Pemerintahan Nagari Minangkabau &Perkembangannya
Tinjauan tentang Kerapatan Adat
ISKANDAR KEMAL
PERHATIAN!!!
Ebook ini merupakan koleksi dari
LOCALHOLIC.US
Digitalisasi untuk keperluan duplikasi dari buku aslinya agar tidak termakan usia.
Ebook ini tidak diperjual-belikan, Apabila Anda membelinya, berarti anda telah ditipu.
Unduh Ebook berkualitas lainnya di blog saya atau bisa di unduh di
LHOLIC.US
HXFORUM.ORG Forum Diskusi Sejarah Dan Konspirasi
Pemerintahan Nagari Minangkabau &Perkembangannya Tinjauan tentang Kerapatan Adat
IC.US
Pemerintahan Nagari Minangkabau &Perkembangannya Tinjauan tentang Kerapatan Adat
C.US
ISKANDAR KEMAL
PEMERINTAHAN NAGARI MINANGKABAU & PERKEMBANGANNYA Tinjauan tentang Kerapatan Adat
Oleh: Iskandar Kemal
Edisi Kedua Cetakan Pertama, 2009
Hak Cipta © 2009 pada penulis, Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.
GRAHA ILMU
Candi Gebang Permai Blok R/6 Yogyakarta 55511 Telp. :0274-882262; 0274-4462135 Fax. 0274-4462136 E-mail: [email protected]
Kemal, Iskandar PEMERINTAHAN NAGARI MINANGKABAU & PERKEMBANGANNYA Tinjauan tentang Kerapatan Adat/Iskandar Kemal -Edisi Kedua - Yogyakarta; Graha Ilmu, 2009 xvi + 352 hlm, 1 Jil. : 23 cm. ISBN:978-979-756-445-2 1. Sosial 2. Politik 3. Hukum Adat I. Judul
Sekapur Sirih dari Keluarga
“Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, orang mati meninggalkan nama"
Buku ini diterbitkan sebagai kenangan, sekaligus ucapan terima kasih dan bakti kami kepada Ayahanda tercinta almarhum Prof. Dr.Iskandar Kemal, SH, yang menjadi teladan bagi anak-anaknya untuk selalu memberi tanpa mengharap balasan. Almarhum meninggali kami, anak-anaknya, secercah rasa bangga dan hormat karena kecintaan Almarhum pada Bumi Pertiwi, khususnya Minangkabau, serta keperduliannya untuk membela hak-hak mereka yang tertindas dan diperlakukan tidak-adil.
Penerbitan buku ini tidak akan terlaksana tanpa kerja keras dan bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Karena itu perkenankanlah kami, keluarga besar almarhum Prof.Dr.Iskandar Kemal, SH, mengucapkan terima kasih teristimewa kepada:
Saudara Syahrudin; pembantu keluarga kami, orang yang menyimpan satu-satunya kopi karya almarhum dan menyerahkannya kepada kami sehingga dapat diterbitkan ulang dalam bentuknya yang ada dihadapan pembaca. Tanpa kecintaannya kepada almarhum dan masyarakat Minang dari mana dia berasal, buku ini tidak mungkin diterbitkan.
Dr. Pius Suratman Kartasasmita; Rektor Universitas Katolik Parahyangan Periode 2002-2006 yang terlibat langsung dalam proses penerbitan buku ini, mulai dari membaca naskah asli, menemukan penerbit dan membacanya kembali sebelum naik cetak. Tanpa usaha tersebut, penerbitan buku ini mungkin hanya angan-angan.
Dr. Mari Elka Pangestu; Menteri Perdagangan Kabinet Indonesia Bersatu yang memberi dukungan moral serta yang senantiasa memberi inspirasi dan contoh tentang bagaimana menghormati orang-orang yang kita cintai.
Penerbit Graha Ilmu; khususnya Bapak Jozep yang dengan idealismenya berani menerbitkan buku ini tanpa terlalu menghitung risiko komersial, serta kepada Bapak Jamil Gunawan yang bekerja keras untuk mengalih-bahasakan naskah asli ke dalam bahasa Indonesia modern yang lebih mudah dibaca.
Akhirnya kami, keluarga besar almarhum Prof.Dr.Iskandar Kemal, SH, berharap buku ini bermanfaat dan dapat dibaca, khususnya oleh mereka yang menghargai sejarah hukum di bumi Minangkabau.
Salam Sejahtera,
Keluarga Besar Almarhum Iskandar Kemal
Kata Pengantar
alam buku ini, kita akan banyak membaca istilah golongan D genealogis dan golongan individu, dua aktor utama yang memegang satu peranan penting. Golongan kedua, adalah masyarakat yang banyak kita jumpai di pulau Jawa serta pulau lainnya. Tetapi dalam buku ini, kami memfokuskan pada golongan yang pertama. Yang kami maksudkan adalah golongan kaum adat, atau pemangku adat.
Dalam konteks sehari-hari, istilah lain untuk menyebutnya adalah Penghulu Ninik Mamak yang disumpah untuk menempati jabatan adat. Fungsionaris adat ini banyak ragamnya, seperti adat yang disebut penongkat, orang tua adat, pandiko adat atau suluh bendang dalam nagari, cerdik pandai, hulu balang adat, bundo kandung, dan orang-orang yang ditunjuk menurut 'persetujuan paruik'.
Kami dengan sengaja menghindarkan pepatah petitih adat Mingkabau supaya tidak ke dalam suasana “schijngeleerheid" sehingga intisari dari kata-kata sebenarnya hanya untuk menghiasi peribahasa.
Meskipun demikian, ada satu pepatah yang tidak dapat kami hindarkan sebagai landasan buku ini yang bunyinya sebagai berikut:
Elok nagari dek penghulu
Elok kampong dek nan tuo
Elok rumah dek tungganai
Elok tapian dek nan mudo.
Peribahasa ini menunjukkan pembagian tugas dan kewajiban fungsionaris adat dari institusi nagari, yang diatur menurut tata-tertib: "berjanjang naik bertangga turun".
Inilah pemerintahan adat yang berlaku di Minangkabau yang akan kita bahas secara mendalam, sebagai suatu usaha untuk mengenal lebih dekat seluk beluk kaum adat yang berlaku di tempat kelahiran, tempat kami tinggal, mengajar dan mungkin menjadi tempat di mana akan kami meninggal.
Untuk mencapai maksud itu maka kami menyusun satu karangan yang berjudul: 'Sekitar Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya'. Dalam hal ini kami memerlukan petunjuk-petunjuk yang sangat berharga sekali dari beberapa Guru besar dan pejabatpejabat/instansi pemerintah kita yang terkait, untuk hasilnya berupa karya buku yang isinya kami serahkan kepada penilaian umum. Maka perkenankanlah kami mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beberapa pihak yang telah membimbing dan membantu dalam menyusun buku ini terutama kepada:
Professor Mr. Susunan Hamzah
Professor Mr. Mabadi
Professor Mr. Zulkarnain
kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberi kepada kami dalam menyusun buku ini.
Terima kasih yang tak terhingga, khususnya kami sampaikan kepada Professor Mr. Susunan Hamzah yang tidak mengenal susah untuk membimbing kami sebaik-baiknya dan kesediaan Beliau bertindak sebagai promotor.
Sebagian besar naskah buku ini telah siap di awal tahun 1958, tetapi kemudian kami menambah di beberapa tempat, khususnya di beberapa bagian yang menurut aliran revolusi masih belum sempurna. Bagian terakhir mengenai Sosialisme Indonesia dan Konperensi Ninik Mamak sebagai satu organisasi massa dari golongan genealogis pada tahun 1964, merupakan satu pengecualian. Kepada Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Andalas Angku M. Izin, kami tidak melupakan untuk mengucapkan beribu terima kasih atas bantuannya kepada kami untuk bisa menyempurnakan hal-hal yang masih belum jelas.
Tidak berkelebihan dalam kesempatan ini kami pergunakan untuk mengaturkan terima kasih kepada Bapak Kepala Percetakan dan Bapak Baudin R. Lelo Wakil Kepala Percetakan Daerah Sumatera Barat yang berupaya mempercepat proses pencetakan buku ini. Meskipun proses hurufnya masih disusun dengan tangan dan belum dilengkapi dengan mesin linotype, sehingga menjadi diluar kekuasaan beliau untuk menyiapkan buku ini sesuai dengan waktu yang diharapkan. Maka mohon hal ini juga digunakan sebagai bahan pertimbangan jika disana sini terdapat materi yang salah cetak.
Hormat
Iskandar Kemal
Prolog
MASYARAKAT LOKAL DI ERA GLOBALISASI DAN DESENTRALISASI
Oleh: Pius Suratman Kartasasmita
1. Kata Pembuka
ada bulan Mei tahun 2002, seorang professor antropologi di P University of Pensylvania-Amerika Serikat, Peggy Reeves Sanday menerbitkan sebuah buku yang agak provokatif tentang Minangkabau, judulnya Women at the Center: Life in a Modern Matriarchy. Buku tersebut merupakan kristalisasi pengalaman dan hasil penelitiannya di Minangkabau. Dr.Sanday berpendapat, bahwa selama satu abad terakhir sejarawan, antropolog, dan banyak lagi ilmuwan menjelajahi sejarah umat manusia di berbagai benua untuk mencari sebuah masyarakat matriarkat, yakni sebuah masyarakat di mana kekuasaan berada di tangan perempuan, bukan laki-laki. Akhirnya mereka menyimpulkan, bahwa sistem matriarkat yang semacam itu mungkin memang tidak pernah ada.
Mengenai kesimpulan tersebut Sanday agak berbeda pendapat. Menurutnya persoalan utamanya terletak pada pengertian dan perspektif budaya masyarakat Barat tentang apa yang dimaksud dengan kekuasaan. Mereka ingin melihat sebuah masyarakat di mana perempuan mengendalikan hidup sehari-hari termasuk pemerintahan. Pemahaman tersebut harus diperbaiki, dengan menerima konsep “group's own self-labeling, as a 'matriarchate,' or matriarch.", seperti yang ada di Sumatera Barat. Di sana, menurut Sanday, laki-laki dan perempuan berhubungan lebih sebagai mitra untuk kebaikan bersama, ketimbang sebagai saingan yang diatur dengan kepentingan pribadi yang egosentrik. Gengsi sosial diperoleh oleh mereka yang mampu mewujudkan hubungan dengan yang berdasar ketaatan, baik terhadap adat maupun terhadap agama. Dengan keyakinan itu, Saday tidak ragu-ragu untuk beragitasi, bahwa "Indonesia's matriarchal Minangkabau offer an alternative social system."
Di tempat dan waktu yang berbeda, seorang sarjana dan praktisi hukum yang lahir, tumbuh, berkarya dan meninggal di Kota Padang, Iskandar Kemal, yang pernah menjadi Pengajar di Universitas Andalas, juga menulis mengenai masyarakat Minangkabau. Meski mungkin tidak dapat dan tidak harus disejajarkan dengan karya Sanday dalam berbagai dimensinya, buku yang ditulisnya mungkin akan mengingatkan orang pada karya-karya dari Selo Soemardjan tentang perubahan sosial di Yogyakarta yang lebih terasa pendekatan akademik sosiologis-nya, atau karya Cliford Geertz yang membuat sebuah klasifikasi antropologis masyarakat Pare yang terkenal tentang pembedaan 'priyayi, santri dan abangan'. Dengan alurnya sendiri, tulisan Iskandar Kemal bermuara dan berfokus pada persoalan yang juga klasik di negeri ini, yaitu perbenturan antara hukum adat dan hukum positif yang diundangkan oleh Negara dan dilema-dilema yang dihadapi oleh para hakim di lapangan dalam memutuskan perkara-perkara di pengadilan. Ada berbagai persoalan penting yang perlu disimak dari buku ini, khususnya oleh para penyelenggara Negara baik di pusat maupun di daerah yang memperoleh amanah untuk melaksanakan otonomi di tengah derasnya arus globalisasi.
2. Isi Buku
Secara umum buku ini membahas tentang berbagai aspek pemerintahan nagari Minangkabu, namun seperti terlihat dari judulnya secara spesifik penulis memusatkan diri pada pembahasan tentang kerapatan adat atau labih spesifik lagi institusi Majelis Kerapatan Adat. Pada bagian awal buku ini, penulis membuat deskripsi, bagaimana status klan-klan yang ada di Minangkabau mengalami perubahan sebagai akibat dari tiga faktor; yaitu politik nasional pemerintah pusat, hadirnya Agama Islam serta terjadinya proses modernisasi. Penulis meyakini, bahwa ketiga faktor tersebut secara signifikan mampu menggoyahkan sendi-sendi keguyuban hidup masyarakat adat Minangkabau yang sudah mengakar ratusan tahun, bahkan menurut penulis ketiga hal tersebut mampu memecahkan solidaritas masyarakat nagari yang memiliki dasar yang kokoh, baik secara teritorial maupun secara genealogis.
Secara lebih rinci buku ini mencoba menjelaskan beberapa persoalan pokok yang dihadapi oleh masyarakat Minangkabau di awal kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang antara lain meliputi masalah-masalah mengenai:
a. struktur dasar sistem pemerintahan nagari;
b. penyimpangan terhadap adat yang terjadi antara tahun 1951 – 1958;
C. latar belakang diselenggarakannya Konferensi Ninik Mamak se- Sumatera Barat pada tahun 1964;
d. kebijakan Negara (sampai tahun 1964) untuk menghapuskan fungsi-fungsi kepala adat dalam pemerintahan nagari;
e. ketahanan institusi Majelis Kerapatan Adat terhadap Sosialisme Indonesia.
Dengan menggunakan berita-berita surat kabar yang terbit di Padang waktu itu, khususnya Harian Penerangan dan Harian Haluan, sebagai titik berangkat, penulis membahas pengaruh hadirnya ajaran Islam dan modernisasi terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat Minang. Penulis mengidentifikasi, bahwa kedua hal tersebut membawa perubahan yang kasat mata, khususnya terhadap sistem mas kawin dalam sistem perjodohan, sistem ekonomi serta sistem organisasi politik modern yang ditandai dengan hadirnya partai-partai politik dalam kehidupan masyarakat Minang. Menurut penulis, hal-hal tersebut di atas merupakan rangsangan bagi lahirnya gerakan masyarakat Minang untuk merevitalisasi kerapatan adat yang merupakan reaksi masyarakat adat untuk mempertahankan kedudukannya. Sebuah fakta yang menarik, penulis buku ini berhasil mengidentifikasi, bahwa meski sejak tahun 1874 kerapatan adat secara resmi dihapuskan oleh pemerintahan Hindia Belanda, namun fungsi kerapatan adat tetap berjalan dalam masyarakat. Pada saat buku ini ditulis, Iskandar Kemal mengidentifikasi bahwa lembaga kerapatan adat dibentuk di hampir seluruh nagari sebagai bentuk perlawanan.
3. Relevansi Buku
Ada sebuah keraguan ketika diminta oleh keluarga almarhum untuk menulis kata pengantar bagi penerbitan buku ini, mengingat relevansi buku ini, baik secara akademik maupun empirik. Namun keraguan itu sirna seketika, ketika di luar dugaan pihak penerbit Graha Ilmu mengirim surat yang nyaris heroik menyatakan bersedia menerbitkan naskah lama ini dengan alasan yang jauh dari pertimbangan komersial, yakni untuk melakukan konservasi terhadap naskah-naskah lama. Hal lain menginspirasi kata pengantar sederhana ini, adalah pengalaman terlibat sebagai co-founder proyek hibah dari The Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education (STINT) dari tahun 1999 s/d 2005.
Dalam salah satu workshop yang diselenggarakan di Universitas Katolik Parahyangan Bandung dalam rangka proyek tersebut, ada peristiwa menarik yang sampai saat ini selalu menggelitik. Tujuan workshop yang diselenggarakan waktu itu bertujuan mencari format hipotetik untuk melakukan reformasi administrasi publik di Indonesia sebagai bagian dari gerakan reformasi yang semula dimotori oleh para mahasiswa. Dari semua pembicara yang berasal dari Indonesia yang berjumlah 5 orang (3 akademisi dan 2 praktisi) mengemukakan gagasannya dengan merujuk pada konsep-konsep dan teori administrasi publik dari Barat khususnya Amerika Serikat. Sebaliknya dan ironisnya, justeru seorang professor dari Lund University-Swedia, Professor Mason C. Hoadley, menyajikan gagasan yang digali dari telaahannya terhadap administrasi publik lokal: abdi dalem yang kemudian diterbitkan dalam sebuah buku yang berjudul Quo Vadis Administrasi Negara Indonesia; Antara Kultur Lokal dan Struktur Barat . Peristiwa tersebut mungkin bukan hal istimewa, karena sudah dianggap lumrah. Namun rasanya kelumrahan semacam itu, bukan sesuatu yang perlu dipelihara. Dua peristiwa di atas itulah yang akhirnya menjadi inspirasi awal untuk membaca lebih lanjut dan menulis sebuah catatan kecil ini sebagai simpati dan turut mendukung secara konkrit terhadap setiap usaha pencarian identitas lokal sebagai modal sosial bangsa ini untuk berkiprah. Maka tidak berlebihan jika karya Iskandar Kemal almarhum perlu dibaca kembali dalam konteks kekinian: globalisasi dan desentralisasi.
4. Lokalitas di jaman yang serba global
Saat ini, di awal milenium ketiga, dunia ditandai oleh perubahan yang amat cepat dan mendasar. Yang menjadi motor utama perubahan tersebut, seperti sudah banyak dibahas, adalah mengglobalnya sistem ekonomi kapitalis yang dampaknya sangat kasat mata dan kekuatannya mengubah tatanan masyarakat di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Proses globalisasi ini, baik di mata para pendukungnya dan maupun para penentangnya, sudah dianggap sebagai sebuah kenyataan yang terlepas dari persoalan dampak yang ditimbulkannya.
William Greider menggambarkan ekonomi kapitalis saat ini bagaikan sebuah mesin yang menakjubkan. Kuat dan supel, besar dan gesit, sesuatu yang mirip mesin pembajak sawah, tetapi lebih canggih dan penuh daya. Mesin tersebut melumat tanah keras menjadi lumpur halus, memotong rumput-rumput liar dan melewati pagar-pagar pembatas yang pernah menjadi keniscayaan. Sebuah mesin yang memberi harapan, tetapi sekaligus juga menakutkan. Akhirnya gambaran tentang dunia yang mengglobal tercermin dalam karya Thomas Friedman, seorang kolumnis the New York Times: "The world is flat" sebagai dampak dari kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang mampu menyatukan dunia secara on-line selama duapuluh-empat jam secara real-time.
Menyimak gambaran tentang globalisasi seperti itu, hampir tidak tersisa harapan, bahwa masyarakat-masyarakat lokal dengan segala identitasnya, dapat memelihara dan mempertahankan kearifan-kearifan yang melekat dalam tradisi mereka. Alih-alih mampu menawarkan kontribusi bagi penataan kehidupan dunia yang lebih adil dan beraneka, terlebih jika melihat ketidak-berdayaan Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, yang hanya mengelus dada ketika Negara tetangga berhasil mempatenkan batik sebagai identitas kultural milik mereka, atau ketika tahu dan tempe yang sudah menjadi bagian dari menu sehari-hari kebanyakan orang Indonesia, di pasar Amerika lebih dikenal sebagai makanan Jepang.
Namun demikian, jika orang menyimak kesimpulan-kesimpulan, baik yang ditulis oleh Sanday dalam pembukaan bagian pengantar ini, maupun oleh Iskandar Kemal mengenai tangguhnya sistem kerapatan adat dalam menghadapi gejolak perubahan, orang tidak harus kehilangan optimisme. Apalagi, jika mengingat contoh yang sering dibanggakan oleh para diplomat kita, tentang bagaimana Mochtar Kusumaatmadja, seorang Guru Besar Hukum Internasional di Universitas Padjadjaran Bandung yang juga mantan Menteri Luar Negeri RI, mampu membawa sistem maro di kalangan petani Jawa menjadi prinsip profit sharing yang berlaku secara internasional. Dalam konteks semacam inilah mungkin buku yang ditulis Iskandar Kemal dapat menemukan relevansinya.
5. Kearifan lokal bagi pelaksanaan otonomi daerah
Relevansi lain yang mungkin menarik untuk disimak dari tulisan Iskandar Kemal adalah persoalan tentang bagaimana politik Negara yang direpresentasikan oleh kehadiran partai-partai politik dan berbagai peraturan perundang-undangan pemerintah pusat, menjadi salah satu faktor yang menggoyahkan sendi-sendi kehidupan masyarakat lokal seperti yang terjadi pada kerapatan adat di ranah Minang
Persoalan tersebut perlu disimak dengan bijak dan dikaji dengan seksama, khususnya ketika pemerintah pusat berhasrat untuk menyelenggarakan pelayanan publik, menumbuhkan daya saing serta mensejahterakan masyarakat lokal sebagai tujuan dilaksanakannya otonomi daerah seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 32/2004. Pada era otonomi daerah ini, baik pemerintah pusat maupun daerah sungguh dihadapkan pada tantangan nyata bagaimana cara untuk menghargai dan mengembangkan seluruh atribut dan identitas kelokalannya menjadi modal social dan kultural, tanpa terjerumus ke dalam primordialisme sempit.
Tulisan Iskandar Kemal dalam buku ini mengingatkan kembali untuk mewaspadai, apakah proses desentralisasi yang dilaksanakan di Indonesia dijiwai oleh niat yang sungguh untuk pembangunan daerah otonom yang berarti berkemampuan dan memiliki kemandirian, atau baru sekedar sebuah retorika yang sebenarnya merupakan usaha cucitangan pemerintah pusat untuk mengalihkan tanggung-jawab finansial yang semakin berat kepada daerah. Desentralisasi menurut pengertian yang sudah umum diterima, adalah penyebakan pemusatan administrasi dari satu pusat dan pemberian kekuasaan kepada pemerintah daerah. Jadi proses disentralisasi harus dipandang sebagai fenomena politik yang meliputi pendelegasian kekuasaan ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah.
Sejak memperoleh kemerdekaan, Indonesia dikenal sebagai salah satu Negara kesatuan besar (jika bukan yang terbesar) di dunia yang dikelola secara terpusat. Terlepas dari perdebatan, bahwa bentuk
Negara kesatuan adalah pilihan politik yang salah di awal pembentukan NKRI, Indonesia mampu menunjukkan kinerja yang baik untuk beberapa dasawarsa. Tantangan terhadap pengelolaan Negara yang sentralistik akhirnya datang, bukan saja dari masyarakat lokal yang menuntut kebebasan politik yang lebih besar. namun juga dari komunitas internasional yang menjadikan demokrasi sebagai pilihan terbaik bagi negara manapun, jika tidak mau dikatakan satu-satunya model dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.
Dalam praktek desentralisasi memiliki dua sisi; sisi positif dan sisi negatif. Sisi positif umumnya berhubungan dengan keuntungan baik secara ekonomis, politis maupun sosial. Secara ekonomis, desentralisasi berhubungan dengan penyediaan layanan dan barang-barang publik secara lokal. Secara politis, desentralisasi berhubungan dengan penguatan akuntabilitas, keterampilan politik dan integrasi nasional, selain mendekatkan proses pengambilan keputusan lebih dekat dengan rakyat. Secara sosial, desentralisasi berhubungan dengan penguatan insitusi-institusi dan identitas sosial. Hal-hal positif itulah yang diharapkan terjadi, ketika Pemerintah Indonesia melaksanakan uji-coba di 26 Kabupaten dan Kota pada tahun 1993, enam tahun sebelum pelaksanaan Undang-undang Nomor 22/1999 dan Undangundang Nomor 25/1999 yang lima tahun kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 32/2004 dan 33/2004.
Sejauh ini Indonesia telah memperlihatkan kepada dunia sebuah proses pergantian pemimpin Negara secara relatif mulus dan demokratis, dari Soeharto kepada Habibie, Abdurachman Wahid, Megawati dan akhirnya kepada Soesilo Bambang Yudoyono. Bahkan yang terakhir ini dipilih melalui pemilihan secara langsung. Dalam era desentralisasi ini juga diwarnai oleh sebuah fenomena penting, di mana kepala daerah tidak lagi dipilih oleh pemerintah pusat, tetapi dipilih langsung oleh masyarakat setempat melalui pemilihan daerah atau pilkada. Namun pekerjaan rumah yang masih harus dikerjakan oleh seluruh anak bangsa ini adalah, bagaimana tujuan utama desentralisasi yang diamanatkan oleh Undang-undang nomor 32/2004 yang bermuara pada penyelenggaraan pelayanan publik, meningkatkan daya saing daerah, serta kesejahteraan masyarakat lokal dapat tercapai.
6. Kata Penutup
Pada tanggal 4 Februari 2008, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6/2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. PP yang dianggap sebagai peraturan payung (omnibus regulation) tersebut meliputi tiga sistem evaluasi, yaitu Evaluasi Daerah Otonomi Baru (EDOB), Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dan Evaluasi Kapasitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD). Melalui PP tersebut setiap daerah akan dievaluasi baik dari segi pemenuhan syarat-syarat administratif pendirian sebuah daerah otonom, kinerja penyelengaranya, maupun kapasitas daerahnya. Jika setelah melalui rangkaian evaluasi tersebut suatu daerah dinyatakan berkinerja buruk dan tidak berhasil mencapai tujuan desentralisasi, daerah otonom tersebut dapat dihapus atau digabung dengan daerah otonom yang lain.
Andaikan PP Nomor 6/2008 tersebut benar-benar dapat dilaksanakan, setiap daerah sungguh dihadapkan pada peluang yang besar untuk benar-benar tampil dengan kemampuan terbaiknya, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat internasional. Namun sebaliknya, dengan pelaksanaan PP tersebut, setiap daerah juga menghadapi risiko hilang dari permukaan. Dalam konteks inilah, meski Iskandar Kemal diterbitkan terutama “sebagai kenangan, sekaligus ucapan terima kasih dan bakti” dari putera-puteri almarhum atau sebagai upaya heroik penerbit untuk mengkoservasi naskah-naskah lama, kiranya buku ini masih dapat memberi inspirasi bagi mereka yang berhasrat besar dan beramanah untuk memahami serta menggali kearifan masyarakat lokal demi kesejahteraan bersama tanpa terperangkap dalam primordialisme. Selamat membaca !!!
Daftar Isi
Sekapur Sirih dari Keluarga V Kata Pengantar vii Prolog: Masyarakat Lokal di Era Globalisasi dan Desentralisasi xi Daftar Isi xxi Dalil xxiii Pendahuluan 1 Unsur Organ Terendah dari Kerapatan Adat 29 Pemerintahan Klan 83 Pemerintahan Adat Nagari 135 Pemerintahan Nagari di bawah Kekuasaan Golongan Individu 167 Persinggungan Politik Golongan Gealogis dan Golongan Individu 181 Pemerintahan Nagari Di bawah Kekuasaan Golongan Geanologis dan Individu 199 Jalan Keluar Menuju Sosialisme Indonesia 219 Ringkasan 259 Bibliografi 269 Adat Monografi 283 Tentang Penulis 351
Dalil
1. Menurut pasal 18 U.U.D. pemerintahan dari daerah besar dan daerah kecil akan ditentukan oleh undang-undang dengan memperhatikan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa, maka ini tidaklah berarti bahwa kepribadian klan-klan harus dipupuk.
2. Dengan tidak mengurangi kehormatan kepada Van Vollenhove dan kebesarannya dalam bidang hukum adat; van Vollenhoven yang mengusahakan supaya hukum adat jangan diunifikasikan dan dikodifikasikan, berdasarkan prinsip a.I. : "het belang der inheemsche maatschappij" ternyata dalam zaman sekarang berupa “je plus royalist que le roi".
3. Guru kami : Joss de Jong pun sudah membuktikan dalam bukunya di Minangkabau and Negeri Sembilan tahun 1952 bahwa dalam struktur klan Minangkabau, tidak terdapat cirri-ciri “complete unilateral descent". Justru menurut beliau terdapat ciri “double descent with a pronounced matrilineal stress", maka peralihan ke sistem parental sudah merupakan langkah yang tidak terlalu jauh dan asing.
4. Menurut Ter Haar "bezitsrecht" sesuatu yang serupa dengan “ganggam beruntuk" maka ini tidaklah sesuai dengan hukum adat Miangkabau.
5. Para hakim tidak dapat mempertahankan dan melindungi golongan genealogis seperti apa yang terus terjadi sampai sekarang, jika terjadi perselisihan di antara golongan individu dan golongan genealogis mengenai harta pusaka. Para hakim yang bersemboyan "on revient toujours a sen premiers amours" sudah ketinggalan zaman.
6. 'Dewan paruik' adalah onderbouw dari kerapatan adat. dengan terhapusnya fungsi kebulatan kerapatan adat maka turut terhapus juga fungsi dari 'dewan paruik'.
7. Dengan masih ada fungsi kebulatan kerapatan adat di masyarakat, harta pusaka akan sulit dilepaskan dari pengaruh klan.
8. Untuk menghapuskan organisasi klan perlu adanya zaman peralihan.
9. Pasal 172 ayat 2 R.B.G. ternyata tidak sesuai lagi dengan situasi sekarang yaitu khususnya di wilayah di mana keluarga-keluarga sudah terbentuk.
10. Kebulatan kerapatan adat tidak dapat diterima lagi sebagai hukum adat dan atau pedoman buat para hakim di daerah-dearah di mana keberadaan kerapatan adat ini tidak kuat pengaruhnya.
11. Landreform harus dilaksanakan di Minangkabau dengan pelaksananya berasal dari orang-orang yang patrioristis dan Manipolistik.
12. Merubah struktur klan Minangkabau merupakan syarat mutlak sesuai jiwa Sosialisme Indonesia.
13. Dengan berdikari tidak berarti kita kembali kepada fungsi pemerintahan adat di-nagari-nagari, melainkan kembali pada cita-cita untuk membentuk sesuatu yang sesuai dengan Sosialisme Indonesia.
14. Mengingat apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri Kim Il Sung 'in order to build a democratic state the foundation of an independent economy of the nation must be established ...... without the foundation of an independent economy, we can neither attain independence, nor found the state, nor subsist", dan perintah Presiden R.I. untuk melaksanakan rencana program pembangunan kita seperti terkandung dalam ketetapan M.P.R.S. No. 1/MPRS/ No. 2 1960, maka perubahan ini perlu juga ditinjau dari sudut berdikarinya desa-desa.
15. Berdikari desa adalah pintu gerbang pembangunan nasional.
Pendahuluan
EKSISTENSI BUKU
alam naskah Lembaran Penguasa Perang Tertinggi tahun 1 D No. 169, dapat kita baca “Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961- 1969". Perhatian kami tertarik kepada masalah Pemerintahan Desa.1 Bunyi peraturan tersebut sebagai berikut:
a. Untuk menyempurnakan peraturan desa dalam rangka penyelenggaraan Pola Pembangunan Semesta, perlu melengkapi Undangundang Pokok Pemerintahan Daerah No. 1/1959 dan pelaksanaannya untuk pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat III.
b. Semua warga penduduk desa baik pria maupun wanita berhak memilih dan dipilih.
Dengan aturan ini, berarti fungsi-fungsi kepala adat dari sukusuku (klan) dalam pemerintahan nagari gaya baru akan terhapus. Memang sejak tahun 1946, orientasi kebijakan pemerintahan Negara R.I, sudah menunjukkan indikasi ke arah tersebut. Tentu saja kepala-kepala suku.² dalam zaman peralihan itu, tidak tinggal diam. Terhadap arus perubahan dan penyimpangan terhadap hukum adat ini, muncul kegiatan-kegiatan golongan adat Minangkabau untuk membentuk kerapatan adat di berbagai nagari, yang mencapai puncaknya pada tahun 1957. Berita tentang kegiatan ini, dapat kita baca dalam harian Penerangan dan Harian Haluan, dua surat kabar yang terbit di kota Padang, yang kemudian berganti nama menjadi Suara Persatuan dan Res Publika.
Didorong kurangnya buku literatur tentang masalah ini, maka timbullah keinginan kami untuk mencoba menganalisi permasalahan ini, khususnya untuk memberikan satu jawaban tentang permasalahan berikut:
a. Apakah yang menyusun sistem pemerintahan nagari gaya lama.
b. Apakah penyebab terjadinya kegiatan penyimpangan dalam adat Minangkabau antara tahun 1951-1958, sebagaimana mana muncul dalam pemberitaan dari harian-harian tersebut dan apakah latar belakang dari Komperensi Ninik Mamak se-Sumatera Barat pada tahun 1964.
C. Sampai sejauh mana keberhasilan kebijakan Negara (sampai tahun 1964) untuk menghapuskan fungsi-fungsi kepala adat dalam pemerintahan nagari gaya baru.
d. Dapatkah institusi Majelis kerapatan adat dipertahankan eksistensinya dalam rangka Sosialisme Indonesia.
e. Jalan keluar sebagai kesimpulan.
Maka semua pemberitaan yang ada kami kumpulkan, dan menyusun suatu kerangka yang dipakai sebagai "blue-print". Lalu kami mencari berbagai fakta-fakta dari buku-buku untuk mengisi kerangka ini yang berjumlah delapan bab. Oleh karena pandangan kami terutama didasarkan kepada bahan-bahan tertulis, kerangka ini dapat dikatakan terutama terdiri dari library-work kecuali bagian mengenai Komperensi Ninik Mamak se-Sumatera Barat ke II, yang bahannya diperoleh karena kehadiran secara langsung di dalam rapat permulaan sampai terakhir. Rapat-rapat yang diakhiiri sesudah dihasilkan resolusi-resolusi bertempat di kantor Gubernuran, dan dihadiri berbagai pemangku adat yang berpakaian kebesaran Penghulu dari seluruh wilayah Alam Minangkabau. Tujuan utama konferensi ini, agar pemerintahan Negara mengakui fungsi-fungsi mereka dalam pemerintahan nagari dan hak mereka atas tanah ulayat.
Bahan-bahan yang kami peroleh untuk membuat analisis sangat terbatas, terutama ini diperoleh dari kantor Gubernur seksi perundangundangan dan bagian desa. Di kedua kantor, kami menemukan banyak monografi-monografi adat yang menurut kami belum diketahui orang banyak. Setelah tahun 1950, Gubernur Sumatera Tengah menanyakan beberapa permasalahan pada wali-wali nagari. Tujuannya ialah supanya wali-wali nagari menuliskan adat yang berlaku di nagari wilayahnya. Bahan yang tertulis ini tentu tidak luput dari kesalahan-kesalahan, karena kurangnya keahlian penulis dalam hukum adat. Oleh sebab itu kami berhati-hati sekali dalam pengutipan, dan melakukan suatu upaya perbaikan disana sini untuk menyesuaikan dengan pengertian yang dimaksud.
Selain itu, tinjauan ini juga berisikan keputusan, keputusan Landraad dan Raad van Justitie dari periode kolonial, yang kami kumpulkan pada waktu kami menjalankan tugas sebagai hakim Pengadilan Negeri di Padang/Pariaman antara tahun 1953-1957. Jurisprudensi Raad van Justitie yang bernomor (C)ipil (A)ppel yang kami temukan, saat itu mungkin sebagian isinya belum lagi dipubliskasikan di suatu majalah atau karangan lain. Selain itu, kami mengambil berbagai teori-teori ahli hukum yang bisa kami temui di perpustakaan Fakultas Hukum dan F.K.I.P. yang masih sangat jauh dari lengkapnya. Hal ini dengan kata lain, kekurangan bahan sangat dirasakan.
Last but not least, kami menggunakan teori Ter Haar di dalam bukunya “Beginselen en stelsel", yang kami gunakan sebagai teori untuk menguji atau sebagai batu loncatan menuju teori baru antara lain yang dianut oleh Negara Indonesia sekarang ini. Karena teori-teori Ter Haar dikenal secara umum, tidak perlu kami sebutkan terus menerus sumbernya.
SIFAT SEMENTARA
C. Snouck Hurgronje³, dalam bukunya: De Atjehers halaman 353, mengatakan “........... het landsgebruik zich langzaam wijzigt near een veranderende behoefte".
Juga “... Dat de adat met de gslachten wisselt en feitelijk geen ogenblik stil staat".
Artinya, Adat beralih dengan angkatan-angkatan yang susul menyusul yang sebenarnya tidak pernah berhenti. Kami sependirian dengan beliau maka tinjauan ini hendaklah dianggap bersifat sementara, yang nanti harus diuji kembali, ditinjau dan diperluas lebih mendalam sesuai dengan perkembangan masyarakat.
Sesudah merdeka, maka terbukalah pintu gerbang yang membuka penghalang bangsa Indonesia mengembangkan SOSIALISME IN- DONESIA, karena mempunyai akibat sangat luar biasa dalam struktur politik. Perubahan hebat juga terjadi di dalam bidang pemerintahan Nagari Minangkabau, sehingga gambaran yang kami dapatkan dengan menganalisis bahan terkutip, menunjukkan sifat sementara dari perubahan ini.
PERTENTANGAN GOLONGAN GENEALOGIS DENGAN GOLONGAN INDIVIDU
Dalam pandangan kami, pada hakekatnya terdapat dua golongan utama yang memegang peranan di Minangkabau. Pertama golongan masyarakat kaum adat atau orang-orang yang masih terikat pada adat lama, serta golongan masyarakat individu. Golongan pertama yaitu masyarakat pendukung dari adat sedangkan golongan kedua terdiri dari golongan alim ulama, cerdik pandai, pemuda-pemudi serta kalangan yang telah mengalami perubahan secara evolutif sehingga menjadi golongan masyarakat individu. Untuk memudahkan, kami akan menyebutnya sebagai golongan genealogis dan yang lain dengan sebutan golongan individu.
Status suku (klan) semakin lama bertambah lama semakin hilang eksistensinya. Begitupun halnya dengan pengaruh kepala-kepala adat yang sudah tak terlihat lagi. Sampai di manakah perubahan ini?. Sebelum menyelidiki hal ini, perlu diuraikan terlebih dulu sebab-sebab dari perubahan status ini:
A. PENGARUH AGAMA ISLAM
Peninjauan kami terhadap masalah ini, bukan untuk membahas tentang agama Islam. Fokus tentang agama Islam hanya berdasarkan kutipan saja dari apa yang kami anggap perlu untuk mengisi kerangka karangan ini.
Menurut W. F. Wertheim: “Agama Islam datang ke wilayah Pasifik melalui saluran-saluran dagang dari India.4 Sementara M. J. de Graaf mengatakan bahwa, 'Agama Islam masuk ke kawasan pantai Minangkabau dari Aceh. Menurut cerita nenek moyang Karena terjadi perselisihan antara raja Minangkabau dengan 'permaisurinya' yang asli dari Aceh, maka “permaisuri" itu meminta bantuan kepada wangsa-wangsanya yang beragama Islam".⁵ Itulah penyebab masyarakat di Minangkabau pada permulaannya menganut agama Islam. Wangsa merujuk kepada konsep MM Djojodigoeno.6
Pada dasarnya memang ada perbedaan pendirian antara adat Minangkabau dengan Hukum Islam. Adat Minangkabau mendasarkan ajarannya seperti M. Nasrun mengatakan: “dari, oleh dan untuk bersama".7 Hal ini bertolak belakang dengan nilai Hukum Islam yang tidak mendasarkan kepada cara pikir secara komunal. Hukum Islam mengenal hak suami atau istri dan tidak mengenal hak paruik dengan mamak kepala warisnya. Pengarang kaliber nasional N. M. Yamin, saat meninggal jenazahnya dibawa ke Gubernuran disambut secara adat dan dikuburkan di Talawi dengan diantarkan oleh berbagai Instansiinstansi pemerintah pusat dan daerah, termasuk Kasad A. Jani. Tokoh ini sebelum meninggal pernah memberitahukan dalam Volksraad tahun 1938 adanya pertentangan antara kedua golongan ini yang sudah berjalan lebih dari seratus tahun.
Perbedaan ini lebih mencolok di Minangkabau dimana golongan genealogis bersetegang leher mempertahankan haknya. Kepala-kepala adat takut menjadi kurang memiliki pengaruh di masyarakat.® Prins menuliskan bahwa “Persaingan antara agama dan perbedaan tajam terjadi secara khusus di Minangkabau".9 Akibatnya, evolusi sosio relijius ini memang mengubah adat kuno sampai kepada akar-akarnya.10
Marilah kita lihat sekarang kegiatan-kegiatan agama di Sumatera Barat sesudah kemerdekaan, yang berjuang perjuangan untuk menegakkan eksistensi diri mereka agar tidak tersisihkan sebagaimana diberitakan media. Saat melihat kedai-kedai kecil yang menjual bir dan dilarang keras agama, Haji Tamar Jaya, seorang tokoh agama pernah berkata: “Agama berangsur hilang di Minangkabau seperti kita temui dikedai-kedai dan lepau-lepau. Banyak orang minum bir yang sebagai akibat dari minuman keras telah banyak dijual bebas di warung-warung", selanjutnya menurutnya, “Gerakan membasmi bid'h dan kurafat sama sekali tidak ada, sehingga golongan “Kaum kuno" dahulu, telah kembali menduduki tempatnya seperti semula. Dan golongan “Kaum Kuno" ini tambah terdesak ke pinggiran karena mereka mempertahankan kemunian agama, tetapi orang sudah Minangkabau tidak mementingkan Agama lagi.11
Menurut dugaan kami, yang dimaksud dengan golongan kuno, ialah orang Islam yang konservatif sementara terminologi kaum muda ialah golongan yang progresif.
Selanjutnya beliau mengatakan, “sejak perang Padri, kaum Wahabi kita telah mengeluarkan dakwah agama berpuluh tahun lamanya. Setelah masa mereka, sekarang pekerjaan kaum ini dilanjutkan ulama yang progresif........".
Ringkasnya Haji Tamar Jaya ingin melihat kaum muda berjuang terus sampai tercapainya cita-cita agama, sehingga yang berlaku nantinya adalah ajaran agama dan bukannya nilai adat.
Kaharuddin Yunus
Kaharuddin Yunus merupakan salah seorang pemuka agama yang memproklamirkan "Ekonomi Islam". Menurut pemberitaan dalam publikasi banyak media saat berpidato ditahun 1957, ia menganjurkan konsep "Ekonomi Islam" dan teorinya ini disebarkan melalui antara lain dalam satu buku yang tebal. Menurut pendapat kami, ekonomi Islam itu mempunyai kaidah ilmiah dan ketentuannya sendiri mengenai cara-caranya perumusan secara logis. Kaidah Ilmiah yang sedemikian itu menuntut sikap obyektif, sebab akibatnya akan menyulitkan apabila dia merumuskan konsep ini dengan dasar suatu ideologi dan kepentingan seperti nazisme, komunisme, fasisme, nasionalisme dan sebagainya.
Ketua madjelis ulama
Yang terakhir kami sebutkan perjuangan seorang ulama di tahun 1957 yang ingin menjadikan Islam sebagai satu dasar pemerintahan Negara. Yaitu pemuka Agama Islam yang menjabat sebagai ketua dari Majelis Ulama Sumatera, dan juga Ketua dari Mahkamah Konstituante. Beliau meminta supaya agama Islam dipilih menjadi dasar dari Negara Indonesia “Barang siapa yang tidak menyukai Agama Islam dijadikan dasar Negara berarti mereka tidak suka kepada Tuhan".
Hukum Islam supaya di- U.U.D-kan
Dan barang siapa yang tidak suka kepada Tuhan, maka orang itu akan dihukum sebagai orang Kafir.12 Amat jelas disini, yang dituntut ialah supaya hukum Agama diberi tempat utama, bukannya satu nilai 'duduk sama rendah tegak sama tinggi' menurut adat Minangkabau, melepaskan diri dari ikatan lama dan mendasarkan pada hukum adat.
Di beberapa tempat tertentu, muncul orang-orang golongan Agama yang mengatakan, bahwa hukum jarak yang menentukan betul atau tidaknya masalah-masalah adat. Mereka berpendirian larangan adat mengenai eksogami nagari di Solok harus dihapuskan oleh DPRN. Menurut mereka, perkawinan dengan orang-orang yang datang dari luar nagari dibolehkan, asal mereka beragama Islam.13
Singkatnya kawin keluar ini dibolehkan, asal saja dengan orang beragama Islam. Terhadap orang yang tidak beragama Islam tetap berlaku larangan adat. Disini kita lihat, bahwa larangan yang ditentukan oleh adat, tidak berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam.
Kawin Bajapuik
"Kawin bajapuik" pernah mengakibatkan kesulitan dalam tahun 195714. Rupanya golongan beragama di tempat itu tidak mematuhi lagi hukum adat asli Minangkabau mengenai hukum perkawinan. Mereka menganggap bahwa laki-laki yang dijapuik, betul-betul dibeli seperti budak belian. Sesudah diberi keterangan petugas agama, bahwa ini adalah adat Minangkabau asli, barulah permasalahan mereda.
Apakah tidak menggemparkan, jika suatu golongan yang sudah jauh menyimpang dari adat asalnya dan tidak mengetahui lagi sendisendi dari hukum adat Mianngkabau yang matrilineal.
B. PENGARUH PERGAULAN HIDUP MODERN
Selain faktor yang kita uraikan di atas, hal lain yang mempengaruhi yaitu model dan cara pergaulan hidup modern. Mak kami ialah segala pengaruh-pengaruh yang lain yang mengakibatkan perubahan pegujuban hidup masyarakat Minangkabau.
Hasil tanah purba untuk keperluan sendiri
Sepertinya hal yang dianggap kuno dan mulanya diperuntukkan hanya untukkan bagi anggota masyarakat hukum adat juga tidak luput dari pengaruh pergaulan hidup modern seiring peredaran uangnya dan tumbuhnya perdagangan. Segala hasil dari tanah purbanya saat permulaan digunakan untuk mengisi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Anggota masyarakat hukum adat bebas mengambil segala hasil-hasil tanahnya tanpa batas. Syaratnya “asal digunakan keperluan sendiri".
Kayu dari rimba raya diambil “menghela tonggak". Kemenakan-kemenakan belum melakukan aktivitas perdagangan. Sebagai dasar dari produksi dan konsumsi ialah kebutuhan paruik-paruik atau bagian-bagiannya. Pembagian kerja sangat sedikit kelihatan. Teknik didasarkan kepada nilai tradisi dan pengalaman. Tetapi tidak berapa lama telah berubah, anggota-anggota adat mencari hasil tanah bukan saja untuk keperluan rumah tangga sendiri, selebihnya juga ditukarkan dengan barang-barang yang berasal dari tanah ulayat yang lain. Akibatnya ini menuntut mereka membayar retribusi ke kepala-kepala adat sendiri, walaupun sebagai kemenakan bertali darah. Kayu-kayu yang diambil dari rimba-rimba dipergunakan untuk membuat barang-barang, atau hasil-hasil tanaman muda atau tanaman tua dipertukarkan dengan orang-orang sekitarnya. Ini berlanjut dengan menukar pada golongan bukan anggota masyarakat adat, bahkan juga sampai kepada orang-orang yang berdiam jauh dari rumah gadang, yaitu kaum istri. Makin bertambah aktivitas perdagangan, semakin bertambah banyak pula harta yang ditimbun. Akhirnya ketika barang-barang telah digemari orang dan telah dirasai kebutuhannya, maka akan terus dicari para pemakai, dan berkembanglah perdagangan yang berunsur domistik.
Kemudian untuk memudahkan, uang digunakan sebagai alat penukar dan alat pengukur harga. Para kemenakan berdagang dan mendapat penghasilan lebih banyak dari apa yang diperoleh dari harta paruik istri. Harta mereka berkembang dan menempatkan mereka di kedudukan sendiri di samping harta pusaka. Karena kegiatan perdagangan ini, wilayah kerajaan bertambah tetapi hubungan dengan anggota paruik lain berkurang. Konsekwensinnya, dengan tidak mengenal ampun lagi the need for personal freedom, telah merongrong pengaruh feeling of solidarity.15 Kemanakan laki-laki dapat memberikan saran pada paruik istri suatu “bride-price" mengganti haluan dasar perkawinan adat.
Maskawin merubah sistem perjodohan lama
Terjadi perubahan disaat bukannya pihak laki-laki yang dijapuik di rumah gadang paruik istri, tetapi laki-laku justru membayar maskawin yang agak lumayan. Terpaksa mamaknya ini membiarkan kemenakan perempuannya pindah ke rumah suami. Kita mendapatkan fenomena baru: "With such property whether it be herds, slaves, money, or other valuables, prosperous men can offer a bride-price to the parents of girls which will induce them to part with their daughters".16
Penggantian uang jemputan dengan uang maskawin ini merubah corak perjodohan dan sekaligus juga merubah organisasi klan.17
Daya Tarik Usaha modern
Karena aktivitas perdagangan atau mencari usaha-usaha baru di tempat yang “modern", maka para kemenakan serta keluarganya telah meninggalkan sistem maternal familinya.18 Orang lalu mendirikan rumah baru dengan model dan semangat berbeda dengan rumah Gadang yang ditandai ornamen tanduk-tanduk serta ukiran. Sehingga terbentuklah suatu kesatuan hukum yang baru. Murdock membedakan sistem itu antara “nuclear family"19, yakni suatu keluarga yang modern yang berlainan dengan sistem paruik, dengan yang melepaskan dirinya dari lingkungan paruik atau menurut beliau “the extended family".
Si prima inter paris2o, yaitu mamak kepala waris kekuasannya sudah tak nyata lagi disini. Bapak menempati posisi kaum wanita yang menurut hukum adat Minangkabau adalah “the recognized nucleus of the family"21, dengan kata lain sudah “tidak batalua lagi". Ini khususnya terjadi terutama di perbatasan Alam Minangkabau.²2
F.H. van Naerssen telah mengatakan: "The coastal areas and, of course, modern towns have a population who have lost these traditional forms of communal life".23 Kita telah mengetahui dari penulispenulis asing tentang perubahan-perubahan hukum adat di wilayah ini. Di Indrapura misalnya, sebagaimana termuat dalam literatur, bukan saja istri kemudian ikut dengan suaminya, tetapi bahkan harta pencarian orang tuanya yaitu Bapak kemudian juga diwariskan kepada anak-anaknya.24
Perubahan akibat sektor pendidikan, terkait dengan perubahan ikatan lama telah diakui orang sebagai “influencing human behavour".25 Sampai-sampai di nagari-nagari terpencil, masyarakat mendirikan sekolah demikian juga kaum petani. Pemerintah telah membuka tempat-tempat pendidikan misalnya Kursus Pamong Desa. Sekolah ini telah dibuka guna untuk mempertinggi ilmu pengetahuan anggotaanggota pemerintah nagari.26 Tentu saja lulusan sekolah ini merasa dirinya lebih berilmu dibandingkan orang di sekitarnya. Dengan pikiran yang rasionil menganggap dirinya sebagai suatu simbol moderninsasi yang menjadi perhatian khusus dari golongan genealogis. Sudah barang tentu mereka tidak mau menerima saja apa yang dianjurkan secara turun temurun, semakin lama para kemenakan telah menjadi ragu melihat tingkah laku mamaknya. Akhirnya hubungan kaum pelajar dengan kepala-kepala adatnya tidak selalu baik dan ramah sebagaimana di masa lalu.
Bahkan mereka tidak segan-segan untuk mengeluarkan pendapat dalam soal-soal larangan adat seperti masalah perjodohan menurut mamak mereka, melainkan telah memilih pendirian dari golongan agama.27 Terjadi sebuah kasus di Batusangkar, antara mahasiswa PTPG dengan golongan adat di mana penulis mengajar sebagai dosen. Pengaruh intelektualisme ini terjadi bukan saja di Minangkabau, tetapi juga di daerah Batak, seringkali dengan akibat yang mengecewakan. Situasi yang sama telah kita temukan juga di Tapanuli: “..., terjadilah benterokan antara kaum adat dan kaum pelajar di Toba dan Mandahiling".28
Pengaruh organisasi Politik dan partai-partai
Perkembangan yang sekarang sedang terjadi di dalam bidang organisasi politik juga menjadi sebab terutama di kalangan penghulupenghulu adat. Bagaimanakah pengaruh organisasi atau partai-partai politik di Minangkabau?. Awalnya, bentuk model pergaulan ala "Bundo Kandung" bias mempertahankan diri berabad lamanya. Kemenakan-kemenakan patuh pada penghulunya sesuai dengan konsep pepatah: "Kemanakan berajo kepada mamak, mamak berajo pada penghulu".
Sesudah perang dunia, berkembang ideologi partai politk atau organisasi lain yang berada dengan nilai nagari, bahkan menyimpang dari azas golongan adat. Tokoh partai ini datang untuk menyebarkan doktrin-doktrin mereka, yang belum pernah diketahui sebelumnya oleh kaum adat. Ideologi ini mulanya diterima secara diam-diam oleh para kemenakan atau anak buah penghulu. Lalu pikiran menentang lambat laut semakin terus terang melalui perkataan yang menentang perintah-perintah kepala yang tidak mereka percayai lagi. Pada akhirnya, disusul dengan perbuatan mengabaikan saja larangan-larangan mamak-mamak dalam lapangan adat.
Orang-orang ini berpendapat bahwa penghulu-penghulu sudah menjadi penghalang kemajuan mereka. Partai politik bersitegang saat terjadi tuntutan rakyat Mungka, supaya wilayah Mungka dijadikan suatu Kecamatan. Perselisihan terpusat kepada siapa yang akan jadi calon Camat, jatuhlah wakil Ketua DPR Kab. Lima Puluh Kota, berikut seorang anggota yaitu dari partai Masyumi dan Perti.29 Kelihatan disini golongan adat menjadi pemenang. Perselisihan hebat terjadi lagi di tempat lain, dipelopori Koperasi Serikat Buruh Pasar atau KSBP dengan Datuk Radjo Alam dilain pihak. Yaitu persengketaan tentang passerfonds kepunyaan tiga Belas Laras. Bupati Datuk Sibongsu membuat campur tangan dan dengan mengatakan bahwa “Tepung jangan terserak, rambut jangan terputus" jika terjadi perebutan keuntungan dari passerfafonds.30
Ini berarti supaya perselisihan paham jangan menimbulkan satu akibat yang tidak diinginkan. Dimana-mana di Sumatera Barat, muncul organisasi serikat buruh sebagai organisasi onderbouw partai politik, yang memperjuangkan nasib anggota-anggotanya sebagai individu.
Tidak sedikit perselisihan terjadi antara pihak serikat buruh ini dengan majikannya, umpamanya SBPP Cabang Teluk Bayur, sebagaimana telah diidentifikasi oleh Gebroelers Veth.31
Secara poliitik, DPRD Peralihan di Sumatera Tengah, 2 kursi diduduki TNI, Masjumi menduduki 20 kursi, Perti 9 kursi, PSIl 1 kursi dan PPTI 1 kursi.32 Akibatnya, mengenai soal-soal adat yang menyangkut nasib dari golongan genealogis menjadi diputuskan partai politik. Misalnya pada waktu pemerintah daerah meminta masukan pada partai-partai politik, menurut pemberitaan media golongan adat juga turut diundang, tetapi yang dibahas justru soal-soal mengenai pemerintahan desa.33
Apakah partai politik ini tidak ikut mempengaruhi proses terpecah belahnya satu sistem keturunan matrilineal akibat meluasnya pembentukan sistem keluarga. Sebagai kenyataan, kami mengemukakan keluhan yang kami baca dalam suatu monografi: “Pengaruh partai-partai sangat nyata. Rakyat yang sopan santun dahulu jadi tegang, buktinya mamak tidak dihargakan lagi, begitu pun terhadap ipar dan bisan. Agama memang melemah dan sudah tidak berpengaruh. Zikir Allah ini dilanggar, surau-surau sudah kurang dikunjungi, mengaji di rumah kematian sudah tidak dianggap perlu lagi. Ibadat untuk memperbaiki masjid dan surau sudah sangat jarang".34 Jadi, mengenai ini kami tidak perlu menjawab karena terwakili keluhan kaum adat ini.
Mari kita membahas tentang konsep pemerintahan Negara tentang masyarakat yang bersendi adat.
ORIENTASI PEMERINTAHAN NEGARA
Masyarakat Miangkabau sudah lama mengalami proses individualisasi dan sering ini justru berasal dari bawah. Perubahan ini didukung faktor yang lain, yakni peraturan-peraturan Negara terhadap nagari yang menuntut pemerintahan nagari ini bercorak seragam sesuai dengan peraturan nasional. Yaitu berupa organisasi individualistis dengan tidak mengenal “kompromi" kepada Datuk Perpatih Nan Sebatang dan Datuk Ketumenggungan dengan hak warisnya dalam soal pemerintahan negeri.
Sebenarnya klan Minangkabau sudah sejak lama dipersoalkan. Mulai dari abad ke-20 pemerintahan Belanda sudah beberapa kali hendak menghilangkan fungsi-fungsi penghulu-penghulu Minangkabau sebagaimana menurut Mr. I.A. Nederburgh supaya terjadi unifikasi di seluruh Indonesia.35 Hukum adat ingin dihapuskan oleh Menteri Cremer termuat dalam rencana Undang-undang mengenai pasal 75, 85, 86, dan 109 R.R. sebagaimana dikutip dari Bijlagen 1904, serta 1905 No. 121 disebabkan alasan utama: terlalu banyak berbeda, sering tidak pasti dan terkadang tidak mempunyai ketentuan.36 Maksud penghapusan ini untuk memudahkan pekerjaan hakim pemerintahan di dalam melaksanakan tugasnya, dan untuk mengakhiri dualisme dalam hukum dan peradilan. Mr. Van Gennep ingin menyatakan “een gemakkefijker doorvoering van de rechtsunificatie en een vlotter receptie van het Europeesche recht door alle lagen van de Inlandsche samenleving".37 Berdasarkan keinginan beliau, harus terjadi suatu proses unifikasi hukum, sehingga mudah dilaksanakan dan aturan hukum Barat ini lebih lebih diterima oleh seluruh masyarakat Bumi Putra.
Dilain pihak, C. Snouck Hurgronje mengemukakan tujuan alasan berbeda yaitu untuk proses kodifikasi hukum adat.38 Demikian juga dari C. Van Vollenshoven justru dia mengecam pemerintahannya karena dianggap bersikap masa bodoh tentang hukum adat. Van Vollenhoven berpendapat, pemerintah adalah penghalang yang besar bagi kemajuan hukum adat Bumi-putera. Menurut beliau persoalannya harus dilihat dari segi kepentingan masyarakat itu sendiri dan bukanlah berdasarkan kepentingan suatu politik pemerintahan atau untuk membuka kebun-kebun baru. Akhirnya berkat perjuangan C.
Van Vollenhoven melalui buku antara lain berjudul De Ontdekking van't Adatreeht, ini didukung pengikut teorinya maka pemerintahan Belanda memahami keluhan C. Van Vollenhoven. Sejak 1928 praktis unifikasi ini ditinggalkan Negara kolonial yang membuka peluang hukum adat Minangkabau berkembang. Pemerintahan Negara mengakui nilai adat sebagai dasar yang terbaik buat Bumi-putera dalam bidang hukum perdata.39
Secara ideal, politik Negara tujuannya harus kepentingan rakyat. Pemerintahan golongan genealogis duduk dalam pemerintahan nagari, tetapi juga membuka suatu kesempatan kepada golongan individu menjadi anggota B.40 Pemerintahan nagari ini dapat berkembang sebagai dasar pemerintahan diatur oleh IGOB. dan MIVB.41 Akan tetapi sesudah perang Dunia Il berakhir, kebijakan yang sejak zaman van Voolenhoven sudah dihapuskan, telah digunakan kembali karena pemerintahan kolonial baru telah mempertanyakan kembali kegunaan dari mempertahankan hukum adat tersebut.
Perdebatan tentang politik hukum adat, yang kita dapat di zaman Belanda, berulang kembali di zaman pasca kolonial. Dan satu pihak pengikut-pengikut C. van Vollenhoven dan Ter Haar umpamanya yaitu R. Supomo mengatakan bahwa tidak ada seorang pun mempunyai pikiran akan membubarkan persekutuan famili Minangkabau. Menurut beliau, Pembubaran kesatuan famili tidak mungkin terjadi.42 Di Jogjakarta yaitu dipelopori Djojodigoeno berdiri lembaga baru yaitu Yayasan Pembina Hukum Adat.43 Di di dalam sikapnya, beliau menyatakan bahwa hukum adat harus diberikan waktu untuk mereformasi dirinya “not prone to rapid reforms".44
Sedangkan pihak lain antara lain M. Nasrun yang berasal dari keturunan Bundo Kandung sendiri berpendapat masyarakat yang bersendi-paruik ini sudah ketinggalan zaman serta tidak sesuai dengan semangat kemerdekaan.45 Ditambah lagi pendirian H.M. Yamin yang menyatakan, bahwa dalam praktik Negara peraturan IGOB, NIVB ini sudah tidak diacuhkan lagi serta menurut beliau justru ini merupakan tindakan tepat. Tokoh nasional ini mengatakan, ".... segala peraturan yang tersebut di atas [IGOB, NIVB] semuanya peraturan yang bersumber kepada penjajahan yang sangat berlawanan dengan semangat kemerdekaan nasional ....... sehingga dengan sendirinya tak dapat diterima oleh Rakyat untuk dijalankan sebagai peraturan hukum menurut kepribadian Indonesia.46 Meskipun tidak jelas, tetapi yang dimaksud semua orang itu terkait dengan fungsi klan yang harus dihapuskan.
Memordenisasi pemerintahan nagari-nagari menurut politisi akan lebih menarik dan bermanfaat bagi masyarakat di daerah-daerah tingkat IlI. Sebaliknya, dinamisasi melalui peraturan yang individualistis tidak akan mendapatkan simpati dan dukungan dari para penghulupenghulu dan ninik mamak di Minangkabau. Karena struktur hukum adat ini memiliki elemen yang bersifat commun.47 Karena tidak ada keputusan cepat, maka tidak muncul kesediaan untuk bekerja sama. Penulis lebih sependapat dengan pendapat Gondokoesoemo yang mengatakan apa yang disenangi para politisi ini telah mengakibatkan "verbijstering".48
Orientasi lainnya dijanjikan oleh pemerintah kepada daerahdaerah istimewa di dalam penjelasan pasal 18 U. U. D. 1945.
“Di dalam teritori Negara Indonesia terdapat 250 Zelibesturende Landschappen dan Volksgemeenschappen seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah mempunyai susunan asli dan oleh karena itu dapat dianggap daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan dari daerah-daerah Istimewa tersebut dan segala peraturan Negara akan memperhatikan hak-hak asal usul daerah tersebut".
Memang dengan peraturan “groepsgemeenschappen" pemerintahan kolonial, sikap untuk menyukai orientasi tersebut akan terpupuk. Karena pengaruh agama Islam dan pergaulan modern, timbul perubahan besar dalam taraf kehidupan masyarakat Minangkabau. Peraturan baru harus diundangkan. Pertanyaannya, apakah sudah tiba waktunya untuk menghapuskan fungsi-fungsi klan dalam pemerintahan desa.
Maka inilah yang akan kita eksplorasi dalam buku ini.
SEJARAH TERBENTUKNYA KERAPATAN ADAT
Kerapatan adat adalah nama pemerintahan adat dari institusi nagari. Yang kami maksud dengan sejarah, adalah apa yang terjadi sebelum pemerintahan ini terbentuk, dan pada waktu tanah ini masih “tak bertuan", sampai kepada disresmikannya nagari sebagai lembaga pemerintahan. Istilah lain nagari ialah nagari juga kewalian nagari. Di dalam rencana pembangunan semesta, nagari ini dinamakan desa.
Kelompok pertama paruik inti nagari baru
Di zaman purbakala terdapat tanah yang belum bertuan, inilah yang menurut sesuatu monografi: "..... turunlah 2 orang ninik dengan keturunan dari Batubarbono. Menurun pula tiga orang ninik dan anak keturunannya buahnya dari Talatang Batung. Menurun pula ke 7 orang ninik dengan anak keturunannya dari taratak Air Lulus".49 Pemimpin dari kelompok ialah saudara laki-laki dari seorang Penghulu yang menurut monografi lainnya menetap di areal tanah pusaka asal.50 Pemimpin ini dinamakan juga tuo, yang kemungkinan nanti menjadi kepala suku.⁵¹ Anggota kelompok ini terdiri dari keturunan matrilineal dari suatu paruik. Apa yang kami maksud dengan paruik, terminologinya dapat diketahui dengan melihat rubrik Pemerintahan adat rendahan. Terminologi paruik ini, kami namakan paruik-inti yaitu paruik pertama yang mendiami suatu wilayah nagari baru.
Untuk mencari tanah yang subur maka tempat kediaman yang lama ditinggalkan untuk mencari tempat kediaman baru yang dapat:
a. Menjamin perlindungan,
b. Memberi harapan untuk perkembangan kolonialisasi.
Rumah didirikan terpencar-pencar di ladang, jika hasil panenan mereka berhasil, para anak keturunan atau kemenakan-kemenakan ini mencari tanah lain untuk membuat perladangan liar di wilayah itu.
Hubungan hukum pertama antara tanah dan paruik
Kita membahas pula terjadinya hubungan hukum antara orang dan tanah. Muncul ninik-ninik pertama dan anak keturunannya di tanah baru yang belum bertuan itu. Jika kepala adat menemukan tempat yang baik, maka dia segera mengadakan perhubungan hukum antara manusia dan tanah baru itu dengan jalan menandai wilayahnya. Hal ini berarti tanda larangan bahwa ada permulaan perhubungan hukum antara orang dan tanah itu. Jika status kepemikian ini sudah jelas, hal ini mengharuskan pemiliknya supaya memajukan protes secepatnya. Upacara adat dilakukan dengan memberikan pujaan terhadap arwaharwah leluhur dan desa-desa.52
Tanah baru ulayat kepala adat asal
Kekuatan magis mulai bekerja kepada sekitarnya.53 Tanah-tanah dikerjakan di bawah pengawasan orang tuo, tetapi yang memegang ulayat ialah kepala adat nagari asal yang sesuku. Orang yang bukan anggota dari suku, hanya bias melakukan suatu perbuatan hukum atas tanah ini sesudah melakukan tindakan “menjaput ninik" dari tempat asal.54 Sepelantikan nagari, wilayah tanah yang dikerjakan oleh oangorang pertama merupakan hak ulayat kepala-kepala klan yang duduk dalam Pemerintahan nagari asal yang kami namakan kerapatan adat.
Anggota paruik ini berkembang yang nantinya berwujud suatu kesatuan-kesatuan baru yang bersifat genelogis-teritorial yakni:
a. Taratak
Kesatuan ini dalam bahasa Belanda disebut gehuct, dalam bahasa Minangkabau taratak.55 Penduduknya terdiri orang yang memiliki garis keturunan matrilineal. Rumah unitnya dinamakan dangau, terdiri satu ruangan dan empat tonggak. Menurut PJ Veth rumahrumah berjumlah kurang lebih satu sampai sepuluh buah. Taratak mempunyai nama sendiri. Begitupun Sungai Betarak mempunyai 7 buah rumah; Talauk mempunyai 1 buah rumah sedang Taratak baru mempunyai 5 buah tumah: Sungai Kaluang 10 buah rumah.56
b. Dusun
Oleh karena tanah masih banyak yang dan murni (tak bertuan) sedang orangnya sedikit, lambat laun penyebaran pondok-pondok terjadi dan memencar di mana-mana. Maka dengan demikian terjadilah dusun.57 Anggota dari institusi dusun ini terdiri keturunan matrilineal sehingga hak atas tanah berada dalam kekuasaan paruik inti. Orang telah membikin suatu terapi tetapi belum bermesjid. Rumah beranjung sudah didirikan tetapi hanya beranjung dua. Tuangan rumah sudah terdiri beberapa ruangan, tetapi hanya berderetan dua. Yang berkuasa pada dusun ini dinamakan tuo dusun, mungkin masih banyak di bawah pengawasan kepala adat tempat asal.
C. Koto
Disaat jumlah kemenakan-kemenakan terus berkembang, dan sudah ada pula masjid, balai atau gelanggang maka terbentuklah koto, yang awalnya terdiri dari para kemenakan-kemenakan matrilineal. Kepala koto ialah seorang kepala adat yang bergelas datuk yang dinamakan penghulu. Orang telah berulayat yang daerahnya dilingkungi oleh Aur Duri dan Parit atau Tabek Gadang, dan sebagai tanda-tanda batas tanah ulayat dari paruik inti, tandatanda ini mana dibuat atas usaha bersama. Sampai sekarang kita masih melihat bekas-bekas [sisa-sisa] dari parit dan kubu di Koto Tuo, meskipun di sana mungkin tak pernah terjadi peperangan yang berarti.
Di Nagari Batipuh masih kelihatan sampai sekarang pagar kubu, yang seluruhnya berjumlah 17 buah, antara lain kubu Kerambil, kubu Pisang, kubu Kelikih.58 Bekas-bekas dari kubu dan tebat gadang itu juga masih maih dapat dilihat di nagari Talago.59
Koto telah mempunya jalan raja, dan satu balai di mana kepalakepala adat berapat memutuskan soal-soal tentang kemenakan dan tanah ulayat. Kalau sudah ada empat koto, sudah tiba waktunya untuk mendirikan sebuah nagari.
PELANTIKAN NAGARI
Untuk mendirikan suatu nagari baru, ada diperlukan 3 macam perbuatan hukum:
a. menyusun pemerintahan nagari
Anggota-anggota pemerintahan suku berkumpuk bersama membentuk pemerintahan nagari. Gabungan empat koto terdiri anggota dari kumpulan anggota empat koto. Sebagaimana yang muncul dalam suatu monografi: "Maka disusunlah pemerintahan nagari Supajang yang terbagi atas empat suku".60 Dapat kita lihat disini, bahwa kepala-kepala adat dari tiap klan duduk dalam pemerintahan nagari. Pemimpin-pemimpin dari kelompok awal dengan sendirinya menjadi kepala-kepala adat dari klannya. Klan-klan bergabung kemudian tidak dapat duduk dalam tata-susunan pemerintahan suku. Mungkin jika anggota-anggota berkembang, dengan ijin kepala-kepala adat sukusuku baku (kern-suku) mereka dapat membangun kepala adat sendiri, sungguhpun menurut kebiasaan kedudukannya tidak sama tingginya dengan kepala-kepala adat dari suku-suku baku (suku-inti).
b. menentukan batas-batas dalam mana termasuk tanah ulayat suku-suku yang bergabung menjadi lingkungan nagari
Wilayah pemerintahan adat yang berkuasa untuk kepentingan atau mengawasi anak-anak nagari dibatasi dengan yang disebut van Vollenhoven "beschikkingsrecht over de grond", di mana anggotaanggota nagari mempunyai tempat untuk tinggal, untuk bertanam untuk memetik hasil tanah, untuk menggembalakan ternaknya, berburu dan dikebumikan. Daerah ini adalah sama dengan daerah tanah ulayat dari suku-suku yang menggabungkan diri dan mungkin ditambah dengan tanah-tanah yang berada di perbatasan di antara kedua wilayah tersebut.
Ada dua macam obyek yang digunakan kepala adat sebagai batas-batas tanah ulayat suku-suku [klan-teritorr].
1. Batas-batas yang merupakan batas alam.
2. Batas-batas yang dibikin oleh masyarakat hukum adat itu sendiri.
Mengenai yang pertama umpamanya batas wilayah di Kewalian Kamang Mudik yaitu di sebelah utara dibatasi Bukit Barisan.61 Contoh lain, batas-batas nagari Sumpur Kudus ditentukan dengan tandatanda batas alam “Persimpangan air, betung, junguik batu di Tanjung [rostpunt], munggu, anak air yang mengalir ke kiri kanan, sekumpulan pulau-pulau.62
Sementara batas kedua, Westenenk menyebutkan tanda-tanda supadan batas “bintalak" yaitu terdiri dari batu atau kayu yang ditempatkan oleh penghulu-penghulu.63 Di Alahan Panjang terdapat beberapa buah batu-batu yang ditanam oleh kepala adat Dt. Nan Salapan: tiga buah di Sungai Gando, tiga buah di Lolo dan tiga buah di Kaju Aro.64 Tindakan hukum untuk menanam batu itu dinamakan “Tanam bertanam gadang nan berkebesaran dalam nagari".65 Artinya, penanaman batu telah dilakukan menurut kebesaran para penghulu.
Gabungan tanah ulayat inilah yang merupakan lingkungan nagari dan menurut van Vollenhoven disebut sebagai "beschikkingskring". Sehingga menjadi persetujuan di kalangan banyak penulis, bahwa tanah ulayat merupakan hak milik nagari.66
HUKUM TENTANG PELANGGARAN BATAS NAGARI
Ada beberapa cara untuk melindungi batas-batas nagari.
1. Menganggap-batas antar nagari-nagari mempunyai kekuatan magis
Pada mulanya, batas nagari ini merupakan tanah-tanah yang dianggap oleh anak nagari terdahulu pantang untuk dimiliki orang karena dianggap kepunyaan dewa-dewa atau roh-roh dari orang yang sudah meninggal dunia. Tidak jauh dari Supajang terdapat suatu bukit yang dinamakan Pematang Batu Kuda sebagai batas. Bukit ini dianggap sakti yang memiliki kekuatan gaib.67 Dengan sumpah setia, batasbatas itu ditentukan pendiri-pendiri nagari untuk “selama-lamanya".68 Waktu penanaman batu dilakukan ninik-ninik, diadakan suatu upacara sambil membuat “janji jo ikrar", yang berarti pengumuman perjanjian bersama yang mengikat semuanya.
Atas permufakatan pemilik-pemilik tanah ulayat mula-mula digantungkan suatu tanda, yaitu "kayu nan bagatah". Lalu diucapkan “sumpah biso Kawi" serta “sumpah makan kutuk bersama-sama yang berbunyi sebagai berikut“.. kalamuMah seribu siang seribu malam hidup meampi, mati meawi". Artinya, pada pokoknya penukaran batas-batas dengan sewenang-wenang sama halnya telah merusakkan kesaktian, dan akan dihukum dewa-dewa, serta akan dimakan oleh sumpah. Dengan menganggap batas-batas nagari mempunyai kekuatan gaib, maka terhindarlah tanah ulayat nagari ini dari perbuatan orang bukan anggota untuk melakukan tindakan-tindakan yang berlawanan dengan hukum.
2. Batas dilindungi oleh petugas adat
Cara lain dengan menempatkan petugas-petugas adat yang harus melindungi batas-batas, Mereka dinamakan jarring.69 Di nagari lainnya, dia juga dinamakan ‘parit pagar dalam nagari'. Pekerjaan ini ditugaskan kepada dubalang.7º Orang-orang yang bukan anggota masyarakat hukum adat dan ingin mengambil hasil hutan masyarakat itu wajib pergi minta izin kepada pemilik ulayat. Kalau tidak jaring berhak menghukum dan merampas kembali apa yang diambil oleh orang tersebut.
C. Penamaan
Mulailah masyarakat beradat dan bersuku-suku. Anggota suku asal, sebagai pembina ulayat baru tetap memakai nama sukunya. Sebagaimana kami kutip dari satu monografi: “....... suku yang ada pada awal permulaan di IV Koto Palembang di bawah dari Agam".71 Orang yang ditempat lama berketurunan matrilineal dari satu suku nama suku itu tetap digunakan di tempat baru. Akan tetapi bagaimanakah dengan anggota-anggota suku yang kemudian datang?. Untuk mendapat hak yang sama atas tanah ulayat, anggota suku ini diterima dalam suku asal. Satu sumber menyatakan “Kampung Panji dijadikan suku Sikumbang, Bancah Panjang telah dijadikan suku Pisang. Talao Bata Gadang dijadikan sauku Koto, Pantian dijadikan suku Panjalai.72
Beberapa nama yang lain yang disebutkan:
a. Anggota kampong Petapang, Kutianjir, Salo, Jambak, telah masuk suku Petapang, Kutianjir.--
b. Anggota Kampung Panai, Mandailing, Melayu, masuk suku Panai Mandailing.-
C. Anggota-anggota Kampung Koto Piliang, Tanjung Pajobada, masuk suku Koto Piliang.—
d. Anggota-anggota Kampung Bodi Chaniago, Singkuang, masuk suku ll ninik.73
Sementara di daerah nagari Sarik Lawas:
a. Anggota-anggota Kampung Petapang masuk suku Jambak.
b. Anggota-anggota Kampung Bodi Chaniago masuk suku Chaniago.
C. Anggota-anggota Kampung Koto Piliang masuk Sembilan.
d. Anggota-anggota Kampung Bendang Mandailing masuk suku Mandailing.74
Penerimaan ini menjadi tidak sah jika adat belum diisi. ES Hartland berpendapat bahwa upacara adat itu yang juga dinamakan “Adat diisi, lembaga dituang", yang mulanya bersifat "blood covenant".75 Menurut beliau, orang asing diterima sebagai anggota klan melalui ritual “"persetujuan darah". Sesudah orang ini mengisi adat, sesudah “digatokkan pinang dan dicabikkan sirih" menjadi anggota dari masyarakat hukum adat yang baru, dan dapat mencari perlindungan dari penghulu-penghulu suku inti. Mereka menjadi sehak dan sekewajiban dengan anggota-anggota lain. Maka mulailah untuk menjadi anggota suatu suku tidak perlu berketurunan matrilineal yang berasal dari ibu. Orang yang tidak berasal dari satu founding-ancester berhak menjadi anggota, asalkan sudah diterima suatu suku melalui upacara adat.76
d. pengumuman
Syarat yang terakhir adalah pengumuman kepada orang banyak berdirinya suatu nagari baru untuk mengikat semua anggotanya termasuk keabsahan hak wilayah suatu nagari. Jamuan makan dilakukan sebagai prasyarat mengisi adat. Sesuatu nagari jika mengisi adat bersifat untuk "Memberi seekor Banteng bertali Cindai".77 yang berarti memotong kerbau menurut kebesaran adat. Jamuan makan sebagai tindakan mengisi adat, diisi dengan pengumuman maksud-maksud dan keinginan serta tujuan upacara itu.78 Sejak pengumuman itu, kekuasaan pemerintahan nagari dalam wilayahnya mulai berlaku. Ter Haar mengatakan “.... pada suatu ketika, hubungan, dengan tempat asal diputuskan". Dengan adanya satu nagari baru itu, maka pertalian dengan nagari asal menjadi terputus. Pembangunan nagari baru adalah perbuatan hukum dari satu pihak, suatu cara meletakkan hak gabungan klan-klan terhadap tanah ulayatnya. Banyaknya nagari sekarang ini berjumlah 512.
Dari apa yang kami sebutkan di atas, dapat kami mengambil kesimpulan:
a. Dalam nagari terdapat beberapa klan.
b. Anggota-anggota pemerintahan nagari terdiri dari wakil pemerintahan klan-inti.
C. Anggota-anggota satu klan terdiri dari anggota-anggota matrilineal, dan anggota-anggota yang bukan matrilineal diterima melalui suatu upacara adat sebagai satu anggota dari pemerintahan klan.
d. Daerah pemerintahan nagari terdiri dari gabungan tanah ulayat klan.
Desa yang kami maksud adalah nagari, yang juga ditulis sebagai nagari atau negeri. 2 Suku dalam arti klan. 3 Menurut S. Alisjahbana dalam Cultural Anthropology in Indonesia, majalah : The Indonesian Spectator April 1957. C. Snouck Hurgronje, who in 1891 was appointed adviser for native affair ini Indonesia. 4 W. F. Wertheim : Indonesia Society in Transition 1956 K. 193 5 M. J. de Graaf : Geschiedenis van Indonesie 1949 K. 302 6 Lihat arti Wangsa : M. M. Djojodigoeno dalam Pola-pola Peragaan Masyarakat di Indonesia Sosiografi Indonesia tahun I no. 2 1959 k 27. 7 M. Nasrun : Dasar Falsafah Minangkabau 1957 K. 62. – 8 A. K. Pringgodigdo : Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia 1960 K. 179. – 9 J. Prins : Adat en Islam. Plichtenleer in Indonesie tjet. ke-3 1954 K. 75. 10 Lihat J. M. Pluvier : Over v/d ontwikkeling der Nationalistische Beweging in Indonesie 1953 K. 75 11 Haluan 24 – 10 – 1956 : Oleh Haji Tamar Djaja dalam Agama berangsur hanyut di Minangkabau 12 Haluan 27 Desember 1957. 13 Jalidar : Bungo Marapulai dimalam Gadjah Bora, Haluan 25-11-1957. 14 Hanya semata-mata soal adat, itu soal laki-laki yang dibeli di Pariaman : Haluan 21 September 1957. 15 W. F. Wertheim : Indonesian Society in Transition 1956 K. 13. 16 Murdock : Social Structure 1949 K. 207 17 Baca tentang soal ini : Kunt Society Science 1955 K.172-185. 18 Tentang pengertian The Maternal Family lihat Burgess Locke dalam The Family cetakan ke 2 K. 12. 19 Murdock Social Structure 1949 K. 1 – 22. 20 lihat pengertiannya dalam buku Mac Iver : The Web of Governement th. 1959:33 21 Fair-child : General Sociology 1934 K. 227. 22 Wilinck : Het Rechtsleven K. 788 – 795. 23 A. B. II – K. 147. 24 F. H. van Naerssen. Approaches to Community Devalopment K. 319. 25 Lihat tentang ini : Brookover : A Sociology of Education. 26 Haluan 17 Desember 1956 27 Menurut keterangan Kepala Kantor Agama Propinsi, Djalaluddin 1961. 28 Ardjo, Kepulauan Indonesia 1954 K. 48. 29 Haluan 18 Desember 1956 K. 3. 30 Haluan 19 Desember 1956 K. 2. 31 Haluan 13 Desember 1956 K. 3. 32 Haluan 11 Desember 1956 K. 1. 33 Penerangan 8 Agustus 1961 K. 1. 34 A. M. Sungai Pagu Tldak bertanggal. 35 C. Van Vollenhoven : Adatrecht van Ned. Indie bag. 3 jilid yang pertama K. 29 th.1933
36 “.... ..Te veel afwisselende, vaak onzeker, niet zelden lacuneuse adat", C. Van Vollenhoven dalam Geen Juristen recht voor de Inlander 1905. Buku : Het Adatrecht in Ned. Indie bag. 3 th. 1933 K. 22 – 23. 37 C. Van Vollenhoven : De Ontdekking van het Adatrecht K. 156. 38 C. Snouck Hurgronje dalam Verspreide Geschriften IV 1 1934 K. 274 s/d 276. 39 T. 154 K. 5 Prof. Ter Haar zyn betekenis voor bet adat recht en de adatrechtpolitiek oleh Supomo. 40 Stbl 1918 no 677 pasal 1 ayat 2. 41 Lihat Wetten en verordeningen betreffende het staatsrecht van Nederlandsch Indie K. 227 dan stbl. 1931 No. 307. 42 R. Supomo Bab-bab Tentang Hukum Adat K. 42. 43 Majalah Hukum adat th. Il No. 1. 2. 1961 44 H. M. Djojodigoeno : Adat Law in Indonesia 1950 K. 5. 45 M. Nasrun, inti karangannya Ototnomi Tlngkat Terendah 46 H. M. Yamin : Pembahasan Undang-Undang Dasar R. I. K. 230. 47 F. D. Holleman : Synthetische vormen in de "primitive" Cultuur 1932 K. 17. 48 Lihat tentang soal ini, yang mengakibatkan "exees" di Rembang-Selatan Ngawi dan Pati, Gondokoesoemo : vernitiging van dorpsbesluiten in Indie. 1922 T 118 K. 1 49 A.M. Lubuk Batingkai tak bertanggal. 50 A.M. Koto Alam Kab. Lima Puluh Koto 1 Djan. 1952. 51 Dengan suku kami maksud ialah klan, sebagai satu unit yang berorganisasi. 52 Ter Haari Beginselen K. 82 menguraikan panjang lebar tindakan hukum pertama dari proses Pembina nagari baru. 53 Sukanto Het Gewas In Indonesie Religieus-Adat-rechtelijk Beschouwd Leiden Bij M. Dubbeldeman 1933 K. 4. 54 A. M. Lubuk Alai Kab. Luar Kota 29-1-52. 55 Tarataq juga ditulis taratak atau teratak. 56 Veth P. J. Midden Sumatera Leiden E.J. Brill 1881 K. 314. 57 A. M. Padang Lawas 31-1-54. 58 A. M. Batipuh 31-1-1954. 59 A. M. Talago. Tak bertanggal. 60 A. M. Pulasan kecamatan Tanjung Gadang Kab, Sawah Lunto/Sijunjung 25 – 26 September 1951 61 Sukanto : Meninjau Hukum Adat K. 75.- 62 A. M. Kewalian Sumpur Kudus. Tidak ada tanggal 63 L. C. Westenenk : De Minangkabause nagari K. 20 1912.-- 64 A. M. Alahan Panjang 7 – 4 – 1960 65 A. M. Alahan Panjang. Garis bawah dari kami 66 Logemann [Dr. J.M.A] en ter Haar, [Mr. B.] Het beschikkingsrecht der Indonesische rechtsge-mennschappen T. 125 K. 347 67 G. A. Wilken dalam : Verspreide geschriften 1912 deel III K. 16 68 Wihnck : Het Rechtsleven K. 648.-- 69 Ter Haar. Beginselen K. 66 70 A. M. Pagu Lintau Buo Kab. Tanah Datar 71 A. M. Koto Palembajan 30 – 2 – 54.--
72 A. M. Padang Lawas 31 – 1 – 54.- 73 A. M. Sarik Lawas Kab. Lima Puluh Koto.- 74 A. M. Sarik Lawas Kab. Lima Puluh Koto 29 – 3 – 52 75 E. S. Martland dalam Primitive Society Methuen 60. Ltd 77 A. M. Lubuk Alai 29 April 1952. 78 Wllinck : Het Rechtsleven dat K. 106.
