Baca teks (PDF): GATS Liberalisasi Kehidupan By Lutfiyah Hanin & Yanuar Nugroho

76 halaman · 76 halaman diproses dengan OCR · 20.5 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. "GATS” -restaurant-
  2. GATS: LIBERALISASI KEHIDUPAN
  3. GATS: LIBERALISASI KEHIDUPAN
  4. INSTITUTE for GLOBAL JUSTICE
  5. Liberalisasi Kehidupan
  6. GATS - Liberalisasi Kehidupan
  7. PENGANTAR
  8. DAFTAR ISI
  9. PROLOG: : Sebuah Kisah Pelayaran Indonesia - Kapal Bocor yang Berlayar di Samudra Pasar Bebas
  10. 1. TENTANG GATS (GENERAL AGREEMENTS ON TRADE IN SERVICES)
  11. 1.1. GATS: Hasil Kesepakatan?
  12. 1.2. GATS - Satu Aturan untuk Semua Negara
  13. 1.2.1. Cakupan GATS
  14. Boks-2
  15. Empat Cara Pelayanan Jasa (Modes of Supply) dalam GATS
  16. 1.2.2. Kewajiban Umum dalam GATS
  17. 1.2.3. Liberalisasi Bertahap
  18. 1.2.4. Komitmen Khusus
  19. Boks-3
  20. Istilah-Istilah dalam GATS
  21. Boks-4
  22. Pembatasan Akses Pasar (Pasal XVI)
  23. 1.2.5. Pengecualian Kewajiban Umum
  24. 2. GATS DAN INDONESIA
  25. 2.1. Perdagangan Jasa Indonesia
  26. Boks-6
  27. Menghitung Perdagangan Produk Tak Berwujud (Intangible)
  28. 2.2. GATS dan Indonesia16:
  29. Tinjauan atas Lima Sektor dalam Schedule of 2.3. Specific Commitment Indonesia
  30. 2.3.1. Jasa Telekomunikasi19
  31. Bagaimana potret jasa telekomunikasi di Indonesia saat ini?
  32. 2.3.2. Jasa Transportasi Maritim
  33. 2.3.3. Jasa Keuangan20
  34. 2.3.4. Jasa Pariwisata
  35. 2.3.5. Jasa Industri
  36. 3.IMPLIKASI GATS UNTUK INDONESIA
  37. 3.1. Dalam Sektor Telekomunikasi
  38. 3.2. Dalam Sektor Pelayaran (Transportasi Maritim)
  39. 3.3. Dalam Sektor Jasa Finansial
  40. 3.3.1. Sektor Perbankan
  41. 3.3.2. Sektor Perpajakan
  42. 3.4.Dalam bidang pariwisata
  43. 4. GATS DAN NEGARA- NEGARA BERKEMBANG
  44. 4.1. di Balik GATS ....
  45. EPILOG: : Apa yang harus dilakukan oleh Indonesia?
  46. KEPUSTAKAAN
  47. LAMPIRAN
  48. INSTITUTE for GLOBAL JUSTICE
  49. THE VISION
  50. THE MISSION
  51. THE OBJECTIVES

"GATS” -restaurant-

"Services For Sale!"

Menu:

1. Privatisari Air

2. Privatisasi Listrik

3. Liberalisasi Perbankan

4. Elspansi Perusahaan Ritel

5. Pemishinanan b Kemishinan Indonesia!

GATS: LIBERALISASI KEHIDUPAN

GRARIA 2

Lutfiyah Hanin & Yanuar Nugroho

GATS: LIBERALISASI KEHIDUPAN

Lutfiyah Hanin & Yanuar Nugroho

GATS (General Agreements on Trade in Services) atau perjanjian umum tentang perdagangan jasa-jasa merupakan salah satu bagian dari perjanjian perdagangan dunia atau WTO yang mulai berlaku. Januari 1995. WTO, sebagai organisasi mempunyai sifat sangat berbeda dengan GATT

.(General Agreements on Trade and Tariff) organisasi pendahulunya. GATT hanya mengatur perdagangan barang antar negara, dengan menurunkan hambatan tarif (tariff barrier) untuk memperlancar arus ekspor impor. Disahkannya GATS menjadi babak baru dalam internasionalisasi dan institusionalisasi penyediaan jasa. Perjanjian-perjanjian di GATS ini yang kemudian membuat posisi Indonesia tersisihkan.

Buku ini berusaha memberikan analisis mendalam dan juga kritis terhadap proses-proses perundingan GATS. Buku ini memberikan satu perspektif yang berbeda terhadap perundingan GATS, dan menunjukkan secara nyata bahwa liberalisasi sektor jasa sungguh-sungguh harus diwaspadai oleh bangsa Indonesia.

PUSTA 33

INSTITUTE for GLOBAL JUSTICE

Jl. Matraman no.12A, Jakarta Pusat-10430 Telp.:62-21-3107578, Fax.:62-21-3107586 Email:[email protected] www.globaljust.org

2TA5 nequbirlek

Liberalisasi Kehidupan

Oleh:

Lutfiyah Hanim The Institute for Global Justice - Jakarta Yanuar Nugroho The Business Watch Indonesia - Surakarta

Didukung oleh para peneliti lapangan:

Dominika Oktavira Arumdati Tima Santita Ngesti Rahayu

Jakarta, Mei 2008

2TAS

GATS - Liberalisasi Kehidupan

Oleh:

Lutfiyah Hanim

The Institute for Global Justice - Jakarta

Yanuar Nugroho

The Business Watch Indonesia - Surakarta

Diterbitkan oleh:

The Institute for Global Justice

Jl. Matraman No. 12A, Jakarta Pusat 10430, Indonesia

Ph: + (62-21) 310-7578; Fax: + (62-21) 310-7586

Email: [email protected]

www.globaljust.org

Design & Layout: Robby Wahyudi Gusti

Percetakan: Matte Design & Printing

This book is published for public education purpose. All materials in this book can be quoted freely.

PENGANTAR

BANYAK SEKALI pengamat ekonomi dan juga analis sosial tidak mengetahui tentang sebuah singkatan yang bernama GATS (General Agreement on Trade in Services). Bahkan sering mereka salah kira dengan menyamakan dengan singkatan GATT (General Agreement on Tariffs and Trade). Ini memperlihatkan sedikit sekali pemahaman orang tentang istilahistilah di WTO (World Trade Organization) yang sebenarnya sangat penting. Mungkin baru belakangan perhatian orang akan WTO muncul, meskipun ada saja yang mengiranya sebagai World Tourism Organization.

Karenanya IGJ berupaya agar bisa diterbitkan informasi dan buku semacam ini, agar orang mulai tahu dan paham mengenai beberapa perjanjian di WTO yang sangat besar pengaruhnya pada saat ini. GATS adalah salah satu pilar utama WTO, bersama-sama dengan Trade in Goods (sekarang menjadi NAMA / Non-Agriculture Market Access) dan TRIPs (Trade Related Intellectual; Property's Rights). GATS juga adalah mengenai produk sektor jasa di mana "semua produknya tidak berujud", untuk membedakannya dengan barang hasil manufaktur (industri pengolahan) yang berujud. Jadi GATS adalah perdagangan dari semua produk di luar industri pengolahan barang.

Kebanyakan Negara maju mulai menempatkan sektor jasa sebagai industri utamanya, dan meninggalkan sektor industri manufaktur yang seringkali merusak lingkungan, menimbulkan polusi dan memerlukan banyak lahan; untuk diambil-alih oleh Negara-negara industri baru di Dunia Ketiga, seperti "sunset industry". Bahkan mereka menempatkan industri jasa sebagai tahap baru industri selepas keluar dari sektor pertanian dan industri manufaktur. Saat ini bahkan yang paling berkuasa di dunia adalah industri jasa keuangan, yang besarnya sekitar lima kali lebih besar dari industri riil.

Perlu dicatat bahwa GATS masuk ke dalam WTO karena desakan kepentingan industri-industri raksasa sektor jasa di AS dan Eropa, seperti sektor perbankan, telekomunikasi, transportasi udara, pariwisata, konstruksi, retail, energi dan lainnya. Sedemikian besarnya kepentingan ini, sehingga mereka bahkan merubah sektor-sektor jasa yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak menjadi sektor yang bersifat komersial. Contohnya adalah sektor air, listrik, pendidikan dan kesehatan. Ini adalah sektor-sektor jasa yang seharusnya lebih banyak disediakan oleh pemerintah secara murah dan masal bagi kepentingan seluruh masyarakat. Akan tetapi kini didefinisikan ulang menjadi sebuah barang dagangan semata yang harus bisa diperdagangkan oleh siapa saja dan dengan harga komersial (artinya harus menghasilkan keuntungan). Ini adalah definisi dari Neo-Liberalisme atau pasar bebas. Ini adalah ancaman terbesar atas keberlanjutan kesejahteraan umat manusia.

Mudah-mudahan buku ini bisa membuka mata para pembacanya untuk menyadari adanya ancama besar dari adanya perjanjian GATS di WTO, yang kini diintensifkan pelaksanaannya oleh Free Trade Agreement (FTA) yang bersifat bilateral ataupun kawasan. Era neo-liberalisme (perdagangan bebas) dengan kemunculan GATS, NAMA, TRIPs, AOA, FTA dan lainlainnya dalam dekade belakangan ini harus direspons dengan cepat dan prinsipil. Umat manusia tidak memerlukan neo-liberalisme untuk bisa hidup, bahkan neo-liberalisme adalah ancaman nyata kemanusiaan dan kesejahteraan umat manusia. Kita harus berupaya sekuat tenaga menolak dan menghentikan neo-liberalisme; serta mencari penggantinya yang manusiawi.

Jakarta, 30 Mei 2008

Bonnie Setiawan

Direktur Eksekutif

Institute for Global Justice (IGJ)

vi

DAFTAR ISI

Halaman Pengantar v Daftar Isi vii Prolog : Sebuah Kisah Pelayaran Indonesia – Kapal Bocor yang Berlayar di Samudra Pasar Bebas 1 1. Tentang GATS (General Agreements on Trade in Services) 7 1.1 GATS: Hasil Kesepakatan? 8 11 1.2 GATS - Satu Aturan untuk Semua Negara 1.2.1 Cakupan GATS 11 1.2.2 Kewajiban Umum dalam GATS 15 1.2.3 15 Liberalisasi Bertahap 1.2.4 Komitmen Khusus 16 1.2.5 Pengecualian Kewajiban Umum 24 2. GATS dan Indonesia 23 2.1 Perdagangan Jasa Indonesia 23 2.2 GATS dan Indonesia 29 2.3 Tinjauan atas Lima Sektor dalam Schedule of Specific Commitment Indonesia 32 32 2.3.1. Jasa Telekomunikasi 2.3.2. 33 Jasa Transportasi Maritim 2.3.3. Jaša Keuangan 34 2.3.4. Jasa Pariwisata 35 36 2.3.5. Jasa Industri 3. Implikasi GATS untuk Indonesia 37 3.1 Dalam Sektor Telekomunikasi 37 3.2 Dalam Sektor Pelayaran 40 (Transportasi Maritim) 41 3.3 Dalam Sektor Jasa Finansial

vii

3.3.1 Sektor Perbankan 41 FTARIS 3.3.2 Sektor Perpajakan 43 3.4 Dalam bidang pariwisata 44 4 GATS dan Negara-Negara Berkembang 47 4.1 di Balik GATS .... 51 Epilog : Apa yang harus dilakukan oleh Indonesia? 55 Kepustakaan 58 Lampiran 60 Studi Kasus GATS dan Indonesia : Divestasi PT Indosat Tbk - Privatisasi Jasa Telekomunikasi di Indonesia

viii

PROLOG: : Sebuah Kisah Pelayaran Indonesia - Kapal Bocor yang Berlayar di Samudra Pasar Bebas

Kebebatan kapal Tradisional Phinisi dan Borobudur yang mengarungi samudera dan mengelilingi dunia adalab kisab kejayaan yang sudah berlalu. Indonesia dengan ribuan pulau, negara maritim yang dikelilingi laut, tidak memiliki armada pelayaran yang tanggub. Saat ini, untuk melayani pelayaran angkutan barang antar pulau, kapal lokal banya bisa melayani tidak lebib dari 50 persen dari 170 juta ton barang, minyak dan lainnya per tabun'. Sedangkan sisanya diangkut oleb perusahaan pelayaran asing. Untuk keperluan ekspor impor, kondisi pelayaran Indonesia lebib mengenaskan. Kapal Indonesia hanya mengangkut 3,5 persen sampai 4 persen dari 360 juta ton barang, sedangkan 96 persen lebib dilayani oleh perusabaan pelayaran asing.

Tabel 1 Penggunaan Kapal untuk Eskpor Impor

4%

96% Kapal Indonesia Kapal Asing Sumber: wawancara Barens Saragih

Barens TH Saragih, Ketua INSA (Indonesian National Shipowners Association) mengatakan bahwa jumlah armada pelayaran nasional memang masih sangat terbatas. Bahkan menurutnya untuk mengekspor minyak bumi milik Pertamina, hanya sebagian kecil yang dilakukan oleh armada nasional. Kalaupun ada kapal Indonesia yang berlayar ke luar negeri, jarak tempuhnya relatif dekat seperti negara-negara ASEAN, Asia Timur dan Australia.

Padahal, sektor transportasi maritim sangat diperlukan bagi Indonesia dalam mendukung ekspor dan impor barang. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa setiap tahun, Indonesia harus mengeluarkan devisa yang cukup besar. Tahun 1997 misalnya, untuk ongkos angkut yang harus dibayar 4,6 milyar dollar, tahun berikutnya 3 milyar dollar.

Ketiadaan jumlah armada yang dimiliki oleh indonesia juga memaksa pemerintah menggunakan tanker-tanker milik perusahaan asing untuk mengekspor dan mengimpor minyak. Akibatnya dari total pengeluaran jasa pengangkutan minyak yang mencapai 10 trilyun rupiah, tanker nasional hanya mampu meraup sekitar 10 persen dari total order yang ada².

Tabel 2 Ongkos Angkut (Freight) 1997 - 2001

5,000 4.606 non migas 4,500 4,000 3,500 50 60 3,000 3 65 97 Jumlah (juta $) 2,500 2 2,000 1,500 1,000 500 1997 1998 1999 2000 2001

Tahun

(sumber B ank Indonesia, select ed major co mponent sof nono transact ions)

Rendahnya jumlah armada yang dimiliki oleh perusahaan pelayaran Indonesia menjadikan eksportir menjadi tergantung pada armada asing. Bahkan dua tahun terakhir, eksportir/importir Indonesia dirugikan oleh perusahaan pelayaran internasional yang memungut Terminal Handling Cost/ THC. Biaya THC tersebut total sekitar 676 juta dollar AS atau 6,08 trilyun rupiah tersebut dikenakan agen pelayaran asing kepada eksportir dan importir yang akan mengirim barang. Tetapi anehnya, hanya pengiriman barang dari/ke Indonesia yang dikenakan biaya tersebut, sementara di China dan Vietnam tidak dijumpai pungutan semacam itu. Pemungutan biaya tersebut merugikan eksportir karena harga produk menjadi lebih tinggi. Bahkan untuk untuk ekspor produk furniture dan kerajinan tangan terpaksa tertunda karena biaya freight dan THC lebih tinggi dibandingkan harga barang3.

Sebagai negara maritim, profesi di bidang kelautan sebenarnya bukan hal baru. Tetapi mengapa sektor ini tidak berkembang, sedangkan potensi pasar untuk melayani pelayaran antar pulau, ekspor dan impor masih terbuka lebar?

