Baca teks (PDF): Imperialisme Ekonomi Baru, Putaran Uruguay Dan Kedaulatan Dunia Ketiga By Martin Khor Kok Peng

76 halaman · 76 halaman diproses dengan OCR · 20.9 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. IMPERIALISME EKONOMI BARU
  2. Putaran Uruguay dan Kedaulatan Dunia Ketiga
  3. Martin Khor Kok Peng
  4. IMPERIALISME EKONOMI BARU
  5. KONPHALINDO
  6. IMPERIALISME EKONOMI BARU
  7. Putaran Uruguay dan Kedaulatan Dunia Ketiga
  8. DAFTAR ISI
  9. PRAKATA
  10. PENGANTAR PUTARAN URUGUAY: INTERNASIONALISASI PASAR DOMESTIK
  11. Bab 1 LATAR BELAKANG PUTARAN URUGUAY
  12. Peran Perusahaan Transnasional
  13. Bab 2 JASA: MEMBUKA PAKSA PASAR DUNIA KETIGA
  14. Bab 3 TRIMs: KEBEBASAN BAGI INVESTOR ASING
  15. Bab 4 HAK MILIK INTELEKTUAL: MEMPERTEGAS MONOPOLI PERUSAHAAN TRANSNASIONAL ATAS TEKNOLOGI
  16. Bab 5 PUTARAN URUGUAY SEBAGAI ARENA PERTEMPURAN: KEDAULATAN NASIONAL VERSUS PERUSAHAAN TRANSNASIONAL
  17. BACAAN ANJURAN
  18. INDEKS
  19. Forum ekonomi internasional, 18

IMPERIALISME EKONOMI BARU

GRARIA 895

Putaran Uruguay dan Kedaulatan Dunia Ketiga

Martin Khor Kok Peng

DENDAN SAUS APA KALIAN INGIN KULALAPT GATT ★

Pengantar oleh:

Dr. Arief Budiman

Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Bekerja sama dengan Konphalindo

IMPERIALISME EKONOMI BARU

"DENGAN saus apa kalian ingin kulalap?"

Itulah pertanyaan yang diajukan kepada negara-negara Dunia Ketiga dalam negosiasi ekonomi yang dilakukan di dalam Putaran Uruguay. Negara industri berusaha menjarah Dunia Ketiga melalui forum yang mereka dominasi ini. Tetapi, negara-negara Dunia Ketiga melawan upaya itu. Besar taruhannya, karena kedaulatan Dunia Ketiga dan posisi Selatan di dalam tata ekonomi dunia yang tidak adil ini amat tergantung pada hasil pergulatan itu.

Buku ini memaparkan konflik Utara-Selatan dalam menanggapi isu yang amat sentral—yaitu mengenai jasa, investasi, dan hak milik intelektual—yang menjadi pokok perdebatan di dalam Putaran Uruguay.

Buku ini juga menggambarkan bagaimana Putaran Uruguay itu telah menjadi semacam medan tempur antara para pendukung tata dunia yang lebih adil dan sadar lingkungan di satu pihak, dan mereka yang menginginkan suatu tata dunia yang dikuasai oleh perusahaan transnasional.

...tanpa kita tahu dan tanpa bunyi, binatang yang bernama neo-imperialisme sedang merayap masuk ke kamar tidur kita, pada saat kita sendiri sedang tidur nyenyak, dibuai mimpi ketidakpedulian.

Arief Budiman

Penerbit

PT Gramedia Pustaka Utama

PUSTAKA K

JI. Palmerah Selatan 24-26 Lt. 6

Jakarta 10270

ISBN 979-511-787-4

KONPHALINDO

KONPHALINDO (Konsorsium Nasional untuk Pelestarian Hutan dan Alam Indonesia) adalah lembaga nir-laba dan independen yang bergerak dalam penelitian dokumentasi, dan latihan bidang lingkungan dan pembangunan, yang dibentuk pada tahun 1991 dengan tujuan memberikan informasi alternatif dan masukan bagi pelaksanaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan. Kegiatannya meliputi: penelitian, seminar, dan publikasi, serta mengadakan latihan bidang lingkungan dan pembangunan. Penelitian yang dilakukan meliputi: perubahan agroekologi, tinjauan umum tentang energi, dampak sosio-ekologis dari pertanian modern, serta nelayan kecil. KONPHALINDO menerbitkan Berita Bumi, sebuah buletin penyebaran informasi khusus untuk media cetak dan elektronik. Buku yang diterbitkan:

- Sistem Informasi Terbuka Untuk Pembangunan Berwawasan Lingkungan.

- Ekologi Manusia versus Ekonomi Pembangunan pada PJPT II.

- Perspektif Sosial Ekologi Keragaman Hayati.

Alamat: Kompleks Pertamina Patra I No. 15 (Rawasari Timur)

Jl. Letjen Ahmad Yani — Cempaka Putih Timur,

Jakarta 10510 Telp: 4246729

Sanksi Pelanggaran Pasal 44: Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

IMPERIALISME EKONOMI BARU

Putaran Uruguay dan Kedaulatan Dunia Ketiga

Martin Khor Kok Peng

Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Bekerjasama dengan KONPHALINDO Jakarta, 1993

Judul asli: The Uruguay Round and Third World Sovereignty © The Third World Network, 1990.

IMPERIALISME EKONOMI BARU Putaran Uruguay dan Kedaulatan Dunia Ketiga. Oleh Martin Khor Kok Peng GM 204 93.787 Alihbahasa: Wandi S. Brata © Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Jl. Palmerah Selatan 24-26, Jakarta 10270 Sampul dan perwajahan oleh Sofnir Ali Diterbitkan pertama kali dalam terjemahan bahasa Indonesia oleh Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama bekerja sama dengan Konphalindo, Jakarta, 1993

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT) PENG, Martin Khor Kok Putaran Uruguay dan kedaulatan dunia ketiga / Martin Khor Kok Peng ; pengantar, Arief Budiman. — Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1993. 80 hlm. ; 21 cm.

Judul asli : The Uruguay round and third world sovereignty. Bibliografi. Indeks. ISBN 979-511-787-4

1. Negara sedang berkembang - Keadaan ekonomi. I. Judul

330.9

Dicetak oleh Percetakan Gramedia, Jakarta Isi di luar tanggung jawab Percetakan PT Gramedia

DAFTAR ISI

vii Prakata Pengantar xi BAGIAN I LATAR BELAKANG 1 1. Latar Belakang Putaran Uruguay 3 BAGIAN II TEMA-TEMA BARU SEBAGAI MEKANISME UNTUK MENGUASAI DUNIA KETIGA 13 2. Jasa: Membuka Paksa Pasar Dunia Ketiga 15 23 3. TRIMs: Kebebasan bagi Investor Asing 4. Hak Milik Intelektual: Mempertegas Monopoli 31 Perusahaan Transnasional atas Teknologi BAGIAN III KESIMPULAN 39 5. Putaran Uruguay sebagai Arena Pertempuran: Kedaulatan Nasional versus Perusahaan Transnasional 41 Bacaan Anjuran 51 53 Indeks

DALRATRC liv maler9 区 BAGIANT LVERVV BAIDA NAA 8 BugonofM aligsh 16 woe? es lanoleenanasT neadaeuna'l BVGIANI CE. KESVN lanoleaneneT abbal

PRAKATA

MELALUI pertemuan Putaran Uruguay (yang diadakan atas bantuan Persetujuan Umum mengenai Perdagangan dan Tarif, GATT) negara-negara industri berusaha untuk mencampuri urusan ekonomi Dunia Ketiga, demi keuntungan perusahaan-perusahaan mereka. Sebagai akibatnya tak bisa tidak adalah munculnya tata ekonomi dunia yang lebih timpang, maupun suatu era rekolonisasi yang baru. Para utusan Dunia Ketiga pada beberapa pertemuan yang diadakan di Jenewa semakin hari semakin harus bergulat dengan usulan dari negara-negara industri, tetapi agenda yang ada persis bertentangan dengan kepentingannya. Sebagaimana dikatakan oleh Duta Besar Kenya di Jenewa, Thomas Ogada, dalam suatu seminar baru-baru ini, "Kita diundang di Putaran Uruguay untuk ikut serta dalam rangka mencincang Dunia Ketiga." Dengan menggunakan analogi yang sama Duta Besar Brasil, Ruben Ricupero (yang juga merupakan wakil Dunia Ketiga di Putaran Uruguay) menggambarkan Dunia Ketiga sebagai ayam yang ditanya oleh sang koki, "Dengan saus apa kau ingin kulalap?" Ketika ayam itu menjawab bahwa mestinya tak usah dimakan sama sekali, sang koki itu menyahut, "Kusepak kau dari kelompok ini." Negara-negara industri (tentu saja, sang koki di dalam analogi itu) sejauh ini mendominasi pembicaraan dan mengontrol aturan mainnya. Tetapi, kini semakin banyak negara Dunia Ketiga yang mulai bersatu dan melawan dominasi itu.

Kontrol terhadap dunia ekonomi dan kedaulatan ekonomi Dunia Ketiga kini sedang berada dalam bahaya.

Buku ini menyajikan ulasan mengenai berbagai implikasi yang serius dari Putaran Uruguay. Bagian pertama menyajikan latar belakang dari Putaran Uruguay itu. Bagian kedua mengkaji masing-masing "tema baru" (jasa, investasi, dan hak milik intelektual) yang telah diperkenalkan oleh negara-negara industri dalam berbagai negosiasi, sebagai sarana untuk terus mengontrol Dunia Ketiga. Bagian ketiga menyajikan potret mengenai Putaran Uruguay sebagai suatu arena perselisihan antara kedaulatan nasional serta pembangunan nasional yang berkelanjutan di satu pihak, dan di lain pihak berbagai kekuatan yang meningkatkan kontrol perusahaan-perusahaan transnasional terhadap dunia.

Saya ingin mengungkapkan bahwa SUNS (South- North Development Monitor) merupakan sumber yang amat berharga bagi banyak informasi di dalam buku ini; sekaligus saya ingin menyatakan terima kasih kepada editornya, yaitu Mr. C. Raghavan, karena upaya yang ia lakukan dalam memperkenalkan saya pada persoalan ini dan terus-menerus memberi saya informasi terbaru mengenai pokok persoalan ini.

Isi buku ini pertama kali dipersiapkan sebagai laporan kepada Jaringan Dunia Ketiga (Third World Network) dan sebagai artikel untuk Ecologist Magazine dan Third World Resurgence.

Saya berharap bahwa buku ini akan bermanfaat bagi para pembuat kebijakan dan para pejabat, maupun kelompok-kelompok tertentu serta masyarakat umum.

Tulisan ini dimaksudkan untuk menyajikan suatu pengantar singkat terhadap proses yang amat kompleks dan amat penting itu. Bagi mereka yang menginginkan informasi dan analisis yang lebih rinci, pada akhir buku ini tersaji daftar terbitan terpilih yang berkaitan dengan persoalan ini.

Khor Kok Peng abeq bn didal yney eledans nab lzamzoni ncnign ind pajsoeg neuuab polic.lhed dasan mengenal berto Petaran Uruguay. Bagins per lakang dari Putaran Liro- nesing-masing tema k intelektual) yang am industri dalam mhuk terus me- menyajikan po- pal suata arena certa pem han di aahu pihak yang meningkat shean transnadional ter beben SUNG (South- skan sumber yung dt dalue buka lsima kasik ke Raghaeal, karena upaya pmemperkenalkan saya pada bett saya indor mi pokok peoaan ini lal dipersiaphan sebagid la Aenels Jakepon Dumia Ketes (Mlend World Nat- makal untuk Cailogat Magazine dan ws bedks dai dkon beiandaat beg hebaekan dan pen pejabat, mespun

PENGANTAR PUTARAN URUGUAY: INTERNASIONALISASI PASAR DOMESTIK

Dr. Arief Budiman

DuLU, David Ricardo pernah menjelaskan mengapa terjadi perdagangan di antara negara di dunia ini. Dia mendasarkan uraiannya pada prinsip pembagian kerja secara internasional yang didasarkan pada teori keunggulan komparatif yang dimiliki oleh tiap-tiap negara. Katanya, sebaiknya setiap .negara mengkhususkan diri pada kegiatan-kegiatan ekonomi di mana dia memiliki keunggulan komparatif. Misalnya Portugal mengkhususkan dirinya dalam produksi anggur, karena iklim negara tersebut cocok untuk kebun anggur. Dengan demikian, memproduksikan anggur di Portugal lebih murah biayanya daripada, misalnya, di Inggris. Sedangkan Inggris mengkhususkan diri pada produksi bahan pakaian wol, karena iklim di negara ini sangat tepat untuk padang-padang rumput di mana domba-domba hidup berkeliaran. Bahan pakaian wol yang dibuat di Inggris lebih murah biaya produksinya ketimbang biaya produksi di Portugal. Kedua negara ini kemudian mempertukarkan hasil produksinya melalui perdagangan internasional. Dalam sistem perdagangan internasional seperti ini, semua pihak akan diuntungkan. Harga anggur dan pakaian wol jadi murah bagi kedua negara tersebut.

Tapi kemudian timbul pertanyaan, bagaimana kalau ada pengusaha Inggris yang berpikir, mengapa harus ada orang Portugis yang meraih keuntungan? Mengapa keuntungan orang Portugis tidak dialihkan saja kepada para pengusaha Inggris? Bukankah orangorang Inggris lebih kuat secara militer? Bukankah pengusaha-pengusaha Inggris lebih kuat dalam permodalan, dan lebih lincah dalam menguasai jaringan pasar? Pemikiran seperti ini merupakan benih dari imperialisme, yang menurut Lenin merupakan puncak perkembangan tertinggi dari sistem kapitalisme.

