Baca teks (PDF): Ranah Studi Agraria, Penguasaan Tanah dan Hubungan Agraris By Gunawan Wiradi, Benjamin White, William L. Collier, Soentoro, Makali & Chris Manning

424 halaman · 424 halaman diproses dengan OCR · 2 mnt 14 dtk

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. RANAH Studi Agraria Penguasaan Tanah dan Hubungan Agraris
  2. RANAH STUDI AGRARIA: PENGUASAAN TANAH DAN HUBUNGAN AGRARIS
  3. Kata Pengantar Ben White Gunawan Wiradi, The Agro Economic Survey and Indonesia's Green Revolution
  4. A. Introduction: Gunawan Wiradi and the Agro Economic Survey
  5. B. Beginnings 1963 – 1969: from Agrarian Reform to "Getting Agriculture Moving"
  6. C. Tracking the Green Revolution: the IPS and SDP Surveys, 1969 - 1983
  7. D. The SAE and Debates on Land, Labour and Class Formation
  8. E. The SAE, Gunawan Wiradi and Land Reform
  9. References
  10. Daftar Isi
  11. BAGIANKEDUA:PENGUASAANTANAH
  12. Daftar Tabel
  13. Daftar Lampiran
  14. Daftar Peta
  15. Pengantar Penyunting: Jejak Panjang GWR Sebagai Peneliti Agraria dan Babak Baru "Debat Agraria"
  16. Moh. Shohibuddin
  17. Referensi
  18. 1
  19. A. Traditional Harvesting Methods
  20. B. Ceblokan and Tebasan
  21. C. Sickles and Scales
  22. D. Social Implications
  23. 2
  24. A. Arti Tebasan dan Lokasinya
  25. B. Tebasan dan Jenis Bibit Padi Unggul
  26. C. Survey dengan Sistim Wawancara
  27. D. Bawon dan Pola Ikatan Patron-Klien: Cara Tradisionil
  28. E. Kesempatan Kerja
  29. F. Pendapatan Petani
  30. G. Kesimpulan
  31. 3 Changes in the Kedokan System: Institutional Adaptation or Exploitation? Gunawan Wiradi
  32. A. Introduction
  33. B. Kedokaan System In The Nineteenth Century
  34. C. Changes in its Function and Arrangement: The General Trend in 1968-1978
  35. D. What Happened After 1978
  36. References
  37. 4 POLA-POLA PENGUASAAN TANAH DI DAS CIMANUK: BEBERAPA CATATAN SEMENTARA Benjamin White dan Gunawan Wiradi
  38. A. Pendahuluan
  39. B. Perubahan Pola Penguasaan Atas Tanah Selama 10o Tahun Terakhir: Pendekatan Makro
  40. 1. Tanah Komunal dan Tanah Hak Milik Perseorangan
  41. 2. Tanah Bengkok dan Tanah Titisara
  42. 3. Penyebaran Penguasaan atas Tanah
  43. 4. Ketunakismaan
  44. 5. Pemilikan Tanah Luas dan Penyakapan
  45. 6. Ringkasan dari Pendekatan Makro
  46. C. Studi Kasus di Enam Desa Contoh: Pendekatan Mikro
  47. 1. Beberapa Perubahan Setelah Pelaksanaan UUPA 196o
  48. 2. Penguasaan Tanah Luas
  49. 3. Beberapa Segi dari Masalah Sakap-menyakap dan Sewa-menyewa
  50. D. Penutup
  51. Daftar Pustaka
  52. 5 Penguasaan Tanah dan Kelembagaan Gunawan Wiradi dan Makali
  53. A. Pengantar
  54. B. Bentuk Penguasaan Tanah Tradisional dan Pelapisan Masyarakat Desa
  55. C. Distribusi Penguasaan Tanah
  56. 1. Tingkat Ketunakismaan
  57. Keterangan:
  58. Catatan:
  59. 2. Tingkat Penyakapan (Tenancy Rates)
  60. D. Pemilikan Tanah dan Tingkat Kemiskinan
  61. Catatan:
  62. E. Kelembagaan Penguasaan Tanah dan Perubahannya
  63. 1. Sistem Gogolan
  64. 2. Sistem Gadai
  65. Catatan:
  66. 3. Sistem Sewa
  67. Keterangan:
  68. 4. Sistem Bagi Hasil
  69. 5. Kasus Tanah Klumpukan di Desa Kebanggan
  70. F. Kelembagaan Hubungan Kerja dan Perubahannya
  71. 1. Sistem Pengupahan
  72. 2. Sistem Upah Borongan
  73. 3. Sistem Upah Harian
  74. Catatan:
  75. Catatan:
  76. Catatan:
  77. 4. Ceblokan/Kedokan
  78. 5. Sambatan, Tukar Tenaga, dan Gotong Royong
  79. 6. Panen dan Perubahan Bawon
  80. G. Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan
  81. Daftar Pustaka
  82. LAMPIRAN 5.6
  83. 6
  84. A. Introduction
  85. Some Recent Issues in Research and Policy on Rural Employment and Incomes in Java
  86. B. Data Sources, Sampling and General Characteristics of the Sample Villages
  87. General Characteristics of The Sample Villages
  88. C. Patterns of Sawah Ownership and Relationship to Economic Status
  89. 1. Introductory Note
  90. 2. Sawah Ownership
  91. 3. Sawah Ownership and Economic Status5
  92. Inter Village Variation
  93. (a) Dry Land Owned
  94. (b) Consumer Durables
  95. D. Sawah Cultivation and Tenancy
  96. 1. Distribution of Sawah Area Cultivated
  97. 2. Sawah Cultivated and Sawah Owned
  98. 3. Distribution of Tenancy Status
  99. 4. Tenancy Status and Tenancy Contracts
  100. 5. Sawah Owned and Tenancy
  101. 6. Sawah Cultivated, Tenancy Status and Contracts
  102. E. Sawah Ownership, Tenancy and Employment Structure
  103. 1. Sawah Ownership and Family Income Sources
  104. 2. Tenancy Status and Source of Family Income
  105. Intervillage Variations
  106. F. Conclusion
  107. References
  108. APPENDIXES
  109. A. Introduction
  110. B. General Description of the Nine Villages
  111. C. Changes in Paddy Technology and Productivity: 1971-1981
  112. D. Changes in the Paddy Earnings of Farmers and Hired Labor
  113. E. Land Tenure and Land Markets: 1971-1981
  114. F. Changes in Hired Labor Use, Wage Rates, and Labor Arrangements
  115. G. Agricultural and Nonagricultural Bases of Inequality and Differentiation
  116. H. Notes
  117. References
  118. Sumber-sumber Tulisan
  119. Riwayat Hidup Para Penulis
  120. GUNAWAN WIRADI
  121. BEN WHITE
  122. WILLIAM L. COLLIER
  123. SOENTORO
  124. MAKALI
  125. CHRIS MANNING
  126. Riwayat Hidup Singkat Penyunting

Studi-studi Survei Agro Ekonomi (SAE) pada pertengahan 1g6oan hingga awal 198o-an berada dalam konteks ketika strategi pembangunan Indonesia "berbalik arah": dari kebijakan Reforma Agraria yang menekankan pada perubahan struktural, menjadi kebijakan Revolusi Hijau yang menekankan pada perubahan teknologi. Bagaimana dampak dari pergeseran strategi pembangunan ini pada hubungan kerja, penguasaan tanah, dan pembentukan kelas di pedesaan digambarkan secara rinci dalam laporan-laporan studi SAE yang ditulis oleh Gunawan Wiradi dan para koleganya dalam buku ini. Laporan-laporan itu sampai sekarang masih tetap relevan karena berbagai masalah yang diungkapkannya merupakan masalah kronis dan persisten yang sampai kini pun masih dihadapi oleh bangsa ini.

