BARA KONFLIK AGRARIA:
PTPN Tak Tersentuh, Kriminalisasi Rakyat Meningkat
BARA KONFLIK AGRARIA: PTPN Tak Tersentuh, Kriminalisasi Rakyat Meningkat
Catatan Akhir Tahun 2022 Konsorsium Pembaruan Agraria
Daftar Isi
Kata Sambutan 5 BAB I. Pendahuluan 7 Kilas Balik 2022 8 Lingkup dan Batasan Laporan Konflik Agraria 12 Metode Pemantauan dan Pengumpulan Data 13 BAB II. Pendahuluan 15 Letusan Konflik Agraria Tahun 2022 16 Tipologi Konflik Agraria di Seluruh Sektor 18 30 Letusan Konflik Agraria Melanda 33 Provinsi BAB III. Potret di Balik Konflik Agraria 2022 33 Konflik Agraria PTPN Tak Tersentuh Penanganan 34 A. Melembagakan Tindakan Represif 36 B. Pengabaian Respon Masyarakat dan K/L oleh PTPN 36 C. Macetnya Langkah Penanganan dan Penyelesaian 37 1. Proses Penerbitan HGU 37 2. Penggusuran Akibat Perpanjangan HGU 38 3. Tukar Menukar dan Peralihan HGU Menjadi HGB 39 D. Ketiadaan Roadmap Penyelesaian Konflik Agraria BUMN 39 E. Pentingnya Terobosan Hukum dan Politik 40 Kriminalisasi Massal dan Kekerasan Dalam Konflik Agraria 41 Inkonstitusional Bank Tanah 44 A. “Perampasan Tanah" Objek Reforma Agraria 46 B. Penyelewengan Objek RA oleh Bank Tanah 47 C. Konflik Kepentingan Penggunaan Tanah Negara 47 D. Aktor Baru Pelaku Konflik Agraria 48 49 Langkah Mundur Rencana 160 Tahun HGB Demi IKN RanPerpres Reforma Agraria Belum Berniat Tuntaskan Konflik 50 A. Proses Perumusan Tertutup, Tanpa Partisipasi Rakyat 50 B. Sabotase RanPerpres Reforma Agraria oleh Kemenko Perekonomian 51 C. Hilangnya Tujuh Tujuan Reforma Agraria Dalam RanPerpres Pemerintah 51 D. Setengah Hati Selesaikan Konflik Agraria PTPN/BUMN 52 E. Kementerian LHK Enggan Laksanakan Kewajiban Reforma Agraria 53 Kado Pahit Perppu Cipta Kerja di Akhir Tahun 54 A. Kegentingan yang Memaksa: Memaksakan Perppu Cipta Kerja untuk Melawan Konstitusi 55 B. Perbaikan Abal-abal: Perppu Cipta Kerja Copy Paste UU Cipta Kerja 55 C. Manipulasi Kekosongan Hukum 56
BAB IV. Penutup
Kata Sambutan
SEPANJANG 2022, kita disuguhkan berbagai kebijakan pemerintah yang diklaim sebagai terobosan penyelesaian konflik agraria di Indonesia. Dimulai dari rencana Presiden mencabut ratusan konsesi perkebunan, hutan dan tambang pada awal tahun. Bersambuat dengan reshuffle Menteri ATR/BPN yang diikuti pembentukan Satgas Penyelesaian Konflik Agraria oleh Menteri yang baru.
Akan tetapi, terobosan-terobosan di atas terkesan menjadi gimmick belaka, sebab di lapangan kita melihat masih tingginya eskalasi letusan konflik agraria yang terjadi hampir di seluruh penjuru tanah air. Penyelesaian konflik masih saja menemuui jalan buntu, tertatihtatih seperti menembus kerasnya batu karang ego-sektoral antar Kementerian dan Lembaha. Khususnya penyelesaian konflik agraria di wilayah klaim PTPN yang tidak kunjung menemui titik terang hingga saat ini. Padahal, Presiden secara terang-terangan telah mengintruksikan para pembantunya untuk segera membereskan benang kusut konflik agraria yang melibatkan salah satu perusahaan plat merah tersebut.
Fenomena ini berlangsung di atas represifitas Negara yang semakin menguat yang melahirkan berbagai kriminalisasi dan kekerasan di lapangan, termasuk wilayah-wilayah konflik antara masyarakat dengan PTPN. Situasi semakin pelik, sebab berbagai peraturan turunan UU Cipta Kerja yang telah diputuskan Inkonstitusional Bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terus beroperasi tanpa hambatan yang berarti. Merangsek ke pemukiman dan tanah-tanah rakyat demi mengakomodir kebutuhan tanah untuk kepentingan investasi dan modal para pebisnis dalam dan lua Negeri, termasuk proyek-proyek mercusuar Negara yang dibalut dalam bungkusan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Akhirnya, sepanjang tahu ini, rakyat terus disuguhkan kebijakankebijakan kontradiktif di bidang reforma agraria. Membuat kebijakankebijakan populis dengan mencitrakan perbaikan peraturan sebagai terobosan mandegnya penyelesaian konflik, tapi nihil implementasi dan perubahan yang berarti di lapangan. Alih-alih menyelesaikan masalah kronis agraria yang telah mengjangkiti bangsa ini puluhan tahun lamanya.
Menutup tahun 2022, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) kembali meluncurkan Catatan Akhir Tahun (Catahu). Laporan rangkuman atas hasil pemantauan dan analisis terhadap kejadian-kejadian yang berlangsung sepanjang tahun 2022. Menyajikan informasi serta data faktual dan aktual mengenai situasi agraria di lapangan. Kami berharap, laporan ini dapat memperkuat kemauan politik (political will) pemerintah dan para pihak dalam membangun kesadaran bersama mengenai urgensi penyelesaian konflik agraria secara komprehensif di tanah-air ini.
Catatan yang kami suguhkan kali ini ini berisi rangkuman atas 1) Kilasbalik kejadian sepanjang tahun 2022; 2) Laporan letusan konflik agraria 2022; 3) Potret di balik konflik agraria 2022; dan 4) rekomendasi atas berbagai peristiwa dan kebijakan yang terjadi sepanjang tahun 2022.
Semoga catatan akhir tahun ini bermanfaat, menjadi energi baru untuk mengawali tahun. Berkontribusi dalam menggerakkan arus besar perubahan sistem dan kebijakan agraria nasional yang telah diidamidamkan lama oleh rakyat yang telah terjebak selama berdekade dalam pusaran konflik agraria. Selamat Tahun Baru 2022.
Jakarta, 31 Desember 2022 Salam hormat, Konsorsium Pembaruan Agraria
Dewi Kartika, Sekretaris Jendral
01 | Pendahuluan
Kilas Balik 2022
MEMBUKA tahun 2022, melalui konferensi persnya di Istana Negara pada 6 Januari 2022, Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan mencabut ratusan izin konsesi pertambangan, perkebunan dan hutan. Menurut pemerintah langkah tersebut merupakan bentuk evaluasi besar-besaran dalam rangka memperbaiki tata kelola pertanahan dan sumber daya alam. Pencabutan izin tersebut menyasar konsesi-konsesi perusahaan yang dianggap tidak produktif, tidak mempunyai rencana kerja dan tanahnya diterlantarkan.
Langkah ini sejatinya patut diapresiasi, sebab maraknya konflik agraria yang terjadi di seluruh penjuru tanah air merupakan dampak dari operasi perusahaan-perusahaan pemilik konsesi tersebut. Namun, tidak ada kejelasan apakah kebijakan pencabutan izin dan konsesi ini berkorelasi dengan lokasi-lokasi yang selama ini menjadi episentrum konflik agraria, apakah ditujukan pula untuk melakukan koreksi atas ketimpangan penguasaan tanah, ataukah justru menjadi jalan baru bagi perpanjangan dan/atau pembaruan ijin dan konsesi, maupun pengadaan tanah bagi badan usaha lainnya yang berpotensi memperparah konflik agraria.
Tidak ada informasi dan data yang utuh mengenai daftar ijin dan konsesi yang akan atau telah dicabut dan ditertibkan oleh pemerintah, termasuk bagaimana status dan perkembangan implementasi kebijakan tersebut di lapangan. Apakah langkah ini berkorelasi dengan usaha penyelesaian konflik agraria dalam kerangka reforma agraria? Inilah pertanyaanpertanyaan mendasar sekaligus yang menjadi harapan masyarakat yang mengalami ketidakadilan agrarian maupun korban konflik agraria selama ini.
Di sisi lain, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat situasi agraria sepanjang tahun 2022 menunjukkan trend letusan konflik agraria yang tidak berkurang, bahkan cenderung meningkat. Catatan ini diperkuat oleh temuan Komnas HAM yang menyatakan konflik agraria merupakan kasus yang paling banyak diadukan sepanjang tahun ini.
Merekam jejak konflik agraria sepanjang tahun 2022, publik telah disuguhkan berbagai potret operasi perkebunan plat merah yang semakin intimidatif dan represif di lapangan. Potret konflik agraria masyarakat dengan perkebunan negara milik BUMN (PT. Perkebunan Negara/PTPN) yang berlarut-larut menunjukkan ada problem besar dan mendasar yang tak kunjung mau diurai dan dituntaskan berbagai pihak.
Tercatat misalnya petani di Kelurahan Gurilla, Kecamatan Siantar, Kota Pematang Siantar menghadapi ancaman penggusuran dan intimidasi oleh PTPN III selama berbulan-bulan sejak Bulan Oktober.
Konflik agraria PTPN di tahun 2022 juga sarat kekerasan di banyak tempat, mobilisasi aparat dan teror alat berat sayangnya mewarnai respon pemerintah. Akumulasi konfliknya semakin menggunung di seantero negeri. Ada apa sebenarnya dengan PTPN/BUMN? Seolah tak tersentuh dalam penyelesaian konflik agraria dan Reforma Agraria. Padahal desakan dari rakyat kuat, instruksi dari Presiden konon kuat juga. Konflik agraria rakyat versus PTPN menjadi highlight di tahun ini.
Pada pertengahan tahun, Presiden Joko Widodo melakukan terobosan untuk menjawab kemandegan penyelesaian konflik agraria melalui reshuffle terhadap Kabinet Indonesia Bersatu (KIB). Salah satunya mengganti sekaligus Menteri ATR/Kepala BPN dan Wakil Menteri ATR/ Wakil Kepala BPN RI. Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil digantikan oleh mantan Panglima TNI, Hadi Tjahjanto, sementara Wakil Menteri ATR/ Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra digantikan oleh Raja Juli Antoni.
Reshuffle dilakukan Jokowi satu minggu selepas penyelenggaraan acara megah Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit di Wakotobi, yang digelar oleh Kementerian ATR/BPN. Pada GTRA Summit tersebut, Presiden sempat menyampaikan ketidakpuasannya terhadap performa kebinetnya dalam penyelesaian konflik agraria. Penyelenggaraan GTRA Summit sendiri selama ini dianggap kegiatan seremonial tahunan semata yang minim dalam membicarakan progres pelaksanaan RA. hambatannya, mencari terobosan solusi dan minus evaluasi terhadap pelaksanaan RA sebagaimana diharapkan publik. Kegiatannya pun selama ini didesain cukup ekslusif, tidak melibatkan Gerakan Reforma Agraria, organisasi tani, organisasi masyarakat adat dan nelayan, praktis hanya menjadi acara seremonial semata.
Merespon kebijakan tersebut, KPA mengapresiasi keinginan Presiden merombak kabinet untuk mengakselerasi penyelesaian konflik agraria. Namun KPA masih melihat kebijakan ini masih luput di dalam mendiagnosa akar persoalan agraria di Tanah Air secara utuh. Sebab upaya reshuffle di Kementerian ATR/BPN tidak dibarengi dengan evaluasi kinerja K/L terkait lainnya, atau bahkan ikut dirombak. Sebut saja Kementerian LHK, Kementerian BUMN, Kemenko Bidang Perekonomian, Kantor Staf Presiden (KSP). Kementerian Desa PDTT, Kementerian Pertanian, Polri dan K/L lainnya yang sebenarnya sangat relevan dan urgent untuk dievaluasi performanya dalam menuntaskan konflik agraria lintas sektor dan menjalankan reforma agraria. Mengingat memasuki tahun ke-8 pemerintahan Jokowi, ego-sektoral dan penyelesaian konflik agraria terkait PTPN dan klaim kehutanan masih meninggalkan pekerjaan rumah yang besar di sisa dua tahun Jokowi.
Telah terbukti dalam lintas rezim pemerintahan sejak merdeka hingga reformasi sekarang, bahwa penyelesaian konflik agraria yang bersifat struktural seyogyanya menuntut komitmen dan kerjasama efektif serta terobosan hukum dari para pengambil keputusan lintas K/L, dan bukan sekedar dilakukan oleh satu-dua kementerian saja.
Di sisi lain, ada kekhawatiran gerakan masyarakat sipil dan gerakan reforma agraria bahwa orientasi reshuffle dapat berbelok untuk agenda lainnya yang justru akan memperparah situasi agraria di Indonesia. Sebab, selain tugas penyelesaikan konflik agraria dan sengketa pertanahan, Menteri baru juga ditugaskan mempercepat sertifikasi tanah dan penyelesaian persoalan lahan bagi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Persoalannya adalah, program sertifikasi tanah selama ini yang membelokkan agenda 9 juta hektar reforma agraria, sementara pengadaan tanah untuk proyek IKN akan menimbulkan problem agraria baru di lapangan berupa penggusuran wilayah adat, praktik spekulan dan mafia tanah serta memperparah monopoli tanah oleh konsesi dan izin badan usaha di Kaltim. Termasuk aktivasi Badan Bank Tanah yang inkonstitusional untuk menopang kebutuhan ratusan ribu hektar tanah bagi proyek IKN.
Terkait IKN, Kementerian ATR/BPN RI sempat mewacanakan ke publik rencana pemberian hak guna bangunan (HGB) secara langsung selama 160 tahun untuk menarik investor di kawasan IKN di Kaltim. Rencana ini meresahkan, sebab wacana yang kurang lebih sama pernah digulirkan di dalam RUU Pertanahan yang penuh kontroversi di tahun 2019 yang lalu. Putusan MK terhadap UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang terkait pemberian keistimewaan bagi investasi melalui durasi HGU/HGB yang lebih lama dan dinyatakan bertentangan dengan konstitusi seperti sudah dilupakan kementerian ini. Pemerintah penting berhati-hati agar tidak tergelincir pada pelanggaran konstitusional lainnya, jika gagasan 160 tahun HGB betul-betul direalisasikan.
Menteri ATR/Kepala BPN yang baru di awal jabatannya mencoba "tancap-gas" melalui kunjungan kerja ke beberapa daerah konflik agraria, termasuk membentuk Satuan Tugas Percepatan Redistribusi Tanah Pada LPRA dan Penyelesaian Konflik Agraria. Dalam sisa dua tahun perlu keseriusan yang sungguh-sungguh agar political will percepatan ini konsisten dan membuahkan hasil yang berujung pada pemulihan hak rakyat akibat perampasan tanah dan konflik agraria struktural.
