INDRASARI TJANDRANINGSIH & RINA HERAWATI
Menuju
Upah A 2 TWARO GRARIA
Oktober 2009
Survei Upah Buruh Tekstil dan Garmen di Indonesia
Textle Workers Aslan and Pasinc Regional Organizational
Menuju Upah Layak: Survei Upah Buruh Tekstil dan Garmen di Indonesia
Studi ini dilakukan dalam rangka mengumpulkan informasi untuk membangun konsep upah layak sebagai pengganti konsep dan kebijakan upah minimum, untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas pekerja ; serta memanggil Negara untuk berbagi tanggungjawab dengan pengusaha dalam menyejahterakan pekerja.
Survey yang dilakukan oleh SPN dan F.Garteks bersama AKATIGA Pusat Analisis Sosial dengan dukungan Friedrich Ebert Stiftung dan TWARO ini dilakukan terhadap buruh yang bekerja di 50 pabrik yang tersebar di 9 kabupaten (Jakarta Utara, Serang, Kabupaten dan Kota Tangerang, Bogor, Sukabumi, Semarang, Sukoharjo dan Karanganyar) di 4 Provinsi (DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah) yang merupakan pusat industri tekstil dan garmen di Indonesia selama bulan Oktober 2008 - April 2009.
PUSTAK JI. Kemang Selatan II No. 2A Jakarta 12730.Indonesia PO Box 7952 JKSKM Jakarta 12079.Indonesia Ph.0062-21-7193711(hunting) Fax 0062-21-71791358 Website: www.fes.or.id JI. Tubagus Ismail II/2 Bandung 40134 Telp: 022-2502302, Fax 022-2535824 E-mail:[email protected] Website:www.akatiga.org
Friedrich-Ebert-Stiftung
AKATIGA- Pusat Analisis Sosial tre(f.heasmonf eh sgl5
MENUJU UPAH LAYAK
Survei Buruh Tekstil dan Garmen di Indonesia
MENU MAI HAAU nsme@ neb litaleT rdunu8 isviu2 aenoanl ib
Kata Pengantar
Di banyak negara di Asia, industri tekstil dan garmen merupakan kontributor kunci bagi pendapatan ekspor negara-negara tersebut. Namun, sangat disayangkan, upah yang didapat oleh pekerja-pekerja di industri ini termasuk yang terendah di antara industri manufaktur lainnya. Dalam kebanyakan kasus, upah yang dibayar dalam industri tekstil dan garmen didasarkan pada aturan upah minimum yang berlaku di banyak negara.
Meskipun demikian, para pekerja dan serikatnya terus mengeluhkan upah minimum yang tidak kunjung mencukupi, bahkan untuk sekadar memenuhi kebutuhan mendasar para pekerja dan keluarganya. Untuk memberikan bukti yang menguatkan argumen ini, serikat pekerja dalam sektor industri dan garmen di Indonesia, India, dan Kamboja memutuskan untuk melakukan survei untuk menentukan apa yang disebut dengan upah layak, suatu tingkatan upah yang memungkinkan para pekerja untuk setidaknya "hidup layak". Proyek ini didukung oleh Organisasi Pekerja Tekstil Kawasan Asia (Textile Workers Asia Regional Organisation atau TWARO) dan Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), sebuah yayasan politik Jerman yang berkomitmen mempromosikan demokrasi dan keadilan sosial.
Di Indonesia, pelaksanaan survei ini dipercayakan kepada AKATIGA, sebuah institusi penelitian ekonomi dan sosial yang independen. Survei dilakukan di 9 kawasan yang merupakan pusat industri tekstil dan garmen di Indonesia dan padat dengan pekerja tekstil dan garmen. Publikasi ini berisi hasil penelitian yang utama, yang membuktikan bahwa upah minimum di wilayah-wilayah yang disurvei tidak dapat memenuhi standar hidup yang layak.
Friedrich-Ebert-Stiftung menyampaikan terima kasih kepada AKATIGA, Serikat Pekerja Nasional (SPN), dan Serikat Pekerja Garmen dan Tekstil (GARTEKS) yang telah mengumpulkan data dan menghasilkan gambaran-gambaran penting sebagai upaya untuk berkontribusi terhadap diskusi yang lebih objektif mengenai sistem pengupahan di Indonesia. Upah layak tidak hanya adil bagi pekerja, tetapijuga menyediakan kesempatan bagi pemberi kerja dan perekonomian pada umumnya. Kesejahteraan, kondisi kerja, dan motivasi pekerja yang lebih baik akan meningkatkan produktivitas dan menciptakan stabilitas serta meningkatkan konsumsi dalam negeri. Kami berharap hasil penelitian ini dapat membangkitkan diskusi positif ke arah ini.
Jakarta. November 2009
Erwin Schweisshelm
Direktur Perwakilan Kantor FES Indonesia
Kata Pengantar
Upah yang layak bagi buruh masih menjadi tema penting dalam perjuangan buruh. Perdebatan tentang nilai yang disepakati baik oleh buruh maupun pengusaha masih terus berlangsung. Di satu sisi, buruh menganggap bahwa upah yang mereka terima tidak mencukupi kebutuhan hidup layak mereka, ditambah lagi kenaikan-kenaikan harga yang terjadi setiap tahun. Di sisi lain, pengusaha sering beranggapan bahwa kenaikan upah buruh akan menaikkan biaya produksi, yang pada gilirannya dianggap menjadi salah satu faktor tidak kompetitifnya iklim usaha di Indonesia.
Survei yang dilakukan atas kerja sama AKATIGA - Pusat Analisis Sosial, Serikat Pekerja Nasional (SPN), serta Garmen Tekstil Serikat Buruh Seluruh Indonesia (Garteks SBSI), dengan dukungan dana dari Friedrich- Ebert- Stiftung (FES) dan Textile Workers Associations Regional Office (TWARO) ini berusaha menawarkan konsep tentang upah layak. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan data pendukung bagi serikat pekerja/serikat buruh dalam kegiatan advokasi mereka tentang upah. Survei ini menghitung nilai kebutuhan buruh dan keluarganya, akan tetapi yang menjadi gagasan mendasar dari kegiatan ini adalah tentang konsep komponen hidup layak (KHL). Elaborasi dari KHL ini diharapkan dapat membantu kita melihat bahwa sebagian dari komponen tersebut, seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan, juga merupakan tanggung jawab Pemerintah untuk memenuhinya.
AKATIGA mengucapkan terima kasih kepada SPN dan Garteks SBSI atas kerja samanya yang baik dalam pelaksanaan survei, juga kepada FES dan TWARO atas dukungan finansial dan substansi yang diberikan selama kegiatan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita.
Bandung, November 2009
Nurul Widyaningrum
Direktur Eksekutif AKATIGA
DaftarIsi
Kata Pengantar ~ 5 Tim Peneliti ~ 13 Ringkasan Eksekutif ~ 15 Pendahuluan ~ 27 Upah Minimum dan Permasalahannya ~ 30 Tujuan Survei ~ 34 Kerangka Studi dan Definisi ~ 36 Metode Survei ~ 41 Profil Industri Tekstil dan Garmen Indonesia ~ 49 Temuan Survei ~ 53 a. Profil Perusahaan Tekstil dan Garmen dalam Survei ~ 53 b. Profil Responden ~ 53 Upah dan Pendapatan ~ 57 C. d. Pola Pengeluaran ~ 61 e. Daya Beli Upah ~ 63 f. Strategi Buruh Bertahan Hidup ~ 68 Boks 1: Contoh kasus buruh menikah masa kerja panjang ~ 69 Boks 2: Membantu keluarga di tengah kekurangan ~ 70 Menuju Konsep Upah Layak ~ 72
Referensi ~ 75
Lampiran ~ 77
a. Perbandingan Komponen KHL Versi Permenaker 17/VIII/2005 dengan KHL versi FGD ~ 77
b. Kuesioner 1 (K1) ~ 82
C. Kuesioner 2 (K2) ~ 87
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Jumlah Responden per Wilayah ~ 43 Tabel 2 Perbandingan Komponen KHL ~ 46 Tabel 3 Jumlah Responden Berdasarkan Sektor Industri ~ 48 Tabel 4 Profil Industri TPT Indonesia ~ 50 Tabel 5 Jumlah Responden Berdasarkan Umur ~ 54 Tabel 6 Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan ~ 54 Tabel 7 Perbandingan Rata-rata Upah Pokok, Upah Riil, dan Upah Total di Setiap Kabupetan/Kota Lokasi Survei ~ 58 Tabel 8 Perbandingan UMK dengan Rata-rata Upah Pokok, Upah Riil, dan UpahTotal ~ 58 Tabel 9 Upah dan Masa Kerja ~ 60 Tabel 10 Rata-Rata Upah Riil Setiap Jabatan ~ 61 Tabel 11 Perbandingan Besarnya Pengeluaran Riil Berdasarkan 8 Komponen KHL ~ 62 Tabel 12 Pengeluaran Buruh Berdasarkan Jumlah Tanggungan untuk Tiap Kabupaten/Kota ~ 63 Tabel 13 Upah dan Pengeluaran ~ 64 Tabel 14 Kemampuan UMK Membiayai Pengeluaran Riil ~ 64 Tabel 15 UMK dan Kebutuhan Hidup Layak untuk Tiap Kabupaten/ Kota per Jumlah Tanggungan ~ 65 Tabel 16 Kemampuan UMK untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup Layak Berdasarkan Status Perkawinan untuk Tiap Kabupaten/Kota ~66 Tabel 17 UMK, Upah Riil, Upah Total dan Rata-rata Pengeluaran Riil untuk Tiap Kabupaten/Kota ~ 67 Tabel 18 Perbandingan Alokasi Pengeluaran Berdasarkan 8 Komponen KHL ~ 68
DAFTAR DIAGRAM
Diagram 1 Kerangka Studi ~ 38
Diagram 2 Alur Logika Survei ~ 40
Diagram 3 Persentase Responden Berdasarkan Status Perkawinan dan Jumlah Tanggungan ~ 55
Tim Peneliti
SPN:
Kusmin bin·Dardi Endang Sunarto Prabowo (alm) Iwan Kusmawan Ucok Sutrisno Purwoko Sukarno Edi Mulyono Hera Iskandar Tjatur Hadiwidjajanto Herry Sofyan
Garteks SBSI:
Ary Joko Sulistyo Yanto Suryadinata Agus Saefudin Martua Raja Siregar
AKATIGA:
Indrasari Tjandraningsih Rina Herawati
Entri Data:
Edy Antara (SPN) Esa Krisnha Ayu Apriani (AKATIGA)
Ringkasan Eksekutif
Persoalan upah minimum buruh di Indonesia belum selesai diperdebatkan. Inti perdebatan, dari sisi buruh, terletak pada ketidakcukupan upah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan, di sisi pengusaha, kenaikan upah setiap tahun yang memberatkan. Salah satu gagasan untuk mencari jalan keluar dari perdebatan ini adalah dilontarkannya konsep upah layak.
Konsep upah layak di tingkat internasional digagas oleh ITGLWF - Serikat Internasional untuk Pekerja Tekstil, Garmen, dan Kulit yang disebarluaskan kepada afiliasinya di tingkat regional dan nasional. Afiliasi nasional di Indonesia yakni SPN (Serikat Pekerja Nasional) dan Garteks SBSI (Garmen Tekstil Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) menyambut gagasan ini dan sepakat untuk melakukan survei yang akan dijadikan data pendukung dalam merumuskan konsep upah layak untuk Indonesia.
Survei ini dilaksanakan atas kerja sama antara SPN dan Garteks SBSI dengan bantuan teknis oleh AKATIGA yang didukung secara finansial oleh FES (Friedrich Ebert Stiftung Kantor Jakarta) dan TWARO (Textile Workers Association Regional Office). Seluruh kegiatan proyek ini dilaksanakan selama 6 (enam) bulan dan kegiatan surveinya sendiri dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan April 2009.
Survei upah layak diletakkan dalam kerangka sistem produksi global produk tekstil garmen dan kulit (sepatu) dan dalam kerangka sistem pengupahan nasional. Dalam sistem produksi global industri tekstil dan garmen Indonesia berada di tengah sistem produksi subkontrak internasional yang berproduksi atas dasar pesanan dari pihak prinsipal, yaitu para pemilik merek atau pembeli internasional produk-produk untuk pasar ekspor. Di dalam sistem tersebut Indonesia harus bersaing dengan negara-negara berkembang lain sesama subkontraktor yang menjadi sumber pasokan produk tekstil dan garmen internasional. Dalam kerangka pengupahan nasional, Indonesia telah memiliki aturan dan perangkat pengupahan yang merupakan embrio bagi upah layak yang terdiri atas UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.17 Tahun 2005. Selain itu, Indonesia juga telah memiliki institusi Dewan Pengupahan yang berfungsi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam menetapkan upah minimum dan menerapkan sistem pengupahan serta menyiapkan bahan perumusan sistem pengupahan.
Dalam kaitannya dengan hak buruh sebagai warga negara, maka penelitian ini menempatkan pemerintah bukan hanya sebagai pembuat kebijakan dalam hal pengupahan tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup warga negara. Bentuk tanggung jawab itu berupa penyediaan jaminan social kepada warganya.
Tujuan Survei:
Mengumpulkan informasi untuk membangun konsep upah layak buruh di sektor tekstil dan garmen di Indonesia
Hasil survei akan digunakan oleh serikat buruh sektor tekstil dan garmen untuk mulai mempromosikan konsep upah layak bagi buruh sektor ini dalam rangka:
1. Mengganti konsep dan kebijakan upah minimum untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas pekerja.
2. Meminta negara untuk berbagitanggungjawab dengan pengusaha dalam menyejahterakan pekerja.
Metode Survei:
Penelitian ini dilakukan dengan metode survei, FGD (Focus Group Discussion), dan wawancara mendalam. Survei dilakukan dengan menggunakan 2 macam kuesioner, yaitu:
Kuesioner 1 (K1): Survei buruh anggota SPN dan Garteks untuk memperoleh pola pendapatan dan pengeluaran buruh secara riil.
Kuesioner 2 (K2): Survei harga pasar untuk mendapatkan harga bahan-bahan kebutuhan hidup layak.
FGD bersama pengurus serikat dilakukan dua kali: 1) untuk merumuskan Komponen Upah Layak yang dilaksanakan pada tahap awal survei, dan 2) untuk merumuskan strategi advokasi hasil survei yang dilakukan setelah tahap pengolahan dan analisis data survei.
Wawancara mendalam dilakukan dengan pengurus dan anggota serikat untuk melengkapi data survei dan untuk mengetahui strategi buruh dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Lingkup Survei:
Survei dilakukan terhadap sampel responden sejumlah 384 orang dari total populasi anggota SPN dan Garteks yang jumlahnya 361.457 orang yang bekerja di 50 pabrik yang tersebar di 9 kabupaten (Jakarta Utara, Serang, Kabupaten dan Kota Tangerang, Bogor, Sukabumi, Semarang, Sukoharjo, dan Karanganyar) di 4 provinsi (DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah) di Pulau Jawa yang merupakan pusat industri tekstil dan garmen di Indonesia. Responden dipilih berdasarkan kategori perempuanlajang, perempuan-menikah, laki-laki lajang, dan laki-laki menikah. Jumlah responden per wilayah diambil secara proporsional berdasarkan jumlah anggota di wilayah yang bersangkutan. Adapun perbandingan jumlah responden perempuan dan laki-laki adalah 2:1 berdasarkan perbandingan jumlah anggota perempuan dan laki-laki baik di SPN maupun Garteks.
Definisi:
1. Kebutuhan Hidup Layak (versi Permenaker 17/VIll/2005) adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/ buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik, dan sosial untuk kebutuhan 1 bulan
2. Kebutuhan Hidup Layak (versistudi ini) mengacu pada kebutuhan hidup yang harus dipenuhi agar seorang pekerja dan keluarganya dapat hidup layak dan mampu mereproduksi kembali tenaganya sehingga menjadi lebih produktif.
3. Upah layak mengacu pada upah untuk seorang pekerja dengan jam kerja standar yang dapat memenuhi kebutuhan hidup layak dan memberikan kemampuan menabung. Untuk Indonesia, jam kerja standar adalah 40 jam per minggu.
Temuan Survei:
A. Profil Perusahaan
Sebanyak 50 perusahaaan tekstil dan garmen yang tersebar di 9 kabupaten dicakup dalam survei ini dengan profil sebagai berikut:
Sebagian besar berstatus PMDN dan sebagain kecil PMA
Terdiri atas 19 perusahaan garmen, 22 perusahaan tekstil, 2 perusahaan memproduksi tekstil dan garmen, serta 7 perusahaan sepatu.
Sebagian besar adalah perusahaan berskala menengah dan besar yang mempekerjakan buruh di atas 300 orang. Sejumlah 22 perusahaan mempekerjakan lebih dari 1000 buruh.
Produk yang dihasilkan oleh 78% perusahaan seluruhnya diekspor, 20% perusahaan berproduksi sebagian untuk ekspor dan sebagian untuk domestik.
Perusahaan yang disurvei memproduksi merek-merek dunia seperti Marks & Spencer, Double Two, Levis, Nike, Adidas, Teijin Tetoron, dan Wallmart.
Negara tujuan ekspor yang utama adalah AS dan Uni Eropa, selain juga Jepang dan Cina.
B. Profil Buruh
Usia: < 20 tahun hingga >45 tahun dengan mayoritas (73,1%) berusia di bawah 35 tahun.
Pendidikan: bervariasi, mulai dari tidak tamat SD hingga Akademi/Sarjana, dan mayoritas adalah tamat SMU (68,1%).
Status pernikahan danjumlahtanggungan: surveimenunjukkan mayoritas responden baik lajang maupun menikah memiliki tanggungan yang hidup dari penghasilannya sebagai buruh.
Survei ini memperlihatkan bahwa hanya 41% buruh lajang yang menanggung dirinya sendiri, sementara 59% buruh lajang memiliki tanggungan lain selain dirinya sendiri. Bahkan dari jumlah tersebut, 30% buruh lajang memiliki tanggungan ≥ 4 orang, termasuk dirinya sendiri.
Tempat tinggal: beragam mulai dari asrama perusahaan, kontrak rumah, di rumah sendiri, ikut orang tua atau mertua, sewa kamar (kost) hingga menumpang di rumah saudara. Hampir 30% responden tinggal bersama mertua, 28% mengontrak rumah dan 22% tinggal di rumah sendiri.
Masa kerja: berkisar antara 0-29 tahun; masa kerja 33,5% responden antara 2 - 5 tahun dan masa kerja 48,7% antara 6-15 tahun.
Jabatan dalam pabrik: 83,2% adalah operator, sisanya adalah koordinator line, supervisor, dan staf.
Status hubungan kerja: 86,2% adalah buruh dengan status hubungan kerja tetap dan 13,8% responden yang berstatus kontrak.