"In all the work of the SAE ... from 1972 onwards we can feel the constant presence of Gunawan Wiradi, 'leading from behind'. His quiet wisdom, knowledge, his historical perspective and his great attention to detail and method, as exemplified in the chapters collected in this book, have earned him the enduring respect of all those interested in the struggle against agrarian poverty and inequality in Indonesia."

—PROF. BEN WHITE (INSTITUTE OF SOCIAL STUDIES, THE HAGUE)

“Tulisan-tulisan berdasarkan penelitian empirik mengenai hubungan antara Revolusi Hijau dengan percepatan dinamika sosial-ekonomi pedesaan yang dipersembahkan buku ini datang tepat waktu. Sudah saatnya kita menelaah kembali dinamika hubungan produksi dan penguasaan sumberdaya di pedesaan dan mengalihkan orientasi penelitian pada aspek-aspek mendasar ini karena bayang-bayang Revolusi Hijau kedua merangsek bertambah dekat dan kita dihadapkan pilihan-pilihan yang menentukan."

— DR. SATYAWAN SUNITO (DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT, FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA IPB)

Desain cover Ronny Agustinus (TINTA Creative Production)

RANAH Studi Agraria Penguasaan Tanah dan Hubungan Agraris

"Pemahaman utuh mengenai masalah-masalah agraria yang hendak ditangani melalui Reforma Agraria mutlak diperlukan, apalagi dalam konteks keragaman sosial, budaya, dan tenurial yang mencirikan masyarakat kita. Kumpulan tulisan Gunawan Wiradi dan para koleganya ini mengulas masalah-masalah agraria yang mencuat ketika "jalan pintas" Revolusi Hijau digiatkan, sementara ketimpangan agraria warisan sistem feodal dan kolonial tidak dipersoalkan." — PROF. ENDRIATMO SOETARTO (REKTOR SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL)

GUNAWAN WIRADI BENJAMIN WHITE WILlIAM L. CoLLIEr SOENTORO MAKALI CHRIS MANNING

RANAH STUDI AGRARIA: PENGUASAAN TANAH DAN HUBUNGAN AGRARIS

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta

Pasal 2 : Pasal 72 :

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan Pidana

2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Editor: Moh. Shohibuddin

RANAH STUDI AGRARIA: PENGUASAAN TANAH DAN HUBUNGAN AGRARIS

Gunawan Wiradi

Benjamin White

William L. Collier

Soentoro

Makali

Chris Manning

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2009

RANAH STUDI AGRARIA: PENGUASAAN TANAH DAN HUBUNGAN AGRARIS ©2009 Gunawan Wiradi dkk. Reproduksi tulisan-tulisan dalam buku ini dilakukan atas seizin para penerbitnya.

Editor : Moh. Shohibuddin Cover : Ronny Agustinus (TINTA Creative Production) Layout : Eja Art Design

355 + lxvii hlm, 14 x 21 cm ISBN:978-602-8129-54-1

Cetakan pertama, Mei 2009

Diterbitkan oleh:

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jl. Tata Bumi No. 5 Sleman, Yogyakarta Telp. 0274-587239 Fax. 0274-587138

Bekerja sama dengan

Sajogyo Institute Jl. Malabar 22 Bogor Telp/Fax: 0251-8374048 Email: [email protected]

Kata Sambutan Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional "Reforma Agraria Membutuhkan Pengumpulan Data yang Lengkap"

Dalam mukadimah UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam pasal 33 UUD 1945, ditemukan ada jejak kesadaran sejarah yang direkam dengan sangat baik. "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Dengan kata lain, urgensi Reforma Agraria (RA) yang menggagas tentang perlunya perubahan tata agraria yang lebih berkeadilan, bermakna pokok sebagai sebuah proses pembebasan. Pembebasan dari sejarah kelam rakyat Indonesia yang begitu panjang sejak masa kerajaan-kerajaan lokal, kolonial, dan bahkan pasca kemerdekaan.

Secara singkat, ada tiga bentuk ketimpangan yang dimunculkan oleh struktur agraria yang bercorak kolonial dan feodal tersebut. Pertama, ketimpangan dalam hal struktur "pemilikan"/"penguasaan" tanah dalam skala besar oleh swasta asing dan tuan tanah feodal. Kedua, ketimpangan dalam hal "peruntukan" tanah, misalnya dengan adanya penetapan hutan-hutan produksi untuk kepentingan ekstraksi hasil hutan oleh pemerintah kolonial. Dan ketiga, ketimpangan yang timbul akibat incompatibility dalam hal persepsi dan konsepsi mengenai agraria, yaitu antara penguasa kolonial yang menggunakan konsep-konsep hukum positif dari Barat dengan komunitas lokal atau masyarakat adat yang mengenal hak atas tanah berbasis tradisi dan budaya mereka (Wiradi, 2ooo).

Pengalaman pahit hidup di bawah penjajahan agraria bangsa asing maupun para penguasa feodal itulah yang telah menumbuhkan kesadaran para founding fathers untuk mendobrak tatanan agraria lama yang menindas dan mewujudkan tatanan baru yang menjamin kemakmuran bangsa. Inilah salah satu tujuan pokok "revolusi kemerdekaan". Hal itu berarti, perjuangan agraria langsung atau tak langsung menjadi agenda utama dalam proses pembentukan karakter bangsa yang terbebaskan, termasuk dalam hal ini bagi perjuangan membangun ekonomi bangsa yang bertumpu pada kekuatan nasional, maupun bagi konfigurasi baru hukum dan kelembagaan agraria yang hendak ditata di masa kemerdekaan. Di sinilah tepatnya perbincangan mengenai politik agraria nasional mengemuka, yakni bahwa pada awalnya ia merupakan bagian penting dari perjuangan kemerdekaan (nasionalisme), dan selanjutnya sebagai bagian dari upaya pembangunan untuk mengisi kemerdekaan (nationhood).