Nampaknya sektor transportasi maritim di Indonesia menghadapi berbagai kendala. Pertama berkaitan dengan pembiayaan usaha. Bank-bank di Indonesia enggan mengucurkan dana untuk membiayai pembuatan kapal. Kalaupun mau mendanai pembuatan kapal, maka pengusaha harus memberi uang jaminan sekitar 150 persen dari nilai kapal. Hal ini tidak mungkin dilakukan karena jaminan tak mungkin disediakan ketika membuat kapal saja masih harus mencari pinjaman. Akibatnya, pertumbuhan jumlah kapal Indonesia rendah. Sebenarnya menurut Barens Indonesia dapat dan berhak menerapkan azas cabotage (pengangkutan barang di dalam negeri hanya boleh dilakukan oleh kapal negara bersangkutan), tetapi prinsip tersebut sulit dilakukan karena jumlah kapal lokal tidak memadai.

Kedua adalah perpajakan. Surat Keputusan Dirjen Pajak no. 370/PJ/2002, menetapkan bahwa freight angkutan laut dan pelayaran dalam negeri kecuali kontainer dikenakan pajak 10 persen termasuk diantaranya jasa pemeliharaan kapal, jasa pelabuhan dan pembelian kapal. Pengenaan pajak tersebut akan memberatkan pengusaha pelayaran dalam negeri, karena peraturan tersebut tidak dikenakan kepada pelayaran asing yang menjalankan usaha yang sama di Indonesia. Selain itu jumlah yang akan diterima oleh pemerintah juga tidak akan cukup besar karena jumlah kapal

Indonesia tidak sebanyak yang dimiliki oleh pelayaran asing. Sedangkan dampak yang ditimbulkan akan menghambat daya saing pelayaran nasional. Perjanjian antar negara yang membebaskan pajak (tax treaty), ketika suatu kapal memasuki perairan negara lain, dinilai juga tidak membantu4.

Hal ketiga yang berperan dalam 'kebangkrutan'sektor perkapalan Indonesia adalah kebijakan fiskal free on board (FOB), dimana barang Indonesia diekspor dengan harga sampai di pelabuhan Indonesia. Jadi biaya kapal dan asuransi ditanggung pembeli. Nampaknya ini menguntungkan eksportir, tetapi akibatnya pembeli luar negeri dapat menentukan perusahaan kapal dan asuransi yang akan digunakan, dan kemungkinan besar tidak akan menggunakan kapal Indonesia5. Sebaliknya ketika melakukan impor, pembeli dari luar menggunakan pola harga CIF (cost insurance and freight) dimana ongkos angkut dan asuransi ditanggung penjual. Oleh karena itu, prosentase kapal Indonesia yang melayani ekspor impor pun menjadi sangat sedikit karena tidak mendapat bagian muatan.

Menteri Perhubungan Agum Gumelar mengatakan bahwa salah satu penyebab matinya usaha pelayaran adalah adanya Inpres no.9 tahun 1985. Tujuan utama dari Inpres tersebut adalah meningkatkan penghasilan devisa dari ekspor non migas dengan cara memberikan kebebasan pada kapal asing untuk sandar di seluruh pelabuhan Indonesia, asalkan membantu kelancaran ekspor. Akibatnya Indonesia tidak bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Dirjen Perhubungan laut Tjuk Sukardiman juga mengakui akibat penguasaan sektor pelayaran nasional oleh asing maka defisit di sektor pengangkutan pernah mencapai 9,6 milyar dolar6.

Adanya regulasi yang mewajibkan kapal asing bekerjasama dengan perusahaan Indonesia juga tidak membantu kebangkitan transportasi maritim. Karena joint venture yang selama ini dilakukan oleh perusahaan pelayaran asing hanya bersifat bobong-bobongan. Dalam pelaksanaannya perusahaan asing tersebut hanya bermodal KTP yang dipinjam dari sopir perusahaan, kemudian didaftarkan kepada pemerintah Indonesia bahwa nama dalam KTP tersebut yang menjadi 'pemilik lokal'. Perusahaan asing tersebut juga menguasai sebagian besar modal, seringkali sampai 95 persen saham, dan mitra lokal hanya memiliki 5 persen. Dengan 'joint venture' semacam itu, perusahaan asing kemudian akan diperlakukan sama seperti kapal lokal misalnya dapat melayani angkutan barang antar pulau.

Ibarat kapal, sektor transportasi maritim Indonesia mengalami kebocoran di berbagai bagian kapal. Tetapi sebelum kebocoran ditambal, datang kapal dari negara lain, memaksa kapal bocor itu dilayarkan di tengah samudera pasar bebas.

6 ibid 6

1 Wawancara dengan Barens Saragih

Kompas, 7 Agustus 2003

Lihat Jurnal INSA, no. 56, 2002

Misalnya, kapal Indonesia yang berlayar ke Denmark tidak perlu membayar 4 freight tax yang besarnya 2,64 persen dari total freight muatan demikian sebaliknya apabila kapal Denmark pergi ke Indonesia juga dibebaskan pajak tersebut. Walaupun peraturan tersebut nampaknya adil tetapi sebenarnya merugikan Indonesia. Karena kapal Denmark bisa berlabuh di Indonesia lebih sering (misalnya seminggu tiga kali), sedangkan kapal Indonesia yang berlayar ke Denmark sangat jarang, bahkan mungkin hanya 10 tahun sekali baru bisa ke negara Eropa tersebut.

5 Presentase ekspor Indonesia yang dibeli dengan harga FOB mencapai 90 persen (Jurnal INSA, no. 56, 2002)

1. TENTANG GATS (GENERAL AGREEMENTS ON TRADE IN SERVICES)

DALAM PERSPEKTIF ekonomi politik perdagangan dunia, kisah tragis pelayaran Indonesia di atas tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan GATS. Apakah GATS itu?

GATS (General Agreements on Trade in Services) atau perjanjian umum tentang perdagangan jasa-jasa merupakan salah satu bagian dari perjanjian perdagangan dunia atau WTO yang mulai berlaku Januari 1995. WTO, sebagai organisasi mempunyai sifat sangat berbeda dengan GATT (General Agreements on Trade and Tariff) organisasi pendahulunya. GATT hanya mengatur perdagangan barang antara negara, dengan menurunkan hambatan tarif (tariff barier) untuk memperlancar arus ekspor impor. Sementara WTO tidak hanya mengatur lalu lintas perdagangan barang, tetapi juga menyusun aturan untuk perdagangan jasa (GATS) dan perlindungan HaKI (Hak atas kekayaan Intelektual) yang terkait dengan perdagangan atau TRIPs. Disahkannya GATS menjadi babak baru dalam internasionalisasi dan institusionalisasi penyediaan jasa.

Sebelum jasa dirundingkan dan menjadi bagian dalam WTO, produksi, penyediaan dan perdagangan produk jasa telah dilakukan secara luas di setiap negara. Diletakannya jasa dalam kerangka GATS WTO, menjadikan produksi, distribusi dan perdagangan jasa dilakukan sesuai dengan kerangka dasar dan aturan WTO, seperti adanya sistem penyelesaian sengketa yang komprehensif dan perjanjian yang mengikat

Jasa dalam pengertian yang luas didefinisikan sebagai, "Produk kegiatan manusia yang tidak berujud yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan manusid"". Banyak dari produk jasa 'menempel' pada barang sehingga tidak terlihat®. Misalnya penyediaan jasa listrik, air, gas; jasa salon kecantikan. Beberapa produk jasa berkaitan dengan penyediaan layanan setelah barang dihasilkan dari pabrik, misalnya jasa perbaikan mobil, jasa perbaikan komputer, jasa distribusi barang, jasa retail. Beberapa jenis jasa lain merupakan jenis yang tidak berwujud, misalnya jasa perbankan, jasa perawat, jasa asuransi, jasa dokter, jasa penyiaran radio. Beberapa produk lainnya merupakan atau dikaitkan sebagai jasa publik, seperti pemadaman kebakaran, polisi, penyediaan kesehatan dasar, penyediaan air minum dan pendidikan. Sama seperti produk barang, maka jasa pun dibutuhkan oleh semua orang sejak ia lahir sampai mati.

Dengan populasi dunia saat ini, pasar perdagangan jasa di seluruh dunia adalah 6 milyar jiwa. Di Indonesia sendiri, pasar jasa adalah 200 juta penduduk.

1.1. GATS: Hasil Kesepakatan?

Cikal bakalperjanjian jasa dimulai dalam pertemuan para menteri kelompok para pihak (contracting party) GATT pada tahun 1982. Kemudian pada tahun 1986, isu perdagangan jasa resmi diletakkan dalam putaran Uruguay. Pengamat perundingan Chakaravarty Raghavan' menilai bahwa lolosnya perundingan sektor jasa menjadi GATS pada tahun 1994 dipengaruhi oleh banyak faktor. Diantaranya adalah minimnya informasi yang tersedia yang menjadikan rendahnya kesadaran banyak politikus, parlemen dan publik dari negara berkembang berkaitan dengan subyek yang dinegosiasikan dan implikasi yang akan muncul. Hanya sedikit orang yang terlibat secara langsung dalam perdebatan yang cukup intens tentang perundingan jasa.

Selain itu, tidak transparannya perundingan, dimana negosiasi hanya dilakukan oleh sedikit negara untuk kemudian diputuskan menjadi 'keputusan bersama', menjadi fenomena yang sering terjadi. Perundingan juga menggunakan sistem single undertaking, dimana setiap negara tidak bisa untuk tidak menyetujui salah satu isu tetapi setuju untuk isu yang lain. Seorang diplomat Indonesia10 mengatakan, "Itu paket. Para perunding dibadapkan pada piliban: take it or leave it"

Beberapa diplomat Indonesia yang pernah mengikuti perundingan jasa pada putaran Uruguay mengatakan bahwa pada dasarnya posisi sebagaian negaranegara berkembang menolak dirundingkannyasektorjasa,HaKIdan investasi. Bahkan secara umum, para negosiator dari negara berkembang -termasuk dari Indonesia—tidak cukup paham mengenai HaKI dan jasa. Tetapidisisilain,negara-negaraberkembangsangatberkepentingandengan akses pasar produk pertanian dan perundingan tekstil negara-negara maju. Oleh karena itu, pada awalnya negara berkembang berharap bahwa akan terjadi 'tukar menukar' kepentingan, yaitu dimana negara berkembang 'menyerahkan' isu jasa dan HaKI untuk disepakati dan sebaliknya negara maju membuka pasar mereka untuk produk pertanian dan tekstil dan dari negara berkembang. Apakah harapan ini terwujud?

Mantan duta besar India untuk GATT, Baghirath Lal Das mengatakan bahwa ditandatanganinya GATS dan TRIPs merupakan kekalahan negaranegara berkembang karena mereka tidak mendapatkan perluasan pasar yang berarti bagi dua produk unggulan yaitu tekstil dan pertanian. Bahkan pasar produk pertanian bagi negara berkembang sampai sekarang masih tertutup, sedangkan mereka harus menandatangani dua perjanjian baru yang tidak diketahui isi dan implikasinya.

Apa yang dikatakan Das nampaknya beralasan. Data yang dikeluarkan oleh WTO dalam perdagangan jasa komersial tahun 1999 menunjukkan bahwa eksportir dalam perdagangan jasa adalah negara-negara maju. AS setiap tahun mengekspor 251,7 milyar dollar atau menguasai 18,8 persen, Inggris sebesar 7,6 persen atau 101,4 milyar dollar. Sedangkan sebagian besar negara berkembang dan seluruh negara miskin (Least Developed Countries) adalah pengimpor jasa. Negara berkembang dan negara miskin tidak punya kapasitas untuk memproduksi jasa untuk warganegaranya, sehingga harus mengimpor. Indonesia tercatat mengimpor jasa senilai 12,7 milyar dollar.

Dalam kondisi yang sangat berbeda, dimana perudingan dilakukan oleh sebagian net importir dan sebagian kecil lainnya adalah eksportir yang berniat memperluas pasar, isu jasa diletakkan. Akibatnya bisa ditebak, perundingan berjalan tidak seimbang. Apalagi negara-negara besar memiliki kekuatan politik ekonomi untuk menekan lawan berunding. Sebagai negara dengan hutang besar seperti Indonesia, sulit bermanuver dalam negosiasi". Hanya ada dua pilihan: We will say yes or we'll find another way to say yes.

Seorang Diplomat Indonesia lain12 yang diwawancarai dalam penelitian ini juga pernah mengikuti perundingan itu. Menurutnya, logika perdagangan seharusnya adalah saling menjual dan membeli. Tetapi dalam kasus perdagangan jasa, Indonesia sama sekali tidak punya kapasitas memproduksi, bahkan Indonesia adalah net importir. Jadi, Indonesia memang kalah. Maka apa yang sering dilakukan oleh Indonesia dalam perundingan semacam ini adalah cenderung 'bertahan' sambil berusaha memperbaiki situasi dalam negeri.

GATS, sesuai dengan singkatan namanya, yang seharusnya adalah kesepakatan umum tentang perdagangan jasa, ternyata hanyalah kesepakatan pura-pura.

7 IBON Facts & Figures, vol.

24 no. 2, 28 Februari 2001

8 Tidak mudah mendefinisikan pengertian jasa, bahkan delegasi Amerika pun yang memaksa meletakkan isu jasa dalam perundingan Putaran Uruguay kesulitan mendefinisikannya (wawancara Halida Miljani).

Raghavan, C. Developing Countries and Services Trade Chasing a black Cat in a 9 Dark Room, blindfolded. TWN. Penang. 2002

10 Untuk kepentingan penulisan penelitian ini dan melindungi pemberi data, nama sumber tidak dicantumkan. Pihak peneliti (IGJ dan BWI) bertanggung jawab akan hal ini.

11 Seorang negosiator Indonesia bahkan mengatakan, "Apalagi sejak awal perundingan itu berjalan seperti petinju kelas bulu melawan kelas berat".

12 Untuk kepentingan yang sama, penelitian ini tidak menyebutkan nama yang bersangkutan.

1.2. GATS - Satu Aturan untuk Semua Negara

GATS terdiri atas tiga bagian: kerangka kewajiban umum dan aturan; lampiran daftar beberapa sektor yang spesifik, seperti liberalisasi jasa keuangan, telekomunikasi, transportasi udara, pergerakan tenaga kerja dan pengecualian MFN (most favaour nations); dan lampiran jadwal komitmen spesifik masing-masing negara.

Pasal-pasal dalam GATS berjumlah 32, yang terbagi dalam 6 bagian. Bagian I mengenai ruang lingkup dan definisi jasa. Bagian II antara lain memuat aturan tentang prinsip MFN, transparansi, peningkatan partisipasi negara berkembang regulasi domestik dan pengadaaan jasa untuk pemerintah. Bagian III mengatur akses pasar, national treatment dan komitmen tambahan. Bagian IV, mengenai liberalisasi bertahap. Sedangkan bagian V tentang ketentuan mengenai kelembagaan dan bagian VI merupakan ketentuan penutup.

1.2.1. Cakupan GATS

Dalam preamble GATS disebutkan bahwa tujuan dari disusunnya kerangka mulitlateral perdagangan jasa adalah perluasan perdagangan jasa secara transparan melaluiliberalisasiprogresif untuk meningkatkanpembangunan dan negara-negara berkembang dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kesepakatan ini juga berkeinginan untuk membantu meningkatkan partisipasi dari negara berkembang pada perdangan internasional bidang jasa, yang antara lain dengan memperkuat kapasitas dalam negeri, efisiensi dan daya saing di bidang jasa-jasa.