C. Kebutuhan Hidup Layak
Komponen Kebutuhan Hidup Layak yang menjadi dasar survei ini menggunakan acuan dasar komponen KHL sebagaimana ditentukan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja Per-17/ Men/ VIII/2005 yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan pengeluaran riil buruh. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan keluarga, ketersediaan jenis barang, dan peningkatan kualitas barang. Penyesuaian ini menghasilkan penambahan 1 komponen yakni aneka kebutuhan yang tidak ada dalam komponen KHL versi pemerintah, serta penambahan subkomponen pada setiap komponen. Perbandingan komponen KHL selengkapnya adalah sebagai berikut:
| No | KHL versi Permenaker Nomor Per-17/Men/ VIII/ 2005* | KHL versi FGD** | ||
| 1 | Makanan dan minuman | 11 komponen, 16 jenis | Makanan dan Minuman | 11 komponen, 27 Jenis |
| 2 | Sandang | 9 komponen, 12 jenis | Sandang | 20 komponen, 29 jenis |
| 3 | Perumahan | 22 komponen, 23 jenis | Perumahan | 48 komponen, 54 jenis |
| 4 | Pendidikan | 1 komponen, 1 jenis | Pendidikan | 7 komponen, 10 jenis |
| 5 | Kesehatan | 8 komponen, 9 jenis | Kesehatan | 21 komponen, 22 jenis |
| 6 | Transportasi | 1 komponen, 1 jenis | Transportasi | 5 komponen, 8 jenis |
| 7 | Aneka Kebutuhan | 7 komponen, 10 jenis | ||
| 8 | Rekreasi dan Tabungan | 2 komponen, 2 jenis | Rekreasi dan tabungan | 3 komponen, 3 jenis |
D. Upah Minimum dan Poia Pengeluaran Buruh
1. Upah buruh tekstil dan garmen terdiri atas upah pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, dan lembur.
Upah pokok dan tunjangan tetap dalam survei ini disebut dengan upah riil, dan upah riil ditambah tunjangan tidak tetap dan lembur disebut dengan upah total.
833,475 Upah pokok rata-rata: Rp.
Upah riil rata-rata: Rp. 888.300
Upah total rata-rata: Rp. 1,090,253
Tunjangan tidak tetap plus lembur menyumbang rata-rata 24,1% terhadap rata-rata upah total.
| Lokasi Perusahaan | UMK 2009 (Rp) | Upah Riil (Rp) (N=376) | Rata-rata Upah Total (N=376) | Riil Rata- rata (Rp) (N=376) | Rata-rata KHL dengan 1 Tanggungan | Rata-rata KHL |
| Jakarta Utara | 1.069.865 | 1.064.000 | 1.247.441 | 1.403.118 | 2.446.034 | 4.154.773 |
| Kab. Bogor | 991.714 | 1.006.323 | 1.194.259 | 1.897.689 | 2 345.598 | 4.059.160 |
| Kab. Sukabumi | 630.000 | 653.062 | 819.360 | 880.350 | 2.750.230 | 4.256.482 |
| Kab. Karanganyar | 719.000 | 742.452 | 848.352 | 1 104.999 | 2.239.882 | 3.758.495 |
| Kab. Semarang | 759.360 | 748.673 | 949.806 | 1.434.854 | 2.266.658 | 3.774.384 |
| Kab. Sukoharjo | 710.000 | 614.717 | 769.394 | 1.470.517 | 2.365.697 | 3.791.025 |
| Kab. Tangerang | 1.055.000 | 1.040.313 | 1.269.519 | 1.419.375 | 2.271.069 | 3.912.199 |
| Kota Tangerang | 1.064.500 | 1.116.764 | 1.433.165 | 1.738.979 | 2.828.785 | 4.515.334 |
| Kab. Serang | 1.030.000 | 1.071.546 | 1 267.819 | 1.468.960 | 2.809.681 | 4.695.522 |
| Rata-Rata Nasional | 892.160 | 888.310 | 1.090.253 | 1.467.896 | 2.451.460 | 4.066.433 |
2. Perbandingan antara UMK dengan rata-rata upah riil, upah total, pengeluaran riil, dan KHL adalah sebagai berikut :
Rata-rata pengeluaran riil buruh per kabupaten selalu lebih tinggi bagi buruh dengan atau tanpa tanggungan dibandingkan dengan upah riil dan UMK.
Rata-rata upah total hanya mampu membayar 74,3% rata-rata pengeluaran riil dan UMK hanya mampu membayar 62,4% rata-rata pengeluaran riil buruh.
Rata-rata upah pokok yang diterima oleh responden lebih rendah daripada UMK. UMK terpenuhi setelah ditambah dengan berbagai tunjangan dan lembur. Sekalipun demikian, nilai rata-rata upah total yang diterima oleh responden masih lebih rendah daripada nilai rata-rata pengeluaran riil per bulan sebesar Rp 1.467.896,00.
Nilai rata-rata nasional Kebutuhan Hidup Layak untuk buruh lajang (membiayai diri sendiri) adalah Rp. 2.451.460,00.
Nilai rata-rata nasional Kebutuhan Hidup Layak adalah Rp. 4.066.433,00.
3. Perbandingan upah dengan masa kerja
| Lokasi Perusahaan | Rata-Rata Masa Kerja (Tahun) (N=376) | UMK 2009 * (Rp) | Rata-rata (Rp) | Rata-rata (Rp.) |
| Upah Pokok (N=376) | Upah Riil (N=376) | |||
| Jakarta Utara | 7,8 | 1.069.865 | 1.064.000 | 1.064.000 |
| Kab. Bogor | 11,5 | 991.714 | 988.756 | 1.006.323 |
| Kab. Sukabumi | 2,0 | 630.000 | 649.437 | 653.062 |
| Kab. Karanganyar | 11,4 | 719.000 | 719.300 | 742.452 |
| Kab. Semarang | 7,9 | 759.360 | 731.718 | 748.673 |
| Kab. Sukaharjo | 8,4 | 710.000 | 611.976 | 614.717 |
| Kab. Tangerang | 8,0 | 1.055.000 | 1.022.500 | 1.040.313 |
| Kota Tangerang | 8,5 | 1.064.500 | 905.329 | 1.116.764 |
| Kab. Serang | 5,8 | 1.030.000 | 1.050.471 | 1.071.546 |
| Rata-rata (Nasional) | 8,2 | 892.160 | 833.475 | 888.310 |
Masa kerja tidak diperhitungkan dalam membayar upah. UMK yang seharusnya untuk membayar upah buruh dengan masa kerja di bawah 1 tahun dijadikan patokan membayar upah buruh yang bahkan bermasa kerja belasan tahun. Buruh yang rata-rata bermasa kerja 2 tahun hingga buruh yang rata-rata bermasa kerja 11 tahun menerima UMK dan ratarata upah pokok yang diterima (kecuali untuk Sukabumi dan Serang) selalu lebih rendah dibandingkan UMK. Demikian pula untuk upah riil, buruh dengan masa kerja antara 2 hingga 11,5 tahun menerima upah lebih kecil atau sedikit lebih tinggi daripada UMK.
4. Rata-rata pengeluaran riil buruh adalah Rp. 1.467.896,00 yang dialokasikan untuk memenuhi 8 komponen kebutuhan hidup layak yang terdiri atas makanan, perumahan, pendidikan, kesehatan, sandang, transportasi, aneka kebutuhan, rekreasi, dan tabungan.
5. Proporsi alokasi rata-rata kedelapan komponen kebutuhan hidup berdasarkan pengeluaran riil dan KHL adalah sebagai berikut:
| Komponen | Alokasi Riil (%) (N=376) | Alokasi bila KHL terpenuhi (%) |
| Makanan | 33,0 | 20,7 |
| Perumahan | 14,3 | 29,0 |
| Pendidikan | 3,6 | 6,6 |
| Kesehatan | 9,1 | 7,8 |
| Sandang | 1,9 | 7.0 |
| Transportasi | 11,2 | 11,5 |
| Aneka Kebutuhan | 17,3 | 6,0 |
| Rekreasi & tabungan | 9,2 | 11,5 |
E. Strategi Bertahan Hidup
Hasil survei memperlihatkan bahwa penghasilan total buruh dan UMK tidak pernah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, buruh melakukan beberapa strategi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, antara lain dengan melakukan pekerjaan sampingan, menggabungkan upah yang diterimanya dengan pendapatan anggota keluarga lainnya sebagai pendapatan rumah tangga, melakukan pembelian barang-barang dengan sistem kredit, dan melakukan penghematan dengan mengurangi kualitas dan atau kuantitas barang yang dikonsumsi, atau tidak membelinya sama sekali, berhemat, lingkaran hutang yang tak putus, menanti THR, mengandalkan bantuan keluarga, koperasi, mengandalkan solidaritas teman.
F. Menuju Konsep Upah Layak
Hasil survei menunjukkan tingkat upah minimum tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup layak buruh dan masih jauh dari pengeluaran riil buruh yang disesuaikan dengan tingkat upah yang diterima. Selain rendahnya daya beliupah minimum terhadap kebutuhan hidup, surveiinijuga membuktikan bahwa upah minimum memang dijadikan patokan pengupahan oleh pengusaha atau telah dijadikan upah maksimum. Upah minimum tidak lagi diberikan kepada buruh dengan masa kerja di bawah satu tahun akan tetapi diberikan kepada semua buruh dengan masa kerja hingga belasan tahun. Persoalan ini perlu dicermati baik oleh serikat, pengusaha, maupun pemerintah karena membawa implikasi luas terhadap kinerja industri dan tenaga kerja secara keseluruhan.
Ketidakmampuan upah minimum untuk memenuhi kebutuhan hidup layak menyiratkan beberapa hal yang secara langsung menyentuh kepentingan buruh, pengusaha, dan pemerintah sekaligus. Dari sisi buruh, rendahnya daya beli upah minimum terhadap kebutuhan hidup menyebabkan buruh harus melakukan penghematan dan hidup dalam lingkaran hutang. Kondisi hidup yang sedemikian dapat dipastikan akan berpengaruh terhadap kinerja dan produktivas buruh. Kinerja dan produktivitas buruh yang rendah menjadi kepentingan langsung pengusaha karena juga akan mempengaruhi kinerja dan produktivitas perusahaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi daya saing perusahaan. Secara agregat produktivitas dan daya saing perusahaan yang rendah mencerminkan daya saing nasional yang juga rendah.
Dalam kerangka itu maka perlu dilakukan peningkatan produktivitas buruh melalui perbaikan upah, dan konsep upah layak merupakan gagasan untuk memperbaiki upah yang dapat meningkatkan produktivitas.
Salah satu komponen untuk memenuhi kebutuhan hidup layak adalah upah. Komponen lainnya adalah jaminan sosial yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan dan menjamin aksesnya bagi pekerja. Hal ini berarti bahwa pemenuhan kebutuhan hidup layak bukan hanya tanggung jawab pengusaha melainkan juga memerlukan pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah. Dalam kaitannya dengan konsep upah layak maka nilai kebutuhan hidup layak bukanlah nilai upah layak. Dalam konsep upah layak, yang ditawarkan adalah sebuah konsep upah yang memperhatikan kepentingan buruh dan pengusaha serta membagi tanggung jawab antara pemerintah dan pengusaha. Di dalam konsep ini peran serikat buruh adalah mempertahankan dan meningkatkan kinerja anggota sehingga dapat memiliki argumen yang kuat apabila terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan upah layak.
Indonesia sebenarnya sudah memiliki gagasan awal konsepsi upah layak melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.17 Tahun 2005 yang menetapkan komponen kebutuhan hidup layak yang akan dipenuhi secara bertahap. Penahapan yang dinyatakan dalam peraturan tersebut dapat dipercepat dan dijadikan dasar untuk mematangkan pengonsepan upah layak. Indonesia juga telah memiliki Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional - SJSN yang akan efektif berlaku bulan Oktober 2009. Undang-undang ini merupakan perwujudan dari kewajiban pemerintahterhadap warganegaranya. Dalam dua tahun terakhir beberapa serikat buruh di Indonesia aktif terlibat dalam penyempurnaan undangundang tersebut serta mengusulkan berbagai langkah untuk mendorong pelaksanaan undang-undang yang efektif. Kedua peraturan tersebut dapat saling melengkapi untuk dijadikan dasar dalam mewujudkan konsep upah layak.
Pendahuluan
Upah merupakan persoalan mendasar dalam urusan ketenagakerjaan dan hubungan industrial di Indonesia. Dalam berbagai aksi industrial dan demonstrasi buruh, upah selalu masuk dalam daftar teratas tuntutan aksi. Sebagai negara yang sedang berkembang yang mengambil jalur industrialisasi dengan mengandalkan penanaman modal asing, Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan upah rendah sebagai daya tarik sekaligus sebagai cara untuk memenangkan persaingan dengan sesama negara berkembang lain di kawasan Asia Pasifik. Selain itu, secara obyektif keadaan pasar kerja Indonesia ditandai oleh kelebihan penawaran dan mutu angkatan kerja yang rendah. Pada saat yang sama pemerintah juga dihadapkan pada pekerjaan besar untuk menciptakan lebih banyak kesempatan kerja untuk menahan membengkaknya angka pengangguran.
Salah satu jawaban terhadap persoalan tersebut adalah penerapan kebijakan upah minimum. Di tataran konsep maupun empirik, kebijakan ini selalu mengundang perdebatan yang bersifat klasik dan terletak pada dua kutub: kutub yang pro dan kutub yang kontra, kutub pengusaha dan kutub buruh. Pada tataran teori, perdebatan ini pada dasarnya merupakan wujud dari perdebatan di antara para pendukung dan penentang upah minimum, terutama mengenai konsekuensinya. Para pendukung berargumen bahwa upah minimum akan meningkatkan standar kehidupan kelompok miskin, mendorong konsumsi, dan menekan pengeluaran pemerintah untuk program kesejahteraan sosial. Sebaliknya para penentang upah minimum mempunyai argumentasi yang sebaliknya: tidak akan membantu kelompok miskin dan hanya menguntungkan sebagian kecil pekerja dan merugikan lebih banyak pekerja tidak terampil, serta mengurangi daya saing perusahaan.
Di tataran empirik, kutub pengusaha mengeluh upah minimum naik setiap tahun yang tidak diimbangi kenaikan produktivitas kerja dan membebani biaya produksi. Sebaliknya, pada kutub buruh dikeluhkan soal kenaikan upah minimum yang tak kunjung mampu memenuhi kebutuhan hidup layak.
Perdebatan tersebut sebenarnya juga didasari oleh pemahaman yang tidak terlalu sama mengenai konsepsi tentang upah baik di kalangan buruh maupun pengusaha. Kalangan asosiasi pengusaha sebagai pihak pemberi upah memang siap dengan konsep upah yang memadukan antara kompensasi terhadap kerja yang dilakukan oleh buruh dalam suatu hubungan kerja dan usaha untuk memberikan kesejahteraan bagi buruh1. Di kalangan serikat buruh koridor permasalahan upah yang menonjol adalah yang berkaitan dengan peraturan dan pelaksanaan upah minimum² sembari tidak banyak mempersoalkan hakekat dan konsep upah. Dalam koridor permasalahan tersebut perspektif hak buruh terhadap upah bersifat dominan dan, oleh karenanya, setiap tindakan pengusaha yang dianggap menyalahi peraturan pengupahan yang menjamin hak buruh akan menimbulkan aksi industrial.
Selain itu perdebatan tentang upah oleh kedua pihak yang paling berkepentingan langsung tersebut juga masih diletakkan dalam kerangka upah sebagai kewajiban pengusaha semata dan cenderung melupakan peran pemerintah sebagai pelindung warga negara.
Meskipun ada konsepsi yang jelas mengenai upah, pelaksanaannya tidak semudah yang dibayangkan karena berbagai faktor internal maupun eksternal perusahaan sebagai pemberi upah dan karena aspek politis yang terkandung dalam upah. Dalam konteks persaingan global dan upaya menuju negara demokratis di satu sisi dan dalam konteks pembangunan negara serta perlindungan warga negara di sisi lain, masalah upah tidak pernah menjadi persoalan ekonomi semata akan tetapi merupakan sebuah persoalan yang dilekati oleh dimensi hukum dan politik.
Situasi inilah yang mendorong serikat buruh di Indonesia mulai menggagas konsep upah layak untuk menggantikan konsep upah minimum dengan tujuan mendorong percepatan pencapaian kebutuhan hidup layak yang akan meningkatkan produktivitas kerja. Di samping itu konsep upah layak juga menawarkan gagasan mengenai tanggung jawab dan peran pemerintah yang lebih aktif dalam mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif dan efisien yang mampu menyejahterakan pekerja.
Secarabersamaan serikatburuhinternasionaldanregionaljugamendorong gagasan yang serupa dalam kerangka sebuah upaya untuk mencapai perimbangan keuntungan - fair share -- di antara buruh dan pengusaha. Pertemuan kedua gagasan ini menjadi latar belakang dilaksanakannya kegiatan survei upah layak.
Lihat juga Hendarmin dalam Jurnal Analisis Sorial 2002:95-109
2 Lihat juga Wirahyoso dalam Jurnal Analisis Sosial 2002: 77-93
Upah Minimum dan Permasalahannya
Di Indonesia, hingga saat ini, kebijakan upah minimum masih menjadi acuan pengupahan bagi buruh di sektor formal termasuk sektor Tekstil dan Garmen. Kebijakan upah minimum yang diambil oleh Pemerintah Indonesia pada akhir 80-an menandai dimulainya campur tangan pemerintah dalam menentukan tingkat upah (Manning, 1998; Suryahadi dkk., 2002). Seperti dinyatakan dalam tulisan Suryahadi dkk., kebijakan ini diambil di tengah banyak perubahan dalam pasar tenaga kerja di Indonesia yang terjadi sekaligus sebagai jawaban terhadap tekanan-tekanan internal dan eksternal. Tekanan eksternal berkait dengan orientasi ekspor produk industri Indonesia ke negara-negara Amerika Utara dan Eropa khususnya yang berkaitan dengan keprihatinan terhadap kondisi kerja yang buruk dan upah yang rendah serta halangan terhadap hak dasar pekerja untuk berserikat (2002:21). Selanjutnya dikatakan bahwa sebagai bagian dari jawaban terhadap tekanan tersebut maka pemerintah melakukan serangkaian perubahan dalam mekanisme penentuan upah minimum (2002:22) yang diwujudkan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1 Tahun 1999 tentang Upah Minimum dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.226 Tahun 2000 tentang Perubahan Pasal 1, 3, 4, 8, 11, 20, dan 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1 Tahun 1999 tentang Upah Minimum. Pemikiran dasar penetapan upah minimum adalah bahwa upah minimum merupakan langkah untuk menuju dicapainya penghasilan yang layak untuk mencapai kesejahteraan pekerja dengan memperhatikan aspek produktivitas dan kemajuan perusahaan. Selain itu, pertimbangan yang mendasari penetapan upah minimum sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.1 Tahun 1999 adalah kebutuhan hidup minimum, indeks harga konsumen, kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan, tingkat upah yang berlaku, keadaan pasar tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita.