"Sepanjang tahun 2022, sejumlah tantangan dan ancaman terus dihadapi masyarakat dalam memperjuangkan hak atas tanahnya Salah satunya, perihal kebijakan agraria-SDA dan pangan yang semakin liberal dan kapitalistik sebagai bagian implementasi UU Cipta Kerja (UUCK) dan regulasi turunannya. Usaha-usaha pengadaan tanah, tukar guling kawasan hutan, bisnis tambang, food estate, Bank Tanah untuk kepentingan investasi dan keuntungan ekonomi elitis menjadi berkali lipat kecepatan eksekusinya. Situasi ini berjalan di tengah usaha penyelesaian konflik dan reforma agraria yang begitu lambat sebab tidak didukung penuh oleh regulasi yang progresif sebagaimana kebijakan tanah untuk investor."
Akhirnya tahun 2022 ditutup dengan “kado manis" Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu CK) pada 30 Desember 2022. Publik dikagetkan dengan manuver politik berbalut hukum lewat perppu ini, yang diklaim untuk menjawab kegentingan akibat krisis ekonomi dan geopolitik global. Kebijakan ini diklaim juga untuk mengisi kekosongan hukum untuk mengganti UUCK, sekaligus memenuhi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.91/PUU- XVIII/2020. Sebelumnya, Kemenko Bidang Perekonomian membuat kontroversi dengan menggulirkan Rancangan Peraturan Presiden (RanPerpres) terkait Reforma Agraria yang proses perumusannya sama misterius dan gelapnya dengan proses perumusan UUCK dan Perppu CK. Sungguh kado akhir tahun yang manis.
Pengertian agraria atau sumber-sumber agraria yang digunakan dalam
KPA Bersama Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) melakukan aksi solidaritas untuk Fatia Maulidiyanti (Kontras) dan Haris Azhar (Lokataru) yang dikriminalisasi karena memperjuangkan sumber-sumber agraria yang berkeadilan
Dok: KNPA
Lingkup dan Batasan Laporan Konflik Agraria
laporan ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960), yaitu mencakup: "seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya". Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah; dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia; dan yang dimaksud ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan air tersebut (Pasal 1 UUPA).
Konflik agraria dimaknai sebagai situasi agraria dimana terjadi pertentangan klaim hak atas tanah antara dua pihak atau lebih, dan/atau persoalan ketidakadilan agraria yang dialami masyarakat yang disebabkan oleh terbitnya kebijakan/keputusan pejabat publik.
Konflik agraria yang bersifat struktural adalah manifestasi terjadinya perampasan tanah masyarakat oleh badan usaha negara atau swasta, yang difasilitasi oleh instrument hukum dan disetir oleh kelompok pemodal (kapitalisme). Sebagai masalah struktural, konflik agraria mengakibatkan terancamnya dan/atau tersingkirnya hak-hak konstitusional masyarakat atas sumber-sumber agraria. Termasuk konflik agraria laten atau manifes akibat masih berlakunya sisa-sisa domein verklaring atas tanah dan hutan secara sepihak oleh negara kolonial dan belum kunjung dipulihkan oleh negara pasca kemerdekaan.
Konflik agraria juga menunjukkan adanya relasi kuasa yang timpang atas sumber-sumber agraria. Oleh karena ini, konflik agraria yang dilaporkan oleh KPA mengacu kepada masalah agraria struktural yang dialami oleh kelompok petani, masyarakat adat, nelayan, masyarakat agraris dan masyarakat miskin di perkotaan, yang berhadap-hadapan langsung dengan klaim-klaim izin dan hak atas tanah oleh kelompok badan usaha dan bisnis (perusahaan). Baik perusahaan milik negara atau pun swasta, serta dengan instansi pemerintahan/lembaga negara.
Dengan demikian, laporan ini mengecualikan masalah yang bersifat sengketa (dispute) dan perkara pertanahan biasa, seperti sengketa tanah individual, sengketa hak waris, sengketa tanah antar kelompok perusahaan, atau antar instansi/lembaga pemerintah.
Tipologi konflik agraria yang dipantau oleh KPA dibagi ke dalam berbagai sektor, yaitu: 1) Perkebunan; 2) Kehutanan; 3) Pertambangan; 4) Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; 5) Pembangunan Infrastruktur; 6) Property dan Real Estate; 7) Agribisnis (corporation-based agriculture); dan 8) Fasilitas Militer.
Metode Pemantauan dan Pengumpulan Data
Laporan ini merupakan hasil pemantauan dan analisa atas situasi konflik agraria yang terjadi di lapangan serta dinamika kebijakan agraria sepanjang tahun. Laporan ini bertujuan untuk: 1) Memotret situasi agraria terkini secara nasional; 2) Memberikan data dan analisa pembanding berbasiskan bukti lapangan mengenai konflik dan kekerasan agraria yang terjadi serta latar-belakang pemicu konflik; 3) Mendorong rekomendasi perbaikan dan pembaruan kebijakan agraria, termasuk tata-cara dalam penanganan konflik dan kekerasan agraria: dan 4) Membangun kesadaran publik tentang masalah agraria dan HAM berbasiskan hak atas tanah di Indonesia.
Metode perekaman konflik agraria ini mengacu kepada jumlah kejadian (letusan) konflik di satu wilayah pada tahun pemantauan. Sehingga kejadian konflik yang muncul di satu daerah pada tahun sebelumnya, bisa saja kembali terekam pada tahun ini apabila terjadi kembali peristiwa letusan konflik.
Informasi dan data konflik agraria yang dikonsolidasikan dan dianalisa berasal dari berbagai sumber melalui proses pemeriksaan ulang, investigasi hingga validasi kebenaran untuk menghindari kekeliruan dalam pengambilan data maupun analisanya. Dalam rangka verifikasi dan validasi data, KPA juga menggunakan informasi pembanding untuk memastikan kualitas dan akurasi data.
Informasi dan data konflik agraria yang kami sajikan bersumber dari: 1) Pengaduan langsung masyarakat korban konflik agraria; 2) Laporan dari anggota dan jaringan; 3) Hasil pemantauan lapangan sepanjang tahun; 4) Hasil pemantauan pemberitaan konflik agraria di media massa; 5) Database konflik dalam sistem respon cepat dan darurat agraria; dan 6) Hasil investigasi lapangan dan kajian yang dilakukan pada kasus-kasus spesifik yang membutuhkan pendalaman lebih lanjut.
Melalui metode di atas, bisa jadi angka letusan konflik yang disajikan masih belum dapat mewakili seluruh kejadian letusan konflik dan kekerasan agraria yang terjadi sepanjang tahun. Hal ini mengingat keterbatasan struktur dan sumberdaya organisasi dalam merekam berbagai situasi agraria setiap harinya, serta daya jangkau tim pemantau ke wilayah-wilayah konflik di pelosok Tanah-Air. Terdapat pula keterbatasan dari sisi kelengkapan kronologis kasus, jenis informasi dan data konflik yang dapat dihimpun dari berbagai sumber di atas, seperti yang berasal dari media massa.
Letusan Konflik Agraria Tahun 2022
DI sepanjang tahun 2022, KPA masih mencatat belum ada perubahan signifikan dan mendasar yang dilakukan oleh pemerintah, baik di pusat dan daerah dalam hal penanganan dan penyelesaian konflik agraria yang tengah terjadi di lapangan. Termasuk masih lemah dan lambatnya upaya-upaya pencegahan (preventive policy and action), sebelum konflik dan kekerasan agraria meledak ke permukaan. Bahkan di tahun 2022 KPA mencatat terjadi kenaikan angka letusan konflik termasuk eskalasi kekerasannya.
Sepanjang tahun 2022, KPA mencatat telah terjadi sedikitnya 212 letusan konflik agraria di berbagai sektor investasi dan bisnis berbasis korporasi. Konflik tersebut terjadi di 459 desa dan kota di Indonesia. Secara total, letusan konflik tersebut terjadi di atas tanah seluas 1 juta hektar, tepatnya 1.035.613 hektar berada dalam status konflik sepanjang tahun 2022. Sementara masyarakat yang terdampak konflik agraria setidaknya 346.402 kepala keluarga (KK).
JUMLAH KONFLIK 212
letusan/kejadian
TERDAMPAK
LUAS KONFLIK
desa/kota
1.035.613
hektare
MASYARAKAT TERDAMPAK 346.402
kepala keluarga (KK)
Gambar 1: Letusan Konflik Agraria 2022
Letusan konflik agraria di tahun 2022 memperlihatkan kenaikan, yakni dari 207 letusan pada tahun 2021. Meskipun kenaikannya tidak signifikan, namun dari sisi luasan wilayah terdampak konflik agraria naik drastis hingga 100 % dibanding tahun 2021. Begitu pun dari sisi jumlah korban yang terdampak konflik agraria mengalami kenaikan signifikan hingga 43 % dibanding tahun 2022.
Meningkatnya konflik dari sisi luasan dan jumlah korban, salah satunya diakibatkan adanya upaya pengambilalihan kembali tanah secara paksa oleh perusahaan-perusahaan perkebunan (expired HGU maupun HGU terlantar), yang sudah dikuasai dan ditempati oleh masyarakat. Tidak hanya mengaktifkan operasinya, namun-namun perusahaan-perusahaan tersebut juga mencoba memperluas areal penguasaan mereka yang berdampak pada pemukiman dan garapan warga.
2022 2021 1.035.612 ha 500.062 ha 198.895 346.402 Korban Terdampak (KK) Korban Terdampak (KK)
Gambar 2: Trend Kenaikan Luas dan Korban Terdampak Konflik Agraria
Di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang-Sulawesi Selatan misalnya, konflik lama masyarakat dengan PTPN XIV yang HGU-nya sudah expired sejak 2003 kembali bergejolak dan menuai kembali penolakan keras dari warga. Penyebabnya, perusahaan plat merah tersebut tiba-tiba mengklaim melakukan pembaruan HGU di atas tanah yang statusnya sejak lama tidak clear and clean. Sebab tanah tersebut status hukumnya sudah tanah negara bebas, bahkan sejak masih aktif pun HGU-nya sudah puluhan tahun ditelantarkan pihak perusahaan. Puluhan tahun pula tanah tersebut sudah didiami dan menjadi sumber penghidupan warga. Bentrokan ini berujung dengan kriminalisasi empat orang warga.
Hal yang sama terjadi di Desa Cikajang, Garut-Jawa Barat. Empat petani mengalami kriminalisasi dengan tuduhan menyerobot lahan HGU PTPN VIII Cisaruni. Padahal, menurut warga tanah HGU tersebut telah lama ditelantarkan oleh pihak PTPN, dan HGU-nya berakhir pada 1 Januari 2023. KPA juga mencatat, berdasarkan laporan petani dan warga, sebagai tanah-tanah tersebut telah menjadi lahan bancakan bagi keuntungan banyak pihak dari kalangan PTPN sendiri dengan praktik menyewa-nyewakan tanah kepada para penggarap atau orang luar.
Di sektor pembangunan infrastruktur, meskipun dari sisi jumlah letusan konflik di sektor ini menurun dibandingkan tahun lalu, namun dari sisi luasan dan jumlah korban terdampak memperlihatkan trend peningkatan. Misalnya konflik agraria akibat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan proyek-proyek strategis nasional (PSN) lainnya yang melakukan percepatan pengadaan tanah dalam skala luas, namun sayangnya praktik yang dilakukan mengabaikan hak-hak konstitusional warga atas tanah.
Tipologi Konflik Agraria di Seluruh Sektor
Sektor Perkebunan
Di tahun 2022, investasi dan praktik bisnis di sektor perkebunan kembali mendominasi sebagai penyebab konflik agraria, dan lagi-lagi komoditi global kelapa sawit (palm oil) menjadi biang keladi. Dari 212 letusan konflik yang terjadi sepanjang tahun ini, 99 kasus disumbang oleh sektor perkebunan dengan luasan wilayah konflik mencapai 377.197 hektar dan mengakibatkan korban terdampak sebanyak 141.001 KK.
Dari total 99 letusan konflik yang terjadi di sektor perkebunan tersebut, 80-nya terjadi di perkebunan sawit. Selanjutnya, perkebunan dengan jenis komoditas teh, kelapa, kakao dan karet masing-masing menyumbang 4 (empat) letusan konflik. Seterusnya konflik akibat perkebunan kopi dan tebu sebanyak 1 (satu) letusan konflik.
Letusan konflik agraria perkebunan sebagian besar terjadi di Sumatra Utara dengan 11 letusan konflik, Kalimantan Barat (11), Aceh dan Riau (8), Jawa Barat dan Jawa Timur (7). Bengkulu, Jambi, Sumatra Selatan dan Sulawesi Selatan masing-masing terjadi lima letusan konflik. Tingginya angka letusan konflik perkebunan di Sumatra dan Kalimantan tidak terlepas dari penguasaan perkebunan sawit yang sangat luas di wilayah ini. Sementara di Pulau Jawa, konflik perkebunan didominasi oleh konflik antara PTPN dengan masyarakat (lebih lengkap lihat gambar 5).
Tingginya letusan konflik agraria di sektor perkebunan dan bisnis sawit merupakan persoalan klasik yang tidak kunjung terpecahkan oleh pemerintah. Hambatan utamanya dikarenakan bisnis persawitan masih menjadi anak emas pemerintahan dalam menggenjot perekonomian nasional.
Pada tahun 2022, menurut laporan Kementerian Pertanian penerimaan Negara dari ekspor komoditas ini diperkirakan mencapai US$ 38 miliar atau setara Rp. 592 triliun. Sebagai primadona di sektor perkebunan, berbagai kemudahan seperti penghapusan sementara pungutan ekspor CPO, insentif pajak, BPHTB, perpanjangan dan pembaruan HGU sekaligus diberikan kepada pihak perusahaan.
Sayangnya bisnis sawit ini dijalankan dengan prosedural dan praktik yang sarat pelanggaran. Lahan-lahan raksasa perkebunan monokultur itu banyak yang berasal dari praktik perampasan tanah. Termasuk yang pengadaan lahannya berasal dari tukar-guling kawasan hutan merupakan wilayah hidup masyarakat. Ada pula perusahaan yang baru mengantongi ijin lokasi, tanpa sosialisasi dan persetujuan (free prior informed consent/FPiC) beroperasi begitu saja dan sering bertindak sebagai penguasa dan pemilik tanah. Ada pula yang menyebabkan situasi konflik dengan warga sebab klaim HGU tiba-tiba dinyatakan terbit mesuarakat tidek ada mati kale tidok mokan gula." PAKAI MAS MEMPERENDA PTPNXIV IZINGOPINI PETANI TAKALAR SMATA ncamisumber ari PETANI SAYAMAU BUTUH Pas/PEREMPUAN MEMBUNUH ANAHK TANAMPADI KIN TER TOLAK IGU TIN TI TNLAR PADI CEMAMASAN PEREMPUANRAMPAS BUKAN PERUSAHAN LAHAN STOPPERAMPANAS LABAH PETAN TEBU!! TEBU MEMISKINKAN PECEMPUAN
Aksi Perempuan Petani Kecamatan Maiwa, Engrengkang, Sulawesi Selatan menolak perampasan tanah yang dilakukan oleh PTPN XIV
Dok: KPA
di atas perkampungan dan wilayah adat. Ada pula problem kemitraan yang dirasakan petani/pekebun plasma tidak berkeadilan.