Pada pasal I, dituliskan persetujuan ini berlaku untuk semua negara anggota dari pemerintah pusat, sampai pemerintah daerah/lokal, termasuk organisasi non pemerintah yang menerima pendelegasian wewenang. Cakupan perundingan ini meliputi semua jasa kecuali jasa-jasa yang hanya bisa disediakan oleh pemerintah, seperti bank sentral, kepolisian, dan militer.

Jasa dalam pengertian pasal I mencakup kegiatan ekonomi yang sangat luas dan tanpa batas. Sekretariat WTO membaginya menjadi 12 sektor, dan 155 subsektor13. Pembagian sektor tersebut didasarkan atas Central Product Classification (CPC) yang disusun oleh PBB. Sektor jasa dan subsektor ini terus berubah dan berkembang seiring dengan keinginan negara-negara anggota, apalagi sistem ini memungkinkan semua sektor jasa diserahkan mekanismenya kepada pasar. Bahkan sektor yang mungkin belum terpikirkan saat ini juga sangat memungkinkan untuk diliberalisasi karena di bagian akhir setiap sektor selalu tertulis 'sub sektor lain-lain yang belum tercantum di atas' (lihat Boks 1).

Boks-1 Cakupan GATS Jasa yang dicakup dalam GATS didasarkan CPC dari PBB yang meliputi 12 sektor, yaitu: 1. Bisnis (termasuk jasa profesional dan komputer); 2. Jasa Komunikasi; 3. Jasa konstruksi; 4. Jasa Distribusi; 5. Jasa Pendidikan; 6. Jasa Lingkungan; 7. Jasa Keuangan (perbankan dan non perbankan seperti asuransi, leasing); 8. Jasa kesehatan; 9. Jasa perjalanan dan pariwisata; 10. Jasa rekreasional,.budaya dan olah raga; 11. Jasa transportasi; 12. Jasa-jasa lain yang belum tertulis di atas Sektor tersebut dibagi dalam 155 subsektor yang ditandai dengan nomor-nomor kode. Misalnya dalam Jasa Pendidikan, terbagi menjadi beberapa sub sektor: a) Jasa pendidikan dasar - nomor CPC 921 b) Jasa pendidikan menengah - nomor CPC 922 c) Jasa pendidikan tinggi - nomor CPC 923 d) Pendidikan orang dewasa - nomor CPC 924 e) Jasa pendidikan `lain-lain'- nomor CPC 929

Dalam Pasal I tersebut, selain mengenai 'jasa' juga diatur mengenai term 'perdagangan jasa'. Perdagangan jasa didefinisikan sebagai penyediaan jasa melalui 4 cara (lihat boks 2): melalui perpindahan dari wilayah satu negara ke negara lain atau disebut cross border supply; penyedia jasa dalam wilayah negara anggota melayani konsumen jasa dari anggota lain yang datang atau disebut consumption abroad; penyedia jasa dari satu negara hadir melalui perusahaan di negara lainnya atau disebut sebagai comercial presence; perpindahan tenaga penyedia jasa ke negara lain atau disebut persence of natural persons. Untuk mode kehadiran tenaga asing diatur dalam lampiran tersendiri.

13 Dalam terbitan International Trade Centre/UNCTAD dan Commonwealth Secretariat yang berjudul Bussiness Guide to the World Trading System, edisi kedua, 1999 disebutkan 12 sektor, sektor 1 sampai 11 sama, sedangkan untuk sektor ke-12 adalah jasa 'lain-lain yang belum disebutkan dalam 11 sektor diatas'.

Boks-2

Empat Cara Pelayanan Jasa (Modes of Supply) dalam GATS

Mode 1. Cross Border Supply/Pelayanan Lintas Batas Pelayanan jasa oleh pemasok jasa yang berasal dari suatu negara (tetap berada di tempa/negaranya) kepada konsumen yang berada di wilayah negara lain. Contoh: jasa pos internasional, telekomunikasi, distance learning, telemedicine.

Mode ini diberi tanda 1) atau mode 1 pada modes of supply dalam terminologi yang dipakai dalam Schedule of Specific Commitment dan pembahasan liberalisasi bidang jasa.

Mode 2. Consumption Abroad/Konsumsi Di Luar Negeri Pelayanan jasa oleh pemasok jasa pada suatu negara kepada konsumen di luar wilayah negara asalnya (konsumen mendatangi pemasok jasa di negara asalnya). Contoh : pariwisata, studi ke luar neger, berobat ke luar negeri.

Mode ini diberi tanda 2) atau mode 2 pada modes of supply dalam terminologi yang dipakai dalam Schedule of Specific Commitment dan pembahasan liberalisasi di bidang jasa.

Mode 3. Commercial Presence/Kehadiran Komersial Pelayanan jasa oleh pemasok jasa yang berasal dari suatu negara tertentu melalui kehadiran Badan Usaha secara fisik di wilayah negara lain. Contoh : rumah sakit asing, perguruan tinggi asing, bank asing.

Mode ini diberi tanda 3) atau mode 3 pada modes of supply dalam terminologi yang dipakai dalam Schedule of Specific Commitment dan pembahasan liberalisasi di bidang jasa.

Mode 4. Presence Of Natural Persons/Kehadiran Tenaga Asing Pelayanan jasa oleh pemasok jasa yang berasal dari suatu negara tertentu melalui kehadiran profesionalnya di wilayah negara lain. Contoh : dokter asing, expatriate sebagai manager hotel, tenaga konsultan asing.

Mode ini diberi tanda 4) atau mode 4 pada modes of supply dalam terminologi yang dipakai dalam Schedule of Specific Commitment dan pembahasan liberalisasi di bidang jasa.

1.2.2. Kewajiban Umum dalam GATS

Dalam perjanjian GATS, ada berbagai kewajiban yang harus ditaati seluruh anggotanya. Di dalamnya termasuk tiga kewajiban umum yang dianggap sangat kuat

Pertama adalah Most Favour Nations (MFN) (Pasal II). Disebutkan di sana bahwa setiap negara wajib dengan segera dan tanpa syarat memberikan perlakukan yang tidak berbeda terhadap jasa dan penyedia jasa dari negara lain dibandingkan dengan perlakukan yang diberian kepada pemasok dari negara anggota lainnya. Perlakuan ini diberikan dalam kewajiban umum yang berlaku untuk semua sektor dan diterapkan pada kewajiban khusus masing-masing sektor yang menjadi komitmen setiap negara anggota

Kedua, Transparansi (Pasal III). Setiap negara anggota wajib menerbitkan semua undang-undang, peraturan pelaksanaan, serta semua keputusan yang berlakuksecara umum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang memiliki dampak pada pelaksanaan GATS. Demikian juga dengan setiap perubahan perundangan dan penambahan aturan baru wajib dilaporkan pada Dewan Perdagangan Jasa (CTS). Negara juga diharuskan untuk menjawab semua permintaan informasi yang spesifik dari negara anggota lain tentang berbagai ketentuan umum yang berlaku, untuk itu negara harus mendirikan satu atau lebih pusat informasi untuk menyediakan informasi yang diminta dan dibutuhkan.

Ketiga, National Treatment (Pasal XVII). Dalam prinsip ini, setiap negara tidak diperkenankan untuk mengenakkan perlindungan atau proteksi yang lebih kuat terhadap industri dalam negeri. Jadi pelaku usaha luar harus diperlakukan sama dengan pelaku dari dalam negeri.

1.2.3. Liberalisasi Bertahap

Liberalisasi progresif dalam GATS diatur dalam pasal XIX. Pasal tersebut mencakup beberapa hal misalnya setiap negara harus melakukan serangkaian negosiasi untuk mencapai liberalisasi bertahap-perundingan perundingan tersebut diarahkan untuk meningkatkan akses pasar (pasal

XIX;1). Proses liberalisasi itu sendiri harus dilakukan dengan tetap menghargai kepentingan nasional dan tingkat pembangunan masingmasing. (pasal XIX;2), sementara kewajiban CTS untuk melakukan penilaian (assesment) pelaksanaan perdagangan jasa secara sektoral dan keseluruhan dengan merujuk pada tujuan dilakukannya perjanjian ini (pasal IV: tentang peningkatan partisipasi negara-negara berkembang dalam pedagangan jasa) (Pasal XIX;3)

Proses untuk liberalisasi bertahap harus dilanjutkan dalam setiap perundingan melalui negosiasi bilateral, plurilateral atau multilateral yang ditujukan untuk meningkatkan komitmen khusus yang diambil oleh setiap negara anggota.

1.2.4. Komitmen Khusus

Penyusunan komitmen khusus merupakan bagian yang tidak terpisahkan, dimana setiap negara diwajibkan menyusun daftar sektor yang diliberalisasi dengan jadwal pelaksanaannya. Komitmen tersebut akan merupakan bagian integral dari persetujuan dan harus dijadikan lampiran.

Dalam komitmen spesifik, setiap negara harus mencantumkan persyaratan, pembatasan dan kondisi pada akses pasar (pasal XVI); kondisi dan kualifikasipadaperlakuan nasional (pasal XVII),langkah-langkah mengenai komitmen tambahan (pasalXVIII) dan waktu dan tanggal berlakunya komitmen tersebut, jika itu dianggap perlu untuk dicantumkan

Boks-3

Istilah-Istilah dalam GATS
Requestb: meminta negara anggota WTO lain untuk membuka pasarnya dalam berbagai sektor di forum WTO Offer: mengajukan penawaran pada forum WTO baik diminta
Offer: mengajukan penawaran pada forum WTO baik diminta (menjawab permintaan/request) maupun tidak diminta oleh negara anggota WTO lainnya.
Schedule of Specific Commitments: daftar sektor yang dikomitmen oleh setiap negara anggota.
Horisontal Measures Commitments: ketentuan atau komitmen yang diberikan oleh negara anggota yang berlaku untuk semua sektor yang tercakup dalam Schedule of Specific Commitments. Sectoral Measures Commitments: ketentuan atau komitmen
Sectoral Measures Commitments: ketentuan atau komitmen yang diberikan oleh negara anggota yang berlaku untuk satu sektor tertentu yang tercakup dalam Schedule of Specific Commitments.
Central Product Classification (CPC): penggolongan/ pengklasifikasian sektor/subsektor ke dalam angka-angka (numbers) yang memiliki fungsi relatif sama dengan nomor harmonise sistem (HS) dalam perdagangan barang.
Market Access (MA): akses pasar terhadap perusahaan penyedia jasa dan atau profesional di bidang jasa dari negara lain ke dalam suatu wilayah negara-negar tertentu dengan cara-cara pelayanan yang diatur dalam Artikel I GATS (Scope and Definition), dimana setiap negara harus memberikan perlakuan yang tidak berbeda kepada jasa dan pemasokan jasa dari negara lain.
National Treatment (NT): prinsip yang mewajibkan negara- negara anggota untuk tidak memperlakukan jasa dan atau pemasok jasa yang berasal dari negara lain berbeda dari jasa atau pemasok jasa yang berasal dari negara itu sendiri/dalam negeri (Pasal XVII GATS).
Most Favoured Nation (MFN): ketentuan yang mewajibkan setiap negara anggota harus dengan segera dan tanpa syarat memberikan perlakuan yang tidak berbeda (no less favourable) kepada jasa atau pemasok jasa dari negara lain dibandingkan dengan perlakuan yang diberikan kepada pemasok jasa dari negara tertentu (Pasal II GATS).

Istilah-Istilah dalam GATS

Boks-4

Pembatasan Akses Pasar (Pasal XVI)

Untuk membatasi akses pasar dalam jadwal spesifik komitmen (specific schedule of commitment) dirumuskan hal-hal sebagai berikut:

a. Pembatasan pada jumlah pemasok jasa, misalnya bank asing hanya boleh beroperasi pada kota-kota tertentu

b. Pembatasan nilai transaksi atau aset

C. Pembatasan pada jumlah jasa atau jumlah kuantitas dari output jasa yang dinyatakan dalam angka kuota atau penilaian kebutuhan secara ekonomis

d. Pembatasan jumlah personil yang diperkerjakan dalam sektor jasa tertentu, misalnya tenaga kerja asing hanya boleh sampai level majaer menengah

e. Pembatasn kepemilikan modal asing, misalnya pembatasan prosentase maksimum kepemilikan saham

Perubahan komitmen juga dimungkinkan dalam pasal XXI tetapi syaratnya sangat panjang, dan rumit untuk dilakukan. Misalnya, pemberitahuan harus dilakukan tiga bulan sebelumnya ke CTS, kemudian negara yang mengusulkan perubahan harus mengadakan perundingan untuk mencapai kesepakatan tentang Compensatory Adjustment. Selanjutnya masih harus melalui beberapa proses lagi yang sulit dilakukan. Singkatnya, komitmen yang telah disusun sangat sulit untuk ditarik kembali.

Bagaimana menyusun sebuah komitmen spesifik? Berikut ini diberikan adalah contoh tabel komitmen spesifik yang harus disusun oleh Indonesia.

KomitmenMode of SupplyConditions and Limitation on Market accessConditions and qualifications on National Treatment
Komitmen horisontal (komitmen ini mencakup semua sektor)Mode 1 (biasanya hanya dituliskan nomor saja) Lihat penjelasan dalam boks sebelumnyaNone (Tidak ada batasan atau komitmen penuh)Seperti yang tercantum dalam sektor spesifik
Mode 2None (Tidak batasan atau komitmen penuh)Seperti yang tercantum dalam spesifik sektor
Mode 3Kehadiran komersial dimungkinkan dalam bentuk joint venture (JV). Dalam JV, kepemilikan saham oleh mitra asing maksimal 49 persenMenurut UU Agrraria, semua orang asing tidak diperbolehkan memiliki tanah
Mode 4Manajer dan teknisi ahli hanya diperbolehkan setelah dilakukan economic need testSemua aorang asing yang masuk harus memenuhi prosedur keimigrasian yang berlaku. Semua tenaga asing yang bekerja harus memenuhi ketentuan UU perburuhan, dimana ijin bekerja dikeluarkan oleh menteri tenaga kerja
Komitmen sektoral, misalnya industrial services, advisory and onsultative. Nomor CPC selalu disebutkan1.Tidak mengikat untuk proyek yang di danai pemerintahTidak mengikat
2.Tidak mengikat untuk proyek yang di danai pemerintahTidak mengikat
3Kerjasama operasi melalui pendirian representatif di IndonesiaMitra Indonesia yang menjadi partner harus merupakan anggota asosiasi konsultan Indonesia
sektor atau sub sektor apa yang dituju. Misalnya CPC 867214.Tidak mengikat kecuali untuk direkturSeperti yang tercantum pada komitmen horisontal

Boks-5 Bentuk-bentuk Komitmen yang ada di Mode of Supply NONE atau No Limitation, artinya komitmen penuh. Negara sama sekali tidak melakukan pembatasan dalam hal akses pasar dan perlakukan nasional. Commitment with Limitations, artinya komitmen dengan pembatasan. Dilakukan dengan menjelaskan batasan yang diterapkan yang tidak konsisten dengan aturan akses pasar atau perlakuan nasional. UNBOUND atau No Commitment, artinya tanpa komitmen. Suatu negara dapat dengan tetap bebas menetapkan ukuran-ukuran yang tidak konsisten dengan aturan akses pasar atau perlakuan nasional. Selain itu bisa juga berupa langkah untuk tidak memberikan komitmen dalam Schedule of Specific Commitment pada sektor/sub sektor tertentu dengan pertimbangan bahwa sektor/subsektor yang bersangkutan belum siap berkompetisi secara global atau karena dianggap sektor yang sensitif sehingga perlu pembinaan dan kebijakan pemerintah untuk memfasilitasi sektor/subsektor yang bersangkutan. No Commitments technically feasible, artinya tanpa komitmen yang secara teknis mungkin. Bila tidak bisa, diterapkan suatu bentuk pelayanan tertentu.