Perubahan ekonomi politik selama satu dasawarsa terakhir ini, pasca reformasi, ternyata belum mewujudkan trend keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Persoalan struktural yang dihadapi, seperti: kemiskinan, pengangguran, konsentrasi penguasaan aset oleh sekelompok kecil orang, sengketa dan konflik agraria, krisis pangan dan energi, penurunan kualitas lingkungan hidup, dan krisis finansial global yang terjadi akhirakhir ini disertai efek dominonya di sektor ekonomi riil, sungguh-sungguh makin melemahkan akses lapisan masyarakat bawah terhadap hak-hak dasar mereka.

Data kemiskinan dari BPS pada Maret 2oo7 menunjukkan bahwa jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 37,17 juta jiwa atau 16,58 persen dari total populasi tingIndonesia. Di kawasan perkotaan, percepatan kemiskinan tersebut adalah 13,36 persen, sedangkan di kawasan perdesaan mencapai 21,90 persen. Ini menunjukkan bahwa kemiskinan paling banyak dialami oleh penduduk pedesaan. Dari total penduduk miskin di Indonesia, sekitar 66 persen berada di pedesaan dan 56 persen di antaranya menggantungkan hidup dari pertanian, sebagai petani gurem atau buruh tani.

Jika negara ini hendak mengentaskan kemiskinan di pedesaan, maka mau tidak mau harus memberikan aset tanah pada rakyat miskin. Selanjutnya, tentu saja harus diikuti dengan peningkatan akses kepada modal, teknologi, dan pasar. Dalam kerangka inilah pentingnya menjalankan RA sebagai jalan ke luar untuk mengatasi persoalan struktural yang dihadapi oleh petani. RA penting dijalankan sebagai agenda bangsa dan strategi dasar negara untuk membangun struktur politik, ekonomi dan sosial yang berkeadilan.

Pelaksanaan RA yang berhasil mustahil dilakukan tanpa didasari oleh penelitian yang serius, teliti dan terus menerus. Pemahaman yang utuh mengenai masalah-masalah agraria yang mau ditangani, apalagi dalam konteks keragaman (sosial, budaya, tenurial) yang mencirikan masyarakat kita, mutlak diperlukan sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan dan program RA yang mau dijalankan. Kalau RA merupakan jawaban, maka tentunya masalah-masalah yang mau dipecahkan melalui RA harus dikenali terlebih dulu dengan sebaik-baiknya. Bagaimana ketimpangan penguasaan tanah yang terjadi, apa karakter kemiskinan dan sumber pendapatan rumahtangga di pedesaan, bagaimana situasi ketenagakerjaan dan lapangan pekerjaan di desa, bagaimana hubungan desa-kota, krisis sosial-ekologi dan krisis produktivitas apa yang sedang berlangsung, apa akar permasalahan di balik konflik dan sengketa agraria yang mencuat, kecenderungan-kecenderungan global seperti apa yang sedang berlangsung di pedesaan seiring dengan perluasan modal dan investasi, dst. dst.

Kumpulan tulisan Gunawan Wiradi dan para koleganya dalam buku ini adalah salah satu contoh mengenai penelitianpenelitian tingkat mikro yang mengungkapkan salah satu bagian dari permasalahan agraria di atas. Dalam hal ini adalah terkait dengan proses sosio-agraria yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat ketika intensifikasi usahatani padi sawah skala rumahtangga digenjot melalui "jalan pintas" revolusi hijau yang padat modal, sementara konteks ketimpangan agraria warisan feodalisme dan kolonialisme tidak lagi dipertanyakan dan dianggap given. Pengalaman menunjukkan bahwa "jalan pintas" semacam ini telah gagal menciptakan landasan pembangunan yang kokoh, dan dengan sendirinya gagal mewujudkan arah "transformasi agraria" seperti dicita-citakan para pendiri bangsa dalam Pasal 33 UUD 1945.

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional sebagai lembaga pendidikan keagrariaan di bawah BPN RI menganggap penting penelitian-penelitian yang dapat menggambarkan dinamika pedesaan dan berbagai permasalahan agraria yang terjadi dalam tarikan waktu yang panjang, sebagaimana dilakukan oleh Gunawan Wiradi dan para koleganya. Oleh karena itu, satu jenis penelitian yang bersifat berulang dan kontinyu menjadi sebuah kebutuhan sendiri di STPN khususnya maupun di kalangan lembaga pendidikan dan penelitian pada umumnya. Bagi STPN sendiri, jenis penelitian inilah yang dalam program penelitian STPN disebut sebagai "penelitian sistematis" yang mencerminkan penelitian institusi yang berjangka panjang, sementara penelitian mandiri oleh para dosen disebut sebagai "penelitian individual". Dengan pengembangan dua jenis penelitian ini maka STPN dengan posisinya yang strategis sebagai institusi pendidikan kedinasan berharap dapat mengaitkan secara langsung antara penelitian, pengajaran dan perumusan kebijakan di lingkungan BPN RI.

Penghargaan khusus perlu disampaikan kepada sang "guru" agraria Gunawan Wiradi yang telah menyumbangkan karya-karya tulisnya dalam buku ini, maupun dalam kontribusinya yang terus menerus kepada STPN selaku anggota Dewan Penyantun.

Yogyakarta, 10 Mei 2009

Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional,

Prof. Dr. Endriatmo Soetarto, MA.

1 Esensi Reforma Agraria adalah restrukturisasi (penataan ulang susunan) pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria (khususnya tanah). Tujuannya adalah mengubah susunan masyarakat warisan stelsel feodalisme dan kolnialisme,

menjadi susunan masyarakat yang adil dan merata (Wiradi. 2009). Dalam istilah Joyo Winoto (2006), Reforma Agraria dirumuskan sebagai asset reform (landreform) + access reform (sumber-sumber keuangan, teknologi, informasi, pasar, dll).

Kata Pengantar Ben White Gunawan Wiradi, The Agro Economic Survey and Indonesia's Green Revolution

A. Introduction: Gunawan Wiradi and the Agro Economic Survey

It is an honour and a pleasure to introduce this second volume of studies by Gunawan Wiradi,² published on the occasion of his receiving the degree of Doctor Honoris Causa at his alma mater Bogor Agricultural University.

The seven studies on land tenure and agrarian relations by Gunawan Wiradi collected in this book were originally published between 1972 and 1989, and are all based on field research carried out during 1972-1983. This was the period of Indonesia's 'green revolution', a time in which Indonesia transformed its smallholder rice economy from being the world's biggest rice importer to a situation of near self-sufficiency. All the chapters in this book result from the work carried out by Gunawan Wiradi as a staff member of the Agro Economic Survey (Survei Agro Ekonomi—SAE), which at that time was the most important source of information on the social and economic impact of intensification in Indonesian smallholder rice farming.

In this introduction I will try to set the work of the SAE in broader context and explain the important role it played in furthering the understanding of-and debates about-processes of agrarian change in Indonesia. I will try to trace the evolution of studies based on SAE data from mainly descriptive accounts of change to more analytically systematic attempts to explain change, in which we can see the influence of three main traditions: neo-populism, the neo-classical induced institutional innovation theory, and political economy approaches. This includes some discussion of the role of the presence and influence of foreign sponsorship, foreign consultants3 and visiting scholars during this period in the history of SAE, a presence whose impact was often stimulating but perhaps not always completely positive.

