Baca teks (PDF): Menuju Upah Layak, Survei Upah Buruh Tekstil Dan Garmen Di Indonesia By Indrasari Tcandraningsih & Rina Herawati

93 halaman · 93 halaman diproses dengan OCR · 30.0 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. Menuju Upah Layak: Survei Upah Buruh Tekstil dan Garmen di Indonesia
  2. MENUJU UPAH LAYAK
  3. Kata Pengantar
  4. Erwin Schweisshelm
  5. Kata Pengantar
  6. DaftarIsi
  7. DAFTAR TABEL
  8. DAFTAR DIAGRAM
  9. Tim Peneliti
  10. SPN:
  11. Garteks SBSI:
  12. AKATIGA:
  13. Entri Data:
  14. Ringkasan Eksekutif
  15. Tujuan Survei:
  16. Metode Survei:
  17. Lingkup Survei:
  18. Definisi:
  19. Temuan Survei:
  20. A. Profil Perusahaan
  21. B. Profil Buruh
  22. C. Kebutuhan Hidup Layak
  23. D. Upah Minimum dan Poia Pengeluaran Buruh
  24. 3. Perbandingan upah dengan masa kerja
  25. E. Strategi Bertahan Hidup
  26. F. Menuju Konsep Upah Layak
  27. Pendahuluan
  28. Upah Minimum dan Permasalahannya
  29. Tujuan Survei
  30. Kerangka Studi dan Definisi
  31. Diagram 2 Alur Logika Survei
  32. UPAH MINIMUM DAN KONDISI BURUH
  33. UPAH LAYAK:
  34. Metode Survei
  35. Kuesioner 1 (K1)
  36. Kuesioner 2 (K2) dan FGD tentang Komponen Kebutuhan Hidup Layak untuk Menghitung Upah Layak
  37. Cara Menghitung KHL
  38. FGD tentang Negosiasi Upah di Tingkat Basis
  39. Wawancara Mendalam
  40. Profil Industri Tekstil dan Garmen Indonesia
  41. Temuan Survei
  42. Box 1
  43. Contoh kasus buruh menikah masa kerja panjang
  44. Membesarkan 3 Anak Balita dengan Upah Buruh di Jawa Tengah
  45. Box 2
  46. Membantu Keluarga di Tengah Kekurangan
  47. Membantu Keluarga di Tengah Kekurangan
  48. Menuju Konsep UpahLayak
  49. Referensi
  50. Peraturan
  51. SURVEI UPAH LAYAK SEKTOR TEKSTIL, GARMEN, DAN SEPATU PADA BURUH ANGGOTA SPN DAN GARTEKS
  52. Terima kasih atas waktu yang telah Anda sediakan.
  53. Lampiran. 3

INDRASARI TJANDRANINGSIH & RINA HERAWATI

Menuju

Upah A 2 TWARO GRARIA

Oktober 2009

Survei Upah Buruh Tekstil dan Garmen di Indonesia

Textle Workers Aslan and Pasinc Regional Organizational

Studi ini dilakukan dalam rangka mengumpulkan informasi untuk membangun konsep upah layak sebagai pengganti konsep dan kebijakan upah minimum, untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas pekerja ; serta memanggil Negara untuk berbagi tanggungjawab dengan pengusaha dalam menyejahterakan pekerja.

Survey yang dilakukan oleh SPN dan F.Garteks bersama AKATIGA Pusat Analisis Sosial dengan dukungan Friedrich Ebert Stiftung dan TWARO ini dilakukan terhadap buruh yang bekerja di 50 pabrik yang tersebar di 9 kabupaten (Jakarta Utara, Serang, Kabupaten dan Kota Tangerang, Bogor, Sukabumi, Semarang, Sukoharjo dan Karanganyar) di 4 Provinsi (DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah) yang merupakan pusat industri tekstil dan garmen di Indonesia selama bulan Oktober 2008 - April 2009.

PUSTAK JI. Kemang Selatan II No. 2A Jakarta 12730.Indonesia PO Box 7952 JKSKM Jakarta 12079.Indonesia Ph.0062-21-7193711(hunting) Fax 0062-21-71791358 Website: www.fes.or.id JI. Tubagus Ismail II/2 Bandung 40134 Telp: 022-2502302, Fax 022-2535824 E-mail:[email protected] Website:www.akatiga.org

Friedrich-Ebert-Stiftung

AKATIGA- Pusat Analisis Sosial tre(f.heasmonf eh sgl5

Survei Buruh Tekstil dan Garmen di Indonesia

MENU MAI HAAU nsme@ neb litaleT rdunu8 isviu2 aenoanl ib

Kata Pengantar

Di banyak negara di Asia, industri tekstil dan garmen merupakan kontributor kunci bagi pendapatan ekspor negara-negara tersebut. Namun, sangat disayangkan, upah yang didapat oleh pekerja-pekerja di industri ini termasuk yang terendah di antara industri manufaktur lainnya. Dalam kebanyakan kasus, upah yang dibayar dalam industri tekstil dan garmen didasarkan pada aturan upah minimum yang berlaku di banyak negara.

Meskipun demikian, para pekerja dan serikatnya terus mengeluhkan upah minimum yang tidak kunjung mencukupi, bahkan untuk sekadar memenuhi kebutuhan mendasar para pekerja dan keluarganya. Untuk memberikan bukti yang menguatkan argumen ini, serikat pekerja dalam sektor industri dan garmen di Indonesia, India, dan Kamboja memutuskan untuk melakukan survei untuk menentukan apa yang disebut dengan upah layak, suatu tingkatan upah yang memungkinkan para pekerja untuk setidaknya "hidup layak". Proyek ini didukung oleh Organisasi Pekerja Tekstil Kawasan Asia (Textile Workers Asia Regional Organisation atau TWARO) dan Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), sebuah yayasan politik Jerman yang berkomitmen mempromosikan demokrasi dan keadilan sosial.

Di Indonesia, pelaksanaan survei ini dipercayakan kepada AKATIGA, sebuah institusi penelitian ekonomi dan sosial yang independen. Survei dilakukan di 9 kawasan yang merupakan pusat industri tekstil dan garmen di Indonesia dan padat dengan pekerja tekstil dan garmen. Publikasi ini berisi hasil penelitian yang utama, yang membuktikan bahwa upah minimum di wilayah-wilayah yang disurvei tidak dapat memenuhi standar hidup yang layak.

Friedrich-Ebert-Stiftung menyampaikan terima kasih kepada AKATIGA, Serikat Pekerja Nasional (SPN), dan Serikat Pekerja Garmen dan Tekstil (GARTEKS) yang telah mengumpulkan data dan menghasilkan gambaran-gambaran penting sebagai upaya untuk berkontribusi terhadap diskusi yang lebih objektif mengenai sistem pengupahan di Indonesia. Upah layak tidak hanya adil bagi pekerja, tetapijuga menyediakan kesempatan bagi pemberi kerja dan perekonomian pada umumnya. Kesejahteraan, kondisi kerja, dan motivasi pekerja yang lebih baik akan meningkatkan produktivitas dan menciptakan stabilitas serta meningkatkan konsumsi dalam negeri. Kami berharap hasil penelitian ini dapat membangkitkan diskusi positif ke arah ini.

Jakarta. November 2009

Erwin Schweisshelm

Direktur Perwakilan Kantor FES Indonesia

Kata Pengantar

Upah yang layak bagi buruh masih menjadi tema penting dalam perjuangan buruh. Perdebatan tentang nilai yang disepakati baik oleh buruh maupun pengusaha masih terus berlangsung. Di satu sisi, buruh menganggap bahwa upah yang mereka terima tidak mencukupi kebutuhan hidup layak mereka, ditambah lagi kenaikan-kenaikan harga yang terjadi setiap tahun. Di sisi lain, pengusaha sering beranggapan bahwa kenaikan upah buruh akan menaikkan biaya produksi, yang pada gilirannya dianggap menjadi salah satu faktor tidak kompetitifnya iklim usaha di Indonesia.

Survei yang dilakukan atas kerja sama AKATIGA - Pusat Analisis Sosial, Serikat Pekerja Nasional (SPN), serta Garmen Tekstil Serikat Buruh Seluruh Indonesia (Garteks SBSI), dengan dukungan dana dari Friedrich- Ebert- Stiftung (FES) dan Textile Workers Associations Regional Office (TWARO) ini berusaha menawarkan konsep tentang upah layak. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan data pendukung bagi serikat pekerja/serikat buruh dalam kegiatan advokasi mereka tentang upah. Survei ini menghitung nilai kebutuhan buruh dan keluarganya, akan tetapi yang menjadi gagasan mendasar dari kegiatan ini adalah tentang konsep komponen hidup layak (KHL). Elaborasi dari KHL ini diharapkan dapat membantu kita melihat bahwa sebagian dari komponen tersebut, seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan, juga merupakan tanggung jawab Pemerintah untuk memenuhinya.

AKATIGA mengucapkan terima kasih kepada SPN dan Garteks SBSI atas kerja samanya yang baik dalam pelaksanaan survei, juga kepada FES dan TWARO atas dukungan finansial dan substansi yang diberikan selama kegiatan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita.

Bandung, November 2009

Nurul Widyaningrum

Direktur Eksekutif AKATIGA

DaftarIsi

Kata Pengantar ~ 5 Tim Peneliti ~ 13 Ringkasan Eksekutif ~ 15 Pendahuluan ~ 27 Upah Minimum dan Permasalahannya ~ 30 Tujuan Survei ~ 34 Kerangka Studi dan Definisi ~ 36 Metode Survei ~ 41 Profil Industri Tekstil dan Garmen Indonesia ~ 49 Temuan Survei ~ 53 a. Profil Perusahaan Tekstil dan Garmen dalam Survei ~ 53 b. Profil Responden ~ 53 Upah dan Pendapatan ~ 57 C. d. Pola Pengeluaran ~ 61 e. Daya Beli Upah ~ 63 f. Strategi Buruh Bertahan Hidup ~ 68 Boks 1: Contoh kasus buruh menikah masa kerja panjang ~ 69 Boks 2: Membantu keluarga di tengah kekurangan ~ 70 Menuju Konsep Upah Layak ~ 72

Referensi ~ 75

Lampiran ~ 77

a. Perbandingan Komponen KHL Versi Permenaker 17/VIII/2005 dengan KHL versi FGD ~ 77

b. Kuesioner 1 (K1) ~ 82

C. Kuesioner 2 (K2) ~ 87

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Responden per Wilayah ~ 43 Tabel 2 Perbandingan Komponen KHL ~ 46 Tabel 3 Jumlah Responden Berdasarkan Sektor Industri ~ 48 Tabel 4 Profil Industri TPT Indonesia ~ 50 Tabel 5 Jumlah Responden Berdasarkan Umur ~ 54 Tabel 6 Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan ~ 54 Tabel 7 Perbandingan Rata-rata Upah Pokok, Upah Riil, dan Upah Total di Setiap Kabupetan/Kota Lokasi Survei ~ 58 Tabel 8 Perbandingan UMK dengan Rata-rata Upah Pokok, Upah Riil, dan UpahTotal ~ 58 Tabel 9 Upah dan Masa Kerja ~ 60 Tabel 10 Rata-Rata Upah Riil Setiap Jabatan ~ 61 Tabel 11 Perbandingan Besarnya Pengeluaran Riil Berdasarkan 8 Komponen KHL ~ 62 Tabel 12 Pengeluaran Buruh Berdasarkan Jumlah Tanggungan untuk Tiap Kabupaten/Kota ~ 63 Tabel 13 Upah dan Pengeluaran ~ 64 Tabel 14 Kemampuan UMK Membiayai Pengeluaran Riil ~ 64 Tabel 15 UMK dan Kebutuhan Hidup Layak untuk Tiap Kabupaten/ Kota per Jumlah Tanggungan ~ 65 Tabel 16 Kemampuan UMK untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup Layak Berdasarkan Status Perkawinan untuk Tiap Kabupaten/Kota ~66 Tabel 17 UMK, Upah Riil, Upah Total dan Rata-rata Pengeluaran Riil untuk Tiap Kabupaten/Kota ~ 67 Tabel 18 Perbandingan Alokasi Pengeluaran Berdasarkan 8 Komponen KHL ~ 68

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1 Kerangka Studi ~ 38

Diagram 2 Alur Logika Survei ~ 40

Diagram 3 Persentase Responden Berdasarkan Status Perkawinan dan Jumlah Tanggungan ~ 55

Tim Peneliti

SPN:

Kusmin bin·Dardi Endang Sunarto Prabowo (alm) Iwan Kusmawan Ucok Sutrisno Purwoko Sukarno Edi Mulyono Hera Iskandar Tjatur Hadiwidjajanto Herry Sofyan

Garteks SBSI:

Ary Joko Sulistyo Yanto Suryadinata Agus Saefudin Martua Raja Siregar

AKATIGA:

Indrasari Tjandraningsih Rina Herawati

Entri Data:

Edy Antara (SPN) Esa Krisnha Ayu Apriani (AKATIGA)

Ringkasan Eksekutif

Persoalan upah minimum buruh di Indonesia belum selesai diperdebatkan. Inti perdebatan, dari sisi buruh, terletak pada ketidakcukupan upah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan, di sisi pengusaha, kenaikan upah setiap tahun yang memberatkan. Salah satu gagasan untuk mencari jalan keluar dari perdebatan ini adalah dilontarkannya konsep upah layak.

Konsep upah layak di tingkat internasional digagas oleh ITGLWF - Serikat Internasional untuk Pekerja Tekstil, Garmen, dan Kulit yang disebarluaskan kepada afiliasinya di tingkat regional dan nasional. Afiliasi nasional di Indonesia yakni SPN (Serikat Pekerja Nasional) dan Garteks SBSI (Garmen Tekstil Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) menyambut gagasan ini dan sepakat untuk melakukan survei yang akan dijadikan data pendukung dalam merumuskan konsep upah layak untuk Indonesia.

Survei ini dilaksanakan atas kerja sama antara SPN dan Garteks SBSI dengan bantuan teknis oleh AKATIGA yang didukung secara finansial oleh FES (Friedrich Ebert Stiftung Kantor Jakarta) dan TWARO (Textile Workers Association Regional Office). Seluruh kegiatan proyek ini dilaksanakan selama 6 (enam) bulan dan kegiatan surveinya sendiri dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan April 2009.

Survei upah layak diletakkan dalam kerangka sistem produksi global produk tekstil garmen dan kulit (sepatu) dan dalam kerangka sistem pengupahan nasional. Dalam sistem produksi global industri tekstil dan garmen Indonesia berada di tengah sistem produksi subkontrak internasional yang berproduksi atas dasar pesanan dari pihak prinsipal, yaitu para pemilik merek atau pembeli internasional produk-produk untuk pasar ekspor. Di dalam sistem tersebut Indonesia harus bersaing dengan negara-negara berkembang lain sesama subkontraktor yang menjadi sumber pasokan produk tekstil dan garmen internasional. Dalam kerangka pengupahan nasional, Indonesia telah memiliki aturan dan perangkat pengupahan yang merupakan embrio bagi upah layak yang terdiri atas UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.17 Tahun 2005. Selain itu, Indonesia juga telah memiliki institusi Dewan Pengupahan yang berfungsi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam menetapkan upah minimum dan menerapkan sistem pengupahan serta menyiapkan bahan perumusan sistem pengupahan.

Dalam kaitannya dengan hak buruh sebagai warga negara, maka penelitian ini menempatkan pemerintah bukan hanya sebagai pembuat kebijakan dalam hal pengupahan tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup warga negara. Bentuk tanggung jawab itu berupa penyediaan jaminan social kepada warganya.

Tujuan Survei:

Mengumpulkan informasi untuk membangun konsep upah layak buruh di sektor tekstil dan garmen di Indonesia

Hasil survei akan digunakan oleh serikat buruh sektor tekstil dan garmen untuk mulai mempromosikan konsep upah layak bagi buruh sektor ini dalam rangka:

1. Mengganti konsep dan kebijakan upah minimum untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas pekerja.

2. Meminta negara untuk berbagitanggungjawab dengan pengusaha dalam menyejahterakan pekerja.

Metode Survei:

Penelitian ini dilakukan dengan metode survei, FGD (Focus Group Discussion), dan wawancara mendalam. Survei dilakukan dengan menggunakan 2 macam kuesioner, yaitu:

Kuesioner 1 (K1): Survei buruh anggota SPN dan Garteks untuk memperoleh pola pendapatan dan pengeluaran buruh secara riil.

Kuesioner 2 (K2): Survei harga pasar untuk mendapatkan harga bahan-bahan kebutuhan hidup layak.

FGD bersama pengurus serikat dilakukan dua kali: 1) untuk merumuskan Komponen Upah Layak yang dilaksanakan pada tahap awal survei, dan 2) untuk merumuskan strategi advokasi hasil survei yang dilakukan setelah tahap pengolahan dan analisis data survei.

