Baca teks (PDF): Reforma Agraria Jalan Perubahan Menuju Indonesia Sejahtera, Adil Dan Demokratis

68 halaman · 68 halaman diproses dengan OCR · 19.4 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. Reforma Agraria: Jalan Perubahan Menuju Indonesia Sejahtera, Adil, dan Demokratis
  2. Prof. Dr. Drs. Endriatmo Soetarto, MA.
  3. Ucapan Selamat Datang
  4. REFORMAAGRARIA:
  5. JALAN PERUBAHAN MENUJU INDONESIA SEJAHTERA,ADIL, DAN DEMOKRATIS
  6. Daftar Isi
  7. Indonesia 'Komunitas Terbayang'
  8. Pasca-Reformasi: Realitas KeIndonesiaan yang Sedang Meluruh ?
  9. Nationhood: Menggapai Harmoni Hubungan Negara dan Masyarakat
  10. Sejarah Petani: Pekatnya Politik Represi dan Penjajahan Agraria
  11. Runtuhnya Kekuasaan Lokal dan Pemutlakan Kekuasaan Negara Oleh VOC12
  12. Pergerakan Anti Penjajahan Agraria Menuntun Bangkitnya Nasionalisme
  13. Reforma Agraria: Membangun Jalan Perubahan Menuju Indonesia Sejahtera, Adil, dan Demokratis.
  14. Epilog: Kebangkitan Studi dan Agenda Reforma Agraria di Awal Abad Ke-21.30
  15. Indnotes)
  16. Daftar Pustaka
  17. Ucapan Terima Kasih
  18. Foto Keluarga
  19. RIWAYAT HIDUP
  20. Riwayat Pendidikan
  21. Riwayat Pekerjaan
  22. Pengabdian Kepada Masyarakat
  23. Riwayat Jabatan Fungsional
  24. Pendidikan dan Pengajaran
  25. Pengalaman Membimbing Mahasiswa
  26. Karier Riset dan Kegiatan Ilmiah lainnya.
  27. Publikasi Utama (a.n. Endriatmo Soetarto)
  28. Penghargaan
  29. Keanggotaan dalam Organisasi Profesi

Reforma Agraria: Jalan Perubahan Menuju Indonesia Sejahtera, Adil, dan Demokratis

Prof. Dr. Drs. Endriatmo Soetarto, MA.

Guru Besar Tetap Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor

NS A PASRDAAMDIC BATMERABO S806

Ucapan Selamat Datang

Assalaamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua

Yang terhormat,

Rektor IPB

Ketua dan Anggota Majelis Wali Amanat IPB

Ketua dan Anggota Senat Akademik IPB

Ketua dan Anggota Dewan Guru Besar IPB

Para Pejabat Negara

Para Wakil Rektor, Dekan, Pejabat di Lingkungan IPB

Rekan-rekan Dosen, Alumni, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa

Keluarga, dan para undangan yang saya muliakan

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga kita dapat berkumpul pada Orasi Ilmiah dalam rangka Dies IPB ke-47. Dalam suasana penuh khidmat ini, ijinkan saya sebagai Guru Besar tetap pada Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor menyampaikan orasi ilmiah dengan judul

REFORMAAGRARIA:

JALAN PERUBAHAN MENUJU INDONESIA SEJAHTERA,ADIL, DAN DEMOKRATIS

Substansi orasi ilmiah biasanya merupakan refleksi yang mencoba menggali nilai pembelajaran atas ilmu yang ditimba dan kiprah perjalanan intelektual sejauh telah dijelajahi oleh seorang sarjana (scholar). Kali ini saya mencoba menariknya lebih jauh dengan memposisikan diri untuk melakukan observasi, konstatasi, dan penggugatan diri atas problemaproblema kemasyarakatan, kebangsaan, dan keIndonesiaan, tet tamals2 dequs J FR VEOR E A ka ilai (doiba) aaejne gon dalam hal ini dari perspektif kajian agraria. Pendekatan dan Spirit ini bersifat relektif, kritis, namun tetap diliputi dengan kehendak konstruktif untuk menemukan jalan ke luar.

Mengapa demikian, karena kita sedang dihadapkan pada perubahan zaman yang kritis lagipula berdimensi multi-facet. Artinya, masalah dan dinamika perubahan yang kita alami datang dari dalam dan luar dengan implikasi yang luas lagi mendalam. Dari dalam kita kenal sebagai reformasi, sementara dari luar kita kenal sebagai globalisasi. Lalu lahirlah perasaan gamang disertai kerisauan dan serba pertanyaan, siapakah kita, darimana kita berasal, dan mau ke mana kita akan pergi, dan dengan keprihatinan kolektif apa kita mau berjalan menapaki waktu demi waktu untuk memastikan masyarakat, bangsa, dan keIndonesiaan kita lebih sejahtera, adil, dan demokratis.

Harapan saya, semoga niat itu dapat melahirkan sumbangan dan pengayaan pemikiran yang bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi pengembangan Kajian Politik Agraria yang saya tekuni lebih dari dua dasawarsa terakhir, suatu kajian yang relatif masih muda di lingkungan IPB.

Prof. Dr. Drs. Endriatmo Soetarto, M.A.

Daftar Isi

Ucapan Selamat Datang iii Foto Orator Daftar Isi .vii Indonesia 'Komunitas Terbayang' Pasca-Reformasi: Realitas KeIndonesiaan yang Sedang Meluruh ?. 2 Nationhood : Menggapai Harmoni Hubungan Negara dan Masyarakat.. .5 Sejarah Petani: Pekatnya Politik Represi dan Penjajahan 7 Agraria.. Runtuhnya Kekuasaan Lokal dan Pemutlakan Kekuasaan Negara Oleh VOC. .9 Pergerakan Anti Penjajahan Agraria Menuntun Bangkitnya Nasionalisme .11 Reforma Agraria: Membangun Jalan Perubahan Menuju Indonesia Sejahtera, Adil, dan Demokratis. ..13 Epilog: Kebangkitan Studi dan Agenda Reforma Agraria di Awal Abad Ke-21. ..17 Daftar Pustaka. ..25 Ucapan Terima Kasih ..29 Foto Keluarga. ..40 Riwayat Hidup .47

(wXevndurcu)

Indonesia 'Komunitas Terbayang'

'Ada tiga babakan perjalanan sejarah bangsa-negara modern (modern nation-state) yang menarik, pada mulanya yang ada ialah rakyat. Rakyat sadar atau disadarkan sehingga terbangun pergerakan rakyat dan lalu membentuk bangsa. Bangsa itu kemudian bangkit memperjuangkan kepentingannya sehingga perlu mendirikan negara nasional yang merdeka (Indonesia). Selanjutnya Indonesia merdeka menatap masa depan, membangun, memberikan makna yang sepenuh-penuhnya kepada kemerdekaan bagi kesejahteraan dan kesentosaan rakyat'.2

Imagined communities atau 'komunitas terbayang' adalah suatu ungkapan yang dikenalkan oleh Benedict Anderson (2001) yang meniscayakan kelangsungan berdirinya sebuah bangsa berbasis pada hadirnya perasaan kebersamaan dan persaudaraan tiap-tiap individu anak bangsa sebagai warga komunitas bangsa tersebut.3 Padahal dalam tataran realitas para individu anak bangsa tersebut sesungguhnya tidaklah saling mengenal dengan mayoritas anak bangsa lainnya, bahkan mungkin tidak pernah mendengar tentang mereka, karena satu sama lain berdiam di berbagai belahan pelosok tanah air yang saling berbeda dan bahkan berjauhan serta seringkali tak terjembatani oleh media transportasi dan komunikasi yang mudah.

Namun dengan faham 'komunitas terbayang' yang ditempa kesadarannya melalui pencerahan politik, utamanya lewat pergerakan rakyat melawan politik represif kolonial di masa lalu, ia telah memberikan sumbangan paling nyata atas terbangunnya akar-akar nasionalisme. Dengan demikian, 'komunitas terbayang' mendapatkan rangka kekuatannya yang tangguh. Inilah yang kemudian menjadi modal kelahiran tonggak-tonggak penting lainnya dalam sejarah bangsa ini, antara lain kelahiran Perkumpulan Boedi Oetomo 1908, Sumpah Pemuda 1928, dan puncaknya Revolusi Kemerdekaan 1945. Mendahului itu semua, kita juga mencatat perjuangan kaum perempuan antara lain seperti RA Kartini (1879-1904) dalam bidang pendidikan. Sejarah telah merekam begitu banyak orang bersedia mengorbankan jiwa dan raga demi langgengnya pembayangan atas komunitas bangsa tadi.

Pasca-Reformasi: Realitas KeIndonesiaan yang Sedang Meluruh ?

Pasca reformasi politik 1998, menyudahi lebih dari 1 (satu) dekade gelombang krisis multidimensi yang menggulung Indonesia, negeri ini semestinya telah menapaki era 'the end of post-colonial society'. Penanda pokok era ini adalah pertama, demokrasi dan proses demokratisasi pada sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara adalah imperatif yang tak boleh mendapatkan peluang lagi untuk bergerak mundur (point of no return).

Kedua, masyarakat madani tumbuh dan harus diberdayakan agar kuat sehingga mampu menjadi penyeimbang negara. Pada gilirannya, Indonesia sebagai salah satu dari jajaran negara-negara demokrasi muda (young democracy countries) diharapkan mampu menapaki rute perjalanan mengikuti amanat konstitusinya menjadi sebuah negara sejahtera, adil, dan demokratis.

Dan ketiga, proses integrasi masyarakat Indonesia yang makin dalam pada sistem ekonomi-politik global adalah realitas yang tak terelakkan. Implikasinya negeri ini dituntut untuk mampu menetapkan trajektori yang tepat dan konsisten berdasarkan suatu kerangka kebijakan yang terpimpin. Dalam hal ini sebagai negara yang memangku masyarakat agraris terbesar di belahan Asia Tenggara namun sekaligus masih dalam bayangbayang kemiskinan yang luas, maka Indonesia dituntut kuat untuk semakin otonom (baca: berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi) dan memastikan rangka keberlanjutannya (sustainability) dalam konstelasi dunia yang makin terbuka, multipolar, dan kompetitif ini.4

Menghadapkan konstelasi ekonomi-politik di atas pada realitas kekinian yang dihadapi negara dan bangsa Indonesia, maka tampaknya kita cenderung tersudut dalam situasi ketidakpastian berbagai hubungan. Tindakan anarkhis dalam wujud amuk massa yang mudah merusak fasilitas umum, ketidakpatuhan sosial (social disobedience), perilaku menerabas yang mengabaikan kepatutan etika hidup, dan sejumlah perilaku buruk lain sepertinya menggejala semakin kuat sehingga menyerupai 'karakter' umum yang mewarnai perangai kebanyakan warga masyarakat itu sendiri dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Sudah barang tentu gejala tindakan destruktif tersebut tidaklah datang begitu saja dan muncul secara terpisah. Ia lahir karena ada pertautan yang erat dan sekaligus merefleksikan sikap dan tindakan buruk yang banyak dipertontonkan oleh para elit pemimpinnya itu sendiri.

Dalam hal ini rusaknya etika para birokrat, politisi, dan penegak hukum, seperti tersaji luas dalam pemberitaan media massa yang gencar dalam satu dasawarsa terakhir pasca reformasi, membuat kita terpana betapa luas dan dalamnya praktikpraktik penyelewengan. Kejahatan mafia hukum, sindikasi penyuapan yang melibatkan anggota parlemen terkait upaya memuluskan proses kepentingan tertentu, tindak pelanggaran korupsi yang menjerat sejumlah pejabat pemerintahan di pusat maupun daerah, dan praktik-praktik kejahatan lainnya menjadi gejala umum yang semakin menonjol. Akibatnya, gejala ketidakpercayaan (distrust) masyarakat terhadap integritas individu-individu para petinggi negara itu dikhawatirkan dapat memicu potensi untuk menyeret timbulnya kesangsian yang meluas terhadap peran negara itu sendiri.

Pertanyaannya kini adalah, sejauhmana otoritas negara mampu merawat keyakinan publik atas otentitas kemauan politik mereka (para pejabat tinggi) untuk secara sungguhsungguh menapaki KeIndonesiaan yang terpimpin dalam nilai-nilai demokrasi menuju bangsa-negara yang adil dan sejahtera. Di tataran ketata-negaraan gugatannya kemudian adalah seberapa jauh negara setia dan konsisten merujuk pada amanat historisnya yaitu terpenuhinya hak-hak dasar rakyat, dalam hal ini memastikan pembagian kekayaan hasional (redistribution of nation's wealth) dilakukan secara adil dan merata. Pertanyaan lain yang tak kalah fundamentalnya adalah, apakah negara juga bersedia membuka ruang lebih lebar bagi berkembangnya prakarsa produktif dari bawah (grass root) yang terbukti handal dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik'.

Ringkas kata, negara yang dituntut hadir tidaklah cukup hanya sekedarterhindardariajaranpemerintahanyangberlakusebagai pengandal kekuasaan semata, melainkan ia juga harus bersedia mengambil porsi tanggung jawab paling besar ketika ternyata hak-hak dasar rakyat belum dapat terpenuhi secara memadai. Selain itu negara juga harus mampu memastikan rasa aman bagi setiap warganya berdasarkan ketaatan pada hukum yang adil, dan sudah barang tentu sebagai konsekuensi politiknya ia harus secara konsisten memperkuat dan mengembangkan peran pranata-pranata demokrasi yang ada.6

Pertanyaannya kini adalah mengapa kita masih 'tertawan' dalam situasi yang tidak kondusif ?. Atau lebih menukik lagi, benarkah negeri ini sedang berproses meluruh (declining) kembali dalam kerangka nilai 'status quo'?. Artinya sekalipun

Indonesia telah lepas dari jerat otoritarianisme, tetapi ia belum bisa lepas dari jerat oligarki yang secara historis memang sudah berakar lama dalam struktur politik Indonesia. Oligarki yang semula hidup terintegrasi dalam pemerintahan otoriter dewasa ini dalam masa keterbukaan bergeser menjelma dalam oligarki politik uang (money politics).