1 Institute of Social Studies, The Hague ([email protected]). Parts of this chapter draw on earlier publications of the author, particularly White 2000 and White 2005.

2 The first volume, contained Wiradi's works on research methodology and some aspects of agrarian research, published under title: Metodologi Studi Agraria: Karya Terpilih Gunawan Wiradi, 2009 (editor-Moh. Shohibuddin).

3 Including this author, who was assigned full-time to the SAE as ADC Specialist from 1975 to 1980.

B. Beginnings 1963 – 1969: from Agrarian Reform to "Getting Agriculture Moving"

Although many of us remember the SAE's role during the first half of the Suharto 'New Order' regime, the SAE was actually a creation of the last "years of living dangerously" of Sukarno's 'Old Order'. The SAE was established in 1965 by the Indonesian government "to compile data on and assess agricultural resources and the condition of rural society, and to evaluate programmes already in operation and their effects on agricultural production and rural society" (de Vries 1969: 73).

Discussions on establishing the SAE has been held with the UN Food and Agricultural Organisation in 1963 but were inconclusive. In 1964 the government approached the Ford Foundation for assistance, which was originally provided through the Institute of Social Studies in The Hague under the coordination of the Institute's Rector Professor Egbert de Vries. The SAE was formally established in February 1965, administered by a Working Body (Badan Kerja) chaired by Professor Kampto Utomo (Sajogyo). Within a few years more than one hundred university-based researchers, and another hundred fieldworkers (mainly students from agricultural faculties of IPB, UI, Unpad and UGM) had become recruited and involved in seventeen different research projects. Reflecting on the SAE's first years, Professor de Vries pointed to the creative and flexible organization created by Professor Sajogyo, based on ad hoc research teams with mixed composition, coming together to exchange ideas in periodic seminars. It is also interesting to note the three "hypotheses as fundamental approaches to research" which Professor Sajogyo had set out, according to de Vries:

"That the Indonesian peasant acts rationally in an economic sense, although within very narrow sociological, economic and administrative constraints; that detailed knowledge about this 'operational climate' of the peasant is not currently available, and that [...] new data were urgently needed; and that students and staff members of agricultural institutions with real interest in the welfare of the village can earn the confidence of the inhabitants and obtain honest and realistic answers" (de Vries 1969: 75).

It is important to remember the policy context of these early years; this is the period in which the focus in agricultural development, in Indonesia and many other countries, shifted from structural change through "agrarian reform" to technological change through the "green revolution". At the time of the discussions leading to SAE's establishment, the issue of agrarian reform was still firmly on the agenda, among both the political parties and the agricultural faculties. It was also on the agenda of donor organizations such as USAID, the World Bank, the Ford Foundation and the (Rockefeller-funded) Agricultural Development Council (ADC) who saw agrarian reform as a necessary anti-communist strategy. This may be seen, for example, in the three consultancy visits to Indonesia made by the US-based, anti-communist land reform adviser Wolf Ladejinsky, sponsored by the Ford Foundation and the Agricultural Development Council in 1961, 1962 and 1963.4

In 1965 the ADC staff in Indonesia had been removed from their posts in Bogor (J. Price Gittinger and Ralph Allee) and Medan (David Penny) as the result of "persistent anti-Western pressures",§ but by late 1966 the ADC (like the Ford Foundation and Asia Foundation) were being urged by USAID to resume their presence in Indonesia. ADC had sought the reactions of various groups in IPB, in the government and in the military and reported that IPB's new rector was enthusiastic, and,

"most IPB staff were favourable, appreciating the Council's support for research projects during Indonesia's 'difficult period' [though] some criticism was made to former foreign 'advisor' types who did no research, no teaching, but merely handed out gratuitous advice on what the Indonesian ought to do to imitate America".6

Already in 1966 the Ford Foundation's representative in Indonesia was discussing the possibility of ADC's assuming responsibility for their support to the SAE, in place of the ISS. The Ford Foundation was "most anxious for ADC to take over the programme in place of the Netherlands Institute".7 The ADC had already for some years been supporting various training and research activities at IPB.

The reasons for the Ford Foundation's turning to ADC rather than ISS are not clear. ISS at the time represented a relatively broad spectrum of theoretical and political views on development issues, emphasizing interdisciplinarity and with very few adherents of mainstream neo-classical economics. The ADC was more homogeneous, and rather heavily biased towards training in Agricultural Economics in the neo-classical mode, though also recognizing and supporting other disciplines such as rural sociology. The ADC's general 'philosophy' at the time is perhaps best encapsulated in (ADC Executive Director) A.T. Mosher's Getting Agriculture Moving: Essentials for Development and Modernisation (Mosher 1965) which was widely distributed free in Indonesia and other Asian countries.8 This book, with its emphasis on the "five essentials" and the "five accelerators" of agricultural modernization, reflects the shift away from politically difficult measures like land reform and the new focus on "green revolution" productivity-enhancing innovations, in the framework of then-dominant 'modernization theory' in rural development discourse. Land reform is not mentioned in the book.

While it is often thought that discussion of land reform and its implementation stopped abruptly with the change of regime in 1966/67, it is interesting to note that the SAE was still engaged in one study on "Evaluation of the Land Reform on Java and Bali" in 1969/70 (Sajogyo 1970: 2).9 And when the IPB hosted a major "Symposium on Rural Modernization", which had as its aims to test the main concepts of Mosher's Getting Agriculture Moving among a heterogeneous group of 8o experts, running for a total of 16 days spread over a period of ten weeks during September-November 1968, one full day was devoted to "Land reform, agricultural land and land use" among all the specialized sessions devoted to production, processing, soils, water, fertilizer, farmer incentives and 'accelerators'.1o

In 1967 the ADC received a new grant from the Ford Foundation to appoint a full-time "Participating Consultant" to the SAE. The new consultant, the agricultural economist Dr. William L. Collier, arrived soon thereafter and played an important role in the SAE's work in tracing the social and economic impacts of Indonesia's green revolution, to which we now turn.

4 Two of Ladejinsky's reports from these visits, originally written in 1961 and 1964, are published in Walinsky ed (1977).

5 ADC Board of Trustees Agenda, 11 January 1967 (Rockefeller Archive Centre [RAC] , ADC IV 3 B 1.11, Box 5 Folder 32).

6 ADC Board of Trustees Agenda, 11 January 1967 (RAC, ADC IV 3 B 1.11, Box 5 Folder 32). The critical remarks possibly refers to staff of the University of Kentucky who had been assigned to IPB in a much-criticised project.

7 Agricultural Development Council, Meeting of the Board of Trustees, 14 June 1967 (Rockefeller Archive Centre, ADC IV 3 B 1.11).

8 40 copies were donated to the SAE, 62 to IPB, 20 to other agriculture faculties in Indonesia, and 10 to MIP (Leknas). (Correspondence R. Allee to R. Borton, 1 September 1966. RAC, ADC IV 3 B 1.4).