76 Di Afrika pada bangsa Nuer peralihan dari suatu lineage ke laen lineage juga terdapat. Tentang soal ini bacalah The Nuer oleh E. E. Evans Pritchard 1960. K. 210
HX FORUM forum diskusi sejarah & konspirasi
Unsur Organ Terendah dari Kerapatan Adat
rganisasi yang terendah dari kerapatan adat ialah kerapatan O paruik; istilah lain ialah 'rape kaum' yang kita sebut dalam buku ini sebagai pemerintahan paruik. Apakah paruik itu?, Paruik ini adalah salah satu “onderbouw" dari suku sebagai klan.
Istilah suku ini dikemukakan Ter Haar di dalam bukunya Beginslen yang diterbitkan pada tahun 1950 halaman 21-22 sebagai klan. Padahal ini tidaklah tepat, berhubung suku mempunyai pengertian yang bermacam-macam. Menurut Ter Haar, klan pada keseluruhannya bukanlah merupakan persekutuan-hukum-adat, tidak merupakan suatu kebulatan, tidak mempunyai pemerintahan dan harta sendiri, mereka ialah kelompok-kelompok yang terbesar di daerah luas dengan mempunyai nama-nama sendiri yang asalnya dan perkembangannya terkadang berhubungan dengan suatu dongeng.
Lebih lanjut menurut Ter Haar, kelompok yang merupakan persekutuan-hukum-adat dinamakan bagian klan [klangedeelte]', yang berdiam di desa atau satu wilayah. Suku-suku yang bukan merupakan persekutuan-hukum-adat dinamakan oleh Ter Haar sebagai klan, sedang yang merupakan persekutuan-hukum-adat disebut “bagianklan".
Istilah-istilah ini menurut kami kurang tepat karena beberapa alasan berikut ini:
1. Dalam WP Encyclopedie 1949, bagian 6 h. 124, disebutkan klan biasanya adalah berorganisasi.
2. Pada Pengantar Antropologi Kebudayaan Indonesia 1957 cetakan kedua halaman 87, HTM Fischer menyatakan sesuatu klan menimbulkan hak dan kewajiban. Karena itu, untuk menghindari kekeliruan lebih baik jika suku yang tidak berorganisasi kita namakan dengan istilah "lineage".
Suku yang bercorak lineage tidak mengenal adanya sistem pembagian kerja dari anggota-anggotanya seperti yang terdapat dalam suatu klan. Lineage ini tidak memiliki badan pemerintahan sendiri.
Fungsi lineage pada dasarnya terletak pada konsep kesatuan eksogami. Walau pun fungsi ini semakin lama lama semakin kabur bahkan terkadang hanya berlaku buat anggota-anggota yang sesuku yang berasal satu tempat.
Suku-suku sebagai lineage menempatkan anggota-anggotanya dilihat dari sudut keturunan matrilineal dari seorang 'founding-ancestor' dan nama anggota-anggotanya sama dengan nama founding-ancestor walau terlepas dari satu wilayah tertentu.
Cabang-cabang lineage yang merupakan kesatuan masyarakathukum-adat ini yang mempunyai wilayah sendiri dan menetap dinamakan dengan istilah klan. Yang kami maksud dengan klan dalam buku ini, adalah sesuai dengan pengertian definitive dari Murdock dalam bukunya Sosial Structure yang diterbitkan tahun 1949 di halaman 70. Bagian-bagian dari klan ini dinamakan sub-klan.
Suatu suku sebagai klan terdiri dari beberapa payung, dan payung ini merupakan gabungan beberapa paruik, sementara paruik terdiri dari beberapa jurai yang juga terdiri dari beberapa semandai. Kepala payung dinamakan penghulu payung atau penghulu mahindu, yang biasanya adalah mamak kepala waris paruik yang tertua. Paruikparuik inti mempunyai wakil dalam pemerintahan adat di dalam nagari. Penghulu payung pada hakekatnya berfungsi sebagai penghulu di dalam sukunya dan mamak kepala waris di dalam struktur paruiknya sendiri.
Ada istilah lain buat paruik, yang kita dapatkan dalam literatur. Umpamanya dari R Supomo dalam Bab-bab tentang hukum adat halaman 42 yang memakai istilah famili. Pemakaian ini kurang tepat berhubung istilah ini dapat meragukan orang dengan istilah famili dalam bahasa Belanda. Dalam jurisprudensi kebanyakan memakai istilah kaum, sedangkan istilah kaum ini bukanlah merupakan istilah yuridis. Misalkan kaum Muslimin ialah cara orang-orang Muslimin.² Di Minangkabau kita dapati buah parui atau paruik. Maka di buku ini untuk menyebut kesatuan masyarakat hukum adat yang terendah kami akan menggunakan istilah paruik. Hanya untuk menghindarkan kejemuan, maka di dalam buku ini istilah kaum kadang-kadang juga digunakan.
Terkait dengan istilah paruik menurut van Vollenhoven: “een rechtsgemeenshap en dragster van rechten evenals'n rechtspersoon". Artinya, istilah paruik ini mempunyai pengertian yang sempit dan yang luas.
Terminologi paruik di dalam arti sempit meliputi anggota-anggota yang tidak lebih dari lima generasi. Dalam arti yang luas, paruik menunjuk anggota dari suatu payung.
PEMERINTAHAN BUAH PARUIK
Yang kami maksud dengan pemerintahan buah paruik, ialah satu organisasi buah paruik yang mempunyai cara susunan pemerintahan sendiri menurut peraturan-peraturan yang ditentukan adat. Organisasi ini merupakan unsur organisasi masyarakat hukum adat rendahan yang memiliki daerah atau teritori tertentu yang dinamakan tanah ulayat, di wilayah ini organisasi paruik mempunyai beberapa “hak souvereiniteit". Anggota paruik terdiri dari anggota-anggota atau anak-anak buahnya yang mendukung pemerintahan buah paruik. Pemerintahan terdiri dari dewan paruik yang diwakili seorang mamak kepala waris untuk keluar, di tempat lainnya ini dinamakan tungganai atau mamak rumah. Mamak kepala waris merupakan "mandataris" dewan paruik ini. Beliau mewakili paruik untuk urusan keluar, sesudah institusi paruik bersepakat dengan para kemenakan yang duduk di dalam rapek kaum (kerapatan paruik).
Mamak kepala waris sebagai wakil dewan paruik
"Sesuatu harus dilakukan oleh MKW dengan sepakat dan sekato dari seluruh waris". Ada salah tafsiran oleh petugas pengadilan Negeri Padang yang menganggap pemerintahan paruik ini terdiri dari mamak kepala waris saja. sebab menjadi kebiasaan sekarang di dalam surat rekes-rekes bahwa pemohon ialah mamak kepala waris dari paruiknya, sementara kuasa dari dewan paruik untuk menggugat atas nama paruik tidak pernah dipersoalkan.
Mari kita meninjau fungsionaris kaum adat. Untuk menyelidiki seluk beluknya, kami mengumpulkan berbagai keputusan dari landraad dan Raad van Justitie untuk menggambarkan secara menyeluruh tentang hak dan kewajiban fungsionaris adat dalam tugasnya mengendalikan paruik. Kami memperhatikan dengan detail bahwa adat di suatu nagari tidak sama dengan yang lainnya, tetapi sebagai gambaran pokok, ini dapat dipertanggung jawabkan.
DEWAN PARUIK
Mufakat dan sekato
Adapun dewan paruik namanya yaitu rape kaum atau kerapatan kaum. Rapat paruik ini dilaksanakan di rumah gadang paruik atau balai paruik dimana setiap masalah sengketa urusan paruik akan diselesaikan. Keputusannya dibuat berdasarkan kebulatan berdasarkan mufakat dan sekato, yang berarti tiap-tiap persoalan dimufakatkan dan jika seluruh peserta sependirian akan tercapailah sekato. Dengan dapat sekato ini bukanlah berarti mendapatkan suara terbanyak seperti apa yang biasa terjadi dewasa ini dengan pemungutan suara. Sistem sekato dilakukan dengan musyawarah di dalam lingkungan paruik, proses memutuskan kebijakan berdasarkan alur dan kepatutan, serta itikat yang baik.
Musyawarah ini mencari jalan tengah dan bercorak arbitrasi serta mencerminkan prinsip “cummunis opisio".3 Hal ini sangat membuktikan bahwa kepala-kepala adat tidak bersifat feudal.
Ada kalanya seorang kemenakan tidak sepaham dengan usulusul atau pendirian-pendirian dari ekor waris lainnya. Maka dinamakan “kabau gadang mahampang labuah".4 Jika dia dengan musyawarah tetap tidak bisa diikut-sertakan, berarti atas nama demokrasi sebagai tiang adat Minangkabau telah tidak diperdulikannya, maka ancaman untuk dibuang secara adat akan diberikan kepada kemenakan ini.
SELURUH WARIS
Arti seluruh waris
Pengertian seluruh waris perlu kita ikuti perkembangannya dalam jurisprudensi dan juga literatur. Menurut Willinck, awalnya “seluruh waris", berarti harus hadirnya semua waris-waris lelaki dan perempuan yang sudah "mondig" atau "gelachtsryp". Artinya telah melebihi 15 tahun.⁵ Dalam khasanah jurisprudensi, keputusan landraad mengenai harta paruik menyebutkan:
“Voor het rechtsgeldig wegschenken van harta poesaka is tenminste vereischt, instemming van alle tot de kaoem behoorende mondige warissen, voorzoover zij berekbaar zijn". Keputusan ini membutuhkan dua persyaratan utama:
a. Waris-waris yang dewasa [mondige].
Apakah arti waris yang “mondig"?, Kapan seorang kemenakan dapat dianggap sudah dewasa?, Apakah kedewasaan sama dengan istilah Belanda meerderjaring?
Di dalam Stb. Tahun 1917 No. 738 segala anak-anak bumiputera berumur 21 tahun atau kurang belum lagi dianggap “meerderjaring". Undang-undang ini disusul lagi dengan undang-undang Stbl. 1931 No. 54 yang menyatakan, pengertian ini hanya berlaku untuk yang tersebut dalam undang-undang Pemerintah Negara. Sebab pada tahun 1931 mulai berlaku Org. 31 Jan 1931 S. 31-54 yang bernama“Vaststelling v/d betekenis v/d in wettelijke voorschriften. Minderjaring disini berarti yaitu orang yang di bawah 21 tahun serta belum nikah. Apabila seseorang yang berumur di bawah 21 tahun telah kawin dan kemudian bercerai (minderjaring), maka tidak menjadi minderjaring kembali. Kawin kanak-kanak tidak termasuk dalam peraturan tersebut.6
Disini dapat kita berkesimpulan, bahwa mondig tidak sama artinya dengan meerderjaring. Willinck mengatakan bahwa seseorang disebut dewasa, jika dia telah matang untuk bersetubuh dengan jenis kelamin lainnya [geslachtsryp].7 Pistorius mengatakan seseorang telah dewasa, jikalau sudah dapat dikawinkan [huwbaar].8 Sementara menurut Wirjono hal ini terjadi pada usia lebih kurang 16 tahun. Di Pariaman seseorang laki-laki berumur 15 tahun telah dianggap dewasa dan bisa bertindak sebagai mamak jurai.9
Dari apa yang tersebut di atas ternyata ada ketidak-jelasan menurut hukum adat secara umum, kapankah kemenakan ini sudah dianggap dewasa. Ini tergantung kepada keadaan apakah seorang kemenakan sudah dapat berdiri sendiri atau sudah matang untuk kawin.10
Hanya di dalam kondisi insidental saja dapat dikatakan seorang kemenakan ini berhubungan dengan keadaan usianya dan jiwanya, patut dianggap dewasa untuk melakukan satu perbuatan hukum yang tertentu di dalam hubungan yang tertentu.1 Yaitu seorang kemenakan yang bisa memperhitungkan laba rugi suatu tindakan.12 Kemenakan ini yang dianggap dewasa dan dapat diajak oleh kepala waris berunding dalam kerapatan kaum.
Apakah ini berarti bahwa seluruh kemenakan yang bertali darah, yang telah dewasa perlu memberi ijinnya?. Berdasarkan bacaan kami atas keputusan Landraad Padang 25 Februari 1932 Reg. 122.193.13, yang dikuatkan Raad Padang 4 Oktober 1932 C.A. 16/1932, berbunyi “grondverpanding is rechtsgeldig, indien mamak kepala waris en ekor waris tot overeebstemmingzija gekomen (Landraad), alle familieleden moeten sekato zijn do:h een derde die weet, dat de mamak kepala waris en de ekor waris met de verpanding instemden kan redelijkerwijs aannemen dar de heele familie sekato is (Raad)". Ini berarti, ekorekor waris berarti kemenakan yang bertali darah perempuan maupun laki-laki yang tertua dari setiap jurai, dan yang tidak mempunyai anggota kewangsaan perempuan garis keatas.
b. Waris yang gampang diketemui (bereikbaar)
Pada prinsipnya waris-waris yang berada di tempat itu hanya perlu memberikan pendapat. Semua kemenakan yang telah meninggalkan nagarinya dan tinggal ditempat lain, dan tidak memberi kuasa pada lain waris untuk bertindak untuk kepentingan sebagai waris, dianggap sudah tidak gampang "bereikbaar".
Oleh sebab itu tidak perlu izinnya. Menurut kami jikalau seorang waris meninggalkan negerinya tanpa memberitahu alamatnya, maka amat mudah menyebutnya “bereikbaar". Tetapi sebaliknya jikalau dia dikirimi surat ke alamatnya berkali-kali dan tidak membalas, maka hal ini dapat dikatakan tidak “bereikbaar".
Menurut uraian di atas, struktur kekuasaan yang terendah dalam pyramida pemerintahan nagari, berada pada anak-anak buah klan yang sudah akil balig dan berdomisili di tempat asalnya.
Dalam Stbl. 1915 No. 98 dan 687 peraturan NI yang dikeluarkan untuk diperiksa oleh kepala nagari, apakah “sekato kaum" ini mengenal persetujuan-persetujuan yang berhubungan dengan pusaka telah ada. Tetapi peraturan tersebut kemudian dilupakan orang.
Pasal 19 P.P. No. 10 th 1961 menjamin adanya kebulatan kerapatan kaum
Saat ini kami amat bergembira karena diberlakukannya peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961, Lembaran Negara No 28 tahun 1961 di mana diumumkan peralihan hak atas tanah harus dilakukan dimuka pejabat yang ditunjuk Menteri Agraria (Lihat pasal 19). Pejabat ini menurut kami antara lain bisa memeriksa adanya kebulatan kerapatan kaum untuk mensahkan peralihan hak atas tanah kaum.
Di daerah-daerah di mana adatnya masih kuat kebulatan yang disokong oleh kerapatan adalah sah
Ada kalanya pendirian suatu jurai dengan jurai yang lain dari satu paruik justru bertentangan, sehingga muncul dua kebulatan dari bagian paruik. Jika ini terjadi, mana yang sah menurut adat?.
Di daerah-daerah dimana tradisi adatnya masih kuat, kebulatan yang dikuatkan kerapatan atasan selain didukung kerapatan penghulu menjadi kebulatan yang sah. Sengketa dari dua bagian paruik diajukan pada kerapatan atasan. Hanya kebulatan yang dikuatkan keputusan kerapatan ini yang dianggap sah menurut adat.14 Di Pariaman pernah terjadi perselisihan antara jurai dengan paruik. Jurai yang didukung ninik mamak suku serta penghulunya dibenarkan oleh pengadilan negeri.
Otonomi adat dari mamak kepala waris
Apakah tiap-tiap tindakan hukum kepala paruik harus mempunyai dukungan dari kebulatan kerapatan paruik?. Dalam khasanah literatur dan jurisprudensi, kami bisa menjumpai beberapa peristiwa adat yang mengikuti perkembangan zaman. Pada awalnya, literatur menyatakan dengan tegas bahwa kepala paruik tidak dapat menjual tanah pusaka tinggi paruik.15 Tetapi menurut van Vollenhoven dengan dukungan waris-waris lain, mamak kepala waris dapat menggadaikan tanah pusaka tinggi. Dengan adanya sepakat dan sekato, harta pusaka tinggi dapat digadaikan dalam empat soal.16
Keempat soal tersebut adalah:
Pertama : Mayat terbujur di tengah rumah.
Kedua : Gadis gadang tak berlaki.
Ketiga: Rumah gadang ketirisan.
Keempat : Membangkit batang terandam.17
Mayat tak berkubur
Jika seorang waris meninggal dunia, mamak dapat menggadaikan atau menjual harta pusaka tinggi tanpa izin dari ahli waris lainnya.18 Tentu tidak dapat disangkal lagi kalau seorang anggota dari paruik meninggal dunia, mayatnya yang berada dirumah gadang akan dikuburkan atas biaya seluruh ekor-ekor waris, atau harta pusaka tinggi. Biaya mengubur mungkin tidak besar, akan tetapi ada kewajiban adat untuk melakukan sembahyang dengan berulang-ulang supaya sesuai kebulatan sekato adalah sangat besar.
Gadis gadang tak berlaki
Gadis gadang tak berlaki merupakan satu kewajiban dari mamak terhadap kemenakan-kemenakan perempuan, supaya mengawinkan sehingga tidak ada seorang gadis yang tua dalam rumah gadang.
Parit runtuh
Istilah parit runtuh maksudnya kalau rumah paruik sudah demikian rupanya memalukan bagi waris-warisnya. Maka perlulah diperbaiki atau dirubah. Ongkos untuk keperluan ini bisa diambilkan dari harta pusaka tinggi.19 Ada suatu soal yang pernah kami selesaikan sebagai petugas. Yaitu kasus satu rumah gadang. Waktu revolusi waris-waris mengungsi dan yang tinggal ialah mamak kepala waris saja.
Pada saat itu mamak kepala waris telah menjual sebagian harta pusaka tinggi. Sekembalinya para ahli waris sesudah merdeka, mereka membatalkan penjualan harta pusaka tinggi itu. Mamak mengatakan, bahwa dia perlu uang untuk memperbaiki rumah gadang. Pada waktu itu dia berupaya untuk memberitahukan kepada waris-waris yang telah mengungsi. Tetapi rumah kemenakan sudah kosong dan tidak dapat berjumpa mereka. Hasilnya, lalu pihak mamak kepala waris diwajibkan pengadilan negeri untuk membuktikan bahwa hasil penjualan harta pusaka tinggi itu digunakan untuk memperbaiki rumah gadang.
Mamak ini tidak sanggup membuktikannya sebab itu persetujuan dibubarkan pengadilan negeri. Tidaklah dipersoalkan dalam putusan ini apakah si pembeli harus dilindungi karena itikat baiknya. Dalam literatur kita dapat jumpai, untuk memperbaiki rumah ataupun membangun kembali rumah yang terbakar, termasuk suatu alasan yang dimaksud dalam soal ketiga tersebut di atas.
Membangkit batang terandam
Membangkit batang terendam awalnya dimaksudkan di dalam proses mengangkat para waris sebagai penghulu. Biaya-biaya perhelatannya cukup tinggi, sementara penghulu adalah satu kebesaran dari seluruh suku dan paruiknya.
Lain-lain sebab menurut B. Schrieke
Selain empat persoalan tersebut, juga terdapat empat soal yang klasik menurut B. Schrieke yaitu:
1. untuk biaya berhaji ke Mekkah.
2. untuk membayar hutang kehormatan
3. untuk pembayaran 'uang darah'
4. untuk membiayai perbaikan sawah yang menjadi milik keluarga
5. untuk membayar kerugian of shipwreck (in the coastlands).
6. untuk membayar hutang kehormatan semua anggota keluarga.20
Menurut beliau masih ada lagi soal-soal yang belum disebutkan selain hal tersebut, alasan mamak kepala waris berhak menggadaikan harta pusaka tinggi. Sumber lain menguatkan pendapat ini. Ongkos pergi ke Mekkah, menurut Resume 1872 k. 118 dapat dibebankan ke harta pusaka tinggi.²¹ Untuk membayar hutang kehormatan dari seluruh waris yang bertanggung jawab. Kalau seorang waris dihukum denda, biaya pembayarannya dijamin paruik.22 Mengenai pembayaran uang bangun, Damsté pernah menyatakannya di Indisch Genootschap.23
"Bandar-bandar sawah perlu dipelihara dan ongkos dibebankan atas harta pusaka. Sawah-sawah yang kena banjit juga perlu diperbaiki. Demikian juga kerugian karena suatu kapal tenggelam atau menderita kerusakan. Kalau hutang yang dibuat oleh waris-waris bersama-sama, harta pusaka tinggi dapat dijual untuk melunasi hutang mereka".24
Sumber ini mengakui adanya kemungkinan harta pusaka tinggi dapat dijual. Kemudian nampaklah oleh kita, bahwa kebutuhan paruik sangat menuruti zaman. Ada beberapa soal yang kita ketahui dalam literatur, di mana mamak kepala waris dapat bertindak tanpa adanya sekato dari lain-lain waris. Yaitu dapat menjual/menggadai, walau ada waris-waris yang tidak menyetujui. Mr. Wienecke di dalam A.B. Schrieke menyatakan "...meskipun seluruh waris bertentangan pendirian, namun mamak kepala waris toh dapat menggadaikan atau menjual harta pusaka tinggi". Raad v. Justitie mengakui hak dari mamak kepala waris, untuk menggadaikan/menjual harta pusaka tinggi juga tanpa adanya sekato dengan waris lainnya.25
Karena pengaruh Agama Islam serta pergaulan hidup modern, kebutuhan paruik terus bertambah. Perdangan dan bidang pendidikan termasuk dalam salah satu kepentingan utama paruik. Uang diperlukan satu paruik untuk berdagang, selain pembiayaan untuk mendidik waris-waris di sekolah-sekolah. Karena itu terpaksa mamak kepala waris demi kepentingan paruik secara tidak langsung, menggadaikan harta pusaka tinggi. Pengertian membangkit harta terendam diperluas dan akhirnya semua urusan yang berhubungan dengan kepentingan paruik ini telah dianggap sebagai membangkit batang terendam. Karena itu menjual harta ini dapat dilakukan. Kapan waktunya, hal ini tergantung kepada kepada keputusan kebulatan kerapatan paruik. Asal saja ada sepakat dan sekato.26 Pendapat ini telah dikuatkan Westkustrapport. Sehingga jelas bagi kita dalam literatur adanya soal-soal yang mengijinkan harta pusaka tinggi boleh digadaikan/dijual.
Peristiwa klasik yaitu “adat nan ampek" di atas sehingga kepala paruik bisa menjual harta pusaka tinggi tanpa dukungan kebulatan kerapatan kaum bertambah banyak. Hal ini membuktikan organisasi paruik juga telah menuju kepada orientasi individualisme. Sebagai kesimpulan, dapat kami simpulkan tentang tumbuhnya hak otonomi mamak kepala waris sebagai berikut:
1. Mamak kepala waris tidak akan dapat menjual/menggadaikan harta pusaka tinggi, walaupun para waris yang lainnya setuju.
2. Mamak kepala waris dapat menjual/menggadaikan harta pusaka tinggi di dalam soal-soal nan empat, meskipun dalam proses mufakat tidak mencapai sekato.
3. Mamak kepala waris dapat menjual/menggadaikan harta pusaka tinggi ini dalam soal-soal nan empat, walaupun proses mufakat tak pernah dilakukan.
4. Mamak kepala waris dapat menjual harta pusaka tinggi untuk bermacam keperluan asalkan ada kata sepakat dan sekato dari wariswaris.27
MAMAK KEPALA WARIS
Yang mewakili organisasi paruik ialah mamak kepala waris. Pertanyaannya, siapa yang harus menjadi mamak kepala waris?. Untuk menentukannya terkait pada 2 faktor. Faktor pertama terkait dengan hukum waris, yang kedua terkait pada kecerdasan. Yang pertama, menentukan bahwa kepala waris paruik biasanya saudara laki-laki yang tertua dari pihak ibu,28 sedangkan kepada saudara laki-laki dari ibu yang lain dinamakan mamak yang potensial bisa menjadi pemimpin masyarakat hukum adat rendahan. Mamak ini menjadi pemimpin kalau dia secara faktual menjadi mamak kepala waris. Prioritas bisa diberikan kepada generasi tertua dan jika generasi ini tidak dapat memberi nama kandidat calon, baru beralih kepada generasi berikutnya.
Mengenai faktor yang kedua, bukan saja hak waris yang menentukan tapi juga kecerdasan menjadi faktor terpenting. Dalam hal ini yang memegang peranan adalah kebulatan kerapatan paruik. Sehingga tidak selamanya mamak tertua di generasi yang tertua dalam zaman sekarang menjadi mamak kepala waris. Karena usianya terlalu lanjut atau karena sifat-sifatnya tidak lagi memperhatikan kepentingan paruik menurut pandangan orang lain, maka rapat paruik bisa menunjuk orang lain sebagai tungganai meskipun yang ditunjuk ini usianya lebih muda.
Ada kalanya paruik inti mempunyai mamak yang lebih tua lagi dari kepala adat paruik. Yang jadi mamak kepala waris bukanlah mamak yang lebih tua tersebut, akan tetapi kepala adat itu, karena pangkat kepala adat lebih penting lagi dibandingkan dengan pangkat mamak kepala waris, maka kepala adat itu yang nantinya menjadi mamak kepala waris. Dalam paruik inti (kern-kaum), seorang mamak kepala warispun menjabat pangkat adat yang lebih tinggi. Begitu pula seorang penghulu jadi tungganai dalam paruik saja, walaupun ada yang lebih tua. Demikian pula yang menjabat fungsi nanti, malin dan dubalang menjadi mamak kepala waris paruiknya. Dapat kita berikan satu peristiwa yang terjadi di Batusangkar. Seorang laki-laki mengatakan, ia merupakan mamak kepala waris dalam garis kaum bapaknya, karena sudah diangkat sebagai kemenakan dalam kaum bapaknya dan memakai gelar adat kaum bapaknya dengan gelar Chatib yaitu Bagindo Kajo. Menurut beliau, ini mengakibatkan bahwa ia menjadi mamak kepala waris dalam kaum bapaknya sebab kemenakan laki-laki tidak ada lagi dan yang tertinggal hanya kemenakan perempuan dari kaum Bapak tadi.29
Menurut Raad, penghulu sukulah yang harus berfungsi sebagai mamak kepala waris, bukan kemenakan yang diangkat dalam paruik bapaknya.
Pengganti mamak kepala waris
Kalau sebuah paruik tidak mempunyai mamak kepala waris lagi dan kemenakan lelaki yang lain masih belum dewasa siapa yang harus bertindak untuk menjaga kepentingan paruik?. Jikalau masih ada waris-waris perempuan, maka bersama-sama mereka akan dapat bertindak sebagai pengganti mamak kepala waris.30 Seandainya anggota paruik hanya tinggal seorang perempuan saja, mamak ialah yang punya hak dan kewajiban sebagai mamak kepala waris. Kalau sebuah paruik tidak ada mempunyai anggota yang telah dewasa, penghulu sukunya yang harus bertindak untuk kepentingan paruik. Kalau ini juga tidak ada, paruik dapat bersandar kepada penghulu klan yang terdekat.31
Fungsi mamak jurai berlaku intern
Anggota-anggota suatu jurai ialah sebagian dari pada seluruh anggota-anggota yang mendiami rumah-rumah ini. Mamak jurai yang tertua merupakan calon tungganai kalau yang berjabatan meninggal dunia, atau kalau bagian paruik yang bersangkutan telah berkembang menjadi “lima kali keturunan", sehingga jurai ini melepaskan diri dari bagian-bagian yang lain untuk menjadi organisasi paruik sendiri.
Tugas mamak kepala jurai hanya berlaku internal. Kemenakan yang berhutang untuk kepentingan kaum, maka kepada tungganai dia harus membayarkan kembali hutangnya, bukan kepada mamak jurai. Sitaan yang dilakukan terhadap harta jurai, tungganai yang bertindak mewakili keluar untuk memajukan bantahannya,3² bukan mamak jurai. Terkait pemakaian dari harta pusaka paruik, tungganai bersamasama dengan mamak jurai mengawasi supaya jurai yang besar, yang lebih banyak membutuhkan tanah harta pusaka tinggi akan mendapat lebih banyak dari jurai kecil, sehingga jurai yang tidak berdekatan dengan yang lain tak boleh dianak-tirikan.
Pembagian harus dilakukan secara jujur dan adil. Jika tidak, maka mamak jurai harus bertindak terhadap mamak kepala waris untuk kepentingan anggota-anggota jurainya.33 Kalau tungganai tidak menjalankan tugasnya menurut adat, kita melihat di dalam jurisprudensi bahwa mamak jurai dapat bertindak mencampuri extern terhadap mamak kepala waris walaupun jurai ini bukanlah kesatuan masyarakat hukum adat. Di tahun 1937, Landraad Bukittinggi memutuskan, jika ada keinginan mamak tungganai bertindak berlawanan dengan adat yaitu bertentangan dengan kepentingan jurainya, mamak tungganai dapat digantikan oleh mamak jurai.34
Sekarang timbul pertanyaan, bagaimanakah jika mamak jurai tidak ada, atau sudah terlalu tua untuk mengepalai jurainya, dan atau sudah tidak sanggup membela kepentingan jurainya?. Penggantinya dapat ditunjuk.35 Kalau tidak ada anggota laki-laki tetapi hanya ada 3 orang anggota perempuan saja, jurai anggota tersebut bersama-sama dapat bertindak sebagai mamak jurai untuk membela kepentingan jurainya.36
Di Minangkabau ada banyak kemenakan perempuan yang sebenarnya de facto mengendalikan harta paruik.37 Tidak salah kalau Prof. Dr. Korn menyebut wanita seperti ini "de vrouwelijke mamak" yang memegang kekuasaan. Membicarakan mengenai otoritasnya, Wicks menulis: “Contrary to the popular believe that the man has always been master of the house, in many primitive and historic cultures is it the woman who has enjoyed many privileges as wel as responsibilities in running the family".38
Di negara lain Negara juga terdapat perempuan yang memegang kekuasaan. Orang-orang Indian di Amerika Utara merupakan "metrolynic family", anak-anak hanya memakai nama dari pihak ibu, sedang dari pihak bapak kadang tidak dikenali.39
Hal ini lebih Nampak di kampung-kampung dimana banyak kemenakan laki-laki pergi ke tempat lain untuk mencari nafkahnya atau oleh karena kemenakan lelaki sesudah menikah tinggal bersama-sama istrinya ditempat harta pusaka istri, sehingga wanita-wanita yang tinggal di kampong tidak banyak dapat bantuan dari mereka.40 Apa yang secara de-jure berada di tangan mamak lelaki, secara de facto kekuasaan ini berada di tangan tangan pihak wanita.
TUGAS DEWAN PARUIK TERKAIT DENGAN ANAK- ANAK BUAHNYA
Dalam banyak buku-buku kita masih bisa membaca satu pendapat mengatakan “primitive society" tidak mengenal satu pemerintahan yang demokratis. Masyarakat ini hanyalah mengenal horden yang berpindah-pindah dan hanya mengenal “auarchie", saja tanpa adanya organisasi. Paling-paling mereka hanya diakui sebagai masyarakat, yang dipimpin seorang penguasa berdasarkan kepada hawa nafsunya saja. Misalnya Herbert Spencer mengatakan: "The lowest groups of primitive men are without polical organization are also without anything worthy to be called family organization.41"
Pendapat ini memang tidak benar. Karena sejak adanya persekutuan hidup adat di Minangkabau, meskipun levelnya amat kecil tetapi sudah mempunyai sistem hukum sendiri.4² Yaitu mamak kepala waris yang menyatukan anggota dewan paruik dan lalu bersama-sama mengawasi kepentingan anggota dan hartanya. Untuk mengetahui ide detail tentang tugas mamak terhadap kemenakannya dapat disimak peribahasa ini.
Ko' malu membangkitkan. Ko' haus memberi air.
Ko' litak memberi nasi. Ko' lului menjilami.
Ko' mati menanami.43 Ko' sakit mengobati.
Kalau kemenakan menanggung malu, mamaknya harus menolong kemenakan. Kalau kemenakan mau minum, mamak harus memberi air. Kalau kemenakan lapar, mamak harus memberikan makanan. Kalau kemenakan sakit, mamak harus mencari obat. Kalau kemenakan meninggal dunia, mamak harus menguburkan. Lingkup tugas dari mamak kepala waris terhadap kemenakan berada dalam lingkup kehidupan yang dinamakan oleh Van Gennep terkait “rite de passage" yang mengakibatkan perubahan penting dalam “sosial relationship".44
a. Adat turun mandi
Apabila seorang anak yang baru dilahirkan sudah berumur 40 hari maka keluarga pihak si-ibu harus memberitahukan kepada induk bako, bahwa anak dimaksud akan diturunmandikan pada hari yang ditentukan. Induk bako diminta datang kerumah anak itu di hari yang ditentukan, dengan menjunjung dulang yang berisikan bertih beras rending. Dulang itu dihiasi dengan bunga-bungan dari kertas. Di dalamnya diletakkan dua buah kelapa yang telah tumbuh. Perlengkapan kepentingan lainnya seperti satu limas (bak terbuat dari daun pisang) yang berisikan darah ayam. Setelah semuanya ini siap, maka dibawalah anak itu turun dengan didukung dukun dan ibunya di belakang.
Kalau seorang perempuan sekali itu melahirkan anak, kebiasaannya pembawa anak itu diiringkan dengan gendang atau rebana. Setibanya di batang air, maka anak itu dimandikan dukun dengan membacakan beberapa perkataan "Pantau" namanya, sementara ibunya juga disuruh mandi bersama.
Bersamaan dengan pelaksanaan upacara itu, bahan-bahan pemantau tersebut diletakkan di tepian tempat mandi. Darah ayam yang dibawa di dalam limas dan juga bertih beras rending. Kelebihan bertih beras rending itu, dibagi-bagikan kepada anak-anak yang ada di tepian sungai. Setelah selesai memandikan anak itu, ibunya kembali pulang dan jamuan pun telah terhidang di rumah. Para penggilan serta alim ulama yang diundang duduk bersama di ruang rumah tempat makanan terhidang. Doa untuk keselamatan kemudian dibacakan bersama-sama. Pengaruh agama Islam terlihat di dalam proses ini.
Kelapa/kerambil yang dibawa induk bako, hari itu juga ditanamkan oleh bapak anak itu di pekarangan parak pusako pihak si-ibu. Disini terlihat unsur hubungan sosial di antara anak dengan kewangsaan bapak dalam upacara adat. Dimana-mana, ada kedudukan bako baki yang tertentu, dan tidak dapat diganti begitu saja dengan unsur kewangsaan ibu. Bagi orang yang mampu atau pihak Rajo/tuanku, adat turun mandi dilaksanakan bersamaan dengan adat kekah yang memotong kambing atau paling besar kambing jawi. Ada pula yang melaksanakan upacara ini bersamaan dengan upacara adat bertegak rumah perkawinan, seperti terjadi di nagari Muara Labuh
b. Adat sunat rasul
Adat ini dinamakan juga sunat Rasul: “Jika anak telah berumur 7 tahun, maka dipanggil orang "Budin" tukang sunat". Upacara ini dimulai dengan mengisi dulang berisi abu, kemudian sepotong batang pisang dan diletakkan di atas abu itu untuk tempat duduk anak yang akan disunat itu. Tempat anak itu dimuka tempat tidur. Seorang lakilaki yang kuat memegang si anak, Anak ini tidak boleh melihat kebawah.
Sesudah siap semuanya, isi adat ini diserahkan kepada “Budin". Biasanya sunat ini dilakukan dalam bulan puasa. Upacara adat sunat rasul di Alam Serambi Sungai Pagu tidak begitu megah dan dilakukan sangat sederhana sekali. Limbago dibayarkan pada Budin (dukun tukang memotong pusat orang) berupa uang adat sekedarnya, singgang ayam, beras segantang, dan ayam hidup seekor sebagai isi adatnya.
c. Adat gunting gombak
Empat puluh hari sesudah anak lahir, haruslah dilakukan upacara cukur rambut [walimah]. Sampai saat ini ibunya masih camar. Untuk upacara itu dibuatlah nasi kunyit atau beras rending. Setelah anak dimandikan, nasi kunyit dibagi-bagikan kepada anak-anak yang datang ke tempat upacara (perhelatan) itu. Dalam bak air kecil dimasukkan limau yang dipotong-potong, air kelapa muda dan batu kecil 7 buah. Ini disiramkan ke kepala anak, kemudian barulah dicukur oleh dukun di tempat mandi. Dukun mendapat sedekah yang “saripatinya" beras 1 gantang atau 6 tekong dan uang Rp. 5. Upacara ini berdasarkan peribahasa berikut ini:
Taratak, batang teratai, Hinggok dibatang sitawa, Walaulah sampai djangguik kelantai, Indak manusia nan tak bagawa.
Menurut adat di Suliki, (wilayah Luhak 50 Kato) ada 3 perhelatan yaitu besar yaitu: 1) Pangkeh gomak, 2) kabung batang, dan 3) lambing ureh. Upacara Ini dilakukan anak sudah berumur 1 tahun, yang dilaksanakan dengan menyesuaikan sifatnya yaitu: "mengambang yang balipek, ataupun membangkit batang [terendam serta bertagak rumah nan gadang), nan batiang semadjo lelo, gadih gadang tak basuami, berikut dengan adat bapangkeh Gombak".
Terkait dengan konsep gombak dan manfaatnya, maka dapat dijelaskan pada prinsipnya “gombak itu terbagi-bagi pula, ada gombak 3, yang di atas ubun-ubun dan dua lagi tepi ketepi [kiri/kanan] yang berjarak setempat dari telinga".
Manfaat gombak yaitu untuk menutupi ubun-ubun anak/kemenakan yang masih lunak, supaya jangan masuk angina. Pada saat ini diberikan seekor kuda pada anak atau kemenakan yang berpangkeh ombak itu, atau kambing jawi atau paling sedikit seekor ayam betina. Bahkan di masa dahulu biasa diberikan sepiring sawah, sebagai ganggam bauntuak.45 Hal ini berarti juga mengharapkan agar para anak/kemenakan itu nanti apabila ia besar tempat bertanya dé urang banyak, seandainya dia menjadi penghulu maka akan dihiasi oleh sifat-sifat terpuji: pasa jalan kaditampuh, kok barintik dalam ragi, tampak budi, mangulang sapuah kok tumbuah menjadi urang alim, suluh bendang dalam kampong jo nagari46
Adat yang berbeda terjadi di nagari Muara Labuh. Seorang anak laki-laki sesudah dibuang rambut camarnya [rambut yang dibawa disaat lahir], dipanjangkan beberapa tumpuk, jumlahnya antara 7 sampai 9 tumpuk, lalu rambutnya itu dihiasi dengan cincin gunggung. Apabila anak itu berumur 8 tahun, maka dibuatlah helat [pesta memotong jawi atau kerbau], yang dijamu ninik mamak dalam suku itu. Kadangkadang dipanggil juga ninik mamak dari luar sukunya serta orang empat jenis. Sesudah acara makan-minum, sambil menghadap dulang makanan si pangkalan menerangkan kepada ninik mamak yang hadir, bahwa gombak anaknya akan digunting atau dipangkas. Maka diedarkannlah anak itu ke tiap-tiap penghulu yang duduk dan masing-masing penghulu menggunting rambut itu sekurangnya tiga helai. Pengertian helat gunting gombak ialah untuk memberitahukan pada kaum keluarganya, supaya anaknya yang diperhelatkan itu disahkan berbako-baki kepada kaum pihak bapak, dan diketahui oleh ninik mamak. Bukti pengesahan induk bako kepada anak ini, maka bapak menghadirkan sepotong tanah berupa parak atau sawah ala kadarnya. Jika bapak berada [kaya] maka boleh jadi dia akan memberikan pusaka berupa 5 atau 7 sukat benih sabitannya.
Sewaktu melakukan perhelatan semacam ini, orang dibolehkan memakai yang seruncing-runcing adat seperti misalnya boleh bagandang nan balu, boleh baragung bertelompong ataupun bertombak bergembala. Sementara kaum wanita harus keluar dengan pakaian adat lengkap (pakaian bundokandung), yang dinamakan perhelatan berlambang urai (kebesaran adat).
Adat menilik diateg rupo atau menilai diateh patuik; maka tumbuh yang serupa itu pada perhelatan pangkeh gombak, yang harus terjadi disaat anak/kemenakan ini telah berumur kurang lebih 1 tahun. Pada waktu itu, dihimbau kepada induk bako-nya [saudara perempuan dari bapaknya] dan untuk bermusyawarah kapankah perhelatan itu akan dilangsungkan. Biasanya perhelatan adat ini berlangsung 8 hari 8 malam dan sekurang-kurangnya sehari semalam, biasanya dipilih petang Senen atau Kamis sesuai dengan kesanggupan pihak yang hendah berhelat. Perhelatan inilah yang disebut juga manilik diateh rupo, manaliti diateh patuik.
Setelah waktunya disepakati, paham nan saijo, maka ditetapkan hari perhelatan. Semua pihak ipar djo bisan atau anak/kemenakan dihimbau baik yang jauh ataupun merdjelajang dekat. Menurut kalimat peribahasa, ‘Kok jauh suruh balapeh, kok ampia kalansing timbo, banomo adat panggieh' artinya jika jauh orang yang dipanggil harus diberikan ongkos agar datang, jika dekat maka diberitahukan dengan mulut saja. Inilah tatacara panggilan.
Setelah perhelatan dating, acara ini diramaikan dengan bunyibunyian secara adat yang masih terdapat hingga kini yaitu gendang telempong. Menurut adat, harus 'dilepaskanlah bedil sepucuk dibawa merawa nan tatagak, serta silat dengan tari dan disongsong dengan cerana yang bertutup (bertutup dengan kain adat)'. Di atas rumah gadang, kemenakan yang di-pangkeh gombak itu didudukkan serta didampingi induk bakonya. Kemudian diberikan pakaian di ruang tengah ruangan rumah nan gadang. Memangkeh gombak itu harus dimulai induk bakonya, yang menunjukkan adanya satu hubungan sosial antara pihak bako dan anak, dengan menggunting sedikit dari rambut anak/kemenakan ini, yang menurut adat dinamakan pangkeh gombak.
Pemberian/hibahan harta seperti tersebut di atas tidak ada larangannya menurut hukum adat. Malahan di nagari Sungai Pagu telah diadatkan, namanya sawah gunting pangkeh gombak. Adat yang seperti itu lazim juga dilakukan orang sewaktu mendirikan rumah gadang (rumah adat). Sekarang ini, upacara gunting gombak itu telah jarang dilakukan orang mulai sejak adanya pertukaran laras dengan Demang.47
Mamak kepala waris menjaga supaya dalam paruiknya tidak ada kemenakan-kemenakan perempuan yang tidak menikah. Jika waktunya tiba maka mamak mencari anggota dari lain klan untuk lalu dijodohkan dengan kemenakannya ini. Menurut adat di Miangkabau, para kemenakan perempuan yang tidak kawin atau tidak mempunyai pasangan tidak disetujui oleh masyarakat, sehingga mamaknya lalu dianggap masih berhutang. Dan mamak membelanjai ongkos-ongkos perhelatan ini dari harta pusaka paruik. Dia dapat menggadaikan huna, tanpa bermufakat dengan para ekor-ekor waris. Kemenakan yang menjadi janda, menjadi kewajiban mamak mencarikan pasangan lain. Dengan melalaikan hal ini dia bertanggung jawab tentang akibat buruknya. Hal ini disebutkan di dalam analisis pakar asing: “to meet the cost of the wedding festivities on the marriage of a doughter of the family".48
d. Adat nikah
Istilah nikah awalnya datang dari negeri Arab yang berarti suatu perjanjian seperti satu kontrak jual-beli. Pernikahan baru sah dengan adanya ritus ijab-kabul. Perkataan ijab-kabul tersebut sangat esensial, yang tidak diketemui di dalam hukum adat. Konsep esensial dalam hukum adat ialah apa yang meliputi seluruh perpestaan secara adat. Tidak ada bagian yang tertentu buat mensahkan perkawinan yang dilangsungkan: jika tidak turut disetujui ninik mamak. Menurut Agama Islam bagian ijab kabul itulah adalah menjadi syarat mutlak.49 Perbedaan antara hukum Islam dan hukum adat, adalah yang pertama bersifat ritus dan yang kedua bersifat perjanjian.50
Prof. Mr. Djojonegoeno mengatakan bahwa ijab-kabul terdiri dari persembahan wali perempuan; penerimaan oleh mempelai lelaki atau wakilnya paling sedikit dengan dua orang saksi yang bebas, (bukan budak), beragama Islam, telah dewasa, berjiwa sehat, dan adat kebiasaannya baik⁵¹ Dalam perjanjian ini wali anak dara, perempuan menawarkan akan menikahkan anak dara dengan merepulai dengan syarat, bahwa merepulai akan memberi mahar [mas kawin] kepada anak dara itu.
Menurut Ter Haar, pernikahan ialah pembelian antara wali perempuan dan lelaki, dengan menyerahkan seorang perempuan untuk dikawini pihak lelaki, sementara lelaki menerima penyerahan ini dengan syarat membayar uang mahar, dengan atau tanpa syarat-syarat dalam perjanjian (talik).⁵² Berbeda pandangan ahli hukum ternama Prof. Dr. Mr. Hazairin bahwa: "Nikah adalah suatu perbuatan hukum dalam hal mana wali dari perempuan mengawinkan wanita itu dengan syarat, supaya lelaki itu membayar mas kawin [maharnya] kepada pihak perempuan". Selain dari itu beliau menyatakan, bahwa perempuan itu pihak istri menerima persyaratan itu sebagai mas kawinnya.43 ljab yang diucapkan itu harus disusul dengan segera oleh kabul. Lelaki tidak boleh mengucapkan kabul ragu-ragu atau bimbang, tetapi tegas, bahwa apa yang diserahkan oleh wali perempuan diterimanya dengan membayar uang mahar.54 Jika pembayaran mahar dilakukan kemudian atau perkataan ini diucapkan tidak kepada wali anak daro, maka nikah ini menjadi dinyatakan batal.55
Sebelum pernikahan dilakukan, dianjurkan ada khutbah terlebih dahulu di dalam bahasa Arab, yang sedapat-dapatnya diikuti semua mempelai. Kebiasaan ini sangat tinggi nilainya bagi orang yang hadir. Sesudah selesai ini, maka dibacakanlah doa dan sesudah wali hakim mengucapkan perkataannya, dengan jelas dan tegas dijawab si pihak lelaki dan diikuti oleh beberapa orang lain dengan kata ‘qabul' sebanyak tiga kali.
Mungkin saja bapak atau familinya berhalangan untuk bertindak sebagai wali. Dalam hal ini atas permintaan, maka boleh diwakili oleh imam. Kalau imam menjadi wakil, dia wajib menyatakan disaat mengucapkan kalimat ijab kabul telah bertindak atas nama wali tersebut. Jika tidak, maka nikah tersebut tidak sah. Di zaman penjajahan di Jawa, penghulu distrik biasanya juga sering menjadi wali.
Pegawai NTR mengawasi pernikahan, agar perkawinan yang akan dilangsungkan tidak bertentangan dengan seluruh peraturan yang diberlakukan. Hawelijksordonnantie Buitengewasten Stbl tahun1932 Np 482 mengatakan, dalam residentie Sumetera Barat pegawai pejabat pernikahan tidak boleh melangsungkan perkawinan jika melanggar syarat-syarat adat. Akan tetapi kebijakan pemerintah negara berubah. Jika sebelumnya diperhatikan tentang adat-adat yang berlaku, hal ini kemudian tidak diperhatikan lagi. Undang-undang No. 22 tahun 1946 dan instruksi Menteri Agama No. 4/1947 mengubah kewajiban untuk mengawasi larangan adat. Undang-UndangNo. 22/1946 ini berlaku untuk seluruh Indonesia yang digantikan dengan undang-undang No. 7 tahun 1954. Karena hal ini maka daerah-daerah yang adatnya menghalangi perkawinan, dengan sendirinya orang lalu bisa mengabaikan kesulitannya dengan pergi keluar daerah lain. Dengan aturan ini, hukum Islam mencapai kemenangan tentang syarat syahnya suatu pernikahan. Boleh dikatakan peraturan hukum inilah yang menentukan tentang sahnya nikah atau tidak. Peraturan hukum Islam tentang perkawinan dianggap sebagai “van openbare orde", atau juga dipandang sebagai “van dwingend recht".
Orang biasanya memperhatikan terutama tentang apa ada persetujuan antara anak daro dengan marapulai. Hukum Islam berusaha supaya pernikahan hanya dapat dilangsungkan bila antara dua pihak ada persetujuan untuk kawin, dengan pengertian, bahwa perjanjian dapat dilangsungkan, apabila sudah ada persesuaian antara si laki-laki dan si perempuan yang akan kawin.
Persetujuan pihak perempuan boleh diberikan dengan tegas atau dengan diam-diam. Jika sebelum pernikahan walinya memberitahukan kepada perempuan, bahwa dia akan dinikahkan dengan orang lain, jika perempuan diam-diam saja, berartilah dia memberi persetujuan. Hamka telah menyatakan dalam bukunya “Tiap-tiap wanita tidak boleh dinikahkan dengan tidak dimufakati terlebih dahulu, dan seorang perawan juga tidak boleh dikawinkan tanpa persetujuannya"
Menurut adat Miangkabau, seorang mamak bisa memaksakan secara paksa anggotanya. Padahal perkawinan secara paksa ini untuk sebagian kalangan adat telah sedemikian rupa tidak pada tempatnya. Mamak kepala waris dengan dewan paruik-nya tidak boleh memperhatikan kepentingan paruik saja. Maka pada tanggal 23 Agustus 1916 di Bukittinggi kepala-kepala nagari menetapkan suatu pedoman sebagai berikut: "Dalam mengawasi pernikahan, hendaklah petugas terlebih dahulu memeriksa apakah si perempuan betul-betul ingin kawin dengan bakal suaminya".
Dalam kenyataannya, perkawinan dengan paksa sampai sekarang masih ada. Sekretaris Kantor Agama Kabupaten Padang Pariaman pernah mengatakan kepada kami: “Perceraian banyak disebabkan krisis moril, karena itu sangat perlu lebih banyak diperhatikan dan sebanyak mungkin dihalangi. Orang yang mengalami suatu krisis moril biasanya anak-anak yang dipaksa kawin. Lebih sedih lagi jika anak ini masih bersekolah. Hendaknya dengan tangan besi dihalangi perkawinan semacam ini".
Maka dalam penjelasan dari instruksi Menteri Agama No. 4/1947 dimuat anjuran, supaya anak-anak di bawah umur tidak dinikahkan, walaupun sanksinya tidak ada. Sejak tahun 1955, di semua wilayah Kabupaten Padang Pariaman tidak ada lagi kejadian kawin paksa, kecuali wilayah VIl Koto ada 14 anak perempuan yang masih bersekolah dikawinkan. Rata-rata batas usia pernikahan adalah 15 tahun. Di Kota Tengah dan di Pauh, rata-rata usia perkawinan menurut batas umur untuk dikawinkan yaitu antara usia 18 sampai 20 tahun.
Adapun perkawinan di bawah umur sering berakhir dengan perceraian, sebab dengan perkawinan seperti ini yang bersangkutan belum sanggup memikul beratnya beban rumah tangga. Bahkan mereka sebenarnya tidak bisa memberi persetujuannya. Ikatan Pemuda Pelajar Panjinggahan misalnya, terbuka mengemukakan keberatannya terhadap perkawinan di bawah umur. Untuk menjaga supaya kesehatan keturunan dan kesusilaan menjadi baik, perlu diambil tindakan oleh DPRN yaitu dengan menentukan kriteria umur baik pria dan wanita yang boleh melakukan perkawinan.
Menurut IPPP, perkawinan di bawah umur inji sering terjadi nagarinya. Anak-anak perempuan yang masih berumur 13 tahun bahkan ada yang sedang duduk dibangku kelas Ill sekolah rakyat, telah diberhentikan oleh walinya dari sekolah untuk dikawinkan. Akibatnya perempuan di bawah umur itu terpaksa dimatangkan untuk hidup berumah tangga" secara lahir dan batin.56 Keadaan ini mulai berangsurangsur berubah, berkat pengawasan P3NTR dan berubahnya kecenderungan pendapat masyarakat.
Umur pria dan wanita pada waktu perjodohan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 1955 sebagai berikut.
| NO. | NAGARI/KECAMATAN | UMUR RATA-RATA | UMUR YANG TERTINGGI |
| 1 2 | Pariaman | 20 tahun | 25 tahun |
| 2 | V Koto | 18 tahun | 20 tahun |
| 3 | Sei. Limau | 18 tahun | 27 tahun |
| 4 | Sei. Geringing | 18 tahun | 20 tahun |
| 5 | VII Koto | 15 tahun | 19 tahun |
| 6 | Nan sebaris | 20 tahun | 25 tahun |
| 7 8 | 2x11-6 Lingkung | 18 tahun | 20 tahun |
| 8 9 | Lubuk Alung | 20 tahun 17 tahun | 25 tahun |
| 10 | Koto Tengah | 17 tahun 17 tahun | 19 tahun |
| 10 11 | Pauh | 17 tahun 18 tahun | 25 tahun |
| 11 12 | Lubuk Begalung | 18 tahun 18 tahun | 25 tahun |
| 12 13 | Sipora | 18 tahun 18 tahun | 22 tahun |
| 13 | Padang Barat | 18 tahun 20 tahun | 25 tahun |
| 14 | Padang Timur | 20 tahun | 25 tahun |
| 15 | Padang Selatan | 18 tahun | 23 tahun |
Akibat perubahan ini, pada waktu dilakukan upacara ritual perkawinan menjadi lebih dititikberatkan pada adanya persetujuan kedua belah pihak untuk menikah yang telah mengurangi kasus perkawinan anak-anak.
TUGAS MAMAK KEPALA WARIS
Mamak kepala waris, bertugas mengawasi supaya harta paruik terus terpelihara. Semua harta yang sudah dipakainya oleh ekor-ekor waris, harus kembali kepada paruik. Hubungan paruik dengan tanah pusaka yang diberikan melalui ganggam beruntuk ini tidak boleh terputus. Harta pusaka juga tidak boleh dibagi-bagi kepemilikannya, kecuali jika ada suatu persetujuan yang khusus dari seluruh ekor-ekor waris. Barang pusaka yang lain, yang merupakan barang immaterial diawasi mamak kepala waris supaya jangan dipakai orang lain yang bukan anggota paruik. Barang pusaka lain misal keris, tombak, barang-barang perhiasan dan atau lainnya dijaga mamak ini supaya terus terpelihara dan disimpan di dalam ruangan rumah kemenakan perempuan yang tertua.
Tugas terberat dari mamak dewasa ini adalah dalam bidang mengawasi tanah pusaka paruik. Banyak sekali persengketaan terjadi mengenai tanah yang dipakai suatu jurai sejak beberapa keturunan lamanya, sehingga jurainya sejak beberapa keturunan lamanya menganggap tanah sengketa adalah milik dari jurai.57 Sengketa ini menjadi tambah rumit jika jurai ini sudah berkembang menjadi paruik. Yang bisa menolong ialah jika mamak paruik ini bisa membuktikan tanahtanah yang bersepadan dengan tanah-tanah sengketa berasal dari harta pusaka paruiknya.58 Menurut adat di Pauh IX Padang Luar Kota, orang suku lain tidak dapat mempunyai tanah suku yang ada di wilayat itu sebagaimana nilai adat nagari yaitu “Balingka aur, suku balingka tanah". Yang berarti jika tanah pusaka sengketa menjadi suatu milik suku Gutji, dan bukan suku Tanjung yang mengklaim dalam sengketa sebagai kepemilikannya.59
Mamak mengawasi hasil yang didapatkan dari harta paruik. Pembagian lewat sistem perduaan atau pertigaan dari sawah-sawah serta lading-ladang yang dikerjakan oleh orang yang bukan anggota, dipungut oleh mamak kepala waris misalnya melalui mamak jurai untuk dibagi-bagi pada anggota-anggota yang membutuhkan. Dengan tugas mengawasi harta kaum itu terpeliharalah kemenakan-kemenakan yang separut di Minangkabau, yang berarti menjunjung tinggi kebudayaan matrilineal. Jika mamak tidak memelihara harta pusaka paruik, maka akan hilang lenyaplah kekuasaan klan-klan dan bubarlah kebanggaan Bundo Kandung yang sudah berabad-abad berlaku dalam wilayah Minangkabau dimana sistem lama dapat mempertahankan diri secara unggul. Bila harta pusaka yang bagian terbesar terdiri dari tanah ini telah dicabut dari kekuasaan paruik, maka akan berubahlah sistem hukum adat Minangkabau.
KEKUASAAN KEPALA DAN DEWAN PARUIK
Dalam bagian ini kami mempersoalkan kekuasaan dari mamak kepala waris dan perangkatnya untuk menyelamatkan para kemenakan dan harta paruiknya. Orang yang melanggar adat kebiasaan, biasanya oleh masyarakatnya akan dikenakan hukuman. Hal ini seperti suatu bentuk pemerintahan dengan kekuasaan yang memberi denda, membunuh ataupun mempenjarakan seorang.60 Dalam konteks ini pemerintahan paruik dapat menghukum anak buahnya.
Sebetulnya bagian ini harus dimasukkan dalam bagian tentang kepala adat di bagian berikutnya sebagai kekuasaan kepala adat. Tetapi karena hal ini berhubungan dengan kekuasaan kebulatan paruik, sebagai keseimbangan dari fungsi mamak kepala waris maka tidak salah jika bagian ini juga dibahas disini. Terhadap kemenakan yang tidak mengacuhkan larangan adat ataupun merugikan dan memalukan paruik, mamak kepala waris dapat bertindak agar kemenakan ini kembali kejalan adat kembali. la bisa menghalangi perkawinan para kemenakan, yang berlawanan dengan adat jika perlu mengambil tindakan yang keras.
la bisa mencabut hak pakai dari harta pusaka paruik kemenakan yang ingkar.61 la berhak menurut Ter Haar untuk memberi ganjaran kepada kemenakan perempuan yang tidak patuh kepada peraturan adat, dengan memasuki rumah yang dihuni oleh kemenakan lain dengan perilaku tidak senonoh.62
la berhak menurut adat untuk mengisolasi di ruangan kemenakan yang ingkar. Mamak memiliki kekuasaan yang diatur dalam hukum adat pidana Minangkabau yang mungkin sekarang sudah bertentangan dengan undang-undang pidana pemerintahan Negara. Kita harus mengakui, hukum pidana yang sekarang kebanyakan berasal dari zaman purba, yang ditambah atau dirubah menurut zamannya. Hukum yang awalnya tidak tertulis ini pertama-tama dibawa lewat kebiasaan adat atau institusi masyarakat, yang kemudian dikodifikasikan dalam hukum pidana.
Pertanyaannya, bagaimana kekuasaan alat-alat adat?. Perselisihan-perselisihan umum biasanya diselesaikan Nagari. Tetapi untuk persetujuan Nagari ini dilaksanakan para anggota yaitu kepala-kepala klan yang sebenarnya adalah mamak kepala waris. Dengan bersamasama mereka merupakan suatu pemerintahan yang menyelesaikan perselisihan di antara klan-klan atau bagian-bagiannya. Maksud dari pemerintahan ini supaya dalam Nagari ini adanya ketentraman dan jika ada orang yang menganggu keamanan, maka orang itu dapat dipaksa kembali dengan institusi adat sebagai suatu alat kekuatan, alat lembaga hukum. Orang dapat dibuang keluar dari daerah Nagari, atau hukuman yang lain seperti menyingkirkan saja orang ini dari Nagari seolah-olah dia tidak ada lagi. Hukuman denda juga dilakukan dengan paksaan membayar sesuai isi adat, atau mamak kepala waris atau para anggota pemerintahan Nagari atau dengan memberi sedikit sedekah kepada para arwah leluhur.
BEBERAPA HUKUM
A. Membuang hutang
Apabila seorang kemenakan membuat hutang kepada orang lain, sehingga membahayakan pusaka kaum, maka mamak serta anggota dari kaum pergi kepada kepala-kepala adat, supaya mereka tidak bertanggungjawab terhadap hutang-hutang yang dilakukan para kemenakannya itu.
B. Membuang sirih
Yaitu melakukan satu tindakan yang berlawanan dengan kesusilaan, atau yang tidak senonoh; maka mamak dari paruik pergi kepada penghulu-penghulu klanship-nya untuk membawa daun sirih dengan mengatakan kemenakan yang bersangkutan telah dicabut dari gagangnya seperti daun sirih. Hal ini berarti bahwa kemenakannya telah terlepas dari hubungan paruik. Tindakan ini bersifat pemberitahuan kepada kepala adat. Akan tetapi kemenakan yang bersangkutan bisa kembali dengan syarat melalui suatu upacara adat tertentu.
C. Membuang bilah
Ini berarti hukuman kepada kemenakan yang lebih berat dari membuang sirih, sebab bila dibakar, abunya akan dipakai. Seperti ibarat bamboo yang dibakar, abunya masih bisa dipakai. Misalnya, suatu gelar telah dicabut untuk diberikan kepada seorang kemenakan yang lain.
D. Membuang puluih
Kalau seorang kemenakan terus bersitegang leher, atau berbuat tidak senonoh dalam tingkah lakunya, ada kemungkinan dia akan diusir dari nagarinya atau pun di-boyoot.63 Salah satu ancaman terbesar mamak kepala waris terhadap kemenakannya yang melanggar adat, ialah hak untuk mencabut hak pakai atas harta pusaka tinggi, dan mengusir dari wilayah klan. Hak ini tentu terbatas atas tanah pusaka dan bukanlah atas pencariannya sendiri.64 Untuk mengusir kemenakan yang bersalah ini, kepala paruik dibantu dengan penghulu-penghulu ninik mamak dan cerdik pandai bersama-sama pergi kebatas wilayah klan, dan dubalang-dubalang yang ada menyeret kemenakan yang nakal keluar dari wilayah tanah ulayat. Hukuman seperti membuang kemenakan ini mempunyai jenis yang bermacam-macam. Inipun dapat dilakukan secara diam-diam, dengan mengacuhkan saja kemenakan ini di lingkungan masyarakat, akibatnya yang bersangkutan menjadi tidak tahan lagi dan meninggalkan tempat kedudukannya. Kemenakan yang dihukum boleh kembali ke dalam lingkungan masyarakatnya dengan mengisi adat yang terdiri dari membayar uang bangun dan memberikan jamuan.
SYARAT-SYARAT MENJATUHKAN MAMAK KEPALA WARIS
Fungsionaris suatu Negara dilindungi hukum pidana tetapi jika mereka membuat kesalahan dapat dituntut menurut hukum pidana Negara.65 Hal ini juga berlaku dalam hukum adat, dimana setiap kesalahan functionaries adat dapat dihukum secara adat.
Seorang mamak kepala waris harus mengabdi kepada paruik dengan seluruh jiwa dan kepribadiannya, seperti telah dikatakan R A. Koesnoem menyatakan perlu adanya 3 faktor pada tiap-tiap makhluk sosial yang baik.66 Permasalahannya, apakah yang bisa terjadi jika seorang mamak paruik tidak melaksanakan kewajibannya.
Karena pengaruh zaman dan perubahan di bidang sosial, adakalanya mamak kepala waris lebih mementingkan diri sendiri atau keluarganya dari pada paruik. Apakah kekuasaan paruik terhadap mamaknya yang bertindak berlawanan dengan hukum. Ini bisa berakibat penggantian kepala paruik oleh anggota paruiknya sendiri. Ada dua jenis pergantian kepala paruik tersebut, yaitu:
A. Sementara
Kalau mamak menghapuskan kesalahannya, dia dapat ditukar dengan mamak kepala waris yang lain untuk sementara. Juga buat sementara dapat ditunjuk mamak yang lain jikalau mamak yang pertama bepergian, atau sakit, atau karena lain-lain sebab yang menghalangi tugasnya untuk sementara.
b. Seterusnya
Hal ini terjadi kalau kesalahan mamak tidak dapat diampuni, kalau usianya telah lanjut, kurang akal dan bercacat67, atau kalau beliau meninggalkan harta pusaka paruiknya buat waktu yang lama.68 Pada umumnya para mamak kepala waris dijatuhkan oleh kebulatan paruik jika mamak ini merugikan kepentingan paruik menurut adat.69
Apakah mamak kepala waris perlu hadir dalam acara kerapatan paruik sewaktu persoalannya dipersengketakan?. Mamak kepala waris ini tidak perlu hadir sewaktu dia dipersoalkan dalam rapat paruik. Tanpa setahu mamak pun, dia pun dapat dijatuhkan anggota paruik. Apakah kejatuhan ini terjadi dengan setahu atau izin dari mamak tidak dipersoalkan.7º asal penggantian ini kemudian dikatakan. Tetapi penjatuhan mamak ini tidak saja karena alasan yang telah disebutkan adat, tetapi tanpa ada kesalahan pun dia bisa dijatuhkan. Meski terbukti tanpa ada kesalahan, paruik berhak untuk menunjuk mamak pengganti yang lain.71
Telah disebutkan di bagian awal, bahwa mamak kepala waris kedudukannya ditentukan oleh dua faktor yaitu (1) hak waris dan (2) kecerdasan. Pada faktor kedua ini, yang kemudian semakin menjadi dominan di zaman sekarang. Terlebih kalau terjadi upaya kecurangan pihak mamak kepala waris. Satu kebulatan yang belum dikuatkan oleh kerapatan adat kerapatan tungganaai berlaku sampai terbukti, bahwa kebulatan paruik ini perlu diambil meski berlawanan dengan hukum adat. Yang mengganti adalah kebulatan paruik, kebulatan atasan yang lain menjadi deklaratif.
Sebagai kesimpulan, kita melihat pada awalnya para kemenakan yang tua dari generasi yang tertua menjadi mamak kepala waris. Karena perkembangan id ideologis individualisme, hal ini bertambah kuat dimana suatu kebulatan kerapatan paruik sering menunjuk para kemenakan yang lain jadi mamak kepala waris.
BEBERAPA SEBAB
Unsur demokrasi asli di lingkungan adat Indonesia tidak saja terdapat di dalam kesatuan adat yang besar atau atau masyarakat adat yang terkecil, ini juga terdapat di dalam masyarakat adat yang bernama paruik. Kekuasaan tertinggi dalam masyarakat ini terletak pada rapat paruik yang dapat menggantikan seorang mamak kepala waris dari fungsinya karena tingkah laku atau suatu keadaan tertentu.72 Di bawah ini, kita telah mengumpulkan beberapa sebab jatuhnya mamak kepala waris:
A. Karena menyabung ayam.
B. Karena permainan judi.
C. Karena menghabiskan harta pusaka kaum.
Sebab-sebab yang tersebut di atas dapat kami kutip dari satu kebulatan kaum yang dilakukan pada tanggal 22 Maret 1946 di Kampung Parak Karakah antara empat jurai dari satu kaum. Kami kutipkan isi dari rapat kebulatan kaum tersebut berikut ini:
“Kami segala yang tersebut di atas telah mengadakan rapat sekaum pada hari ini, untuk mengatakan kesalahan-kesalahan mamak kaum nama Gahek Gelas Soetan Maradjo yang sekarang berpangkat 'MA- MAK KEPALA WARIS' dalam KAUM dari empat jurai. Seharusnya sebagai mamak kepala menjadi pihak yang menjaga, memelihara dan menyelenggarakan harta-harta pusaka tinggi kaum yang asalnya harta tersebut diwarisi dari ninik moyang kami si Pagang dan perempuan Siboek almarhum. Setelah mendengar keterangan yang dikemukakan di rapat ini yang dikemukakan anggota kaum, yaitu cara-cara adat yang benar, selain juga kesalahan serta tingkah lakunya mamak kepala waris si Gahek tersebut yang telah melanggar peraturan adat ini serta melanggar kewajibannya sebagai mamak kepala waris seperti telah menggadaikan tanah pusaka dan menyewakan berapa bidang tanah peparakan.
Rapat kaum ini telah menimbang kesalahan-kesalahannya dan pekerjaannya mamak kepala waris tersebut seperti yang diterangkan dan dikemukakan itu, maka talinya’ akan dihirik dan tampuknya yang akan 'bekal dijinjing' seperti peribahassa kita Siang bak Hari dan terang bak Bulan', rapat telah sepantasnya mencari kebulatan yang sesepatutnya dan semestinya bahwa mamak Gahek tersebut diruntuhkan dari pangkatnya sebagai mamak kepala waris dalam kaum. Hal ini karena pekerjaannya, tingkah laku dan tabiatnya si Gahek tersebut tidak baik lagi seperti menyabung dan bermain judi yang berakibat rusaknya nama kaum dan menghabiskan harta pusaka kaum dan anggota para kaum. Jadi anggota kaum memutuskan untuk mengganti mamak kepala waris yang sebelumnya dijabat si Gahek tersebut.
Rapat kaum memutuskan dan menetapkan: memberhentikan Gahek Soetan Maradjo dari posisinya sebagai Mamak Kepala Waris, kemudian akan diganti lewat menetapkan Nasir gelar Malin Maradjo Mamak Kepala Waris dalam kaum".
D. Oleh karena sakit-sakitan
E. Lama menginggalkan tempat.
Sebab-sebab yang tersebut di atas dikutip dari kebulatan adat ninik nan VIlI Suku di Padang tanggal 4 November 1934 yang menguatkan kebulatan kerapatan kaum ini.
"Sebenarnya atas kesepakatan semua kaum hamba laki-laki dan perempuan, hamba telah menerima tanggung dan kewajiban menjadi Mamak Kepala Waris dalam kaum hamba, sebagaimana yang dimaksud oleh Mamak hamba Marah Djindin yang telah sakit-sakitan dan sejak lama tidak berdomisili di Padang".
ANGGOTA-ANGGOTA PARUIK
Paruik ialah suatu unit, yang juga mempunyai pemerintahan serta anggota alias anak-anak buah sendiri. Siapakah jadi anggota-anggota dari buah paruik? Anggota bisa dibagi atas:
Anggota-anggota paruik
1. Yang bertali darah
Bertali darah maksudnya, yaitu anggotanya menurut konsep sistem matrilineal, yaitu para -kemenakan kandung. Institusisi yang dimaksud ini tgerdiri dari para kemenakan dari seibu asal, anak kandungnya laki-laki dan perempuan, keturunan saudara perempuan sampai keturunan generasi berikutnya dihitung dari pihak perempuan dan termasuk pada yang telah melepaskan dirinya untuk membentuk paruik baru.
Waris bertali darah mendapatkan prioritas dalam hak waris. Waris bertali darah yang terakhir dapat menguasai secara bebas atas harta pusaka tinggi.73 Ada yang menyatakan bahwa waris yang bertali darah terakhir ini harus dibantu oleh waris bertali adat akan tetapi pendirian ini tidaklah berdasar. Knottenbelt membantah, bahwa waris bertali adat yang tertua perlu memberi isi adat untuk menjual harta pusaka tinggi.74
2. Yang bertali adat.75
Yang dimaksudkan anggota bukan ahli waris menurut tali darah yang kemudian jadi anggota. Kemenakan bertali adat umumnya terdiri dari para Zkemenakan yang tidak berasal keturunan satu ibu asal tetapi melalui upacara adat menjadi anggota sebuah paruik. Dengan tidak adanya kemenakan yang bertali darah matrilinial, maka mereka akan bisa berharap mendapatkan hak yang bersumber ke hukum waris.76 Menurut adat, "Wari sedjangka" harus didahulukan dari "Waris seheto", yang berarti kemenakan dekat didahulukan dari kemenakan yang jauh. Sesudah tidak ada lagi kemenakan yang bertali darah, maka semua yang bertali adat berhak menerima waris dari harta paruik.
Di suatu nagari, kemenakan yang sesuku didahulukan dari pada kemenakan bertali adat.77
Kemenakan di bawah lutut
Waris-waris ini ada hubungannya dengan budak-budak, karena mereka adalah keturunan orang belian. Karena itu nama lain ialah kemenakan bertali emas. Sesudah dihapuskan statusnya sebagai budakbudak, golongan ini tidak mempunyai arti lagi.78
Kemenakan orang datang
Kemenakan ini adalah orang-orang yang datang dari jauh dan mendapatkan tempat dan bantuan dari satu paruik di tempat baru. Berlakulah pepatah adat “Terbang menumpu hinggap mencakam".79 Sesudah mendapatkan kata mufakat dan sekato di antara waris paruik, dilakukanlah suatu upacara adat. Kemenakan yang datang mengisi adat, kemudian lumbago dituang dan baru orang asing berhak mengerjakan sebidang tanah harta pusaka paruik. Kemenakan semacam ini menjadi anggota dari persekutuan hukum adat dengan adanya hubungan sebagai induk semang dan anak semang.
Adakalanya yang pertama, yaitu keturunan waris-waris dari orang yang semula datang, lambat laun tidak tahu sejarah asal usul tali persaudaraan dengan kemenakan orang datang, sehingga kemudian hari banyak mendapat kesulitan di bidang hukum waris.80 Pernah terjadi, seseorang yang berasal dari suku Chaniago di Singkarak (Solok), sewaktu kecil datang kepada suatu paruik yang bersuku Tanjung, dan diterima sebagai anggota paruik. Paruik ini punah. Kemenakan bertali suto ini anggap menjadi ahli waris yang sah, tetapi ahli waris generasi Tanjung masih ada ditempat asalnya. Keputusan dari pengadilan negeri menyatakan waris Tanjung lebih berhak mewarisi harta ini dari pada kemenakan yang datang. Hal ini sesuai peribahasa, 'Sebab waris bertali adat dikemudiankan selangkah'.
Kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa anggota separuik ini adalah seluruh anggota di suatu wilayah tertentu. Jika ini punah dan harta pusaka belum ‘diganggam beruntukkan®1 maka waris kandung yang masih ada ditempat asal dianggap sebagai kemenakan yang berhak untuk mewarisi.
Kemenakan yang bertali adat
Golongan ini terdiri dari kemenakan tembilang besi yang disamakan dengan kemenakan bertali emas tadi. Kemenakan tembilang perak dapat dibeli tetapi lingkup kekuasannya kurang dari kemenakan tembilang besi. Perbedaan yang pertama dan yang kedua ditetapkan melalui kata mufakat paruik.
Termasuk golongan ini kemenakan lain yang hampir di setiap nagari nama ada sebutan yang berlainan. Ada pepatah yang mengatakan: “Lain lubuk lain ikannya, lain padang lain belalangnya.®² Misalnya kemenakan bertali budi, kemanakan di bawah daguk, kemenakan di dada dan kemenakan di bawah pusat, kemenakan air tawar, dan kemenakan mehindu.83
Keturunan dari kemenakan bertali adat lambat laun bertambah banyak berhak, sehingga akhirnya perbedaan di antara dua golongan ini antara yang kandung dan yang bertali adat kemungkinan menjadi tidak jelas. Menurut PJ Kooreman, kemenakan yang kemudian datang dan menggabungkan diri dengan paruik inti berangsur-angsur merupakan paruik baru, kepalanya dinamakan “godog" dan ia membantu kepala paruik sebagai “anjung". Bersama dengan tungganai mereka turut serta dalam pemerintahan paruik. Malahan kemenakan yang bertali adat sekarang di wilayah tertentu menentukan pemilihan kepala adat yang baru. Di nagari Koto Tengah Simalanggang perlu ada kata sepakat terlebih dahulu antara kemenakan-kemenakan di bawah daguk dan di bawah lutut sebelum calon ini dikemukakan pada pemerintahan buah paruik.84
Menurut apa yang tersebut di atas, orang yang pada asalnya tidak bertali darah matrilineal juga bisa dapat kedudukan sebagai anggota paruik.
SOLIDARITAS ANTARA ANGGOTA-ANGGOTA
Bourgenis, seorang Perancis ternama mengadakan doktrin tentang solidaritas bahwa semua yang keperluannya bertambah lama bertambah penting artinya dalam famili, natie, serta gabungan dari negara-negara.85 Dalam konteks nagari, dalam suatu organisasi paruik terdapat pula solidaritas yang menguatkan doktrin dari Bourgeois ini.
Antara anggota separuik terdapat ikatan solidaritas. Secara institusional, tidak ada hubungan antara suami dan istri, anak, bapak, anggota-anggota paruik bapak dengan anak.86 Sementara untuk segala kemenakan dari satu paruik berlaku aturan:
a. Seharto pusako.
Segala waris memiliki hak atas pusaka, sungguhpun mamak yang bertindak untuk segala waris. Waris-waris yang belum dewasa diwakili oleh ibunya.
b. Sehino semalu.
Kalau seorang waris mendapat malu, maka para waris yang juga turut merasa malu. Begitu juga kalau seorang waris dihina oleh orang lain, waris-waris yang lain harus membantu kemenakan yang diberi malu itu.
C. Selabo serugi
Memelihara harta pusaka bersama sebaik-baiknya karena untung dan rugi untuk bersama.
d. Sesasok sdjerami
Kalau kebun-kebun atau sawah-sawah kepunyaan yang seorang berdampingan dengan parak-parak atau sawah-sawah yang lain, sehingga dapat dikatakan, bahwa mereka dahulunya berasal dari founding ancestor yang sama.
Sepadan sepakuburan. e.
Pada waktu mengalami sakit atau menyelenggarakan penguburan, pada waktu dikebumikan diharuskan mem mereka yang sekaum.87 Waktu meninggal, memandikan mayat, kemenakan-kemenakan turut dalam penyucian ritual ini. Setiap organisasi paruik mempunyai kuburan paruik. Kalau timbul perselisihan tentang siapakah yang terdekat bertalian darah dengan seseorang yang telah meninggal, maka dilihatlah kepandam perkuburan, siapa yang sesudah orang pertama paling dekat berkubur dengan orang itu. Orang terdekat kuburannya dianggap kemenakan terdekat. Kuburan adat dibatasi dengan batu-batu besar yang telah ditentukan lebih dahulu melalui upacara.88
f. Segolok segadai.89
Mereka bersama-sama manaruko membuat surat gadai dan lainlain, kalaupun akan menggadai juga melakukan secara bersama.90 Untuk membuktikan waris-waris berasal dari satu ibu, ialah kalau dua waris turut serta dalam pengadaian harta pusaka. Ini bisa dipakai sebagai bukti, bahwa mereka berasal dari satu ibu. Pembuktian seperti ini sering dipakai orang jikalau bukti lain tidak ada lagi untuk menguatkan pendapatnya bahwa mereka separuik. Peribahasa adat “Tidak seharto pusako, segolok segadai tetapi sepekuburan", berarti bahwa mereka tidak sekaum.91 g. Seperiuk nan barisi, selaman nan selalu.
Anggota-anggota paruik tinggal dalam rumah gadang atau berdekatan rumah sehingga tempat kediaman mereka itu menjadi satu kompleks perumahan. Di antara anggota separuik ada ikatan solidaritas antara satu sama lain. Tiap-tiap waris bertindak untuk anggota-anggota lain di dalam paruiknya. Ikatan-ikatan yang dimaksud dalam UU No 1957 No 1 tentang pembentukan organisasi pemerintahan tingkat IIl ternyata dalam "Alam Minangkabau" masih relevan. Kesatuan paruik mempunyai faktor-faktor pengikut kesatuan yang sampai sekarang tidak bisa disangkal lagi merupakan satu administrasi pemerintahan seperti yang dimaksud undang-undang tersebut.
KESIMPULAN
Dalam alam dan jiwa paruik terdapat suatu tata dan solidaritas yang dikehendaki dan diterima sebagai asas hidup bersama. Seperti halnya dengan persoalan itu, paruik mempunyai kepribadian sendiri, mempunyai moral dan atau kesatuan batin sendiri, mempunyai harga diri sendiri, dan dengan semakin banyak harta pusaka maka akan semakin makin tinggi pula derajatnya.
Perasaan bersolidaritas muncul jika paruik hendak memperlihatkan kekuasaannya kepada orang-orang dalam [anggota-anggota], atau pun orang-orang luar, misalnya dalam membuang anggotanya dan atau menyerang atau mempertahankan diri dari ancaman luar. Semakin kuat tekanan luar sebagai ancaman, semakin kuat pula hasrat hidup bersama untuk mempertahankan solidaritas mereka. Namun hasrat hidup para anggota-anggota adat ini masing-masing berbeda jika sudah membentuk keluarga-keluarga, dan tidak meneruskan hidup bersama dalam ikatan paruik.
HARTA PARUIKA
Harta paruik adalah harta yang berasal dari Ninik moyang dan terus berkembang, karena usaha anggota-anggotanya. Harta ini terdiri dari alat pemakaian rumah tangga, rumah, pekuburan, dan lain-lain. Yang paling penting adalah yang terdiri dari tanah pusaka yang membawa penghasilan.
Daerah sebagai tanah ulayat paruik merupakan tanah pusaka terpenting seluruh anggota-anggota paruik. Masyarakat hukum adat anggotanya, sudah sejak lama telah menyelenggarakan semacam otonomi terhadap daerahnya. Untuk menguraikan hal ini perlu kita bahas terlebih dahulu tanah harta dari sebuah organisasi paruik.
a. Harta pencarian.
Yaitu segala tanah yang diperoleh oleh seorang kemenakan melalui akad jual-beli atau menaruko, hibah dan lain-lain dinamakan harta pencarian.
b. Harta pusaka rendah.
Dengan meninggalnya pemilik dari harta pencarian, maka harta jatuh kepada jurainya sebagai harta pusaka rendah. Anggota-anggotanya terdiri dari anak-anak, ibu, saudara kandung laki-laki dan perempuan serta keturunan matrilineal, yang diketuai saudara kandung lelaki yang tertua dari pihak ibu dalam jurai itu, sebagai mamak jurai. Secara intern mamak jurai yang berkuasa atas tanah pusaka rendah. Di wilayah luar, yang berkuasa adalah mamak kepala waris.
Beliau yang lalu harus menuntut separuh dari harta suarang dari suami atau istri kemenakannya, jika kemenakannya telah meninggal dunia. Di dalam pelaksanaannya, mamak kepala waris menyerahkan harta kaum yang meninggal kepada mamak jurai untuk dipakai oleh jurainya. Kalau anggota lain dari jurainya tak ada lagi, jurai dipastikan yaitu jurai mana yang terdekat maka harta yang ditinggalkan dibagi-bagikan sama rata kepada jurai-jurai yang ada dari paruik. Baru jika seluruh anggota-anggota jurai punah, maka harta jatuh kepada paruik dan ditempatkan sebagai tanah pusaka tinggi.
C. Harta pusaka tinggi.
Kalau tanah pusaka rendah diwarisi paruik, tanah ini merupakan tanah pusaka tinggi. Tanah ini bisa dibagi pula atas tanah harta sako dan tanah harta pusaka. Yang terakhir pemakaiannya dapat dibagi-bagikan dan yang pertama pemakaiannya tidak harus dibagikan. Biasanya harta ini merupakan harta yang paling tertua pemakaiannya, sebagai tanda kesatuan dari paruik asal. Tanah ini terdiri dari:
1. Tanah pekuburan.
2. Tanah atau ladang, sawah yang dari dahulu tak pernah dibagibagi.
Umpamanya: tanah rumah gadang, pekarangan lesung, rumah asal, dan lain-lain sebagai lambang kesatuan.
Pagang gadai
Perbuatan hukum yang terpenting dan sering dilaksanakan atas tanah pusaka ialah: pagang gadai. Istilah lainnya pagang gadai misalnya: gadai tanah, dalam bahasa Belanda grondverpanding. Di suatu wilayah dinamakan Sando Agung, atau Sando Kudo. Di Lintau Buo dinamakan Sando Salamo Iduik Anak. Di Batusangkar dinamakan Rungguh.
Ter Haar telah memberikan satu definisi tentang apa arti pagang gadai. Perjanjian pagang gadai di kampung-kampung dibuat dengan perjanjian di bawah tangan saja, dibuat dua lembar satu di atas kertas segel Rp. 3, dan yang lain bahkan di atas kertas biasa. Kertas segel ini diperuntukkan orang yang memagang yaitu ditandatangani oleh kaum yang menggadai. Kertas yang tidak bermaterai dipegang penggadai. Karena itu surat ini tidak usah ditanda-tangani si pemegang, karena dia akan mendapatkan yang aslinya. Kebiasaan ini akhirnya menimbulkan kesulitan, kalau surat pagang gadai ini jatuh kepada tangan yang tidak berhak. Karena muncul kewajiban untuk mendaftarkan peralihan hak atas tanah, kesulitan ini akan terhapus dengan sendirinya. UUPA ini telah menghapus keraguan hukum.92
Penebusan. Menurut Ter Haar pemagang tidak dapat memaksa si penggadai menebus tanahnya. [lihat halaman 93]. Akan tetapi saat ini, karena tekanan untuk menebus sangat besar, yang diperlukan ialah harta, dan bukan uang. Tanah yang digadaikan sebelum perang dunia ke Il hendaklah ditebus dengan jumlah uang yang sama. Si pemegang berkeberatan untuk menerima uang tebusan yang sama tetapi ingin dibayar dengan mata uang rupiah.