Nyata di lapangan bahwa bisnis raksasa sawit oleh konglomerasi sawit nasional-asing, mengakibatkan dampak sosial, ekonomi, budaya dan politik yang diderita masyarakat. Dari pemilik tanah secara bergenerasi, warga tiba-tiba harus hidup berhadap-hadapan dengan ijin dan konsesi perusahaan perkebunan sawit dalam status konflik agraria menahun.
Sementara kebijakan pemerintah di awal tahun untuk memberikan sanksi kepada konsesi-konsesi perkebunan melalui penertiban dan pencabutan izin terkesan sebatas lip service. Sebab, selain tidak memberikan informasi yang utuh mengenai daftar konsesi yang akan/ telah dievaluasi. Lalu sejauh mana hasil dan status evaluasi serta penertibannya, berapa luas yang telah ditertibkan, apa bentuk sanksi yang telah dikeluarkan, sama sekali tidak ada kejelasan hingga tahun 2022 berakhir. Justru letusan konflik agraria dan kekerasan di sektor perkebunan menunjukkan kecenderungan (trend) yang terus meningkat dari tahun ke tahun, termasuk tahun 2022.
Seolah janji penertiban dan pemberian sanksi pencabutan menjadi sekedar kebijakan reaktif dalam merespon desakan penyelesaian konflik. Tindak lanjut evaluasi dan penertiban tidak dilengkapi data konsesi yang jelas dan instrumen hukum yang digunakan untuk mengeksekusinya, apalagi menghadirkan proses dan progress evaluasi serta pencabutan ijin/HGU/HTI/IUP yang transparan. Tidak ada kejelasan pula sejauh mana upaya ini betul-betul berkorelasi dengan usaha penyelesaian konflik agraria dan agenda besar reforma agraria.
Berdasarkan kejadian konflik agraria sepanjang tahun, KPA masih melihat belum ada keseriusan dan konsistensi dari sikap dan kebijakan yang diambil pemerintah untuk secara sungguh-sungguh mengevaluasi perusahan-perusahaan perkebunan sawit tersebut, apalagi mencabut izin konsesi mereka untuk kemudian diredistribusikan kepada petani. atau dipulihkan hak atas tanahnya sebab konsesi bersumber dari cara-cara merampas tanah masyarakat adat. Padahal data pengaduan masyarakat tentang konflik agraria struktural yang lama maupun baru setiap harinya masuk ke banyak K/L. Sepanjang tahun banyak pula terjadi paradoks kebijakan terkait pertanahan dan kehutanan, yang justru tidak sejalan dengan niat percepatan pelaksanaan reforma agraria.
PERKEBUNAN
99 377.197 网 141.001
INFRASTRUKTUR
PROPERTI
32 102.752 网 28.795
26 4.572 网 15.957
PERTAMBANGAN
21 213.048 网 122.082
KEHUTANAN
20 328.056 13.635
FASILITAS MILITER
6 3.005 网 20.229
PERTANIAN/AGRIBISNIS
4 5.080 网 816
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
Jumlah Konflik
4 1.903 3.887
Luas Konflik (Ha)
Korban Terdampak (KK)
Sektor Pembangunan Infrastruktur
Sektor pembangunan infrastruktur menempat posisi kedua penyumbang letusan konflik agraria yang terjadi sepanjang tahun ini. Penunjukan dan pengadaan tanah bagi pembangunan infrastruktur menyebabkan 32 letusan konflik dengan luas mencapai 102.752 hektar dan berdampak pada 28.795 keluarga. Konflik di sektor ini didominasi oleh proyekproyek pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata dan bendungan sebanyak 5 (lima) kasus letusan konflik, jalan tol dan pembangkit listrik menyumbang 4 (empat) letusan konflik. Pembangunan jalan, pelabuhan dan fasilitas umum sebanyak 3 (tiga) letusan konflik.
Badan Pengelola Otorita Pariwisata Labuan Bajo- Flores (BPO-LBF) dikawal aparat gabungan TNI dan Polri atas nama Proyek Strategis Nasional (PSN) menggusur kebun masyarakat untuk pembangunan jalan sebagai akses menuju proyek pengembangan wisata Hutan Bosowie di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur.
Letusan konflik agraria akibat pembangunan infrastruktur sebagian besar tersebar di Provinsi Jawa Barat dan Kalimantan Timur dengan masing-masing 5 (lima) letusan konflik, serta NTT dan Jawa Tengah masing-masing 4 (empat) letusan konflik. Di Kalimantan Timur misalnya, konflik terjadi karena proyek pembangunan IKN beserta proyek infrastrutktur penunjangnya seperti Tol Balikpapan-Samarinda dan pembangunan Bendungan Sepaku Semoi.
Dok: KPA
Sementara di NTT, letusan konflik terjadi akibat pembangunan Waduk Lambo serta infrastruktur penunjang Kawasan Pariwisata Labuan Bajo seperti pembukaan jalan menuju kawasan serta kebijakan Gubernur NTT, Viktor Laiskodat yang berencana menaikkan harga tiket masuk ke kawasan tersebut. Di Kabupaten Nagakeo, konflik meletus akibat rencana pemerintah membangun Waduk Lambo yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).
Konflik akibat pembangunan PSN juga terjadi di Jawa Tengah, yakni rencana pembangunan Bendungan Bener. Selanjutnya, pembangunan TOL Demak-Semarang juga menyebabkan konflik di Karang Tengah, Kabupaten Demak.
40 Petani Muko-Muko, Bengkulu ditelanjangi dan dikriminalisasi oleh aparat kepolisian ketika memanen di tanah sendiri.
Dok: KPA
Sektor Properti
Selanjutnya di sektor bisnis properti sepanjang tahun ini, konflik agraria meletus sebanyak 26 kali dengan luasan 4.572 hektar dan melibatkan 15.957 KK. Letusan konflik di sektor ini didominasi oleh klaim aset pemerintah di tanah dan pemukiman masyarakat dimana letusan konfliknya mencapai 13 kali. Selanjutnya konflik masyarakat dengan para perusahaan pengembang perumahan sebanyak 8 kali letusan konflik.
Salah satu kasus yang mencuat di tahun 2022 ialah konflik antara warga Cipayung, Depok, Jawa Barat dengan Pemkota Depok. Pihak Pemkot menggusur puluhan rumah semi permanen yang berada di pinggir Jalan Bonang Raya karena dinilai berdiri di atas tanah miik pemerintah daerah.
Namun klaim tersebut ditolak oleh warga, sebab mereka mengaku telah membeli rumah tersebut dan bermukin di sana selama 15 tahun. Warga mengaku telah melayangkan surat permintaan untuk tidak digusur sejak Maret 2022 kepada Pemkot Depok, namun tidak ada jawaban atas surat yang mereka kirimkan. Akibat penggusuran tersebut, sebanyak 24 bangunan (ruko dan rumah) rata dengan tanah.
Selanjut konflik juga meletus antara warga Desa Kalasey Dua, Minahasa, Sulawesi Utara dengan Pemprov Sulut. Tanah seluas 20 hektar yang sudah ditempati dan digarap warga selama puluhan tahun digusur untuk pembangunan Politeknik Pariwisata, hasil kerjasama Kemenparekraf dengan Pemprov Sulut. Penggusuran ini mengerahkan kurang lebih 100 anggota Polrestas Manado dan 40 Satpol PP. Warga menolak sebab penggusuran (paksa) tersebut dilakukan tanpa adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.
Penggusuran melalui pengerahan aparat ini menyebabkan 8 (delapan)
Kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat Dayak Marjun yang dilakukan oleh PT. Tanjung Buyuh Perkasa Plantation (TBPP) di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur
Dok: KPA
orang petani menjadi korban kekerasan akibat terkena pentungan dan tameng aparat. Dua orang korban diantaranya merupakan perempuan dan 2 (dua) lainnya merupakan lansia. Tidak sampai disitu, aparat juga melakukan penangkapan sepihak (kriminalisasi) terhadap 46 orang warga yang menolak.
Sektor Pertambangan
Berikutnya konflik agraria di sektor pertambangan sebanyak 21 letusan konflik dengan luasan mencapai 213.048 hektar dan melibatkan 122.082 KK. Letusan konflik di sektor ini didominasi oleh pertambangan batubara dan nikel masing-masing sebanyak 7 (tujuh) letusan konflik. Disusul tambang emas dengan 4 (empat) letusan konflik. Sisanya, tambang pasir, seng dan batu andesit masing-masing sebanyak 1 (satu) letusan konflik.
Letusan konflik agraria akibat bisnis pertambangan nikel sebagian besar terjadi di Sulawesi Tenggara sebanyak 3 (tiga) letusan konflik, Maluku (2). Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah masing-masing sebanyak 1 (satu) letusan konflik. Sementara letusan konflik akibat pertambangan batu bara sebagian besar terjadi di Kalimantan diantaranya Kalimantan Timur sebanyak 3 (tiga) letusan konflik Kalimantan Selatan (2) dan Sumatra Selatan sebanyak 2 (dua) letusan konflik. Selanjutnya, letusan konflik akibat pertambangan emas seluruhnya terjadi di Sulawesi, yakni Sulawesi Tengah sebanyak 3 (tiga) letusan konflik dan Sulawesi Utara dengan 1 (satu) letusan konflik. Konflik agraria akibat pertambangan emas di Sulteng salah satunya menewaskan seorang warga Bernama Erfaldi.
Dominasi ketiga sektor di atas (perkebunan, pembangunan infratruktur dan tambang) tidak lah mengherankan, sebab ketiganya merupakan
“Sepanjang tahun 2022, KPA mencatat telah terjadi sedikitnya 212 letusan konflik agraria di berbagai sektor investasi dan bisnis berbasis korporasi. Konflik tersebut terjadi di 459 desa dan kota di Indonesia. Secara total, letusan konflik tersebut terjadi di atas tanah seluas 1 juta hektar, tepatnya 1.035.613 hektar berada dalam status konflik sepanjang tahun 2022. Sementara masyarakat yang terdampak konflik agraria setidaknya 346.402 kepala keluarga (KK)"
proyek-proyek unggulan pemerintah. Apalagi investasi dan bisnis di sektor pertambangan sering diklaim sebagai salah satu tumpuan pemulihan ekonomi nasional setelah dihantam badai Covid-19. Pertambangan nikel sendiri misalnya, erat kaitannya dengan rencana pemerintah Indonesia untuk menguasai pasar listrik global. Termasuk pembangunan industri dalam negeri seperti pembangunan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) yang rencananya sebagian besar akan ditopang transporasi berbasis listrik.
Sektor Kehutanan
Sementara sektor kehutanan menempati urutan kelima dengan 20 letusan konflik yang terjadi sepanjang tahun 2022. Luasnya mencapai 328.056 hektar dan memberi dampak pada 13.635 keluarga. Konflik di sektor ini didominasi oleh konsesi-konsesi HTI sebanyak 15 letusan konflik dan konflik antara masyarakat dengan klaim-klaim hutan lindung sebanyak 5 (lima) letusan konflik.
Letusan konflik agraria akibat dominasi perusahaan HTl ini setengahnya terjadi di Sumatra Utara akibat penguasaan PT. Toba Pulp and Paper. Sementara di seluruh Jawa konflik agraria terkait klaim kehutanan lebih banyak diakibatkan oleh penguasaan Perhutani, yang terus-menerus mengklaim perkampungan, pemukiman dan tanah garapan masyarakat.
Luasnya konflik agraria kehutanan ini menandakan betapa luasnya penguasaan tanah oleh korporasi kehutanan Negara dan swasta. Bahkan laporan Kementrian LHK menunjukkan sebanyak 26.000 desa masih diklaim sebagai kawasan hutan.
Selanjutnya secara berturut ditempati oleh sektor fasilitas militer dengan jumlah 6 letusan konflik, sektor pertanian dan pesisir masing sebanyak 4 letusan konflik (lihat gambar 4).
HENTIK RAKY
Tipologi Konflik Agraria Perkebunan Berdasarkan Jenis Komoditas Tanaman
SAWIT
80 347.998 103.379
KARET
4 4.572 28.140
TEH
4 2.493 2.585
KOPI
Jumlah Konflik
KAKAO
4 2.136 2.219
KELAPA
TEBU
4 2.023 987
2 会20.023 3.571
Luas Konflik (Ha)
Korban Terdampak (KK)
INFRASTRUKTUR PARIWISATA
5 740 1.070
TOL
PELABUHAN 3 217 571
REL KERETA API
KAWASAN IKN
1 大46.658 网20.000
WADUK 1 聚848 354
BENDUNGAN
5 398 3.583
PEMBANGKIT LISTRIK
4 13 2.559
JALAN 3 9 154
FASILITAS UMUM
BANDARA
DAS
1 53.299 83
Tipologi Konflik Agraria Properti
FASILITAS/ASET PEMERINTAH
13 579 2.799
PABRIK
HUNTARA PERHOTELAN ASET MILITER
PERUMAHAN
8 368 10.997
Tipologi Konflik Agraria Pertambangan
BATU BARA
7 5.800 310
EMAS
2 3.323 1.550
4 大100.799 36.989
PASIR 1 1 100
NIKEL
7 78.622 网15.244
BATU ANDESIT
1 發406 网380
SENG 1 27.420 69.059
Tipologi Konflik Agraria Kehutanan
HTI
15 327.236 6.205
HUTAN LINDUNG 5 820 7.430
Tipologi Konflik Agraria Fasilitas Militer
5 2.005 17.095
LAPANGAN UDARA 1 1.000 3.134
Tipologi Konflik Agraria Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
TAMBAK
2 大468 470
TAMBANG PASIR LAUT 1 1.428 2.718
REKLAMASI
Tipologi Konflik Agraria Pertanian (Agribisnis)
AGROWISATA
PETERNAKAN 2 X4.750 329
Sebaran Konflik Agraria di Tanah-Air KALIMANTAN UTARA 1 KALIMANTAN TIMUR 1 5 3 1 KALIMANTAN SELATAN 1 2 KALIMANTAN TENGAH 4 KALIMANTAN BARAT 11 2 ACEH 8 KASUS SUMATRA UTARA 2 1 8 **10 1 RIAU 8 1 SUMATRA BARAT 1 1 JAMBI 5 D 0 BANGKA BELITUNG 2 BENGKULU 5 + 1 0 SUMATRA SELATAN ** 5 2 4 LAMPUNG BANTEN 1 1 Perkebunan Infrastruktur DKI JAKARTA 1 2 Pertambangan Properti JAWA BARAT 7 5 9 1 1 2 Kehutanan Fasilitas Militer JAWA TENGAH 4 2 1 1 Pertanian/Agribisnis Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 7 JAWA TIMUR 1 3 1 1
Gambar 5: Sebaran Konflik Agraria di Tanah-Air
Lima besar provinsi penyumbang konflik agraria terbanyak SULAWESI BARAT 3 2 KALIMANTAN BARAT SULAWESI SELATAN 5 1 3 2 1 13 SULAWESI TENGAH 4 2 1 SUMATRA UTARA Letusan SULAWESI TENGGARA 2 3 22 Konflik GORONTALO 2 JAWA BARAT JAWA TIMUR SULAWESI SELATAN 25 13 12 SULAWESI UTARA ** 2 1 2 1 1 1 Gambar 6: Lima besar provinsi penyumbang konflik agraria terbanyak PAPUA BARAT 4 PAPUA 2 1 PAPUA SELATAN 1 Lima besar provinsi penyumbang konflik agraria terbanyak KALIMANTAN BARAT 161.262 MALUKU 12 KALIMANTAN TIMUR 0 128.249 MALUKU UTARA 1 1 SUMATRA UTARA NUSA TENGGARA TIMUR 2 4 1 1 215.404 Luas Konflik (ha) NUSA TENGGARA BARAT 2 1 JAMBI SULAWESI TENGAH BALI 2 79.334 108.125
Gambar 7: Lima besar provinsi dengan luasan wilayah berkonflik terluas
Letusan Konflik Agraria Melanda 33 Provinsi
Sepanjang 2022, 211 letusan konflik agraria terjadi di 33 provinsi di tanah air. Episentrum konflik agraria terjadi di wilayah Pulau Sumatra, Jawa dan Sulawesi yang didominasi oleh aktivitas industri perkebunan, hutan industri, pembangunan infrastruktur (PSN) dan properti. Dari 212 konflik tersebut, Pulau Sumatra secara keseluruhan menyumbang 65 letusan konfik, 52 letusan konflik terjadi di Pulau Jawa, dan 39 letusan konflik terjadi di Pulau Sulawesi.