Sepertidapatkitasaksikanjaringanpatronasedanpengalokasian kekuasan dan kekayaan publik mendapatkan ruang baru, yakni dalam partai politik dan parlemen. Mereka yang awalnya masuk sebagai pembaru dalam perjalanan ternyata malahan tenggelam di dalam perkawinan antara kapitalisme pemangsa (predatory capitalism) dan politik demokratik. Jaringan oligarki yang dulu bekerja dalam sistem represi negara sekarang bekerja dalam sistem pemilihan pemimpin-pemimpin masyarakat di berbagai tingkatan, partai-partai, dan parlemen.7

Nationhood: Menggapai Harmoni Hubungan Negara dan Masyarakat

Menurut hemat penulis adalah tepat apabila dalam konteks tulisan ini ditelaah kembali bagaimana simpul-simpul sejarah dan geografis kebangsaan kita menerangkan akarakar sebab, nilai, etos, dan ruh nasionalisme di masa lalu dan persambungannya dengan pengisian proses nationhood. Perdefinisi nationhood (kebangsaan) yang dimaksudkan di sini adalah rangkaian upaya untuk menggapai harmoni hubungan kepentingan antara masyarakat luas (society) di satu pihak dan negara (state) di lain pihak. Harmoni hubungan ini diharapkan mampu menyemaikan nilai-nilai yang penting dalam proses mengisi kemerdekaan dengan penciptaan fondasi kehidupan menuju tatanan negara-bangsa seperti diidealisasikan di atas.

Menelaah proses ini pada perspektif historis yang menafsir ulang peristiwa benturan-benturan agraria di masa lalu, utamanyayangpernahmenandaidinamikapalingpentingdalam relasi kesejarahan kedua belah pihak, menurut penulis menjadi suatu problem krusial tersendiri, mengingat karakter dasar bangsa ini adalah masyarakat agraris.8 Sebagaimana diketahui benturan yang berakhir pada hegemoni dan dominasi satu pihak secara langsung mengancam basis kehidupan demokrasi yang merupakan nilai pokok kemerdekaan proklamasi 1945. Dalam hal ini, 'pengembangan kebangsaan'(nation-building) niscaya memerlukan 'pengembangan negara'(state-building) yang berjalan beriringan dan menguatkan. Demikian pula sebaliknya.

Secara teoritis rangkaian upaya dan perjuangan mencapai kesetimbangan relasi kepentingan itu sesungguhnya terbentang sepanjang waktu, dalam konteks menciptakan sejarah masa kini dan masa depan yang lebih cerah........di masa kini tercakup masa lalu, dan di masa sekarang terkandung masa depan. Keberhasilan menapaki proses nationhood (kebangsaan) pada gilirannya akan memudahkan langkah menggapai tahap nationness yang rangkanya tak lagi memusat pada soal nationalism yang berbasis ideologi politik semata (ideological base), tetapi lebih pada soal bagaimana mendorong individuindividu anak bangsa merengkuh prestasi dan berkarya besar bagi bangsa itu sendiri dan dunia (achievement oriented)

Secara lebih spesifik, ketegangan-ketegangan yang menandai relasi kepentingan, khususnya antara rakyat tani di pedesaan (base-structure level) dan kuasa ekonomi-politik (suprastructure level) di berbagai penggalan waktu akan diangkat sebagai substansi orasi ini. Pada gilirannya dengan uraian tersebut diharapkan akan terpapar tonggak-tonggak genting sejarah agraria (decisive moments) manakah yang memberikan imbas penting atas dialektika pasang-surutnya nation-building dan pasangannya state-building di Indonesia.9

Sejarah Petani: Pekatnya Politik Represi dan Penjajahan Agraria

Dalam perspektif sejarah agraria masuknya kekuasaan kolonial Belanda, menjadi momen historis paling krusial yang mewarnai wajah kelabu dalam proses penataan agraria di wilayah Nusantara pada masa lalu namun juga dampak ikutannya yang terus terasakan hingga masa kini.10 Walaupun demikian bukanlah berarti sejarah kekuasaan lokal kerajaan-kerajaan Nusantara tak cukup bermakna dalam memberi warna atas wajah tatanan sosio-agraria kita. Malahan menurut pandangan kami justru dengan 'bangunan' kreasi kekuasaan lokal itulah pemerintah kolonial Belanda memperoleh inspirasi 'jitu' dalam mengeksploitasi rakyat tani di pedesaan tanpa harus mengundang risiko besar baik fisik maupun politik terhadap dirinya, atau yang kita kenal dengan politik indirect rule.

Di masa kerajaan Nusantara (pra-kolonial) paling sedikit ada dua pola besar yang berlaku. Pada kerajaan-kerajaan yang berbasis di pulau Sumatera seperti Sriwijaya jalur perdagangan luas di Asia mereka kuasai, ini didukung pula dengan lokasi pusat kerajaan yang memang strategis. Sementara pola lain yang berkembang pada kerajaan-kerajaan di Jawa, yang walaupun menguasai jalur perdagangan laut juga tetapi lebih memusatkankekuasaannyadidaerahpedalamanataupertanian. Dengan kata lain, kerajaan-kerajaan Jawa mempunyai dasar agraris (darat) yang lebih kuat daripada maritim sekaligus menyisakan sistem feodal yang lebih pekat.11

Dalam sistem feodal, bekerja tiga pihak yang masing-masing berkepentingan dengan penguasaan tanah, yaitu raja, priyayi, dan rakyat tani. Kekuasaan raja sebagai pusat pemerintahan kerajaan sangat dominan bahkan hampir setara dengan dewa. Oleh sebab itu secara politis sistem kerajaan lebih mengabdi pada upaya memenuhi kepentingan kemakmuran sang raja daripada kesejahteraan rakyat. Rakyat malahan menjadi bagian paling penting dalam proses pengabdian pada raja, bahkan sampai. hak-hak dasar rakyat, termasuk hak atas tanah pun diabaikan.

Introduksi sistem apanage (pelungguh) kepada elit kerajaan pun makin mendorong terabaikannya hak rakyat atas tanah, karena direduksi menjadi sebatas hak tanam atau hak pakai saja. Ini menciptakan ruang lebar bagi elit kerajaan untuk melakukan represi bahkan pemerasan terhadap rakyat. Dalam hal inipenarikan pajak yang semakin berat menyebabkan rakyat tani akhirnya terjerat utang sehingga berakibat terlepasnya tanah-tanah garapan mereka. Kemiskinan pun menjadi bagian kehidupan yang lekat dengan rakyat tani.

Selain sumberdaya tanah, penguasaan atas 'sumberdaya' manusia juga menjadi lambang struktur kekuasaan raja. Memperbanyak jumlah penduduk (cacah) menjadi kebutuhan penting untuk memperluas wilayah. Onghokham (1984) mencatat bahwa sengketa tanah bermunculan akibat ada pandangan sepihak elit kerajaan yang meniadakan konsep pemilikan tanah. Kekuasaan dan kekayaan elit dihitung dari jumlah penduduk (cacah) bukan dari luas tanah. Akibat lanjutannya karena absennya kejelasan tentang hak milik atas tanah, pun tiadanya upaya konsolidasi hak milik tanah atas nama kaum priyayi, maka pada gilirannya mencetuskan perang antardesa, antar petani sikep (penguasa tanah bentukan raja) untuk memperebutkan bagian atas penguasaan tanah.

Runtuhnya Kekuasaan Lokal dan Pemutlakan Kekuasaan Negara Oleh VOC12

Kondisi konflik pertanahan seperti inilah yang membayangi kedatangan bangsa-bangsa Eropa yang dimotori bangsa Portugis ketika memasuki wilayah Nusantara di awal abad ke XVI untuk berdagang rempah-rempah, komoditas perdagangan paling unggul kala itu. Sistem monopoli perdagangan mulai dikembangkan Portugis di wilayah Nusantara bagian timur. Monopoli ini menggusur peran raja-raja Jawa yang semula menguasai jalur perdagangan rempah-rempah tersebut. Hal yang sama terjadi juga dengan kerajaan Aceh, sehingga mengundang pihak yang disebut terakhir melakukan penyerangan atas pangkalan-pangkalan Portugis di Malaka bersama-sama dengan kerajaan-kerajaan Jawa maupun Melayu.

Peperangan, yang juga melibatkan aksi perlawanan rakyat sebagai kelompok sosial yang paling dirugikan oleh praktik monopoli perdagangan itu, diwarnai oleh aksi perusakan dan penghancuran tanaman komoditi oleh kedua belah pihak yang berseteru. Akibatnya, perekonomian kerajaan-kerajaan Nusantara terkuras sehingga kekuatan politik mereka pun kian melemah. Kondisi ini kian memburuk saat Belanda datang ke Indonesia akhir abad ke 16, yang melalui VOC juga mempraktikkan politik monopoli atas perdagangan rempahrempah. Dengan dukungan armada perang VOC mulai melakukan praktik-praktik layaknya pemerintahan dengan menguasai kerajaan-kerajaan Jawa.13

Mataram mulai menyerahkan sejumlah wilayahnya kepada VOC, bahkan kepada pihak yang terakhir ini diberikan kewenangan mengangkat bupati dan pegawai-pegawai pemerintahan. Sudah barang tentu perkembangan ini semakin melemahkan kekuasaan Mataram, dan mulai menggeser peran Mataram semula sebagai eksportir beras menjadi penyerahan wajib kepada VOC. Dari sini pula tradisi perdagangan laut Mataram hancur dan hanya menyisakan kerajaan Jawa dengan susunan ekonomi masyarakat yang bercorak feodal. Pada masa ini mulailah terbangun dengan kuat struktur sosial yang memposisikan masyarakat desa sebagai lapisan bawah, sementara para pegawai, bangsawan dan raja masing-masing menempati lapisan menengah dan atas.14

Dalam babakan berikut VOC juga mulai merintis pemaksaan penanaman wajib kepada rakyat tani dengan komoditas ekspor, seperti kopi di Priangan, pemberian hak penyewaan tanah desa, pemberian tanah partikelir.15 Bahkan pada periode kolonial tahun 1800-an digulirkan kebijakan agraria formal sebagai wujud pemberian legalitas atas kiprah kuasa agraria asing di bumi Nusantara. Dimulai dengan zaman Raffles yang menerapkan sistem sewa tanah (azas Domein Theory) disusul masa van Den Bosch dengan sistem tanam paksa, sampai saat dikeluarkannya Undang-Undang Agraria 1870 (azas Domein Verklaring).16 Hal terakhir ini berkaitan langsung dengan pilihan politik agraria yang menginginkan adanya kekuasaan langsung dari negara (pemerintah) terhadap tanah.17

Meningkatnya permintaan ekspor menyebabkan tanahtanah perkebunan luas di luar pulau Jawa, seperti Sumatera membutuhkan banyak tenaga kerja. Para petani dari Sumatera dan Jawa membanjiri sentra-sentra perkebunan tersebut, sehingga Van Gedelren mengatakan bahwa perkembangan perusahaan asing telah menjadikan rakyat pribumi sebagai bangsa buruh dan dengan demikian membawa Indonesia menjadi bangsa-buruh di antara bangsa-bangsa.18 Hak-hak atas tanah kaum tani telah dirampas melalui sistem sewa-menyewa jangka panjang antara pemerintah kolonial dengan pihak perusahaan perkebunan besar (onderneming). Pembangunan pertanian pada gilirannya malah mengakibatkan kerugian dan penderitaan rakyat yang dalam dan berkepanjangan.

Menanggapi masalah ini Van Vollenhoven menyebut masa diberlakukannya Undang-undang tersebut pada kurun waktu 1870-1920 sebagai 'setengah abad ketidak-adilan'.19 Walaupun demikian keseluruhan sistem politik yang menekan ini sesungguhnya juga hasil kelalaian para Raja dan Sultan Pribumi pada waktu pertamakali memberi hak konsesi tanahtanah luas yang nyaris tanpa batas kepada kaum penjajah.

Pergerakan Anti Penjajahan Agraria Menuntun Bangkitnya Nasionalisme

Sejak terbentuknya ditahun 1945,keberadaan danpertumbuhan Indonesia dapat dinilai relatif sukses. Keberhasilan yang paling menonjol adalah dimilikinya bahasa nasional, terlebih bahasa Indonesia juga turut dikembangkan pula sebagai bahasa ilmiah.20 Bangsa ini juga dianugerahi hamparan geografis dengan kandungan kekayaan alam jauh di atas rata-rata yang dimiliki negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur (Vietnam, Korea, Taiwan, dan Jepang). Hamparan geografis ini juga menjadi tempat menetap beraneka ragam suku bangsa yang berakar lama hidup dalam ekosistem yang berbeda-beda.

Pluralitas budaya itu di satu sisi adalah kekayaan, tetapi di sisi lain mengidap kerawanan. Sebagai kekayaan, pluralitas budaya dapat menjadi sumber pengembangan budaya hibrida yang kaya dan tangguh melalui penyuburan silang budaya (cross-cultural fertilization). Sebagai kerawanan, pluralitas budaya dapat melemahkan kohesi antar suku dan pulau, dan karena itu wilayah Nusantara sebagaimana juga kawasan Asia

Tenggara lainnya selamanya rentan terhadap penaklukan dan penjajahan

Namun demikian, saat bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya dari kungkungan kolonialisme (kesadaran nasionalisme) maka salah satu alasan pokok yang mendasarinya adalah agar terbebas dari penjajahan agraria yang menyinggung perasaan ketidakadilan. Penjajahan agraria ini terjadi melalui penguasaan para pemilik modal asing maupun tuan tanah feodal atas sumber-sumber agraria di tanah air, serta pengerahan rakyat secara paksa sebagai tenaga kerja murah untuk produksi komoditas ekspor. Kesemuanya ini telah menyebabkan rakyat Nusantara menjadi bangsa yang tertindas di tanahnya sendiri.