Maka Mahkamah Agung memutuskan, bahwa pemegang yang menolak penebusan secara ini dianggap memberhentikan hubungan pagang gadainya.93 Tetapi beberapa waktu belakangan, pendapat hukum Mahkamah Agung berubah dengan membagi risiko karena turunnya nilai rupiah secara sama berat.
Adalah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan, jika masingmasing memikul risiko terhadap kemungkinan perubahan nilai tukar uang mas pada waktu menggadai dan waktu mengurus tanah.94 Wirjono P. mengatakan; keadilan menuntut supaya harga nilai uang diukur lagi secara perbandingan dengan harga emas. Kemudian menurut peraturan baru, pengumuman tentang harga emas tidak diizinkan lagi. Akibatnya, ini merubah lagi pendirian Mahkamah Agung yaitu ukurannya berdasarkan kepada harga patokan yang didasarkan kepada harga beras. Pada tahun 1960, tentang soal uang penebusan terjadi satu perubahan yang besar, yaitu saat berlakunya undang-undang No 56 tahun 1960. Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
“Barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan. Kepada orang-orang yang engkar berlaku pula lagí pasal 10 dengan mengancam hukuman selama-lamanya 4 bulan kurungan atau dengan denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000"
Maksud dari pemerintah untuk menghilangkan unsur-unsur pemerasan seringkali muncul dalam institusi adat pegang gadai. Ide tentang landreform ialah penghapusan “exploitation de l'homme par I'homme" yaitu menghapus penghisapan manusia atas manusia untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.
Pasal 7 tersebut dibuat terutama untuk wilayah seperti di pulau Jawa dimana si pemegang secara ekonomis lebih kuat dari pada si penggadai. Di Minangkabau, para pemagang ialah kemenakan orang datang, atau orang-orang yang seklan. Sebagai "Ideal type", harta pusaka itulah tidak bisa “di vervreem dennya", sehingga terjadilah akumulasi tanah-tanah ini dalam kekuasaan paruik. Akibatnya, yang secara ekonomi ini lebih kuat justru si penggadai. Jika sesudah 7 tahun, dikembalikan tanpa perhitungan apapun yang terkenal ialah kemenakan yang sudah kehilangan mata pencarian, yang dihabiskannya uang gadainya. Hal ini bukanlah seperti yang dimaksud pasal 7 dari UU No 56 tahun 1960. Hal ini justru untuk melindungi si yang miskin. Dalam konteks ini, maka perlu ada penyelesaian lebih lanjut tentang soal ini.
Apakah tanah gadai bisa ditebus oleh salah satu kemenakan tanpa setahu dan seizing dari mamak kepala waris?. Jika menurut tatanan adat Miangkabau: “Sah gadai dialihkan, setahu dan seizing dari sipenggadai". Artinya, jika mengalihkan gadai tanpa setahu mamak kepala waris, maka organisasi paruik bisa dirugikan. Hak untuk menebus terletak terutama kepada mamak kepala waris, jika dia tidak sanggup barulah seorang kemenakan dapat menebusnya dengan uang pencariannya sendiri.
Kadaluwarsa diakui oleh jurisprudensi
Mengenai lewat waktu dalam hukum adat, Wirjono mengatakan, supaya hakim bertindak hati-hati. Pernah Raad memutuskan, di wilayah adat tidak dikenal nilai “acquisitive verjaring".95 Ter Haar menguraikan dengan panjang lebar, bahwa “de involved van tydsverloop op rechts-betrekkingen in het adatrech".96
Di bagian akhir tulisannya, dia mengakui kebutuhan “ver jarring". Menurut Ter Haar, "Het teniet gaan van een subjectief recht, het niet uittoefeneen gedurende lange tijd in de genes rechtskring" haruslah diatur. Dalam masalah jurisprudensi, soal kadaluwarsa menjadi sebuah persoalan yang mutlak. Kalau didiamkan saja, maka akan berlakulah pepatah: “nan lalok makanan nanj ago, takalok kemalingan, tak adil nagari kalah, atau salah agih boleh saja".97 Tidak hadirnya seorang dari anggota tidak berarti ia lalu keberatan tentang putusan yang diambil.98
Terjadi kasus seorang pembeli sebagian harta pusaka ini sudah berada atas tanah yang dibelinya selama tiga puluh tahun. Waktu seorang waris kembali ke tempat asalnya, ia membatalkan pembelian yang telah dilakukan tadi. Tuntutannya ditolak oleh Pengadilan.99 Kalau suatu jurai telah lama tidak menuntut sebagian dari hasil sawah, maka haknya atas tanah itu telah lenyap (verwerkt).100 Begitupun sering telah kita melihat diterimanya konsep dalurawsa.100 Menurut kami, institusi dari kadaluwarsa di dalam hukum adat adalah suatu “noodzakelijk kwaad". Di dalam level masyarakat, diperlukan jaminan hukum tentang suatu perjanjian yang telah melampaui batas waktu.
Bagaimanakah kalau satu pihak merupakan organisasi paruik dan pihak lainnya orang yang beritikat baik?. Siapakah yang harus dilindungi oleh hukum?. Pada awalnya kita melihat, hak paruik yang didahulukan dalam keputusan hukum,10² tetapi kemudian yurisprudensi berubah.
'Pihak nan ketiga' yang beritikat baik dilindungi, menurut alur dan asa kepatutan dia dapat menganggap para waris-waris telah sepakat dan sekato, sehingga dia harus dilindungi oleh hukum, sungguhpun kemudian kenyataannya tidak demikian.103 Terkait dengan ide beritikat baik, Mahkamah Agung memiliki pendirian yang tetap. Meskipun suatu tanah dan rumah dijual oleh orang yang tidak berhak, si pembeli yang beritikat baik dilindungi oleh hukum dan ditetapkan sebagai pemilik.104 Sebaliknya, jika pihak ketiga ini tidak beritikat baik, pihak ini tidak akan dilindungi oleh hukum.
Umpamanya: tungganai menjual sebagian harta pusaka pada pihak ketiga, tetapi sebelum dijual kemenakan telah memperotes. Hal ini bisa mengakibatkan jual beli ini dapat dibatalkan, karena pembeli dianggap berniat buruk.105 Di kalangan masyarakat perselisihan tentang sah atau tidaknya suatu peralihan hak atas tanah kaum, sering menjadi perselisihan. Persoalannya karena menurut hukum adat Minangkabau, peralihan hak ini harus diketahui kepala-kepala adat/wali negeri, yang dahulunya merupakan pucuk pimpinan penghulu atau kepala adat biasa. Karena saat ini pemimpin wali Negeri sudah termasuk hukum katatanegaraan Negara dan bukanlah merupakan berpangkat kepala adat, hal ini menimbulkan kesulitan dalam masyarakat. Menurut adat Miangkabau, tidak ada kewajiban adat untuk mendaftarkan pada wali negeri/Kepala Kampung untuk peralihan hak atas tanah.
Memang di sana-sini kebiasaan telah ada sebagai adat. Untuk diketahui tindakan hukum atas tanah itu oleh instansi Negara sudah ada, tetapi ini bukan syarat mutlak untuk mensyahkan tindakan itu.106 Hal ini telah lama dirasakan. Di dalam tahun 1888, Residen mengeluarkan suatu peraturan, penggadaian tanah pusaka perlu dilakukan di muka Kepala Laras. Kepala Laras ini berkewajiban untuk memeriksa apakah sudah ada suatu kebulatan kaum.107
Perselisihan mengenai harta pusaka tinggi memerlukan penyelesaian sementara
Maka tahun 1949 dikeluarkan suatu peraturan yang dinamakan "Aturan Perselisihan Harta Sumatera Barat".108 Lewat peraturan ini maka pemerintah berhak untuk mengeluarkan sebuah ketetapan sementara tentang perselisihan harta pusaka tinggi. Peraturan ini berasal dari era pemerintahan Jepang, yaitu bernama surat surai kemudian ini diadopsi pemerintahan kita. Maksudnya dari peraturan ini supaya ada ketentuan sementara di dalam perselisihan harta benda sebelum ada keputusan tetap Pengadilan Negeri. Siapa yang melanggar ketetapan sementara ini akan bisa dituntut sebagai kriminal.
Maklumat pemerintah Residen Sumatera Barat yang bertanggal 27 Februari 1947109, ini kemudian dibatalkan Pengadilan Tinggi Medan dengan dasar hukumnya sebagai berikut:
"Menimbang, tentang dasar hukum ini sebagai berikut: Menurut, pasal 129 I.S. memang dibenarkan kepada pegawai pamongpraja tertinggi dalam satu residensi untuk membuat reglemen dan keuren van politie, dengan mengancam hukuman atas pelanggaran reglemen van keuren van politie tersebut sesuai dengan satu aturan ordonansl tentang itu ,.... yang mengatur hal itu terdapat dalam S . jo S 1858 No. 18.
Di dalam kedua ordo..... ini disebut beberapa syarat yang harus diperhatikan dengan secara mutlak, misalnya, tentang pengundanan, tentang sanksi yang dapat diancamkan, tentang pernyataan sekali lima tahun, yang memuat nama-nama aturan yang masih berlaku. Syarat-syarat mutlak tersebut tidak dipenuhi."
Walaupun syarat-syarat mutlak tersebut dipenuhi namun Maklumat Pemerintah Residen Sumatera Barat tertanggal 27 Februari 1947 nomer 9/1947 adalah tidak sah. Sebab maklumat itu menunjuk satu instansi pamongpraja untuk bertindak sebagai hakim [meskipun untuk bertindak buat sementara waktu], sedang hal semacam itu telah diatur dengan jelas [uitputtend] oleh aturan yang lebih tinggi, misalnya RBG, Undang-undang Darurat No. I tahun 1951.
Dari pemberitaan media, dapat kita baca banyak perselisihan di antara mamak dan kemenakan atau satu kaum dengan kaum lainnya. Di daerah yang susunan masyarakatnya sedang berubah cepat, maka perlu ada penyelesaian sementara dari pemerintahan Negara tentang perselisihan mengenai harta pusaka tinggi. Karena di daerah-daerah yang dimaksud kerapatan-kerapatan adat tidak lagi memegang suatu fungsi lagi untuk mengatasi segala kesulitan-kesulitan. Alat kepolisian hanya dapat bertindak jika terjadi 'darah tertumpah', sedang perkara
Perdata Adat di Pengadilan Negeri ini hanya dapat tercapai dengan memakan waktu lama. Kekurangan penyelesaian sementara dari pihak pemerintah maupun dari pihak Pengadilan sudah lama dirasakan.
Sayang sekali, bahwa pembuat undang-undang waktu itu telah melampui batas konpetensi formalnya sementara Pengadilan Tinggi telah membatalkan berdasarkan kepada: “formele nietigheid".
Menurut kami perlu sekali dikeluarkan suatu peraturan Pemerintah yang baru sebagai pengganti peraturan di atas.110 Hal ini telah dibuktikan dengan banyaknya berita di surat kabar, bahwa perselisihan terutama diluar Kota Padang banyak terjadi karena harta pusaka tinggi.
Tanah yang diganggam beruntukkan
Terdapat dua macam ......... (gebruiksrecht):
1. Tanpa perpisahan dengan harta paruik asal
Kalau kepala paruik kini memberikan kepada suatu jurai sebidang tanah untuk dikerjakan. Sewaktu-waktu, kepala paruik dapat meminta kembali tanah ini untuk diberikan kepada sjurai yang lain. Asal saja beritikat baik, umpamanya pada waktu sesudah panen diminta kembali.
Kalau kemenakan sudah dewasa, ataupun sudah nikah, mamak akan memberikan sebidang tanah pusaka tinggi untuk dikerjakan dan dipergunakan hasilnya. Hal ini dapat dilakukan dengan dua cara:
a. Dengan suka rela, sepakat sekato dari seluruh kaum.
Kalau organisasi paruik menjadi besar sehingga harta pusaka tinggi ini harus dibagi. Karena bertambahnya anggota dari paruik itu, hubungan di antara satu dan yang lainnya bertambah lama bertambah longgar, sehingga akhirnya pada suatu saat orang-orang yang tahu seluk beluk kaum tidak ada lagi. Mereka merasa dirinya menjadi asing bsatu sama lain, dan daerahnya kemudian dibagi dua. Akibatnya, mamak jurai lalu menjadi mamak kepala waris dari kaumnya. Di Solok, pembagian harta pusaka sedemikian dilakukan dimuka “orang empat jenis".110
b. Tanpa sepakat sekato.
Seringkali perselisihan di antara jurai dengan jurai, atau jurai dan paruiknya tidak dapat didamaikan. Pembagian daerah ini dilakukan dengan jalan paksa, masing-masing diwakili kepala-kepalanya. Jurai yang hendak menuntut haknya, karena telah menjadi besar dan ingin menjadi paruik sendiri, dapat menyerahkan soal-soal ini kepada kerapatan atasan, kepada penghulu-penghulu atasan.
Atau pembagian dilakukan oleh Pengadilan Negeri.111 Jika sudah ada keputusan Pengadilan Negeri, maka panitera dari Pengadilan Negeri akan datang ke tempat sengketa untuk mengganggam menguntukkan harta pusaka paruik.
Pembagian dilakukan menurut kebutuhan masing-masing jurai, atau jika tidak ada beraturan duduknya tanah pusaka dibagi sama rata. Lalu tiap-tiap jurai mengemukakan wakil-wakilnya. Dan ke dua mamak jurai diawali berdoa dahulu, menarik satu nomor yang menentukan siapa yang dahulu boleh memilih.112
2. Dengan perpisahan harta paruik asal selamanya tak punah.
Sungguhpun masing-masing memegang bagiannya, harta pusaka tinggi pada asalnya adalah kepunyaan paruik asal. Jika anggota dari satu paruik telah meninggal atau kaum menjadi punah harta ini kembali kepada paruik asalnya.113 Demikian apa yang dinamakan 'genggam beruntuk, hidup berpadok, gadang menyimpang'.
Menurut apa yang kami uraikan di atas. Jika harta pusaka tinggi ini dikuasai tanpa perpisahan dengan harta paruik asal, tidaklah berarti adanya ganggam beruntuk. Kami tidak sependapat dengan Ter Haar yang telah menyatakan pendapat bahwa: “Een Adat Minangkabause familie heft het Inlands bezit van haar pusaka-sawah. de familigenoten (gezinnen) hebben op de hun toegewezen akkers een gebruiksrecht atau “ganggam beruntuk".114
Pendapat Gebruiksrecht tentang konsep ganggam beruntuk amat berlainan. Ter Haar melanjutkan115, sesudah ganggam beruntuk ini : “hak memakai tiap waktu bisa diakhiri". Pendek kata Ter Haar menyamakan hak mukti hasil (gebruiksrecht) dengan ganggam beruntuk.
Untuk ringkasnya, kami mengambil beberapa konsep dasar dari semua untuk membedakan dengan pendapat Ter Haar:
1. Hak mukti hasil sewaktu-waktu bisa diakhiri oleh mamak kepala waris.
2. Dalam hak mukti hasil, biasanya ditunjuk perseorangan/atau jurai. Sedangkan dalam ganggam beruntuk, kepada kelompok wariswaris yang sejurai.
3. Dalam unsur-unsur hak mukti hasil, yang menjadi wakil adalah mamak kepala waris, untuk ganggam beruntuk wakilnya adalah dari jurai.
4. Dengan ganggam beruntuk, jurai ada hak untuk bertindak sendiri terlepas dari lain-lain jurai. Untuk merungguhkan tanah pusaka misalnya dengan gadai, tidak perlu diminta bantuan dari wariswaris paruik asal atau lain jurai.116 Sementara Hak mukti hasil harus dilakukan dengan sekato waris asal.
5. Untuk melakukan ganggam beruntuk itu harus secara resmi di muka pembesar pemerintah atau Adat, sesudah sepakat dan sekato dengan waris-waris yang lain, dengan melalui upacara adat. Sementara Hak mukti hasil bisa dilakukan tanpa upacara adat.
Tanah paruik merupakan tanah pusaka tinggi, dan menjadi satu tiang terpenting dari kemakmuran orang Minagkabau. Tiap-tiap kemenakan pada asalnya dibelanjai oleh hasil daerahnya. Laki-laki yang tak bekerja, perempuan yang ditinggalkan suami, anak-anak yang masih bersekolah, mamak yang telah lanjut usianya atau telah cacat, segala kemenakan yang tak mampu disokong oleh harta paruik ini.117
Organisasi paruik ini, dapat dikatakan hidup dari hasil daerahnya sendiri.
Harta pusaka tinggi dapat diwakafkan
Apa yang dimaksud dengan wakaf adalah sama dengan wakap sebagaimana diuraikan Ter Haar. Menurut Cassutto wakaf adalah suatu perjanjian lisan yang tidak bisa dicabut kembali di antara pembangun dan orang yang dibeirkan hak wakaf. Pemberian ini kemudian disusul dengan penerimaan kabul dari orang yang mendapatkan.118
Soal wakaf bisa menimbulkan sesuatu kesulitan antara golongan genealogis dan golongan individu. Di berita salah satu harian, termuat sengketa yang terjadi di wilayah Sekitas Kerinci Tengah, di dusun Sungei Penuh dimana melibatkan satu pihak alim ulama menegaskan adanya hak untuk melanjutkan pembangunan sekolah di atas tanah yang telah diwakafkan berdasarkan kepada pemahaman agama Islam.119
Di pihak lain, golongan adat membantah pendirian ini dengan menyatakan peminjaman tanah pusaka itu hanyalah berlaku selama berdirinya gedung sekolah tersebut, dan jika bangunan ini runtuh kaum yang bersangkutan dapat meminta kembali tanah pusaka tinggi yang diwakafkan.120 Dalam hal ini karena sesuatu sebab gedung sekolah ini telah runtuh. Bagaimanakah tentang pendirian dari Jurisprudensi dalam soal ini, dapatlah kita kumpulkan beberapa keputusan yang berasal dari sebelum perang dunia ke Il. Surau yang diperbaiki tanpa izin dari pemilik tanah asalnya dianggap berlawanan dengan adat. Selanjutnya dikatakan: “Apabila sesuatu surau telah hampir runtuh atau tidak bisa dipakai lagi sebagaimana semestinya, tanah itu lalu diwajibkan untuk dikembalikan kepada kaum yang empunya".
Di Padang siapa yang mengingkari janjinya bisa diminta kerugian sebesar dua pertiga dari harga tanah tersebut.121 Sebaliknya jika gedung itu masih baik, maka tanah itu tidak boleh diminta oleh siempunya.122 Dalam hal perbaikan tanpa izin, pengadilan tidak terus mengabulkan permohonan untuk dirombak, adakalanya pengadilan mengabulkan saja ganti kerugian. Nilai kerugian sebesar dua pertiga dari harga tanah jika gedung itu tidak ada.123
27 Sebelum perang dunia ke Il harta pusaka tinggi melalui kebulatan kerapatan kaum, dijadikan tanah verponding sehingga dapat diberi hypotheek. Demikianlah menurut agent dari Padangse Spaarbang tuan Soegondo 28 Primitive Society k. 1921. Ada kami dapat adat yang bertentangan dengan ini : Di nagari Tjubadak, sebagai waris Raja Gumanti Parang (Raja Sontang) tidak selamanya laki-laki yang tertua menjadi mamak kepala waris. Mungkin bahwa adat yang menyimpang ini berasal dari zaman Hindu. 29 Ldr. Fort van der Capallen 20 April 1936 No. 1/1936. Raad [interlock] 10 September 1936 C.A. 44/1936 [eindvonnis] 24 Desember 1936 C.A. 44/1936.-- 30 Ldr. Bukittinggi 21 Nov. 1940 No. 74/1933 Raad 20 Feb. 1941 C.A. 71/1940 31 Ldr. Fort de Kock 16 Januari 1940 Raad 18 April 1940. T. 152 – 241 32 P. N. Tiho Hoin No. 121. 2603 dikuatkan oleh Koto Hoin No. 79.2604.—Landraad Pariaman 6 Febr. 1929 T. 131 k. 106 33 P. N. Tiho Hoin No. 121/2603 dikuatkan oleh Koto HoinNo. 79 2604 34 Ldr. Bukittinggi No. 10.1937 Raad Padang C.A. No. 76/1938. 35 P. N. Tiho Hoin Padang Perd, No. 2603 dikuatkan oleh Koto Hoin No. 79/2600 36 Ldr. Bukittinggi 12-2-1940 Raad 9 Mai 1940 C.A. No. 4. 1940 37 De vrouwelijke mamak oleh Korn k. 320. 38 Wicks : Man and modern society 1958 k. 92 39 Bogardus : Sociology 1950 k. 580. 40 N.F. Damsté dalam Het Landschap Loeboe Ulang Aling aan de Batang Hari dalam 1897. Dalam Tijdschrift Binnenlandsch Bestuur bagian 33 k, 348 – 449 41 R.W. Murray : Introductory Sociology 1956 k 249. 42 Lihat juga pendirian yang sama dari L.J. van Apeldoorn Inleiding tot de studie van't Nederlansch recht 1955 h 6 43 Lihat Willinck : Het rechtsleven dst k 413 th. 1909. 44 Lihat Jacobs dan Stern : General Anthropology 1960 k 170 45 Ju 159. 46 D. Dt. Imam; "Bapangkeh Gombak" Haluan 30 Desember 1956. 47 Adat Monografie Nagari Muara Labuh. 48 B. Schrieke : Indon. Soc. Studies Bhg. 1 k. 107 49 Prof. Mr. Djojodigoeno : Azas-azas Hukum Adat k. 51 50 v. Vollenhoven deel Il k. 181. Juynboll 191 – 192, Prins 66. Ter Haar Beginselen 160, Berlainan Stoppelaar, Balambangsche Adatrecht k. 57. 51 Lihat : Ter Haar Beginselen k. 176. 52 Ter Haat : Beginselen k. 176. 53 Hazairin : Redjang k. 124. 54 Lihat : Ter Haar k. 176. 55 Lihat : T.v. R. deel 150 k. 179, Keputusan 15 Des. 1938. 56 Amir M. : Haluan 13 Agustus 1957 57 Ldr. Padang 19 Spt. 1933 No. 140 1933. Raad Padang. 4 Jan. 1934 C. A. No. 97/1933 58 Ldr. Padang 6 Feb. 1934 No. 222/1933. Raad 7 Juni 1934. C. A. No. 33/1934.— 59 Putusan Pengadilan Negeri Padang 18 April 1953 60 Slotkin : Sosial Anthropology 1950 k. 580.—
61 Ldr. Fort de Kock 1 September 1939. dikuatkan oleh Raad T. 152 – 238 62 Lihat notanya Ter Haar dari putusan Ldr. Sawah Lunto 18 September 1936. T. 146 - 302. Lihat juga Ter HaarNaschriften k. 174. 63 L. C. Westenenk : De Mingangkabause Nagari th. 1912 K. 62 – 64.— 64 Ldr. Bukittinggi 1 September 1939 No. 3/1939. Raad 21 Des. 1939 C. A. No. 88/1939. Lihat T. 152 – 238. 65 Lihat J.H.A. Logemann "Over The Theorie van een Stellig Staatsrecht 1954 k. 90. 66 Lihat R.A. Koesnoen dalam Politik Penjara Nasional 1961 k. 247 67 Ldr. Padang 23 September 1905 68 Bandingkan Ldr. Alahan Panjang 11 Juli 1938 No. 3/1938. Raad 22 Desember 1938 C.A. No. 60/1938 69 Pengadilan Negeri Padang Perdata No. 475/1951 70 Ldr. Pariaman 16 April 1934 No. 28/1933 T – 141 – 239 – Raad 12 Juli 1934 C.A. 37/1934 71 Bandingkan Ldr. Padang Panjang 24 Jun. 1935 72 Lihat Kuntjoro Purbotranoto dalam Sistem Pemerintahan Demokratie dalam tahun 1960 k. 84 dan 85. 73 T. 140 k. 215 dan T. 148 k. 502 74 T. 151 k. 263 75 T. 151 k. 244 Raad 17 Agustus 1939 76 T. 151 k. 244.— 77 Ldr. Padang Panjang 30-11-1908 W. 2396 Raad 11-3-1909 W 2396 78 Lihat : Rechtstoestand van de kemenakan di bawah lutut A B XI k. 74 79 A.B. 1-106 lihat bagian bab II. 80 Ldr. Solok Boerenbeker 17 A.B.I. XXVI-187-A.B.I.-106. 81 Pengertian pepatah lihat A.B. VI k. 205 82 Bandingan dengan A.B.I. k. 16-17. 83 Lihat juga Ahmad Dt. Batuah dan Dt. Madjo Indo : Tambo Minangkabau 1956. T. 140 k. 156. kemenakan mahindu air tawar ialah : kemenakan bertali adat yang jauh yang menggabungkan diri. 84 A. M. Koto Tengah Simalanggang 15-3-1952 85 Bourgeous : Encyclopedia of the Sosial Science valume 1-2 k. 654. 86 Lihat Djojo : Sosiografie Indonesia 1959 II/34. 87 Ldr. Pariaman 7 Sept. 1937 No. 35/1937 Raad 16 Des. 1927 No. 100/1932 88 Banding : Ldr Bukittinggi 6 Agustus 1934 No. 18/34 Raad 27 Sept. 1932 No. 6/1934 89 Pengadilan Negeri Padang Perdata No 186/1951. 90 Pengadilan Negeri Padang Perdata No. 186/1951. 91 PengadilanNegeri Padang Perdata No. 112/1951 92 Lihat Tafsiran UU Pokok Agraria oleh Gouw Giok Siong 1960 k. 16. 93 M.A. tgl 29-9-1945 Hukum 1955 No. 3 h. 12. 94 M.A. 11-5-1955. Hukum No. 3-h 52: Bandingkan putusan P.N. Magelang tgl 15- 10-1951. Hukum 1952 No. 4-5 h.107 II. M.A. tgl 27-4-1955. Hukum 1956 No. 1-2 h. 35. III. M.A. tgl 15-6-1955. Reg. 14/K/Sip/1953.
6-7-1955. Reg 3/K/Sip./1955. P.T. Jakarta tgl. 20-7-1955 Hukum 1958. No. 1-2 h. 65. 95 T. 137-177. 96 Ter Haar : Verzamelde Geschriften deel 11 h. 346. 97 T. 138 bag. K. 478. 98 T. 153 – 208. 99 T. 145-256. 100 T. 139-bag. I h. 471. 101 Bandingkan : Ldr. Pariaman 7-12-1931 C.a. Raad Padang 17 Maret dan 9 Juni 1932 juga Ldr. Padang 16-12-1931 A.B.XXXV-223 102 T. 140 h. 218 103 Raad Padang 4 Oktober 1932 T. 137-187 104 Bandingkan Mahkamah Agung 20-12-1958, Hukum dan Masyarakat 1960 No. 2 h. 104. Begitupun dengan keputusan Mahkamah Agung 26-2-1959, 26-12-1958 Hukum dan Masyarakat 1960. No. 3-4-5-6 M.A. 10-1-1957. Hukum 1957 No. 7-8 h. 86 105 Ldr. Pariaman 16 April 1934 No. 28 1933, T. 141-239. Raad 12 Juni 1934 106 Raad Van Justitie Padang 25 September 1941 C. A. No., 47/1941 107 Lihat Mr. Guyt Grond verpanding 108 MPNRI tanggal 27-2-1947 No. 9/1947 109 Pada waktu ditulis ini belum keluar U. U. P. A. '60. 110 R. v. J. 8 Desember 1938 T. 150 – 209 111 Ldr. Fort de Kock 9 Oktober 1933 T. 140 – 202.— 112 Rencana menjalankan putusan dan pembagian ganggam beruntuk dari sawah yang diperkarakan. Padang T.H. 121/2603. Dikuatkan oleh Pengadilan atasan dalam tahun 2605 113 Joss 55. 114 Ter Haar : Beginselen k. 74 – 114. 115 Beginselenpun mengatakan dalam halaman 74 – 114 116 Ldr. Fort de Kock R.v.J. 26 Agustus 1937 T. 146 – 502 117 Pnd. Gids 1901 k. 164 118 Cassutto : Handleiding tot de studie v.h. Adatrecht.— 119 Jangan salah gunakan tanah-tanah wakaf H. 6 Sept. 1957 120 Banding Ldr. Padang 20 Agustus 1936 Raad 11 Maret 1937. T. 146 – 259 121 Raad 22 Okt. 1931 Ldr. Sawah Lunto 1931. T. 135 – 266. Ldr. Padang Raad 10 Agustus 1933 T. 140 – 257 122 Ldr. Padang 7 Sept. 1932 Reg. 80/31 123 Bandingkan R.v >j. Padang 10 Agustus 1632 T. 40 – 260
1 Ter Haar : Beginselen th. 1950 k.
21 – 22.
2 Ukun Surjaman dalam Istilah Klasifikasi Kekerabatan K.
43 menyebutkan pula kaum tua dan kaum muda.
3 Westenenck L. C. De Minangkabausche nagari K. 64
4 Ldr. Pajakumbuh T, 152. K. lihat catatan A. Knottenbelt.
5 Ldr. Pajakumbuh T, 152. K. lihat catatan A. Knottenbelt.
6 v. Vollenhoven Verordening Inl. Privaatrecht 1934 h. 53.
7 Willinck 388.
8 Pistorius, Huishoding Pandecten v/t Adatrecht VIll Het Recht in zake gezinsleven en huwelyks ontbinding K. 384.
9 Ldr. Pariaman 11/2-1939. No. 6/1939.
10 Lihat Warjono : Hukum Perkawinan di Indonesia k 66 th. 1958.
11 Djojo : Hukum Keorangan dalam Asas-asas Hukum Adat, k. 26.
12 Yang menentukan ini, bukan apa yang dilihat dari segi biologis, malahan dari sudut "sosial" dan "histories". Lihat Jacobs and Siern : General Anthropology 1960 k 184.
13 Ldr. Padang Panjang 5 April 1940 Raad Padang 19 Sept. 1940 T 154 – 279.
14 Menurut pemeriksaan kami di Pengadilan Negeri Padang didaerah-daerah dimana adatnya sudah tak kuat lagi kebulatan adat banyak dipengaruhi oleh wali nagarinya.
15 v. Vollenhoven : Adatrecht v. N. I. Bagian I – k 266.
16 Lihat v. Vollenhoven Adatrecht v N.I. bhg. I k. 266. A.B. VI-k. 218-219 A.B. XI-k. 117-126 A.B. XXXIII-k.
286 A.B. XX-k.
130 Soebroto : Indonesische Sawah Verpanding 1925 k. 46.
17 Joustra k.
55 v. Vollenhoven I-k. 263. Gyut Grondverpanding k. 54-74-75-76- 77.
18 v. Vollenhoven Adatrecht v. N.I. bagian I-k. 266.
19 Pandecten v/t Adatrecht III k 206 s/d 209 juga A.B. VI k. 222-223. Banding dengan Het Vervreendings verbod van slandsche Gronden oleh W.F.C. van Hattum Vierde Juristen Congres 1936 k. 146.
20 B. Schrieke : Indonesian Sociological Studies k.
107 th. 1955.
21 Lihat Joustra k.
118 T.
112 k. 136.
22 A. B. I – K. 99.—
23 Lihat juga Pandecten v/d Adatrecht deel I h 535 – 356 W.G. Joustra dalam Indonesisch Waterrecht h. II. Mengakui tanggung jawabn dari masyarakat tentang delict yang terjadi atas tanah ulayat.
24 Abendanon De Ned-Indisch Rechtspraak en Rechts-literatur deel Th 725.-
25 T.
140 K. 218.—Lihat T.
154 k. 279.–
26 A.B, XXXIII k. 290
Pemerintahan Klan
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PEMERINTAHAN KLAN
enurut aturan pasal 128 ayat 1 undang-undang IS, di- M nyatakan bahwa nagari-nagari dengan memperhatikan persetujuan dari pemerintahan Negara, memiliki hak memilih sendiri kepala pemerintahannya. Kepada hukum adat diserahkan bagaimana cara memilih kepala adat.1 Ayat-ayat dari pasal 1 IGOB memberi kekuasaan kepada klan-klan untuk menyusun pemerintahan nagari menurut hukum adat.
Sebelum kita mendiskusikan tentang hukum adat itu, kita akan mempersoalkan terlebih dahulu pemerintahan klan-klan. Untuk itu, pertama-tama kami mempersoalkan cara mengangkat dan memperhentikan kepala-kepala adat.
Ter Haar mengakui cara-cara pengangkatan dan atau memperhentikan kepala-kepala adat dari klan-Klan adalah diatur secara lengkap dalam hukum adat.² Di akhir abad yang lalu, beberapa orang pegawai dari pemerintah Negara telah melakukan penyelidikan mengenai masalah ini. Seperti misalnya Hoogkamer, menyelidiki apa yang dinamakan onderafdeling Fort van der Capellen.⁴ Hoogkamer telah membagi lima macam cara pengangkatan penghulu. Peneliti lain melakukannya di onderafdeling Solok⁴, Laras Alahan Panjang diteliti oleh seorang kontelir⁵,demikian pula daerah lain seperti distrik Danau dan distrik Matur.
Berdasarkan penelitian ini kita dapat mendiskusikan beberapa permasalahan. Pertama, tentang kapankah seorang waris akan diangkat menjadi penghulu?
Sebab-sebab pengangkatan penghulu baru
1. Bila penghulu yang lama tidak dapat menjalankan tugasnya lagi, sehingga untuk melaksanakan tugasnya harus diangkat penghulu yang baru.
Pengangkatan penghulu ini terjadi, jika disebabkan satu dan lain hal penghulu yang lama tidak lagi melakukan tugasnya sebagaimana mestinya, dan atau kalau ia sakit jasmaniah atau rohaniah6, dan atau kalau dia ingin meninggalkan nagarinya untuk berniaga, atau kalau ia hendak naik haji ke Mekkah. Cara seperti ini tersebut di dalam adat “hidup nan basaku baju" atau “hidup nan dihibahkan".8
2. Apabila penghulu yang lama meninggal dunia.
Sesudah seorang penghulu meninggal, maka mereka mengangkat penghulu yang baru. Tanggal pengangkatan bagi penghulu baru berbeda-beda di setiap wilayah. Di nagari Sumanik, tanggal melantik penghulu baru ditentukan sebelum jenazahnya dikebumikan. Di Pariaman dan Pagaruyung, ma,a penghulu baru pengganti yang meninggal diteriakkan di kuburan. Di Riau Tanjanu dalam nagari Padang Ganting, peneriakan nama seperti ini dilakukan pada hari meninggalnya penghulu yang akan digantikan. Dilain tempat terjadi iantara hari pertama dan keseratus sesudah dikebumikan. Menurut adat cara seperti ini disebut dengan kiasan: "Patah tumbuh, hilang baganti”9 atau “Patah tumbuh di tanah tersirah atau Patah tumbuh di tanah terbalik/mati nan batungkek budi".
3. Mengisi jabatan adat nan berlipat
Apabila orang yang berhak sudah cukup umur untuk memangku jabatan kepala adat, maka dia diangkat sebagai penghulu. Menurut W. C. Hoogkamer batas umur tidak ditetapkan. Hal ini disebut orang membangkit “pusaka nan terbenam" atau "mengembangkan kain (baju) nan berlipat" atau “membangun andiko nan terletak, memakai baju nan terletak"1o, atau “meletakkan baju nan berlipat"11, atau "membangkitkan pusaka nan terbenam.12
4. Bila terpaksa mengangkat dua penghulu (dua penghulu seganding), berdasarkan persengketaan atau karena tidak ada persesuaian antara anggota-anggota yang sekaum. Harta pusaka dibagi dua. Di dalam hal yang tersebut pada 1, 2 dan 3 maka dengan adanya pertikaian faham antara anggota-anggota kaum, ada dua golongan yang mempunyai calon sendiri. Kedua-duanya tidak mau mengalah untuk menerima satu di antara calon itu. Akibatnya terjadai pengangkatan dua orang penghulu. Dalam peribahasa “Sesudah mati bertongkat budi dan hidup berkerilaan, dan menongkat pusaka yang terbenam", maka ada dua orang kepala adat. Pada konteks ini, terjadi 2 kelompok yang mempunyai kepala adat dan harta pusaka sendiri. Cara pengangkatan penghulu yang seperti ini dinamakan “baju sehelai dibelah (disibak) dua". Ditempat-tempat lain maka berbeda pula caranya.
5. Bila jumlah kaum makin bertambah di daerah sendiri atau daerah kolonisasi baru.
Sesudah “tabang menumpu, hinggok mancakam dari orang yang baru datang", maka masyarakat klan berkembang biak, sehingga diinginkan adanya seorang penghulu menurut cara nagari asal. Di nagari asalnya, pekerjaan penghulu itu sangat berat. Kemenakan bertambah jumlahnya. Karenanya dipilihlah seorang kepala adat baru.
6. Bila diperlu pengangkatan sementara. Biasanya digantikan oleh malin, manti atau dubalang. Ini ditemui pada kasus pusaka guntung, penyerahan kebesaran seorang penghulu kepada seorang yang bukan kemenakan kandung, tetapi sesuku dengan penghulu itu.
Sebab-sebab pemberhentian kepala adat
Marilah sekarang kita lihat sebab-sebab dari perhentian kepala adat. Masalah utamanya, bisakah seorang kepala adat diberhentikan dari tugasnya?. Ternyata, ada beberapa sebab yang membuat seorang kepala adat ini bisa berhenti dari tugasnya. Berdasarkan sebabnya, dapat dibedakan menjadi dua hal:
a. Atas kemauan sendiri.13
Menyerahkan kepenghuluannya semasa hidupnya (lihat pembahasan sebelumnya)
b. Karena Terpaksa.
Keterpaksaan ini karena beberapa hal, yaitu:
1. Karena meninggal dunia.
2. Karena memperkosa anak kemenakan [berzina].
3. Karena menggelapkan harta pusaka yang hak pakai diberikan kepadanya lewat penyalahgunaan jabatan sebagai penghulu [destar, pakaian penghulu yang terdiri dari atas baju dan celana Adat], benda kebesaran dari kayu, gading atau logam, keris, kain sarung.
4. Karena tidak membantu atau menolong anak buah, yang berada dalam bahaya. “Meninggalkan payung" demikian pepatahnya, sedang kehadirannya dianggap perlu, pepatah mengatakan : "Menimbun parit, melompat pagar".
Umpamanya, kalau ada bahaya yang menimpa anak kemenakan [penyakit menular, musuh dari laut], ia lari menyelamatkan diri sendiri dengan meninggalkan para anak kemenakan.14
Cara mengangkat kepala adat
Siapapun yang ingin mendapatkan gambaran yang benar bagaimana cara seorang waris menjadi kepala adat untuk menjadi anggota badan pemerintahan adat, maka haruslah memecahkan tiga persoalan utama.
a. Hak waris dan pencalonan seorang waris oleh paruiknya
Pengangkatan seorang penghulu berdasarkan kepada dua unsur utama yaitu: a. hak waris. b. kemampuan. Jika seorang waris tidak cakap, walaupun hak waris menentukan berlainan maka kemenakan yang lain yang akan dipilih.15 Pemilihan ini dapat dilakukan dalam permusyawaratan kerapatan yang terendah di dalam bentuk kebulatan kaum. Mengenai penghulu yang baru diangkat, AM Datuk Maruhum nan Batuah ataupun D.H. Bagindo Tannameh mengemukakan adanya peraturan berlengger (berganti-ganti) di dalam hukum waris gelar pusaka.16 Jikalau tidak ada seorang dari anggota kaum yang memenuhi peraturan-peraturan adat, maka dapat dipilih orang dari paruik lain asalkan memiliki ikatan paling dekat dengan yang digantikan dan berasal dari suku itu juga.
Jikalau tidak ada yang lain, maka akhirnya dipilih seseorang yang tidak dari asal matrilinial itu, tetapi berasal de jure asalnya sesuku.17 Ada kemungkinan, bahwa seorang waris disetujui paruiknya, tetapi ketika disampaikan kepada penguasa yang lebih tinggi, dimana duduk kepala-kepala suku lain, pilihan itu tidak bisa diterima. Pengesahan dari penguasa ini menjadi syarat mutlak pengangkatan para kepala adat18.
Menurut Van Dijk: “Apabila ahli waris yang pertama tidak cakap, ia digantikan oleh waris yang berikutnya yang cakap" (hukum waris dengan pilihan).19
a. Pengakuan oleh janjang adat
Sekarang kita akan membahas bagaimanakah praktiknya dari beberapa nagari, seorang calon kepala adat diakui atau diterima oleh badan piramida kekuasaan suku-suku atau bagiannya. Kita harus menyadari, bahwa cirri dan praktik lokal di berbagai nagari sangat berbeda. Dari naskah Adat monografi Kekuasaan Pyramide misalnya, kita akan mengutip beberapa praktik di berbagai nagari.
NAGARI KOTO BARU
Kesepakatan diputuskan dalam organisasi paruik calon.
Kesepakatan penghulu-penghulu yang sesuku.
Persetujuan dari penghulu diteruskan ke kerapatan nagari .20
NAGARI SUNGAI BARINGIN
Kesepakatan sekalian waris-waris yang berhak, peribahasannya berbunyi 'nan selingkung cukap adat, nan sepayung sepetagak'.
Kesepakatan penghulu dan alim ulama dalam persukuan. Rapat dipimpin oleh datuk-datuk dari empat suku adat.
Musyawarah penghulu-penghulu orang nan empat jenis rapat nagari. Jika telah dapat kesepakatan bersama, ditetapkan hari perhelatan.21
NAGARI LUBUK ALAI
Kesempatan antara anggota kaum, sesudah kesepakatan ini dibenarkan oleh mamak, kandidat calon diusulkan kepada para datuk ninik mamahalaman
Jika disetujui, calon diusulkan ke para datuk dari empat suku dalam nagari.
Jika disetujui, tanggal perhelatan ditetapkan. Pada setiap pertemuan dari rapat ini, semua orang yang dijamu berbagai makanan dan minuman. Sementara di hari perhelatan, dipotong sekurang-kurangnya seekor kerbau.22
NAGARI KOTO TANGAH SIMALANGGANG
LOCALHOLIC.US
Dilakukan sepakat sekato dalam kaum sendiri.
Ninik mamak dalam kampong beserta para datuk-datuk keempat suku kaum mereka sudah menyetujui
Diusulkan ke Datuk Penghulu Pucuk dan sanak nan sanagari.
Setelah semuanya setuju, ditetapkan tanggal perhelatan. Peresmian dipotong kerbau, peribahasanya 'menakok hari akan memotong kerbau'.23
NAGARI DURIAN GADANG
Terjadi kesepakatan di bawah daguhalaman
Terjadi kesepakatan nan di bawah lutut.
Terjadi kesepakatan nan di bawah paruik.
Terjadi kesepakatan nan di bawah payung.
Terjadi kesepakatan nan sesuku.24
Di nagari ini, kita akan mendapati perubahan sistem kearah individualisme. Sebab harus ada terjadi sepakat ban sekato di antara kemenakan di bawah daguk serta kemenakan di bawah lutut. Kemenakan ini bukannya kemenakan bertali darah matrilineal, tetapi nampaknya “orang asing" yang dijadikan kemenakan dan telah dianggap berhak duduk dalam kerapatan yang terendah. Ini dapat kita katakan suatu bukti penyimpangan dari hukum warisan biasa.
NAGARI DURIAN GADANG
Calon dimusyawaratkan dengan oara kemenakan dalam payung dari calon, siapa yang akan diangkat jadi penghulu.
Permusyawaratan penghulu nan sekampung dan sesuku. Kalau sudah didapat persetujuan/persesuaian
Jikas sudah sepakat, calon dibawa ke musyawarah datuk-datuk keempat suku. Yaitu penghulu dari seluruh nagari (mungkin terdiri atas empat bagian suku).
Pengumuman kepada seluruh anak nagari ditentukan.25
NAGARI SUNGAI CUBADAHALAMAN
Penunjukkan calon oleh kaum dari calon berasal.
Kesepakatan Ninik mamak dari suku sendiri.
Kerapatan datuk-datuk empat suku, yaitu para penghulu yang ada di nagari. Apabila surat dari kerapatan sudah ditandatangani, tanggal pengumuman dapat ditetapkan.26
Adat Koto Piliang ...
Di beberapa nagari yang memakai adat Kota Piliang, orang hanya diangkat menjadi penghulu sesudah mendapat satu persetujuan Pucuk Di Nagari Tanjung dan Sungajang dimana persetujuan ini mensyaratkan persetujuan terlebih dulu Datuk Rajo Malano. Tanpa persetujuannya tidak seorangpun bisa diangkat menjadi kepala adat ini dan sampai sekarang aturan masih tetap berlaku.27
Bagaimanakah praktiknya di nagari Sungai Pagu, dimana adat Koto Piliang juga dilaksanakan?. Jika semua ahli waris payung telah sekato, maka dikemukakanlah calon ini di hadapan penghulu-penghulu “yang paling tinggi serta sendi-sendinya". Penghulu yang sesuku dan pembantunya akan memberikan persetujuannya melalui kebulatan kerapatannya.28
Di nagari Pauh, sama dengan nagari Pariaman serta nagari Koto Air Pampan dimana tidak aka nada penghulu lain yang boleh diangkat, jika sudah ada seorang penghulu. Di nagari tersebut berlaku adat seperti peribahasa, 'Sebuah lesung seekor ayam Gadang', juga peribahasa ‘serumpun kacang sebatang junjungnya' ini artinya setiap paruik mempunyai hanya mempunyai seorang penghulu. Suatu perjamuan harus dilakukan sebab aturan adat mengatakan seperti peribahasa: ‘dimana ranting dipatah, disana langit dijunjung, disana lembaga dituang, disana adat diisi. Ini berarti proses pelantikan penghulu harus dilakukan di nagari sendiri.29
Sekiranya calon itu telah mempunyai rumah sendiri dan hidup disana dengan anak istrinya, justru perhelatan itu tidak dapat diadakan disana apalagi jika mendiami rumah kaum istrinya. Rumah ini pantang bagi paruik, kenduri itu harus dirumah paruiknya sendiri. Upacara penobatannya dilakukan di "Rumah gadang"3o kemudian dilanjutkan dengan kenduri dirumah pusaka [rumah mamak kepala waris].
PERESMIAN
Kalau kerapatan suku telah menyetujui calon³1, tinggal acara peresmian sebagai syarat mutlahalaman Tujuan peresmian supaya dapat diberitahukan pada orang banyahalaman Pada hari yang ditentukan, kepala-kepala adat orang-orang tuo-tuo datang pada hari pelantikan dan mereka bertindak sebagai saksi.
Aparatur pemerintahan Negara ikut hadir atau menyaksikan
Kadang-kadang di kemudian hari masih ada orang yang tidak mengakui orang yang telah diangkat. Di Padang menurut penelitian kami, pengangkatan kepala adat dilakukan dimuka penghulu-penghulu yang berdiam di Padang dengan disaksikan oleh orang cerdik pandai. Dalam perubahan zaman, anasir modern juga kelihatan dalam peresmian kepala adat, misalnya dihadiri juga camat,³² ketua daerah Sumatera Tengah yang misalnya ikut hadir untuk menyaksikan pelantikan di Tanjung Keling.33
Menghimbau tuo, menyebut gelar
Kepala penghulu diberikan kesempatan mengeluarkan perdapatnya di muka umum jika terjadi halangan adat tentang pelantikan calon. Apabila tidak ada suatu keberatan dari kalangan mamak calon, penghulu menyatakan kepada hadirin "Si ....... sudah dewasa dan sekarang tiba waktunya untuk tunduk kepada adat Ketek Nanamo, Gadang Bagal. Lalu menghimbau pada kaum tuo-nya dan penyebutan gelar. Dengan suara keras diumumkanlah: “Si ..........dibelakang hari memakai gelar paruiknya".
Di nagari Talang Tengah ini disusul dengan sumpah dan ucapan janji dimuka ketua persatuan penghulu.³4 Rupanya oara penghulu termasuk di dalam organisasi ini sebagai anasir modern. Menurut adat lama, diadat Koto Piliang ketua penghulu adalah pucuhalaman
Setelah semua hadirin menucapkan pengharapan, agar penghulu yang telah didahulukan selangkah menjadi tempat orang berlindung dan meminta pertolongan di waktu panas, dan menjadi tempat berteduh di waktu hujan.3⁵ Lalu suatu doa selamat dibacakan agar “buhul tak lapeh, kebat tak longgar", yang artinya supaya semuanya ada pada tempatnya. Uang isi adat dibagikan, sesuai kemampuan keuangan kepala adat baru. Jamuan makan menyusul sebagaimana adat 'diisi lumbago dituang', yaitu kenduri bersifat keagamaan untuk menunjukkan kebesaran nagari dilakukan.36
Seorang penghulu pucuk harus menunaikan tugas lebih besar, umpamanya dari seorang pembantu-pembantunya yang dilantihalaman³7 Kalau di suatu nagari dilantik seorang penghulu, maka isi adatnya sekurang-kurangnya memotong seekor kerbau sesuai nilai peribahasa ini dinamakan “daging nan balapah, kuah nan bakacau". Sementara saat pengangkatan seorang malin, manti dan dubalang persyaratan adatnya tidak harus seperti itu.38 Perhelatannya tidak begitu besar, isi adatnya biasanya seekor kambing setelah dicapai persesuaian dengan anggota yang sepayung³9 seperti misalnya yang terjadi di nagari Sungai Belanti40
Peresmian juga melalui Surat Kabar
Akibat persinggungan dengan dunia modern, di berbagai daerah mengalami pengaruh asing sangat kuat. Di daerah ini, peresmian terkadang dilakukan pula lewat pemberitaan iklan di surat kabar. Untuk memberikan gambaran, kami akan kutipkan di bawah ini suatu pengumuman di surat kabar.
"Sesuai dengan Adat yang berlaku, maka kami Ninik Mamak nan Sepuluh Kampung Salai Manangah, suku Panjalai Negeri Air Angat [Padang Panjang] pada hari Minggu 22 September 1957, bertempat di Rumah Adat [Rumah Baanjung] telah mengadakan “jamuan” perhelatan menurut sepanjang adat “Adat diisi limbago dituang” terhadap diri BISMAR RAHIMY [Toko Sutan Mansur Padang Panjang] memakai gelar pusaka dengan gelar DATUK RANGKAJO NAN GADANG. Semenjak saat jamuan itu, maka BISMAR RAHIMY telah resmi bergelar DATUK RANGKAJO NAN GADANG selaku Penghulu/Pemangku adat dalam kampong Salai Manangah, Suku Panjalai Negeri Air Angat".41
Penghulu dilantik dirumah gadang paruiknya
Peresmian gelar datuk berunsur matrilineal dan dilakukan dengan upacara yang bertempat di Rumah Gadang paruik calon. Sebagai gambaran dapat kami kemukakan pengumuman lain, dimana disebutkan bahwa peresmian datuk yang bersangkutan mendukung adat Bodi, Chaniago. Dan ternyata pula lagi adanya gelar lain disamping gelar datuk, yaitu gelar marah yang diwarisi secara patrilinial.
Gelar marah bersifat patrilinial
"Sesuai dengan keputusan kerapatan adat Negari Padang tertanggal 27 Mei 1957 No. 2a/1957/KAP, maka pada hari Minggu tanggal 2 Juni 1957, bertempat dirumah Adatnya di Goba/Seberang Padang Kota Besar Padang telah berlangsung peralatan “JAMUAN” menurut saluran sesuai adat memotong kerbau ‘Adat diisi limbago dituang’ terhadap dirinya MARAH NAZARUDDIN kepala PENAD T&T II SERIWIDJA- YA anak MARAH SYAMSUDIN gelar DATUK RAJA DI PADANG memakai gelar pusakanya “BIRIK BIRIK TURUN KESAMAK TIBA DISAMAK MEN- CARI MAKAN DARI NINIK KEMAMAK DARI MAMAK KE-KEMENAKAN". Semenjak saat jamuan tersebut, maka MARAH NAZARUDDIN kepala PENAD T&T II SERIWIDJAJA resmi bergelar DATUK RAJA DIHILIR selaku Penghulu Adat dalam suku Mandaliko Palarasan Bodi Chaniago di Negeri Padang.2
Modernisasi Alat-Alat Musi
Alat musik untuk memeriahkan dimodernisir. Biasanya gong dan talempong ikut memeriahkan adat lama, gandang dan serunai juga dipakai. Sekarang yang muncul justru dengan alat-alat modernnya misalnya orkes "Rindu Malam" untuk memeriahkan peresmian.43
Pelantikan missal
Dewasa ini dikarenakan modernisasi, dilakukan pelantikan kepala adat sekaligus. Kadang-kadang sampai enam orang penghulu dilantik dalam suatu perhelatan seperti yang terjadi di Tanjung Keling dimana 6 penghulu angkatan muda serentak diangkat.44
Tidak bertentangan dengan adat peresmian lebih dari satu orang Kepala Adat
Pada kenyataannya, fungsi kepala adat masih diminati orang sampai dewasa ini. Ditempat lain pernah dilantik 19 orang penghulu baru pada hari yang sama dengan suatu upacara bersemboyan: "Sekali mengambang puro duo tigo utang nan selesai". Artinya dalam satu kesempatan bisa dilaksanakan beberapa pekerjaan, ini dilakukan di nagari Supajang kecamatan Salimpaung.45 Di Koto Barapak Bajang pernah dilakukan 'upacara adat lamo pusako usang' yang berlangsung di Balai Bajang kewalian Koto Barapak, kecamatan Bajang dimana terjadi 34 orang penghulu baru serentak yang akan menjalankan tugas sepanjang adat dalam nagari.46
Isi adat untuk Pembangunan nagari
Biaya menegakkan para penghulu pada waktu belakangan ini, dipakai untuk membiayai nagari. Karena biaya luar biasanya besar, dapat dikatakan sengara telah dijadikan nikmat karena mengikuti perkembangan zaman. Mesjid, sekolah-sekolah, balai-balai dan lain sebagainya dibuat dengan gotong royong, maka uang isi adat ini sebagian dipergunakan untuk pembangunan nagari.
Di Tanah Datar, penetapan penghulu dipergunakan untuk membangun nagari. Di suatu kampong pernah terjadi pelantikan seseorang menjadi penghulu dimana ada terjadi pengumpulan dana yang hasilnya mencapai jumlah Rp. 16.000,- [enambelas ribu rupiah]. Pengumpulan pertama digunakan nagari untuk membeli sebidang tanah, yang dilanjutkan dengan pengumpunan dana kedua kalinya.47 Cara ini sangat efektif. Adapun pengisi adat yang masih mempunyai rumah adat, diwajibkan membiayai pembangunan masjid dengan iuran Rp 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah), bagi yang tidak mempunyai rumah adat sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).48 Rupanya para penghulu yang belum memiliki rumah adat sendiri diringankan, supaya dengan selisih uang itu ia dapat membangun dibelakang hari.
Berdasarkan contoh-contoh di atas, pertama perlu kita tegaskan, hanya Klan inti yang dapat menetapkan seorang penghulu, yang mempunyai tanah sebagai harta pusaka. Seluruh anggota-anggota se-klan mengikuti pemilihan pengangkatan, dengan seksama karena kepala adat nantinya mewakili serta memperjuangkan kepentingan mereka dalam kerapatan adat nagari. Kalau terjadi perbuatan yang mengecewakan, wakil akan diperingati kalangan nan tuo-tuo, biasanya terdiri kemenakan perempuan yang tertua dalam suku yang bermusyawarah kemenakan wanita-wanita tuo yang lain dibantu kepala-kepala jurai. Kalau peringatan mereka tidak diacuhkannya, kepala adat itu bisa dijatuhkan untuk digantikan oleh yang baru.
Telah menjadi sesuatu yang lazim, kemenakan lelaki yang dicalonkan kalau bisa saudara kandung lelaki yang lebih muda dari siengkar, atau anak lelaki saudara perempuan. Yang menentukan sekarang bukan faktor hak waris, tetapi kecerdasannya. Kerapatan yang lebih tinggi akan mengawasi apakah syarat adat dipenuhi sebelum diberi penguatan secara bulat.
Dari berbagai hal tersebut, maka ada beberapa hal yang dapat diringkas.
Nagari dapat menuntut supaya klan membayar isi adat untuk peresmian dari penghulunya, seluruh atau sebagian dari isi adat itu dibayarkan pada kas nagari.
Uang itu digunakan untuk membiayai pembangunan dalam nagari.
Paruik-paruik yang belum mempunyai rumah adat tidak begitu diberatkan dengan pembayaran dari pada yang sudah memiliki rumah adat.
Kesimpulan yang dapat diambil dari berbagai kenyataan tersebut sebagai berikut.
1. Pengangkatan kepala adat merupakan persoalan anak buah yang sesuku, dengan persetujuan kepala-kepala adat suku-suku lain dalam nagari.
2. Suku-suku lain dalam nagari diberikan kesempatan hadir pada waktu pelantikan kerapatan adat untuk ikut menyatakan pengesahan.
3. Besarnya jamuan perhelatan sangat tergantung kepada tinggi-rendahnya jabatan yang akan dipangku.
4. Orang-orang dari golongan individu sudah mulai turut campur dalam persoalan pengangkatan kepala adat. Bahkan golongan individu telah berpengaruh pada waktu pemilihan kepala adat. Intervensi ini merupakan satu jalan memodernisasi dan mempercepat individualisasi melalui institusi golongan adat.
5. Pelantikan beberapa kepala adat secara bersama-sama sebagai akibat pengaruh modernisasi sudah mulai diterima oleh kalangan adat.
6. Blaya untuk pelantikan sebagian digunakan untuk pembangunan nagari.
7. Kalau fungsi penghulu-penghulu masih diperlukan pemerintahan Negara untuk ikut di dalam pemerintahan nagari, ada baiknya jika pemerintahan Negara mengawasi penghulu-penghulu yang ada dan yang akan dipilih. Mereka yang diawasi ini lalu d\iberikan bukti pengesahan saat pelantikan berlangsung.
8. Ada baiknya pemerintah Negara memberikan perhatian kepada proses pemilihan-pemilihan/pemberhentian kepala-kepala adat.
9. Pada saat terjadi perselisihan dalam pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala adat, maka pemerintahan daerah harus turut campur tangan untuk dapat membantu cara penyelesaiannya.
10. Adanya piramida kekuasaan pada adat Koto Piliang. "Peak of the pyramid" terdiri dari seorang pucuk yang dibantu langsung para datuk nan empat suku sedangkan pada adat Bodi Chaniago kekuasaan yang tertinggi berada dalam tangan datuk keempat suku.
ARTI ORANG-ORANG NAN AMPAT JENIS
Pengertian orang-orang nan ampat jenis
Sekumpulan orang yang merupakan suatu pemerintahan suku sebagai KLAN, dinamakan orang-orang nan empat jenis. Tetapi pemerintahan itu tidak selalu terdiri dari empat orang yaitu penghulu, manti, malin dan dubalang. Kadang-kadang ada juga yang dinamakan orangorang nan tiga jenis karena pemerintahan suku itu terdiri dari 3 orang. Pun penungkat dan pegawai termasuk pula sebagai anggota pemerintah suku. Dewan ini, yaitu orang nan ampat jenis, tidak terikat dengan jumlah 4 anggota. Di nagari Piobang misalnya orang-orang nan empat jenis terdiri dari:
Penghulu pucuhalaman
Penghulu keempat suku
Penghulu
Pandito
Manti
Dubalang49
Sementara di nagari Sungai Pelantik orang-orang nan ampat jenis ialah:
LOCALHOLIC.US
Penghulu pucuhalaman
Penghulu
Orang tuo
Penghulu keempat suku
Pegawai
Dubalang
Manti
Imam adat
Khatib adat
Bilal adat.
Kadhi adat.50
Anggota Pemerintah suku dinamakan orang-orang nan ampat jenis
Dari apa yang disebut di atas, orang-orang nan ampat jenis sudah mempunyai pengertian yang lain. Yang dimaksud sekarang adalah pemerintahan suku. Jikalau kita melihat pemerintahan suku, hampir di setiap nagari sangat berlainan jenis. Untuk mendapat suatu pemahaman umum, kami mengumpulkan faktor yang berlaku di berbagai nagari. Dari data-data ini kami mencoba membuat ringkasan dimana inti-inti dari semua yang muncul secara umum. Sehingga tidak berarti yang kami uraikan ini akan ada di setiap nagari.
Jika kita cermati, pemerintahan Klan dilaksanakan sebagai 'constituent element' dari pemerintahan adat nagari. Anggota-anggota pemerintahan KLAN, atau semacam "senat" ini merupakan panitia yang mewakili seluruh anggota KLAN. Bisa dengan amat mudah diduga, kepanitiaan ini datang bersama untuk membicarakan masalah paruik-paruik, atau mungkin membicarakan kesulitan dari satu sengketa antara dua paruik atau lebih nan sama KLAN. Rapat-rapat yang diadakan, merupakan suatu “councel", yang dipimpin kepala adat tertinggi atau yang tertua/menurut giliran. Mereka mengendalikan organisasi Klan baik internal maupun eksternal, melindungi anggota dan harta pusaka. Adakalanya penghulu memimpin anak-anak buahnya jika musuh menyerang, dibantu kepala-kepala adat yang lain yang merupakan “an united front against hostile aliens". Kalau daerah perlu diluaskan, seperti apa yang terjadi diabad ke-12 saat mereka telah tiba di Malaka⁵1, ataupun untuk mengembangkan sayap kekuasaan di daerah asing5², maka pihak penghulu yang akan menjadi pelopor.
FUNGSI ORANG NAN AMPAT JENIS:
A. PENGHULU
Penghulu: risei sebagai kepala adat
Penghulu ialah nama umum [verzamelnaam] dari kepala-kepala adat yang terdiri dari penghulu perjuk, penghulu suku, penghulu andiko, penghulu kampong dan lain-lain.
Datuk orang pentensial atau nyata sebagai kepala adat
Di nagari Gadut penghulu-penghulu terdiri dari Penghulu Berninik, Penghulu Bahindu dan Penghulu Berbuah Paruik.53. Mereka bergelar datuk, yang mempunyai anak-anak buah. Maka orang yang bergelar datuk, tetapi tidak mempunyai pengikut tidak akan termasuk ke dalam golongan penghulu.
Penungkat sebagai wakil penghulu
Ada wakil penghulu yang sering bertindak sebagai kepala adat, sedangkan orang ini sebenarnya bukanlah penghulu. la dipanggil sebagai panungkat, sementara penghulu suku ialah kepala adat suatu suku. Perintah kepala nagari serta kebulatan kerapatan nagari dijalankan oleh wakil penghulu di dalam sukunya. Dalam pelaksanaannya dia memerintahkan penghulu rendahan dan kepala adat yang berada di bawahnya untuk menyampaikan perintah tersebut melalui dubalang pada mamak kepala waris. Beliau ini meneruskan perintah tersebut kepada anak-anak buahnya.
Seandainya seorang anak buah ingin meninggalkan nagarinya, maka dia perlu memberitahukan kepada penghulu andiko, begitupun kalau ia kembali. Bila seorang ingin nikah, izin akan diperlukan dari kepala adat. Menjual-belikan ternak, soal pagang gadai, hibah, ini semuanya memerlukan izin.54
Tugas berhubungan dengan tanah
Tugas penghulu terhadap lingkungan “tanah bersama" sebagai pelaksanaan “hak purba suku atau nagari5 ternyata sekaligus punya 2 aspek eksternal dan internal.
A.1. EKSTERNAL.
Keluar pada mereka yang bukan termasuk anggota masyarakat hukum adat yang dinamakan orang luar, kepala adat bertindak mewakili anak-anak buahnya.56
Pada tahun 1956 pada saat penyerahan tanah ulayat kepada Fakultas Pertanian di Payakumbuh, penyerahan tanah suku dilakukan oleh penghulu sebagai pemegang hak ulayat. Penyerahan dilakukan dengan suatu upacara yang meriah. Secara simbolis diserahkan juga akta penyerahan dan ditanda tangani penghulu-penghulu.⁵7 Demikian pula penyerahan tanah ulayat untuk pembangunan Fakultas Teknik Pertambangan di Sawah Lunto yang didukung seluruh rakyat nagari Kolok, penyerahan tanah antara lain dilakukan oleh golongan ninik mamak seperti Datuk Penghulu Sati dari Suku Kutianyir, Datuk Sat dari Suku Pajobada V, Datuk Panduko Suanso dari Suku Pajobada IV, Datuk Penghulu Basa dari Suku Tampunik, Datuk Sinaro Sati dari Suku Petapang Batu, Chatib Sampono dari Suku Melayu, dan Radjo Bongsi dari Suku Patapah Ateh. Penyerahan ini sesuai dengan kebulatan kerapatan adat nagari tanggal 18 Juli 1957.58
Orang dari luar dapat memetik hasil dari tanah ulayat dengan meminta izin dari masyarakat itu dengan syarat tertentu. Misalnya membayar uang atau ganti kerugian yang berupa uang masuk, pembayaran dengan ternak, retribusi, bunga kayu dan atau pembayaran lain. Di Minangkabau pepatah adat mengatakan “hinggap mencakam, terbang menumpu", yang artinya sama “adat harus diisi lumbago dituang".59 Dengan membayar uang pengakuan terlebih dahulu kepada mereka yang pengganti kerugian. Kepala adat harus menjamin bahwa tidak terjadi kemelaratan, kerugian harta benda, serta jiwa dari orang asing yang berada di atas ulayatnya seperti misalnya pembunuhan dilakukan seorang yang tidak dikenal.60
Kasus ini pernah terjadi. Tanah ulayat yang telah diberikan kepada sesuatu suku oleh suku lain, karena tidak sanggup membayar uang sumbangan membuat mereka mengalami pembunuhan di atas tanah itu.61 Sebab dengan cara seperti ini dilepaskan hak ulayatnya atas tanah. Orang luar yang ingin mendapat hak atas tanah yaitu tanah purba harus pergi dulu kepada kepala adat untuk diangkat menjadi kemenakan. Para kepala adat dengan secara adat menerima orangorang asing sebagai kemenakan bertali adat, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat hukum adat yang berhak atas selingkungan tanah purba nagari. Kasus ini terjadi di Pasaman terhadap orang-orang Indonesia yang datang dari Suriname. Orang yang bukan anggota hukum adat yang memakai saja tanah suku tanpa izin dari kepala adat akan ditentang.
Seperti kasus yang telah terjadi dis ekitar Sumberrejo, dimana 95 % penduduknya terdiri dari orang-orang dari Jawa. Pada tahun 1955 dan tahun 1956 sungguh banyak sekali timbul sengketa-sengketa yang terjadi antara “penduduk asli" serta “penduduk baru suku Jawa" yang telah begitu saja mengerjakan tanah penduduk asli.6² Rupanya kepala kampong yang diangkat pemerintah Negara bukanlah berasal dari anak nagari dan tidak memperdulikan adat yang berlaku. Akhirnya dia dibebaskan dari tugasnya. Satu-satunya jalan untuk mendapatkan hak tanah bagi orang luar yaitu dengan pergi terlebih dahulu kepada kepala adat untuk diterima sebagai kemenakan orang luar. Pemakaian tanah tanpa izin dari kepala adat suku pemilik tanah itu menjadi batal.
A.2. INTERNAL.
Tugas internal pertama kepala-kepala adat ialah untuk menjaga tanah purba suku yang bersangkutan, yaitu agar dapat diatur kelangsungan hak atas perseorangan terhadap tanah-tanah itu.63 Selain itu juga supaya hak-hak masyarakat hukum adat atau nagari tidak akan dirugikan oleh hak-hak perseorangan. Dalam kasus hak tanah purba (beschikkingsrecht) terjadi kondisi yang saling pengaruh mempengaruhi di antara hak tanah purba masyarakat dengan hak perseorangan ini. Semakin besar hak masyarakat maka akan semakin kecil hak perseorangan dan begitu pula sebaliknya. Tetapi hak-hak perseorangan itu tetap terikat dengan hak masyarakat kepada tanah purba. Adapun hak dari kepala suku untuk memberikan tanah dari paruik yang telah punah pada paruik-paruik lain dalam wilayah nagari itu.64 Kepala suku bertugas sebagai pemelihara tanah yang dipergunakan langsung untuk kepentingan masyarakat65, selain juga menjadi hak kepala adat untuk menentukan sebagian dari wilayah hutan sebagai hutan larangan adat umpamanya "Golongan ke Bukit Tingkah".66
Misalnya agar orang jangan mengambil kayu atau rimba yang dilarang untuk dikerjakan.67 Jikalau hutan rimba larangan ini dimiliki oleh masing-masing suku68, kepala-kepala suku itu yang menentukan agar tanah tidak dikerjakan orang lain atau supaya kayu di rimba itu semata-mata diperuntukkan bagi pendirian rumah sendiri dari anak-anak buahnya. Mereka berhak pula untuk menentukan bagian dari sungainya sebagai sungai terlarang, terkecuali kalau hal ini didasarkan pada “kesepakatan mamak dalam nagari".69 Mengasingkan dan memelihara hak milik bersama baik berupa tanah atau perumahan bagi kepentingan masyarakat juga menjadi tugasnya, termasuk yang tidak dapat dijadikan hak perseorangan seperti rumah gadang, rangkiang (lumbung padi), balai adat dan mesjid7º yang berpangkat (bertingkat) atau surau yang berilalang, serta pasar atau tapian balai (landingsplaats).71
Hak kepemilikan benda untuk kepentingan umum tidak bisa dijual. Sedangkan hak milik atas benda yang berasal dari hak waris dapat dijual. Sebagai contohnya, kita bisa mencontohkan hak purba atas sesuatu yang boleh digadaikan. Memungut uang retribusi dan/ atau recognitie oleh penghulu, terkadang dapat dilakukan hanya terbatas anggota masyarakat hukum sendiri. Kalau hak milik perseorangan ditinggalkan saja dan dibiarkan tidak terurus, maka tanah itu dikembalikan oleh penghulu kepada hak ulayat nagari atau masyarakat.
Pada umumnya penghulu campur tangan atas tanah-tanah yang telah diusahakan. Karena itu kita dapat mengklasifikasikannya dalam hak preventif dan hak represif.
Hak preventif kepala adat, memungkinkan untuk menghalangi suatu perselisihan hukum atas tanah di kemudian hari. Tugasnya yaitu menjamin hak anggota masyarakat sesuai dengan fungsinya sebagai pengawas dari harta pusaka klan-nya. Seandainya dahulu ada perbuatan hukum mengenai tanah, dia mengawasi anggota kebangsaan lain kalau-kalau ada mengganggu. Hak-hak dari waris-saris dijamin oleh beliau, juga hak pemilik-pemilik tanah yang saling berdampingan. Dia mengawasi agar apakah hak mengekang (beklemmingsrecht) dari nagari tidak dikalahkan hak perseorangan.72 Kepala adat harus hadir disaat terjadi perbuatan hukum atas tanah, untuk menjamin bahwa tindakan ini transparan dan sah menurut hukum. Peralihan hak milik atas tanah perusahaan [in culture gebracht] dilakukan dimuka kepala adat. Jikalau ada jaminan dalam bentuk tanah, dengan kehadiran penghulu maka sama artinya telah menjamin sahnya pinjaman. Kepala adat mengawasi supaya hak perseorangan kemudian tidak dengan paham pemerintah. Dengan berbagai cara yang diharuskan, supaya tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.
Hak repressef yaitu hak dari kepala adat untuk bertindak sebagai anggota suatu kerapatan adat ataupun dalam kedudukan sebagai kepala adat, ataupun juga selaku hakim; khususnya saat terjadi perselisihan di antara anak buahnya yang tidak dapat diselesaikan. Kepala adat akan bertugas mendamaikan suatu perkara. Di dalam suatu persengketaan, maka kepala adat melakukan mediasi supaya tercapai kebijaksanaan yang “mengari sama berat, menguji sama merah". Mengari artinya menimbang.
B. MANTI
Nama manti tidak sama di berbagai wilayah nagari. Menurut Willinck, wilayah nagari Limapuluh Kota namanya “pegawai suku nan XI dan IX, manti". Di Indrapura disebut pemangku, sementara ditempat lain disebut tungkai.73 Manti ini ialah petugas yang mengerjakan tugas penghulu, sedangkan penghulu lebih banyak memerintahkan saja tugas. Dia menjadi tangan kanan penghulu, sama juga seperti seorang sekretaris.
C. MALIM
Malim bertugas di bidang keagamaan. Namanya pun sekarang berbeda-beda di lain tempat. Ada yang disebut pandito adat ada yang disebut sebagai labia adat. Sekarang ini, ada banyak orang yang termasuk dalam golongan pandito adat, misalnya pegawai mesjid atau pegawai nikah. Waktu agama Islam mengalir dari Aceh melalui pantai Sumatera Barat, kemudian dari Malaka melalui perairan Siak dan juga Kampar; orang yang mengajarkan Agama Islam yang asalnya bernama malim disebut malin.74 Orang malim menyebarkan agama Islam yang bertambah lama bertambah kuat kedudukannya. Pada tahun 1801 mulai zaman baru periode perang Padri dimana diproklamirkan diberlakukannya hukum Islam. Apa yang semula bersemboyan dalam peribahasa “adat bersendi jarak, jarak bersendi adat", kemudian berubah menjadi “adat bersendi syarak dan syarak bersendi Kitabullah".75
Kemudian setelah ada Mesjid, jemaat para ulama-ulama bertambah dengan khatib, bilal, kadhi adat. Mereka ini lalu yang dinamakan "Tuangku nan berampek".76 Bersama-sama mereka merupakan suatu dewan kerapatan alim ulama dan mengurus atau memutuskan peraturan-peraturan keagaman.7 Di tempat lain dewan kerapatan pandito-pandito terdiri dari imam adat, khatib adat, bilal adat, malin pandito, imam jum'at, khatib jum'at, dan juga kadhi.78 Hukum dilakukan berdasarkan pada Al Qurän.79 Gelar jabatan adat ini kemudian menjadi harta pusaka suatu suku. Kadang-kadang imam adat dibantu para penghulu, sebagai bukti tingginya kedudukan orang-orang ulama.80 Karena kebijakan yang acuh tak acuh pemerintahan Hindia Belanda dahulu terhadap pandito-pandito adat, mereka ini lama kelamaan kehilangan pengaruhnya di kalangan keagamaan sementara alim ulama yang berada di struktur kepegawaian Kantor Agama Negara memegang peranan lebih penting.81
Ada dua hal menurut P.J. Kooreman yang membuktikan betapa kuatnya dahulu kedudukan pandito adat yaitu:
Di daerah dimana orang-orang Padri berusaha menghilangkan adat dan diganti hukum Islam, pandito-pandito adat berkuasa kembali sesudah orang-orang Padri meninggalkan nagari itu atau bila kekuasaan mereka hilang.
Di Painan pengaruh Padri boleh dikatakan semuanya hampir hilang disebabkan usaha pandito-pandito dan kepala adat.8² Kalau ini diambil sebagai contoh, kita tidak heran adanya perselisihan paham antara pegawai Kantor Urusan Agama Negara yang telah mengambil alih tugas dari pandito adat. Sebaiknya orang-orang yang diangkat Negara diambil dari golongan pandito adat.
D. DUBALANG
Dubalang bekerja di lapangan sebagai “kepolisian suku", yang berhak untuk bertindak sebagai polisi jikalau seseorang anak buah menginjak-injak aturan adat. Dia bertindak dalam hal 'membuang sepanjang adat', mengusir anak kemenakan yang tidak taat untuk keluar daerah ulayat. Pepatah mengatakan “Dubalang tegak di pintu mati, manakik nan kareh, menyudu nan lunak".83 Pengertian dubalang itu juga orang yang diberikan tugas menyampaikan perintah, menahan orang dan menggiring orang tangkapan.84 Pembantu penghulu berdiri tidak disamping penghulu, tetapi mereka ada di bawah penghulu. Selama rapat adat mereka ini boleh ikut dan memiliki hak untuk berbicara, tetapi putusan terakhir terletak pada penghulu.85
ANGGOTA KERAPATAN SUKU
Yang dimaksud dengan kerapatan suku yaitu suatu pertemuan orang-orang yang duduk bersama-sama mempersoalkan soal-soal suku sebagai kekuasaan yang tertinggi dalam suku. Nama kerapatan suku berbeda di banyak tempat. Ada yang berrnama kerapatan ninik mamak atau kerapatan orang empat jenis. Anggotanya terdiri dari penghulu, malin, manti, dubalang serta orang-orang yang berfungsi adat yang lainnya misalnya para alim ulama dalam persukuan. Biasanya fungsi waris bergelar datuk, dan karena itu dinamakan datuk-datuk ninik mamak (kecuali alim ulama). Rapat ini diketuai kepala adat yang tertinggi yang turut duduk dalam kerapatan nagari. Pemimpinnya bernama 'datuk keampek suku'. Juga turut serta dalam rapat itu yaitu ninik mamak dan orang nan cerdik pandai dan berasal dari paruik yang mempersoalkan sengketanya pada kerapatan suku. Karena itu orang-orang ini terus berdiskusi, sesuai dengan paruik mana yang meminta kebulatan dan eekor waris paruik yang juga mengikuti.
KEBULATAN KERAPATAN SUKU
Orang nan ampek jenis merupakan suatu institusi tertinggi klan untuk dapat menyelesaikan soal-soal waris atau persoalan gelar. Pada pihak ketiga, pemerintahan ini menjamin perbuatan hukum dari anggota-anggota klan-nya. Pegang gadai harus dilakukan di muka orang nan ampek jenis dari klan bersangkutan. Di Solok umpamanya penyerahan pemakaian harta pusaka tinggi dari suatu paruik kepada anak kemenakan laki-laki hanya akan sah jikalau penyerahan ini dilakukan dengan ijin dari waris bertali darah dan dilakukan di depan orang nan ampek jenis.86 Penghibahan harta kepada anak kandung yang bukan anggota hanya akan dapat diserahkan di depan orang nan ampek jenis.87 Sengketa antara anggota klan tak dapat diselesaikan dalam gabungan kerapatan paruik dapat diajukan kepada kerapatan suku untuk meminta satu keputusan. Keputusan ini diberikan dengan tertulis dan ditanda tangani oleh anggota-anggotanya, tetapi seandainya penyelesaian belum tercapai sengketa ini dapat diteruskan kepada kerapatan yang lebih tinggi.
ANGGOTA-ANGGOTA DARI SUATU SUKU
Telah kita uraikan bahwa bagian organ terendah dari kerapatan adat memiliki satu perbedaan antara konsep klan dan liniage, yang kedua-duanya dinamakan suku. Ada lagi lain kesatuan yang juga dinamakan suku, yaitu suku sebagai klan-anak, atau klan-kecil. Dalam buku Ciri-ciri dan Alam Hidup Manusia halaman 135 istilah anaksuku ini digunakan sehingga perlu dipertimbangkan.
Dengan terbentuknya klan-anak, klan-asal dinamakan klan-induk atau klan-besar atau suku-besar. Suku besar ialah Klan sederhana yang mempunyai hubungan dengan satu atau lebih anak-klan. Klananak mempunyai nama sendiri tetapi akan seterusnya mempunyai hubungan dengan klan-induhalaman Sebagai bagian, akan mempunyai nama yang terdiri dari dua nama dari klan-induk ditambah dengan nama sendiri. Jika klan-anak memutuskan hubungannya dengan klan-induk, barulah nama klan-induk ini tidak dipakai lagi. Dari berbagai monografi akan dikutip beberapa contoh klan-besar dan kecil yang menguatkan pendapat kami di atas.
Di Nagari Padang Magek terdapat 5 suku sederhana tetapi dapat diklasifikasikan satu suku besar (suku gadang).
OCALHOLIC.US
Suku Gadang Supanjang
Suku Gadang Bodi Jantan
Suku Gadang Bodi Chaniago
Suku Gadang Bodi Batino
Suku Gadang Melayu
Tetapi dari lima suku sederhana tersebut, sebenarnya masih terdiri dari beberapa suku kecil seperti akan kami presentasikan berikut ini.
Suku Gadang Supanjang terdiri pula atas tujuh suku-suku kecil:
Suku Supanjang Batung
Suku Supanjang Dadok
Suku Supanjang Korong Gadang
Suku Supanjang Talang Kuning
Suku Supanjang Kabupaten Balai
Suku Supanjang Di atas
Suku Supanjang Parak Tinggi
Suku Gadang Bodi Jantan terjadi karena adanya tiga suku kecil:
Suku Badi Batu Hampar
Suku Badi Tinang
Suku Bodi Sapit
Suku Gadang Bodi Batino terjadi karena adanya lima suku kecil:
Suku Bodi Tangah
Suku Bodi Batino Tapi
Suku Bodi Batino Bantah
Suku Bodi Batino Lakak
Suku Bodi Batino Gantang
Suku Gadang Chaniago terdiri atas tiga suku kecil:
Chaniago Tengah
Chaniago Tapi
Chaniago Ganting
Suku Gadang Melayu terjadi atas tiga suku kecil:
Suku Melayu Guguk Kacik
Suku Melayu Empat Suku
Suku Melayu Melayu Ganting
Nama suku kecil ini berbeda di berbagai nagari ada yang menyebutnya buah paruik atau perkauman, tetapi pada dasarnya ini merupakan nama genelogis-territorial. Dalam suatu monografi kita dapat mengutip sebagian isinya sebagai berikut:
“Kampong Chaniago kedua-duanya berasal dari persukuan Chaniago. Kampong Salo dan Kampung Petapang, kedua-duanya ebrasal dari persukuan Jambahalaman Kampong Koto dan Kampung Piliang, kedua-duanya berasal dari persukuan Sembilan. Kampung Bendang dan Kampung Mandailing kedua-duanya berasal dari kampoug Mandailing.88
Rupanya kampung ini ialah suku kecil yang berasal dari suku besar. Klan-kecil ini dipimpin seorang atau lebih, penghulu yang bergelar Datuhalaman Umpamanya di kewalian nagari Sumani, kecamatan Salimpaung Tanah Datar adalah empat suku, ialah salah satu suku Piliang yang terbagi pada paruik yang lima
Paruik Biliang Sani diketuai Datuk Simardjo dan Datuk Simardjo Lelo.
Kampung Lurah diketuai oleh Datuk Radjo Mangkuto.
Paruik Nan Gadang.
Paruik Nan Kacik
Paruik Balai Sangur.89
Dengan berkembangnya suku-suku kecil ini, maka bertambah pula kekuasaan pemimpinnya. Ada kalanya suku kecil naik peringkatnya, sehingga dapat ditonjolkan ke masyarakat lainnya tentang kebesarannya bahkan kesamaan dibanding suku-asalnya. Sehingga dengan demikian, menjadi satu rangkaian dari suku yang berdiri sendiri tetapi bersama-sama merupakan satu unit. Suku semacam inilah yang akan dinamakan klan-composite yang mempunyai konsep solidaritasnya sendiri.
Klan-composite
Suku sebagai klan-composite adalah suku yang berangkai terdiri dari beberapa suku yang pada satu level tertentu, berdiri sendiri dan dalam satu kebulatan. Ter Haar di dalam kutipan buku Van Vollenhoven Bagian I halaman 25 mengatakan: “unies die 4, 5, 6, en 9 klan gedeelten omtvatten, welke tot evenzovele verschillende KLANs behoren en al of niet uit verschillende families behoren".90 Artinya, seolah-olah unies padahal ini terdiri dari 4, 5, 6 dan 9; dan hal ini hanya ada di Alam Minangkabau.
Di nagari Batipuh Baru bahkan ada terdapat kombinasi klancomposite yang ini berbeda sama sekali dengan yang telah disebutkan Ter Haar, dimana masing-masing dipimpin oleh penghulunya sendiri. Daftarnya diberikan berikut ini.
Suku Nan IV terdiri dari :
suku Jambak dipimpin oleh Datuk Basa.
suku Pisang dipimpin oleh Datuk Mojolelo.
suku Sikambang dipimpin oleh Datuk Rajo Mudo.
suku Koto dipimpin oleh Datuk Rajo Api.
Suku nan IIl terdiri dari :
suku Jambak dipimpin oleh Datuk Tamudo.
suku Pisang dipimpin oleh Datuk Sati.
suku Guci dipimpin oleh Datuk Bungsu.
Suku nan V terdiri dari :
suku Sikumbang dipimpin oleh Datuk Maharjo Dirajo.
suku Koto dipimpin oleh Datuk Pamuncak Majolelo.
suku Pisang dipimpin oleh Datuk Rangkajo Mulia.
suku Tuo dipimpin oleh Datuk Panjalai.
suku Sarian dipimpin oleh Datuk Jambai.
Suku nan VI terdiri dari :
suku Sikumbang dipimpin oleh Datuk Rangkajo Marujo.
suku Jambak dipimpin oleh Datuk Rangkajo Basa.
suku Koto dipimpin oleh Datuk Tunaro.
suku Pisang dipimpin oleh Datuk Barbanso Diradjo.
suku Guci dipimpin oleh Datuk Batuah nan Sati.
suku Panjalai dipimpin oleh Datuk JonanGadang.
suku Melayu dipimpin oleh Datuk Radjo Magehalaman
Klan-composite III dan nan VII juga ada
Ternyata bahwa disamping adanya unit-unit nan 4, 5, 6 dan 9 masih ada unit-unit yang lain dimana setiap bagian mempunyai pemimpin sendiri, yaitu klan-cmposite nan III dan nan VIl. Contohnya seperti di nagari Simpang Suri Gundjo, dimana tiap-tiap suku-composite dipimpin seorang Pucuk keempat sukunya :
OCALHOLIC.US
Sudut nan 9 dipimpin oleh Pucuk keempat sukunya Datuk Bagindo Simarajo.