1.2.5. Pengecualian Kewajiban Umum

Dalam aturan pasal-pasal GATS terdapat pengecualian pelaksanaan perjanjian, apabila terjadi kerugian pada industri dalam negeri dan neraca pembayaran. Perkecualian tersebut dapat diterima dalam beberapa kondisi khusus, misalnya pasal XIV, tentang pengecualian umum, misalnya untuk melindungi moral umum atau untuk mempertahankan kepentingan umum. Tindakan ini dimungkinkan apabila terdapat ancaman yang nyata dan serius pada salah satu kepentingan mendasar masyarakat karena adanya pemasok jasa negara lain.

Contoh lain adalah Pasal X yang menyebutkan bahwa perlu adanya negosiasi multilateral mengenai Tindakan Pengamanan Darurat/Effective Safeguard Measures yang didasarkan pada prinsip non diskriminasi. Hasil negosiasi tersebut harus diberlakukan selambat-lambatnya tiga tahun sejak berlakunya GATS. Demikian juga Pasal XII dalam para (1) menyatakan apabila terjadi kesulitan serius terhadap neraca pembayaran dan keuangan luar negeri, anggota diperbolehkan melakukan atau mempertahankan pembatasan di dalam perdagangan jasa-jasa yang telah dinyatakan dalam komitmen spesifik.

Sedangkan mengenai subsidi, para (1) Pasal XV tentang subsidi dinyatakan bahwa untuk tujuan negosiasi, negara anggota harus saling bertukar informasi mengenai seluruh bentuk subsidi yang berhubungan dengan perdangan jasa yang disediakan kepada pemasok jasa dalam negeri. Negara yang terkena dampak subsidi yang dilakukan negara lain boleh meminta konsultasi dengan negara lain yang memberlakukan subsidi tersebut.

Namun semua pengecualian khusus tersebut masih sulit dilakukan karena ketentuan pelaksanaannya belum selesai dirundingkan dan persyaratannya banyak dan rumit. Sehingga sampai kini, walaupun perundingan tentang subsidi, neraca pembayaran dan tindakan pengamanan darurat masih dilakukan, tetapi mengalami jalan buntu karena perbedaan yang tajam antar kelompok negara berkembang dan negara maju14.

Lihat www.twnside.org.sg

2. GATS DAN INDONESIA

2.1. Perdagangan Jasa Indonesia

MENURUT BANK INDONESIA, dalam kurun waktu 33 tahun, sejak tahun 1970 sampai 2001, neraca jasa Indonesia selalu mengalami defisit. Artinya, impor jasa selalu lebih besar dari penjualan jasa.

Tabel berikut menggambarkan pengeluaran jasa sejak isu jasa mulai diletakkan dalam GATT hingga berakhirnya perundingan putaran Uruguay. Tampak bahwa trend pengeluaran jasa Indonesia semakin meningkat, terutama untuk neraca jasa non migas. Hal ini mungkin disebabkan karena adanya pembayaran bunga hutang luar negeri yang cukup besar. Sedangkan untuk neraca migas, defisit jasa Indonesia cenderung fluktuatif.

Defisit Neraca Perdagangan Jasa Indonesia 1982-1995 (1,000) (2,000) (3,000) (4,000) (juta dollar) (5,000) (6,000) services non oil (7,000) services oil (8,000) (9,000) 1982/1983 1983/1984 service oil 1984/1985 1985/1986 service non oll 1986/1987 987/1988 1988/1989 1989/1990 1990/1991 1991/1992 1992/1993 tahún 1993/194 1994/1995 (sumber Bank Indonesia)

Defisit neraca jasa disebabkan oleh dua hal, yaitu pengeluaran migas dan non migas. Untuk minyak, defisit disebabkan karena pemerintah harus membayar kontrak bagi hasil kepada kontraktor asing seperti Total dan Exxon. Dalam penjualan dan pendistribusian minyak, Pertamina juga tergantung dengan tanker-tanker asing. Sementara untuk pengeluaran sisi non migas, pengeluaran yang cukup besar ada pada pos pembayaran bunga hutang luar negeri dan penggunaan kapal-kapal asing untuk mengangkut eskpor dan impor barang.

Dari sisi non migas, juga terdapat pos pendapatan yang diperoleh dari misalnya penggunaan jasa-jasa penerbangan Indonesia oleh warga negara lain/non resident. Pos pendapatan yang ikut menyumbang devisa cukup besar adalah sektor pariwisata dan pengiriman uang dari tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Defisitnya neraca jasa Indonesia yang terjadi konsisten selama lebih dari 30 tahun, juga mempengaruhi eskpor barang, terutama pada nilai ekspor minyak. Dibawah ini adalah tabel ekspor dan impor minyak dan gas bumi15. Garis merah menunjukkan nilai penjualan minyak dan LNG Indonesia, garis biru menunjukkan nilai impor barang dan jasa yang berkaitan dengan produksi dan penjualan minyak dan LNG, seperti membayar kontrak bagi hasil, konsultan, dan biaya pengapalan. Sedangan garis hijau menunjukkan nilai pendapatan, yang dihitung dari nilai ekspor dikurangi dengan nilai impor barang dan jasa di bidang perminyakan.

Dari tabel terlihat bahwa kenaikan nilai produksi minyak Indonesia diikuti dengan kenaikan impor barang dan jasa. Demikian juga dengan penurunan nilai ekspor minyak seperti pada tahun 1986/87, jumlah impor jasa dan barang yang harus dibayar juga menurun. Sehingga garis hijau yang menunjukkan total pendapatan juga turun dan naik sesuai dengan pergerakkan garis merah dan biru.

Tabel 2 Ekspor Im por Minyak 20.000 15.000 10.000 Exportmport (milion US $) 5.000 1661 1661 (5.000) 266 5061 C051/ 196111 995 157 19778 (10.000)

Tabel tersebut juga memperlihatkan ketergantungan eskpor minyak Indonesia dengan impor. Artinya kenaikan produksi minyak atau kenaikan harga minyak ternyata tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan yang cukup siginifikan. Mengapa? Karena kenaikan tersebut juga diikuti dengan kenaikan harga barang dan jasa yang dibutuhkan untuk memproduksi minyak dan untuk menjual minyak, misalnya biaya freight dalam ekspor dan impor untuk kebutuhan produksi migas, biaya konsultan, dan lainnya

Bagaimana dengan pencatatan jasa yang lain? Berikut adalah beberapa sektor jasa yang terdeteksi pencatatannya (Lihat juga Box di bawah).

Perhitungan data statistikDilakukan/dicatat oleh :
- Barang (merchandise)
Depnaker -BPS
Bank Indonesia
Imigrasi - Kementrian Budaya Pariwisata-BPS
-TelekomunikasiBelum digarap
- Jasa Konstruksi-industriBelum digarap

Untuk jasa-jasa lainnya, karena jumlahnya banyak dan jenisnya beragam, maka belum tercatat atau kalaupun sudah tercatat, letaknya berserakan di setiap departmen, asosiasi dan di perusahaan.

15 Garis merah menunjukkan nilai penjualan minyak dan LNG Indonesia, garis biru menunjukkan nilai impor barang dan jasa yang berkaitan dengan produksi dan penjualan minyak dan LNG, seperti membayar kontrak bagi hasil, konsultan, dan biaya pengapalan. Sedangan garis hijau menunjukkan nilai pendapatan, yang dihitung dari nilai ekspor dikurangi dengan nilai impor barang dan jasa di bidang perminyakan.

Boks-6

Menghitung Perdagangan Produk Tak Berwujud (Intangible)

Karena sifatnya yang tak berwujud, penghitungan nilai ekspor dan impor jasa lebih rumit dibandingkan dengan ekspor impor barang.

Pencatatan ekspor dan impor barang di Indonesia dilakukan oleh Biro Pusat Statistik. Perhitungan statistik barang berdasarkan pada dokumen yang dipakai eksportir pada waktu mengekspor barang (PEB: Pemberitahuan Ekspor Barang/Export Declaration Form) dan importir saat mengimpor barang (PIB: Pemberitahuan Impor Barang/Import Declaration Form). Pengisian formnya antara lain meliputi jenis barang, negara tujuan, jumlah barang, nilai barang, kapal yang mengangkut barang. Berdasarkan dokumen PEB dan PIB tersebut, maka pengolahan dilakukan oleh BPS. Setelah total ekspor dan impor barang dihitung, kemudian BPS akan mengirimkannya secara reguler kepada departemen yang membutuhkan, termasuk adalah Bank Indonesia yang bertugas menyusun neraca pembayaran.

Penghitungan neraca perdagangan ekspor dan impor jasa lebih rumit, karena sifat produk jasa yang menempel pada barang, jenis perdagangan jasa bervariasi, dan produk jasa beragam. Menurut BPS data ekspor dan impor jasa yang cukup `jelas' adalah pariwisata dan tenaga kerja. Pengumpulan data dimulai dari Dirjen Imigrasi (menghitung jumlah orang yang masuk dan keluar, berapa lama tinggal di Indonesia atau di luar negeri, berapa dolar yang dibelanjakan, tinggal dimana, tujuannya apa, dst.).

Data ini diperoleh berdasarkan survei tiap tahun yang dilakukan oleh (BPS dan Kementrian Budaya dan Pariwisata) di pintu-pintu keluar airport, menanyakan pada orang asing yang keluar dari Indonesia dan orang Indonesia yang datang dari luar negeri. Dalam data ini tidak ada angka yang pasti, karena semuanya asumsi dan perkiraan. Jumlah orang asing dari imigrasi lalu dikalikan dengan pengeluaran berdasar survei sehingga diperoleh pendapatan. Demikian pula dengan orang Indonesia yang datang dari luar negeri, dikalikan perkiraan jumlah pengeluaran, merupakan impor.

Sementara untuk data tenaga kerja, dibandingkan dengan pariwisata, perhitungannya lebih banyak menggunakan perkiraan. Angkanya belum ada yang cukup pasti, baru perkiraan kasar karena ada beberapa data yang tidak diketahui. Misalnya jumlah uang yang dikirimkan, jumlah TKI yang masih berada di luar negeri, kebocoran devisa upah membayar orang asing karena orang asing banyak yang menyalahgunakan paspor (misalnya visa 3 bulan sebagai turis digunakan untuk bekerja, dll).

Pengambilan data dilakukan oleh Departemen Tenaga Kerja didasakarn atas jumlah penempatan tenaga kerja tiap bulan di luar negeri. Sedangkan perubahan jumlah TKI yang ada di luar negeri tidak diketahui, demikian juga pada saat mereka kembali ke Indonesia tidak ada pencatatan. Jumlah uang yang dikirim disusun berdasarkan perkiraan kemudian dikalikan dengan perkiraan jumlah TKI yang masih ada di luar negeri Misalnya, enam bulan pertama, jumlah yang berada di luar Indonesia adalah diperkirakan 100 persen, setahun pertama 90 atau 95 persen, tahun kedua lebih kecil lagi dan seterusnya.

Oleh karena itu, menurut Rusman Heriawan dari BPS, jumlah perolehan dari tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, sekitar 2-3 milyar dolar setiap tahunnya seharusnya dikurangi dengan devisa yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Tetapi karena jumlah tenaga kerja asing belum terdata dengan baik, maka seolah-seolah Indonesia surplus.

2.2. GATS dan Indonesia16:

Dalam perundingan GATS, Indonesia memberikan komitmen dalam lima sektor yaitu jasa keuangan, jasa pariwisata, jasa konstruksi, jasa transportasi maritim dan jasa telekomunikasi. Mengapa lima sektor tersebut yang diletakkan?

Pertanyaan ini tidak mudah dijawab. Seperti sudah disebutkan, secara umum Indonesia tidak punya kapasias cukup untuk menjadi produsen jasa, seperti tercermin dalam neraca pembayaran yang defisit. Lebih dari itu, Indonesia tidak punya analisis atau studi awal tentang kesiapan masingmasing sektor tersebut di atas sebelum menandatangani GATS17.

Oleh karenanya dalam proses perundingan, posisi Indonesia dan juga negara berkembang lainnya sangat lemah dibanding dengan negara-negara maju. Jadi nampaknya tidak ada dasar analisis ekonomis yang mendasari mengapa ada lima sektor yang dipilih untuk diliberalisasi dan mengapa harus sektor-sektor tesebut18.

Tabel di bawah ini adalah komitmen horisontal yang berlaku untuk semua sektor.

Sector or SubsectorLIMITATION ON MARKET ACCESSLIMITATION ON NATIONAL TREATMENTAdditional Commitments
ALL SECTORS INCLUDED IN THIS SCHEDULE1), 2) As specified in each sector 3) Commercial Presence of the foreign service provider(s) may be in the form of koint venture and/ or representative office, unless mentioned otherwise. Joint venture should meet the following requirements: i) should be in the form of Limited Liability Enterprise (Perseroan Terbatas/PT).1), 2) As specified in each sector 3) The Income Tax Law provides that non resident taxpayer will be subject to withholding tax of 20% if they derive the following income from Indonesian source: a) interest b) royalties c) dividend d) fee from service
4) Subject to Indonesia Labour and Immigration Laws and Regulations, only directors, managers and technical experts/ advisors, unless mentioned otherwise, are allowed with maximum stay of two years subject to one year extension. Manager and technical experts (intra corporate transfer) are allowed based on an economic needs test4) Expatriate Charges Any foreign natural persons supplying services are subject to charges levied by National, Provincial and Municipal Governments. Labour Laws and Regulations. Any expatriate employed by a joint- venture enterprose, representative office, an/or other types of juridicial person and/or an individual services provider must hold a valid working permit issued by Ministry of Manpower. Immigration Laws and Regulations. Any expatriate must meet immigration requirements and procedures to enter the territory of the Republic of Indonesia

16 Secara khusus bagian ini akan membicarakan Indonesia's Schedule of Specific Commitment, GATS/SC/43, 15 April 1994

17 Bahkan sampai saat ini hanya ada beberapa penelitian yang baru berusaha melakukan 'analisis biaya dan manfaat' atau cost-benefit analysis liberalisasi jasa dalam beberapa sub sektor. BPS sendiri mengatakan bahwa penghitungan statistik di sektorini, apalagi, belum bisa dilakukan karena metodologi, sumberdaya manusia dan dana yang tidak mendukung.

18 Masalah ini juga diakui oleh hampir semua narasumber yang berasal dari pemerintahan yang mengatakan bahwa Indonesia bukanlah proponen utama (demandeurs) dalam perdagangan jasa. Mungkin hanya jasa pariwisata yang menghasilkan devisa bagi Indonesia, sementara bidang lainnya sulit dijelaskan secara ekonomi mengapa diletakkan sebagai komitmen. Kecuali karena memang di'requesf oleh negara-negara proponen jasa.

Tinjauan atas Lima Sektor dalam Schedule of 2.3. Specific Commitment Indonesia

2.3.1. Jasa Telekomunikasi19

Pada tahun 1997, Indonesia menandatangani World Trade Organization (WTO) Agreement on Basic Telekomunication.. Secara umum, komitmen itu bertujuan untuk mengakhiri monopoli yang dilakukan oleh PT Telkom dan PT Indosat, karena kedua penyedia jasa telekomunikasi tersebut dimiliki oleh pemerintah Indonesia.

Bagaimana potret jasa telekomunikasi di Indonesia saat ini?

