan partisipasi masyarakat yang bersangkutan dan apabila sesuai, memastikan bahwa kegiatan-kegiatan ini terus diperkuat dan dipromosikan.

Ketrampilan Indigenous dalam menganyam rotan di kalangan perempuan Dayak Kenyah (dok. SM)

Rotan, salah satu hasil hutan non kayu yang merupakan pendapatan utama beberapa masyarakat adat Dayak Kalimantan. (dok. Istimewa).

2. Atas permintaan masyarakat yang bersangkutan, bantuan teknis dan keuangan tepat guna harus disediakan kapan saja hal itu dimungkinkan, dengan memperhitungkan teknologi-teknologi tradisional dan karakteristik budaya masyarakat tersebut, serta dengan mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil.

Bagian V. Jaminan Sosial dan Kesehatan

Pasal 24

Program-program jaminan sosial harus diperluas secara progresif untuk melindungi masyarakat yang bersangkutan, dan diterapkan tanpa ada diskriminasi yang membedakan keberadaan mereka.

Pasal 25

1. Pemerintah harus memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang memadai disediakan untuk masyarakat yang bersangkutan, atau pemerintah harus menyediakan sumber daya yang memungkinkan mereka untuk merancang dan menyediakan pelayanan di bawah tanggung jawab dan kontrol mereka sendiri, sehingga mereka bisa menikmati standar tertinggi yang mungkin dicapai dalam kesehatan jiwa dan jasmani mereka.

2. Pelayanan kesehatan hendaknya, sejauh hal ini dimungkinkan, berlandaskan asas kemasyarakatan. Pelayanan tersebut hendaknya direncanakan dan diatur dengan bekerjasama dengan masyarakat yang bersangkutan dan mempertimbangkan kondisikondisi ekonomi, geografi, sosial dan budaya beserta cara-cara pencegahan penyakit, praktek-praktek penyembuhan dan pengobatan tradisional yang sudah mereka jalankan.

3. Sistem perawatan kesehatan hendaknya lebih diutamakan pada pelatihan dan pemberian pekerjaan kepada para pekerja kesehatan masyarakat setempat, dan dipusatkan pada pencegahan penyakit dan pertolongan pertama sementara tetap mempertahankan ikatan-ikatan kuat dengan pelayananpelayanan kesehatan lain di berbagai tingkat.

4. Penyediaan pelayanan kesehatan seperti dimaksudkan di atas hendaknya dikoordinasikan dengan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan budaya lainnya di negara itu.

Bagian VI. Pendidikan dan Sarana Komunikasi

Pasal 26

Harus diambil tindakan untuk memastikan bahwa anggota bangsa pribumi dan masyarakat adat bisa mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan disegala jenjang pendidikan paling tidak dengan dasar yang sama dengan masyarakat lain di negara itu.

Pasal 27

1. Program-program dan pelayanan pendidikan bagi masyarakat tersebut harus disusun dan dilaksanakan dengan bekerjasama dengan masyarakat yang bersangkutan untuk memenuhi kebutuhan khusus mereka, dan hendaknya disatukan dengan sejarah, pengetahuan dan teknologi mereka, sistem nilai mereka dan lebih jauh lagi aspirasi sosial, ekonomi dan budaya mereka selanjutnya.

2. Pihak Penguasa yang terkait dan berwajib hendaknya memastikan terlaksananya pelatihan bagi anggota masyarakat tersebut dan keterlibatan mereka dalam penyusunan dan pelaksanaan program-program pendidikan, dengan mempertimbangkan alih tanggung jawab secara progresif kepada masyarakat tersebut untuk menyelenggarakan program-program tersebut.

3. Pada dasarnya, pemerintah hendaknya mengakui hak masyarakat tersebut untuk mendirikan lembagalembaga dan sarana pendidikan mereka sendiri, asalkan lembaga-lembaga tersebut memenuhi standar minimum yang ditetapkan oleh badan atau lembaga yang berkepentingan dalam melakukan konsultasi dengan masyarakat tersebut. Sumber daya yang memadai hendaknya disediakan bagi kepentingan tersebut.

Pasal 28

1. Anak-anak yang berasal dari masyarakat tersebut hendaknya, apabila dimungkinkan diajarkan untuk membaca dan menulis dalam bahasa asli mereka atau dalam bahasa yang biasanya digunakan oleh kelompok dari mana mereka berasal. Apabila hal ini tidak dimungkinkan, pihak atau badan yang berwajib dan terkait dalam hal ini hendaknya melakukan konsultasi dengan masyarakat yang bersangkutan untuk meminta pendapat mereka tentang cara yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut.