Sudut nan 6 dipimpin oleh Pucuk keempat Datuk Perpatih nan Sebatang.
Sudut nan 5 dipimpin oleh Pucuk keempat Datuk Mangkuto Sati.
Sudut nan 4 dipimpin oleh Pucuk keempat Panduko Marajo.
Dari apa yang dibahas di bagian atas, terlihat tiap klan-composite mempunyai pemimpin sendiri yaitu pucuk keempat suku. Yang menyolok mata, sungguhpun suku-suku ini mempunyai unsur lebih dari empat, penghulu pucuk-pun dinamakan penghulu keempat suku. Di bagian sebelumnya kami uraikan, pemerintahan suku kecil pada taraf otonomi masih belum pasti. Jika kita bandingkan pembahasan sekarang dengan satu uraian di bagian “Timbulnya Nagari", kemungkinan besar para kepala adat suku kecil pada level yang semula disamakan dengan “tuo" sebagai wakil kepala adat di tempat asalnya. Dengan berkembangnya buah paruik tadi, ada kalanya kekuasaannya sama tinggi dengan penghulu dari suku asal yaitu di bawah pimpinan penghulu sendiri.
Tetapi kalau Klan ini merupakan suatu “federatie" dalam hal-hal yang tertentu, maka akan terbentuklah klan-composite dan kekuasaan yang tertinggi pada adat. Bodi Chaniago misalnya dipegang seorang penghulu keempat suku menurut giliranm yang dalam adat Koto Piliang biasanya dijabat seorang Pucuhalaman
Di Agam ada klan-composite
Dengan mendasarkan kepada konsep klan-composite, kecuali di Kabupaten Limapuluh Kota hal ini juga terdapat di kabupaten Tanah Datar.
Di Lima Puluh Kota terdapat Klansederhana
Tidak seluruh masyarakat di kabupaten Limapuluh Kota terbagi dalam klan-composite seperti disebutkan dalam buku JD Duyvendahalaman. Menurutnya, karena perkembangan zaman, JD Duyvendak dalam bukunya “Inleiding tot de Etnologie v/d Indische Archipel" terbitan tahun 1946 halaman 86-87, menyatakan bahwa semua hal seperti ini sudah tidak berlaku lagi sekarang.
Marilah kita lihat sekranag klan-composite yang ada di Simpang Sigiran Gundjo dan di nagari Suliki Kecamatan Limapuluh Kota.
Sudut nan IX
Pajobada.
Simabur.
Guci.
Koto.
Piliang.
Sikumbang.
Parobeh.
Pagar Cancang.
Salo.
Sudut nan VI
LOCALHOLIC.US
Bodi.
Chaniago.
Sikumbang.
Sipanjang
Capak Hapa.
Salo.
Sudut nan V
Kutianyir.
Jambak
Salo.
Petapang.
Banu Ampu.
Sudut nan IV
Melayu.
Bandang.
Mandailing.
Kampai.91
Dari sumber lain, kita mendapatkan suatu klan-composite yang sama tetapi dengan bagian penyusunnya yang berlainan.
Suku nan IX.
Koto.
Piliang.
Tanjung.
Simabua.
Sikumbang.
Sipisang.
Guci.
Paga Cancang.
Pajobada.
Suku nan IV.
LOCALHOLIC.US
Bodi.
Chaniago.
Sangkuang.
Suku nan V.
Sipanjang
Jambak
Petapang.
Kutianyir.
Salo.
Banu Ampu.
Suku nan VI : tidak ada
Dapat kita simpulkan disini bahwa istilah suku di Minangkabau ada mempunyai banyak pengertian. Antara lain suku sebagai ketunggalan silsilah, suku sebagai klan, suku sebagai klan-sederhana dan suku sebagai klan-composite atau juga dinamakan "sudut", suku sebagai klan-besar serta klan-kecil. Seluruh unit kesatuan ini dinamakan suku, tetapi dengan pengertiannya yang sangat berbeda.
Kalau kita bandingkan klan-composite yang dapat di Simpang Sugiran Gundjo dan di Suliki maka terdapatlah perbedaan sebagai berikut:
nama suku-composite adalah sama.
nama bagian-bagiannya tidak sama.
nama-nama dari suku-suku bersifat teritorial atau genealogis.
Sekarang kami ingin mengetahui beberapa jumlah kira-kira unitunit yang ada di Alam Minangkabau. Apakah unit kesatuan ini masih ada sebagai unsur dari organisasi dari suatu nagari?. Untuk menjawab pertanyaan ini, kami mengumpulkan bahan yang bersumber pada monografi adat. Ternyata, fungsi mereka masih ada, tetapi secara institusi telah menjadi kabur bentuknya.
Menurut penelitian yang dilakukan mahasiswa Fakultas Hukum di tahun 1962, penduduk di Kabupaten Limapuluh Kota yang memegang teguh peraturan-peraturan adat hanya di Kota Payakumbuh.
Kabupaten Agam
Nagari Padang Lawas
1. Sikumbang.
2. Pisang.
3. Koto.
4. Penjalai.
Nagari Padang Lawas
5. Piliang.
6. Tanjung.
7. Sikumbang.
8. Koto.
9. Jambak
10. Simabur.
11. Bicu.
Nagari Muaro.
12. Pajobada.
13. Tanjung.
14. Koto.
15. Piliang.
16. Sikumbang.
17. Pisang.
Nagari Mudik Palupuh.
18. Koto.
19. Sikumbang.
20. Pajobada.
21. Jambak
22. Pajobada.
23. Pisang.
24. Syambak
LOCALHOLIC.US
25. Simabur.
26. Koto.
27. Tanjung.
28. Piliang.
29. Birju.
30. Sikumbang.
Nagari Magek
31. Kacih.
32. Cocoh.
41. Talikincir.
38. Koto Sipanjang.
39. Sikumbang Gadang.
35. Koto Jateh
34. Koto Kerambil.
36. Koto Kakampung.
42. Tangah Sawah.
33. Penampung.
40. Mangsiang.
37. Pisang.
43. Baragung.
45. Mejan.
44. Bapajung.
46. Laweh.
47. Melayu Gadang Perak
48. Melayu Kumbuk Harum.
49. Melayu Kumbuk Candi.
50. Melayu Berdarah Putih.
51. Bicu SiPanjang
52. Panaba.
53. Nidju Sepanjang Pahamoh.
54. Bicu.
55. Bicu Sadjo.
56. Tanjung.
Nagari Piobang.
57. Chaniago.
58. Sembilan.
Kabupaten Lima Puluh Kota
59. Petopang.
Nagari Gando
60. Bendang (Kutianyir).
61. Chaniago.
62. Sembilan.
Nagari Sungai Belantik
63. Piliang.
64. Chaniago.
65. Jambak
Nagari Gurun.
66. Chaniago.
67. Petapang.
68. Sembilan.
69. Bendang.
Nagari Koto Bangun.
91. Melayu.
92. Mandailing.
Nagari Mungka.
93. Piliang.
70. Kampai.
94. Koto.
71. Chaniago.
72. Petapang.
95. Petapang.
73. Sembilan.
96. Piliang Sani.
Nagari Koto Baru.
97. Piliang Bongsu.
Nagari Lampasi.
74. Kampai.
75. Sembilan.
76. Dalimo.
98. Jambak
77. Chaniago.
99. Sembilan.
100. Chaniago.
Nagari Sungai Antuan.
101. Petapang.
78. Chaniago.
Nagari Gelugur.
79. Kampal.
80. Sembilan.
102. Petapang.
103. Melayu.
81. Katapang.
LOCALHOLIC.US
104. Piliang.
105. Mandailing.
Nagari Koto Alam.
83. Piliang.
106. Chaniago.
82. Chaniago.
107. Domo.
84. Petapang.
85. Melayu.
Nagari Koto Lamo.
108. Petapang.
Nagari Manggilang.
109. Piliang.
110. Melayu.
86. Melayu.
111. Domo.
87. Chaniago.
88. Petapang.
112. Salo.
89. Piliang.
113. Dampai.
90. Damo.
114. Chaniago.
115. Melayu Talang.
116. Melayu Sumpu.
Nagari Sialang.
117. Melayu.
118. Petapang.
119. Mandailing.
120. Domo.
121. Melayu Talang.
122. Petapang Darat.
123. Piliang.
124. Kabaru.
Nagari Lubuk Batingkap.
125. Sembilan.
126. Petapang.
127. Bendang.
128. Chaniago.
129. Mandailing.
130. Petapang.
Nagari Gunung Malintang.
131. Melayu.
132. Domo.
133. P. Tanjung.
134. Piliang.
145. Melayu.
146. Petapang.
Nagari Durian Tinggi.
135. Melayu.
Nagari Muara Pasiti.
136. Piliang.
148. Piliang.
137. Melayu Sumpu.
147. Kutianyir.
138. Petapang.
149. Chaniago.
139. Mandailing.
Nagari Lubuk Alai.
150. Piliang.
151. Domo.
140. Bendang.
141. M. Talang.
142. M. Ekor Koto.
152. Kampai.
143. Domo.
153. Petapang.
154. Chaniago.
144. Kampai.
155. Melayu.
Kabupaten Tanah Datar.
Nagari Tanjung Alam.
156. Piliang Lawas.
157. Piliang Sani.
158. Parit.
159. Dalimo.
160. Tanjung.
161. Guci.
Simabur. 162.
163. Pisang. Cancang
164. Sikumbang.
165. Chaniago Seberang.
166. Parit.
167. Chaniago Ujung.
168. Tanian.
169. Chaniago Bawah.
170. Tanikar.
171. Singkuang.
172. Bodi.
173. Kutianyir.
174. Jambahalaman
175. Mandailing.
176. Salo.
177. Piliang Sawah.
178. Chaniago.
Nagari Tanjung.
179. Piliang.
180. Kutianyir.
181. Salo.
182. Mandailing.
183. Melayu Atas.
184. Mandailing Seberang.
Nagari Tapi Salo.
201. Kutianyir Petapang Tengah.
207. Dalimo Panjang
185. Melayu.
202. Kutianyir Baruh.
203. Chaniago Baruh.
Nagari Sumanihalaman
204. Piliang Lawas.
205. Piliang Sati.
206. Koto Piliang.
208. Mandailing.
209. Bodi Chaniago.
210. Mandailing Gadang.
186. Piliang.
211. Mandailing Panai.
187. Kutianyir.
188. Chaniago.
Nagari Pabalutan.
189. Melayu Bungo.
212. Sumagek
213. Sawah Jauh.
190. Melayu Balai.
191. Melayu Patar.
192. Piliang Koto.
214. Mandaliko.
215. MT Patah.
193. Piliang Patar.
194. Piliang Dalam
216. MT Gadang.
195. Piliang Baruh.
196. Kutianyir Kepala Labuh
217. MT Budur.
218. Kutianyir.
197. Kutianyir Petapang
Nagari Batipuh Atas.
219. Sikumbang.
220. Koto.
Bancah
221. Panjalai.
222. Pisang.
198. Kutianyir Petapang.
223. Jambak
199. Kutianyir. Tabek Lintang.
224. Guci.
200. Kutianyir Ekor Bancah
225. Melayu.
Nagari Sumawang.
226. Simabur 4 rumah.
227. Simabur Kereje.
228. Piliang.
229. Pajobada Kubang.
230. Pajobada Sungkai.
231. Pajobada Atas.
Nagari Sungajang.
256. Kutianyir.
257. Mandailing.
232. Bendang Atas Bukit.
258. Chaniago.
233. Bendang Salek
234. Bendang Rumah Buruh.
235. Lubuk
Nagari Andalas Baruh Bukit.
259. Piliang.
236. Dalimo Pandang.
237. Dalimo Pingkok
260. Piliang.
261. Koto.
238. Tanjung Batu.
262. Kutianyir.
239. Karak
240. Tanjung Talago.
263. Pajobada.
Nagari III Koto.
CALHOLIC.US
264. Melayu.
241. Piliang.
Nagari Sungai Patai.
265. Petapang.
242. Kutianyir.
266. Kutianyir.
267. Panai Mandailing.
243. Panjalai.
244. Tanjung.
268. Koto Piliang.
245. Pajobada.
246. Koto Kacik
247. Simabur.
III Ninik 269.
248. Jambak
Nagari Rambatan.
270. Sungai Napar.
271. Rabu.
272. Kereng Gadang.
Nagari Tanjung Bonai.
273. Sumagek
249. Piliang.
250. Pajobada.
274. Tanjung.
275. L. b. Batung.
251. Kutianyir.
254. Chaniago.
276. Bawang.
252. Mandailing.
253. Melayu.
255. Domo.
Nagari Supajang.
277. Dalimo.
278. Piliang.
279. Salo Kutianyir.
280. Salo Chaniago.
Nagari Tabek Patah.
Nagari Sangipaung. Nagari Buo. 315. Dendang. Nagari Pangian. Nagari Balimbing. Nagari Tigo Djangko. Nagari Taluhalaman
305. Melayu.
281. Piliang.
306. Kutianyir.
282. Chaniago.
283. Kutianyir.
284. Mandailing.
285. Dalimo.
307. Chaniago.
308. Kutianyir.
309. Koto Dalimo.
286. Melayu.
310. Dalimo.
287. Mandailing.
311. Tabek Gadang.
288. Pangian Kacik
312. Jambak
289. Chaniago.
313. Parit Tanjung.
290. Kampung Gadang.
314. Koto Piliang.
316. Pajobada.
291. Pangian Kacik
292. Chaniago.
317. Simabur.
318. Kampai.
293. Tepi Air.
294. Petapang.
319. Bodi.
320. Piliang.
321. Kinawi.
295. Melayu.
322. Bendang.
296. Piliang.
323. Pajobada.
297. Mandailing.
Nagari Minangkabau.
298. Bhg. Koto Panjang
324. Simabur.
325. Kutianyir.
299. Petapang.
326. Mandailaing.
300. Mandailing.
327. Piliang.
Nagari Padang Magek
301. Chaniago.
328. SuPanjang
302. Piliang.
329. Chaniago.
Nagari Lubuk Jantan.
303. Chaniago.
330. Melayu.
304. Mandailing.
331. Bodi Batino.
332. Bodi Jantan.
Nagari Situmbuk
342. Mandailing.
333. Tigo Ninik 343. Pojabada.
334. Bodi. 344. Piliang.
335. Patai. 345. Kutianyir.
336. Piliang. Nagari Batipuh.
Nagari Lawang Mandailing. 346. Jambak
337. Kutianyir. 347. Sikumbang.
338. Kamp. Dalam. 348. Pisang.
339. Parit Cancang. 349. Koto.
340. Piliang. 350. Guci.
341. Mandailing. 351. Panjalai.
Nagari Barulak 352. Melayu.
Suku yang berkembang dan terbesar kira-kira berdasarkan daftar tersebut ada di urutannya Kabupaten Agam, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Sawah Lunto/Sijunjung.
1. Chaniago. 16. Bendang.
2. Piliang. 17. Panai.
3. Melayu. 18. Panjalai.
4. Petapang.
19. Bodi.
5. Mandailing.
6. Kutianyir.
20. Pajobada.
7. Jambak
21. Parit Tanjung.
8. Sikumbang.
22. Bicu.
9. Dalimo.
23. Melayu Talang.
10. Koto.
24. Salo.
11. Sembilan.
25. Ganting.
12. Tanjung.
26. Piliang Sani.
13. Kampai.
14. Domo.
27. Guci.
15. Pisang.
28. Piliang Atas.
29. Melayu Atas.
30. Sumagek
31. Koto Piliang.
32. III Koto.
33. Pangian Kacik
34. Supanjang
35. Nasution.
36. Lubis.
37. Kelumpang.
38. Chaniago Baruh.
39. Kacik
40. Cocok
41. Penampung,
42. Koto Kerambil.
43. Koto Jateh.
44. Koto Kekampung.
45. Koto Sipanjang
46. Sikumbang Gadang.
65. Kabaru
47. Mansiang.
48. Tali Kincir.
50. Baragung.
49. Tangah Sawah.
51. Bapajung.
64. Petapang Darat
52. Mejan.
53. Laweh.
54. Melayu Gadang Perak
66. Chaniago Seberang
55. Melayu Kumbuk Harum.
56. Melayu Kumbuk Candi.
57. Melayu Badarah Putih.
67. Parit
59. Bicu SiPanjang
68. Chaniago Ujung
58. Bicu SiPanjang
69. Tanian
60. Bicu Sadja.
62. Bendang Rumah Baru.
61. Piliang Bongsu.
63. Melayu Ekor Koto
70. Chaniago Bawah
71. Tanikar
72. Singkuang
73. Mandailing Seberang
74. Melayu Bungo
75. Melayu Balai
76. Melayu Patar
77. Melayu Koto
78. Melayu Patar
79. Piliang Barun
80. Piliang Dalam
81. Kutianyir Kepala Labuh
82. Kutianyir Kepala Bancah
83. Kutianyir Petapang
84. Kutianyir Tabek Lintang
85. Kutianyir Ekor Pantjah
86. Kutianyir Kampung Tangah
87. Kutianyir Baruh
88. Piliang Sati
89. Koto Piliang
90. Dalimo Pandjang
91. Bodi Chaniago
92. Mandailing Gadang
93. Mandailing Panai
94. Sawah Jauh
95. Mandaliko
96. MT Patah
97. MT Gadang
98. MT Budur
99. Pajobada Kubang
100. Pajobada Atas
101. Pajobada Sungkai
131. Pemangku
132. Depati Menggumi
102. Bendang Atas Bukit
133. Datuk Kitan Putih
103. Bendang Salek
134. Depati Mudo
104. Lubuk
130. Depati Sekungkung
105. Dalimo Panjang
135. Berajo
106. Tanjung Batu
107. Karak
108. Tanjung Talago
136. Rajo Mudo
137. Datuk Rajo Intan
109. Panai Mandailing
110. Koto Kacik
138. Bilang Icin
112. Rabu
111. Sungai Napar
139. Rio Mudo
113. Lubuk Batung
114. Bawang
140. Sunan Seradjo
115. Salo Kutianyir
116. Korong Gadang
117. Salo Chaniago
141. Hasibuan
120. Bhg. Kt. Panjang
121. Koto Dalimo
119. Tepi Air
118. Kampung Gadang
122. Dendang
123. Kinari
124. Tabek Gadang
125. Bodi Batino
142. Prindari
126. Bodi Jantan
127. Panai
128. Kampung Dalam
143. Hapai nan Tigo Ibu
144. Tigo Lareh nan Bakapanjangan
129. III Laras
145. Kampai Nan Duopuluh Ampek
146. Koto Kacik Ampek Buah Paruik
147. Durian Nan Limo Buang
148. Panai Lundang
149. Panai Tangah
150. Panai Tanjung
151. Sikumbang Ampek Ibu
152. Jamba Nan Balimo
153. Chaniago Nan Baranam
154. Kampai Sawah Laweh Nan Baranam
155. Kampai Air Angek Nan Baranan
156. Kampai Tangah Niur Gading Baranam
| 157. Kampai Bendang Nan Bara- | 167. Muaro Paneh |
| nam | 168. Melayu Baduk |
| 158. Cupak | 169. Melayu Luar |
| 159. Ponggang | 170. Petapang Lado |
| 160. Melayu Bendang | 171. Petapang Gadang |
| 161. Melayu Tobo | 172. Melayu Baruh |
| 162. Petapang Di bawah | 173. Chaniago Atas |
| 163. Petapang Ditangah | 174. Melayu Siat |
| 164. Petapang Koto Tuo | 175. Melayu Lampai |
| 165. Petapang Rumah Panjang | 176. Melayu Cikarau |
Untuk menjawab pertanyaan, apakah sekarang dalam abad yang ke duapuluh dan sesudah periode kemerdekaan masih ada sukusuku, maka kita perlu memisahkan terlebih dahulu pengertian suku sebagai ketunggalan silsilah dengan suku sebagai klan. Ternyata dengan uraian kami di atas bahwa benar-benar masih ada suku-suku, suku sebagai lineage sejumlah 176 buah serta suku sebagai klan-kecil sejumlah 353 buah. Menurut Anwar Datuk Basa nan Kuning, unit kesatuan yang berdiri sendiri jumlahnya sebanyak 22.500 unit di semua wilayah Sumatera Barat.
HARTA KLAN
Timbul pertanyaan siapakah yang memegang tanah ulayat?. Untuk mendapat jawaban, kami menyimpulkannya dari berbagai monografi adat.
Di daerah Kabupaten Agam
Di nagari Kamang Mudik urusan ulayat dipegang penghulu Andiko .92
Di Kewalian IV Koto Palembajan urusan ulayat dipegang Penghulu. Tanah dipakai anak kemenakan. Umumnya segala hutan tanah adalah milik paruik.93
Kewalian Koto Rentang. Pada awalnmya urusan ulayat terpegang orang tiga suku, tetapi kemudian batas tiap ulayat tidak dapat ditentukan lagi dari masing-masing pemiliknya. Hanya batas-batas nagari saja sekarang masih dapat ditentukan.94
Kewalian Gadut. Yang berulayat yaitu penghulu. Cara pemakaian semua tanah ditentukan oleh penghulu masing-masing.95
Kewalian Koto Tangah. Hak ulayat dipegang penghulu Rimba Sapek dan di bawah Datuk Singo Batuah. Rimbo Batu Kabau dikuasai Datuk Putih Rimbo Simantung dan Datuk Sati Rimbo Mandung serta Datuk nan Basa/Datuk Temanggung.96
Kewalian Magek, Tanah ulayat semula dipegang penghulu tetapi ini kemudian hanya dikuasai anak nagari yang tinggal dekat perbatasan tanahnya.97
Di daerah Kabupaten Limapuluh Koto
Kewalian Mungka. Pada awalnya ulayat dipegang Datuk Bandaro sampai beiau meninggal dunia tahun 1944. Pada tahun 1952 maka ninik mamak dalam nagari telah bermufakat di Balai Adat Mungka supaya bertalian adat yang sudah-sudah jangan sampai terputus setelah orang tua Datuk Bandaro meninggal dunia. Ini ditindaklanjuti dengan inisiatif dari para ninik mamak mendirikan perkumpulan supaya adat tetap dihormati.98
Kewalian Sungai Antuan. Orang yang berulayat tidak dapat ditentukan lagi hanya batas-batas tanah suku ternyata sama dengan batas-batas nagari.99
Kewalian Manggilang. Pada awalnya urusan ulayat dipegang penghulu keempat suku. Kemudian semua penghulu andiko berulayat pula. Batas tiap tanah ulayat dahulu ditentukan Datuk-datuk nan keempat suku.100
Kewalian Koto Bangun. Batas tiap tanah suku sudah tidak dapat ditentukan lagi. Batas keluar ternyata sama dengan batas-batas nagari.101
Kewalian Gelugur. Pada awalnya ulayat ada pada Datuk Pucuk, kemudian tanah ulayat dibagi pada setiap penghulu kampung.102 Batas setiap tanah ulayat masih dapat ditentukan yang berupa sungai dan munggu.103
Kewalian Talago. Yang mulanya berulayat ialah Datuk Bandaro Intan kemudian sekarang ulayat telah dibagikan pada penghulu keempat suku. Batas-batas yang satu sama lain tidak dapat ditentukan lagi. Yang bisa ditandai, batas dari tanah ulayat ini sama dengan batas nagari.104
Kewalian Sungai Talang. Urusan ulayat dalam nagari dipegang oleh Ninik Mamak Sungai Talang danbatas-batasnya dalam nagari masih dapat ditentukan105
Kewalian Muara Paiti. Urusan ulayat dipegang penghulu nan empat suku. Tanah ulayat bagian dari suku Melayu dipegang Datuk Basa, Datuk Panduko Radjo atau Datuk Panduko Maharadjo. Tanah ulayat bagian suku Patapang dipegang Datuk Bandaharo. Tanah ulayat dari suku Chaniago dipegang Datuk Sindo Mangkuto, dan tanah ulayat bagian suku Kutu Anjir dipegang Datuk Rajo Lelo.106
Kewalian Lubuk Alali. Daerah nagari terdiri dari ulayat Datuk Nan Sepuluh. Ulayat ini dipunyai lima suku yang diwakili sepuluh Datuk. Suku Piliang mempunyai dua orang datuk, Suku Kampai mempunyai 2 orang datuk, Suku Dongo mempunyai 2 orang datuk, suku Piliang Chaniago mempunyai satu orang datuk.
Di daerah Kabupaten Tanah Datar
Kewalian Tanjung Alam. Awalnya orang berpegang kepada adat berdaulan, berkediaman yang artinya suku yang pertama kali datang yang mempunyai hak ulayat. Tetapi kemudian dipakai adat Bodi Chaniago dimana datuk-datuk nan berulayat menjadi kurang lebih 200 orang.107
Kewalian Andalas Baru Bukit. Yang berulayat adalah para datuk, kemudian dari ninik ke mamak, dari mamak ke kemanakan.108
Kewalian Lawang Mandailing. Urusan ulayat di nagari ini telah terbagi-bagi.109
Kewalian Barulak. Kondisi urusan ulayat telah terbagi-bagi.110
Kewalian Batipuh Baru. Tanah ulayat dimiliki para penghulu, tetapi batas-batas masing-masing sudah tidak dapat ditentukan lagi.111
Kita berkesimpulan, tanah ulayat pada dasarnya menjadi kepunyaan klan serta bukan milik nagari. Kalau klan sudah punah, baru tanah ulayat ini menjadi kepunyaan nagari. Pemerintah kolonial sejak tahun 1833 (van den Bosch) sudah memulai kebijakan pemusnahan hak klan atas tanah ulayatnya. Tetapi ternyata, sampai sekarang masih terlihat ada klan yang masih dapat mempertahankan haknya.
Fakta lain yang akan dikemukakan, terkait betapa luasnya tanah Klan seorang kepala adat. Di wilayah nagari Langki seluruh daerah itu dalam arti luas adalah menjadi ulayat seseorang. Yaitu Datuk Mangkuto Alam, karena daerahnya ulayatnya berbatasan hanya dengan daerah ulayat penghulu lainnya seperti digambarkan berikut ini.
Dari Lubuk Parak sampai keujung Manggis berbatasan dengan tanah ulayat Datuk Tuanku Dua Lubuk Karahalaman
Dari Lubuk Tarantang sampai Sungai Timbulun berbatasan dengan tanah ulayat Datuk Rangkajo Bandaro Lubuk Tarantang.
Dari Simabur sampai Bukit Putus berbatasan dengan tanah ulayat Datuk Bandaro Kajo Simabur.
Dari Lubuk Tareh sampai Bukit Tanduk berbatasan dengan ulayat Datuk Bagindo Rajo Lubuk Tareh. Dari Pulasan sampai ke Bukit Tajun berbatasan dengan ulayat Datuk Rajo Gadang Pulasan.112
Begitu pula data yang kita baca di monografi, bahwa di wilayah nagari Sijunjung hak ulayatnya terdiri dari teritori beberapa suku dan dipegang orang tuo non barampek yang dinamakan Datuk keempat suku yaitu:
Datuk Lubuk Kajo, daerah ulayatnya berbatasan dengan Muara Sukun, mulai dari Muara Sukun sampai Lubuk Pasahalaman berbatasan dengan Koto Tujuh.
Datuk Pematang Suti, daerah ulayatnya berbatasan dengan Air Hangat, Palangki sampai Bukit Sangkar Puyuh, Paparangan dan Limau Manis.
Datuk Rajo Palembang, daerah ulayatnya mulai Ganting Muaro Junjung sampai ke Lubuk Tarap dan Batu Panjan.
Datuk Tan Mantari, daerah ulayatnya berbatasan dengan Datuk Radjo Palembang dan sampai ke Timbulun tanpa batas.113
Isi adat
Di nagari Salimpaung Kabupaten Tanah Datar, penghulu yang mempunyai hak ulayat berhak menerima isi adat dari orang yang mengerjakan tanah. Untuk sawah tiga tahun pertama bebas isi adat, tetapi sesudah itu hasilnya dibagi antara penghulu yang mempunyai ulayat sepertiga atau seperempat sebagai isi adat. Dari hasil hutan yang diperdagangkan harus dibayarkan 10%. Di nagari lain, perburuan rusa, kijang, kambing hutan, kerbau hutan ditentukan 'diisi adat dan lembaga dituang' perlu diberikan pada pemegang ulayat bagian kaki kanan binatang yang tertengkap. Gading gajah, cula serta lidah badak ditentukan perlu 'diisi adat menuang lembaga' sejumlah 10% total harganya. Untuk menjerat binatang yang tidak berharga umpamanya kancil, ayam hutan, burung kuau; maka isi adatnya jumlahnya facultative sebagaimana peraturan "hidup babaso makan basontak".
Tidak melakukan 'meisi adat' ini, tidak berarti melanggar adat. Menangkap ikan di sungai harus juga diberikan satu atau dua ekor pada penghulu pucuk. Jika ini tidak dilakukan, maka bisa dituntut. Penghasilan dari pantai seperti pasir, kerekel atau batu kali yang dipedagangkan perlu 'meisi adat menuang lumbago' sebesar 10 % dari total harga yang dibayarkan terhadap “penghulu Pucuk adat yang gadang dirantau". Telur penyu di pantai atau pulau, maka jumlah yang harus diberikan sebesar 10 persen.
Di nagari Belimbing, ahli waris yang sah menurut adat tidak sukar mendapatkan tanah perumahan. Asalkan syaratnya dibawa 'baijo batido' yaitu adanya satu mufakat antara penghulu dan kaumnya atau kerapatan nagari. Orang yang bukan anggota masyarakat hukum adat dalam nagari tidak dapat meminta tanah perumahan, kecuali hanya rumah berbentuk dangau [pondok-pondok], tetapi tidak dapat memiliki tanah yang tetap menjadi milik penghulu atau nagari yang memiliki hak ulayat.114
Di nagari Batipuh Baru tanah perumahan hanya diperoleh sesudah mengisi adat. Penghulu yang berulayat dan penghulu lain dalam nagari diundang untuk menghadiri perjamuan makan untuk mengisi adat ini. Disyaratkan supaya memotong kambing.115 Di nagari lain, orang yang mempunyai rejeki diwajibkan mengadakan perjamuan dan untuk menghimbau jantan tungganai rumah serta Depati dan para Ninik Mamak dalam nagari.116 Ini artinya, selain para penghulu yang duduk dalam kerapatan adat juga tuo-tuo atau yang terkemuka dalam nagari.
Di nagari Padang Sibusuk, untuk memulai penanaman diberlakukan adat "tutup bubung", artinya sebagai tanda suka sama suka antara pemilik ulayat dan si pengolah lahan berdasarkan kepada “baso basi" (perasaan). Buat tanaman keras, sepertiga hasil diberikan kepada pemilik ulayat. Manaruk sawah ditanah gurun, maka selama 3 tahun pertama dibebaskan, tetapi setelah tahun selanjutnya sebagian dari hasilnya menurut perjanjian semula diberikan kepada pemilik ulayat. Dari hasil hutan yang digunakan untuk dagang, sepuluh persen dari hasilnya diberikan kepada pemilik ulayat.117
Di kewalian V Dusun Kerinci Tengah, jikalau orang ingin memakai sebidang tanah maka perlu meminta izin kepada depati. Depati ini akan meneruskan kepada kepala dusun untuk nantinya diberikan kepada mamak yang mengolah. Di wilayah sini, ada 3 macam bunga adat, yaitu:
Arah lading, ninik mamak sebagai pemilik ulayat ini tidak mendapatkan apa-apa, tetapi mamak yang mendapatkan hak, wajib memberikan perjamuan.
arah sawah, harus mengisikan adat beras dua puluh, memotong kambing seekor. Artinya mamak harus mengumpulkan beras untuk mengadakan suatu perjamuan dan memotong seekor kambing.
Arah rumah: mamak wajib memberikan perjamuan dan juga “menghimbau anak jantan", tungganai rumah dan depati, ninik mamak dalam nagari.118
Di Wilayah 12 Koto Hampar, tanah dibagi berdasar kategori tanah perladangan atau tanah belukar, yang pemilik ulayatnya ada di tangan para penghulu. Tanah-tanah rimba raya menjadi milik pucuk di nagari dan kondisinya seperti berikut.
Kayu yang diambil dari rimba raya untuk membangun rumah anggota masyarakat adat maka peraturan adatnya tak perlu diisi.
Kayu yang diambil untuk perdagangan maka sepuluh persen dari harga penjualan harus diberikan kepada pemilik ulayat sebagai bunga kayu.
Untuk membikin ladang, perlu meminta izin penghulu pemilik ulayat dan mengisi adat sekali [satu kambut beras] atau membagibagikan sebungkus nasi.
Mengambil kayu yang berisi laba dengan manisannya dan lilin, maka diberikan dalam bentuk kayu kemenyan serta getah, rotan, dan buah-buahan.
9 Datuk Batuah Sango : Tambo Alam Minangkabau 1955 – halaman 44.—, 5. AM Durian Gadang 14 Mei 1951. 10 AB VI halaman 156.— 11 AM Datuk Maruhum Batuah D. M. Bagind Tannameh : Hukum Adat dan Adat Minangkabau, halaman 23.— 12 AM Suliki Gunung Kas.— 13 AM Indrapura Tidak ada tanggal.— 14 AM Indrapura Tidak ada tanggal.— 15 Lihat van Dijk Pengantar halaman 25.— 16 Hukum Adat dan Adat Minangkabau, halaman 15.— 17 Bandingkan Verkerk Pistorius : Studie k, 92 dalam Wilken : Opstellen dibawa halaman 54 18 Lihat Endhoven 1927. Het Adatrecht der Inlanders in de Jurisprudentie. 19 Van Dijk : Pengantar. halaman 25. 20 AM Kota Baru Luar Kota. 21 Menurut waris yang didawek, AM Gurun Kabupaten Luar Kota, Tidak ada tanggal. 22 AM Kota Tengah Kabupaten Luar Kota. 23 AM Lubuk Kabupaten Luar Kota 1 Januari 1951. 24 Wali Nagari Koto Tangah 15 Maret 1952. Wilayah Payakumbuhalaman AM Koto Tangah Simalanggang 15 Maret 1952.— 25 AM Durian Gadang 14 Mei 1951 Kabupaten Lima Puluh Kota. 26 Dalam pertemuan orang nan empat jenis 14 Februari1952, op het kantoor van de wali nagari AM Muara Pati Kabupaten Limapuluh Kota. 6-2-1952.— 27 Ninik mamak dan orang-orang tuo HALAMAN 4 April 1954.— 28 AM Kewalian Sungai Pagu. 29 Datuk Rangkajo Rajo Putih Penghulu Pucuk V Koto Haluan 1957. 30 RI Prop. Sumatera Tengah halaman 938. Lihat juga bagian janjang naik bertangga turun. Haluan 11 November 1951. 3 32 34 35 Idem. Haluan 1957 Talang Tanagh Kecamatan Sungai Tarap. Dt. Kando yang mengetahui bertegak penghulu di Tanjung Keling Haluan 11 Nop. 1957. 36 Bandingkan Korn : De wetgeving der Ind. Volksgemeenschappen halaman 20. 37 Ninik Mamak Nan Tuo-tuo dinagari Sei. Belantik 30-11-51 AM Sei. Belantik maupun AM Manggilang 22 Juni 1951 Kabupaten Limapuluh Kota. 38 Pada penghulu-penghulu tingkat rendah umpamanya "Besar nan dua belas" cukup dengan memotong seekor kambing, Controleur dari Bonjol 1889. AB XI- HALAMAN 103. 39 AM Manggilang 22 Juni 1951. 40 AM Seiarah Belantik 30-11- 41 Pengumuman Haluan 2-10-1957. 42 Pengumuman : Haluan 14 Juni 1957. 43 Haluan 28 September 1956. 44 Haluan 11 Nop. 1957.
45 Bertegak Mesjid Dan Melantik Penghulu Baru, Haluan 16 Oktober 1957. 46 Pelantikan 34 orang penghulu baru di Koto Barapak Bajang, Haluan 12 Desember 1957. 47 Kaum Adat Tentang Alam Tanah Datar Bergaya Hidup Baru. Haluan 1957. 48 Bertegak Mesjid Dan Melantik Penghulu Baru. Haluan 16 Oktober 1957 49 AM Koto Tengah 18 Februari 1954. 50 AM Sungai Belantik 2 Februari 1952. 51 Lihat tentang soal ini George Peter Murdock,1961 halaman 85. 52 Belas – Hoyer An Introduction to Anthropology, 1962 halaman 463-463. 53 AM Gadut 2 Maret 1954 54 Menurut keterangan saksi danahli adat T. 154. halaman 294. 55 Supomo : Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat, 1952 halaman 13. 56 Ter Haar “Als vertegenwoordiger v/d gemeenschap" dalam Beginselen halaman 63. 57 Penerangan tahun 1956. 58 Rakyat Nagari Kolok Serahkan Tanah Ulayat. Haluan 12 Desember1957. 59 AM Lintau Buo. 11-1-56. 60 Ter Haar Beginselen halaman 63. Danstee Bekas resident Bali Indisch Genootschap. 61 Westenenck: halaman 101. Pandecten IV-halaman 116. 62 Sengketa Tanah di Sumberejo. Haluan 20 Februari 1956. 63 Bandingkan Ter Haar : Beginselen halaman 63. 64 Bandingkan Pandecten III halaman – 29. 65 Bandingkan Ter Haar Beginselen halaman 65. 66 AM Lintau Buo 11 – 1 – 55. 67 Pandecten IV b. halaman 634 – 635 AM Lintau Buo. 68 AMLintau Buo 11 – 1 – 58. 69 AM Lubuk Alai 29 April 1952. 70 R. I. Sumatera Tengah halaman 943. 71 Tijdschr T. L. en V 1901 – halaman 262. 72 Supomo : Hukum Indon. Sawah verpanding 1925 halaman 73. katakana dimuka Ampe Djihat. 73 Willinck : Het Rechtsleven halaman 221. 74 Westenenck Minangkabause Nagari halaman 53. 75 Lihat R. I. Prop. Sum. Tengah halaman 1071 – 1074.— 76 AM Salimpaung. Tanggalnya lihat daftar monografi adat. 77 AM Lintau Buo, Idem.— 78 AM Lawang Mandailing. Idem.— 79 AM Rambatan. Idem.— 80 AM Kecamatan Sungajang. Idem.— 81 P. J. Kooreman Indisch Genootschap 3 Desember 1901.— 82 R. J. Kooreman: Indisch Genootschap 3 Desember 1901.— 83 AM Batu Marmar 2 Januari 1952.— 84 AB X – halaman 178. Bandingkan Cassuto : Het adatstrafrecht in de N.I. Archipel AB I – halaman 118.—
85 Adatrechtundel XVIII – halaman 240.— 86 Menurut seorang ahli adat di Solohalaman Lihat T. 140 halaman 210. juga halaman 212. 87 Landraad Solok T. 140 halaman 205. 88 AM Sarik Lawas 26 Mei 1952. 89 AM Sumanik Kecamatan Slimpaung Kabupaten Tanah Datar tgl 1 Februari 1943.— 90 Ter Haar : Beginselen, halaman 1946 cetakan ke 2 hal. 33. 91 AM Nagari Simpang Sigiran Gundjo tidak bertanggal. 92 AM Kamang Mudihalaman 93 AM Kewalian IV Koto Palembajan tanggal 2 Maret 1854. 94 AM Koto Rantang tanggal 7 Februari 1954. 95 AM Gadut tanggal 19 Maret 1954. 96 AM Koto Tangah tanggal 18 Februari 1954. 97 AM Kewalian Magek tanggal 11 Februari 1954. 98 AM Kewalian IV Koto Palembayan tanggal 7 Februari 1954 99 AM tertanggal 10 Juli 1952. 100 AM tertanggal 11 Juni 1952. 101 AM tertanggal 17 April 1952. 102 AM tertanggal 9 Oktober 952. 103 AM tertanggal 19 Maret1954. 104 AM tertanggal 6 Maret 1954. 105 AM tertanggal 28 Januari1952. 106 AM tertanggal 11 Maret 952. 107 AM Kewalian Tanjung Alam tanggal 19 Februari 1952.— 108 AM Kewalian Andalas Baruh Bukit tanggal 29 Juli1952.— 109 AM Kewalian Lawang Mandailing tanggal 29 Maret 1952.— 110 AM Kewalian Barulak tanggal 10 Februari 1952.— 111 AM Kewalian Batipuh Baru tanggal 31 Januari 1952.— 112 AM Langki Kecamatan Tanjung Gadang. Orang nan Empat jenis 27 – 28 – September 1951.— 113 AM Sijunjung Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sawahlunto/Sungai Darehalaman 27 – 28 – Agustus 1951.— 114 AM Nagari Belimbing tanggal 16 Januari 1952 115 AM Kewalian nagari V Dusun Kerinci Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci 116 AM Kewalian Padang Sibusuk Kecamatan Sawah Lunto, Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung 9 Agustus 1951, di mesjid Padang Sibusuk 117 AM Kewalian V Dusun Kerinci Tengah Kab PSK 118 AM Kewalian V Dusun Kerinci Tengah Kab PSK
Kleintjes : Staatsinstelling bagian II – halaman 204.—
2 Ter Haar : Beginselen halaman 33.—
3 AB XI halaman 156.—
4 AB XI halaman 93.—
5 AB XI halaman 99—
6 WC Hoogkamer 1890 AB VI – halaman 156.—
7 Datuk Batuah Sango : Tambo Alam Minangkabau 1955 – halaman 44.—
8 Nota van de Ass. Res afdeeling XIII – IX Koto AB XI – halaman 99.—
PERHATIAN!!!
Ebook ini merupakan koleksi dari
LOCALHOLIC.US
Digitalisasi untuk keperluan duplikasi dari buku aslinya agar tidak termakan usia.
Ebook ini tidak diperjual-belikan, Apabila Anda membelinya, berarti anda telah ditipu.
Unduh Ebook berkualitas lainnya di blog saya atau bisa di unduh di
LHOLIC.US
HXFORUM.ORG Forum Diskusi Sejarah Dan Konspirasi
Pemerintahan Adat Nagari
Arti kerapatan adat
emerintahan adat nagari atau juga dinamakan kerapatan adat, P mempunyai dua pengertian. Menurut Guyt, kerapatan adat diartikan seluruh kerapatan yang ada di suatu nagari baik mulai kerapatan paruik sampai kepada kerapatan tertinggi. Dalam khasanah literatur terutama dalam jurisprudensi kerapatan adat mempunyai pengertian yang lain, yaitu kerapatan dari suku yang memerintah satu nagari yang dari dahulu kala telah menyelenggarakan otonomi menurut adat dalam satu nagari.
Dalam konteks ini, kami menganut pengertian yang terakhir.
... namanya berbeda
Kerapatan adat mempunyai nama yang berbeda di setiap tempat. Kabupaten Kerinci misalnya, nama kerapatan adat ialah Rapat Besar, di wilayah Padang namanya Kerapatan Ninik Mamak Nan Delapan Suku, sementara di Sungajang namanya Rapat Datuk Nan Enambelas.
Tempat bersidang
Masyarakat hukum adat ini awalnya bersidang di tempat terbuka yaitu di bawah batang kayu besar, biasanya di bawah batang kayu Beringin. Kemudian setelah begitu banyak orang yang harus hadir, orang lalu mendirikan balai-balai adat. Gaya arsitektur balai-balai ini berlainan menurut adat yang dipakai. Menurut adat Koto Piliang, ruangan rapat dalam balai itu tidak sama tinggi, sedangkan menurut adat Bodi Chaniago kesemua anggota-anggota rapat akan duduk sama tinggi.
Nama dari balai tempat adat juga berlainan, misal di nagari Lembah Gumanti balai adat ini dinamakan "Balairung Adat", tempat bersidang ninik mamak melakukan “kusut diselesaikan, keruh dijernihkan" menurut adat. Artinya segala yang kurang baik akan dikembalikan menjadi baik menurut adat dengan kata sepakat. Sementara balai adat di nagari Lintau Buo dinamakan “Balai Malintang Tigo Jangko".1
SUSUNAN KERAPATAN ADAT
Satu gelar menjamin kedudukan dan merupakan inti pemerintahan adat.
Anggota kerapatan adat ditentukan oleh dua faktor. Faktor pertama, sukunya serta faktor yang kedua ialah gelar. Suku inti sebagai generasi pembangun pertama dengan sendirinya mempunyai wakil dalam pemerintahan. Gelar menjamin kedudukan suku di dalam pemerintahan adat. Gelar sejak jaman dahulu kala terus mengisi kursi di kalangan suku tertentu dari generasi ke generasi. Orang yang berpangkat gelar tertentu dapat diganti-ganti menurut kecerdasannya, sehingga suatu suku dapat menyimpang dari hukum warisnya. Gelar Raja Sontang misalnya menjabat sebagai ketua kerapatan kdat dan de facto merupakan kepala nagari Cubadak.² Siapa saja yang mewarisi gelar tersebut, dengan sendirinya dia akan menjadi ketua. Sebagai contoh dapat kami sebutkan gelar-gelar yang mewakili suku-sukunya dalam kerapatan adat dinagari:
Batang Palupuh
Gelar Mewakili suku Datuk nan Tuo Piliang
Datuk Sinaro Basa Tanjung Datuk Pado Sati Sikumbang Datuk Sampono Kajo Koto Datuk Bilang Sati Jambak Datuk Janggut Simabur Datuk Bagindo Labih Ricu
Orang Enam Suku di Nagari Muaro. Gelar Mewakili suku Datuk Nan Seribu Pajo Bada Datuk Putih Koto Datuk Rajo Nan Panjang Tanjung Datuk Madjo Labih Piliang Datuk Garang Sikumbang Datuk Muhamad Pisang
Di nagari Batang Pelupuh, gelar Datuk Nan Tuo kemungkinan berfungsi ketua dari kerapatan adat, karena gelar ini tidak sederajat tetapi lebih tinggi dari gelar yang lain. Dalam adat Koto Piliang, gelar ini juga sangat potensial untuk menjabat sebagai ketua. Sebaliknya di nagari Muaro, gelar Datuk Nan Seribu menunjukkan derajat yang sama dengan gelar lainnya dan kemungkinan mendapatkan giliran sebagai ketua kerapatan.
Disamping adanya gelar yang berfungsi ketatanegaraan adat, yang menjamin kedudukan suku inti dalam pemerintahan adat, ada lagi gelar yang berfungsi lain yaitu pemberian gelar kehormatan yang pernah diberikan misalnya melalui Kongres adat se-Sumatera Tengah seperti yang dikutip dari Koran sebagai berikut:
“Di tahun 1957 terjadi satu peristiwa yang bersejarah yang mungkin belum pernah terjadi. Waktu dilakukan Kongres Adat se-Sumatera Tengah, yang berlangsung di Padang telah diberikan kepada Ketua sesuatu dewan sebuah gelar Penghulu Kehormatan. Yaitu gelar Datuk Bandaro Perpatih Alam Sati, dengan melekatkan pakaian adat, waktu hadir semua pemangku-pemangku adat. Waktu pelantikan diamanatkan kepada si pemegang gelar dengan pantun adat:
Gunting nan dari Ampek Angkek, Dibaok nak urang Mandiangin, Kok datang gunjing jo upek, Sangko sitawa jo sidangin,
Itu penghulu sabananyo.
Sesudah terjadi ini, beliau mengucapkan terima kasih, karena mendapat satu gelar kehormatan dari sidang Kongres Adat se-Sumatera Tengah, dengan harapan: “Jika saja sesat tolong surutkan, jika telangkah tolong kembalikan dan janji akan bekerja sama dengan pemangku-pemangku adat seluruh Sumatera Tengah".3
Dalam terjemahan bahasa Indonesia, pantun adat itu artinya sebagai berikut.
Gunting nan dari Ampek Angkek,
[Ampek Angkek artinya nagari dekat Bukittinggi]
Dibawa anak orang Mandiangin, [Mandiangin artinya nagari dekat Bukittinggi]
Dipinjam orang ke Biaro, [Biaro artinya nagari dekat Bukittinggi]
Kalau datang gunjiang, [gunjiang ialah perkataan menburuk-burukkan]
Sangka sitawa jo sidangin, [sitawa jo sidangin ialah ramuan obat]
Itu penghulu sabananyo.
Artinya : satu barang yang berguna kemana saja dibawa ia akan berfaedah. Jika orang membusuk-busukan dan mengumpatnya, seseorang dengan jiwa besar selalu akan memandang semuanya sebagai petunjuk atau perbaikan ke yang lebih baik.
Susunan kerapatan adat tergantung kepada adat pada yang dipakai. Apakah menurut sistem adat Koto Piliang atau menurut sistem adat Bodi Chaniago. Menurut sistem Koto Piliang, kerapatan adat dipimpin oleh penghulu pucuk.4 yang memegang kekuasaan tertinggi. Kedudukannya tetap dan tidak bergiliran. Adat ini dinamakan adat ba- Rajo-Rajo. Sedangkan menurut adat Bodi Chaniago berlaku pepatah,
“kemenakan ba-Rajo kemamak, mamak ba-Rajo kepenghulu, penghulu bapRajo kemufakat". Yang memimpin kerapatan adat yaitu salah seorang dari penghulu empat suku yang secara bergiliran menjadi ketua dari kerapatan adat.
Misal untuk menguji Van Dijk dalam bukunya Pengantar hukum Adat halaman 21 tahun 1954, bahwa di Agam berlaku adat Bodi Chaniago. Dengan demikian kita akan seharusnya mendapatkan seorang penghulu pucuk di Agam, sebab sebenarnya masih mempunyai penghulu yang berkuasa. Seperti apa yang kita ketemukan di dalam adat monografi yang berlaku di nagari Magek wilayah Tilatang Kamang Kabupaten Agam.
Nagari Manggopoh, pemangku-pemangku adatnya terdiri dari :
Rajo Adat.
Rajo Ibadat.
Penghulu.
Penghulu Andiko.
Orang tuo adat.5
Nagari Magek Wilayah Tilatang Kamang.
Penghulu Pucuk.
Penghulu Mahindu.
Penghulu Baparuk.6
Disini jelaslah untuk membenarkan apa yang dikatakan Van Djik, bahwa di Agam adat Bodi Chaniago yang berlaku dan penghulu Andiko sebagai kepala adat tertinggi. Di dalam masnukrip T 150 halaman. 153, kita mengetahui susunan kerapatan adat dari nagari Sulit Air. Kita membaca fungsi penghulu suku adat sama dengan penghulu Pucuk. Dalam suku Limo Panjang terdapat satu adat dengan anggota tiga penghulu ninik mamak atau 3 datuk ninik. Di bawah ninik pertama Datuk Panduko Nan Panjang, ada 6 penghulu-penghulu andiko. Sementara setelah datuk ketiga Datuk Pono MaRajo ada empat penghulu andiko. Selain dari datuk-datuk ada seorang malin adat, seorang manti adat dan seorang dubalang. Di nagari Sulit Air jikalau penghulu suku adat sedang bersengketa dan berpihak, dia tidak boleh duduk sebagai anggota kerapatan adat.7
Mari kita mendiskusikan tentang struktur pemerintahan adat dalam 2 nagari yaitu dalam nagari Barulak dan nagari Sungajang.
A. Nagari Barulak. Di nagari Barulak terdapat empat suku sebagai berikut:
A.1. Suku Mandailing
"Orang-orang nan empat jenis" dari suku Mandailing tersusun dari:
seorang penghulu kepala Paruik.
Seorang penghulu Suku Adat.
Seorang penghuku Enam Paruik.
21 orang Penghulu Andiko,
seorang Bilal Adat,
seorang Pegawai Adat,
seorang Manti Adat,
seorang Dubalang Adat.8
A.2. Suku Pajo Bada
LOCALHOLIC.US
“Orang nan empat jenis" dari suku Pajo Bada terdiri dari sebagai berikut.
seorang Penghulu Kepala Paruik.
seorang Penghulu Suku Adat.
seorang Penghulu Enam Paruik.
13 orang penghulu Andiko.
Seorang Chatib Adat,
seorang Bilal Adat,
seorang Dubalang.
A.3. Suku Piliang
“Orang nan empat jenis" dari suku Piliang terdiri dari:
seorang Penghulu Paruik.
seorang Penghulu Suku Adat.
seorang Penghulu Imam Adat.
seorang Penghulu Pegawai Adat.
seorang Penghulu Manti Adat.
A.4. Suku Kutianyir
“Orang-orang nan empat jenis" dari suku Kutianyir terdiri dari:
seorang Penghulu Kepala Paruik.
seorang Penghulu Suku Adat.
seorang Penghulu Manti Adat.
seorang Penghulu Dubalang Adat 9.
Dengan demikian, yang merupakan pemerintahan adat dalam nagari Barulak:
Dari suku Mandailing 28 orang Dari suku Pajo Bada 19 orang Dari suku Piliang 5 orang Dari suku Kutianyir 7 orang Jumlah 59 orang.
B. Nagari Sungajang
Di nagari Sungajang, Kecamatan Salimpung, Kabupaten Tanah Datar susunan pemerintahan adat adalah tersusun dari empat suku.
B.1. Suku Dalimo
“Orang-orang nan empat jenis" dari suku Dalimo terdiri dari
Seorang Penghulu Pucuk Adat.
Seorang Penghulu Suku.
Seorang Penghulu Andiko.
Seorang Penghulu Pandito.
Seorang Penghulu Dubalang Adat
B.2. Suku Piliang
"Orang-orang nan empat jenis" dari suku Piliang terdiri dari
Seorang Penghulu Suku.
10 orang Penghulu Andiko.
Seorang Pandito Adat.
Seorang Manti.
Seorang Dubalang Adat
B.3. Suku Salo Kutianyir
“Orang-orang nan empat jenis" dari suku Kutianyir terdiri dari
Seorang Penghulu Suku.
10 orang Penghulu Andiko.
Seorang Manti Adat.
Seorang Pandito.
Seorang Dubalang Adat
B.4. Suku Salo Chaniago
LOCALHOLIC.US
“Orang-orang nan empat jenis" dari suku Salo Chaniago terdiri dari
Seorang Penghulu Suku Adat.
9 orang Penghulu Andiko.
Seorang Manti Adat.
Seorang Dubalang Adat.10
Dengan demikian, yang merupakan pemerintahan adat dalam nagari Sungajang:
| Dari suku Dalimo Dari suku Piliang Dari suku Kutianyir Dari suku Salo Chaniago | 6 orang 14 orang 14 orang |
| Jumlah | 46 orang |
Anggota adat
Untuk memeriksa anggota orang nan empat jenis dari nagari, berusahalah kami untuk mengumpulkan bahan sebanyak mungkin dan darimana saja. Tujuan kami agar memberikan gambaran lebih jelas tentang pejabat manakah yang masih memegang kekuasaan adat, dan gelar manakah yang berhak atas jabatan itu di berbagai nagari dari dulu sampai sekarang ini. Untuk mengetahui lebih lanjut, maka harap dilihat pada lampiran buku ini.
Pengesahan dari pemerintahan Negara
SIFAT DAN PELAKSANAAN KEBULATAN KERAPATAN ADAT
Kebulatan kerapatan adat itu merupakan salah satu sumber dari hukum adat. Kebulatan kerapatan nagari disebut Muhadi peraturanperaturan buatan persekutuan hidup.1 Jojo menyamakan keputusan rakyat di berbagai lembaga kemasyarakatan sebagai suatu hukum positif.12 Kebulatan rapat dikeluarkan secara tertulis di atas kertas bermeterai dan ditandatangani orang Nan Empat Jenis dari semua suku yang duduk di rapat, dan juga Wali Nagari. Tiap kerapatan adat memerlukan pengesahan dari Kantor Gubernur untuk mencegah kerapatan adat yang liar. Berhubung telah terhapusnya apa yang dinamakan "Volksrechtbanken", kerapatan adat sekarang merupakan pengadilan perdamaian dalam soal sengketa adat. Pengadilan Negeri Padang sampai sekarang menganggap masih perlu diadakan kebulatan, terlebih jika ini menyangkut persoalan tentang keturunan. Hasil sidang kebulatan dipakai sebagai pedoman keputusan.
Kebulatan ........ masih diperlukan oleh Pengadilan Negara
Sistem menghitung suara untuk mencapai kebulatan forum sama sekali tidak dikenali. Cara mencapai kebulatan di zaman kolonial kami temukan dalam satu bahan tertulis. Untuk mendapatkan sepakat sekato dalam kerapatan nagari, Boetselaer Van Dubbeldam pada tahun 1936 mengatakan dalam Twede Kamer sebagai berikut,
“Als wij't niet eens zijn , dan praten we net zo lang, tot dat wij't eens zijn geworden. Worden we't niet eens dan doen we't niet".13 Artinya, 'Jika kita tidak mendapat kata kebulatan maka kita akan berbicara terus sehingga tercapai kata sepakat. Sekiranya kita tidak dapat kata sepakat, maka kita tidak akan melaksanakannya'.
Penasehat orang tuo-tuo nagari
Dalam beberapa naskah monografi adat, diumumkan yang duduk sebagai penasehat pada kerapatan adat ialah orang-orang tuo. Tetapi mereka tidak memiliki memutuskan persengketaan, juga tidak perlu menandatangani surat kebulatan.
Melalui janjang adat
Dengan adanya kebulatan adat, maka pelaksanaannya dapat diatur kepala adat sampai di lapangan oleh anak buah mereka. Mekanisme yang dipakai sama dengan janjang adat, tetapi terbalik dari atas kebawah. Untuk melaksanakan kebulatan maka ketua kerapatannya dipimpin datuk-datuk ninik untuk bisa menjalankan perintah. Lalu para datuk ini meneruskan kepada penghulu bawahannya, misal penghulu andiko dan demikianlah seterusnya.14
Lembaga gotong royong
Sebagaimana dikatakan, pemerintahan nagari sistem lama dilaksanakan lewat kerapatan adat. Kemajuan nagari dan mempertinggi kemakmuran rakyat dilaksanakan oleh kerapatan adat. Cara melaksanakannya dapat dikatakan terutama didasarkan ke sistem institusi/ kelembagaan gotong royong. Di berbagai nagari, ada organisasi wajib kerja untuk keselamatan bersama yaitu sistem gotong royong yang terdiri dari 2macam.
1. Umum
Yang dimaksud umum karena seluruh anggota nagari harus turut serta, serentak atau bergiliran. Gotong royong umum terjadi umpamanya dengan membuat jalan raya di wilayah nagari, membangun pasar, membuka rimba raja dan lain-lain.
2. Terbatas
Ada kalanya gotong royong dilakukan berdasarkan solidaritas antara beberapa taratak, dusun atau koto-koto saja untuk mengusahakan pekerjaan bersama. Misalnya antara Koto Buo, Koto Pangisan, Koto Ill dan Koto Djangko .15
Institusi gotong royong dapat kita bandingkan dengan tolong menolong secara timbal-balik. Kalau suatu klan turut serta di dalam usaha gotong royong dapat klan ini dianggap sebagai kontributor seolah-olah anggotanya memasukkan modal sehingga hasil usaha dapat dianggap sebagai milik bersama. Kalau kelak usaha ini digadaikan atau dijual, maka harus diperlukan izin dari pemilik bersama. Bahwa terjadi hubungan hukum antara usaha dengan klan, dapat dibuktikan/dinyatakan dengan “meisi adat", karena setiap kepala klan harus mengisinya sebelum acara gotong royong ini dimulai atau dilakukan. Kepala klan harus memberikan “uang hadiah" sebagai uang pengikat antara usaha/benda klan.
Pelaksana gotong royong
Dua atau tiga hari sebelum pekerjaan dimulai, diadakan “perjamuan" dengan bantuan pemuda-pemuda dari berbagai paruik anggotanya. Acara dilakukan di rumah adat suku, dan biasanya seorang Penghulu bertindak sebagai pangkalan. Acara ini membahas untuk dimufakatkan tentang pekerjaan yang dilakukan/diusahakan serta ini juga disampaikan kepada suku yang terdekat yang harus ikut diberitahu. Seandainya rumah Gadang yang harus dibangun, mulai masalah maramu kayu sampai ke proses menghela tonggak akan di-gotongroyongkan, yang dilakukan atau menjadi tanggung jawab penghulupenghulu wilayah. Sebelum pukulan cangkul yang pertama dijatuhkan penghulu, jika semua undangan telah hadir semuanya sebuah carano diedarkan dan sekalian penghulu meletakkan uang hadiah sekurangnya Rp. 10 sedang sementara di mimbar pidato sedang disampaikan. Dikeluarkanlah ucapan terima kasih dan selamat. Uang hadiah itu menjadi satu tanda seluruh masyarakat nagari ikut serta dalam proses pembangunan itu. Kalau mamak kepala waris hendak menjual atau menggadaikan rumah itu, maka penghulu-penghulu itu dapat mengadakan keberatan atau melarang karena seluruh ninik mamak di nagari itu campur berpokok.16
Demikianlah kutipan dari satu monografi adat mengenai sistem gotong royong terbatas, yang didasarkan pada solidaritas antara beberapa suku yang mengakibatkan adanya hubungan hukum antara obyek usaha dengan suku-suku ini. Gotong royong disini menjadi sebuah sumber hukum tersendiri.
Anggota nagari
Anggota nagari dari suatu nagari dinamakan juga anak-anak buah nagari. Ini terdiri dari anggota-anggota klan-klan dalam nagari. Suku-suku mana yang ada dalam suatu nagari dapat kita lihat dalam bagian daftar-daftar suku-suku.
Solidaritas
Adanya solidaritas di antara anggota suatu nagari, ternyata muncul dalam lembaga tolong menolong. Institusi tolong menolong ini, dicerminkan dengan pepatah adat: “kerja baik berhimbauan, kerja buruk berhamburan". Artinya, jikalau ada pekerjaan yang baik umpamanya mengawinkan kemenakan, jamuan makan dan atau lainnya, maka semua anggota diundang untuk turut meriahkan upacara tersebut.
Pada waktu membahas nikah kawin misalnya, maka bersama berembuk masalah:
Permufakatan [musyawarah].
Manti: artinya menanam ketua dalam peralatan.
Timbang tanda,, artinya saling memberikan tanda persetujuan perjodohan antara kedua belah pihak.
Bertunangan, mengumumkan pada keluarga masing-masing, bahwa perjodohan telah disetujui.
Menetapkan janji hari perkawinan, berapa lama menunggu sebelum perkawinan akan dilangsungkan, dan persiapan pihak perempuan dan laki-laki.
Corak perhelatan misalnya dijalankan apakah dengan sirih pinang dan lain-lain.
Akan tetapi jika tidak ada pekerjaan yang tidak menggembirakan hati, ataupun pekerjaan yang tidak baik, misalnya mengebumikan seorang kemenakan, merambah rimba dan lain-lain, maka anggota masyarakat datang sendirinya untuk membantu tanpa diminta. Waktu kematian telah sama-sama dilihat (dilenggong), si perempuan akan membawa beras, dan si laki-laki datang mengunjung kaumnya yang berdekat-dekatan dengan beradat membawa ... kapan selambih. Merambah rimba ialah juga salah satu perlakuan khusus ini, yaitu dari aturan berlambat hari, berarti bersama-sama mengerjakan sebidang tanah, memungut hasil padi atau hasil ladang.
Menurut adat sakit silau menyilau, orang perlu melihat dan membantu jika ada anggota-anggota yang sakit. Adat mati djanguk mendjanguk, yaitu kalau ada seorang anggota meninggal dunia maka orang akan pergi ke rumah kematian itu. Dasar dari tolong menolong timbale-balik adalah sebagaimana pepatah adat: “yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing".
Salah satu usaha yang berlandaskan sistem tolong menolong yaitu lembaga julo-julo, satu sistem piutang yang didasarkan atas prinsip keseimbangan. Tiap-tiap peserta memberikan sejumlah uang atau benda pada seseorang, biasanya kepala adat. Lalu kepala adat memberikan kepada salah satu anggota yang menurutnya membutuhkan sehingga anggota yang kesulitan akan bisa juga dibantu anggota suku lain. Lembaga adat ini dapat dikatakan merupakan suatu sistem kredit bergiliran.
Harta nagari mempunyai pengertian sempit dan luas. Pengertian sempit yaitu harta yang tidak dimiliki oleh suatu klan tetapi dipunyai nagari, dalam pengertian luas maksudnya harta yang juga dimiliki kedua pihak. Harta terpenting adalah tanah purba, yaitu hak atas tanah. Nagari merupakan pendukung utama hak purba, karena hak ini melekat pada wilayahnya.17 Secara konsep, hak purba yaitu bahasa Belandanya telah disebut sebagai 'beschikkingsrecht'.18 Di Minangkabau hak ini merupakan gabungan hak ulayat dari klan-klan. Sehingga Supomo menamakannya hak pertuanan19 serta mengatur antara hak dan kewajiban antara berbagai pihak, khususnya:
Orang luar dengan lingkungan masyarakat.
Kepala adat dengan tanah dan anggota masyarakat hukum adat.
Anggota masyarakat hukum adat dengan lingkungan masyarakat hukum adat.
Hak penguasaan anak nagari atas tanah nagari terdiri dari hak mendiami, hak mencari nafkah, dan hak untuk berkubur yang kesemuanya mempunyai akibat hukum/ baik internal maupun eksternal. Penghasilan nagari berasal dari hasil rumah tangga nagari, pembayaran wajib anak nagari, dan bagian terbesar dari “isi adat" baik dalam bentuk 'recognitie' dan retribusi. Ter Haar telah mengatakan, "Dengan keterangannya keseimbangan magis, pembetulannya dapat terjadi dari mengisi adat, yakni memberi pembayaran, atau pembuatan pengakuan, (recognitie), bahwa yang dipakai adalah hak orang lain. Sebagai pembayaran, pemilik ulayat berhak atas sebagian hasil tanah sebagai retribusi, peribahasanya berbunyi sebagai berikut : “Ke air babungi pasir (orang haruslah membayar sebagai isi adat dari penghasilan). Ke darat babungo amping, karimbo babungo kaju, katambang babungo ameh". Artinya, pemilik ulayat memiliki hak atas sebagian dari hasil sebagai isi adat.
Anak nagari yang ingin mendapat keuntungan, atau karena dari motif dagang maka menggunakan sebagian tanah purba nagari, maka bisa dikatakan memperbaiki harus menjaga keseimbangan magis dengan membayar atribut. Mereka harus mengisi adat, yang bersifat recognitie karena diambil hasilnya untuk dipakai atau dimakan oleh klan/ paruik sendiri. Pemilik tanah purba misal suatu suku tertentu, maka kepada suku itu dibayar isi adat. Sekiranya pemilik ulayat ialah nagari, maka mengisi adat itu dilakukan pada ketua dari kerapatan adat, tindakan mengisi rimbo raja yang dimiliki oleh nagari. Masalahnya, dengan terhapusnya gabungan pemerintahan adat dari pemerintahan nagari oleh peraturan daerah tentang peraturan ulayat, maka sekarang menimbulkan kesulitan untuk menjawab 'siapa pemilik tanah ulayat'. Hal ini karena telah terjadi suatu pemisahan hak nagari yang dianggap sebagai aset Negara dengan milik klan-klan.
PEMERINTAHAN ADAT DIJADIKAN PEMERINTAHAN NAGARI
Setelah kami menggambarkan seluk-beluk kerapatan adat pemerintahan Nagari, maka sekarang kami ingin meneliti tentang perkembangan kerapatan adat ini selama periode kolonial. Untuk tujuan itu, kami membagi perkembangan sebagai berikut:
Periode pemerintahan kolonial tidak menjatuhkan pemerintahan adat di nagari.
Periode Pemerintahan Belanda menaruh perhatian nagari dengan mengadakan internvensi lewat modernisasi sebagai bentuk politik dualisme.
Periode pemulihan kembali pemerintahan nagari yang bersendi ke hukum adat. Pemerintahan adat nagari dijadikan pemerintahan sah di nagari melalui IGOB.
Tidak boleh tidak, semuanya ini pada hakekatnya mulai dengan adanya VOC. Tidak dapat disangkal pemerintahan Belanda memiliki maksud untuk mengubah pola tatanan pemerintahan lokal di Indonesia termasuk nagari, meskipun ternyata semunya ini gagal total untuk menghapuskan pemerintah adat nagari Minangkabau. VOC telah membawa hukumnya sendiri yang dinamakan hukum Compagnie.20 Menujuk publikasi J. La Bree, maka kita bisa memahami pengaruh RO Belanda di Batavia selama abad ke-17 sebagaimana ditulisnya di buku
De rechtelijke organisatie en rechtsbedeling te Batavia in de XVIl de eeuw'. Ada begitu banyak tata hukum negeri Belanda diterapkan di Batavia. Tata-hukum anak negeri sama sekali tidak disentuh. Dengan sendirinya maka pemerintahan adat sama sekali tidak diperhatikan oleh mereka.
Dibandingkan dengan kelompok politik yang berkuasa di Negeri Belanda selama periode it, maka dapat kita berkesimpulan, Indonesia akan dijadikan suatu “wingewest". Mereka tidak pernah memikirkan politik hukum mana yang baik untuk rakyat Indonesia umumnya serta khususnya Minangkabau. VOC justru mempergunakan waktunya untuk mencari keuntungan sebanyak mungkin sebagaimana tujuan utamanya “..... volstrekt geen staatkundig, doch een zuiver commercieel doel beoogden". Itulah sebabnya ini menyebabkan masyarakat Indonesia diperas sebanyak mungkin dan mengalami satu penderitaan yang hebat. Hasil-hasil dan kekayaan Indonesia dikirim ke negeri Belanda. Pada waktu belanda tiba di Sumatera Barat, bagian pantai dikuasai orang-orang Aceh. VOC berhasil membikin kontrak, pertama pada tahun 1638 secara lisan, kemudian lalu menyusul kontrak tertulis tahun 1641, dimana mereka mendapatkan izin perdagangan di Sumatera Barat. Pada waktu itu terlihat kekuasaan orang-orang Aceh di negerinya bertambah lemah. Sehingga kepala adat di pantai justru meminta tolong kepada VOC yang sangat antusias memberikannya. Tahun 1663 terjadi suatu "'t Painansch Tractaat" dimana VOC mendapatkan monopoli dagang, tetapi dengan syarat VOC memberikan bantuan melawan orang Aceh di wilayah perairan laut.21
Mengingat pada waktu itu VOC sudah berhubungan dengan kepala adat, hal ini menunjukkan sudah ada penghulu. Istilah yang sering kita temui dalam buku-buku yang menguraikan zaman VOC menyebutnya sebagai raja-raja. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan sudah adanya tata negara adat dengan anak buahnya dan hak ulayat. Dengan adanya perjanjian itu, mulailah satu halaman baru bagi semua kepala adat di Minangkabau. Jika saja mereka mengetahui apakah akibat dari persetujuan, pastilah persetujuan itu dengan mentah-mentah akan ditolaks ebab 300 tahun lamanya Nagari Minangkabau akan dijajah pemerintahan Kolonial. Demikian apa yang muncul dalam literature yang kita kutip dalam buku ini.
Pada tahun 1665 benteng pertama berdiri di pulau Cinkok, dilanjutkan beberapa tahun kemudian Padang dipilih sebagai tempat landasan Belanda. Karena perilaku dari VOC maka alam Minangkabau menjadi kacau balau dan tidak berbentuk lagi. Nafsu di kalangan mereka untuk berkuasa menimbulkan situasi penderitaan di masyarakat, inilah sebabnya mengapa masyarakat lambat laun mulai memberontak. G Gonggrijp dalam bukunya berjudul “Sketsch ene Economische Geschiedenis van Nederlands Indie" telah menggambarkan betapa dahsyatnya penduduk untuk menentang VOC.
Pasca tahun 1800an, barulah pendekatan politik pemerintahan Hindia Belanda ini berubah. HW Daendels mengeluarkan statemennya yaitu, “Verbod tegen 't vorderen van heerendienstes voor private doeleinden".22 Kepala adat akan dijamin Negara, supaya para anak buahnya tidak mengalami paksaan untuk bekerja sebagai budak-budak yang penuh kekerasan tetapi untuk kepentingan pribadi. Dengan menimbang itu, maka tindakan paksa hanya boleh dilakukan untuk kepentingan Negara-kolonial. Di negeri Belanda sendiri mulai berupaya merubah fungsi kekuasaan di Indonesia. Dalam politik negeri Belanda, muncul dua aliran politik yang mementingkan VOC dengan yang berusaha merubah pemerintahan kolonial supaya lebih memperhatikan kepentingan masyarakat. Pada perkembangannya, ternyata pajak-pajak yang awalnya bertujuan untuk melindungi masyarakat Indonesia dari raja feudal mereka, ternyata akhirnya juga dianggap sebagai tujuan pemerintahan colonial dan pelaksanaannya hanya berdasar kekuasaan. Rakyat Minangkabau terlena karena telah dinina bobokan dengan candu, minuman keras dan permainan judi.23
Dimulailah kebijakan yang nantinya dikenal dengan nama cultuurstelsel dan verplichte heerendienstea. Dengan mengenali tindak tanduk VOC, Belanda ternyata tidak mau melepaskan begitu saja posisi politik yang akan menguntungkan baginya. Masyarakat nagari Minangkabau diperas sampai pada taraf yang tidak dapat dihitung lagi. Masyarakat mulai menentang bukan saja karena berlakunya pajak, tetapi justru karena rasa tingginya campur tangan pemerintahan kolonial terhadap rumah tangga kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat.
Dalam konteks ini, marilah kembali melihat kepada peristiwa dalam sejarah Minangkabau dan tingginya pengaruhnya para ninik mamak pemangku-pemangku adat, orang-orang nan empat jenis serta bundo kandung. Pengaruh yang besar bisa dirasakan di kalangan pemerintahan adat sebagai sumber bergesernya model sistem pemerintahan adat yang menegakkan ciri sistem komunal. Apakah peristiwa itu?. Kita akan mulai dengan saat dimana agama Islam mulai berkembang dan dianut orang, dimana sebelumnya organisasi kerapatan adat nagari sudah ada. Masalah dan arena pergeseran terjadi karena karena dalam hukum Islam tidak terdapat lembaga yang mengatur tata negara adat yang berdasarkan adat seperti di Minangkabau.
PERANG MINANGKABAU
Dengan kembalinya orang-orang pertama dari Mekkah di tahun 1803, mulailah doktrin Islam berkembang. Aliran Mekkah disebarkan di kalangan kemenakan di nagari Ampat Angkat di wilayah Agam, serta di naaari Kamang juga banyak pengikut-pengikut ajaran yang baru yang menamakan dirinya orang Paderi.24 Apakah orang-orang yang kembali dari Mekkah itu adalah kepala adat tidak dapat kami pastikan. Tetapi melihat dengan segera adanya banyak anak-anak buah sebagai pengikut mereka ini, setidak-tidaknya kemungkinan besar mereka adalah kepala adat.
Salah seorang pelopor dari wilayah nagari Koto Tuo bernama Tuanku nan Tuo, yang ingin menyebarkan herverming ini dengan jalan kekerasan. Segera Bukit Kamang dikuasai kaum Paderi. Mereka mengeluarkan serangkaian peraturan untuk menghukum atau mendenda mereka yang melalaikan kewajiban hidup secara hukum Islam. Pada awalnya kaum adat tidak menyukai ajaran baru. Salah seorang penulis menyatakan di Kota Tengah, pernah terjadi pembunuhan seorang pemangku Adat oleh kaum Pidari. Apakah pembunuhan benar adanya, tidak dapat dibuktikan. Tetapi suatu ketika Tuanku Suruaso pergi ke kota Padang untuk meminta bantuan pada Belanda. Sesudah Padang diserahkan kembali oleh Inggris, para penghulu datang lagi ke Belanda untuk meminta bantuan supaya serdadu-serdadu ditempatkan di Semawang sejak tahun1822. Akibat permintaan ini, berangkat 14 penghulu dengan pasukan Belanda ke Semawang untuk melindungi kaum adat terhadap orang-orang Paderi.
PERANG PADERI 1824.
Singkatnya, Tuanku Damasiang menyerang Belanda. Jika awalnya kaum adat dan Pidari/Paderi berseteru tetapi akhirnya pertentangan ini menjadi kabur dan bahkan mereka bergabung melawan pemerintahan jajahan. Dimana-mana Belanda berkuasa, pajak-pajak dipungut dari penduduk dengan semena-mena, bahkan Kolonel de Stuers memungkut pajak kepada orang yang membawa barang untuk dijual ke pasar. Pelan-pelan sikap tidak suka dari golongan adat bertambah, sehingga golongan adat pun akhirnya memihak kepada kaum Paderi melawan Belanda. Hal ini semakin bertambah parah waktu diangkat seorang regent di wilayah Agam sehingga banyak pemangkupemangku adat yang menyeberang ke pihak Bonjol.25 Pertempuran terjadi di jurang Ambacang dan Sungai Landai. Seorang letnan Belanda dibunuh di wilayah Pariaman demikian juga pembunuhan terjadi di Air Bangis. Di Naras pada tahun 1830 berkobar perlawanan dipimpin oleh Kepala Adat Tuanku nan Cadik.
Pada tahun 1831, para pejuang dari 13 Koto yang dipimpin oleh 70 penghulu hendak menyerang Kota Padang, tetapi karena ada pengkhianatan penyerangan ini akhirnya gagal dilakukan. Berkat bantuan seorang kaki tangan kolonial yang bernama Sentot yang datang langsung dari Batavia dengan laskarnya, maka banyak pemangku adat yang dibinasakan. Pada saat Elout memeriksa keadaan di Minangkabau ternyata dia menyadari bahwa hampir seluruh wilayah Minangkabau telah berontak melawan Belanda. Strategi untuk menguasai keadaan, yaitu dengan menggunakan pasukan dari Sentot dan menarik kembali serdadu Belanda. Maka mulailah dualisme pemerintahan dilaksanakan. Strategi ini untuk meneruskan aktivitas penghisapan ekonomi tetapi tidak mencampuri soal internal Nagari. Belanda terpaksa mengeluarkan peraturan bernama Pelakat Panjang tahun 1833, dimana garis besar politik di pulau Sumatera ditentukan.
Pada bulan Oktober 1833 dikeluarkan besluit No 310 yang menerangkan satu sikap politik pemerintahan Negara yang berhubungan langsung dengan rumah tangga masyarakat hukum adat. Sesudah mengalami kesulitan, dalam besluit itu ditentukan sebagian administrasi politik masyarakat Minangkabau dibiarkan saja. Hak-hak untuk mengurus rumah tangga mereka akan diatur hukum adat sendiri. Tetapi dalam besluit itu ditentukan tidak adanya hak nagari untuk menarik pajak-pajak, juga onbetaalde. Hal ini dapot kita ketahui dari karangan E. De Waal yang berhasil melukiskan politik kolonial Belanda mengenai “der gouvernements-landen op Java".26
Dalam buku itu terselip suatu pengakuan, bahwa kebijakan ekonomi Belanda itu sebenarnya berusaha mendapatkan pajak dalam bentuk yang lain. Sebagai seorang pelopor dari cultuurstelsel, maka kami bisa menyebutkan yaitu van den Bosch dengan berupaya untuk menyelamatkan pemerintah colonial. Untuk tetap mengadakan suatu pengerukan ekonomi terhadap anak nagari, maka hubungan langsung dengan “de dorpshuishouding" nagari harus diadakan. Tetapi dengan perubahan strategi, yaitu satu syarat tanah harus ditanami dengan dipimpin kepala adat dan di bawah pengawasan pegawai Belanda. Akibatnya, tanah-tanah kepala adat mengalami penjarahan yang luar biasa, hak asasi klan-klan tidak dipandang lagi karena kepala adat mereka justru diperalat untuk memperoleh hasil sebanyak mungkin.
Secara prinsip, tanah-tanah suku ini dianggap milik belanda, tetapi semua persekutuan adat dapat menggunakan asal meminta ijin terlebih dahulu kepada “gouvernement".27
Dapat kita lihat van de Bosch pada waktu berkuasa di Sumatera Barat, beliaulah yang berhasil mengakhiri kekuasaan nagari Pagarrujung, di wilayah Batu-Sangkar. Van de Bosch juga yang membangun benteng dimana adatnya berlaku dengan sangat kuat dan memperbanyak hubungan lalu lintas dengan daerah yang tidak terlalu kuat pengaruh adatnya. Ditambah pula kebijakan Jenderal Michiels yang mendapat suatu tugu kehormatan kehormatan di kota Padang sampai zaman Merdeka. Mereka adalah tokoh-tokoh yang mempelopori serdadu-serdadu bayaran kolonial yang menimbulkan kesan tidak terlupakan bagi masyarakat di daerah.
Joustra menulis di artikelnya "Michiels erkent zelf dat onze politiek niet stroke met de in het Plakaat Panjang aan de bevolking toegekende politieke en huishoudelyke rechten ......de Sumateraan aangespoord worden en met klem van autoriteit worden behandeld". Menurutnya, cara kekerasan menjadi syarat mutlak. Sekali lagi, ternyata di dalam konsep dan pelaksanaannya ternyata berbeda. Hak-hak nagari yang awalnya diakui oleh Plakaat Panjang, tetapi dalam kenyataannya ternyata hak-hak persekutuan adat ini diinjak-injak untuk melemahkannya.
Sutan Said Ali pernah melontarkan protesnya di satu rapat dengan mengecam Pemerintahan Kolonial terkait dengan kebijakan "'t landrentestelsel" di Sumatera Barat. Dia mengeluh serta menyatakan “Plakat Panjang wordt verscheurd door bajonetten", karena protesnya ini beliau dimasukkan ke penjara selama 7 bulan Belanda.28 Karena adanya cultuurstelsel,diperoleh hasil dalam bentuk natura yang jika awalnya sistim ini bertujuan mengumpulkan barang-barang hasil bumi, tetapi kemudian telah berubah menjadi pemaksaan untuk meningkatkan produksi dan menyerahkan kepada Belanda. Kepala adat diperalatkan justru dengan menjadi pemungut pajak dari kemenakankemenakannya, dan hal ini efektif karena pada waktu itu masih dianggap sebagai pemerintah kesatuan masyarakat hukum adat.
Mungkin Belanda mengakui kepala-kepala klan hanya karena adanya tujuan politis dan ekonomis semata. Yaitu supaya anak-anak buah nagari tidak begitu merasa dijajah secara langsung oleh Belanda, atau karena Belanda takut anak buah nagari akan dihasut melawan kekuasaan Belanda. Dengan menapatkan simpati dari kepala-kepala adat, Belanda mendapatkan bantuan secara bertanggungjawab baik berupa hasil bumi dan pajak lain untuk dikirimkan ke negeri Belanda. Bahkan dengan diberinya gaji kepada kepala adat oleh pemerintahan Kolonial, ada kalanya fungsi dalam hukum adat dilupakan dan lebih condong mewakili Pemerintahan Belanda. Sehingga kepala adat praktis hanya merupakan sebagai kepala dari 'resort administrative'. Seperti apa yang diterangkan J. De Loutter bahwa, 'Kepala-kepala rakyat yang tertinggi dinamakan penghulu laras; di bawahnya berdiri penghulu kepala dan kepala dari kampong disebut penghulu suku. Mereka kepala rakyat yang bergaji dan diangkat oleh Pemerintah".29
Fungsi-fungsi dualistis dari kepala-kepala adat ini tidak mencapai taraf yang mencolok mata. Tidak ada terdengar kepala-kepala adat yang dibunuh pada waktu revolusi yang baru lalu ini. Melalui kepalakepala adat anak-anak nagari dapat dipaksa bekerja pada onder-seming Belanda. Situasi ini bertambah lama bertambah menular, sehingga terjadi beberapa macam pola kerja paksa, dengan mengakibatkan adanya golongan budak-budak atau orang-orang belian tetapi dinamakan 'kemenakan bertali emas'. Apakah kejadian ini dicela kepala-kepala Adat, kami tidak menemukan laporan yang menguatkan pendapat ini. Yang pasti praktik perbudakan ataupun perdagangan budak belian terjadi di Minangkabau sebagaimana kami temukan di buku-buku. Walau pada tahun 1860 ada kebijakan golongan budak-budak harus dihapuskan, tetapi di Sumatera Barat kewajiban supaya mendaftarkan budak ini dilaksanakan jauh sesudah tahun itu.30
Dengan peraturan khusus untuk Sumatera Barat diatur ganti kerugian buat pemilik-pemilik budak dengan pembayaran antara Rp. 40 s/d Rp. 350 setiap budak, bergantung pada usianya dan pendapat administrasi. Baru dalam tahun 1876 seluruh praktik perbudakan ini dapat dikatakan sudah dihapuskan. Lijfeigenschap dihapuskan oleh ordonansi tanggal 4 Februari 1876 Staatsblad No. 35.31
Istilah 'Kemenakan bertali emas' yang sampai sekarang masih diingat kalangan Tuo-tuo di setiap nagari asalnya selama periode ini. Lambat laut pemerintahan Kolonial berusaha untuk melakukan intervensi dan mengatur kerapatan adat sebagai lembaga rumah tangga terendah supaya lebih menguntungkan bagi mereka melalui instrumen modern. Pada tahun 1906 di Jawa dan Madura diberlakukan staatblad tahun 1906 No. 83 dimana rumah tangga masyarakat desa diatur dengan sebuah ordonansi khusus. Jika kita membaca ordonansi ini, maka tidak ada istialh hukum adat atau kepala adat. Sesuai dengan peraturan ini, maka di Sumatera Barat pun diadakan modernisasi pada lembaga-lembaga pemerintahan adat di nagari-nagari Minangkabau.