Usaha untuk menguasai kebun dan industri anggur di Portugal dengan memakai kekuatan militer disebut kolonialisme.2 Ini sungguh-sungguh terjadi, meskipun yang menjadi "korban" kolonialisme Inggris bukan Portugal, tapi beberapa negara di Afrika dan di Asia. Negara-negara ini dijajah oleh Inggris, dan bisnis para pengusaha pribumi negara-negara jajahan tersebut dialihkan ke tangan para pengusaha Inggris. Portugal sendiri menjadi salah satu negara kolonialis di Amerika Latin, bersama dengan beberapa negara kuat lainnya di Eropa Barat, seperti Spanyol, Inggris, dan Belanda. Yang menjadi korban adalah negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin itu.

Zaman ketika negara-negara Barat menguasai negara-negara lain di bagian bumi yang lebih selatan ini disebut sebagai zaman imperialisme dan kolonialisme, yang dimulai sejak beberapa abad yang lalu, dalam usaha mencari benua baru. Zaman ini berjaya pada abad ke-18 dan ke-19, mulai memudar pada pertengahan abad ke-20 sampai akhirnya (terutama kolonialisme) relatif hilang sama sekali pada saat ini. Segera setelah berakhirnya Perang Dunia II, mulailah negaranegara bekas jajahan ini memerdekakan dirinya.

Tetapi sehubungan dengan memudarnya kolonialisme, secara perlahan tapi pasti muncullah bentuk baru dari imperialisme, yang dikenal dengan sebutan neoimperialisme. Berbeda dengan imperialisme lama (yang biasanya adalah kolonialisme), dalam bentuknya yang baru, kekuatan militer bukanlah andalan utama dalam menjalankan prakteknya ini. Penguasaan daerah negara lain secara fisik dengan memakai kekuatan militer sudah jarang dilakukan. Kekuatan yang menjadi andalan utama sekarang adalah daya saing dalam sebuah sistem yang mengunggulkan pasar bebas.

Supaya praktek neo-imperialisme bisa bekerja dengan baik, harus diciptakan sebuah sistem dunia yang cocok untuk itu. Sistem dunia tersebut—yang sekarang sedang menggejala—adalah sistem kapitalisme global. Dalam sistem ini, semua orang, yang lemah maupun yang kuat, harus berkompetisi bebas. Semua harus diperlakukan sama. Inilah yang dianggap adil. Tidak boleh ada perlindungan bagi yang lemah.3 Menurut logika penganut sistem ini, kalau si lemah dilindungi, dia akan selamanya lemah. Kompetisi bebaslah yang akan membuatnya belajar, dan menjadi kuat. Perlindungan bagi yang lemah dianggap sebagai campur tangan politik terhadap ekonomi dan ini akan bertentangan dengan prinsip pasar bebas.

Sistem kapitalisme global ini jelas menguntungkan negara-negara industri maju yang pada saat ini sudah sangat kuat. Oleh proses sejarah, negara ini berhasil melakukan industrialisasi pada awal abad ke-19. Akibatnya, mereka menjadi kaya, di samping menguasai teknologi dan memonopoli pasar dunia. Negara-negara yang terlambat melakukan industrialisasi menjadi ketinggalan. Kalau ketinggalannya masih belum jauh, mungkin masih bisa terkejar. Seperti halnya Jerman atau Perancis mengejar Inggris yang telah lebih dulu melakukan Revolusi Industri. Atau Jepang mengejar Eropa Barat dan Amerika.

Tapi, kalau ketinggalannya sudah terlalu jauh—seperti halnya negara-negara Dunia Ketiga—dari negaranegara Amerika Serikat, Eropa Barat, dan Jepang, persoalannya menjadi lain. Negara-negara industri maju sudah begitu jauh meninggalkan negara-negara Dunia Ketiga, sehingga sulit sekali untuk dikejar. Bukan saja investasinya sudah begitu besar, tapi juga teknologi yang harus dikejar sudah begitu jauh, dan belum lagi pasar dunia yang sudah dimonopoli oleh negara-negara industri maju ini. Sebuah negara pertanian di Dunia Ketiga yang baru mau mulai melakukan industrialisasi pada saat ini adalah seperti seorang petani yang dengan sepedanya mau mengejar sebuah mobil ultra modern di sebuah jalan tol.

Ada dua hal yang perlu dicatat dalam praktek kapitalisme dunia yang mendewakan prinsip pasar bebas ini.

Pertama, negara-negara industri maju sendiri sering kali tidak konsekuen dalam menjalankan prinsip ini. Prinsip pasar bebas ini dijalankan, kalau hal ini menguntungkan negara-negara industri maju. Karena itu, prinsip ini dijalankan terutama kepada negara-negara Dunia Ketiga yang lebih lemah. Tapi, dalam menghadapi negara-negara yang lebih kuat atau sama kuatnya, sering kali prinsip ini tidak dijalankan.

Misalnya, kasus perusahaan mobil Amerika Serikat yang dikalahkan di negerinya sendiri oleh perusahaanperusahaan mobil Jepang. Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Ronald Reagan (yang kemudian dilanjutkan oleh Presiden George Bush) menekan Jepang untuk membatasi ekspor mobilnya ke AS; dan hal yang sama terjadi di beberapa negara Eropa Barat untuk produk-produk barang elektronika Jepang.

Kedua, banyak negara Dunia Ketiga yang masih melakukan proteksi—secara langsung atau tidak langsung—terhadap industrinya yang baru tumbuh. Barang-barang industri dari luar dikenakan pajak yang tinggi. Memang, bagi negara-negara Dunia Ketiga, tak ada pilihan lain kecuali melakukan hal ini, meski dikecam oleh negara-negara industri maju.

Untunglah, ketika itu, masih terjadi perang dingin yang sengit antara Dunia Pertama (negara-negara yang menganut sistem kapitalis) dengan Dunia Kedua (negara-negara penganut sistem sosialis/komunis). Dalam rangka merebut dukungan dari negara-negara·Dunia Ketiga, negara-negara industri maju tidak terlalu bersikeras menekan negara-negara ini untuk melaksanakan pasar bebas. Tapi keadaan ini jadi berlainan ketika negara-negara sosialis/komunis mengalami krisis dan kehilangan perannya sebagai perimbangan kekuatan negara-negara kapitalis di dunia ini. Pada saat ini, negara-negara industri maju dapat langsung menekan negara-negara Dunia Ketiga, tanpa ada kekuatan lain yang mengimbangi.5

Perundingan internasional yang dikenal dengan nama Putaran Uruguay ini, merupakan salah satu bentuk dari usaha memaksakan prinsip pasar bebas ke negara-negara Dunia Ketiga. Yang dirundingkan adalah supaya semua bentuk proteksi dihilangkan, baik terhadap barang industri maupun terhadap jasa. Juga hak paten, yang banyak dikuasai oleh negara-negara industri maju, harus dihormati oleh negara-negara Dunia Ketiga. Ini berarti, pasar di semua negara di dunia ini, harus siap untuk diinternasionalisasikan.º Semua orang berkompetisi bebas di sana, tidak peduli apakah dia pengusaha kuat dari negara-negara industri maju, atau pengusaha lokal yang usahanya seperti "petani yang naik sepeda" tadi.

Kalau Putaran Uruguay menghasilkan seperti apa yang diinginkan oleh negara-negara industri maju

(dan kelihatannya memang inilah yang kira-kira akan terjadi), dapat dikatakan bahwa negara-negara industri maju akan lebih leluasa menjalankan praktek neo-imperialisme dan neo-kolonialismenya. Bukan saja barang-barang impor (yang sering kali relatif lebih baik dan lebih murah ketimbang produk lokal) akan membanjiri pasar domestik negara-negara Dunia Ketiga, tapi juga para pengusahanya adalah pengusaha-pengusaha asing atau di bawah kekuasaan modal asing. Para pengusaha lokal paling-paling cuma menjadi agen, yang digaji atau mendapatkan komisi, dari perusahaan-perusahaan transnasional raksasa ini. Apakah Anda melihat perbedaan antara keadaan yang seperti ini dengan keadaan zaman kolonial dulu?

Sayangnya, banyak orang di Dunia Ketiga sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi di dunia sekarang ini. Hanya sedikit orang yang pernah mendengar apa yang disebut sebagai Putaran Uruguay. Buku ini merupakan usaha untuk menjelaskan secara sederhana hal-hal penting tentang Putaran Uruguay, terutama yang menyangkut nasib negara-negara Dunia Ketiga.

Putaran Uruguay—kalau kita mau memakai contoh yang diberikan David Ricardo—merupakan usaha Inggris untuk menguasai kebun dan industri anggur di Portugal. Penguasaan ini dilakukan bukan dengan kekuatan militer, tapi melalui pasar bebas. Oleh karena itu, tanpa kita tahu dan tanpa bunyi, binatang yang bernama neo-imperialisme sedang merayap masuk ke kamar tidur kita, pada saat kita sendiri sedang tidur nyenyak, dibuai mimpi ketidakpedulian. Apakah belum saatnya sekarang kita bangun?

Salatiga, Juli 1993.

xvii

10 ibajrem adwo gaiiaq-gujeqilpaofandaaugneq asot dekegA ini seseolar lenolesnenet nesisaussq-nsssisen Suluhdainoloi nemasanabasllinaghsb ini prnel doleadsdasbesq iufalom iqer retilim staisuł wbt gmabéa izibnse stbl tese sbsq stil tubit amsl od dolagA neilubsqplabitel iqmim isudib lsyneya Sougred slil grezolse synisse mul

ver lo ain livx

BAGIAN I

LATAR BELAKANG

1Lihat Paul-Heinz Koesters, Tokoh-tokoh Ekonomi Mengubah Dunia, Jakarta: PT Gramedia, 1987, hal.

38 dan 39.

2Imperalisme merupakan aliran pemikiran di mana sebuah negara berusaha menciptakan "kerajaan" dunia (imperium) dengan menguasai negara-negara lain. Ini bisa dicapai dengan hanya menaklukkan negara yang lebih lemah dan memaksa negara tersebut mengakui kekuasaan negara yang lebih kuat tersebut, tanpa secara harfiah menguasi daerah/tanah dari negara yang ditaklukkan. Kolonialisme mempunyai arti yang lebih sempit, yakni negara yang lebih kuat secara fisik merebut dan menguasai daerah negara yang lebih lemah. Dengan demikian, kolonialisme merupakan salah satu bentuk imperialisme, sedangkan imperialisme tidak selalu berarti kolonialisme.

3Yang lemah tidak boleh dilindungi, paling sedikit di pasar bebas di mana orang saling berkompetisi; karena, kalau yang lemah dilindungi, ini akan mengganggu mekanisme pasar bebas. Tapi tentu hal ini tidak berarti bahwa yang lemah tidak harus ditolong. Yang penting adalah bahwa pertolongan itu harus dilakukan di luar persaingan pasar; misalnya, dalam bentuk derma, atau usaha-usaha pertolongan lain, dari para hartawan yang dermawan atau negara.

4Analogi ini memang bisa dianggap terlalu dramatis. Mungkin kenyataannya tidak sedramatis ini. Tapi, bagaimanapun juga, analogi ini sedikit banyak

menggambarkan secara realistis kesulitan negara-negara Dunia Ketiga dalam usahanya mengejar ketinggalannya di bidang industri. Untuk uraian tentang masalah ini, lihat James Kurth, "Industrial Change and Political Change: A European Perspective," dalam David Colloer (ed.), The New Authoritarianism in Latin America, Princeton: Princeton University Press, 1979. Juga baca Alexander Gerschenkron, Economic Backwardness in Historical Perspective, Cambridge: Harvard University Press, 1979.

5Lihat Arief Budiman, "International Division of Labor in a Monopolar World: The Case of Indonesia," makalah dalam seminar Models of Integration, Models of Development: Issues in the Urban and Regional Transformation of the Pacific Basin, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia, 14-17 Juni 1992.

Tentu saja, hal-hal yang lebih rinci tentang Putaran Uruguay ini tidak usah saya paparkan di sini. Hal ini secara jelas sudah diuraikan dalam buku ini.

Bab 1 LATAR BELAKANG PUTARAN URUGUAY

TANPA diketahui oleh banyak orang, perwakilan dagang negara-negara industri telah melancarkan serangan yang amat berbahaya terhadap kedaulatan ekonomi negara-negara Dunia Ketiga, melalui berbagai pembicaraan yang diselenggarakan atas bantuan Persetujuan Umum mengenai Perdagangan dan Tarif (General Agreement on Trade and Tariffs, GATT). Berbagai perkembangan yang amat menentukan di dalam Putaran Uruguay ini hanya mendapatkan sedikit perhatian publik, karena negosiasi-negosiasinya diselenggarakan secara tertutup. Negosiasi-negosiasi itu juga tetap tersembunyi bagi usaha pengkajian yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu, atau bahkan juga tersembunyi bagi badan-badan pembuat undangundang maupun berbagai pemerintahan.

Di antara pemerintah Dunia Ketiga yang terlibat di dalam negosiasi itu semakin banyak yang mengungkapkan kejengkelan dan ketidaksenangan mereka terhadap upaya negara-negara industri utama untuk dengan paksa mengganti berbagai peraturan perdagangan dan ekonomi internasional, melalui usulan yang mereka desakkan. Berbagai pemerintahan negara Dunia Ketiga itu banyak mengalami kesulitan karena kurangnya kemampuan teknis dan diplomatis, maupun koordinasi di antara mereka sendiri. Kendati demikian, kini mereka semakin bersatu untuk mengambil posisi yang sama dalam negosiasi tersebut.