Perjuangan kemerdekaan yang dialasi semangat rakyat untuk nerenggut kembali hak dasar agraria ini dalam terminologi disiplin sejarah maupun sosiologi politik dikenal dengan istilah pemberontakan petani (peasant revolt), gerakan protes petani (protest movement in rural areas), dan lain-lain. Tak jarang pula tafsiran atas ajaran agama digunakan sebagai sumber utama pencetus insipirasi dan militansi bagi lahirnya gerakangerakan petani tersebut, seperti yang dikenal dengan gerakan ratu adil (messianic movements).21 Perlawanan ini perlahanlahan namun pasti telah membawa berkah dalam membangun embrio 'komunitas terbayang Indonesia' yang di masa awal dikenal dengan nama Jong Java, Jong Sumatera, Jong ambon, dan Jong Celebes sebelum kata Indonesia dikenal.

Dalam gabungannya dengan kesadaran umum masyarakat sebagai golongan yang tertindas dan tertindih oleh penindasan kolonialisme Belanda, semangat nasionalisme modern kemudian menjelma dalam sosok Sarekat Dagang Islam (SDI) dan seterusnya, sampai dengan lahir Boedi Oetomo (1908), Sumpah Pemuda (1928), dan klimaksnya proklamasi kemerdekaan RI(1945).22Inilah bagiandarihakikatkebangsaan Indonesia yang alasnya sekali lagi dibangun oleh semangat gagasan, tuntutan, dan perlawanan atas penjajahan agraria oleh penguasa kolonial untuk memulihkan kembali hak-hak dasar rakyat, utamanya hak atas tanah.

Dengan demikian, penyatuan wilayah Asia Tenggara yang kini dikenal sebagai Indonesia, memang adalah kelanjutan dari wilayah kekuasaan Hindia Belanda atau Hindia Timur Belanda (Dutch East Indies). Tetapi Indonesia samasekali tidaklah dibentuk oleh Belanda, melainkan oleh semangat pengorbanan, dan perlawanan yang begitu kuat yang pilar utamanya perlawanan rakyat tani terhadap politik represi penguasa kolonial sejak waktu yang lama.23

Reforma Agraria: Membangun Jalan Perubahan Menuju Indonesia Sejahtera, Adil, dan Demokratis.

Dalam mukadimah UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam pasal 33 UUD 1945, ditemukan ada jejak kesadaran sejarah yang direkam dengan sangat baik. 'Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat'. Dengan kata lain, urgensi Reforma Agraria (RA) terletak pada posisi yang sama dengan pesan konstitusi tersebut, karena ia mengagas tentang perlunya perubahan tata agraria yang lebih berkeadilan lepas dari sejarah kelam rakyat tani Indonesia yang begitu panjang sejak masa kerajaan-kerajaan lokal, kolonial, dan bahkan pasca kemerdekaan.24

Secara singkat, ada tiga bentuk ketimpangan yang dimunculkan oleh struktur agraria yang bercorak kolonial dan feodal tersebut. Pertama, ketimpangan dalam hal struktur

'pemilikan'/'penguasaan'tanah dalam skala besar oleh swasta asing dan tuan tanah feodal. Kedua, ketimpangan dalam hal 'peruntukan'tanah, misalnya dengan adanya penetapan hutanhutan produksi untuk kepentingan ekstraksi hasil hutan oleh pemerintah kolonial. Dan ketiga, ketimpangan yang timbul akibat incompatibility dalam hal persepsi dan konsepsi mengenai agraria, yaitu antara penguasa kolonial yang menggunakan konsep-konsep hukum positif dari Barat dengan komunitas lokal atau masyarakat adat yang mengenal hak atas tanah berbasis tradisi dan budaya mereka.2s

Pengalaman pahit hidup di bawah penjajahan agraria bangsa asing maupun para penguasa feodal itulah yang telah menumbuhkan kesadaran kepada para founding fathers untuk mendobrak tatanan agraria lama yang menindas dan mewujudkan tatanan baru yang menjamin kemakmuran bangsa. Inilah salah satu tujuan pokok 'revolusi kemerdekaan'. Hal itu perarti, perjuangan agraria tak lain adalah agenda utama dalam roses pembentukan karakter bangsa, bagi perjuangan untuk nembangun demokrasi dan ekonomi bangsa yang bertumpu kepada kekuatan nasional, maupun bagi konfigurasi baru perundangan dan kelembagaan keagrariaan yang hendak ditata di masa kemerdekaan.

Di sinilah penulis menggarisbawahi tepatnya perbincangan (diskursus) mengenai politik agraria nasional mengemuka. Pada awalnya ia sebagai bagian penting dari perjuangan kemerdekaan (nasionalisme), dan selanjutnya sebagai bagian dari upaya pembangunan untuk mengisi kemerdekaan (nationhood).

Namun sekali lagi, perubahan ekonomi-politik selama satu dasawarsa terakhir sesudah kita menjalankan reformasi di akhir tahun 90-an dalamrealitas belumlah menghasilkan terwujudnya trend demokratisasi dan meningkatnya kesejahteraan yang substantif bagi rakyat Indonesia.26 Persoalan struktural yang dihadapi, seperti: kemiskinan, pengangguran, konsentrasi penguasaan aset oleh sekelompok kecil orang, sengketa dan konflik agraria, krisis pangan dan energi, penurunan kualitas lingkungan hidup, dan krisis finansial global yang terjadi akhir-akhir ini disertai efek dominonya di sektor ekonomi riil, sungguh-sungguhmakinmelemahkanakseslapisanmasyarakat lemah terhadap hak-hak dasar mereka. Joyo Winoto (2009), Kepala BPN RI menguraikan lebih rinci persoalan-persoalan tersebut dan solusi apa yang ditawarkan oleh negeri ini:

'The unemployment rate is 10.01 percent or 23.1 million people. In terms of disguised unemployment, the figure is much higher, reaching 30.36 million people or 27.60 percent of the labor force. The manufacturing sect cannot provide enough employment for new-comers to th labor market. Many unemployed are driven to labor i rural areas, stressing the agricultural land to person ratio. Without significant technological improvement, a smaller agricultural land to person ratio indicates reduced income per farmer. Thus most poor people work in agricultural sector.

In income distribution, the Gini coefficient has steadily increased from 0.31 in 1999 to 0.33 in 2002 and 0.36 in 2005, suggesting a widening gap between income levels of the poor and the non-poor. In terms of agricultural land ownership distribution, the figure is much worse, i.e. around 0.6. This is partly due to continuous fragmentation of household agricultural land, and constant issuance of land use rights for large companies that already own onetenth or even hundred thousand hectares of land. Of the 25 million farm households, 56.5 percent now own less than 0.5 ha. Inequality in distribution of land ownership causes other serious problems, especially under-utilized, idle or abandoned land, perhaps also influenced by 'land hoarding'practices and other reasons. Surprisingly, the area of idle or abandoned land is estimated to be 7.3 million hectares, a problem too large to be ignored.

The growing number of land disputes and conflicts infect the Indonesian political economy. In 2007, the significant land disputes and conflicts reached 7491 cases covering almost 608 thousand hectares of land. Persistence of poverty and unemployment in the post-crisis era indicates a fundamental problem. The economy has grown steadily from time to time, yet wealth has failed to trickle down to the poor and unemployed at the grass roots level, particularly in rural areas.

The major problem appears to be the poor agrarian structure, which constrains accesses of most farmers (the peasant and landless) to sufficient areas of land and to other productive inputs, including public services. A serious agrarian reform is needed. From the National Land Agency ofthe Republic ofIndonesia (NLA) perspective, an effectiveagrarianreformmustbeplannedandimplemented and delivery of agrarian related public services must be improved. These reforms reguire accurate information and institutional and capacity building'.27

Menggaris-bawahi uraian di atas, jika negeri ini hendak mengatasi kemiskinan di pedesaan, maka tak ada pilihan melainkan harus memberikan aset pada rakyat miskin berupa sumber-sumber kehidupan mereka, terutama tanah. Selanjutnya, tentu saja harus diikuti dengan peningkatan akses kepada modal, teknologi, pasar, dan tentu saja pendampingan yang memastikan keberdayaan mereka agar semakin kuat. Dalam kerangka inilah pentingnya menjalankan RA sebagai jalan ke luar untuk mengatasipersoalan struktural yang dihadapi oleh petani. RA penting dijalankan sebagai agenda bangsa dan strategi dasar negara untuk membangun struktur politik, ekonomi dan sosial yang lebih egaliter dan berkeadilan.28

Dalam kaitan ini kita dapat membandingkan dengan studi klasik terkenal yang dilakukan oleh Moore (1967). Di sini ia mengetengahkan analisis terhadap tipe-tipe rute apa saja yang terbangun dalam menuju dunia modern dan demokrasi seperti yang ditempuh oleh berbagai negara utama di dunia baik di Eropah Barat, Rusia, India, Cina, dan Jepang. Studi ini mencoba menggambarkan bagaimana bangsawan dan petani saling berhubungan dalam ketegangan-ketegangan bahkan tarik-menarik kepentingan dalam tuntutan sejarah yang tak terelakkan kala itu, yaitu menuju penciptaan negara modern yang bersandar pada nilai-nilai demokrasi (modern-nation state).29 Intinya kita tentu tak ingin muncul dinamika agraria sedemikian tinggi sehingga potensial bereskalasi dari 'lapar tanah' menjadi'lapar darah' atau perang saudara sebagaimana gambaran sejarah yang dimuat dalam studi tersebut.

Epilog: Kebangkitan Studi dan Agenda Reforma Agraria di Awal Abad Ke-21.30

Berdasarkan amatan atas khazanah kepustakaan ilmu-imu sosial, maka kajian agraria dengan fokus agenda RA yang ditujukan pertama-tama untuk memecahkan persoalan agraria (agrarian question) yang menyangkut struktur agraria dan memperbaiki akses rakyat pada tanah dan kekayaan alam, telah kembali menjadi pokok bahasan terdepan. Bahkan lebih jauh ia mungkin akan menjadi bagian inti dari agenda pembangunan dari berbagai badan-badan internasional dan berbagai negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

Di Indonesia pun fenomena kebangkitan kembali studi dan agenda agraria juga terjadi, ditandai dengan masuknya lagi kurikulum 'sejarah, politik, dan hukum agraria' di berbagai kampus perguruan tinggi. Sementara itu masuk pula program RA di tataran kebijakan pemerintah. Memang masih diperlukan upaya kolektif lebih besar untuk menggencarkan kebangkitan RA tersebut, karena pernah ada kekosongan studi dan perdebatan mengenai masalah RA selama sekian dekade di bawah Orde Baru yang telah menjadikan isu agraria dalam arti tertentu berada dalam 'limbo sejarah' yang hampir terlupakan.31

Kembali pada pertanyaan mengapa terjadi kebangkitan kembali studi dan agenda RA di abad ini, pertama karena ada kegagalan global teori dan praktik neoliberalisme sepanjang 25 tahun, semenjak dilancarkannya apa yang diistilahkan dengan SAP (Structural Adjusment Program). Program ini seperti diketahui ada yang diberlakukan secara menyeluruh dalam suatu negara maupun yang khusus pada sektor pertanian saja.32 Akibat dari SAP ini adalah liberalisasi ekonomi di mana perannegara secara drastis telah direduksi melalui penguranganengurangan pengeluaran publik, privatisasi kegiatan-kegiatan ektor publik, serta penghapusan kontrol atas impor, ekspor dan devisa.

Kedua, sepanjang periode yang sama, bangkit kembali suatu generasi baru gerakan-gerakan sosial pedesaan. Dengan menyadari penuh perbedaan asal-usul dan cara bagaimana gerakan-gerakan itu menampilkan dirinya, titik berangkat mereka serupa yaitu dimulai dari pemahaman adanya kerangka besar penghilangan dunia pedesaan, agraria, dan petani (deruralization, deagrarianization and depeasantization processes). Araghi (1995) mengemukakan istilah global depeasantization sebagai gejala meningkatnya jumlah orang yang semula terlibat dalam pertanian, namun dalam waktu yang cepat dan dalam jumlah yang besar-besaran menjadi terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Jadi ada semacam sesuatu yang memutus hubungan kita dari dunia masa lalu...atau the death of the peasantry, istilah Hobsbawm (1994)... kematian petani yang merupakan mayoritas penduduk manusia, yang pernah dicatat begitu penting oleh sejarah. SAP dan liberalisasi pasar secara signifikan telah turut menyumbang pemusnahan (dissolving effect) kehidupan petani ini.

Ketiga, faktor kesempatan politik yang makin terbuka. sehingga memungkinkan diangkut dan diangkatnya agenda akses atas tanah (acces to land) ke dalam arena-arena pembuatan kebijakan publik di tingkat lokal, nasional dan global. Meskipun kesempatan politik yang dihadapi oleh setiap aksi dari gerakan-gerakan tertentu dapat berbeda-beda, namun tersedia suatu kondisi perubahan politik nasional (yang juga beresonansi dengan perubahan politik internasional) sehingga membuka ruang lebih luas bagi gerakan pedesaan. Misalnya, tumbangnya rezim apartheid, transisi dari rezim otoritarian atau komunis, dan kebijakan multi-partai di mana berbagai partai politik baru dan lama membutuhkan legitimasi da dukungan mayoritas pedesaan.