Aparat gabungan (TNI, Polri dan Satpam Perusahaan) bersama PTPN III melakukan upaya penggusuran paksa terhadap tanah garapan Forum Tani Sejahtera Indonesia (FUTASI) di Pematang Siantar, Sumatera Utara
Diantara 33 provinsi tersebut, Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi penyumbang letusan konflik terbanyak mencapai 25 letusan konflik. Letusan konflik di provinsi ini didominasi oleh bisnis properti (9), perkebunan (6), infrastruktur (5), pertanian (2) dan fasilitas militer sebanyak satu letusan konflik. Posisi Jawa Barat sebagai provinsi terdekat dengan DKI Jakarta menjadikan Jawa Barat sebagai ladang bisnis bagi perusahaan-perusahaan pengembang di bidang properti dan proyek infrastruktur. Apalagi saat ini, beberapa PSN sedang digenjot percepatan pembangunannya, seperti jalur kereta cepat Jakarta- Bandung yang melibatkan warga dengan PT. KAI, beberapa proyek tol seperti Tol Jatikarya. pembangunan proyek Citarum Harum.
Dok: KPA
Sementara posisi kedua ditempati oleh Provinsi Sumatra Utara dengan jumlah letusan mencapai 22. Letusan tersebut didominasi oleh konflik sektor perkebunan sebanyak 10 kasus, disusul oleh konflik agraria terkait kawasan hutan (8), akibat properti (2) serta masing-masing satu letusan konflik di sektor pertanian dan fasilitas militer. Konflik perkebunan di Sumatera Utara didominasi oleh PTPN sebagai penyebab konflik. Misalnya operasi PTPN III di Gurilla, Kota Pematang Siantar. Konflik pecah sebab klaim HGU yang lama diterlantarkan perusahaan sudah menjadi pemukiman dan Garapan warga. Lalu di Desa Maria
Jambi, Kabupaten Simalungun, PTPN IV menghancurkan tanah warga yang tengah memasuki masa panen.
Di kawasan hutan, konflik terjadi salah satunya antara PT. Sumatra Silva Lestari dan PT. Sumatra Riang Lestari dengan Kelompok Tani Torang Jaya Mandiri (KTT JM) di Kabupaten Padang Lawas. Pihak perusahaan menuduh warga melakukan penyerobotan areal HTI mereka. Padahal sekitar 522 masyarakat telah menguasai tanah seluas 1.025 hektar sejak 2004. Pihak perusahaan baru masuk pada tahun 2013 dengan cara menghancurkan tanaman masyarakat dan menguasai secara paksa sebagian tanah masyarakat. Konflik ini berujung pada kriminalasi terhadap empat orang anggota kelompok tani.
Selanjutnya Provinsi Jawa Timur dengan jumlah 13 letusan konflik yang didominasi oleh konflik perkebunan (7), properti (3) serta satu letusan konflik yang masing-masing terjadi di sektor kehutanan, infrastruktur dan fasilitas militer. Diantaranya konflik agraria antara warga Desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang dengan PTPN XII Pancursari yang kembali mencuat pada tahun 2022. Di Banyuwangi, warga Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo berhadap-hadapan dengan PTPN XII.
Selain konflik agraria perkebunan negara, perusahaan perkebunan swasta di Jawa Timur juga melakukan tindakan represif. Salah satunya konflik petani dengan PT. Kruwuk Rotorejo di Kabupaten Blitar. Pihak perusahaan dengan dibekingi tim hukum membakar posko petani di Desa Gandusari, Kecamatan Gadungan. Pihak perusahaan mengklaim tanah yang dikuasai dan digarap warga merupakan HGU mereka. Padahal HGU PT, Kruwuk Rototejo telah habis sejak 2009. Bahkan lokasi tersebut telah menjadi Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). Sepanjang 2022 saja, terhitung sudah 15 orang petani Blitar mengalami kriminalisasi sejak medio Bulan Januari sampai dengan September.
Berikutnya Provinsi Kalimantan Barat yang didominasi letusan konflik agraria di wilayah perkebunan sebanyak 11 kasus dan hutan 2 kasus. Dengan jumlah 13 letusan konflik, provinsi ini menempati posisi keempat penyumbang konflik agraria terbanyak di tahun 2022.
Salah satu konflik yang mencuat pada tahun ini adalah konflik antara Wilmar International Plantation dengan warga Desa Sebatih, Kecamatan Sangah dan Desa Penyahok Dangku, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak. Warga menolak perpanjangan HGU perkebunan sawit perusahaan tersebut. Pasalnya, pihak perusahaan sudah menelantarkan HGU tersebut selama 16 tahun terakhir. Sejauh ini terdapat lima perusahaan WIP di Kabupaten Landak, yaitu PT. Agronusa Investama (ANI) dengan luas konsesi 2.548 hektar, PT. Daya Landak Plantation (DLP) seluas 2.321 hektar, PT. Pratama Prosentindo (PP) dengan luas lahan 1.257 hektar, PT. Putra Indotrovocal (PI) dengan luas lahan 3.640 hektar dan PT. Indonesia Putra Mandiri (IPM) dengan luas lahan 1.750,03 hektar.
Di tahun 2022, investasi dan praktik bisnis di sektor perkebunan kembali mendominasi sebagai penyebab konflik agraria, dan lagi-lagi komoditi global kelapa sawit (palm oil) menjadi biang keladi. Dari 212 letusan konflik yang terjadi sepanjang tahun ini, 99 kasus disumbang oleh sektor perkebunan dengan luasan wilayah konflik mencapai 377,197 hektar dan mengakibatkan korban terdampak sebanyak 141.001 KK.
Konflik akibat ijin HTI salah satunya terjadi antara PT. Muara Sungai Landak (MSL) dengan warga desa yang berada di Kecamatan Landak, Kota Pontianak. Konflik yang telah berlangsung selama 9 tahun tersebut kembali mencuat pada tahun ini. Warga protes sebab operasi perusahaan menyebabkan matinya tanaman pertanian warga akibat keracunan. PT. MSL ini merupakan salah satu anak perusahaan Sinar Mas.
Terakhir, Provinsi Sulawesi Selatan dengan 12 letusan konflik yang didominasi oleh konflik di sektor perkebunan (5), properti (3), tambang (3). Sementara sektor infrastruktur dan pesisir masing-masing menyumbang satu letusan konflik.
Konflik perkebunan di Sulawesi Selatan yang terjadi pada tahun ini didominasi oleh konflik antara PTPN XIV dengan masyarakat. Dari pantauan KPA, PTPN XIV berkonflik dengan warga di Kabupaten Enrekang dan Gowa.
Meskipun tidak termasuk provinsi lima besar penyumbang letusan konflik agraria terbanyak, Provinsi Sulawesi Tengah dengan luasan wilayah berstatus konflik seluas 108.125 ha, Kalimantan Timur dengan luasan wilayah konflik 128.249 ha, Jambi seluas 79.334 ha, Sumatra Utara seluas 215.404 ha, dan Kalimantan Barat seluas 161.262 ha adalah 5 (lima) besar provinsi dengan luasan wilayah berstastus konflik terluas di tahun 2022.
Konflik Agraria PTPN Tak Tersentuh Penanganan
SELAMA 3 (tiga) tahun memimpin kementerian yang membawahi perusahaan plat merah, Menteri Erick Tohir merampingkan jumlah BUMN dari 142 menjadi 42 perusahaan, dan dari 27 usaha menjadi 12 klaster saja. Hal ini sesuai mandat Presiden melalui Keputusan Presiden No 40 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Percepatan Restrukturisasi BUMN. Bahkan, dalam laporan kementerian mengklaim bahwa selama tiga tahun kepemimpinannya berhasil memperoleh kenaikan laba signifikan. Pada 2021 laba BUMN berhasil menyentuh angka Rp124,7 triliun atau naik 838,2 persen dibandingkan 2020 sebesar Rp13,3 triliun.
Namun citra perubahan yang digaungkan tersebut tidak dapat menutupi bara api yang tidak kunjung bisa dipadamkan oleh sang Menteri yakni konflik agraria. Ledakan konflik agraria ini disebabkan oleh klaim penguasaan tanah yang tumpang tindih dengan tanah garapan dan perkampungan rakyat. Klaim atas tanah oleh perusahaan plat merah tersebut, utamanya PTPN dan Perhutani selain telah menyebabkan berbagai konflik, juga menyebabkan kekerasan terhadap rakyat di sekitarnya.
Pada tahun 2022, KPA mencatat 8 (delapan) dari 14 PTPN telah menyebabkan terjadinya 21 letusan konflik agraria. Bahkan selama periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, letusan konflik agraria pada wilayah PTPN terus memperlihatkan trend kenaikan (lihat gambar 9 dan 10).
Luas Konflik (Ha) xTx xi×50.236
Korban Terdampak (KK) × 34.362
Gambar 8: Konflik Agraria PTPN 2022
Dari data konflik agraria yang diolah KPA, dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun terakhir, telah terjadi 154 letusan konflik agrarian diiringi kekerasan. Sementara, berdasarkan laporan Tim Reforma Agraria Kantor Staf Presiden (KSP) terdapat 223 kasus pertanahan yang melibatkan PTPN, yang masuk sebagai pengaduan masyarakat.
Angka ini sangat memprihatinkan mengingat hanya terdapat 14 perusahaan PTPN di negara kita namun menyumbang konflik agraria yang besar dan luas. Lebih memprihatinkan lagi, penyelesaian konflik agraria di wilayah PTPN minus terobosan penyelesaian. Bahkan, terkait dengan penanganan konflik, hak asasi manusia, administrasi hingga transparansi dan penanganan korupsi, lembaga seperti Komnas HAM, Ombudsman-RI dan KPK mengeluarkan catatan buruk kepada PTPN.
| 2020 | 2021 | 2022 |
| 12 | 15 | 21 |
Gambar 9: Trend Letusan Konflik Agraria PTPN Tiga Tahun Terakhir
Konflik agraria yang terjadi sepanjang tahun ini memperlihatkan sejumlah represifitas operasi perusahaan perkebunan negara dalam menangani konflik sehingga menimbulkan korban di lapangan.
| PTPN | Letusan Konflik |
| PTPN II | 1 |
| PTPN III | 4 |
| PTPN IV | 3 |
| PTPN V | 1 |
| PTPN VII | 1 |
| PTPN VIII | 2 |
| PTPN XII | 4 |
| PTPN XIV | 5 |
Gambar 10: PTPN Penyebab Letusan Konflik Agraria 2022
Dari 21 letusan konflik agraria akibat operasi PTPN pada tahun ini, sebanyak 15 orang menjadi korban penganiayaan (7 laki-laki dan 8 perempuan) dan 28 orang mengalami kriminalisasi (24 laki-laki dan 4 perempuan), bahkan satu orang tewas akibat konflik agrarian dengan PTPN.
TOTAL 28
Penganiayaan
Kriminalisasi
Tewas
Gambar 11: Korban Kekerasan dan Kriminalisasi Konflik Agraria PTPN
Besarnya angka konflik agraria, kriminalisasi, penggusuran, penganiayaan hingga korban tewas tersebut terus terjadi karena pihak perkebunan PTPN sendiri seolah kebal hukum atas sejumlah peristiwa tersebut. Dalih utama yang sering dipakai oleh pihak perkebunan dalam melakukan tindakan represif tersebut adalah Penyelamatan Asset Negara
Selain dalih penyelamatan asset negara, sejumlah diskriminasi hukum pertanahan dan hukum perkebunan kepada perusahaan perkebunan negara telah membuat perkebunan negara tidak tersentuh hukum. Misalnya, peraturan terkait penelantaran tanah dikecualikan kepada perusahaan perkebunan negara. Sementara jika pada perusahaan perkebunan berlaku ketentuan bahwa setiap perusahaan perkebunan adalah perusahaan yang memiliki Hak Guna Usaha (HGU) dan Izin Usaha Perkebunan, maka perkebunan negara dapat menggunakan dalih menyelamatkan asset negara untuk melakukan sjumlah klaim tanah tanpa dasar yang kuat.
Diskriminasi semacam ini telah melahirkan perilaku pemerintah di bidang BUMN perkebunan, beberapa diantaranya:
A. Melembagakan Tindakan Represif
Pendekatan represif sepertinya telah menjadi ciri khas PTPN dalam menghadapi warga dan menangani konflik agraria di lapangan. Bahkan pada tahun 2022, pilihan pendekatan semacam itu semakin diperkuat oleh pihak PTPN yang secara khusus melakukan nota kesepahaman dengan Polda di masing-masing provinsi. Kesepakatan ini bertujuan untuk menangani letupan-letupan konflik agraria dengan dalih pengawasan dan penegakan hukum. Salah satunya adalah kerjasama antara PTPN VIII dengan Polda Jawa Barat. Bisa dibayangkan dampak dari kesepakatan bilateral semacam ini, sebab alih-alih bekerjasama dengan masyarakat untuk menuntaskan konflik agraria, justru PTPN mengikat kerjasama dengan institusi pemerintahan yang tercatat dalam sejarah konflik agrarian merupakan institusi paling buruk dalam hal penanganan konflik agraria.