Putaran Uruguay khususnya, dan GATT pada umumnya, sejauh ini telah menjadi arena yang penting bagi negosiasi ekonomi Utara-Selatan. Putaran Uruguay dijadwalkan selesai pada bulan Desember 1990 (tetapi prosesnya berlarut-larut; dan sampai tahun 1993 ini belum juga tuntas); oleh karena itu amat mendesak bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya untuk mengambil posisi, guna mempengaruhi hasilhasil perundingan di dalamnya.

Melalui Putaran Uruguay itu, negara-negara industri berusaha untuk memperluas dan memperketat kontrol mereka terhadap ekonomi dunia pada umumnya, maupun terhadap ekonomi nasional negara-negara Dunia Ketiga. Dalam banyak bidang negosiasi, mereka berusaha untuk meremehkan atau menggeser sama sekali seluruh "prinsip pembangunan" yang sampai saat ini telah diterima di lingkungan GATT.

Menurut prinsip tersebut, negara-negara sedang berkembang dapat diberi berbagai pengecualian atau hak istimewa (seperti misalnya jangka waktu yang lebih lama) untuk memenuhi beberapa kewajiban mereka terhadap GATT. Hal ini dilakukan, mengingat berbagai ketimpangan yang mereka hadapi sebagai negara yang secara ekonomis kurang berkembang, dibandingkan dengan negara-negara industri; sekaligus merupakan pengakuan akan berbagai kebutuhan khusus negara-negara Dunia Ketiga untuk membangun kemampuan pembangunan jangka panjang mereka. Dengan kata lain, "perdagangan bebas" yang dipromosikan oleh GATT perlu diperhalus dan dilengkapi dengan "prinsip pembangunan".

Dalam berbagai perundingan Putaran Uruguay yang telah terjadi, prinsip ini semakin lama semakin digerogoti, dan tidak diabaikan oleh negara-negara industri utama. Mereka itu malah berusaha agar negaranegara Dunia Ketiga diperlakukan sama seperti mereka. Negara-negara industri itu juga tidak menunjukkan minat sama sekali untuk memberi berbagai konsesi di bidang-bidang mana negara-negara Dunia Ketiga memiliki kepentingan; misalnya, dalam penurunan tarif terhadap produk mereka, atau dalam upaya meningkatkan akses produk mereka di pasaran negara industri.

Sebaliknya, fokus perhatian agenda negara-negara industri yang terlibat dalam Putaran Uruguay itu adalah untuk secara radikal melakukan restrukturisasi terhadap GATT itu sendiri. Fokus lainnya adalah untuk terus-menerus memperluas kekuasaan mereka, sedemikian rupa sehingga mereka menjadi "polisi ekonomi dunia". Dengan begitu mereka akan mampu memaksakan berbagai peraturan baru, guna memaksimalkan kebebasan gerak berbagai kegiatan perusahaan transnasional. Prinsip "perdagangan bebas" (yaitu tiadanya campur tangan atau kontrol negara) terus diupayakan oleh negara-negara industri agar berlaku secara internasional—tidak hanya dalam bidang-bidang yang di lingkungan GATT disebut sebagai "bidang tradisional" (yang menyangkut barang), tetapi kini juga mengenai bidang jasa dan arus investasi. Berbagai rintangan atau kewajiban yang dikemukakan oleh pemerintahan negara-negara Dunia Ketiga terhadap perusahaan asing yang berusaha untuk bergabung dengan-atau mendirikan basis mereka di—negara-negara mereka dikatakan sebagai sesuatu yang melawan "perdagangan bebas".

Perusahaan-perusahaan transnasional menginginkan agar rintangan semacam itu dihapus atau disingkirkan, supaya tidak merintangi kegiatan mereka, sehingga mereka dapat menerobos ke dalam ekonomi Dunia Ketiga dengan lebih efektif lagi. Sebagai suatu kekuatan lobby yang efektif dan terorganisasikan dengan baik, mereka telah menganjurkan pemerintah mereka untuk memanfaatkan Putaran Uruguay untuk memperluas "prinsip perdagangan bebas", yang tidak hanya menyangkut barang-barang manufaktur (sesuai dengan peraturan GATT yang ada sekarang ini), melainkan juga mencakup perdagangan produk pertanian, jasa, investasi dan hak milik intelektual. Tiga hal yang disebut terakhir ini sering disebut sebagai "tema baru".

Kalau bidang-bidang baru itu dimasukkan dalam kerangka GATT—sebagaimana diusulkan oleh negaranegara industri—negara-negara Dunia Ketiga harus melakukan liberalisasi atau membuka ekonomi nasional mereka. Hal ini akan memungkinkan berbagai perusahaan transnasional memiliki hak yang luar biasa besar, tidak hanya untuk melakukan ekspor ke Dunia Ketiga, melainkan juga untuk melakukan investasi dan mendirikan basis di negara-negara Dunia Ketiga. Dan, tidak hanya itu; kalau hal itu sampai terjadi, perusahaanperusahaan transnasional itu harus diperlakukan sebagai perusahaan dengan pemilikan lokal, di mana negara hampir tidak memiliki kontrol terhadap mereka. "Kebebasan" ini tidak hanya diperlakukan pada usaha manufaktur dan pertanian, melainkan juga pada sektor jasa (seperti perbankan, asuransi, transportasi, komunikasi, media dan berbagaijasa profesional).

Tetapi perusahaan-perusahaan transnasional dan negara-negara industri juga ingin merebut kue dan sekaligus memakannya. Mereka juga mengusulkan agar GATT menjadi polisi untuk memberlakukan kebijakan baru mengenai "hak milik intelektual". Kebijakan baru itu akan mewajibkan negara-negara Dunia Ketiga untuk memiliki undang-undang nasional yang menjamin hak paten dan menjamin perlindungan terhadap berbagai produk dan teknologi perusahaan-perusahaan transnasional. Hal ini jelas akan amat merintangi kemungkinan negara-negara Dunia Ketiga atau agenagen mereka untuk mengembangkan kemampuan teknologi mereka sendiri, dan akan memberikan kekuatan monopoli terhadap teknologi kepada perusahaan transnasional.

Jelas, hal itu bertentangan dengan prinsip "perdagangan bebas" yang dipakai oleh negara-negara industri sebagai argumentasi mereka untuk memangsa Dunia Ketiga secara terang-terangan. Kontradiksi ini menunjukkan standar ganda yang mendasari kepentingan negara-negara industri, dalam upaya mereka mendesakkan agar diterima "tema baru" atau kekuatan baru pada GATT. Mereka memanfaatkan liberalisme atau perdagangan bebas sebagai senjata intelektual untuk mendesakkan proses liberalisasi jasa dan arus investasi ke Dunia Ketiga. Tetapi, bersamaan dengan itu mereka ingin membatasi arus kemampuan teknologi yang bebas ke Dunia Ketiga dengan mendesakkan kewajiban sehubungan dengan hak paten dan ketentuan mengenai hak milik intelektual kepada Dunia Ketiga.

Di balik semua argumen yang kelihatannya ilmiah— tetapi sebenarnya semu-sehubungan dengan perdagangan bebas itu, terdapat suatu kenyataan telanjang bahwa negara-negara industri memanfaatkan Putaran Uruguay untuk memungkinkan perusahaan transnasional mereka memperluas kekuatan monopolistis mereka ke semua sektor ekonomi dunia dan ekonomi nasional. Dengan memasukkan jasa dan investasi ke dalam ketentuan yang mirip dengan GATT, perusahaan-perusahaan transnasional akan mampu menerobos semua sektor dan semua bidang di Dunia Ketiga yang secara tradisional didominasi oleh perusahaan-perusahaan kecil dan menengah yang sampai sekarang ini dimiliki secara lokal (yaitu sektor informal yang dimiliki oleh keluarga-keluarga). Tidak sulit untuk membayangkan bahwa unit-unit ekonomi lokal yang lebih kecil ini akan tertelan dengan cepat ketika perusahaanperusahaan transnasional memasuki panggung.

Demikian juga, dengan penetapan undang-undang hak milik intelektual yang melindungi posisi monopolistis yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan transnasional, perusahaan nasional dari negara Dunia Ketiga akan terhalang dalam usaha mereka untuk mengembangkan teknologi mereka sendiri. Dengan demikian di masa yang akan datang perusahaan-perusahaan nasional dari Dunia Ketiga tidak akan dapat menjadi ancaman bagi perusahaan-perusahaan transnasional yang ada sekarang ini.

Dengan demikian perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh negara-negara industri akan memperluas dan memperbesar kekuatan monopoli mereka di dalam perdagangan dan investasi di semua sektor dan semua kawasan dunia (tidak hanya di Dunia Ketiga, melainkan—dengan runtuhnya Eropa Timur dan terbukanya USSR sekarang ini—juga di banyak negara sosialis); sementara, pada saat yang sama, juga menetapkan hak-hak monopoli terhadap teknologi, guna menghalangi kemungkinan muncul atau berkembangnya para pesaing. Negara-negara iņdustri baru (seperti Korea Selatan atau Taiwan) akan terus-menerus dikontrol dan diawasi, sementara beberapa saingan di Dunia Ketiga yang secara potensial kuat—seperti India, Brasil atau Cina—akan sulit melakukan "tinggal landas ekonomi".

Sebagai akibatnya akan tercipta kekuatan monopoli yang semakin besar di kawasan geografis yang juga semakin luas, serta di sektor ekonomi yang juga semakin hari semakin meluas, yang dikontrol hanya oleh semakin sedikit perusahaan raksasa (mega-companies). Konsentrasi modal dan kekuatan pasar yang semakin besar inilah yang sedang mereka usahakan di dalam Putaran Uruguay. Sisi yang persis berkebalikan dari mata uang yang sama itu adalah semakin tergerogotinya kontrol negara-negara Dunia Ketiga terhadap ekonomi nasional mereka, karena semakin diambil alih oleh perusahaanperusahaan asing, serta semakin tersisihkannya posisi mereka di dalam perekonomian dunia.

Peran Perusahaan Transnasional

Peran perusahaan transnasional dalam mempengaruhi Putaran Uruguay telah menjadi semakin jelas. Pemerintah Amerika Serikat—yang merupakan pendukung utama "tema baru" tersebut—telah bekerja erat dengan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Pada tahun 1982 Amerika Serikat untuk pertama kalinya menyatakan perlunya penerapan prinsip GATT pada perdagangan di sektor jasa. Hal itu didorong oleh keinginan perusahaan-perusahaan jasa Amerika Serikat untuk memperluas pasar dan kegiatan mereka, dan dengan demikian untuk menghancurkan berbagai hambatan, khususnya di Dunia Ketiga, yang merintangi usaha ekspansi semacam itu.

Para wakil perusahaan transnasional secara berkala melakukan berbagai kegiatan lobby di Jenewa selama periode negosiasi. Efektivitas dan skala dari upaya lobby semacam itu menjadi jelas pada bulan Juli 1990, selama pertemuan puncak pemimpin Kelompok Tujuh negara industri di Houston, di mana Putaran Uruguay secara amat mencolok terpampang pada agenda.

Pada bulan Mei 1990, perusahaan-perusahaan dan berbagai organisasi bisnis Amerika Serikat mengumumkan pembentukan Koalisi Negosiasi Perdagangan Multilateral—Multilateral Trade Negotiations Coalition. Kelompok yang diketuai oleh William Brock, mantan tokoh perdagangan Amerika Serikat yang kini memasuki dunia bisnis swasta itu, terdiri dari American Express, General Motors, IBM, General Electric, Cargill, Citicorp, Procter & Gamble, beserta perusahaan lain, maupun US Council for International Business (Dewan Bisnis Internasional Amerika Serikat), National Association of Manufacturers (Asosiasi para Pengusaha Manufaktur Nasional), Coalition of Service Industries (Koalisi Industri Jasa), International Investment Alliance (Aliansi Investasi Internasional) dan Intellectual Property Committee (Komisi Hak Milik Intelektual).

Koalisi Negosiasi Perdagangan Multilateral telah menetapkan sasarannya sebagai berikut: "Koalisi Negosiasi Perdagangan Multilateral merupakan suatu aliansi yang luas dari berbagai kepentingan sektor swasta Amerika yang terlibat dan mendukung sistem perdagangan multilateral yang lebih efektif dan lebih kokoh. Koalisi ini mencakup berbagai asosiasi perdagangan, konsumen, pertanian, dan bisnis yang telah bergabung dengan banyak perusahaan Amerika Serikat yang terkemuka di dalam suatu kampanye pendidikan dan mobilisasi guna mendukung berbagai persetujuan perdagangan multilateral yang menyeluruh di dalam putaran negosiasi GATT yang sedang berlangsung sekarang ini.... Koalisi Negosiasi Perdagangan Multilateral akan membangun dukungan massa bagi usaha implementasi perundangan-undangan, apabila persetujuan itu memang memuaskan."

Pada pertemuan puncak Houston pada bulan Juli 1990 Koalisi Negosiasi Perdagangan Multilateral mengorganisasikan pertemuan pers, dan menyebarluaskan ringkasan laporan mengenai "Kelompok Pribadi-Pribadi Terkemuka dalam Perdagangan Dunia", dengan menggarisbawahi hubungan antara keduanya.