9 I have not been able to locate any reports arising from this project.

C. Tracking the Green Revolution: the IPS and SDP Surveys, 1969 - 1983

In 1969 the SAE initiated a major, multi-year study of the "Factors Affecting the Production Impact of the High-Yielding Rice Varieties" (commonly shortened to the "Rice Intensification Surveys", Intensifikasi Padi Sawah or IPS), with the objective of identifying "the crucial factors that affect the farmer's use of the high-yielding varieties and the acceptance of the new technology that accompanies these new varieties".

A sample of 11oo farmers was selected in 37 sample villages in the major irrigated rice-producing areas of Indonesia (2o in Java, 13 in other islands) and re-visited at the end of each rice harvest season, for four years. There was no other systematic, multi-village study at this time, and the SAE series of "Research Notes", written as soon as possible after the conclusion of each survey round and widely circulated in 'stencil' form, became the most important source of information on what was happening in smallholder rice agriculture during these early years of the Bimas rice intensification programme.

From the very first years foreign scholars were involved in the SAE's work. One full-time consultant was provided by ADC and others came as short-term consultants; meanwhile many other scholars came to use SAE data and villages for their own research. One of the first of these was Richard Franke, whose Harvard University PhD The Green Revolution in a Javanese Village based on research in 197o-71 in a single SAE village in Pemalang, was one of the first English-language studies to point to the contradictions emerging when Bimas credit, new rice varieties and inputs came in contact with "village social relations of production" (Franke 1972; see also Franke 1974).

The IPS project was, in its original conception, firmly production-oriented. The first rounds of the surveys covered only "farmers" (about 3o farmers per village, including a special sample of five "large farmers” per village) and were focused on the problems of technology adoption. In 1971 however the project conducted an "agricultural census" of about 2oo households in each village, this time including the landless. This census revealed the large numbers of households which had no rice-fields (averaging, in the sample villages, more than 4o percent in West Java, 27 percent in Central Java and 5o percent in East Java), and the large numbers of both landless and near-landless who depended on agricultural wages for part of their incomes (AES 1972; Collier and Sajogyo 1972b). From this point onwards the SAE combined its surveys on production and marketing problems with a consistent interest in the impact of smallholder intensification on agricultural employment and labour relations.

The SAE's first report on employment impacts had been rather optimistic, noting that nearly all the sample farmers used hired labour as well as family labour and that those using the HYV's used about 5o more person-days of hired labour per hectare than those using local varieties. Collier and Sajogyo concluded:

"If the IR and Pelita varieties are adopted on a majority of the rice farms in irrigated areas on Java, the employment of hired labour will definitely increase, maybe even attracting people who have migrated to the cities" (Collier and Sajogyo 1972a: 8).

In another report from the same period, however, the same authors were less optimistic, concluding that

"Because [...] holdings are very small at the present time and large numbers depend already on income from hired labour, a further reduction in farm size and an increase in numbers of farm labourers in the future will mean widespread rural unemployment in the next 1o to 2o years. The high yielding rice varieties will be able to alleviate this unemployment only to a small extent because of the relatively small increase in employment" (Collier and Sajogyo 1972b:42).

xix

It was at this time that Gunawan Wiradi joined the SAE after some years in intellectual 'exile', and immediately became involved in the SAE's field research and publications. He joined the SAE exactly at the moment when the SAE researchers first began to attempt more systematic research, through the village re-studies, on the implications of the green revolution and the Bimas programme for income distribution and the role of institutional changes.

From the early 197os onwards reports had begun to emerge of changing harvesting practices in the main rice producing areas of Java. Among these were the shift from openentry to closed systems of labour recruitment, through various means of restricting the numbers of harvesters allowed to enter the field and earn a harvest wage; the rise and spread of tebasan (the sale of the standing crop before the harvest, allowing the buyer to bring his/her own harvesters), and various other forms of exclusionary labour arrangements such as kedokan or ceblokan in which the worker, to get access to a harvest wage, must perform one or more of the pre-harvest tasks (such as transplanting or weeding) without pay; and shifts in the technology of harvesting—from the ani-ani to the arit (sickle)—and from storage in bundles (untilan) of stalk padi to immediate threshing in the field or at the owner's house. These changes were also considered responsible for shifts on the gender division of labour, with men being increasingly seen in harvest work which had previously been reserved for women."

One of the first of these reports is reproduced as Chapter 1 of this book, 'Recent changes in rice harvesting methods—some serious social implications' (Collier, Wiradi and Soentoro 1973). These changes were further analysed, in more systematic form, in the article reproduced as Chapter 2 of this book, 'Sistim Tebasan, Bibit Unggul dan Perubahan Agraria di Pedesaan Jawa', also published internationally as 'Agricultural technology and institutional change in Java' (Collier, Soentoro, Wiradi and Makali 1974a and 1974b).

These reports were very influential, both in Indonesia and outside, because information at the time was so scarce and the SAE's multi-sited sample methodology provided more systematic information than other studies in single villages. The report on the "rather explosive changes" which the SAE researchers traced to 1972 in various areas in Java was in fact based on their finding tebasan in only four of the SAE's 20 sample villages in Java, and reports from other researchers who had encountered tebasan in some other districts. But this was enough, for example, for one Jakarta-based Ford Foundation adviser who had read the reports to report to a meeting of BAPPENAS in 1975 that "tebasan is spreading like a wild fire across the plains of Java".12 These early studies also stimulated many other researchers, both Indonesian and foreign, to explore the dynamics of labour relations in rice agriculture (Budhisantoso 1975; LPIS 1976; Sairin 1976; Stoler 1975).

To a present-day researcher in Indonesia's rice-growing villages, where few people are absolutely destitute or hungry, where non-farm incomes are growing in importance and where many people (especially the younger generation) are not interested in agricultural work, it may seem odd that so much importance was attached—by villagers and researchers—to the ways in which rice was harvested, and rice harvesters recruited and paid. The way in which labour is recruited and paid for harvest work is an important determinant of the division of the agrarian product between those who control land, and those who provide labour. The rice harvest, in particular, is one of the key agrarian 'moments' at which these divisions are clearly visible; these moments are also arenas of tension and potential conflict, of interest not only in themselves but also because of what they reveal about the internal dynamics of the communities in which they happen.

We must remember that in the 196os and 1970s, for landless and land-poor households harvest labour often represented the household's single most important source of household income. Researchers were not exaggerating when they described women harvesters lining up at the edges of the fields hours before a harvest was due to begin, often in their hundreds, waiting for access to a crowded harvest which might be finished in 15-2o minutes, or the harvesters' reactions of confusion, indignation and sometimes open violence when confronted with restrictions on what they saw as their 'communal right' to harvesting work and wages.