2. Langkah-langkah yang sesuai seharusnya diambil untuk memastikan bahwa masyarakat tersebut memperoleh kesempatan untuk belajar bahasa nasional sehingga bisa menguasai bahasa tersebut dengan lancar atau salah satu dari bahasa resmi yang berlaku di negara itu.

3. Langkah-langkah harus diambil untuk melestarikan dan mempromosikan pengembangan dan pemakaian bahasa asli dari bangsa pribumi dan masyarakat adat.

Pasal 29

Penyampaian pengetahuan dan ketrampilan umum yang bisa membantu anak-anak yang berasal dari masyarakat tersebut untuk dapat berpartisipasi secara penuh dan dengan dasar pijakan yang sama baik di antara masyarakat mereka sendiri maupun dalam masyarakat pada umumnya di negara itu, harus menjadi tujuan pendidikan yang disediakan bagi bangsa pribumi dan masyarakat adat.

Pasal 30

1. Pemerintah hendaknya mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan tradisi dan budaya dari masyarakat yang bersangkutan, untuk memberitahukan kepada mereka tentang hak-hak dan kewajiban mereka, khususnya dalam hal perburuhan, kesempatan ekonomi, pendidikan dan pelayanan kesehatan, kesejahteraan sosial dan hakhak yang berasal dari Konvensi ini.

2. Apabila diperlukan, hal tersebut hendaknya dilakukan dengan cara terjemahan tertulis dan melalui penggunaan komunikasi masa dalam bahasa asli masyarakat yang bersangkutan.

Pasal 31

Kegiatan-kegiatan pendidikan hendaknya dilakukan pada seluruh bagian dalam masyarakat di negara yang bersangkutan, dan khususnya di antara mereka yang mempunyai kesempatan berhubungan langsung dengan bangsa pribumi dan masyarakat adat, dengan tujuan untuk menghilangkan prasangkaprasangka yang terpendam terhadap masyarakat ini. Sehubungan dengan itu, perlu diupayakan agar ada kepastian bahwa buku-buku utama tentang sejarah dan bahan-bahan pendidikan lainnya memuat gambaran yang adil, tepat dan'informatif mengenai kelompokkelompok masyarakat dan budaya-budaya milik masyarakat yang bersangkutan.

Bagian VII. Hubungan dan Kerjasama Lintas Perbatasan

Pasal 32

Pemerintah hendaknya mengambil langkahlangkah yang sesuai, termasuk melakukan persetujuan internasional, untuk memfasilitasi hubungan dan kerjasama antar bangsa pribumi dan masyarakat adat di wilayah perbatasan, mencakup kegiatan-kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, spiritual dan lingkungan hidup.

Orang Maasai dari Kenya (Africa), dalam hubungan dengan dunia luar (dok. Frans Welman, Working Group ofIndigenous Peoples)

Bagian VIII. Administrasi

Pasal 33

1. Pejabat pemerintah yang bertanggung jawab terhadap hal-hal yang tercakup dalam Konvensi ini hendaknya memastikan bahwa lembaga-lembaga atau mekanisme yang sesuai dengan hal-hal tersebut tersedia untuk mengatur program-program yang berpengaruh pada masyarakat yang bersangkutan, dan hendaknya memastikan bahwa mereka sudah mempunyai sarana yang diperlukan untuk memenuhi tugas atau fungsi yang dibebankan pada mereka.

2. Progam-program ini meliputi :

a. perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi, dengan bekerjasama dengan masyarakat yang bersangkutan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam kerangka Konvensi ini;

b. pengusulan tindakan-tindakan legislatif dan tindakan lainnya kepada pejabat-pejabat yang berwenang dan memberikan supervisi pada penerapan tindakan-tindakan yang diambil, dengan bekerjasama dengan masyarakat yang bersangkutan.

Bagian IX. Ketetapan-ketetapan Umum

Pasal 34

Sifat dasar dan cakupan dari tindakan-tindakan yang akan diambil untuk melaksanakan Konvensi ini hendaknya ditentukan dengan cara yang luwes, dengan mempertimbangkan keadaan yang khas dari masingmasing negara.

Pasal 35

Penerapan dari ketetapan-ketetapan dalam Konvensi ini hendaknya tidak membawa pengaruh saling merusak pada hak-hak dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh oleh bangsa pribumi dan masyarakat adat dari konvensi dan rekomendasi, serta instrumeninstrumen internasional, perjanjian internasional, atau peraturan perundangan nasional, penghargaan, adat istiadat atau persetujuan-persetujuan lainnya.