Sesudah tahun 1918 di Sumatera Barat dikeluarkan satu dewan struktur modern bagi nagari, seperti halnya di semua daerah peraturan ini diterapkan. Di Bangka serta Palembang misalnya dikeluarkan Inlandsche gemeente ordonansi. Pada 1919 dengan Staatblad No 453 dikeluarkan ordonansi yang menetapkan peraturan penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan rumah tangga dan lainnya bagi daerah tingkat III di Bangka. Tanggal 12 Desember 1919 dikeluarkan satu ordonansi yang termuat di dalam Staatblad No 814 yang menetapkan ketentuan-ketentuan tentang pengaturan rumah tangga tingkat III di daerah Palembang. Lalu ordonansi tanggal 26 Agustus 1922 yang menetapkan tentang cara pengaturan kepentingan-kepentingan rumah tangga tingkat IIl di semua wilayah Lampung.
Staatblad No 469 dengan ordonansi tanggal 21 September 1923 ditetapkan mengenai ketentuan marga di Tapanuli.32 Staatblad No 471 tanggal 21 September 1923 mengatur tentang rumah tangga di
Ambon. Di tahun 1924 dikeluarkan ordonansi yang dimuatkan dalam Staatblad No 75 yang mengatur rumah tangga tingkat Ill di Belitung. Begitu juga di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur melalui Staatblad No. 275 tahun 1924. Dengan mulainya berlakunya staatsblad No. 677 tahun1918 terdapat sebuah program modernisasi dari peraturan pemerintahan nagari. Namanya menurut peraturan ini pemerintahan nagari sebagai “"Inlandsche gemeente". Dewan dari tuo-tuo suku namanya diganti dengan Inl. Gemeenteraad sementara Wali Nagari dinamakan "Gemeentehoofd".
Di dalam konteks ini, maka kita akan menilai maksud pemerintahan Kolonial untuk mengganti sistem pemerintahan kuno dengan tuntutan modernisasi. Jika konsepsi ini terealisasi, maka usaha ini sangat sesuai dengan pemerintahan desa di Jawa yaitu sebagaimana diatur dalam staatblad tahun 1906 No 83 yang bernama Inl. gemeente ordonansi Java en Madura. Jika membaca gemeente ordonansi ini, maka persoalan hukum adat dimana-mana sama sekali tidak disebut. Lebih-lebih tentang unit kepala-kepala adat yang masih berkuasa dalam wilayah desa-desa mereka.33 Jika peraturan itu diterima baik masyarakat di Jawa dan Madura, maka hal ini tidak berarti membawa kemakmuran kepada adat nagari Minangkabau. Dalam hubungan ini harus juga dinilai peraturan yang dimuat dalam Indische Staatsregeling.
Menurut pasal 128 IS ini, masyarakat adat [nagari] berhak untuk mengurus rumah tangganya sendiri, dan berwenang mengatur rumah tangganya menurut pendapatnya sendiri asalkan dalam melaksanakan haknya memperhatikan verordening-verordening yang dikeluarkan pemerintah kolonial melalui peraturan sebagai berikut:
G.G.
dari pemerintahan daerah otonomi,
gemeenschappen yang ditunjuk oleh ordonantie.34
Kira-kira tahun 1914, berlakulah “Nagari Ordonantie voor Sumateras-Westkust" stbl 1914 No. 774, yang kemudian disusul dan dicabut oleh Inlandsche Gemeente-Ordonantie voor Sumatras-Westkust³5, yang oleh pemerintahan kolonial diakui sebagai pemerintahan nagari yang sah, dan sejak waktu itu penghulu yang duduk dalam kerapatan adat diberi suatu besluit oleh residen Sumatera-Barat untuk duduk dalam kerapatan nagari. Kerapatan adat yang tak diakui, bukanlah institute adat yang sah. Kecuali kerapatan adat yang disahkan jadi kerapatan nagari, ada kerapatan yang tak disahkan dan sampai sekarang tetap tinggal jadi kerapatan adat. Kerapatan adat di Simpang Tonanng misalnya, pada waktu sebelum perang bukanlah instansi adat yang sah diakui oleh pemerintah Negara.36 Anggota-anggota dari kerapatan adat bebas untuk hadir dalam kerapatan nagari, maka memberikan suara untuk mengambil kebulatan, mereka tak berhak.37
Dalam hal pasal 1 ayat 2 stbl 677 ini anggota-anggota dari kerapatan nagari dibagi dua. Anggota-anggota α adalah yang terdiri dari golongan pemangku adat, anggota-anggota b yang terdiri dari golongan individu. Maksudnya adalah supaya pemerintahan kolonial dapat menempatkan anasir-anasir modern sebagai masa peralihan dalam pemerintahan nagari. Golongan adat tidak bersedia menerima perubahan ini dengan begitu saja. tuduhan dilontarkan dengan alasan adu domba anak nagari.
Timbullah pertanyaan-pertanyaan apakah peraturan baru itu mengandung unsure-unsur yang construktif danmemberikan harapan yang realisus akan dapat berhasil. Nyatanya tidak. Akhirnya tentang golongan b ini, diperoleh hasil yang tidak memuaskan, tidak mendapat dukungan dari khalayak ramai, dan kemudian diabaikan saja. Sungguhpun sudah ada perhatian dari pemerintahan kolonial terhadap organisasi pemerintahan nagari, tetapi itu bukanlah berarti, bahwa keadaan sudah lancer jalannya. Sampai adu satu pengumuman dari bagian urusan pemerintahan luar Jawa dan Madura pada tahun 1921, yaitu satu Departementale Nota yang memulaikan zaman baru. Orang menyadari bahwa organisasi nagari, sudah jatuh sakit.38
Pimpinan Negara kolonial telah insaf, bahwa anak nagari telah menderita. Organisme adat telah jatuh sakit. Disiplin internpun sudah tidak lancer lagi. Organisasi kolonial tidak dapat dukungan dari masyarakat, karena anak nagari hatinya telah dilukai akibat mencari untung dan pemerasan anak nagari. Pada tahun 1921 dikeluarkan suatu Nota yangmenasehati pemerintah supaya lebih banyak memperhatikan kepentingan anak negeri Indonesia. Perbuatan gagabahan sedemikian mengakibatkan pemberontakan dari pemangku-pemangku adat yang distempel sebagai gerakan komunis. Pemerintahan Negara mencari dalam untuk memperbaiki keadaan.
Lalu pasa 128 I.S. tahun 1925 ditambah satu ketentuan, bahwa dengan ordonantie dapat diatur kekuasaannya untuk :
1. Menetapkan peraturan-peraturan pajak di bawah pengawasan atasan.
2. Menetapkan peraturan-peraturan pidana dalam batas tertentu.
Sehubungan dengan ini Pemerintahan Kolonial tergesa-gesa mengadakan penyelidikan suasana di Sumatera Barat dengan membentuk satu komisi yang mendapat tugas membikin suatu laporan ditahun 1927. Baru pada tahun 1938 mulailah berlaku IGOB Staatblad 1938 No. 490. Berlakulah ketentuan-ketentuan tentang cara mengatur danmengurus rumah tangga nagari-nagari di tanah seberang menurut konsepsi baru. Nagari dinyatakan satu badan hukum bumi-putera yang diwakili oleh kepala negerinya. Tatanan dan wewenang-wewenang dari pada nagari serta susunan pemerintahan nagari dan alat-alat nagari lainnya sedapat-dapatnya dibiarkan diatur oleh HUKUM ADAT. Ini berati, susunan dari kerapatan adat yang telah kita uraikan di atas, diambil alih diterima dan dijadikan sebagai aparatur pemerintahan dalam nagari yang sah. Klan-klan yang ada BISA HIDUP TERUS.39 dan dihormati dalam IGOB Tetapi dalam mengambil kebulatan, diadakan pengawasan dari residen, sehingga tiap-tiap kebulatan yang berlawanan dengan aliran Negara dapat dihalangi oleh Residen.
Nagari adalah suatu Badan Hukum Bumi Putera yang diwakili oleh kepala nagarinya. Panggilan-panggilan untuk menghadap kemuka hakim dan segala surat-surat kehakiman lainnya harus disampaikan kepada Bupati/Kepala Daerah (H.P.B.), yang akan memberitahukannya dengan segera kepada kepala nagari.40 Tatanan dan wewenang dari pada nagari serta susunan pemerintahan nagari dan alat-alat nagari lainnya, sedapat-dapatnya dibiarkan oleh hukum adat. Susunan dari kerapatan nagari sebanyak mungkin berpedoman pada hukum adat. Pada kaca 124 sudah kami lukiskan susunan kerapatan adat. Pada kaca 124 sudah kami lukiskan susunan kerapatan adat dan dibagian lampiran gelar-gelar dari suku-suku pun telah kami ketemui. Dengan segera akan terasa oleh kita betapakah besar pengaruh kepala-kepala adat dalam pemerintahan nagari zaman kolonial.
Maka nagari Minangkabau diberi leluasa mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat. Penyusunan pertama kali dari kerapatan itu dilakukan oleh pemerintah nagari dengan bermusyawarah dengan para wali nagari, yang menurut anggapan setempat patut dibawa bermusyawarah dan dengan memperhatikan petunjukpetunjuk yang mungkin ada diberikan oleh residen-residen, setelah bermusyawarah dengan kerapatan nagari, dapat ditetapkan suatu maksimum untuk jumlah anggota kerapatan itu.
Karena dihadapan kenyataan, bahwa bidang ekonomi, sosial serta rumah tangga nagari ada erat hubungannya dengan pemerintahan nagari, tidak heran kalau suku ini diterima fungsinya dalam kehidupan desa atau nagari. Selanjutnya pasal ini menyatakan:
Dimana tidak ada seorang pemangku jabatan yang dapat dipandang sebagai kepala nagatí yang sebenarnya, maka segala-gala ketentuan-ketentuan didalam peraturan ini yang mengenai kepala nagari, dianggap berlaku atas badan pemerintahan yang menjalankan tugas kepala nagari itu.
Mengenai pemilihan dan pemberhentian seorang penghulu dapat kita baca pada halaman 77 dan seterusnya yang berlandasan pada hukum adat.
Dengan berpedoman kepada hukum adat, residen dapat membuat peraturan-epraturan tentang pemilihan atau penunjukan dan pemberhentian kepala nagari serta kepala-kepala adat yang lebih rendah, demikian juga tentang perwakilan kepala nagari diwaktu ia berhalangan, tidak berada ditempat kedudukannya atau jika belum ada kepala nagari dan tentang sumpah jabatan yang harus diucapkan 41.
Pemilihan atau penunjukkan kepala nagari harus mendapat persetujuan dari residen, persetujuan diberikan dengan suatu tanda pengakuan kepada yang bersangkutan. Residen dengan berpedoman kepad ahukum adat, memberikan petunjuk-petunjuk mengenai penghasilan-penghasilan yang akan diperoleh karena pemangkuan berbagai jabatan dalam pemerintahan nagari, petunjuk-petunjuk tersebut adalah mengikat.4² Dengan adanya peraturan yang mengatur mengenai penghasilan-penghasilan dari Pemangkuan jabatan dalam pemerintahan nagari, pemerintahan kolonial dapat secara berangsur-angsur mengganti penghasilan berdasarkan hukum adat dengan sejumlah uang gaji. Ini tergantung kepada kuatnya atau tidak hukum adat. Selanjutnya ordonansi ini menyatakan:
“Sidang-sidang kerapatan nagari diadakan secara terbuka. Kepala nagari menjaga, agar hal-hal yang akan dirundingkan dalam sidang, dengan cara yang lazim ditempat itu, dalamjangka waktu yang patut diberitahukan terlebih dahulu kepada rakyat. Pengambilan keputusan-keputusan kerapatan dengan mana dimaksud peraturanperaturan dan ketetapan dan pengumumannya, dilakukan menurut hukum adat.
Keputusan-keputusan kerapatan, baru menyampaikan kekuatan hukum setelah didaftarkan oleh Residen/Kepala Daerah, yang hanya akan melakukan itu setelah ia memperoleh kejakinan, bahwa keputusan itu telah dibuat secara sah. Residen mengeluarkan petunjukpetunjuk ketata-usahaan [administratieve voorschriften] mengenai pendaftaran keputusan-keputusan kerapatan nagari. Isi yang telah didaftarkan demikian, juga tanggal yang telah didaftarkan mempunyai kekuataan hukum. atas pelanggaran-pelanggaran peraturanperaturannya, kerapatan nagari wewenang menentukan hukuman berupa hukuman kurungan selama-lamanya 3 harí atau denda uang sebanyak-banyaknya f 10, dengan atau tanpa rampasan barang tertentu milik sipelanggar, yang diperolehnya karena pelanggaran itu atau dengan mana pelanggaran itu dilakukannya.
Di bagian-bagian daerah, dimana rakyat masih mempunyai peradilan adat sendiri, ketentuan tentang beratnya hukuman sebagai yang tersebut di atas tidak berlaku, disana berat hukuman ditentukan oleh hukum adat. Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman, dianggap sebagai pelanggaran.
Dalam ordonansi Staatblad 1931 No. 507 dan diatur kemudian lebih lanjut dalam Staatblad 1938 No. 278, 409 berlaku Hogere Verbanden ordonantie, yang membukukan penggabungan beberapa nagari supaya dapat diwujudkan suatu “Hogere Inlandsche Gemeente".43
dari peraturan untuk memperkuatkan kedudukan nagari-nagari pencahariannya adalah sangat kecil sekalil. Tentang kerja ... antara beberapa nagari-nagari diatur dalam pasal 2 sampai dengan ... sedangkan gabungan sukarela diatur dalam pasal 7. Dengan adanya gabungan dibentuk satu masyarakat hukum yang baru yang di.... oleh Dewan Gabungan Pemerintahan-pemerintahan adat dicampur dengan golongan individu. Jika tidak ada peraturan yang khusus .... pemerintahan gabungan ini soal rumah tangga diatur menurut adat setempat. Kesimpulan dapat ditarik, jika ada soal-soal yang ada hubungannya dengan anggota-anggota masyarakat hukum adat ...ini, orang yang ampat jenis dari nagari-nagari yang bersangkutan ... diundang untuk memusyawarahkan buat mencari jalan keluar. Mengenai ayat kedua dari pasal 7 pembentukan masyarakat hukum adat yang baru dapat terujut bukan saja dari satu gabungan dari nagari, pun dapat juga dilaksanakan dengan .... satu nagari yang mengakibatkan timbulnya nagari-nagari baru. Maka perlu untuk itu diadakan persetujuan dari pemerintah nagari lama dan pemerintah nagari adat baru dengan disetujui oleh kepala Nagari".
Sebagai jalan keluar buat belanda untuk mempertahankan organisasi klan, dibentuk gabungan pemerintahan yang baru yang lebih .... dari nagari-nagari yang sudah terbentuk, sebagai pemerintahan tingkat III.
AM Nagari Lintau Buo. 2 Landraad Talu 11 Oktober 1939 T. 151 K. 264. 3 S. Datuk Perpatih Nan Sebatang: Upacara pemberian kehormatan R. 6 Maret 1957. Kang Po 10 Maret 1957. 4 Guyt dalam Kerapatan Adat T. 140. 5 Ninik mamak en orang tuo-tuo van de Nagari Manggapoh AM Manggopoh. Tidak ada tanggl. 6 Penghulu Nagari Magek. Tanggal 30 Desember 1951, A> M. Magek Tanggal 30 Desember 1951 7 T. 150 K. 159. 8 AM Barulak. Tanggal 10-2-1952. 9 AM Kewalian Nagari Barulak. 10 AM Kewalian Nagari Sungajang. Tidak ada tanggal. 11 Muhadi Sumber-sumber Hukum 1958 K. 31. 12 M. M. Djojodiguno dalam Reorientasi Hukum Adat 1958 K. 21-22 : Dalam arti hukum yang berlaku pada waktu yang tertentu. 13 T. 150 K. 157. 14 Bandingkan dengan T. 150 K. 157 Dan juga T. 140 K. 127. 15 AM Lintau Buo. 16 AM Sungai Pagu. Tidak ada tanggal. Pendirian ini bertentangan dengan Raad 2 Maret 1939 T 150 K. 286. 17 Djojo: Sosiografie 2 tahun 1959. 18 v. Vollenhoven bhg. I K. 263. 19 Supomo : Bab-bab Hukum Adat K. 43-52. 20 R. Supomo dan R. Djokosutono dalam Sedjarah Politik Hukum Adat 1609 – 1848 tahun k-4. 21 Lihat tentang soal ini R. E. Kielstra : Vestiging Ned gezag in Ned. Indie 1620 K. 108 dst. 22 Mr. J. A. van der Chijs : Plakaatboek 1602-1811 dicetak di Landsdrukkerji 1896. 23 Menurut statistik pachtgeld soal-soal ini merupakan pendapatan yang terbanyak di Sumatera Barat buat pemerintahan Belanda. Lihat E. DE WAAL : Koloniale onderwerpen 's Gravenhage Martinus Nijhoof 1865. 24 Lihat Sanusi Pane : Sejarah Indonesia Jilid III 1956 K 85 dan sebagainya. 25 Lihat Kielstra : Vestiging Ned. Gezag in Ned. Indie 1920 k. 117 – 117. 26 E. de Waal : Koloniale onderwerpen deel 2 – 3. Gravenhage Martinus Nijhoff 1867. 27 Lihat R. Soekanto : Peristiwa-peristiwa sejarah dan hukum adat 1955, Lihat Sanusi Pane : Sejarah Indonesia jilid Il 1956 K. 98. 28 Verspreide Geschriften dari Mohammad Hatta 1952 k. 241. 29 Lihat Mr. J. De Louter. Handleiding tot de kennis van't Staatsen administratief recht vijfde, herziene en bijgewerkte uitgave. K. 235. 30 Dr. H. J. Nieboer : Slavery as an industrial system Ethnological Researches. Martinus Nijhof 1910 k. 122 menyatakan : "In the little independent states a chiefs poser depended upon the number of this slaves, who tilled this lands and strengthened his force in warfare".
31 J. W. J. Wellan : Regeling van de Inheemsche Rechtspraak in Rechtstreeks Bestuursch gebied. 32 Samb. (stbl. 1932 No. 80, gewijzigd en aangevuld bij staatsblad 1933 No. 333). H. Veenman & Zonen Wageningen 1934. 33 Lihat Regeerings Almanak voor Ned. Indie 1939 kaca 441. 34 Is. Cassuto adatstrafrecht in den Nederlandsc-Indischen Archipel 1927 K. 77. 35 Putusan Raad van Beroep voor Belastingzaken van 28 September 1932 No. I.B/925 V.V.B. deel III K. 216. 36 RyJ Padang 6 Juni 1940 T. 153 K. 216. 37 Menurut proses-verbaal dari ahli adat dilakukan oleh landraad di Solok T. 150 K. 153. 38 W.P. van Dam: Inl. Gemeente dst. K. 38. 39 Dianggap belum tiba waktunya untuk mendis-integrasikan organisai klan berhubung adatnya masih kuat. 40 pasal 1 IGOB pasal 2 IGOB 41 42 pasal 2 IGOB 43 G.G. Wolhoff tahun 1960 halaman 285.
Pemerintahan Nagari di bawah Kekuasaan Golongan Individu
agari yang dahulu bersendi geneologis-teritorial telah dijadi- N kan menjadi sebuah desa territorial, desa yang organisasinya sama dengan desa yang ada di Jawa. Segala institusi-institusi tata negara masyarakat adat yang lama dihapuskan, golongan individu berkeinginan untuk menjalankan tugas tanpa adanya pengaruh penghulu dan klannya. Apakah yang kami maksudkan dengan golongan individu?.
Pengertian golongan individu
Karena pengaruh agama Islam dan pergaulan anak kemenakan meninggalkan ikatan kesatuan masyarakat hukum adatnya, mereka ini telah mendirikan "rumah baru" yang sangat berbeda coraknya dan jiwanya dari pada rumah gadang yang bertanduk dan berukirukir. Akibatnya, terbentuklah kesatuan masyarakat hukum yang baru terlepas dari ikatan lama yang kami namakan keluarga. Apa yang kami maksudkan dengan golongan individu pengertiannya sama dengan yang dikemukakan Mahadi dalam bukunya berjudul 'Sumber-sumber Hukum Il tahun 1958 halaman 12.
Murdock menamakannya “nuclear family"1, yang coraknya berlainan dengan sistem paruik. Si "Prima-inter-paris" yaitu mamak kepala waris kekuasaannya sudah tidak nyata keberadaannya disini. Bapaklah yang menentukan atau menempati tempatnya, wanita yang menurut adat Minangkabau adalah “the recognized nucleus of the family" ², dalam sistem ini sudah tak “bataluh lagi".
"Pemerintahan" suatu keluarga
Dengan pemerintahan disini, ialah siapa yang berhak mewakili keluarga pada pihak yang ketiga. Yang berhak untuk bertindak atas nama keluarga adalah si bapak.
Anggota suatu keluarga
Pada umumnya anggota keluarga terdiri dari suami istri, istri dan anak-anaknya. Tetapi ada pula beberapa jenis lain yang dianggap sebagai anggota suatu keluarga.
1. Suami dan isteri.
2. Suami isteri dan anak-anak.
3. Suami dan anak-anak atau isteri dan anak-anak.
4. Seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan / tanpa anakanak yang hidup bersama-sama, dan oleh masyarakat telah diakui sebagai suami isteri.
5. Sekumpulan orang-orang yang bertali darah satu sama lain dan tinggal bersama-sama dengan satu periuk nasi (dapur) dll .3
Mungkin ada anak-anak yang tidak berketurunan darah dari orang “tuanya". Walaupun demikian melalui suatu upacara dia dimasukkan menjadi kesatuan keluarga sebagai anggota. Ada kalanya suami mempunyai isteri lebih dari satu yang tinggal bersama-.4
Terbentuklah satu keluarga yang sebenarnya meliputi dua brayat mandiri; ada kalanya tiap isteri mempunyai rumah sendiri, maka terdapat juga suatu keluarga yang berhubungan dengan yang lainnya melalui seorang figur bapak. Hubungan nikah yang didasarkan peraturan Negara menekankan yang sah tidak dianggap sebagai masalah primair, demikian juga hubungan kewangsaan tidak bisa menjadi dasar yang tertentu. Yang penting syaratnya tinggal bersama-sama di dalam satu rumah, makan bersama-sama dari satu dapur merupakan definisi rumah tangga.⁵ Anggota-anggotanya inilah yang mengadakan unit-unit baru dan terlepas dari pengaruh paruik.
Demikian definisi dari apa yang dinamakan anggota-anggota satu keluarga, sebagai unsur dari golongan individu. Harta golongan individu ialah harta suarang.
Harta suarang
Harta suarang adalah harta milik suami isteri dalam perkawinan menurut somah mandiri. Ini berarti, perkawinan menurut somah separuik tidak memiliki harta suarang. Harta suarang muncul dengan usaha bersama suami isteri. Harta pencaharian berarti harta yang didapatkan dan dimiliki perseorangan.6 baik ini kepunyaan suami atau isteri. Perkawinan somah mandiri ini mengakibatkan suami bekerja untuk mengembangkan harta keluarga. Karena si laki-laki merasa bertanggungjawab terhadap anak isterinya dan berkewajiban membimbing mereka, mulai terkumpul harta keluarganya [brayat]. Di berbagai tempat, nama harta bersama ini berbeda penyebutannya.7
Anggota pemerintahan nagari yang dahulu terbentuk lewat mufakat dan sekato dan dipilih kalangan kepala-kepala klan, sekarang ditunjuk/dipilih langsung atasan atau masyarakat menurut sistem pemilihan modern. Pasca Indonesia merdeka, peraturan pemerintahan otonomi didasarkan kepada Proklamasi Kemerdekaan 1945. Organisasi ala IGOB sudah dilupakan sejak Maret 1946. Menurut UUD 1945 pasal 18, pembagian daerah Indonesia terjadi dari daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan juga susunan pemerintahan lama berdasarkan permusyawaratan diganti sistem pemerintahan yang baru. Indonesia dibagi atas dua golongan daerah yang mempunya hak otonomi atau swatantra. Lalu dikeluarkanlah undang-undang 1949 No. 22 mengenai pemerintahan daerah. Menurut pasal 1 Negara Republik Indonesia tersusun dalam 3 tingkatan:
a). tingkatan propinsi, b). tingkatan kabupaten (kota besar), dan c) desa (kota kecil) nagari, marga dan sebagainya. Tiga tingkatan inilah yang sekarang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Nama, batas, tingkatan hak dan kewajiban daerah-daerah tersebut ditetapkan dalam Undang-undang pembentukan. Kesatuan-kesatuan "Inlandse Gemeenten" yang ada diganti dengan nama desa-desa.8 Dalam konteks ini, nagari-nagari adalah daerah otonomi tingkat yang ketiga yang berhak untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Maka otonomi nagari dijamin oleh Undang-undang dimasa datang dengan mengutamakan dasar perwakilan dari rakyat nagari sebagai individu. Akan diadakan dewan-dewan secara modern yang ditetapkan dengan Undang-undang.9
Pemerintahan terdiri dari ... dibantu Nageri ... demokrasi.
Pada tahun 1946 mulai muncul pendapat bahwa sistem pemerintahan nagari sebelum perang sudah tidak lagi memenuhi syarat untuk demokrasi pemerintahan dan harus dirubah. Residen Sumatera Barat mengeluarkan maklumat No. 20 /1946, isinya kepemimpinan nagari terdiri dari Dewan Perwakilan Nagari, Dewan Harian Nagari serta Wali Nagari.1º Pemerintahan nagari ini disingkat DPN yang sifatnya berlainan dari sistem kerapatan nagari sebagai satu bentuk pemerintahan gabungan suku. Anggota DPN ini dipilih langsung oleh rakyat dan tidak lagi seperti dahulu kala yang anggotanya adalah turun temurun dari paruik-paruik dan hanya terdiri dari kepala-kepala adat.
Keputusan rapat diambil lewat suara yang terbanyak, tidak lagi menggunakan mufakat dan sekato sedang bila muncul perselisihan faham, maka penyelesaian dicari dengan jalan musyawarah dalam rangka semangat persaudaraan dan muhibah.
Dengan peraturan tersebut terjadilah perubahan yang terbesar dalam sejarah nagari. Dari satu sistem yang sudah beratus-ratus tahun berlaku, pemerintahan nagari telah dirubah menjadi sistem modern. Paham politik pejuang-pejuang kemerdekaan kita tidak percaya lagi akan apa yang dinamakan "Demokrasi Kuno". Dengan tidak mengenal ampun lagi, kerapatan-kerapatan adat yang ada ketika itu tidak diacuhkan keberadaannya. Golongan genealogis sebagai perwakilan suku-suku telah diasingkan atau disingkirkan dari pemerintahan nagari. Mereka boleh duduk dalam pemerintahan nagari yang baru, tetapi hanya sebagai ind ividu.
Pimpinan pemerintahan nagari
Maklumat No. 20/1946 dari Residen Sumatera Barat :
Menurut maklumat Residen Sumatera Barat No. 20/1946, pemerintahan nagari terdiri dari: Dewan Perwakilan Nagari (DPN), Dewan Harian Nagari (DHN) dan Wali Negeri (WN). Wali Negeri menjabat tugas dalam pemerintahan nagari tetapi juga merangkap sebagai Ketua Dewan Perwakilan dan menjadi Ketua Dewan Harian Nagari.11
Mengenai susunan Dewan Perwakilan Nagari diatur berdasarkan jumlah jiwa di dalam tiap-tiap nagari. Dalam nagari berpenduduk 1000 jiwa atau kurang, jumlah Dewan Perwakilan Nagari 9 orang. Setiap tambahan 500 orang penduduk di atas 1000 orang, akan ditambah 1 orang dan baru dihitung jika lebih dari 250 orang. Perhitungan jiwa itu buat sementara berdasarkan perhitungan jiwa tahun 1930 ditambah 24%.12
Para anggota ...
Bagaimana Anggota Dewan Perwakilan Nagari dipilih?. Mengenai masalah ini, berdasarkan peraturan yang tertentu seseorang Anggota Dewan Perwakilan Nagari jika hendak dicalonkan dan dipilih harus menjadi warga Negara Indonesia serta tinggal di wilayah nagari itu, telah berumur 18 tahun, tidak dihapuskan dari hak memilih dan hak menjadi anggota Dewan Perwakilan. Kemudian yang berhak menjadi Anggota Dewan Perwakilan Nagari ialah semua warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di nagari itu dengan syarat sebagai berikut: berumur 25 tahun, tidak dihapuskan hak memilih dan hak menjadi Anggota Dewan Perwakilan, bisa menulis dan membaca sedak-tidaknya dalam huruf Arab, mencukupi syarat-syarat umum untuk menjadi wakil rakyat.
Selanjutnya dinyatakan seorang calon Anggota Dewan Perwakilan Nagari tidak boleh dipilih jika dia sedang menjalankan tugas wali Luhaq, Demang atau Demang Muda dan Setia Usaha atau Pegawai Negeri.13 Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi Dewan Perwakilan Nagari, maka dipilihlah seorang dari anggotanya menjadi wakil ketua, untuk mengganti jika ketua berhalangan menunaikan tugasnya.14 Dari anggota Dewan Perwakilan Nagari dipilih pula sekurang-kurangnya 3 orang serta paling banyak 5 orang, untuk menjadi anggota Dewan Harian Nagari. Disamping itu wakil ketua Dewan Perwakilan Nagari menjadi anggota dan sekaligus menjadi anggota Wakil Ketua Dewan Harian Nagari.15
Marilah kita tinjau pula bagaimanakah caranya seorang wali negeri dipilih. Untuk memilih seorang wali negeri, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat pemilihan Dewan Perwakilan Nagari. Yang boleh dipilih menjadi wali negeri ialah seluruh warga Negara yang memenuhi syarat-syarat bisa membaca dan menulis ialah dengan huruf latin. Pihak wali daerah (residen) wajib mensahkan pemilihan wali negeri dan dengan pengesahan ini baru wali negeri yang bersangkutan diakui oleh wali daerah (residen).16
Seorang wali negeri yang boleh mengundurkan diri dengan memasukkan surat kepada Dewan Perwakilan Nagari. Dalam hal ini wali daerah [residen] wajib mensahkan pemberhentian itu, Dewan Perwakilan Nagari boleh mengusulkan kepada wali daerah [residen] untuk memperhentikan wali negerinya. Usulan itu harus disertai dengan alas an mengapa diberhentikan. Kalau wali negeri tiada puas dengan pemberhentiannya oleh wali daerah, maka dia boleh mengajukan banding kepada Dewan Perwakilan Daerah, dimana keputusannya tidak bisa digugat lagi. Setelah itu pemilihan wali negeri baru akan dijalankan seperti memilih wali negeri lama selambat-lambatnya sebulan sesudah diterimanya keputusan wali daerah (residen) tentang keberhentian wali negeri lama.17
Disini kami akan mengemukakan susunan dari rumah tangga nagari yang mana Dewan Perwakilan Nagari bersama wali nagari menjalankan tugas mengatur rumah tangga nagari, dengan tidak bertentangan dengan peraturan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah yang tinggi. Dewan Perwakilan Nagari ini berhak mengemukakan kepentingan nagari dan penduduknya terhadap wali daerah [residen] Gubernur dan Presiden Republik Indonesia, demikian juga kepada Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat.
Selain itu, Dewan Harian Nagari menjalankan keputusan Dewan Perwakilan Nagari dan menyelenggarakan pemerintahan sehari-hari. Di persidangan Dewan Perwakilan Nagari memberi laporan tentang yang telah diselenggarakannya di masa yang lalu. Sesudah itu Dewan Perwakilan Nagari menetapkan anggaran belanja dan penghasilan nagari untuk tahun berikutnya setiap tahun selambat-lambatnya sebelum akhir tahun anggaran. Anggaran belanja, pendapatan selain peraturan tentang iuran penduduk baru boleh dijalankan sesudah mendapat persetujuan wali daerah [residen].
Maklumat Residen Sumatera Barat No. 21/1946
Berdasarkan maklumat Residen Sumatera Barat No. 21/1946 yang menetapkan peraturan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Nagari dan pemilihan wali negeri yang pertama kali di Sumatera Barat, maka kami mengatur pemilihan, menyusun calon anggota, hari pemilihan, cara pemilihan, menetapkan hasil pemilihan.
Pemilihan Wali Negeri, terdiri dari proses penetapan calon panitia pemilihan Wali Negeri, hari pemilihan Wali Negeri, cara pemilihan dan lain-lain. Mengenai keuangan nagari dikeluarkan peraturan untuk menjalankan undang-undang Dewan Perwakilan Nagari dan mengurus uang negeri dan uang pasar di daerah Sumatera Barat berupa suatu maklumat No. 57/1946 yang dikeluarkan pejabat Residen Sumatera Barat. Dewan Perwakilan Negeri diberi hak mengatur keuangannya. Untuk dimasukkan dalam sebuah kas 1). Untuk mengadakan iuran harus didasarkan kepada peraturan yang ditetapkan oleh DPN. Uang ini dilarang menyebutkan uang adat 2]. Tiap-tiap peraturan iuran yang berisikan ketentuan hukum wajib, harus terlebih dahulu disahkan Residen. Pengumuman dilakukan pemerintah Sumatera Barat sebagai syarat mempunyai ketetapan hukum 3).
Demikianlah garis-garis besar tentang keuangan dari nagari.
Pemerintahan nagari dalam tangan DPRW
Dengan adanya pemerintahan nagari di Sumatera Tengah, maka orang mulai melaksanakan pembangunan. Segera dirasakan bahwa nagari-nagari tidak cukup kuat untuk berdiri sendiri. Untuk merubah keadaan, dibentuklah panitia desentralisasi. Panitia ini harus mempelajari usaha penggabungan nagari-nagari agar bisa dijadikan daerah otonomi nagari dengan didasarkan hak mengatur dan menyusun rumah tangganya sendiri. Gabungan dari nagari-nagari ini dinamakan Wilayah.
Sesudah panitia ini selesai dengan laporannya disusunlah daftar wilayah-wilayah serta ibu kota wilayah dan jumlah penduduknya.
PEMBAGIAN WILAYAH
| No. | WILAYAH | IBU NEGERI | PEN- DUDUK |
| 1. | Kabupaten Singgalang, Pasaman, ibu negerinya Bukittinggi terdiri dari 16 Wilayah. | ||
| 1. | Tilatang Kamang | Pecan Kamis | 61.010. |
| 2. | Limo Koto Baso | Baso | 19.350. |
| 3. | IV Angkek Tjandung | Biaro | 47.514. |
| 4. | IV Koto | Sungai Buluh | 45.668. |
| 5. | Sepuluh Kota | Padang Pandjang | 36.413. |
| No. | WILAYAH | IBU NEGERI | PEN- |
| 6. | Batipuh | Pitalah | 36.322. |
| 7. | X Koto Maninjau | Maninjau | 44.132. |
| 8. | Palembajan Matur | Matur | 40.845. |
| 9. | Lubuk Basung | Lubuk Basung | 227.225. |
| 10. | Bonjol | Bonjol | 23.312. |
| 11. | Lubuk Sikaping | Lubuk Sikaping | 16.642. |
| 12. | Rao Mampat Tunggal | Rao | 17.128. |
| 13. | Sei. Puar Banuhampu | Koto Tuo | 37.128. |
| II. | Kabupaten Sinamar ibu negerinya Payakumbuh, terdiri dari 14 | ||
| 1. | Wilayah. Payakumbuh | Payakumbuh | 60.003. |
| 2. | Luhaq | Sicincin | 53.257. |
| 3. | Tanjung Pati | Tanjung Pati | 25.918. |
| 4. | Pangkalan Kota Baru | Koto Baru | 22.164. |
| 5. | Suliki | Suliki | 40.528. |
| 6. | Guguk | Guguk | 27.028. |
| 7. | Sumanik Sungajang | Sumanik | 25.088. |
| 8. | Sungai Tarab | Sungai Tarab | 24.647. |
| 9. | Batu Sangkar | Batu Sangkar | 17.162. |
| 10. | Tanjung Emas | Tanjung Berulak | 19.377. |
| 11. | Salimpaung | Tabek Patah | 22.146. |
| 12. | Rambatan | Rambatan | 24.679. |
| 13. | Lintau Buo | Buo | 35.389. |
| 14. | Pariaman | Simaabur | 27.802. |
| III. | Kabupaten Talang ibu negerinya Solok, terdiri dari 19 Wilayah. | ||
| 1. | Gunung Talang | Talang | 24.650. |
| 2. | Bukit Sundi | Muara Panas | 18.703. |
| 3. | Bukit Lasung | Solok | 55.541. |
| 4. | IX Koto | Sungai Lasi | 10.126. |
HOLIC.US
| No. | WILAYAH | IBU NEGERI | PEN- DUDUK |
| 5. | X Koto | Singkarak | 37.190. |
| 6. | Paninjauan | Sulit Air | 32.546. |
| 7. | Silungkang | Silungkang | 19.584. |
| 8. | Talawi | Talawi | 12.451. |
| 9. | Sijunjung | Sijunjung | 29.626. |
| 10. | Tanjung Gadang | Tanjung Gadang | 13.491. |
| 11. | Limo Koto | Tanjung Ampalu | 12.651. |
| 12. | Kumanis | Kumanis | 10.654. |
| 13. | Batang Hari | Sungai Dareh | 11.858. |
| 14. | Koto Baru | Koto Baru | 12.052. |
| 15. | Lembah Gumanti | Alahan Pandjang | 13.418. |
| 16. | Lembah Djaja | Bukit Sileh | 23.192. |
| 17. | Pajung Sekaki | Kubang Nan Duo | 13.768. |
| 18. | Pasir Talang | Muaro Labuh | 37.784. |
| 19. | Lubuk Gadang | Lubuk Gadang | 16.033. |
| IV. | Kabupaten Samudra ibu negerinya Pariaman, terdiri dari 17 Wi- layah. | ||
| 1. 2. | Sungai Beremas Lembah Malintang | Air Bangis | 18.221. |
| 2. 3. | Lembah Malintang | Ujung Gading | 25.433. |
| 3. | Tiku | Tiku | 30.919. |
| 4. | Pariaman | Pariaman | 23.790. |
| 5. | Campago V Koto | Sikujur | 31.854. |
| 6. | Sungai Limau | Sungai Limau | 59.015. |
| 7. | Lubuk Alung | Toboh Gadang | 37.643. |
| 8. | Nagari Nan Sebaris | Kurai Tadji | 40.385. |
| 9. | VI Lingkung | Sicincin | 40.385. |
| 10. | VII Koto | Sungai Sarik | 46.131. |
| 11. | Lubuk Begalung | Lubuk Begalung | 34.670. |
| 12. | Koto Tengah | Tabing | 29.022. |
| No. | WILAYAH | IBU NEGERI | PEN- DUDUK |
| 13. | Pauh | Pasar Ambatjang | 34.813. |
| 14. | Sikakap | Muara Siberut | 6.174. |
| 15. | Siberut Utara | Sikakap | 6.025. |
| 16. | Siberut Selatan | Sawang Tungku | 5.560. |
| 17. | Sipora | Sipora | 4848.665. |
| V. | Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci, ibu negerinya Sungai Penuh terdiri dari 10 wilayah. | ||
| 1. | Kerinci Hulu | Simerup | 41.366. |
| 2. | Kerinci Tengah | Sungai Penuh | 38.592. |
| 3. | Kerinci Hilir | Sandaran Agung | 27.903. |
| 4. | Kambang Lakitan | Kambang | 22.977. |
| 5. | Balai Selasa | Balai Selasa | 35.657. |
| 6. | Indra Pura | Tapan | 20.457. |
| 7. | IV Jurai | Painan | 17.679. |
| 8. | Bajang | Pasar Baru | 34.254. |
| 9. | Tarusan | Tarusan | 30.977. |
| 10. | Batang kapas | Pasar Kuok | 35.884. |
| VI. | Kabupaten Kampar ibu negerinya Pekan Baru, terdiri dari 8 wi- | ||
| 1. | Kampar Kiri | Lipat Kain | 10.669 |
| 2. | Siak Hulu | Pakan Baru | 12.129 |
| 3. | Langgan | Langgan | 6.090 |
| 4. | Rokan Kiri | Ujung Batu | 14.955 |
| LY | Bain Pani | 28.750 | |
| 5. | Rokan Kanan | Pasir Pengairan | 28.750 |
Peraturan yang pertama yang dikeluarkan sesudah adanya laporan-laporan dari panitia desentralisasi Sumatera-Tengah ialah peraturan komisaris pemerintah pusat di Bukittinggi bertanggal 30 November 1948 No. 81/OM/U. Peraturan ini hanya sebagian saja isinya yang kami temukan dan tidak lengkap. Daerah Sumatera-Tengah dibagi menjadi 11 kabupaten dengan ibukota sendiri, setiap kabupaten dibagi lagi menjadi beberapa kewedanaan. Aturan mengenai bagaimana pemerintahan kewedanaan ini, tjdak dapat kami mengetahui karena peraturan itu tidak menyebutkan secara lengkap.
Kemudian muncul peraturan daerah Propinsi Sumatera Tengah No. 50/GP/1950 yang bernama "Peraturan sementara tentang pokokpokok pembentukan wilayah yang berotonomi".
Dewan perwakilan rakyat wilayah terdiri dari sejumlah anggota dan ditetapkan dengan perhitungan setiap 2000 jiwa warga Negara Indonesia mempunyai seorang wakil dengan ketentuan, bahwa setiap wilayah tidak boleh melebihi 25 orang anggota dan tidak boleh kurang dari 9 orang anggota DPRW.
Pemilihan dan penggantian anggota DPRW ini ditetapkan oleh peraturan propinsi Sumatera Tengah. Jumlah anggota DPRW terdiri dari sedikitnya 3 orang serta sebanyak-banyaknya 5 orang anggota diluar ketua (Wali Wilayah).
Berdasarkan uraian kami di atas, maka latar belakang anggota DPRW ini terdiri semata-mata dari golongan individu. Dalam perkembangannya, peraturan ini menjadi dirasakan kurang cocok dengan keadaan. Dalam kenyataannya, batas-batas wilayah yang telah ditentukan bagi pembentukan wilayah-wilayah otonom, menurut laporan perkembangan wilayah otonom propinsi Sumatera tengah belum tepat karena itu tidak ada kekompakan penduduk di wilayah tersebut. Peraturan itu dibatalkan oleh peraturan Presiden Republik Indonesia tertanggal 15 Januari 1954, alasannya menurut undang-undang No. 22/1948 pembentukan satu daerah otonom yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri harus diatur dengan undangundang.
PEMERINTAHAN NAGARI DI BAWAH KEKUASAAN DPRN
Pada tanggal 4 Januari 1955, satu Ketetapan Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Tengah dikeluarkan mengenai susunan pemerintah dalam negeri. Sesudah dicabutnya peraturan mengenai wilayah-wilayah berotonomi tanggal 15 Januari 1954, pemerintahan daerah mengeluarkan peraturan yang baru mengenai sistem pemilihan demokratis. Akan tetapi pemerintahan daerah menyadari fungsifungsi dari kepala adat sebagai wakil suku-suku atau paruik-paruik, tidak dapat disingkirkan secara menyeluruh. Peraturan ini terbagi dalam 9 Bab terdiri dari 41 pasal. Dalam bab I mengenai susunan dewan perwakilan rakyat nagari, dan syarat-syarat keanggotaannya tidak dipentingkan lagi dari unsur golongan genealogis. Dalam bab Il tentang permusyawaratan orang-orang terkemuka dalam nagari mengenai pembentukan DPRN, pada pasal V untuk membentuk DPRN yang pertama kali, maka oleh nagari diadakan rapat dengan orang-orang yang terkemuka dalam nagari.
Berlainan dengan bab pertama mengenai susunan dewan perwakilan nagari ini adalah orang yang dipilih langsung oleh rakyat, maka orang-orang yang duduk dalam rapat pertama tidak dipilih. Dan muncullah kembali fungsi pemangku-pemangku adat, disamping golongan yang lain yang dianggap sebagai orang-orang yang terkemuka menurut kebiasaan dalam adat nagari. Dalam pasal 6, sebelumnya dirujuk kepada kebiasaan adat yang penting dalam nagari, tetapi keputusan ada di lembaga DPRN. Dalam cara mengambil keputusan yang mengikat rapat orang-orang yang terkemuka dapat menentukan sendiri, apakah dilakukan secara tradisional atau secara modern. Menurut suara yang terbanyak, atau melalui pencapaian jumlah suara yang tertentu seperti aturan adat "bulat telah dapat digolongkan". Rapat orang terkemuka dalam nagari ini, dapat menentukan sendiri anggota DPRN berasal dari golongan-golongan dalam nagari atau akan dipilih dengan pemilihan umum. Menurut kami dengan cara pembagian kursi, maka golongan-golongan pemangku adat dapat duduk di dalam pemerintahan nagari diputuskan berdasarkan kepada rapat pertama tadi.
Menurut konsep peraturan pemerintah daerah Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Tengah tanggal 4 Januari 1955 No. E/G/1955, kerapatan adat yang masih ada hanya dapat memutuskan soal-soal adat saja. DPRN yang memutuskan soal-soal pemerintahan nagari. Dengan demikian, kita melihat bagaimana awal kemunculan ide sistem pemerintahan dualistis dalam nagari yang mengakibatkan banyak kekacauan.
Murdock : Sosial Structure 1949 k.
1 – 22.—
2 Fair-Child : General Sociology 2934 k. 227.—
Baber : Marriage and the family 1953 k. 3.—
Murdock dalam : Social Structure dst. 1949 k.
2 menamakan polygameus family.
5 Menurut Carl Brinkman dalam Encyclopedia of Social Sciences Volume 5 – 6 k.
67 juga budak-budak dan orang-orang yang bekerja pada satu keluarga jadi anggota keluarga.—
6 Ter Haar : Naschriften k. 11
7 Di Kalimantan – barang perpantangan, di Sulawesi Selatan – barang cakkara, di Jawa Tengah dan Jawa Timur = gono-goni, Jawa Barat = tjampur kaja.
8 Lihat J. M. A. Logemann : Het Staatsrecht van Indonesie th. 1954 k. 194.
9 Bandingkan Proklamasi dan Konstitusi R.I. oleh H.M. Yamin 1952 k. 168.
10 Pasal 1 dari maklumat No. 20/46 Residen Sumatera Barat.—
11 Pasal 1.—
12 Pasal 2.—
13 Pasal 3.—
14 Pasal 6.—
15 Pasal 7.—
16 Pasal 8.—
17 Pasal 9.—
Persinggungan Politik Golongan Gealogis dan Golongan Individu
Usaha Golongan Genealogis Merebut Dominasi
arena munculnya golongan individu, perlahan-lahan menim- K bulkan satu sistem kehidupan masyarakat yang baru. Hubungan antara mamak dan anak menjadi lebih erat dibandingkan dengan hubungan lama mamak dan kemenakan. Perintah-perintah mamak menjadi mengutamakan kepentingan anak dibandingkan semua kepentingan kemenakan. Transisi ini menimbulkan berbagai peristiwa yang tidak diinginkan, terutama antara kepala-kepala organisasi paruik dengan kemenakan. Kami coba mengutipkan di bawah ini beberapa berita dari koran Penerangan dan juga Haluan untuk membuktikan bahwa kegelisahan dalam masyarakat terjadi karena perubahan gaya hidup.
“Di kampung Toboh Duku, Sarik Kecamatan VIl di Koto Pariaman sebuah rumah kemenakan dibakar oleh mamak kepala waris. pembakaran ini dilakukan karena perselisihan paham di antara mamak dan kemenakan. Seekor kerbau yang adalah bagian harta pusaka tinggi, dijual oleh kemenakan tanpa setahu mamak. Mamak ini sangat marah kemudian membakar rumah kemenakan. Akhirnya mamak ditangkap oleh pihak berwajib dan dimasukkan ke dalam tahanan dimana dia lalu meninggal dunia. Mamak ini berumur kira-kira 80 tahun”.1
Atau sebagaimana laporan lainnya:
Di Nagari Kampung Silisihan Pasar Usang Lubuk Alung, pernah terjadi suatu sengketa di antara mamak dan kemenakan, mengenai hutan/ tanah yang dianggap sebagai harta pusaka. Mamak lalu melakukan tindakan yang tidak disetujui oleh kemenakan. Akibatnya kemenakan menjadi gelap mata dan membunuh mamaknya. Kemudian kemenakan ini dihukum pengadilan negeri selama 7 tahun penjara“.²
Karena tidak dapat diselesaikan oleh alat Negara terjadilah pembunuhan yang tidak seharusnya terjadi. Jika mamak dan kemenakan membawa persoalan ini kepada polisi, alat negara ini hanya mengangkat bahu dan berkata persoalan ini harus dibawa kepada pengadilan negeri karena tugas polisi hanya mengusut perkara kriminalitas. Jika persoalan ini dibawa ke pengadilan negeri, keputusannya tidak dapat diberikan dalam jangka waktu yang pendek.
“Pada tahun 1953 di Lubuk Nan Turun, beberapa kilo-meter dari kota Padang, terjadi suatu perselisihan di antara mamak dan kemenakannya yang mengakibatkan satu orang kemenakan dibunuh oleh suami anak pisang. Akar permasalahan mengenai perebutan harta pusaka tinggi dari paruik. Seorang mamak kepala waris memberikan sebidang tanah dari harta pusaka tingginya kepada anak perempuan (yang kami bernama A), proses hibah ini dilakukan tanpa pertesetujuan kerapatan paruík.
Mamak kepala waris tadi (yang bernama B), melakukan tindakan penghibahan yang mendapat tantangan dari para kemenakan. Tanpa menghiraukan perbuatan B, kemenakan-kemenakannya pada suatu hari memagar tanah sengketa itu. Suami dari A menegur perbuatan para kemenakan dan mencabut kembali pagar itu. Lalu datang kemenakan-kemenakan dari mamak kepala waris untuk menghalangi agar pemagaran C tidak terus berlangsung. Mendengar teguran dari para kemenakan ini, suami jadi jengkel dan mengeluarkan pistolnya dengan memukul kemenakan.
Pada saat itu datang kemenakan lain untuk menolong warisnya. Sang suami menembak orang yang menolong tadi dan meninggalkan tempat dengan sebuah mobil. Korban dibawa ke rumah sakit Megawati untuk dirawat, tetapi akhirnya tetap meninggal dunia. Waktu diperiksa oleh yang berwajib pihak penembak menyatakan bahwa hal ini terjadi karena penghibahan harta pusaka oleh mamaknya kepada anak dengan tanpa suatu proses mufakat lebih dahulu dengan anggota-anggota paruik mamak. Berikutnya dia menerangkan : “Andai kata penyerahan harta pusaka tinggi ini dilakukan dengan melalui mufakat sesuai dengan adat Minangkabau pihak kemenakan tidak ada keberatan".3
Menurut kutipan di atas, mamak kepala waris ini menghibahkan harta kaumnya kepada anak perempuannya. Penghibahan dilakukan tanpa sepakat dan sekato dari para kemenakan. Mereka ingin merebut kembali pusaka kaumnya, dan tindakannya dihalangi suami anak perempuan tadi dengan akibat seorang waris meninggal dunia.
“Di Batu Bulat Lintau sudah menjadi suatu kebiasaan tanah harta pusaka tinggi paruik dikerjakan para kemenakannya dan sebagian hasilnya akan diserahkan ke mamak kepala waris buah paruik. Tiap panenan, uang jasa untuk kemenakan diperhítungkan dengan pembagian hasil padi. Pada tahun 1954 dan biasanya tiap-tiap tahun ada pusaka tinggi yang menghasilkan 500 gantang padi. Tetapi pada tahun panenan 1956/1957 para kemenakan yang mengerjakan sawah paruik tidak memberikan lagi hasilnya kepada mamak, dengan alasan sawah sudah “patut diwarisinya". Mamak kehilangan akal dan mengajukan kemenakannya kepada polisi dan wali negeri".4
Kasus yang lain terjadi karena pengaruh perkembangan zaman, kemenakan ingin memiliki harta kaumnya sehingga terjadi suatu perselisihan di antara mamak dan para kemenakannya.
“Pada tahun 1957 pemuda dari Pasir Lawas warga di wilayah Pasir Batusangkar kawin dengan wanita dari luar wilayah Pasir Lawas. Para ninik mamak memberi ultimatum kepada pemuda tersebut untuk meninggalkan daerahnya dalam waktu 24 jam. Pengusiran ini berdasarkan pelanggaran adat yang berlaku".5
Karena pengaruh perkembangan zaman, orang tidak mau mematuhi lagi nilai ajaran/larangan adat. Kita akan mengetahui pendirian seorang kepala adat mengenai perubahan zaman sesudah fungsi dari pandito adat telah diambil-alih pegawai kantor agama Negara. Dua kutipan yang hendak kami kemukakan, menunjukkan keluhan dari golongan genealogis terhadap tindakan golongan individu:
“Kedudukan orang Alim Ulama nagari tersisi karena ada ada partai politik yang mengembangkan sayapnya, sehingga mereka yang ikut dalam partai nilainya amat tinggi sekali dan dipanggil sebagai Alim Ulama ini Tuanku, dihormati dan disayangi. Buktinya sewaktu dekat dengan Hari Raya, Alilm Ulama ini diberikan orang zakat atau fitrah berupa beras ataupun padi. Sesudah anak nagari Sungai Pagu mengambil pelajaran Agama di nagari Parabek dan Padang Panjang, pengaruh Ulama yang tua-tua itu menjadi kurang, karena diganding oleh Ulama kaum modern.
Pengaruh partai-partai politik sangat nyata, sehingga aspek sopan santun rakyat mengalami ketegangan. Satu bukti, karena mamak tidak dihargai lagi, begitu juga terhadap ipar bisan. Agama memang sudah lemah, dan sudah kurang pengaruh ke masyarakat. Agama Allah sudah dilanggar, surau-surau sudah kurang dikunjungi, mengaji dirumah keluarga kematian juga sudah dianggap enteng. Ibadat untuk memperbaiki masjid dan surau-surau sudah jauh sekali".6
Kutipan diambil dari monografi adat. Pihak kewalian nagari Sungai Pagu yang menyatakan pasca tugas pandito adat diambil-alih Alim Ulama modern menyebabkan terjadinya kerenggangan hubungan pandito adat dengan anggotanya yang sesuku.
“Figur Penghulu Nan Gadang Basah Batuah sekarang ini hanya tinggal sebutan saja. Hanya bermakna saat pagang gadai dan waktu diadakan jual beli, tetapi dalam masyarakat kaum pengaruh penghulu hampir sudah tidak ada lagi. Selain memberi dan menanda tangani surat izin anak kemenakan saat akan kawin, dapat dikatakan hubungan dengan kemenakan-kemenakannya sudah jauh terpisah. Juga banyak di antara penghulu-penghulu yang tidak mempunyai atau memiliki pakaian kebesaran Iagi. Penghulu sebagai mamak yang kaya di adat sudah sangat jarang dan tidak terlihat lagi fungsinya. Banyak anak kemenakan yang tidak lagi mematuhi undang-undang adat kepada mamaknya, padahal seharusnya kemenakan menjundung tinggi adat. Karena alasan ini banyak penghulu yang meletakkan jabatannya".7
Dari kutipan di atas dapatlah oleh kita kesimpulan yang mana, karena pengaruh Ulama modern banyaklah kemenakan-kemenakan yang tidak lagi mematuhi perintah-perintah atau larangan dari mamaknya, dan tidak lagi menghormati dan menjunjung tinggi kebesaran mamaknya.
Perselisihan mengenai daerah
Permasalahan sengketa wilayah muncul di beberapa harian di kota Padang, ini kami kutipkan beberapa contoh mengenai batas-batas daerah dan pemerintah. Hal ini dapat kita ketahui sebagai berikut:
“Di kalangan panitia penuntut suatu kecamatan sendiri di wilayah VII Lurah di Koto Rantang menyebutkan, bahwa tuntutan untuk berdiri sendiri itu diajukan sejak tahun 1947 kepada pemerintah tapi hingga sekarang belum dipenuhi. Keterangan selanjutnya mengatakan bahwa intisari tuntutan itu sebenarnya cukup kuat dan beralasan. Daerah VIl/Koto Rantang terdiri dari 4 Nan Tujuh yang penduduknya tidak kurang dari 14.000 jiwa. Secara geografis, adat dan ekonomis daerah itu merupakan satu wilayah terisolir dan Iokasinya dengan ibu tempat kecamatan Tilatang/Kamang sangat jauh.
Kalau hal ini ditanyakan kepada orang-orang yang bersangkutan akan bisa diketahui bagaimana kesulitan hubungan antara pemerintahan setempat di Tilatang/Kamang yang berpusat di Pakan Kamis itu. Sejak kecamatan itu ada, kita boleh menanyakan kepada setiap kepala pemerintahan, kapan dan berapa kali mereka telah mendatangi daerah VIl Lurah/Koto Rantang itu?. Jarangnya mereka berkunjung, bukan karena tiada niat sungguh-sungguh dari yang bersangkutan tetapi karena transportasi ke VIl Lurah/Koto Rantang harus ke Bukittinggi dahulu dengan menumpang mobil jurusan Tapanuli dan Medan, setelah berputar demikian baru sampai ke daerah tersebut.8
Dari kutipan harian di atas, kami mengetahui bagaimana caranya VIl Lurah/Koto Rantang menuntut status sebagai kecamatan sendiri, supaya terlepas dari kecamatan Tilatang Kamang yang berpusat di Pakan Kamis. VIl Lurah/Koto Rantang yang terdiri dari 4 kewalian, secara geografis, adat dan ekonomis merupakan kesatuan sehingga amat menyulitkan dengan adanya isolasi dan jauhnya pelayanan publik.
Peristiwa yang hampir sama, terjadi pula di Surantih dalam kecamatan Batang Kapas di Pesisir Selatan Kerinci.
“Untuk dapat melaksanakan pembangunan yang nyata di nagari Surantih, rakyat berkeinginan menuntut adanya satu status wilayah yang terlepas dari wilayah Batang Kapas. Tuntutan ini timbul karena tidak ada keadilan dan tidak ada keseimbangan dan pemerataan pembangunan dari petugas pemerintah. Tuntutan ini mendorong terealisasinya nagari Surantih, Taratak dan Amping Parak dijadikan satu wilayah yang sederajat dengan wilayah yang ada dalam daerah Pesisir Selatan Kerinci".
Dalam kutipan di atas, kami dapat pula memperkirakan bagaimana caranya nagari Surantih menyatakan keinginannya untuk melepaskan diri dari kecamatan induk yang berpusat di Batang Kapas. Masyarakat dari Nagari Surantih, Taratak dan Ampang Parak menganggap diri mereka telah dianak-tirikan di dalam program pembangunan sehingga mereka ingin membentuk kecamatan sendiri.
Ada satu tuntutan dari bagian nagari yang ingin melepaskan diri dan menuntut supaya dijadikan nagari baru, karena alasan wali nagari yang ada dalam nagari itu tidak berasal dari daerahnya.
“Dengan dipelopori segelintir orang-orang yang ingin berkuasa di Pasar Usang, ada gerakan yang bertujuan agar Pasar Usang mendirikan satu kewalian sendiri terlepas dari kewalian Lubuk Alung. Menurut alasan mereka, sejak masa penjajahan Belanda dahulu wali nagari (Kepala Nagari) selalu dipegang turun temurun oleh orang yang berasal dari Pasar Usang. Dan sejak Inodnesia merdeka, jabatan wali nagari itu justru selalu dipegang oleh orang yang berasal dari Lubuk Alung".9
Selanjutnya kami kemukakan disini tuntutan dari rakyat Mungka untuk membentuk kecamatan sendiri dengan disertai ancaman jika tuntutan ini tidak diindahkan.
"Untuk mencari kebenaran atas persoalan ini, jika tidak juga mendapat perhatian, ada kemungkinan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan di daerah ini, karena tuntutan tersebut telah disokong oleh DPRD kabupaten Limapuluh Kota".10
Dari contoh yang tersebut di atas, terlihat jelas pengaruh lembaga pemerintahan Negara tidak begitu besar. Berdasarkan kutipan tersebut, kita dapat membayangkan potensi ketegangan yang terjadi di kalangan rakyat satu daerah dengan daerah yang lain yang berjuang mendapatkan status sebagai satu unit administratif. Karena itu maka muncul suatu satu keharusan pemerintahan Negara untuk menentukan “hergroepering" yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman.
Karena itu kami, sangat setuju kebijakan dari pemerintahan daerah untuk bisa menghilangkan ketegangan ini misalnya dengan ketetapan Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Tengah tanggal .18 Juni 1953 No. 27/UND/53, selain juga tanggal 13 November 1953 No. 100/UND/1953.
1. Terhitung mulai 1 Agustus 1953, maka kecamatan Palembayan Matur ditiadakan dan dijadikan Kecamatan Palembayan yang terdiri nagari-nagari Baringin, Sipinang, Sei, Puar, Palembayan, III Koto Silungkang dan Selaras Ait. Kecamatan Matur terdiri nagari, Matur Hilir, Matur Mudik, Parit Panjang, Pantar Pauh, Lawang, dan III Balai.1
2. Terhitung mulai 1 Desember 1953, kecamatan Kuantar Hilir yang telah dimatikan namanya diganti dengan kecamatan Baserah terdiri dari nagari/kampong Baserah (Koto Tuo), Koto Radjo, Pangian, Tanah Darat (Logas) dan Kecamatan Cerenti terdiri dari nagari/kampong Inuman, Cerenti.12
Peraturan Yang Menurut Golongan Genealogis Bertentangan Dengan Adat
Sesudah berlakunya peraturan DPRN, golongan genealogis telah menganggap peraturan ini tidak sesuai dengan adat yang berlaku. Di tahun 1955 pada kecamatan IV Koto Kabupaten Agam seorang kepala adat memberikan keterangan, bahwa dia tidak setuju dengan pembentukan DPRN karena status nageri yang lama belum dihapuskan oleh undang-undang. Selanjutnya secara ringkas kepala adat ini menerangkan:
“Menuru adat, berdirinya satu nagari di Minangkabau tidak sama dengan berdirinya sebuah kota. Syaratnya berlainan, dan menurut tokoh yang hidup sampai sekarang hal ini tetap berlaku. Misalnya, Nagari mempunyai konsep rumah tangga sendiri, babalai/babalirung (tempat musyawarah), balabuah/batapian (berjalan bertempat mandi) basako/bapusako, basawah/baladang, basapadan/bapakuburan juga ada syarat lainnya. Dengan adanya balairung tempat bermufakat pada wakil-wakil dari persukuan, yang terdiri dari ninik mamak 'Nan Gadang Basa Batuah', 'Nan Diambak Gadang', 'Nan Diandjung Tinggi’ berkumpul bersama".
Hal ini berarti bahwa kepala adat sangat dihormati para kemenakan, dijunjung tinggi dan dibesarkan kedudukannya. Dari daerah lain, golongan genealogis menuntut supaya angota DPRN justru terdiri dari kepala-kepala adat.
“Dalam tahun 1954 dilangsungkan suatu rapat besar oleh ninik mamak-ninik mamak, cerdik pandai dan penghulu dari semua wilayah Kabupaten Padang/Pariaman yang bertempat di Kota Padang. Pertemuan ini mendesak kepada Pemerintah supaya anggota-anggota dari DPRN nagari terdiri dari orang-orang Nan Empat Jenis".13
Dari berbagai kutipan di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa golongan individu tidak diinginkan menduduki kursi DPRN menurut golongan genealogis. Sewaktu dikeluarkannya peraturan DPN, golongan genealogis menyampaikan bantahan pada pemerintahan Negara. Para ninik mamak yang tergabung di Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau [MTKAAM], mengajukan ketidaksetujuan terhadap peraturan tersebut dan disampaikan pada Pemerintah Keresidenan Sumatera Barat. Protes para tetua adat ini segera dijawab Pemerintah, yang menyatakan bahwa peraturan ini tidak dapat dicabut kembali.14
Golongan adat tidak senang kepada peraturan DPN, karena dengan tiba-tiba pemerintahan nagari menjadi dikendalikan orang yang asalnya dari diluar ikatan klan. Padahal kepala adat sejak semula adalah penguasa tunggal di dalam pemerintahan nagari. Para ninik mamak dan penghulunya ini merasa bertanggung jawab terhadap keselamatan tumah adat nagari. Sebagaimana aturan adat, Kalau terjadi sengketa dan perselisihan, maka kewajiban penghulu menyelesaikannya. Demikian juga jika ada pencurian, adat menyebut terjadi tanda 'ada yang belang kukunya', yang patut untuk diselesaikan kepala adat. Sangat dapat dimengerti mengapa mereka bersama-sama mengajukan protes dan keberatan mereka kepada Pemerintah Indonesia.
Sebab mengapa pengangkatan wali negeri mengakibatkan reaksi di masyarakat ramai yang berupa protes dan keberatan tidak sedikit terjadi. Menurut ordonansi Stbl tahun 1914 No. 744 pasal 1 disebutkan: "Pemerintahan di tiap-tiap nagari di Sumatera Barat terdiri dari suatu kerapatan para kepala rakyat dan seorang kepala nagari". Orang inilah yang menjadi anggota golongan genealogis. Lalu pasal 8 dari IGOB menguatkan lagi status wali negeri ini sesuai dengan hukum adat. Akan tetapi pemerintahan Negara sekarang sudah biasa mengangkat orang yang asalnya tidak dari anggota genealogis sehingga menimbulkan protes di kalangan masyarakat nagari.
“Di Nagari Gunung dan Bukit Surungan (Padang Panjang) ketua kerapatan adat menuntut, supaya wali negeri yang akan diangkat, diambil dari putera asli, dengan memilih calon-calon, dan lalu akan dikemukakan oleh orang-orang nan empat jenis dalam nagari kepala pemerintahan Negara.15
Jikalau seandainya orang yang bukan berasal dari daerah itu diangkat menjadi wali negeri, maka ada kemungkinan dia tidak tahu menahu tentang adat yang berlaku di wilayah tersebut sehingga dapat mengakibatkan ketegangan antara rakyat dengan kepala adatnya. Hal ini pernah terjadi di nagari Gunung (Padang Panjang).
Usaha Golongan Genealogis Merebut Kembali Dominasi
Satu kebijakan pemerintah Negara untuk dapat memodernisasikan pemerintahan telah mengakibatkan kegoncangan di kalangan golongan adat. Mereka menganggap kekuasaannya sudah hampir berakhir, karena menyebabkan yang hubungan harmonis antara mamak dan kemenakan di beberapa nagari. Harus diadakan berbagai inisiatif untuk mendorong dan meneruskan kebesaran adat Minangkabau yang sudah hampir kehilangan acuannya. Ini menimbulkan berbagai usaha untuk meredakan kegelisahan kalangan adat sendiri, dan untuk merebut kemballi kedudukan semula. Berbagai usaha ini dapat kita kategorisasikan sebagai berikut.
1. Mengadakan kursus-kursus adat.
Salah satu tindakan yang dilakukan ialah mengadakan kursuskursus adat khusus untuk penghulu seperti muncul dalam pemberitaan suatu media massa berikut ini.
Dalam rapat 40 orang penghulu-penghulu pada tanggal 17 Juni1 957 bertempat di nagari Tabek telah diambil keputusan untuk mengadakan kursus adat bagi para penghulu dan orang empat jenis dalam nagari. Mata pelajarannya adalah hukum adat yang diajarkan Dt. Panduko Batuah. Mengenai mata pelajaran perkembangan adat dilakukan Dt. Rangkajo Bandaro sementara mengenai hak ulayat atau hukum tanah oleh Dt. Parpatih Nan Sabatang.16
Di bidang pendidikan, golongan genealogis menuntut adanya mata pelajaran mengenai adat-istiadat untuk diajarkan di sekolah. Di dalam kongres adat se-Sumatera, tuntutan-tuntutan diajukan kepada pemerintah Negara melalui Kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan agar supaya melaksanakan pelajaran adat-istiadat yang diperlukan dalam masyarakat. Hal ini menurut mereka merupakan tuntutan dari aturan pasal 4 undang-undang Pendidikan dan Pengajaran tentang masalah kebudayaan.17
2. Mengadakan lembaga-lembaga adat yang baru.
Pembentukan lembaga adat merupakan salah satu respons tersendiri.
"Di Lubuk Sikaping dilangsungkan permusyawaratan adat semua nagari yang masuk wilayah Pasaman. Permusyawaratan ini dihadiri tiap-tiap sidang kerapatan nagari di kabupaten Pasaman dengan anggaran belanja lebih dari total Rp. 15.000.-. Setiap nagari dipungut iuran Rp. 300,-. Dalam permusyawaratan ini para ninik mamak, alim ulama di kabupaten juga turut diundang. Yang terpenting dari permusyawaratan ini adalah rencana penyusunan suatu “LEMBAGA ADAT DAERAH PASAMAN" selain juga keputusan untuk membangun "BALAIRUNG SUKU".18
3. Mempertahankan peninggalan kebudayaan lama
Untuk menunjukkan kebesaran adat Minangkabau, para pemangku adat ini telah berupaya supaya seluruh khasanah peninggalan kebudayaan lama yang ada terus diperhatikan pemerintah. Menjadikan 'rumah tuan Gadih Pagarujung' sebagai lambang adat Minangkabau merupakan salah satu contoh tindakan ini.
"Pemangku adat berusaha mengajukan permohonan terhadaap Pemerintah untuk mendapat bantuan dana agar adat peninggalan kerajaan Pagarujung dapat terpelihara di masa yang akan datang".19
Sumber literatur yang kami baca menunjukkan tuntutan mengenai dana untuk pemeliharaan rumah tersebut diberikan oleh pemerintah Negara sebesar Rp. 45.000,- tetapi tentu saja jumlah ini tidaklah cukup. Rumah Tuan Gadih Pagaruyung ini bukanlah satu-satunya obyek kebanggaan golongan genealogis, ada obyek lain misalnya balairung Sari Tabek.
"Waktu ada rombongan Amerika Serikat yang datang untuk menyaksikan bekas peninggalan kebesaran Minangkabau zaman dahulu, rombongan ini disambut dengan cara adat kebesaran Minangkabau lengkap dengan dulang-dulang pusaka berpakaian adat terbidang di tempat Balairung Sari. Penghulu-penghulu berpakaian adat dan wanita-wanita memakai pakaian ala Bundo Kandung".20
Selain itu, gerakan para pemangku adat ini difokuskan agar masyarakat di sana tidak lupa atassejarah tuan Gadih, Padang Ganting atau Indomo di Suruaso.
"Dalam rangka menunjukkan perhatian pada sejarah dan peninggalan kebudayaan lama di daerah Minangkabau ini, Kapenste pada tanggal 5 November 1956 telah meninjau lebih dekat sejarah tuan Gadih Padang Ganting serta Indomo di Saruaso. Pada saat berikutnya akan ditinjau pula keadaan di Pagaruyung, Bandaro-bandaro di Sei Tarap, Machudum di Sumantik selaku Basa IV Balai dan peninggalan lain dari Kerajaan Pagaruyung.21
Tidak saja melestarikan benda peninggalan kuno, tetapi istana lembaga kerajaan Pagaruyung juga akan dibangun kembali.
"Dengan undangan Bupati Tanah Datar tanggal 15 Desember 1956 bertempat di kediaman Bupati, telah dilangsungkan rapat pemukapemuka adat Basa IV Balai, Kerajaan Pagaruyung, juga Asisten Wedana dengan pemuka setempat lainnya untuk membicarakan Iebih lanjut tentang rencana membangun suatu Istana Lembaga Kerajaan Pagaruyung, untuk mengenang kebesaran daerah ini di zaman dahulu. Untuk melaksanakan cita-cita ini sesudah pembicaraan-pembicaraan dari rapat ini akan dibentuk suatu panitia kelanjutnan yang terdiri dari seluruh pemuka-pemuka adat dalam Alam Minangkabau sampai ke tapak randai, rantau dan daerah kerajaan Minangkabau lama.
Perkiraan biaya pembangunan ini sudah bisa dipastikan tidak kurang dari 1,5 juta, sedang lokasinya masih dalam perdebatan. Ada yang menginginkan di Padang Siminjak, ada pula yang setuju supaya dibangun di lokasi lama dari rumah tuan Gadih. Dengan catatan tidak akan merombak lagi rumah tuan Gadih yang baru direnovasi. Meskipun demikian, hal ini belum lagi diputuskan mengenai lokasi yang tepat untuk istana ini".22
4. Membangun balai adat atau memperbaiki apa masih ada.
Untuk memulihkan kejayaan dari masa lalu, para pemangku adat kemudian berusaha memperbaiki bangunan balai adat nenek moyangnya atau mendirikan balai-balai adat yang baru. Satu panitia dibentuk untuk memperjuangkan bantuan perbaikan balai adat di nagari Sari Tabek.
"Satu delegasi telah dikirimkan untuk bertemu Gubernur guna memperjuangkan bantuan untuk perbaikan peninggalan yang lama itu".23
5.Mengaktifkan kembali kerapatan-kerapatan adat.
Di Kota Padang sendiri gerakan seperti ini juga muncul, terbentuk berbagai kepanitiaan dimana kepala-kepala kampong menjadi komisaris. Kepala kampong dikut-sertakan karena kepala kampong ini berasal dari kalangan adat.
“Satu pertemuan diadakan dari inisiaitf semua ninik mamak nan delapan suku untuk menyusun panitia tetap, tujuannya untuk membangun suatu Balai Adat di Nagari Padang. Dalam panitia ini 13 kepala kampong sebagai Komisaris".24
Pembiayaan balai adat ini pun berasal dari masyarakat yang ada dalam nagari maupun para pemangku adat yang berada diluar nagari yang masih ada hubungan dengan masyarakat nagari tersebut.
“Berkat bantuan masyarakat nagari maka telah dibangun kembali Balai-balai adat yang menjadi lambang nagari, tempat pemimpin ninik mamak bersidang membicarakan semua hal penting di nagari Paninjauan [Solok]. Pembangunan Balai adat ini membutuhkan biaya Rp. 15.000 lagi, sebagian telah diterima dari bantuan masyarakat. Yang menjadi ketua panitia pembangunan Balai adat itu adalah R Datuk Mudo".25
Atau kasus di Nagari Lumindai (Solok) berikut ini.
“Di nagari Lumindai [Solok] telah dibangun kembali secara gotong royong Balai adat dimana tempat ninik mamak dan cerdik pandai dari nagari bermufakat. Pembangunan ini menelan biaya Rp. 5.000,- . Dianjurkan kepada seluruh warga Lumindai [Solok] baik yang berada dalam nagarí maupun yang berada díluar daerah agar sama-sama membantu mengumpulkan biaya-biaya itu".26
Balai adat suatu nagari juga digunakan sebagai tempat bersidang DPRN dan kantor Wali Nagari. Melalui kutipan ini, sangat jelas adanya dualisme di dalam pemerintahan yaitu terkait eksistensi dewan DPRN dan dewan adat.
“Di nagari Taram dibangun suatu balai adat oleh masyarakat yang rencananya menelan biaya Rp. 53.000,-. Di balai adat ini ditempatkan kantor-kantor untuk DPRN, dewan Adat dan Wali Nagari bersama stafnya. Pembangunan balai adat ini akan dilakukan dengan gotong royong".27
Di berbagai wilayah nagari, golongan adat terus berusaha mengadakan kembali kerapatan-kerapatan adat yang sejak lama tidak bekerja. Di nagari-nagari yang sejak dahulu belum ada kerapatan adat, telah didirikan badan ini. Sebagai pelopor yaitu Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau.
"Dengan mengambil tempat di Balai Cengkeh Kebun Gading, golongan kaum adat kewalian Pilubang kecamatan Sei Limau mengadakan rapat besar yang bertujuan mengaktifkan kembali kerapatan adat nagari Pilubang. Dalam rapat ini, juga ikut Pengurus Besar MTKAAM Dt. Simaradjo memberikan pandangan umum dalam soal adat. Setelah itu kerapatan Pilubang berdiri dengan resmi".28
Cara bagaimana susunan kerapatan ini dapatlah kita lihat dalam kutipan yang menyusul, sebagai penasehat duduk penghulu-penghulu yang lama. Rupanya ada perbedaan antara penghulu yang tua dengan penghulu-penghulu yang muda, sungguhpun perbedaan ini tidak jelas. Jumlah dari penghulu-penghulu dari satu nagari tidaklah sedikit.
“Di Sungai Puar didirikan suatu kerapatan adat untuk memperkokoh adat dan menggerakkan rakyat berpartisipasi di dalam pembangunan. Anggotanya terdiri dari penghulu yang jumlahnya 165 orang. Disamping ini dibentuk pula badan pelaksanaan harian, terdiri dari wakil-wakil penghulu dari tiap-tiap jorong yang berjumlah 25 orang Pengurus badan barian tersebut terdiri dari: Ketua, Ketua Il., Sekretaris I, Sekretaris Il., dan bendahara. Selain itu, dibentuk badan penasehat, terdiri dari penghulu-penghulu yang tua. Dengan terbentuk KAN, maka menurut adat 'pulanglah sirih kegagangnya' yang artinya adat Minangkabu ini dipulihkan kembali keberadaannya".29
Bukittinggi tidak mau pula ketinggalan, yang juga membentuk kerapatan adat yang sangat penting artinya di zaman kemerdekaan menjaga keselamatan nagari. Juga untuk menyelesaikan silang sengketa di dalam masyarakat terutama yang terkait adat. Kerapatan adat ini sudah lama mati dan tidak aktif lagi. Nagari Pasir Angkat juga membentuk kerapatan pemangku adat dengan anggota terdiri dari 7 orang, termasuk ketua dan yang berpangkat Datuk. Juga termasuk sebagai anggota Alim Ulama, orang haji, 13 orang cerdik pandai. Selain itu juga dibentuk sekretariat untuk melaksanakan pekerjaan harian. Dalam kasus ini, sangat aneh menurut kami kehadiran Alim Ulama yang menentukan soal adat. Ini adalah salah suatu bukti bagaimana besarnya pengaruh agama Islam. Dalam kerapatan adat ini susunan yang baru anehnya telah diterima oleh golongan genealogis sekaligus anggota-anggota dari golongan individu.
Salah satu usaha dari kerapatan adat ialah mengadakan gotong royong untuk kepentingan masyarakat nagari :
"Pekerjaan utama terkait persoalan adat seperti persoalan hutan/tanah. Tentang tindakan gotong royong, misalnya kebutuhan mengumpulkan 10 kubik batu untuk pembangunan sebuah Sekolah Rakyat juga menjadi sakah satu pekerjaan dari kerapatan pemangku adat".
Di nagari Pilubang juga diresmikan kerapatan adat. Yang bergabung ialah pemangku adat dari daerah IV Koto, VIIl Koto, Sunur Kurai Taji, Sungai Limau, Tiku dan beberapa daerah lainnya dari wilayah Pilubang. Peresmian dari kerapatan ini dihadiri beberapa wakil-wakil pemerintah sipil, kepolisian dan militer.
“Mereka ini dijamu secara adat seperti halnya golongan (tukang pencak, bunyi-bunyian). Sebelumnya dibacakan Umul Al Quran, di akhir pembicaraan dimulai dengan kalimat “Adat memakai sarak mengato".30
Menurut kutipan ini, peresmian kerapatan adat merupakan peristiwa yang penting di nagari karena dihadiri beberapa pejabat pemerintahan negara. Usaha kerapatan adat selain persoalan adat, juga dengan menggabungkan aktivitasnya dek suatu program pembangunan.
Di Sungai Pagu berdiri Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Serambi Sungai Pagu di Muara Labuh. Setelah mereka mengadakan konferensi para pemuka-pemuka adat dan penghulu-penghulu dalam Suku Nan Empat di Sungai Pagu, dapat didirikan badan adat yang dinamakan MTKAASS. Sebagai anggota duduk para pemuka adat, selain penghulu dalam Suku Nan Empat (penghulu-penghulu) di Sungai Pagu. Badan ini dipimpin ketua dengan dibantu oleh Setia Usaha. Tujuan utama badan ini untuk menunjukkan kerja sama yang baik di semua golongan masyarakat dan meningkatkan peran nagari dalam pembangunan. Disamping itu badan ini juga akan berusaha menyelesaikan persoalan yang muncul dalam masyarakat adat dengan jalan yang sebaik-baiknya".31
6. Memperjuangkan hukum adat dalam Konstituante.
Perjuangan golongan genealogis juga merambah bidang kebijakan yaitu berupaya mempertahankan hukum adat dalam Undangundang Dasar Negara.
"Diberitakan Sekretaris dari Panitia Adat Alam Minangkabau mengatakan bahwa di kabupaten 50 Kota akan berlangsung suatu rapat besar antara Panitia Adat Alam Minangkabau dengan beberapa orang terkemuka dan tokoh adat seluruh wilayah itu. Agendanya menerima bahan masukan serta pendapat mengenai undang-undang adat sebagai bahan pertimbangan pada Dewan Konstituante, dan menyatukan pendapat dan beberapa keputusan dasar yang akan diambil. Panitia ini juga telah mengadakan rapat dengan pemimpinpemimpin adat dan kalangan ninik mamak yang terkemuka di Kabupaten Agam dan Tanah Datar".32
7. Memobilisasi gerakan masa.
Upaya terakhir yang dapat kami temukan, adalah mobilisasi gerakan massa yang dilakukan golongan genealogis di kota Bukttinggi antara tanggal 12 Maret sampai 19 Maret 1957. Gerakan massa ini diikuti para penghulu, ninik mamak, pemangku adat, cerdik pandai, serta seluruh pemangku adat di Sumatera Barat.
Acara ini juga dimeriahkan dengan sambutan ahli-ahli adat yang terkenal. Puluhan ribu masyarakat nagari datang dari berbagai kota di Sumatera Tengah, dengan dibuka upacara adat yang terbesar dalam sejarah Minangkabau sebagai acara pendahuluan kongres adat se-Sumatera. Peserta dari Minangkabau sendiri misalnya dari Lubuk Nan Tigo, Lareh Nan Duo, Kubang Tigo Balai, Nagari Padang Nan Delapan Suku dan wilayah Pasisir/Pariaman. Tujuan mobilisasi massa ini yaitu terkait dengan harapan “untuk mengembalikan adat yang kawi, yang tak lekang, dek tak lapuk dek hujan, sebagai dasar".
"Peserta arak-arakan menggunakan pakaian budaya adat masingmasing yang merupakan paduan warna keindahan. Arak-arakan ini berlangsung lebih 2 jam dengan jarak tempuh 4 km, diawali barisan pengawal dengan tombak janggi, demikian juga “Jagoan Alam" dan panjuso Ambun, .... kaum Bundo Kandung diiringi kaum ninik mamak, penghulu-penghulu secara lengkap dari setiap nagari di Minangkabau, beserta kaun cerdik pandai. Tanggal 20 Maret 1957, kongres adat Sesumatera di Bukittinggi telah berhasil membentuk badan kongres adat Sumatera. Badan ini beranggotakan dari setiap daerah nagari di Sumatera, akan ditetapkan daerah masing-masing sebanyak 20 orang baik dari Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan. Sesudah pembentukan semua peserta kongres adat se-Sumatera mengadakan darmawisata ke obyek-obyek sejarah di Minangkabau. Antara Iain ke Batu Basurek, Kubu Rado dan Batu Batikam di Limo Kaum dimana penyambutan dilakukan menurut adat.
Sementara pemberitaan mengenai kongres adat tersebut sebagai berikut.
"Selanjutnya dalam kongres adat se Sumatera ini juga diadakan acara penting mengenai pendidikan dan pengajaran. Tujuannya agar adat-istiadat dijadikan mata pelajaran. Hal ini akan menjadi tuntutan konggres agar pengajaran adat ini akan diatur Kementerian PPK menjadi bahan undang-undang pendidikan dan pengajaran di Indonesia".