Potret di atas menunjukkan konstitusionalitas rakyat atas tanah yang dijamin UUD 1945 dan UUPA 1960 yang menjadi cita-cita kemerdekaan seperti tak berlaku bagi BUMN/PTPN. Petani, masyarakat adat dan masyarakat agraris di pedesaan tak ubahnya seperti masih hidup di alam penjajahan saat UU Agraria Kolonial diberlakukan.
B. Pengabaian Respon Masyarakat dan K/L oleh PTPN
Langkah-langkah represif di lapangan oleh pihak PTPN yang melahirkan sejumlah response diabaikan. Bahkan PTPN terkesan dengan sengaja melakukan pengabaian atas sejumlah respon, reaksi dan kecaman atas peristiwa kekerasan yang terjadi baik oleh masyarakat sipil maupun lembaga negara. Sehingga, tindakan refresif PTPN IIl terus berlangsung tanpa perubahan.
Salah satu contoh konflik agraria yang tengah terjadi di Kelurahan Gurilla, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Sumatra Utara. Petani dan warga setempat hidup dalam ketakutan sejak pertengahan Oktober dan berlangsung hingga sekarang. Penyebabnya, rencana PTPN III yang ingin mengaktifkan kembali HGU yang telah mereka terlantarkan sejak 2004. Padahal, klaim PTPN atas areal ini tidak memiliki dasar yang kuat dan merupakan perbuatan melawan hukum. Sebab, PTPN III berdasarkan Surat BPN RI No.3000-310.3-D tertanggal 19 September 2007 menyatakan HGU PTPN III tidak lagi diperpanjang.
Respons Kementerian ATR/BPN-RI, Kantor Staf Presiden (KSP), Komnas HAM, lembaga keagamaan dan sejumlah organisasi masyarakat sipil yang terjadi akibat penggusuran tanaman masyarakat dengan mudah diabaikan oleh direksi PTPN dan BUMN.
C. Macetnya Langkah Penanganan dan Penyelesaian
Ketiadaan roadmap penyelesaian masalah konflik agrarian pada PTPN dan diskriminasi hukum yang menguntungkan PTPN telah menyebabkan tiadanya langkah penangan yang ada. Meski PTPN menelantarkan tanah, tidak banyak yang memiliki dasar hukum agrarian yang kuat dan juga tidak banyak memberikan keuntungan kepada negara, PTPN telah menyebabkan banyak kemacetan sejumlah rencana penyelesaian konflik agraria yang seharusnya dapat diselesaikan lebih mudah.
Sebagai contoh, konflik agrarian masyarakat PTPN dan warga masyarakat di wilayah Simalingkar dan Sei Mencirim yang telah bertemu Presiden dua kali dan dijanjikan selesai tetapi masih menemui kebuntuan hingga petani kembali mengadu ke Jakarta di tahun 2022. Posisi untouchable dari Menteri BUMN ini menimbulkan tanda tanya besar. jika selevel Presiden saja tetap tak mampu instruksikan Menteri BUMN atau membuat keputusan politik dan hukum yang mengikat para pihak, lantas kepada siapa masalah ini harus digantungkan harapan penyelesaiannya?
Beberapa kemacetan penanganan dan penyelesaian konflik agraria PTPN/BUMN diakibatkan oleh langkah yang diambil, model dan modus PTPN serta para pihak yang terlibat, diantaranya:
1. Proses Penerbitan HGU
Banyak bagian tanah dari perkebunan PTPN hingga sekarang sebenarnya tidak didukung bukti sertifikat HGU. Sehingga pada beberapa lokasi kebun, perusahaan baru saja memulai pendaftaran HGU. Namun, dokumen-dokumen pendaftaran tanah semacam ini tidak mendukung pendaftaran tanah. Sebab, jika tanah yang belum didaftarkan adalah bagian dari sejarah nasionalisasi perkebunan eks perkebunan colonial Belanda maka jika belum dikonversi hingga saat ini tentu menjadikan tanah negara bebas yang berarti masyarakat yang menggarap memiliki hak. Apalagi secara nyata di atas tanah tersebut terdapat kenyataan bahwa tanah telah menjadi lahan produktif dan perumahan masyarakat.
Keinginan untuk menerbitkan HGU di atas tanah ini telah menyebabkan perusahaan melakukan kolaborasi dengan pam swakarsa, serikat pekerja, hingga kepolisian dalam mengusir masyarakat di atas tanah.
Pada proses pendaftaran HGU ini, masyarakat penggarap seharusnya mendapatkan informasi yang utuh dari ATR/BPN-RI, Pemerintah Daerah tentang pendaftaran HGU. Apalagi seringkali ATR/BPN-RI menyatakan bahwa pendaftaran tidak dapat ditindaklanjuti namun memberi jalan proses dapat dilanjutkan jika masyarakat sudah diusir dari lapangan. Padahal ketika PTPN dinyatakan tidak dapat mendaftarkan sesungguhnya membuka peluang masyarakat mendaftarkan tanah Garapan dan perkampungan mereka sesuai dengan PP 24/1997 sebagaimana telah diubah dalam PP 18/2021 tentang Pendaftaran Tanah.
2. Penggusuran Akibat Perpanjangan HGU
Perpanjangan HGU yang banyak mengandung mal adminsitrasi pada PTPN mengakibatkan banyak kasus pengusiran dan penggusuran warga. Misalnya, atas nama perpanjangan HGU, terjadi di PTPN IV di Sumatra Utara juga melakukan hal yang sama yakni penggusuran warga dari tanahnya di Desa Maria Jambi, Kabupaten Simalungun. Dengan pengawalan aparat keamanan, pihak PTPN IV membabat habis tanaman dan menghancurkan lahan pertanian warga seluas 20 hektar tepat di saat memasuki masa panen. Ratusan ibu-ibu, anak-anak, warga berteriak histeris dan menangis karena tak kuasa menghentikan tindakan brutal PTPN IV yang menghancurkan tanaman jagung mereka. Padahal, masyarakat menggarap tanah tersebut sesuai dengan SK dari Pemkab Simalungun sejak tahun 1968.
Contoh kasus lainnya yang dialami Warga Kampung Likudengen, Desa Uraso, Kecamatan Mappadeceng. Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Kita tentu tidak akan lupa dengan sikap jumawa PTPN XIV pada masa-masa awal Covid-19 melanda Indonesia. Di tengah krisis yang berlangsung, perusahaan memaksa para penggarap meninggalkan tanah mereka dengan klaim pemilikan HGU.
Padahal secara de facto, masyarakat telah menguasai tanah tersebut selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Pada tahun 1983-1984, PTPN XIV mulai melakukan klaim dan menanam sawit di tanah masyarakat tanpa dasar HGU, sebab PTPN baru memiliki dasar hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tertanggal 01 November 1995 Nomor 67 / HGU / BPN / 95 dengan masa berlaku selama 35 tahun. Penerbitan HGU ini pun menyalahi aturan dan cacat prosedural sebab abai terhadap fakta fisik di lapangan, sejarah penguasaan tanah oleh masyarakat sehingga melanggar prinsip clear dan clean yang sering menjadi dasar Kementerian ATR/BPN.
3. Tukar Menukar dan Peralihan HGU Menjadi HGB
Kasus tukar menukar dan perialihan HGU menjadi HGB juga menjadi salah satu sebab konflik agrarian dengan PTPN. Sebagai contoh tanah eks HGU PTPN yang akan dijadikan lokasi perluasan pembangunan pemerintah Kota Pematangsiantar.
Rencana ini didukung penuh oleh walikota, sehingga cenderung mendukung upaya PTPN untuk mengusir masyarakat dari tanahnya. Pengerahan aparat kepolisian dan TNl untuk menggusur warga juga menjadi "senjata" yang ditempuh. Dalam kasus ini, PTPN bersama Pemda secara nyata hendak mengelabui aturan demi kepentingan pengembangan bisnis atas nama menyelematkan asset Negara.
Pola-pola pengalihan hak secara sepihak seperti contoh kasus yang dilakukan PTPN III sudah jamak terjadi. Kasus lain misalnya PTPN II yang terindikasi bangkrut lalu banting stir memperjualbelikan asetnya kepada perusahaan properti untuk kemudian dijadikan HGB. Adalah PT Ciputra Group yang menjadi rekanan melalui proyek Deli Megapolitan. Proyek seluas 8.077 hektar dengan biaya sekitar Rp. 128 triliun tersebut mengancam wilayah dan tanah Masyarakat Adat Rakyat Penunggu seluas 1.303 hektar yang telah dikuasai selama puluhan tahun, bahkan sebelum Republik ini lahir.
D. Ketiadaan Roadmap Penyelesaian Konflik Agraria BUMN
Menteri BUMN boleh saja mengklaim telah melakukan perubahan terhadap perusahaan-perusahaan yang dimiliki Negara. Bahkan PTPN dan Perhutani pun konon tidak lepas dari aksi bersih-bersihnya. Namun di lapangan agraria, masyarakat korban konflik agraria struktural selama ini melihat PTPN tak ubahnya seperti perusahaan-perusahaan VOC di masa penjajahan. Perusahaan negara yang datang menghidupkan dan memaksakan azas domein verklaring (klaim negara secara sepihak dan membabi-buta) tanpa melihat historitas penguasaan dan pemilikan tanah, bermotif mengeruk kentungan semata dengan mengorbankan kehidupan rakyat banyak, masuk kampung-kampung dilengkapi pasukan bersenjata dan alat berat, menyebar terror hingga bertindak represif.
Meski sudah banyak kritik dan usulan penyelesaian konflik agrarian yang dialamatkan kepada pihak Kementerian BUMN dan PTPN, nampaknya Kementerian BUMN tidak memiliki roadmpa penyelesaian konflik agrarian sebagai bagian dari usaha mewujudkan korporasi usaha yang baik. Sebagai lembaga yang memberikan kerangka regulasi dan "pengendali usaha" operasi usaha BUMN perkebunan, pemahaman dan kepedulian kementerian ini terhadap konflik agrarian sangat minim.
Akibatnya, banyak pula usulan dan desakan penyelesaian konflik mengalami jalan buntu. Berdasarkan Data KPA, konflik agraria yang melibatkan PTPN dan Perhutani setidaknya terjadi di 237 desa dengan luasan mencapai 330.024 hektar. Data ini baru mengacu pada Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) Anggota KPA saja.
Meskipun lokasi-lokasi tersebut telah berulangkali diterima langsung pengaduannya oleh Presiden sebagai bagian dari tuntutan evaluasi terhadap kegagalan RA PTPN dan Perhutani, namun lagi-lagi penyelesaiannya tidak berhasil. Pihak BUMN, PTPN dan Perhutani terusmenerus berlindung di balik dalih menyelamatkan asset negara. Karena itu hingga sekarang belum ada K/L yang berusaha keras mencari solusi dan terobosan hukum meskipun sebenarnya memiliki kewenangan.
Semakin ironis, meski dilaporkan bahwa telah dilakukan Rapat Terbatas (Ratas) Kabinet yang membahas mengenai Reforma Agraria dan penangan konflik agrarian, bahkan Presiden berulang kali mempertanyakan kemajuan dan menginstruksikan percepatan penyelesaian konflik kepada Menteri BUMN situasi tidak banyak berubah.
E. Pentingnya Terobosan Hukum dan Politik
Mandegnya penyelesaian konflik agraria dan redistribusi tanah untuk kepentingan reforma agraria terkait masalah PTPN sebenarnya bukan lah terletak pada kekurangan regulasi. Terdapat UUPA 1960, PP No.40/1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai, sebagaiman telah diubah ke dalam PP 18/2021 tentang Pendaftaran Tanah hingga termutakhir ada Perpres No. 86 tentang Reforma Agraria yang juga menuntut pelaksanaan reforma agraria terhadap HGU-HGU bermasalah dan/atau kadaluarsa, apalagi HGU-HGU PTPN yang mencaplok perkampungan dan pertanian produktif sejak puluhan tahun.
Penting dilakukan kepemimpinan politik presiden untuk menghadirkan terobosan hukum terkait klaim-klaim asset negara di atas desa-desa dan tanah produktif masyarakat. Sebetulnya hal ini bukanlah sesuatu yang sulit jika Presiden mengarahkan seluruh jajaran kabinet untuk duduk bersama dan melakukan kesepakatan untuk segera menuntaskan konflik-konflik agraria PTPN.
Bahkan KPK, Ombudsman, MA, Komisi Yudisial, Polri dan para pihak yang relevan dan urgent dapat dengan mudah dilibatkan oleh Presiden untuk menjawab alasan-alasan dan hambatan hukum klasik-normatif selama ini terkait asset negara. Kekhawatiran tuduhan penggelapan asset juga selalu dibenturkan ketika menjawab aspirasi rakyat. Ratas Presiden seharusnya mampu menghasilkan terobosan dan pembaruan hukum yang progresif, mengikat dan konkrit jika political will memang kuat.
"Luasnya konflik agraria kehutanan ini menandakan betapa luasnya penguasaan tanah oleh korporasi kehutanan Negara dan swasta. Bahkan laporan Kementrian LHK menunjukkan sebanyak 26.000 desa masih diklaim sebagai kawasan hutan."
Kriminalisasi Massal dan Kekerasan Dalam Konflik Agraria
Model dan cara penanganan konflik agraria oleh pihak pemerintah dan aparat keamanan masih menyimpan sejumlah persoalan mendasar. Pada periode kedua pemerintah Presiden Joko Widodo memperlihatkan trend yang sangat mengkhawatirkan dalam penanganan konflik agraria. Pendekatan represif, diskriminatif, intimidatif, menyebar teror hingga penanganan yang manipulatif saat konflik agraria tengah memanas masih menjadi pilihan penanganan yang dikedepankan. Terdapat kecenderungan asal main tangkap rakyat yang mempertahankan haknya atas tanah. Pasa-pasal yang digunakan masing seperti Pasal 363, 385, 167, 170, KUHP, Pasal 55 jo. Pasal 107 UU Perkebunan dan Pasal 6 UU Prp no 51 tahun 1960
Akibat pendekatan yang demikian, konflik agraria sarat korban kekerasan dan pelanggaran HAM. Hasilnya, penangkapan dan upaya pemidanaan terhadap masyarakat yang mempertahankan haknya marak terjadi. Alhasil kriminalisasi agraria di tahun 2022 naik drastis dibandingkan tahun 2021.