Wawancara mendalam dilakukan dengan pengurus dan anggota serikat untuk melengkapi data survei dan untuk mengetahui strategi buruh dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Lingkup Survei:

Survei dilakukan terhadap sampel responden sejumlah 384 orang dari total populasi anggota SPN dan Garteks yang jumlahnya 361.457 orang yang bekerja di 50 pabrik yang tersebar di 9 kabupaten (Jakarta Utara, Serang, Kabupaten dan Kota Tangerang, Bogor, Sukabumi, Semarang, Sukoharjo, dan Karanganyar) di 4 provinsi (DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah) di Pulau Jawa yang merupakan pusat industri tekstil dan garmen di Indonesia. Responden dipilih berdasarkan kategori perempuanlajang, perempuan-menikah, laki-laki lajang, dan laki-laki menikah. Jumlah responden per wilayah diambil secara proporsional berdasarkan jumlah anggota di wilayah yang bersangkutan. Adapun perbandingan jumlah responden perempuan dan laki-laki adalah 2:1 berdasarkan perbandingan jumlah anggota perempuan dan laki-laki baik di SPN maupun Garteks.

Definisi:

1. Kebutuhan Hidup Layak (versi Permenaker 17/VIll/2005) adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/ buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik, dan sosial untuk kebutuhan 1 bulan

2. Kebutuhan Hidup Layak (versistudi ini) mengacu pada kebutuhan hidup yang harus dipenuhi agar seorang pekerja dan keluarganya dapat hidup layak dan mampu mereproduksi kembali tenaganya sehingga menjadi lebih produktif.

3. Upah layak mengacu pada upah untuk seorang pekerja dengan jam kerja standar yang dapat memenuhi kebutuhan hidup layak dan memberikan kemampuan menabung. Untuk Indonesia, jam kerja standar adalah 40 jam per minggu.

Temuan Survei:

A. Profil Perusahaan

Sebanyak 50 perusahaaan tekstil dan garmen yang tersebar di 9 kabupaten dicakup dalam survei ini dengan profil sebagai berikut:

Sebagian besar berstatus PMDN dan sebagain kecil PMA

Terdiri atas 19 perusahaan garmen, 22 perusahaan tekstil, 2 perusahaan memproduksi tekstil dan garmen, serta 7 perusahaan sepatu.

Sebagian besar adalah perusahaan berskala menengah dan besar yang mempekerjakan buruh di atas 300 orang. Sejumlah 22 perusahaan mempekerjakan lebih dari 1000 buruh.

Produk yang dihasilkan oleh 78% perusahaan seluruhnya diekspor, 20% perusahaan berproduksi sebagian untuk ekspor dan sebagian untuk domestik.

Perusahaan yang disurvei memproduksi merek-merek dunia seperti Marks & Spencer, Double Two, Levis, Nike, Adidas, Teijin Tetoron, dan Wallmart.

Negara tujuan ekspor yang utama adalah AS dan Uni Eropa, selain juga Jepang dan Cina.

B. Profil Buruh

Usia: < 20 tahun hingga >45 tahun dengan mayoritas (73,1%) berusia di bawah 35 tahun.

Pendidikan: bervariasi, mulai dari tidak tamat SD hingga Akademi/Sarjana, dan mayoritas adalah tamat SMU (68,1%).

Status pernikahan danjumlahtanggungan: surveimenunjukkan mayoritas responden baik lajang maupun menikah memiliki tanggungan yang hidup dari penghasilannya sebagai buruh.

Survei ini memperlihatkan bahwa hanya 41% buruh lajang yang menanggung dirinya sendiri, sementara 59% buruh lajang memiliki tanggungan lain selain dirinya sendiri. Bahkan dari jumlah tersebut, 30% buruh lajang memiliki tanggungan ≥ 4 orang, termasuk dirinya sendiri.

Tempat tinggal: beragam mulai dari asrama perusahaan, kontrak rumah, di rumah sendiri, ikut orang tua atau mertua, sewa kamar (kost) hingga menumpang di rumah saudara. Hampir 30% responden tinggal bersama mertua, 28% mengontrak rumah dan 22% tinggal di rumah sendiri.

Masa kerja: berkisar antara 0-29 tahun; masa kerja 33,5% responden antara 2 - 5 tahun dan masa kerja 48,7% antara 6-15 tahun.

Jabatan dalam pabrik: 83,2% adalah operator, sisanya adalah koordinator line, supervisor, dan staf.

Status hubungan kerja: 86,2% adalah buruh dengan status hubungan kerja tetap dan 13,8% responden yang berstatus kontrak.

C. Kebutuhan Hidup Layak

Komponen Kebutuhan Hidup Layak yang menjadi dasar survei ini menggunakan acuan dasar komponen KHL sebagaimana ditentukan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja Per-17/ Men/ VIII/2005 yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan pengeluaran riil buruh. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan keluarga, ketersediaan jenis barang, dan peningkatan kualitas barang. Penyesuaian ini menghasilkan penambahan 1 komponen yakni aneka kebutuhan yang tidak ada dalam komponen KHL versi pemerintah, serta penambahan subkomponen pada setiap komponen. Perbandingan komponen KHL selengkapnya adalah sebagai berikut:

NoKHL versi Permenaker Nomor Per-17/Men/ VIII/ 2005*KHL versi FGD**
1Makanan dan minuman11 komponen, 16 jenisMakanan dan Minuman11 komponen, 27 Jenis
2Sandang9 komponen, 12 jenisSandang20 komponen, 29 jenis
3Perumahan22 komponen, 23 jenisPerumahan48 komponen, 54 jenis
4Pendidikan1 komponen, 1 jenisPendidikan7 komponen, 10 jenis
5Kesehatan8 komponen, 9 jenisKesehatan21 komponen, 22 jenis
6Transportasi1 komponen, 1 jenisTransportasi5 komponen, 8 jenis
7Aneka Kebutuhan7 komponen, 10 jenis
8Rekreasi dan Tabungan2 komponen, 2 jenisRekreasi dan tabungan3 komponen, 3 jenis

D. Upah Minimum dan Poia Pengeluaran Buruh

1. Upah buruh tekstil dan garmen terdiri atas upah pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, dan lembur.

Upah pokok dan tunjangan tetap dalam survei ini disebut dengan upah riil, dan upah riil ditambah tunjangan tidak tetap dan lembur disebut dengan upah total.

833,475 Upah pokok rata-rata: Rp.

Upah riil rata-rata: Rp. 888.300

Upah total rata-rata: Rp. 1,090,253

Tunjangan tidak tetap plus lembur menyumbang rata-rata 24,1% terhadap rata-rata upah total.

Lokasi PerusahaanUMK 2009 (Rp)Upah Riil (Rp) (N=376)Rata-rata Upah Total (N=376)Riil Rata- rata (Rp) (N=376)Rata-rata KHL dengan 1 TanggunganRata-rata KHL
Jakarta Utara1.069.8651.064.0001.247.4411.403.1182.446.0344.154.773
Kab. Bogor991.7141.006.3231.194.2591.897.6892 345.5984.059.160
Kab. Sukabumi630.000653.062819.360880.3502.750.2304.256.482
Kab. Karanganyar719.000742.452848.3521 104.9992.239.8823.758.495
Kab. Semarang759.360748.673949.8061.434.8542.266.6583.774.384
Kab. Sukoharjo710.000614.717769.3941.470.5172.365.6973.791.025
Kab. Tangerang1.055.0001.040.3131.269.5191.419.3752.271.0693.912.199
Kota Tangerang1.064.5001.116.7641.433.1651.738.9792.828.7854.515.334
Kab. Serang1.030.0001.071.5461 267.8191.468.9602.809.6814.695.522
Rata-Rata Nasional892.160888.3101.090.2531.467.8962.451.4604.066.433

2. Perbandingan antara UMK dengan rata-rata upah riil, upah total, pengeluaran riil, dan KHL adalah sebagai berikut :

Rata-rata pengeluaran riil buruh per kabupaten selalu lebih tinggi bagi buruh dengan atau tanpa tanggungan dibandingkan dengan upah riil dan UMK.

Rata-rata upah total hanya mampu membayar 74,3% rata-rata pengeluaran riil dan UMK hanya mampu membayar 62,4% rata-rata pengeluaran riil buruh.

Rata-rata upah pokok yang diterima oleh responden lebih rendah daripada UMK. UMK terpenuhi setelah ditambah dengan berbagai tunjangan dan lembur. Sekalipun demikian, nilai rata-rata upah total yang diterima oleh responden masih lebih rendah daripada nilai rata-rata pengeluaran riil per bulan sebesar Rp 1.467.896,00.

Nilai rata-rata nasional Kebutuhan Hidup Layak untuk buruh lajang (membiayai diri sendiri) adalah Rp. 2.451.460,00.

Nilai rata-rata nasional Kebutuhan Hidup Layak adalah Rp. 4.066.433,00.

3. Perbandingan upah dengan masa kerja

Lokasi PerusahaanRata-Rata Masa Kerja (Tahun) (N=376)UMK 2009 * (Rp)Rata-rata (Rp)Rata-rata (Rp.)
Upah Pokok (N=376)Upah Riil (N=376)
Jakarta Utara7,81.069.8651.064.0001.064.000
Kab. Bogor11,5991.714988.7561.006.323
Kab. Sukabumi2,0630.000649.437653.062
Kab. Karanganyar11,4719.000719.300742.452
Kab. Semarang7,9759.360731.718748.673
Kab. Sukaharjo8,4710.000611.976614.717
Kab. Tangerang8,01.055.0001.022.5001.040.313
Kota Tangerang8,51.064.500905.3291.116.764
Kab. Serang5,81.030.0001.050.4711.071.546
Rata-rata (Nasional)8,2892.160833.475888.310

Masa kerja tidak diperhitungkan dalam membayar upah. UMK yang seharusnya untuk membayar upah buruh dengan masa kerja di bawah 1 tahun dijadikan patokan membayar upah buruh yang bahkan bermasa kerja belasan tahun. Buruh yang rata-rata bermasa kerja 2 tahun hingga buruh yang rata-rata bermasa kerja 11 tahun menerima UMK dan ratarata upah pokok yang diterima (kecuali untuk Sukabumi dan Serang) selalu lebih rendah dibandingkan UMK. Demikian pula untuk upah riil, buruh dengan masa kerja antara 2 hingga 11,5 tahun menerima upah lebih kecil atau sedikit lebih tinggi daripada UMK.

4. Rata-rata pengeluaran riil buruh adalah Rp. 1.467.896,00 yang dialokasikan untuk memenuhi 8 komponen kebutuhan hidup layak yang terdiri atas makanan, perumahan, pendidikan, kesehatan, sandang, transportasi, aneka kebutuhan, rekreasi, dan tabungan.

5. Proporsi alokasi rata-rata kedelapan komponen kebutuhan hidup berdasarkan pengeluaran riil dan KHL adalah sebagai berikut:

KomponenAlokasi Riil (%) (N=376)Alokasi bila KHL terpenuhi (%)
Makanan33,020,7
Perumahan14,329,0
Pendidikan3,66,6
Kesehatan9,17,8
Sandang1,97.0
Transportasi11,211,5
Aneka Kebutuhan17,36,0
Rekreasi & tabungan9,211,5

E. Strategi Bertahan Hidup

Hasil survei memperlihatkan bahwa penghasilan total buruh dan UMK tidak pernah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, buruh melakukan beberapa strategi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, antara lain dengan melakukan pekerjaan sampingan, menggabungkan upah yang diterimanya dengan pendapatan anggota keluarga lainnya sebagai pendapatan rumah tangga, melakukan pembelian barang-barang dengan sistem kredit, dan melakukan penghematan dengan mengurangi kualitas dan atau kuantitas barang yang dikonsumsi, atau tidak membelinya sama sekali, berhemat, lingkaran hutang yang tak putus, menanti THR, mengandalkan bantuan keluarga, koperasi, mengandalkan solidaritas teman.

F. Menuju Konsep Upah Layak

Hasil survei menunjukkan tingkat upah minimum tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup layak buruh dan masih jauh dari pengeluaran riil buruh yang disesuaikan dengan tingkat upah yang diterima. Selain rendahnya daya beliupah minimum terhadap kebutuhan hidup, surveiinijuga membuktikan bahwa upah minimum memang dijadikan patokan pengupahan oleh pengusaha atau telah dijadikan upah maksimum. Upah minimum tidak lagi diberikan kepada buruh dengan masa kerja di bawah satu tahun akan tetapi diberikan kepada semua buruh dengan masa kerja hingga belasan tahun. Persoalan ini perlu dicermati baik oleh serikat, pengusaha, maupun pemerintah karena membawa implikasi luas terhadap kinerja industri dan tenaga kerja secara keseluruhan.

Ketidakmampuan upah minimum untuk memenuhi kebutuhan hidup layak menyiratkan beberapa hal yang secara langsung menyentuh kepentingan buruh, pengusaha, dan pemerintah sekaligus. Dari sisi buruh, rendahnya daya beli upah minimum terhadap kebutuhan hidup menyebabkan buruh harus melakukan penghematan dan hidup dalam lingkaran hutang. Kondisi hidup yang sedemikian dapat dipastikan akan berpengaruh terhadap kinerja dan produktivas buruh. Kinerja dan produktivitas buruh yang rendah menjadi kepentingan langsung pengusaha karena juga akan mempengaruhi kinerja dan produktivitas perusahaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi daya saing perusahaan. Secara agregat produktivitas dan daya saing perusahaan yang rendah mencerminkan daya saing nasional yang juga rendah.

Dalam kerangka itu maka perlu dilakukan peningkatan produktivitas buruh melalui perbaikan upah, dan konsep upah layak merupakan gagasan untuk memperbaiki upah yang dapat meningkatkan produktivitas.

Salah satu komponen untuk memenuhi kebutuhan hidup layak adalah upah. Komponen lainnya adalah jaminan sosial yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan dan menjamin aksesnya bagi pekerja. Hal ini berarti bahwa pemenuhan kebutuhan hidup layak bukan hanya tanggung jawab pengusaha melainkan juga memerlukan pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah. Dalam kaitannya dengan konsep upah layak maka nilai kebutuhan hidup layak bukanlah nilai upah layak. Dalam konsep upah layak, yang ditawarkan adalah sebuah konsep upah yang memperhatikan kepentingan buruh dan pengusaha serta membagi tanggung jawab antara pemerintah dan pengusaha. Di dalam konsep ini peran serikat buruh adalah mempertahankan dan meningkatkan kinerja anggota sehingga dapat memiliki argumen yang kuat apabila terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan upah layak.

Indonesia sebenarnya sudah memiliki gagasan awal konsepsi upah layak melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.17 Tahun 2005 yang menetapkan komponen kebutuhan hidup layak yang akan dipenuhi secara bertahap. Penahapan yang dinyatakan dalam peraturan tersebut dapat dipercepat dan dijadikan dasar untuk mematangkan pengonsepan upah layak. Indonesia juga telah memiliki Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional - SJSN yang akan efektif berlaku bulan Oktober 2009. Undang-undang ini merupakan perwujudan dari kewajiban pemerintahterhadap warganegaranya. Dalam dua tahun terakhir beberapa serikat buruh di Indonesia aktif terlibat dalam penyempurnaan undangundang tersebut serta mengusulkan berbagai langkah untuk mendorong pelaksanaan undang-undang yang efektif. Kedua peraturan tersebut dapat saling melengkapi untuk dijadikan dasar dalam mewujudkan konsep upah layak.

Pendahuluan

Upah merupakan persoalan mendasar dalam urusan ketenagakerjaan dan hubungan industrial di Indonesia. Dalam berbagai aksi industrial dan demonstrasi buruh, upah selalu masuk dalam daftar teratas tuntutan aksi. Sebagai negara yang sedang berkembang yang mengambil jalur industrialisasi dengan mengandalkan penanaman modal asing, Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan upah rendah sebagai daya tarik sekaligus sebagai cara untuk memenangkan persaingan dengan sesama negara berkembang lain di kawasan Asia Pasifik. Selain itu, secara obyektif keadaan pasar kerja Indonesia ditandai oleh kelebihan penawaran dan mutu angkatan kerja yang rendah. Pada saat yang sama pemerintah juga dihadapkan pada pekerjaan besar untuk menciptakan lebih banyak kesempatan kerja untuk menahan membengkaknya angka pengangguran.

Salah satu jawaban terhadap persoalan tersebut adalah penerapan kebijakan upah minimum. Di tataran konsep maupun empirik, kebijakan ini selalu mengundang perdebatan yang bersifat klasik dan terletak pada dua kutub: kutub yang pro dan kutub yang kontra, kutub pengusaha dan kutub buruh. Pada tataran teori, perdebatan ini pada dasarnya merupakan wujud dari perdebatan di antara para pendukung dan penentang upah minimum, terutama mengenai konsekuensinya. Para pendukung berargumen bahwa upah minimum akan meningkatkan standar kehidupan kelompok miskin, mendorong konsumsi, dan menekan pengeluaran pemerintah untuk program kesejahteraan sosial. Sebaliknya para penentang upah minimum mempunyai argumentasi yang sebaliknya: tidak akan membantu kelompok miskin dan hanya menguntungkan sebagian kecil pekerja dan merugikan lebih banyak pekerja tidak terampil, serta mengurangi daya saing perusahaan.