Jasa telekomunikasi tetap sambungan langsung jarak jauh nasional diselenggarakan secara eksklusif oleh PT. Telkom sampai dengan tahun 2005, sedangkan jasa telekomunikasi tetap sambungan internasional diselenggarakan secara duopoli oleh PT. Indoesat dan PT. Satelindo sampai dengan tahun 2004. Jasa telekomunikasi tetap sambungan lokal diselenggarakan secara eksklusif oleh PT. Telkom sampai dengan tahun 2010. Jasa telekomunikasi bergerak seluler diselenggarakan secara kompetitif oleh penyelenggara yang sahamnya dapat dimiliki investor asing sampai 35 %. Dalam Komitmen Tambahan (Additional Commitments), dinyatakan bahwa pada akhir masa eksklusivitas atau duopoli yang disebutkan di atas, Indonesia akan mengadakan peninjauan mengenai kemungkinan penerbitan baru

Selain itu perlu dilengkapi dengan Kertas Referensi WTO untuk menjamin kompetisi yang sehat. Indonesia menandatangani komitmennya untuk memasukkan pengaturan ini dalam kerangka regulasi telekomunikasi di negara masing-masing. Pengaturan Kertas Referensi WTO yang diharuskan untuk dimasukkan dalam regulasi nasional negara anggota yang telah memberikan komitmennya meliputi:

a. Pencegahan praktek anti-kompetisi dalam telekomunikasi Tindakan pencegahan praktek antikompetisi oleh penyelenggara dominan (incumbent) terhadap penyelenggara baru harus diberlakukan.

b. Interkoneksi. Syarat bagi semua jaringan penyelenggara baru untuk interkoneksi dengan penyelenggara dominan (incumbent) harus sama dan diberlakukan tanpa diskriminasi.

c. USO(universalservice obligation).Prosespelaksanaan dan pembebanan kewajiban penyelenggaraan pelayanan universal harus transparan, tanpa diskriminasi dan netral dari segi persaingan.

d. Pemberian lisensi. Kriteria pemberian lisensi yang harus diumumkan harus dilakukan melalui proses yang transparan

Regultor independen. Regulator indenpenden e. harus bebas dari ketergantungan pada penyelenggara telekomunikasi.

f. Alokasi sumberdaya langka. Alokasi sumber daya langka (misalnya Frekuensi, orbit satelit, nomor, tanah negara) harus dilaksanakan melalui proses yang adil, transparan dan tanpa diskriminasi.

19 Selain Schedule of Spesific Commitment diatas juga dilengkapi dengan Schedule of Spesific Commitment Supplement 2 GATS/SC/43.

11 April 1997

2.3.2. Jasa Transportasi Maritim

Indonesia meletakkan dua komitmen untuk jasa transportasi maritim yaitu untuk transportasi penumpang (International passanger transport CPC 721) dan barang (international freight transport CPC 7212). Untuk dua sub sektor tersebut, komitmennya adalah:

Perusahaan pelayaran asing dapat mendirikan kantor perwakilan di Indonesia yang diantaranya bertugas untuk mengawasi kapalnyakapalnya selama beroperasi di wilayah Indonesia dan pelabuhan

Perusahaan asing juga diwajibkan untuk menunjuk perusahaan pelayaran Indonesia sebagai agen umum

Untuk joint venture, seperti dalam komitmen horisontal, yaitu persyaratannya maksimal 40 persen dimiliki mitra asing dan berbentuk PT.

2.3.3. Jasa Keuangan20

Komitmen dalam jasa keuangan terbagi menjadi dua yaitu sektor perbankan dan non perbankan.

Untuk jasa perbankan, komitmen yang dibuat meliputi antara lain;

Sektor perbankan meliputi, jasa penyimpanan (tabungan, deposito), peminjaman, penjaminan, traveller cheque, debit card, banker drafts, valuta asing, instrumen pasar uang (sertifikat deposito, cheque) dll

Semua pembatasan akses pasar dan national treatment dalam sektor perbankan akan dihapuskan pada tahun 2020

Akusisi bank lokal (yang tercatat dalam bursa saham) oleh bank asing diperbolehkan dengan maksimal kepemilikan saham oleh mitra asing 49 persen dari saham

Bank asing dan bank campuran (joint venture) diperbolehkan membuka kantornya di kota Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, Ujung Pandang, Denpasar dan pulau Batam.

Pembatasan perlakuan nasional (national treatment) dalam hal perpajakan yang dikenakkan dalam komitmen horisontal tidak berlaku pada sektor perbankan.

Sedangkan dalam transaksi non perbankan, komitmen yang diberikan meliputi:

• Jasa keuangan non bank, mencakup jasa asuransi (jiwa dan yang bukan asuransi jiwa); jasa reasuransi, jasa leasing, jasa broker asuransi dan broker reasuransi, jasa pembiayaan konsumen, jasa factoring, jasa pengeluaran kartu kredit dan agen kartu kredit, sekuritas (saham, obligasi), jasa underwritting, portfolio manajemen, jasa konsultan keuangan untuk pasar modal dll.

Semua pembatasan akses pasar dan national treatment dalam sektor perbankan akan dihapuskan pada tahun 2020

Kepemilikan perusahaan keuangan bukan bak yang tercatat dalam bursa saham, boleh dimiliki investor asing sampai 100 persen

Pembatasan perlakuan nasional (national treatment) dalam hal perpajakan yang dikenakkan dalam komitmen horisontal tidak berlaku pada sektor perbankan.

Semua perusahaan joint ventures harus menyediakan training untuk para karyawannya

20 Selain Schedule of Specific Commitment diatas juga dilengkapi dengan Schedule of Specific Commitment Supplement 3 GATS/SC/43.

26 Februari 1998

2.3.4. Jasa Pariwisata

Dalam sektor pariwisata, Pemerintah Indonesia meletakkan 3 subsektor dalam komitmen jasa pariwisata, yang meliputi:

Hotel dan Tourist Resort (hotel, marina, golf courses dan other sport facilities) di Indonesia Bagian Timur yaitu Kalimantan, Bengkulu, Jambi, dan Sulawesi, sahamnya 100 persen dapat dimiliki oleh investor asing. Hotel tersebut dibatasi hanya untuk kualifikasi bintang tiga, empat dan lima.

Untuk pendirian hotel dan Tourist Resort, kecukupan modal disetor lebih tinggi dibandingkan dengan inevstorlokal, tetapipembatasan ini akan dihilangkan pada tahun 2020

Untuk movement of natural persons (mode 4) bidang perhotelan, komitmen yang dibuat tidak mengikat (unbound) kecuali untuk top level manager dan highly skilled profesionals dalam bisnis perhotelan yaitu general manager, resort manager, food and beverage manager, resident manager, controller, marketing director, executive chef, sous chef dan specialty chef.

Jumlah Travel Agent dan Tour Operator (CPC 74710) dibatasi maksimal 30

Tour Operator harus merupakan Travel agent yang berlokasi di Jakarta dan Bali

2.3.5. Jasa Industri

Indonesia meletakkan 19 subsektor dalam Schedule of Specific Commitment. Aturan-aturan yang tercakup dalam komitmen di sektor jasa industri ini meliputi:

Diantara yang disebut sebagai jasa industri adalah jasa konsultan (CPC 86721), jasa proyek manajemen, jasa implementasi software, jasa R&D untuk aktivitas industri, jasa arsitektur, jasa perencanaan kota, jasa konstruksi; dll

Untuk penanaman modal asing (mode 3), kerjasama operasi melalui pendirian kantor perwakilan di Indonesia.

Partner Indonesia yang menjadi mitra dalam kerjsama operasi harus menjadi anggota Indonesian Consultant Association

Ada beberapa subsektor (jasa arsitektur, jasa engineering, jasa perencanaan kota) yang mengharuskan dalam kerjasama operasi tersebut, membayar registration fee, dan lisensi untuk kator perwakilannya diharuskan selalu diperpanjang setiap tiga tahun.

Untuk pendirian perusahaan joint venture, diwajibkan untuk memenuhi semua persyaratan seperti yang tercantum dalam komitmen horisontal dan undang-undang penanaman modal asing

3.IMPLIKASI GATS UNTUK INDONESIA

SEPERTI SUDAH DIJELASKAN di atas, tidak mudah segera menunjuk implikasi terukur GATS bagi Indonesia semisal surplus atau defisit, kenaikan atau penurunan neraca pembayaran jasa21. Tidak seperti neraca pembayaran barang yang bisa dihitung dengan lebih akurat, kontribusi sektor jasa sulit untuk dikuantifikasi seperti itu. Implikasi atas kesepakatan GATS atau liberalisasi perdagangan jasa lebih jelas bisa dilihat dari sisi kebijakan (Undang-Undang dan aturan turunannya) ketimbang berbagai indikator terukur lainnya.

3.1. Dalam Sektor Telekomunikasi

UU No 36/1999 mengenai Telekomunikasi yang mengganti UU No

3/1989 mempunyai semangat untuk segera mengakhiri era kepemilikan silang22 (untuk tidak mengatakan monopoli) yang selama ini dinikmati oleh Telkom dan Indosat23, serta membuka peluang lebar-lebar bagi pelaku bisnis lain24. Fungsi sebagai regulator yang secara formal dipegang oleh pemerintah tetap dipertahankan dalam UU baru ini kendati tidak ada jaminan di masa depan bahwa fungsi ini ada di tangan pemerintah selamanya25.

Nampaknya UU No 36/1999 memang dirancang dan dibuat untuk mengadopsi GATS dan WTO Agreement on Basic Telecommunications di mana Indonesia ikut menandatangani perjanjian itu. Salah satau butir dari perjanjian itu berkait dengan konsep IRB (Independent Regulatory Body) yang harus dibentuk oleh setiap negara penanda tangan untuk menjamin kompetisi yang sehat. Meski UU No 36/1999 belum menyentuh pembentukan IRB di Indonesia, namun terasa jelas semangat untuk membuka sektor telekomunikasi ini pada keterlibatan privat26.

UU No. 36/1999 sebagai kelanjutan deregulasi dan swastanisasi telekomuniasi membuat tatanan peta bisnis telekomunikasi di Indonesia berubah drastis dengan melakukan privatisasi di sektor telekomunikasi dengan mengikis struktur pasar monopoli27. Langkah ini nampaknya diyakini bisa mendorong efisiensi industri terkait. Karena itu, langkah Pemerintah membuka duopoli Agusts 2002 lalu, yang dipandang sebagai ikhtiar menciptakan iklim kompetisi sektor telekomunikasi adalah konsekuensi logis dari setting kebijakan semacam itu28.

Argumen yang dibangun adalah bahwa kompetisi yang terjadi akan memberikan alternatif kepada pelanggan menikmati pelayanan (tarif dan servis) lebih baik. Selain itu, dengan membuka lebar-lebar pintu kompetisi, diharapkan industri telekomunikasi Indonesia segera mempersiapkan diri meningkatkan daya saing dan tercapai pemerataan manfaat kompetisi bagi pelanggan dalam mengakses jasa telekomunikasi tanpa tergantung lokasi pelanggan. Masyarakat sebagai konsumen terlindungi kepentingannya dalam menerima mutu layanan, harga yang terjangkau dan keragaman pilihan.

Namun, apakah cdaim ini benar? Mengingat telepon termasuk dalam domain public service, apakah UU dengan semangat persaingan bebas semacam ini berpihak pada kepentingan pelanggannya? Apakah justru tidak sebaliknya ia tak akan bisa mencegah eksploitasi konsumen oleh industri telekomunikasi?

21 Lihat Box "Mengitung Barang Tak Berwujud"

22 Kepemilikan silang antara Telkom dan Indosat terjadi di beberapa perusahaan. Di Satelindo, Telkom memiliki saham 22,5% dan Indosat 7,5%. Telkom juga menguasai 42,72% saham Telkomsel, operator telepon selular terbesar di Indonesia, sedangkan Indosat 35%. Di Lintas Arta, suatu perusahaan bisnis komunikasi data, Telkom menguasai 37,66% sahamnya dan 32,64% Indosat. Lalu di Patrakom, Telkom memiliki saham 30% dan Indosat 10%. Kepemilikan saham Indosat di mitra Telkom dalam skema KSO tercatat 30,55% di MGTI dan 13% di Pramindo. Dengan demikian, secara umum peta bisnis telekomunikasi Indonesia didominasi oleh Telkom dan Indosat, baik secara kepemilikan penuh, silang, maupun kerja sama.

23 Saat ini Telkom punya 8,8 juta satuan sambungan telepon (SST) dengan pelanggan 7,2 juta, sementara Indosat hanya 20.000 SST di Jakarta, Surabaya, Medan dan Batam.

24 Dalam perkembangannya, berkait dengan tuntutan bisnis ketentuan itu tidak dapat dipraktekkan penuh. Di pasar interriasional pemerintah menerapkan sistem duopoli, yakni mengijinkan Satelindo kode akses 008 yang dimiliki Telkom-Indosatswasta untuk berkompetisi dengan Indosat yang telah lebih dulu hadir melalui kode akses 001. Di pasar domestik dalam operasionalnya Telkom melibatkan mitra melalui skema kerja sama operasi (KSO). Ada dua mitra KSO yang sebagian sahamnya dimiliki Indosat. Pertama, Pramindo yang mengoperasikan Divisi Regional (Divre) I Sumatera. Dan kedua, Mitra Global Telekomunikasi Indonesia (MGTI) yang mengelola Divre IV Jateng/DIY.

Dalam Pasal 4 Ayat (1) UU No. 36/1999 : Telekomunikasi dikuasai negara dan pembinaannya dilakukan pemerintah. Pembinaan yang dimaksud dicantumkan pada Ayat (2) yang meliputi penetapan kebijaksanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian. Jadi, pada UU itu fungsi regulator masih dipegang penuh pemerintah di samping fungsi penetapan kebijakan telekomunikasi. Namun harus diingat bahwa pada Penjelasan UU No. 36/1999 Pasal 4 Ayat (2) tersebut dicantumkan kemungkinan fungsi regulator yang dilakukan pemerintah sekarang dapat dilimpahkan kepada suatu badan regulasi sesuai perkembangan keadaan. Artinya, tidak ada kekuatan yang mengikat, apakah pemerintah akan tetap menjadi regulator selamanya.

26 Dalam pembinaan telekomunikasi, misalnya, keterlibatan itu diatur melalui lembaga mandiri seperti bunyi pada Pasal 5 Ayat (1)-(5) UU No 36/1999 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2000 Pasal 90-94. Lembaga mandiri yang dimaksud merupakan wadah untuk menampung aspirasi para operator, vendor, users, profesional untuk disampaikan sebagai masukan bagi pemerintah.

Selain itu, sejak tahun 2000 juga sudah berlaku UU No 5/1999 tentang Larangan 27 Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

28 Bandingkan dengan Schedule of Commitment dalam GATS di sektor Telekomunikasi

3.2. Dalam Sektor Pelayaran (Transportasi Maritim)

Kesepakatan yang ditandatangani dalam GATS nampaknya juga mempengaruhi munculnya rencana regulasi yang baru. Untuk pertama kalinya Departemen Perhubungan (Dephub) menggelar uji publik Rancangan Undang Undang (RUU) Pelayaran sebagai pengganti UU Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran untuk menggali dan mendapat masukan, saran konstruktif dan reasonable guna melahirkan UU Pelayaran baru dalam rangka mengantisipasi globalisasi -dan itu berarti mengkonfirmasi seluruh aspek yang dituntut dalam GATS.

Uji publik RUU Pelayaran itu adalah upaya pemerintah untuk menyempurnakan UU tentang Pelayaran. Setelah uji publik RUU Pelayaran, akan disusul pembahasan oleh tim Dephub, tim interdep dan akhir September 2003 diajukan ke Presiden untuk selanjutnya diajukan ke DPR untuk dibahas.