Dalam penetapan upah minimum, institusi yang paling berperan adalah Dewan Pengupahan yang berfungsi merumuskan besaran upah minimum yang menjadi dasar penetapan upah minimum oleh Kepala Daerah. Dewan Pengupahan adalah sebuah lembaga nonstruktural yang bersifat tripartit yang bertugas untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam menetapkan upah minimum dan menerapkan sistem pengupahan serta menyiapkan bahan perumusan sistem pengupahan. Dewan ini terdiri atas tripartit dengan model keterwakilan berimbang yang melakukan perundingan setiap tahun untuk menetapkan besaran nilai upah minimum. Dasar utama untuk mendapatkan angka usulan kenaikan upah minimum adalah survei harga pasar Kebutuhan Hidup Minimum atau KHM. Dalam perkembangannya KHM diubah menjadi Kebutuhan Hidup Layak atau KHL.
UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan bahwa upah minimum yang diterima buruh seharusnya mampu memenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KHL). UU ini kemudian diterjemahkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-17/Men/VIll/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, yang mengatur bahwa Upah Minimum ditetapkan oleh Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur/ Bupati/Walikota setelah mendengar saran dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan yang melakukan survei KHL.
Sejak ditetapkannya, pelaksanaan upah minimum tidak pernah berjalan lancar. Dari sisi pengusaha persoalan meliputi keberatan pengusaha terhadap kenaikan tahunan upah minimum yang dianggap sebagai beban sedangkan di sisi pekerja persoalan yang muncul meliputi tak patuhnya pengusaha terhadap ketentuan kenaikan upah minimum dan daya bayar upah minimum yang rata-rata hanya dapat memenuhi 80% KHL yang dijadikan dasar penetapan upah minimum. Persoalan lain adalah kebijakan Upah Minimum yang sebenarnya hanya ditujukan untuk buruh lajang dengan masa kerja kurang dari 1 tahun, kemudian diberlakukan juga untuk buruh dengan masa kerja lebih dari 1 tahun dan menjadi upah maksimum karena pengusaha umumnya tidak mau memberikan upah lebih dari upah minimum. Karena diberlakukan juga untuk buruh dengan masa kerja lebih dari 1 tahun dan sebagian besar sudah berkeluarga, maka upah minimum yang perhitungannya didasarkan pada KHL buruh lajang, tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga buruh yang sudah berkeluarga.
Persoalan lain dalam upah minimum adalah dibukanya peluang penangguhan pembayaran upah minimum oleh pengusaha sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-01/MEN/1999 serta tidak efektifnya peraturan mengenai pemberian sanksi bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan pemberian upah minimum. Di samping itu, muncul berbagai cara untuk menyiasati upah minimum. Dalam Peraturan tersebut di atas, disebutkan bahwa upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok plus tunjangan tetap. Sementara itu, dalam UU No.13 Tahun 2003 disebutkan bahwa komponen upah terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap, maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Dalam kenyataannya, mengubah komposisi tersebut merupakan praktik yang umum dilakukan oleh perusahaan. Sebagaimana juga ditemukan dalam survei ini, adakalanya upah pokok lebih kecil dibandingkan tunjangan tetap atau besarnya upah pokok menjadi semakin kecil seiring dengan makin tingginya masa kerja meskipun tidak mengurangi total upah yang diterima. Survei ini juga menemukan bahwa upah yang diterima buruh sering kali lebih kecil daripada UMK.
Tujuan Survei
Surveiupahlayakmerupakanbagiandarikampanyeupahlayakinternasional yang digagas oleh Serikat Buruh Tekstil, Garmen, dan Kulit Internasional (ITGLWF) dan di tingkat Asia, TWARO. Di tingkat nasional, bagi SPN dan Garteks, dua serikat buruh dengan mayoritas anggota adalah buruh tekstil dan garmen, survei ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan buruh melalui upah dan lebih spesifik untuk mengoreksi pelaksanaan upah minimum yang tidak sesuai dengan ketentuannya.
Survei ini bertujuan untuk mencari cara menetapkan upah layak untuk buruh di sektor tekstil dan garmen di Indonesia melalui eksplorasi konsep upah layak. Upah layak sendiri merupakan sebuah konsep yang mendasari kebijakan pengupahan di Indonesia meskipun konsep tersebut belum dijabarkan secara lebih rinci.
Cara penetapan upah layak penting dilakukan karena sampai saat ini belum ada kriteria maupun parameter yang jelas untuk itu. Salah satu dasar untuk menetapkan upah layak adalah komponen kebutuhan hidup layak berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.17 Tahun 2005 yang perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan agar sesuai dengan tingkat hidup layak secara umum.
Hasil survei akan digunakan oleh serikat buruh sektor tekstil dan garmen untuk mulai mempromosikan konsep upah layak bagi buruh sektor ini dalam rangka:
1. Mengganti konsep dan kebijakan upah minimum yang tidak kunjung menjawab persoalan upah buruh maupun kesejahteraan pekerja.
Meminta negara untuk berbagitanggungjawab dengan pengusaha 2. dalam menyejahterakan pekerja.
Kerangka Studi dan Definisi
Survei ini diletakkan dalam kerangka produksi dan perdagangan global dan nasional serta dalam kerangka sistem pengupahan dan upah minimum yang berlaku di Indonesia.
Persoalan pengupahan di sektor tekstil dan garmen di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari persaingan dan rantai produksi global serta struktur organisasi produksi global maupun kebijakan pengupahan nasional. Dalam konteks global, Indonesia bersama-sama negara-negara lain di Asia Tenggara, Asia Selatan, serta negara-negara Pasifik terjalin dalam sistem subkontrak internasional dengan perusahaan-perusahaan multinasional yang memiliki merek-merek dunia untuk tekstil, garmen, dan sepatu. Perusahaan-perusahaan multinasional iniberkedudukan di AS dan Eropa - tidak memiliki pabrik sendiri melainkan mensubkontrakkan pembuatan produknya ke berbagai perusahaan di negara-negara tersebut di atas. Di dalam sistem subkontrak semacam ini negara-negara subkontraktor berkompetisi untuk memperoleh order dengan cara menekan upah³. Di dalam sistem produksi global dan dalam rantai suplai global ini pula faktor upah murah adalah salah satu syarat persaingan kunci di samping syaratsyarat mutu yang baik, waktu pengiriman yang singkat dan tepat, serta efisiensi produksi (Senada, 2008).
Kebijakan upah minimum yang ditempuh Indonesia berada dalam kerangka global semacam itu. Menurut definisi, upah minimum adalah upah terendah yang dijamin hukum dan bertujuan untuk melindungi buruh dari eksploitasi dan kemiskinan. Upah minimum mempunyai fungsi sosial dan ekonomi dan berlaku untuk pekerja yang baru mulai bekerja. Oleh karena itu, upah minimum harus dapat mendukung daya beli agar pekerja mampu memenuhi standar tingkat kehidupan dasar ((Lee, 2007). Konsep upah minimum sebagai jaring pengaman tidak menyentuh persoalan produktivitas pekerja yang selalu dikaitkan dengan upah. Hal ini menyebabkan masalah produktivitas selalu naik ke permukaan ketika terjadi kenaikan upah minimum. Argumentasi klasik dalam perdebatan antara kenaikan upah minimum dan produktivitas adalah bahwa kenaikan upah minimum setiap tahun tidak diimbangi dengan kenaikan produktivitas pekerja sehingga dari sisi pengusaha kenaikan upah hanya menambah beban biaya. Sebagai catatan penting, definisi untuk produktivitas sendiri belum disepakati.
Di dalam kerangka persaingan global dan terintegrasinya industri tekstil dan garmen ke dalam rantai produksi dan pemasok global maka upah menjadi faktor penting dalam usaha setiap negara untuk memenangkan persaingan dalam pengertian memperoleh order pekerjaan dari perusahaanperusahaan multinasional pemilik merek-merek dunia. Konteks global telah membuat persoalan upah menjadi lebih kompleks dan menimbulkan dilema yang hanya dapat diselesaikan dengan turun tangannya negara untuk mengambil peran sebagai penyedia kebutuhan pokok warganya. Di bawah ini adalah kerangka berpikir yang digunakan dalam studi ini yang memperlihatkan bagaimana survei upah layak diletakkan.
Diagram 1 Kerangka Studi
PERSAINGAN GLOBAL HARGA PRODUKTIVITAS BIAYA PRODUKSI UPAH LAYAK TANGGUNG JAWAB UPAH PEMERINTAH Jaminan Sosial Tenaga Kerja KEBUTUHAN HIDUP BURUH Sistem Jaminan KEBUTUHAN HIDUP
Dalam diagram kerangka berpikir di atas juga diperlihatkan bahwa konsep upah layak mempertimbangkan pula kebutuhan keluarga yang perlu dipenuhi oleh pekerja. Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap warga negara bisa mengakses/memiliki daya beli atas semua kebutuhan tersebut, baik melalui regulasi harga maupun jaminan sosial.
Dalam Kebijakan Pengupahan yang saat ini berlaku di Indonesia yaitu Permenaker Nomor Per-17/Men/ VIll/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, Pasal 1 (1) disebutkan bahwa: "Kebutuhan Hidup Layak yang selanjutnya disingkat KHL adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/ buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik, dan sosial untuk kebutuhan satu bulan."
Sementara itu dalam survei ini digunakan definisi mengenai upah layak dan kebutuhan hidup layak sebagai berikut:
Kebutuhan Hidup Layak mengacu pada kebutuhan hidup yang harus dipenuhi agar seorang pekerja dan keluarganya dapat hidup layak dan mampu mereproduksi kembali tenaganya sehingga menjadi lebih produktif.
Upah layak mengacu pada upah pokok untuk seorang pekerja dengan jam kerja standar yang dapat memenuhi kebutuhan hidup layak dan memberikan kemampuan menabung. Untuk Indonesia, jam kerja standar adalah 40 jam per minggu.
Gagasan untuk mulai memperkenalkan konsep upah layak menemukan waktunya kini ketika di tengah persaingan ketat di tingkat global, telah terjadi pergeseran preferensi atau pilihan pemilik merek dan pembeli dalam menetapkan negara-negara sebagai tempat berproduksi dengan tidak lagi memilih negara yang hanya memberikan upah murah akan tetapi juga lebih mengutamakan kualitas dan kecepatan kerja serta ketepatan pengiriman barang.
Lihat Juga BARGAINING FOR A LIVING WAGE, A Trode Union Guide, ITGLWF 2008
Diagram 2 Alur Logika Survei
UPAH MINIMUM DAN KONDISI BURUH
HASIL SURVEY:
- Daya beli Upah Minimum
- Upah riil dan pengeluaran riil
- Daya beli upah riil
Tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup layak
UPAH LAYAK:
Konsep Upah Layak:
• Kebutuhan Hidup Layak: 8 komponen KHL
3000 kalori perhari untuk komponen makanan, 20 % untuk alokasi biaya makan
Pemenuhan KHL untuk mendukung produktivitas buruh
Tanggung Jawab Negara terhadap kesejahteraan warga negara, termasuk pekerja : Jamsostek, SJSN
Metode Survei
Penelitian ini dilakukan dengan metode survei, FGD, dan wawancara mendalam. Survei dilakukan dengan menggunakan 2 macam kuesioner, yaitu:
Kuesioner 1 (K1): Survei kepada buruh anggota SPN dan Garteks untuk memperoleh pola pendapatan dan pengeluaran buruh secara riil
Kuesioner 2 (K2): Survei Harga Pasar untuk mendapatkan harga bahan-bahan kebutuhan hidup layak
FGD bersama pengurus serikat dilakukan 2 kali; masing-masing untuk merumuskan Komponen Upah Layak yang dilaksanakan pada tahap awal survei dan untuk merumuskan strategi advokasi hasil survei yang dilakukan setelah tahap pengolahan dan analisis data survei.
Wawancara mendalam dilakukan dengan pengurus dan anggota serikat untuk melengkapi data survei dan untuk mengetahui strategi buruh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Kuesioner 1 (K1)
K1 bertujuan untuk menggali informasi dari buruh yang meliputi informasi tentang: profil buruh dan perusahaan, upah dan komponen-komponen upah yang diterima oleh buruh pada Maret 2009, penghasilan rumah tangga buruh dan pengeluaran rumah tangga buruh (riil), serta upah yang dianggap cukup oleh buruh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.
Jumlah buruh yang diambil sebagai sampel penelitian ini dihitung berdasarkan jumlah anggota SPN dan Garteks dari sektor Tekstil, Garmen, Mainan, Sepatu, dan dipilih berdasarkan cluster industri tempat mayoritas anggota SPN dan Garteks berada. Adapun cluster industri yang dipilih berdasarkan sebaran anggota SPN dan Garteks adalah Kab. Semarang, Kab. Sukoharjo, Kab. Karanganyar, Kab. Bogor, Kab. Sukabumi, Kota Tangerang, dan Kab. Serang untuk SPN; dan Kota Jakarta Utara dan Kab.Tangerang untuk Garteks. Semua lokasi survei ini terletak di provinsi-provinsi Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah yang merupakan pusat industri TPT di Indonesia.
Berdasarkan data, anggota SPN sebesar 333.001 orang dan data anggota Gartekssebesar28.456orang,totalkeduanya361.457orang;dengantingkat kepercayaan (confidence level) 95% dan interval kepercayaan (confidence interval) 5%, maka jumlah sampel sebesar 384 orang. Responden dipilih berdasarkan kategori perempuan-lajang, perempuan-menikah, laki-laki lajang, dan laki-laki menikah. Jumlah responden per wilayah diambil secara proporsional berdasarkan jumlah anggota di wilayah yang bersangkutan. Adapun perbandingan jumlah responden perempuan dan laki-laki adalah 2:1 berdasarkan perbandingan jumlah anggota perempuan dan laki-laki baik di SPN maupun Garteks.
Tabel 1
Jumlah Responden per Wilayah
| Wilayah | SP/SB | Perempuan | Laki-Laki | Total Responden | ||
| Lajang | Menikah | Lajang | Menikah | |||
| DKI Jakarta | Garteks | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| Kab. Bogor | SPN | 11 | 12 | 6 | 6 | 35 |
| Kab. Sukabumi | SPN | 8 | 8 | 6 | 4 | 24 |
| Kab. Karanganyar | SPN | 10 | 22 | 8 | 9 | 51 |
| Kab. Semarang | SPN | 13 | 15 | 6 | 23 | 56 |
| Kab. Sukoharjo | SPN | 18 | 18 | 9 | 9 | 54 |
| Kab. Tangerang | Garteks | 5 | 5 | 3 | 3 | 16 |
| Kota Tangerang | SPN | 28 | 27 | 13 | 14 | 81 |
| Kab. Serang | SPN | 20 | 15 | 10 | 10 | 56 |
| Total | 124 | 127 | 66 | 67 | 384 | |
Setelah tahap pengumpulan data, dari 384 kuesioner yang disebarkan ternyata terdapat 8 kuesioner yang tidak dapat diolah dan hanya 376 kuesioner yang dapat diolah, sehingga dengan confidence level 95%, interval kepercayaannya (confidence interval) naik menjadi 5,05%.
Kuesioner 2 (K2) dan FGD tentang Komponen Kebutuhan Hidup Layak untuk Menghitung Upah Layak
Kuesioner 2 bertujuan untuk mendapatkan informasimengenaiharga pasar (retail prices) di daerah-daerah yang telah ditetapkan untuk penyebaran K1 yaitu Kab. Semarang, Kab. Sukoharjo, Kab. Karanganyar, Kab. Bogor, Kab. Sukabumi, Kota Tangerang, dan Kab. Serang untuk SPN; dan Kota Jakarta Utara dan Kab. Tangerang untuk Garteks. Rencana awalnya, survei dilakukan di 2 pasar di tiap daerah sehingga total ada 18 survei pasar. Dalam pelaksanaannya, untuk Kota Tangerang dan Kab. Sukabumi hanya dilakukan 1 survei pasar sehingga total survei pasar berjumlah 16 di 9 Kota/Kabupaten.
Basis penetapan komponen barang yang disurvei didasarkan pada FGD tentang Komponen Kebutuhan Hidup Layak untuk Menghitung Upah Layak yang bertujuan untuk mengkritisi Permenaker Nomor Per-17/ Men/VIlI/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Berdasarkan hasil FGD maka disepakati bahwa Komponen Kebutuhan Hidup Layak untuk Menghitung Upah Layak yang menurut Permenaker Nomor Per-17/Men/VIII/2005 berjumlah 46, bertambah menjadi 128 komponen dengan total 163 jenis barang yang disurvei.4 (Cat.: komponen sayuran terdiri atas 4 jenis sayur, komponen paket seragam anak sekolah terdiri atas 4 jenis paket seragam, dsb. Dalam perhitungan, tiap komponen dihitung harga rata-ratanya).
Penambahan jumlah komponen dan jenis barang serta perubahan kualitas barang Kebutuhan Hidup Layak didasarkan pada beberapa faktor:
1. Kebutuhan Hidup Layak, sebagai basis penentuan Upah Layak, harus memenuhi kebutuhan hidup buruh beserta keluarganya. Dengan demikian, dalam komponen sandang dan pendidikan misalnya, dimasukkan juga kebutuhan sandang dan pendidikan anak-anak buruh.
2. Dari sisi ketersediaan barang, beberapa komponen Kebutuhan Hidup Layak versi Permenaker 17/2005 sudah sulit didapatkan dan tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini, misalnya radio 4 ban serta penggunaan kompor minyak tanah. Dengan demikian, komponen tersebut diganti dengan televisi dan kompor gas (1 tungku).
3. Dari sisi kualitas, dirasa perlu ada perbaikan komponen Kebutuhan Hidup Layak, misalnya Perumahan. Dalam KHL versi Permenaker 17/2005 berupa sewa kamar sederhana yang diganti menjadi kredit rumah sederhana - RSS (Tipe 27/60).
4. Beberapa komponen Kebutuhan Hidup layak selama ini secara riil menjadi pengeluaran rutin buruh karena berbagai alasan. luran SB, misalnya, menjadi keniscayaan buruh yang menjadi anggota SB. Telepon genggam dan pulsanya juga sudah menjadi kebutuhan, sebab dengan kemajuan teknologi komunikasi itu, telepon umum (termasuk wartel) menjadi makin sulit ditemukan, sementara biaya komunikasi dengan telepon genggam memang terbukti lebih murah dibandingkan telepon biasa.
Meskipun terdapat penambahan komponen dan perubahan kualitas pada beberapa Komponen Kebutuhan Hidup Layak, khusus untuk Kebutuhan Pangan tetap mengacu pada pemenuhan 3000 kalori per hari sebagaimana Per-17/Men/ VIIl/2005. Perubahannya hanya pada penambahan jenis (variasi) makanan.