Haluan 16 September 1955. 2 Haluan 11 Maret 1957 hal. 2. Penerangan 27-8-1953: Rentetan kejadian penembakan di Lubuk Nan Turun. Penerangan 2 Agustus 1957. S. Sulaiman Radjo Intan : Untuk ninik mamak Pasir Lawas Haluan 1957. 6 A. M. Kewalian Sungai Pagu. Tidak ada tanggal. Irsda Muljani. Haluan 20 Mei 1957 K.3. 8 Keadaan Daerah VIl/Koto Rantang Kecamatan Salim Paung H 7 Mei 1953. 9 Quo Vadis nagari Pasar Usang Haluan 5 – 12 – 1956. 10 Keadaan nagari Mungka minta kecamatan sendiri. Haluan 1957. 11 Berita Propinsi Sumatera Tengah No. 23. tahun 1953. 12 Berita Propinsi Sumatera Tengah No. 33 tahun 1953. 13 Resolusi ninik mamak, penghulu-penghulu se-Kabupaten Padang/Pariaman 3 Desember 1954. P. 24 Desember 1954. 14 Republik Indonesia Bagian Sumatera K. diterbitkan oleh percetakan Negara. 15 Haluan 24 September 1957. 16 Warta berita dari Tanah Datar, Kursus adat diadakan di Tabek untuk penghulupenghulu. Haluan tgl. 25-6-1957. 17 Adat-istiadat supaya dijadikan mata pelajaran. Haluan 21. 18 Permusyawaratan adat se Kab. Pasaman. Haluan 6 Juni 1957. 19 Keadaan rumah tuan gadih. Haluan 26 Nopember 1957. 20 Perbaikan rumah tuan Gadih Pagaruyung. Haluan 4-11-57. 21 Haluan bertanggal: 6-11-1956. 22 Haluan 11 Desember 1957. 23 Perbaikan Balairung Saritabek. Haluan 29 September 1956. 24 Haluan 11 Oktober 1956. 25 Membangun Balai Adat Paninjauan [Solok]. Haluan 21-11-1956. 26 Minta diadakan segera. Haluan 13 Desember 1956. 27 Gotong royong besar-besaran mengerjakan jalan Taram Tjeram. Haluan 21 Agustus 1957. 28 Keraptan Ninik Mamak/Penghulu. Haluan 8 Februari 1957. 29 Rapat Besar golongan adat dikewalian Pilubang Pariaman. 30 Haluan 1 November 1957. K. 3. 31 Majelis Tinggi Kerapatan adat ditumbuhkan. Haluan 24 September 1957. 32 Panitia Adat Alam Minangkabau. Haluan 26 Desember 1954. 33 Panitia Adat Alam Minangkabau. Haluan 26 Maret1957. 34 Haluan 21 Maret 1957. k. 1.—
Pemerintahan Nagari Di bawah Kekuasaan Golongan Geanologis dan Individu
Pemerintahan nagari tidak berjalan lancar
emerintahan nagari tidak dapat berjalan lancar karena terba- P tasi peraturan-peraturan yang berlaku, yaitu tidak diijinkannya golongan genealogis mendapat kursi. Hal ini menimbulkan banyak kesulitan karena menurut adat kebiasaan nagari, kepala-kepala adat pada kenyataannya masih dituruti anak-anak buah termasuk perintahnya. Sehingga setiap peraturan dari golongan individu harus terlebih dahulu melalui kepala-kepala adat, hal ini jika mereka menginginkan kepatuhan anak-anak nagari. Hal seperti ini telah mengakibatkan tidak lancarnya pemerintahan di dalam nagari. Karena kondisi ini Negara berupaya mencari jalan lain, yaitu dengan membentuk kerapatan nagari yang susunan pemerintahannya sesuai dengan cara hidup dan kebutuhan masyarakat. Arus politik Negara kembali mengakui fungsi-fungsi klan dalam pemerintahan nagari.
Wali nagari diangkat
Pada tanggal 31 Agustus 1958, keluar surat keputusan Gubernur Sumatera Barat mengenai peraturan pemilihan, penunjukkan, pemberhentian serta perwakilan kepala nagari di wilayah Sumatera Barat bernomor No. GSB/1/KN/1958. Karena ini belum dapat optimal di Sumatera Barat, peraturan ini dianggap belum cukup memuaskan karena itu dikeluarkan satu keputusan Gubernur kelanjutannya GSB/2/KN/1958 mengenai petunjuk-petunjuk tentang cara menunjuk atau memilih kepala-kepala nagari. Berdasarkan pada kedua peraturan ini, maka terdapat tiga macam nama jabatan pemimpin nagari:
a. Kepala nagari
Kepala nagari ialah seseorang yang dipilih atau ditunjuk berdasarkan kepada salah satu peraturan yang disebut di atas.
b. Pejabat kepala nagari
Pejabat kepala nagari ialah seseorang yang dipilih atau ditunjuk sebelum berlakunya peratuan tersebut di atas.
Juga wali nagari yang lama dan yang diaktifkan kembali termasuk dalam golongan ini
C. Pejabat sementara kepala nagari
Pejabat sementara kepala nagari ialah seorang dari anggota kerapatan nagari yang ditunjuk oleh Bupati.
Kerapatan nagari disusun kembali
Dalam kedua peraturan tersebut, kerapatan nagari merupakan badan yang memiliki kerwenangan memilih ataupun menunjuk kepala nagari. Tanggal 6 Maret 1959 dikeluarkanlah petunjuk untuk mendaftarkan susunan kerapatan nagari ini berdasarkan kepada aturan IGOB pasal 8 ayat 5 dan pasal 10 ayat 2. Kebulatan-kebulatan nagari harus pula didaftarkan oleh Bupati untuk diperiksa apakah kebulatan ini antara lain tidak bertentangan dengan hukum adat.
Kerapatan penghulu-penghulu
Sebelum peraturan pokok tentang kerapatan nagari dikeluarkan pemerintahan daerah, fungsi kerapatan nagari ini dijalankan oleh kerapatan penghulu-penghulu yang diketuai petugas pemerintahan nagari dengan musyawarah para warga nagari.
Baru dengan peraturan 32/Desa/GSB/1959 susunan kerapatan nagari dan cara pembentukannya diatur. Golongan genealogis dan golongan individu duduk bersama dalam pemerintahan nagari,. Kerapatan nagari terdiri dari penghulu-penghulu dalam nagari, sejumlah alim ulama serta cerdik pandai menurut rapat orang terkemuka dari nagari. Peraturan ini mengatur pula rapat orang terkemuka nagari termasuk pemilihan anggota kerapatan nagari, golongan alim ulama dan cerdik pandai. Lewat peraturan ini maka tugas-tugas penghulu dalam pemerintahan mulai berfungsi, selain juga ada unsur anggota dari golongan individu. Sesuatu yang awalnya merupakan kerapatan penghulu dijadikan kerapatan nagari, sehingga anggota dari golongan individu juga dapat duduk dalam struktur pemerintahan nagari ini.
Wakil tiap klan duduk dalam musyawarah nagari
Dengan keputusan Presiden Republik Indonesia No. 52 tahun 1962 kepada penguasa perang daerah Sumatera Barat diberiKAN wewenang untuk mengatur tata pemerintahan nagari di wilayah Sumatera Barat. Maka dikeluarkan "Peraturan Tentang Penertiban Pemerintahan Nagari Penguasa Perang Daerah Sumatera Barat" yaitu untuk menyempurnakan sistem pemerintahan nagari. Dalam peraturan ini, kedudukan para penghulu-penghulu suku dalam badan musyawarah nagari diakui secara formal.
Penertiban pemerintahan nagari
Gubernur juga lalu mengeluarkan keputusan Gubernur tentang pelaksanaan peraturan penertiban pemerintahan nagari yang dinamakan P3N. Peraturan No. 3/Desa/GSB/1962 ini berisi petujuk pelaksanaan dari peraturan Penguasa Perang Daerah.
Pegawai nagari
Yang dinamakan pegawai nagari yaitu: juru tulis kepala nagari, pesuruh kantor, kepala-kepala kampong, pengurus pasar dan pegawai-pegawai pasar, serta pegawai-pegawai nagari yang lain. Pegawaipegawai nagari ini diangkat dan diperhatikan oleh Badan Musyawarah Nagari.
Anggota-anggota badan musyawarah nagari terdiri paling banyak 20 orang. Wakil setiap klan mendapatkan paling banyak 11 kursi. Wakil ini tidak perlu menjabat pangkat penghulu, tetapi penghulu menjadi prioritas. Jika penghulu yang bersangkutan tidak memenuhi syarat, maka dapat digantikan pemangku adat lain dalam klan misal manti, malin, dubalang, atau orang tuo. Jika di dalam suatu nagari banyaknya suku lebih dari 11, maka dalam keadaan seperti ini tidaklah diambil keputusan/wakil tiap-tiap klan tetapi melalu sistem utusan atau wakil dari pemangku adat secara bersama. Dari fakta ini, ternyata fungsi klan belum dipisahkan suaranya dalam pemerintahan nagari.
Dengan adanya peraturan militer di Sumatera Barat ini, maka mucul beberapa peraturan yang baru seperti:
I. Kepala Nagari
Kepala nagari sebagai kepala pemerintahan tingkat Ill diangkat Gubernur dari seorang calon yang diajukan Badan Musyawarah nagari. Jumlah calon paling banyak 3 orang, kemudian informasi tentang calon dipaparkan pada usulan pencalonan yang telah ditentukan formatnya. Pemerintahan Badan Musyawarah nagari memberikan surat usulan ini kepada Camat, diteruskan ke Bupati, kepala daerah Tingkat I dan Gubernur. Gubernur mengambil keputusan setelah membaca surat usulan pencalonan itu yang disertai pertimbangan dan rekomendasi camat dan bupati bersangkutan. Adakalanya, persyaratan ini tidak lengkap sehingga pengangkatan kepala nagari tidak dapat untuk dilaksanakan. Jika hal ini terjadi, maka Badan Musyawarah Nagari boleh mengajukan pencalonan kedua. Jika pencalonan kedua ini masih belum berhasil, maka Gubernur akan bertindak dengan kewenangannya untuk mengangkat orang lain.
Kantor Kepala Nagari dilengkapi dengan pegawai nagari seperti misalnya: Juru Tulis, Kepala Nagari dan Pesuruh Kantor. Bagian dari nagari yaitu, kampung-kampung, dikepalai Kepala Kampung yang selalu berhubungan dengan Kepala Nagari di kantor Kepala Nagari untuk menyelesaikan pekerjaan rutin setiap hari. Jika nagari mempunyai pasar, biasanya nagari yang letaknya diluar kota selalu mempunyai pasar, kepala dari pasar dan pegawai lain mejadi pegawai nageri. Pengangkatan dan pemberhentian pegawai nagari ditetapkan oleh Badan Musyawarah Nagari yang bersangkutan.
Untuk meringankan pekerjaan kepala nagari, maka dia dibantu Pamong Nagari. Mereka berhubungan erat dengan pegawai nagari untuk menyelesaikan persoalan-persoalan nagari. Ketua Badan Musyawarah nagari ini otomatis Kepala Nagari, jika dia berhalangan dapat menunjuk wakilnya yang dipilihnya dari Pamong Nagari. Untuk bisa melaksanakan keputusan Badan Musyawarah ini, dibentuk Badan Eksekutif dinamakan Pamong Nagari. Badan Eksekutif ini juga melakukan keputusan Badan Musyawarah dan melaksanakan keputusan Kepala Nagari dan Musyawarah Gabungan. Pamong Nagari ini diambil dari calon usulan Badan Musyawarah Nagari dan dilantik Gubernur selama masa kerja 3 tahun. Jadi pengangkatan dan pemberhentian Pamong Nagari ini adalah juga dilakukan oleh Gubernur.
Syarat menjadi Pamong Nagari sama dengan syarat menjadi Kepala Nagari, hanya umurnya dibatasi minimal 23 tahun. Yang termasuk dalam Pamong Nagari ialah Kepala Tata Usaha yang bergaji Rp. 900,- sebulan. Ketua Urusan Adat, Keamanan, Perekonomian dan Sosial masing-masing uga bergaji Rp. 750,- sebulan. Kepala Nagari sebagai Kepala Pemerintahan Daerah tingkat IIl juga termasuk Pamong Nagari.
II. Badan Musyawarah Nagari
Badan Musyawarah Nagari dibentuk dari wakil golongangolongan dalam nagari yang ikut merencanakan dan melaksanakan penyelesaian masalah serta kepentingan nagari. Jumlah anggota diluar ketua paling tidak 10 orang, paling banyak 20 orang. Setiap golongan diwakili satu orang, sementara kepentingan adat ini akan diwakili oleh golongan genealogis yaitu suku. Jadi jika dalam satu nagari ada 4 suku, kemungkinan adat akan diwakilil 4 orang. Kelompok lain misalnya golongan Buruh, Front Nasional, Agama atau kelompok lain, masing-masing akan diwakili satu orang. Ketua dari Badan Musyawarah ini adalah Kepala Nagari, jika berhalangan akan menunjuk wakilnya yang dipilihnya dari Pamong Nagari. Untuk melaksanakan keputusan Badan Musyawarah ini dibentuk suatu Badan Eksekutif.
III. Musyawarah Gabungan
Selain rapat yang diadakan Pamong Nagari, Badan Musyawarah Nagari berhak juga melakukan semacam rapat kerja yang dinamakan Musyawarah Gabungan. Pada rapat ini tergabung semua Pamong Nagari, anggota Badan Musyawarah dan 2 orang utusan dari kampung dalam lingkungan nagari yang bersangkutan. Badan Musyawarah nagari menunjuk ketua dari Musyawarah Gabungan yaitu kepala nagari.
Sidang Musyawarah Gabungan dapat diadakan atas undangan kepala nagari, juga dari undangan Badan Musyawarah jika memandang sidang perlu diadakan. Dari aturannya, ditetapkan sekurangkurangnya 6 bulan sekali. Hal yang dipersoalkan dalam sidang itu sekitar perekonomian nagari, administrasi nagari, dan soal yang tidak dapat diselesaikan Badan Musyawarah. Karena pamong nagari itu terkiat tugasnya adalah kepala bagian pekerjaan pemerintahan nagari, maka jika Kepala Nagari berhalangan, salah seorang dari Pamong Nagari itu akan mewakili kepala nagari. Penentuan tugas mewakili Kepala Nagari itu diadakan peraturan menurut nomor urutannya yang telah ditetapkan dalam peraturan.
Untuk menjadi Kepala Nagari ada persyaratan tertentu umpamanya: Calon itu warga Negara Indonesia, umur 30 tahun keatas, tinggal sekurang-kurangnya selama 6 bulan berturut-turut sampai pencalonan, berpendidikan paling rendah rekolah rakyat, berfikiran sehat, berkelakuan baik, cakap, berpengalaman, serta menerima ide Manipol dan Usdek sebagai haluan Negara, selain itu tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan kejahatan.
Kepala Nagari yang telah habis menjalankan masa kerjanya yaitu 3 tahun boleh dipilih lagi. Karena Wali Nagari diangkat Gubernur, pemberhentiannya juga dilakukan Gubernur. Karena kepala pemerintahan daerah harus melakukan sumpah jabatan, Wali Nagari pun harus melakukan sumpahnya sebelum memangku jabatannya. Sumpah ini dilakukan dimuka Bupati Kepala Daerah Tingkat Il. Pemberhentian kepala nagari terjadi karena permintaan sendiri, diperhentikan atasannya/Gubernur atau karena meninggal dunia. Gaji kepala nagari diambil dari kas-nagari. Biasanya gaji ini disebutkan tunjangan dan jumlahnya setiap bulan Rp. 1500,- (seribu lima ratus rupiah).
Rumah tangga nagari
Pemerintahan nagari mempunyai kewajiban dan kewenangan dalam nagarinya masing-masing. Pemerintahan nagari berhak pula mengatur dan mengurus rumah tangganya, dan dapat pula mengusahakan atau membela nagari serta penduduknya kepada pemerintahan daerah atasan. Pemerintahan nagari berwenang mengambil keputusan untuk kepentingan rumah-tangganya serta menjalankan semua peraturan lebih tinggi yang pelaksanaannya dibebankan jepada nagari. Selain itu, pemerintahan nagari pula berhak mengambil tindakan yang ditugaskan kepadanya misalnya dakan bidang kepolisian, pengadilan, pertahanan dan ketertiban umum sepanjang semua itu diatur melalui perunangan yang ada.
Keputusan nagari
Keputusan rapat nagari digolongkan ke dalam tiga kategori yaitu:
Keputusan Musyawarah Gabungan.
Keputusan Badan Musyawarah Nagari.
Keputusan Kepala Nagari.
Ketiga keputusan rapat nagari ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan – perundangan yang lebih tinggi. Dan segala keputusan nagari dilakukan menurut adat yang berlaku di tempat masing-masing. Semua keputusan nagari itu haruslah dikirimkan kepada Bupati/Kepala
Daerah Tingkat Il untuk diperiksa, apakah keputusan itu bertentangan dengan kepentingan masyarakat atau bertentangan dengan peraturanperundangan yang ada. Selain itu, keputusan ini dapat dibatalkan Bupati/Kepala Daerah Tingkat Il dengan disertai alasan-alasan pembatalannya selain dapat pula diselesaikan dengan alasan-alasan yang sewajarnya.
Setelah 30 hari diterima maka keputusan nagari itu mempunyai kekuatan hukum. Dari Bupati/Kepala daerah Tingkat Il surat keputusan dikirimkan langsung ke Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang memberi keputusan pada tingkatan yang terakhir.
Teritori nagari
Yang dimaksud teritori disini adalah wilayah. Besarnya wilayah meliputi daerah persekutuan hukum adat yang terjadi menurut sejarah atau sebagai akibat berlakunya peraturan-perundangan. Dalam ketetapan Gubernur No. 4/Desa/GSB/1962 wilayah satu nagari ditentukan menurut keadaan pada tanggal 17 Agustus 1945, kecuali yang telah ada perubahannya dengan satu keputusan atau surat keputusan dari Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I.
Bagian wilayah nagari
Teritori nagari terbagi dalam beberapa resort yang dinamakan kampong yang dikepalai seorang kepala kampong. Apa yang dimaksud dengan kampong?. Hanya ditentukan saja ialah kesatuan kemasyarakatan dan bukan kesatuan kemasyarakatan yang bersendi kepada teritorial saja.
Kerja sama nagari
Untuk mengatur sesuatu usaha bersama, beberapa nagari dapat mengadakan kerja sama yang diatur bersama nagari-nagari bersangkutan atas dasar musyawarah. Usaha yang dimaksud ini ialah usaha dalam bidang perekonomian yang ditunjukkan kepada pembangunan masyarakat nagari.
Sumber pendapatan nagari
Keuangan satu nagari terdiri dari sumber-sumber pendapatan nagari sendiri dan komisi, subsidi atau sumbangan pemerintah. Ketentuan sumber pendapatan nagari ini diatur Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan lain-lain, atas usul dari musyawarah gabungan yang telah disetujui Bupati/Kepala Daerah Tingkat II. Semua uang nagari dimasukkan dalam satu kas. Dalam peraturan lain ditetapkan apakah keuangan nagari. Yaitu keuangan nagari termasuk semua jenis uang umum, uang pasar, dan uang pembangunan. Uang maksudnya semua uang yang diperoleh dari pendapatan nagari, subsidi, komisi dan sumbangan pemerintah.
Pendapatan nagari
Pendapatan nagari terdiri dari iuran nagari, uang pas ternak, yang penjualan nomor rumah, uang kartu penduduk, uang surat keterangan yang dikeluarkan kepala nagari, uang bunga kayu menurut peraturan jawatan kehutanan, uang bunga pasir dan batu, iuran pengairan dan keuntungan dari pasar. Besarnya dari uang ini dan cara memungutnya ditetapkan oleh Musyawarah Gabungan.
Uang pasar
Uang pasar yaitu diperoleh dari pendapatan pasar yang besaran dan cara memungut ditetapkan Badan Komisi Pasar.
Uang pembangunan
Uang pembangunan ialah uang iuran yang ditarik dari penduduk untuk sesuatu pembangunan, yang besarnya, cara memungutnya dan sebagainya telah ditetapkan keputusan Musyawarah Gabungan bersama dengan badan koordinasi pembangunan masyarakat dengan kecamatan yang bersangkutan. Selain itu, musyawarah gabungan dapat pula menetapkan sumber-sumber lainnya asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Pengeluaran uang-uang nagari
Biaya pungut (collecteloon).
Gaji atau tunjangan bagi Kepala Nagari, Pamong Nagari, dan pegawai Nagari yang lain.
Keperluan dari rapat Musyawarah Gabungan dan Bdan Musyawarah Nagari.
Biaya kantor.
Pemeliharaan dan perbaikan ringan bangunan-bangunan kepunyaan nagari.
Pemeliharaan jalan, jembatan, polongan, penyeberangan atau kepentingan lalu lintas, darat dan air yang tidak masuk urusan PU Propinsi dan Kabupaten.
Pemeliharaan pengairan.
Biaya untuk memajukan kemakmuran rakyat.
Biaya untuk memajukan kebudayaan rakyat, termasuk pembasmian buta huruf.
Biaya untuk urusan agama.
Biaya untuk urusan kebudayaan dan kesenian, termasuk pemeliharaan balai adat.
luran untuk usaha bersama beberapa nagari.
Uang simpanan (dana cadangan-reserverfonds).
Pengeluaran yang belum tentu.
Uang pasar dapat dipergunakan jika ada hubungannya dengan pasar. Uang pembangunan dipergunakan semata-mata untuk obyek pembangunan baru dan perbaikan obyek lama. Siapakah yang harus bertanggungjawab tentang uang nagari/. Yang bertanggungjawab ialah kepala nagari, akan tetapi uang pasar serikat masuk menjadi tanggungjawab ketua Badan Komisi Pasar. Untuk menjamin keuangan supaya tidak hilang, ada kewajiban dari setiap nagari dan badan komisi pasar mempunyai peti besi untuk penyimpanan uang.
Anggaran belanja dan pendapatan nagari
Menurut pasal 5 keputusan Gubernur No. 4/Desa/GSB/1962, setahun pada bulan Oktober, BadanMusyawarah Nagari dan badan komisi pasar menetapkan anggaran perbelanjaan dan pendapatan untuk tahun berikutnya. Anggaran ini boleh dijalankan setelah disahkan tentang nagari, sementara untuk pasar A ditetapkan Bupati/Kepala Derah Tingkat II, sementara mengenai pasar C oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
Kalau anggaran ini belum dapat pengesahan pada 1 Januari, maka anggaran tahun yang terdahulu dipakai sebagai pedoman. Anggaran tidak boleh menutup uang masuk. Setiap tahun untuk sementara dibikin perhitungan uang masuk dan uang keluar, dan selambat-lambatnya pada 1 Maret telah disampaikan kepada Bupati. Selain dari hal tersebut, diatur pula cara menyusun satu anggaran belanja dengan buku-bukunya yang harus ada setelah pemeriksaan kas nagari.
Tentang pasar nagari dikeluarkan peraturan untuk menegaskan kedudukannya dengan instruksi Nomer 5/Desa/GSB/1962.
Pasar
Pasar-pasar ini terbagi atas 3 yaitu :
1. Kalau suatu nagari mempunyai sebuah pasar dan urusan pasar itu diurus oleh nagari itu sendiri, maka pasar itu dinamakan pasar A.
2. Kalau pasar itu kepunyaan beberapa nagari dalam sebuah kecamatan dan urusan pasar itu diurus nagari yang masing-masing memilikinya, maka pasar-pasar itu dinamakan pasar B.
3. Kalau pasar itu milik beberapa nagari dan menjangkau beberapa kecamatan, dan urusan pasar diurus oleh nagari-nagari dan kecamatan-kecamatan bersama-sama maka pasar itu dinamakan pasar C.
Pasar tersebut di atas administrasinya terpisah dari administrasi nagari-nagari dan kecamatan-kecamatan, yaitu lewat satu badan yang dinamakan Badan Komisi Pasar. Badan inilah yang mengurus segala sesuatu yang bersangkutan dengan pasar.
Badan Komisi Pasar B
Ketua Badan Komisi Pasar B, ialah Camat/Assisten Wedana sebagai pemilik dari pasar itu, para penggeraknya usahanya ialah pegawai kantor kecamatan jika pasar itu terletak di ibu kecamatan. Kalau pasar tidak terletak di ibu kecamatan, setia usahanya ditunjuk badan komisi. Anggota terdiri dari kepala-kepala nagari dan seorang anggota Badan Musyawarah Nagari dari setiap nagari yang berserikat.
Badan Komisi Pasar C
Ketua Badan Komisi Pasar C, ialah Bupati/Kepala Daerah tingkat Il atau Pamong Praja yang mengepalai sebagian urusan desa pada kantor daerah tingkat Il, setia usahanya seorang pegawai dari ibu kota Kabupaten. Kalau pasar itu terletak diluar ibu Kabupaten, setia usahanya ditunjuk Badan Komisi. Anggota terdiri dari camat, kepala nagari dan seorang diluar pemerintahan setiap Kecamatan yang bersangkutan yaitu dengan penunjukkan oleh Bupati Kepala Daerah tingkat II.
Badan Komisi Pasar B ditetapkan Bupati Kepala Daerah tingkat II dan untuk pasar C ditetapkan Gubernur Kepala Daerah tingkat I. Tunjangan untuk anggota Badan Komisi Pasar ditetapkan Badan Komisi itu yaitu untuk misalnya ongkos-ongkos perjalanan dan penginapan yang diberikan ganti kerugian.
PERJUANGAN GOLONGAN GENEALOGIS MELALUI KONPERENSI NINIK MAMAK YANG KECIL SE-SUMATERA BARAT
Revolusi yang terjadi akibat dari konferensi ninik mamak kedua Sumatera Barat, terjadi karena sesuai dengan peraturan baru pemerintahan nagari, para ninik mamak dibatasi suaranya dalam pemerintahan nagari. Padahal menurut kebiasaan, golongan genealogis melaksanakan pemerintahan nagari sebelum masuknya VOC di Sumatera
Barat dan terus seperti itu sampai berlakunya IGOB. Hal ini terus berlangsung sampai ke tahun 1958, mereka memiliki kesetaraan duduk bersama dengan golongan individu.
Pemerintah daerah berupaya mencari kompromi dengan golongan genealogis yang dimungkinkan dengan adanya penyempurnaan dari keputusan Presiden RI No. 52 tahun 1962. Keputusan Presiden ini dikeluarkan untuk menyesuaikan kondisi di Sumatera Barat sesuai tuntutan revolusi. Melalui keputusan ini, Penguasa Perang Daerah Sumatera Barat mendapatkan kekuasaan mengatur tata pemerintahan nagari di Sumatera Barat. Dengan peraturan SOB bernomor Pert./Peperda/01/4/1962, maka kekuasaan penghulu-penghulu dan ninik mamak dalam pemerintahan disempurnakan, dalam pengertian ini mereka mendapatkan setidaknya satu suara saja. Pembagian kursi yang dahulunya ini dijamin dengan gelar dari klan-inti, ditempati sekarang oleh golongan baru yaitu seperti yang tersebut di bawah ini:
Pemangku Adat/Penghulu, tiap klan 1 orang.1
golongan Agama/Alim-Ulama 1 orang
Front Nasional Ranting 1 orang
Lembaga Sosial Desa 1 orang
Koperasi Desa 1 orang
golongan Wanita 1 orang
golongan Tani/Nelayan 1 orang
golongan Buruh 1 orang
golongan Pemuda 1 orang
golongan Veteran/Angkatan 45 1 orang
Badan Negara
Keputusan-keputusan, pernyataan revolusi dan seruan kemudian diproklamirkan dalam forum tersebut.² Latar belakang konferensi ini, terkait ketidakpuasan dari mereka atas kebijakan land-reform dan pemerintahan nagari. Di samping serangkaian protes ini, golongan genealogis membentuk satu badan organisasi yang bernama Persatuan Pemangku Adat Alam Minangkabau yang tujuannya sebagai berikut:
"Mempersatukan tenaga dan pikiran untuk memperjuangkan dan berusaha sesuai dengan tujuan Negara, memperbaiki tingkat kemakmuran anak kemenakan khususnya dan Rakyat Indonesia umumnya, dalam rangka pembentukan masyarakat Indonesia yang demokratis adil dan makmur yakni Sosialisme Indonesia".
Perlu kita perhatikan disini, perjuangan mereka meliputi kepentingan dari anak dan kemenakan yang berarti sekaligus kepentingan golongan individu serta golongan genealogis. Yaitu untuk mempertahankan kepentingan golongan genealogis ini dalam rangka 'Sosialisme Indonesia'. Tentang persoalan ini, kita akan memperdalam melalui kajian pada bab terakhir dari buku ini.
Untuk itu, lota perlu kita meninjau terlebih dahulu resolusi yang telah dikeluarkan mengenai bidang pemerintahan nagari. Menurut ninik mamak, jumlah kaum yang ada di Sumatera Barat kuranglebih175.000 kesatuan, dengan jumlah penghulu sebanyak 22.500 yang tersebar di seluruh wilayah Sumatera Barat. Kesatuan klan-klan ini memikul tanggung jawab besar dalam menggerakkan membimbing anak kemenakan supaya turut aktif pula menyingsingkan baju, memeras keringat dalam menyelesaikan revolusi Indonesia. Untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang amat berat tersebut, golongan genealogis menganggap fungsinya sangat penting.
Dengan demikian, mereka menuntut sistem kepemimpinan gaya baru berada di bawah komando PJM. Presiden yang disebut Panca Tunggal. Di Nagari-nagari, Panca Tunggal itu terdiri dari:
Kepala Nagari
Wakil Ninik Mamak
Wakil Golongan Nasional
Wakil Golongan Agama
Wakil Golongan Komunis
Yang sistemnya terusat, terpadu dan menyatu pada Front Nasional setempat.3 Sementara strukturnya di Kecamatan terdiri dari:
Camat
Buterpra
Polisi
Front Nasional
Wakil Ninik Mamak
Selain itu, mereka juga menuntut kepada Gubernur Sumatera Barat supaya menegaskan dalam peraturan adanya beban dan tanggung jawab para ninik mamak di Sumatera Barat sesuai dengan sumpah penghulu, dengan mendasarkan adat yang masih tetap berlaku dan harus dipedomani setiap penghulu di dalam kaumnya.
Maka disini kita melihat permohonan dari golongan genealogis, agar fungsi dari ninik mamak diakui dalam peraturan yang akan dikeluarkan. Fungsi yang sekarang ini sudah kabur dalam bidang pemerintahan nagari, fungsi yang harus dilaksanakan atas miliknya yang sekarang sudah jadi milik Negara. Hal ini karena akibat peraturan P3N maka harta kekayaan klan harus dijadikan milik individu dan bukan milik komunal. Juga terkait dengan kebijakan landreform, sebuah resolusi juga dikeluarkan.
Menuntut kepada Pemerintahan Daerah Sumatera Barat supaya mengikut sertakan ninik mamak/dan mendudukan ninik mamak dalam landreform baik ditingkat I, Il maupun kecamatan-kecamatan dan kenagarian.
Menuntut supaya pendaftaran tanah harus dilakukan melalui Mamak Kepala Suku, Mamak Kepala Waris dari kaum tersebut.
Menuntut supaya mengikut sertakan ninik mamak sebagai anggota pada Pengadilan Landreform di wilayah daerah Tingkat I Sumatera Barat.
Untuk kesempurnaan dalam pelaksanaannya kepada Pimpinan Konferensi ninik mamak Sumatera Barat, agar diberikan tugas untuk melakukan indoktrinasi tentang UU Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 sampai ke tingkat nagari-nagari.
Para ninik mamak ini ingin duduk dalam panitia landreform dengan menuntut agar pendaftaran tanah dilaksanakan oleh kepala klan atau mamak kepala waris. kita telah menguraikan di bagian pendahuluan, bahwa batas teritori klan tidak jarang dari puncak gunung satu ke puncak gunung lain dan perbatasa ini ditentukan batas alam. Pada saat pendaftaran untuk menentukan batas ini pasti mengalami kesulitan disertai ongkos yang besar. Karena pada dasarnya seluruh alam Minangkabau sudah dibagi-bagi milik tanahnya, atau dengan perkataan lain, hampir tidak ada tanah yang tidak ada pemiliknya. Kita juga sudah melihat periode sebelumnya, kesulitan apa yang telah dialami pemerintahan kolonial untuk melaksanakan kebijakan Domeinbeginsel.
Jika kita meneliti latar-belakang dari peserta konperensi ini, mereka merupakan para datuk dari hampir wilayah Kabupaten di seluruh Sumatera Barat. Sejumlah mereka telah menetap di kota-kota besar, dan ada pula mempunyai kedudukan dalam partai-partai politik, sehingga muncul tanda pertanyaan kita, apakah Datuk-datuk ini benarbenar mewakili suku-suku yang hidup.4 Tidak ada bukti yang jelas misalnya dalam suatu kebulatan kaum, maupun kebulatan suku ataupun kebulatan kerapatan adat, tentang wakil yang sah dari klan-klan yang turut hadir dalam konperensi tersebut. Sehingga ada keraguan menurut kami, apakah banyak tuntutan yang dikemukakan merupakan suatu suara partai politik belaka, atau suara yang dikeluarkan klan-klan Minangkabau.
Sebagaimana kita uraikan dalam bagian-bagian sebelumnya tentang mamak yang melakukan pidato dalam konferensi tersebut dengan menggebu-gebu memang benar-benar bertindak sebagai wakil klan minang. Oleh karena itu, kami menganjurkan kepada pemerintah daerah maupun pusat, agar memperhatikan resolusi yang berisi seruan mereka. Dalam rangka sosialisme Indonesia, maka resolusi tersebut amat perlu untuk dicari jalan keluarnya yaitu mencapai sosialisme yang berdasarkan kepada sistem keturunan parental, untuk mencapai tujuan meningkatkan tarap hidup dari masyarakat Indonesia. Jika dalam jiwa Soisalisme Indonesia ini tidak ada sikap kompromi di antara arus pemikiran politik Negara dengan organisasi sistem unilateral, maka setidaknya tidak mengabaikan faktor peralihan zaman yang sangat jelas-jelas faktanya.
SEBAB-SEBAB KEGIATAN, PENYIMPANGAN DALAM BIDANG HUKUM ADAT MINANGKABAU, SEBAGAIMANA MUNCUL DALAM BERITA-BERITA DI KORAN HARIAN PENERANGAN DAN KORAN HARIAN HALUAN DISEKITAR TAHUN 1955
Di bagian pendahuluan kami telah berjanji menyelidiki tentang penyebab berita yang dimuat dalam dua harian Kota Padang, yang mencerminkan kegelisahan seluruh kalangan golongan genealogis terhadap semua unsur perubahan, penyimpangan dan kegiatan masyarakat adat. Dalam bagian ini, kami berupaya untuk menguraikan dalam bentuk ikhtisar sebab-sebab terjadinya perselisihan paham dan penyimpangan dan kegiatan, yang kerangka dasarnya bertujuan untuk pengembangan pemerintahan desa di Minangkabau.
Dalam konteks ini, kami menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut;
Sejak dahulu kala masyarakat nagari hidup dalam paguyuban hidup sebagai klan. Ini berarti suatu klan-ship yang berorganisasi, dengan mempunyai tiga constituent element: a. pemerintahan, b. pengikut-pengikut, c. harta kekayaan.
Pengikut nagari ialah anggota satu klan-ship dengan memegang solidaritas antar anggotanya. Harta kekayaan nagari terutama tanah ulayat dan hasilnya. Karena pengaruh agama Islam serta sistem ekonomi modern, mulailah berubah corak pergaulan hidup anggota-anggota klan-ship ini menjadi brayat mandiri.
Timbullah pertentangan di antara golongan genealogis dan golongan individu.
Sejak dahulu kala, pemerintahan nagari ini berada di bawah kekuasaan golongan genealogis. Sejak permulaan abad 20 dan khususnya setelah tahun 1946, timbul aliran pemikiran baru pemerintahan Negara untuk mengalihkan kekuasaan dalam nagari dari golongan genealogis kepada golongan individu.
Dengan berlakunya peraturan DPRN, maka mulailah Negara merubah lembaga kemsyarakatan secara radikal. Pemerintahan lama diganti dengan lembaga-lembaga dan hukum yang baru. Pengembangan teknis, keinginan mengadakan masyarakat adil dan makmur yang merata, pemakaian sumber-sumber kekayaan Negara secara efisien, ataupun menaikkan taraf hidup masyarakat minangkabau dan sebagainya, secara bersama mendorong pemerintahan Negara, semuanya ini merubah struktur lama, dengan memaksa golongan-golongan pemangku adat menerima unsurunsur baru. Pada awalnya, semua kalangan golongan pemangku adat ini tidak ingin menerima unsur-unsur yang baru itu.
Timbullah pertentangan sebagai satu “the struggle for life" di kalangan golongan yang ingin mempertahankan haknya yang telah berabad-abad, melawan sistem dan golongan baru yang tidak mengakui hak kuno tersebut dan menganggapnya bertentangan dengan sistem pemerintahan negara. Pada berbagai kesempatan yang memungkinkan, berbagai tindakan telah dilakukan golongan genealogis ini untuk merebut kembali dominasi kekuasaannya.
Perkembangan organisasi nagari dan sistem paguyuban hidupnya inilah yang lalu telah mengakibatkan pertentangan di kalangan masyarakat adat Minangkabau, sebagaimana yang dapat kita baca pada harian Penerangan dan harian Haluan yang mencapai puncaknya dalam tahun 1957.
Pemerintahan nagari pada dasarnya saling mempengaruhi pergaulan hidup dari masyarakat Minangkabau. Untuk memodernisasi pemerintahan nagari ini, maka perlu untuk memodernisasi terlebih dahulu rakyat/masyarakat nagari.
Selama rakyat nagari merupakan suatu bentuk klan-ship yang hidup, maka wakil-wakil klanship perlu duduk dalam pemerintahan nagari yang tujuannya untuk dapat melancarkan roda pemerintahan.
Kemudian dirubah menjadi hanya 1 orang sebagai wakil buat dolongan Adat.
2 Pada waktu itu kami ditunjuk oleh Kantor Gubernuran sebagai anggota tim peneliti dengan surat perintah bernomor B.Q.P.O. 1/1964.
3 Sampai sekarang golongan genealogis belum menjadi anggota Front Nasional.
4 Kami khawatir apakah mereka tidak tinggal bersama-sama dengan isteri dan anakanak dan tidak lagi dengan kemenakan-kemenakan.
Jalan Keluar Menuju Sosialisme Indonesia
“Tetapi revolusi jaman sekarang?. Revolusi jaman sekarang adalah revolusi yang simultan. Yaitu suatu revolusi yang sekaligus “memborong" beberapa persoalan. Misalnya Revolusi kita. Revolusi kita ini ya revolusi politik ya revolusi ekonomi, ya revolusi sosial, ya revolusi kebudayaan, ya revolusi segala macam".
Presiden Sukarno.
aka sampailah kita kepada persoalan mencari jalan keluar M dan perlu dikatakan disini, upaya pencarian ini tidak luput dari kesederhanan metode penelitian kami. Bagi Negara, pemerintahan nagari merupakan tanda Tanya terkait dengan persoalan pokok untuk mencapai satu Pembangunan Semesta Berencana kearah Sosialisme Indonesia. Dalam uraian ini, kami tidak menitik-beratkan pada Sosialisme Indonesia, tetapi hanya membicarakan saja bahwa pokok karangan ini terkait erat dengan permasalahan itu. Hal ini karena Sosialisme Indonesia pada hakekatnya ada mempunyai suatu dasar dan kerangka ilmiah tersendiri.
Dengan tercapainya kemerdekaan, belumlah berarti telah tercapainya cita-cita revolusi. Kesulitan muncul tentang nasib 90 juta warga Negara Indonesia (1960), yang tersebar di lebih kurang tiga ribu buah pulau.1 Adanya perbedaan dalam soal adat-adat yang berlaku di masing-masing daerah, jarak yang terlalu jauh ke daerah lainnya, termasuk masalah partai politik yang saling tuduh menuduh, bermanuver ke kiri serta ke kanan.² Hal ini menunjukkan fakta bahwa cita-cita dari revolusi Indonesia masih jauh dari tujuannya dan belum selesai. Selama belum tercapai penyelesaian atas masalah Negara dan suatu masalah multi-complex seperti pemerintahan nagari. Misalnya pada proses pelaksanaan undang-undang pokok agraria, yang menginginkan tanah-tanah ulayat dari keluarga-keluarga yang masih belum selesai. Jika hal ini belum juga selesai, maka revolusi kita akan berjalan terus.
Dualisme Indonesia sejak sekularisme Agama
Bukan suatu kebetulan saja sistem sosialisme yang dipilih sebagai pemikiran politik yang sesuai untuk masyarakat Indonesia. Di negara-negara besar Asia juga dipilih aliran politik misalnya Negara RRT yang telah diketahui umum, begitu pula Negara India yang berpegang kepada aliran sosialisme dan anti kapitalisme.
Menurut Nehru “. ....... were already proclaiming capitalism to be irreconcilable with democracy and looking forward to socialism as the necessary outcome of the democratie struggle for national independence....".3 Jelas menurut Nehru, kapitalisme tidak dapat berjalan seiirng dengan demokrasi serta beliau mengharapkan sosialisme sebagai satu-satunya jalan keluar yang seharusnya dalam perjuangan yang demokratis untuk mencapai tujuan kemerdekaan nasional. Negara yang masih berada di dalam taraf perkembangan menuju stabilitas dan tergantung pada hasil agraris; maka sistem sosialisme merupakan satu-satunya jalan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat.
Sosialisme yang dimaksud bukanlah sosialisme yang dipraktikkan di Negara lain. Yaitu sistem komunisme menurut GDA Cole yang bertujuan supaya dapat memperalat orang nasionalis buat kepentingan Soviet Union.4 Akan tetapi Sosialisme ala Indonesia yang bertujuan semata-mata untuk kepentingan masyarakat Indonesia, ini bersumber kepada Pancasila dan berdasarkan kepribadian bangsa Indonesia pada umumnya dan masyarakat nagari. Atau sosialisme dalam bangsa Indonesia pada umumnya dan masyarakat nagari pada khususnya. Sangat jelas aliran yang anti Tuhan tidak mungkin dapat berakar pada Negara yang 90 % masyarakatnya adalah pemeluk agama Islam. Sistem Sosialisme tidak perlu ditakuti sebagai ideologi yang anti agama, sebagaimana secara gampang dapat dipelajari dari konteks sejarah Frederick Denison Maurice yang dianggap sebagai pelopor gerakan sosialis tahun 1848 di Inggris.5
Sebagaimana kapitalisme yang menjalankan revolusi atas feodalisme, begitu pula Presiden Soekarno kita yang menganggap revolusi belum selesai sebelum ideologi sosialisme mendapat kemenangan.6 Begitupun terjadi di Belanda yaitu suatu gerakan sosialisme yang dipelopori saudara Talma Alaberse dan Toelstra yang menggerakkan Partai Katholik, Partai Protestan, dan Partai Kristen untuk bersatu mengusahakan sebuah lapangan hidup yang lebih baik dari sebelumnya untuk masyarakat golongan rendah. Sejak gerakan ini muncul, pemerintahan Belanda terpaksa mencurahkan pikirannya ke upaya perbaikan kondisi dalam bidang kultural, sosial, ekonomi, dan teknis.
Sosialisme Indonesia telah lahir pada awal abad ke-20
Maka tidak perlu disangsikan lagi, bahwa ajaran Sosialisme Indonesia adalah suatu ideologi Negara yang ber-Tuhan. Sebenarnya kecenderungan ke arah sosialisme sudah lama terkandung di hati Presiden Sukarno, bahkan sebelum muncul di kancah arena perjuangan politik. Gerakan nasional yang pertama diadakan di bawah pimpinan Budi Utomo tahun 1908 hanya dalam terfokus ke bidang pendidikan, kemudian dalam tahun 1918 Serikat Islam didirikan yang bergerak dalam lingkungan rohani dan ekonomi dan masih belum berani menentang kolonialisme. Pada tahun 1923 Presiden Sukarno memperoleh sebuah kesempatan berpidato di muka umum, dimana kesempatan ini membuatnya dianggap sebagai calon pemimpin nasional berkaliber besar di jaman yang akan datang serta membahayakan kedudukan imperialisme, kapitalisme dan kolonialisme. Terlebih setelah didirikannya Partai Nasional Indonesia tahun 1927. Tujuan utama perjuangan organisasi ini, yaitu mencapai kemerdekaan Indonesia. Tanggal 23 Desember 1929 karena aktivitas politiknya, dia dipenjarakan. Bukubuku yang menganut cita-cita Sosialisme Indonesia sudah dapat dibaca dalam berbagai karangannya saat berjuang menentang pemerintahan Belanda.8
Pada kenyataannya, setelah menjalankan politik liberalisme selama awal-awal tahun pemerintahannya yang tidak membawa hasil yang diharapkan, maka Presiden Soekarno memutuskan mengakhiri sistim liberalisme dan beralih pada sistem sosialisme Indonesia. Beliau berupaya membawa sistem kepribadian bangsa ini ke arah tujuan masyarakat berkeadilan sosial, sebagaimana perkataannya:
“Berilah bangsa kita satu demokrasi yang tidak liar. Berilah bangsa kita satu demokrasi gotong-royong yang tidak saling jegal-jegal. Berilah bangsa kita satu demokrasi “met leiderschep" ke arah keadilan sosial. Berilah bangsa kita satu demokrasi terpimpin. Sebab demokrasi yang membiarkan seribu macam tujuan bagi golongan atau perseorangan, akan menenggelamkan kepentingan nasional ke dalam derasnya arus malapetaka”.
Apa sebabnya?. Karena telah ada haluan Negara yang perlu diambil sebagai pedoman untuk pedoman alat-alat pemerintahan. Tujuan Sosialisme Indonesia adalah membentuk masyarakat adil dan makmur dengan menaikkan taraf hidup masyarakat, memperbanyak hasilnya dan mendistribusikannya secara merata. Revolusi dianggap belum lagi selesai, karena tujuan belum tercapai melaksanakan amanat penderitaan rakyat. Dalam Manifesto Politik disebutkan, bahwa tujuan revolusi adalah sama dengan 'social conscience of man'.
Dekrit Presiden untuk membubarkan Konstituante serta kembali kepada UUD 1945, tidak bisa dipisahkan dari penjelasan Presiden dan yang menguatkan tujuan pertama. Hal ini menandai berakhirnya cara hidup demokrasi liberalisme di alam Indonesia, serta merupakan satu peristiwa bersejarah mengenai timbulnya demokrasi terpimpin. Maka pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yaitu pada hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-14, maka Dewan Pertimbangan Agung menamakan pidatonya ini sebagai Manipol. Intisari MANIPOL yang disebut Bung Karno sebagai USDEK, berkaitan dengan judul pidato beliau di hadapan segenap pemuda-pemudi se-Indonesia. Pidatonya pada tanggal 17 Agustus 1959 ini sebenarnya berisi lima intisari pokok: UUD 1945, sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin dan kepribadian Indonesia. Jika huruf depan dari kelima hal tersebut digabungkan, maka akan menjadi kata USDEK. Sekarang, mari kita meneliti cara pelaksanaan dari ucapan Presiden Soekarno yang menegaskan satu landasan baru menuju suatu jaman baru.
SOSIALISME INDONESIA: KEMBALI PADA UNIFICATIE DAN CODIFICATIE THEORY VAN VOOLLENHOVEN DAN TER HAAR SUDAH KETINGGALAN JAMAN
Untuk melaksanakan MANIPOL USDEK ditugaskan pada DE- PERNAS untuk menyusun suatu blue-print. Instansi ini diharapkan membuat suatu garis besar sebagai pedoman bagi pemerintah agar dapat bekerja dan menaikkan taraf masyarakat ke arah adil dan makmur menurut konsep Sosialisme Indonesia. Melalui satu ketetapan MPRS No. 1/1960 mengenai garis besar haluan Negara, dan juga Tap MPRS No 2 tentang pembangunan semesta berencana, fondasi untuk membentuk sistem hukum nasional yang berlaku di periode yang akan dating. Keputusan Presiden No. 194 tanggal 6 Mei 1961, kemudian membentuk kembali secara definitif Lembaga Pembinaan Hukum Nasional yang tugas utamanya untuk melaksanakan pembinaan hukum nasional seperti dimaksud MPRS. Hal ini juga termasuk menyiapkan rancangan perundang-undangan nasional untuk dapat menggantikan peraturan yang tidak sesuai dengan tata hukum nasional.
Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. 2/MPRS/1960, direncanakan bentuk pemerintahan nagari yang berlainan dari peraturan IGOB. Semua warga penduduk desa baik pria maupun wanita berhak memilih dan dipilih, anggota klan berhak memilih calonnya bahkan juga dapat ditunjuk sebagai calon untuk duduk dalam pemerintahan nagari. Tidak hanya kepala klan, bahkan seluruh penduduk dapat mengganti kedudukannya. Fungsi kepala adat dengan demikian tidak mempunyai arti lagi; karena untuk mengatur perumahtanggaan nagari akan diatur dengan undang-undang. Dalam pembentukan pemerintahan tingkat terendah, pemerintah selalu akan memperhatikan faktor psikologis masyarakat.
Jika di masa lalu seorang kepala desa yang sejak dulu kala seharusnya seorang pria, maka di jaman akan datang seorang wanitapun dapat dipilih. Maka peranan dari klan dalam Sosialisme Indonesia tak dapat dipersoalkan lagi. Seorang kepala adat bisa duduk dalam pemerintahan bukan untuk mewakili golongan genealogis lagi, bahkan dia bisa hanya sekedar mewakili golongan individu. Tata hukum ini harus merupakan pencerminan masyarakat yang sedang tumbuh. Persoalan terpenting yang perlu untuk dikemukakan disini, ketua sektor Perdata termasuk bidang kepentingan pemerintahan dan harta klan diketuai keturunan Bundo Kandung yaitu Mr. Hazairin. Beliau pasti tidak buta terhadap kebutuhan-kebutuhan serta kepentingan dari pemerintahan, dan harta klan yang perlu dewasa ini disesuaikan dengan cara hidup Sosialisme Indonesia.
Masyarakat Minangkabau yang masih berorganisasi klan, seharusnya akan selalu memandang pekerjaan Prof. Mr. Hazairin sebagai pekerjaan yang murni. Dia sekarang menjadi penghubung antara gerakan Sosialisme Indonesia dan sistem Sosialisme ala Minangkabau, untuk mempertinggi taraf hidup masyarakat atau memperbaiki hukum positif yang berlaku sekarang. Beliau merupakan penghubung antara konsep das sein dengan das sollen. Bahkan dapat dikatakan, beliau merupakan perantara dari konsep perubahan dari keturunan sistem matrilineal ke sistem parental.
Struktur klan tak bisa dirubah sekaligus dengan perintah dari atasan
Tetapi pekerjaannya tentu mempunyai tanggungjawab yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Apabila beliau mengolah permasalahan ini secara sungguh-sungguh dan mengupas persoalan sampai keakar-akarnya; maka dia akan mendapat gambaran kenyataan seperti yang pernah diuraikan dalam bukunya: Hukum Baru di Indonesia. Hal ini berarti penyusunan hukum baru menjadi tugas seluruh kita yang ada di negara Indonesia. Dengan sendirinya, peralihan dari masa yang sekarang kepada masa yang akan datang pasti memakan waktu.
Dasar-dasar dan azas Tatanan Hukum Nasional ditetapkan oleh badan perncana telah dengan rumusan sebagai berikut :
1. Dasar pokok Hukum Nasional Republik Indonesia adalah Pancasila.
2. Hukum Nasional bersifat :
a. Pengayoman
b. Gotong Royong
C. Kekeluargaan
d. Toleransi
e. Anti kolonialisme, imperialisme dan feodalisme.
3. Semua hukum sedapat mungkin diberikan bentuk feodalisme.
4. Selain hukum tertulis, hukum tidak tertulis juga diakui sepanjang tidak menghambat terbentuknya Masyarakat Sosialisme Indonesia.
5. Hakim membimbing perkembangan hukum tidak tertulis melalui yuriprudensi kearah keseragaman hukum (homogenita) yang seluas-luasnya, dan dalam bidang hukum kekeluargaan ke arah sistem parental.
6. Hukum tertulis mengenai bidang hukum tertentu sedapat mungkin dihimpun dalam bentuk kodifikasi (hukum perdata, dagang, acara perdata, dan acara pidana).
7. Untuk pembangunan masyarakat Sosialis Indonesia diupayakan unifikasi Hukum.
8. Dalam perkara pidana :
a. hakim berwenang sekaligus memutuskan aspek perdatanya baik karena jabatannya maupun atas tuntutan pihak yang berkepentingan.
b. hakim berwenang mengambil tindakan yang dipandang patut dan adil, disamping atau tanpa pidana.
9. Sistem pidana harus bersifat memberikan pendidikan kepada terhukum untuk menjadi warga yang bermanfaat bagi masyarakat.
10. Dalam bidang hukum acara perdata diadakan jaminan supaya peradilan berjalan sederhana, cepat dan murah.
11. Dalam bidang hukum acara pidana diadakan ketentuan-ketentuan yang merupakan jaminan yang kuat untuk mencegah :
a. Seseorang tanpa dasar yang cukup kuat ditahan atau ditahan lebih lama dari yang benar-benar diperlukan.
b. Penggeledahan, penyitaan, pembukaan.
Sebagai pelaksana Sosialisme Indonesia DEPARNAS membangun tata Hukum Nasional sebagaimana dimuat dalam Pasal V: Bahwa para hakim akan membimbing perkembangan hukum sementara di bidang hukum kekeluargaan hakim mengarahkan kepada sistem parental.
Yang dimaksud dengan aturan tersebut supaya sistem hukum yang berlaku bagi masyarakat Indonesia, akan diunifikasikan dan dikodifikasi. Usaha dari Van Vollenhoven untuk memperjuangkan adanya hukum perdata yang tak tertulis, seperti yang kita baca dalam bukunya misalkan De Ondekking van het Adatrecht, yaitu apa yang dinamakan hukum adat, seiring perkembangan jaman dianggap kurang tepat. Hukum yang bisa diakui sedapat mungkin merupakan hukum tertulis, sehingga menjamin satu nusa satu bangsa, dan adanya satu hukum Nasional. Perkembangan hukum akan diarahkan ke sistem penyeragaman hukum yang seluas-luasnya. Meskipun hukum yang tidak tertulis juga diakui. Jadi hukum tidak tertulis yang masih berlaku di nagari Minangkabau pun, juga akan dihormati. Tetapi ada satu syarat: asalkan hukum itu tidak menghambat terbentuknya MASYARAKAT SOSIALIS INDONESIA.
... NEGARA SISTEM KLAN AKAN DIHAPUS ....
Sosialisme Indonesia mempunyai satu prinsip utama, yang tidak diragukan lagi yaitu menaikkan taraf hidup untuk mengakhiri penderitaan rakyat. Memang perlu demi kebaikan Nagari menjadi sebagai sumber penghasilan pada masyarakatnya. Misalnya untuk mendapat hasil dari sawah dan ladang, lebih banyak diperlukan metode yang berbeda dari yang diwariskan nenek moyang. Diperlukan bahan yang datang dari luar negeri bahkan sesuatu yang dahulu tidak pernah dilaksanakan oleh kerapatan adat.
Begitupun untuk memperbaiki tanah ladang atau sawah, atau memperbanyak hasil pertanian, diperlukan zat dan bahan asing dengan cara pekerjaannya yang tidak sama dengan kebiasaan. Kampong dan desa tidak boleh dibiarkan gelap di malam hari karena hanya disinari oleh lampu minyak manis. Peraltan ini harus diganti aliran listrik yang caranya mungkin sampai saat ini tidak diketahui kepala klan. Sehingga perlu didatangkan ahli-ahli kelistrikan dari daerah lain. Dahulu pendidikan kemenakan biasa dilaksanakan ibunya di bawah pimpinan mamak kepala waris. Karena berkembang, ini merubah fungsi mamak dalam soal pendidikan yaitu ditampung oleh sekolah rakyat dimana organisasinya dipegang seorang ahli termasuk golongan individu. Yaitu orang-orang yang yang lebih cerdas daripada kalangan mamak.
Untuk memperkuat kedudukan masyarakat nagari maka diadakan organisasi petani, serikat Buruh yang diatur dari pusat. Anak nagari juga tidak mau ketinggalan dengan mengejar berita dari luar negeri. Akibatnya koran dan buku digunakan sebagai bahan pembicaraan di kedai kopi. Radio transistor juga dihadirkan pada saaT melayani langganan di kedai. Hasil bumi yang dahulu ditukar secara barter dengan barang lain, sekarang tidak mau dijual jika tidak sesuai dengan harga pasaran dunia. Ringkasnya nagari Minangkabau bukan lagi merupakan satu dunia yang kecil dan tertutup, dimana kepala adat dapat memenuhi kebutuhan anak nagarinya. Untuk menaikkan taraf hidup masyarakat, maka sudah sewajarnya fungsi klan ini ditinggalkan. Memang masih ada faktor yang baik dari klan yang masih bisa dipergunakan umpamanya gotong royong, dan sistem jaminan sosialnya. Tetapi ini tidak berarti bahwa organisasi klan masih dapat digunakan dalam usaha mencapai cita-cita Sosialisme Indonesia.
Para kepala klan sudah harus sadar tentang tujuan Negara, yaitu memperbaiki cara hidup masyarakat. Dalam sejarah telah diketahui memerlukan waktu yang sangat lama sekali untuk merubah sistem masyarakat yang dipengaruhi agama Islam dengan adanya tatacara hidup modern. Seperti yang telah kami uraikan dalam Bab I.
Golongan adat harus memiliki wawasan dan berpandangan luas. Banyak adat yang sudah usang yang tidak dapat lagi dipakai untuk jaman ini misalkan 'adat yang dirasa adil waktunya diperbuat'. Yaitu kebiasaan mengambil menantu dalam nagari. Karena bertambah luasnya hubungan masyarakat di antara satu daerah dengan yang lain, maka adat yang lama itu menjadi usang dan tidak dipegang kuat ini bahkan telah ditinggalkan secara keseluruhan. Saat ini maksud adat itu sampai sekarang dipegang, walaupun adat itu sudah usang. Isi dari larangan adat itu ialah supaya menantu yang dimasukkan dalam golongan kaum, adalah orang yang dikenali supaya perhubungan perkawinan menjadi kekal dan berbahagia.
Isi adat itu sebenarnya sampai sekarang tetap dipegang orang, sungguhpun adat yang lama itu sudah dilepaskan. Begitupun dengan pemerintahan nagari. Maksud menunjuk kepala klan di pemerintahan nagari karena kepala klan ini, merupakan satu-satunya yang akan dapat menyelamatkan anak nagari. Dengan keadaan yang baru sekarang, maka golongan individu pun dapat menyelamatkan anak nagari walaupun tidak termasuk dalam kalangan adat. Karena itu ada pepatah adat yang menyatakan “Adat itu dipakai baru, kain dipakai usang". Ini berarti adat harus selalu aktif mengikuti perubahan jaman.
Orang tidak boleh mengatakan suku Minangkabau terbelakang, jika kita akan dibandingkan dengan suku-suku lain. Sudah kita uraikan sejak sebelum VOC menjajah di Minangkabau, raja-raja telah ada yqng artinya para penghulu telah ada dengan sendirinya anak-buah dan harta sudah ada pula. Yang berarti pula adat itu sudah ada sejak dahulu kala dan selalu mengikuti perubahan jaman. Adat mengikuti perubahan pemerintahan, perubahan agama dan mengikuti pula kemajuan ilmu dan teknologi modern. Adat tidak lekang karena panas dan tidak lapuk karena hujan.
Sehingga jika pemerintahan adat nagari diganti dengan format pemerintahan modern, maka merupakan kehendak adat Minangkabau sesuai atas tuntutan jaman. Karena itu, usaha merencanakan serta merintis penggabungan musyawarah nagari pada dasarnya tindakan yang sangat berharga. Yaitu jaman peralihan sesuai undang-undang pemerintahan tingkat Ill yang sekarang masih dibahas oleh pemerintah pusat. Yaitu pemerintahan yang seharusnya melindungi anak nagari, sesuai dengan usaha ninik mamak dan penghulu Minangkabau yang memberikan contoh dengan berdiri di pintu utang untuk melindungi keselamatan anak kemenakan serta bertanggungjawab terhadap kemakmuran anak nagari. Masalah tanah adat minangkabau juga mengikuti jaman modern, sehingga tidak perlu dikatakan orang bersistem kolot karena memang harta pusaka yang merupakan tanah pusaka berfungsi menjamin keselamatan anak kemenakan kalau mengalami kemiskinan atau sakit.
Dengan demikian tidak akan ada anak kemenakan yang terlantar, begitu juga anak yatim piatu karena harta pusaka melindungi mereka. Jika aset tanah banyak dan kekurangan tenaga kerja untuk mengerjakan tanah itu, adat minangkabau mengenal juga kemenakan bertali adat yang telah pernah kita uraikan. Adat Minangkabau dapat mengangkat kemenakan baru, memberinya sebidang tanah sebagai tanda anggota dari paruik itu. Sebagai contoh yaitu imigran dari Suriname yang menjadi bukti bahwa adat juga mengikuti perkembangan jaman. Dengan ini, kesimpulan dapat ditarik yaitu tanpa pertolongan dari Negara yang telah merubah struktur klan, jaman peralihan transisi terhadap masyarakat akat akan berlangsung lama.
Negara Indonesia yang merdeka yang dijalankan dengan sistem modern dan berkembang cepat tidak mudah untuk diikuti oleh kalangan klan yang ingin berpegang pada jaman lampau. Klan yang berabad lamanya hidup dengan cara lama, dengan sendirinya tidak mudah merubah sifatnya, karena lembaga mereka sudah sejak lama terbukti berfaedah untuk anggota-anggotanya. Untuk menerima lembaga baru yang masih dalam taraf perkembangan, tentunya mereka akan bersikap menerima dengan ragu-ragu. Karena itu diperlukan sosialisasi yang luas, dan mendalam serta meyakinkan bahwa perubahan ini adalah untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.
Persoalan pemerintahan nagari tidak dapat dilepaskan dari masalah klan
... yang jadi masalah pokok, dan bukan pemerintahan nagari
Memang persoalan pemerintahan nagari, tidak bisa dipisahkan dari persoalan klan. Untuk memecahkan persoalan pemerintahan nagari, kita harus membicarakan persoalan apakah fungsi kepala klan ini dapat diganti dengan fungsi golongan individu. Membicarakan pemerintahan Negara akan terkait dengan tindakan dari pemerintahan Negara lainnya, misalnya masalah landreform yang hanya sebagian dari masalahnya. Selama masyarakat nagari terikat kepada klannya, pemerintahan nagari dengan sistem modern tidak akan berjalan lancar. Demikian pula pelaksanaan landreform atas tanah ulajat dari klan. Menurut kepercayaan kami selama masih ada golongan genealogis, maka akan selalu ada perselisihan dan kesulitan dalam pelaksanaan kebijakan ini yang telah kami uraikan dalam Bab VI.
Tiga Peluang Mendesintegrasisistim klan
Oleh karena kita sudah menguraikan masalah tentang keadaan setiap klan ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan tentang segi materiil dari hidup klan. Organisasi klan terdiri dari beberapa organisasi yang bertingkat dimana setiap lapisan merupakan satu organisasi dengan tiga unsure. Pertama adanya pemerintahan, dua pengikutnya, dan ketiga mempunyai harta sendiri. Tiga unsure ini merupakan syarat utama adanya klan sehingga hilangnya satu unsure akan menjadi faktor dis-integrasi klan. Yaitu suatu sistem kesatuan baru yaitu suku yang berunsur liniage dan sekarang menjadi suatu masyarakat yang tinggal di kota-kota besar. Walaupun masih terikat suku, tapi adatnya sudah tidak kuat lagi dan tidak juga tidak berorganisasi klan.
Disamping itu juga terbentuk satu unit yang kami namakan keluarga. Murdock menamakannya "nuclear family" dengan struktur yang berlainan dari klan atau paruik. Si "Prima Interparis" kekuasaannya diganti oleh bapak, yaitu dalam konteks Indonesia saat ini adalah cita-cita Sosialisme Indonesia yang bertujuan mempercepat masa peralihan dari organisasi klan. Ada tiga kemungkinan untuk mempercepat perubahan ini.
Kemungkinan pertama:
Dalam bagian tentang pemerintahan klan, kami telah menguraikan kekuasaan dari orang yang empat jenis, sebagai pemerintahan klan. Di bagian lampiran kami telah membuktikan pemerintahan klan masih berlangsung sampai sekarang di seluruh Minangkabau dengan struktur yang hampir lengkap. Aktivitas mereka terdapat dalam suatu kebulatan yang sampai sekarang digunakan pengadilan nagari sebagai suatu pedoman keputusan mereka. Tidak saja di pengadilan negeri Padang, tetapi di dalam banyakj peraturan daerah terdapat ketentuan tentang syarat sahnya berdiri lembaga kerapatan adat. Menurut peraturan nagari No. 2/Desa/GSB/Prt-1963, pemerintahan klan disahkan melalui pasal 2, dimana disebutkan pemecahan musyawarah gabungan, dan perlu adanya kerapatan nagari. Ddalam ayat 3 tentang masalah penggabungan beberapa nagari, disebutkan persetujuan musyawarah gabungan dan juga kerapatan nagari. Menurut pandangan kami, jika fungsi penghulu sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan Sosialisme Indonesia, maka pemerintahan Negara tidak dapat mengakui fungsi mereka dalam kerapatan adat di masyarakat.
Lembaga majelis kerapatan adat nagari, tidak perlu lagi diintegrasikan dalam pemerintahan Negara. Seluruh kegiatan pemangku adat sebagai penyumbang serta penggerak masyarakat menurut kebiasaan dilaksanakan melalui instansi itu, digantikan dengan pengerahan konsep Tri-Tunggal sebagai penggantinya. Yaitu kerapatan adat sebagai sumber tenaga penggerak kaum adat, menjadi satu institusi utama di dalam mempertahankan kepentingan anak-anak buah dan harta pusakanya terkait dengan kebijakan landreform yang menjadi syarat mutlak Sosialisme Indonesia. Hasil kongres adat rakyat (1952), konperensi ninik mamak se-Sumatera Tengah (16-19 Desember 1953) di Bukittinggi, dan Konferensi ke-1 ninik mamak Sumatera Barat dapat dianggap sebagai pelopor dari kaum adat untuk mendirikan organisasi yang mengakar di seluruh penghulu di Minangkabau.
Dengan demikian, kemungkinan yang pertama yaitu menghapuskan organisasi klan menjadi organisasi yang berbasiskan golongan individu.
Kemungkinan yang kedua:
Tugas penghulu yaitu memimpin klannya sebagaimana diuraikan dalam bagian pemerintahan klan. Mereka menjadi juru bicara dan penyambung lidah kemenakan yang menjadi pendukung dari kebulatan kaum suku atau kerapatan adat. Sekarang ini masih banyak roda pemerintahan nagari yang harus disalurkan melalui kepala-kepala klan agar dapat dilaksanakan anak nagari. Dengan melakukan proses pembangunan masyarakat desa yang meningkatkan tatanan hidup modern, dengan sendirinya hubungan mamak dengan kemenakan akan menjadi renggang.
Kemungkinan yang ketiga:
Dengan cara menghapuskan tanah ulayat sebagai harta dari klan menjadi milik pribadi anak nagari, maka unsur yang ketiga menjadi kabur. Proses pendaftaran tanah kaum, tanah ulayat nagari, menjadi syarat utama pelaksanaan landreform dan amat penting sekali untuk pembangunan sebagaimana ditentukan MPRS. Ada kenyataan pelaksanaan peraturan landreform mengalami kemacetan dalam tataran nagari ini, sehingga peraturan tersebut tidak dapat berjalan. Dalam konperensi ninik mamak yang ke-II, justru golongan genealogis menuntut supaya harta kaum tidak dicairkan tetapi menuntut penyelesaian lebih lanjut dibicarakan dalam suatu musyawarah besar ninik mamak Sumatera Barat. Penyelesaian landreform supaya dilaksanakan bertahap dan terencana. Pendaftaran tanah dapat dilaksanakan kepala adat, mamak kepala kaum atau penghulunya. Dan pendaftaran tanah ulayat nagari dilaksanakan melalui kepala nagari dan badan musyawarah nagari serta kerapatan pemangku adat. Faktor-faktor ini mencerminkan pelaksanaan landreform dewasa ini di nagari-nagari Minangkabau.
Menurut peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 56 tahun 1960, pasal 1 tentang penetapan luas tanah pertanian pasal 1 menyatakan:
“Seseorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama, hanya dibolehkan menguasai tanah pertanian, baik miliknya sendiri atau kepunyaan orang lain, atau pun miliknya sendiri bersama kepunyaan orang lain yang jumlah luasnya tidak melebihi batas maksimum yang ditetapkan dalam ayat dan pasal ini".
Kesulitan muncul terpusat kepada pengertian dari keluarga. Di Minangkabau dan daerah dimana adatnya masih kuat, tidak terdapat kesatuan keluarga. Yang ada ialah kesatuan paruik yang memiliki tanah ulayat di bawah mamak kepada waris.
Utusan Menteri Agraria datang ke Padang beserta rombongan panitia pertanian agraria pusat terdiri Pembantu Menteri Pertanian/ Agraria yaitu Bapak Suhardjo, Subagio, Lakman, Rudi Harsono, Hermanses tanggal 22 dan 23 Juli 1963 telah mengadakan pertemuan dengan panitia landreform daerah tingkat I Sumatera Barat serta pengurus daerah Front Nasional Sumatera Barat, para ninik mamak dan alim ulama se Sumatera Barat. Pertemuan ini menegaskan kembali beberapa persoalan tentang pelaksanaan landreform di Sumatera Barat ini dimuka dewan perwakilan rakyat. Seorang dari para hadirin menyatakan: “bahwa di Minangkabau belum terdapat kesatuan keluarga."
Sebagai penjelasan dikemukakan bahwa jika masyarakat masih hidup dalam sistem klan, maka Negara bersedia melepaskan syarat keluarga dan diganti dengan unit yang terkecil dalam sistem paruik. Dengan terhapusnya salah satu elemen utama nagari ini dengan sendirinya akan menghapuskan organisasi klan. Bila pemerintahan klan masih mempunyai fungsi dalam undang-undang, pemerintahnya akan berusaha untuk mempertahankan pengikut dan hartanya. Hal ini sampai sekarang masih dapat terasakan dalam kehidupan Negara. Hal ini akan efektif untuk membangun masyarakat desa yang baru dan pelaksanaan secara efektif landreform. Intinya, masalah akan berakhir jika fungsi kerapatan adat dalam masyarakat nagari dihapuskan.
YANG MASIH AKTIF SAMPAI SEKARANG
Marilah kita lihat di Negeri Durian Tinggi dimana berbagai suku Melayu, Piliang, Melayu Sumpu Petapang dan Mandailing, Bondang, Melayu Talang, Melayu Ekor Kota D Domo dan suku Kampai, bersama-sama menjadi satu pemerintahan adat. Di nagari Sungai Balanti dimana hidup suku Piliang, Chaniago, Sembilang dan Jambak yang saat berakhirnya jaman penjajahan masih tidak berubah sama sekali dan tidak ada jabatan dalam 'adat yang terlipat'. Demikian pula di nagari Koto Bangun yang juga mempunyai pucuk adat disamping para penghulu keempat suku serta dubalang, pucuknya masih membentuk pemerintahan adat yang aktif dan menjalankan tugasnya seperti diatur ratusan tahun yang lalu serta mempertahankan bentuknya tanpa ada pengaruh dari revolusi sama sekali.
Jika kita melihat daftar terlampir di bagian belakang buku ini yaitu monografi-monografi dari kantor gubernur, maka ini memperkuat keyakinan kita pemerintah adat di desa-desa masih menjalankan tugasnya dan hidup dengan sistem jaman IGOB. Masalahnya, apakah bentuk sekarang itu sudah ketinggalan menurut perkembangan jaman dan meningkatnya semangat revolusi?.
Sehingga sangat mengherankan jikalau utusan menteri Agraria perlu meninjau daerah ini yang agak berlainan sifatnya dari yang terdapat di Jawa. Jika dibaca dalam pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1964 yang disebut sebagai tahun Vivere Pericaloso, beliau menyatakan “ “saya setuju dengan gagasan mencapai dan membatalkan IGO dan IGOB dan insya Allah saya akan melaksanakan keputusan MPRS tentang otonomi daerah tingkat III".
Masyarakat hukum adat memang menyelenggarakan otonomi adatnya secara sederhana dan tidak ada kebutuhan untuk menaikkan taraf pemerintahannya dalam nagari karena kapasitas pengetahuan yang rendah serta kemiskinan dan adanya unsur phobie tentu membatasi kemampuan mereka untuk mengendalikan masyarakatnya. Dalam jaman revolusi kita dimana seluruh rakyat berteriakteriak untuk maju terus dalam segala bidang, maka dapat dimengerti bahwa otonomi menurut hukum adat sudah tidak ada tempatnya lagi dalam program pembangunan. Walaupun dalam undang-undang No. 22/1948 dan undang-undang No 1/1957 kalangan orang nan empat jenis ini sebenarnya sudah ditentukan nasibnya, namun utusan-utusan kerapatan di dalam kenyataannya masih dipakai sebagai pedoman dalam perkara pengadilan.
Begitu pula dalam hidup sehari-hari di desa-desa, tidak ada tuntutan anak-anak nagari itu sendiri untuk menyimpang dari keputusan rapatorang yang 'tua kampong', sehingga kebulatan kerapatan menjadi pencerminan dari pentingnya adat atau hukum adat. Dengan mengambil alih posisi orang-orang yang empat jenis dan adanya suatu sanksi pengadilan, dengan sendirinya apa yang menurut undang-undang Negara kita sudah menjadi adat kembali menjadi posisi hukum adat.
Apakah sekarang ini tidak sudah tiba waktunya untuk membanting setir supaya kaum adat tidak ketinggalan dalam kemajuan dan tuntutan perkembangan revolusi?. Namun meskipun perubahan dan penyesuaian hukum kita seirama dengan tingkatan perkembangan revolusi, tidak berarti ini harus merubah dan meninggalkan kepribadian kita sendiri. Hukum adat tetap berlaku, tetapi sudah berjalan sesuai hukum revolusioner yang benar-benar sesuai dengan masyarakat yang maju.
Hukum Indonesia ialah hukum yang penyelenggaraannya menurut arah revolusi Indonesia. Fungsi hakim menjadi pembantu dan unsur utama revolusi. Sesudah hukum Indonesia meninggalkan sistem “trias politica", maka tugas dari hakim adalah menjadi penjaga pemerintah atau pelaksana dari ideologi Negara.
PELUANG DAN KEMUNGKINAN
Untuk melaksanakan tiga kemungkinan tersebut, menurut uraian di atas terdapat tiga jalan yang paling potensial:
a. Negara menciptakan hukum perundangan.
Ada dua pelajaran dari sejarah yang menunjukkan bahwa peluang ini akan bisa diimplementasikan. Pertama, sebagaimana diketahui bahwa pemerintah daerah telah berusaha keras untuk menciptakan satu bentuk pemerintahan desa yang modern yaitu lewat perundangan tahun 1946, 1950 dan 1955. tetapi tidak menghasilkan suatu efek yang diharapkan. Dengan melihat perkembangan dari peraturan pemerintahan nagari Minangkabau, maka kelemahan perundangan tersebut dapat disempurnakan.
Kedua, sebagaimana kami sebutkan tentang “Domein Beginsel" tahun 1875 di jaman pemerintahan kolonial. Buku Ensiklopledia NI pada bagian pertama halaman 269 telah menunjukkan berbelit-belitnya pelaksanaan undang-undang ini di wilayah Minangkabau. Tujuan pemerintahan Belanda untuk memudahkan di dalam merampas tanah ulayat klan terhadap hak miliknya atas tanah itu. Tanah yang menganggur dan tidak ada yang memiliki menjadi tanah Negara. Dalam bab pertama tentang batas-batas pemerintahan nagari kita telah menjelaskan bahwa batas tanah ulayat ini dalam kasus tertentu dari ujung gunung ke ujung gunung. Akibatnya dari segi undang-undang, tidak terdapat tanah yang tidak dimiliki oleh satu klan pun. Hukum undang-undang ini beberapa kali dirubah dan ditambah, tetapi hasilnya hampir dikatakan nihil pada saat perang dunia kedua terjadi.
Contoh ketiga, berkaitan dengan kesulitan yang dialami lembaga Agraria kota Padang dewasa ini sebagaimana hasil wawancara penulis. Wakil Kepala dari instansi ini telah menerangkan tentang kesulitan yang terkait dengan pelaksanaan dari peraturan landreform. Selain kesimpulan pertemuan ini, masih ada masalah yang memerlukan penelitian dan eksplorasi terkait pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria utamanya terkait dengan kedudukan tuan tanah, hak penguasaan atas tanah, unsur pemerasan yang terdapat dalam bagi hasil dan sistem padang gadai.
Demikian juga masalah di dalam pelaksanaan undang-undang pokok agraria, dimana negara mengalami kesulitan dan sedang mencari jalan penyelesaian masalah tersebut. Menurut kami, sebabnya terkait dengan pelaksanaan perundangan ini sangat sementara tingkat ketaatannya dan kemudian muncul penentangan seperti juga terjadi pada masa kolonial. Terkait dengan hal ini, Presiden telah memberikan pedoman kerja ke Depernas melalui amanatnya tertulisnya mengenai konsep pembangunan semesta berencana pada tanggal 28 Agustus 1959. Menurut Presiden, pembangunan semesta berencana mengharuskan Depernas untuk mempertimbangkan bagaimana peraturan ini akan didukung seluruh rakyat sendiri. Secara lengkap, kami mengutipnya disini.
“Pembangunan semesta dan berencana baru terjamin akan berhasil baik, apabila pembangunan itu tidak saja mempunyai tujuan untuk membentuk masyarakat yang adik dan makmur, tetapi juga harus didukung oleh rakyat yang diikut sertakan dalam menyusun, mengesahkan, menilai, mengawasi dan melaksanakan proses pembangunan itu".9
Dr. Subandrio
Jika tatanan hidup tradisional masih kuat dan mengakar di masyarakat, dimana sumber penghasilan seperti pemungutan hasil hutan, pertanian, perburuan, perikanan masih merupakan hak milik klan-klan ternyata memberikan hasil yang lebih banyak di jaman peralihan ini, maka proses yang terjadi dalam individu rakyat akan bisa ssesuai dengan keinginan pimpinan. Pendapat ini sejalan dengan pendirian Dr Subanrdrio yang menulis, 'dalam pelaksanaannya yang paling penting sudah tentu bahwa kata harus mendapat sokongan dari rakyat. Dan sokongan dari rakyat ini tergantung juga pada pengertian rakyat tentang apa yang kita jalankan. Dan pengertian dari rakyat ini kita butuhkan, justru oleh karena pemerintah sendiri tidak bisa berbuat apa-apa dengan jika tidak mendapatkan pengertian dan dukungan dari rakyat, seperti juga telah berkali-kali diucapkan oleh Presiden kita Bung Karno'.10
Dengan membuat satu hukum perundangan tidak dengan sendirinya menjamin pelaksanaannya sesuai yang dimaksud oleh pemerintah. Sebaiknya kita mencari jalan lain yang tidak mengakibatkan banyaknya masalah buat Negara.
b. Usaha rakyat tanpa campur tangan Negara melalui hukum kebiasaan
Proses kedua ini sudah berlangsung berabad lamanya. Seperti telah dibicarakan dalam bab pertama, struktur klan sudah sejak dahulu berhubungan dengan orang-orang Hindu atau bahkan sejak datangnya agama asing sudah dimulai muncul cara-cara hidup anggota-anggota klan. Soal ini tidak perlu dipersoalkan lagi karena sudah pernah dipersoalkan dalam bagian-bagian yang lalu.
c. Usaha rakyat dipimpin Negara melalui hukum yuriprudensi.
Dengan proses ini, rakyat mengusahakan sendiri untuk merubah cara hidupnya dalam nagari dengan dipimpin Negara. Sebab tanpa pimpinan ini telah terbukti proses individuali sering akan makan waktu lama.
Pemerintahan nagari dan petugasnya ditentukan masyarakat sendiri. Anggota golongan genealogis dipilih secara langsung tanpa melalui kepala adatnya sebagai metode rekruitmen pemerintahan. Dengan demikian, pembangunan masyarakat desa akan sangat dramatis. Harta klan termasuk usaha pembangunan masyarakat desa di semua bidang perekonomian, pertanian, peternakan, perikanan darat, pendidikan dan pengajaran dan sebagainya. Pemerintah daerah sebaiknya diintensifkan peranannya. Hal ini dapat kita ketahui dalam laporan tahunan Sumatera Tengah 1954 tentang upaya Negara untuk merubah struktur klan melalui pembangunan masyarakat desa.
Dalam buku Sumatera Tengah Membangun dari Jawatan Penerangan Propinsi Sumatera Tengah, dapat kita ketahui usaha Gubernur Roeslan Mulyoharjo pada bidang pemerintahan umum melalui kantor urusan desa yang dipimpin Bupati Bachtiar Datuk Rajo Penghulu. Bentuk program Community Development ini bertujuan mempertinggi kemakmuran masyarakat desa dengan jalan membangkitkan serta memupuk program berdasarkan aspirasi dari masyarakat.
Potensi seluruh masyarakat bisa dikerahkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan kehidupan masyarakat. Tugas pemerintah daerah hanyalah sebagai coordinator supaya pelaksanaannya dapat dijalankan berdasarkan susunan masyarakat baru yang kami namakan bersendi kepada liniage.
Kami secara pribadi ingin membuka kemungkinan ketiga yaitu dengan konsep des-intergrasi harta klan oleh masyarakat di bawah pimpinan petugas Negara berdasar pada proses yuriprudensi. Untuk mencapai Sosialisme Indonesia sebagai jalan keluar dari masalah ini, sebaiknya individualisasi harta klan bisa dipercepat melalui Lembaga Adat Minangkabau sendiri yaitu lembaga “GANGGAM BERUN- TUK".11 Ada dua peluang untuk menggunakan lembaga adat ganggam beruntuk ini sehingga akan bisa menjadi jalan untuk memisahkan harta sub-klan.
d. Dengan adanya sepakat sekato dari paruik
Seiring membesarnya paruik, maka harta pusaka tinggi harus dibagi sebab juga semakin banyak. Karena bertambahnya anggota paruik itu, hubungan antara satu serta lainnya bertambah lama bertambah longgar sehingga pada suatu saat menjadi tidak tahu seluk beluk kaum bahkan merasa asing satu sama lain. Sehingga daerahnya akan bisa dibagi dua dan para mamak jurai dapat mentadi menjadi mamak kepala waris dari kaumnya. Di Solok pembagian harta pusaka sedemikian dilakukan dimuka “orang empat jenis".
e. Tanpa sepakat sekato dari paruik
Yaitu dengan terjadinya perselisihan antara jurai dengan jurai ataupun di antara jurai dengan paruiknya yang tidak dapat didamaikan. Pembagian daerahnya dilakukan dengan jalan paksa dimana masing-masing akan diwakili oleh kepalanya. Jurai yang hendak menuntut haknya karena ia telah terlalu besar serta ingin menjadi paruik sendiri, dapat menyerahkan masalahnya kepada kerapatan atasan atau kepada penghulu-penghulu atasan. Kemungkinan lain bisa dilakukan oleh
Pengadilan Negeri. Jika sudah ada keputusan Pengadilan Negeri, panitia pengadilan negeri bisa datang ke wilayah tempat sengketa untuk mengganggam menguntukkan harta pusaka paruik. Pembagian dilakukan menurut kebutuhan masing-masing jurai, atau jika tidak teratur kedudukan dari tanah pusaka maka bisa dibagi sama rata. Lalu setiap jurai mengemukakan wakilnya, dimulai dengan berdoa dan menarik satu nomor yang menentukan siapa yang dahulu boleh memilih. Jika para hakim terus melaksanakan ganggam beruntuk harta klan akan menjadi hilang, sehingga sebaiknya hakim mengarahkan perkembangan hukum ini ke proses institusionalisasi ganggam beruntuk untuk terbentuk harta suarang.
Apakah benar hakim tingkat rendah terikat kepada keputusan hakim atasan?. L.J. van Apeldoorn menyatakan tidak mengakui yuriprudensi sebagai sumber hukum, karena yang dianggap sebagai sumber hukum justru undang-undang kebiasaan serta traktat dan tidak termasuk yuriprudensi. Pakar berbeda yaitu P. Scolten dalam bagian umum bukunya cetakan Il halaman 199, membenarkan kekuasaan hakim sebagai sumber hukum. Sementara dalam buku Azas-azas Hukum Perdata Wirjono Pojodigoro, beliau mengemukakan Mahkaman Agung sebagai satu badan pengawasan tertinggi mengawasi kredibilitas hakim tingkat rendah dan pengawasan ini dipengaruhi dinamika peradilan di seluruh Indoensia. Walapun hakim tingkat rendah tidak wajib untuk terikat kepada keputusan atasan menurut undang-undang. Kita menemukan bahwa dalam pelaksanaan keputusan pengadilan tingkat rendah sebenarnya terikat pada keputusan yang tertinggi, apalagi dengan adanya azas homogenitas tata hukum nasional yang atau keseragaman hukum lewat yuriprudensi menyatakan bahwa hakim tingkat rendah wajib menyesuaikan diri bila keputusannya tidak ingin dirubah.
Harta Keluarga dan Hubungan Bapak-Anak
Para hakim harus berjiwa Sosialisme Indonesia
Tentang harta semandai sebaiknya para hakim meneruskan arus perkembangan yurisprudensi dari jaman yang lalu, dimana harta pusaka tinggi meninggalkan teori van Vollenhoven dan menggantikannya dengan landasan Sosialisme Indonesia.
... terkecil dari golongan genealogis
Sependapat dengan PE de HJosselin, de Jong menyatakan unitunit genealogis yang terkecil ialah organisasi semandai yang anggotaanggotanya terdiri dari ibu dan anak-anak di bawah pimpinan dari saudara ibu yang dinamakan mamak.
Harta semandai berkembang jadi harta keluarga
Sementara unit yang terkecil dari golongan individu ialah keluarga. Dengan ini, maka marilah kita melihat sampai dimanakah harta semandai ini dapat berkembang menjadi harta keluarga dalam yuriprudensi.