SebelumRUUtersebutdiluncurkan,pascakesepakatanGATS,dimunculkan PP No. 82 tahun 1999 yang mengharuskan perusahaan keagenan juga memiliki kapal sendiri minimal berbobot mati 5.000 GT. Padahal satu kapal bekas dengan bobot sekian harganya sekitar US$ 7 juta, dan itu jelas di luar kemampuan agen usaha pelayaran kecil. Implikasinya, tak akan ada investasi lokal. Menurut Indonesia Shipping Agency Association (ISAA), PP ini sudah memakan korban. Ditjen Perhubungan Laut menjatuhkan sanksi pada 975 perusahaan pelayaran dalam negeri yang belum memiliki kapal sebagaimana diharuskan dengan cara melarang mereka mengoperasikan kapal niaga berbendera nasional maupun asing, termasuk larangan beroperasi kepada perusahaan pelayaran yang hanya bertindak sebagai agen kapal itu, karena mereka tak bisa memenuhi persyaratan tentang keharusan memiliki kapal sendiri hingga batas waktu yang ditentukan yakni tahun 200329.

Nampaknya kemunculan berbagai regulasi pasca kesepakatan GATS ini justru memberi andil pada kemunduran dalam industri pelayaran nasional dan itu cara yang salah, karena rusaknya tatanan pelayaran nasional salah satunya disebabkan karena tidak adanya regulasi dan perhatian yang jelas dari pemerintah, padahal pelayaran harus dibantu pemerintah30. Tentu selain itu faktor profesionalitas pengusaha pelayaran nasional juga menentukan.

3.3. Dalam Sektor Jasa Finansial

3.3.1. Sektor Perbankan

Pasca komitmen yang dibuat oleh pemerintah RI dalam kesepakatan GATS, lahir Undang-Undang (UU) Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. UU Perbankan ini ternyata tidak berpihak kepada kepentingan usaha kecil dan menengah (UKM) dan justru membuat UKM sulit memperoleh kredit modal usaha dari perbankan karena syaratnya disamakan dengan perusahaan besar, misalnya keharusan punya agunan, bunga kredit, kolateral sampai berbagai ijin, yang kesemuanya sulit dipenuhi oleh UKM^31. Padahal di perbankan saat ini masih ada dana kredit UKM sekitar Rp 487 triliun. Dari dana kredit UKM yang dianggarkan perbankan sebesar Rp 796,8 triliun, yang disalurkan baru sebesar Rp 312 triliun per 2003. Dengan kata lain, UU Perbankan tersebut membuat dana kredit UKM yang masih tersisa di perbankan sulit disalurkan.

Apa implikasi UU Perbankan ini? Pada 2002, walaupun pertumbuhan kredit Koperasi dan UKM cenderung meningkat (35,1%) dari total pertumbuhan kreditperbankan,namundibandingkandengankreditkonsumtif,persentase kredit bagi Koperasi dan UKM ini masih sangat rendah. Misalnya, untuk keperluan konsumtif dan kartu kredit, persentase kredit yang dikucurkan oleh perbankan tumbuh sampai 38,7%. Menarik mencermati fakta bahwa sampai sekarang baru ada 54 bank yang mencantumkan kredit bagi Koperasi dan UKM dalam rencana kerja angggaran tahunannya (RKAT). Inilah melihat realita yang ada. UU Perbankan mungkin perlu diamendemen dengan semangat, "Jangan samakan perlakuan antara UKM dengan perusahaan besar dalam mengakses kredit usaba."

Mengapa UU Perbankan disusun dalam arah konsekuensi seperti itu? Nampaknya ada kekhawatiran kredit UKM bakal macet. Namun menurut Departemen Pengembangan Program UKM (Usaha Kecil Menengah) Kadin Indonesia, hal ini dianggap dibesar-besarkan karena bukti persentase kredit UKM yang macet sampai saat ini tidak lebih dari 1%. Justru perusahaan besar yang lebih banyak mengakibatkan kredit macet.

Perlakuan pihak perbankan terhadap pelaku usaha mikro maupun UKM memang perlu dibedakan dan disederhanakan, dibandingkan dengan pelaku corporate atau usaha besar dalam memenuhi persyaratan bank teknis untuk mendapat kredit. Antara lain menyederhanakan proses perijinan, keringanan suku bunga, dan sebagainya. Hal ini bisa dilakukan misalnya dengan meminta pemerintah memberikan perlakuan khusus dalam menetapkan suku bunga rendah pada pelaku usaha mikro dan UKM3²2.

29 Larangan beroperasi bagi perusahaan pelayaran yang tidak memiliki kapal sudah berlaku sejak tahun 2001, hanya saja karena sudah keluar Keputusan Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi (KM No. 33/200)yang memberikan kesempatan kepada perusahaan pelayaran tersebut selama dua tahun untuk memiliki kapal, sanksi tersebut ditunda hingga tahun 2003. Perusahaan pelayaran yang kena sanksi tersebut selama ini lebih suka bergerak dibidang keagenan kapal, karena modalnya yang dibutuhkan lebih ringan daripada harus membli kapal. Kalaupun ada yang mempunyai kapal, itu hanya diberi kuasa oleh pemiliknya di luar negeri lengkap dengan surat-surat kapalnya, tapi tetap berbendera kapal asing. akibatnya statusnya belum lunas atau sewa beli. Padahal ketentuannya, kapal yang sudah dimiliki harus sudah diganti dengan bendera merah putih.

30 Sebagai contoh Vietnam sekarang sudah maju dibanding tiga puluh tahun lalu karena pemerintah Vietnam mempunyai kepedulian yang salah satunya diwujudkan dengan memberi kredit bank hampir tanpa bunga pada usaha pelayaran. Sementara di Indonesia sektor pelayaran dikenakan suku bunga di atas 15% sehingga tidak investasi lokal dibidang pelayaran.

31 Ada beberapa aspek dalam UU No 10/1998 tentang Perbankan yang dianggap memberatkan para pelaku UKM, terutama dalam aspek perizinan dan aspek kolateral (jaminan). Misal dalam perizinan, seharusnya pelaku UKM cukup memiliki SIUP tanpa dibebani harus memiliki surat izin lainnya. Kemudian masalah jaminan, UKM harus memenuhi persyaratan bank teknis yang dinilai sulit bagi UKM itu sendiri.

3.3.2. Sektor Perpajakan

WalaubanyakUUyanglahirpascakomitmenyangdibuatIndonesiadibawah klausa Financial Services dalam GATS", secara umum sebenarnya seluruh UU tersebut masih berpihak pada ide bahwa pajak merupakan penerimaan negara dan sekaligus alat kontrol investasi/pendapatan usaha. Namun, Kementrian Keuangan RI sendiri nampaknya mendukung masukan IMF34 untuk mengamandeman berbagai UU tersebut, khususnya UU Ketentuan Pokok Perpajakan sebelum berakhirnya pemerintahan Megawati dengan alasannya UU yang berlaku saat ini dirasakan memberatkan masyarakat usaha.

Pasal yang akan diamandemen, salah satunya adalah tarif pajak penghasilan (PPH) dan pajak pertambahan nilai (PPN) badan usaha yang dinilai masih tinggi35

Argumen yang diajukan adalah: Penurunan tarif PPN dan PPH akan memperbaiki penerimaan negara dari sektor pajak dan sekaligus menaikkan terget tax ratio tahun 2003 sebesar 12,6%. Dengan kebijakan race to the bottom ini, diharapkan investasi masuk karena perpajakan Indonesia kompetitif. Jadi pendapatan atas pajak bisa ditingkatkan meski tarifnya diturunkan. Masalahnya, mengapa hal ini yang menjadi fokus reformasi regulasi perpajakan ini dan bukannya mencoba menjaring wajib pajak-wajib pajak yang belum terjaringdan semua itu penunggak pajak kelas kakap.

Menurut Kadin, suku bungan yang ideal bagi UKM adalah dibawah 10% per tahun.

32 Di negara-negara maju, termasuk di negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand, dll., suku bunga yang ditetapkan bagi pelaku UKM juga dibawah 10%.

UU No.16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, UU 33 No.

17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, UU No.

18 Tahun tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang & Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, UU No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, UU No.20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan dan UU No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

34 Menurut Menkeu, IMF menyarankan agar Indonesia memberlakukan tarif tunggal khususnya untuk pajak penghasilan (PPh).

Menurut Menkeu, rencana amandemen dilakukan dengan mempertimbangkan 35 segi efisiensi dan daya saing terhadap negara-negara di kawasan Asia Tenggara (Singapura, Malaysia, Thailand).

3.4.Dalam bidang pariwisata

Kesepakatan GATS dalam bidang tourism akan mempengaruhi corak pariwisata yang selama ini merupakan penyumbang devisa kedua terbesar setelah Migas. GATS secara implisit mengamanatkan perubahan atas UU No.9/tahun 1990 tentang pariwisata yang dinilai masih sentralistik. PHRI (Perhimpunan Hotel dan Rumahmakan Indonesia) sendiri menilai bahwa revisi UU tersebut sangat penting di era otonomi daerah yang sekarang sudah berjalan dua tahun karena pelaku pariwisata akan memiliki payung dalam pengembangan pariwisata di daerah masing-masing yang potensinya satu sama lainnya sangat berbeda.

Karena itulah, diusulkan sebuah RUU Kepariwisataan oleh Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata untuk menggantikan UU yang sekarang ada. Perbedaannya adalah bahwa pada RUU itu disebutkan peran pemerintah bergeser menjadi fasilitator dan menempatkan masyarakat dan dunia usaha (bisnis) yang menjadi ujung tombak dari usaha pariwisata ini. Sejalan dengan komitmen yang sudah diikatkan dalam GATS di sektor pariwisata ini, Bab IV Bagian Kelima secara khusus mengatur peran masyarakat dari RUU itu. Pada Pasal 13 disebutkan, masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pembangunan kepariwisataan.

Dibandingkan dengan UU No. 9 Tahun 1990, RUU itu secara terbuka dikatakan lebih mengakomodir perkembangan ekonomi-politik pariwisata modern seperti kaitannya dengan otonomi daerah, liberalisasi, kode etik pariwisata dunia dan beragam kesepakatan internasional36. Salah satu implikasinya, misalnya, pengusaha jasa pariwisata diberi kebebasan menentukan tarif atas jasa yang diberikan sesuai dengan standar kualitasnya.

Komitmen yang sudah dibuat dalam GATS mengisyaratkan dibukanya secara radikal sektor pariwisata pada swasta asing baik dalam pengelolaan resort wisata, pendirian sarana wisata dan agen perjalanan wisata.

Secara ringkas, di lima sektor dimana Indonesia sudah mengikatkan diri, GATS -dan semua instrumen pendukungnya—nampaknya sudah dan akan tetap menjadi faktor utama dalam pertimbangan pembuatan berbagai perangkat regulasi yang mengarah pada liberalisasi seluruh sektor itu. Akibat dari berbagai regulasi ini, walau sebenarnya ada, belum begitu terasa saat ini. Namun dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan situasinya akan berbeda dimana pemain swasta asing akan menjadi dominan dan menyingkirkan pengusaha jasa lokal. Meski spekulatif, nampaknya pola ini akan berulang di sektor-sektor lain yang suka atau tidak suka akan diliberalisasi di masa depan.

pequli szarm ib esajiersdlib sa oleh Kcmet yong rekarsng so pexxcopeme

36 RUU Pariwisata ini juga mengacu pada UU yang terkait dengan pariwisata,

4. GATS DAN NEGARA- NEGARA BERKEMBANG

SEBUAH PERTANYAAN MENGEMUKA: apakah fenomena di atas hanya terjadi di Indonesia? Nampaknya tidak. Pola serupa juga terjadi di negara-negara berkembang lainnya. Sedikit menengok ke belakang, lahirnya GATS adalah sebuah kompromi antara AS dan G-10 dari ketakutan negara-negara berkembang terhadap dimasukkannya jasa dalam GATT karena berbagai alasan37. Namun akhirnya konsensus akhir atas

GATS sangat terbatas pada aturan-aturan yang 'mirip GATT/GATT-type' yang berlaku pada jasa dan liberalisasi dari sektor tertentu dengan berbagai negosiasi lanjutan.

Menurut Dobson dan Jacquest (1998), pemisahan pembicaraan ini dari perundingan Putaran Uruguay mempunyai beberapa maksud. Salah satunya adalah untuk 'menenangkan' negara-negara berkembang yang 'nervous karena dibukanya sektor jasa akan mempengaruhi sektor riil (barang) dan lainnya adalah juga untuk meyakinkan para menteri keuangan dari negara-negara maju yang enggan memperlakukan jasa finansial seperti barang dagangan lainnya. Ketika Putaran Uruguay lengkap selesai pada bulan Desember 1993, walaupun negosiasi di bidang jasa berjalan pada jalur yang lain, para negosiator tersebut berhasil menjadikan GATS sebagai salah satu bagian integral dari paket Putaran Uruguay. Implikasinya: seluruh anggota WTO menjadi terikat (bound) padan GATS. Dengan kata lain, negara berkembang seolah tak punya pilihan lain kecuali memang turut serta dalam sistem ini.

Selain itu, ada beberapa masalah mendasar yang mempunyai implikasi langsung pada negara-negara berkembang [Dunkley, 2000]. Pertama adalah masalahinformasi.Jasa seringkaliterkaitdengan proses produksi.Maka,jasa tidak tercatat secara baik dan akurat dalam neraca pembayaran nasional dan tidak dipisahkan pula secara memadai dengan neraca perdagangan. Selama putaran Uruguay berlangsung, beberapa negara berkembang minta agar lebih banyak penelitian mengenai implikasi perdagangan jasa ini dilakukan sebelum menandatanganinya. Namun, para petinggi WTO mendesak agar perundingan GATS selesai bersamaan dengan selesainya putaran Urugay, mengabaikan permintaan dari negara berkembang semacam ini.

Persoalan kedua sifat oligopolistik pasar jasa. Ada berbagai bukti bahwa sektor jasa telah didominasi oleh pasar oligopolistik di tangan sejumlah kecil perusahaan transnasional yang telah secara luas sebelumnya menyingkirkan penyedia jasa skala kecil (seperti UKM) atau individual. Hal ini terjadi khususnya di sektor-sektor jasa dasar (essential services) seperti air, kesehatan, pendidikan dan ketenagalistrikan. Situasi ini membawa keraguan (skeptis) apakah banyak negara, terutama negara-negara berkembang, akan diuntungkan dari liberalisasi jasa semacam ini.

Lalu soal pembangunan. Walaupun beberapa ekonom berpendapat bahwa negara-negara berkembang mempunyai keunggulan komparatif di sektor jasa38, harus juga dilihat dan diakui adanya perbedaan ketrampilan dan kemampuan antara negara maju dan berkembang yang tentu saja secara alamiah membuat negara maju mendapatkan manfaat jauh lebih besar ketimbang yang diperoleh oleh negara berkembang. Semua persoalan di atas mempengaruhi negara-negara berkembang khususnya dalam tiga perkara dasar ini, (1) kedaulatan negara, (2) masyarakat/komunitas dan (3) budaya.

Dalam soal kedaulatan negara, nampaknya jelas bahwa ia akan terpengaruh dari seluruh regulasi internasional mengenai jasa ini. Ada bukti bahwa seringkali sebuah negara berkembang yang miskin, tanpa pengalaman, disalahkan karena dianggap tidak fair dalam memberikan perlakuan terhadap sektor jasa ini. Kenya, sebagai contoh, didenda oleh sebuah perusahaan jasa Inggris untuk harus membayar lima kali lebih besar daripada tarif normal.