Penganiayaan
TOTAL
Kriminalisasi
Tewas
Tewas
Gambar 12: Korban Kekerasan dan Kriminalisasi Konflik Agraria 2022
Sepanjang tahun 2022, KPA mencatat terjadi 497 kasus kriminalisasi dialami oleh pejuang hak atas tanah di berbagai penjuru tanah air. Dari total korban tersebut, 471 orang diantaranya laki-laki dan 26 orang perempuan. Sebanyak 38 orang mengalami penganiayaan (26 laki-laki dan 12 perempuan), tiga orang tertembak (2 laki-laki dan 1 perempuan) serta tiga orang tewas (1 laki-laki dan 2 perempuan) di wilayah konflik agraria.
| Nama | Jenis Kelamin | Sektor | Wilayah | Penyebab |
| Erfaldi (21) | Laki-laki | Pertambangan | Sulawesi Tengah | Tertembak |
| Erni Br Pinem (41) | Perempuan | Perkebunan | Sumatra Utara | Kelelahan menghadapi apparat |
| Nuru'Sali (78) | Perempuan | Pertambangan | Sulawesi Selatan | Dianiaya |
Gambar 13: Korban Tewas di Wilayah Konflik Agraria
Jika dilihat dalam data konflik agraria tiga tahun terakhir, maka selama periode kedua pemerintahan Jokowi menunjukkan kenaikan angka kasus kriminalisasi. Dalam catatan KPA, sejak tahun 2020 s/d 2022 terjadi 767 kasus kriminalisasi agraria. Realitas agraria yang patut menjadi alarm darurat agraria, saat aspirasi hak-hak konstitusional agraria oleh rakyat direspon dengan kekerasan dan upaya pembungkaman perjuangan.
Gambar 14: Trend Kriminalisasi Tiga Tahun Terakhir
Tingginya angka kriminalisasi didukung oleh cara-cara penanganan yang selalu menggunakan aparat keamanan dalam penanganan konflik. Tak pelak pendekatan-pendekatan tersebut selalu berujung pada kasus penahanan sepihak, sebab lagi-lagi aparat kepolisian gagal memahami akar dari persoalan konflik agraria yang terjadi.
Target-target pemulihan ekonomi pasca krisis akibat pandemi Covid-19 nampaknya menjadi alasan semakin represifnya Negara dalam menangani konflik-konflik agraria yang meletus di lapangan. Berbagai penolakan yang terjadi di lapangan akhirnya membuat pemerintah memilih jalan pintas, memukul mundur perlawanan masyarakat. Sebab pendekatan melalui dialog bisa jadi membutuhkan waktu yang lama sehingga akan membuat target-target pemulihan ekonomi yang masih bersandar pada pembangunan infrastruktur dan industri ekstraktif tidak akan tercapai.
Tak mengherankan, pendekatan-pendekatan semacam itu telah melahirkan kriminalisasi secara massal di wilayah konflik agraria. Sebut saja seperti kasus konflik agraria di Muko-muko, Bengkulu. Sedikitnya 40 warga Desa Malin Deman yang berkonflik dengan PT. Daria Dharma Pratama (DDP) dikriminalisasi dan ditelanjangi oleh aparat keamanan. Mereka dituduh melakukan pencurian di lahan perusahaan.
| Pelaku Kekerasan | Jumlah |
| Polisi | 51 |
| Militer (TNI) | 9 |
| Satpol PP | 3 |
| Security | 10 |
Gambar 15: Pelaku Kekerasan dan Kriminalisasi di Wilayah Konflik Agraria
Situasi yang sama juga terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Warga menolak penambangan batu andesit di desa mereka untuk pembangunan Bendungan Bener. Saat penolakan, aparat kepolisian secara brutal menangkap 40 orang warga (satu diantaranya perempuan) tanpa adanya upaya pendekatan yang humanis terhadap warga.
Bergeser ke timur, brutalitas aparat juga terjadi di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sedikitnya 42 orang warga ditangkap di waktu sama oleh aparat kepolisian. Ihwal penangkapan ini adalah penolakan yang dilakukan warga terhadap kebijakan Gubernur NTT, Viktor Laiskodat terhadap Kawasan Wisata Taman Nasional Komodo. Sang Gubernur mengeluarkan kebijakan menaikkan harga tiket masuk secara drastic. Dampaknya pengunjung jadi menurun dan mengurangi pendapatan warga yang selama ini menggantungkan hidup mereka dari pariwisata di Labuan Bajo. Menurut pengakuan korban, aparat dari Polres Manggarai Barat menyerang warga yang berada di kafe-kafe serta melakukan perusakan.
Di provinsi yang sama, Masyarakat Adat Rendu di Nagakeo ditangkap secara sepihak oleh aparat kepolisian saat mereka menolak pembangunan Waduk Lambo yang merampas tanah dan wilayah adat mereka. Sedikitnya, 24 orang warga dikriminalisi di waktu bersamaan.
Terakhir, konflik agraria yang terjadi di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah yang terjadi awal tahun ini menyebabkan 59 warga yang ditangkap usai terjadi kericuhan akibat penutupan jalan oleh warga yang berkonflik dengan PT. Trio Kencana yang beroperasi bisnis tambang secara illegal. Bahkan kericuhan tersebut menewaskan salah satu warga, yakni Erfaldi akibat terkena peluru nyasar dari aparat kepolisian.
Di sisi lain, praktik dan strategi penanganan yang represif dan manipulatif didorong justru untuk semakin memperkeruh situasi di lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk meredam resistensi dan perjuangan hak masyarakat. Bahkan memecah belah warga di bawah sehingga konflik agraria vertikal antara rakyat dengan badan usaha atau Negara dapat bermetamorfosa menjadi konflik horizontal, rakyat diadu dengan rakyat. Akhirnya, stigma terhadap posisi masyarakat korban seringkali dinarasikan negatif untuk membangun sentimen publik-illegal, pencuri, perambah, pengacau, provokator, kelompok anti-pembangunan, komunis dan sebagainya, kerap menjadi label yang disematkan kepada petani, masyarakat adat, masyarakat miskin, aktivis dan organisasi masyarakat sipil.
Inkonstitusional Bank Tanah
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.91/PUU-XVIII/2020, pada 25 November 2022 telah mengabulkan sebagian uji formil kelompok masyarakat sipil terhadap UU Cipta Kerja (UUCK). Melalui putusannya, MK menyatakan bahwa UUCK dinyatakan inkonstitusional bersyarat.
Mengutip laporan pemantauan Komite Pembela Hak Konstitusional (Kepal), terdapat dua hal krusial dari putusan tersebut. Pertama, Pemerintah dan DPR diberi waktu 2 (dua) tahun untuk memperbaiki UU Cipta Kerja, meliputi formil dan materil; dan Kedua, pemerintah menunda tindakan atau kebijakan strategis dan pembentukan peraturan perundang-undangan terkait UU Cipta Kerja. Kedua hal tersebut sangat krusial karena mempengaruhi hajat hidup rakyat banyak.
Namun pemerintah mengabaikan putusan tersebut, sehingga salah satunya, kelembagaan Bank Tanah yang dihasilkan oleh UUCK terus berlanjut. Padahal, secara hukum Bank Tanah dan seluruh aturannya tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini adalah konsekuensi dari Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020. Sifat putusan MK yang final dan mengikat ini mewajibkan seluruh pihak baik pemerintah, pengusaha dan masyarakat agar mematuhi. Terlebih bagi pemerintah, kepatuhan pada Putusan MK di atas adalah bentuk kewajiban hukum penyelenggara negara dalam menjalankan konstitusi sebagai dasar negara. Bukan mengesampingkan putusan MK tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Presiden yang menyatakan menyatakan bahwa UUCK tetap berlaku karena tidak menemukan satu pasal pun yang dibatalkan MK.
Februari 2021 -Mei 2021 27 Desember Mei 2021 31 Desember 2021 2022 PP Hak Atas Keppres Satgas Keppres Satgas PP Tanah dan Percepatan Perpres Percepatan HPL Sosialisasi Struktur BT Investasi Penambahan UUCK Modal BT November 2020 April 2021 30 Desember 2021-November 2021 -30 Desember 2022 UUCK PP 64/2021 PP Modal Putusan Perppu CK Disahkan tentang Bank Tanah MK 91 copy paste Badan Bank Bank Tanah Tanah
Gambar 16: Tancap Gas Lembaga Bank Tanah
Tidak lama berselang setelah putusan MK, pemerintah membuat regulasi baru melalui Pepres 113/2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah dan PP 124/2021 tentang Modal Bank Tanah. Tampak jelas tancap gas pembentukan dan operasionalisasi badan baru ini terus dipaksakan. Regulasi-regulasi penopang pembentukan Bank Tanah ini menyusul PP 64/2021 tentang Bank Tanah yang telah diterbitkan sebelumnya, sebelum putusan MK.
Parahnya, meskipun Perppu Cipta Kerja masih menyisakan kontroversi dan ditolak banyak kalangan, Presiden Jokowi kembali mengeluarkan kebijakan inkonstitusional dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Modal Badan Bank Tanah. Peraturan ini diteken setelah presiden pada 31 Desember 2022, satu hari berselang setelah perppu terbit. Semakin terlihat bahwa misi dan operasi Bank Tanah ini terus dipaksakan.
Akibat pelembagaan dan operasi Badan Bank Tanah telah terjadi beberapa persoalan mendasar diantaranya:
Obyek Tanah Prioritas Reforma Agraria Dibajak Bank Tanah
9 JUTA HEKTARE Reforma Agraria 4.5 JUTA 4.5 JUTA HEKTARE HEKTARE Legalisasi Aset Redistribusi Tanah TARGET BANK TANAH Tanah transmigrasi yang belum HGU habis dan Pelepasan bersertifikat Legalisasi Aset tanah terlantar kawasan hutan 0,6 JUTA HA 3,9 JUTA HA 0,4 JUTA HA 4,1 JUTA HA
A.“Perampasan Tanah” Objek Reforma Agraria
Sebagaimana telah dianalisa sebelumnya, bahwa Bank Tanah akan menghasilkan penyelewengan terhadap pelaksanaan reforma agraria (Lihat Catahu KPA 2021, 2020 dan 2019). Prediksi KPA bahwa akan terjadi masalah baru terkait pelaksanaan reforma agraria mengalami kenyataannya pada tahun 2022.
Salah satu temuan terkait praktik Bank Tanah di tahun 2022 terjadi di Desa Batulawang. Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Tanah garapan petani, eks HGU PT. Maskapai Perkebunan Moelia (MPM) yang telah habis masa berlakunya sejak 2012, tiba-tiba diklaim sepihak sebagai asset Bank Tanah.
Klaim tersebut bersandarkan pada Nota Kesepahaman (MoU) pada 9 Juni 2022 karena PT. MPM dan Bank Tanah yang intinya menyepakati kerjasama pemanfaatan tanah bekas HGU untuk diterbitkan HPL Bank Tanah. Perjanjian semacam ini telah mengabaikan hukum agraria bahwa PT. MPM secara hukum tidak memiliki kedudukan hukum untuk melakukan kesepakatan, sebab tanah yang sudah habis jangka waktunya sesuai dengan UUPA adalah Tanah Negara.
Di sisi lain, tanah yang posisinya bisa begitu saja diklaim sebagai asset HPL BT melalui MoU tersebut tersebut adalah usulan prioritas penyelesaian konflik agraria. Bahkan Kementerian ATR/BPN telah memulai upaya redistribusi tanah pada sejak 2017. Upaya tersebut sempat terbentur sebab pada 2021 pihak perusahaan dan Pemda Cianjur keberatan jika tanah tersebut diredistribusikan kepada para petani penggarap.
KekayaanTanah Badan Bank Tanah Membajak Tanah Masyarakat dan Obyek Prioritas Reforma Agraria
Sumber tanah untuk Bank Tanah PP 64/2o21 tentang Badan Bank Tanah
Tanah hasil penetapan pemerintah berasal dari:
Tanah bekas hak
Kawasan dan tanah terlantar
Tanah pelepasan Kawasan hutan
Tanah Timbul
Tanah hasil reklamasi
Tanah bekas tambang
Tanah pulau-pulau kecil
Tanah yang terkena kebijakan tata ruang
Tanah yang tidak ada penguasaan di atasnya
Tanah dari pihak lain berasal dari
Salah satunya dari masyarakat dan badan usaha;
Pembelian; pemerimaan hibah; tukar menukar; pelepasan hak; perolehan bentuk lainnya
Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Perpres86/2o18 tentang Reforma Agraria
Eks HGU dan HGB dan tidak diperpanjang
Tarah dari loecapiban pemegang HGU minimal ao% dari luas tanah HGU yung barubah menjadi HGB
Tanah dari kewajiban minimal zo % dai tanah negasa yang diberikan kepada pemegang HGU dalam proses pemberian, perpanjangan dan
Tanah dari pelspasan KH atau hasil perubahan batas Kawasan hutan yang ditetapkan sebagai TORA (temmasuk tanah dalam klaim KH yang sudah dikuassi masyarskat)
Tanah Negara bekas tanah terlantae
Tarah hail pemnpuluaian sengksta dan konflik agmrian
Tanah bekas tambang di las KH
Tanah Timbul
Tanah yng memenuhi syunst penguatan hak rakcyat atas tanah, dari: hibah permahan abg tanggung jerab social dan lingkungan; sisa tarah sumbangan tanah pembangunan
Tanah negara yang sudah dilouasai oleh masyarakat
B. Penyelewengan Objek RA oleh Bank Tanah
Mengingat sumber asset Bank Tanah adalah tanah-tanah yang seharusnya dan seluruhnya menjadi objek reforma agraria, pemberian penguasaan sepihak kepada Bank Tanah telah menghasilkan sejumlah penyelewengan penggunaan tanah tersebut.
Sebagai contoh Bank Tanah dan perusahaan MPM yang secara hukum sebenarnya tidak memiliki dasar hukum atas tanah tersebut melakukan upaya bagi-bagi penggunaan tanah. Dapat ditebak bagi-bagi tanah semacam ini mengabaikan posisi masyarakat. Bahkan, Bank Tanah, Pemda dan Perusahaan sepakat untuk memberikan tanah tersebut untuk kepentingan Densus 88. Posisi petani menjadi rentan digusur, padahal telah puluhan tahun petani menguasai tanah tersebut, bahkan telah digarap secara produktif sebagai tanah pertanian holtikultura.
C. Konflik Kepentingan Penggunaan Tanah Negara
Sebagaimana analisa sebelumnya bahwa Bank Tanah berpotensi menggunakan kedudukannya untuk mengabaikan reforma agraria dan menjadi kepanjangan tangan badan usaha Nampak dari temuan korespondensi Bank Tanah yang mengusahakan perpanjangan HGU PT. MPM atas tanah yang selama ini mereka diterlantarkan dan seharusnya menjadi objek reforma agraria.
Bahkan, hasil investigasi KPA menemukan sejumlah potensi konflik kepentingan dalam penggunaan tanah. Direktur PT. MPM merupakan istri dari salah satu pejabat di lingkaran Densus 88 Mabes Polri. Pemberian sebagian bekas HGU tersebut kepada Densus 88 menandakan bahwa terjadi konflik kepentingan dalam penggunaan tanah oleh Bank Tanah.