Hampir semua amatan atas gerakan-gerakan rakyat pedesaar menunjukkan perubahan politik nasional mempengaruhi bagaimana susunan kekuasaan di pedesaan dipertarungkan, khususnya pertarungan kekuasaan yang berbasis pada penguasaan tanah. Oleh perubahan kekuasaan ini, Fox (1990) mengemukakan istilah demokratisasi pedesaan (rural democratization) untuk menunjukkan bagaimana pencarian kesetimbangan relasi yang baru antara masyarakat sipil dan negara.Dalam masyarakatsipilhalinimenyangkutkebangkitan dan konsolidasi lembaga-lembaga sosial-politik yang sanggup mengemban kepentingan-kepentingan pedesaan berhadaphadapan (vis a vis) dengan negara. Bagi negara, demokratisasi pedesaan membutuhkan adanya penguasa yang efektif dan didukung oleh mayoritas anggota masyarakat, juga integitasnya terhadap warga-warga yang tinggal di pedesaan.3

Sebagai penutup patut dicatat dan sekaligus kita syukuri bahwa pada tahun ini telah lahir Inpres no 1 tahun 2001 yang berisi penugasan Dari Presiden kepada BPN RI untuk menyiapkan PP Reforma Agraria, RUU Pertanahan, RUU Pengadaan Tanah. Sebelumnya lebih dahulu lahir PP 11/2010 tentang Penertiban Tanah Terlantar yang memberi peluang kepada petani tuna kisma dan petani gurem memperoleh injeksi tanah sehingga sehingga dapat mengecilkan ketimpangan penguasaan tanah antar lapisan sosial. Keseluruhan produk hukum tersebut, yang harapannya sungguh-sungguh dibingkai oleh kemauan dan semangat politik untuk menata, dan memperbaharui struktur penguasaan sumber-sumber agraria, semoga mengisyaratkan tekad pemerintah yang semakin nyata untuk menempuh jalan Perubahan Menuju Indonesia yang Sejahtera, Adil, dan Demokratis. Sekian.

Indnotes)

3agian ini ditulis dengan merujuk sebagian pada Noer Fauzi, (2009), Kata Pengantar Kebangkitan Studi Reforma Agraria di Abad Ke-21, dengan penulis: Henry Bernstein, Terrence J. Byress, Saturnino Borras, Cristobal Kay, dkk., STPN Press, Yogyakarta.

Ada 2 (dua) buku yang lahir dari kegiatan Lingkar Belajar Bersama Reforma Agraria (LIBBRA) yang diinisiasi oleh STPN, Yogyakarta, Sajogyo Institute, Bogor, dan Lembaga Karsa, Yogyakarta yang menyelenggarakan forum-forum telaahan atas karya-karya terpilih scholar dunia di berbagai kampus Yogyakarta, Bogor, dan Jakarta secara bergantian sepanjang tahun 2009. Buku pertama dengan judul seperti disebutkan di atas, dan buku kedua berjudul 'Reforma Agraria, Dinamika Aktor dan Kawasan' dengan penulis: Peter Rosset, Klaus Deinenger, La via Campesina, dkk (2009), STPN Press, Yogyakarta.

2 Lihat Jacob Utama, Sekapur Sirih, dalam Parakitri T. Simbolon (2006), Menjadi Indonesia, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

3Benedict Anderson (2001), Imagined Communities (terj.). INSIST, Yogyakarta.

4Lihat dan bandingkan dengan Gumilar R. Somantri (2006), Pancasila dalam Perububahan Sosial-Politik Indonesia Modern, dalam Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas. Prosiding Simposium Peringatan Hari Lahir Pancasila, Kampus FISIP UI, Depok, Mei.

Lihat pula gagasan yang dituangkan Amartya Sen (2009), The Idea ofJustice, Penguin Books, London. Demokrasi dalam perspektif publik dipahami sebagai government by discussion, sehingga memungkinkan hadirnya proses diskusi interaktif antar berbagai elemen kenegaraan dan kemasyarakatan tidak hanya yang tertampung dalam institusi formal, melainkan mencakup pula yang suara-suara publik yang bergaung dalam kehidupan nyata.

Lihat pula uraian Jan Douwe van der Ploeg (2oo8), The New Peasantries: Struggles for autonomy and sustainability in Era of Empire and Globalization, earthscan. Publishing for a sustainability future, London.

Selanjutnya lihat pula Endriatmo Soetarto (2009), Kata Pengantar pada Mochammad Tauchid, Masalah Agraria: Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia, STPN Press, Yogyakarta.

sLihat, Nurcholis Masjid (2004), Indonesia Kita, Gramedia Pustaka Utama dan Universitas Paramadina, Jakarta. Ditulisnya, sentra-sentra kelompok ekonomi swasta-swadaya papan bawah harus dilindungi dan dikembangkan Negara dalam spirit affirmative action. Artinya, harus ada kebijakan dan program yang dirancang negara untuk mencegah kemungkinan bergesernya pola pembangunan kita ke ekonomi laissez faire lessez passer, segi buruk dari ekonomi terbuka yang member peluang terjadinya penindasan manusia atas manusia (exploitation de I'homn par l'homme).

“Jacob Utama (ibid, 2006), Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

'Lihat Richard Robison dan Vedi R Hadiz, Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in Age of Markets, London: Routledge Curzon, 2004 dalam AM Toni Supriatna (2010), Menguatnya Kartel Politik Para 'Bos', Prisma No 2, Menuju Indonesia Masa Depan, LP3ES, Jakarta

*Pada tahap pasca-kemerdekaan aspek 'kebangsaan' yang paling tepat dirujuk bukanlah nationalism, yanglebih menekankan cita-cita bahkanideologi, melainkan bagaimana capaiannya transformasinya pada tahap nationhood, atau malah mungkin nationness, yang lebih menekankan tangggung jawab dan hasil yang sudah dicapai (lihat Parakitri. Simbolon, 2006, ibid).

9Lihat Parakitri T. Simbolon (2006), Menjadi Indonesia, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

1ºHukum Agraria Nasional telah mengabaikan UUPA, sehingga yang kita warisi sekarang tak lain adalah 'kelanjutan' atau metamorfosa dari Hukum Agraria Kolonial Hindia Belanda yang alas moral politiknya adalah represif dan memeras petani.

11Endang Suhendar dan Yohana Budi Winarni (1998), Petani dan Konflik Agraria, Akatiga, Bandung.

12Judul serupa menjadi isi salah satu bab yang ditulis oleh Parakitri Simbolon (ibid, 2006) namun di sini memperoleh tekanan substansi yang berbeda oleh penulis.

13Penguasaan ini dimungkinkan sebagai imbalan balas jasa bantuan militer yang diberikan VOC kepada raja Mataram untuk memadamkan pemberontakanpemberontakan di wilayahnya.

14Endang Suhendar dan Yohana Budi Winarni (Ibid, 1998)

15Burger (1960) mencatat dengan perluasan daerah serta pengaruh ketatanegaraan, maka VOC bertumbuh dari pedagang menjadi raja, lewat penyerahan wajib mengubah peran dari corak berdagang menjadi penarik pajak, dari introduksi penanaman kopi yang dipaksakan mengubah peran dari dagang ke agraria. Bergeser pulalah politik perdagangannya ke arah politik produksi yang berarti VOC kadang-kadang memperluas dan kadang-kadang membatasi penghasilan rempahrempah dari Maluku serta kopi di Priangan mengikuti naik turunnya harga pasar.

16Azas domein verklaring menyatakan' semua tanah yang tidak terbukti sebagai hak milik mutlak (eigendom) adalah tanah milik negara.'

17Iman Soetiknjo (1987), Proses Terjadinya UUPA, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

1*Gunawan Wiradi (1990), Masalah Pertanahan di Indonesia dalam Perspektif Sejoroh, Makalah Disampaikan pada Seminar Tanah, Rakyat, dan Keadilan dalam Dinamika Pembangunan, Surabaya.

'Karl Pelzer (1985), Toean Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan graria di Sumatera Timur 1863-1947, Sinar Harapan, Jakarta.

oBandingkan dengan Filipina, Malaysia, Singapura, India, dan banyak negara lain yang terpaksa harus mengakomodasi banyak bahasa lokal sebagai 'bahasa nasional' untuk menghindari kecurigaan dan kecemburuan sosial.

21Sartono Kartodirdjo (1973), Protest Movement in Rural Java, Oxford University Press, Singapore.

Lihat juga, idem, Peasant Revolt In Banten 1888: Its Conditions, Course, and Sequel, Martinus Nijhoff, The Hague.

Lihat pula, Sait Siraj, and Hilary Lim (2006), Land, Law & Islam: Property & Human Rights in the Muslim World. Cambridge University Press, UK.

"Ada pendapat tonggak ketiga terpenting Indonesia adalah Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957. Lewat perjuangan gigih para diplomat dan perunding Indonesia, tahun 1982 deklarasi ini membuahkan hasil dengan diakuinya Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE) Indonesia oleh PBB. Maka dengan tonggak itulah wilayah Republik Indonesia menjadi 1.9 juta km2 daratan + 3.1 juta km2 lautan dan 2.7 juta km2 zona ekonomi eksklusif (ZEE). Dengan kata lain, Indonesia secara keseluruhan memiliki wilayah seluas 7.7 juta kilometer persegi, dan dengan demikian menyandang sebagai Negara maritim terbesar di dunia.

23Lihat Nurcholis Madjid (2003), Indonesia Kita, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

z4EsensiRAadalahrestrukturisasi(penataanulangsusunan)pemilikan,penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria (khususnya tanah). Tujuannya adalah mengubah susunan masyarakat warisan stelsel feodalisme dan kolonialisme, menjadi susunan masyarakat yang adil dan merata (Wiradi. 2009). Dalam istilah Joyo Winoto (2006), RA dirumuskan sebagai asset reform (landreform) + access reform (sumber-sumber keuangan, teknologi, informasi, pasar, dll).

Berkenaan dengan pasal 33 UUD 1945 ini ada sejumlah scholar yang mengasosiasikannya dengan semacam penjelmaan ulang doktrin Domein Verklaring di zaman kolonial Belanda, dalam arti ada celah bagi negara untuk secara sepihak menafikan hak milik rakyat atas tanah-tanah miliknya sehingga sangat merugikan. Tetapi bagi penulis anggapan tersebut tidaklah tepat benar karena secara normatif ada perbedaan pokok. Dalam hal ini negara RI merdeka yang diwakili pemerintahannya tak lain terbentuk berkat proses politik demokratis, sehingga secara konstitusional sekaligus sebagai dasar legitimasi politiknya pemerintahan selayaknya terikat 'mati' untuk menjalankan kewajibannya mengemban amanat rakyat yang memilihnya, yaitu berjuang bagi 'sebesar-besar kemakmuran rakyat'. Penulis justru melihat rumusan pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 ini lebih tepat sebaga menekankan dengan sangat sifat komunal dan sifat etatistis dari perekonomia nasional Indonesia (lihat pula, Ignas Kleden, 2004).

25Gunawan Wiradi, (1990), Masalah Pertanahan di Indonesia dalam Perspek. Sejarah, Makalah Disampaikan pada Seminar Tanah, Rakyat, dan Keadilan dalan Dinamika Pembangunan, Surabaya.

26Indonesia termasuk 4 (empat) negara demokrasi terbesar di dunia, namun pertanyaannya sudahkah kita memiliki modal dasar penting untuk terbangunnya demokrasi itu sendiri secara essensial, yaitu kesetaraan warga Negara atas hak-hak dasarnya termasuk akses terhadap sumber-sumber agraria, modal, dan sarana produksi lainnya. Tanpa memperbaiki struktur ketimpangan penguasaan atas sumber-sumber agraria, maka kuasa dan kemudahan untuk menjangkau 2 (dua) faktor produksi yang disebut terakhir sulit dibayangkan. Pada gilirannya tanpa itu semua demokrasi yang dibangun di atasnya hanya akan menyerupai demokrasi semu, atau demokrasi-prosedural belaka.

27Joyo Winoto (2009), Taking Land Policy And Administration In Indonesia To The Next Stage And National Land Agency's Strategic Plan, Pidato pada Konperensi 'Land Governance in Support of The MDG: Responsing to The New Challenges', Washington DC.

28Lihat pula Endriatmo Soetarto dan Moh. Shohibuddin (2005), Reforma Agraria: Urgensi, Konsep dan Praksis., Diterbitkan oleh Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Jakarta.

29Barrington Moore (1967), Social Origins of Dictatorship And Democracy: Lord and Peasant in The Making of The Modern World, Beacon Press, Boston.

3oBagian ini ditulis dengan merujuk sebagian pada Noer Fauzi, (2009), Kato Pengantar Kebangkitan Studi Reforma Agraria di Abad Ke-21, dengan penulis: Henry Bernstein, Terrence J. Byress, Saturnino Borras, Cristobal Kay, dkk., STPN Press, Yogyakarta.

Ada 2 (dua) buku yang lahir dari kegiatan Lingkar Belajar Bersama Reforma Agraria (LIBBRA) yang diinisiasi oleh STPN, Yogyakarta, Sajogyo Institute, Bogor, dan Lembaga Karsa, Yogyakarta yang menyelenggarakan forum-forum telaahan atas karya-karya terpilih scholar dunia di berbagai kampus Yogyakarta, Bogor, dan Jakarta secara bergantian sepanjang tahun 2009. Buku pertama dengan judul seperti disebutkan di atas, dan buku kedua berjudul 'Reforma Agraria, Dinamika Aktor dan Kawasan' dengan penulis: Peter Rosset, Klaus Deinenger, La via Campesina, dkk (2009), STPN Press, Yogyakarta.

31Lihat Endriatmo Soetarto (2008), Kata Sambutan, Reforma Agraria: Dinamika Aktor dan Kawasan, Penulis Peter Rosset, Klaus Deinenger, La Via Campessina, dkk, STPN Press, Yogyakarta.