Kebutuhan Hidup Layak versi FGD itu dibuat dengan asumsi bahwa buruh yang terpenuhi kebutuhan hidupnya secara layak akan bekerja secara lebih produktif.
Tabel 2
Perbandingan Komponen KHL5
| No | KHL versi Permenaker Nomor Per-17/Men/VIII/2005* | KHL versi FGD** | ||
| 1 | Makanan dan Minuman | 16 jenis | 11 komponen, 27 Jenis | |
| 2 | 12 jenis | 20 komponen, 29 jenis | ||
| 3 | 23 jenis | Perumahan | 48 komponen, 54 jenis | |
| 4 | Pendidikan | 1 jenis | 7 komponen, 10 jenis | |
| 5 | Kesehatan | 9 jenis | 21 komponen, 22 jenis | |
| 6 | Transportasi | 1 jenis | Transportasi | 5 komponen, 8 jenis |
| 7 | Aneka Kebutuhan | 7 komponen, 10 jenis | ||
| 2 komponen, 2 jenis | Rekreasi dan tabungan | 3 komponen, 3 jenis | ||
Sumber: • Per 17/Men/VIII/2005 ** FGD Komponen Upah Layak
Dapat dikatakan bahwa K2 dan perhitungan K2 mengarah pada perhitungan Kebutuhan Hidup Layak, atau pemenuhan Kebutuhan Hidup yang dianggap ideal-minimum untuk buruh.
Daftar Komponen Kebutuhan Hidup Layak untuk Menghitung Upah Layak terlampir.
Komponen KHL secara lengkap ada dalam Lampiran.
Cara Menghitung KHL
Dibedakan antara KHL Lajang, KO, K1, dan K2
Komponen KHL: Kebutuhan Semua Anggota Rumah Tangga, Kebutuhan Khusus Anak-anak (Pendidikan, Sandang, Transportasi, Aneka Kebutuhan)
Kebutuhan makanan = 3000 kalori/hari, Kebutuhan makan anak dihitung ½ x orang dewasa.
KHL Lajang = Jumlah (Harga per komponen × unit kebutuhan), di luar Kebutuhan Khusus Anak-anak.
KHL K0 = 2 x KHL Lajang, Perumahan dihitung 1 kali, di luar Kebutuhan Khusus Anak-anak
KHL K1 = 3 × KHL Lajang, Perumahan dihitung 1 kali, + Kebutuhan Khusus Anak-anak.
KHL K2 = 4 x KHL Lajang, Perumahan dihitung 1 kali, + 2 (Kebutuhan Khusus Anak-anak)
FGD tentang Negosiasi Upah di Tingkat Basis
FGD tentang Negosiasi Upah di tingkat basis dilakukan setelah proses pengumpulan dan pengolahan data K1 dan K2 selesai serta diperoleh hasil sementara dari keseluruhan survei. Tujuan dari FGD ini adalah untuk mengetahui respon dari pengurus tingkat basis yang selama ini bertanggungjawab untuk melakukan negosiasi upah di tingkat basis terhadap hasilsurvei. Adapun peserta FGD adalah perwakilan daripengurus basis SPN dan Garteks yang anggotanya menjadi responden survei.
Wawancara Mendalam
Wawancara mendalam dilakukan oleh tim peneliti dengan informan yang berasal dari responden yang telah disurvei. Tujuannya untuk memperoleh gambaran mengenai persepsi buruh tentang upah, upah yang dianggap cukup dan upah layak, dalam kerangka situasi terkini yang banyak memunculkan praktik LMF (Labor Market Flexibility = Pasar Kerja Fleksibel). Selain itu, wawancara mendalam juga dilakukan untuk menggali informasi yang lebih mendalam mengenai hasil survei.
Tabel 3
Jumlah Responden berdasarkan Sektor Industri
| Sektor Industri | Jumlah | % | % Kumulatif |
| Tekstil | 138 | 36,7 | 36,7 |
| Tekstil dan Garmen | 21 | 5,6 | 42,3 |
| Garmen | 130 | 34,6 | 76,9 |
| Kulit | 87 | 23,1 | 100,0 |
| Total | 376 | 100,0 |
Sumber: Data Primer
Profil Industri Tekstil dan Garmen Indonesia
Industri tekstil dan produk tekstil skala besar dan modern di Indonesia mulai berkembang sejak tahun 1970 dan hingga kini menjadi tulang punggung penyediaan kesempatan kerja (menyumbang 15,8% lapangan kerja di industri manufaktur) dan penghasil devisa nonmigas terbesar dengan surplus ekspor selalu di atas lima miliar dollar AS (Departemen Perindustrian, 2007). Sumber yang sama menyebutkan bahwa industri TPT Indonesia memiliki struktur industri yang terintegrasi dari hulu ke hilir yang terbagi dalam subsektor industri serat, benang, kain, pakaian jadi, dan produk tekstil lainnya. Industri ini berorentasi ekspor terutama untuk garmen dan benang6.
Tabel 4 memperlihatkan profil sub-subsektor TPT Indonesia.
Tabel 4
Profil Industri TPT Indonesia
| Subsektor | Jenis Produk | Teknologi | Pasar Produk | Investasi |
| Serat | Serat alam, serat buatan | Tinggi | Domestik | PMA: Jepang, India, Austria |
| Pemintalan | Benang | Tinggi | Domestik dan Ekspor | PMA: Jepang & India; PMDN |
| Pertenunan | Kain | Rendah | Domestik dan Ekspor | PMDN |
| Garmen | Pakaian | Rendah | Ekspor | PMDN & PMA: Korea Selatan, HongKong |
Sumber: Departemen Perindustrian, 2007
Data Departemen Perindustrian Republik Indonesia lebih jauh menyebutkan total jumlah perusahaan TPT pada tahun 2006 adalah 2.700 yang tersebar di 7 wilayah industri TPT meliputi Jawa Barat, Jakarta-Bogor- Depok-Tangerang-Bekasi, Jawa Tengah; dengan populasi pabrik terbesar di Jawa Barat (57%), Jabodetabek (17%), dan Jawa Tengah (14%). Total tenaga kerja yang diserap industri TPT pada tahun yang sama hampir 1,2 juta orang (2007).
Dari total ekspor produk tekstil dunia, Indonesia menyumbang 2% dan mayoritas produk, terutama garmen, diekspor ke dua pasar utama yakni Amerika Serikat dan Uni Eropa masing-masing sebesar 41% dan 19%. Dengan sumbangan ekspor tersebut Indonesia termasuk dalam 15 besar negara pemasok TPT ke AS dan 12 besar negara pemasok TPT ke Uni Eropa. Untuk kain dan benang, negara tujuan ekspor Indonesia adalah Jepang, dan Indonesia adalah satu dari 12 besar pemasok ke Jepang (Departemen Perindustrian, 2007).
Sejak kuota ekspor TPT dihapuskan pada tahun 2005, Cina muncul sebagai raksasa kompetitor baru yang mengungguli semua negara pemasok TPT untuk pasar dunia, termasuk Indonesia. Munculnya Cina membuat persaingan semakin ketat bagi produk TPT Indonesia karena negaranegara kompetitor lama seperti India, Taiwan, Korea Selatan, Pakistan, tetap membayangi, ditambah negara-negara kompetitor baru seperti Vietnam, Kamboja, Bangladesh, Srilanka yang masuk menjadi pemain yang dianggap penting oleh para pembeli sebagai sumber pemasok baru (Djafri, 2003; Departemen Perindustrian, 2007). Pasar produk TPT Amerika Serikat dan Uni Eropa serta Jepang sangat didominasi oleh Cina. Data menunjukkan bahwa ekspor Cina ke AS dan Uni Eropa mencapai lebih dari 20% dibandingkan Indonesia dan negara-negara pemasok lain yang hanya mencapai tidak lebih dari 6%. Indonesia sendiri pada tahun 2006 memasok 5,3% produk ke pasar AS (ITPR dalam AKATIGA, 2007) dan 1,2% ke pasar Uni Eropa serta 6% ke pasar Jepang (Departemen Perindustrian, 2007).
Sejak tahun 2001 industri TPT Indonesia mengalami berbagai krisis karena naiknya biaya energi: bahan bakar minyak dan listrik, bersamaan dengan timbulnya ekses dari kebijakan desentralisasi yang menaikkan biaya-biaya pungutan baik langsung maupun tidak langsung (AKATIGA, 2007). Tahun 2005 industri ini juga diguncang oleh banjirnya produk Cina yang masuk ke Indonesia secara ilegal dan produk itu merebut hingga 50% pasar domestik (Departemen Perindustrian, 2007, AKATIGA, 2007). Tahun 2009 krisis finansial global di AS mulai membawa dampak berantai terhadap industri TPT Indonesia dengan berkurangnya permintaan pasokan karena menurunnya daya beli masyarakat AS terhadap produk tekstil, terutama garmen.
Di tengah rangkaian krisis tersebut pemerintah memberikan paket stimulus untuk meremajakan mesin-mesin industri tekstil dengan memberikan kredit investasi untuk pembelian mesin sejumlah 2 triliun rupiah lebih7.
Dalam jangka panjang, industri TPT diarahkan antara lain untuk mengisi pasar dalam negeri, memperluas pasar ke pasar nontradisional, dan mengembangkan merek Indonesia untuk pasar ekspor. Menyertai target tersebutjuga dilakukan upaya-upaya efisiensiproduksi melaluimodernisasi mesin dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia. Upaya lain adalah melakukan diversifikasi produk dan memperkuat produksi barang-barang 'high-end' yang mempunyai nilai tambah yang tinggi. Arah industri TPT ini merupakan jawaban terhadap kerentanan industri akibat ketergantungan yang tinggi terhadap pasar-pasar tradisional untuk ekspor, sekaligus untuk mengisi pasar domestik yang sangat potensial tetapi masih terabaikan.
Lihat juga Chamroel Djafri 2003 untuk seluk-beluk yang komprehensif mengenai industri TPT Indonesia.
Lihat juga IPC One pager No.86, June 2009
Temuan Survei
a. Profil Perusahaan Tekstil dan Garmen dalam Survei Sebanyak 50 perusahaaan tekstil dan garmen yang tersebar di 9 kabupaten dicakup dalam survei ini; 24% berstatus PMA dan 50% berstatus PMDN.Perusahaan-perusahaaniniterdiriatas19perusahaan garmen, 22 perusahaan tekstil, 2 perusahaan memproduksi tekstil dan garmen, serta 7 perusahaan sepatu. Sebagian besar adalah perusahaan berskala menengah dan besar yang mempekerjakan buruh di atas 300 orang. Sejumlah 22 perusahaan mempekerjakan lebih dari 1000 buruh. Produk yang dihasilkan oleh 78% perusahaan seluruhnya diekspor, 20% perusahaan berproduksi sebagian untuk ekspor dan sebagian untuk domestik. Perusahaan yang disurvei memproduksi merek-merek dunia seperti Marks & Spencer, Double Two, Levis, Nike, Adidas, Teijin Tetoron, dan Wallmart. Negara tujuan ekspor utama adalah AS dan Uni Eropa, selain juga Jepang dan Cina.
b. Profil Responden
Responden survei mencerminkan komposisi buruh tesktil dan garmen berdasarkan gender sebab sampel diambil secara proporsional. Sebanyak 62% respoden adalah perempuan dan 38% lainnya laki-laki. Kisaran usia responden adalah <20 tahun hingga >45tahun dengan mayoritas (73,1%) responden berusia di bawah 35 tahun sebagaimana ditunjukkan tabel 5.
Tabel 5
Responden Berdasarkan Umur
| Tahun Lahir | Jumlah | % | % Kumulatif |
| <20 | 4 | 1,1 | 1,1 |
| 20-24 | 95 | 25,3 | 26,3 |
| 25-29 | 92 | 24,5 | 50,8 |
| 30-34 | 84 | 22,3 | 73,1 |
| 35-39 | 43 | 11,4 | 84,6 |
| 40-44 | 50 | 13,3 | 97,9 |
| >45 | 8 | 2,1 | 100,0 |
| Total | 376 | 100,0 |
Sumber: Data Primer
Tingkat pendidikan responden ditunjukkan dalam tabel 6. Pendidikan responden bervariasi dari tidak tamat SD hingga Akademi/Sarjana, dan mayoritas adalah tamat SMU (68,1%), sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.
Tabel 6
Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikannya
| Pendidikan Terakhir | Jumlah | 9% | % Kumulatif |
| Tidak tamat SD | 4 | 1,1 | 1,1 |
| Tamat SD | 9 | 2,4 | 3,5 |
| Tamat SMP | 89 | 23,7 | 27,1 |
| Tamat SMU | 256 | 68,1 | 95,2 |
| Akademi/Sarjana | 18 | 4,8 | 100,0 |
| Total | 376 | 100,0 |
Sumber: Data Primer
Survei ini memperlihatkan bahwa hanya 41% buruh lajang yang menanggung dirinya sendiri, sementara 59% buruh lajang memiliki tanggungan lain selain dirinya sendiri. Bahkan dari jumlah tersebut, 30% buruh lajang memiliki tanggungan ≥ 4 orang, termasuk dirinya sendiri.
Buruh/pekerja lajang yang memiliki tanggungan selain dirinya adalah fenomena yang umum terjadi di Indonesia. Selain menanggung kedua orang tua, terutama bila orang tua sudah berusia lanjut atau tidak produktif, buruh lajang yang memiliki saudara/adik biasanya bertanggung jawab untuk membiayai pendidikan saudara-saudara atau adik-adik (kandung)-nya. Salah seorang responden (lajang) dalam survei ini bahkan harus menanggung 7 orang, termasuk dirinya sendiri, dari upah yang diterimanya tiap bulan. Data selengkapnya dapat dilihat pada diagram di bawah ini.
Diagram 3
Persentase Responden Berdasarkan Status Perkawinan dan Jumlah Tanggungannya
45 40 40.9 40 36.4 33.3 35 30 30- 25 23.1 20 19.3 20- 15 1. 10 10 7.2 5 0 0+ Menikah Lajang Janda/ Duda 2Org ☐ 3 Org 4Org >4 Org 1Org
Dalam Kebijakan Pengupahan yang saat ini berlaku di Indonesia yaitu Permenaker Nomor Per-17/Men/VIlI/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, Pasal 1 (1) disebutkan bahwa: "Kebutuhan Hidup Layak yang selanjutnya disingkat KHL adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik, dan sosial untuk kebutuhan satu bulan". Sementara itu, komponen KHL yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Permenaker tersebut jelas adalah perhitungan KHL bagi satu orang. Bila dilihat secara bersama-sama, kedua bagian dari Permenaker itu berasumsi bahwa buruh/pekerja lajang hanya menanggung dirinya sendiri. Padahal, kenyataannya tidak demikian.
Mengirimkan uang kepada keluarga merupakan prioritas pengeluaran bagi 43% responden. Dari total responden, 48%-nya mengirimkan sebagian hasil kerjanya kepada keluarga dan rata-rata jumlah uang yang dikirim per bulan adalah Rp. 188.000,00.
Tempat tinggal responden beragam mulai dari asrama perusahaan, kontrak rumah, di rumah sendiri, ikut orang tua atau mertua, sewa kamar (kos) hingga menumpang di rumah saudara. Hampir 30% responden tinggal bersama orang tua/mertua, 28% mengontrak rumah, dan 22% tinggal di rumah sendiri.
Masa kerja responden di perusahaan, berkisar antara 0-29 tahun; 33,5% responden masa kerjanya antara 2-5 tahun dan 48,7% masa kerjanya antara 6-15 tahun.
Berdasarkan jabatan di perusahaan dan status hubungan kerjanya, 83,2% dari 376 responden adalah operator, dan 86,2% adalah buruh dengan status hubungan kerja tetap. Hanya 13,8% responden yang berstatus kontrak. Situasi perburuhan di Indonesia yang di dalamnya banyak ditemukan praktik LMF (Labor Market Flexibility = Pasar Kerja Fleksibel) setelah disahkannya UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, rendahnya persentase responden yang berstatus kontrak bukanlah gambaran yang mewakili situasi perburuhan pada umumnya. Hal itu justru menjelaskan bahwa selama ini dalam pola pengorganisasian buruh di Indonesia, SP/SB umumnya memang hanya mengorganisasi buruh yang berstatus tetap. Sekalipun demikian, ada juga kasus-kasus sebagaimana terjadi di salah satu perusahaan garmen di Sukabumi, semua buruhnya yang berjumlah 2.300 orang yang berstatus kontrak adalah anggota SB yaitu SPN.
Survei ini menemukan bahwa ternyata status hubungan kerja kontrak juga disandang oleh Koordinator line dan supervisor. Dari 19 responden yang jabatannya adalah koordinator line, 26,3%-nya berstatus kontrak; dan dari 6 responden yang jabatannya supervisor, 16,7% berstatus kontrak.
c. Upah dan Pendapatan
Upah buruh tekstil dan garmen terdiri atas upah pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, dan lembur. Dalam survei ini upah pokok dan tunjangan tetap disebut dengan upah riil, dan upah riil ditambah tunjangan tidak tetap dan lembur disebut dengan upah total. Upah pokok rata-rata besarnya Rp. 833.475,00 upah riil rata-rata yang diterima responden besarnya Rp. 888.300,00, dan upah total rata-rata besarnya Rp. 1.090.253,00.
Tabel 7
Perbandingan Rata-rata Upah Pokok, Upah Riil, dan Upah Total
| Lokasi Perusahaan | Rata-rata Upah Pokok (Rp) (N=376) | Rata-rata Upah Riil (Rp) (N=376) | Rata-rata Upah Total (Rp) (N=376) |
| Jakarta Utara | 1.064.000 | 1.064.000 | 1.247.441 |
| Kab. Bogor | 988.756 | 1.006.323 | 1.194.259 |
| Kab. Sukabumi | 649.437 | 653.062 | 819.360 |
| Kab. Karanganyar | 719.300 | 742.452 | 848.352 |
| Kab. Semarang | 731.718 | 748.673 | 949.806 |
| Kab. Sukoharjo | 611.976 | 614.717 | 769.394 |
| Kab. Tangerang | 1.022.500 | 1.040.313 | 1.269.519 |
| Kota Tangerang | 905.329 | 1.116.764 | 1.433.165 |
| Kab. Serang | 1.050.471 | 1.071.546 | 1.267.819 |
| Rata-rata Nasional | 833.475 | 888.310 | 1.090.253 |
Apabila dibandingkan dengan nilai UMK, maka rata-rata upah riil buruh berada di atas UMK kecuali untuk Jakarta Utara, Semarang, Sukoharjo yang sedikit di bawah UMK sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.