Dalam soal-soal yang berhubungan dengan masyarakat/komunitas, terlihat jelas bahwa argumen para pendukung perdagangan bebas yang mengatakan bahwa"...jasa, seperti balnya barang, bisa dipisahkan dari berbagai nilai" tidak menemukan dasarnya. Banyak jasa seperti telekomunikasi, media, kesehatan dan pendidikan akan paling baik ditawarkan dalam konteks masyarakat/komunitas. Dan implikasinya sangat mempengaruhi nilai-nilai dasar dalam komunitas atau masyarakat itu sendiri. Praktik jasa pendidikan, contohnya, yang secara ideal seharusnya mengandung berbagai cita-cita dan kebaikan yang berdasar pada nilai-nilai sosial dan mempunyai peran menjaga nilai-nilai itu, di bawah skema terprivatisasi dan liberalisasi ini terpaksa mengadopsi kepentingan industri yang jauh lebih sempit.

Kemudian dalam soal budaya, ada pengaruh yang sangat mendasar ketika jasa macam pendidikan, media, hiburan, perangkat lunak komputer dan berbagai industri gaya-hidup lainnya menyerbu negara-negara berkembang dan meluluh-lantakkan berbagai nilai dan simbol budaya lokal. Apa yang disebut dengan 'McDonalisasi' adalah kecenderungan untuk menghomogenisasi berbagai budaya dan nilai sosial demi murahnya biaya produksi untuk jasa tersebut.

Menurut Sinclair (2000), nampaknya GATS telah secara signifikan mempengaruhi berbagai kebijakan publik di negara-negara berkembang. Contoh yang terjadi di Cochabamba, Bolivia dengan apa yang disebut Perang atas air'39 dimana orang harus memilih antara manakan atau air setelah proses privatisasi air yang demikian brutal hingga melipatgandakan tarif air, adalah salah satu contoh mengapa masyarakat negara berkembang perlu menjadi khawatir dengan adanya GATS ini.

Berbagai contoh lain di negara berkembang menunjukkan bahwa liberalisasi sektor jasa, khususnya jasa layanan dasar (listrik, kesehatan, pendidikan, air) telah sangat merugikan banyak orang, khususnya mereka yang miskin. Pasca krisis moneter 1997 yang menghantam Asia, bukannya mencoba untuk melewati krisis, IMF dan Bank Dunia malah memojokkan banyak negara berkembang untuk segera menjalankan agenda liberalisasi (termasuk liberalisasi jasa yang sudah diteken dalam GATS) melalui apa yang disebut dengan Program Penyesuaian Struktural atau SAP (Structural Adjustment Program).

SAP ini mengakibatkan banyak negara berkembang mengurangi jatah pengeluaran publik dengan menerapkan strategi 'cost recovery' atau impasongkos untuk penyediaan jasa bagi publik. Dalam sektor kesehatan misalnya, diperkenalkan apa yang disebut dengan user fees atau biayapengguna, bahkan untuk perawatan kesehatan yang sangat dasar yang seharusnya bisa disediakan gratis40. Penerapan biaya semacam ini adalah bukti yang sangat jelas bagaimana yang miskin makin tidak punya akses terhadap jasa. Di sektor kesehatan, hasilnya amat jelas: meningkatnya jumlah kematian balita, membubungnya jumlah penyakit yang diakibatkan hubungan seksual, tuberkulosis dan rendahnya mutu sanitasi dan akses atas air. Sexton (2001) bahkan mengatakan bahwa orang mati terkena berbagai penyakit yang seharusnya mudah disembuhkan karena mereka tidak mampu membeli obatnya41.

Sejak ditandatanganinya GATS, banyak perubahan kebijakan mengenai jasa terjadi di negara-negara berkembang. Namun itu pun belum dirasa cukup. Karena itu, Artikel XIX mengenai Negosiasi tentang Komitmen Spesifik (Negotiation of Specific Commitment) pada bagian IV dari GATS di bawah judul 'Progressive Liberalisation' atau Liberalisasi Progresif juga mencakup mandat atas putaran negosiasi lanjutan (pada tahun 2000) yang dimaksudkan untuk mencapai tingkat liberalisasi yang secara progresif lebih tinggi. Hall (2001) merumuskannya dengan sederhana dan lugas: hal ini berarti privatisasi dan deregulasi yang lebih luas lagi.

37 Lihat di [Braithwaite & Drahos, 2000]. Pada awalnya AS memaksa agar jasa sepenuhnya masuk dalam negoisasi GATT, tetapi ide ini ditolak oleh negaranegara berkembang yang kebanyakan adalah importir jasa. Dipimpin oleh India dan Brazil, negara-negara berkembang berargumen bahwa kebijakan investasi terkait dengan hak kedaulatan dan elemen kebijakan ekonomi. GATT dibuat untuk perdagangan barang dan bukan dalam kapasitasnya ia mengelola perdagangan jasa. Selain itu, negara-negara berkembang juga takut akan penyelewengan berbagai perusahaan multinasional dan kehilangan wewenang untuk mengontrol pembangunan nasionalnya jika kebijakan investasi diliberalisasi. Lihat juga [Burt, 1997]

Salah satunya dalah Prof. Jagdish Bhagwati. Bhagwati (1984) dan Sampson dan 38 Snape (1985) adalah orang yang mengembangkan empat tipologi yang kemudian diadopsi oleh GATS sebagai empat corak/mode penyediaan (modes of supply). Lihat [ESCAP, 2000]

39 Lihat laporan Jim Shultz dari The Democracy Centre, juga Shultz (2000) yang menggambarkan 'Perang Bolivia atas Air,' dapat diakses online di URL: http:// www.democracyctr.org/waterwar/index.htm.

4.1. di Balik GATS ....

Sampai di titik ini, mungkin Indonesia bisa mengarahkan beberapa pertanyaan berikut: mengapa GATS menjadi sangat kuat? Logika apa yang digunakan? Kepentingan apa/siapa yang diwakilinya? Mencermati tabel berikut mungkin membantu menguak sedikit tabir misteri itu:

Negara19922000
EksporImporEksporImpor
EU-151148,7 (28,0%)140.8 (26,1%)291,1 (24,3%)286,1 (23.8%)
USA^2}126,4 (23.8%)79,6 (14.8%)297.8 (24,9%)215,7 (17,9%)
Jepang38,1(7,2%)75,1 (13,9%)74,1 (6,2%)125,5 (10,4%)
Kanada15,4 (2,9%)23,2 (4,3%)40,3 (3.4%)45,4( 3,8%)
China7,0 (1,3%)7,1(1,3%)32,7(2,7%)38,9( 3.2%)
Lain-lain195,2 (36,8%)212,9 (39,6%)457,7 (38.3%)489,5 (40.8%)
Total Dunia530,8 (100%)538,7(100%)1.193,8 ( 100%)1.201,2( 100%)

Tabel: Ekspor-Impor Jasa Komersial2 Dunia

(dalam miliar Euro dan % total dunia)

Apa yang terlihat di sana? Tabel ini dengan jelas menunjukkan bahwa jasa, secara empirik, adalah area dan komoditi pasar. Apa implikasi cara pandang semacam ini?

Yang paling mendasar adalah penyediaan jasa harus dikelola dengan mekanisme pasar. Bahwa bagi sebagian layanan seperti transportasi, pariwisata, perbankan dan asuransi penyediaannya dilakukan dalam koridor pasar, hal ini bisa dimengerti. Namun bagi apa yang disebut layanan dasar (essential service) seperti air, kesehatan, dan ketenagalistrikan, provisi menurut mekanisme pasar berarti secara mendasar menghilangkan sifat aksesibilitas-publik dari layanan itu. Karena, hanya mereka yang punya akses terhadap uang (yang bisa membayar) lah yang bisa mendapatkan akses itu.

GATS memandang proses penyediaan jasa sebagai proses ekonomi yang melibatkan praktik berbagai perusahaan dunia. Sektor jasa mencakup sekitar dua-per-tiga dari seluruh sektor produksi dan tenaga kerja global dan hampir mencapai seperlima nilai perdagangan dunia. Perdagangan-jasa telah meningkat amat pesat sejak tahun 70an dan sangat erat hubungannya dengan globalisasi ekonomi karena berpengaruh pada kinerja perusahaan multinasional dan struktur pasar dalam spektrum sektor pertanian, manufaktur dan jasa sendiri.

Dalam sektor air misalnya, pasca GATS, bisa dilihat berbagai perusahaan swasta asing yang beroperasi memprivatisasi air di negara-negara berkembang seperti Vivendi, Suez-Lyonnaise, Biwater, British Thames, Cascal BV dan IWM Drenthe. Praktik semacam ini rupanya sedang dan akan terus mendapatkan legitimasinya tidak saja hanya dari resep-imperatif IMF dan Bank Dunia dalam SAP-nya, melainkan juga dari kebijakan formal dalam tata-kelola pemerintahan sendiri dengan berbagai regulasinya

Dalam sektor kesehatan, berbagai pemain asing seperti GlenEagles, Pfizer, Bayer mulai menjarah penyediaan obat di negara-negara berkembang di Asia dan Afrika. Sementara itu, di sektor jasa industri, khususnya listrik, berbagai perusahaan listrik negara di negara-negara berkembang mulai dipecah fungsinya (unbundled). Berbagai perusahaan yang termasuk dalam Power Producer mulai mencecar banyak negara berkembang seperti Indonesia, Vietnam, Thailand, Myanmar. Mereka itu adalah Siemens, General Electric, Enron, Californian Energy, Edison Mission Energy, Mitsui Co., Black Veath International, Duke Energy, Mitsubishi, Hopewell Holdings dan Unocal yang beroperasi untuk membangkitkan tenaga listrik -suatu leverage point dalam penentuan harga listrik yang harus dibayar masyarakat, meski penyaluran dan transmisinya dilakukan oleh negara.

Apa yang mau dikatakan?

Dalam satu ungkapan singkat, ada upaya sistematis yang dilakukan oleh sektor bisnis dan korporasi yang didukung oleh mekanisme dalam GATS dan WTO untuk meminggirkan fungsi negara (pemerintah) dalam penyediaan jasa dan menjadikan berbagai jasa layanan pokok penunjang hidup sekedar sebagai barang dagangan. Sektor bisnis dan korporasi lah -untuk dan atas nama kepentingan merekalah—yang bermain di balik seluruh kesepakatan perdagangan jasa tersebut.

Selama ini, negara (pemerintah) lah yang mengambil peranan dalam penyediaan berbagai jasa, khususnya jasa pokok macam air, kesehatan, ketenagalistrikan, dan pendidikan bagi rakyatnya dan sektor privat mengupayakan layanan di bidang lain (perbankan, asuransi, pariwisata, dll). Namun implikasi dari GATS di atas adalah proses imperatif agar negara (pemerintah) mundur dan menyerahkan pengelolaan layanan dasar bagi publik kepada sektor swasta dengan dalih efisiensi dan efektivitas penyediaannya bagi rakyat banyak43.

Dalam laporannya tahun 1998, Bank Dunia mencatat bahwa ".. sekitar 40% 40 proyek portofolio WB di sektor kesehatan, nutrisi dan kependudukan dan hampir 75% proyek di Sub-Sahara Afrika mencakup penetapan atau ekspansi dari userfees. Lihat dalam [Sexton, 2001]

41 Lihat [Sexton, 2001]

42 Tabel diambil dari Eurostat News Release 117/2001, 8 November 2001, "The EU Figures for the Doha Conference". Sumber data: IMF. Data tidak mencakup transaksi intern-EU. Jasa komersial tidak mencakup jasa yang disediakan pemerintah.

Di negara-negara berkembang, khususnya yang mengikuti formula IMF, masalah penyediaan layanan dasar bagi publik ini bergerak mengikuti pola deregulasi - liberalisasi - privatisasi. Mungkin dengan nama atau istilah/terminologi yang berbeda-beda, namun dengan esensi sama: mengundang keterlibatan sektor swasta (khususnya swasta internasional) secara sistemik dan sistematik dalam proses penyediaan layanan/jasa bagi publik. Dan tentu saja, termasuk di dalam negara-negara berkembang yang mengikuti secara patuh formula IMF itu adalah Indonesia.

EPILOG: : Apa yang harus dilakukan oleh Indonesia?

Kesepakatan dalam GATS nampaknya didasarkan pada (1) efisiensi dan efektivitas sektor swasta yang kompetitif yang dihadapkan pada (2) birokrasi yang lamban dari model pengelolaan oleh negara yang monopolistik. Dalam hal ini prinsip pasar secara membabi-buta diterapkan demi mengejar aspek kompetitif tersebut.

Akibatnya, peran pemerintah (atau negara) di-deregulasi agar tidak lagi memegang kebijakan tertinggi dalam mekanisme pasar dan liberalisasi pun menggejala secara luas -yang akhirnya berujung pada proses privatisasi jasa. Kebijakan yang bertumpu pada penyelesaian krisis model IMF dalam berbagai sektor selalu berakhir pada prasyarat mundurnya pemerintah dari fungsi pokoknya mengelola jasa layanan publik. Dimundurkannya peran pemerintah dan masuknya sektor swasta diharapkan mampu menurunkan harga sehingga lebih bersaing. Namun, ternyata tidak. Beberapa sektor swasta yang menggarap satu aspek/sektor tertentu tidaklah berperilaku sebagai kompetitor satu terhadap lainnya, melainkan justru membangun kartel atau oligopoli untuk menentukan harga menurut standar mereka.

Seluruh rangkaian ini nampaknya adalah proses rekayasa sosial yang brutal. Berbagai praktik liberalisasi jasa yang didorong oleh kesepakatan GATS membawa dampak tidak saja secara ekonomis, melainkan secara sosial dan kultural. Seiring sejalan dengan nilai yang dibawa oleh globalisasi berupa pemujaan pada uang dan pertumbuhan (growth) sebagai nilai tertinggi dari hidup, liberalisasi jasa mempertajamnya dan menciptakan apa yang disebut access-devided society, masyarakat yang terbagi/terbelah menurut kemampuan aksesnya pada berbagai jasa yang seharusnya bisa diakses oleh semua orang dengan kesempatan yang sama.

Dalam satu ungkapan yang lebih singkat, liberalisasi jasa oleh GATS yang berpihak pada kepentingan bisnis dan korporasi swasta telah meminggirkan fungsi negara (pemerintah) dan menjadikan berbagai jasa (termasuk layanan pokok penunjang hidup) sekedar sebagai barang dagangan.

Perundinganjasaadalahironi.Mengapa?Karenanegara-negaraberkembang termasuk Indonesia dipaksa sibuk mempersiapkan segala macam regulasi, infrastruktur yang menguras pikiran, waktu dan dana dalam pelaksanaan GATS agar akses pasar perusahaan-perusahaan multinasional.ke negaranegara tersebut mudah dan bebas. Tetapi keuntungan dari dibukanya pasar hanya akan diperoleh negara atau perusahaan yang memiliki kapasitas produksi besar, dan itu tidak dimiliki oleh negara berkembang melainkan bisnis-bisnis multinasional dan negara-negara industri maju. Dengan kata lain, negara berkembang telah dipaksa membayar 'uang muka' melalui penyediaan infrastruktur, regulasi dll untuk keuntungan akses pasar negara maju dan perusahaan multi nasional, sedangkan keuntungan yang di janjikan seperti konsumen mempunyai pilihan, mendapatkan harga murah, lebih kompetitif, belum jelas kapan datangnya44.