Di tataran empirik, kutub pengusaha mengeluh upah minimum naik setiap tahun yang tidak diimbangi kenaikan produktivitas kerja dan membebani biaya produksi. Sebaliknya, pada kutub buruh dikeluhkan soal kenaikan upah minimum yang tak kunjung mampu memenuhi kebutuhan hidup layak.

Perdebatan tersebut sebenarnya juga didasari oleh pemahaman yang tidak terlalu sama mengenai konsepsi tentang upah baik di kalangan buruh maupun pengusaha. Kalangan asosiasi pengusaha sebagai pihak pemberi upah memang siap dengan konsep upah yang memadukan antara kompensasi terhadap kerja yang dilakukan oleh buruh dalam suatu hubungan kerja dan usaha untuk memberikan kesejahteraan bagi buruh1. Di kalangan serikat buruh koridor permasalahan upah yang menonjol adalah yang berkaitan dengan peraturan dan pelaksanaan upah minimum² sembari tidak banyak mempersoalkan hakekat dan konsep upah. Dalam koridor permasalahan tersebut perspektif hak buruh terhadap upah bersifat dominan dan, oleh karenanya, setiap tindakan pengusaha yang dianggap menyalahi peraturan pengupahan yang menjamin hak buruh akan menimbulkan aksi industrial.

Selain itu perdebatan tentang upah oleh kedua pihak yang paling berkepentingan langsung tersebut juga masih diletakkan dalam kerangka upah sebagai kewajiban pengusaha semata dan cenderung melupakan peran pemerintah sebagai pelindung warga negara.

Meskipun ada konsepsi yang jelas mengenai upah, pelaksanaannya tidak semudah yang dibayangkan karena berbagai faktor internal maupun eksternal perusahaan sebagai pemberi upah dan karena aspek politis yang terkandung dalam upah. Dalam konteks persaingan global dan upaya menuju negara demokratis di satu sisi dan dalam konteks pembangunan negara serta perlindungan warga negara di sisi lain, masalah upah tidak pernah menjadi persoalan ekonomi semata akan tetapi merupakan sebuah persoalan yang dilekati oleh dimensi hukum dan politik.

Situasi inilah yang mendorong serikat buruh di Indonesia mulai menggagas konsep upah layak untuk menggantikan konsep upah minimum dengan tujuan mendorong percepatan pencapaian kebutuhan hidup layak yang akan meningkatkan produktivitas kerja. Di samping itu konsep upah layak juga menawarkan gagasan mengenai tanggung jawab dan peran pemerintah yang lebih aktif dalam mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif dan efisien yang mampu menyejahterakan pekerja.

Secarabersamaan serikatburuhinternasionaldanregionaljugamendorong gagasan yang serupa dalam kerangka sebuah upaya untuk mencapai perimbangan keuntungan - fair share -- di antara buruh dan pengusaha. Pertemuan kedua gagasan ini menjadi latar belakang dilaksanakannya kegiatan survei upah layak.

Lihat juga Hendarmin dalam Jurnal Analisis Sorial 2002:95-109

2 Lihat juga Wirahyoso dalam Jurnal Analisis Sosial 2002: 77-93

Upah Minimum dan Permasalahannya

Di Indonesia, hingga saat ini, kebijakan upah minimum masih menjadi acuan pengupahan bagi buruh di sektor formal termasuk sektor Tekstil dan Garmen. Kebijakan upah minimum yang diambil oleh Pemerintah Indonesia pada akhir 80-an menandai dimulainya campur tangan pemerintah dalam menentukan tingkat upah (Manning, 1998; Suryahadi dkk., 2002). Seperti dinyatakan dalam tulisan Suryahadi dkk., kebijakan ini diambil di tengah banyak perubahan dalam pasar tenaga kerja di Indonesia yang terjadi sekaligus sebagai jawaban terhadap tekanan-tekanan internal dan eksternal. Tekanan eksternal berkait dengan orientasi ekspor produk industri Indonesia ke negara-negara Amerika Utara dan Eropa khususnya yang berkaitan dengan keprihatinan terhadap kondisi kerja yang buruk dan upah yang rendah serta halangan terhadap hak dasar pekerja untuk berserikat (2002:21). Selanjutnya dikatakan bahwa sebagai bagian dari jawaban terhadap tekanan tersebut maka pemerintah melakukan serangkaian perubahan dalam mekanisme penentuan upah minimum (2002:22) yang diwujudkan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1 Tahun 1999 tentang Upah Minimum dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.226 Tahun 2000 tentang Perubahan Pasal 1, 3, 4, 8, 11, 20, dan 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1 Tahun 1999 tentang Upah Minimum. Pemikiran dasar penetapan upah minimum adalah bahwa upah minimum merupakan langkah untuk menuju dicapainya penghasilan yang layak untuk mencapai kesejahteraan pekerja dengan memperhatikan aspek produktivitas dan kemajuan perusahaan. Selain itu, pertimbangan yang mendasari penetapan upah minimum sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.1 Tahun 1999 adalah kebutuhan hidup minimum, indeks harga konsumen, kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan, tingkat upah yang berlaku, keadaan pasar tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita.

Dalam penetapan upah minimum, institusi yang paling berperan adalah Dewan Pengupahan yang berfungsi merumuskan besaran upah minimum yang menjadi dasar penetapan upah minimum oleh Kepala Daerah. Dewan Pengupahan adalah sebuah lembaga nonstruktural yang bersifat tripartit yang bertugas untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam menetapkan upah minimum dan menerapkan sistem pengupahan serta menyiapkan bahan perumusan sistem pengupahan. Dewan ini terdiri atas tripartit dengan model keterwakilan berimbang yang melakukan perundingan setiap tahun untuk menetapkan besaran nilai upah minimum. Dasar utama untuk mendapatkan angka usulan kenaikan upah minimum adalah survei harga pasar Kebutuhan Hidup Minimum atau KHM. Dalam perkembangannya KHM diubah menjadi Kebutuhan Hidup Layak atau KHL.

UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan bahwa upah minimum yang diterima buruh seharusnya mampu memenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KHL). UU ini kemudian diterjemahkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-17/Men/VIll/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, yang mengatur bahwa Upah Minimum ditetapkan oleh Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur/ Bupati/Walikota setelah mendengar saran dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan yang melakukan survei KHL.

Sejak ditetapkannya, pelaksanaan upah minimum tidak pernah berjalan lancar. Dari sisi pengusaha persoalan meliputi keberatan pengusaha terhadap kenaikan tahunan upah minimum yang dianggap sebagai beban sedangkan di sisi pekerja persoalan yang muncul meliputi tak patuhnya pengusaha terhadap ketentuan kenaikan upah minimum dan daya bayar upah minimum yang rata-rata hanya dapat memenuhi 80% KHL yang dijadikan dasar penetapan upah minimum. Persoalan lain adalah kebijakan Upah Minimum yang sebenarnya hanya ditujukan untuk buruh lajang dengan masa kerja kurang dari 1 tahun, kemudian diberlakukan juga untuk buruh dengan masa kerja lebih dari 1 tahun dan menjadi upah maksimum karena pengusaha umumnya tidak mau memberikan upah lebih dari upah minimum. Karena diberlakukan juga untuk buruh dengan masa kerja lebih dari 1 tahun dan sebagian besar sudah berkeluarga, maka upah minimum yang perhitungannya didasarkan pada KHL buruh lajang, tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga buruh yang sudah berkeluarga.

Persoalan lain dalam upah minimum adalah dibukanya peluang penangguhan pembayaran upah minimum oleh pengusaha sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-01/MEN/1999 serta tidak efektifnya peraturan mengenai pemberian sanksi bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan pemberian upah minimum. Di samping itu, muncul berbagai cara untuk menyiasati upah minimum. Dalam Peraturan tersebut di atas, disebutkan bahwa upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok plus tunjangan tetap. Sementara itu, dalam UU No.13 Tahun 2003 disebutkan bahwa komponen upah terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap, maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Dalam kenyataannya, mengubah komposisi tersebut merupakan praktik yang umum dilakukan oleh perusahaan. Sebagaimana juga ditemukan dalam survei ini, adakalanya upah pokok lebih kecil dibandingkan tunjangan tetap atau besarnya upah pokok menjadi semakin kecil seiring dengan makin tingginya masa kerja meskipun tidak mengurangi total upah yang diterima. Survei ini juga menemukan bahwa upah yang diterima buruh sering kali lebih kecil daripada UMK.

Tujuan Survei

Surveiupahlayakmerupakanbagiandarikampanyeupahlayakinternasional yang digagas oleh Serikat Buruh Tekstil, Garmen, dan Kulit Internasional (ITGLWF) dan di tingkat Asia, TWARO. Di tingkat nasional, bagi SPN dan Garteks, dua serikat buruh dengan mayoritas anggota adalah buruh tekstil dan garmen, survei ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan buruh melalui upah dan lebih spesifik untuk mengoreksi pelaksanaan upah minimum yang tidak sesuai dengan ketentuannya.

Survei ini bertujuan untuk mencari cara menetapkan upah layak untuk buruh di sektor tekstil dan garmen di Indonesia melalui eksplorasi konsep upah layak. Upah layak sendiri merupakan sebuah konsep yang mendasari kebijakan pengupahan di Indonesia meskipun konsep tersebut belum dijabarkan secara lebih rinci.

Cara penetapan upah layak penting dilakukan karena sampai saat ini belum ada kriteria maupun parameter yang jelas untuk itu. Salah satu dasar untuk menetapkan upah layak adalah komponen kebutuhan hidup layak berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.17 Tahun 2005 yang perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan agar sesuai dengan tingkat hidup layak secara umum.

Hasil survei akan digunakan oleh serikat buruh sektor tekstil dan garmen untuk mulai mempromosikan konsep upah layak bagi buruh sektor ini dalam rangka:

1. Mengganti konsep dan kebijakan upah minimum yang tidak kunjung menjawab persoalan upah buruh maupun kesejahteraan pekerja.

Meminta negara untuk berbagitanggungjawab dengan pengusaha 2. dalam menyejahterakan pekerja.

Kerangka Studi dan Definisi

Survei ini diletakkan dalam kerangka produksi dan perdagangan global dan nasional serta dalam kerangka sistem pengupahan dan upah minimum yang berlaku di Indonesia.

Persoalan pengupahan di sektor tekstil dan garmen di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari persaingan dan rantai produksi global serta struktur organisasi produksi global maupun kebijakan pengupahan nasional. Dalam konteks global, Indonesia bersama-sama negara-negara lain di Asia Tenggara, Asia Selatan, serta negara-negara Pasifik terjalin dalam sistem subkontrak internasional dengan perusahaan-perusahaan multinasional yang memiliki merek-merek dunia untuk tekstil, garmen, dan sepatu. Perusahaan-perusahaan multinasional iniberkedudukan di AS dan Eropa - tidak memiliki pabrik sendiri melainkan mensubkontrakkan pembuatan produknya ke berbagai perusahaan di negara-negara tersebut di atas. Di dalam sistem subkontrak semacam ini negara-negara subkontraktor berkompetisi untuk memperoleh order dengan cara menekan upah³. Di dalam sistem produksi global dan dalam rantai suplai global ini pula faktor upah murah adalah salah satu syarat persaingan kunci di samping syaratsyarat mutu yang baik, waktu pengiriman yang singkat dan tepat, serta efisiensi produksi (Senada, 2008).

Kebijakan upah minimum yang ditempuh Indonesia berada dalam kerangka global semacam itu. Menurut definisi, upah minimum adalah upah terendah yang dijamin hukum dan bertujuan untuk melindungi buruh dari eksploitasi dan kemiskinan. Upah minimum mempunyai fungsi sosial dan ekonomi dan berlaku untuk pekerja yang baru mulai bekerja. Oleh karena itu, upah minimum harus dapat mendukung daya beli agar pekerja mampu memenuhi standar tingkat kehidupan dasar ((Lee, 2007). Konsep upah minimum sebagai jaring pengaman tidak menyentuh persoalan produktivitas pekerja yang selalu dikaitkan dengan upah. Hal ini menyebabkan masalah produktivitas selalu naik ke permukaan ketika terjadi kenaikan upah minimum. Argumentasi klasik dalam perdebatan antara kenaikan upah minimum dan produktivitas adalah bahwa kenaikan upah minimum setiap tahun tidak diimbangi dengan kenaikan produktivitas pekerja sehingga dari sisi pengusaha kenaikan upah hanya menambah beban biaya. Sebagai catatan penting, definisi untuk produktivitas sendiri belum disepakati.

Di dalam kerangka persaingan global dan terintegrasinya industri tekstil dan garmen ke dalam rantai produksi dan pemasok global maka upah menjadi faktor penting dalam usaha setiap negara untuk memenangkan persaingan dalam pengertian memperoleh order pekerjaan dari perusahaanperusahaan multinasional pemilik merek-merek dunia. Konteks global telah membuat persoalan upah menjadi lebih kompleks dan menimbulkan dilema yang hanya dapat diselesaikan dengan turun tangannya negara untuk mengambil peran sebagai penyedia kebutuhan pokok warganya. Di bawah ini adalah kerangka berpikir yang digunakan dalam studi ini yang memperlihatkan bagaimana survei upah layak diletakkan.

Diagram 1 Kerangka Studi

PERSAINGAN GLOBAL HARGA PRODUKTIVITAS BIAYA PRODUKSI UPAH LAYAK TANGGUNG JAWAB UPAH PEMERINTAH Jaminan Sosial Tenaga Kerja KEBUTUHAN HIDUP BURUH Sistem Jaminan KEBUTUHAN HIDUP

Dalam diagram kerangka berpikir di atas juga diperlihatkan bahwa konsep upah layak mempertimbangkan pula kebutuhan keluarga yang perlu dipenuhi oleh pekerja. Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap warga negara bisa mengakses/memiliki daya beli atas semua kebutuhan tersebut, baik melalui regulasi harga maupun jaminan sosial.

Dalam Kebijakan Pengupahan yang saat ini berlaku di Indonesia yaitu Permenaker Nomor Per-17/Men/ VIll/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, Pasal 1 (1) disebutkan bahwa: "Kebutuhan Hidup Layak yang selanjutnya disingkat KHL adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/ buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik, dan sosial untuk kebutuhan satu bulan."

Sementara itu dalam survei ini digunakan definisi mengenai upah layak dan kebutuhan hidup layak sebagai berikut:

Kebutuhan Hidup Layak mengacu pada kebutuhan hidup yang harus dipenuhi agar seorang pekerja dan keluarganya dapat hidup layak dan mampu mereproduksi kembali tenaganya sehingga menjadi lebih produktif.

Upah layak mengacu pada upah pokok untuk seorang pekerja dengan jam kerja standar yang dapat memenuhi kebutuhan hidup layak dan memberikan kemampuan menabung. Untuk Indonesia, jam kerja standar adalah 40 jam per minggu.

Gagasan untuk mulai memperkenalkan konsep upah layak menemukan waktunya kini ketika di tengah persaingan ketat di tingkat global, telah terjadi pergeseran preferensi atau pilihan pemilik merek dan pembeli dalam menetapkan negara-negara sebagai tempat berproduksi dengan tidak lagi memilih negara yang hanya memberikan upah murah akan tetapi juga lebih mengutamakan kualitas dan kecepatan kerja serta ketepatan pengiriman barang.

Lihat Juga BARGAINING FOR A LIVING WAGE, A Trode Union Guide, ITGLWF 2008

Diagram 2 Alur Logika Survei

UPAH MINIMUM DAN KONDISI BURUH

HASIL SURVEY:

- Daya beli Upah Minimum

- Upah riil dan pengeluaran riil

- Daya beli upah riil

Tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup layak

UPAH LAYAK:

Konsep Upah Layak:

• Kebutuhan Hidup Layak: 8 komponen KHL

3000 kalori perhari untuk komponen makanan, 20 % untuk alokasi biaya makan

Pemenuhan KHL untuk mendukung produktivitas buruh

Tanggung Jawab Negara terhadap kesejahteraan warga negara, termasuk pekerja : Jamsostek, SJSN

Metode Survei

Penelitian ini dilakukan dengan metode survei, FGD, dan wawancara mendalam. Survei dilakukan dengan menggunakan 2 macam kuesioner, yaitu:

Kuesioner 1 (K1): Survei kepada buruh anggota SPN dan Garteks untuk memperoleh pola pendapatan dan pengeluaran buruh secara riil

Kuesioner 2 (K2): Survei Harga Pasar untuk mendapatkan harga bahan-bahan kebutuhan hidup layak

FGD bersama pengurus serikat dilakukan 2 kali; masing-masing untuk merumuskan Komponen Upah Layak yang dilaksanakan pada tahap awal survei dan untuk merumuskan strategi advokasi hasil survei yang dilakukan setelah tahap pengolahan dan analisis data survei.