Brock menyatakan, "amat mengherankan" bahwa negara-negara Kelompok 7 tidak dapat melakukan negosiasi dengan serius, khususnya di bidang pertanian, sementara taruhan mereka di Putaran Uruguay begitu besar. Ia berkata bahwa sementara fokus pertemuan puncak itu adalah mengenai pertanian, "toh pertanian bukan merupakan inti persoalannya.... Pokok persoalannya adalah dicapainya persetujuan mengenai persoalan yang jauh lebih besar, dan amat penting, seperti perlindungan hak milik intelektual, jasa, investasi, dan berbagai subsidi."

Hal ini dengan jelas menunjukkan bahwa bagi sektor bisnis, tema baru itu merupakan agenda yang sesungguhnya di dalam Putaran Uruguay. Presiden Konferensi Bisnis Amerika, Barry Rogstad, mengatakan bahwa para tokoh bisnis Amerika Serikat melihat pengetatan GATT sebagai "satu-satunya cara terbaik untuk menciptakan lingkungan guna memperluas sukses internasional mereka."

Sekurang-kurangnya sejauh menyangkut Amerika Serikat, efektivitas lobby bisnis itu ditunjukkan oleh prioritas puncak yang diberikan oleh presiden Amerika Serikat, Bush, kepada Putaran Uruguay pada KTT Kelompok 7. Menteri Pertanian Amerika Serikat, Clayton Yeutter, menekankan bahwa "bagi Amerika Serikat hasil akhir yang sungguh sukses dari Putaran Uruguay itu adalah sepuluh kali lebih penting daripada hubungan baik dengan Uni Soviet." Dalam komunike (pengumuman resmi) akhir dari Pertemuan Puncak itu, pemimpin Kelompok 7 menggambarkan Putaran Uruguay sebagai sesuatu yang "memiliki prioritas tertinggi pada agenda ekonomi internasional". Mereka juga menjanjikan "keterlibatan pribadi yang amat besar untuk—kalau perlu— memanfaatkan kepemimpinan politik" guna menjamin keberhasilan Putaran Uruguay tersebut.

BAGIAN II

TEMA-TEMA BARU SEBAGAI MEKANISME UNTUK MENGUASAI DUNIA KETIGA

Bab 2 JASA: MEMBUKA PAKSA PASAR DUNIA KETIGA

Di kebanyakan negara Dunia Ketiga, sektor jasa merupakan sektor terakhir yang masih tersisa bagi kontrol lokal, sejak impor produk manufaktur semakin menyerobot pasar yang dimaksudkan bagi barang-barang buatan lokal. Untuk melindungi sektor jasa dalam negeri, banyak negara Dunia Ketiga memiliki peraturan untuk membatasi masuk dan beroperasinya perusahaan-perusahaan jasa asing di bidang-bidang seperti keuangan, media dan komunikasi, transportasi dan jasa profesional maupun bisnis.

Di negara-negara maju, jasa merupakan sektor yang paling berkembang pesat, melampaui sektor manufaktur. Perusahaan-perusahaan jasa menginginkan akses ke pasar Dunia Ketiga yang secara relatif terlindung; dan dengan demikian mereka menginginkan agar semua rintangan untuk memasuki pasar Dunia Ketiga tersebut disingkirkan.

Amerika Serikat mengusulkan agar jasa dimasukkan ke dalam diskusi pada reformasi GATT. Tetapi, karena penolakan dari banyak negara Dunia Ketiga, diskusi mengenai sektor jasa itu diadakan secara terpisah dari pokok persoalan GATT yang lain. Hal itu dilakukan dengan maksud untuk membentuk suatu "Persetujuan Umum mengenai Perdagangan Jasa" (General Agreement on Trade in Services, GATS). Kendati demikian, ini merupakan bagian dan paket dari pembicaraan pada

Putaran Uruguay; dan Amerika Serikat menginginkan agar hal itu pada akhirnya dimasukkan dalam GATT sebagaimana telah diusulkan agar GATT juga menjadi sekretariat bagi GATS.

Argumentasi yang dipakai oleh Amerika Serikat dan negara-negara industri lain, serta mekanisme yang mereka usulkan untuk membuka pasar jasa Dunia Ketiga adalah sebagai berikut:

• Perdagangan bebas mengenai barang (yaitu sektor tradisional menurut peraturan GATT) pada dirinya tidak mencukupi, karena jasa sekarang ini amat penting. Oleh karena itu kita harus memperluas konsep perdagangan bebas bagi barang-barang, agar juga mencakup berbagai jasa.

• Tetapi, berbeda dengan barang, orang tidak dapat mengekspor jasa ke negara lain, kecuali kalau penyedia jasa itu sendiri (baik orang maupun perusahaannya) hadir di negara pengimpor. Dengan demikian, guna memberi fasilitas pada perdagangan bebas di sektor jasa, harus ada kebebasan, tidak hanya dalam perdagangan, melainkan juga dalam investasi. Perusahaan-perusahaan jasa harus diberi hak untuk mendirikan perusahaan mereka di negara-negara lain. Dengan kata lain, apabila suatu bank atau perusahaan yang sah menurut hukum hendak mendirikan cabang di suatu negara Dunia Ketiga, pemerintah negara tersebut harus memberikan hak kepada perusahaan yang bersangkutan, untuk melakukan rencananya itu.

• Kendati demikian, apabila perusahaan asing diperlakukan secara berbeda di hadapan berbagai perusahaan lokal (seperti misalnya perusahaan-perusahaan lokal diperlakukan secara khusus), hal itu dikatakan sebagai suatu penyimpangan dari permainan kekuatan pasar bebas. Dengan demikian pemerintah Dunia Ketiga harus memberikan perlakuan nasional kepada perusahaan-perusahaan asing, yaitu memperlakukan perusahaan-perusahaan asing tersebut dengan berbagai persyaratan yang sama sebagaimana yang dikenakan terhadap perusahaan-perusahaan lokal.

Apabila suatu negara melanggar prinsip-prinsip tersebut di atas, misalnya dengan tidak memperbolehkan bank Amerika membuka cabangnya di situ, negara dari perusahaan yang ditolak itu (dalam hal ini Amerika Serikat) dapat membalas, dengan melarang bank-bank negara yang menentang itu untuk membuka cabang di negaranya.

Tetapi, itu belum semuanya. Apabila pada akhirnya jasa dimasukkan ke dalam GATT dalam regim atau organisasi perdagangan yang lebih besar itu, negara yang melakukan pelanggaran terhadap prinsip tersebut akan menghadapi aksi pembalasan silang. Itu berarti bahwa negara yang ditolak atau diserang itu dapat melakukan pembalasan tidak hanya terhadap bank-bank negara yang menentang itu, tetapi juga terhadap berbagai produknya. Misalnya, karet, tembaga atau tekstil negara itu dapat menghadapi pajak impor yang semakin tinggi, atau pelarangan sama sekali. Hal ini tentu saja merupakan ancaman yang jauh lebih besar daripada sekadar pembalasan terhadap bank-bank negara Dunia Ketiga, atau perusahaan-perusahaan jasa yang lain, yang hanya memiliki bisnis yang kecil di negara-negara industri, dan yang karenanya tidak akan cukup terpengaruh oleh tindakan pembalasan itu.

Kemungkinan pembalasan silang inilah (yaitu menghubungkan suatu tindakan pada satu sektor perdagangan atau bisnis dengan pembalasan terhadap kategori produk dan jasa yang lain, atau keduanya secara bersama-sama) yang menghadirkan kekuasaan dan sarana untuk memukul di dalam kerangka GATT. Apabila negara-negara pada prakteknya tidak mengikuti apa yang telah mereka setujui bersama melalui berbagai resolusi, di dalam hampir semua forum ekonomi internasional hanya terdapat sedikit kemungkinan untuk secara efektif bertindak untuk melawan mereka. Tetapi ancaman pembalasan dan pembalasan silang itu merupakan mekanisme yang amat ampuh yang boleh jadi dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen yang telah disetujui oleh negara-negara, khususnya negara-negara yang hanya memiliki pengaruh ekonomi yang amat kecil.

Apabila berbagai prinsip dan mekanisme tersebut didesakkan, hanya tinggal masalah waktu, sebelum perusahaan-perusahaan transnasional tersebut memiliki kontrol terhadap cakupan wilayah kegiatan jasa yang amat luas di negara-negara Dunia Ketiga.

Pada paroh pertama tahun 1990 terdapat perkembangan besar dalam negosiasi di bidang jasa, ketika dua kelompok negara Dunia Ketiga yang terpisah mengajukan beberapa usulan mereka sendiri bagi kerangka kerja sama di bidang jasa. Pada bulan Februari 1990, kelompok sebelas negara Amerika Latin dan Karibia (Brazil, Chili, Kolombia, Kuba, Honduras, Jamaika, Nikaragua, Mexico, Peru, Trinidad dan Tobago serta Uruguay) mensponsori beberapa usulan.

Pada bulan Mei 1990 hal itu diikuti oleh draft persetujuan lain mengenai sektor jasa yang didiskusikan oleh tujuh negara Afrika dan Asia (Kamerun, Cina, Mesir, India, Kenya, Nigeria, dan Tanzania). Dalam dua teks yang berasal dari Dunia Ketiga itu, tawaran untuk liberalisasi sektor jasa Dunia Ketiga secara bertahap diimbangi oleh hak negara-negara Dunia Ketiga untuk memiliki berbagai kebijakan sesuai dengan berbagai prioritas dan kebutuhan pembangunan nasional mereka.

Pada umumnya, posisi negara-negara Dunia Ketiga mengenai sektor jasa meliputi beberapa prinsip sebagai berikut:

• Perdagangan di sektor jasa ditentukan hingga meliputi berbagai transaksi yang melibatkan gerak jasa, konsumen dan faktor produksi, ke luar negeri, asalkan semuanya itu demi maksud khusus dan dalam jangka waktu yang terbatas. Ketentuan ini mengecualikan hak bagi pendirian "perusahaan secara permanen", "investasi asing" atau "imigrasi internasional" yang dituntut oleh negara-negara industri.

• Sementara negara-negara Dunia Ketiga melakukan "liberalisasi progresif', hal itu harus menjadi pokok kebijakan dan perundangan nasional (yang harus dihormati); dan harus diakui sepenuhnya situasi serta berbagai kebutuhan pembangunan mereka. Secara khusus, harus diberlakukan prinsip resiprositas relatif; negara-negara Dunia Ketiga tidak boleh dituntut untuk membuat berbagai konsesi yang tidak konsisten dengan berbagai kebutuhan pembangunan mereka. Negara-negara Dunia Ketiga secara individual harus memiliki kelenturan untuk sedikit membuka berbagai sektor atau melakukan sedikit liberalisasi jenis-jenis jasa sejalan dengan situasi pembangunan mereka. Prioritas harus diberikan pada usaha liberalisasi berbagai sektor kepentingan kepada Dunia Ketiga, serta pada berbagai langkah yang membuka akses kepada kegiatan ekspor mereka.

• Partisipasi negara-negara Dunia Ketiga yang semakin besar dalam perdagangan dunia dan perluasan ekspor jasa mereka harus dimajukan. Mereka harus diperbolehkan untuk memperkuat kemampuan mereka'dalam bidang jasa di dalam negeri, dengan menyediakan insentif atau dengan mengambil berbagai langkah untuk menjamin suatu tingkat minimum dari produksi domestik, atau berbagai langkah lain.

• Negara-negara Dunia Ketiga harus diperbolehkan untuk menetapkan persyaratan terhadap para pemasok jasa atau perusahaan asing, guna membatasi kehadiran badan-badan komersial; menuntut pemakaian tenaga lokal serta pelatihan bagi mereka; menetapkan biaya tambahan dan tingkat pajak yang berbeda; menuntut suatu tingkat minimum dari isi lokal dalam berbagai operasi; menuntut berbagai perusahaan untuk menyediakan akses ke dalam teknologi dan informasi mengenai operasi bisnis global.

• Mengingat dua prinsip tersebut di atas, "perlakuan nasional" (yaitu memberikan hak-hak yang sama kepada perusahaan-perusahaan asing sebagaimana kepada perusahaan-perusahaan lokal) tidak dengan sendirinya diberikan.

• Masing-masing negara harus mengambil langkah untuk menjamin bahwa para pemasok jasa tidak melibatkan diri dalam praktek perdagangan yang tidak jujur dan tidak adil, dalam usaha mendominasi pasar yang tidak semestinya, atau merintangi persaingan.

• Setiap persetujuan di sektor jasa harus memiliki institusi pengaturannya sendiri (misalnya Organisasi Perdagangan Internasional di Sektor Jasa) yang terpisah dari GATT. Hal ini penting, guna mengatasi ancaman pembalasan silang antara jasa dan barang.

• Negara-negara dapat mengecualikan beberapa jasa tertentu dari persetujuan itu, atas alasan perlindungan terhadap moralitas masyarakat, nilai-nilai sosial dan budaya, keamanan dan kesehatan, keamanan nasional, lingkungan dan pembangunan di negaranegara Dunia Ketiga.

Negara-negara Dunia Ketiga dapat juga menerapkan beberapa langkah perlindungan (untuk menarik atau menyesuaikan berbagai konsesi mereka) untuk memungkinkan koreksi terhadap defisit neraca pembayaran; untuk memperbaiki berbagai efek negatif dari komitmen mereka terhadap liberalisasi yang belum dapat diramalkan sebelumnya; kalau ada kebutuhan untuk memajukan beberapa sektor jasa tertentu; untuk mengoreksi berbagai masalah yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan teknologi; atau untuk menangani berbagai efek perdagangan yang merugikan, yang disebabkan oleh konsentrasi kepemilikan, dominasi pasar, dan praktek-praktek bisnis yang menghambat.