Tabel 8
Perbandingan UMK dengan Rata-rata Upah Pokok, Upah Riil, dan Upah Total
| Lokasi Perusahaan | UMK 20091 (Rp) | Rata-rata Upah Pokok (Rp) (N=376) | Rata-rata Upah Riil (Rp) (N=376) | Rata-rata Upah Total (Rp) (N=376) |
| 1.064.000 | 1.064.000 | 1.247.441 | ||
| Kab. Bogor | 991.714 | 988.756 | 1.006.323 | 1.194.259 |
| Kab. Sukabumi | 630.000 | 649.437 | 653.062 | 819.360 |
| Kab. Karanganyar | 719.000 | 719.300 | 742.452 | 848.352 |
| Kab. Semarang | 759.360 | 731.718 | 748.673 | 949.806 |
| Kab. Sukoharjo | 710.000 | 611.976 | 614.717 | 769.394 |
| Kab. Tangerang | 1.055.000 | 1.022.500 | 1.040.313 | 1.269.519 |
| Kota Tangerang | 1.064.500 | 905.329 | 1.116.764 | 1.433.165 |
| Kab. Serang | 1.030.000 | 1.050.471 | 1.071.546 | 1.267.819 |
| Rata-rata Nasional | 892.160 | 833.475 | 888.310 | 1.090.253 |
Survei menunjukkan bahwa masa kerja tidak diperhitungkan dalam pengupahan. UMK yang seharusnya untuk membayar upah buruh bermasa kerja di bawah 1 tahun dijadikan patokan untuk membayar buruh bermasa kerja hingga belasan tahun, sebagaimana disajikan dalam Tabel 9 berikut:
Tabel 9
Upah dan Masa Kerja
| Lokasi Perusahaan | Rata-Rata Masa Kerja (Tahun) (N=376) | UMK 2009 * (Rp) | Rata-rata (Rp) Upah Pokok (N=376) | Rata-rata (Rp.) Upah Riil (N=376) |
| Jakarta Utara | 7,8 | 1.069.865 | 1.064.000 | 1.064.000 |
| Kab. Bogor | 11,5 | 991.714 | 988.756 | 1.006.323 |
| Kab. Sukabumi | 2,0 | 630.000 | 649.437 | 653.062 |
| Kab. Karanganyar | 11,4 | 719.000 | 719.300 | 742.452 |
| Kab. Semarang | 7,9 | 759.360 | 731.718 | 748.673 |
| Kab. Sukaharjo | 8,4 | 710.000 | 611.976 | 614.717 |
| Kab. Tangerang | 8,0 | 1.055.000 | 1.022.500 | 1.040.313 |
| Kota Tangerang | 8,5 | 1.064.500 | 905.329 | 1.116.764 |
| Kab. Serang | 5,8 | 1.030.000 | 1.050.471 | 1.071.546 |
| Total (Rata-rata) | 8,2 | 892.160 | 833.475 | 888.310 |
Tabel di atas memperlihatkan buruh yang bermasa kerja 2 tahun dan buruh bermasa kerja 11 tahun menerima upah riil sedikit lebih tinggi daripada UMK. Bahkan untuk DKI Jakarta, kabupaten Semarang, kabupaten Sukoharjo, serta kabupaten Tangerang, rata-rata upah riil besarnya di bawah UMK untuk masa kerja rata-rata 8 tahun. Tabel juga menunjukkan bahwa masa kerja tidak banyak pengaruhnya terhadap peningkatan upah pokok bahkan semakin panjang masa kerja justru dapat memperkecil upah pokok.
Survei juga menunjukkan bahwa upah lembur dan tunjangan tidak tetap menyumbang 24,1% terhadap rata-rata upah total.
Dari sisi struktur jabatan, Tabel 10 memperlihatkan upah bisa lebih rendah ketika jabatan makin tinggi. Tabel juga memperlihatkan tak ada perbedaan rata-rata upah riil dari sisi jumlah di antara operator dengan jabatan-jabatan yang lebih tinggi.
Tabel 10
Rata-rata Upah Riil Setiap Jabatan
| Jabatan | (Rp) |
| Operator | 884.385 |
| Koordinator Line | 968.655 |
| Supervisor | 854.333 |
| Staf | 963.660 |
| Lainnya | 829.221 |
Sumber: Data Primer
d. Pola Pengeluaran
Pola pengeluaran atau pola konsumsi buruh berdasarkan komponen kebutuhan hidup layak menunjukkan bahwa pengeluaran untuk makan merupakan kelompok pengeluaran terbesar yang diikuti oleh pengeluaran untuk aneka kebutuhan dan perumahan. Aneka kebutuhan meliputi pulsa telepon, uang saku anak, kirim uang untuk keluarga, sumbangan untuk kegiatan sosial, dan iuran SP/SB. Proporsi pengeluaran buruh selengkapnya ditunjukkan dalam tabel 11 berikut.
Tabel 11 Perbandingan Besarnya Pengeluaran Riil Berdasarkan 8 Komponen KHL (%)
| Komponen | Alokasi Riil (%) |
| Makanan | 33,0 |
| Perumahan | 14,3 |
| Pendidikan | 3,6 |
| Kesehatan | 9,1 |
| Sandang | 1,9 |
| Transportasi | 11,2 |
| Aneka Kebutuhan | 17,3 |
| Rekreasi & tabungan | 9,2 |
| Total | 100,0 |
Selain pengeluaran berdasarkan komponen kebutuhan hidup layak, juga penting untuk melihat pola pengeluaran buruh berdasarkan jumlah tanggungan mereka. Pola ini penting untuk dikaitkan dengan status buruh antara yang lajang dan yang menikah. Selama ini diasumsikan buruh lajang hanya menanggung dirinya sendiri. Survei ini menemukan kenyataan yang berbeda. Hanya 40,9% buruh lajang yang menanggung dirinya sendiri.
Orang yang ditanggung buruh dari hasil kerjanya adalah orang yang ikut dihidupi oleh upah buruh baik sebagian maupun keseluruhan. Studi ini juga membuktikan bahwa buruh menjadi sumber kehidupan rumah tangga dan menyisihkan sebagian upahnya untuk dikirim kepada keluarga. Sejumlah 47,8% responden mengirimkan upahnya kepada keluarga dan rata-rata jumlah yang dikirimkan mencapai Rp.188.000,00 atau 17% dari rata-rata upah total.
Tabel 12 memperlihatkan rata-rata pengeluaran buruh berdasarkan jumlah tanggungan.
Tabel 12
Pengeluaran Buruh Berdasarkan Jumlah Tanggungan per Kabupaten
| Lokasi Perusahaan | UMK 20091 (Rp) | Berdasarkan Jumlah Tanggungan | Rata-rata Pengeluaran riil Total (Rp) (N=376) | |||
| 1 (Rp) | 2 (Rp) | 3 (Rp) | ≥4 (Rp) | |||
| Jakarta Utara | 1.069.865 | 1.221.583 | 1.162.167 | 1.469.500 | 1.643.333 | 1.403.118 |
| Kab. Bogor | 991.714 | 1.170.300 | 1.518.080 | 1.688.720 | 2.442.311 | 1.897.689 |
| Kab. Sukabumi | 630.000 | 832.883 | 631.600 | 778.200 | 1.135.263 | 880.350 |
| Kab. Karanganyar | 719.000 | 739.103 | 632.433 | 904.294 | 1.310.039 | 1.104.999 |
| Kab. Semarang | 759.360 | 1.038.833 | 1.168.856 | 1.427.813 | 1.489.816 | 1.434.854 |
| Kab. Sukoharjo | 710.000 | 1.012.200 | 1.480.500 | 1.616.845 | 1.519.801 | 1.470.517 |
| Kab. Tangerang | 1.055.500 | 1.218.875 | 1.497.000 | 1.377.500 | 1.614.000 | 1.419.375 |
| Kota Tangerang | 1.064.500 | 1.335.129 | 1.730.257 | 1.860.211 | 2.209.129 | 1.738.979 |
| Kab. Serang | 1.030.000 | 885.075 | 1.043.825 | 1.409.755 | 1.605.081 | 1.468.960 |
| Rata-rata Nasional | 892.160 | 1.129.971 | 1.237.409 | 1.484.498 | 1.626.829 | 1.467.896 |
Tabel di atas memperlihatkan bahwa UMK tidak mampu membiayai pengeluaran riil buruh, sekalipun itu untuk buruh yang hanya menanggung dirinya sendiri. Buruh yang mempunyai tanggungan lebih dari 1 orang semakin sulit memenuhi kebutuhannya ketika UMK menjadi patokan upah.
e. Daya beli upah
Hasil survei ini memperlihatkan bahwa terdapat kesenjangan yang relatif besar antara upah riil dengan pengeluaran riil. Secara umum rata-rata upah riil dan rata-rata upah total tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup buruh dan keluarganya yang tercermin dari rata-rata pengeluaran riil sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.
Tabel 13
Upah dan Pengeluaran (Rp)
| Upah dan Pengeluaran | N | Minimum | Maximum | Rata-rata |
| Upah Pokok Responden | 376 | 287.000 | 1.400.000 | 833.475 |
| Upah Riil | 376 | 530.000 | 1.834.594 | 888.310 |
| Upah Total Responden (Gaji terakhir, bulan Februari 2009) | 376 | 565.000 | 2.300.000 | 1.090.252 |
| Total pendapatan rumah tangga per bulan | 376 | 565.000 | 3.905.000 | 1.486.713 |
| Pengeluaran Riil Total | 376 | 416.000 | 3.561.800 | 1.467.896 |
Jika dibandingkan dengan pengeluaran riil, upah total hanya mampu membayar 74,3% rata-rata pengeluaran riil, sedangkan jika dibandingkan dengan UMK maka UMK baru mampu memenuhi 62,4% rata-rata pengeluaran riil buruh seperti tampak dalam tabel 14.
Tabel 14
Kemampuan UMK Membiayai Pengeluaran Riil
| Lokasi Perusahaan | UMK 20091 (Rp) | Rata-rata Pengeluaran riil Total (Rp) (N=376) | Kemampuan UMK Membiayai Pengeluaran Riil |
| Jakarta Utara | 1.069.865 | 1.403.118 | 76,2% |
| Kab. Bogor | 991.714 | 1.897.689 | 52,3 % |
| Kab. Sukabumi | 630.000 | 880.350 | 71,6 % |
| Kab. Karanganyar | 719.000 | 1.104.999 | 65,1% |
| Kab. Semarang | 759.360 | 1.434.854 | 52,9 % |
| Kab. Sukoharjo | 710.000 | 1.470.517 | 48,3 % |
| Kab. Tangerang | 1.055.000 | 1.419.375 | 74,3 % |
| Kota Tangerang | 1.064.500 | 1.738.979 | 61,2 % |
| Kab. Serang | 1.030.000 | 1.468.960 | 70,1% |
| Rata-rata Nasional | 892.160 | 1.467.896 | 62,4% |
Hasil survei mengenai nilai kebutuhan hidup layak buruh berdasarkan jumlah tanggungan diperlihatkan oleh tabel di bawah ini. Tabel itu sekaligus memperlihatkan bahwa UMK masih terlalu kecil dibandingkan angka Kebutuhan Hidup Layak.
Tabel 15
UMK dan Kebutuhan Hidup Layak untuk tiap Kabupaten/Kota (Rp)
| Lokasi perusahaan | UMK 2009 1.069.865 | Kebutuhan Hidup Layak | |||
| Lajang | KO | K1 | K2 | ||
| Jakarta Utara | 1.069.865 | 2.446.034 | 4.185.125 | 5.248.763 | 6.447.908 |
| Kab. Bogor | 991.714 | 2.345.598 | 3.992.695 | 5.148.677 | 6.463.232 |
| Kab. Sukabumi | 630.000 | 2.750.230 | 4.314.496 | 5.087.798 | 6.379.657 |
| Kab. Karanganyar | 719.000 | 2.239.882 | 3.756.645 | 4.725.417 | 5.830.647 |
| Kab. Semarang | 759.360 | 2.266.658 | 3.777.363 | 4.726.695 | 5.834.546 |
| Kab. Sukoharjo | 710.000 | 2.365.697 | 3.853.887 | 4.696.464 | 5.673.378 |
| Kab. Serang | 1.030.000 | 2.809.681 | 4.797.453 | 6.117.909 | 6.942.884 |
| Kab. Tangerang | 1.055.000 | 2.271.069 | 3.965.040 | 4.991.352 | 6.062.466 |
| Kota Tangerang | 1.054.660 | 2.828.785 | 4.460.908 | 5.599.175 | 6.859.015 |
| Rata-rata per tanggungan | 2.451.460 | 4.110.650 | 5.148.900 | 6.252.886 | |
| Rata-rata Nasional | 4.066.433 | ||||
Sebagai gambaran berapa besar UMK dapat memenuhi rata-rata KHL per kabupaten dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.
Tabel 16
Kemampuan UMK untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup Layak Buruh Berdasarkan Status Perkawinan untuk Tiap Kabupaten/ Kota (%)
| Wilayah | Lajang | KO | K1 | K2 |
| Jakarta Utara | 43,74 | 25,56 | 20,38 | 16,59 |
| Kab. Bogor | 42,28 | 24,84 | 19,26 | 15,34 |
| Kab. Sukabumi | 22,91 | 14,60 | 12,38 | 9,88 |
| Kab. Karanganyar | 32,10 | 19,14 | 15,22 | 12,33 |
| Kab. Semarang | 33,50 | 20,10 | 16,07 | 13,01 |
| Kab. Sukoharjo | 30,01 | 18,42 | 15,12 | 12,51 |
| Kab. Serang | 36,66 | 21,47 | 16,84 | 14,84 |
| Kab. Tangerang | 46,45 | 26,61 | 21,14 | 17,40 |
| Kota Tangerang | 37,28 | 23,64 | 18,84 | 15,38 |
Jika dibandingkan, di semua daerah, UMK ternyata hanya mampu memenuhi di bawah 50% Kebutuhan Hidup Layak buruh lajang dengan kisaran antara 22,91% untuk Kab. Sukabumi dan 46,45% untuk Kab. Tangerang. Tabel juga menunjukkan bahwa persentase Kebutuhan Hidup layak yang bisa dipenuhi oleh UMK makin kecil pada buruh yang sudah menikah dan punya anak; untuk buruh yang sudah menikah dengan 2 anak misalnya, UMK hanya mampu memenuhi 9,88% KHL buruh di Sukabumi dan hanya mampu memenuhi 17,40% KHL buruh di Kab. Tangerang.
Pola pengeluaran dan alokasi upah buruh memperlihatkan bahwa nilai pengeluaran rill buruh belum mencerminkan pemenuhan kebutuhan hidup secara layak. Survei ini menggali pendapat buruh (secara subyektif) mengenai pengeluaran yang dianggap cukup, dibandingkan terhadap UMK. Selengkapnya dapat dilihat dari tabel 17 di bawah ini.
Tabel 17
UMK, Upah Riil, Upah Total, dan Rata-rata Pengeluaran Riil untuk Setiap Kabupaten/Kota (Rp)
| Lokasi Perusahaan | UMK 2009 (Rp) 1.069.865 | Upah Riil (Rp) (N=376) 1.064.000 | Upah Total (Rp) (N=376) 1.247.441 | Rata-rata Pengeluaran Riil (Rp) (N=376) |
| Jakarta Utara | 1.069.865 | 1.064.000 | 1.247.441 | 1.403.118 |
| Kab. Bogor | 991.714 | 1.006.323 | 1.194.259 | 1.897.689 |
| Kab. Sukabumi | 630.000 | 653.062 | 819.360 | 880.350 |
| Kab. Karanganyar | 719.000 | 742.452 | 848.352 | 1.104.999 |
| Kab. Semarang | 759.360 | 748.673 | 949.806 | 1.434.854 |
| Kab. Sukoharjo | 710.000 | 614.717 | 769.394 | 1.470.517 |
| Kab. Tangerang | 1.055.000 | 1.040.313 | 1.269.519 | 1.419.375 |
| Kota Tangerang | 1.064.500 | 1.116.764 | 1.433.165 | 1.738.979 |
| Kab. Serang | 1.030.000 | 1.071.546 | 1.267.819 | 1.468.960 |
| Rata-rata Nasional | 892.160 | 888.310 | 1.090.253 | 1.467.896 |
Secara keseluruhan survei ini memperlihatkan bahwa daya beli upah minimum masih belum mampu memenuhi kebutuhan riil buruh. Survei ini juga memperlihatkan dengan komponen Kebutuhan Hidup Layak versi SPN dan Garteks, kemampuan UMK masih jauh dari pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak, bahkan untuk buruh lajang.
Bila Kebutuhan Hidup Layak itu terpenuhi, maka komposisi pengeluaran adalah sebagai berikut:
Tabel 18 Perbandingan Alokasi Pengeluaran Berdasarkan 8 Komponen KHL (%)
| Komponen | Alokasi (%) |
| Makanan | 20,7 |
| Perumahan | 29,0 |
| Pendidikan | 6,6 |
| Kesehatan | 7,8 |
| Sandang | 7,0 |
| Transportasi | 11,5 |
| Aneka Kebutuhan | 6,0 |
| Rekreasi & tabungan | 11,5 |
| Total | 100,0 |
f. Strategi Bertahan Hidup
Hasil survei memperlihatkan bahwa penghasilan total buruh dan UMK tidak pernah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu buruh mengambil berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, antara lain dengan melakukan pekerjaan sampingan, menggabungkan upah yang diterimanya dengan pendapatan anggota keluarga lainnya sebagai pendapatan rumah tangga, melakukan pembelian barangbarang dengan sistem kredit, melakukan penghematan dengan mengurangi kualitas dan atau kuantitas barang yang dikonsumsi, atau tidak membelinya sama sekali, lingkaran hutang yang tak putus, menanti THR, mengandalkan bantuan keluarga, koperasi, maupun solidaritas teman.
Berbagai cara buruh seperti di atas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak dengan upah yang belum/tidak memadai sebagaimana ditemukan melalui survei ini merupakan konfirmasi dari berbagai studi mengenai kehidupan buruh di Indonesia sejak 3 dasawarsa ditempuhnya langkah industrialisasi. Surveiinijuga memberikan konfirmasibahwa upah buruh menjadi gantungan hidup keluarga di desa dan meskipun jumlahnya tidak memadai, mengirimkan uang kepada keluarga menjadi sebuah keharusan bagi sebagian buruh.
Sebaliknya, sebagian buruh juga harus mengandalkan sumbangan atau bantuan orang tua dalam bentuk dana tunai maupun bahan makanan utuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, atau menyerahkan pengasuhan anak kepada orang tua. Kondisi ini juga merupakan salah satu ciri kehidupan buruh di Indonesia dan di negara-negara berkembang lainnya.