"SAP adalah serangkaian paket kebijakan IMF dan Bank Dunia yang dimulai 1980-an untuk menghadapi krisis utang yang dihadapi negara-negara sedang berkembang. Paket kebijakan itu dapat dibedakan menjadi dua: stabilisasi dan kebijakanebijakan penyesuaian struktural. Akibat SAP adalah liberalisasi ekonomi, di mana ran negara direduksi melalui pengurangan-pengeluaran publik, privatisasi giatan-kegiatan sektor publik, serta penghapusan kontrol atas impor, ekspor dan visa.

Ada uraian menarik tentang hal ini misal pada Lynda Cheshire, Vaughan Higgins and Geoffrey Lawrence (2007), Rural Governance, Routledge, London and New York.

Lihat pula Endriatmo Soetarto, 2010), Desa dan Kesejahteraan Rakyat: Menegaskan Hak-Hak Dasar Rakyat Sebagai Platform Pembangunan, dalam Pembangunan Pedesaan: dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Pemikiran Guru Besor Perguruan Tinggi BHMN, IPB Press, Bogor.

Daftar Pustaka

Anderson, Benedict, Imagined Communities (terj.). INSIST, Yogyakarta. 2001. Burger, DH (1960), Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia, Pradnja Paramita, Djakarta. Araghi, Farshad (1995), Global De-Peasantization: 1945- 1990, The Sociological Quarterly 36,2. Burger, D.H dan Prajudi Atmosudirjo, Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia, Jilid Pertama, Pradnya Paramita, Djakarta. Cheshire, Lynda, Vaughan Higgins and Geoffrey Lawrence (2007), Rural Governance, Routledge, London and Ne York. Fauzi, Noer (2009), Kata Pengantar Kebangkitan Stua Reforma Agraria di Abad Ke-21, dengan penulis: Henry Bernstein, Terrence J. Byress, Saturnino Borras, Cristobal Kay, dkk., STPN Press, Yogyakarta. Fox, Jonathan (2007), Rural Democratization and Decentralization at The State/Society Interface: What counts as 'Local'Government in The Mexican Countryside ?, Journal Of Peasants Studies Vol. 34. Hobsbawn, Eric (1994), Age of Extremes: The Short Twentiieth Century 1941-1991,The Penguin Press. Kartodirdjo, Sartono (1966), Peasant Revolt Of Banten in 1888: Its Conditions, Course, and Sequel, Martinus Nijhoff, The Hague. ” (1973), Protest Movement in Rural Java, Oxford University Press, Singapore.

(1984), Ratu Adil, Sinar Harapan, ” Jakarta. Kolers, Avery (2009), Land, Conflict and Justice: A Political Theory of Territory, Cambridge University Press, UK. Kleden, Ignas 2004), Masyarakat dan Negara: Sebuah Persoalan, IndonesiaTera, Magelang. Madjid, Nurcholis (2003), Indonesia Kita, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Onghokham (1984), Perubahan Sosial di Madiun Selama Abad XIX: Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Penguasaan Tanah, Dalam Sediono MPTjondronegoro dan Gunawan Wiradi, ed, (edisi revisi 2008), Dua Abad Penguasaan Tanah. Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa Ke Masa, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. 'elzer, Karl,J (1985), Toean Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di Sumatera Timur 1863-1947, Sinar Harapan, Jakarta. Sen, Amartya (2009), The Idea of Justice, Penguin Books, London. Simbolon, Parakitri T (2006), Menjadi Indonesia, Penerbit Buku Kompas, Jakarta. Siraj, Sait and Hilary Lim (2006), Land. Law & Islam: Property & Human Rights in the Muslim World. UN Habit and Zed Books, London-New York. Suhendar, Endang dan Yohana Budi Winarni (1998), Petani dan Konflik Agraria, Akatiga, Bandung. Soetarto, Endriatmo dan Moh. Shohibbuddin (2005), Reforma Agraria: Urgensi, Konsep, dan Praksis, Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Jakarta.

Soetarto,Endriatmo(2006),PancasiladanPembaruanAgraria: Falsafah, Refleksi, dan Aksi Menuju Masyarakat Agraris Yang Berkeadilan Sosial, dalam Restorasi Pancasila; Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas, FISIP UI, Tempo Media, Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) dan Brighten Institute. ” (2008), Kata Sambutan, Reforma Agraria Dinamika Aktor dan Kawasan, Penulis Peter Rosset,Klaus Deinenger, La via Campesina, dkk, STPN Press, Yogyakarta. " (2008), Modul Kuliah: Politik Pertanahan, bacaan terbatas), STPN Yogyakarta. ” (2009),KataPengantarpadaMochammad Tauchid, Masalah Agraria: Sebagai Masala Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia, STP Press, Yogyakarta. ” 2009), Reforma Agraria: Membangun Jalan Perubahan Menuju Tatanan Sosial yang Berkeadilan (2009), dalam Peranan IPTEKS dalam Pengelolaan Pangan, Energi, SDM, dan Lingkungan yang Berkelanjutan, Pemikiran Guru Besar IPB, IPB Press, Bogor. 2010), Desa dan Kesejahteraan Rakyat: ”: Menegaskan Hak-Hak Dasar Rakyat Sebagai Platform Pembangunan, dalam Pembangunan Pedesaan: dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Pemikiran Guru Besar Perguruan Tinggi BHMN, IPB Press, Bogor. Soetiknjo, Iman (1987), Proses Terjadinya UUPA, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Tjondronegoro, Sediono MP dan Gunawan Wiradi. ed (edisi revisi 2008), Dua Abad Penguasaan Tanah. Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa Ke Masa, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Utama, Jacob, Sekapur Sirih, dalam Parakitri T. Simbolon (2006), Menjadi Indonesia, Penerbit Buku Kompas, Jakarta. van der Ploeg, Jan Douwe (2008), The New Peasantries: Struggles for Autonomy and Sustainability in Era of Empire and Globalization, earthscan. Publishing for a sustainability future, London. Winoto, Joyo (2009), Taking Land Policy And Administration In Indonesia To The Next Stage And National Land Agency's Staretgic Plan, Joyo Winoto (2009), Pidato pada Konferensi 'Land Governance in Support of The MDG: Responsing to The New Challenges', Washington DC. Wiradi, Gunawan (1990), Masalah Pertanahan di Indonesia dalam Perspektif Sejarah, Makalah Disampaikan pada Seminar Tanah, Rakyat, dan Keadilan dalam Dinamika Pembangunan, Surabaya.

Ucapan Terima Kasih

Sebagai pribadi yang tak lain hanyalah hamba Allah SWT, atas seluruh hidup dan kehidupan saya di dunia ini, yang menerima amanah sebagai Dosen/Staf Pengajar dengan capaian Gelar dan Jabatan Akademik Tertinggi, pertama-tama dengan segala kerendahan hati saya panjatkan rasa terima kasih dan puji syukur yang tiada terhingga kepada Sang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, Allah SWT, atas semua limpahan karunia dan rahmatNya yang tercurah sepanjang perjalanan hidup saya.

Pada kesempatan acara yang terhormat ini, penyampaian orasi pengukuhan penerimaan jabatan Guru Besar Tetap Bidang Politik Agraria pada Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) Institut Pertanian Bogor (IPB), sudah selayaknya say mengungkapkan dengan segenap hati rasa terima kasih yan tulus ikhlas kepada mereka yang telah berjasa menjadi Guru Pendidik, Pembimbing, Pencerah, Pemimpin, Penggembleng, Sahabat, Teman/Mitra Diskusi, dan yang menyayangi saya selama ini. Saya sadar sepenuhnya tanpa kehadiran dan jasa besar mereka saya bukanlah apa-apa dan juga bukan siapasiapa.

Dalam hal ini saya menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Menteri Pendidikan Nasional RI

2. Dirjen Pendidikan Tinggi Nasional

3. Pimpinan dan Anggota Majelis Wali Amanat IPB

4. Pimpinan dan Anggota Senat Akademik IPB

5. Pimpinan dan Anggota Dewan Guru Besar IPB

6. Rektor IPB dan para Wakil Rektor

7. Kepala BPN RI dan Para Pejabat Teras di Pusat dan Daerah

8. Pimpinan dan Anggota Senat Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB

9. Dekan dan Wakil Dekan FEMA IPB

10. Ketua dan Sekretaris Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (Sains KPM) FEMA IPB

11. Rekan-rekankolegaStafPengajardiBagianKependudukan, Kajian Agraria, dan Ekologi Pembangunan (KAREP), Departemen Sains KPM

12. Direktur Senior dan Pimpinan Brighten Institute di Bogor

13. Para Pegiat/aktivitis dari Lembaga Swadaya Masyarakat, khususnya Sajogyo Institute, Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Lapera, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Serikat Petani Pasundan (SPP), Perkumpul Karsa, School of Democratic Economic (SDE), dll.

14. Keluarga besar, Istri, anak dan menantu

15. serta kepada para Guru, Tokoh Masyarakat, Sahabat, Mitra, dan Kolega yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu karena terbatasnya ruang.

Secara khusus ucapan terimakasih yang tinggi saya persembahkan kepada bapakdan ibu guru semasa saya menempuh pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Van Lith di Jakarta, SD Persit dan SD Sabang di Bandung, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) 5 Bandung, Sekolah MenengahAtas(SMA)Negeri1Bandung,atasjasa-jasamereka yang tidak ternilai. Ucapan yang sama saya persembahkan pula kepada Drs. Machran Situmorang dan Drs. Daryanto (alm), Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji Skripsi Sarjana Muda, Prof. Dr. W.M.F. Hoofsteede (alm) dan Prof. Dr. N.J.C. Geise (alm), masing-masing sebagai Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji Skripsi Sarjana Lengkap, di Jurusan Antropologi Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung.

Selanjutnya juga pada Prof. Dr. J.J.M. Wuisman dan Prof. Dr. Maswadi Rauf, Dosen Pembimbing Tesis Magister (S2), dan Prof. Dr. T.O. Ihromi, SH, Dosen Penguji Tesis Magister, di Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia (UI), Jakarta. Prof. Dr. Ir. Sajogyo, Prof. Dr. Sediono MP Tjondronegoro, Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Ec, Prof. Dr. Toety Herati Noerhadi, dan Prof. Dr. Phil Astrid Soesanto-Soenario (alm), masing-masing adalah Dosen anggota Komisi Pembimbing Doktoral (S3), dan Prof. Dr. J.B. Kristiadi dan Prof. Dr. Sardjono Jatiman (alm), Dosen Penguji Luar Komisi, di Program Studi Sosiologi Pedesaan Fakultas Pascasarjana IPB, saya ucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya atas semua bimbingannya yang begi berharga.

Kala menempuh studi magister di UI Jakarta 1985-198. saya sangat beruntung berkenalan dan memperoleh kuliah pencerahan dari para scholar yang amat terpelajar. Mereka antara lain, Prof. Dr. Yuwono Sudarsono (Teori Sosial Klasik), Prof.Dr. Nazarudin Sjamsudin (Studi Kawasan Indonesia), Dr. Burhan Magenda (Teori Sosial Modern), Prof. Dr. Lance Castle (Antropologi Religi), alm Prof. Miriam Budiardjo (Pokok-pokok Ilmu Politik), Prof. Dr. JJM Wuisman (Metode Penelitian Sosial), Prof. Maswadi Rauf (Teori Sosial Modern), Alm. Dr. Farchan Bulkin (Sosiologi Pendidikan), Dr. Amir Santoso (Perubahan Sosial dan Pembangunan), Prof. Dr. Martani Husaini (Teori Sosial Klasik), alm. Prof. Dr. Parsudi Suparlan (Masyarakat Pedesaan dan Perkotaan), alm. Prof. Dr. Gorys Keraf (Bahasa Indonesia), dan kepada Dosen lain yang telah berjasa besar. Kepada mereka saya nyatakan rasa utang budi saya yang amat dalam dan penghargaan tinggi.

Hal yang sama juga saya peroleh saat menempuh studi doktoral di IPB. Saya beruntung berkenalan dan berguru antara lain kepada, alm. Prof. Dr. Ir. Andi Hakim Nasoetion (Falsafah Sains), Dr. Oemiyati Djajanegara (Hubungan Administrasi

Publik-Penelitian), Prof. TO Ihromi (Antropologi Hukum), alm. Prof. Astrid Soesanto-Soenario (Sosiologi Komunikasi- Politik), Prof. Toety Herati Noerhadi (Psikologi Sosial), dll. Tentu saja kepada Prof. Sajogyo sendiri (Struktur Sosial- Sosiologi Kemiskinan), dan alm. Prof. Pudjiwati Sajogyo (Studi PerananWanita).

KepadaInstitutPertanianBogor(IPB),ucapanterimakasihyang sebesar-besarnya sepatutnya saya sampaikan, karena melalui institusi inilah saya dibesarkan hingga ke puncak pencapaian karier akademis saat ini. Utamanya kepada Prof. Sajogyo, Guru Besar Sosiologi Pedesaan yang sangat dihormati, yang adalah sosok/figur pertama pembuka 'pintu' kampus IPB bagi saya yang kala itu datang melamar sebagai sarjana Antropologi Sosial (kala itu merekrut sarjana berlatar belakang ilmu sosial alias non-pertanian terhitung langkah atau terobosan baru di lingkungan IPB. Prof. Tjondronegoro saya kira masuk dalam kategori ini pada periode sebelumnya di tahun 1960-an juga berkat prakarsa Prof. Sajogyo yang kala itu adalah Kepala 3agian Penyuluhan Pertanian dan Komunikasi Pembangunan/ 'KP, Departemen Sosek, Faperta IPB).