Bagian X. Ketetapan-ketetapan Akhir

Pasal 36

Konvensi ini merupakan revisi dari Konvensi tentang Penduduk Pribumi dan Masyarakat Adat, 1957.

Pasal 37

Ratifikasi resmi dari Konvensi ini akan diberitahukan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk kepentingan pendaftaran.

Pasal 38

1. Konvensi ini baru akan memiliki kekuatan mengikat hanya bagi para anggota Organisasi Buruh Internasional (ILO) yang ratifikasinya sudah didaftarkan kepada Direktur Jenderal.

2. Kekuatan mengikat itu baru dapat berlaku dua belas bulan setelah tanggal ratifikasi yang oleh dua anggota sudah didaftarkan kepada Direktur Jenderal.

3. Setelah itu, Konvensi ini akan berlaku untuk semua anggota duabelas bulan setelah ratifikasinya didaftarkan.

Pasal 39

1. Satu anggota yang sudah meratifikasi Konvensi ini bisa mengumumkan bahwa yang bersangkutan bermaksud mengakhiri perikatan ini setelah masa kadaluarsanya yaitu sepuluh tahun dari sejak tanggal dimana Konvensi ini pertama kali diberlakukan, dengan cara membicarakannya dengan Direktur Jenderal ILO untuk keperluan registrasi. Pengumuman semacam ini tidak bisa berlaku sampai satu tahun setelah tanggal pendaftaran pengumuman itu.

2. Setiap anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini dan yang tidak; dalam jangka waktu satu tahun setelah kadaluarsa sesudah sepuluh tahun seperti yang akan dijelaskan dalam ayat sebelumnya, memakai hak untuk mengakhiri persetujuan ini yang disebutkan dalam Pasal ini, akan tetap terikat pada Konvensi ini selama sepuluh tahun berikutnya, boleh mengumumkan untuk tidak lagi terikat pada konvensi ini pada saat masa kadaluarsa yaitu sepuluh tahun dibawah jangka waktu yang termuat dalam Pasal ini.

Pasal 40

1. Direktur Jenderal ILO akan memberitahukan kepada semua anggota ILO mengenai pendaftaran dari semua ratifikasi dan pengakhiran perikatan pada konvensi yang sudah diberitahukan kepadanya oleh anggota ILO.

2. Ketika memberitahukan kepada anggota ILO mengenai pendaftaran ratifikasi yang ke dua yang dikomunikasikan kepadanya, Direktur Jenderal akan meminta perhatian semua anggota ILO untuk memperhatikan tanggal pelaksanaan Konvensi ini.

Pasal 41

Direktur Jenderal ILO akan memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk kepentingan pendaftaran sesuai dengan Pasal 102 dalam Piagam PBB yang mengatur semua ratifikasi dan akte pengumuman untuk tidak terikat lagi pada satu persetujuan yang didaftarnya sesuai dengan ketetapanketetapan yang termuat dalam Pasal-Pasal sebelumnya.

Pasal 42

Pada saat-saat yang dipandang perlu, Badan pengatur (Governing Body) ILO akan menyerahkan laporan kepada Sidang Umum mengenai penerapan Konvensi ini dan akan memeriksa keinginan dalam agenda Sidang untuk merevisi persetujuan secara keseluruhan maupun sebagian saja.

Pasal 43

1. Apabila Sidang perlu menyusun sebuah Konvensi yang baru untuk memperbaiki Konvensi ini secara keseluruhan maupun sebagian saja, hal itu bisa dilakukan jika Konvensi baru itu kemudian memenuhi syarat berikut:

a. ratifikasi yang dibuat oleh satu anggota yang menyetujui Konvensi baru yang sudah diperbaiki apabila ipso jure melibatkan pengumuman untuk tidak lagi terikat pada Konvensi ini pada saat itu juga, diluar ketentuan yang disebut dalam Pasal 39 di atas, jika dan apabila Konvensi baru akan diberlakukan;

b. sejak tanggal berlakunya Konvensi yang telah diperbaiki, Konvensi ini ditutup untuk kemungkinan ratifikasi oleh para anggota.

2. Konvensi ini dalam keadaan apapun harus tetap ditegakkan dalam bentuk yang sebenarnya dan berlaku bagi para anggota yang sudah meratifikasinya tetapi belum meratifikasi Konvensi yang baru.

Pasal 44

Text dari Konvensi ini yang disajikan baik dalam Bahasa Inggris maupun Perancis mempunyai kekuatan autentik yang sama.

Dua anak Ahka masyarakat adat di wilayah pegunungan bagian utara Thailand : Masih adakah tempat untuk kami? (dok. Frans Welman, Working Group for Indigenous Peoples)