OperasionalisasiPengadaan Tanah oleh Bank Tanah diLapangan Berdampak Terhadap Petani dan Reforma Agraria Contoh Kasus: LPRA Desa Batulawang- Cianjur, Jabar
Membahayakan ReformaAgraria, bukan mendukung/ mengutamakanRA
Tanah masyarakat masuk
target pengadaan tanah oleh Bank Tanah; MoU Bank Tanah-PT. MPM
Tanah pertanian produktif dan pemukiman wargayang menjadi prioritas RA tibatiba dialokasikan 5o ha untuk Densus 88
Pejabat PT. MPM dan Pejabat Densus 88 Memiliki konflik kepentingan.
Salah satu temuan terkait praktik Bank Tanah di tahun 2022 terjadi di Desa Batulawang. Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Tanah garapan petani, eks HGU PT. Maskapai Perkebunan Moelia (MPM) yang telah habis masa berlakunya sejak 2012, tiba-tiba diklaim sepihak sebagai asset Bank Tanah.
D. Aktor Baru Pelaku Konflik Agraria
Praktik Bank Tanah semacam ini memperlihatkan bahwa klaim sebagai pelaksana reforma agrarian melalui Bank Tanah tidak dapat dilakukan. Sebab, desain kelembagaan lembaga ini adalah lembaga penyedia tanah bagi dunia usaha lebih dominan dalam lembaga ini.
Berdasarkan temuan KPA sejauh ini (temuan sementara) terdapat 34 lokasi yang akan menjadi calon asset Bank Tanah seluas 24.764 hektar yang sebagian besarnya berpotensi mencaplok tanah-tanah masyarakat. Seperti yang dialami warga di empat kelurahan di Penajam Paser, Kalimantan Timur. Mereka resah sebab tanah mereka tiba-tiba dipasang patok papan plang Bank Tanah. Menurut pengakuan warga, tindakan tersebut dilakukan tanpa adanya sosialisasi kepada mereka sebelumnya. Situasi serupa juga terjadi di Bali dan Sumatra Utara.
Pola-pola seperti ini akan terus bertambah jika melihat bagaimana lembaga ini berjalan. Bagaimana tanah-tanah untuk kepentingan reforma agraria secara sepihak disabotase untuk kepentingan kelompokkelompok bisnis. Sebab sumber-sumber Bank Tanah ini berasal dari tanah-tanah yang selama ini menjadi objek reforma agraria. Sehingga dapat disimpulkan bahwa BT telah menjadi aktor baru konflik agraria.
PT. MPM BPN PT. MPM membuat MoU memberikan PT. MPM dengan Bank menunjuk pembaruan HGU HGU PT. MPM minta Pemda Tanah sebagai Densus 88 di atas HPL expired mendukung dasar perubahan sebagai Bank Tanah PT. pembaruan hak HGU menjadi penerima alokasi MPM dan HP HPL sebelum TORA untuk Densus 88 terbit HGU baru
Gambar 16: Sabotase Reforma Agraria Melalui Bank Tanah Kasus LPRA Batulawang
Hentikan Liberalisme Pertanahan Bank Tanah
Sebaiknya pemerintah segera menghentikan proses liberalisasi pasar tanah di Indonesia via Bank Tanah. Model dan cara kerja Bank Tanah bertentangan dengan Konstitusi dan UUPA 1960, sebab telah menempatkan tanah hanya sebagai barang komoditas yang bebas ditransaksikan oleh para pemilik modal. Selebihnya, cara bekerja Bank Tanah telah menghidupkan lagi penyimpangan hak menguasai dari negara (HMN). Hal ini membahayakan di tengah banyak tanah dan wilayah hidup masyarakat belum kunjung didaftarkan dan diberikan jaminan kepastian hukumnya.
Lebih-lebih, Badan Bank Tanah yang dilahirkan UUCK dan kemudian ditopang oleh Perppu Cipta Kerja adalah inkonstitusional.
Langkah Mundur Rencana 160 Tahun HGB Demi IKN
Pemerintah terus mencari cara bagaimana mengundang sebanyakbanyaknya para investor dan pelaku bisnis untuk berinvestasi di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) dan di wilayah lainnya di republik ini. Terbaru, pemerintah melempar wacana dan rencana soal jaminan 160 tahun HGB langsung di muka kepada para investor agar semakin berminat menanamkan investasinya. Hal ini disampaikan Menteri ATR/ BPN, yang menegaskan bahwa kementeriannya akan memberikan kemudahan urusan pertanahan, tata ruang, dan perizinan usaha untuk menarik minat para investor agar mau berinvestasi di IKN.
Sebagai sebuah wacana sebenarnya sah-sah saja, termasuk promosi kepada investor domestik dan asing. Tetapi hal ini mengundang kontroversi sebab secara filosofis, ideologis dan historis dalam tata hukum agraria, memberi 160 tahun HGB sekaligus di muka bagi badan usaha/pengusaha merupakan bentuk pelanggaran konstitusional. Gagasan seperti ini sempat didorong serius melalui rumusan RUU Pertanahan pada tahun 2019 berupa 95 tahun HGU, yang pada akhirnya menuai protes dan gagal disahkan DPR.
Memberikan celah hukum bagi investor/badan usaha swsata nasional dan/atau asing untuk memonopoli tanah melalui pemberian hak atas tanah (HGB atau HGU) dengan periode konsesi yang fantastis, merupakan langkah hukum yang sudah jelas dilarang Konstitusi dan Undang-Undang No.5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960).
Undang-undang Pokok Agraria 1960 memandatkan pemberian HGB selama 30 tahun yang dapat diperpanjang selama 20 tahun. Di sisi lain, UUPA 1960 juga tidak mengenal ketentuan pembaruan hak atas tanah melalui HGB, terlebih model pembagian siklus dalam pemberian hak atas tanah. Jika rencana ini direalisasikan, akan melanggar Konstitusi sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No.21-22/PUU/2007 yang telah membatalkan HGB 80 tahun sekaligus di muka. Jika 80 tahun saja sudah melanggar Konstitusi, apalagi 160 tahun.
Akal-akalan hukum ini nampaknya untuk mengatasi hambatan aturan dengan cara memberikan HGB di atas hak pengelolaan (HPL) dengan perikatan perjanjian perpanjangan dan pembaruan sekaligus sebanyak dua kali sehingga memberi jaminan 160 tahun sekaligus.
Hukum agraria seperti disebut di atas merupakan langkah jauh lebih mundur lagi, sebab justru lebih parah isinya dari UU Agraria Kolonial 1870, yang telah dicabut saat kita merdeka oleh UUPA . Di sisi lain, usulan pembaruan HGB di wilayah IKN yang saat ini sedang dikebut pemerintah juga tidak memiliki landasan hukum yang jelas. Sebab, UUCK yang dijadikan landasan hukum telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Begitu pula dengan UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, pemerintah tidak dapat merevisi begitu saja UU IKN demi memasukan klausul 160 tahun ha katas tanah bagi investor.
Problem struktural dan teknis lainnya, bahwa proses penunjukkan dan penetapan lokasi IKN yang dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, tanpa partisipasi publik yang bermakna dan dilakukan tanpa melihat realitas penguasaan dan pemilikan tanah masyarakat akan berpotensi meningkatkan letusan konflik agraria, ketimpangan dan monopoli tanah oleh badan usaha skala besar di Kalimantan Timur dan sekitarnya. Sebab kawasan IKN tersebut sebagiannya berada di atas tanah dan wilayah masyarakat adat. Dengan begitu berpotensi merampas tanah dan ruang hidup mereka jika pembangunan proyek ini dilanjutkan dengan tata-cara yang inkonstitusional.
Pemerintah juga mengabaikan bahwa di atas tanah yang ditargetkan menjadi obyek pengadaan tanah bagi IKN selama ini telah terjadi monopoli dan tumpang tindih ijin/konsesi antara bisnis perkebunan, kehutanan serta tambang. Cara-cara tertutup, memaksakan dan berorientasi pada kepentingan bisnis semata hanya akan memuluskan praktik koruptif, kolutif dan manipulatif di dalam proses pengadaan tanah dan tukar-guling kawasan lewat bancakan dan kapling-kapling bisnis para pemodal, spekulan dan mafia tanah. Reorganisasi ruang ruang akumulasi kapital baru lah yang akan tercipta atas nama kepentingan ibu kota negara. Jika belum dapat dilakukan secara konsitusional, sebaiknya proyek IKN ini ditunda saja.
RanPerpres Reforma Agraria Belum Berniat Tuntaskan Konflik
Pemerintah menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (RanPerpres RA). Rancangan Perpres dimaksudkan untuk menggantikan Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Perpres RA) dan Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Perpres 88).
Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat sejumlah masalah pokok RanPerpres RA, diantaranya sebagai berikut:
A. Proses Perumusan Tertutup, Tanpa Partisipasi Rakyat
Perumusan dan Pembahasan RanPerPress tidak menghadirkan partisipasi rakyat secara bermakna. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan K/L lainnya telah mengabaikan sejarah mengapa desakan dan urgensi revisi Perpres RA dilayangkan KPA bersama Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) kepada Presiden RI pada 24 September 2019. Proses revisi diketahui mangkrak dan semakin tertutup prosesnya sejak 2019 s/d 2022. Tidak ada kejelasan informasi dari Pemerintah setiap dimintai penjelasan status dan progress revisi.
Secara tiba-tiba, jelang akhir tahun 2022, di Bulan November Kemenko Perekonomian menggelar Diskusi Publik membahas RanPerpres RA. Informasi kegiatan tersebut menyebar tiba-tiba berselang beredarnya naskah elektronik RanPerpres RA. Dari penelusuran, draft tersebut baru saja diupload Kemenko di laman resminya pada 26 Oktober 2022. Bentuk kegiatan diskusi yang dirancang bersifat formalitas (entertainment) semata. Kabarnya pemerintah ingin mengesahkannya di akhir tahun 2022 atau di awal 2023.
B. Sabotase RanPerpres Reforma Agraria oleh Kemenko Perekonomian
Rancangan Perpres Reforma Agraria yang disusun pemerintah bahkan melanggar putusan Mahkamah Konstitusi dan mengkhianati UUPA 1960. Sebab, kita ketahui bersama bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja (UUCK) inkonstitusional bersyarat. Konsekuensinya, pemerintah tidak diperbolehkan membuat produk regulasi baru turunan UUCK, apalagi yang menyangkut program prioritas nasional dan dapat berdampak luas kepada masyarakat.
Dengan menjadikan UUCK sebagai dasar pertimbangan (konsideran) utama, maka Tim Perumus tidak saja melanggar Putusan MK, tetapi juga kembali memanipulasi dasar-dasar urgensi perbaikan Perpres RA. Sejak awal, orientasi perbaikan perpres adalah pelurusan kebijakan dan praktik RA yang harus dikembalikan pada tujuan utamanya sesuai mandat yang diemban oleh Perpres RA sendiri, yakni: Memperbaiki ketimpangan penguasaan tanah; Menyelesaikan konflik agraria di seluruh sektor (perkebunanan BUMN-PTPN/swasta, kehutanan BUMN- Perhutani/swasta, dsb); Memulihkan hak masyarakat yang terampas; Memastikan RA berdampak pada kesejahteraan masyarakat agraris.
Alih-alih mengembalikan orientasi hukum agraria yang sejalan dengan Konstitusi dan UUPA 1960 dalam menjalankan RA, justru UUCK masuk menjadi pertimbangan RanPerpres. Kemenko dan KSP lupa, bahwa hukum agraria nasional kita adalah UUPA, bukan UUCK yang melanggar Konstitusi. Inilah bentuk sabotase hukum dan orientasi pembaruan kebijakan reforma agrarian.
C. Hilangnya Tujuh Tujuan Reforma Agraria Dalam RanPerpres Pemerintah
Rancangan Perpres yang dilakukan pemerintah juga menghilangkan 7 (tujuh) tujuan RA, yang menjadi bagian terpenting dan fundamental dalam Perpres No. 86 Tahun2018 tentang Reforma Agraria. Akibatnya, rancangan yang disusun pemerintah justru mengaburkan dan menyesatkan tujuan RA di Indonesia. Tanpa ketegasan tujuan yang hendak dicapai, maka semakin mudah RA ditafsirkan dan diselewengkan seperti yang sudah-sudah. Padahal revisi Perpres RA dituntut untuk memperbaiki kebijakannya agar pelaksanaan RA agar sesuai dengan 7
(tujuh) tujuan dalam Perpres 86/2018, yaitu soal perbaikan ketimpangan penguasaan tanah dan penyelesaian konflik agraria.
D. Setengah Hati Selesaikan Konflik Agraria PTPN/BUMN
Masalah lainnya, rumusan hukum untuk menuntaskan konflik agraria BUMN (PTPN/Perhutani) masih jauh dari kehendak politik dan hukum yang progresif. Belum ada terobosan politik dan hukum yang dirancang untuk menuntaskan konflik agraria akut antara masyarakat dengan perusahaan BUMN, baik PTPN maupun Perhutani/Inhutani. Selama ini Kementerian BUMN, KSP, Kementerian ATR/BPN selalu berputar di alasan kesulitan melepaskan tanah asset negara.
Kendati dalam RanPerpres diatur tentang penyelesaian konflik agraria terkait BUMN, opsi yang ditawarkan masih seputar hak tanah berjangka waktu (bersifat sementara) dan/atau diserahkan sesuai kesepakatan para pihak serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini bentuk penyelesaian konflik setengah hati, sebab dapat dipastikan prosesnya akan berulang seperti 8 tahun terakhir ini. Terdapat banyak pasal bersayap dan penuh syarat bagi petani, buruh tani, masyarakat adat, nelayan, perempuan, dan kelompok rentan lainnya untuk memiliki hak penuh atas tanahnya, pemukimannya, tanah pertanian/kebunnya, dan wilayah adatnya.
Problem soal kehilangan asset Negara dan/atau melepas asset melalui penghapusbukuan, atau alternatif lain berupa pemberian hak pakai (HP) di atas hak pengelolaan (HPL) BUMN/PTPN tidak sepenuhnya tepat, bahkan bisa melanggar hak konstitusional rakyat. Sebab, haruslah diingat, RA terkait konflik agrarian PTPN tidak selalu paradigmanya soal "penghapusan asset negara", sebab ada banyak konflik yang model penyelesaiannya adalah usaha korektif negara atas kesalahan sejarah perampasan tanah masyarakat di masa lalu, kesalahan penerbitan ijin lokasi/HGU yang memasukan kampung dan desa-desa ke dalam konsesi kebun negara.
Jadi bukan semata persoalan penghapusan asset atau soal kerugian Negara karena kehilangan asset. Melainkan roadmap RA sebagai jalan pemulihan dan pengembalian konstitusionalitas warga negara atas tanah, baik secara sendiri-sendiri atau pun secara bersama (kolektif/ komunal). Tengoklah Kasus Sei Mencirim dan Simalingkar, Sumatera Utara yang berkonflik dengan PTPN III. Meski telah bertemu 3 (tiga) kali dengan Presiden, dilakukan berbagai ratas/rapat tingkat menteri tetapi tidak kunjung tuntas.