Beliau pula yang kemudian menjadi Guru rujukan saya karena selain bertindak sebagai Pendidik dan Peneliti Senior yang berwibawa, Prof. Sajogyo adalah juga figur yang meneladani gaya hidup asketis yang konsisten dengan karier intelektualnya sebagai 'Begawan Ahli Pedesaan dan Kemiskinan'. Beliau sebagai orang tua yang humanis dan penuh kesabaran terusmenerus menguji saya dalam berbagai penugasan Akademis dan Manajerial Penelitian saat saya menjalani status sebagai 'Magang Asisten' (Magas) di lingkungan Pusat Studi Pembangunan (PSP) IPB yang diketuai beliau sejak tahun 1983. Atas perkenannya tahun 1986 saya dinyatakan 'lulus dari proses penggodogan kawah Chandradimuka sebagai Magas' untuk selanjutnya dinilai pantas untuk diajukan sebagai kawula muda yang bertugas sebagai Asisten Dosen pada sejumlah mata kuliah di Jurusan Ilmu-ilmu Sosial dan Ekonomi Pertanian (Sosek) Fakultas Pertanian IPB yang ketika itu dipimpin Ketuanya Dr. Ir. Irlan Soejono, M. Sc dan tak lama kemudian datang pejabat penerusnya Prof. Dr. Ir. Affendi Anwar, M.Sc.

Atas perkenan Prof. Sajogyo pula antara tahun 1987-1991, sampai saat beliau memasuki masa purna bakti, saya dipercaya untuk membantu dan mendampingi beliau dalam jabatan sebagai Sekretaris Eksekutif PSP IPB. Pada periode ini sekali lagi saya benar-benar ditempa lebih intensif untuk diarahkan menjadi Peneliti dan Manajer Tata Kelola Penelitian yang handal lagi berkarakter, yang senantiasa berpihak manakala berhadapan dengan masalah-masalah struktural seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial, sengketa da' konflik agraria, krisis pangan dan energi, penurunan kualit; lingkungan hidup, marginalisasi dan diskriminasi sosia pemberdayaanperempuandankelompokrentanlainnya.Semua masalah tersebut seringkali muncul sebagai konsekuensi dari distorsi kebijakan pembangunan dan modernisasi pedesaan. Dalam ungkapan beliauproblematikainidisebutmodernization without development (in rural Java). Ungkapan ini menjadi sangat terkenal di dunia internasional saat dibawakan sebagai judul makalah oleh Prof. Tjondronegoro yang datang mewakili beliau pada sidang FAO di Bangkok, 1972. Saya sangat berutang budi kepada jasa-jasa besar beliau. Rekan Prof. Dr. Ir, Sumardjo, MS adalah saksi hidup paling otentik atas kenangan manis dan pahit getir semasa menjalani kiprah sebagai Magas di PSP IPB.

Wahana penempaan sebagai 'Magas' di lingkungan PSP dan mungkin di Pusat-Pusat Penelitian lainnya di lingkungan IPB, pada makna dan perannya yang paling substansial adalah ajang pematangan bagi calon-calon Asisten Dosen. Oleh karena itu penggelaran praktik 'Magas' kala itu patut dicatat sebagai suatu strategi jitu dalam memastikan proses regenerasi

Staf Pengajar berjalan teratur, sistematis, dan berkualitas. Alasannya, karena penugasan sebagai Magas selain berfungsi sebagai instrumen penyaring ia juga pemberi 'nilai tambah' akademis yang signifikan kepada Lapisan Baru Calon Asisten Dosen, Sekaligus dengan itu ia juga memberikan 'kemewahan' akademis yang langsung bisa dinikmati oleh Departemen dan Fakultas terkait, karena sampai derajat tertentu para kawula muda Asisten Dosen tersebut telah terjamin kadar kompetensinya berkat secara teratur dan intensif menjalani proses exercise dan komprehensi pemikiran dengan peer goup, para peneliti senior, dan Guru Besar di dalamnya.

Utang budi besar juga saya sadari sepenuhnya kepada para Guru senior lainnya seperti, Prof. Dr. Ir. Pudjiwati Sajogyo, M.Sc (alm), dan Dr (HC) Ir. Gunawan Wiradi, M.Soc.Sc. serta Prof. Dr. Benjamin White, dan Prof. Dr. Nico Schulte Nordholt, peneliti dari Institute of Social Studies/ISS Belanda, 'ang telah menempa saya saat mulai berkarier sebagai Magas li lingkungan PSP IPB. Tempaan ini khususnya saya terima melalui pelibatan dalam proyek riset bertema 'Non-Farm Rural Employment Activities'(NFRE) kerjasama tiga lembaga PSP IPB, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) ITB, Bandung yang diketuai (alm) Prof. Ir. Hasan Poerbo, MCD dan ISS Belanda, tahun 1987-1991. Dalam beberapa bagian topik riset proyek NFRE ini Prof. Dr. Ir. Otto Soemarwoto (alm), Direktur Lembaga Ekologi Unpad, juga terlibat aktif.

Beberapa kemewahan lain yang sebelumnya sempat saya nikmati di bawah gemblengan Prof. Sajogyo yaitu keterlibatan dalam proyek riset 'Food Security' (Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi/SKPG) kerjasama PSP IPB, Departemen Kesehatan, dan Cornell University Amerika Serikat tahun 1983-1985. Di sini saya berkenalan dan berguru antara lain kepada Prof. Dr. Ir. Rudolf Sinaga, M.Sc (ekonom dari Jurusan Sosek Faperta IPB). Prof. Dr. Ir. M. Khumaedi, M.Sc (alm), ahli gizi masyarakat dari Jurusan Gizi Masyarakat dan Sumberdaya

Keluarga (GMSK) Faperta IPB, dan Prof. Dr. Ir. Sjamsoeoed Sadjad dari Jurusan Agronomi Faperta IPB.

Keterlibatan lainnya adalah dalam proyek 'Peranan Wanita dalam Pembangunan'kerjasama PSP IPB dan Ford Foundation 1985-1987. Kerjasama ini telah memberikan berkah tersendiri kepada saya karena telah memungkinkan tersedianya beasiswa studi lanjut S2. Berkat beasiswa ini puluhan dosen terpilih dari berbagai Universitas di daerah memperoleh akses yang sama dan sekembalinya ke institusi asal lalu merintis pembentukan dan pengembangan Pusat Studi Wanita (PSW) sebagaimana kita kenal sekarang.

Kepada pimpinan IPB di bawah Rektor Prof. Dr. Ir. Anshori Matjik, M.Sc dan Lembaga Penelitian IPB di bawah Ketuanya Prof. Dr. Ir. Rizal Syarif, DESS, saya juga mengucapkar banyak terimakasih saat diberikan kepercayaan menjab sebagai Kepala Pusat Kajian Agraria (PKA) IPB tahun 200 2006 hingga pencapaiannya menggelar acara simposiui internasional di bawah naungan International Association for The Study of Common Property (IASCP) tahun 2006 di Bali. Simposium internasional ini diikuti para scholar dan pegiat dari sekitar 55 (lima puluh lima) negara. Khusus kepada rekanrekan Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M. Agr, Dr. Ir. Soeryo Adwibowo, MS. dan Dr. Ir. Damayanti Buchori, M.Sc, dan Dr. Satyawan Sunito saya menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi, kerja keras, dan prestasi yang diperlihatkannya sehingga acara besar tersebut mencatat sukses dan ikut mengharumkan nama IPB di dunia internasional. Kontribusi Prof. Dr. Ir. Budi Mulyanto, M.Sc terhadap PKA IPB patut disebut secara khusus, terutama saat rekan dan sahabat saya ini memperoleh penugasan di Senat Akademik IPB.

Sementara itu, pada awal tahun 2000-an sampai dengan 2006 saya berkesempatan menjalani kegiatan sebagai Peneliti Senior pada proyek riset kerjasama internasional berjangka panjang yang bertajuk Stability of Rain Forest Margin Area, antara IPB dan konsorsium Universitas Gottingen dan Universitas Kassel di Jerman, Utamanya kepada Prof. Dr. Ir. Edi Guhardja, M.Sc, Prof. Dr. Heiko Faust, Prof. Dr. Werner Kreisel, dan Dr. Robert Weber saya ucapkan terimakasih atas kerjasamanya.

Kepada Fakultas Pertanian IPB, utamanya saat dipimpin Dekan Prof. Dr. Ir. Syafrida Manuwoto, M.Sc, saya mendapatkan kesempatan luas menempa diri saat turut dilibatkan dalam sejumlah program riset dalam gugus tema 'Kemiskinan dan Pembangunan' di berbagai wilayah di tanah air, bekerjasama dengan institusi Bappenas. Sejumlah buku dari hasil riset tersebut berhasil dipublikasikan oleh penerbit PT. Gramedia Utama, Jakarta, di antaranya berjudul 'Beragam Metode Identifikasi Kemiskinan'.

DemikianpulasaatberkesempatanmenjadiSekretarisEksekutif Tim Kerjasama Fakultas Pertanian IPB dan Pemerintah Provinsi Timor Timur tahun 1993. Melalui kerjasama ini banyak aspek pembelajaran saya peroleh terutama dalam mengenali lebih utuh problema-problema terkait 'integrasi sosial' dan 'integrasi nasional', 'modernisasi vs tradisionalisme', 'penanggulangan kemiskinan','pengangguran', proses-proses penyusunan kebijakan' dan implikasinya yang timbul di lapangan. Bertindak sebagai Ketua Tim saat itu adalah Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Ec.

Selanjutnya semenjak menjadi staf pengajar di lingkungan FEMA IPB yang dipimpin Dekan Prof. Dr. Ir. Hardisyah, MS dan Wakil Dekan Dr. Ir. Titik Sumarti, MS, saya mendapatkan dukungan penuh dalam berkiprah mengemban amanat penugasan di dalam maupun di luar IPB. Dukungan serupa juga saya peroleh dari pimpinan FEMA yang kini dinakhodai Dekan muda belia Dr. Arif Satria, SP, M.Sc. Tak lupa ucapan yang sama dengan tulus saya tujukan kepada para Anggota Senat FEMA yang diketuai Prof. Dr. Ir. Hidayat Syarief, M.Sc atas dukungan dan persetujuan akademik dan persetujuan pelengkap lainnya dalam pengusulan jabatan Guru Besar di tingkat Fakultas. Dalam kaitan ini ucapan terimakasih khusus patut saya alamatkan kepada Prof. Dr. Ir. Ujang Sumarwan, M.Sc yang telah turut memberi perhatian istimewa guna turut memuluskan pengusulan jabatan Guru Besar saya. Selanjutnya, kepada Anggota Senat Akademik IPB dengan ketua Prof, Dr, Ir. Dudung Darusman, M, Sc, saya tak lupa menghaturkan terimakasih banyak atas finalisasi persetujuan akademik di tingkat IPB dan rekomendasinya untuk menguatkan usulan jabatan Guru Besar ini ke Departemen Pendidikan Nasional RI.

Demikian pula kepada Ketua dan Sekretaris Departemen Sains KPM, terutama pada para kolega dari Bagian KAREP yang saat itu dipimpin Dr. Soeryo Adiwibowo, saya sanga berterimakasih atas segala dukungannya. Kepada rekan yan disebut terakhir ini, sejak awal saya sangat beruntung da berbahagia bersahabat dengannya karena beliau senantias. memberikan dukungan moral sepenuh-penuhnya untuk ikut memuluskan semua amanat penugasan yang saya emban. Dukungan itu mencakup pula saat menggodog dan menyiapkan usulan awal atas jabatan akademik tertinggi ini bagi diri saya. Untuk itu saya hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih seraya berdoa semoga Tuhan YME membalas semua kebaikan tersebutdengansetimpal.TeristimewauntukrekanmudaMartua Sihaloho, SP, MSi (kini membantu saya di Bagian KAREP sebagai Sekretaris) saya banyak berutang budi atas segala kebaikan, dan bantuan yang tak pernah kenal lelah yang saya terima selama ini. Tanpa ulurannya tentu tak ada pencapaian yang bisa saya raih seperti yang ada saat ini, terutama jasanya yang besar dalam menyiapkan segi-segi administratif yang menjadi prasyarat awal untuk pengusulan jabatan Guru Besar ini. Inilah sebagian dari berbagai kemewahan akademis yang saya peroleh dari IPB yang tidak mungkin saya bayar, kecuali dengan memberikan pengabdian dalam wujud kerja keras dan dedikasi yang total....... Terimakasih IPB.

Kepada ayah dan ibu tercinta, Brigadir Jenderal TNI Drs. Psi. Soetarto (alm) dan ibu Hj. Siti Soemarti (alm) tak ada yang dapat saya sampaikan kecuali ucapan terimakasih yang tak terhingga atas semua pendidikan, gemblengan, kasih sayang, dan semua curahan dukungan tanpa batas kepada saya. Semoga amal ibadah beliau mendapatkan ridho dan pahala yang sepadan dari Allah SWT, sang Khalik yang Maha Sempurna.

Dengan memohon ijin, dapat saya berikan catatan bahwa almarhum ayah adalah seorang dari kelompok sarjana psikologi generasi pertama yang dilahirkan Perguruan Tinggi (UI) di Indonesia. Beliau juga salah seorang perintis yang menerapkan untuk pertamakalinya pemanfaatan ilmu psikologi secara terlembaga di bumi Indonesia merdeka, dalam hal ini di lingkungan TNI/ABRI di akhir 1950-an. Beliau adalah osikolog militer pertama yang memimpin Pusat Psikologi Angkatan Darat di Bandung, 1962-1971. Selain itu beliau juga salah seorang pendiri Fakultas Psikologi Unpad di Bandung di awal tahun 1960-an; satu dari 2 (dua) Fakultas Psikologi tertua di Indonesia (bersama UI di Jakarta).