Prinsip-prinsip tersebut di atas akan menyajikan suatu perlindungan tertentu terhadap negara-negara Dunia Ketiga dari dominasi perusahaan-perusahaan jasa asing. Kendati demikian, usulan negar-negara Dunia Ketiga itu tidak diterima oleh negara-negara industri, yang menuntut liberalisasi penuh dari Dunia Ketiga.

negnwhung nen.gesnnan 1090 90119m Shttho wihg wisdinsq dalo.nexiadel Dieta lkgedaad inssnenan sduind noldedsaib spsy naoiginsm Jedinnsognsin gne at d quannq quan behat oireshoh maghubmahoq, unsua yyang pebng guna knonea arejese dan barang teicigecualihan teortapo jas

Bab 3 TRIMs: KEBEBASAN BAGI INVESTOR ASING

Di dalam bidang lain dari negosiasi Putaran Uruguay, negara-negara maju telah menganjurkan agar berbagai aturan main yang mengatur Trade-Related Investment Measures, TRIMs (Peraturan Investasi yang Terkait dengan Perdagangan) dimasukkan' dalam GATT. Pada saat ini kebanyakan pemerintah negara-negara Dunia Ketiga memberlakukan persyaratan tertentu terhadap investor asing, sebagai tuntutan terhadap perusahaan mereka.

Di antara "peraturan investasi" itu adalah:

• Beberapa tuntutan sehubungan dengan "isi lokal" (dalam proses produksinya, perusahaan asing harus memanfaatkan bahan-bahan lokal, dalam ratio minimum tertentu).

• Beberapa tuntutan sehubungan dengan ekspor (yang mewajibkan investor asing untuk melakukan ekspor produksinya dalam jumlah persentase tertentu).

• Beberapa tuntutan sehubungan dengan imbangan perdagangan (yang melarang investor untuk melakukan impor lebih daripada jumlah atau proporsi tertentu terhadap ekspornya).

• Tuntutan sehubungan dengan saham perusahaan lokal (yang menggariskan bahwa saham perusahaan dalam persentase tertentu harus dipegang oleh investor lokal).

• Pembatasan pada remitansi keuntungan dan pembatasan perdagangan luar negeri yang lain.

• Pembatasan usaha manufaktur (yang mengkhususkan pasar tertentu bagi perusahaan-perusahaan lokal untuk melindungi mereka agar tidak tersingkir oleh saingan dari luar negeri).

Pemerintah negara-negara Dunia Ketiga mengajukan argumentasi mereka bahwa beberapa langkah tersebut diperlukan untuk melindungi posisi neraca pembayaran negara mereka; untuk menghindari berbagai praktek perusahaan transnasional yang tidak etis, seperti pengenaan biaya transfer atau alokasi pasar yang bersifat monopolistis; untuk menjamin kelangsungan dan perkembangan perusahaan lokal; atau untuk membatasi kepemilikan perusahaan transnasional terhadap beberapa sektor kunci. Persyaratan tersebut diberlakukan bukan untuk membatasi "perdagangan" begitu saja, melainkan untuk memungkinkan berkembangnya industri lokal; untuk menjamin suatu tingkat kedaulatan ekonomi tertentu; atau untuk mengimbangi praktek bisnis yang bersifat menghambat yang dilakukan oleh berbagai perusahaan transnasional.

Kendati demikian, negara-negara maju menginginkan agar Dunia Ketiga menghapuskan sebagian besar dari peraturan investasi yang terkait dengan perdagangan (TRIMs) tersebut. Mereka mengatakan bahwa TRIMs itu merusak perdagangan bebas, karena peraturan itu memiliki pengaruh terhadap kondisi produksi, dan dengan demikian juga terhadap berbagai ongkos dan harga. Mereka juga bersikeras mengenai "perlakuan nasional" (yang menuntut agar para investor asing diperlakukan sama seperti para investor lokal).

Sementara negara-negara Dunia Ketiga ingin merundingkan berbagai efek dari peraturan investasi yang mengganggu perdagangan, negara-negara industri menginginkan untuk melarang peraturan itu sendiri. Apabila usulan Amerika Serikat diterima, pemerintahpemerintah Dunia Ketiga tidak akan lagi mampu menuntut perusahaan-perusahaan asing agar mengikutsertakan partisipasi lokal, atau untuk melakukan transfer teknologi, untuk memiliki "isi lokal" dalam produknya, atau untuk membatasi besarnya persentase impor terhadap ekspor.

Mereka juga menuntut agar hak-hak investor asing dilindungi dengan cara memberikan wewenang kepada pemerintah negara asal investor tersebut untuk membicarakan dan menindak suatu tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran, yang dilakukan oleh negara yang didatangi oleh investor asing tersebut. Apabila tidak dicapai hasil yang meimuaskan, pemerintah negara asal investor tersebut dapat melakukan pembalasan terhadap perdagangan dan hak milik negara tuan rumah. Dengan demikian, hak pembalasan ini akan memberikan kepada mereka taring untuk menggigit, dan menjamin pemberlakuan hak-hak para investor asing.

Apalagi, usulan itu akan memungkinkan pembalasan silang, yang memungkinkan negara asal para investor untuk melakukan pembalasan terhadap barangbarang yang diekspor oleh negara Dunia Ketiga yang melanggar.

Masyarakat Ekonomi Eropa dan negara-negara Utara bahkan menarik implikasi dari argumentasi itu lebih jauh lagi. Mereka menyatakan bahwa penghapusan berbagai peraturan yang membatasi itu harus diterapkan tidak hanya pada para investor asing, melainkan juga terhadap investasi domestik. Mereka mengajukan alasan bahwa karena suatu peraturan investasi dapat memiliki efek yang mengganggu terhadap perdagangan (dan mempengaruhi perdagangan negara lain di pasar ketiga), peraturan GATT harus diterapkan baik terhadap investasi asing maupun investasi dalam negeri.

Karena para investor lokal boleh jadi tidak dapat membela diri mereka terhadap pengaturan pemerintah mereka, regim GATT harus membuat berbagai peraturan yang melawan "GATT illegal". Dengan itu dimaksudkan bahwa atas nama perusahaan lokal, pemerintah asing bahkan dapat melakukan campur tangan terhadap pemerintahnya sendiri, kalau perusahaan lokal tersebut mengeluh bahwa dirinya telah dirugikan oleh suatu peraturan investasi yang terkait dengan perdagangan.

Usul ini jauh daripada sekadar hendak menghindarkan berbagai akibat yang mengganggu perdagangan dalam sektor barang, dan jauh melampaui mandat GATT sekarang ini. Proposal itu mengarah pada sistem yang menyeluruh untuk mengatur baik investasi asing maupun dalam negeri, untuk menyatakan dan memberlakukan hak-hak para investor dengan melarang pemerintah agar tidak memaksakan persyaratan dan pembatasan terhadap para investor.

Menurut C. Raghavan, seorang wartawan senior dari India dan pengamat GATT di Jenewa, "jangkauan usulan Amerika Serikat itu bahkan melampaui apa yang diklaim sebagai hak milik orang-orang asing, hak-hak yang didukung dengan diplomasi kapal meriam dan pendudukan militer, yang berlangsung pada era kolonial, dan kini diusahakan untuk diberlakukan kembali dan didukung dengan berbagai sanksi perdagangan" (South-North Development Monitor, 1 Februari 1990). Dalam rencana sistem investasi baru ini GATT dipandang sebagai agen polisi dunia.

Usulan itu ditentang oleh negara-negara Dunia Ketiga. Pada bulan Maret 1990, sekelompok negara Dunia Ketiga (yang meliputi Argentina, Brazil, Cina, Kamerun, Mesir, India, Nigeria, Tanzania, dan Yugoslavia) mengajukan usulan mereka sendiri. Mereka menolak pemanfaatan Putaran Uruguay untuk memberi berbagai hak kepada para investor, atau untuk melarang berbagai peraturan investasi. Selain itu, mereka menuntut agar negosiasi dibatasi dengan hanya menangani efek negatif dari peraturan investasi terhadap perdagangan; dan hal itu dibatasi pada kerangka GATT saja.

Mereka mengajukan alasan bahwa peraturan investasi itu diberlakukan oleh para pemerintah Dunia Ketiga untuk memenuhi kebutuhan maupun sasaran sosial dan pembangunan, dan untuk melawan sepak terjang perusahaan-perusahaan yang mengancam sasaran tersebut. Berbagai peraturan investasi, seperti saham lokal, remitansi dan berbagai rintangan perdagangan luar negeri yang lain, transfer teknologi dan lisensi, digunakan untuk memajukan pembangunan dan tidak memiliki dampak terhadap perdagangan. Beberapa peraturan lain, kendati terkait dengan perdagangan, tidak cukup mempengaruhi perdagangan secara negatif, dan pengaruh perdagangannya menguntungkan negara-negara Dunia Ketiga, sehingga dapat dibenarkan atas dasar pertimbangan pembangunan.

Dengan demikian, Putaran Uruguay seharusnya tidak berakhir dengan penghapusan TRIMs semacam itu. Apabila dalam keadaan tertentu suatu peraturan investasi memiliki pengaruh negatif secara langsung dan cukup berarti terhadap perdagangan, harus ditemukan cara yang tepat untuk menangani pengaruh negatif tersebut, tanpa perlu meniadakan peraturan itu sendiri.

Empat belas negara menegaskan bahwa maksud yang jelas dari mandat Putaran Uruguay adalah untuk memfokuskan perhatiannya pada berbagai akibat dari peraturan investasi yang mengganggu dan membatasi perdagangan—dan tidak dimaksudkan untuk menciptakan suatu regim internasional yang mengatur investasi, atau membatasi pemerintah untuk memberlakukan peraturan investasi.

Peraturan investasi itu digunakan untuk memenuhi sasaran kebijakan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, negara-negara Dunia Ketiga menolak suatu pengandaian yang bersifat apriori, bahwa peraturan investasi itu sudah dari kodratnya membatasi dan mengganggu perdagangan. Apabila dapat ditunjukkan bahwa suatu peraturan investasi tertentu memiliki dampak langsung yang bersifat negatif dan cukup berarti, harus ditentukan dengan jelas hubungan sebab akibat antara peraturan tersebut dengan apa yang dianggap sebagai dampak negatif itu. Bila hubungan sebab akibat yang jelas semacam itu telah ditemukan, "harus ditemukan cara yang tepat untuk menangani dampak negatifnya, dan bukannya meniadakan peraturan itu sendiri."

Negara-negara itu mengajukan argumentasi mereka bahwa peraturan investasi tersebut digunakan oleh Dunia Ketiga secara sah dan dapat dibenarkan, untuk memajukan pembangunan, menciptakan lapangan kerja, maupun untuk menghapuskan berbagai dampak negatif dari praktek-praktek perusahaan raksasa yang mengganggu dan membatasi perdagangan. Mereka membela pemberlakuan beberapa peraturan investasi yang hendak dicampakkan oleh negara-negara industri. Misalnya:

• Tuntutan terhadap "isi lokal" merupakan sesuatu yang amat penting untuk mendorong penggunaan input yang tersedia secara lokal, dan untuk memajukan industrialisasi lokal; maupun untuk menanggulangi agar perusahaan-perusahaan asing tidak mengimpor bahan-bahan dari perusahaan-perusahaan induknya kalau tersedia input lokal yang setara.

Tuntutan terhadap pemasaran domestik (yang mewajibkan perusahaan-perusahaan asing untuk menjual di pasaran lokal) dimaksudkan untuk menjamin agar beberapa produk tersedia secara lokal dalam jumlah yang mencukupi, dan dalam harga yang wajar.

• Tuntutan terhadap "saham lokal" dimaksudkan untuk menjamin kontrol bagi manajemen lokal pada tingkat tertentu, dengan mendorong tabungan lokal dan transfer teknologi, maupun demi alasan keamanan nasional.

• Remitansi dan pembatasan perdagangan yang lain dimaksudkan untuk mengurangi tekanan neraca pembayaran pada negara-negara tuan rumah.

• Tuntutan terhadap ekspor juga dimanfaatkan untuk meningkatkan posisi perdagangan luar negeri negara tuan rumah, dan untuk melawan upaya perusahaan-perusahaan asing untuk menutup kemungkinan ekspor, yang diakibatkan oleh berbagai strategi alokasi pasar internasional.

Negara-negara Dunia Ketiga berpandangan bahwa larangan terhadap peraturan investasi semacam itu akan berdampak besar pada pembentukan regim investasi pada tingkat dunia, yang akan menjamin kebebasan yang amat besar bagi perusahaan-perusahaan transnasional; sementara pada saat yang sama melarang pemerintah untuk mengambil langkah yang sah guna melindungi negara mereka dari berbagai praktek perusahaan yang tidak etis, atau untuk meningkatkan pertumbuhan kegiatan ekonomi yang dikontrol secara lokal. Negara yang melanggar peraturan baru akan menghadapi sanksi pembalasan. Peluasan yang tiada batasnya terhadap kekuatan GATT ini tidak dapat diterima oleh negara-negara Dunia Ketiga.

Pandangan negara-negara Dunia Ketiga itu telah diajukan kepada ketua kelompok negosiasi TRIMs atas permintaannya. Kendati demikian, para delegasi Dunia Ketiga amat kecewa, ketika pada bulan Mei 1990 ketua kelompok negosiasi tersebut mengajukan draft naskah mengenai persetujuan terhadap regim investasi internasional. Draft itu mencerminkan pandangan Amerika Serikat, Jepang dan Masyarakat Ekonomi Eropa; sementara pada saat yang sama tidak mengabaikan sama sekali pandangan dan usulan resmi Dunia Ketiga.