Harta keluarga
Harta keluarga adalah harta suami isteri berdasarkan lembaga perkawinan dan keluarga. Ini berarti bahwa kawin dengan calon satu paruik tidak memiliki harta keluarga. Harta keluarga ini dinamakan Van Vollenhoven bukunya sebagai harta suarang. Di satu tempat ada yang menamakannya harta perserikatan atau harta selama berturutan.1² Diluar wilayah Minangkabau misalnya di Kalimantan dinamakan barang berpantangan, di Sulawesi barang cakkara, di Jawa Tengah dan Timur gono-gini, dan di Jawa Barat dinamakan campur kaya. Harta suarang dapat terjadi sebagai akibat usaha bersama dari perkawinan pasangan suami isteri. Keluarga ini mengakibatkan suami bekerja untuk meningkatkan harta keluarga karena bertanggungjawab terhadap anak isterinya dan berkewajiban membimbing mereka, sehingga mulai terkumpul harta suarang.
Perkembanagn harta keluarga
Bagaimanakah perkembangan harta suarang ini?, bagaiman peralihan harta suarang dari masa lalu sampai ke bentuknya sekarang?. Pada permulaan yurisprudensi, pendapat dominant menyatakan semua harta ini dimiliki oleh yang memperolehnya. Suami adalah orang datang dan hartanya tidak bercampur dengan harta isteri atau kaum si isteri. Lelaki yang kawin meninggalkan barang-barangnya dirumah gadangnya, dan hanya membawa sekedar yang perlu saja untuk tidur dirumah kaum si isteri. Suami selalu tetap mendapat bagian dari harta pusaka kaumnya sendiri, dan memegang tanggungjawab di dalam urusan kaumnya sebagai mamak atau mamak kepala waris.
Harta yang diperoleh suami atau isteri menjadi milik masing-masing yang lalu dinamakan harta pencarian. Barang-barang suami yang disimpan dalam rumah kaum isteri, sesudah menibggalnya suami ini akan dikembalikan kepada mamaknya sesudah 100 atau 110 hari dan namanya menurut adat yaitu 'menjemput anak dusanak' atau disebut juga 'menjelang dusanak'.
Harta semandai menjadi harta klan. Amanat penderitaan rakyat membutuhkan satu hubungan hukum di antara anak dengan bapak. Apakah dewasa ini hubungan hukum antara bapak dan anak benarbenar tidak ada? Jika ada, maka tidak ada persoalan lagi. Tetapi jika ini belum ada, kita harus mencari jalan apa yang sebaiknya ditempuh untuk menggantikan fungsi mamak yang telah digantikan fungsi bapak.
Marilah kita melihat perkembangan semandai yaitu unit terkecil dari golongan genealogis yang diposisikan sebagai unit keluarga sebagai unit yang diidam-idamkan dalam Sosialisme Indonesia pada umumnya serta khususnya terkait peraturan Negara peraturan pemerintahan dalam nagari dan landreform.
Sangat jelas perbedaan antara dua sistem ini menyangkut konsep hubungan hukum di antara bapak dan anak. Maka marilah meninjau perkembangan hubungan hukum di antara bapak dan anak.
Menurut Prof. Mr. Dr. Hazairin pada awalnya di Minangkabau hanya mengakui keturunan anggota materilinial yang berdasarkan 'kawin badjapuk'. Perkawinan tersebut dinamakan juga kawin bertandang dimana pihak suami dan isteri tidak hidup secara bersama. Suami hanya datang kepada isteri waktu malam-malam dan kembali pagi hari kerumah kaumnya, tanda kehadiran suami hanya dengan meninggalkan sandal saja. Di Agam perkawinan secara ini juga dinamakan 'kawin juara' (lihat pula Willonck 522, 525, 526). Seiring dengan perkembangan paguyuban hidup, suami datang pada perempuan dan kemudian tinggal di rumah adat isteri atau dalam pekarangan tanah suku kaum isteri. Dengan cara ini, maka terjadilah format perkawinan menetap.
Fase ketiga: perkawinan bebas
Karenanya terbentuklah satu susunan susunan keluarga baru, suami dan isteri telah melepaskan adat istiadat nagari asalnya karena mereka tinggal jauh dari harta pusaka tinggi. Bahkan dengan merantau ke tempat lain dimana kekuasaan mamak kepala waris tidak ada, muncul satu susunan perkawinan bebas.
Meskipun Korn di berbagai karangannya membantah tidak ada hubungannya antara bapak dan anak. Menurut Korn, 'tidak benar menantu ini hanya berhak bertemu dengan isterinya di malam hari saja, bahkan dia dipandang sebagai pembina hidup baru [verwekker van een nieuw leven], juga menjaga anak-anaknya bila isterinya pergi bekerja ketempat lain. Jika sang suami meninggal dunia dengan tibatiba, kaum dari bapak akan datang untuk menolong.13
Ter Haar juga memiliki pendapat yang hampir sama dengan menyatakan satu pendapat, “tidaklah berarti klan dari bapak ini tidak mempunyai pengaruh (betekenis) terhadap si anak. Sebagai contoh, dalam beberapa upacara bako-baki mempunyai kedudukan sendiri terkadang membantu anak di bidang ekonomi. Ada perkawinan di antara anggota maternal dan anggota paternal yang dihargai anggota garis ibu.14
Harta keluarga juga dapat digunakan untuk menutut tanggung jawab dari utang suami. Yuriprudensi maju selangkah melalui perkembangan hukum adat. Pengadilan Negeri Medan berpendapat harta suarang bisa untuk menutup tanggung jawab atas utang suami. Keputusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No 46/1953 memutuskan satu perkara sebagai berikut: "Satu sitaan conservator diminta atas sebidang tanah serta rumah beserta perabotannya tetap berlaku karena terbukti bahwa kedua menjadi harta suarang pihak suami". Dalam tingkatan bandingan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Maret 1956, keputusan hakin No. 23/1954 mempertimbangkan hal sebagai berikut: "...... bahwa menurut perkembangan hukum adat Minangkabau, yang telah hidup dari masa sebelum perang dunia kedua dan terus hidup pasca perang, ternyata memiliki kesesuaian dengan perkembangan tersebut, bahwa harta suarang ini dapat digunakan untuk menutup tanggung jawab dari hutang suami .......".
Pada awal perang Dunia ll, pendukung golongan individu terutama berasal dari golongan Agama. Sesudah perang Dunia Il pendukung golongan ini bertambah antara lain dari kesatuan bersiri selain golongan agama yaitu Golongan cendekiawan, wanita, pemuka, partai, dan kelompok lain yang kami masukkan ke dalam golongan individu.
Kedudukan anak dalam harta keluarga
Perkembangan kedudukan anak di dalam harta keluarga dapat kita klasifikasikan pada empat klasifikasi utama:
A. Anak tidak berhak mewarisi harta bapak, tetapi berhak atas harta ibu
Menurut susunan sistem matrilineal. pada awalnya harta pencarian bapak akan diwarisi anak kandungnya yang terdiri dari jurai yang terdekat, yang biasanya yaitu ibu dan keturunannya secara matrilinial. Anak tidak mewarisi harta bapak karena dia bukan anggota kaum dari paruik bapak. Dalam perkembangannya, sudah kurang lebih 100 tahun lamanya para ahli hukum dan berbagai arrest Raad mensinyalir terjadinya suatu perubahan di masyarakat Minangkabau. Yaitu dengan ditinggalkannya sistem 'Rumah Gadang' dan terbentuknya berbagai unit kesatuan keluarga.
Dalam pembahasan ini, kita akan memfokuskan pada mana dari harta suami yang terpisah dengan harta isteri. Tentu ada harta yang diperoleh karena usaha suami dan isteri, inilah yang dinamakan harta suarang. Sebagaimana Ter Haar mengatakan, “...... alleen die goederen, op welker verkrijging der wekzaamheid van man en vrouw beide gericht geweest zijn ...".15
Tetapi pendapat berbeda dari Mr. GD Willinck dalam bukunya "Het recthsleven bij de Minangkabusche Maleiers" tahun 1909, dengan mengemukakan sebagai berikut, ".... gemeenschappelijk eigendom can man en vruw te zamen gekend op goederen die beiden tijdens het huwelijk middles gemeenschappelijken arbeid erlangden". Yaitu adanya pendapat yuriprudensi, bahwa suami tidak lagi dianggap sebagai orang asing. Hubungan isteri dengan suami bertambah meluas, harta bersama dinilai sebagai harta yang didapat suami dan isteri secara bersama untuk kepentingan keluarga.16
Disini kita melihat bahwa dengan bekerjanya si isteri untuk kepentingan keluarga ini maka isteri turut berkontribusi untuk memperoleh harta bersama. Pernah Raad Van Justitie berpendapat bahwa adat yang berlaku di pesisir menempatkan istri betul-betul bersama suami mencari penghasilan. Dalam adat ini, harta suarang hanya termasuk yang didapat suami dalam masa perkawinan dengan isteri yang bersangkutan.17 Istri yang kawin dengan salah seorang pegawai intelektual dan memenuhi tugasnya dalam pekerjaan rumah tangga, juga berhak atas separo dari harta suarang.
Dalam arrest, Raad mengatakan bahwa harta suarang terwuijud asalkan kedua orang bekerja untuk kepentingan keluarga. Bapak dalam perusahaannya, ibu dirumah tangga dan segala harta yang diperoleh dalam perkawinan menjadi harta suarang.18 Hubungan bapak dengan anak semakin dekat, lebih dekat dari hubungan bapak dan kemenakan. Bapak kemudian mencari cara menghibahkan harta pencahariannya kepada anak-anaknya. Pada awalnya hal ini mendapatkan protes dari kemenakan dan penghibahan itu hanya sah jika diketahui dan diijinkan dari waris-warisnya. Tetapi lambat laun tindakan ini diterima oleh adat, bahwa bapak berhak menghibahkan hartanya kepada anakanak asal saja diketahui para waris-waris.
Pada perkembangannya, Raad telah mengganggap penghibahan sah walau tidak diketahui ahli waris-waris,19 asalkan saja harta bapak tersebut tidak terdiri dari harta pusaka tinggi kaumnya.20
Hibah agih adalah tindawkan pemberian waris saat masih hidup, baik seluruh atau sebagian dari harta warisan pada orang yang menyimpang dari hukum warisan. Tujuannya supaya pembagian harta warisan sesuai dengan pendapatan pewaris pada sistem yang biasa menurut adat. Tujuan kedua untuk mencegah perselisihan sesudah meninggalnya pewaris. Dalam masyarakat matrilineal, pada awalnya hibah agih tidak dapat dilakukan selain kepada ahli-ahli waris atau kemenakan yang saparuik. Sebaliknya harta pencaharian atau harta suarang tidak boleh dihibahkan kepada anak serta isteri malahan hanya kepada para kemenakan.21 Dengan perubahan struktur masyarakat dimana hubungan anak/isteri dan bapak ini bertambah erat, memang dirasakan adat menciptakan ketidak-adilan. Karena pihak Bapak bisa berusaha menguntungkan orang yang lebih dicintainya. Nampaknya hukum adat berubah dari pendapat semula.22
B. Anak mendapat harta bapak melalui hibah agih
Suatu fakta terjadi di Nagari Siguntur Painan dimana ayah menghibah agihkan harta warisannya kepada anak-anaknya. Menurut adat setempat, hibah agih dari harta pencaharian atau harta suarang dapat dilakukan kepada anak dan isterinya dengan pengetahuan dan ijin semua pihak waris, atau setidak-tidaknya dimuka penghulu serta orang yang empat jenis.23 Terkecuali jika ini menyangkut harta pusaka paruik.24 Tetapi pada perkembangannya, terkait soal harta pusaka tinggi inipun kemudian diizinkan oleh hukum adat asalkan paruik dan semua kemenakan-kemenakan mengijinkan.2⁵ Misal ini dilakukan saat melakukan rites des passages menggunting gombak dimana si bapak dapat menghadiahkan sepotong tanah berupa parak atau sawah dengan persetujuan kaumnya kepada anak. Perkembangannya adat Minangkabau ini mencapai tingkatan dimana penghibahan harta pusaka oleh bapak kepada anak diperbolehkan dengan seizin para kemenakan.26 Apalagi jika harta warisan ini terkait harta pencaharian atau harta suarang bapak.
Marilah kita melihat cara hibah agih yang terjadi di masa lau. Pada saat bapak memanggil segala kemanakan serta pemangku adat dan pemerintahan nagari atau kepala kampong, dimana dihari beberapa saksi yang biasanya terdiri teman-teman si bapak. Saat semua orang sudah berkumpul, bapak menerangkan dengan jelas, tegas dan pikiran yang tenang mana yang termasuk:
1. benda-benda mana yang dihibahkan.
2. kepada siapa yang dihibahkan.
3. bahwa benda-benda diperoleh oleh bapak terlepas dari harta paruik.
Kemudian ditandatangani surat hibah agih oleh semua yang hadir di acara ini. Jika ada keberatan, para kemenakan diminta menyebutkannya dan sesudah didengar kedua belah pihak maka diputuskan yang terbaik bersama kepala adat yang hadir. Ini dilakukan jika ada pertentangan antara bapak dan kemenakan, ini merupakan contoh dari kebiasaan yang kami ketahui pada menjadi petugas kerani dari Pengadilan Negeri di Padang. Selain itu ada penghibah yang ingin melakukan melalui seorang notaris, ini pada awal perkembangan permulaan yuriprudensi ditanggapi dengan skeptis bahkan dicurigai. Kasus ini terjadi di nagari Pariaman dimana seorang penghibah melakukan ini melalui notaris, Pendapat Raad tentang hal ini “Het feit levert 'n vermoeden op, dat de zaak niet gebeel zuiver ...".27
Tetapi pada perkembangannya, pendapat para hakim telah berubah sesuai dengan perkembangan jaman. Hibah agih yang dilakukan di depan notaris akhirnya juga didukung kalangan paruik melalui kepala adat, dan dianggap tidak bertentangan dengan adat seperti telah terjadi di wilayah Inderapura dan juga di distrik Padang. Untuk mendukung hal ini, pendukungnya menuntut orang yang menyatakan tidak berlaku harus membuktikan apa dasarnya. Dengan demikian, kita melihat bahwa syarat yang diperlukan adalah pemberitahuan tentang penghibahan tersebut.28
Tentu saja para kemenakan-kemenakan tetap ingin mempertahankan haknya yang lama. Hal ini muncul dengan peristiwa dimana para kemenakan hadir waktu melakukan hibah agih tetapi sesudah meninggal pewaris, dia muncul untuk menuntut adat kemenakannya dengan bukti bahwa waktu dia ditanya oleh pewaris mengenai persetujuannya dahulu maka hanya bersikap diam saja. Kenyataan ini kami temukan sendiri dalam pemeriksaan yang kami lakukan. Tentu pengadilan negeri tidak dapat menerima alasan kemenakan ini dan akhirnya menolak tuntutan. Walau saat dilakukan hibah agih seorang kemenakan tidak hadir, tindakan hibah agih adalah sah asalkan ini dilakukan upaya untuk memanggil semua kemenakan secara lengkap. Ini merupakan syarat utama untuk melakukan hibah agih. Pada perkembangannya, yuriprudensi maju selangkah lagi berhubungan dengan hibah agih dimana posisi isteri dan anak muncul sebagai pemenang dalam perselisihan yang terjadi. Kita seringkali menemukan dalam yuriprudensi setelahnya yang menyatakan kebebasan bapak untuk melakukan hibah agih harta pencaharian dan bagian dari harta suarang miliknya.
Pertanyaannya, apakah tindakan penghibahan tersebut dapat dicabut kembali?. Seandainya seorang telah melakukan proses hibah dan kemudian dia menyesal serta ingin mencabut kembali apa yang dilakukan; maka kita sependapat dengan putusan sela Supomo. Yuriprudensi Supomo menyatakan bahwa proses hibah yang dilakukan tidak bisa dibatalkan karena akan mengakibatkan satu kesulitan dalam dunia hukum. Tetapi Raad berpendapat bahwa hibah agih yang dilakukan dapat dibatalkan dengan memberikan contoh tentang orangorang yang ingin pergi ke Mekah dengan terlebih dahulu menghibahkan hartanya. Sesudah tiba ia kembali, hibah agih ditiadakan.29
“Merugikan kreditur adalah perbuatan brutal, baik dipandang dari sudut hukum adat maupun dari sudut “vrywillige onderwerping". Ada sebuah rumah yang didirikan di atas konsep eigendomsperceel. Hibah tersebut bersifat freudum creditorum. Karena ini dilakukan menurut BW, maka menurut pasal 1682 B.W. hibah dinyatakan batal.30 Hal ini dibatalkan oleh Raad karena ini bersifat execute, umpamanya tidak pernah dilakukan.“31
C. Anak mewarisi sebagian dari harta bapak.
Hak anak untuk mewarisi harta suarang dari pihak bapak akhirnya tidak dapat dibantah lagi. Pada satu kesempatan, kita membacar dalam yuriprudensi bahwa hak anak diakui oleh kemenakan walau hanya untuk sebagian saja. Bahkan di tempat yang adatnya masih kuat sekalipun, peraturan seperti inipun sampai sekarang masih berlaku. Anak berhak mewarisi harta bapak sebnayak setengah atau dua pertiga bagian yaitu bersama-sama dengan bagian ibu. Pada tahun 1931, Raad mengatakan:
"Bahwa sudah pada umumnya orang Minangkabau yang berdagang serta tinggal disekitar Padang, dimana seluruh atau paling sebagian dari harta pencarian bapak akan diwarisi oleh anak-anaknya".
Lalu Supomo mengatakan :
"Raad van justitie Padang dengan arresnya tertanggal 30 Maret 1939 membantu perkembangan hukum adat untuk lebih mengeratkan hubungan bapak dan anak. Pada waktu seorang meninggal dunia di Padang pada tahun 1932 harta pencaharian tidak dibagi, tetapi dilanjutkan oleh ahli-ahli warisnya. Seluruh kemenakan dikepalai oleh mamak dan ia mendapat 50 andil dari harta pencarian dan yang selebihnya diwarisi oleh anak". Seluruhnya ada 142.50 andil dari harta peninggalan".32
Pada saat penulis bekerja di pengadilan negeri Padang, pada tahun 1955 dan 1956 pernah berdiskusi dengan 3 orang ahli adat yang tinggal di Padang dan biasanya digunakan Pengadilan Negeri Padang untuk memberi sarannya mengenai soal harta suarang. Terlepas kepada kebenaran dari apa yang disarankan, kami mengutip dalam bagian ini sebagian dari proses verbal berkas perkara.
D. Anak berhak atas harta bapak
Dalam yuriprudensi yang ada dalam TVR yang tersimpan di Pengadilan Negeri Padang, kami berusaha mengumpulkan bahan tentang perkembangan hak anak atas harta keluarga bagian si Bapak. Dengan sendirinya hubungan anak serta harta ibunya sejak dahulu sudah ada, karena itu kami disini tidak mempersoalkan lagi.
Mengenai masalah ini, muncul berbagai pendapat Raad van Justitie Padang atau para ahli hukum yang awalnya memiliki kesamaan tetapi kemudian telah terlihat semakin lama semakin kuat perbedaannya. Hal ini terpicu masalah yang terjadi di Panjailan X Koto Padang Panjang dimana seorang ibu memiliki hak sawah. Sesudah dia meninggal dunia, ada dua orang kemenakan yang lalu menguasai sawah itu. Raad Padang berpendirian terhadap masalah ini, bahwa sawah ini harus diberikan kepada anak-anak yang menuntut haknya atas tanah tersebut.33
Di Air Haji Balai Selasa Painan ada harta pencaharian yang terdiri dari rumah serta kebun yang diwarisi dua orang kemenakan perempuan karena pewaris ini tidak mempunyai anak. Menurut Raad, kedua kemenakan perempuan berhak mewarisinya yaitu atas hak rumah dan kebun karena tidak memiliki anak kandung.34 Kasus berbeda di Padang Panjang dimana ada seorang ibu menyewa rumah. Sesudah meninggal dunia muncul persoalan, apakah semua anakanaknya lalu mewarisi hak sewa dari ibu tersebut. Raad berpendirian bahwa anak yang mewarisi hak sewa rumah itu dan bukan bukan para kemenakan.35
Perkembangan dengan berubahnya harta semandai menjadi harta keluarga kepala klan yang tidak dapat dibendung seiring perkembangan jaman memaksa klan-klan melepaskan pengaruhnya kepada anak buahnya yang telah keluarga. Masih ada satu fondasi utama dimana para mamak Minangkabau masih dapat berpegang dan mempertahankan pendapatnya, yaitu mengenai harta pustaka tinggi klan yang masih dianggap para hakim sebagai suatu persoalan yang suci yang tidak dapat diganggu bahkan sampai sekarang ini.
Terkait dengan hal ini maka para hakim harus sadar sudah tiba waktunya untuk menerapkan tujuan Sosialisme Indonesia dengan cara mempercepat proses dimana klan-klan harus dipecah menjadi unitunit keluarga. Yaitu dengan jalan utama dengan melakukan mengganggam beruntuk-kan harta pusaka tinggi jika terjadi perselisihan. Dengan demikian, maka tidak ada harta klan karena dijadikan harta milik keluarga. Jika kita melihat faktanya bahwa kurang lebih 90% perkara di Pengadilan Negeri Padang terjadi karena muncul perselisihan antara jurai dengan jurai lain mengenai harta pusaka tinggi. Jika para hakim tidak sadar bahwa Indonesia telah menegakkan ide Sosialisme Indonesia, dimana para hakim justru melindungi dengan menganggapnya menjadi hak paruik dan sebagai harta yang tidak dapat dibagi. Sebabnya karena mereka masih berpedoman pada teori van Volenhoven, ini harus ditinggalkan karena dalam kondisi sekarang ini para hakim sudah sewajarnya membantu Negara untuk memecah harta klan menjadi harta keluarga melalui lembaga adat ganggam beruntuk.
Pada tahun 1958 dibentuk kembali pemerintahan nagari yang menempatkan para penghulu dalam nagari, dimana ini menempatkan kepala adat di kedudukannya semula. Bahkan dalam pemerintahan nagari kemudian dirubah lagi dengan menerima setiap klan untuk duduk dalam musyawarah nagari, meski dengan syarat tidak melebihi jumlah yang telah ditentukan sebelumnya. Terkait dengan pemerintah Indonesia yang berhaluan ke ideology Sosialisme Indonesia, maka para hakim harus memperjuangkan di seluruh Indonesia suatu hukum nasional. Bahwa Negara bertujuan untuk menerapkan satu corak hukum yang berupa sistem parental.
Sebagai jalan keluar, kami menganjurkan Negara tidak memaksa perubahan struktur dengan suatu hukum undang-undang secara drastis. Sebagaimana diketahui di dalam proses modernisasi pemerintah nagari serta penerapan undang-undang pokok Landreform, dimana hak ulayat klan harus dibagikan kepada keluarga. Ada jalan lain yang tidak terlalu bermasalah bagi Negara. Yaitu rakyat nagari diberi kesempatan untuk tetap menuju kearah sistem parental seutuhnya yang kami kami anggap sebagai alat pengikat utama untuk mempertahankan status klan. Dengan menerapkan hal ini, maka para klan akan dapat dipecah. Inilah jalan yang terbaik untuk mengurangi timbulnya masalah di masa yang akan datang. Yaitu dengan menerapkan struktur keluarga ini di seluruh wilayah Minangkabau sebagai jalan keluar dalam rangka Sosialisme Indonesia.
“Adat nan sepanjang jalan
Cupak nan sepanjang batuang"
(“adat menurut jalan.
Cupak adalah menurut bamboo").
KETERANGAN AHLI ADAT MOHAMAD SALIH GELAR MOJO DIRAJO
Tanya : Ada seorang laki-laki yang mempunyai harta yang didapatnya sendiri sebelum dia kawin dengan seorang perempuan. Sesudah melangsungkan perkawinan di telah mendapatkan anak. Pertanyaannya, kalau ia meninggal dunia, siapakah yang berhak mewarisi harta pencaharian itu, kemenakannya atau anak isterinya?
Jawab : Yang berhak mewarisinya, isterinya tetapi anaknya tidak dapat.
Tanya : Kalau harta pencahariannya itu didapatkannya sewaktu menikah dengan seorang perempuan, jikalau dia meniggal dunia. Apakah yang berhak mewarisi harta pencahariannya itu?
Jawab : Anak dan isterinya dengan seizin para kemenakan. Kalau tidak seizin kemenakannya, maka menurut adat anak dan isterinya mendapat 1/3 bagian dari harta pencahariannya itu.
Tanya : Apakah seluruh harta pencaharian itu yang dibagi sebagaimana saudara terangkan?
Jawab : Tidak seluruhnya. Hanya yang dibagi sebagian. Yang menjadi milik dari yang meninggal, yaitu 50% dari bagian kepunyaan yang meninggal itu.
Tanya : Dimanakah berlakunya peraturan ini sebagai mana anda ketahui?
Jawab : Dimana saja di Minangkabau, termasuk daerah Kota Padang ini berlaku peraturan itu, sebab peraturan tersebut itu adalah menurut adat.
Tanya : Apakah ada penjelasan lain mengenai permasalahan ini?
Jawab : Tidak ada lagi.
KETERANGAN AHLI ADAT ANWAR GELAR MAHARAJO SOETAN
Tanya : Ada seorang laki-laki yang mempunyai harta yang didapatnya sendiri sebelum dia kawin dengan seorang perempuan. Sesudah melangsungkan perkawinan di telah mendapatkan anak. Pertanyaannya, kalau ia meninggal dunia, siapakah yang berhak mewarisi harta pencaharian itu, kemenakannya atau anak isterinya?
Jawab : Kalau memiliki harta telah meninggal dunia, pembahagiaannya ialah 1/3 bagian untuk kemenakannya dan 2/3 bagian untuk anak isterinya.
Tanya : Kalau harta pencahariannya itu didapatkannya sewaktu menikah dengan seorang perempuan, jikalau dia meniggal dunia. Apakah yang berhak mewarisi harta pencahariannya itu?
Jawab : Yang berhak mewarisinya ialah para kemenakan dan anak dengan rasio 1/3 bagian untuk kemenakan sementara 2/3 bagian untuk anak isterinya.
Tanya : Dimanakah berlakunya peraturan ini sebagai mana anda ketahui?
Jawab : Di seluruh Minangkabau ini berlaku pembagian seperti itu.
Tanya : Apakah ada penjelasan lain mengenai permasalahan ini?
Jawab : Tidak ada lagi.
KETERANGAN AHLI DAPAT SOETAN DIDONG GELAR DATUK RAJO NAN GADANG
Tanya : Ada seorang laki-laki yang mempunyai harta yang didapatnya sendiri sebelum dia kawin dengan seorang perempuan. Sesudah melangsungkan perkawinan di telah mendapatkan anak. Pertanyaannya, kalau ia meninggal dunia, siapakah yang berhak mewarisi harta pencaharian itu, kemenakannya atau anak isterinya?
Jawab : Sebagian harta pencaharian itu, yaitu 1/3 bagian untuk kemenakannya 2/3 bagian untuk anak isterinya.
Tanya : Kalau harta pencahariannya itu didapatkannya sewaktu menikah dengan seorang perempuan, jikalau dia meniggal dunia. Apakah yang berhak mewarisi harta pencahariannya itu?
Jawab : sebagaimana yang saya terangkan di atas yaitu 1/3 bagian untuk para kemenakan sementara 2/3 bagian untuk anak isterinya.
Tanya : Apakah seluruh harta pencaharian itu yang dibagi sebagaimana saudara terangkan?
Jawab : seluruh total harta pencaharian itu yang dibagi sebagaimana yang saya terangkan itu.
Tanya : Dimanakah berlakunya peraturan ini sebagai mana anda ketahui?
Jawab : Seluruh Minangkabau ini berlaku pembagian seperti itu.
Tanya : Apakah ada penjelasan lain mengenai permasalahan ini?
Jawab : Tidak ada lagi.
Bruun Mamatey. The World In The Twentieth Century, 1962:776. 2 Platt and Drummond, Our World through the Ages. 1961:675. 3 GDH ole, a History of Socialist Thought volume IV : Communism and Social Democracy 1914-1931, Edisi II, halaman 809. 4 GDH Cole, a History of Socialist Thought, volume IV, Baigan II, halaman 349. 5 GDH Cole, a History of Socialist Thought, The Forerunners 1789-1850, bagian pertama. 6 Pendirian ini adalah sejalan pendapat “establishment of capitalism on the ruins of feudalism". 7 Jhr. Mr. M. van der Goes van Naters, De Laiding van den Staat, halaman 13. ]8 Ir. Sukarno, Di bawah bendera revolusi, cetakan pertama. 9 Departemen Penerangan RI, Haluan Politik dan Pembangunan Negara, halaman 217 10 Dr. Subandrio. Menyongsong hari Kemerdekaan 17 Agustus 1959, 1959:12 11 Karena perkembangan zaman, maka perselisihan akan terjadi jika harta pusaka dicairkan oleh hakim. Selain itu karena terjadinya perselisihan, dengan sendirinya ikatan klan terlepas dan timbul keluarga-keluarga. 12 Landraad Solok 10 Agustus 1933. Raad 7 Juli 1934. 13 Korn, De Vrouwelyke Mamak, halaman 317 14 Ter Haar, Beginselen, halaman 147 15 Ter Haar, Beginselen, 1950:193.- 16 T. 146-242. Juga Landraad Pariaman 26 Agustus 1936. Raad Padang 4 Maret 1937. 17 Landraad Fort de Kock 11 September 1937 No. 64/1937. Raad 23 Des. 1937. No. 99/37. Lihat juga T. 140-238. T. 142-205. T. 146-242-249.- 18 Landraad Palembang 1 Juni 1939. Batavia 27 Oktober 1939 T. 152. 19 Raad van Justitie Padang 1927 T. 131-82. 20 Landraad Bukittinggi 27 November 1933. 21 Landraad Padang 29 Juli 1929, Raad Padang 31 Oktober 1929. T. 131-78. 22 Lihat karangan Ter Haar Naschriften halaman164, dan penulis-penulis lain yang seperti Francis 1839, van der Linden 1855, Verkerkpistorius 1873, Wilken 1883, van Eerde 1901, Stibbe 1902, de Waal van Anckeveen 1906, Kroon 1909. 23 Landraad Solok 10 Oktober 1933. Raad 7 Juni 1934. T. 140-205. 24 Landraad Padang Panjang 29 Agustus 1933 No.1/1933 Raad No. 87/1933. Eindvonnis 15-11-1934. 25 Landraad Fort van der Capellen, 24 Oktober (tanpa tahun). 26 Landraad Pariaman 17 Januari 1931. T. 135-325., Landraad Muara Labuh 10-3- 1933. T. 140-215., Raad 27-10-1938. T. 149-297. 27 Landraad Pariaman 16 April 1934 No. 28/1933. T. 141-239 Raad 1 Juli 1934. 28 Landraad Padang 7 Maret 1940 No. 41/1939. Raad 4 Juli C.A. No. 31. 29 Raad Padang Interloc. 8 Desember 1932. Keputusan terakhir 30 Maret 1933. T. 140-227. 30 Landraad Padang 12 Juli 1934 No. 3/34. Raad 18 Oktober 1934 C.A. 58/34. 31 Landraad Pariaman 9 Februari 1938 No. 119/1937 bekr. R.v.j. Padang 28 Juli 1938 No. 21/1938.
32 Landraad Padang 15 Oktober 1932 Reg. 178/32 Raad Padang 22 Desember 1932 C.A. No. 75/32. 33 Landraad Padang Panjang 24 Mei 1932 Reg. 22/31., Raad Padang 20 Oktober 1932 en 30 Maret 1935 C.A. 59/32. 34 Landraad Padang 7 Agustus 1933 Reg. 87/33. Raad Padang 26 November 1933 C.A> 80/33. 35 Landraad Padang Panjang 3 Sept. 1935 No. 3/1935., R.v.J. Padang int 6 Febr. 1936., Eindvonnis 29 Okt. 1936 No. 96/1936.
Ringkasan
alam disertasi ini, kami hendak meninjau beberapa aspek D umum dari pemerintahan nagari Minangkabau, atau lebih konkrit lagi kerapatan adat atau Majelis Kerapatan Adat dan sekitarnya" dengan mendasarkan pada sebab-sebab kegelisahan kaum adat di Sumatera Barat, yang beritanya sering dapat dibaca dalam harian-harian yang terbit di Kota Padang.
BAB I
Perubahan status dari klan-klan sudah sejak lama disinyalir oleh penulis-penulis sebelum perang Dunia kedua (Pasifik) dan sesudahnya. Kami berpendapat hal ini disebabkan orientasi ke nilai Agama Islam dan pergaulan pengaruh hidup modern. Paguyuban hidup masyarakat Minangkabau adalah 'berporos-poros paruik'. Oleh karena orientasi Agama Islam dan pergaulan hidup modern, timbulah kesatuan-kesatuan yang kami namakan keluarga, atau rumah tangga mandiri (household), yang dengan sendirinya mulai meruntuhkan keseimbangan struktur dan mulai mengaburkan kekuasaan yang lama, bahkan memecahkan solidaritas masyarakat negeri.
Selain politik hukum adat di zaman kolonial yang sudah dianggap sebagai suatu hal yang sudah berperanan (“afgedanezaak") untuk mengunifikasikan hukum adat, sekarang sesudah tahun 1946 timbul lagi sebagai fakta yang ketiga dari sebab-sebab kegelisahan kaum adat itu. Kami mensinyalir hal ini sebagai usaha Negara untuk modernisasi rakyat Indonesia dalam rangka Sosialisme Indonesia, tujuannya untuk menaikkan taraf hidup rakyat dengan cita-cita menciptakan masyarakat Minangkabau yang adil dan makmur dalam rangka Sosialisme Indonesia.
Bahwa adat orang Minang sangat kuat, dapat dibaca di dalam karangan-karangan yang menghiasi perpustakaan umum atau pun pribadi. Organisasi nagari menurut tradisi memiliki dasar teritorial dan genealogis. Di dalam zaman merdeka menurut teritorial peraturan Negara R.I membuat orang membentuk Nagari ini bercorak teritorial saja, dan ikut serta selaku individu. Maka timbullah perselisihan di antara dua golongan ini. Pengaruh dua fakta diatas mengakibatkan kaum adat menjadi gelisah dan berusaha sekuat tenaganya mempertahankan kedudukannya semula.
Mengenai sejarah terbentuknya keraparan adat terbentuk waktu ada rombongan pertama datang ke suatu tempat yang masih tidak bertuan : “Tanah diolah dan timbul hubungan hukum terhadap tanah dan paruik. Jumlah kemenakan bertambah banyak dan teratak ini lalu berkembang menjadi nagari. Pada waktu pelantikan penentukan nagari disusun anak-anak nagari beradat bersuku-suku. Pemerintahan nagari dilaksanakan oleh kepala-kepala adat dan tanah menjadi milik bersama dari klan-klan inti dan anak nagari dengan kepala-kepala adatnya ini merupakan suatu “homogene solidariteit". Waktu pelantikan nagari, kemenakan-kemenakan yang bukan bertali darah menjadi anggota klan-inti, yaitu menerima suku/klan yang memiliki tanah, sehingga dalam sesuatu klan terdapat kemenakan bertali darah dan bertali adat.
Jadi tidaklah benar anggapan diantara orang, bahwa anggota yang sesuku berasal dari seorang ibu asal. Ada 3 fase dalam sejarahnya: munculnya anggota-anggota, aset tanah sebagai harta, dan munculnya suatu pemerintahan. Untuk mengatakan sudah terbentuk organisasi klan, perlu adanya 3 unsur mutlak: pemerintahannya, anak buah yang bersolidaritas dan penguasaan tanah sebagai wilayah teritorial. Gabungan dari beberapa klan-inti yang ada, merupakan suatu pemerintah nagari. Dari dahulu kala pemerintah nagari berada dalam lingkup sejarah genealogis dari dari kelompok klan inti, yaitu pemilik tanah dan yang duduk dalam kerapatan adat.
Dalam Bab II, Bab II dan Bab IV akan kami uraikan bagaimana bagian-bagian dari kerapatan adat, yang merupakan sumber pengetahuan dan tempat perkembangan hukum adat. Tidak berkelebihan kiranya jika kita meninjau kembali kerapatan adat di Sumatera Barat, yang sejak tahun 1874 secara resmi sudah dihapuskan dan diganti dengan keputusan pengadilan ..... yang sekarang ini bernama pengadilan negeri. Berdasarkan pasal 134 I.S. dan pasal 2 R.O. kerapatan adat dibebaskan dari twistgedingen over eigendom of daaruit voortspruitende rechten. Sungguhpun demikian ini tidak berarti fungsi kerapatan sekarang sudah terhapus. Sering dapat dibaca dalam berbagai media kota Padang terbentuknya kerapatan-kerapatan adat dinagari-nagari. Setahu kami hanya di Kota Bukittinggi saja yang tidak mempunyai kerapatan adat, sedangkan di kota Padang sejak 1914 sampai sekarang kerapatan adat itu masih terus aktif yang ketuanya adalah kebetulan kawan kami sendiri.
BAB II
Unsur organisi terendah kerapatan adat terdiri dari kerapatan berdasarkan atas kerapatan 'paruik'. Yang memegang peranan terpenting yaitu mamak kepala waris. sebagai mandataris dari dewan 'paruik', beliau inilah yang mewakili urusan keluar sesudah disepakati terlebih dahulu di dalam ‘rapat paruik'.
Akan banyak kesulitan yang terhindarkan pada waktu hakim mulai memeriksa perkara dengan meminta 'mandat paruik'. Adalah tidak pada tempatnya jika saat ini mamak kepala waris juga dianggap sekaligus menjadi wakil, terlebih lagi jika tiap-tiap mamak sudah mempunyai harta sendiri. Mamak-manak ini ditunjuk melalui 'rapat paruik' dengan memperhatikan pada aspek hak waris serta kecerdasannya. Pengaruh kemenakan perempuan dalam menentukan siapa yang akan menerima posisi mamak kepala waris sangat besar. 'Harta paruik' digunakan untuk menjamin kesejahteraan dari 'anggota-anggota paruik'. Peraturan tentang 'harta paruik' boleh digadaikan dalam kasus ampat nan klasik, tetapi karena perubahan adat, harta itu juga boleh dijual asalkan dengan kesepakatan dan persetujuan bulat serta untuk kepentingan paruik. Soal kasus nan empat itu kemudian diperluas, sehingga harta bersama dapat menjadi harta perseorangan. Dalam jurisprudensi terdapat klausul, bahwa dalam hal paruik yang telah punah, waris yang terakhir dapat menghibahkan harta itu kepada anak-anaknya sebagai harta Individu.
Kategori terbesar dari perkara-perkara yang diajukan kepada pengadilan Negara di Sumatera Barat terdiri atas perselisihan antar paruik/jurai dan berkisar pada masalah pemakaian harta paruik.
Institusi adat yaitu ganggam beruntuk telah sejak lama digunakan orang untuk menyelesaikan sengketa atas tanah pusaka. Hak mukti hasil biasa ditujukan pada perseorangan, sedangkan ganggam beruntuk ditujukan pada kelompok waris yang sejurai. Dalam konsep hak mukti hasil mamak maka kepala waris memegang peranan, sedangkan di dalam konsep ganggam beruntuk ditentukan kepala jurai.
'Ganggam Beruntuk' yang dimaksud Ter Haar dalam hukumnya: Beginselen en Stelsel cetakan kedua k-188 tidak sama dengan ide gebruiks recht'. Dengan adanya hak mukti hasil, perbuatan hukum atas tanah itu haruslah dilaksanakan dengan sekato waris kaum asal, hal ini berbeda dengan adanya hak ganggam beruntuk yang tidak memerlukan mekanisme itu lagi.
Ada dua jenis 'ganggam beruntuk', pertama dengan sukarela, dan yang lain tanpa adanya sepakat sekato. Untuk yang terakhir ini dapat dilaksanakan melalui proses pengadilan, sebagai jalan keluar dalam rangka Sosialisme Indonesia untuk mempercepat proses individualisasi, sebagai salah satu jalan keluar dari problem aktual sekarang ini yaitu urat nadi kemakmuran klan ini. Tanpa kepemilikan tanah, maka klan-klan Minangkabau tidak dapat melanjutkan penghidupannya.
BAB III
Pemerintahan klan dilaksanakan oleh orang-orang nan empat jenis suku, dengan posisi sebagai liniage, sebagai suku anak suku-induk, suku komposit, dan suku sederhana. Suku dengan berorganisasi klan inilah yang kita maksud dengan istilah suku yang sebenarnya.
Di berbagai wilayah, masih banyak terdapat suku-suku di Minangkabau. Klan-klan inti yang mempunyai kedudukan dalam pemerintahan adat yang bisa diidentifikasi dan dicatat berjumlah 354, yang menurut salah seorang tokoh adat mempunyai setidaknya 22.500 unit. Harta klan yang dinamakan tanah ulayat adalah leferancier dari hasil klan yang sekarang menjadi permasalahan aktual, terkait dengan proses pendaftaran tanah. Pemiliknya menurut adat ialah suku yang statusnya tidak diatur dalam U.U.P.A. Inilah salah satu sebab timbulnya ketidakpuasan dalam berbagai klan sebagaimana dapat dibaca dalam harian-harian yang terbit di kota Padang.
BAB IV
Pemerintahan adat nagari dilaksanakan oleh kelompok pemerintahan klan. Dalam tingkatannya, piramida kekuasaan di nagari sangat berbeda satu dengan lainnya. Dalam Bab Ill, kita akan menguraikan tingkat-tingkat piramida dari kekuasaan ini sebagai konsep 'jenjang adat'. Gelar yang diadakan dalam pemerintahan nagari, berlaku turun temurun untuk menjamin kedudukan klan-inti dalam pemerintahan adat. Sejak periode VOC sudah terdapat organisasi klan. Sebab tindakan-tindakan kolonial untuk menghisap anak-anak nagari di Minangkabau, perlawanan muncul di Minangkabau. Diawali dengan pertentangan di antara kaum adat dengan kaum paderi, kemudian justru kaum adat dan kaum paderi ini bersama-sama melawan Belanda dengan nama "Perang Minangkabau". Perang ini terjadi sebab VOC telah dianggap merampas tanah-tanah klan melalui culture-stelsel dan memeras anak nagari dengan Verplichte Heerendiensten. Politik kaum adat ini menjadi persoalan bagi pemerintah kolonial Belanda yang ingin adanya unifikasi dan kodifikasi. Dari perjuangan Van Vollenhoven, maka hukum adat berhasil membuka halaman baru dengan munculnya politik 'leave them alone' melalui peraturan I.G.O.B.
BABV
Sesudah tahun 1946, golongan individu muncul dalam pemerintahan nagari. Kami akan menguraikan sistem pemerintahannya, anggota-anggota dan hartanya untuk membedakan apa kami maksud dengan golongan individu. Pada saat bersamaan, peraturan-peraturan modern dikeluarkan untuk mengganti kedudukan golongan genealogis dengan golongan individu. Dewan-dewan seperti D.P.N., D.P.R.W., D.P.R.N. menduduki kursi-kursi dalam pemerintahan nagari.
BABVI
Berita-berita perselisihan antara golongan genealogis dan golongan individu mulai muncul dan dapat dibaca dalam berbagai harian di kota Padang. Karena pengaruh Agama Islam dan system ekonomi modern, terjadi cara pergaulan hidup anggota-anggota klan menjadi bentuk keluarga. Usaha golongan genealogis untuk merebut kembali kedudukannya semula dapat diikuti di dalam surat kabar. Dapat dikatakan, usaha Negara mengganti kedudukan golongan genealogis di dalam pemerintahan nagari mengakibatkan terjadinya perselisihan dalam msayarakat.
BAB VII
Orang sudah sadar bahwa pemerintahan nagari sudah goyah dan tidak berjalan semestinya. Keputusan hanya dapat dijalankan sesudah melalui kepala klan. Maka orang berusaha ke kondisi awal, yaitu kepada konsep dari I.G.O.B. Sesudah tahun 1958 dikeluarkan satu keputusan pemerintah daerah dimana golongan genealogis didudukkan kembali dalam pemerintahan nagari. Kerapatan adat disahkan menjadi satu pemerintahan nagari dengan nama Kerapatan Penghulu. Kemudian golongan individu juga diterima sebagai anggota berdasarkan peraturan 32 desa/GSB/1959, disamping golongan genealogis. Peraturan ini juga menyebutkan semua kebulatan kerapatan nagari harus didaftarkan.
Akan tetapi dalam tahun 1962 pemerintahan nagari disempurnakan oleh suatu peraturan penguasa perang daerah Sumatera Barat yang dinamakan P3N. Dalam musyawarah nagari, maka golongan genealogis mendapatkan satu suara bagi tiap klan, tetapi hal ini kemudian dirubah menjadi satu suara bagi golongan genealogis, sementara justru golongan individu justru memperoleh sembilan suara. Peraturan ini diambil alih oleh pemerintah daerah sesudah berakhirnya S.O.B.
Konferensi ninik mamak ke Il dilaksanakan di kota Padang yang menghasilkan keputusan membentuk Badan Persatuan Pemangku Adat Alam Minangkabau sebagai penyambung aspirasi seluruh golongan genealogis untuk menuntut lebih banyak kekuasaan dalam pemerintahan nagari berdasarkan pada hak historisnya. Tuntutan mereka akan langsung diserahkan pada Presiden RI. Kepala-kepala adat menempatkan diri mereka sebagai alat revolusi. Jelaslah bahwa dalam perjuangan politik golongan genealogis belum berakhir.
BAB VIII
Dalam konteks zaman Sosialisme Indonesia, telah ditentukan haluan dari Negara melalui keputusan M.P.R.S. No. 1 dan 2, yang menjadi kerangka acuan utama dari haluan Negara. Kemudian disusul dengan pembentukan Pembina Hukum Nasional yang tujuan utamanya menciptakan susunan masyarakat yang bersendi kepada susunan parental. Dengan demikian, masyarakat unilateral akan bisa ditingkatkan taraf hidupnya sesuai dengan tujuan Sosialisme Indonesia.
Untuk mempercepatkan proses peralihan ini, terdapat tiga metode utama:
a. merubah pemerintahan klan.
b. mengaburkan solidaritas pengikut-pengikut kepala klan.
c. menghapuskan harta klan.
Harus dicatat, tiga faktor ini merupakan constituent element dari organisasi nagari. Sangat tepat sekali program Negara jika suara klan dalam pemerintahan nagari ini secara de jure dibatasi dan posisinya diganti dengan golongan individu. Tepat pula jika harta klan dihapuskan melalui undang-undang pokok agraria. Pola umum dari institusi adat yang diperkuat dengan system solidaritas anggota klan harus segera diakhiri dan diganti dengan sistem koperasi.
Akan tetapi harus dibahas bagaimana cara pelaksanaannya. Seperti fakta selama ini terkait dengan penghapusan suara, karena upaya yang bertujuan membatasi suara golongan genealogis dalam pemerintahan nagari dan undang-undang pokok agrarian telah mengakibatkan banyak tantangan kaum adat serta mendatangkan kesulitan bagi Negara. Harus dipahami, persoalan pemerintahan nagari tidak dapat dilepaskan dari PERSOALAN KLAN. Oleh karena terjadi politik dualisme di dalam institusi peradilan dan pemerintahan nagari, diserahkannya secara resmi soal adat kepada kerapatan adat menunjukkan pengakuan pemerintahan adat seakan-akan masuh utuh sebagai 'the baring-trust' dari organisasi klan. Jika dualisme ini belum selesai, peranan dalam pemerintahan dan hartanya tentu terus akan dipersoalkan. Maka sangat perlu menyelesaikan terlebih dahulu tentang status klan.
Ada institusi adat yang memberi jalan keluar tanpa adanya tekanan dari atas dalam mempercepat proses individualisasi, yaitu dengan jalan ganggam beruntuk yang inisiatifnya berasal dari tuntutan anggota-anggota paruik sendiri. Hal ini sudah banyak terjadi di pengadilan negeri Sumatera Barat. Tindakan ini dapat dikatakan sebagai sebuah keyakinan hukum adat yang baru sesuai dengan tuntutan jaman. Tetapi para hakim harus dapat melepaskan keberpihakannya dengan melindungi golongan genealogis. Dengan demikian, maka tujuan Negara akan dapat dicapai secara tidak disadari (geruisloos), serta hukum adat berproses menjadi bentuknya yang baru sesuai dengan perkembangan zaman.
Masalahnya, institutusi adat “ganggam beruntuk" sekarang sudah menjadi aturan adat saja dan banyak hakim yang sudah melupakannya. Status dari harta pusaka sekarang sebagai milik komunal yang terus dilindungi, sementara proses individualisasi dari anggotaanggota paruik tak pernah jadi bahan pertimbangan. Sungguhpun kerapatan adat telah dihapuskan sebagai “volksrechtbank", namun pada kenyataannya belakangan ini terus dipakai sebagai pedoman utama bahkan sering dianggap sebagai “de bijbel" dari hukum adat.
Menjadi tugas para hakim yang akan memutuskan (mengadili) suatu perkara terkait dualisme ini, untuk mempertimbangkan apakah termasuk adat atau hukum adat. Yang menjadi inti masalah, justru para pengikut dari subyek-subyek hukum di dalam lingkungan pergaulan hukum itu sendiri dengan menentukan keyakinannya untuk menentukan batas antara adat dan hukum adat. Segera sesudah para hakim mengambil alih pendirian dari kerapatan adat itu, maka sanksi terhadap perilaku pelanggarannya dapat diputuskan dengan hokum yang tidak dapat dipersoalkan lagi karena telah menjadi hukum adat. Apa yang sudah dihapuskan oleh undang-undang, akan dihidupkan kembali oleh hukum adat. Kerapatan adat yang telah dihapuskan fungsinya melalui Hukum Tata Negara, hidup kembali di dalam hukum adat. Inilah sebabnya maka fungsi kerapatan adat masih berjalan terus sampai sekarang ini, seperti apa yang sudah kami buktikan pula di dalam lampiran buku ini tentang institusi kerapatan-kerapatan adat yang masih aktif.
Bibliografi
Buku-buku Tijdschrift van 't Recht tidak disebutkan dalam daftar ini.
ALISJAHBANA, Sutan Takdir,
1957 Cultural Anthropology, dalam Majalah The Indonesia Spectator.
Adatrechtbundel
Edisi I
Edisi VI
Edisi X
Edisi XI
Edisi XVIII
Edisi XXVI
Edisi XXXV
Departemen Penerangan Republik Indonesia, Almanak Lembaga-Lembaga Negara dan Kepartaian, 1961
Aa H. Undang-undang Negara Republik Indonesia, Penerbit Neyenhuis and Company, N.V. Jakarta – Bandung, 1950.
Ali M, Peranan Bangsa Indonesia dalam Sejarah Asia Tenggara, Penerbit Bharata – Jakarta, 1963. Burgess-Locke, The Family, Penerbit American Book Company - New York, 1950. Bourgeois, dikutip dalam Encyclopedia of the Social Science, Penerbit American Book Company, 1955. Brook Over, A Sociology of Education. Beals Rh – Harry Hoyer, An introduction to Anthropology, Penerbit Macmillan Company – New York, 1953. Baber, Marriage and the Family, 1953. Brinkman C, dikutip dalam Encyclopedia of Social Science. Berita Provinsi Sumatera Tengah No 23 tahun 1953, Nomer 33 tahun 1953. Bruun Mametey, The World in the Twentieth Century v/d Berg L,W.C, Het Inlansche Gemeentewezen op Java en Madura. La Bree, De rechterijke organisatie en rechtsbedeling te Batavia in de 17 eeuw, Penerbit Nijgh & van Ditmar N.V. Rotterdam's Gravenhage, 1951. Batuah Sango, Tambo Alam Minangkabau, Penerbit Limbago Payakumbuh, 1955. Benedict R Anderson, Patterns if Culture, Penerbit The New American Library of World Literature. New-York, 1949. Boaz F, The Mind of Primitive Man, Penerbit Macmillan Company. New-York Chicago, 1911. Batuah A, dan Madjoindo A. Dt, Tambo Minangkabau, Penerbit Dinas penerbitan Balai Pustaka-Jakarta, 1956. Barber B, Science and the Social Order, Penerbit Bradford & Dichens – London, 1953.
Batten T.R., Communities and their Development, Penerbit Oxford University Press – London, 1957.
Bogardus E. S, Sociology, Penerbit Macmillan Company New-York, 1934, sixth Printing.
Cassuto Is. H, Handleiding tot de Studie v/h Adatrecht v. Ned. Indie, Penerbit Haarlem. De erven T. Rohn N.V, 1936.
Cassuto Is. Het adatstrafrecht in den Nederlandsch-Indisch archipel, Penerbit Van Dorp & Co. – Semarang, Surabaya, Bandung, 1927.
v/d Chijs J.A, Nederlandsch-Indisch Plakaatboek 1602 – 1811; Djilid V 1743 – 1950, Penerbit Batavia – Landsdrukkerij 's Gravenhage – M, Nijhoff.
Carpentier Alting J.H., Grondslagen der Rechtsbedeeling Nederlandsh-Indie, Penerbit Den Haag – M. Nijhoff, 1926.
Djajadiningrad A.A., Kenang-Kenangan, Penerbit Kolf Buning, 1936.
Dirjokusumo M.S, Tugas dan Kewajiban Kepala Desa Berdasar H.I.R., Penerbit "Fadjar" N.V. Solo Surabaya.
Deventer G.Th, Indische Decentralisatieplannen, 1901.
Djojodigoeno MM, Adat Law in Indonesia, Penerbit Yayasan Pembangunan Jakarta 1950.
Djojodigoeno, Azas-azas Hukum Adat I, Penerbit Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada-Jogjakarta
. dalam majalah Reorientasi Hukum Adat, 1958
. Sociografie, 1959
-. Pola-pola Peragaan Masyarakat di Indonesia
v. Dijk R., Pengantar Hukum Adat Indonesia, Penerbit W. van Hoeve – Bandung Gravenhage, 1954.
. Wetten en Verordeningen betreffende het Staatsrecht van Ned-Indie, Penerbit WV. Hoeve 's Gravenhage, 1947
Duijvendak J.D., Inleiding tot de Etnologie v/d. Indische Archipel, 1946. v. Dam W.P. Inl. Gemeente. A.M. Datuk Maruhum Batuah, D.H. Bagindo Tan Ameh, Hukum Adat dan Adat Minangkabau, Penerbit : N. V. Pusaka Asli – Jakarta, Bandung, Surabaya, Amsterdam. Endhoven, Het adatrecht der Inlanders in de Jurisprudensi, 1927. v. Eerde J.C, Inleiding tot de Volkenkunde van Nederlansch-Indië, Penerbit De erven F. Bohn – Haar Lem, 1920. Evana E.E., Pritchard; The Nuer, Penerbit Clarendon Press Oxford, 1940. Fair – Child, General Sociology, 1934. Firth R.-Mochtan B.-Puspanegara S, Ciri-ciri – dan Alam Hidup Manusia, Penerbit Sumur Bandung ,1961. de Graaf M. J., Geschiedenis van Indonesia, 1949. Guyt. Grondverpanding, Guyt, Kerapatan Adat, T.v.R., 1940. Groeneveldt W.P., Historical Notes on Indonesia dan Malaya Compiled from Chinese Sourses, Penerbit : CV Bhratara 1960. Gondokoesoemo, Vernietiging van Dorpsbesluiten in Indie, 1922. -. Hukum Tatanegara Republik Indonesia, Penerbit : Zesco Jakarta, 1951. Gerbrandy P.S., Indonesia, Penerbit : Hutchinson & Co. Ltd. London, New-York Melbourne, Sydney Cape-Town, 1950. v/d Goes van Naters, De leiding v.d Staat, Penerbit N.V. Em. Querido's-Amsterdam, 1947. Gouw Giok Siong, Segi-segi Hukum, Peraturan Perkawinan Campuran, Penerbit "Express" Jakarta, 1955.
Gouw Giok Siong, Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria. Cole G.D.H. A History of Socialist Thought I, IV. Holleman F.D. Synthetische vormen in de "Primitive" Cultuur, Penerbit G. Kolff & Co Batavia, 1932. Hatta M. Verspreide Geschriften, Penerbit C.P.J. v/d Peet, 1952. Hazairin, Hukum Baru di Indonesia, Penerbit Pemandangan Jakarta. --. Hukum Kekeluargaan Nasional, Tinta-mas Jakarta, 1962. Hazairin, Hukum Kekeluargaan Nasional, Tinta-mas Jakarta 1962. Haluan Politik dan Pembangunan Negara, Penerbit Departemen Penerangan R.I. 1959, 1960. Ter Haar B., Beginselen en Stelsel v/h Adatrecht, Penerbit Yayasan Badan Penerbit "Gajah Mada" Jogja. -. Western Influence on the Law for the Native population, Penerbit G. Kolff. & Co Weltevreden. Harahap P, Toraja, Penerbit N.V.W. van Hoeve-Bandung, Gravenhage, 1952. Majalah "Hukum Adat" tahun 1961 no. 1, 2, Penerbit Yayasan Pembina Hukum Adat-Jogja. Majalah Persabi, "Hukum dan Masyarakat" Nomor Kongres I, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1962. 10 Inteligensia [kumpulan ceramah], Penerbit Usaha Penerbitan Indonesia N.V. Jogja, 1950. Josselin de Jong, Minangkabau dan Negeri Sembilan, Penerbit Bhratara – Jakarta, 1960. Kooreman P.J.Indisch Genootsehap, 1901. Korn V.E.De Vrouwelijke Mamak in de Minangkabausche Familie . De Wetgeving der Indonesische Volksgemen-schappen, Penerbit Gravenhage G. Naeff 1940.
Koesnodiprodjo, Himpunan Undang-undang, Peraturan-Peraturan, Ketetapan-Ketetapan Pemerintah Republik Indonesia, Jogja, 1948/1949. v. Kan, Inleiding tot de Rechtswetenschap, Penerbit Haarlem, de er ven F. Bohn N.V., 1931. Keuning J. Verwantschapsrecht en Volsordening, Hunwelijksrecht en erfrecht in het Koeriagebied van Tapanuli, Penerbit E. Ydo N.V. Leiden, 1948. de Kat Angelino A.D.A, Staatkundig beleid en bestuurs-zorg in Nederl-Indie I, Penerbit M. Nijhoff, 1929 's Gravenhage. Kamito Utomo, Masyarakat Transmigran spontan didaerah W.Sekampung [Lampung], Penerbit Universitas Jakarta, 1957. Kembali kepada Undang-undang Dasar 1945, Penerbit Departemen Penerangan R.I., 1949. Kleintjes Ph, Wetten en Verordeningen betreffende de Staatsinrichting van Nederlandsch-Indie, Penerbit : J.H. de Bussy-Amsterdam, 1931. Ko Siok Hie, Peranan Pancasila dalam Peradilan, Penerbit Pustaka Rakyat, 1950. Kusumadi Pudjosewojo, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, Penerbit Universitas-Jogja, 1957. Kielstra F.B. Vestiging Nederlandsch Gezag in den Indischen Aschipel, Penerbit Haarlem De erven F. Bohn, 1920. Koesnoen R.A. Politik Penjara Nasional, Penerbit Sumur Bandung, 1961. Koentjaraningrat, Metode Anthropologi, Penerbit Universitas Jakarta, 1958. . Pengantar Anthropologi I, Penerbit Universitas Jakarta, 1959.
Kunt, Sosial Science, 1955. Kuncoro Purbotranoto, Sistem Pemerintahan Demokrasi, 1960. Lie Oen Hock, Jurisprudensi Sebagai Sumber Hukum, Penerbit Universitas Jakarta, 1959. de Louter J., Handleiding tot de kennis v/h Staats-en administratief Recht van Nederlandsh-Indie, Penerbit M. Nijhoff 's Gravenhage, 1904. Loebis A. B. Hukum Tata Negara R.I. dalam rangka UUD. 1945., Penerbit Ali Basja Lubis – Jakarta –, 1960. Loebis A. B. Landreform U. U. pokok Agraria U. U. Bagi Hasil Peraturan Pendaftaran Tanah, Penerbit Jalan Danau Toba Blok F III/8, Pejompongan Jakarta, 1960. Lysen A., Individu dan Masyarakat, Penerbit Sumur Bandung, 1960. v. Leur J.C., Indonesian Trade and Society, Penerbit Sumur Bandung, 1960. Logemann J.H.A., Het Staatsreecht van Indonesië, Penerbit v. Hoeve 's Gravenhage, Bandung, 1954. Logemann – Ter Haar, Het beschikkingsrecht der Indonesische Rechtsgemeen-schappen. -. Over de theorie van een stellig Staatsrecht, 1954. Lekkerkerker G, Land en Volk van Sumatera, Penerbit A.J. Brill – Leiden, 1916. Lembaran Penguasa Perang Tertinggi No. 169. Mahadi, Perkembangan Demokrasi Selayang Pandang, Penerbit NV. Surungan – Jakarta. -. Sumber-Sumber Hukum II, Penerbit N.V. Surungan – Jakarta, 1950. Murdock G.P., Our Primitive Contemporaries, Penerbit The Macmillan Company – New York, 1949.
Murdock G.P., Social Structure, Penerbit Macmillan Company – New York, 1949. Maciver R. M. and Page C. H. : Society, Penerbit Macmillan & Co. Ltd. – London, 1961. A. Mc. Ching Lee, Principles of Sociology, Penerbit Barnes & Noble - New York, 1939. Muun N.L, The Evolution and Growth of Human Behavior, Penerbit George G. Harrap & Co. Ltd. London, Toronto, Bombay, Sydney, 1955. Merril F. E. Society and Culture, Penerbit Prentice Hall Inc. U.S.A., 1952. Mac Iver, The Web of Government, 1959. Natsir M. Capita Selecta, Penerbit : W. van Hoeve – Bandung, 's Gravenhage, 1954. Nasroen M. Masalah Sekitar Otonomi, Penerbit J. B. Walters – Groningen, Jakarta, 1951. -. Asal – Mula Negara, Penerbit Beringin – Jakarta, 1957. . Dasar Falsafah adat Minangkabau, Penerbit C. V. Pasaman, 1957. -. Inti Karangannya Otonomi tingkat terendah. Nederburgh I. A., Enige hoofdlijnen v/h. Ned. Indisch Staatsrecht, Penerbit Gravenhage – gebr. Belinfante ,1923. Nasution B., SOB, Penerbit Fasco – Jakarta, 1957. Naerssen F. H. v , Approaches to Community Development. Nieboer H.J. Slavery as an industrial system / Ethnological Researches, Penerbit M. Nijhof 1910 's Gravenhage. Platt and Drummond, Our World through the Ages, 1961.
Pratomo, Petunjuk Tata – Negara dan Tata Hukum Indonesia, Penerbit S. King Dj. Dalam aum 38 Bandung. Pringgodigdo A.K., Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia, Penerbit Pustaka Rakyat Jakarta, 1949. Prins J, Adat en Islamitische plichtenleer in Indonesia, Penerbit W. van Hoeve 's Gravenhage, Bandung, 1954. Prins W. F., R. Kosim Adisapoetra, Pengantar Ilmu Hukum Tata – Usaha Negara, Penerbit J. B. Wolters – Jakarta, Groningen, 1953. Pandecten v/h, Adatrecht jilid I, IVa, VIl colonial Institut Amsterdam, Penerbit de Bussy J. H. Amsterdam, 1914, 1918, 1924. Pluvier J. M. De Ontwikkeling der Nationalistische beweging in Indonesia, Penerbit v. Hoeve. 's Gravenhage – Bandung, 1953. V. Poelje, Pengantar Umum Ilmu Pemerintahan, dibahasa Indonesiakan oleh Mang Rang Say, Penerbit PT. Soeroengan Jakarta, 1953. V. Poelje, Bestuurskunde, Penerbit Alphen aan den Rijn N. Samson N.V., 1942. Pane S. Sejarah Indonesia II.Penerbit Kementrian P.P.K. – Jakarta, 1956. Regerings, Almanak voor Ned. Indië, 1939. Rechtsgeleerd, Magazijn Themis, 1940., Penerbit W. E. J. Tjeenk Willink N.V. Zwolle, Deerven F. Bohn N.V. Haarlem. Rechtsgeleerd Magazijn, Penerbit Haarlem De erven F. Bohn N.V., 1936. Ringkasan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia, Penerbit Departemen Penerangan, 1961. Ryllis dan Omar Goslin, Demokrasi, Penerbit Harcourt Brache and Company Inc. New York, 1940.
Ruopp Ph., Approaches to Community Development, Penerbit A. Manteau, W. v. Hoeve, Brussel, 's Gravenhage, 1953. A. R. Redcliffe – Brown, Structure and Function in Primitive Society, Penerbit Cohen & West. Ltd. London, 1952. Sastranegara R. Hukum Tatanegara Indonesia, Penerbit Neijenhuis & Co. N.V. Jakarta. Smit C., De Indonesische Questie, Penerbit Brill E.J., 1952 Soepomo R., Bab-bab tentang Hukum Adat. -. Sistem Hukum di Indonesia (sebelum Perang Dunia ke II), Penerbit Noordhoff – Kolff N.V. Jakarta, 1960. . Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari, Penerbit Pustaka Rakyat N.V. Jakarta, 1951. . Hubungan Individu dan Msyarakat dalam Hukum Adat, Penerbit Yayasan Yayasan Dharma Jakarta, 1952. Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia, Penerbit Surungan, Jakarta, 1954 Soeriadiradja W., Himpunan peraturan-peraturan mengenai Pemerintahan Daerah Swatantra, Penerbit Noordhoff – Kolff N.V. Jakarta, 1953. Soekarno, Dibawah Bendera Revolusi, 1963. Soejito I. Peraturan Daerah, Penerbit J. B. Wolters Jakarta – Croningen, 1952. Sanusi A., Pengantar Ilmu Hukum dan pengantar Tata Hukum Indonesia, Penerbit Universitas Bandung, 1958. Soediman Kartohadiprodjo, Negara Republik Indonesia Negara Hukum, Penerbit Yayasan Pembangunan Jakarta, 1953.
Schmalhausen, Voorstel tot afschaffing der heerendiensten en tot inkrimping der gemeente diensten, Penerbit Thieme & Co. Surabaya, 1889. Sangguno Diradjo, Mustika Adat Alam Minangkabau, Penerbit Kementrian PPK Jakarta, 1955. Soewondo N., Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat, Penerbit Timun Mas Jakarta, 1955. Schoel W. F. Register v/d, adm. en adarechtelijke indeling v. Ned. Indie I, Penerbit Landsdrukkerij Batavia, 1931. Surjaman U. Istilah Klasifikasi Kekerabatan, Penerbit Universitas. Soenarko, Susunan Negara Kita I, Penerbit Djambatan Jakarta/Amsterdam, 1951, 1955. -. Susunan Negara Kita II, Penerbit Djambatan Jakarta/Amsterdam, 1951, 1955. . Susunan Negara Kita III, Penerbit Djambatan Jakarta/Amsterdam, 1951, 1955. -. Susunan Negara Kita IV, Penerbit Djambatan Jakarta/Amsterdam, 1951, 1955. Schrieke B., Indonesian Sociological Studies I, Penerbit v. Hoeve Den Haad – Bandung, 1955. Snouck Hurgronje C, De Atjehers. -. dalam Verspreide Geschriften IV, 1934. Sumatera Tengah: Laporan tahun 1954, Penerbit Djawatan Penerangan Provinsi Sumatera Tengah, 1954. Sumatera Tengah Membangun, Penerbit Djawatan Penerangan Provinsi Sumatera Tengah de Stoppelaar J. W., Balambangansch Adatrecht, Penerbit H. Veenman & Zonen – Wageningen.
Sunarjo Dipodiningrat, Undang-undang tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Penerbit Jakarta, 1957. Stibbe D.G, Inleiding tot de kennis der bestuursinstellingen in vreembe koloniën, Penerbit De erven F. Bohn – Haarlem, 1924. Susanto Tirtoprodjo : Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia. penerbit : "Pembangunan" Jakarta 1962. Tamboen P. Adat – Istiadat Karo, Penerbit Balai pustaka Jakarta, 1952. Thompson W.S., Population Problems, Penerbit Mc. Graw Hill book company New York, Toronto, London, 1953. Usep Ranawidjaja, Swapradja sekarang dan dihari kemudian, Penerbit "Jembatan", 1955. Utrecht E., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Penerbit N.V. Balai Buku Indonesia Jakarta, 1955. Utrecht E., Sejarah Hukum Internasional di Bali dan Lombok, Penerbit "Sumur Bandung", 1962. van Vollenhoven, De Centrale rechtsgemeenschappen oversee (Kolonial Tijdschrift 17, 1928). . Een adatwetboekje voor heel Indië., Penerbit E.J. Brill Leiden, 1910. . Verspreide Geschriften, Penerbit Haarlem Tjeenk Willinck & Zoon N.V., Denhaag M. Nijhoff, 1934 . Miskenningen v/h Adatrecht, Penerbit E.J. Brill – Leiden, 1926 . Het Adatrecht van Nederlandsch Indië jilid III, Penerbit E.J. Brill – Leiden, 1933 Verdouwen J.C., Het rechtsleven der Toba – Bataks, Penerbit Den Haag – d Nijhoff, 1933. Veth P. J., Midden – Sumatera, Penerbit E.J. Brill – Leiden, 1881.
Westra H., De Nederlandsch – Indisehe Staatsregeling, Penerbit Den Haag M. Nijhoff, 1934. Wellan J.W.J., Regeling van de Inheemsche Rechtspraak, Penerbit H. Veenman & Zonen - Wageningen, 1934. Winick C., Dictionary of Anthropology, Penerbit Littlefield, Adams & Co. Paterson, New Jersey. Wilken G. A., Opstellen over Adatrecht, Penerbit G.G.T. v. Dorp & Co, 1926. Wertheim W.F., Indonesian Society in Transition, Penerbit v. Hoeve Ltd. – Den Haag – Bandung, 1956. Willinck G.D. Het Rechtsleven bij de Minangkabusche Maleiers, Penerbit E.J. Brill-Leiden, 1909. Westenenck, L. E. De Minangkabause Nagari, 1912. Yamin H. M, Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945, Penerbit Yayasan Prapantja, 1959. . Pembangunan Semesta, Penerbit "Nusantara" Jakarta- Bukittinggi, 1956. . Proklamasi dan Konstitusi R. I., 1952. . Sapta Dharma, Penerbit Saiful-Medan, 1948. Zentgraaff H. C. dan v. Goudoever, Sumatraantjes, Penerbit W. V. Hoeve Den Haag, 1947.
Vierde Juristen Congres 1936, Orgaan der Ned. Ind. Juristen – vereniging deel 144-145.
de Waal E., Aantekeningen over Koloniale Onderwerpen jilid I, II, Penerbit Den Haag. M. Nijhoff 1865 – 1867.
Adat Monografi
Kabupaten Agam
1. Kamang Mudik Tanggal 21 Maret 1954. 2. IV Koto Palembayan Tanggal 20 Februari 1954. 3. Padang Lawas Tanggal 31 Januari 1954. Tanggal 7 Februari 1954. 4. Koto Rantang 5. Negeri Gadut Tanggal 24 Maret 1954. 6. Koto Tangah Tanggal 18 Februari 1954. 7. Lubuk Basung Tidak ada tanggal 8. Garagahan Tidak ada tanggal 9. Manggopoh Tidak ada tanggal 10. III Koto Tanggal 30 Oktober 1950. 11. Maniujau Tidak ada tanggal 12. Bajur Tidak ada tanggal 13. Magek Tanggal 31 Februari 1951. 3. Kewalian Sibakwi Tanggal 26/27 September 1951.
Kabupaten Sawah Lunto/Sijunjung
1. Kewalian Kumanis Tanggal 18/19 September 1951.
2. Kewalian Pulasan Tanggal 25/26 September 1951.
4. Kewalian Padang Sibusuk Tanggal 9 Agustus 1951.
5. Kewalian Sijunjung Tanggal 27/28 9 Agustus 1951.
Tanggal 28/29 9 Agustus 1951. 6. Kewalian Pematang Panjang
7. Kewalian Kubang Tanggal 2 Juni 1951.
8. Kewalian Muaro Bodi Tanggal19/20 Mei 1951.
9. Kewalian Koto Tuo Tanggal 20/21 Mei 1951. (Koto TInggal)
10. Kewalian Palangki Tanggal 27/28 September1951.
11. Kewalian Langki Tanggal 16/17 Mei 1951.
Kabupaten Sawah Lunto/Sijunjung
12. Kewalian Mudun Sakti Tanggal 20 Mei 1951.
13. Kewalian Koto Baru (IV Negeri) Tanggal 17/19 Mei 1951.
14. Kewalian Pemuatan Tanggal 8/9 Juni 1951.
15. Kewalian Batu Manjulur Tanggal 11 Juni 1951.
16. Kewalian Sawah Lunto Tanggal 25 Mei 1951.
Kabupaten Limapuluh Kota
1. Ladang Lawas Tanggal 19 Mei 1951.
2. Limbukan Tanggal 10 Mei 1951.
3. Pauh Sangit Tidak ada tanggal
4. Simalanggang Tanggal 22 April 1952.
Tanggal 30 Oktober 1952.
5. Suajan
6. Sarik Lawas Tanggal 29 Maret 1952.
7. Piobang Tidak ada tanggal
8. Sungai Balantik Tidak ada tanggal
Kabupaten Limapuluh Kota
9. Pangkalan Koto Baru Tanggal 27 Februari 1952.
10. III Baririk Tanggal 20 Desember 1951.
11. Mungku Tanggal 7 April 1952.
12. Sungai Antuan Tanggal 3 November 1951.
13. Koto Alam Tanggal 1 Januari 1952.
14. Kewalian Tandjung Balit Tanggal 19 Januari 1952.
15. Kewalian Tandjung Pauh
Tanggal 17 Januari 1952.
16. Kewalian Mangilang
Tanggal 17 April 1952.
17. Kewalian Koto Bangun
Tanggal 9 Oktober 1952.
Kabupaten Limapuluh Kota
18. Kewalian Lampasi
Tanggal 29 November 1952.
19. Kewalian Gelugur
Tanggal 19 Maret 1954.
20. Kewalian Koto Lamo
21. Kewalian Sialang
Tanggal 21/22 Januari 1954.
22. Kewalian Talago
Tanggal 31 Maret 1952.
23. Kewalian Sungai-Talang
tidak ada tanggal
24. Kewalian Lubuk Balingka
Tanggal 14 Desember 1951.
25. Kewalian Koto Tangah Simalanggang
tidak ada tanggal
Tanggal 15 Maret 1952.
26. Kewalian Batu Hampar
27. Kewalian Durian Tinggi
Tanggal 2 Januari 1952.
Tanggal 19/20 Februari 1952.
28. Kewalian Muara Paiti
Tanggal 6 Desember 1952.