Box 1
Contoh kasus buruh menikah masa kerja panjang
Membesarkan 3 Anak Balita dengan Upah Buruh di Jawa Tengah
Tatik adalah orang tua tunggal yang mempunyai tanggungan 3 orang anak masing-masing berusia 5 tahun, 3 tahun, dan 1,5 tahun. la bekerja di sebuah pabrik garmen di Jawa Tengah sudah 9 tahun dan menerima upah total per bulan Rp.714.800,00. Sejak suaminya pergi ia dan anak-anak tinggal di rumah orang tuanya di Klaten. Setiap hari ia menempuh perjalanan 2 jam pergi pulang dari rumah ke pabrik dengan menggunakan kendaraan umum dan untuk itu ia menghabiskan Rp.300.000,00 sebulan untuk transportasi. Sisa uangnya digunakan untuk membiayai jajan anak-anak yang menghabiskan paling sedikit Rp.150.000,00 per bulan, membayar uang sekolah anak Rp.25.000,00 per bulan, membeli susu, dan kebutuhan pribadi. Untuk makan anak-anak, dia dibantu oleh ibunya yang menggarap sawah yang disewa dari orang lain dan disumbang uang secara berkala oleh ayahnya. Kadang-kadang ia menjual beras hasil sawah ibunya sebanyak 3 kilo untuk biaya transpor seminggu, dibantu pinjaman dari teman-teman bila kehabisan uang untuk jajan anak atau meminjam ke koperasi untuk kebutuhan yang mendesak. la tidak berani meminjam ke pelepas uang di kampungnya karena bunganya tinggi.
Tatik bekerja 40 jam, 6 hari seminggu, dan jarang lembur.
Perusahaannya memberikan jaminan kesehatan dan sepenuhnya membiayai pengobatan termasuk rumah sakit bila buruhnya sakit dan juga memberikan tunjangan pernikahan, serta membiayai penuh biaya persalinan.
Box 2
Membantu Keluarga di Tengah Kekurangan
Membantu Keluarga di Tengah Kekurangan
Nurjayanti (21 tahun, lajang, perempuan) adalah buruh pabrik garmen di Kab. Bogor. Lulus SMU pada tahun 2006, dia meninggalkan kampung halamannya di Waykanan Lampung untuk merantau ke Jawa. Sudah 1 tahun 3 bulan dia bekerja di tempat kerjanya sekarang.
Setiap bulan Nurjayanti menerima upah pokok sebesar Rp 991.714,00. Ditambah dengan uang makan, uang transpor dan lembur, pada Februari 2009 dia menerima upah total sebesar Rp 1.278.792,00.
Dari upahnya itu, dia mengeluarkan biaya untuk makanan sebesar Rp 537.000,00 per bulan atau rata-rata Rp 17.900,00 per hari. Untuk menyewa kamar berukuran 3x 3 meter yang dihuninya bersama seorang teman perempuan, membayar listrik dan air bersih dia mengeluarkan Rp 265.000,00 per bulan. Dia juga mengeluarkan biaya Rp 54.000,00 untuk belanja sabun, pasta gigi, pembalut, dan potong rambut. Untuk membeli pulsa dan rekreasi, Nur menganggarkan Rp 110.000,00. Sedangkan untuk transportasi, Nur tidak perlu mengeluarkan biaya karena kamar yang disewanya hanya berjarak 500 meter dari pabrik tempat dia bekerja.
Nur adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Saat ini, kedua orang tuanya sudah tidak bekerja lagi. Karena itu bersama 2 orang saudaranya, dia rutin mengirimkan uang untuk membiayai hidup orang tuanya yang tinggal di Lampung. Rata-rata tiap bulan dia mengirimkan Rp 100.000,00. Jika mengingat biaya hidup orangtuanya sebenarnya Nur ingin mengirimkan lebih banyak, tapi kakak tertuanya yang tinggal bersama orang tuanya melarang sebab Nur masih harus mengumpulkan uang untuk biaya pulang kampung tiap tahun. Untuk transportasi ke Lampung, Nur harus menyiapkan Rp 500.000,00 hanya untuk transportasi saja.
(Sumber: Hasil Survei dan Wawancara Rina dengan Nurjayanti, 5 April 2009)
Menuju Konsep UpahLayak
Hasil survei menunjukkan tingkat upah minimum tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup layak buruh dan masih jauh dari pengeluaran riil buruh yang disesuaikan dengan tingkat upah yang diterima. Selain rendahnya daya beliupah minimum terhadap kebutuhan hidup, surveiinijuga membuktikan bahwa upah minimum memang dijadikan patokan pengupahan oleh pengusaha atau telah dijadikan upah maksimum. Upah minimum tidak lagi diberikan kepada buruh dengan masa kerja di bawah satu tahun akan tetapi diberikan kepada semua buruh dengan masa kerja hingga belasan tahun. Persoalan ini perlu dicermati baik oleh serikat, pengusaha, maupun pemerintah karena membawa implikasi luas terhadap kinerja industri dan tenaga kerja secara keseluruhan.
Ketidakmampuan upah minimum untuk memenuhi kebutuhan hidup layak menyiratkan beberapa hal yang secara langsung menyentuh kepentingan buruh, pengusaha, dan pemerintah sekaligus. Dari sisi buruh, rendahnya daya beli upah minimum terhadap kebutuhan hidup menyebabkan buruh harus melakukan penghematan dan hidup dalam lingkaran hutang. Buruh yang hidup dalam kondisi sedemikian dapat dipastikan akan berpengaruh terhadap kinerja dan produktivasnya. Kinerja dan produktivitas buruh yang rendah adalah kepentingan langsung pengusaha yang akan mempengaruhi juga kinerja dan produktivitas perusahaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi daya saing perusahaan. Secara agregat produktivitas dan daya saing perusahaan yang rendah mencerminkan daya saing nasional yang juga rendah.
Dalam kerangka itu maka peningkatan produktivitas buruh perlu dilakukan melalui perbaikan upah, dan konsep upah layak merupakan gagasan untuk memperbaiki upah yang dapat meningkatkan produktivitas.
Salah satu komponen untuk memenuhi kebutuhan hidup layak adalah upah. Komponen lainnya adalah jaminan social yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan dan menjamin aksesnya bagi pekerja. Ini berarti pemenuhan kebutuhan hidup layak bukan hanya tanggungjawab pengusaha melainkan memerlukan pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah. Di dalam kaitannya dengan konsep upah layak maka nilai kebutuhan hidup layak bukanlah nilai upah layak. Dalam konsep upah layak, yang ditawarkan adalah sebuah konsep upah yang memperhatikan kepentingan buruh dan pengusaha serta membagi tanggung jawab antara pemerintah dan pengusaha. Di dalam konsep ini peran serikat buruh adalah mempertahankan dan meningkatkan kinerja anggota sehingga dapat memiliki argumen yang kuat apabila terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan upah layak.
Indonesia sebenarnya sudah memiliki gagasan awal konsepsi upah layak melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.17 Tahun 2005 yang menetapkan komponen kebutuhan hidup layak yang akan dipenuhi secara bertahap. Penahapan yang dinyatakan dalam peraturan tersebut dapat dipercepat dan dijadikan dasar untuk mematangkan pengonsepan upah layak. Indonesia juga telah memiliki Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional - SJSN yang akan efektif berlaku bulan Oktober 2009. Undang-undang ini merupakan perwujudan dari kewajiban pemerintah terhadap warga negaranya. Dalam dua tahun terakhir beberapa serikat buruh di Indonesia aktif terlibat dalam penyempurnaan undangundang tersebut serta mengusulkan berbagai langkah untuk mendorong pelaksanaan undang-undang yang efektif. Kedua peraturan tersebut dapat saling melengkapi untuk dijadikan dasar dalam mewujudkan konsep upah layak.
Referensi
AKATIGA, 2007. ATC Phase-Out and Indonesian Textile and Clothing Industry: Where Do We Stand? Research Report in collaboration with FES-Friedrich Ebert Stiftung Jakarta Office. Departemen Perindustrian RI, 2007. Road Map Industri Tekstil dan Produk Tekstil: Strategi Pengembangan 2004-2025. Djafri, Chamroel, 2003. Gagasan Seputar Pengembangan Industri dan Perdagangan TPT. Jakarta: APT- Cidesindo. Manning, Chris, 1998, Indonesian Labour in Transition. Cambridge: Cambridge University Press Lee, Chang- Hee, Minimum Wage, http://www.amrc.org.hk/text/ node/427/print on 2 Juli 2009 ITGLWF 2008, BARGAINING FOR A LIVING WAGE, A Trade Union Guide Setia, Resmi, 2002. "Dewan Pengupahan: Strategiskah sebagai Alat Perjuangan Buruh?" dalam Jurnal Analisis Sosial vol.7 no.1
Hailu, Degol, 2009. The Indonesian Response to the Financial and Economic Crisis: Is the Developmental State Back? International Policy Center One pager No.86, June 2009. Brazil.
Hendarmin, Ari, 2002. "Kesejahteraan Buruh dan Kelangsungan Usaha: Upah Minimum dari SisiPandang Pengusaha"dalamJurnalAnalisis Sosial vol.7 no.1 Februari 2002 hal 95-109. Bandung: AKATIGA.
Februari 2002 hal 51-63. Bandung: AKATIGA.
Suryahadi, Asep dkk, 2002. "Upah dan Kesempatan Kerja: Dampak Kebijakan Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Formal Perkotaan" dalam Jurnal Analisis Sosial vol.7 no.1 Februari 2002 hal 17-36. Bandung: AKATIGA
USAID-SENADA, 2008. Garment Industry and Market Study: Indonesia Apparel Producers.
Wirahyoso, Bambang, 2002. "Upah Minimum bagi Buruh dan Strategi Perjuangan Serikat Pekerja/Serikat Buruh" dalam Jurnal Analisis Sosial vol.7 no.1 Februari 2002 hal 77-93. Bandung: AKATIGA
Peraturan
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-17/ Men/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.226 Tahun 2000 tentang Perubahan Pasal 1, 3, 4, 8, 11, 20, dan 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum.
UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
PERBANDINGANKOMPONEN KHL
| NO | NO | KOMPONEN KHL Versi KUALITAS/ Penelitian SPN, Garteks, dan KRITERIA/ MEREK Akatiga | KUALITAS/ KRITERIA/ MEREK | JUMLAH KEBUTUHAN | SATUAN | KOMPONEN KHL Versi Permenaker 17/VIII/2005 | KUALITAS/ KRITERIA/ | JUMLAH KEBUTUHAN | SATUAN |
| Permenaker 17/VIII/2005 | |||||||||
| A. | A1. Beras | MAKANAN DAN MINUMAN | Sedang | 10,00 | [ 1 Kal Liter | MAKANAN DAN MINUMAN 1. Beras | 10,00 | KB | |
| A1. Beras A2. Daging Sapi | Sedang | 10,00 | [ ] Kg/ Liter | 1. Beras 2. Sumber Protein | Sedang | 1 | 10,00 | KB | |
| A2. Daging Sapi A3. Daging Ayam | Sedang | ang | 0,75 | Kg | 2. Sumber Protein - Daging | ||||
| A3. Daging Ayam A4. Ikan Segar | Ayam ras | 1,20 | K | Kg - Daging | Sedang | ang | 0,75 | Kg | |
| A4. Ikan Segar A5. Telur Ayam | Baik | 1,00 | Kg - Ikan Segar - Telur Ayam | Baik | ik | 1,20 100 | Kg | ||
| A6. Tempe, | Baik | 1,00 | Kg | Telur Ayam Ras | 100 | Kg | |||
| A7. Tahu A8. Kacang Hijau | Baik Baik | 4,50 | Kg | 3. Kacang-Kacangan:Tempe/ Tahu | Baik | 4,50 | Kg | ||
| A8. Kacang Hijau A9. Kacang Merah | Baik Baik Baik | ||||||||
| Baik | 1 | ||||||||
| 1 | A10. Kacang Tanah A11. Susu Bubuk putih | 1 | 0,9 | Kg | 4. Susu Bubuk | Sedang | 0,9 | Kg | |
| — | (Dancow, Bendera) A12. Gula Pasir | Sedang Sedang | 3,00 2,00 | Kg | 5. Gula Pasir | Sedang | 3,00 | Kg | |
| 1 | A13. Minyak Goreng | Curah Baik | 2,00 | Kg | 6. Minyak Goreng | Curah | 2,00 | Kg | |
| A14. Kangkung A15. Bayam | Baik Baik | 7,20 | Kg | 7. Sayuran | Baik | 7,20 | Kg | ||
| A16. Wortel | Baik Baik | 7,20 | Kg | 7. Sayuran | Baik | 7,20 | Kg | ||
| — | A17. Brokoli A18. Buah-Buahan (Pisang, | Baik | 8. Buah-buahan (Setara Pisang/ | Baik | 7,50 | Kg | |||
| — | Pepaya, Anggur, Apel, Pear, Jeruk) | Baik | 7,50 | Kg | papaya) 9. Karbohidrat lain (Setara | 3,00 | |||
| 1 | A24. Mie Instan (Supermi, Indomie) | Kualitas sedang | 15 | Bungkus | tepung terigu) | Sedang | 100 | Kg | |
| Indomie) | Kualitas sedang | 1,00 | Dus | 10. Teh/ Kopi | Celup/Sachet | 1,00 4,00 | Dus isi 25 | ||
| A25. Tea/ kopi | Kualitas sedang | 4,00 | 75 gr | 10 Bertu bumbuan | (nilai 1-10) | 4,00 15,00 | 75 gram | ||
| A27. Bumbu (15% dari total) | (Nilai 1-10) | 15,00 | Bungkus | 11.Bunbd-bubuan | |||||
| 一 | (Nilai 1-10) | 15,00 | Bungkus | 11. Bumbu-bumbuan | (nilai 1-10) | 15,00 | 9% | ||
| A27. Bumbu (15% dari total) | (Nilai 1-10) | 25,00 | |||||||
| A27. Bumbu (15% dari total) | (Nnar 1 10) |
| SANDANG | 1 | SANDANG | ||||||
| SANDA | SANDANG | 6/12 | Potong | 12. Celana Panjang/ Rok | Katun Sedang | 6/12 | Potong | |
| B1.C | B1. Celana Panjang | Katun sedang | Potong | |||||
| B2 | B2. Rok | Katun sedang | 6/12 | Potong | 13. Kemeja Lengan Pendek/ | Setara Katun | 6/12 | Potong |
| B3. | B3. Kemeja pria Igan pendek | Katun | 6/12 | Potong | Blouse | |||
| B4. | B4. Blouse perempuan | Katun | 6/12 | Potong | ||||
| B5 | B5. T-shirt | Katun sedang | 6/12 | Potong | 14. Kaos Oblong/ BH | Sedang | 6/12 | Potong |
| 7. | B6. Kaos dalam laki-laki B7.BH | Katun sedang | Potong | 15. Celana Dalam | ||||
| 7 | B8. Celana dalam laki-laki | Biasa Sedang | 6/12 | Potong | 15. Celana Dalam | Sedang | 6/12 | Potong |
| , Celan | B9. Celana dlam perempuan | Sedang | 6/12 | Potong Potong | 16. Sarung/ kain Panjang | Sedang | 1/2 | Helai |
| 9. Cela | B10. Sarung | Sedang | 1/2 | Potong Pasang | 17. Sepatu | Kulit Sintetis | 2/12 | Helai Pasang |
| 10.38 | B11. Sepatu | Kulit sintetis | 2/12 | Pasang | 18. Sandal Jepit | Karet | 2/12 | Pasang Pasang |
| S | B12. Sandal jepit | Karet | 2/12 | Potong | 19. Handuk Mandi | 100 cm X 60 cm | 1/12 | Potong |
| nduk | B13. Handuk mandi | 100x60 cm | 1/12 1/12 | Potong | 20. Perlengkapan Ibadah | Sajadah, | 1/12 | Potong |
| B14. Sajadah | Sedang | 1/12 | Potong | Mukena | ||||
| B15. Mukena | Biasa | 1/12 | Potong | 1 | ||||
| B16. Celana pendek | Biasa Katun | 1/12 | Potong | |||||
| pen | B17. Kaos | Katun | 1/12 | Potong | 1 | 1 | ||
| B18. Sandal semi formal | Kulit sintetis | 1/12 | Pasang | 1 | ||||
| 51 | B19. Kaos Kaki | Katun | 1/4 | Pasang | 1 | |||
| 1 | B20. Ikat pinggang | Kulit sintetis | 1/12 | Buah | 1 | |||
| B21. Tas/ ransel | Biasa | 1/12 | Buah | 1 | 1 | |||
| B22. Dompet | Kulit sintetis | 1/12 | Buah | 1 | 1 | |||
| B23. Paket seragam anak TK | Kulit sintetis | 1/12 | Paket | 1 | 1 | 1 | ||
| B24. Paket seragam SD | SD Negeri | 1/12 | Paket | 1 | 1 | |||