These early reports usually lacked historical depth, and sometimes reported as "new" phenomena which were not new at all. They reflected and contributed to a rather static and homogeneous model of a "traditionally" fixed harvest system which the new arrangements were thought to be displacing, based on the Geertzian, poverty-sharing model of an inclusionary agrarian system operating "to provide everyone with some niche, however small, in the overall system".13 Collier, Wiradi and Soentoro (in Chapter 1 of this book) suggested that "by tradition, Javanese and Sundanese rice farmers do not restrict anyone who wishes to participate in the harvest of their rice fields.", and "the traditional shares were seven, eight or nine for the owner to one for the harvester" (Collier et al. 1973: 36-7).

A review of studies of rice harvesting in Java prior to the "green revolution" of the 197os, however, suggests that the idea of a timeless tradition of open harvests and high, fixed bawon shares is to a large extent a myth; while some elements were stable and near-universal, others were flexible, variable and contested. The relatively stable features were the use of the ani-ani, the system of labour payment in kind rather than in cash,14 and the prevalence of women in harvest work. More variable and volatile were the modes of labour recruitment and payment, which varied from place to place and also changed over time, in response to changes in the larger economy and to local, short-term changes in labour supply and demand; we may find open and closed harvests appearing and disappearing, and enormous variations in the level of bawon payments, from as high as 1/4 and 1/3 to as low as 1/36.5

The careful work of some SAE researchers on specific aspects of harvesting and other labour relations in the sample villages serves to confirm this wide variation and to warn us against the assumption of a single, unchanging traditional system. Gunawan Wiradi's research Note "Proses Panen dan Alatalat yang Digunakan"(The harvest system and harvesting technology' (Wiradi 1974) and Soentoro's "Sistim Perburuhan Ngepak-ngedok di 6 Desa Sample di Jawa" (Soentoro 1973) are examples of the patient groundwork done by the SAE researchers, showing the complexities of labour relations in rice agriculture and their relationship to village social structure, whose details sometimes escaped the attention of the foreign researchers and economists generally. Gunawan Wiradi's note on harvesting, for example, is one of the first to explain how social relationships influence the level of bawon payments, with close kin earning harvest shares of as much as 1:2, tied workers who had contributed pre-harvest labour 1:5, and casual harvesters sometimes as little as 1: 23 (Wiradi 1974: 3), a theme further elaborated by Ann Stoler (1977).

10 'Symposium on Rural Modernization, in Relation to the National Food Policy, Agricultural Development and Improving the Rural Welfare' September-November 1968. Organized by Bogor Agricultural University. (RAC, ADC IV B 1.33)

11 Various studies on these changes from the 1970s and early 1980s are summarised in White 2000, pp. 87-96.

12 Personal communication from the adviser concerned to the author, 1975.

13 Geertz 1963, p. 82.

14 Even these, however, were not completely universal or unchanging. Van der Kolff's fascinating study of changing agrarian relations in Tulungagung (East Java) from the 1880s to the 1930s shows shifts from in-kind to cash harvest wages in the 1920s, reverting again to in-kind payments in the 'money famine' of the 1930s depression (van der Kolff 1936).

D. The SAE and Debates on Land, Labour and Class Formation

In 1975 the SAE initiated a new research programme known as the 'Rural Dynamics Study' (Studi Dinamika Pedesaan or SDP). The SDP was a deliberate effort to place more explicit attention on issues of resource access, labour and employment and income distribution, and the 'rural institutions' linked to these processes, in both the farm and non-farm sectors and in both lowland and upland villages. Due mainly to donor interest the SDP's first and main efforts were concentrated on a single river basin in West Java, with later expansion on a smaller scale to East Java and South Sulawesi.

The SDP project got off to a rather slow start, since it had been decided to begin with a massive survey of all 795 villages in the Cimanuk River Basin, with 1045 questions. The resulting data were difficult to handle with the still primitive computer facilities available at the time, and one of the few studies to make good use of them was Gunawan Wiradi's M.Soc.Sc. thesis at University Sains Malaysia (Wiradi 1978). In this thesis Wiradi takes a balanced, historical perspective on labour arrangements, which helped to put the rise and decline of tebasan, kedokan, ijon, maro/mertelu, gadai and similar practices in perspective, in the context of the 197os in which "everything was happening at once", as he puts it, in the rural areas of Java.

Besides this study, the SDP only began to produce interesting work after the team had selected a small number of sample villages and initiated seasonal or annual surveys on the old IPS model, but with broader scope (with more focus on institutions, land tenure, nonfarm sector, etc. and increasingly combining quantitative and qualitative work). The re-studies of SDP sample villages in 1983, and of some IPS villages in 1981 have provided two sets of multi-village re-studies, which have become an important data-base for the next phase of debate on agrarian changes. In the late 197os and 198os more explicitly theoretical accounts began to emerge, and therefore the possibility of more systematic debate on the causes and consequences of change. Virtually all the important contributions to this debate were based on the SAE villages.

These debates have revealed several competing theoretical frameworks, which were set out for the first time in Gillian Hart's Power, Labour and Livelihood: Processes of Change in Rural Java (1986), derived from her 1978 PhD Thesis based on research in one of the SAE sample villages in Kendal District, Central Java.

While Gillian Hart was developing her ideas in a politicaleconomy framework in one SAE village, the Japanese agricultural economist Yujiro Hayami (former PhD student of Vernon Ruttan, who had replaced Art Mosher as the ASC's Executive Director in the early 197os) went to two other SAE villages, at the other end of Java, in search of data to support his theory of "induced institutional innovation", a variant of the neo-classical "induced technological innovation" theory. Hayami's research was designed to counter the approach of the Collier et al. paradigm as represented in Collier at al. 1974a and 1974b, which Hayami called the "radical political economy perspective" although Hart is more accurate to describe it as 'neopopulist'.

Hayami's framework shared with the neo-populist (Collier et al.) paradigm the idea that population pressure is a major force behind changing agrarian relations, but ascribes a totally different role to the new green revolution technology. In contrast to the Collier et al. view that the new technologies are the main factor in promoting inequality and class differentiation, Hayami and his co-authors argued that the new technologies can counteract the decreasing returns to labour relative to land, and consequent concentration of land, which would otherwise follow from population pressure. In 1978, to test these two contrasting paradigms Hayami and associates undertook detailed re-studies of two SAE sample villages in Subang (West Java), one technologically stagnant and the other technologically progressive. In both villages, it was argued, the institutional changes in harvesting systems had functioned to bring the implicit wage for harvesting down to the level of the marginal productivity of labour, which is where neoclassical theory predicts it ought to be; the "induced institutional innovation" of ceblokan or kedokan was interpreted as a means of restoring equilibrium to the labour market. Based on these findings and a parallel study in the Philppines, Hayami and associates claimed a benevolent role for the 'green revolution' technologies, and by implication for the international agricultural research system which had developed and promoted them; the same agricultural research system had also provided support for Hayami's research, as a project of the Agricultural Economics Programme of the Internatioal Rice Research Institute (Hayami and Hafid 1979; Hayami and Kikuchi 1981). One evening in 1981, while drinking whisky with Professor Hayami, I asked him why he was so keen to defend the green revolution and counter the earlier conclusions of the SAE researchers. He explained that his target was actually left-wing students, scholars and activists in Japan, who were critical of the green revolution and had used the Collier et al.

reports as evidence.