Wawancara mendalam dilakukan dengan pengurus dan anggota serikat untuk melengkapi data survei dan untuk mengetahui strategi buruh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kuesioner 1 (K1)

K1 bertujuan untuk menggali informasi dari buruh yang meliputi informasi tentang: profil buruh dan perusahaan, upah dan komponen-komponen upah yang diterima oleh buruh pada Maret 2009, penghasilan rumah tangga buruh dan pengeluaran rumah tangga buruh (riil), serta upah yang dianggap cukup oleh buruh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

Jumlah buruh yang diambil sebagai sampel penelitian ini dihitung berdasarkan jumlah anggota SPN dan Garteks dari sektor Tekstil, Garmen, Mainan, Sepatu, dan dipilih berdasarkan cluster industri tempat mayoritas anggota SPN dan Garteks berada. Adapun cluster industri yang dipilih berdasarkan sebaran anggota SPN dan Garteks adalah Kab. Semarang, Kab. Sukoharjo, Kab. Karanganyar, Kab. Bogor, Kab. Sukabumi, Kota Tangerang, dan Kab. Serang untuk SPN; dan Kota Jakarta Utara dan Kab.Tangerang untuk Garteks. Semua lokasi survei ini terletak di provinsi-provinsi Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah yang merupakan pusat industri TPT di Indonesia.

Berdasarkan data, anggota SPN sebesar 333.001 orang dan data anggota Gartekssebesar28.456orang,totalkeduanya361.457orang;dengantingkat kepercayaan (confidence level) 95% dan interval kepercayaan (confidence interval) 5%, maka jumlah sampel sebesar 384 orang. Responden dipilih berdasarkan kategori perempuan-lajang, perempuan-menikah, laki-laki lajang, dan laki-laki menikah. Jumlah responden per wilayah diambil secara proporsional berdasarkan jumlah anggota di wilayah yang bersangkutan. Adapun perbandingan jumlah responden perempuan dan laki-laki adalah 2:1 berdasarkan perbandingan jumlah anggota perempuan dan laki-laki baik di SPN maupun Garteks.

Tabel 1

Jumlah Responden per Wilayah

WilayahSP/SBPerempuanLaki-LakiTotal Responden
LajangMenikahLajangMenikah
DKI JakartaGarteks342211
Kab. BogorSPN11126635
Kab. SukabumiSPN886424
Kab. KaranganyarSPN10228951
Kab. SemarangSPN131562356
Kab. SukoharjoSPN18189954
Kab. TangerangGarteks553316
Kota TangerangSPN2827131481
Kab. SerangSPN2015101056
Total1241276667384

Setelah tahap pengumpulan data, dari 384 kuesioner yang disebarkan ternyata terdapat 8 kuesioner yang tidak dapat diolah dan hanya 376 kuesioner yang dapat diolah, sehingga dengan confidence level 95%, interval kepercayaannya (confidence interval) naik menjadi 5,05%.

Kuesioner 2 (K2) dan FGD tentang Komponen Kebutuhan Hidup Layak untuk Menghitung Upah Layak

Kuesioner 2 bertujuan untuk mendapatkan informasimengenaiharga pasar (retail prices) di daerah-daerah yang telah ditetapkan untuk penyebaran K1 yaitu Kab. Semarang, Kab. Sukoharjo, Kab. Karanganyar, Kab. Bogor, Kab. Sukabumi, Kota Tangerang, dan Kab. Serang untuk SPN; dan Kota Jakarta Utara dan Kab. Tangerang untuk Garteks. Rencana awalnya, survei dilakukan di 2 pasar di tiap daerah sehingga total ada 18 survei pasar. Dalam pelaksanaannya, untuk Kota Tangerang dan Kab. Sukabumi hanya dilakukan 1 survei pasar sehingga total survei pasar berjumlah 16 di 9 Kota/Kabupaten.

Basis penetapan komponen barang yang disurvei didasarkan pada FGD tentang Komponen Kebutuhan Hidup Layak untuk Menghitung Upah Layak yang bertujuan untuk mengkritisi Permenaker Nomor Per-17/ Men/VIlI/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Berdasarkan hasil FGD maka disepakati bahwa Komponen Kebutuhan Hidup Layak untuk Menghitung Upah Layak yang menurut Permenaker Nomor Per-17/Men/VIII/2005 berjumlah 46, bertambah menjadi 128 komponen dengan total 163 jenis barang yang disurvei.4 (Cat.: komponen sayuran terdiri atas 4 jenis sayur, komponen paket seragam anak sekolah terdiri atas 4 jenis paket seragam, dsb. Dalam perhitungan, tiap komponen dihitung harga rata-ratanya).

Penambahan jumlah komponen dan jenis barang serta perubahan kualitas barang Kebutuhan Hidup Layak didasarkan pada beberapa faktor:

1. Kebutuhan Hidup Layak, sebagai basis penentuan Upah Layak, harus memenuhi kebutuhan hidup buruh beserta keluarganya. Dengan demikian, dalam komponen sandang dan pendidikan misalnya, dimasukkan juga kebutuhan sandang dan pendidikan anak-anak buruh.

2. Dari sisi ketersediaan barang, beberapa komponen Kebutuhan Hidup Layak versi Permenaker 17/2005 sudah sulit didapatkan dan tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini, misalnya radio 4 ban serta penggunaan kompor minyak tanah. Dengan demikian, komponen tersebut diganti dengan televisi dan kompor gas (1 tungku).

3. Dari sisi kualitas, dirasa perlu ada perbaikan komponen Kebutuhan Hidup Layak, misalnya Perumahan. Dalam KHL versi Permenaker 17/2005 berupa sewa kamar sederhana yang diganti menjadi kredit rumah sederhana - RSS (Tipe 27/60).

4. Beberapa komponen Kebutuhan Hidup layak selama ini secara riil menjadi pengeluaran rutin buruh karena berbagai alasan. luran SB, misalnya, menjadi keniscayaan buruh yang menjadi anggota SB. Telepon genggam dan pulsanya juga sudah menjadi kebutuhan, sebab dengan kemajuan teknologi komunikasi itu, telepon umum (termasuk wartel) menjadi makin sulit ditemukan, sementara biaya komunikasi dengan telepon genggam memang terbukti lebih murah dibandingkan telepon biasa.

Meskipun terdapat penambahan komponen dan perubahan kualitas pada beberapa Komponen Kebutuhan Hidup Layak, khusus untuk Kebutuhan Pangan tetap mengacu pada pemenuhan 3000 kalori per hari sebagaimana Per-17/Men/ VIIl/2005. Perubahannya hanya pada penambahan jenis (variasi) makanan.

Kebutuhan Hidup Layak versi FGD itu dibuat dengan asumsi bahwa buruh yang terpenuhi kebutuhan hidupnya secara layak akan bekerja secara lebih produktif.

Tabel 2

Perbandingan Komponen KHL5

NoKHL versi Permenaker Nomor Per-17/Men/VIII/2005*KHL versi FGD**
1Makanan dan Minuman16 jenis11 komponen, 27 Jenis
212 jenis20 komponen, 29 jenis
323 jenisPerumahan48 komponen, 54 jenis
4Pendidikan1 jenis7 komponen, 10 jenis
5Kesehatan9 jenis21 komponen, 22 jenis
6Transportasi1 jenisTransportasi5 komponen, 8 jenis
7Aneka Kebutuhan7 komponen, 10 jenis
2 komponen, 2 jenisRekreasi dan tabungan3 komponen, 3 jenis

Sumber: • Per 17/Men/VIII/2005 ** FGD Komponen Upah Layak

Dapat dikatakan bahwa K2 dan perhitungan K2 mengarah pada perhitungan Kebutuhan Hidup Layak, atau pemenuhan Kebutuhan Hidup yang dianggap ideal-minimum untuk buruh.

Daftar Komponen Kebutuhan Hidup Layak untuk Menghitung Upah Layak terlampir.

Komponen KHL secara lengkap ada dalam Lampiran.

Cara Menghitung KHL

Dibedakan antara KHL Lajang, KO, K1, dan K2

Komponen KHL: Kebutuhan Semua Anggota Rumah Tangga, Kebutuhan Khusus Anak-anak (Pendidikan, Sandang, Transportasi, Aneka Kebutuhan)

Kebutuhan makanan = 3000 kalori/hari, Kebutuhan makan anak dihitung ½ x orang dewasa.

KHL Lajang = Jumlah (Harga per komponen × unit kebutuhan), di luar Kebutuhan Khusus Anak-anak.

KHL K0 = 2 x KHL Lajang, Perumahan dihitung 1 kali, di luar Kebutuhan Khusus Anak-anak

KHL K1 = 3 × KHL Lajang, Perumahan dihitung 1 kali, + Kebutuhan Khusus Anak-anak.

KHL K2 = 4 x KHL Lajang, Perumahan dihitung 1 kali, + 2 (Kebutuhan Khusus Anak-anak)

FGD tentang Negosiasi Upah di Tingkat Basis

FGD tentang Negosiasi Upah di tingkat basis dilakukan setelah proses pengumpulan dan pengolahan data K1 dan K2 selesai serta diperoleh hasil sementara dari keseluruhan survei. Tujuan dari FGD ini adalah untuk mengetahui respon dari pengurus tingkat basis yang selama ini bertanggungjawab untuk melakukan negosiasi upah di tingkat basis terhadap hasilsurvei. Adapun peserta FGD adalah perwakilan daripengurus basis SPN dan Garteks yang anggotanya menjadi responden survei.

Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam dilakukan oleh tim peneliti dengan informan yang berasal dari responden yang telah disurvei. Tujuannya untuk memperoleh gambaran mengenai persepsi buruh tentang upah, upah yang dianggap cukup dan upah layak, dalam kerangka situasi terkini yang banyak memunculkan praktik LMF (Labor Market Flexibility = Pasar Kerja Fleksibel). Selain itu, wawancara mendalam juga dilakukan untuk menggali informasi yang lebih mendalam mengenai hasil survei.

Tabel 3

Jumlah Responden berdasarkan Sektor Industri

Sektor IndustriJumlah%% Kumulatif
Tekstil13836,736,7
Tekstil dan Garmen215,642,3
Garmen13034,676,9
Kulit8723,1100,0
Total376100,0

Sumber: Data Primer

Profil Industri Tekstil dan Garmen Indonesia

Industri tekstil dan produk tekstil skala besar dan modern di Indonesia mulai berkembang sejak tahun 1970 dan hingga kini menjadi tulang punggung penyediaan kesempatan kerja (menyumbang 15,8% lapangan kerja di industri manufaktur) dan penghasil devisa nonmigas terbesar dengan surplus ekspor selalu di atas lima miliar dollar AS (Departemen Perindustrian, 2007). Sumber yang sama menyebutkan bahwa industri TPT Indonesia memiliki struktur industri yang terintegrasi dari hulu ke hilir yang terbagi dalam subsektor industri serat, benang, kain, pakaian jadi, dan produk tekstil lainnya. Industri ini berorentasi ekspor terutama untuk garmen dan benang6.

Tabel 4 memperlihatkan profil sub-subsektor TPT Indonesia.

Tabel 4

Profil Industri TPT Indonesia

SubsektorJenis ProdukTeknologiPasar ProdukInvestasi
SeratSerat alam, serat buatanTinggiDomestikPMA: Jepang, India, Austria
PemintalanBenangTinggiDomestik dan EksporPMA: Jepang & India; PMDN
PertenunanKainRendahDomestik dan EksporPMDN
GarmenPakaianRendahEksporPMDN & PMA: Korea Selatan, HongKong

Sumber: Departemen Perindustrian, 2007

Data Departemen Perindustrian Republik Indonesia lebih jauh menyebutkan total jumlah perusahaan TPT pada tahun 2006 adalah 2.700 yang tersebar di 7 wilayah industri TPT meliputi Jawa Barat, Jakarta-Bogor- Depok-Tangerang-Bekasi, Jawa Tengah; dengan populasi pabrik terbesar di Jawa Barat (57%), Jabodetabek (17%), dan Jawa Tengah (14%). Total tenaga kerja yang diserap industri TPT pada tahun yang sama hampir 1,2 juta orang (2007).

Dari total ekspor produk tekstil dunia, Indonesia menyumbang 2% dan mayoritas produk, terutama garmen, diekspor ke dua pasar utama yakni Amerika Serikat dan Uni Eropa masing-masing sebesar 41% dan 19%. Dengan sumbangan ekspor tersebut Indonesia termasuk dalam 15 besar negara pemasok TPT ke AS dan 12 besar negara pemasok TPT ke Uni Eropa. Untuk kain dan benang, negara tujuan ekspor Indonesia adalah Jepang, dan Indonesia adalah satu dari 12 besar pemasok ke Jepang (Departemen Perindustrian, 2007).

Sejak kuota ekspor TPT dihapuskan pada tahun 2005, Cina muncul sebagai raksasa kompetitor baru yang mengungguli semua negara pemasok TPT untuk pasar dunia, termasuk Indonesia. Munculnya Cina membuat persaingan semakin ketat bagi produk TPT Indonesia karena negaranegara kompetitor lama seperti India, Taiwan, Korea Selatan, Pakistan, tetap membayangi, ditambah negara-negara kompetitor baru seperti Vietnam, Kamboja, Bangladesh, Srilanka yang masuk menjadi pemain yang dianggap penting oleh para pembeli sebagai sumber pemasok baru (Djafri, 2003; Departemen Perindustrian, 2007). Pasar produk TPT Amerika Serikat dan Uni Eropa serta Jepang sangat didominasi oleh Cina. Data menunjukkan bahwa ekspor Cina ke AS dan Uni Eropa mencapai lebih dari 20% dibandingkan Indonesia dan negara-negara pemasok lain yang hanya mencapai tidak lebih dari 6%. Indonesia sendiri pada tahun 2006 memasok 5,3% produk ke pasar AS (ITPR dalam AKATIGA, 2007) dan 1,2% ke pasar Uni Eropa serta 6% ke pasar Jepang (Departemen Perindustrian, 2007).

Sejak tahun 2001 industri TPT Indonesia mengalami berbagai krisis karena naiknya biaya energi: bahan bakar minyak dan listrik, bersamaan dengan timbulnya ekses dari kebijakan desentralisasi yang menaikkan biaya-biaya pungutan baik langsung maupun tidak langsung (AKATIGA, 2007). Tahun 2005 industri ini juga diguncang oleh banjirnya produk Cina yang masuk ke Indonesia secara ilegal dan produk itu merebut hingga 50% pasar domestik (Departemen Perindustrian, 2007, AKATIGA, 2007). Tahun 2009 krisis finansial global di AS mulai membawa dampak berantai terhadap industri TPT Indonesia dengan berkurangnya permintaan pasokan karena menurunnya daya beli masyarakat AS terhadap produk tekstil, terutama garmen.

Di tengah rangkaian krisis tersebut pemerintah memberikan paket stimulus untuk meremajakan mesin-mesin industri tekstil dengan memberikan kredit investasi untuk pembelian mesin sejumlah 2 triliun rupiah lebih7.

Dalam jangka panjang, industri TPT diarahkan antara lain untuk mengisi pasar dalam negeri, memperluas pasar ke pasar nontradisional, dan mengembangkan merek Indonesia untuk pasar ekspor. Menyertai target tersebutjuga dilakukan upaya-upaya efisiensiproduksi melaluimodernisasi mesin dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia. Upaya lain adalah melakukan diversifikasi produk dan memperkuat produksi barang-barang 'high-end' yang mempunyai nilai tambah yang tinggi. Arah industri TPT ini merupakan jawaban terhadap kerentanan industri akibat ketergantungan yang tinggi terhadap pasar-pasar tradisional untuk ekspor, sekaligus untuk mengisi pasar domestik yang sangat potensial tetapi masih terabaikan.

Lihat juga Chamroel Djafri 2003 untuk seluk-beluk yang komprehensif mengenai industri TPT Indonesia.

Lihat juga IPC One pager No.86, June 2009

Temuan Survei

a. Profil Perusahaan Tekstil dan Garmen dalam Survei Sebanyak 50 perusahaaan tekstil dan garmen yang tersebar di 9 kabupaten dicakup dalam survei ini; 24% berstatus PMA dan 50% berstatus PMDN.Perusahaan-perusahaaniniterdiriatas19perusahaan garmen, 22 perusahaan tekstil, 2 perusahaan memproduksi tekstil dan garmen, serta 7 perusahaan sepatu. Sebagian besar adalah perusahaan berskala menengah dan besar yang mempekerjakan buruh di atas 300 orang. Sejumlah 22 perusahaan mempekerjakan lebih dari 1000 buruh. Produk yang dihasilkan oleh 78% perusahaan seluruhnya diekspor, 20% perusahaan berproduksi sebagian untuk ekspor dan sebagian untuk domestik. Perusahaan yang disurvei memproduksi merek-merek dunia seperti Marks & Spencer, Double Two, Levis, Nike, Adidas, Teijin Tetoron, dan Wallmart. Negara tujuan ekspor utama adalah AS dan Uni Eropa, selain juga Jepang dan Cina.

b. Profil Responden

Responden survei mencerminkan komposisi buruh tesktil dan garmen berdasarkan gender sebab sampel diambil secara proporsional. Sebanyak 62% respoden adalah perempuan dan 38% lainnya laki-laki. Kisaran usia responden adalah <20 tahun hingga >45tahun dengan mayoritas (73,1%) responden berusia di bawah 35 tahun sebagaimana ditunjukkan tabel 5.