| B24. Paket seragam SD B25. Paket seragam SMP | SD Negeri SMP Negeri | 1/12 | Paket | 1 | — | |||
| B25. Paket seragam SMP B26. Paket seragam SMU | SMP Negeri SMU Negeri | 1/12 | Paket | 11 | ||||
| .F | B27. Kerudung | Kualitas sedang | 1/6 | Buah | 1 | 1 | 1 | |
| B28. Peci | Kualitas sedang | 1/12 | Buah | 1 | 1 | |||
| D2 | B29. Jaket | Kualitas sedang | 1/12 | Buah | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | PERUMAHAN | 1 | 1 | 1 | ||||
| 1 | C1. Cicil rumah tipe 27/ 72 | RSS | 1,00 | 1 bulan | 21. Sewa Kamar | Sederhana | 1.00 | 1 bulan |
| 1 | C2. PBB | 1/12 | Bulan | 22. Dipan/ Tempat Tidur | 1 | 1 | ||
| 1 | C3. Tempat tidur | No 3 polos | 1/48 | buah | 22. Dipan/ Tempat Tidur 23. Kasur dan Bantal | No 3 polos Busa | 1/48 | 1/48 |
| C4. Tempat tidur C5. Kasur dan bantal | No 2 polos Busa | 1/48 | buah | |||||
| 1 | C5. Kasur dan bantal | Busa | 1/48 | buah |
| C6. Sprei dan sarung bantal | Katun | 2/12 | buah | 24. Seprei & sarung bantal | Katun | |||
| C7. Meja | C7. Meja dan kursi tamu Kayu | 1/48 | buan | 25. Meja dan Kursi | 1 meja 4 kursi | 2/12 1/48 | Set | |
| C8. Meja dan kursi makan | 1 meja 4 kursi | 1/48 | Set | 25.Meju danarer | 1/48 | Set | ||
| C. | C9. Lemari pakaian | Kayu sedang | 1/48 | Set Buah | 26. Lemari pakaian | Kayu Sedang | 1/48 | Buah |
| C10. | C10. Sapu rumah | Ijuk | 2/12 | Buah | 27. Sapu | Ijuk Sedang | 2/12 | Buah |
| C11. | C11. Sapu halaman | Lidi | 1/6 | Buah Buah | 2112 | Buan | ||
| 12 | C12. Pengki | Plastik | 1/6 | Buah Buah | 1 | |||
| C13. Tempat sampah | Plastik | 1/6 | Buah Buah | 1 | ||||
| C14. Pel | Tangkai | 1/6 | Buah | 1 | ||||
| C15. Gayung | Plastik | 1/6 | Buah | 1 | 1 | |||
| C16. Tempat sabun | Plastik | 1/24 | Buah | 1 | 一 | |||
| C17. Sikat cuci | Plastik | 1/24 | Buah | 1 | 一 | |||
| C18. Papan cuci | Kayu | 1/6 | Buah | 一1 | ||||
| C19. Spons cuci piring | Sedang | 1/24 | Buah | |||||
| C20. Piring makan | Polos | 3/12 | Buah | 28. - Piring Makan | Polos | 3/12 | Buah | |
| C21. Gelas minum | Polos, sedang | 3/12 | Buah | - Gelas minum | Polos | 3/12 | Buah | |
| C22. Sendok dan garpu | Stainless | 3/12 | Buah | - Sendok dan Garpu | Sedang | 3/12 | Pasang | |
| cnake | C23. Mangkok | Sedang | 3/12 | Buah | 1 | |||
| Send | C24. Sendok nasi | Stainlees | 3/12 | Buah | 1 | |||
| 5. Ser | C25. Sendok sayur | Stainlees | 3/12 | Buah | ||||
| 6.Ce | C26. Ceret Aluminium | Ukuran 25 cm | 1/24 | Buah | 29. Ceret Aluminium | Ukuran 25 cm | 1/24 | Buah |
| C27.V | C27. Wajan Aluminium | Ukuran 32 cm | 1/24 | Buah | 30. Wajan Aluminium | Ukuran 32 cm | 1/24 | Buah |
| C28. P | C28. Panci Aluminium | Ukuran 32 cm | 2/12 | Buah | 31. Panci Aluminium | Ukuran 32 cm | 2/12 | Buah |
| C29. | C29. Magic Com | Ukuran 32 cm | Buah | Aluminiunm | 1/13 | |||
| C30. | C30. Sendok Masak | Aluminium | 1/12 | Buah | 32. Sendok Masak | Aluminium | 1/12 | Buah |
| C31 | C31. Kompor minyak tanah | Aluminium | 1/24 | Buah | 33. Kompor minyak tanah | 16 sumbu | 1/24 | Buah |
| 32 C33 | C32. Kompor Gas | 1 tungku | 10,00 | Buah Liter | 34. Minyak Tanah | Eceran | 10,00 | |
| C33. Minyak tanah | Eceran | 10,00 1,00 | Liter Tabung | 34. Minyak Tanah | Eceran | 10,00 | Liter | |
| C34. Gas tabung kecil | Eceran 3 kg | 1,00 1,00 | Tabung Tabung | |||||
| C35. Gas tabung besar | Eceran 12 kg | 1,00 2/12 | Tabung Buah | 35. Ember Plastik | Isi 20 liter | 2/12 | Buah | |
| 1 | C36. Ember plastik | 20 liter | 2/12 1,00 | Buah Bulan | 35. Ember Plastik 36. Listrik | Isi 20 liter 450 watt | 2/12 1,00 | Buah Bulan |
| 1 | C37. Rekening Listrik | 900 watt | 1,00 6/12 | Bulan Buah | 36. Listrik 37. Bola lampu pijar/ neon | 450 watt 25 watt/15 watt | 6/12 atau 3/12 | Buah |
| 1 | C38. Bola lampu pijar | 40 watt | 6/12 3/12 | Buah Buah | 37. Bola lampu pijar/ neon | 25 watt/15 watt | 0712 atad 5f/22 | |
| 1 | C39. Bola lampu neon | 18 watt | 3/12 2,00 | Buah M3 | 38. Air Bersih | PAM | 2,00 | M3 |
| 1 | C40. Air Bersih | PDAM, Beli | 2,00 | M3 Kg | 38. Air Bersih 39. Sabun cuci | PAM Cream/deterjen | 1,50 | Kg |
| 1 | C41. Sabun cuci pakaian | Surf | 1,50 | Kg 250 gr | 39. Sabun cuci | Cream/deterjen | 1,50 | Kg |
| C42. | C42. Sabun cuci piring | Wings | 1.50 | 250 gr | 1 | 一 |
| 日 | C43. Termos | Ukuran sedang | 1/24 | Buah | ||||
| pisau | C44. Pisau | Stainless Steel | 1/24 | Buah | 1 | |||
| 1 | C45. Gunting | Stainless Steel | 1/24 | Buah | ||||
| C46. Jam dinding | Kecil | 1/48 | Buah | |||||
| nIb m6 | C47. Setorikang | Listrik | 1/36 | Buah | 1 | |||
| C47. Seterika | Listrik Stainless Steel | 1/50 | Buah | 1 | 1 | |||
| C48. Rak Piring besar | Stainless Steel | 1/48 | Buah | 1 | 1 | |||
| C | C49. Rak piring kecil | Stainless Steel | 1/48 | 1 Set | 1 | 1 | ||
| C | C50. Gordyn | Kualitas Sedang | 1/12 | Buah | 1 | |||
| 1.P | C51. Payung | Kualitas Sedang | 1/12 | Buah | 1 | |||
| C52. Jas hujan | C52. Jas hujan | Kualitas Sedang | Buah | 1 | ||||
| C53. Radio | C53. Radio | Listrik | Buah | 1 | 1 | 1 | ||
| evisi | C54. Televisi | 21 inchi | 1 | |||||
| N | PENDIDIKAN | Majalah berita | 4 atau 1/48 | Buah | 40. Bacaan/ Radio | Tabloid/4 Band | Eks/Buah | |
| aca | D1. Bacaan/ Radio D2. Paket buku TK | Majalan berta | 1,00 | Semester | 1 | 4 atau 1/48 | Eks/Buah | |
| Pak | D3. Paket buku SD dan LKS | SD Negeri | 1,00 | Semester | 1 | 1 | ||
| Pak | D4. Paket buku SMP& LKS | SD Negeri SMP Negeri | 1,00 | Semester | 1 | 1 | ||
| Pak | D4. Paket buku SMP& LKS D5. Paket buku SMU& LKS | SMP Negeri SMU Negeri | 1,00 1,00 | Semester | 1 | 1 | ||
| . Pak | D5. Paket buku SMU& LKS D6. Koran | SMU Negeri Nasional langgann | 1,00 1,00 | bulan | 1 | 1 | 1 | |
| D6. Koran | D6. Koran D7. Buku Tulis | Nasional langgann Baik | 1,00 1,00 | Pak | 1 | 1 | 1 | |
| D7. Buku Tulis | D8. Buku Gambar | Baik Baik | 1,00 2,00 | Buah | 1 | 1 | ||
| 08. Buku | D9. Pensil 2B | Baik Baik | 2,00 1,00 | Pak | 1 | |||
| D9. Pensil 2B | D10. Ballpoint | Baik | 1,00 1,00 | Pak | 1 | 1 | ||
| D10. Ballpoint | KESEHATAN | Daik | 1,00 | Pak | 1 | 1 | ||
| HATAN | E1. Pasta gigi | Kualitas sedang | 1,00 | 80 gram | 41. a. Pasta Gigi | 80 gram | Tube | |
| agigi ndi | E2. Sabun mandi | Batang | 1,00 2,00 | 80 gram | b. Sabun mandi | 80 gram | 1,00 | Tube Buah |
| E3. Sikat gigi | E3. Sikat gigi | Kualitas Sedang | 2,00 3/12 | Buah | c. Sikat gigi | 2,00 | Buah Buah | |
| E4.Shar | E4. Shampo (sunsilk, antene) | Kualitas sedang | 1,00 | 100 ml | d. Shampo | 3/12 | Buah Btl 100 ml | |
| E5. P | E5. Pembalut (Laurier, | Kualitas Sedang | 1,00 | Pack 10s | e. Pembalut/alat cukur | 1,00 | Btl 100 ml Dus/Set | |
| Charm), | Kualitas sedang | Buah | 1 | 1,00 | Dus/Set | |||
| 1 | E6. Alat cukur | Kualitas sedang | 100 | Buah | 43 Chat anti ouamuk | |||
| 1 | E7. Obat anti nyamuk cair | Salon lokal | 1,00 6/12 | 200 ml | 42. Obat anti nyamuk 43. Potong Rambut | Bakar | 1,00 | 1 |
| 1 | E8. Potong Rambut E9. Obat-obatan P3K | Standard | 6/12 1,00 | 1 kali Pack | 43. Potong Rambut | tkg cukur/ salon | 6/12 | kali |
| E | E10. Minyak kayu putih | Kualitas sedang | 1,00 | Pack 75 ml | ||||
| E11. Cotton Bud | Kualitas sedang | 1,00 | 75 ml Isi 50 | 1 | ||||
| E1 1. | E12. Sisir | Kualitas sedang | 1/12 | Isi 50 Buah | 1 | 1 | ||
| E12. Sisir | E13. Gunting kuku | Kualitas sedang | 1/12 | Buah Buah | 1 | |||
| E13. Gunting kuku | E13. Gunting kuku | Kualitas sedang | 1/12 | Buah |
| E14. Bedak (mustika ratu) | 514 Bodak (mustika ratu) | Kualitas sedang | 1,00 | 1 | ||||
| E15. Deodoran | Kualitas sedang | 1,00 | Pack Buah | 1 | ||||
| 1 | E16. Lipstik (Mustika Ratu) | Kualitas sedang | 1,00 | Buah | 1 | |||
| 1 | E17. Alat kontrasepsi | Kualitas baik | 1,00 | Buah | 1 | |||
| 1 | E18 Hand and Body Lotion | Kualitas sedang | 1,00 | Pak | 1 | |||
| E | E19. Sabun Pembersih Muka | Kualitas sedang | 1,00 1,00 | 100 ml | 1 | |||
| E2 | E20. Pembersih muka | Kualitas sedang | 1,00 1,00 | 100 ml | 1 | |||
| E | E21. Kapas | Kualitas sedang | 1,00 | 200 ml | 1 | |||
| E2 | E22. Biaya ke Dokter + obat | Praktik Dokter | 1,00 | 50 gr 1 kali | 1 | |||
| F | TRANSPORTASI | I Ran | 1 | |||||
| F1. Ongkos angkot | 1,00 | 1 bulan | 44. Transport kerja dll | Angkutan umum | 20.00 | dari (on) | ||
| F2. Kredit motor & | 1,00 30,00 | 1 bulan | Angkutan umum | 30,00 | Hari (pp) | |||
| perawatan (Vega, Supra fit), F3. BBM | Liter | 1 | 1 | |||||
| 1 | F4. Pajak Bermotor | 1 tahun | 1 | |||||
| 1 | F5. Transpor anak TK | 1 | 1,00 | 1 bulan | 1 | |||
| 1 | F6. Transpor anak SD | 1,00 | 1 bulan | |||||
| —1 | F7. Transpor anak SMP | 1,00 | 1 bulan | |||||
| F | F8. Transpor anak SMU | 1,00 | 1 bulan | 1 | ||||
| A | ANEKA KEBUTUHAN | 1 | ||||||
| G | G1. Pulsa telp prabayar | Pra bayar | 1,00 | 1 bulan | 1 | |||
| G | G2.Hp(Nokia, Sony Ericsson) | Fitur Standard | 1/24 | Buah | 1 | |||
| G | G3. luran kampung | 1 | 1,00 | 1 bulan | 1 | |||
| G | G4. Sumbangan/kondangan | 1,00 | 1 kali | 1 | ||||
| G | G5. luran SB | 1,00 | 1 bulan | 1 | ||||
| G6. Bayar Pajak | 1/12 | 1 tahun | 1 | |||||
| 1 | G7. Uang saku anak TK | 1,00 | 1 bulan | 1 | ||||
| G8. Uang saku anak SD | 1,00 | 1 bulan | 1 | |||||
| G9. Uang saku anak SMP | 1,00 | 1 bulan | 1 | |||||
| 1 | G10. Uang saku anak SMU | 1,00 | 1 bulan | 1 | ||||
| H | REKREASI & TABUNGAN | 1 | ||||||
| 1 | H1. Rekreasi | Transport + tiket | 2/12 | Kali | 45. Daerah Sekitar | 2/12 | Kali | 1 |
| 1 | H2. Tabungan (10% Xi total) | 46. Tabungan (2% X 1 sd 45) | 1 | |||||
| H3 | H3. Asuransi | 1 | 1,00 | Bulan | 1 | |||
| Hs. Asuransi | ||||||||
Lampiran 2.
SURVEI UPAH LAYAK SEKTOR TEKSTIL, GARMEN, DAN SEPATU PADA BURUH ANGGOTA SPN DAN GARTEKS
Kuesioner 1: Pendapatan dan Pengeluaran*
No:
| Disi oleh: | Diperiksa oleh: | Entri data oleh: | Pemerksaan entri data oleh: |
| Organisasi | Organisasi | Organisasi: | Organisasi: |
| Organisasi Tgl/ bln/ thn | Organisasi Tgl/ bin/thn: | Organisasi: Tgl/ bin/ thn: | Organisasi: Tgl/ bin/ thn: |
| A. Profil SP/SB | |
| A1 Nama SP/SB | [1]Garteks SBSI [2]SPN |
| A2 Apakah anda mengetahui jumlah anggota SP/SB di perusahaan ini? | [ 1 ] Tahu, yaitu Orang [ 2 ] Tidak tahu |
| A3 Nama Ketua SP/SB | [ 2 ] Tidak tahu |
| A4 Tahun masuk menjadi anggota SP/SB | |
| B. Profil SP/SB dan Perusahaan | |
| B.1 Nama Perusahaan | |
| B.2 Lokasi Perusahaan (Kecamatan, Kota/Kabupaten) | |
| B.3 Sektor Industri | [1]Teksti [2]Garmen [3]Kult |
| B.4 Asal Modal | [1]PMA [2]PMDN [3] Tidak tahu |
| B.5 Pasar Produksi (Jawaban boleh lebih dari 1) | [1] Dalam Negeri [2] Ekspor : (sebutkan Negaranya) |
| B.6 Nama Brand / Merek | |
| B.7 Jumlah Buruh dalam satu pabrik | |
| C. Profil Responden | |
| C.1 Nama Responden | |
| C.2 Tahun Lahir | |
| C3 Termpat Lahir (Kota/Kabupaten, Provinsi) | [1] Asrama Perusahaan [4]Orang Tua/Mertua |
| C.4 Status Tempat Tinggal Saat Ini | |
| C.5 Jenis Kelamin C.6 Pendidikan Terakhir | [1]Perempuan [2 ] Laki-laki [1] Tidak tamat SD [3] Tamat SMP | ||
| C.6 C.7 | endidikan Terakir | [2 ] Tamat SD [4 ] Tamat SMU [5] Akademi/ Sarjana | |
| [1]Menikah [2]Lajang [ 3 ] Janda/ Duda Responden 1 | |||
| Jumlah Tanggungan dalam Keluarga | Anak | Responden 1 | |
| Istri/ Suami | |||
| Anak | |||
| Ortu/mertua | |||
| Saudara | |||
| Total | |||
| Total .tahun | crang | ||
| Masa Kerja di Perusahaan Ini (Tahun/Bulan) | .tahun ..bulan | ||
| Bekerja di Bagian Apa? | [1]Operator [4] Staff | ||
| [2] Koordinator Line [5] Lainnya: [3 ] Supervisor [1] Tetap [2 ] Kontrak | |||
| C.12 Status Hubungan Kerja C.13 Proses Rekrutmen | [1] Tetap [2 ] Kontrak [1] Langsung ke perusahaan [2 ] Lewat perusahaan lain/penyalur | ||
| [2 ] Lewat perusahaan lain/penyalur | |||
| D. Pendapatan [1]5 hari | |||
| D.1 Jumlah hari kerja per minggu? | [2]6 Hari . Jam | ||
| D.2 Berapa jam, jumlah lembur per bulan? | Upah pokok Rp | ||
| Premi | |||
| Premi Tunjangan masa kerja | |||
| Tunjangan masa kerja Tunjangan Jabatan | |||
| Tunjangan Jabatan Rp Uang makan | |||
| Uang makan Rp Rp | |||
| Uang transpor Rp Rp | |||
| Lembur Rp Rp | |||
| Lainnya Rp Rp | |||
| Total Rp | |||
| D.4 Pendapatan dari sumber lainnya? [3 ] Pendapatan anggota RT | |||
| D.4 Pendapatan dari sumber lainnya? | [1]Bantuan rutin Rp [2 ] Usaha rumah tangga (warung) | ||
| Rp | |||
| Rp Lainnya (suami/ istri/ anak) | |||
| [4 ] Lainnya | Rp | ||
| D.5 Total pendapatan rumah tangga per bulan | |||
| E. Pengeluaran per bulan | ||||
| Kategori pengeluaran | Pengeluaran riil | Apakah cukup? | Jumlah yang dianggap cukup | |
| E.1 Makanan-Minuman | beras, lauk, sayur, gula pasir, minyak goreng, buah- Rp buahan, teh, kopi, makan di warteg, mie instan) | [1]Ya [2]Tidak | Rp | |
| E2 Susu | [1]Ya [2]Tidak | [1]Ya [2]Tidak Rp | ||
| E3 Suplemen | Rp | [1]Ya [2]Tidak | Rp | |
| E4 untuk memasak) | Perumahan - (Sewa/ kontrak rumah,termasuk minyak/ gas Rp | [1]Ya [2] Tidak | Rp | |
| E.5 Listrik dan Air Bersih E.6 Pendidikan | Rp | [1]Ya [2]Tidak | Rp | |
| E.6 Pendidikan - Alat tulis (buku tulis, pensil dsb) -Kursus - Koran/ tabloid/ majalah | Rp Rp | |||
| Rp | [1]Ya [2]Tidak Rp | |||
| Rp | [1]Ya [2]Tidak Rp Rp | |||
| Rp | [1]Ya [2]Tidak Rp | |||
| Kebutuhan prbadi dan obat-obatan: - Sikat gigi dan pasta gigi - Sabun - Sabun cuci. -Pembalut/ alat cukur - Shampo - Obat nyamuk - Potong rambut - Lainnya Transpor & Komunikasi: | Rp | [1]Ya [2]Tidak | Rp | |
| Rp Rp | [1]Y | [1]Ya [2]Tidak | Rp | |