Proses dan model penyelesaiannya diputar-putar sesuai perspektif K/L dan gubernur yang terlanjur ego-sektoral dan memiliki kepentingan bisnis dan politik, di luar keinginan mensejahterakan petani. Padahal letusan konflik agrarian masyarakat dengan PTPN sepanjang tahun terjadi dimana-mana tanpa penyelesaian. Ranperpre belum menghadirkan political will yang berarti untuk membongkar akar konflik agrarian BUMN.
TANAH NEGARA HASIL OPTIMALISASI TANAH ASET PT. LEMBAH TANAH LOT YANG DIPERUNTUKKAN SEBAGAI ASET BANK TANAH ASAL HGB NO 118 SELUAS 1.200M²
BT Badan Bank Tanah TANAH NEGARA DALAM PENGUASAAN BANK TANAH DILARANG MELAKUKAN KEGIATAN PEMANFAATAN TANAH TANPA IZIN BANK TANAH Telepon 081256777597 Enal :[email protected]
E. Kementerian LHK Enggan Laksanakan Kewajiban Reforma Agraria
Usaha negara untuk menjalankan Reforma Agraria terhadap praktik Negarasisasi Hutan melalui "keterlanjuran" monopoli Perhutani, HTI dan bisnis kehutanan berbasis konservasi masih jauh dari itikad baik. Penggabungan revisi dengan Perpres 88 tidak merubah apa pun, kecuali ingin menerus-neruskan azas domein verklaring ala kolonial atas nama kawasan hutan. Dualisme pertanahan antara tanah hutan dan non hutan kembali dikuatkan.
Kita ketahui bahwa Kementerian LHK memiliki kewajiban pelaksanaan RA seluas 4,1 juta hektar dari total 9 juta hektar. Sayangnya selama 8 tahun terakhir, usaha RA terhadap klaim-klaim kawasan hutan yang menyimpang seperti menemui jalan buntu. Alih-alih dimerdekakan tanahnya dari status kawasan hutan yang menyimpang, petani terusmenerus dipaksa dan diberi opsi penyelesaiannya hanya melalui perhutanan sosial. Akibatnya, selama pemerintahan Jokowi kita menghasilkan capaian buruk RA terkait konflik agraria kehutanan.
Di dalam rumusan ranperpres, tidak ada prioritas desa-desa, pertanian dan perkebunan rakyat untuk segera dikeluarkan dari klaim Negara atas hutan. Bagaimana mungkin ladang-ladang pangan lumbung nasional dan desa-desa definitif masih terus diklaim sebagai Kawasan Hutan?
Revisi Perpres Reforma Agraria Kembali Pada UUPA 1960
Political will yang kuat menjadi prasyarat keberhasilan RA di sebuah negara. Idikator kuatnya keinginan politik itu tidak sekedar janji politik, tetapi juga harus tercermin dari bagaimana proses dan isi kebijakan yang ditetapkan. Bagaimana rumusan perbaikan kebijakan betulbetul akan menjawab aspirasi masyarakat dan mengatasi problem yang terus bergulir akibat kebijakan sebelumnya yang buruk.
Rumusan RanPerpres RA yang beredar menujukkan political will untuk memastikan konflik agraria dapat dituntaskan dengan menhadirkan terobosan hukum masih jauh dari harapan. Sama halnya dengan konflik agraria PTPN, Negaraisasi hutan lewat kuasa Perhutani/Inhutani dan HTI atau pun klaim hutan lindung serta zona konservasi di masa lalu yang "terlanjur" memasukan kampung-kampung dan pertanian rakyat memerlukan terobosan hukum. Usaha negara untuk mengkoreksi kesalahan masa lalunya belum diakomodir dalam rancangan yang disusun pemerintah.
Selain itu, jika berniat dan bertekad kuat hendak menjalankan RA, pemerintah perlu segera menghentikan pembahasan RanPerpres Percepatan RA yang inkonstitusional. Perbaikan Perpres RA harus kembali berpedoman pada UUD 1945 dan UUPA 1960 sebagai hukum agraria nasional tertinggi, bukan pada UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional.
Proses perumusan RanPerpres harus taat pada sejarah dan pokok-pokok mendasar dari urgensi perbaikan Perpres RA yang selama ini dituntut dengan memastikan pelibatan Gerakan Reforma Agraria secara aktif, setara, dan substantial. Sekaligus menjamin transparansi proses perumusan yang diselenggarakan oleh Kemenko Perekonomian, KSP, Kementerian ATR/ BPN, KLHK, Kementerian BUMN, Kemendagri, Kementerian Desa dan K/L lainnya, termasuk POLRI dan TNI. Sebab rakyat dan gerakan masyarakat sipil bukan penerima manfaat dari hasil perumusan kebijakan, tetapi elemen penting bangsa yang harus terwakili secara setara dan bermakna.
Kado Pahit Perppu Cipta Kerja di Akhir Tahun
Belum tuntas masalah agraria akibat implemetasi UUCK yang inkonstitusional pasca Putusan MK 91, di penghujung tahun 2022 sebuah manuver politik berbalut hukum kembali diambil pemerintah. Belum hilang dalam ingatan kita bagaimana proses perumusan dan substansi UUCK telah menuai protes meluas dari berbagai kalangan, kini problem baru hukum kembali lahir.
Terbaru, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang UU Cipta Kerja guna mensiasati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah menyatakan bahwa UUCK tersebut Inkonstitusional bersyarat. Alihalih melakukan perbaikan proses dan substansi seperti yang diminta oleh MK justru pemerintah mencari jalan pintas untuk memuluskan misi UUCK-nya dengan menampilkan "wajah baru tapi sama" bernama Perppu Cipta Kerja. Inilah penghianatan Konstitusi paling mutakhir.
Sejumlah masalah pokok penerbitan Perppu Cipta Kerja, diantaranya:
A. Kegentingan yang Memaksa: Memaksakan Perppu Cipta Kerja untuk Melawan Konstitusi
Secara proses, jelas tidak ada partisipasi bermakna dalam perumusan perppu tersebut. Padahal Putusan MK 91 merupakan jawaban konstitusional terhadap gugatan formil masyarakat terkait procedural penyusunan UUCK yang melanggar. Alih-alih memperbaiki tata-cara perumusan peraturan perundang-undangan sesuai prosedural dengan prinsip kehati-hatian (prudent) yang diamanatkan, pemerintah malah menuai masalah baru dengan cara menerbitkan Perppu secara diamdiam. Di penutup tahun, tepatnya pada 30 Desember 2022, Presiden menerbitkan Perppu Cipta Kerja.
Perppu Cipta Kerja diniatkan seolah-olah untuk menjalankan putusan MK sekaligus mencabut UUCK – artinya dengan manuver seperti ini, sebenarnya dengan sendirinya pemerintah telah mengakui bahwa UUCK produk hukum yang inkonstitusional. Sayangnya alih-alih perbaikan UUCK dilakukan sesuai amanat MK, justru perppu dibuat dengan alasan yang mengada-ngada, yaitu ikhwal "kegentingan yang memaksa" akibat krisis ekonomi, geopolitik global akibat perang Rusia dan Ukraina dan ketidakpastian hukum bagi investasi, yang berdampak pada situasi nasional.
Instrumen hukum yang digunakan oleh pemerintah untuk memaksakan Perppu adalah Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945 (setelah amandemen): Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Alasan kegentingan yang memaksa ini memang bisa berdasarkan pada subjektifitas Presiden, tetapi di situlah prinsip kehatihatian seorang kepala negara sekaligus pemerintahan seharusnya dalam memilih jalur tempuh perppu melalui tata-cara yang taat secara ketat pada Konstitusi dan Putusan MK.
B. Perbaikan Abal-abal: Perppu Cipta Kerja Copy Paste UU Cipta Kerja
Secara isi, Perppu Cipta Kerja juga ingin mengakali publik. Substansi UUCK diklaim digantikan dan telah diperbaiki oleh Perppu Cipta Kerja, padahal perppu yang terdiri dari 186 Pasal dan 1117 halaman tersebut mempunyai ruang lingkup dan substansi pengaturan yang sama buruknya dengan UUCK, yang sudah dinyatakan MK melanggar konstitusi.
Dalam urusan agraria Perppu Cipta Kerja tak ubahnya sekedar copypaste rumusan pasal-pasal UUCK. Kebijakan agraria yang dirugikan oleh UUCK masih bersemayam juga dalam rumusan Perppu, mulai dari pasal-pasal Badan Bank Tanah, Hak atas Tanah (HGU, HGB, Hak Pakai) hingga pengaturan jenis hak baru dalam bentuk hak pengelolaan (HPL), pengadaan tanah, kebijakan food estate dan importasi pangan, kemudahan izin, pengaturan AMDAL, pengenaan sanksi dan keistimewaan bagi investor seperti forest amnesty, dan RTRW yang bersemangat menyesuaikan kepentingan investor. Anehnya lagi, meski berdalih mencabut UUCK. peraturan pelaksana UUCK tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perppu. Dengan demikian Perppu Cipta Kerja sama halnya dengan UUCK secara filosofis, historis, ideologis dan sosiologis bertentangan dengan UUD 1945 dan UUPA 1960 sebab berwatak ultraliberal dan kapitalistik.
C. Manipulasi Kekosongan Hukum
Argumentasi bahwa pasca Putusan MK atas UUCK telah terjadi kekosongan hukum sehingga perppu menjadi relevan dan urgent dihadirkan adalah akal bulus lainnya. Sebab pemerintah agar taat Konstitusi dan Putusan MK, dapat kembali pada peraturan perundangundangan yang ada sebelum UUCK. Hukum agraia tertinggi menurut UUPA 1960 - yang telah dikhianati UUCK - masih berlaku, termasuk PP dan Perpres turunannya.
Contoh lainnya, misalnya soal pengadaan tanah bagi pembangunan dan kepentingan umum. Apakah betul saat ini terjadi kekosongan hukum yang membuat pemerintah sulit menjamin kebutuhan tanah bagi pengusaha dan badan usaha? Sama sekali tidak benar, sebab selama putusan MK dijalankan oleh Presiden dan DPR dalam jangka waktu dua tahun, maka pemerintah dapat kembali kepada UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Termasuk dalam urusan pengadaan tanah bagi IKN yang sering dijadikan alasan oleh pemerintah. Begitupun soal pangan, ada UU Pangan lama, yang bahkan lebih baik dari dari pasal-pasal pangan dalam UUCK/ Perppu Cipta Kerja.
Dengan demikian, sesungguhnya tidak ada kegentingan yang memaksa soal kekosongan hukum itu. Jelas, orientasi bisnis dan tuntutan pasar global kuat mengakar di balik dalil "kekosongan hukum" dan "kegentingan yang memaksa".
Urgensi Keputusan Politik Cabut Perppu Cipta Kerja atau Ultimatum Rakyat
Presiden harus segera mencabut Perppu Cipta Kerja. Jika tidak demikian, maka tinggal bagaimana proses politik di DPR RI dalam menyikapi gonjang-ganjing hukum oleh eksekutif, yang telah memporak-porandakan Konstitusi kita saat ini. Sebab Pasal 22 Ayat (2) dan (3) UUD 1945 mensyaratkan peraturan pemerintah harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut. Jika tidak mendapat persetujuan, maka perppu harus lah dicabut.
Namun, mengingat kekuatan oligarki ekonomi dan politik yang konon sudah menggurita di dalam gedung parlemen, dikhawatirkan seperti halnya UUCK, perppu yang berorientasi liberal dan kapitalistik itu dapat dengan mudah lolos di Sidang DPR RI. Jika demikian, maka Ultimatum Rakyat kepada kekuasaan yang menghianati ideologi Pancasila dan Konstitusi Negara patutlah kita desakkan.
04 | Penutup 真 上 1
人
PERIODE kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo seharusnya menjadi momentum tancap gas lebih kencang dalam hal percepatan redistribusi tanah dan penyelesaian konflik agraria di Indonesia. Mengingat pemerintahan ini telah dibekali waktu yang cukup untuk membuat terobosan dan berbagai peraturan operasional. Namun, kembali lagi bahwa langkah tersebut tidak berjalan secara komprehensif dan konsekuen. Ada tumpangtindih antara niatan reforma agraria untuk menyelesaikan konflik dan mengakui hak-hak rakyat, dengan hasrat besar mengamodir kepentingan investasi di Indonesia dalam hal pengadaan tanah.
Optimisme penyelesaian konflik agraria nampaknya semakin menurun mengingat waktu kritis yang tersisa. Praktis tahun 2023 adalah tahun harapan terakhir bagi petani dan rakyat kecil, sebab dapat dipastikan di tahun politik 2024 nanti, kerja-kerja riil untuk rakyat akan semakin sulit untuk menjadi pilihan menu pemerintahan dan para elit politik. Oleh sebab itu, tahun 2023 adalah kesempatan terakhir pemerintah untuk merealisasikan hak atas tanah bagi kaum petani, buruh, masyarakat adat, nelayan, perempuan dan rakyat miskin di kota melalui reforma agraria (land reform yang disempurnakan) sesuai UUPA 1960, PP 224/1961 dan Perpres Reforma Agraria.
Sementara itu, mitos bahwa investasi terhambat sebab para pengusaha dan badan usaha raksasa sulit mendapatkan tanah di negara kita merupakan lagu lama yang terus diputar. Padahal dapat dengan mudah kita saksikan realitas di lapangan justru menujukkan wajah buruk pengaturan agraria. Monopoli penguasaan tanah dan sumberdaya alam dalam berbagai wujud hak atas tanah dan ijin seperti HGU, HTI, ijin lokasi, HGB, IUP, HPL, bisnis konservasi, land banking swasta, land banking ala Bank Tanah bagi kepentingan investasi dan pertumbuhan ekonomi semata makin menggurita.
Nama-nama para tuan tanah (landlord) penguasa konsesi dan ijin sudah tak asing lagi di negeri ini, termasuk cengkraman kuasa asing atas tanah dan kekayaan alam kita. Dalam ideologi ekonomi dan politik agraria semacam itu, ekonomi kerakyatan yang menjadi cita-cita founding fathers kita semakin tenggelam. Akibatnya, rakyat sejak dijajah, merdeka hingga reformasi saat ini masih harus terus berjuang dan tetap dikondisikan untuk dibenturkan pada ragam hambatan hukum. Padahal yang diperjuangkan rakyat hanya sepetak sawah dan kampungnya.
Beban rakyat pun semakin berat, sebab UU Cipta Kerja dan seluruh regulasi turunannya beserta Perppu Cipta Kerja yang menghianati Konstitusi dan UUPA 1960 masih menghantui kita. Liberalisme dan kapitalisme agraria di tanah-air saat ini tengah di puncak kejayaannya menghasilkan kemiskinan struktural di pedesaan dan perkotaan, itulah sesungguhnya kegentingan yang memaksa, yang luput dimaknai oleh para penguasa.
Konsorsium PemBaruan Agraria
Komplek Liga Mas Indah, JI. Pancoran Indah I, E3/1, Pancoran, Jakarta Selatan, 12750