Bab 4 HAK MILIK INTELEKTUAL: MEMPERTEGAS MONOPOLI PERUSAHAAN TRANSNASIONAL ATAS TEKNOLOGI

ATAs desakan negara-negara industri, "hak milik intelektual yang terkait dengan perdagangan" (Trade-Related Intellectual Property Rights, TRIPs) juga dimasukkan sebagai "tema baru" di dalam Putaran Uruguay. Kendati ada forum lain yang telah beberapa tahun menangani pokok persoalan seperti itu (seperti WIPO dan UNCTAD), negara-negara industri mendesak agar hal itu ditangani di dalam GATT, sekali lagi karena mekanisme penetapan perselisihan di dalam GATT memungkinkan pembalasan silang. Suatu negara Dunia Ketiga yang menyetujui persetujuan TRIPs, tetapi tidak mengindahkannya, di kemudian hari dapat menghadapi berbagai sanksi perdagangan yang dikenakan terhadap barang-barang ekspornya.

"Milik intelektual" mengacu pada rancang bangun, teknologi atau produk yang ditemukan oleh pribadi atau perusahaan tertentu; dan "hak" mengacu pada pengakuan bahwa penemunya harus diberi suatu imbalan, seperti hak secara eksklusif untuk memanfaatkannya, atau untuk menarik royalti dengan cara menyewakan penggunaannya. "Hak" semacam itu diberikan dengan memberikan paten, copyright, atau merek dagang, kepada "pemilik" atau penemunya.

Negara-negara industri berargumentasi bahwa hak dan hadiah semacam itu harus diberikan untuk menyajikan insentif atau rangsangan untuk melakukan riset, pengembangan dan inovasi. Melalui Putaran Uruguay mereka menginginkan agar semua negara memberlakukan undang-undang mengenai hak milik intelektual (atau undang-undang paten) seperti undang-undang mereka, dan dengan demikian kita memiliki satu perangkat hukum standar, yang harus dijalankan dan diberlakukan melalui GATT.

Di antara unsur-unsur dalam usulan mereka adalah:

• Undang-undang mengenai hak milik intelektual harus seragam untuk semua negara, dan undang-undang paten yang sekarang ada di negara-negara industri harus diambil sebagai standar.

• Hak-hak tersebut harus lebih ditingkatkan sehubungan dengan mayoritas negara Dunia Ketiga, mengingat negara-negara tersebut sekarang ini hanya memberikan sedikit hak dibandingkan dengan negara-negara industri.

• Hak paten yang ditingkatkan itu tidak boleh diimbangi dengan berbagai kewajiban yang diberlakukan terhadap pemegang paten oleh masyarakat atau pemerintah.

• Hak-hak tersebut harus diberikan dalam hampir semua tipe atau jenis produk. Sehubungan dengan paten ini posisi Amerika Serikat adalah tak boleh ada pengecualian; sementara itu Masyarakat Ekonomi Eropa mengizinkan adanya pengecualian bagi temuan yang bertentangan dengan moralitas atau keteraturan umum dan bagi beberapa varietas tananam dan hewan, serta proses-proses biologis bagi produksi tanaman dan hewan; sedangkan Jepang akan mengizinkan adanya pengecualian bagi temuan yang bertentangan dengan moralitas, keteraturan atau kesehatan masyarakat, serta produk yang dibuat melalui transformasinuklir.

Hak-hak itu harus diberikan untuk jangka waktu yang relatif lebih panjang daripada yang sekarang ini berlaku di kebanyakan negara Dunia Ketiga. Usulan Amerika Serikat adalah bahwa perlindungan terhadap copyright meliputi jangka waktu sekurangkurangnya 50 tahun, dan sekurang-kurangnya 20 tahun untuk paten.

• Hak milik intelektual berada di bawah yurisdiksi GATT, kerena. hak-hak itu mempengaruhi perdagangan. Dengan demikian GATT merupakan badan yang memiliki kompetensi untuk mengatur persoalan tersebut.

• Apabila TRIPs telah diterima di bawah payung GATT, negara-negara yang tidak mengindahkan peraturan yang ada di dalamnya akan menghadapi tindakan pembalasan dan pembalasan silang; dan dengan demikian memberi gigi pada persetujuan itu.

Posisi Dunia Ketiga berlawanan dengan posisi tersebut. Posisi mereka adalah bahwa pengakuan yang diberikan kepada para investor lebih merupakan "privilese" daripada "hak". Berbagai keuntungan yang diberikan kepada orang-perorangan atau perusahaan karena temuan mereka itu harus diimbangi dengan prinsip kepentingan umum dan hak masyarakat untuk mengambil manfaat dari temuan teknologi atau dari pengetahuan tertentu.

Tanpa imbangan semacam itu, hak milik intelektual yang diberikan kepada penemu akan menjadi hak yang secara murni bersifat monopolistis untuk menarik pendapatan dari para penyewa. Sebagai akibatnya hak semacam itu akan menjadi semacam proteksionisme—yaitu perlindungan terhadap keuntungan penemu—yang merintangi penyebaran teknologi dan pengetahuan; dan dengan demikian merintangi perkembangan teknologi.

Proteksi semacam itu bertentangan langsung dengan prinsip liberalisasi yang dikemukakan oleh negara industri di dalam bidang negosiasi yang lain di dalam GATT. Dengan demikian ada standar ganda dalam pendekatan negara-negara maju: liberalisasi kalau sesuai dengan kepentingan mereka, dan proteksionisme juga kalau sesuai dengan kepentingan mereka. Prinsip yang mendasari posisi mereka secara murni bersifat egoistik.

Ketentuan mengenai hak milik intelektual yang dikemukakan di dalam TRIPs akan secara efektif mencegah penyebaran teknologi ke Dunia Ketiga, dan akan amat meningkatkan monopoli royalti bagi perusahaan transnasional; sementara pada saat yang sama akan menghambat perkembangan teknologi lokal yang potensial di Dunia Ketiga.

Sekarang ini hanya satu persen dari paten yang ada di seluruh dunia yang dimiliki oleh orang-orang atau perusahaan dari Dunia Ketiga. Pada tahun 1970-an hanya 200.000 paten (dari 3,5 juta yang ada di dunia) diberikan kepada negara-negara Dunia Ketiga; dan 84% dari jumlah itu dimiliki oleh orang asing. Dan toh hanya kurang dari 5% dari paten yang dimiliki oleh orang asing itu dimanfaatkan dalam produksi di Dunia Ketiga.

Perusahaan-perusahaan transnasional mendaftarkan paten mereka di Dunia Ketiga bukan untuk mengoperasikan teknologi mereka di sana, melainkan untuk mencegah orang lain (khususnya orang-orang atau perusahaan lokal) agar tidak meniru atau memanfaatkan teknologi mereka; dan dengan demikian menjamin pasar Dunia Ketiga bagi penjualan berbagai produk yang diproduksi di negara-negara Utara. Perlindungan paten dengan demikian dimanfaatkan sebagai mekanisme untuk melangsungkan atau bahkan meningkatkan posisi monopolistis dari perusahaan transnasional, dengan cara mencegah pihak lain agar tidak muncul sebagai pesaing.

Sungguh benar, ketika negara-negara industri sendiri sedang mengembangkan ekonomi mereka, mereka memiliki undang-undang paten yang lunak; dan dengan demikian memungkinkan perkembangan teknologi lokal mereka. Kini, setelah mencapai posisi teknologi yang tinggi, mereka memberlakukan undang-undang paten yang amat ketat, dan menginginkan agar Dunia Ketiga melakukan hal yang sama. Mengingat bahwa negara-negara Dunia Ketiga berada dalam posisi yang secara teknologis amat tergantung, negaranegara Dunia Ketiga akan sepenuhnya terdepak ke pinggiran, apabila usulan negara-negara industri mengenai TRIPs itu menang.

Dalam suatu Konvensi Paten Dunia Ketiga di New Delhi pada bulan Maret 1990, yang diorganisir oleh beberapa kelompok dan diikuti oleh 94 peserta dari 14 negara, dikeluarkan suatu deklarasi yang menyatakan keprihatinan yang mendalam atas "ancaman besar yang ditimbulkan oleh negosiasi mengenai TRIPs terhadap hak yang tak dapat dihapuskan, yang dimiliki oleh negara-negara kami, untuk membentuk dan memberlakukan peraturan nasional mengenai hak milik intelektual, yang sesuai dengan keahlian nasional kami dan yang dapat mendukung kepentingan nasional kami. Tidak ada hubungan antara hak milik intelektual dan perdagangan. GATT bukan merupakan forum yang tepat, di mana persoalan mengenai hak milik intelektual harus dirundingkan."

Pada bulan Mei 1990, kelompok 14 negara Dunia Ketiga (Argentina, Brazil, Cili, Cina, Kolombia, Kuba,

Mesir, India, Nigeria, Peru, Tanzania, dan Uruguay) mengajukan draft persetujuan mengenai TRIPs pada negosiasi-negosiasi dalam Putaran Uruguay, yang secara mendasar berlawanan dengan usulan negara-negara industri. Unsur-unsur pokok dari posisi mereka adalah sebagai berikut:

• Pengakuan terhadap kedaulatan dan otonomi negara-negara untuk menentukan bidang yang dapat dikenai paten dan waktu serta persyaratan perlindungan paten. Hal ini melawan gagasan mengenai seperangkat undang-undang yang seragam.

• Hak pemerintah untuk memberikan lisensi yang mengikat (compulsory licenses) harus diakui secara khusus. Lisensi yang mengikat memungkinkan pemerintah untuk memaksakan pemegang paten atau copyright untuk tidak memberlakukan monopolinya dan memungkinkan pemerintah atau badan-badan lain untuk memanfaatkan suatu temuan. Hal ini dapat dilakukan atas dasar kepentingan umum, atau kalau pemegang paten melakukan penyalahgunaan terhadap paten itu.

• Suatu peraturan mengenai hak milik intelektual harus mengimbangi hak-hak yang diberikan kepada para pemiliknya dengan kewajiban yang harus mereka penuhi. Hak-haknya meliputi: pencegahan orang lain untuk begitu saja menggunakan produk atau proses yang mendapat paten; menetapkan paten dan kontrak lisensi; menerima "imbalan yang wajar" apabila suatu pemerintah menggunakan paten tersebut atau memberikan lisensi yang mengikat (compulsory license). Kewajiban seorang pemilik paten meliputi: menjelaskan penemuannya secara terang dan lengkap; memberikan informasi mengenai penerapannya di negara asing dan memberi dana; menggunakan penemuan yang dimintakan paten di negara di mana paten tersebut diberikan dalam batas waktu tertentu; sehubungan dengan kontrak lisensi, pemilik paten harus menarik diri dari praktek-praktek penyalahgunaan dan anti-kompetisi, yang secara negatif mempengaruhi transfer teknologi.

Kalau kewajiban tersebut dilanggar, hukum nasional dapat menyajikan tindakan pemberesan melawan pemegang paten. Hal ini meliputi pemberian lisensi yang mengikat; kalau pemegang paten tidak mengoperasikan paten tersebut, atau kalau pemegang paten tersebut terlibat dalam tindakan atau praktekpraktek penyalahgunaan dan anti-kompetisi; penghapusan pencatatan apabila suatu merek dagang tidak digunakan secara efektif; penghapusan kontrak apabila pemegang paten terlibat dalam praktek yang memperkosa peraturan sehubungan dengan kompetisi dan transfer teknologi.

• Bidang-bidang berikut dapat dikecualikan dari perlindungan paten: penemuan yang penggunaannya akan bertentangan dengan tata keteraturan masyarakat, moralitas dan kesehatan; varietas tanaman dan hewan atau proses biologis untuk memproduksi tanaman atau hewan; penemuan dan bahan-bahan yang telah tersedia di dalam alam; penanganan medis bagi manusia dan hewan; nuklir dan bahanbahan yang dapat mengalami proses fissi.

Di samping pokok-pokok dalam draft persetujuan kelompok Dunia Ketiga tersebut di atas, beberapa delegasi Dunia Ketiga juga menegaskan bahwa suatu persetujuan mengenai TRIPs tidak boleh ditempatkan dalam GATT atau dihubungkan dengan sistem hak dan kewajiban di dalam GATT (South-North Development Monitor, 7 April 1990).

Ketika kelompok Dunia Ketiga mengajukan usulan mereka di dalam GATT pada bulan Mei 1990, negaranegara industri menolak usulan itu. "Dengan berbagai nuansa, mereka menegaskan bahwa mereka bahkan tidak akan mempertimbangkan draft persetujuan itu sebagai basis perundingan. Mereka secara tidak langsung memperingatkan bahwa kalau negara-negara Dunia Ketiga tidak sepakat untuk menerima standar dan peraturan GATT yang telah diperketat itu, tak bisa tidak akan menyusul tindakan pembalasan unilateral melawan perdagangan mereka" (C. Raghavan, South- North Development Monitor, 18 Mei 1990). Pada saat ini negara-negara Utara dan Selatan masih sama sekali belum mencapai kesepakatan dalam negosiasi-negosiasi mengenai TRIPs.

BAGIAN III

KESIMPULAN

RVIAI HE 1990 Pa

Bab 5 PUTARAN URUGUAY SEBAGAI ARENA PERTEMPURAN: KEDAULATAN NASIONAL VERSUS PERUSAHAAN TRANSNASIONAL

HASIL-HAsIL Putaran Uruguay jelas akan memiliki implikasi yang amat mendalam bagi masa depan ekonomi dunia dan lingkungan global; bagi hubungan-hubungan kekuasaan antara berbagai negara; dan bagi kedaulatan serta pola pembangunan di Dunia Ketiga.