| -Pembalut/ alat cukur | Rp Rp | [1]Ya [2]Tidak | Rp | |
| alat cukur | Rp Rp | [1]Ya [2]Tidak | Rp | |
| Rp | [1]Ya [2]Tidak | Rp | ||
| Rp | Rp | [1]Ya [2]Tidak | Rp | |
| Rp | [1]Ya [2]Tidak | Rp | ||
| Rp | [1]Ya [2]Tidak | Rp | ||
| - Ongkos angkutan umum (kerja dan anak sekolah) | ||||
| Rp | [1]Ya [2]Tidak | Rp | ||
| - BBM untuk kendaraan - Pulsa telepon, dsb) | Rp | [1]Ya [2]Tidak | Rp | |
| Rp | [1]Ya [2]Tidak | Rp | ||
| E.9 Uang saku anak | Ro | [1]Ya [2]Tidak | Rp | |
| E.10 Kirim uang untuk keluarga | Rp | |||
| E.11 Pengeluaran lainnya - (iuran warga, sumbangan, pajak. dsb) | Rp | Rp | ||
| E.12 luran SP/SB | Rp | Rp | ||
| E.13 Rekreasi (sewa VCD, nonton, ke mall) | Rp | [1]Ya [2]Tidak | Rp | |
| Total pengeluaran | Rp | Rp | ||
| E.14 | Tabungan/ arisan | Rp | [1]Ya [2]Tidak | Rp | |||
| F. Pembelian barang yang tahan lama/ Pengeluaran yang tidak rutin | Jenis Barang | ||||||
| F.1 | Dalam satu tahun terakhir ini, barang-barang apa yang Anda beli (contoh: pakaian, sepeda motor, fumitur, TV)? Sebutkan jenis barangnya dan harganya Untuk barang yang dibeli dengan sistem kredit, harga adalah total harga kredit | Pakaian, seragam, sepatu | Harga | ||||
| Pakaian, seragam, sepatu | Rp | ||||||
| Fumiture Elektronik | Rp | ||||||
| Elektronik Peralatan dapur | Rp | ||||||
| Biaya ke Dokter | Rp | ||||||
| Pajak | Rp | ||||||
| Total | Rp Rp | ||||||
| G.1 Makanan dan Minuman [1] Priontas | |||||||
| G2 Susu | [1] Priontas [2] Kurang prioritas [3 ] Tidak priontas [2 ] Kurang priontas | ||||||
| G2 Susu G.3 Suplemen | Susu | [11 Prionitas [2 ] Kurang priontas | [3 ] Tidak prioritas | ||||
| G.3 Suplemen | [1 ] Prioritas | [2 ] Kurang prioritas [3 ] Tidak prioritas | |||||
| G.4 Perumahan | [1 ] Prioritlas | [2 ] Kurang prioritas | [3 ] Tidak prioritas | ||||
| G.5 | Kebutuhan Pribadi dan Obat-obatan | [1] Prioritas [2 ] Kurang prioritas | [3 ] Tidak prioritas | ||||
| G.6 | Transportasi dan Komunikasi | [1] Prioritas [2] Kurang prionitas | [3 ] Tidak prionitas | ||||
| G.7 | Kirim uang untuk keluarga | [1] Prionitas [2 ] Kurang prionitas | [3 ] Tidak prionitas | ||||
| G.8 | Pengeluaran lain (iuran warga, sumbangan) | [1] Prionitas [2 ] Kurang prionitas | [3 ] Tidak prionitas | ||||
| G.9 | Uang saku anak | [1] Prioritas [2 ] Kurang prionitas | [3 ] Tidak prioritas | ||||
| G.10 | luran SP/S8 | [1] Prioritas [2 ] Kurang prioritas | [3 ] Tidak prioritas | ||||
| G.11 Rekreasi | Rekreasi | [1 ] Prioritas [2 ] Kurang prioritas | [3 ] Tidak prioritas | ||||
| G.12 | Tabungan/ Arisan | [1] Prioritas [2 ] Kurang prioritas | (3 ] Tidak prioritas | ||||
| G.13 | Pakaian, seragam, sepatu | [1 ] Prioritas [2 ] Kurang prioritas | (3 ] Tidak prioritas [3 | Tidak prioritas | ||||
| G.14 Fumitur | Fumitur | [1 ] Prontas | [3 | Tidak prioritas [3 ] Tidak prioritas | ||||
| G.15 Elektronik | Elektronik | [2 ] Kurang prioritas | [3 ] Tidak prioritas [3 ] Tidak priontas | ||||
| S Prcalaton Das | Elektronik Peralatan Dapur | [1]Prionitas [2 ] Kurang prionitas | [3 ] Tidak priontas [3 ] Tidak priontas | ||||
| Peralatan Doape | Peralatan Dapur | [1] Priontas [2 ] Kurang prioritas | [3 ] Tidak priontas | ||||
| G.17 Biaya ke dokter | Biaya ke dokter | [1] Prioritas [2 ] Kurang prionitas | [3 ] Tidak prioritas | ||||
| G.18 [1] Prioritas [2 ] Kurang prioritas [3 ] Tidak prioritas Pajak H. Kepuasan Kerja dan Harapan untuk Masa Depan | |||||||
| H.1 Apakah anda puas dengan upah anda sekarang? | Apakah anda puas dengan upah anda sekarang? [1]Ya | [1]Ya [2] Tidak [3]Ragu-ragu | [3]Ragu-ragu | ||||
| H.1 Apakar a | Apakah anda puas dengan upah anda sekarang? | [2] Tidak | |||||
| H.2 di sini? | Apakah anda punya rencana untuk tetap bekerja di sini? | [1]Ya [2] Tidak (langsung ke H.4) | |||||
| Jika ya, mengapa? | Tidak ada pllihan lain | |
| Masalah ekonomi keluarga | [1]Ya [2]Tidak | |
| Untuk memenuhi kebutuhan pribadi | [1]Ya [2] Tidak | |
| Sedang merencanakan masa depan | [1]Ya [2 ] Tidak | |
| Untuk melanjutkan pendidikan | [2 ) Tidak [1]Ya | |
| Lainnya, sebutkan.. | [1]Ya [2 ] Tidak | |
| Upah rendah Jika tidak, mengapa? | Membosankan | [1]Ya [2 ) Tidak |
| Tidak ada kemajuan | [1]Ya [2] Tidak | |
| Upah rendah | [1]Ya [2 ] Tidak | |
| Pekerjaan terfalu berat | [1]Ya [2 ] Tidak | |
| Terpisah dan keluarga | [1]Ya [2 ] Tidak | |
| Tidak ada waktu untuk pendidikan | [1]Ya [2] Tidak | |
| Minimnya fasilitas | [1]Ya [2 ] Tidak | |
| Masalah kesehatan | [1]Ya [2]Tidak | |
| H.5 Menurut Anda, apakah SP/SB Anda telah cukup memperjuangkan soal upah ? | Lainnya: [1]Ya [2]Tidak [1]Ya [2] Tidak | |
Terima kasih atas waktu yang telah Anda sediakan.
•: Format Kuesioner ini mengikuti Format yang dibuat oleh CIDS Kamboja untuk Studi Upah Layak dengan beberapa perubahan/penamhahan/pengurangan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia
Lampiran. 3
Kuesioner 2: Harga Barang Komponen KHL
| No: |
| Disi oleh: Organisasi Tg// bln/ the: | Diperksa oleh: Organisasi: Tgl/ bln/ thn: | Entri data oleh: Organisasi Tgl/ bln/ thn: | Pemenksaan entri data oleh: Organisasi Tgl/ bln/ thn: |
| NO | KOMPONEN | KUALITAS/ KRITERIA/ MEREK | SATUAN | HARGA SATUAN |
| A. | MAKANAN DAN MINUMAN | |||
| A1. Beras | Sedang | [ 1 Kg [ ] Liter | ||
| A2. Daging Sapi A3. Daging Ayam A4. Ikan Segar | Sedang | Kg | ||
| Ayam ras | Kg | |||
| A4. Ikan Segar A5. Telur Ayam | Baik | Kg | ||
| Telur Ayam Ras | Kg | |||
| A6. Tempe A7. Tahu | A7. Tahu A8. Kacang Hijau A9. Kacang Merah A10. Kacang Tanah | Baik | Kg | |
| Baik | Kg | |||
| Baik | Kg | |||
| Baik | Kg | |||
| Baik | Kg | |||
| A | A11. Susu Bubuk Putih (Dancow, Bendera) | Sedang | Kg | |
| A12. Gula Pasir | Sedang | Kg | ||
| A13. Minyak Goreng A14. Kangkung | Curah Baik | Kg Kg | ||
| 1 | A14. Kangkung A15. Bayam A16. Wortel A17. Brokoli | Baik Baik | Kg Kg | |
| Baik | Kg | |||
| A16. Wortel A17. Brokoli A18. Pisang | Baik | Kg | ||
| Baik | Kg | |||
| A18. Pisang A19. Pepaya A20. Anggur | Baik Baik | Kg Kg | ||
| Baik Baik | Kg Kg |
| A21. Apel A22. Pear A23. Jeruk | Baik | Kg | ||
| Baik | Kg | 1 | ||
| Bak | Kg | 1 | ||
| 1 | A24. Mie Instan (Supermi, Indomie) A25. Teh celup (Sosro, 2 Tang. | Kualitas sedang | Bungkus | us |
| A25.Te | ||||
| A25. Teh e | Kualitas sedang | Dus | ||
| Sariwangi) isi 25 A26. Kopi (kapal api, singa) | Kualitas sedang | 75 gr | ||
| A27 | A27. Bumbu-bumbuan (15% dari total) | Bungkus | 1 | |
| B | SANDANG | |||
| 8 | B1. Celana Panjang | Katun sedang | Potong | |
| B | B2. Rok | Katun sedang | Potong | |
| B3 | B3. Kemeja pria lengan pendek | Katun | Potong | |
| B4 | B4. Blus (atasan untuk perempuan) | Katun | Potong | |
| B5. | B5. T-shirt | Katun sedang | Potong | |
| B6 | B6. Kaos dalam laki-laki | Katun sedang | Potong | |
| B7. BH | B7. BH | Biasa | Potong | |
| B8. | B8. Celana dalam laki-laki | Sedang | Potong | 一 |
| B9 | B9. Celana dalam perempuan | Sedang | Potong | |
| B1 | B10. Sarung | Sedang | Potong | |
| 8 | B11. Sepatu | Kulit sintetis | Pasang | |
| 1 | B12. Sandal jepit | Karet | Pasang | |
| B13. Handuk mandi | 100x60 cm | Potong | ||
| 1 | B14. Sajadah | Sedang | Potong | |
| 1 | B15. Mukena | Biasa | Potong | |
| 1 | B16. Celana pendek | Katun | Potong | |
| 1 | B17. Kaos | Katun | Potong | |
| 1 | B18. Sandal semi formal | Kulit sinbetis | Pasang | |
| B19. Kaos Kaki | Katun | Pasang | ||
| 8 | 820. Ikat pinggang | Kulit sintetis | Buah | |
| 1 | B21. Tas/ransel | Biasa | Buah | |
| B22. Dompel | Kulit sintetis | Buah | ||
| 1 | B23. Paket seragam anak TK | 1 | Paket |
| B24. Paket seragam anak SD | B24. Paket seragam anak SD | SD Negeri | Paket | 1 |
| B25. Paket seragam anak SMP | SMP Negeri | Paket | ||
| B | B26. Paket seragam anak SMU | SMU Negeri | Paket | |
| B | B27. Kerudung | Kualitas sedang | Buah | 1 |
| B28. Peci | Kualitas sedang | Buah | ||
| 1 | B29. Jacket | Kualitas sedang | Buah | |
| C | PERUMAHAN | |||
| 1 | C1. Cicil rumah type 27/ 72 | RSS | 1 bulan | |
| 1 | C2. Pajak Bumi dan Bangunan | |||
| C3. Tempat tidur | No 3 polos | buah | ||
| 1 | C4. Tempat tidur | No 2 polos | buah | |
| C5. Kasur dan bantal | Busa | buah | ||
| C6. Sprei dan sarung bantal | Katun | buah | ||
| c | C7. Meja dan kursi tamu | Kayu | Set | |
| C8 | C8. Meja dan kursi makan | 1 meja 4 kursi | Set | |
| C | C9. Lemari pakaian | Kayu sedang | Buah | |
| C1 | C10. Sapu rumah | ljuk | Buah | |
| C1 | C11. Sapu halaman | Lidi | Buah | |
| C12 | C12. Pengki | Plastik | Buah | |
| C1 | C13. Tempat sampah | Plastik | Buah | |
| c | C14. Pel | Tangkai | Buah | |
| c | C15. Gayung | Plastik | Buah | |
| 1 | C16. Tempat sabun | Plastik | Buah | |
| 1 | C17. Sikat cuci | Plastik | Buah | |
| 1 | C18. Papan cuci | Kayu | Buah | |
| 1 | C19. Spans cuci piring | Sedang | Buah | |
| C20. Piring makan | Polos | Buah | ||
| c | C21. Gelas minum | Polos, sedang | Buah | |
| c | C22. Sendok dan garpu | Stainless | Buah | |
| 10 | C23. Mangkok | Sedang | Buah | |
| 1 | C24. Sendok nasi | Stainless Steel | Buah | |
| 1 | C25. Sendok sayur | Stainless Steel | Buah | 1 |
| 1 | C26. Ceret Aluminium | Ukuran 25 cm | Buah | 1 |
| 1 | Ukuran 32 cm | Buah | 1 | |
| C27. Wajan Aluminium | Ukuran 32 cm | Buah | 1 |
| Ukuran 32 cm | ||||
| 7 | C30. Sendok Masak | Aluminium | Buah |
| C29. Magic Com | Ukuran 32 cm | Buah | ||
| 1 | C30. Sendok Masak Aluminium | Aluminium | Buah | |
| C31. Kompor minyak tanah C32. Kompor Gas | Aluminium | Buah | ||
| 1 tungku | Buah | Buah | ||
| C33. Minyak tanah C34. Gas tabung kecil | Eceran | Liter | ||
| Eceran 3 kg | Tabung | 1 | ||
| Eceran 12 kg | Tabung | |||
| c | C36. Ember plastik | 20 liter | Buah | |
| 900 watt | Bulan | |||
| 1 | C37. Rekening Listrik C38. Bola lampu pijar | 40 watt | Buah | |
| C39. Bola lampu neon C40. Air Bersih | 18 watt | Buah | ||
| PDAM, Beli | M3 | |||
| 1 | C41. Sabun cuci pakaian C42. Sabun cuci piring | Surf | Kg | |
| Wings | 250 gr | |||
| C43. Termos | Ukuran sedang | Buah | ||
| 1 | C44. Pisau | Stainlees Steel | Buah | |
| 1 | C45. Gunting | Stainlees Steel | Buah | |
| 1 | C46. Jam dinding | Kecil | Buah | 1 |
| 1 | C47. Seterika | Listnk | Buah | 1 |
| 1 | C48. Rak Piring besar | Stainless Steel | Buah | |
| C49. Rak piring kecil | Stainless Steel | Buah | ||
| 1 | C50. Gordyn | Kualitas Sedang | 1 Set | 一 |
| 1 | C51. Payung | Kualitas Sedang | Buah | |
| 1 | C52. Jas hujan | Kualitas Sedang | Buah | |
| 1 | C53. Radio | Listrik | Buah | |
| 1 | C54. Televisi | 21 inci | Buah | |
| D | PENDIDIKAN | |||
| D1. Bacaan/ Radio | Majalah berita | Buah | ||
| D2. Paket buku TK | Semester | |||
| D3. Paket buku SD dan LKS | SD Negeri | Semester | ||
| D4. Paket buku SMP dan LKS | SMP Negeri | Semester | ||
| D5. Paket buku SMU dan LKS | SMU Negeri | Semester | ||
| D6. Koran | Nasional, langganan | Bulan | ||
| Semester | ||||
| D7. Buku Tulis | Baik | Semester | ||
| D8. Buku Gambar D9. Pensil 2B | D8. Buku Gambar | Baik | 1 | |
| 0 | D9. Pensil 2B | Baik | Semester | |
| 1 | D10. Ballpoint | Baik | Semester | |
| E | KESEHATAN | 1 | ||
| 1 | E1. Pasta gigi | Kualitas sedang | 80 gram | |
| E2. Sabun mandi | Batang | 80 gram | ||
| E3. Sikat gigi | Kualitas sedang | Buah | ||
| E4. Shampo (sunsilk, pantene) | Kualitas sedang | 100 ml | ||
| E5. Pembalut (Laurier, Charm) E6. Alat cukur (Gilete, | Kualitas sedang | Pack 10s | ||
| E6. Alat cukur (Gilete, | Kualitas sedang | Buah | ||
| E7. Obat anti nyamuk cair (Baygon, Hit) | Kualitas sedang | 200 ml | ||
| E8. Potong Rambut | Salon lokal | 1 kali | ||
| 1 | E9. Obal-obatan P3K | Standar | Pack | |
| E10. Minyak kayu putih (cap lang. gajah) | Kualitas sedang | 75ml | ||
| 1 | E11. Cotton Bud | Kualitas sedang | Isi 50 | |
| 1 | E12. Sisir | Kualitas sedang | Buah | |
| 1 | E13. Gunting kuku | Kualitas sedang | Buah | |
| 1 | E14. Bedak (Mustika Ratu) | Kualitas sedang | Pack | |
| 1 | E15. Deodoran | Kualitas sedang | Buah | |
| 1 | E16. Lipstik (Mustika Ratu) | Kualitas sedang | Buah | |
| 1 | E17. Alat kontrasepsi | Kualitas baik | Pak | |
| E18 Hand and Body Lotion | Kualitas sedang | 100 ml | ||
| E19. Sabun Pembersih Muka | Kualitas sedang | 100 ml | ||
| E20. Pembersih muka | Kualitas sedang | 200ml | ||
| E21. Kapas | Kualitas sedang | 50 gr | ||
| E22. Biaya ke Dokter + obat | Praktik Dokter | 1 kali | ||
| F | TRANSPORTASI | |||
| 1 | F1. Ongkos angkot F2. Kredit molor dan perawatan (Vega, Supra fit) | 1 bulan | ||
| 1 bulan | ||||
| 1 | Liter | |||
| 1 | F4. Pajak Kendaraan Bermotor | 1 | 1 tahun | |
| 1 | F5. Transportasi anak TK | 1 bulan | 1 |
| F6.Tr | F6. Transportasi anak SD | 1 | 1 bulan | 1 |
| F7. Transportasi anak SMP | 1 bulan | |||
| F8. Transportasi anak SMU | 1 bulan | 1 | ||
| G | ANEKA KEBUTUHAN | 1 | ||
| 1 | G1. Pulsa telepon (simpati, xl, mentari, | Pra bayar | 1 bulan | |
| 1 | G2. Handphone (Nokia, Sony Erikson) | Fitur Standard, tanpa kamera | Buah | |
| 1 | G3. luran kampung | 1 bulan | ||
| 1 | G4. Sumbangan/kondangan | 1 kali | ||
| 1 | G5. luran SB | 1 bulan | ||
| 1 | G6. Bayar Pajak | 1 tahun | ||
| 1 | G7. Uang saku anak TK | 1 bulan | ||
| H | G8. Uang saku anak SD | 1 bulan | ||
| G9. Uang saku anak SMP | 1 bulan | |||
| G10. Uang saku anak SMU | 1 bulan | |||
| H | REKREASI DAN TABUNGAN | |||
| 1 | H1. Rekreasi | Transport + tiket | ||
| 1 | H2. Tabungan (10% dari total) | 1 | ||
| H3. Asuransi | 1 |