Tabel 5

Responden Berdasarkan Umur

Tahun LahirJumlah%% Kumulatif
<2041,11,1
20-249525,326,3
25-299224,550,8
30-348422,373,1
35-394311,484,6
40-445013,397,9
>4582,1100,0
Total376100,0

Sumber: Data Primer

Tingkat pendidikan responden ditunjukkan dalam tabel 6. Pendidikan responden bervariasi dari tidak tamat SD hingga Akademi/Sarjana, dan mayoritas adalah tamat SMU (68,1%), sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6

Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikannya

Pendidikan TerakhirJumlah9%% Kumulatif
Tidak tamat SD41,11,1
Tamat SD92,43,5
Tamat SMP8923,727,1
Tamat SMU25668,195,2
Akademi/Sarjana184,8100,0
Total376100,0

Sumber: Data Primer

Survei ini memperlihatkan bahwa hanya 41% buruh lajang yang menanggung dirinya sendiri, sementara 59% buruh lajang memiliki tanggungan lain selain dirinya sendiri. Bahkan dari jumlah tersebut, 30% buruh lajang memiliki tanggungan ≥ 4 orang, termasuk dirinya sendiri.

Buruh/pekerja lajang yang memiliki tanggungan selain dirinya adalah fenomena yang umum terjadi di Indonesia. Selain menanggung kedua orang tua, terutama bila orang tua sudah berusia lanjut atau tidak produktif, buruh lajang yang memiliki saudara/adik biasanya bertanggung jawab untuk membiayai pendidikan saudara-saudara atau adik-adik (kandung)-nya. Salah seorang responden (lajang) dalam survei ini bahkan harus menanggung 7 orang, termasuk dirinya sendiri, dari upah yang diterimanya tiap bulan. Data selengkapnya dapat dilihat pada diagram di bawah ini.

Diagram 3

Persentase Responden Berdasarkan Status Perkawinan dan Jumlah Tanggungannya

45 40 40.9 40 36.4 33.3 35 30 30- 25 23.1 20 19.3 20- 15 1. 10 10 7.2 5 0 0+ Menikah Lajang Janda/ Duda 2Org ☐ 3 Org 4Org >4 Org 1Org

Dalam Kebijakan Pengupahan yang saat ini berlaku di Indonesia yaitu Permenaker Nomor Per-17/Men/VIlI/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, Pasal 1 (1) disebutkan bahwa: "Kebutuhan Hidup Layak yang selanjutnya disingkat KHL adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik, dan sosial untuk kebutuhan satu bulan". Sementara itu, komponen KHL yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Permenaker tersebut jelas adalah perhitungan KHL bagi satu orang. Bila dilihat secara bersama-sama, kedua bagian dari Permenaker itu berasumsi bahwa buruh/pekerja lajang hanya menanggung dirinya sendiri. Padahal, kenyataannya tidak demikian.

Mengirimkan uang kepada keluarga merupakan prioritas pengeluaran bagi 43% responden. Dari total responden, 48%-nya mengirimkan sebagian hasil kerjanya kepada keluarga dan rata-rata jumlah uang yang dikirim per bulan adalah Rp. 188.000,00.

Tempat tinggal responden beragam mulai dari asrama perusahaan, kontrak rumah, di rumah sendiri, ikut orang tua atau mertua, sewa kamar (kos) hingga menumpang di rumah saudara. Hampir 30% responden tinggal bersama orang tua/mertua, 28% mengontrak rumah, dan 22% tinggal di rumah sendiri.

Masa kerja responden di perusahaan, berkisar antara 0-29 tahun; 33,5% responden masa kerjanya antara 2-5 tahun dan 48,7% masa kerjanya antara 6-15 tahun.

Berdasarkan jabatan di perusahaan dan status hubungan kerjanya, 83,2% dari 376 responden adalah operator, dan 86,2% adalah buruh dengan status hubungan kerja tetap. Hanya 13,8% responden yang berstatus kontrak. Situasi perburuhan di Indonesia yang di dalamnya banyak ditemukan praktik LMF (Labor Market Flexibility = Pasar Kerja Fleksibel) setelah disahkannya UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, rendahnya persentase responden yang berstatus kontrak bukanlah gambaran yang mewakili situasi perburuhan pada umumnya. Hal itu justru menjelaskan bahwa selama ini dalam pola pengorganisasian buruh di Indonesia, SP/SB umumnya memang hanya mengorganisasi buruh yang berstatus tetap. Sekalipun demikian, ada juga kasus-kasus sebagaimana terjadi di salah satu perusahaan garmen di Sukabumi, semua buruhnya yang berjumlah 2.300 orang yang berstatus kontrak adalah anggota SB yaitu SPN.

Survei ini menemukan bahwa ternyata status hubungan kerja kontrak juga disandang oleh Koordinator line dan supervisor. Dari 19 responden yang jabatannya adalah koordinator line, 26,3%-nya berstatus kontrak; dan dari 6 responden yang jabatannya supervisor, 16,7% berstatus kontrak.

c. Upah dan Pendapatan

Upah buruh tekstil dan garmen terdiri atas upah pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, dan lembur. Dalam survei ini upah pokok dan tunjangan tetap disebut dengan upah riil, dan upah riil ditambah tunjangan tidak tetap dan lembur disebut dengan upah total. Upah pokok rata-rata besarnya Rp. 833.475,00 upah riil rata-rata yang diterima responden besarnya Rp. 888.300,00, dan upah total rata-rata besarnya Rp. 1.090.253,00.

Tabel 7

Perbandingan Rata-rata Upah Pokok, Upah Riil, dan Upah Total

Lokasi PerusahaanRata-rata Upah Pokok (Rp) (N=376)Rata-rata Upah Riil (Rp) (N=376)Rata-rata Upah Total (Rp) (N=376)
Jakarta Utara1.064.0001.064.0001.247.441
Kab. Bogor988.7561.006.3231.194.259
Kab. Sukabumi649.437653.062819.360
Kab. Karanganyar719.300742.452848.352
Kab. Semarang731.718748.673949.806
Kab. Sukoharjo611.976614.717769.394
Kab. Tangerang1.022.5001.040.3131.269.519
Kota Tangerang905.3291.116.7641.433.165
Kab. Serang1.050.4711.071.5461.267.819
Rata-rata Nasional833.475888.3101.090.253

Apabila dibandingkan dengan nilai UMK, maka rata-rata upah riil buruh berada di atas UMK kecuali untuk Jakarta Utara, Semarang, Sukoharjo yang sedikit di bawah UMK sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 8

Perbandingan UMK dengan Rata-rata Upah Pokok, Upah Riil, dan Upah Total

Lokasi PerusahaanUMK 20091 (Rp)Rata-rata Upah Pokok (Rp) (N=376)Rata-rata Upah Riil (Rp) (N=376)Rata-rata Upah Total (Rp) (N=376)
1.064.0001.064.0001.247.441
Kab. Bogor991.714988.7561.006.3231.194.259
Kab. Sukabumi630.000649.437653.062819.360
Kab. Karanganyar719.000719.300742.452848.352
Kab. Semarang759.360731.718748.673949.806
Kab. Sukoharjo710.000611.976614.717769.394
Kab. Tangerang1.055.0001.022.5001.040.3131.269.519
Kota Tangerang1.064.500905.3291.116.7641.433.165
Kab. Serang1.030.0001.050.4711.071.5461.267.819
Rata-rata Nasional892.160833.475888.3101.090.253

Survei menunjukkan bahwa masa kerja tidak diperhitungkan dalam pengupahan. UMK yang seharusnya untuk membayar upah buruh bermasa kerja di bawah 1 tahun dijadikan patokan untuk membayar buruh bermasa kerja hingga belasan tahun, sebagaimana disajikan dalam Tabel 9 berikut:

Tabel 9

Upah dan Masa Kerja

Lokasi PerusahaanRata-Rata Masa Kerja (Tahun) (N=376)UMK 2009 * (Rp)Rata-rata (Rp) Upah Pokok (N=376)Rata-rata (Rp.) Upah Riil (N=376)
Jakarta Utara7,81.069.8651.064.0001.064.000
Kab. Bogor11,5991.714988.7561.006.323
Kab. Sukabumi2,0630.000649.437653.062
Kab. Karanganyar11,4719.000719.300742.452
Kab. Semarang7,9759.360731.718748.673
Kab. Sukaharjo8,4710.000611.976614.717
Kab. Tangerang8,01.055.0001.022.5001.040.313
Kota Tangerang8,51.064.500905.3291.116.764
Kab. Serang5,81.030.0001.050.4711.071.546
Total (Rata-rata)8,2892.160833.475888.310

Tabel di atas memperlihatkan buruh yang bermasa kerja 2 tahun dan buruh bermasa kerja 11 tahun menerima upah riil sedikit lebih tinggi daripada UMK. Bahkan untuk DKI Jakarta, kabupaten Semarang, kabupaten Sukoharjo, serta kabupaten Tangerang, rata-rata upah riil besarnya di bawah UMK untuk masa kerja rata-rata 8 tahun. Tabel juga menunjukkan bahwa masa kerja tidak banyak pengaruhnya terhadap peningkatan upah pokok bahkan semakin panjang masa kerja justru dapat memperkecil upah pokok.

Survei juga menunjukkan bahwa upah lembur dan tunjangan tidak tetap menyumbang 24,1% terhadap rata-rata upah total.

Dari sisi struktur jabatan, Tabel 10 memperlihatkan upah bisa lebih rendah ketika jabatan makin tinggi. Tabel juga memperlihatkan tak ada perbedaan rata-rata upah riil dari sisi jumlah di antara operator dengan jabatan-jabatan yang lebih tinggi.

Tabel 10

Rata-rata Upah Riil Setiap Jabatan

Jabatan(Rp)
Operator884.385
Koordinator Line968.655
Supervisor854.333
Staf963.660
Lainnya829.221

Sumber: Data Primer

d. Pola Pengeluaran

Pola pengeluaran atau pola konsumsi buruh berdasarkan komponen kebutuhan hidup layak menunjukkan bahwa pengeluaran untuk makan merupakan kelompok pengeluaran terbesar yang diikuti oleh pengeluaran untuk aneka kebutuhan dan perumahan. Aneka kebutuhan meliputi pulsa telepon, uang saku anak, kirim uang untuk keluarga, sumbangan untuk kegiatan sosial, dan iuran SP/SB. Proporsi pengeluaran buruh selengkapnya ditunjukkan dalam tabel 11 berikut.

Tabel 11 Perbandingan Besarnya Pengeluaran Riil Berdasarkan 8 Komponen KHL (%)

KomponenAlokasi Riil (%)
Makanan33,0
Perumahan14,3
Pendidikan3,6
Kesehatan9,1
Sandang1,9
Transportasi11,2
Aneka Kebutuhan17,3
Rekreasi & tabungan9,2
Total100,0

Selain pengeluaran berdasarkan komponen kebutuhan hidup layak, juga penting untuk melihat pola pengeluaran buruh berdasarkan jumlah tanggungan mereka. Pola ini penting untuk dikaitkan dengan status buruh antara yang lajang dan yang menikah. Selama ini diasumsikan buruh lajang hanya menanggung dirinya sendiri. Survei ini menemukan kenyataan yang berbeda. Hanya 40,9% buruh lajang yang menanggung dirinya sendiri.

Orang yang ditanggung buruh dari hasil kerjanya adalah orang yang ikut dihidupi oleh upah buruh baik sebagian maupun keseluruhan. Studi ini juga membuktikan bahwa buruh menjadi sumber kehidupan rumah tangga dan menyisihkan sebagian upahnya untuk dikirim kepada keluarga. Sejumlah 47,8% responden mengirimkan upahnya kepada keluarga dan rata-rata jumlah yang dikirimkan mencapai Rp.188.000,00 atau 17% dari rata-rata upah total.

Tabel 12 memperlihatkan rata-rata pengeluaran buruh berdasarkan jumlah tanggungan.

Tabel 12

Pengeluaran Buruh Berdasarkan Jumlah Tanggungan per Kabupaten

Lokasi PerusahaanUMK 20091 (Rp)Berdasarkan Jumlah TanggunganRata-rata Pengeluaran riil Total (Rp) (N=376)
1 (Rp)2 (Rp)3 (Rp)≥4 (Rp)
Jakarta Utara1.069.8651.221.5831.162.1671.469.5001.643.3331.403.118
Kab. Bogor991.7141.170.3001.518.0801.688.7202.442.3111.897.689
Kab. Sukabumi630.000832.883631.600778.2001.135.263880.350
Kab. Karanganyar719.000739.103632.433904.2941.310.0391.104.999
Kab. Semarang759.3601.038.8331.168.8561.427.8131.489.8161.434.854
Kab. Sukoharjo710.0001.012.2001.480.5001.616.8451.519.8011.470.517
Kab. Tangerang1.055.5001.218.8751.497.0001.377.5001.614.0001.419.375
Kota Tangerang1.064.5001.335.1291.730.2571.860.2112.209.1291.738.979
Kab. Serang1.030.000885.0751.043.8251.409.7551.605.0811.468.960
Rata-rata Nasional892.1601.129.9711.237.4091.484.4981.626.8291.467.896

Tabel di atas memperlihatkan bahwa UMK tidak mampu membiayai pengeluaran riil buruh, sekalipun itu untuk buruh yang hanya menanggung dirinya sendiri. Buruh yang mempunyai tanggungan lebih dari 1 orang semakin sulit memenuhi kebutuhannya ketika UMK menjadi patokan upah.

e. Daya beli upah

Hasil survei ini memperlihatkan bahwa terdapat kesenjangan yang relatif besar antara upah riil dengan pengeluaran riil. Secara umum rata-rata upah riil dan rata-rata upah total tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup buruh dan keluarganya yang tercermin dari rata-rata pengeluaran riil sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 13

Upah dan Pengeluaran (Rp)

Upah dan PengeluaranNMinimumMaximumRata-rata
Upah Pokok Responden376287.0001.400.000833.475
Upah Riil376530.0001.834.594888.310
Upah Total Responden (Gaji terakhir, bulan Februari 2009)376565.0002.300.0001.090.252
Total pendapatan rumah tangga per bulan376565.0003.905.0001.486.713
Pengeluaran Riil Total376416.0003.561.8001.467.896

Jika dibandingkan dengan pengeluaran riil, upah total hanya mampu membayar 74,3% rata-rata pengeluaran riil, sedangkan jika dibandingkan dengan UMK maka UMK baru mampu memenuhi 62,4% rata-rata pengeluaran riil buruh seperti tampak dalam tabel 14.

Tabel 14

Kemampuan UMK Membiayai Pengeluaran Riil

Lokasi PerusahaanUMK 20091 (Rp)Rata-rata Pengeluaran riil Total (Rp) (N=376)Kemampuan UMK Membiayai Pengeluaran Riil
Jakarta Utara1.069.8651.403.11876,2%
Kab. Bogor991.7141.897.68952,3 %
Kab. Sukabumi630.000880.35071,6 %
Kab. Karanganyar719.0001.104.99965,1%
Kab. Semarang759.3601.434.85452,9 %
Kab. Sukoharjo710.0001.470.51748,3 %
Kab. Tangerang1.055.0001.419.37574,3 %
Kota Tangerang1.064.5001.738.97961,2 %
Kab. Serang1.030.0001.468.96070,1%
Rata-rata Nasional892.1601.467.89662,4%

Hasil survei mengenai nilai kebutuhan hidup layak buruh berdasarkan jumlah tanggungan diperlihatkan oleh tabel di bawah ini. Tabel itu sekaligus memperlihatkan bahwa UMK masih terlalu kecil dibandingkan angka Kebutuhan Hidup Layak.