Pada saat ini Dunia Ketiga masih mengalami tekanan yang amat berat, karena negara-negara industri amat terorganisasikan dengan baik dan pada prinsipnya memiliki kontrol terhadap dinamika dan proses negosiasi itu. Pada sidang-sidang selama perundingan di Jenewa pada akhir bulan Juli 1990 para delegasi Dunia Ketiga merasa putus asa terhadap ketidaksediaan negara-negara industri untuk melakukan diskusi yang substantif sifatnya, karena mereka sendiri belum berhasil mengesampingkan adanya ketidaksepakatan di antara mereka sendiri.

Pada akhir sidang-sidang itu, duta besar Brasil, Rubens Ricupero, atas nama para delegasi Dunia Ketiga mengeluarkan pernyataan, dan menyimpulkan sebagai berikut:

Negara sedang berkembang ingin menegaskan kembali kesiapsediaan mereka untuk melakukan perundingan secara konstruktif, tetapi akan menolak setiap usaha untuk memaksakan di atas pundak mereka paket yang telah dinegosiasikan sebelumnya dan yang hanya disetujui oleh sekelompok kecil negara. Adalah suatu keprihatinan yang amat mendalam bahwa negara-negara sedang berkembang merasa terpaksa untuk menyatakan bahwa apabila situasi yang ada sekarang ini tidak segera diubah, Putaran Uruguay akan amat terancam, sebagai akibat dari kurangnya kehendak politik dari para partisipan utama.

Yang dipertaruhkan adalah jauh lebih besar daripada kedaulatan negara-negara Dunia Ketiga saja. Putaran Uruguay itu akan mempengaruhi perkembangan kekuasaan dan partisipasi di dalam setiap negara. Putaran Uruguay adalah usaha yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan transnasional untuk menetapkan seperangkat peraturan internasional yang akan memberikan kepada mereka kebebasan mutlak serta berbagai hak untuk beroperasi sekehendak hati mereka, tanpa ketakutan sedikit pun terhadap kemungkinan munculnya para pesaing baru, hampir di semua tempat di dunia.

Apabila usulan negara-negara industri itu diterima, para pemerintah yang menandatangani persetujuan Putaran Uruguay itu (yang dijadwalkan pada bulan Desember 1990, tetapi belum juga tuntas sampai tahun ini, 1993) jelas akan kehilangan sebagian besar dari hak kedaulatan negara mereka untuk mengatur ekonomi, lingkungan, kesehatan, dan bahkan kebudayaan mereka. Hak ini akan beralih kepada perusahaan-perusahaan yang diberi berbagai kebebasan dari campur tangan atau intervensi negara-negara kebangsaan. Perundang-undangan nasional dari semua negara penandatangan harus diubah, untuk membuat perundangundangan tersebut konsisten dengan persetujuan GATT yang diberlakukan secara internasional itu. Perundang-undangan itu boleh jadi menyangkut bidangbidang yang amat luas, seperti keuangan, pemilikan saham, jasa, hak milik intelektual, lingkungan, kesehatan, kebudayaan, dan media.

Badan legislatif dari negara-negara tersebut tidak cukup sadar (bahkan ada banyak yang sama sekali tidak menyadari) bahwa banyak dari hukum nasional yang penting yang berhasil mereka undangkan dapat segera diganti dengan berbagai persetujuan internasional yang sedang dinegosiasikan oleh para wakil atau tokoh perdagangan dan para diplomat dari negara mereka.

Masih lebih buruk lagi, berbagai pemerintahan (khususnya di Dunia Ketiga) tidak sepenuhnya menyadari pentingnya apa yang sedang dirundingkan oleh para wakil mereka. Banyak negara Dunia Ketiga yang hanya memiliki utusan yang lemah:dalam PBB di Jenewa, dan mereka itu tidak hanya harus melibatkan diri di dalam GATT, melainkan juga di dalam badanbadan lain, seperti WHO dan ILO.

Hanya sedikit di antara mereka yang dapat mengikuti negosiasi yang begitu banyak yang terjadi di banyak tingkatan komisi mengenai berbagai isu di dalam Putaran Uruguay, apalagi membuat presentasi yang berbobot. Baik di pusat-pusat negosiasi di Jenewa maupun di ibukota para pemerintah dan badan legislatif, berbagai kelompok yang berkepentingan, dan kelompok-kelompok masyarakat tertentu, tidak mampu sepenuhnya memahami arti dari Putaran Uruguay ini.

Sekarang ini ada dua kecenderungan yang saling berlawanan di dunia. Di satu pihak kita memiliki "Gelombang Hijau", yaitu pemahaman yang begitu cepat meluas di lingkungan masyarakat maupun pemerintahan bahwa berbagai kegiatan atau operasi perusahaan-perusahaan dan ekonomi yang tidak terawasi dan tidak terkontrol akan membawa bencana lingkungan dan mempengaruhi kesehatan. Di lain pihak, muncul gerakan kuat yang dilakukan oleh negaranegara industri untuk mengupayakan liberalisasi kekuatan-kekuatan pasar.

Berbagai zat kimia serta produk-produk beracun, sampah beracun, radiasi nuklir, polusi industri, hujan asam, deforestasi atau penggundulan hutan, pemanfaatan energi secara boros, meningkatnya karbon dioksida di atmosfer, efek rumah kaca, dan penipisan lapisan ozon, adalah akibat dari begitu banyak kebebasan yang diberikan pada kekuatan-kekuatan ekonomi, khususnya kepada berbagai perusahaan besar. Sebagai akibat dari semakin mendalamnya kesadaran akan kesehatan dan kesadaran mengenai lingkungan hidup, ada kecenderungan yang semakin kuat di antara badan legislatif dan pemerintahan untuk mengontrol berbagai kegiatan serta efek negatif dari perusahaan-perusahaan, proyek-proyek ekonomi dan pabrikpabrik industri.

Kecenderungan ini menerobos semua batas-batas nasional; kini diakui dan dimengerti perlunya kerja sama dan persetujuan regional maupun inter-regional mengenai perdagangan internasional sehubungan dengan berbagai produk dan sampah beracun itu; mengenai deforestasi global, mengenai perubahan iklim, penipisan lapisan ozon dan efek rumah kaca. Ada kesadaran yang semakin kuat terhadap berbagai praktek perusahaan yang tidak etis, serta kejahatan perusahaan (termasuk insider trading, penipuan finansial, pemalsuan hasil-hasil tes keselamatan, penjualan berbagai produk beracun yang disadari, dan praktek dumping sampah yang tidak sah secara hukum) maupun perlunya mengetatkan pengaturan dan kontrol untuk melindungi diri dari praktek-praktek perusahaan semacam itu.

Pada dua dekade terakhir ini, negara-negara Dunia

Ketiga juga telah berusaha untuk memperbaiki posisi mereka di hadapan berbagai perusahaan transnasional, melalui berbagai negosiasi di UNCTAD (yang sejauh ini tidak cukup berhasil) maupun di berbagai forum yang berhubungan dengan peraturan-peraturan mengenai sepak terjang perusahaan transnasional. Melalui berbagai forum itu mereka berusaha untuk mereformasi undang-undang hak milik intelektual yang sekarang ada, yang akan membawa keuntungan bagi kepentingan Dunia Ketiga.

Dunia Ketiga juga telah berusaha untuk menstabilkan posisi ekspor komoditas mereka dan nilai tukar perdagangan mereka di dalam beberapa kerangka kerja sama maupun persetujuan mengenai komoditas. Tetapi, usaha ini mengalami kemunduran besar, ketika negaranegara industri menarik diri dari hampir semua kerangka kerja sama itu pada paroh kedua tahun 1980-an.

Bersama dengan "Gelombang Hijau" (yang menuntut pengaturan yang lebih efektif untuk memonitor dan mengontrol sepak terjang berbagai perusahaan) telah muncul pula kecenderungan yang amat kuat dan persis berkebalikan, yang justru menganjurkan pemberian kebebasan yang tak terintangi dan tidak terkontrol sama sekali pada "kekuatan-kekuatan pasar" untuk mendominasi kehidupan ekonomi maupun bidang kehidupan yang lain. Di bawah slogan "pasar bebas", "perdagangan bebas", "deregulasi", "privatisasi atau swastanisasi" dan "liberalisasi", kecenderungan ini menuntut maksimalisasi kebebasan dan sumber-sumber yang harus diberikan kepada berbagai perusahaan transnasional untuk beroperasi; sementara pada saat yang sama, mereka menuntut minimalisasi campur tangan pemerintah untuk berpartisipasi di dalam kegiatan ekonomi atau untuk mengatur sepak terjang dan berbagai dampak kegiatan perusahaan tersebut.

Pergulatan berbagai perusahaan untuk memperebutkan "pasar bebas", "deregulasi", dan "privatisasi" itu, mulai pada tingkat nasional, dan setelah secara relatif berhasil, kini mereka berusaha untuk memperluasnya ke tingkat internasional, dengan menggunakan konsep "perdagangan bebas".

Yang dijadikan arena terpilih untuk proyek ambisius ini adalah GATT; dan wahananya tentu saja adalah Putaran Uruguay. Apabila usulan negara-negara industri khususnya mengenai "tema-tema baru" tersebut berhasil, lalu seluruh pasar dunia akan terbuka bagi perusahaan-perusahaan transnasional untuk melakukan investasi dan jasa, di samping sektor tradisional yang berhubungan dengan produk barang. Lagi pula, monopoli perusahaan-perusahaan tersebut terhadap teknologi dan proses-proses produksi akan terjamin.

Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa Koalisi Negosiasi Perdagangan Multilateral dari perusahaanperusahaan bisnis besar dan pemerintah Amerika Serikat menganggap "tema baru" di dalam Putaran Uruguay tersebut sebagai prioritas tertinggi, mengingat bahwa—sebagaimana kata mereka—"hasil akhir yang sukses" dari Putaran Uruguay itu mereka anggap sebagai "sepuluh kali lebih penting daripada hubungan baik dengan Uni Soviet".

Untuk Dunia Ketiga (maupun untuk mereka yang menaruh perhatian terhadap persoalan lingkungan, kesehatan dan kebudayaan) "perdagangan bebas" atau "liberalisasi" itu tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang baik atau suatu tujuan yang pantas dicapai pada dirinya sendiri. "Perdagangan bebas" tidak selalu merupakan sesuatu yang baik. Mungkin banyak orang yang justru percaya terhadap apa yang persis berkebalikan dengan itu, yang berlawanan dengan ideologi negara-negara industri, atau para tokoh perdagangan di sana.

Di antara dua rekan atau pesaing yang berimbang, "perdagangan bebas" mungkin akan memuaskan kedua belah pihak, di samping membawa hasil yang adil, maupun manfaat yang sama. Tetapi, apabila salah satu dari kedua pihak itu jauh lebih kuat daripada pihak lain, manfaatnya jelas tidak akan terbagi secara adil; bahkan pihak yang lemah sama sekali tidak akan mendapatkan apa-apa; atau mungkin malah harus menderita kerugian.

Sehubungan dengan perdagangan internasional di sektor barang, jasa dan investasi, adalah mungkin bahwa dalam konteks "liberalisasi" dan "perdagangan bebas" perusahaan-perusahaan transnasional akan mengambil alih kontrol terhadap banyak sektor dan bidang di dalam ekonomi nasional dari negara-negara Dunia Ketiga. Sementara itu berbagai industri dengan pemilikan lokal, perdagangan dan jasa Dunia Ketiga akan semakin terdesak ke pinggiran, dan terhambat perkembangannya.

Kalau kita mengambil gambaran di dunia olahraga, meletakkan Dunia Ketiga dengan negara-negara industri pada posisi yang sama di dalam "perdagangan bebas" akan sama halnya membiarkan seorang anak Afrika yang kekurangan gizi melawan Carl Lewis dalam lomba lari 100 meter. Peraturannya sama untuk keduanya: mereka hanya boleh berlari ketika pistol telah ditembakkan; keduanya harus menempuh jarak 100 meter, dan orang pertama yang melewati garis finis menjadi pemenangnya. Lomba itu akan menjadi "lomba bebas" dalam arti bahwa peraturannya sama untuk semua partisipan di dalamnya; tetapi hal itu jelas tidak akan dipandang sebagai lomba lari yang "adil", karena para partisipan di dalamnya tidak memiliki kemampuan yang sama sebagai titik pijak awalnya.

Demikian halnya, menekankan bahwa Dunia Ketiga serta negara-negara industri harus dikenai aturan-aturan yang sama (tiada tarif, tidak ada hukum atau perundang-undangan nasional yang mengatur investasi asing mengenai barang dan jasa, serta perundangan hak paten yang sama) mungkin saja dapat disebut sebagai "perdagangan bebas"; tetapi hal itu jelas bukan merupakan perdagangan yang adil.

Yang diperjuangkan oleh Dunia Ketiga adalah perdagangan yang adil, bukan perdagangan bebas. Apa yang amat sangat ia butuhkan adalah tata ekonomi internasional yang mengakui serta melayani berbagai kebutuhan pembangunannya, yaitu kebutuhan untuk memproduksi berbagai produk yang akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dan kebutuhan manusiawi warga masyarakatnya, kebutuhan akan pembagian sumber daya yang semakin adil dan merata, serta kebutuhan akan bentuk-bentuk pembangunan yang berkelanjutan secara ekologis.