Kepada Keluarga Besar, Kakanda Brigadir Jenderal TNI (Purn) dr. Endrarto Sutarto, SKM dan keluarga, Ir. Irzal Chaniago dan keluarga, Ir. Drs. Indro Kusumowardono dan keluarga, Jenderal TNI (Purn) Endriartono Sutarto, SH dan keluarga, Brigadir Jenderal TNI Martono DH (alm) dan keluarga, Mayor Jenderal TNI (Purn) Djoko Subroto, SIP dan keluarga, saya hanya mampu mengucapkan dari lubuk hati yang paling dalam terimakasih yang setinggi-tingginya seraya berdoa semoga Allah SWT yang Maha Kaya membalas semua dukungan dan amalan kebaikan tak terhingga dari kakanda semua. Sekaligus mohon maaf sebesar-besarnya atas semua kesalahan dan kekhilafan yang saya dan keluarga pernah lakukan selama ini.

Kepada adinda Ir. Bambang Endro Setyoso Sutarto (alm) yang berpulang ke Rahmatullah pada usia muda belia saya panjatkan doa yang tak pernah putus semoga Allah SWT menganugerahi tempat terbaik di sisiNya.

Tak lupa kepada keluarga besar ibu Hj. Tien Hutoyo dan bapak Kolonel H. Hutoyo (alm) dan kakanda Dr. Ir. Herry Suhermanto, M.Sc dan keluarga, saya mengucapkan banyak terimakasih atas perhatian dan budi baik yang tak henti-hentinya kepada saya. Khusus kepada paman Mayor Jenderal TNI (Purn) Abdul Kadir Besar, SH saya berterimakasih sedalam-dalamnya atas semua dukungan, kesempatan, dan kebaikan yang pernah saya terima. Pengalaman paling membekas dengan beliau adalah semasa saya berkiprah sebagai aktivis di Senat Mahasiswa Fakultas Sastra dan Dewan Mahasiswa Unpad di akhir tahun 1970-an, saat ketegangan memuncak antara mahasiswa dari lingkunga kampus Perguruan Tinggi versus Petinggi Pemerintahan/ABI saat itu. Namun apa yang terjadi adalah kami berdua berhas menjalin kerjasama 'erat dan cantik' antara Sekolah Staf da. Komando Angkatan Darat (Seskoad) dan mahasiswa kampus Unpad di Bandung. Saat itu beliau menjabat selaku Wakil Komandan Seskoad berpangkat Brigadir Jenderal TNI.

Peristiwa itu diikuti dengan proses dialog dalam berbagai kesempatan yang intensif sungguh menjadi momen historis pribadi yang menorehkan kesan dan pembelajaran sangat penting, sehingga membekas dan berpengaruh kuat dalam pengembangan minat akademis saya di kemudian hari. Hal terakhir ini merujuk pada keberhasilan beliau ikut meletakkan dan menguatkan dasar keyakinan saya (dan juga rekan-rekan aktivis mahasiswa kala itu) atas urgensi ideologi Pancasila sebagai satu-satunya falsafah negara RI yang sendi-sendi kehidupan warga masyarakatnya heterogen alias plural. Dan dengan begitu, saya memperoleh keyakinan lebih kuat atas pentingnya peran dan upaya merawat Pancasila sebagai sistem nilai yang ampuh untuk 'Mendamaikan Politik Identitas dan

Modernitas'dalam menyertai perjalanan bangsa dan negara RI berjuang mendapatkan jati dirinya di panggung dunia.

Kepada Pimpinan Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, utamanya pada yang terhotmat Ir. Joyowinoto, M.Sc, Ph.D, saya selaku pribadi mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setingi-tingginya atas dukungan, dorongan, dan pintu kesempatan untuk berkiprah penuh dalam jagad pendidikan dan riset di lingkungan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta, dan Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) pada BPN RI. Kesempatan yang sangat berharga itu selain tentu selayaknya diabdikan penuh bagi kemajuan tugas-tugas institusional sebagaimana diamanatkan pimpinan, juga sungguh-sungguh telah menorehkan makna yang sangat penting dalam pengayaan karier akademis pribadi maupun kolektif. Hal yang disebut terakhir ini mencakup di antaranya para scholar dan pegiat agraria dari berbagai kalangan yang selama ini terlibat dan ikut serta aktif dalam beragam aktivitas Imiah di lingkungan STPN, termasuk bagi mereka yang datang Jari lingkungan kampus IPB.

Ucapan terimakasih juga saya sampaikan kepada para Pejabat Teras BPN RI di Pusat dan Daerah yang telah membuka peluang kerjasama dan berbagi pengetahuan serta pengalaman yang penting untuk menuntaskan berbagai penugasan yang saya terima baik sebagai Ketua STPN, Plt Kepala Puslitbang, maupun sebagai anggota di berbagai kelompok kerja di lingkungan BPN RI. Saya benar-benar beruntung memperoleh pengayaan pengetahuan dan pengalaman dalam mengkombinasikan substansi di tataran teoritis-konseptual dan proses-proses penyusunan dan pengembangan kebijakan di tataran praksis.

Kepada Pimpinan Brighten Institute saya ucapkan banyak terimakasih dan penghargaan tinggi, khususnya sekali lagi pada Direktur Senior Joyowinoto, Ph.D. Beliau ini adalah figur paling berjasa dalam memberikan komprehensi pemikiran ekonomi-politik kepada saya. Beliau juga yang telah memungkinkan saya mendapatkan kemewahan fasilitas dan akses kepada lingkungan komunitas 'terpelajar dan sangat berpengaruh'. Mereka yang disebut terakhir terdiri atas para cendekiawan, pejabat pengambil keputusan, wirausahawan, tokoh masyarakat, pemuka agama, aktivis, dan lain-lain baik yang ada di tingkat lokal, regional, maupun global yang semua itu sungguh sangat berharga dalam mematangkan kapasitas kiprah saya selaku scholar.

Selanjutnya kepada rekan-rekan lain di Brighten Institute masing-masingDr.Ir.Harianto(Direktur),Dr.Ir.DS.Priyarsono, M.Sc (Sekretaris Eksekutif), Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.Ec (Direktur Ekonomi dan Lingkungan). serta para senior scholar dan junior scholar yang tak dapat saya sebut namanya satu per satu, saya ucapkan terimakasih setulus-tulusnya karen telah turut memberikan pemikiran pencerahan

Kepada para kolega dan keluarga besar STPN Yogyakarta khususnya para Pembantu Ketua dengan seniornya Dr.Oloan Sitorus, SH, MH, para Kepala Bagian, masing-masing Patrick Ekel Adlay, A.Ptnh, M.Si (Ka. Bag. Adum), dan Drs. Dalu Agung Darmawan, M.Si (Ka Bag. AAK), Ketua-ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Kepala-Kepala Unit Kerja, staf pengajar, dan civitas akademika STPN seluruhnya saya sampaikan ucapan banyak terimakasih dan penghargaan atas dukungan, kerjasama, dan kerja keras anda semua sehingga banyak pencapaian yang membanggakan mampu kita gapai. Dalam hal ini utamanya adalah pada proses pembekalan pengetahuan dan penggemblengan karakter mental para mahasiswa generasi baru birokrasi Agraria agar senantiasa teguh merujuk pada kerangka pikir (mind set) yang 'pro poor policy'secara komprehensif.

Dalam kaitan itu, ucapan terimakasih sepantasnya saya sampaikan secara khusus kepada Prof. Sediono MP Tjondronegoro, Dr (Hc) Gunawan Wiradi, dan Prof. Dr.

Maria SW Sumardjono, SH, MPA Guru Besar Emeritus UGM Yogyakarta, dan Dr. Ir. Kusmayanto Kadiman, M.Sc, mantan Menteri Ristek RI, dan Kepala Bakorsurtanal yang telah bersedia duduk di Dewan Penyantun STPN. Demikian pula, atas seijin Rektor Perguruan Tinggi masing-masing, kepada para Ketua di Departemen Geodesi UGM, Yogyakarta dan Departemen Geodesi ITB, Bandung, dan Departemen Ekonomi Sumberdaya Lingkungan (ESL) IPB, Bogor yang secara ex-officio merupakan anggota Dewan Penyantun STPN, saya mengucapkan banyak terimakasih atas upaya turut mengembangkan STPN. Hal terakhir ini khususnya terkait dengan kontribusi rekan-rekan di atas dalam ikut memberikan perspektif atas upaya pengembangan programprogram pendidikan spesialis STPN di aras purnasarjana. Ucapan terimakasih saya sampaikan khusus kepada Prof. Dr. Ir. Syamsir Mira, Guru Besar senior ahli geodesi yang sangat ihormati dari ITB Bandung, yang telah turut aktif sebagai ssociate scholar membina penuh para dosen STPN dalam engembangan marine cadastre.

Kepada rekan-rekan mitra STPN, utamanya Kepada Sajogyo Institute yang dipimpin rekan M. Shohibuddin, S. Ag, M.Si dan Dr. Ir. Laksmi Savitri, M.Si yang sejak awal sudi mengulurkan tali kerjasama, khususnya dalam pengembangan kegiatan bertajuk 'Riset Sistematis' yang merupakan riset payung STPN saya sampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan tinggi. Baru-baru ini berkat andil yang besar dari hasil kerja keras mereka telah dihasilkan 2 (dua) buku terbitan STPN Press dari hasil-hasil riset sistematis tersebut yang akan segera diluncurkan menyambut perayaan tahun emas UUPA tahun 2010 ini. Masih ada sekitar 8 (delapan buku) lain yang akan diluncurkan STPN Press yang sebagian merupakan hasil kerjasama ilmiah kedua belah pihak (STPN dan Sajogyo Institute) yang akan diterbitkan dan diluncurkan menyambut 50 (lima puluh tahun) UUPA tahun 2010 ini.

Demikian pula kepada rekan-rekan mitra dari berbagai kalangan (Perkumpulan Karsa Yogyakarta, UIN Yogya, UIN Jakarta, FISIP UI Jakarta, Konsorsium Pembaharuan Agraria/ KPA, Serikat Petani Pasundan/SPP, Yayasan Akatiga Bandung, ICRAF Bogor, IPB Bogor, UGM Yogyakarta, Lapera, Jaringan Kerja Pemetaan Partispatisipatif/JKPP, School of Democartic Economy/SDE, Lapera, dan para mitra lainnya yang tak dapat saya sebutkan namanya satu per satu) yang telah secara tekun dan istiqomah mengembangkan jejaring 'Lingkar Belajar Bersama Reforma Agraria (LIBBRA)' saya sampaikan terimakasih banyak. Khusus kepada rekan Noer Fauzi, Ph.D Candidate, saya sampaikan terimakasih yang sedalamdalamnya berkat jasanya menjadi inisiator utama, narasumber, dan pemandu putaran acara di panggung-panggung LIBBRA di berbagai kampus Yogyakarta, Bogor, dan Jakarta. Berka kegiatan LIBBRA ini telah lahir buku daras (buku teks) tahun 2008 masing-masing berjudul 'Debat Teori Mengen Kebangkitan Studi dan Kebijakan Agraria Abad ke XX dan 'Panorama Pelaksanaan Reforma Agraria di Tiga Benua'. Keduanya diterbitkan oleh STPN Press. Kegiatan LIBBRA ini bahkan sempat menginspirasi para scholar dari dunia internasional yang bermaksud mengadopsinya secara lebih luas, Dalam hal ini LIBBRA hendak diperankan dalam spektrum yang lebih luas sehingga diharapkan mampu berkembang sebagai wahana dan jejaring kerjasama antar para scholar dan pegiat agraria dan pedesaan di lingkup negara-negara kawasan Asia Tenggara, Masih dalam kaitan LIBBRA ini kepada rekan muda Ahmad Nashih Luthfi, M.Si dan kawan-kawan generasi seangkatannya dari Sajogyo Institute saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan atas kerjasama baik yang terjalin selama ini, terutama dalam penerbitan buku-buku agraria bermutu.

Sementara itu, kepada para sejawat peneliti di lingkungan Puslitbang BPN RI, saya mengucapkan terimakasih atas kesediaan dan tekad untuk terus membangun spirit baru dan sikap kolektif yang penting untuk merintis dan menata ulang kegiatan-kegiatan riset dan pengembangan di lingkungan Puslitbang agar lebih sejalan dan lebih kontributif bagi keperluan penyusunan kebijakan pertanahan BPN RI. Dalam konteks tersebut kerjasama swakelola penelitian dengan Departemen Sains KPM FEMA IPB dan membangun forum diskusi menelaah issu-issu agraria strategis dengan pihak mitra seperti Indonesia Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) sudah dijalin. Kerjasama lain dan upaya membangun jejaring antar peneliti agraria dalam satu wadah 'asosiasi' akan coba diinisiasikan sehingga proses pembelajaran antar pihak bisa dikembangkan dan pengarusutamaan Reforma Agraria dapat lebih efektif.

Kepada istri dan anak-anak tercinta, Hj. Isye Iriani, Indrisa utri, S. Sos, dan Affan Hilman Sutarto, SAP masing-masing ngan pasangannya, terimalah ucapan terimakasih saya as dukungan, kesabaran, doa kalian yang tak pernah henti. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan jalan kemudahan dan ridhoNya bagi perjuangan dan cita-cita hidup kita semua.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Panitia Orasi Ilmiah Guru Besar yang diketuai oleh rekan Prof. Dr. Ir. Yonny Koesmaryono, MS dan Dr. Ir. Drajat Martianto, MSi yang telah mempersiapkan dengan baik penyelenggaraan Orasi Ilmiah ini. Juga kepada Direktur IPB Press, Dr. Elang Ilik Martawijaya dan semua stafnya, yang telah membantu pencetakan naskah orasi ilmiah dengan baik. Juga tak lupa ucapan terima kasih saya sampaikan-kepada rekan Prof. Dr. Didin S. Damanhuri. SE, MS, DEA yang telah mereview naskah orasi ini.

Kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/Saudari dalam Orasi Ilmiah ini sungguh telah memberi kesan mendalam bagi saya. Untuk itu, secara khusus saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas partisipasinya. Semoga Allah SWT memberikan pahala berlimpah terhadap kebaikan dan ketulusan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari. Yang paling akhir saya ucapkan terimakasih setinggi-tingginya kepada pimpinan sidang, Ketua Dewan Guru Besar IPB dan Rektor IPB, atas segala dukungan dan bimbingannya sehingga acara ini dapat berjalan lancar. Semoga Allah SWT makin menambahkan kekuatan dan kebijaksanaan bagi kita semua dalam menunaikan sejumlah amanah kita untuk kebaikan dan kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan dunia. Amin

Foto Keluarga

Foto Keluarga, dari kiri: Affan Hilman Sutarto, Indrisa Putri Sutarto, Isye Iriani Sutarto, dan Endriatmo Soetarto

RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama

: Endriatmo Soetarto

Tempat, Tgl Lahir

: Jakarta, 25 Desember 1952

Jabatan Fungsional Akademik : Guru Besar Tetap Bidang

Politik Agraria pada Fakultas Ekologi Manusia (FEMA), Institut Pertanian Bogor (IPB)

Alamat kantor

: Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, FEMA IP Telp:0251-8425252 Fax:0251-8627793

Alamat Rumah

: Perumahan Bogor Raya Permai, Blok FA V/32

Email

: [email protected]

Riwayat Pendidikan

Gelar Sarjana MudaPerguruan TinggiBidang IlmuTahun Ketua Komisi
2SosialSitumorang
GelarPerguruan TinggiBidang IlmuTahun Ketua KomisiYudisium
Magister Artium (MA)Universitas Indonesia & Ilmu PolitikIlmu Sosial & Ilmu PolitikTesis 1987 Prof Dr. JM Wuisman ATesis A
Doktor (Dr)Institut Pertanian BogorSosiologi Pedesaan1999 Prof Dr. Cum laude SajogyoCum laude

Riwayat Pekerjaan

No.TahunKedudukan/Jabatan
1.1987-1991Sekretaris Eksekutif Pusat Studi Pembangunan Lembaga Penelitian, IPB
2.2000-2006Kepala Pusat Kajian Agraria, Lembaga Penelitian, IPB
3. 4.Juni 2006 - sckarang Februari 2010-Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Yogyakarta, pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Penelitian
5.sekarang Desember 2009- sekarangdan Pengembangan (Puslitbang) pada BPN RI Kepala Bagian Kependudukan, Kajian Agraria, dan Ekologi Pembangunan pada Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, FEMA, IPB.

Pengabdian Kepada Masyarakat

1. 1999-2000

Dosen (non-organik) Sesko TNI, Bandung

2. 2000 -sekarang

Dosen (non-organik) Seskoad,

Bandung

2000-2006 3.

Dosen Pascasarjana Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta

4. 2000 -sekarang

Direktur Sosial dan Politik pada Brighten Institute, Bogor.

Riwayat Jabatan Fungsional

7Jabatan
1.
2.
3.Asisten Ahli
4.Lektor
Lektor Kepala
6Nov. 2007-sekarang

Pendidikan dan Pengajaran

Pendidikan Program Diploma

No.TahunPengampu Matakuliah
1.
2.1998-2004Ekologi Pertanian
1998-2004Kepemimpinan Dalam Bisnis

Pendidikan Program Sarjana (S1)

Tahun
1987-2005Administrasi Pembangunan Pertanian
2.1987-1991Organisasi Sosial dan Kepemimpinan
3.1987-2000Metode Penelitian Sosial
4.1987-2004Sosiologi Pedesaan- Sosiologi Umum
5.2000-2006Sosiologi Politik
6.2000-2006Administrasi Pembangunan Desa
7.2003-2006Sosiologi Agraria
8.2004Dinamika Pembangunan Desa
9.2006-sckarangKajian Agraria
10.2009-sekarangKuliah Kerja Profesi

endidikan Program Pasca Sarjana (S2)

TahunPengampu Matakuliah
1.1999-2006Sistem Hukum Pedesaan
2.1999.-sekarangTeori Ekologi Manusia
3.2002-sekarangAnalisis Sosial Budaya
4.2006-sekarangSosiologi Agraria
5.2006-sekarangPolitik dan Kebijakan Agraria
6.2005-sekarangEkologi Pembangunan
8.Pengembangan Masyarakat 2008-sekarang Politik dan KebijakanPolitik dan Kebijakan

Pendidikan Program Pascasarjana (S3)

7Tahun
1.2003-2005Sejarah Agraria Pedesaan
3.2005-sekarangEkologi Pembangunan

Pengalaman Membimbing Mahasiswa

No.StrataJumlahKeterangan
1.Diploma± 9 orang2000-2003
2.Sarjana (S1)± 42 orangSejak tahun 1987
3.Magister (S2)SPD+ MPM+ MPD+MM+ PSL +PWL+ PWD = ± 38 orangSejak tahun 1989
4.Doktor (S3)8 orang (4 orang sudah lulus) di lingkungan SPD, PSL, dan SPLSejak tahun 2004
5.Pembimbing S3 UGM3 orangSejak tahun 2008
6Ketua Tim Promotor Dr.Hc1 orang (IPB)2009

Catatan:SPD(SosiologiPedesaan),MPM(ManajemenPengembangan Masyarakat), MPD (Manajemen Pembangunan Daerah), MM (Magister Manajemen), PSK (Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan), PWL (Perencanaan Wilayah), PWD (Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan), SPL(Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan), PSL (Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan dan Alam).

Karier Riset dan Kegiatan Ilmiah lainnya.

1. 2008-sekarang,KetuaSteeringCommitteeRisetSistematis, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

2. 2009. Peserta Training Agrarian Management-Land Reform and Rural Development yang diselenggarakan pada International Center for Land Policy Studies and Training di Tao Yuan-Taiwan.

3. 2009. Anggota Delegasi BPN RI-Bappenas dalam kerjasama BPN RI dan Landmateriet Swedia, Stockholm.

4. 2008. Inisiator Utama dalam pertemuan internasional merintis pembentukan Cross Border Consortium for Agrarian Transition Studies (CBCATS) antara STPN Yogyakarta, IPB, University of Philipines LB, dan Xavier University, di Davao Filipina.

5. 2008. Inisiator utama dan peserta aktif pada 'Lingkar Belajar Bersama Reforma Agraria (LIBBRA)' yang melibatkan sejumlah scholar dan pegiat agraria dari berbagai kampus perguruan tinggi, LSM, dan badan internasional. Kini LIBBRA telah menerbitkan dua buku daras (buku teks), masing-masing yaitu (1) 'Debat Teori Mengenai Kebangkitan Studi dan Kebijakan Agraria Abad ke XXI' dan (2) 'Panorama Pelaksanaan Reforma Agraria di Tiga Benua', keduanya diterbitkan oleh STPN Press, Yogyakarta.

6. 2007. Anggota Delegasi BPN RI dalam pengembangan kerjasama pendidikan antara International for Geo- Information Science and Earth Observation (ITC), Enschede Belanda dan BPN RI.

7. 2001-2006. Peneliti Senior pada proyek riset kerjasama internasional IPB dengan konsorsium University of Goettingen dan University of Kassel, Jerman pada proyek studi Stability of Rain Forest Margin ArealSTORMA, 2001-2006.

8. 2001, Peneliti Senior pada topik riset Administration Decentralization and Decision Making Processes in Forestry/ Plantation Sector, Case of West Kalimantan Province, kerjasama dengan Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor.

9. 1987-1991, Sekretaris Eksekutif dan Peneliti pada proyek riset Non Farm Rural Employment Activities, kerjasama internasional antara IPB, Bogor, ITB, Bandung, dan Institute of Social Studies, Belanda.

10. 1991-1992 Sekretaris Eksekutif dan Peneliti pada proyek riset kerjasama IPB Bogor dan Pemerintah Propinsi Timor Timur.

11. 1985-1987, Peneliti pada proyek riset Rural Developme and Women Role, kerjasama internasional PSP IPB d Ford Foundation.

12.1983 -1985 Peneliti pada proyek riset Food Security: Socio Indicators and Early Warning System on Food', kerjasama internasional PSP IPB, Departemen Kesehatan, dan Cornell University.

13. Melakukan perjalanan studi banding dan pertemuan ilmiah di sejumlah negara di kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, dan Afrika.

Publikasi Utama (a.n. Endriatmo Soetarto)

1. Editor buku, Melacak Pemikiran Agraria Bulaksumur; Telaah Awal atas Pemikiran Sartono Kartodirdjo, Masri Singarimbun, dan Mubyarto, STPN Press, Yogyakarta (2010).

2. Kata Pengantar buku, Kembali ke Agraria/Usep Setiawan, STPN Press, Yogyakarta (2010). 3. Penulis, DesadanKesejahteraanRakyat: Menegaskan Hakhak Dasar Rakyat sebagai Platform Pembangunan, dalam Pembangunan Perdesaan, dalam rangka Peningkataan Kesejahteraan Masyarakat. Pemikiran Guru Besar Perguruan Tinggi BHMN, IPB Press, Bogor (2010). 4. Editor buku, KeIstimewaan Yogya: Yang Diingat dan Dilupakan/Achmad Nashih Luthfi et al, STPN Press, Yogyakarta (2009). 5. Kata Pengantar buku, Transformasi Masyarakat Indonesia Dalam Historiografi Indonesia Modern/Djoko Soeryo, Kerjasama STPN & Jurusan Sejarah UGM, STPN Press, Yogyakarta (2009). Kata Pengantar buku, Masalah Agraria: Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia/ Mochammad Tauchid, STPN Press, Yogyakarta (2009). 7. Kata Pengantar buku, Gerakan Sosial Masyarakat Adat Kesultanan Ternate/Rinto Taib, Diterbitkan Dewan Pakar Kesultanan Ternate dan Panitia Legu Gam (2010). 8. Penulis, Reforma Agraria: Membangun Jalan Perubahan Menuju Tatanan Sosial yang Berkeadilan, dalam Peranan IPTEKS dalam Pengelolaan Pangan, Energi, SDM, da Lingkungan yang Berkelanjutan. Pemikiran Guru Besar IPB. IPB Press (2009). 9. Kata Pengantar buku, Tanah Bagi yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin, 1960-1965/ Andi Achadian; STPN Press (2008). 10. Penulis Utama, Pemilihan Kepala Daerah Langsung dan Tantangan Transisi Demokrasi di Indonesia, kerjasama Freiderich Ebert Stiftung dan Brighten Institue.

11. Kata Pengantar buku,Tafsir(an) Landreform dalam Alur Sejarah: Tinjauan Kritis Terhadap Tafsiran yang Ada/Tri Chandra Aprianto, Karsa, Yogyakarta (2006). 12. Penulis Utama, The Tragedy of the Commons: Property rights and Orang Asli Marginalization, Bali (2007). paper presented at International symposium IASCP. 13. Penulis buku, Elite Versus Rakyat: Dialog Kritis Dalam Keputusan Politik Di Desa, Lapera, Yogyakarta (2006). 14. Penulis, Who Is Entitled to Land: The State Or Market?, Bussines and Entrepreneurial Review volume 5, University of Trisakti Press, Jakarta (2006). 15. Penulis Utama, Modernisasi Pertanian, Akses terhadap Sumberdaya Agraria, dan Kesejahteraan Keluargc Membangun Ruang untuk Nilai dan Ekspresi Loka Media Gizi dan Keluarga, Diterbitkan oleh Departeme. Gizi Masyarakat dan Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, FEMA IPB, Bogor (2006). 16. Penulis, Pancasila dan Pembaharuan Agraria: Falsafah, Refleksi, dan Aksi Menuju Masyarakat Agraria yang Berkeadilan Sosial, dalam Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas,Prosiding Simposium Peringatan Hari Pancasila, Kampus FISIP UI, Depok, (Mei 2006), FISIP UI, Tempo Media, P2D, dan Brighten Institute. 17. Tim Penulis, Migration and Ethnicity as Cultural Impact Factors On Land Use Change In The Rainforest Margin In Central Sulawesi, University of Goettingen, Germany (2006). 18. Tim Penulis, Ecological Adaptation by Different Ethnics and Its Impaccts On Land Use and Economic Security: Adaptational Processes of Seko and Da'a Ethnics In

Palolo Valley, Central Sulawesi, University of Goettingen, Germany (2006). 20. Penulis Utama buku, Kepemimpinan Dalam Kemelut Zaman (2004), Brighten Press, Bogor.

19. Penulis Utama buku, Reforma Agraria Di Indonesia: Prasyarat Utama bagi Revitalisasi Pertanian dan Pedesaan, Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), (2005), Bandung.

21. Penulis, The Cultural Core in Multi Ethnic Communities and its Impact on Agrarian Resource Management, Storma working paper series no 10, University of Goettingen, Germany (2004).

22. Penulis Utama buku, Administration Decentralization and Decision Making Processes in Forestry/ Plantation Sector, Case ofWest Kalimantan Province, Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor, (2001).

23. Tim Penulis buku, Kemiskinan dan Pembangunan Di Propinsi Riau, Gramedia, Jakarta (1994).

24. Tim Penulis buku, Kemiskinan dan Pembangunan di Propinsi Nusa Tenggara Timur, Gramedia, Jakarta (1993).

25. Tim Penulis buku, Beberapa Metode Identifikasi Kemiskinan, Gramedia, Jakarta (1993).

Penghargaan

1. Satyalencana Karya Satya 20 tahun dari Presiden Republik Indonesia

2. Satya Lencana Dwija Sistha dari Panglima TNI

Keanggotaan dalam Organisasi Profesi

1. 2006- 2009 Pengurus Pusat Ikatan Sosiologi Indonesia

2. 2000 - 2003 Pengurus Ikatan Antropologi Indonesia

3. 2009 - sekarang Pengurus Pusat Himpunan Ilmu Tanah Indonesia