Namun, sementara mengatakan bahwa seluruh sektor jasa sudah diliberalisasi adalah tidak sepenuhnya benar, banyak hal mengindikasikan bahwa proses itu tengah terjadi. Dalam cekaman bahaya bahwa eksistensi 'warganegara'akan dengan segera digantikan dengan 'konsumen', seluruh perkara ekonomi-politik liberalisasi ini bisa diringkas dalam satu kata: keberpihakan. Ketika keberpihakan itu condong untuk mengayun ke kubu akumulasi modal dan laba, maka seluruh teori dan gagasan akan dibangun sehingga ayunan pendulum akan mengarah ke laju kinerja pertumbuhan modal. Namun, ketika pendulum keberpihakan mengayun ke nilaisosial dari hidup bersama, maka perkaranya adalah menyelamatkan dan mengamankan hidup banyak orang.

Tentu ada alternatif kompromistik di antara kedua kutub ayunan pendulum ini. Dan itu tidak mustahil di pakai, misalnya kolaborasi atau penyertaan privat secara akuntabel di sektor publik. Namun, seperti halnya hukum kelembaman, perlu dipahami berbagai asumsi dasar untuk memahami kecenderungan arah ayunan pendulum dalam waktu mendatang. Jasa adalah sebuah arena luas bagi berayunnya pendulum keberpihakan itu. Pada kutub modal, ia demikian menjanjikan. Pada kutub sosial, ia begitu dibutuhkan oleh banyak orang.

Karena itu, nampaknya diperlukan pula sikap tegas dari negara-negara berkembang yang tidak begitu diuntungkan oleh GATS ini, misalnya menolak dilakukannya liberalisasi penyediaan jasa-jasa publik, seperti kesehatan, pendidikan karena perdagangan jasa-jasa essensial akan melanggar hak warganegara untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Demikian pula komitmen-komitmen baru hendaknya ditolak (atau setidaknya: diberi waktu untuk dikaji).

Secara konseptual, nampaknya model perundingan reguest dan offer dalam perundingan jasa sangat tidak menguntungkan negara-negara berkembang karena akan memecah belah posisi negara-negara berkembang dalam perundingan dan membuka peluang tekanan ekonomi dan politik secara bilateral

Sebagaimana sebuah ayunan tidak mencerminkan keadaan statis, ayunan pendulum ini sekaligus paradoks. Ketika ia ada pada kutub modal, ia mencari arah pada dukungan sosial. Namun, ketika ia ada pada kutub sosial, ia cenderung memupuk laba. Mungkin justru di sini soalnya. Karenanya, harus ada yang dilakukan secara kolektif karena GATS berpotensi, sudah dan sedang mengubah notasi 'warganegara' menjadi sekedar 'konsumen' - dan hal ini terjadi di hampir semua negara.

44 Demikian juga dalam draft pertama Ministerial Meeting ke-5 WTO di Cancun (9- 14 September 2003), yang ditekankan adalah supaya negara-negara anggota segera untuk membuka pasar jasa di didalam negeri melalui model reguest dan offer dan implementasi mode 3 melalui kehadiran perusahaan jasa komersial. Sementara isu dan keinginan negara berkembang seperti untuk menyusun 'jaring-jaring pengaman', menyeimbangkan kapasitas produksi dan implementasi mode 4 untuk liberalisasi perpindahan tenaga kerja diabaikan.

KEPUSTAKAAN

[Braithwaite and Drahos, 2000] Braithwaite, John and Drahos, Peter. Global Business Regulation, Cambridge, Cambridge University Press, 2000.

[Burt, 1997] Burt, Eric M. Developing Countries and the Framework for Negotiations on Foreign Direct Investment in the World Trade Organisation in 12 Am. U.J. Int'l L. & Pol'y 1015, 1997.

[Dunkley, 2000]. Dunkley, Graham. The Free Trade Adventure: the WTO, the Uruguay Round and Globalism - A Critique, London: Zed Books, 2000.

[ESCAP, 2000]. Implications of General Agreeements on Trade in Services (GATS) for Asia-Pacific Economies, New York: United Nations, 2000

[Hall, 2001] Hall, David., Globalisation, Privatisation and Healthcare - A preliminary report, Greenwich: PSIRU, 2001. Juga bisa diakses online di URL http://www.psiru.org

[Mashayekhi, 2000] Mashayekhi, Mina, GATS 2000 Negotiations Options for Developing Countries, South Centre, Jenewa, 2000

[Raghavan, 2002]. Raghavan, Chakravarthi, Developing Countries and Services Trade Chasing a black Cat in a Dark Room, blindfolded. TWN. Penang. 2002

[Sinclair, 2000]. Sinclair, Scott, GATS: How the World Trade

Organisation's new "services" negotiations threaten democracy, Ottawa: Canadian Centre for Policy Alternative, 2000.

[Sexton, 2001]. Sexton, Sarah., Trading Health Care Away? GATS, Public Services and Privatisation, The Corner House, Briefing Paper, 23 July 2001

[International Trade Centre/UNCTAD dan Commonwealth Secretariat. 1999]. Bussiness Guide to the World Trading System, edisi kedua, 1999

[Bank Indonesia, 1980], Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia

[Bank Indonesia, 1985], Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia

[Bank Indonesia, 1990], Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia

[Bank Indonesia, 1995], Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia

www.bi.go.id (Website Bank Indonesia)

www.bps.go.id (website Biro Pusat Statistik)

www.ictsd.org

www.twnside.org.sg (website Third World Network)

www.southcentre.org (website South Centre)

www.wto.org (Website Organisasi Perdagangan Dunia)

LAMPIRAN

Studi Kasus GATS dan Indonesia: Divestasi PT Indosat Tbk - Privatisasi Jasa Telekomunikasi di Indonesia

Proses privatisasi dan divestasi perusahaan milik negara di Indonesia gencar dilakukan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Ada beberapa hal yang mungkin mendorong proses tersebut. Pertama, komitmen Indonesia dalam Letter of Intent (LoI) IMF yang menginginkan penjualan aset negara untuk tujuan menambal defisit APBN. Kedua, komitmen Indonesia dalam liberalisasi sektor jasa telekomunikasi dalam GATS (General Agreement Trade in services). Dan ketiga, tekanan gelombang liberalisasi di segala sektor, barang, jasa dan uang di dunia.

Satu di antara sekian banyak perusahaan milik negara yang diprivatisasi adalah PT Indosat Tbk yang merupakan salah satu penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia selain PT Telkom Tbk. Dua perusahaan tersebut sebelumnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. PT Indosat Tbk merupakan operator telekomunikasi nomor tiga terbesar di dunia dari segi marjin laba pada tahun 2000 lalu, sementara PT Telkom Tbk berada pada posisi kelima. Sebelumnya Indosat berada pada posisi kedua dan Telkom menempati posisi keempat45.

Dari segi pertumbuhan pendapatan per tahun, Indosat masuk peringkat ke-38 (30.78%), sedangkan Telkom berada pada posisi ke-60. Namun dari segi kapitalisasi pasar Telkom menempati peringkat ke-64 dengan jumlah US$2,7 miliar, dan Indosat sebesar US$990,2 juta. Sedangkan dari aspek pertumbuhan EPS (earning per share) Indosat masuk peringkat ke-7, dan Telkom menempati posisi ke-14. Sementara SingTel yang memiliki 40% saham di PT Bukaka Singtel Internasional, mitra KSO (kerja sama operasi) Telkom di Indonesia bagian Timur, berada pada posisi ke-18 dari segi pertumbuhan laba bersih. Dari segi pertumbuhan margin laba menempati posisi ke-130 dan peringkat ke-47 dari kapitalisasi pasar dan ke-19 dari segi pertumbuhan EPS.

Sebagai perusahaan milik negara yang dibeli dari ITT (International Telephone and Telegraph) tahun 1980 oleh Menteri Keuangan (waktu itu) JB Sumarlin dan Muchtarudin Siregar, yang kemudian menjadi komisaris utamanya, kinerja Indosat sangat dijaga dalam hal profesionalisme dan kebersihan bisnisnya. Sehingga Indosat mulus go public akhir tahun 1994, karena penjualan saham ke pasar modal berhasil dilakukan tanpa intervensi kepentingan berbagai pihak.

Namun, itu cerita masa lalu. Melalui proyek privatisasi BUMN, divestasi 41,94 persen saham PT Indosat seharga Rp 5,62 trilyun telah dimenangkan oleh Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd (STT). Harga beli saham Indosat oleh STT sebesar Rp 12.950/lembar lebih tinggi 50,6 persen di atas (premium) harga penutupan di BEJ pertengahan Desember 2002 lalu yang berada pada posisi Rp 8.600/lembar. Harga itu juga di atas bookvalue saham Indosat sebesar Rp 10.400. Keberanian STT membeli saham Indosat Rp 12.950, tentu sudah diperhitungkan.

Secara global, laporan Financial Market Trends dari Aktivitas Privatisasi di OECD dan Non-OECD menyebutkan bahwa sektor telekomunikasi masih merupakan segmen terbesar dari program privatisasi, baik di Indonesia maupun di dunia. Walaupun relatif terhadap sektor lain, tingkat kepentingan sektor telekomunikasi di dunia sudah menurun secara tajam menyusul bubble burst yang melanda sektor telekomunikasi setelah kasus

Worldcom^46.

Secara singkat, ada beberapa hal yang bisa dicermati dari hasil divestasi tersebut. Pertama, STT yang menguasai 41,94 persen saham Indosat bersama SingTel yang menguasai 35 persen saham PT Telkomsel (operator telepon seluler) adalah anak perusahaan milik Pemerintah Singapura, Temasek Holdings (Pte) Ltd. STT di antaranya memberi layanan broadband, jasa multimedia, dan telepon. Jaringan bisnis STT ada di beberapa negara, yaitu Cina, Filipina, Hongkong, Makao, Malaysia, dan Taiwan. Dengan kepemilikan tersebut, industri telekomunikasi di Indonesia dikuasai Temasek Holdings. Pengusaan yang begitu besar oleh Temasek Holdings dapat menempatkannya menjadi perusahaan monopoli dalam telekomunikasi di Indonesia. Sebagai catatan, Indosat saat ini diperkirakan memiliki 2,8 juta pelanggan dan Telkomsel 4,5 juta pelanggan47. Dengan monopoli tersebut, maka perusahaan adalah penentu harga produk.

Kedua, Indonesia telah mengundangkan UU No 5/Tahun 1999 tentang Anti Monopoli. Dengan berakhirnya monopoli Indosat dan Telkom dalam jasa telekomunikasi melalui divestasi, tidak berarti monopoli itu tidak ada lagi. Monopoli itu masih ada. Skema divestasi ini telah memindahkan monopoli ke BUMN asing, yaitu Temasek Holdings.

Ketiga, secara garis besar, bisnis jasa telekomunikasi terbagi menjadi tiga bagian, sambungan lokal, sambungan jarak jauh dan sambungan internasional. Dari ketiganya, sambungan lokal merupakan bisnis padat modal karena harus membangun jaringan. Sehingga menimbulkan pertanyaan akankah pemilik baru memiliki komitmen untuk membangun sambungan tetap, mengingat untuk membangun sambungan tetap dibutuhkan investasi 800 dollar sementara untuk bisnis seluler cukup 300 dollar. Dikhawatirkan pemilik baru akan lebih tertarik dengan bisnis seluler apalagi melihat pasar di Singapura yang relatih jenuh, 68 persen memiliki telepon seluler dibandingkan Indonesia yang baru sekitar 4 persen. Bisnis pembangunan sambungan tetap akan disubkontrakkan pada pihak lain sehingga biayanya bisa lebih mahal dan konsumen/masyarakat mungkin - dibebankan harga lebih mahal untuk mendapatkan telepon tetap. Oleh karena itu tujuan privatisasi dan divestasi yang selalu didasarkan pada argumen agar perusahaan lebih efisien, kompetitif dan menawarkan harga lebih murah, perlu dipertanyakan.

Keempat, program privatisasi seringkali dalam banyak kasus akan diikuti dengan rasionalisasi karyawan. Ini jelas akan menambah daftar pengangguran yang sekarang berjumlah kurang lebih 50 juta (open unemployment).

Perpindahan kepemilikan baru dari pemerintah Indonesia (BUMN) ke pemerintah Singapura tersebut akan mengubah peta jasa telekomunikasi Indonesia. Dari sinilah pertanyaan-pertanyaan kritis bermunculan.

Kalau tujuan privatisasi itu untuk menyehatkan BUMN, bukankah Indosat adalah perusahaan sehat - mengapa pelayanan jasa telekomunikasi yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak dan menjadi standar kemajuan suatu bangsa dipindahkan kepemilikannya dari negara ke sebuah perusahaan swasta? Apa proses dibalik divestasi itu - mengapa harus Indosat? Bagaimana kaitannya dengan peraturan yang ada -misalnya UU no 36/1997 tentang telekomunikasi, UU penanaman modal, UU no 5/199 tentang Anti Monopoli dan peraturan lainnya—adakah itu sejalan? Akankah proses tersebut mensejahterahkan masyarakat khususnya dalam memperoleh layanan jasa telekomunikasi, seperti sambungan, tarif dan perbaikan kualitas?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut nampaknya tidak dijawab di tengah gelombang liberalisasi jasa, dimana jasa telekomunikasi merupakan salah yang incaran para pemilik modal besar dunia karena prospek masa depannya yang menjanjikan pengembalian keuntungan. Apalagi proses divestasi itu baru berjalan kurang dari satu tahun. Tetapi hal yang jelas terlihat dari proses tersebut adalah upaya pemilik modal besar menguasai pasar dan mengamankan pasar masa depan. Atas nama transparansi, keterlibatan swasta, efektivitas, kepentingan kosumen dan klaim-klaim keuntungan lainnya, pada akhirnya proses divestasi tersebut hanya memperlihatkan dengan jelas legalisasi pemaksasaan penguasaaan kepemilikan dan upaya monopoli model baru.

INSTITUTE for GLOBAL JUST stitete Toc Global Jushge lfGd] was Tooeedd e 24 daicc 22ef A ASEANE THE VISION THE MISSTON THE OJECTIVES

45 Menurut hasil analisis yang dikeluarkan Business.com, situs direktori terkemuka di AS yang sebagian sahamnya dimiliki Financial Times. Dalam laporannya, Business.com melakukan analisis bagi semua operator telekomunikasi yang tercatat di bursa, khususnya di AS dan Nasdaq, berdasarkan laporan keuangan kuartal III 2000, serta laporan keuangan 1999 dan 2000 (lihat Bisnis Indonesia, 26 Februari 2001)

46 Lihat analisis Lin Che Wei dalam Kompas, 8 November 2002)

47 Lihat analisis Nur Feriyanto, Kompas, 15 Januari 2003

INSTITUTE for GLOBAL JUSTICE

The Institute for Global Justice (IGJ) was formed on 7th August 2001 in response to various WTO and globalisation issues. Its establishment was facilitated by the International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) and a group of individuals from the Civil Society Coalition on WTO (KOP-WTO). IGJ was registered as an Association by Notarial Act No. 34, dated 22nd April 2002. Currently, IGJ's research activities are widening to cover regional (i.e. ASEAN, APEC, EAFTA, etc.) and bilateral trade issues.

THE VISION

A global justice order through social movements

THE MISSION

To promote a fairer international trade system through the development of critical awareness and the strenghtening of strategic groups within civil society.

THE OBJECTIVES

1. The development of public critical awareness of globalisation; 2. The expansion of spaces/co-operation forums on free trade issues; 3. The development of regulations and national policies for a fairer trade system; 4. The establishment of the WTO monitoring system

JI. Matraman No. 12A Jakarta Pusat 10430 Indonesia Ph:+ (62-21) 310-7578 Fax: + (62-21) 310-7586 Email:[email protected] www.globaljust.org