Agar tata ekonomi dunia semacam itu dapat terwujud, negara-negara Utara harus mengakui bahwa mereka memiliki hutang historis yang besar terhadap Selatan selama abad-abad eksploitasi mereka. Mereka juga harus mengakui adanya transfer berbagai sumber daya (manusiawi, finansial, dan natural) yang telah meninggalkan Dunia Ketiga secara ekonomis jauh terbelakang, sehingga Dunia Ketiga tidak mampu bersaing di bawah persyaratan yang persis sama. Itulah sebabnya, negara-negara Dunia Ketiga menganggap "prinsip pembangunan" sebagai suatu konsep yang amat penting untuk diikuti dalam perundingan Putaran Uruguay, karena hal itu hampir menyerupai suatu kode etik atau peraturan yang mengakui bahwa karena berada pada posisi yang lebih lemah (mengingat alasan-alasan historisnya) negara-negara Selatan perlu mendapatkan beberapa pengecualian dan hak istimewa dalam pemenuhan kewajiban mereka terhadap GATT. Mereka perlu diberi kesempatan untuk mengutamakan kebutuhan pembangunan mereka sebagai prioritas puncak, ketika mereka melakukan negosiasi mengenai syarat-syarat persetujuan di dalam berbagai bidang, di dalam Putaran Uruguay tersebut.

Sayangnya, di dalam Putaran Uruguay bahkan "prinsip pembangunan" itu pun—yang sampai sekarang ini masih diterima dalam kerangka kerja sama GATT—diserang secara habis-habisan oleh negara-negara industri. Apabila serangan ini berhasil, negaranegara Dunia Ketiga hampir tidak akan memiliki apaapa lagi yang dapat digunakan untuk membela dirinya dalam arena ekonomi internasional yang amat keras persaingannya ini.

Putaran Uruguay dapat dilihat sebagai sarana bagi perusahaan-perusahaan transnasional yang amat ampuh untuk menghancurkan "Gelombang Hijau", sekaligus mengesampingkan berbagai kebutuhan Dunia Ketiga yang terus semakin besar terhadap keadilan ekonomi global (yang ditonjolkan oleh berbagai seruan mengenai perlunya tata ekonomi internasional yang baru). Trend atau kecenderungan yang pertama—yaitu seruan akan campur tangan pemerintah atau antarpemerintah yang mendesak, untuk menyelamatkan lingkungan dunia melalui kontrol yang lebih besar terhadap berbagai perusahaan; serta dukungan terhadap transaksi yang adil bagi Dunia Ketiga dalam tata ekonomi dunia yang lebih adil—sekarang ini persis sedang beradu dengan kecenderungan atau trend kedua (yang dengan sekuat tenaga mendesakkan liberalisasi pada skala global, dengan membuang semua kontrol terhadap sepak terjang perusahaan-perusahaan transnasional).

Dengan perimbangan kekuatan yang ada sekarang ini, para pendukung kecenderungan liberalisasi tampak jauh lebih kuat, dan boleh jadi akan berhasil menancapkan kekuasaan mereka melalui Putaran Uruguay. Dengan demikian mereka itu akan mengatasi kewenangan badan legislatif nasional, untuk menjamin kebebasan serta kekuasaan yang lebih besar bagi mereka sendiri di dalam perundang-undangan internasional. Di lain pihak, para pendukung masa depan yang lebih masuk akal atau dapat diterima dari sudut lingkungan hidup dan yang mengalokasikan bagian yang adil dari sumber-sumber global kepada Dunia Ketiga, memiliki berbagai alasan yang jauh lebih menarik, di samping kekuatan yang akan lebih lama bertahan.

Hasil dari pergulatan dua kecenderungan itu tidak hanya akan menentukan bentuk perekonomian dunia, melainkan juga akan menentukan bentuk dunia itu sendiri untuk beberapa dekade yang akan datang.

BACAAN ANJURAN

1. Cakravarti Raghavan (1990), Recolonization: GATT, the Uruguay Round & the Third World; Third World Network, Penang.

2. Khor Kok Peng (1990), The Uruguay Round-Negotiations on Services: A Third World Perspective, Third World Network, Penang.

3. Third World Network (1990), Dokumen mengenai Putaran Uruguay (laporan dan analisis terhadap negosiasi di dalam Putaran Uruguay):

Dokumen 1: Posisi Dunia Ketiga dalam keseluruhan Negosiasi Putaran Uruguay.

Dokumen 2: Peraturan Investasi yang terkait dengan Perdagangan, (TRIMs).

Dokumen 3: Hak Milik Intelektual yang terkait dengan Perdagangan, (TRIPs).

Dokumen 4: Usaha memfungsikan Sistem GATT, (FOGS).

4. UNCTAD (1989), Uruguay Round: Papers on Selected Issues.

5. UNCTAD (1990), Uruguay Round: Further Papers on Selected Issues.

6. UNCTAD (1990), Technology, Trade Policy and the Uruguay Round.

7. UNCTAD (1990), Trade in Services: Sectoral Issues.

8. South-North Development Monitor (SUNS), buletin harian yang melaporkan Putaran Uruguay dan berbagai isu ekonomi yang lain, yang diterbitkan di Jenewa oleh Third World Network.

9. Third World Economics, majalah duamingguan yang memfokuskan perhatiannya pada Putaran Uruguay dan berbagai isu ekonomi serta finansial yang lain, yang diterbitkan oleh Third World Network.

INDEKS

Afrika, xi, 18, 47 American Express, 10 Amerika, xiv - A. Latin, xii, 18 - A. Serikat, xiv-xv, 9, 15-17, 25–26, 30, 32–33, 46 - (Organisasi bisnis Amerika Serikat, 10) - Sektor swasta Amerika, 10 Anti-kompetisi, 37 Argentina, 26, 35 Asia, xii, 18 Asuransi, 6 Bank, 16–17 Barang, 48 - B. industri, xvi - B. manufaktur, 6 - Sektor barang, 47 Belanda, xii Brazil, 8, 18, 26, 35 Brock, William, 10–11 Budaya, 21 Bush, George, xv, 11 Cargill, 10 Chili, 18, 35 Cina, 8, 18, 26, 35 Citicorp, 10 Coalition of Service Industries, 10 Copyright, 31, 33, 36 Daya saing, xiii Deforestasi, 44 - D. global, 44

Deregulasi, 45-46 Diplomasi kapal meriam, 26 Dunia Kedua, xvi Dunia Pertama, xv

Efek rumah kaca, 44 Ekonomi, xiv - E. Dunia Ketiga, 6 E. dunia, 4, 7 - E. internasional, 3 - E. nasional, 4, 6–7 - (Kedaulatan ekonomi, 3) Ekspor, 23, 25, 29 - E. komoditas, 45 Eropa - E. Barat, xii, xiv-xv - E. Timur, 8

Forum ekonomi internasional, 18

GATS, 15-16 GATT, vii, 3-7, 9–11, 16–18, 20, 23,26–27, 29,31–35, 37-38, 42-43, 46, 49 Gelombang Hijau, 43, 45, 49 General Electric, 10 General Motors, 10

Hak - H. milik intelektual, viii, 6–7, 11, 32-33, 36, 43 - (Undang-undang hak milik intelektual, 8, 45) - H. paten, 7, 48 Honduras, 18 Hujan asam, 44

IBM, 10 ILO, 43 Imigrasi internasional, 19 Imperialisme, xii - Neo-imperialisme, xiii, xvii - Zaman imperialisme, xiii Impor, 23 India, 8, 18, 26, 36 Industri anggur, xii, xvii Industrialisasi, xiv Inggris, xi-xii, xiv, xvii - Pengusaha Inggris, xii Insentif, 20, 32 Intellectual Property Committee, 10 International Investment Alliance, 10 Investasi, viii, xiv, 5–6, 8, 11, 16 - I. asing, 19, 26, 48 - I. dalam negeri, 26 - I. domestik, 25 - Peraturan investasi, 23, 27-29 - Sektor investasi, 47 Investor - I. asing, 23, 25 - I. lokal, 23 Isi lokal, 23, 25, 28 Jamaika, 18 Jasa, viii, xvi, 5–6, 9, 11, 15–16, 19,43,48 - J. profesional, 6, 15 - Perusahaan jasa Amerika Serikat, 9 - Perusahaan jasa asing, 21 - Perusahaan jasa, 16-17 - (Liberalisasi jasa, 7, 18) - (Negosiasi di bidang jasa, 18) - Sektor jasa, 47 Jepang, xiv-xv, 30, 32

- (Elektronika Jepang), xv

Jerman, xiv

Kamerun, 18, 26

Kapitalisme, xii, xv - K. global, xiii, xiv Karet, 17 Karibia, 18 Keamanan, 21 - K. nasional, 21, 29 Kebudayaan, 42-43 Kedaulatan - K. ekonomi, 3 - K. nasional, viii Kemampuan - K. diplomatis, 3 - K. teknis, 3 Kenya, 18 Kesehatan, 21, 32, 37, 42–43 Keuangan, 15 Koalisi Negosiasi Perdagangan Multilateral, 46 Kolombia, 18, 35 Kolonialisme, xii - Zaman kolonialisme, xiii Kompetisi bebas, xiii-xiv, xvi Komunikasi, 6, 15 Konvensi Paten Dunia Ketiga, 35 - (Paten, xvi, 31, 33-34) Korea Selatan, 8 Kuba, 18, 35 Lenin, xii Lewis, Carl, 47 Liberalisasi, 19, 21, 34, 44–47, 49-50 - L. investasi, 7 - L. (sektor) jasa, 7, 18 - L. progresif, 19 - Prinsip liberalisasi, 34 Liberalisme, 7 Lingkungan, 21, 42-43 - L. global, 41 Lisensi, 27, 36–37 Manajemen lokal, 29 Manufaktur, 15 - Usaha manufaktur, 24

Masyarakat Ekonomi Eropa, 25, 30, 32

Media, 6, 15, 43

Mesir, 18, 26, 36

Mexico, 18

Militer, - Kekuatan militer, xiii, xvii - Pendudukan militer, 26

Modal asing, xvii

Monopoli, 7–8, 46 - Kekuatan monopoli, 8

Moralitas, 21, 32, 37

Multilateral Trade Negotiations Coalition, 10

National Association of Manufacturers, 10

Negara - N. industri maju, xiv-xvi - N. industri, 3-7 - N. kapitalis, xvi - N. sosialis/komunis, xvi

Negosiasi di bidang jasa, 18

Nigeria, 18, 26, 36

Nikaragua, 18

Nilai sosial, 21

Nuklir, 37 - Transformasi nuklir, 33

Ogada, Thomas, vii

Orang Portugis, xii

Organisasi bisnis Amerika Serikat, 10

Pajak, xv, 20 - P. impor 17

Pasar, - P. xiii-xiv, xvii, 45-46 - P. bebas,.46 - P. domestik, xvii - Kekuatan pasar, 44-45 - Kekuatan pasar bebás, 17 - Prinsip pasar bebas, xv-xvi

Pasaran lokal, 29

Paten, xvi, 31, 33–34 - Pemegang paten, 36-37 - Perlindungan paten, 34-35, 37 - (Konvensi Paten Dunia Ketiga, 35) - Undang-undang paten, 32, 35

PBB, 43

Pembagian kerja, xi

Pembalasan, 33 - P. silang, 17, 20, 25, 31, 33

Pembangunan - P. berkelanjutan, viii - Prinsip pembangunan, 4, 48-49

Pengusaha - P. asing, xvii - P. lokal, xvi-xvii

Penipisan lapisan ozon, 44

Penyebaran pengetahuan, 34

Penyebaran teknologi, 34

Perancis, xiv

Perang dingin, xv

Perang Dunia II, xiii

Perbankan, 6

Perdagangan, 8 - P. bebas, 4, 16, 24, 45-48 - Prinsip perdagangan bebas, 5-7 - P. internasional, xi - Peraturan perdagangan, 3

Perlakuan nasional, 17, 20, 24

Pertanian, 11 - Produk pertanian, 6

Perubahan cuaca, 44

Perusahaan - P. asing, 17, 20, 29 - P. lokal, 16–17, 20, 23-24, 26 - P. mobil Amerika Serikat, xv - P. mobil Jepang, xv

Peru, 18, 36

Polisi ekonomi dunia, 5 Politik, xiv Polusi industri, 44 Portugal, xi, xvii Prinsip kepentingan umum, 33 Prinsip resiprositas relatif, 19 Privatisasi, 45-46 Procter & Gamble, 10 Produk beracun, 44 Produksi anggur, xi Proses biologis, 32, 37 Proses fissi, 37 Proteksionisme, 33-34

Radiasi nuklir, 44 Raghavan, C., viii, 26 Reagan, Ronald, xv Rekolonisasi, vii Revolusi Industri, xiv Ricardo, David, xi, xvii Ricupero, Rubens, vii, 41 Rogstad, Barry, 11

Saham lokal, 29 Sampah beracun, 44 Sistem kapitalis, xvi Sistem sosialis/komunis, xvi Spanyol, xii Standar ganda, 34 Subsidi, 11 Swastanisasi, 45

Taiwan, 8 Tanzania, 18, 26, 36

Tata ekonomi internasional baru, 49

Teknologi, 21 - Transfer teknologi, 25, 27, 29, 37

Tekstil, 17 Tema baru, viii, 6–7, 11, 31, 46 Tembaga, 17 Teori keunggulan komparatif, xi Tobago, 18 Transportasi, 6, 15 TRIMs, 23–24, 27, 30 Trinidad, 18 TRIPs, 31, 33–38

UNCTAD, 31, 45 Undang-undang Hak Milik Intelektual, 8, 45 Uni Soviet, 11, 46 - USSR, 8 Uruguay, 18, 36 US Council for International Business, 10

WHO, 43 WIPO, 31 Wol, xi

Yeutter, Clayton, 11 Yugoslavia, 26

Zat kimia, 44