Five years later, both the 'Collier et al.' and the 'Hayami et al.' approaches were criticized by Gillian Hart. Her main contribution was to underline the need to view the dynamics of agrarian relations in their broader social, and particularly their socio-political context, by introducing the dimension of power (as in the title of her book Power, Labour and Livelihood, 1986a). Neither the neo-populist explanations of Collier et al., nor the neoclassical arguments of Hayami et al., she argues, can explain the timing and rapidity of the changes in Java beginning in the late 196os. Hart argued that kedokan/ ceblokan and other forms of interlocking agrarian transactions should be seen primarily as a means of social control, involving principles of selectivity and exclusion to elicit labour compliance and create and reinforce relations of dominance and dependency, as well as providing a cheap and effective means of managing the labour process. Citing the evidence of Gerwani's earlier campaign against ceblokan, and the efforts of local officials in Krawang to ban the practice as a security threat, Hart argued that,

"the transformation of agrarian labour arrangements is a consequence not just of changing technology, labour availability and commercialization, but also of changing political conditions and the tensions and contradictions which the institutional arrangements themselves generate" (Hart 1986b: 197).

Hart also introduced a novel argument about "state patronage" in which the Indonesian New Order state was seen as providing both subsidized inputs (through Bimas/Inmas) and rural political stability (through repression of democratic forces), which together made it possible for landowners both to invest cheaply in 'green revolution' production and at the same time to reduce costs and control labour through exclusionary labour arrangements, in exchange for the political support of the rural elites who benefited from these arrangements (Hart 1986b and 1989).

The SAE sample villages in Subang were the site of further studies by Jonathan Pincus (in 1989-90) and Jan Breman (1990, with Gunawan Wiradi—see Breman and Wiradi 1992 and 1995).16 Pincus—like Hayami and Hart, an agricultural economist—directed his critique at the neoclassical theory of "induced innovation" and particularly Hayami et al.'s version of it, and included the two villages studied by Hayami in his three-village sample. He pointed to four weakness of the "induced institutional innovation" approach. It assumes wrongly that "population pressure" is responsible for agrarian inequalities; it ignores specific local agrarian histories, assuming that Javanese villages share a common past as "homogeneous village communities"; it assumes a "closed" village community in which migrant labour plays no importanrt role, and it fails to specify the mechanisms through which population growth is held to result in greater inequalities, or how the labour market "disequilibria" induced by this process determine changes in real wages, assuming that these links are automatic or mechanical and ignoring the complex power relations involved

(Pincus 1996: 48). Like Hart, the key factors in Pincus' alternative model are class power, relative bargaining power, and the struggles between contending classes (Pincus 1996: 136-7).

Where did Gunawan Wiradi and the SAE researchers place (or find) themselves in these theoretical debates, which on the whole have been dominated by foreign scholars? The SAE's own major synthesis volume Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia (Faisal Kasryno ed. 1984), based on restudies in 1981-1982 of the SAE sample villages in West, Central and East Java and South Sulawesi conducted with the support of USAID, shows a variety of perspectives in the various chapters, representing the different viewpoints of the SAE researchers themselves. Faisal Kasryno, an agricultural economist, relies firmly on the "induced (institutional) innovation" theories of Binswanger and Ruttan and Hayami and Kikuchi in the analytical framework provided in Chapter 3, but is himself critical of the declining shares of labour in the division of agricultural incomes in Chapter VI. Gunawan Wiradi and Makali in the Chapter on land tenure and agrarian institutions (reproduced in the present volume as Chapter V) take a rather different perspective, including some of the neo-populist arguments but also referring to a process of agrarian "class differentiation" in the Javanese countryside and implicitly distancing themselves from the Hayami et al. approach. Issues of agrarian differentiation and class formation were again discussed in more detail in a further analysis of the same SAE re-study date from 9 villages in West, Central and East Java in White and Wiradi's (1989) contribution to the book on Agrarian Transformations: Local Processes and the State in Southeast Asia

(Hart, Turton and White eds 1989) which is reproduced as the final chapter of this volume.

Thus, in the literature on impacts of intensification in Java's rice producing villages we can find a whole spectrum of theoretical perspectives, from neo-classical at one end of the continuum to neo-marxist political economy at the other, with the neo-populist ideas of the early SAE publications somewhere in the middle, and all of them relying to a large extent on the SAE village data. In this way the SAE sample villages have provided the ammunition for both the critics and the apologists of Indonesia's green revolution. 7

15 White 2000, pp. 81-87.

16 This collaboration has continued beyond the period described in this chapter, with a further re-study visit by Breman and Wiradi to the same village in the early post-krismon period (Breman and Wiradi 2002).

E. The SAE, Gunawan Wiradi and Land Reform

Towards the end of the 197os it became possible, after some years of enforced silence, to raise issues of land reform in Indonesia. The period 1978-1982 saw a revival of public interest in agrarian reform (as seen in the statements of public officials, in academic writing and in the press media) which later lost its initial momentum, followed by another period of quiet, roughly until the early or mid-199os. The SAE, before its dissolution as an independent research organization in 1982, was able to make a significant contribution to the beginning of the new agrarian reform discourse, and as we may expect Gunawan Wiradi was a prime mover in these activities.

Around the time of the 1978 'Sumitro report' on agrarian problems in Indonesia and the participation of the Indonesian delegation in the FAO's World Congress on Agrarian Reform (1979) the SAE initiated a series of five research training workshops on 'land tenure and agrarian relations'. Land was also a core topic in the SAE-sponsored Workshop on Rural Social Economic History (1979), to which Gunawan Wiradi and I contributed a study of "Patterns of Land Control in the Cimanuk River Basin" (White and Wiradi 198o, reproduced as Chapter IV in the present volume). These experiences, and the increasing authority of the SAE as a source of information on land issues led to the initiative of a new collaboration between the SAE and its original partner the Institute of Social Studies, in a comparative study of agrarian reform and our subsequent collaboration in the 1981 'Policy Workshop on Agrarian Reform in Comparative Perspective'. The report resulting from this workshop (White and Wiradi 1984) is republished as a third volume in this series of selected works of Gunawan Wiradi.8

In all the work of the SAE during the period I have described, from 1972 onwards we can feel the constant presence of Gunawan Wiradi, 'leading from behind'. His quiet wisdom, knowledge, his historical perspective and his great attention to detail and method, as exemplified in the chapters collected in this book, have earned him the enduring respect of all those interested in the struggle against agrarian poverty and inequality in Indonesia.

17 It is interesting to compare this with the role of Russian zemstvo statistics which provided the main empirical ammunition for both Lenin's work on the class differentiation of the Russian peasantry, and Chayanov's neo-populist counter-theory of peasant economy. But that would be another story.