Tabel 15

UMK dan Kebutuhan Hidup Layak untuk tiap Kabupaten/Kota (Rp)

Lokasi perusahaanUMK 2009 1.069.865Kebutuhan Hidup Layak
LajangKOK1K2
Jakarta Utara1.069.8652.446.0344.185.1255.248.7636.447.908
Kab. Bogor991.7142.345.5983.992.6955.148.6776.463.232
Kab. Sukabumi630.0002.750.2304.314.4965.087.7986.379.657
Kab. Karanganyar719.0002.239.8823.756.6454.725.4175.830.647
Kab. Semarang759.3602.266.6583.777.3634.726.6955.834.546
Kab. Sukoharjo710.0002.365.6973.853.8874.696.4645.673.378
Kab. Serang1.030.0002.809.6814.797.4536.117.9096.942.884
Kab. Tangerang1.055.0002.271.0693.965.0404.991.3526.062.466
Kota Tangerang1.054.6602.828.7854.460.9085.599.1756.859.015
Rata-rata per tanggungan2.451.4604.110.6505.148.9006.252.886
Rata-rata Nasional4.066.433

Sebagai gambaran berapa besar UMK dapat memenuhi rata-rata KHL per kabupaten dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 16

Kemampuan UMK untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup Layak Buruh Berdasarkan Status Perkawinan untuk Tiap Kabupaten/ Kota (%)

WilayahLajangKOK1K2
Jakarta Utara43,7425,5620,3816,59
Kab. Bogor42,2824,8419,2615,34
Kab. Sukabumi22,9114,6012,389,88
Kab. Karanganyar32,1019,1415,2212,33
Kab. Semarang33,5020,1016,0713,01
Kab. Sukoharjo30,0118,4215,1212,51
Kab. Serang36,6621,4716,8414,84
Kab. Tangerang46,4526,6121,1417,40
Kota Tangerang37,2823,6418,8415,38

Jika dibandingkan, di semua daerah, UMK ternyata hanya mampu memenuhi di bawah 50% Kebutuhan Hidup Layak buruh lajang dengan kisaran antara 22,91% untuk Kab. Sukabumi dan 46,45% untuk Kab. Tangerang. Tabel juga menunjukkan bahwa persentase Kebutuhan Hidup layak yang bisa dipenuhi oleh UMK makin kecil pada buruh yang sudah menikah dan punya anak; untuk buruh yang sudah menikah dengan 2 anak misalnya, UMK hanya mampu memenuhi 9,88% KHL buruh di Sukabumi dan hanya mampu memenuhi 17,40% KHL buruh di Kab. Tangerang.

Pola pengeluaran dan alokasi upah buruh memperlihatkan bahwa nilai pengeluaran rill buruh belum mencerminkan pemenuhan kebutuhan hidup secara layak. Survei ini menggali pendapat buruh (secara subyektif) mengenai pengeluaran yang dianggap cukup, dibandingkan terhadap UMK. Selengkapnya dapat dilihat dari tabel 17 di bawah ini.

Tabel 17

UMK, Upah Riil, Upah Total, dan Rata-rata Pengeluaran Riil untuk Setiap Kabupaten/Kota (Rp)

Lokasi PerusahaanUMK 2009 (Rp) 1.069.865Upah Riil (Rp) (N=376) 1.064.000Upah Total (Rp) (N=376) 1.247.441Rata-rata Pengeluaran Riil (Rp) (N=376)
Jakarta Utara1.069.8651.064.0001.247.4411.403.118
Kab. Bogor991.7141.006.3231.194.2591.897.689
Kab. Sukabumi630.000653.062819.360880.350
Kab. Karanganyar719.000742.452848.3521.104.999
Kab. Semarang759.360748.673949.8061.434.854
Kab. Sukoharjo710.000614.717769.3941.470.517
Kab. Tangerang1.055.0001.040.3131.269.5191.419.375
Kota Tangerang1.064.5001.116.7641.433.1651.738.979
Kab. Serang1.030.0001.071.5461.267.8191.468.960
Rata-rata Nasional892.160888.3101.090.2531.467.896

Secara keseluruhan survei ini memperlihatkan bahwa daya beli upah minimum masih belum mampu memenuhi kebutuhan riil buruh. Survei ini juga memperlihatkan dengan komponen Kebutuhan Hidup Layak versi SPN dan Garteks, kemampuan UMK masih jauh dari pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak, bahkan untuk buruh lajang.

Bila Kebutuhan Hidup Layak itu terpenuhi, maka komposisi pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel 18 Perbandingan Alokasi Pengeluaran Berdasarkan 8 Komponen KHL (%)

KomponenAlokasi (%)
Makanan20,7
Perumahan29,0
Pendidikan6,6
Kesehatan7,8
Sandang7,0
Transportasi11,5
Aneka Kebutuhan6,0
Rekreasi & tabungan11,5
Total100,0

f. Strategi Bertahan Hidup

Hasil survei memperlihatkan bahwa penghasilan total buruh dan UMK tidak pernah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu buruh mengambil berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, antara lain dengan melakukan pekerjaan sampingan, menggabungkan upah yang diterimanya dengan pendapatan anggota keluarga lainnya sebagai pendapatan rumah tangga, melakukan pembelian barangbarang dengan sistem kredit, melakukan penghematan dengan mengurangi kualitas dan atau kuantitas barang yang dikonsumsi, atau tidak membelinya sama sekali, lingkaran hutang yang tak putus, menanti THR, mengandalkan bantuan keluarga, koperasi, maupun solidaritas teman.

Berbagai cara buruh seperti di atas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak dengan upah yang belum/tidak memadai sebagaimana ditemukan melalui survei ini merupakan konfirmasi dari berbagai studi mengenai kehidupan buruh di Indonesia sejak 3 dasawarsa ditempuhnya langkah industrialisasi. Surveiinijuga memberikan konfirmasibahwa upah buruh menjadi gantungan hidup keluarga di desa dan meskipun jumlahnya tidak memadai, mengirimkan uang kepada keluarga menjadi sebuah keharusan bagi sebagian buruh.

Sebaliknya, sebagian buruh juga harus mengandalkan sumbangan atau bantuan orang tua dalam bentuk dana tunai maupun bahan makanan utuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, atau menyerahkan pengasuhan anak kepada orang tua. Kondisi ini juga merupakan salah satu ciri kehidupan buruh di Indonesia dan di negara-negara berkembang lainnya.

Box 1

Contoh kasus buruh menikah masa kerja panjang

Membesarkan 3 Anak Balita dengan Upah Buruh di Jawa Tengah

Tatik adalah orang tua tunggal yang mempunyai tanggungan 3 orang anak masing-masing berusia 5 tahun, 3 tahun, dan 1,5 tahun. la bekerja di sebuah pabrik garmen di Jawa Tengah sudah 9 tahun dan menerima upah total per bulan Rp.714.800,00. Sejak suaminya pergi ia dan anak-anak tinggal di rumah orang tuanya di Klaten. Setiap hari ia menempuh perjalanan 2 jam pergi pulang dari rumah ke pabrik dengan menggunakan kendaraan umum dan untuk itu ia menghabiskan Rp.300.000,00 sebulan untuk transportasi. Sisa uangnya digunakan untuk membiayai jajan anak-anak yang menghabiskan paling sedikit Rp.150.000,00 per bulan, membayar uang sekolah anak Rp.25.000,00 per bulan, membeli susu, dan kebutuhan pribadi. Untuk makan anak-anak, dia dibantu oleh ibunya yang menggarap sawah yang disewa dari orang lain dan disumbang uang secara berkala oleh ayahnya. Kadang-kadang ia menjual beras hasil sawah ibunya sebanyak 3 kilo untuk biaya transpor seminggu, dibantu pinjaman dari teman-teman bila kehabisan uang untuk jajan anak atau meminjam ke koperasi untuk kebutuhan yang mendesak. la tidak berani meminjam ke pelepas uang di kampungnya karena bunganya tinggi.

Tatik bekerja 40 jam, 6 hari seminggu, dan jarang lembur.

Perusahaannya memberikan jaminan kesehatan dan sepenuhnya membiayai pengobatan termasuk rumah sakit bila buruhnya sakit dan juga memberikan tunjangan pernikahan, serta membiayai penuh biaya persalinan.

Box 2

Membantu Keluarga di Tengah Kekurangan

Membantu Keluarga di Tengah Kekurangan

Nurjayanti (21 tahun, lajang, perempuan) adalah buruh pabrik garmen di Kab. Bogor. Lulus SMU pada tahun 2006, dia meninggalkan kampung halamannya di Waykanan Lampung untuk merantau ke Jawa. Sudah 1 tahun 3 bulan dia bekerja di tempat kerjanya sekarang.

Setiap bulan Nurjayanti menerima upah pokok sebesar Rp 991.714,00. Ditambah dengan uang makan, uang transpor dan lembur, pada Februari 2009 dia menerima upah total sebesar Rp 1.278.792,00.

Dari upahnya itu, dia mengeluarkan biaya untuk makanan sebesar Rp 537.000,00 per bulan atau rata-rata Rp 17.900,00 per hari. Untuk menyewa kamar berukuran 3x 3 meter yang dihuninya bersama seorang teman perempuan, membayar listrik dan air bersih dia mengeluarkan Rp 265.000,00 per bulan. Dia juga mengeluarkan biaya Rp 54.000,00 untuk belanja sabun, pasta gigi, pembalut, dan potong rambut. Untuk membeli pulsa dan rekreasi, Nur menganggarkan Rp 110.000,00. Sedangkan untuk transportasi, Nur tidak perlu mengeluarkan biaya karena kamar yang disewanya hanya berjarak 500 meter dari pabrik tempat dia bekerja.

Nur adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Saat ini, kedua orang tuanya sudah tidak bekerja lagi. Karena itu bersama 2 orang saudaranya, dia rutin mengirimkan uang untuk membiayai hidup orang tuanya yang tinggal di Lampung. Rata-rata tiap bulan dia mengirimkan Rp 100.000,00. Jika mengingat biaya hidup orangtuanya sebenarnya Nur ingin mengirimkan lebih banyak, tapi kakak tertuanya yang tinggal bersama orang tuanya melarang sebab Nur masih harus mengumpulkan uang untuk biaya pulang kampung tiap tahun. Untuk transportasi ke Lampung, Nur harus menyiapkan Rp 500.000,00 hanya untuk transportasi saja.

(Sumber: Hasil Survei dan Wawancara Rina dengan Nurjayanti, 5 April 2009)

Hasil survei menunjukkan tingkat upah minimum tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup layak buruh dan masih jauh dari pengeluaran riil buruh yang disesuaikan dengan tingkat upah yang diterima. Selain rendahnya daya beliupah minimum terhadap kebutuhan hidup, surveiinijuga membuktikan bahwa upah minimum memang dijadikan patokan pengupahan oleh pengusaha atau telah dijadikan upah maksimum. Upah minimum tidak lagi diberikan kepada buruh dengan masa kerja di bawah satu tahun akan tetapi diberikan kepada semua buruh dengan masa kerja hingga belasan tahun. Persoalan ini perlu dicermati baik oleh serikat, pengusaha, maupun pemerintah karena membawa implikasi luas terhadap kinerja industri dan tenaga kerja secara keseluruhan.

Ketidakmampuan upah minimum untuk memenuhi kebutuhan hidup layak menyiratkan beberapa hal yang secara langsung menyentuh kepentingan buruh, pengusaha, dan pemerintah sekaligus. Dari sisi buruh, rendahnya daya beli upah minimum terhadap kebutuhan hidup menyebabkan buruh harus melakukan penghematan dan hidup dalam lingkaran hutang. Buruh yang hidup dalam kondisi sedemikian dapat dipastikan akan berpengaruh terhadap kinerja dan produktivasnya. Kinerja dan produktivitas buruh yang rendah adalah kepentingan langsung pengusaha yang akan mempengaruhi juga kinerja dan produktivitas perusahaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi daya saing perusahaan. Secara agregat produktivitas dan daya saing perusahaan yang rendah mencerminkan daya saing nasional yang juga rendah.

Dalam kerangka itu maka peningkatan produktivitas buruh perlu dilakukan melalui perbaikan upah, dan konsep upah layak merupakan gagasan untuk memperbaiki upah yang dapat meningkatkan produktivitas.

Salah satu komponen untuk memenuhi kebutuhan hidup layak adalah upah. Komponen lainnya adalah jaminan social yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan dan menjamin aksesnya bagi pekerja. Ini berarti pemenuhan kebutuhan hidup layak bukan hanya tanggungjawab pengusaha melainkan memerlukan pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah. Di dalam kaitannya dengan konsep upah layak maka nilai kebutuhan hidup layak bukanlah nilai upah layak. Dalam konsep upah layak, yang ditawarkan adalah sebuah konsep upah yang memperhatikan kepentingan buruh dan pengusaha serta membagi tanggung jawab antara pemerintah dan pengusaha. Di dalam konsep ini peran serikat buruh adalah mempertahankan dan meningkatkan kinerja anggota sehingga dapat memiliki argumen yang kuat apabila terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan upah layak.

Indonesia sebenarnya sudah memiliki gagasan awal konsepsi upah layak melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.17 Tahun 2005 yang menetapkan komponen kebutuhan hidup layak yang akan dipenuhi secara bertahap. Penahapan yang dinyatakan dalam peraturan tersebut dapat dipercepat dan dijadikan dasar untuk mematangkan pengonsepan upah layak. Indonesia juga telah memiliki Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional - SJSN yang akan efektif berlaku bulan Oktober 2009. Undang-undang ini merupakan perwujudan dari kewajiban pemerintah terhadap warga negaranya. Dalam dua tahun terakhir beberapa serikat buruh di Indonesia aktif terlibat dalam penyempurnaan undangundang tersebut serta mengusulkan berbagai langkah untuk mendorong pelaksanaan undang-undang yang efektif. Kedua peraturan tersebut dapat saling melengkapi untuk dijadikan dasar dalam mewujudkan konsep upah layak.

Referensi

AKATIGA, 2007. ATC Phase-Out and Indonesian Textile and Clothing Industry: Where Do We Stand? Research Report in collaboration with FES-Friedrich Ebert Stiftung Jakarta Office. Departemen Perindustrian RI, 2007. Road Map Industri Tekstil dan Produk Tekstil: Strategi Pengembangan 2004-2025. Djafri, Chamroel, 2003. Gagasan Seputar Pengembangan Industri dan Perdagangan TPT. Jakarta: APT- Cidesindo. Manning, Chris, 1998, Indonesian Labour in Transition. Cambridge: Cambridge University Press Lee, Chang- Hee, Minimum Wage, http://www.amrc.org.hk/text/ node/427/print on 2 Juli 2009 ITGLWF 2008, BARGAINING FOR A LIVING WAGE, A Trade Union Guide Setia, Resmi, 2002. "Dewan Pengupahan: Strategiskah sebagai Alat Perjuangan Buruh?" dalam Jurnal Analisis Sosial vol.7 no.1

Hailu, Degol, 2009. The Indonesian Response to the Financial and Economic Crisis: Is the Developmental State Back? International Policy Center One pager No.86, June 2009. Brazil.

Hendarmin, Ari, 2002. "Kesejahteraan Buruh dan Kelangsungan Usaha: Upah Minimum dari SisiPandang Pengusaha"dalamJurnalAnalisis Sosial vol.7 no.1 Februari 2002 hal 95-109. Bandung: AKATIGA.

Februari 2002 hal 51-63. Bandung: AKATIGA.

Suryahadi, Asep dkk, 2002. "Upah dan Kesempatan Kerja: Dampak Kebijakan Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Formal Perkotaan" dalam Jurnal Analisis Sosial vol.7 no.1 Februari 2002 hal 17-36. Bandung: AKATIGA

USAID-SENADA, 2008. Garment Industry and Market Study: Indonesia Apparel Producers.

Wirahyoso, Bambang, 2002. "Upah Minimum bagi Buruh dan Strategi Perjuangan Serikat Pekerja/Serikat Buruh" dalam Jurnal Analisis Sosial vol.7 no.1 Februari 2002 hal 77-93. Bandung: AKATIGA

Peraturan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-17/ Men/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.226 Tahun 2000 tentang Perubahan Pasal 1, 3, 4, 8, 11, 20, dan 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum.

UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

PERBANDINGANKOMPONEN KHL

NONOKOMPONEN KHL Versi KUALITAS/ Penelitian SPN, Garteks, dan KRITERIA/ MEREK AkatigaKUALITAS/ KRITERIA/ MEREKJUMLAH KEBUTUHANSATUANKOMPONEN KHL Versi Permenaker 17/VIII/2005KUALITAS/ KRITERIA/JUMLAH KEBUTUHANSATUAN
Permenaker 17/VIII/2005
A.A1. BerasMAKANAN DAN MINUMANSedang10,00[ 1 Kal LiterMAKANAN DAN MINUMAN 1. Beras10,00KB
A1. Beras A2. Daging SapiSedang10,00[ ] Kg/ Liter1. Beras 2. Sumber ProteinSedang110,00KB
A2. Daging Sapi A3. Daging AyamSedangang0,75Kg2. Sumber Protein - Daging
A3. Daging Ayam A4. Ikan SegarAyam ras1,20KKg - DagingSedangang0,75Kg
A4. Ikan Segar A5. Telur AyamBaik1,00Kg - Ikan Segar - Telur AyamBaikik1,20 100Kg
A6. Tempe,Baik1,00KgTelur Ayam Ras100Kg
A7. Tahu A8. Kacang HijauBaik Baik4,50Kg3. Kacang-Kacangan:Tempe/ TahuBaik4,50Kg
A8. Kacang Hijau A9. Kacang MerahBaik Baik Baik
Baik1
1A10. Kacang Tanah A11. Susu Bubuk putih10,9Kg4. Susu BubukSedang0,9Kg
—(Dancow, Bendera) A12. Gula PasirSedang Sedang3,00 2,00Kg5. Gula PasirSedang3,00Kg
1A13. Minyak GorengCurah Baik2,00Kg6. Minyak GorengCurah2,00Kg
A14. Kangkung A15. BayamBaik Baik7,20Kg7. SayuranBaik7,20Kg
A16. WortelBaik Baik7,20Kg7. SayuranBaik7,20Kg
—A17. Brokoli A18. Buah-Buahan (Pisang,Baik8. Buah-buahan (Setara Pisang/Baik7,50Kg
—Pepaya, Anggur, Apel, Pear, Jeruk)Baik7,50Kgpapaya) 9. Karbohidrat lain (Setara3,00
1A24. Mie Instan (Supermi, Indomie)Kualitas sedang15Bungkustepung terigu)Sedang100Kg
Indomie)Kualitas sedang1,00Dus10. Teh/ KopiCelup/Sachet1,00 4,00Dus isi 25
A25. Tea/ kopiKualitas sedang4,0075 gr10 Bertu bumbuan(nilai 1-10)4,00 15,0075 gram
A27. Bumbu (15% dari total)(Nilai 1-10)15,00Bungkus11.Bunbd-bubuan
一(Nilai 1-10)15,00Bungkus11. Bumbu-bumbuan(nilai 1-10)15,009%
A27. Bumbu (15% dari total)(Nilai 1-10)25,00
A27. Bumbu (15% dari total)(Nnar 1 10)
SANDANG1SANDANG
SANDASANDANG6/12Potong12. Celana Panjang/ RokKatun Sedang6/12Potong
B1.CB1. Celana PanjangKatun sedangPotong
B2B2. RokKatun sedang6/12Potong13. Kemeja Lengan Pendek/Setara Katun6/12Potong
B3.B3. Kemeja pria Igan pendekKatun6/12PotongBlouse
B4.B4. Blouse perempuanKatun6/12Potong
B5B5. T-shirtKatun sedang6/12Potong14. Kaos Oblong/ BHSedang6/12Potong
7.B6. Kaos dalam laki-laki B7.BHKatun sedangPotong15. Celana Dalam
7B8. Celana dalam laki-lakiBiasa Sedang6/12Potong15. Celana DalamSedang6/12Potong
, CelanB9. Celana dlam perempuanSedang6/12Potong Potong16. Sarung/ kain PanjangSedang1/2Helai
9. CelaB10. SarungSedang1/2Potong Pasang17. SepatuKulit Sintetis2/12Helai Pasang
10.38B11. SepatuKulit sintetis2/12Pasang18. Sandal JepitKaret2/12Pasang Pasang
SB12. Sandal jepitKaret2/12Potong19. Handuk Mandi100 cm X 60 cm1/12Potong
ndukB13. Handuk mandi100x60 cm1/12 1/12Potong20. Perlengkapan IbadahSajadah,1/12Potong
B14. SajadahSedang1/12PotongMukena
B15. MukenaBiasa1/12Potong1
B16. Celana pendekBiasa Katun1/12Potong
penB17. KaosKatun1/12Potong11
B18. Sandal semi formalKulit sintetis1/12Pasang1
51B19. Kaos KakiKatun1/4Pasang1
1B20. Ikat pinggangKulit sintetis1/12Buah1
B21. Tas/ ranselBiasa1/12Buah11
B22. DompetKulit sintetis1/12Buah11
B23. Paket seragam anak TKKulit sintetis1/12Paket111
B24. Paket seragam SDSD Negeri1/12Paket11
B24. Paket seragam SD B25. Paket seragam SMPSD Negeri SMP Negeri1/12Paket1—
B25. Paket seragam SMP B26. Paket seragam SMUSMP Negeri SMU Negeri1/12Paket11
.FB27. KerudungKualitas sedang1/6Buah111
B28. PeciKualitas sedang1/12Buah11
D2B29. JaketKualitas sedang1/12Buah111
1PERUMAHAN111
1C1. Cicil rumah tipe 27/ 72RSS1,001 bulan21. Sewa KamarSederhana1.001 bulan
1C2. PBB1/12Bulan22. Dipan/ Tempat Tidur11
1C3. Tempat tidurNo 3 polos1/48buah22. Dipan/ Tempat Tidur 23. Kasur dan BantalNo 3 polos Busa1/481/48
C4. Tempat tidur C5. Kasur dan bantalNo 2 polos Busa1/48buah
1C5. Kasur dan bantalBusa1/48buah
C6. Sprei dan sarung bantalKatun2/12buah24. Seprei & sarung bantalKatun
C7. MejaC7. Meja dan kursi tamu Kayu1/48buan25. Meja dan Kursi1 meja 4 kursi2/12 1/48Set
C8. Meja dan kursi makan1 meja 4 kursi1/48Set25.Meju danarer1/48Set
C.C9. Lemari pakaianKayu sedang1/48Set Buah26. Lemari pakaianKayu Sedang1/48Buah
C10.C10. Sapu rumahIjuk2/12Buah27. SapuIjuk Sedang2/12Buah
C11.C11. Sapu halamanLidi1/6Buah Buah2112Buan
12C12. PengkiPlastik1/6Buah Buah1
C13. Tempat sampahPlastik1/6Buah Buah1
C14. PelTangkai1/6Buah1
C15. GayungPlastik1/6Buah11
C16. Tempat sabunPlastik1/24Buah1一
C17. Sikat cuciPlastik1/24Buah1一
C18. Papan cuciKayu1/6Buah一1
C19. Spons cuci piringSedang1/24Buah
C20. Piring makanPolos3/12Buah28. - Piring MakanPolos3/12Buah
C21. Gelas minumPolos, sedang3/12Buah- Gelas minumPolos3/12Buah
C22. Sendok dan garpuStainless3/12Buah- Sendok dan GarpuSedang3/12Pasang
cnakeC23. MangkokSedang3/12Buah1
SendC24. Sendok nasiStainlees3/12Buah1
5. SerC25. Sendok sayurStainlees3/12Buah
6.CeC26. Ceret AluminiumUkuran 25 cm1/24Buah29. Ceret AluminiumUkuran 25 cm1/24Buah
C27.VC27. Wajan AluminiumUkuran 32 cm1/24Buah30. Wajan AluminiumUkuran 32 cm1/24Buah
C28. PC28. Panci AluminiumUkuran 32 cm2/12Buah31. Panci AluminiumUkuran 32 cm2/12Buah
C29.C29. Magic ComUkuran 32 cmBuahAluminiunm1/13
C30.C30. Sendok MasakAluminium1/12Buah32. Sendok MasakAluminium1/12Buah
C31C31. Kompor minyak tanahAluminium1/24Buah33. Kompor minyak tanah16 sumbu1/24Buah
32 C33C32. Kompor Gas1 tungku10,00Buah Liter34. Minyak TanahEceran10,00
C33. Minyak tanahEceran10,00 1,00Liter Tabung34. Minyak TanahEceran10,00Liter
C34. Gas tabung kecilEceran 3 kg1,00 1,00Tabung Tabung
C35. Gas tabung besarEceran 12 kg1,00 2/12Tabung Buah35. Ember PlastikIsi 20 liter2/12Buah
1C36. Ember plastik20 liter2/12 1,00Buah Bulan35. Ember Plastik 36. ListrikIsi 20 liter 450 watt2/12 1,00Buah Bulan
1C37. Rekening Listrik900 watt1,00 6/12Bulan Buah36. Listrik 37. Bola lampu pijar/ neon450 watt 25 watt/15 watt6/12 atau 3/12Buah
1C38. Bola lampu pijar40 watt6/12 3/12Buah Buah37. Bola lampu pijar/ neon25 watt/15 watt0712 atad 5f/22
1C39. Bola lampu neon18 watt3/12 2,00Buah M338. Air BersihPAM2,00M3
1C40. Air BersihPDAM, Beli2,00M3 Kg38. Air Bersih 39. Sabun cuciPAM Cream/deterjen1,50Kg
1C41. Sabun cuci pakaianSurf1,50Kg 250 gr39. Sabun cuciCream/deterjen1,50Kg
C42.C42. Sabun cuci piringWings1.50250 gr1一
日C43. TermosUkuran sedang1/24Buah
pisauC44. PisauStainless Steel1/24Buah1
1C45. GuntingStainless Steel1/24Buah
C46. Jam dindingKecil1/48Buah
nIb m6C47. SetorikangListrik1/36Buah1
C47. SeterikaListrik Stainless Steel1/50Buah11
C48. Rak Piring besarStainless Steel1/48Buah11
CC49. Rak piring kecilStainless Steel1/481 Set11
CC50. GordynKualitas Sedang1/12Buah1
1.PC51. PayungKualitas Sedang1/12Buah1
C52. Jas hujanC52. Jas hujanKualitas SedangBuah1
C53. RadioC53. RadioListrikBuah111
evisiC54. Televisi21 inchi1
NPENDIDIKANMajalah berita4 atau 1/48Buah40. Bacaan/ RadioTabloid/4 BandEks/Buah
acaD1. Bacaan/ Radio D2. Paket buku TKMajalan berta1,00Semester14 atau 1/48Eks/Buah
PakD3. Paket buku SD dan LKSSD Negeri1,00Semester11
PakD4. Paket buku SMP& LKSSD Negeri SMP Negeri1,00Semester11
PakD4. Paket buku SMP& LKS D5. Paket buku SMU& LKSSMP Negeri SMU Negeri1,00 1,00Semester11
. PakD5. Paket buku SMU& LKS D6. KoranSMU Negeri Nasional langgann1,00 1,00bulan111
D6. KoranD6. Koran D7. Buku TulisNasional langgann Baik1,00 1,00Pak111
D7. Buku TulisD8. Buku GambarBaik Baik1,00 2,00Buah11
08. BukuD9. Pensil 2BBaik Baik2,00 1,00Pak1
D9. Pensil 2BD10. BallpointBaik1,00 1,00Pak11
D10. BallpointKESEHATANDaik1,00Pak11
HATANE1. Pasta gigiKualitas sedang1,0080 gram41. a. Pasta Gigi80 gramTube
agigi ndiE2. Sabun mandiBatang1,00 2,0080 gramb. Sabun mandi80 gram1,00Tube Buah
E3. Sikat gigiE3. Sikat gigiKualitas Sedang2,00 3/12Buahc. Sikat gigi2,00Buah Buah
E4.SharE4. Shampo (sunsilk, antene)Kualitas sedang1,00100 mld. Shampo3/12Buah Btl 100 ml
E5. PE5. Pembalut (Laurier,Kualitas Sedang1,00Pack 10se. Pembalut/alat cukur1,00Btl 100 ml Dus/Set
Charm),Kualitas sedangBuah11,00Dus/Set
1E6. Alat cukurKualitas sedang100Buah43 Chat anti ouamuk
1E7. Obat anti nyamuk cairSalon lokal1,00 6/12200 ml42. Obat anti nyamuk 43. Potong RambutBakar1,001
1E8. Potong Rambut E9. Obat-obatan P3KStandard6/12 1,001 kali Pack43. Potong Rambuttkg cukur/ salon6/12kali
EE10. Minyak kayu putihKualitas sedang1,00Pack 75 ml
E11. Cotton BudKualitas sedang1,0075 ml Isi 501
E1 1.E12. SisirKualitas sedang1/12Isi 50 Buah11
E12. SisirE13. Gunting kukuKualitas sedang1/12Buah Buah1
E13. Gunting kukuE13. Gunting kukuKualitas sedang1/12Buah
E14. Bedak (mustika ratu)514 Bodak (mustika ratu)Kualitas sedang1,001
E15. DeodoranKualitas sedang1,00Pack Buah1
1E16. Lipstik (Mustika Ratu)Kualitas sedang1,00Buah1
1E17. Alat kontrasepsiKualitas baik1,00Buah1
1E18 Hand and Body LotionKualitas sedang1,00Pak1
EE19. Sabun Pembersih MukaKualitas sedang1,00 1,00100 ml1
E2E20. Pembersih mukaKualitas sedang1,00 1,00100 ml1
EE21. KapasKualitas sedang1,00200 ml1
E2E22. Biaya ke Dokter + obatPraktik Dokter1,0050 gr 1 kali1
FTRANSPORTASII Ran1
F1. Ongkos angkot1,001 bulan44. Transport kerja dllAngkutan umum20.00dari (on)
F2. Kredit motor &1,00 30,001 bulanAngkutan umum30,00Hari (pp)
perawatan (Vega, Supra fit), F3. BBMLiter11
1F4. Pajak Bermotor1 tahun1
1F5. Transpor anak TK11,001 bulan1
1F6. Transpor anak SD1,001 bulan
—1F7. Transpor anak SMP1,001 bulan
FF8. Transpor anak SMU1,001 bulan1
AANEKA KEBUTUHAN1
GG1. Pulsa telp prabayarPra bayar1,001 bulan1
GG2.Hp(Nokia, Sony Ericsson)Fitur Standard1/24Buah1
GG3. luran kampung11,001 bulan1
GG4. Sumbangan/kondangan1,001 kali1
GG5. luran SB1,001 bulan1
G6. Bayar Pajak1/121 tahun1
1G7. Uang saku anak TK1,001 bulan1
G8. Uang saku anak SD1,001 bulan1
G9. Uang saku anak SMP1,001 bulan1
1G10. Uang saku anak SMU1,001 bulan1
HREKREASI & TABUNGAN1
1H1. RekreasiTransport + tiket2/12Kali45. Daerah Sekitar2/12Kali1
1H2. Tabungan (10% Xi total)46. Tabungan (2% X 1 sd 45)1
H3H3. Asuransi11,00Bulan1
Hs. Asuransi

Lampiran 2.

SURVEI UPAH LAYAK SEKTOR TEKSTIL, GARMEN, DAN SEPATU PADA BURUH ANGGOTA SPN DAN GARTEKS

Kuesioner 1: Pendapatan dan Pengeluaran*

No:

Disi oleh:Diperiksa oleh:Entri data oleh:Pemerksaan entri data oleh:
OrganisasiOrganisasiOrganisasi:Organisasi:
Organisasi Tgl/ bln/ thnOrganisasi Tgl/ bin/thn:Organisasi: Tgl/ bin/ thn:Organisasi: Tgl/ bin/ thn:
A. Profil SP/SB
A1 Nama SP/SB[1]Garteks SBSI [2]SPN
A2 Apakah anda mengetahui jumlah anggota SP/SB di perusahaan ini?[ 1 ] Tahu, yaitu Orang [ 2 ] Tidak tahu
A3 Nama Ketua SP/SB[ 2 ] Tidak tahu
A4 Tahun masuk menjadi anggota SP/SB
B. Profil SP/SB dan Perusahaan
B.1 Nama Perusahaan
B.2 Lokasi Perusahaan (Kecamatan, Kota/Kabupaten)
B.3 Sektor Industri[1]Teksti [2]Garmen [3]Kult
B.4 Asal Modal[1]PMA [2]PMDN [3] Tidak tahu
B.5 Pasar Produksi (Jawaban boleh lebih dari 1)[1] Dalam Negeri [2] Ekspor : (sebutkan Negaranya)
B.6 Nama Brand / Merek
B.7 Jumlah Buruh dalam satu pabrik
C. Profil Responden
C.1 Nama Responden
C.2 Tahun Lahir
C3 Termpat Lahir (Kota/Kabupaten, Provinsi)[1] Asrama Perusahaan [4]Orang Tua/Mertua
C.4 Status Tempat Tinggal Saat Ini
C.5 Jenis Kelamin C.6 Pendidikan Terakhir[1]Perempuan [2 ] Laki-laki [1] Tidak tamat SD [3] Tamat SMP
C.6 C.7endidikan Terakir[2 ] Tamat SD [4 ] Tamat SMU [5] Akademi/ Sarjana
[1]Menikah [2]Lajang [ 3 ] Janda/ Duda Responden 1
Jumlah Tanggungan dalam KeluargaAnakResponden 1
Istri/ Suami
Anak
Ortu/mertua
Saudara
Total
Total .tahuncrang
Masa Kerja di Perusahaan Ini (Tahun/Bulan).tahun ..bulan
Bekerja di Bagian Apa?[1]Operator [4] Staff
[2] Koordinator Line [5] Lainnya: [3 ] Supervisor [1] Tetap [2 ] Kontrak
C.12 Status Hubungan Kerja C.13 Proses Rekrutmen[1] Tetap [2 ] Kontrak [1] Langsung ke perusahaan [2 ] Lewat perusahaan lain/penyalur
[2 ] Lewat perusahaan lain/penyalur
D. Pendapatan [1]5 hari
D.1 Jumlah hari kerja per minggu?[2]6 Hari . Jam
D.2 Berapa jam, jumlah lembur per bulan?Upah pokok Rp
Premi
Premi Tunjangan masa kerja
Tunjangan masa kerja Tunjangan Jabatan
Tunjangan Jabatan Rp Uang makan
Uang makan Rp Rp
Uang transpor Rp Rp
Lembur Rp Rp
Lainnya Rp Rp
Total Rp
D.4 Pendapatan dari sumber lainnya? [3 ] Pendapatan anggota RT
D.4 Pendapatan dari sumber lainnya?[1]Bantuan rutin Rp [2 ] Usaha rumah tangga (warung)
Rp
Rp Lainnya (suami/ istri/ anak)
[4 ] LainnyaRp
D.5 Total pendapatan rumah tangga per bulan
E. Pengeluaran per bulan
Kategori pengeluaranPengeluaran riilApakah cukup?Jumlah yang dianggap cukup
E.1 Makanan-Minumanberas, lauk, sayur, gula pasir, minyak goreng, buah- Rp buahan, teh, kopi, makan di warteg, mie instan)[1]Ya [2]TidakRp
E2 Susu[1]Ya [2]Tidak[1]Ya [2]Tidak Rp
E3 SuplemenRp[1]Ya [2]TidakRp
E4 untuk memasak)Perumahan - (Sewa/ kontrak rumah,termasuk minyak/ gas Rp[1]Ya [2] TidakRp
E.5 Listrik dan Air Bersih E.6 PendidikanRp[1]Ya [2]TidakRp
E.6 Pendidikan - Alat tulis (buku tulis, pensil dsb) -Kursus - Koran/ tabloid/ majalahRp Rp
Rp[1]Ya [2]Tidak Rp
Rp[1]Ya [2]Tidak Rp Rp
Rp[1]Ya [2]Tidak Rp
Kebutuhan prbadi dan obat-obatan: - Sikat gigi dan pasta gigi - Sabun - Sabun cuci. -Pembalut/ alat cukur - Shampo - Obat nyamuk - Potong rambut - Lainnya Transpor & Komunikasi:Rp[1]Ya [2]TidakRp
Rp Rp[1]Y[1]Ya [2]TidakRp
-Pembalut/ alat cukurRp Rp[1]Ya [2]TidakRp
alat cukurRp Rp[1]Ya [2]TidakRp
Rp[1]Ya [2]TidakRp
RpRp[1]Ya [2]TidakRp
Rp[1]Ya [2]TidakRp
Rp[1]Ya [2]TidakRp
- Ongkos angkutan umum (kerja dan anak sekolah)
Rp[1]Ya [2]TidakRp
- BBM untuk kendaraan - Pulsa telepon, dsb)Rp[1]Ya [2]TidakRp
Rp[1]Ya [2]TidakRp
E.9 Uang saku anakRo[1]Ya [2]TidakRp
E.10 Kirim uang untuk keluargaRp
E.11 Pengeluaran lainnya - (iuran warga, sumbangan, pajak. dsb)RpRp
E.12 luran SP/SBRpRp
E.13 Rekreasi (sewa VCD, nonton, ke mall)Rp[1]Ya [2]TidakRp
Total pengeluaranRpRp
E.14Tabungan/ arisanRp[1]Ya [2]TidakRp
F. Pembelian barang yang tahan lama/ Pengeluaran yang tidak rutinJenis Barang
F.1Dalam satu tahun terakhir ini, barang-barang apa yang Anda beli (contoh: pakaian, sepeda motor, fumitur, TV)? Sebutkan jenis barangnya dan harganya Untuk barang yang dibeli dengan sistem kredit, harga adalah total harga kreditPakaian, seragam, sepatuHarga
Pakaian, seragam, sepatuRp
Fumiture ElektronikRp
Elektronik Peralatan dapurRp
Biaya ke DokterRp
PajakRp
TotalRp Rp
G.1 Makanan dan Minuman [1] Priontas
G2 Susu[1] Priontas [2] Kurang prioritas [3 ] Tidak priontas [2 ] Kurang priontas
G2 Susu G.3 SuplemenSusu[11 Prionitas [2 ] Kurang priontas[3 ] Tidak prioritas
G.3 Suplemen[1 ] Prioritas[2 ] Kurang prioritas [3 ] Tidak prioritas
G.4 Perumahan[1 ] Prioritlas[2 ] Kurang prioritas[3 ] Tidak prioritas
G.5Kebutuhan Pribadi dan Obat-obatan[1] Prioritas [2 ] Kurang prioritas[3 ] Tidak prioritas
G.6Transportasi dan Komunikasi[1] Prioritas [2] Kurang prionitas[3 ] Tidak prionitas
G.7Kirim uang untuk keluarga[1] Prionitas [2 ] Kurang prionitas[3 ] Tidak prionitas
G.8Pengeluaran lain (iuran warga, sumbangan)[1] Prionitas [2 ] Kurang prionitas[3 ] Tidak prionitas
G.9Uang saku anak[1] Prioritas [2 ] Kurang prionitas[3 ] Tidak prioritas
G.10luran SP/S8[1] Prioritas [2 ] Kurang prioritas[3 ] Tidak prioritas
G.11 RekreasiRekreasi[1 ] Prioritas [2 ] Kurang prioritas[3 ] Tidak prioritas
G.12Tabungan/ Arisan[1] Prioritas [2 ] Kurang prioritas(3 ] Tidak prioritas
G.13Pakaian, seragam, sepatu[1 ] Prioritas [2 ] Kurang prioritas(3 ] Tidak prioritas [3 | Tidak prioritas
G.14 FumiturFumitur[1 ] Prontas[3 | Tidak prioritas [3 ] Tidak prioritas
G.15 ElektronikElektronik[2 ] Kurang prioritas[3 ] Tidak prioritas [3 ] Tidak priontas
S Prcalaton DasElektronik Peralatan Dapur[1]Prionitas [2 ] Kurang prionitas[3 ] Tidak priontas [3 ] Tidak priontas
Peralatan DoapePeralatan Dapur[1] Priontas [2 ] Kurang prioritas[3 ] Tidak priontas
G.17 Biaya ke dokterBiaya ke dokter[1] Prioritas [2 ] Kurang prionitas[3 ] Tidak prioritas
G.18 [1] Prioritas [2 ] Kurang prioritas [3 ] Tidak prioritas Pajak H. Kepuasan Kerja dan Harapan untuk Masa Depan
H.1 Apakah anda puas dengan upah anda sekarang?Apakah anda puas dengan upah anda sekarang? [1]Ya[1]Ya [2] Tidak [3]Ragu-ragu[3]Ragu-ragu
H.1 Apakar aApakah anda puas dengan upah anda sekarang?[2] Tidak
H.2 di sini?Apakah anda punya rencana untuk tetap bekerja di sini?[1]Ya [2] Tidak (langsung ke H.4)
Jika ya, mengapa?Tidak ada pllihan lain
Masalah ekonomi keluarga[1]Ya [2]Tidak
Untuk memenuhi kebutuhan pribadi[1]Ya [2] Tidak
Sedang merencanakan masa depan[1]Ya [2 ] Tidak
Untuk melanjutkan pendidikan[2 ) Tidak [1]Ya
Lainnya, sebutkan..[1]Ya [2 ] Tidak
Upah rendah Jika tidak, mengapa?Membosankan[1]Ya [2 ) Tidak
Tidak ada kemajuan[1]Ya [2] Tidak
Upah rendah[1]Ya [2 ] Tidak
Pekerjaan terfalu berat[1]Ya [2 ] Tidak
Terpisah dan keluarga[1]Ya [2 ] Tidak
Tidak ada waktu untuk pendidikan[1]Ya [2] Tidak
Minimnya fasilitas[1]Ya [2 ] Tidak
Masalah kesehatan[1]Ya [2]Tidak
H.5 Menurut Anda, apakah SP/SB Anda telah cukup memperjuangkan soal upah ?Lainnya: [1]Ya [2]Tidak [1]Ya [2] Tidak

Terima kasih atas waktu yang telah Anda sediakan.

•: Format Kuesioner ini mengikuti Format yang dibuat oleh CIDS Kamboja untuk Studi Upah Layak dengan beberapa perubahan/penamhahan/pengurangan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia

Lampiran. 3

Kuesioner 2: Harga Barang Komponen KHL

No:
Disi oleh: Organisasi Tg// bln/ the:Diperksa oleh: Organisasi: Tgl/ bln/ thn:Entri data oleh: Organisasi Tgl/ bln/ thn:Pemenksaan entri data oleh: Organisasi Tgl/ bln/ thn:
NOKOMPONENKUALITAS/ KRITERIA/ MEREKSATUANHARGA SATUAN
A.MAKANAN DAN MINUMAN
A1. BerasSedang[ 1 Kg [ ] Liter
A2. Daging Sapi A3. Daging Ayam A4. Ikan SegarSedangKg
Ayam rasKg
A4. Ikan Segar A5. Telur AyamBaikKg
Telur Ayam RasKg
A6. Tempe A7. TahuA7. Tahu A8. Kacang Hijau A9. Kacang Merah A10. Kacang TanahBaikKg
BaikKg
BaikKg
BaikKg
BaikKg
AA11. Susu Bubuk Putih (Dancow, Bendera)SedangKg
A12. Gula PasirSedangKg
A13. Minyak Goreng A14. KangkungCurah BaikKg Kg
1A14. Kangkung A15. Bayam A16. Wortel A17. BrokoliBaik BaikKg Kg
BaikKg
A16. Wortel A17. Brokoli A18. PisangBaikKg
BaikKg
A18. Pisang A19. Pepaya A20. AnggurBaik BaikKg Kg
Baik BaikKg Kg
A21. Apel A22. Pear A23. JerukBaikKg
BaikKg1
BakKg1
1A24. Mie Instan (Supermi, Indomie) A25. Teh celup (Sosro, 2 Tang.Kualitas sedangBungkusus
A25.Te
A25. Teh e Kualitas sedangDus
Sariwangi) isi 25 A26. Kopi (kapal api, singa)Kualitas sedang75 gr
A27A27. Bumbu-bumbuan (15% dari total)Bungkus1
BSANDANG
8B1. Celana PanjangKatun sedangPotong
BB2. RokKatun sedangPotong
B3B3. Kemeja pria lengan pendekKatunPotong
B4B4. Blus (atasan untuk perempuan)KatunPotong
B5.B5. T-shirtKatun sedangPotong
B6B6. Kaos dalam laki-lakiKatun sedangPotong
B7. BHB7. BHBiasaPotong
B8.B8. Celana dalam laki-lakiSedangPotong一
B9B9. Celana dalam perempuanSedangPotong
B1B10. SarungSedangPotong
8B11. SepatuKulit sintetisPasang
1B12. Sandal jepitKaretPasang
B13. Handuk mandi100x60 cmPotong
1B14. SajadahSedangPotong
1B15. MukenaBiasaPotong
1B16. Celana pendekKatunPotong
1B17. KaosKatunPotong
1B18. Sandal semi formalKulit sinbetisPasang
B19. Kaos KakiKatunPasang
8820. Ikat pinggangKulit sintetisBuah
1B21. Tas/ranselBiasaBuah
B22. DompelKulit sintetisBuah
1B23. Paket seragam anak TK1Paket
B24. Paket seragam anak SDB24. Paket seragam anak SDSD NegeriPaket1
B25. Paket seragam anak SMPSMP NegeriPaket
BB26. Paket seragam anak SMUSMU NegeriPaket
BB27. KerudungKualitas sedangBuah1
B28. PeciKualitas sedangBuah
1B29. JacketKualitas sedangBuah
CPERUMAHAN
1C1. Cicil rumah type 27/ 72RSS1 bulan
1C2. Pajak Bumi dan Bangunan
C3. Tempat tidurNo 3 polosbuah
1C4. Tempat tidurNo 2 polosbuah
C5. Kasur dan bantalBusabuah
C6. Sprei dan sarung bantalKatunbuah
cC7. Meja dan kursi tamuKayuSet
C8C8. Meja dan kursi makan1 meja 4 kursiSet
CC9. Lemari pakaianKayu sedangBuah
C1C10. Sapu rumahljukBuah
C1C11. Sapu halamanLidiBuah
C12C12. PengkiPlastikBuah
C1C13. Tempat sampahPlastikBuah
cC14. PelTangkaiBuah
cC15. GayungPlastikBuah
1C16. Tempat sabunPlastikBuah
1C17. Sikat cuciPlastikBuah
1C18. Papan cuciKayuBuah
1C19. Spans cuci piringSedangBuah
C20. Piring makanPolosBuah
cC21. Gelas minumPolos, sedangBuah
cC22. Sendok dan garpuStainlessBuah
10C23. MangkokSedangBuah
1C24. Sendok nasiStainless SteelBuah
1C25. Sendok sayurStainless SteelBuah1
1C26. Ceret AluminiumUkuran 25 cmBuah1
1Ukuran 32 cmBuah1
C27. Wajan AluminiumUkuran 32 cmBuah1
Ukuran 32 cm
7C30. Sendok MasakAluminiumBuah
C29. Magic ComUkuran 32 cmBuah
1C30. Sendok Masak AluminiumAluminiumBuah
C31. Kompor minyak tanah C32. Kompor GasAluminiumBuah
1 tungkuBuahBuah
C33. Minyak tanah C34. Gas tabung kecilEceranLiter
Eceran 3 kgTabung1
Eceran 12 kgTabung
cC36. Ember plastik20 literBuah
900 wattBulan
1C37. Rekening Listrik C38. Bola lampu pijar40 wattBuah
C39. Bola lampu neon C40. Air Bersih18 wattBuah
PDAM, BeliM3
1C41. Sabun cuci pakaian C42. Sabun cuci piringSurfKg
Wings250 gr
C43. TermosUkuran sedangBuah
1C44. PisauStainlees SteelBuah
1C45. GuntingStainlees SteelBuah
1C46. Jam dindingKecilBuah1
1C47. SeterikaListnkBuah1
1C48. Rak Piring besarStainless SteelBuah
C49. Rak piring kecilStainless SteelBuah
1C50. GordynKualitas Sedang1 Set一
1C51. PayungKualitas SedangBuah
1C52. Jas hujanKualitas SedangBuah
1C53. RadioListrikBuah
1C54. Televisi21 inciBuah
DPENDIDIKAN
D1. Bacaan/ RadioMajalah beritaBuah
D2. Paket buku TKSemester
D3. Paket buku SD dan LKSSD NegeriSemester
D4. Paket buku SMP dan LKSSMP NegeriSemester
D5. Paket buku SMU dan LKSSMU NegeriSemester
D6. KoranNasional, langgananBulan
Semester
D7. Buku TulisBaikSemester
D8. Buku Gambar D9. Pensil 2BD8. Buku GambarBaik1
0D9. Pensil 2BBaikSemester
1D10. BallpointBaikSemester
EKESEHATAN1
1E1. Pasta gigiKualitas sedang80 gram
E2. Sabun mandiBatang80 gram
E3. Sikat gigiKualitas sedangBuah
E4. Shampo (sunsilk, pantene)Kualitas sedang100 ml
E5. Pembalut (Laurier, Charm) E6. Alat cukur (Gilete,Kualitas sedangPack 10s
E6. Alat cukur (Gilete,Kualitas sedangBuah
E7. Obat anti nyamuk cair (Baygon, Hit)Kualitas sedang200 ml
E8. Potong RambutSalon lokal1 kali
1E9. Obal-obatan P3KStandarPack
E10. Minyak kayu putih (cap lang. gajah)Kualitas sedang75ml
1E11. Cotton BudKualitas sedangIsi 50
1E12. SisirKualitas sedangBuah
1E13. Gunting kukuKualitas sedangBuah
1E14. Bedak (Mustika Ratu)Kualitas sedangPack
1E15. DeodoranKualitas sedangBuah
1E16. Lipstik (Mustika Ratu)Kualitas sedangBuah
1E17. Alat kontrasepsiKualitas baikPak
E18 Hand and Body LotionKualitas sedang100 ml
E19. Sabun Pembersih MukaKualitas sedang100 ml
E20. Pembersih mukaKualitas sedang200ml
E21. KapasKualitas sedang50 gr
E22. Biaya ke Dokter + obatPraktik Dokter1 kali
FTRANSPORTASI
1F1. Ongkos angkot F2. Kredit molor dan perawatan (Vega, Supra fit)1 bulan
1 bulan
1Liter
1F4. Pajak Kendaraan Bermotor11 tahun
1F5. Transportasi anak TK1 bulan1
F6.TrF6. Transportasi anak SD11 bulan1
F7. Transportasi anak SMP1 bulan
F8. Transportasi anak SMU1 bulan1
GANEKA KEBUTUHAN1
1G1. Pulsa telepon (simpati, xl, mentari,Pra bayar1 bulan
1G2. Handphone (Nokia, Sony Erikson)Fitur Standard, tanpa kameraBuah
1G3. luran kampung1 bulan
1G4. Sumbangan/kondangan1 kali
1G5. luran SB1 bulan
1G6. Bayar Pajak1 tahun
1G7. Uang saku anak TK1 bulan
HG8. Uang saku anak SD1 bulan
G9. Uang saku anak SMP1 bulan
G10. Uang saku anak SMU1 bulan
HREKREASI DAN TABUNGAN
1H1. RekreasiTransport + tiket
1H2. Tabungan (10% dari total)1
H3. Asuransi1