LAMPIRAN
Pemerintahan Adat
DAFTAR ORANG-ORANG KE 4 JENIS DALAM NAGARI DURIAN TINGGI
Table A
| Table A | |||
| No. | SUKU | GELAR | JABATAN/PANGKAT |
| 1. | Melayu | Bandaro Hijau | Pucuk |
| 11 | Datuk Rajo Lelo | Penghulu 4 duku | |
| 11 | Patah Jalelo | Malin | |
| 11 | Penghulu Jalelo | Dubalang | |
| 11 | Imam Kadhi | ||
| 2. | 11 | Bilal | |
| 2. | Piliang | Datuk Tamanggung | Penghulu ke 4 suku |
| 11 | Kdj. Kajo | Pegawai | |
| 11 | Malin Kajo | Malin | |
| 11 | Panglimo Kajo | Dubalang | |
| 3. | 11 | . | Khatib |
| Melayu Sumpu | Datuk Jalangkuto | Penghulu 4 suku | |
| 11 | …… | Pegawai | |
| 11 | …… | Malin | |
| 4. | 11 | Dubalang | |
| 4. | Petapang | Datuk SiMarajo | Penghulu ke 4 suku |
| 11 | Pegawai | ||
| 11 | Dubalang | ||
| 5. | 11 | Sepade | Malin |
| 5. | Mandailing | Datuk Penghulu Besar | Penghulu Andiko |
| 11 | Pegawai | ||
| 11 | Kandjang | Malin | |
| 6. | 11 | Peng. Sasak | Dubalang |
| 6. | Bonding | Datuk Pdk. Besar | Penghulu Andiko |
| 11 | La Mane | Pegawai | |
| 11 | Peng. Kampar | Dubalang | |
| - | 11 | Pi. Sari | Malin |
| 7. | M. Tolang | Datuk Marajo | Penghulu Andiko |
| 11 | La. Mane | Pegawai | |
| 11 | Sampono | Malin | |
| 11 | Peng. Lawat | Dubalang | |
| Datuk M. Besar | Penghulu Andiko | ||
| Datuk M. Desar | Fenghura Analke | ||
| 8. | M. Ekor Koto | Pegawai | |
| 11 | …… | Malin | |
| 11 | … | Dubalang | |
| 11 | Datuk Demanso | Penghulu Andiko | |
| D. Domo | Pegawai | ||
| 11 | Peng. Kontan | Dubalang | |
| 11 | Malin | ||
| 11 | Datuk Bagindo | Penghulu Andiko | |
| Kampai | …… | Pegawai | |
| 11 | ubalang. | ||
| 11 | Dubalang | ||
| 11 | … | Malin | |
| 8. Pegawai M. Ekor Koto 11 Malin | |||||
| 11 11 | Malin | ||||
| 11 11 | 11 | Dubalang | |||
| 11 | Datuk Demanso | nansoPenghul | Penghulu Andiko | ||
| 9. D. Domo | mo….. | Pegawai | Pegawai | ||
| 11 | Peng. Kontan | Dubalang | |||
| 11 | ……Ma | Malin | |||
| 10. | 11 | Datuk Bagindo | Penghulu Andiko | ||
| 10. | Kampai | Pegawai | Pegawai | ||
| 11 | Du | Dubalang | |||
| 11 | 11 | Malin | |||
| 11 | 11 | ||||
| RLloneKathib1 | |||||
| Pucuk | 1 orang Kathib | 1 orang | |||
| Imam Kadhi | 1 orang. | Pegawai | |||
| Penghulu Ke 4 suku | 4 orang | Malin | |||
| Bilal | 1orang | Dubalang | |||
| Bilal Penghulu Andiko | 1 orang Dubalang 10 orang | ||||
| Penghulu Andiko 6 orang | 6 orang | ||||
DAFTAR ORANG-ORANG YANG 4 JENIS DALAM NAGARI SUNGAI BALATIN
Table B
| Table B | |||
| No. | SUKU | GELAR | JABATAN/PANGKAT |
| 1. | Piliang | Datuk Panduko | Putujuk |
| 2. | 11 | Datuk Katinmanggunan | Penghulu |
| 3. | 11 | Datuk Hitam Manis | 11 |
| 4. | 11 | Datuk SiMarajo | Urang Tuo |
| 5. | 11 | Datuk Indo Marajo | Ke empat suku |
| 6. | 11 | Unggan Gedang | Pegawai |
| 7. | 11 | Pado Engkar | Dubalang |
| 8. | 11 | A. Tabek Panjang | Manti |
| 9. | Chaniago | Datuk Marajo | Penghulu |
| 10. | 11 | Datuk Putih | 11 |
| 11. | 11 | Nan Sabatang | Dubalang |
| 12. | 11 | Kabau Djalang | Pegawai |
| 13. | 11 | Datuk Mangkuto Alam | Urang Tuo |
| 14. | 11 | Datuk Mandur | Penghulu |
| 15. | 11 | Datuk Penghulu Rajo | Penghulu Penghulu Andiko |
| 16. | Sombilon | Datuk Majo Indo Nan | |
| 17. | Sembilan 11 | Tuo | Penghulu |
| 18. | 11 | Datuk Basar | Urang Tuo |
| 19 | 11 | Datuk Kudun | Penghulu |
| 19. | 11 | Datuk Muaro Satih | 11 |
| 20. | 11 11 | Datuk Sati | 11 |
| 21. 22. | 11 11 | Datuk Mandodokan | 11 |
| Pado | Dubalang | ||
| 23. 24. | Jambak 11 | Datuk Indomo | Pucuk |
| 24. 25. | 11 11 | Datuk Penghulu Barat | Penghulu |
| 25. | Datuk Rajo Lamano | Urang Tuo | |
| 26. | 11 | Datuk Panduko Rajo | Penghulu |
| 27. | 11 | Datuk Rajo Penghulu | Urang Tuo |
| 28. | 11 | Rajo Dubalang | Dubalang |
| 29. | 11 | Rajo Dubalang | Pegawai |
| 29. | Bagindo Umar | Pegawai | |
HOLIC.US
| Pucuk | 2 orang |
| Penghulu | 12 orang |
| Urang Tuo | 5 orang |
| Keempat suku | 1 orang |
| Pegawai | 3 orang |
| Dubalang | 4 orang |
| Manti | 1 orang |
| Penghulu Andiko | 1 orang |
DAFTAR ORANG-ORANG YANG 4 JENIS DALAM NAGARI KOTO BANGUN
Table C
| No. | SUKU | GELAR | JABATAN/PANGKAT |
| 1. | Melayu | Datuk Bandaro Mudo | Pucuk Adat |
| 2. | 11 | Datuk Majo Lelopangli- | Penghulu ke 4 suku |
| 3. | 11 | mo Djelo | Dubalang Ptjuk |
| 4. | 11 | Mudjelo | Bubalang |
| 5. | 11 | Malin | |
| 6. | Mandailing | Datuk Sutan Penghulu | Penghulu ke 4 suku |
| 7. | 11 | Malintang | Dubalang |
| 8. | 11 | Malin Saidi | Malin |
| 9. | Piliang | Datuk Panduko Rajo | Penghulu ke 4 suku |
| 10. | 11 | Gontam | Dubalang |
| 11. | 11 | Kotik Malin | Malin |
| 12. | Koto | Datuk Penghulu Mudo | Penghulu ke 4 suku |
| 13. | 11 | Dubalang Kajo | Dubalang |
| 14. | 11 | Malin Kotjek | Malin |
| 15. | Petapang | Datuk Penghulu Basa | Penghulu Andiko |
| 16. | 11 | Angkat | Dubalang |
| 17. | 11 | Pilihan | Malin |
| 18. | Piliang Sani | Datuk Sutan Djalelo | Penghulu Andiko |
| 19. | 11 | Tingah Padang | Dubalang |
| 20. | 11 | Malin Sampono | Malin |
| 21. | Piliang Bongsu | Datuk Sindo | Penghulu Andiko |
| 22. | 11 | Panglimo Datar | Dubalang |
| 23. | 11 | Lamin Mudo | Malin |
Pucuk Adat 1 orang
Penghulu ke 4suku 4 orang
Dubalang Pucuk 1 orang
Dubalang 7 orang
Malin 7 orang
Penghulu Andiko 3 orang
DAFTAR ORANG-ORANG YANG 4 JENIS DALAM NAGARI GUNUNG MALINTANG
Table D
| No. | SUKU | GELAR | JABATAN/PANGKAT |
| 1. | Melayu | Datuk Sati | Keempat suku |
| 2. | 11 | Datuk Rangkajo Bongsu | Penghulu Andiko |
| 3. | 11 | Datuk Mahudun | ----- idem --— |
| 4. | 11 | Datuk Rajo Puto | ----- idem --— |
| 5. | 11 | Muntjok | Dubalang Adat |
| 6. | 11 | Gindo Tan Emas | ---- idem --— |
| 7. | 11 | Malin Karadjaan | Pandito |
| 8. | 11 | Malin Kunang I | ----- idem --— |
| 9. | 11 | Malin Kunang II | ----- idem --— |
| 10. | Domo | Datuk Bandaro | Keempat suku |
| 11. | 11 | Datul Pekomo | Penghulu Andiko |
| 12. | 11 | Datuk Mangkuto | ----- idem --— |
| 13. | 11 | Datuk Majo Kondo | ---- idem --— |
| 14. | 11 | Tangah Padang | Dubalang Adat |
| 15. | 11 | Majo Garang | Pegawai |
| 16. | 11 | Majo Urang | Pandito |
| 17. | 11 | Malin Menengah | ----- idem --_ |
| 18. | P. Tjantjang | Malin Putih | Keempat suku |
| 19. | 11 | Datuk Panduko Ragjo | Penghulu Andiko |
| 20. | 11 | Datuk Pahlawan | --_-- idem --— |
| 21. | 11 | Datuk Gagar | Manti |
| 22. | 11 | Datuk Paduko SiRajo | Penghulu Andiko |
| 23. | 11 | Datuk Poto Mudo | Pandito |
| 24. | 11 | Malin Pelito | ----- idem --— |
| 25. | 11 | Datuk Majo Kajo | Penghulu Andiko |
| 26. | Piliang | Datuk Gindo SeMarajo | Keempat suku |
| 27. | 11 | Datuk Lelo | Penghulu Andiko |
| 28. | 11 | Patih Mudo | Manti |
| 29. | 11 | Dubalang Kajo | Dubalang Adat |
| 30. | 11 | Majo Pati | Pegawai |
| 31. | 11 | Malin Saidi | Pandito |
for rasi HXFUM
LOCALHOLIC.US
2 orang
2 orang
Manti
4 orang
Pegwai
3 orang
11 orang
Pandito
ua da
4 orang
enl iko
enk
DAFTAR ORANG-ORANG YANG 4 JENIS DALAM KEWALIAN SUNGAI PATAI WILAYAH SUNGAJANG, KABUPATEN TANAH DATAR
Table E
| No. | SUKU | GELAR | JABATAN/PANGKAT |
| 1. | Petapang | Datuk Paduko nan Kasak | Penghulu Pucuk |
| 2. | Kutianyir | Datuk Paduko Alam | Penghulu Andiko |
| 3. | 11 | Datuk Paduko Besar | ----- idem --— |
| 4. | 11 | Datuk Paduko Marajo | ----- idem --— |
| 5. | 11 | Datuk Paduko Mudo | ----- idem --— |
| 6. | 11 | Datuk Panadil | ----- idem --— |
| 7. | 11 | Datuk Paduko SiRajo | --_-- idem --— |
| 8. | 11 | Datuk Penghulu Besar | ----- idem --— |
| 9. | 11 | Datuk Paduko Besar | ----- idem --— |
| 10. | 11 | Bagindo Rajo | Pegawai Adat |
| 11. | 11 | Intan Gagah | Dubalang Adat |
| 12. | 11 | C 4 Petapang | C 4 Adat |
| 13. | Bilal Petapang | Bilal Adat | |
| 14. | Panai Mandailing | Datuk Lelo nan Putih | Penghulu Pucuk |
| 15. | 11 | Datuk Rangkajo Besar | Penghulu Andiko |
| 16. | 11 | Datuk Panduko Rajo | ----- idem --— |
| 17. | 11 | Datuk Majo Kajo | ----- idem --— |
| 18. | 11 | Djo nan Putih | Pegawai Adat |
| 19. | 11 | Togok | Dubalang Adat |
| 20. | Panai Mandailing 11 | C4 Mandailing | C 4 Adat |
| 21. | Kathib | Kathib | |
| 22. | Koto Piliang | Datuk Tumanggung | Penghulu Pucuk |
| 23. | 11 | Datuk Tjunano | Penghulu Andiko |
| 24. | 11 | Datuk Indo Marajo | --_-- idem --— |
| 25. | 11 | Datuk Bagindo Sinjato | --_-- idem --— |
| 26. | 11 | Tan Marajo | ----- idem --— |
| 27. | 11 | Datuk Rajo Palawan | ---- idem --— |
| 28. | 11 | Datuk Majo Indo | ---- idem --— |
| 29. | 11 | Datuk Paduko Dkolelo | ----- idem --— |
| 30. | 11 | Intan Penghulu | Manti |
| 31. | 11 | Sutan Djamudo | Pegawai Adat |
| 32. | 11 | Intan Langit | Dubalang Adat |
| 33. | 11 | C 4 Koto | C 4 Adat |
| 34. | 11 | Imam | Imam Adat |
| 35. | III Ninik | Datuk Majo nan Kunign | Penghulu Pucuk |
| 36. | 11 | Datuk Naro | Penghulu Andiko |
| 37. | 11 | Datuk Majo nan Hitam | _—-- idem ----- |
| 38. | 11 | Datuk Bagindo Said | —--- idem ----- |
| 39. | 11 | Datuk Rajo Malano | _—-- idem --- |
| 40. | 11 | Gamuk | Pegawai Adat |
| 41. | 11 | Intan Kalomok | Dubalang Adat |
| 42. | 11 | Bilal | Bilal Adat |
| 43. | 11 | C 4 Bodi | C 4 Adat |
| 44. | 11 | Kadhi | Kadhi Adat |
| Penghulu Pucuk | 2 orang |
| Penghulu Andiko | 22 orang |
| Pegawai Adat | 4 orang |
| Dubalang Adat | 4 orang |
| Manti | 1 orang |
| Bilal Adat | 2 orang |
| Kadhi Adat | 1 orang |
| Kathib | 1 orang |
| Imam Adat | 1 orang |
| C 4 Adat | 4 orang |
DAFTAR ORANG-ORANG YANG KE 4 JENIS DALAM NAGARI SUNGAI TALANG
Table F
| No. SUKU | SUKU | GELAR | JABATAN KETERANGAN DALAM ADAT | KETERANGAN |
| 1. | Kutianyir | Datuk Bintaro | Pucuk Nagari | Sungai Talang |
| 2. | 11 | Malin Bongsu | Malin | —— idem —-- |
| 3. | 11 | Ampang Limo | Dubalang | —— idem —-- |
| 4. | 11 | Gindo Pandjang | Pegawai | —— idem —— |
| 5. | 11 | Imam Besar | Imam | —— idem —-- |
| 6. | 11 | Bilal Sati | Bilal Sati | —— idem —— |
| 7. | Sikumbang | Datuk Rajo Suku | Pucuk ke 4 suku | Kaludan |
| 8. | 11 11 | Malin Bagindo | Malin | —— idem ——- |
| 9. | 11 | Gindo Basa | Dubalang | —— idem —— |
| 10. | 11 | Bilal Matjajo | Bilal | —— idem —-- |
| 11. | 11 | Imam | —— idem —— | |
| 12. | Pajabadar | Lenggang | Pegawai Pucuk ke 4 suku | —— idem —— |
| 13. | Pajabadar 11 | Datuk Indo Marajo | Pucuk ke 4 suku | Guguk Nunang |
| 14. | 11 | Bilal Marajo | Bilal Imam | —— idem ——- |
| 15. | 11 | Imam Simim | Imam | —— idem —— |
| 16. | Chaniago | Kathib Marajo | Kathib | —— idem —— |
| 17. | Chaniago 11 | Datuk Sinaro nan Kasok | Pucuk ke 4 suku | Belubus |
| 18. | 11 | Malin Batuah | Malin | —— idem —--- |
| 19. | 11 | Rajo Baguna | Dubalang | —— idem —— |
| 20. | 11 | Rajo Lelo | Pegawai | —— idem —-- |
| 21. | 11 | Imam Besar | Imam | —— idem —— |
| 22. | 11 | Kathib Besar | Kathib | —— idem —-- |
| Pucuk Nagari | 1 orang |
| Malin | 3 orang |
| Dubalang | 3 orang |
| Pegawai | 3 orang |
| Imam | 4 orang |
| Kathib | 2 orang |
| Bilal | 3 orang |
| Pucuk ke 4 suku | 3 orang |
DAFTAR ORANG-ORANG YANG 4 JENIS DALAM NAGARI TABAT PATAH
Table G
| Table G | |||
| No. | SUKU | GELAR | JABATAN/PANGKAT |
| 1. | Piliang | Datuk Mantiko Marajo | Penghulu Suku |
| 2. | 11 | Aman Sutan Mangkuto | Manti Adat |
| 3. | 11 | Idris Malin Mudo | Dubalang Adat |
| 4. | 11 | Mamad Pk. Mangkuto | Bilal Adat |
| 5. | 11 | Marahimin | Malin Palito Adat |
| 6. | 11 | Hamid | Imam Adat |
| 7. | 11 | Idris Kathib | Kathib Adat |
| 8. | Chaniago | Datuk Bandaro Nan Kun- | Penghulu Suku |
| 9. | 11 | ing | Manti Adat |
| 10. | 11 | Satun Malano | Dubalang Adat |
| 11. | 11 | M. Majo Kajo | Pegawai Adat |
| 12. | 11 | Rabaini Sutan Palem- | Malin Palito Adat |
| 13. | 11 | bang | Imam Adat |
| 14. | 11 | Musa | Bilal Adat |
| 15. | 11 | Buyungng Malin Batuah | Kathib |
| 16. | Kii | Miris | |
| 17. | Kutianyir 11 | Rulah MI. Sidi | Penghulu Suku |
| 18. | 11 | Datrch B Mainded | Palito Adat |
| 19. | 11 | Datuk R. Majo Lelo | Manti Adat |
| 20. | 11 | Aman MI. Permato | Dubalang Adat |
| 20 | 11 | Rabaini MI. Sutan | Pegawai Adat |
| 21. | 11 | Pado Bagondjong | Imam Adat |
| 22. 23. | 11 | Samin | Bilal Adat Kathib |
| Madjid Hamid | |||
| 24. | Mandailing | Lansanun | Penghulu Suku |
| 25. | 11 | Malin Palito Adat | |
| 26. | 11 | Datuk Lelo Angso | Manti Adat |
| 27. | 11 | Zainal Abidin | Dubalang Adat |
| 28. | 11 | Tani Majo | Pegawai Adat |
| 29. | 11 | Buyung Putih | Bilal Adat |
| 30. | 11 | Karnaini | Imam Adat |
| Rasjidin | |||
| 31 | Dalimo | Darutin | Penghulu Adat |
| 32. 33. 34. 35. | 11 | Datul Maneoneeaoti | Manti Adat Dubalang Adat |
| 11 | Datuk Manuang sati | Dubalang Adat | |
| 11 | Daramin | Pegawai Adat | |
| 11 | Djarat Mantari | Kathib Adat | |
| 11 | Mak Djisat | Bilal Adat | |
| Idrus Mangkuto | Dlal Adat |
| Penghulu Suku | 5 orang |
| Manti Adat | 5 orang |
| Dubalang Adat | 5 orang |
| Malin Palito Adat | 3 orang |
| Bilal Adat | 5 orang |
| Kathib Adat | 2 orang |
| Kathib | 2 orang |
| Imam Adat | 4 orang |
| Palito Adat | 1 orang |
| Pegawai Adat | 3 orang |
DAFTAR ORANG-ORANG YANG 4 JENIS DALAM NAGARI GELUGUR
Table H
| No. | SUKU | GELAR | JABATAN/PANGKAT |
| 1. | Petapang | Datuk Besar | Penghulu Pucuk |
| 2. | 11 | Datuk Rajo Pahlawan | Dubalang/Pegawai |
| 3. | 11 | Engku Mudo | Malin |
| 4. | Melayu | Datuk Rajo Melayu | Penghulu ke 4 suku |
| 5. | 11 | Empang Kampar | Dubalang/Pegawai |
| 6. | 11 | Imam Sati | Malin |
| 7. | Petapang | Datuk Marajo | Penghulu Pucuk |
| 8. | 11 | Harimau Sutan | Dubalang/Pegawai |
| 9. | 11 | Engku Sutan | Malin |
| 10. | Piliang | Datuk Paduko Besar | Penghulu ke 4 suku |
| 11. | 11 | Panglimo Djalelo | Dubalang/Pegawai |
| 12. | 11 | Bilal Maulana | Malin |
| 13. | Petapang | Datuk Rajo Besar | Penghulu Pucuk |
| 14. | 11 | Tirai | Dubalang/Pegawai |
| 15. | 11 | Engku Mudo | Malin |
| 16. | Mandailing | Datuk Kebesaran | Penghulu ke 4 suku |
| 17. | 11 | Laut Alam | Dubalang/Pegawai |
| 18. | 11 | Malin Parentah | Malin |
| 19. | Melayu | Datuk Sati | Penghulu Pucuk |
| 20. | 11 | Empang Djalelo | Dubalang/Pegawai |
| 21. | 11 | Imam Sati | Malin |
| 22. | Piliang | Datuk Malangit | Penghulu ke 4 suku |
| 23. | 11 | Malintang | Dubalang/Pegawai |
| 24. | 11 | Dilal Mudo | Malin |
| 25. | Melayu | Datuk Bandaro | Penghulu Pucuk |
| 26. | 11 | Datuk Rajo Pahlawan | Dubalang/Pegawai |
| 27. | 11 | Imam Bandaro | Malin |
| 28. | Petapang | Datuk Mkt. DiRajo | Penghulu ke 4 suku |
| 29. | 11 | Hariamu Sutan | Dubalang/Pegawai |
| 30. | 11 | Kathib Sutan | Malin |
| 31. | Petapang | Datuk Rajo Nan Kelang | Penghulu Pucuk |
| 32. | 11 | Panglimo Ragjo | Dubalang/Pegawai |
| 33. | 11 | Imam Mudo | Malin |
| 34. | Chaniago | Datuk Rajo Penghulu | Penghulu ke 4 suku |
| 35. | 11 | Panglimo Rajo | Dubalang/Pegawai |
| 36. | 11 | Koto Sati | Malin |
| 37. | Chaniago | Datuk P. Majo Kajo | Penghulu ke 4 suku |
| 38. | 11 | Ampang Tunggang | Dubalang/Pegawai |
| 39. | 11 | Malin Baranam | Malin |
| 40. | Petapang | Datuk Sutan Majo Lelo | Penghulu Andiko/Sam- |
| 41. | Piliang | Datuk Intan SiMarajo | butan |
| 42. | Domo | Datuk Bdr. Gombak | --—- idem |
| 43. | Petapang | Datuk Panduko Tuan | ----- idem |
| 44. | Melayu | Datuk Sutan R. Lelo | ----- idem |
| 45. | Petapang | Datuk P. R. Lelo | ----- idem |
| 46. | Melayu | Datuk Sutan R. Lelo | -—-—- idem |
| 47. | Petapang | Datuk SiMarajo Lelo | -——- idem — —- idem |
Penghulu Pucuk 6 orang
Malin 13 orang
Dubalang/Pegawai 12 orang
Penghulu ke 4 suku 7 orang
Penghulu Andiko/Sambutan 8 orang
Dubalang 1 orang
DAFTAR ORANG-ORANG DAN NINIK MAMAK PENGHULU DALAM NAGARI TANJUNG GADANG
Table I
| No. | SUKU | GELAR | JABATAN |
| 1. | Melayu 11 11 | Datuk BagindoDiPucuk Datuk Kekando Nan Sati Datuk Sinaro Nan Tulak | Pucuk Nagari Ke 4 suku |
| 1. | 11 11 11 | Datuk Sinaro Nan Tulak Datuk Sinaro Nan Ge- muk | Ke 4 suku Lantak suku Tuo Kampung |
| 2. | 11 11 Bonding | muk Datuk Sinaro Nan Putih | Tuo Kampung ---- idem --_ |
| 2. | Bonding | Datuk Sinaro Nan Putih | ---- idem --_ Ke 4 suku |
| 2. | Bonding 11 | Datuk Bidjo Memangun | Ke 4 suku Terlipat |
| 2. | 11 | Datuk Memangun | Terlipat |
| 2 | 11 11 | Datuk Panduko R. Lelo | Tuo Kampung |
| 3. | 11 11 | Datuk Bagindo SiMarajo | ----- idem --— |
| 3. | 11 Mandailing | Datuk Sutan Ulama | ----- idem --— |
| 3. | Mandailing 11 | Datuk Sutan Ulama | Ke 4 suku |
| 3. | 11 | Datuk Rajo Malano | Lantak suku |
| 3. | 11 | Datuk Panduko Rajo | Lantak suku |
| 11 | Datuk Damuanso | Tuo Kampung | |
| 11 | Datuk BagindoM. Besar | ---- idem --— | |
| 4. | 11 | Datuk Panduko Besar | ---- idem --— |
| 4. | 11 | Datal Tinaako besar | ----- idem --- |
| 4. | 11 | Datuk Tjumano Datuk Kandoh | Orang tuo dan balai |
| 4. | Piliang | Datuk Kandon | Gabah L.G. |
| 4. | Piliang 11 | Datuk Rajo Mangkutp | Terlipat |
| 4. | 11 | Datuk Limilih | Lantak suku |
| 4. | 11 | Datel Pilicee Satil | Tuo Kampung |
| 1 | 11 | Datuk Piliang Satih | ---- idem --— |
| 11 | Datuk MRajo Tunaro | Terbenam | |
| Datuk Manggung | Terbenam |
| Pucuk Nagari | 1 orang |
| Keempat Suku | 3 orang |
| Lantak Suku | 3 orang |
| Terlipat | 2 orang |
| Tuo Kampung | 11 orang |
| Urang Tuc | 1 orang |
| Terbenam | 1 orang |
DAFTAR ORANG KEEMPAT JENIS DALAM NAGARI TEPI SELO
Table J
| Table J | |||
| No. | SUKU | GELAR | JABATAN |
| 1. | Melayu | Datuk Sangkatik | Pucuk |
| 11 | A. BagindoTan Alam | Manti | |
| 11 | Gadang Padang | Dubalang | |
| 。 | 11 | A. Saidi Mahudun | Malin |
| 2. | Melayu | Datuk Ampnag | Datuk Nan Delapan |
| 11 | Datuk Gd. Bandaro | Manti | |
| 11 | Rajo Melayu | Dubalang | |
| 11 | A. BagindoMaulana | Malin | |
| 11 | Datuk Paduko | Datuk Nan Delapan | |
| 11 | Bagindo Sinaro | Malin | |
| 11 | Gagar Ali | Dubalang | |
| 11 | Datuk Djindo Benar | Malin | |
| 3. | Piliang | Datuk Nan Delapan | |
| 11 | Datuk Majo Indo Datuk kondo | Manti | |
| 11 | Rajo Dubalang | Dubalang | |
| 11 | A. Kodjo | Malin | |
| 11 | etuk Rajo Ma | Datuk Nan Delapan | |
| 11 | Datuk Rajo Mangkuto Bandaro Kuning | Manti | |
| 11 | Datuk Sauandaro | Dubalang | |
| 4 | 11 | A. Machudun | Malin |
| 4. | |||
| Kutianyir 11 | Datuk Djindo Mangkuto Datuk Sinaro | Datuk Nan Delapan Manti | |
| 11 | Majo Sutan | Subelon | |
| 11 | Bagindo M | Dubalang | |
| 11 | A. Bagindo Mulio Datuk Rajo Penghulu | Malin | |
| 11 | Datuk Amburai | Datuk Nan Delapan | |
| 11 | Nan Kode Sutan | Manti | |
| 11 | A. Rajo Mahudun | Dubalang Malin | |
| 5. | |||
| 5. | Chaniago 11 | Datuk Putih Datuk Palindi | Datuk Nan Delapan Manti |
| 11 | ablawan | Qubalang. | |
| 11 | Pahlawan | Dubalang | |
| 11 11 | A. Paduko | Malin | |
| Datuk Bandaro Besar | Datuk Nan Delapan | ||
| 11 | Bagindo Rajo | Manti | |
| 11 | Rajo Nan Putih | Dubalang | |
| 11 | A. Rajo Malano | Malin | |
| Melayu | NSL | ||
| 11 | A. Bagindo Maulana Datuk Djindo Besar | Tuan Nan Selapan _--- idem ----- | |
| Piliang | Datuk Djindo Besar | _--- idem ----- | |
| Piliang 11 | A. Machudun | —--- idem ----- | |
| Kationvin | A. Kodjo | _—-- idem ---- | |
| Kutianyir 11 | A. Rajo Mulio | ---- idem ----- | |
| 11 Chaniago | A. Rajo Mahudun | —--- idem ----- | |
| Chaniago 11 | A. Paduko | —--- idem ----- | |
| 11 | A. Rajo Melano | _——- idem ---- |
| No. | GELAR | URAIAN SUKU KETEK |
| 1. | Datuk Ampang Bagindo Maulano | Melayu Bango |
| 2. | Bagindo Maulano Datuk Paduko Rajo | 11 |
| 3. | Datuk Paduko Rajo | Melayu Balai |
| 4. | Datuk Djindo Besar | Melayu Patar |
| 5. | Datuk Rajo Mangkuto | Piliang Koto |
| 6. | A. Machudun Datuk Majo Indo | Piliang Patar |
| 7. | Datuk Majo Indo | Piliang Dalam |
| 8. | A. KAjo | Piliang Baruh |
| 9. | Datuk Djindo Mangkuto A. BagindoMulis | Kutianyir Kepala Labuh |
| 10. | A. BagindoMulis | Kutianyir Petapang Bantjah |
| 11. | Datuk Marajo | Kutianyir Petapang |
| 12. | Datuk Bidjo | Kutianyir Tabek Lintang |
| 13. | Datuk Rajo Penghulu | Kutianyir Ekor Panca |
| 14. | Datuk Murun | Kutianyir Kampung Tangah |
| 15. | Datuk Patih Apakuko | Kutianyir Baruh |
| 16. | Datuk Bdr. Besar A.R. Mala- no | Chaniago Baruh |
Dinagari TEPI SELO terdapat pepatah, 'baPucuk bulek baurek tunggang, Badatuk nan salapn. Batuan selapan, Batajien samo barek, Baudji samo merah' : yang berarti adat Koto Piliang yang berlaku.
| Pucuk | 1 orang (Pucuk Elok) |
| Manti | 8 orang |
| Dubalang | 9 orang |
| Malin | 9 orang |
| Datuk Nan Delapan | 8 orang |
| Tuan Nan Delapan | 8 orang |
DAFTAR ORANG-ORANG KE EMPAT JENIS DALAM NAGARI GURUN
Table K
| No. | SUKU | GELAR | JABATAN |
| 1. | Chaniago | Datuk Nan Sebatang | Pucuk |
| 2. | 11 | Datuk Danuanso | Ke empat suku |
| 3. | 11 | Datuk Putih | Penghulu Kampung |
| 4. | 11 | Datuk Tunggaro | Penghulu Andiko |
| 5. | 11 | Datuk Putih | Penghulu Andiko |
| 6. | 11 | Datuk Mantiko Rajo X | ----- idem --— |
| 7. | 11 | Datuk Bandaro Kajo X | ----- idem --— |
| 8. | 11 | Datuk Udun X | Penghulu Kampung |
| 9. | 11 | Datuk Marajo | Penghulu Andiko |
| 10. | 11 | Datuk R. Labih | Penghulu Kampung |
| 11. | 11 | Datuk S. Putih | Penghulu Andiko |
| 12. | 11 | Datuk S. Putih | Penghulu Andiko |
| 13. | 11 | M. Sati | Penghulu Kampung |
| 14. | 11 | M. Nan Putih X | Penghulu Andiko |
| 15. | Petapang | Datuk B. Besar | Ke empat suku |
| 16. | 11 | Datuk Besar nan Hitam | Penghulu Kampung |
| 17. | 11 | Datuk Mangkuto X | Penghulu Andiko |
| 18. | 11 | Datuk Bidjajo | ----- idem --— |
| 19. | 11 | Datuk Mangun | ----- idem --— |
| 20. | 11 | Datuk Karing X | Penghulu Kampung |
| 21. | 11 | Datuk Karing | Penghulu Andiko |
| 22. | 11 | Datuk Nan Kodo | Penghulu Kampung |
| 23. | 11 | Datuk Pengaran X | Penghulu Andiko |
| 24. | Sembilan | Datuk Ajo SiMarajo | Ke empat suku |
| 25. | 11 | Marajo Indo | Penghulu Kampung |
| 26. | 11 | Datuk Pandak | Penghulu Andiko |
| 27. | 11 | Datuk Karaing | ----- idem --— |
| 28. | 11 | Datuk Kuning X | ----- idem --— |
| 29. | 11 | Datuk M. Sinaro X | Penghulu Kampung |
| 30. | 11 | Datuk BagindoSiMarajo | Penghulu Andiko |
| 31. | 11 | Datuk Puk. Malelo | --- idem -—— |
| 32. | 11 | Datuk Katumanggungan | Penghulu Kampung |
| 33. | 11 | Datuk Bagindo -X | Penghulu Andiko |
| 34. | 11 | Datuk BagindoNan Di | ----- idem --— |
| 35. | 11 | Aceh X | Penghulu Kampung |
| 55 | enghala Rampung | ||
| 36. 11 | |||
| 37. | 11 | Datuk Panduko Sati X | Penghulu Kampung |
| 37 | Datuk Ajo Sati X | Penghulu Andiko | |
| 38. | A | Datuk Kuning X | _--- idem ---- |
| 39. | Bendang 11 | Datuk Pdk. Marajo X | Ke empat suku |
| 40. | 11 | Datuk Panduko Besar X | anghulu Kampung |
| 41. | 11 | Datuk Panduko Besar X Datuk Panduko Besar X | Penghulu Kampung Penghulu Andiko |
| Datuk Tumanggung | _--- idem ----- | ||
| 42. | Chaniago | ||
| 43. | 11 | Datuk Sinaro Nan Pan- | Pucuk |
| 44. | 11 | jang X | Ke empat suku |
| 45. | 11 | Datuk M. Tunaro X | Penghulu Andiko |
| 46. | 11 | Datuk Tuanbesar X | _--- idem ----- |
| 47. | 11 | Datuk Putih | —--- idem ----- |
| Datuk B. Sati X | _--- idem ---- | ||
| 48. | Sembilan | Datuk Dangung | |
| 49. | 11 | Ke empat suku | |
| 50. | 11 | Datuk Djaung | Penghulu Kampung |
| 51. | 11 | Datuk Majo | Penghulu Andiko |
| 52. | 11 | Datuk M. Indo X | _—-- idem --- |
| 53. | 11 | Datuk Sati | _--- idem ----- |
| 54. | 11 | Datuk BagindoSiMarajo | —--- idem ----- |
| 55. | 11 | X | _--- idem ----- |
| 56. | 11 | Datuk Putih X | _--- idem ----- |
| 57. | 11 | Datuk Phl. Mudo X | _—-- idem ---- |
| Datuk Tumanggung X | —--- idem ----- | ||
| Datuk R. Sampono | |||
| Datuk Bandaro | |||
Penghulu Pucuk 2 orang
Keempat Suku 6 orang
Penghulu Kampung 13 orang
Penghulu Andiko 36 orang
DAFTAR ORANG-ORANG KE EMPAT JENIS DALAM NAGARI MUNGKA
Table L
| No. | SUKU | GELAR | JABATAN DALAM ADAT |
| 1. | Kampai | Datuk Marajo | Penghulu ke empat |
| 2. | 11 | Ulama | suku |
| 3. | 11 | Angkat DiRajo | Pandito |
| 4. | 11 | Pebo | Manti |
| 5. | Chaniago | Datuk Rangkajo | Dubalang |
| Pimpinan persatuan | |||
| 6. | ninik mamak persatuan | ||
| 6. | Petopang | Datuk bongsu | Mungka (Urang Tuo) |
| 7. | 11 | Tengku Imam | |
| 8. | 11 | Syech Ibrahim | Penghulu ke 4 suku |
| 9. | 11 | Rajo Alam | Pandito |
| 10 | Manti | ||
| 10. | Sembilan | Datuk Rajo Mangkuto | Dubalang Adat Penghulu ke 4 suku |
| 11. | 11 | Tengku Kathib | Pandito |
| 12. | 11 | Sutan Malano | Manti |
| 13. | 11 | Musuh | Dubalang Adat |
| Penghulu ke 4 suku | |||
| 14. | Chaniago | Datuk Panduko Sati | Pandito |
| 15. | 11 | Tengku Bilal | Manti |
| 16. | 11 | Suku Kelarasan | chelone A lt |
| 17. | 11 | Kali Kuning | Dubalang Adat |
| KOTO BARU | |||
| 18. | Kampai | Datuk Sutan SiMarajo | Penghulu ke 4 suku |
| 19. | 11 | Ulama Sunan | Pandito |
| 20. | 11 | Panduko R. Lelo | Dubalang Adat |
| andulo tr Lelo | dbalang Adal | ||
| 21. | Sembilan | Datuk Putih | Penghulu ke 4 suku |
| 22. | 11 11 | Imam Achmad | Pandito |
| 23. | " | Datuk Rajo | Dubalang Adat |
| 24. | Dalimo | Manso | Penghulu ke 4 suku |
| 25. | 11 | engku Bilal | engidd ke 4 suk |
| 25. | Tengku Bilal | Pandito | |
| 26. | 11 | Singo Serantai | Dubalang Adat |
| 27. 28. | Chaniago 11 | Datuk Putih | Penghulu ke 4 suku Pandito |
| 28. 29. | 11 11 | Tenku Kathib Terlipat | Pandito Dubalang Adat |
| 27. 28. 29. | Chaniago 11 11 | Datuk Putih Tenku Kathib Terlipat | Penghulu ke 4 suku Pandito Dubalang Adat |
| Penghulu Keempat suku 8 orang | 8 orang | ||
| Pandito | 8 orang | ||
| Urang Tuo | 1 orang | ||
| Manti | Aorano | ||
| Dubalang Adat | 4 orang 8 orang | ||
DAFTAR ORANG-ORANG KE EMPAT JENIS DALAM NAGARI SUPAJANG
Table M
| Table M | |||
| No. | SUKU | GELAR | JABATAN |
| 1. | Dalimo | Datuk Indo Melayu | Penghulu Pucuk Adat |
| 2. | 11 | Datuk Rajo Malano | Penghulu Suku |
| 3. | 11 | Datuk Adat Tjumano | Penghulu Andiko |
| 4. | 11 | Datuk Sati | ---- idem --— |
| 5. | 11 | Datuk Panduko SiRajo | ----- idem --— |
| 6. | 11 | Datuk Sari Paduko | ---- idem --— |
| 7. | 11 | Datuk Djo Malano | ----- idem --— |
| 8. | 11 | Datuk Pdk. SiRajo | ----- idem --— |
| 9. | 11 | Sutan Marajo | Manti |
| 10. | 11 | Malin Marajo | Pandito |
| 11. | 11 | Gindo Marajo | Dubalang Adat |
| 12. | Piliang | Datuk Bandaro Kajo | Penghulu Suku |
| 13. | 11 | Datuk Kajo | Penghulu Andiko |
| 14. | 11 | Datuk Angkat DiRajo | ----- idem --— |
| 15. | 11 | Datuk Bandaro Kuning | ----- idem --— |
| 16. | 11 | Datuk Mangkuto Besar | ----- idem --— |
| 17. | 11 | Datuk Djio Sampono | --_-- idem --— |
| 18. | 11 | Datuk Lelo Sampono | ----- idem --— |
| 19. | 11 | Datuk Palindih | ----- idem --— |
| 20. | 11 | Datuk Tjumano | ---- idem --— |
| 21. | 11 | Datuk Lelo | ---- idem --— |
| 22. | 11 | Datuk Panjang Gelar | ---- idem --— |
| 23. | 11 | Malin kajo | Pandito Adat |
| 24. | 11 | Sutan kajo | Manti |
| 25. | 11 | Gindo kajo | Dubalang Adat |
| 26. | Salo Kutianyir | Datuk Majo Indo | Penghulu Suku |
| 27. | 11 | Datuk Danuanso | Penghulu Andiko |
| 28. | 11 | Datuk Tumaro | Penghulu Andiko |
| 29. | 11 | Datuk Panduko Majo | ---- idem --— |
| 30. | 11 | Lelo | ----- idem --— |
| 31. | Salo Kutianyir | Datuk Tumaro Tuo | Penghulu Andiko |
| 32. | 11 | Datuk Mantfa Tuo | ----- idem --— |
| 33. | 11 | Datuk Mantfa Mudo | _-—- idem ---- |
| 34. | 11 | Datuk Tan Ameh | _--- idem ---- |
| 35. | 11 | Datuk Bidjaja | _--- idem ----- |
| 36. | 11 | Datuk Bidjaja Nan | Manti Adat |
| 37. | 11 | Kuning | Pandito |
| 38. | 11 | Sutan Bagindo Manti | Dubalang Adat |
| 39. | Salo Chaniago | Adat Malin Bagindo | Penghulu Suku Adat |
| 40. | 11 | Malin Malano | Penghulu Andiko |
| 41. | 11 | Mann Malano | Penghulu Andiko |
| 42. | 11 | Datuk Gindo Malano | _--- idem ----- |
| 43. | 11 | Datuk Marbangso | _--- idem ----- |
| 44. | 11 | Datuk R. Penghulu Nan | —--- idem ----- |
| 45. | 11 | Hitam | _--- idem ---- |
| 46. | 11 | Datuk Pongbulu Cinde | _--- idem ---- |
| 47. | 11 | Datuk Penghulu Gindo | _--- idem ----- |
| 48. | 11 | Kalso | —--- idem ----- |
| 48. | 11 | Datuk Penghulu Perak | _—-- idem --- |
| 49. | 11 | Datuk R. Tianso | Manti Adat |
| 50. | Datuk Pucuk | Penghulu Andiko | |
| Datuk Gindo Djo Lelo | |||
| Datuk Panduko Besar | |||
| Datuk Majo Kajo | |||
| Situah Marajo Lelo | |||
| Datuk Panduko Besar | |||
| Penghulu Suku Adat | 1 orang |
| Penghulu Suku | 3 orang |
| Manti Adat | 2 orang |
| Manti | 2 orang |
| Dubalang Adat | 3 orang |
| Penghulu Pucuk Adat | 1 orang |
| Penghulu Andiko | 35 orang |
| Pandito Adat | 1 orang |
| Pandito | 2 orang |
DAFTAR ORANG-ORANG KE EMPAT JENIS DALAM NAGARI LUBUK ALAI
Table N
| No. SUKU | GELAR | JABATAN | |
| 1. | Piliang | Datuk Besar | Penghulu Pucuk |
| 2. | 11 | Datuk Intan Marajo | Penghule ke 4 Suku |
| 3. | Piliang Chaniago | Datuk Majo Indo | Penghulu Andiko |
| 4. | 11 | Malin Kajo | Mallin |
| 5. | 11 | R. Nan Tunggang | Dubalang |
| 6. | Ki | ||
| 7. | Kampai Kampain Melayu | Datuk Rajo Lelo Datuk Angkat DiRajo | Penghulu ke 4 Suku Penghulu Andiko |
| 8. | 11 | Datuk Angkat DiRajo | Penghulu Andiko Malin |
| 9. | 11 | Imam Djeimbang | Dubalang |
| 10. 11. | Petapang | Datuk Gindo Marajo | Penghulu ke 4 suku |
| 12. | Melayu Talang 11 | Datuk SiMarajo Datuk Amat DiRajo | Penghulu Andiko |
| 12 | Datuk Amat DiRajo | Penghulu Andiko | |
| 13. | Petapang | Malin Kerajaan | Malin |
| 14. | " | Panglimo Garang | Dubalang |
| 15. | Domo | Datuk Mkt. Marajo | Penghulu ke 4 Suku |
| 16. | 11 | Datuk Manggung | Penghulu Andiko |
| 17. | 11 | Bilal | Malin |
| 18. | 11 | Gontam | Dubalang |
Penghulu Pucuk 1 orang
Penghulu Andiko 5 orang
Penghulu ke 4 Suku 4 orang
Malin 4 orang
Dubalang 4 orang
SURAT KEBULATAN KAUM
Kami yang bertanda tangan di bawah ini orang Indonesia
1. Anwar Gir. Sutan Rajo Endah 2. Rusli 3. Rasjid 4. Djaafar 5. Rahim 6. Agurteno 7. Pr. Noni 8. Siti Hawa 9. Pr. Nurdiani 10. " Nurlela 11." Daramah 12. " Chadidjah 13. " Aliusnah 14. " Nurbaiti 15. " Anizar 16. "Rabaisah
Sementara kami yang tersebut di atas ini adalah sekaum sehak sepusaka menurut adat, suku Tanjung, tinggal di Seberang Padang menerangkan dan mengaku dengan sebenarnya, seperti yang tersebut di bawah ini:
Bahwa dengan kebulatan mufakat kami yang sekaum maka saudara kami nama Muljana Syarif GELAR Sutan Rajo Mansur, pekerjaan guru SMP Negeri di Padang, tinggal Seberang Padang, telah kami secara sah dan kami mensahkan dia menjadi mamak Kepala Waris dalam kaum kami menurut adat.
Dan berkewajiban serta bertanggungjawab keluar dan ke dalam untuk menjaga dan melindungi segala harta Pusaka kepunyaan kaum menurut sepanjang adat.
Demikianlah kami perbuat keputusan (kebulatan) ini dengan jujur dan benar serta tulus dan ikhlas dan kami tanda tangani bersamasama di bawah ini.
Seberang Padang 3 November
Oleh yang tersebut di atas
Diketahui oleh kami semua
Tua-tua dalam kampung Seberang Padang
Idris Taibah Bachtiar.
Diketahui oleh
Kerapatan Adat, VIll suku Negeri Padang.
SURAT KEBULATAN KAUM MENGGANTI DAN MENGANGKAT MAMAK KEPALA WARIS KAUM
Pada hari ini Jumat 22 Maret 1946, kami yang bertanda tangan dan memberikan cap jempol ini, adalah seluruh anggata dari kaum yang terjadi dari empat jurai paruik dari mendiang-mendiang kami: 1. Sariato 2. kancah 3. Tambun 4. Jingan juga bersuku Tanjung bilai mansiang, asal mulanya dari Kampung Parak Karakah. Kedemangan Padang yaitu :
I. Jurai paruik Sariato :
1. Mohammad Nur gelar Rajo Lenggang mamak kepala waris dalam jurai.
2. Dulah, 3. Monek, 4. Zainoedin, 5. Dariah, 6. Kiah, 7. Rasiah, 8. Pik Itam, 9. Pik Gadang, 10. Abd, Manan, 11. Mohamad Nasir Malin Marajo, dan 12. Kambaludin.
II. Jurai paruik Kancah:
1. Buyung Menek 2. Kitjit yang jadi mamak kepala waris dalam jurai Gahek Sutan Marajo.
III. Jurai paruik Tamboen :
1. Imam Katar gelar Kathib Marajo, mamak kepala waris dalam jurai, 2. Abdoel Gani, 3. Darama, 4. Mijah, 5. Kalasoem dan 6. Kena.
IV. Jurai paruik Jingan :
1. Bojok mamak kepala waris dalam jurai.
2. Alah, 3. Lidjah, dan 4. Menan.
Kami semua telah mengadakan rapat sekaum di hari ini menyatakan kesalahan-kesalahan mamak kaum nama Gahel gelar Sutan Marajo yang sekarang berpangkat sebagai MAMAK KEPALA WARIS dalam KAUM empat jurai tersebut di atas yang menjaga, memelihara dan menyelenggarakan terhadap harta-harta pusaka tinggi kaum yang asalnya harta tersebut diwarisi dari ninik moyang kami si PAGANG dan perempuan Siboek almarhum.
Setelah mendengarkan keterangan-keterangan yang dikemukakan dalam rapat ini dari masing-masing anggota kaum, seberapa besar kesalahan dan tingkah lakunya mamak kepala waris si Gahek yang melanggar peraturan adat dan kewajibannya sebagai mamak kepala waris, seperti menggadaikan beberapa bidang tanah pusaka dan mempersewakan berapa bidang tanah peparakan.
Maka rapat keum menimbang kesalahannya dan kinerja mamak kepala waris ini, yang berdasarkan aturan adat 'bakal dijinjing ialah Siang bak Hari dan terang bak bulan', rapat telah mencari kebulatan yang sesuai dan semestinya si Gahek tersebut diturunkan pangkatnya, sebagai mamak kepala waris dalam kaum. Apalagi perilaku dan tabiat si Gahek tersebut tidak baik lagi, seperti menyabung dan berjudi sehingga merusak nama baik kaum dan menghabiskan harta pusaka kaum. Jadi sudah pada tempatnya untuk diganti dan diangkat dari anggota kaum lain yang akan jadi mamak kepala waris akan ganti si Gahek.
Keputusan serta Menetapkan :
Memberhentikan GAHEK SUTAN MARAJO dari MAMAK KE- PALA WARIS dalam kaum dan diganti dengan, serta menetapkan NA- SIR gelar MALIN MARAJO MAMAK Kepala Waris dalam kaum.
Demikianlah kebulatan ini, kami semua memperkuat di hadapan ninik mamak kami yang hadir untuk mendengarkan penjelasan dan keputusan kerapatan dan surat kebulatan ini.
Barulah masing-masing menanda tangani dan surat kebulatan yang dibuat rangkap tiga, selembar tertulis di atas segel 1.50 dipegang Mamak Kepala Waris Nasir Malin Marajo, selembar diserahkan atau dikirimkan kepada mantan mamak kepala waris Gahek dan selembar lagi salinannya dikirimkan pada Kerapatan Ninik mamak nan delapan suku di Padang untuk diketahui.
Kampong Parak Kerakah 22/3-1946-
Tanda tangan jurai I : Ki (x) jah ... materai Li (x) djah tanda tangan jurai paruik IV : Bo (x) jok me (x) nan t.t.t. zai (x) noeddin
Mohd. (x) Noer Da (x) riah Ra (x) sijah
Pik (x) Itam
Mo (x) nek Pik (x) gadang Kam (x) baludin
Tanda tangan jurai paruik II : tanda tangan jurai paruik III : t.t. Ki (x) tjit t.t. Ke (x) na Mi (x) jah
t.t. da (x) rama
ka (x) lasum
Tanda tangan Ninik Mamak Kepala Kampung Andalas Il t.t. t.t. t.t. t.t. Cap kepala kampong Andalas II ma (x) Ali
KEPUTUSAN KERAPATAN ADAT NEGERI PADANG No. 3/56/K/A/P
Pada ini hari ARBAA tanggal 6 Juni 1946 bertempat di BALAl ADAT dimuka Raya Ganting Kota Besar Padang, telah terjadi rapat yang dihadiri NINIK MAMAK/PENGHULU-PENGHULU/Imam Kathib Adat, orang tua Cerdik pandai Nan 4 jenis 8 suku, menurut saluran Adat Istiadat Negeri Padang, yang dihadiri juga Sutan Ibrahim (Bagindo Buyung Hitam) serta Bagindo Umar Ali gelar Bagindo Palindih wakilnya Bagindo Iljus dan pr. Siti Fatimah (pihak-pihak yang bersangkutan).
Rapat dipimpin KETUA, SUTAN DIDONG gelar DATUK RAJO NAN GADANG, dan juga MARAH AMIR SJAHBUDDIN gelar DA- TUK BESAR MAHARADJA SUTAN.
Susunan Acara.
a. Memperhatikan surat dari Pengadilan Negeri Padang tgl. 9 Mei 1950 No. 1476/1956 Perd.
b. Memperhatikan surat permohonan dari Sutan Ibrahim (Bagindo- Hitam) tgl. 6 Juni 1956.
C. Memperhatikan Salsilah/Randji keturunan pihak yang bersangkutan.
d. Dan lain-lainnya.
Rapat telah membicarakan/mempelajari/meninjau secara mendalam, dan juga dari segi Adat nan Kawi Sjara nan Lazim mengenai persoalan "MAMAK KEPALA WARIS" kedua belah pihak yang bersangkutan (Sutan Ibrahim/BagindoHitam) yaiatu antara BagindoUmar Ali yangberwakil kepada BagindolLJAS dalam kaumnya
MENIMBANG bahwa kedua belah pihakn (Sutan Ibrahim/Bagindo Bj. Hitam dengan BagindoUmar Ali gelar Bagindo
Palindih adalah sekaum seharta sepusaka, selaba serugi, sehina semalu dalam kaumnya.
MENIMBANG bahwa mengingat pertalian kedua pihaknya dari Sutan Ibrahim/ Bagindo Buyung Hitam/ibunya bernama UPIK IPU, dan BagindoAli Umar gelar Bagind oPalindih dengan ibunya bernama Upik PUTIH keduanya bersaudara kandung anak dari AMBI.
MENIMBANG bahwa perempuan AMBI beranak 4 orang 1 perempuan yaitu Upik Putih dan Upik Ipu,anak laki-laki yaitu Abdu; Hamid dan Jindin, yang semuanya telah meninggal dunia.
MENIMBANG bahwa yang menjadi mamak kepala waris dalam kaum dahulunya ialah ADBUL HAMID sematinya digantikan oleh DJINDIN/MARAH.
MENIMBANG bahwa dengan meninggalnya Marah Jindin mamak kepala waris dalam kaumnya, maka waris yang tertua dalam kaumnya SUTAN IBRAHIM/Bagindo Buyung Hitam, dan bukan Bagindo Umar Ali gelar Bagindo Palindih telah dibenarkan oleh yang bersangkutan.
MENIMBANG bahwa menurut sepanjang adat, setiap mamak kepala waris dalam satu kaum yang meninggal dunia, dengan sendirinya digantikan warisnya yang TER- TUA di kaumnya, yaitu SUTAN IBRAHIM/Bagindo Buyung Hitam yang menjadi mamak kepala waris dalam kaum almarhum MARAH DJINDIN, dan yang bertanggungjawab keluar ke dalam untuk perbaikan dan keselamatan kaumnya, karena menurut Adat.
"ADAT NAN BARUMPUN – PUSAKA NAN BABATEH" "WARIS BAJAWAT PUSAKA BATOLONG" "PATAH TUMBUH – HILANG BAGANTI"
MENIMBANG
bahwa sewaktu hidupnya Marah Jindin mamak kepala waris dalam kaum bersangkutan menyerahkan tanggung jawabnya (sebagai mamak kepala waris) kepada seorang kemenakannya yang ber nama BA- GINDO ALI UMAR GELAR Bagindo Palindih yang selama ini menjadi wakil BAGINDOILJAS tetapi tidak diketahui oleh warisnya YANG TERTUA yaitu Sutan Ibrahim/Bagindo Buyung Hitam.
MENIMBANG Bahwa mengingat perbuatan Marah Jindin mamak kepala waris dalam kaumnya itu meninggalkan syarat sepanjang adat. Menurut Adat :
“BULAT KATA DI MUFAKAT – BULAT AIR DI PEM- BULUH"
"TUANYA SEMUFAKAT – CILAKANYA BERSI- LANG"
MENIMBANG bahwa yang dimaksud dengan "MAMAK KEPALA WARIS" dalam suatu kaum, menurut Adat, fungsi dari "MAMAK BERTANGGUNG JAWAB KELUAR/ KE DALAM" menjaga dan membuat perbaikan bagi para kaumnya “YANG TIDAK MERUGIKAN KAUM- NYA" harta pusaka dan sawah ladangnya, terkecuali menurut kepentingan sepanjang Adat.
MENIMBANG bahwa mengingat surat Keputusan dari kaum BA- GINDOALI UMAR gelar Bagindo Palindah yang dikemukakan wakilnya Bagindo ILJAS tanggal 25 November 1955 dengan ditanda-tangani P II, semua itu diluar pengetahuan Kerapatan Adat Ninik Mamak 8 Suku Padang, sehingga tidak dapat dijadikan pedoman
MENIMBANG bahwa surat permohonan yang dibuat SUTAN IBRAHIM/Bagindo Buyung HITAM tanggal 6 Juni
1956 sebagian isinya dapat dibenarkan, sesuai dengan keutusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 18 Maret 1953 vonis No. 121/1950 Perd. Bahwa SUTAN IBRAHIM/BAGINDOBJ. HITAM menjadi mamak kepala waris di kaum kedua belah PIHAK.
MEMPERHATIKAN dan MENDASARKAN pada peraturan ..... sepanjang Adat : Rapat dengan kebulatan ... sepakat :
MENETAPKAN dan MEMUTUSKAN
SAH dan NYATA, bahwa SUTAN IBRAHIM/BAGINDO BUYUNG HITAM suku Tanjung, Negeri Padang dan tinggal di Alang Lawas Padang menjadi "MAMAK KEPALA WARIS" dalam kaum almarhum Marah Jindin.
Berkewajiban bertanggung jawab keluar/ke dalam untuk menjaga keselamatan dalam kaum serta harta pusakanya. TIDAK BOLEH menghilang melenyapkan/merugikan kaum.
Karena tak ada ada lagi yang akan diperbincangkan lagi Rapat ditutup jam 5.30 WSU, dan ditanda tangani oleh :
KERAPATAN ADAT NEGERI PADANG
KERAPATAN ADAT PADANG
(Sutan Didong Datuk Nan Gadang) Ketua
(M.A. Syahuddin GELAR Datuk B M. Satan) Setia Usaha
Salinan keputusan ini disampaikan kepada :
HAKIM/Ketua Pengadilan Negeri di Padang
WALIKOTA Besar Padang, dan
WEDANA/KEPALA bagian Pemerintahan Umum Kota Besar Padang, dan Arsip.
PERSETUJUAN YANG SAH MENURUT ADAT
Dari kerapatan Adat Ninik Mamak nan 8 suku di Padang
Kerapatan Ninik Mamak serta orang tua-tua cerdik pandai nan 8 suku di Padang, bersidang di kantor Distrik Padang, pada hari Minggu 4 Nopember 1934, terdiri dari anggota kerapatan:
1. Sutan Mohammad Syah.
2. Sutan Abdul Madjid GELAR Sutan Rajo Gandam.
3. Sutan Bitek GELAR Sutan Maharaja Lelo.
4. Sutan Poetih GELAR Sutan Gandamsyah.
5. Sutan Thahar Bakhar Sedin GELAR Sutan Rajo Alamsyah.
6. Sutan Oedin GELAR Sutan Suleman.
7. Sutan Tapan
8. Rajo Endah Alam,
9. Marah Amiroeddin,
10. Sutan Arbi,
11. Sutan Mansoer GELAR Sutan Suelman [sebagai Pemimpin rapat].
Kerapatan telah mendengar pembicaraan dari Marah Jindin GE- LAR Sutan Awaloedin, suku Tandjung berumur kira-kira 65 tahun, lahir dan tinggal di Alang Lawas distrik Padang, seperti tersebut di bawah ini.
Adapun saya sudah tua dan sakit-sakitan, dan bermaksud akan keluar dari nagari Padang ke negeri lain, oleh karena itu hamba agar diberi kesempatan tidak memikul hak kekuasaan sepanjang adat, yaitu menjadi Mamak Kepala Waris atau mengepalai kaum-kaum hamba, berhubung dengan kewajiban sepanjang Adat Melayu Minangkabau yang berlaku di Padang ini.
Oleh sebab itu dengan rela hamba menyerahkan hak kekuasaan derajat Mamak Kepala Waris ini, kepada kemenakan kandung hamba nama Bagindo Ali Oemar GELAR Bagindo Palindih yang turut menghadap dalam kerapatan ini. Oleh sebab itu juga jika ada keberatan dari kaum hamba, baik menuntut hak atau untuk mempertahankan harta benda pusaka kaum, kewajiban sebaiknya diberikan kepada Bagindo Ali Oemar yang tersebut di atas, yang mana dia telah bersedia menerima kewajiban itu dan telah setuju pula dengan kemenakan-kemenakan hamba yang lain-lain.
SURAT PENGANGKATAN
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Bagindo Ali Oemar gelar Bagindo Palindih, umur 60 th pekerjaan ……… tinggal di Jakarta [kakak].
Nama Siti Djawijah, tinggal di Jakarta [adik].
Nama Siti Raliah, tinggal di jakarta [kemenakan].
Nama Siti Djubaidah, umur 55 tahun pekerjaan tidak ada.
Nama Siti Fatimah, umur 50 tahun pekerjaan tidak ada.
Nama Moehammad Djamil, umur 35 tahun pekerjaan berjualan.
Nama Bagindo Iljas GELAR Sutan Palindih, umur 30 tahun, pekerjaan Pegawai Pelabuhan.
Tinggal di Alang Lawas No. 27 Padang, kami telah mengadakan rapat pada tanggal 25 November 1953 bertempat di rumah pusaka kami di Alang Lawas No. 27 Padang akan membicarakan surat masuk dari keluarga kami di Jakarta.
I. Membaca Bunyi surat keluarga kami Bagindo Ali tertanggal 1 Juli 1953 yang dikirim kepada Wedana Kota Padang, kami setuju mengganti dan untuk memperhentikan Mamak Kepala Waris Sutan Ibrahim alias Bagindo Buyung Hitam.
II. Memutuskan Mulai ini hari tanggal 25 Nopember 1953, kami telah sepakat kaum menurut adat yang berada di Padang dengan kaum kami yang berada di Jakarta tsb. di atas memperhentikan mamak dan saudara kami nama Ibrahi, alias Bagindo Buyung
Hitam menjadi mamak kepala waris dalam kaum kami menurut sepanjang adat, sebab mamak dan saudara kami nama Sutan Ibrahim alias Bagindo Buyung Hitam tersebut telah banyak kesalahankesalahan dan merugikan kaum kami.
III. Memutuskan:
Mulai hari ini tanggal 25 Nopember 1953, kami kaum yang berada di Padang dan yang berada di Jakarta telah semupakat dan setuju saudara dan mamak kami nama:
BAGINDO ALI UMAR GELAR BAGINDO PA- LINDIH, umur 60 tahun, suku Tandjung, tinggal sekarang di Jakarta, kami angkat menjadi Mamak Kepala Waris dalam kaum kami, yaitu mamak kepala waris dalam kaum kami menurut sepanjang adat Minangkabau, yang menjaga sakit senang kami atau yang tahu suka duka kami berkaum keluarga baik yang tinggi dan yang rendah.
IV. Memutuskan:
Bagindo Iljas GELAR Sutan Palindih umur 30 tahun suku Tanjung, pekerjaan sekarang pegawai Perusahaan Pelabuhan, tinggal di Alang Lawas No. 27 Padang, kami yang berada di Jakarta dan di Padang, kami setujui dan kami angkat untuk menjadi wakil Mamak Kepala Waris, serta pekerjaan seperti pasal 3.
Keputusan rapat kami tersebut di atas dengan tenang dan dengan buah pikiran yang baik, tidak karena paksaan orang , semata-mata berdasarkan keinginan dan kemauan kami yang berada di Jakarta dan di Padang.
Untuk mengubah surat pengangkatan ini harus semupakat bersama, apabila mamak kepala waris kami nama Bagindo Ali Umar GE-
LAR Bagindo Palindih atau wakil tersebut di atas nama Iljas merugikan kaum dan tidak adil menurut kecil adat Minangkabau, kami sekalian waris yang besar dan yang kecil berhak untuk mencabut kembali surat pengangkatan ini dengan mengadakan rapat kaum kembali untuk mencari gantinya.
Surat pengangkatan ini adalah sebagai bukti kepada siapapun dibelakang hari, bahasa :
1. Sutan Ibrahim Bagindo Buyung Hitam diberhentikan menjadi Mamak Kepala Waris mulai tanggal 25 Nopember 1953.
2. Bagindo Ali Umar GELAR Bagindo Palindih diangkat menjadi mamak kepala waris menurut sepanjang adat.
Kerapatan telah mendengarkan lagi pembicaraan dari Bagindo Ali Umar GELAR Bagindo Palindih suku Tandjung, umur 60 tahun diam di Alang Lawas Padang, sebagaimana tersebut di bawah:
"Sebenarnya atas mupakat semua kaum hamba baik laki-laki dan perempuan kami telah menerima tanggung-jawab dan kewajiban menjadi Mamak Kepala Waris dalam kaum hamba, sebagaimana dimaksud mamak hamba Marah Jindin yang telah sakit-sakitan dan lama tidak akan di Padang.
Kerapatan telah timbang-menimbang permintaan dan berdasarkan kedua orang yang tersebut di atas, tidak ada halangannya menurut adat, maka kerapatan mengumumkan persetujuan yang sah menurut adat sebagai di bawah ini :
A. Mengakui berhentinya Marah Djindin gelar Sutan Awaludin yang menjadi Mamak Kepala Waris kaumnya atas permintaan menurut adat hidup nan berkeridlaan.
B. Mengakui Bagindo Ali Oemar gelar Bagindo Palindih menjadi Mamak Kepala Waris menggantikan Marah Jindin yang tersebut di atas.
Demikian, surat ini dibuat di Padang 4 Nopember 1934 oleh anggota kerapatan tersebut.
Anggota Kerapatan.
Wg. Sutan Mohamadsjah.
Wg. Haji Sutan Abdul Madjid.
Wg. Sutan Bitek.
Wg. SutanPutih.
Wg. Sutan Thahar Bakhoeddin.
Wg. Sutan Oedin.
Wg. Sutan Tapan.
Wg. Radja Endah Alam.
Wg. Marah Amiroedin.
Wg. Sutan Arbi.
Wg. Sutan Mansjur.
Voer eensluidens afschrift.
De ie Schrijver b/h Districtkantoor.
Minangkabau, dan wakil nama Bagindo Iljas Sutan Palindih.
Demikianlah surat pengangkatan ditulis di atas segel Rp. 3,- untuk diketahui oleh yang berkepentingan.
Padang, 25 November 1953.
Disyahkan dan diketahui kerapatan
adat 8 suku di kota Padang
Ketua
Sekretaris
No. 632/b/1953
Diketahui :
Kepala Kampung Alang Lawas.
Sutan Mansoerdin
Tanda tangan yang mengangkat
Nama
Tanda tangan
1. Bagindo Ali Umar GELAR BagindoPalindih binti Bagindo Ali Umar
2. Siti Djawiyah binti Siti Jawiyah
3. Siti Raliah binti Siti Raliah
4. Siti Djubaidah binti Siti Jubaidah
5. Siti Fatimah binti Siti Fatimah
6. Mohamad Djamil binti Mohammad Jamil
7. Bagindo Iljas Sutan Palindih binti Bagindo Iljas
KEPUTUSAN RAPAT BADAN PEMBANGUNAN ADAT NEGERI PADANG YANG DIADAKAN PADA TANGGAL 12 OKTOBER 1956
Waktu : 12 Oktober 1956
Rapat : Gedung Usang Alang Lawas Padang
Ketua rapat : Sutan Didong dan Marah Amir Syahuddin
Sekretaris rapat : Sutan Djohan gelar Sutan Baheramsyah
Mulai rapat : jam 8 malam
Acara rapat : Meninjau keputusan rapat yang lalu dan mensahkan calon-calon Pengurus yang telah ditunjuk oleh Panitia sementara dan beberapa acara lain yang dirasa perlu.
Rapat dihadiri :
1. Marah Amir
2. Abdul Rahman
14. Sutan Didong
3. Marah Abdul Rahman
15. M.A. Sjahuddin
16. Marah Dahler
4. Marah Ibrahim
5. Sutan Syarief
17. Sutan Suis
18. Datuk Rajo Lelo
6. Sutan Umar
7. Sutan Ali
19. Marah Sutan imam
8. Sutan Sjafudin
20. Sutan Rosman
21. Sutan Umar Ali Wedana
9. Marah Abdul Madjid
10. Marah Syahruddin
22. Dr. A. Rahim Oesman
11. Marah Parmansyah
23. Puteri Rahma
12. Sutan Mansur
24. Puteri Rohana
13. Marah Nazaruddin
25. Sutan Djohan
Hasil rapat:
I. Menetapkan : 1. Sutan Jahja menjadi Ketua
2. Hadis Didong menjadi Komisaris
3. Marah Dahler menjadi Komisaris
II. Menetapkan seluruh anggota yang hadir pada rapat lalu menjadi Anggota Pleno.
III. Menetapkan supaya diadakan beberapa saksi demi kelancaran pekerjaan yang akan datang, untuk ini diserahkan kepada Pengurus dengan suara bulat oleh Kerapatan rapat kepada Pengurus.
IV. Susunan Pengurus dinyatakan pada lampiran ini.
Demikianlah keputusan rapat dan rapat ditutup jam 10 malam.
Dibuat oleh
Sekretaris II,
Sutan Djohan
Disalin oleh
Sekretaris I
M.A. Syahuddin Datuk B.M. Sutan
SULATAN KERAPATAN NEGERI NAN XX
Pada tanggal 23 Agustus 1950 telah bersidang Kerapatan Nan XX, yang dianggotai oleh Ninik mamak (Penghulu) Negeri Nan XX atau orang yang berjenis dan orang ... Adat dalam Negeri Nan XX, serta Alim Ulama dan Staat Walian Ngerei Nan XX, dipimpin oleh Ketua Kerapatan Negara Nan XX (Ahmad MI. Sulaiman) Wali Negeri Nan XX yang dinamakan Sidang kedua kali.
Pada Sidang kedua kali ini telah diperiksa kembali HOSEN gelar Rajo Budjang suku Chaniago dan dari suku Chaniago keduanya tinggal di Batung Taba Negeri Nan XX. Ini berdasarkan pengaduan HO- SEN gelar Rajo Budjang tanggal 25-7-1950 pada DJABAR.
Kedua belah pihak HOSEN dan DJABAR telah ditanya, perkara pengaduannya terhadap JABAR yaitu sawah-sawah yang digadaikan oleh si Tinggi dan Abdurrauf yang kedua belah pihak menuduh telah dilakukan mamaknya.
Setelah selesai diperiksa pada Sidang Pertama tanggal beserta saksi-saksi, maka ditunda sidang ini kepada sidang kedua ...
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan kedua belah pihak beserta surat-surat lama dari Sidang pertama sampai siding ke dua ini, maka kerapatan Negeri telah memberitahu semua pihak agar menyatakan pendapat dan keterangannya semua secara benar yaitu menurut sepanjang Adat dalam perkara ini.
Setelah Kerapatan Negeri bersidang mencari yang benar, berdasarkan fikiran yang sehat dan ibarat mengaruk sehabis-habis saung ... dengan keterangan saksi yaitu BAKIAH umumr kira-kira 80 tahun dan RAKIAH umur kira-kira 60 tahun dan Kelah Tangga yang berumur kira 70 tahun dan ranji-ranji yang diajukan oleh kedua belah pihak.
Setelah Kerapatan Negeri memikir 'sehabis-habis fakir ibarat menimbang berlaku Adil' dan mendengar keterangan menurut pengetahuan orang tua adat dalam negeri Nan XX, HOSEN dan DJABAR tidak sepusaka, justru berpusaka pihak HOSEN lah, dan RANDJI yang oleh DJABAR tidak dibenarkan oleh orang tua yang ada yaitu Hadji Maabas gelar Datuk Tan Amar.
Berdasarkan keterangan-keterangan sejak mula sampai akhirnya, maka Kerapatan Negeri mendudukan perkara ini tersebut seperti di bawah ini.
No. 1. Maka terjadilah waris yang sebenarnya dari si Tinggi dan Abdurauf, yaitu HOSEN gelar Rajo Budjang.
No. 2. maka ternyata RANDJI yang ditunjuk HOSEN gelar Rajo Budjang benar dan dapat diakui.
No.3. Maka ternyata dengan RANDJI yang ditunjuk DJABAR tidak dapat dibenarkan dan tidak diakui.
No. 4. Maka ternyata dengan sendirinya sawah yang digadaikan Tinggi dan Abdurauf, HOSEN berhas menebusnya kepada siapapun termasuk pihak JABAR sendiri.
No.5. Maka ternyata keterangan yang dikemukakan oleh JABAR tidak dapat diterima dan tidak diakui.
No.6. Maka ternyata HOSEN gelar Rajo Budjang tidak sepusaka dengan JABAR.
No.7. Maka ternyata dengan sendirinya HOSEN gelar Rajo Budjang menjadi mamak kepala waris dalam kaumnya dan berhak memegang PARANAN atas gadaian-gadaian mamaknya si Tinggi dan Abdurrauf.
No. 8. Maka ternyata HOSEN dan DJABAR sesuku dan sekampung saja.
Demikianlah yang ternyata oleh pemeriksaan Kerapatan Negeri Nan XX dalam perkara ini, untuk menjadi keterangan bagi yang berkepentingan di kemudian hari.
Lubuk Begalung 23 Agustus 1950 Ketua Kerapatan Negeri Nan XX [Wali Negeri] Bt. Ahmad Min Suleiman
Anggota Kerapatan Penghulu
1. Datuk Rajo Selajo
2. Datuk Rajo Malano
3. Datuk Rajo Nan Sati
4. Datuk Malakewi
5. Datuk Rajo Sampono
6. Datuk Malintang Sati
Staf Kewalian Negeri Negeri Nan XX
1. Hadji Zubir Abdullah
2. A. Malik Nur
ALIM ULAMA
1. Abdul Latif
KETUA A.A. NAN XX
1. Hadji Hamid
ORANG TUO ADAT
NEGERI NAN XX
1. Hadji Maabas Datuk Tan Emas.
Kota Tengah, 12-7-1954
KEBULATAN KERAPATAN ADAT NEGERI KOTA TENGAH KECAMATAN KOTA TENGAH KABUPATEN PADANG/PARIAMAN
Kami ninik mamak penghulu-penghulu serta orang-orang cerdik pandai yang berjenis adat, sepanjang adat di Negeri Kota Tengah, telah mengadakan kerapatan menurut sepanjang adat, yaitu untuk memenuhi surat Pengadilan Negeri Padang No. 1422-1954 yang bertanggal 5 Mei 1954, dan surat Asisten Wedana No. 1393/9 30 ... 1954, menyangkut perkara antara Latif dengan si Muhamad.
Setelah kerapatan adat negeri Kota Tengah, dengan menyelidiki kepada orang tua-tua dalam korong Anak Air Kota Tengah serta orangorang yang berhubungan dengan si Mirin, telah menjadi pokok dalam persoalan ini.
Maka ternyata si Mirin nan seharta, sepusaka, sepadan sepekuburan, seburuk sebaik, sepantang sepejatian, sehina semalu, nan bergisi halaman nan selalu, ialah dengan Muhammad Tinggi Calik atau dengan Maamin Rajo Katjik, tidak ada hubungannya dengan si Latif.
Maka kerapatan memutuskan, sekatalah kerapatan bahwa nan seharta, nan sepusaka, nan sehina semalu, nan sepadan sepekuburan, nan seburuk nan sebaik, nan sepantang sepejatian, dengan si Mirin ialah dengan Maamin gelar Rajo Kacik, suku Jambak tinggal di Anak Air, tidaklah kerapatan adat setuju ada hubungan dengan si Latif, dalam kerapatan adat tahu bahwa si Latif orang darat.
Demikianlah kebulatan kerapatan adat ini kami buat, semoga ada gunanya.
Kami ninik mamak penghulu-penghulu Tjerdik
Pandai di Negeri Kota Tengah
KETUA
(Datuk Rajo Alam)
| ANGGOTA: | ||
| Datuk Tan Lelo Basa | Datuk Rajo Len | Datuk Basa Hitam |
| Nan Hitam (penghulu) | (penghulu) | (penghulu) |
| Datuk Rajo di hilir (penghulu) | Rajo Magek (penghulu) | Datuk Rajo Mamjin (penghulu) |
| (penghulu) | (penghulu) | (penghulu) |
| Datuk Rajo Radin | Datuk Rajo di Mudik | |
Surat perjanjian di hadapan Sidang Kerapatan Negeri Pauh IX.
Pada ini hari tanggal 5 Agustus 1950, telah bersidang Kerapatan Negeri Pauh IX, yang dipimpin M Jusuf gelar Rajo Mansur Wali Negeri Pauh IX, anggotanya terdiri Penghulu-penghulu dan Ninik Mamak dalam negeri Pauh IX.
Menyatakan:
Perselisihan si Ajub suku Koto tinggal di Anduring Pauh IX (meninggal dunia) waris si Hasan suku Koto tinggal di Anduring Pauh IX dengan si Gariba suku Gutji tinggal di Kampung Lalang Pauh IX serta kaumnya,yaitu terkait sawah yang dipagang oleh si Ajub tahun 1943 sebanyak Rp. 900,0 (sembilan ratus rupiah) yaitu kepada mamak dari Garibah serta kaumnya, nama cangkirik suku Guci tinggal di kampung Lalang, (telah meninggal dunia) sekarang diwarisi oleh kemenakannya.
Tetapi sejak sawah yang dipegang oleh Ajub tersebut ternyata dikuasai saja oleh Ajoh gelar Pakih Batuah tinggaldi Kampung Lalang Pauh IX, yang mengatas-namakan si Cingkrik tersebut, tempat sawah ini di surau Rai Pauh IX, banyak piringnya: 13 piring sabitan padinya 25 karung dengan perbatasan dengan sawah Karawaim, Timur dengan sawah si Utim, Utara dengan sawah si Tagun dan Selatan dengan sawah Jung Akut.
Memperhatikan:
Setelah anggota kerapatan memperhatikan keterangan semua pihak dari perkara ini, mamak pemegang si Ajub tersebut diakui oleh kerapatan dan hasil semestinya dibayar oleh si Gariba. Selama 7 tahun karena tidak dibayar oleh si Gariba kepada si Ajub atau warisnya si Hasan, sebesar hasil setahun 25 karung padi, menjadi selama 7 tahun senilai sepertiga dari 25 karung, total sebanyak 7 karung dalam setahun, jadi jumlah 7 tahun 40 karung, sehingga total jumlah uang yang harus dibayarkan si Gariba semuanya Rp. 3500,-
Memutuskan :
Maka sidang kerapatan Negeri Pauh IX, setelah memperhatikan agar jangan sampai teraniaya satu pihak, si Gariba harus membayar utang kepada si Hasan waris dari si Ajub sebanyak 40 karung padi, dengan berdasarkan perdamaian semua pihak bahwa tindakan ini akan diterima dengan baik.
Beginilah kira-kira bunyi keputusan sidang kerapatan Negeri Pauh IX.
Anggota:
Ketua Kerapatan
Wali Negeri R/I/ Pauh IX
(4 tanda tangan)
Daerah Tingkat I
(M. Jusuf Rajo Mansur)
: Sumatera Barat
Daerah TIngkat II
: Padang Pariaman
Kecamatan
: Lubuk Begalung
Negeri
: Lubuk Begalung
Pada hari Rabu tanggal 13 Juni 1962, kami Penghulu-penghulu Ninik Mamak, orang berjenis Adat, Cerdik Pandai, Alim Ulama serta Kepala Kampung wilayah Negeri Lubuk Kilangan Kecamatan Lubuk Begalung, Daerah Tingkat Il Padang Pariaman, telah duduk berapat/ bersidang di Kantor Kepala Negeri Lubuk Kilangan di Bandar Buat, membicarakan surat pengaduan saudara Penek, suku Melayu, tinggal dan diam di Bandar Buat, yang bertanggal 28 Mei 1962 yang berdakwa menggugat/mendakwa saudar Husin gelar Malin Marajo, suku Chaniago, asal dari Lubuk Begalung Negeri Nan XX, tinggal di Bandar Buat, bahwa saudara Husin GELAR Malin Marajo, yaitu kemenakannya bernama Fatimah, suku Chaniago tinggal di Bandar Buat yang akan mendirikan sebuah rumah tonggak 12, di atas sebidang tanah pusakanya Husin tersebut di Bandar Buat, yang batas-batasnya sebagai berikut:
Sebelah TImur dengan sebuah tumah didiami oleh Huji Unus. Sebelah Barat dengan Polongan Jalan Ke surau.
Sebelah Utara dengan Kolam Air.
Sebelah Selatan dengan Jalan Besar Padang Solok.
Menurut pengaduan saudara Penek, tanah untuk membuat rumah Husin/Fatimah adalah tanah pusakanya.
Kerapatan Adat dipimpin langsung oleh Ma'durus GELAR Datuk Rajo Bandaro, Wk. Ketua Kerapatan Adat di Negeri Lubuk Kilangan.
DIPERIKSA :
saudara Penek, suku Melayu tinggal di Bandar Buat, pihak yang mengadukan bahwa dia menerangkan dengan sebenarnya, bahwa dia mendapat informasi dari ljeknya bernama Ranggai semasa hidup beliau, tanah yang untuk mendirikan rumah oleh saudara Husin itu dipinjam oleh ljek. Saudara Husin bernama Wak Ajo, dengan perjanjian selapuk rumah, tetapi sekarang dia akan mendirikan rumah baru lagi, tindakan itu tidak saja tida diizinkan, karena perjanjian setelah lapuk rumah, tanah itu akan dikembalikan kepada yang punya atau waris-warisnya. Apakah saudara mempunyai surat dipinjamkan?, Saja tidak ada surat, hanya saksi ada. Siapakah saksi saudara?, Saksi saya adalah saudara Buyung Anak suku Tandjung, dan saudara Udin GELAR Bagindo Marah suku Jambak, keduanya tinggal dan diam di Badar Buat.
DIPERIKSA: Saksi pertama saudara Udin GELAR Bagindo Marah saksi
SAKSI PENGGUGAT: pihak penggugat menerangkan, bahwa saya memberikan keterangan, berdasarkan kepada keterangan dari orang-orang tua, atau mamak saya, waris nan dijawek, pusaka nan ditolong, saya menerangkan tanah yang digugat saudara Panek itu atas saudara Husin GELAR Malin Marajo, adalah betul merupakan pusaka saudara Penenk yang menggugat, karena menurut setahu saya, tanah yang didakwakan itu batas sepadannya adalah di sebelah barat, dengan batas sebelah baratnya juga dengan perumahan itu juga.—
DIPERIKSA: saksi kedua dari saudara. Buyung Anak, suku Tanjung,
SAKSI KEDUA: tinggal di Bandar Buat, menerangkan, bahwa tanah yang digugat saudara Penek adalah benar tanah pusaka dari Penek, karena kira-kira dalam tahun 1913, semasa hidupnya ljek si Penek nama Ranggai, Haji Uban, mamak Husin Malin Marajo tergugat, telah membuat surat pinjam-meminjam tanah itu kepada ljek si Penek, oleh sebab itu saya berani menerangkan tanah yang akan digunakan untuk mendirikan rumah Husin Malin Marajo adalah pusaka saudara Penek.
PIHAK TERGUGAT DIPERIKSA: Saudara Husin Malin Marajo dengan keterangannya bahwa itu
ULANG adalah pusakanya sendiri, dengan cancang latih Andung/ayah saya bernama si Bahek GELAR Rajo Ibrahim. Apakah saudara ada mempunyai saksisaksi buat menerangkan bahwa tanah itu pusaka saudara sendiri?. Ada, yang menjadi saksi saya adalah Oken, suku Tanjung, tinggal di Bandar Buat, dan untuk bukti sah adalah sebuah surat dari ayah Saok saya sendiri.
PIHAK TERGUGAT DIPERIKSA Oken, suku Tandjung tinggal di Bandar Buat, saksi di pihak yang
ULANG tergugat menerangkan pada waktu berumur 25 tahun semasa
saya bersuami dengan Penghulu Intan tinggal di Pasar Lama, yaitu di sebelah rumah Dalima ibu dari saudara Husin Malin Marajo yang setahu saya rumah itu adalah kepunyaan dari ibu saudara Husin Malin Marajo, tetapi dari soal tanahnya saya tidak mengetahui siapa yang memiliki.—
DIPERIKSA LAGI: Surat keterangan yang di tangan saudara Husin pihak yang tergugat, yang mempunyai surat keterangan dari ayah Saoknya nama Gahek, yang bertanggal 11 Februari 1891, menerangkan bahwa sebuah rumah berdiri di atas tanah pasir, telah diberikan kepada anaknya: 1 Dalima, 2 Huban II, 3 Abu Samah yang semuanya laki-laki. Persoalan tanah tidak tersebut dalam surat itu, bahwa tanda itu, cancang latih Gaheka adalah merupakan gaek yang sah dari saudara Husin Malin Marajo.
DIPERIKSA LAGI: Surat permohonan Fatimah kemenakan saudara Husin Malin Marajo bertanggal 17 Mei 1962, dimana dia akan mendirikan sebuah rumah tonggak 12 yang berada di tanah kepunyaan saudara Udin GELAR Bagindo Marah sebanyak 10 meter.
DIPERIKSA LAGI: Pihak pendakwa dan terdakwa kedua belah pihaknya, setelah diperiksa dan diberikan nasehat dan kebenaran rupanya kedua belah pihak tidak menerima kebenaran nasehat dan juga tidak mau diperdamaikan. Mereka meminta pertimbangan kepada Ninik Mamak dalam Negeri Lubuk Kilangan.
MENGINGAT daN MEMPERHATIKAN
MENIMBANG
Menurut sepanjang adat, 'dalam dangkalnya, jauh dan dampingnya' sekatalah kami anggota Kerapatan Adat dalam Negeri Lubuk Kilangan, menolak pengaduan saudara Penek suku Melayu, karena keterangannya tidak benar, sedangkan anak Datuk Rajo Labih [Penghulu dalam suku Melayu] menerangkan dalam suratnya tanggal 11 Februari 1891, tidak ada menyebutkan bahwa pusakanya banyak di nyatakannya tanah pasar. Mengingat keterangan-keterangan tersebut di atas, maka kami anggota Kerapatan Adat di negeri Lubuk Kilanagn, membenarkan tanah yang dimiliki oleh saudara Husin, dia juga yang memilikinya.
Tanah yang dimiliki oleh saudara Udin Bagindo Marah dia juga untuk memilikinya sebagai mana biasanya.
Demikianlah Kebulatan Kerapatan Adat ini kami perbuat dengan adil dan benar serta ingat sumpah dalam menjalankan Kebulatan Kerapatan.
Anggota Kerapatan Adat :
Wakil Ketua Kerapatan
1. Mohammad Ajif Datuk R. Nan Kajo
2. Munas Datuk Sampomo M.
3. Kicik Datuk R. Basa
4. Tangek Datuk R. Tadang
6. Abu Kasim Bar. Budjang
Adat Negeri Lubuk
Kilangan
5. Kaling Pat. Rajo
[Meksurus Datuk R. Bandaro]
Diketahui oleh Kepala
Negeri Lubuk Kilangan
_[Onnong Datuk R. Lelo]
KEBULATAN KERAPATAN ADAT
KORONG KADJAI
Pada ini hari Ahad tanggal 29-8-1954, kami yang bertanda angan di bawah ini, anggota kerapatan Adat Korong Kadjai, negeri Sungai Rotan Kecamatan Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman.
Telah menyelesaikan persengketaan perihal yang tersebut di sudut surat ini dengan jalan yang sebaik-baiknya, menurut hukum adat dalam siding yang ke III kalinya.
Sekatalah kami sebab:
1. Setelah mendengar keterangan-keterangan dari kedua belah pihak yang bersengketa.
2. Setelah mendengar keterangan-keterangan, saksi-saksi dari kedua belah pihak yang bersengketa.
3. Setelah mendengar pertimbangan-pertimbangan dan pendapatpendapat dari anggota siding ini hari.
4. Maka menurut pendapat kami harta pusaka yang jadi persengketaan ini patut dibagi dua menurut adat.
Kalau kiranya, kedua belah pihak, atau masing-masing pihak, tidak mau dibagi dua maka yang bersangkutan boleh memajukan pengaduannya, kepada yang disukainya, menurut adat, dengan berjenjang naik, bertangga turun.
Dalam pada itu harta yang jadi persengketaan ini belum boleh lagi dikuasai oleh yang bersangkutan.
Keamanan harta tersebut ; kami bertanggung jawab, sampai ada penyelesaiannya yang terakhir.
Sebab kami tidak suka hal yang tidak diingini timbul karenanya disebabkan harta yang jadi persengketaan ini dalam korong kami.
Barang siapa diantaranya melanggar menyuruh bungkuk melompat patah menurut adat.
Ditanda tangani oleh anggota Kerapatanadat dalam Korong .. ini hari.
| Anggota-anggota. Kepala mudo Korong Kadjai Sutan Me/dto/ansah | ||
| Labai Korong Kadjai Sutan Me/dto/ojo Pertua 11 11 | 11 | Labai Korong Kadjai Sutan Me/dto/ojo |
| Pertua 11 11 | 11 | Sutan La/dto/weh Sutan Sa/dto/id |
| 11 | 11 | Sutan Pang/dtolka |
| Pertua Sutan Pang/dto/ka | ori Sungai Pe | agai Retan BagindoTho/dte/el |
| Orang tua negeri Sungai Rotan BagindoThe/dto/ol | ||
| Pesuruh kantor | 11 11 Sutan Wa/dto/hab | |
| Orang tua negeri | 11 11 H. Abu/dto/Bakar. | |
| Orang tua negeri Sungai Rotan BagindoThe/dto/ol | |||
| Pesuruh kantor | 11 | 11 | Sutan Wa/dto/hab |
| Orang tua negeri | 11 | 11 | H. Abu/dto/Bakar. |
Surat ini dibuat empat helai.
Kepada pendakwa Radjek cs sebagai pedoman.
11 terdakwa Loman adik cs sebagai pedoman.
11 wali negeri Sungai Rotan sebagai tembusan.
11 wali Korong Kadjai.
Kadjai Sungai Rotan 29 – 8 – 54 Dihadiri oleh Wali negeri Sungai Rotan d.t.o.
Disalin menurut asal tanggal 10 – 6 – 1955 Ketua Rapat
d.t.o. (M. Zaini Riazal)
(Sutan Zakaria)
MAJELIS KERAPATAN ADAT NEGERI NAN XX WILAYAH LUBUK BEGALUNG KABUPATEN PADANG/PARIAMAN
Keputusan majelis Kerapatan Adat Negeri Nan XX Lubuk Begalung.
Majelis Kerapatan Adat Negeri Nan XX di Lubuk Begalung telah bersidang dan bermufakat menurut adat dalam Negeri dengan orangorang yang patut bermufakat bertempat di kantor Negeri Lubuk Begalung yang bersidang lima kali berturut-turut yaitu 15 sampai 19 Desember 1953, tanggal 2 dan 30 Januari 1954.
Membaca:
Surat pengaduan saudara Janin gelar Rajo Bungsu suku Melayu, seberang Tabek, tinggal di Tanjung Saba Lubuk Begalung Negeri Nan XX tanggal 30 Nopember 1953 yang menuntut seorang kaumnya bernama Rasuli yang telah menggadaikan pusakanya satu kapling tanah perumahan seluas 13x13m yang lokasinya lebih kurang 25m dari jembatan jalan besar Cengkeh Negeri Nan XX dengan tanpa sepengetahuannya sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya, yang digadaikan kepada perempuan Haji Manjani yang tinggal di Piai Nan XX juga sebanyak Rp. 4000,- (empat ribu rupiah).
Mendengar:
Keterangan Janin sebagai terdakwa, bahwa dia sekaum sepusakaan dengan Rasuli dan menunjukkan ranjinya serta menegaskan bahwa dia sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya.
Oleh karena itu tindakan penggadaian yang dilakukan Rasuli ini yang dilakukan dengan tanpa sepengetahuannya adalah tidak sah.
Tentang Penulis
Prof.Dr.Iskandar Kemal, SH, lahir di Padang, Sumatera Barat, pada tanggal 29 Januari 1922. Semasa hidupnya, almarhum mengabdikan diri sebagai Guru Besar Fakultas Hukum dan Masyarakat Universitas Andalas, Padang, sambil menjalankan tugas sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Padang. Selain itu, almarhum juga mengurus usaha keluarga. Almarhum adalah salah satu dari mereka yang
menekuni Hukum Nagari Minangkabau dan sempat belajar hukum di Negeri Belanda. Usaha menerbitkan buku ini, tidak terutama sebagai buku kenangan, tetapi lebih sebagai usaha untuk berbagi, dengan harapan semoga bermanfaat, khususnya bagi mereka yang berminat mempelajari masyarakat Minangkabau. Untuk menemukan relevansi dan kekiniannya, buku ini harus dibaca dengan kritis dan sikap terbuka terhadap kearifan sejarah masyarakat lokal.
PERHATIAN!!!
Ebook ini merupakan koleksi dari
LOCALHOLIC.US
Digitalisasi untuk keperluan duplikasi dari buku aslinya agar tidak termakan usia.
Ebook ini tidak diperjual-belikan, Apabila Anda membelinya, berarti anda telah ditipu.
Unduh Ebook berkualitas lainnya di blog saya atau bisa di unduh di
LHOLIC.US
HXFORUM.ORG Forum Diskusi Sejarah Dan Konspirasi
Pemerintahan NagariMinangkabau & Perkembangannya
Tinjauan tentang Kerapatan Adat
Minangkabau, merupakan satu wilayah kebudayaan yang sangat 'unik'. Tidak saja terkait adat dan struktur organisasi pemerintahan nagari yang otonom dengan menekankan musyawarah dan mufakat tetapi juga tentang nilai dan norma adat istiadatnya. Organisasi paruik sebagai unit terkecil dalam struktur-masyarakat Minangkabau, merupakan satu bentuk organisasi yang berpusat kepada ibu (matrilineal) yang sangat khas karena Indonesia sebagai unit kebudayaan nasional memiliki lebih banyak sub-kebudayaanetnisyanglebihberpusatsistempatrilineal
Dengan demikian, suatu paruik atau orang yang terikat dengan sistem matrilineal yang sama (saparuik) merupakan inti dari struktur masyarakat yang jika berkelompok dan berorganisasi akan membentuk struktur pemerintahan nagari. Dalam khasanah keilmuan antropologi Barat, wacana tentang keluarga inti (nuclear family) dan keluarga besar (extended family), tidak ada terminologi yang cukup pas untuk menjelaskanparuikini.
Buku ini, mencoba mengisi kekosongan tersebut, sebagai edisi buku dari disertasi ilmiah penulis. Minangkabau tidak dapat dilepaskan dari Islam, sehingga sistem paruik dan dalam tataran yang organisatoris masyarakat adat yaitu nagari, Islam menjadi sendi-sendi utama dari hidup dan perilaku orang Minangkabau. Modernisasi dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, telah membuat sendisendi masyarakat mereka goyah dan selalu dalam transisi. Demikian juga migrasi, local wisdom yang membuat 'urang Minang' tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan bahkan luar negeri, juga menjadi faktor penguat semakin lemahnya sendi-sendi kehidupan dari masyarakat Minangkabau untuk menjaga nilai-nilaikebudayaannya.
Nagari, adat, dan Islam; merupakan tiga hal yang mengikat orang Minangkabau, sehingga ini yang menyebabkan pemerintah kolonial Belanda berupaya untuk 'menaklukkan' nagari yang berarti juga untuk menghancurkan ikatan-ikatan keluarga matrilineal (saparauik) sebagai dasar dari struktur keluargamasyarakatMinangkabau.
Pertanyaannya, bagaimana modernisasi dan proses kolonialisasi kemudian mengubah serta menjadi konteks dari perubahan dalam periode kemerdekaan?. Dan bagaimana struktur nilai dan tatanan hidup masyarakat Minangkabau termasuk organisasi nagan dalam konteks era demokrasi terpimpin harus menyesuaikan diri?. Apakah identitas nasional dan identitas lokal harus berseberangan atau saling melengkapi?. Buku ini menjawab permasalahan tersebut dengan cara pandang 'urang Minang' dengan segalalocalwisdommereka.
www.grahailmu.co.id
SOSIAL-POLITIK ISBN:978-979-756-445-2