18 This third volume translated into Indonesian with new title: Reforma Agraria dalam Tinjauan Komparatif: Hasil Lokakarya Kebijakan Reforma Agraria di Selabintana, 2009 (editor—Moh. Shohibuddin).

References

Agro Economic Survey (1972) 'Agricultural Census in Thirty Three Villages Located in the Major Rice Producing Areas of Indonesia'. Bogor: Agro Economic Survey, Research Notes No. 6. Breman, Jan (1992) 'Kerja dan kehidupan buruh tani di pesisir Jawa'. Prisma 21 (3): 3-34. Breman, Jan (1995) 'Work and life of the rural proletariat in Java's coastal plain'. Modern Asian Studies 29 (1): 1- 44. Breman, Jan and Gunawan Wiradi (2oo2) Good Times and Bad Times in Rural Java. Leiden: KITLV Press. Budhisantoso, S. (1975) Rice Harvesting in the Krawang region (West Java) in Relation to High-Yielding Varieties. Melbourne: Centre for Southeast Asian Studies, Monash University. Collier, William L. and Sajogyo (1972a) 'Employment opportunities created by the high-yielding varieties in several areas of Java'. Bogor, Agro Economic Survey Indonesia, Research Notes No. 8. Collier, William L. and Sajogyo (1972b) 'Villagers' employment, sources of income, use of high yielding varieties, and farm labourers in the major rice producing regions of Indonesia'. Bogor, Agro Economic Survey Indonesia, Research Notes No. 11. Collier, William L., Gunawan Wiradi and Soentoro (1973) 'Recent changes in rice harvesting methods: some serious social implications'. Bulletin of Indonesian Economic Studies 9 (2): 36-45. Collier, William L., Soentoro, Gunawan Wiradi and Makali (1974a) 'Sistim Tebasan, Bibit Unggul dan Pembaruan Desa di Jawa'. Prisma 16: 13-30.

Franke, Richard W. (1972) The Green Revolution in a Javanese Village. Unpublished PhD thesis, Harvard University. Franke, Richard W. (1974) 'Miracle seeds and shattered dreams in Java'. Natural History, January 1974. Geertz, Clifford (1963) Agricultural Involution. Berkeley: University of California Press. Hart, Gillian (1986a) Power, Labour and Livelihood: Processes of Change in Rural Java. Berkeley: University of California Press. Hart, Gillian (1986b) 'Interlocking transactions: obstacles, precursors or instruments of agrarian capitalism?' Journal of Development Economics 23: 177-203. Hart, Gillian (1989) 'Agrarian change in the context of state patronage' in G. Hart, A. Turton and B. White (eds) Agrarian Transformations: Local Processes and the State in Southeast Asia. Berkeley: University of California Press: 31-49. Hayami, Yujiro and Anwar Hafid (1979) 'Rice harvesting and welfare in rural Java'. Bulletin of Indonesian Economic Studies 15 (2): 94-112. Hayami, Yujiro and Masao Kikuchi (1981) Asian Village Economy at the Crossroads: An Economic Approach to Institutional Change. Tokyo: Tokyo University Press. Kasryno, Faisal ed. (1984) Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. van der Kolff, G.H. (1936) The Historical Development of the Labour Relationships in a Remote Corner of Java,

xxxiv

Collier, William L., Soentoro, Gunawan Wiradi and Makali (1974b) 'Agricultural technology and institutional change in Java'. Food Research Institute Studies 13: 169-194.

as they Apply to the Cultivation of Rice. Batavia: Institute of Pacific relations, National Council for the Netherlands and the Netherlands Indies. LPIS (1976) Tebasan dan beberapa perubahan sosial ekonomi lain di pedesaan Jawa Tengah (Tebasan and other social-economic changes in rural Central Java). Salatiga: Lembaga Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Kristen Satya Wacana. Mosher, Art T. (1965) Getting Agriculture Moving: Essentials for Development and Modernization. New York: Praeger Publishers for the Agricultural Development Council. Pincus, Jonathan (1996) Class, Power and Agrarian Change. London: Macmillan. Sajogyo (197o) 'Summary of Agro-Economic Survey Activities from September 1968 to October 1969'. New York: The Agricultural Development Council, November. Sairin, Sjafri (1976) 'Beberapa masalah derep: studi kasus Yogyakarta' (Problems in harvest labour: a case study of Yogyakarta). Prisma 5 (9): 59-67. Soentoro (1973) 'Sistim perburuhan ngepak-ngedok di enam desa sample di Jawa'. Bogor: Agro Economic Survey. Stoler, Ann (1975) 'Some socio-economic aspects of rice harvesting in a Javanese village' Masyarakat Indonesia 2 (1): 51-88. Stoler, Ann (1977) Rice Harvesting in Kali Loro: a Study of Class and Labour in Rural Java. American Ethnologist 4(4), pp. 678-698. Vries, E. de (1969) "The Agro-Economic Survey of Indonesia'. Bulletin of Indonesian Economic Studies 5 no 1: 73 - 77. Walinsky, Louis J. ed. (1977) Land Reform as Unfinished Business: The Selected Papers of Wolf Ladejinsky. Oxford: Oxford university Press for the World Bank. White, Ben and Gunawan Wiradi (198o) 'Pola-pola penguasaan tanah di DAS Cimanuk dulu dan sekarang: beberapa catatan sementara'. Prisma 8. White, Ben and Gunawan Wiradi (1984) Agrarian Reform in Comparative Perspective: Policy Issues and research Needs. The Hague and Bogor: Institute of Social Studies and Agro Economic Survey Foundation. White, Ben (1989) 'Java's green revolution in long-term perspective'. Prisma (English edition) 48: 66-81. White, Ben (2ooo) 'Rice harvesting and social change in Java: an unfinished debate', The Asia-Pacific Journal of Anthropology 1 (1): 79-102. White, Ben (2oo5) 'Between apologia and critical discourse: agrarian transitions and scholarly engagement in Indonesia'. In Vedi R. Hadiz and Daniel Dhakidae eds, Social Science and Power in Indonesia. Jakarta and Singapore: Equinox Publishing /ISEAS, pp. 107-141. Wiradi, Gunawan (1974) 'Proses panen dan alat-alat yang digunakan'. Bogor: Agro Economic Survey, Memorandum Survey March 1974. Wiradi, Gunawan (1978) Rural Development and Rural Institutions: A Study of Institutional Changes in Java. M. Soc.Sc. Thesis, Universiti Sains Malaysia.

White, Ben and Gunawan Wiradi (1989) 'Agrarian and nonagrarian bases of inequality in nine Javanese villages', in G. Hart, A. Turton and B. White (eds) Agrarian Transformations: Local Processes and the State in Southeast Asia. Berkeley: University of California Press: 266-302.

Daftar Isi

Kata Sambutan Ketua STPN~v Pengantar Prof. Benjamin White ~ xi Daftar Tabel~xl Daftar Lampiran~xlviii Daftar Peta ~li Pengantar Penyunting~lii

BAGIAN PERTAMA:PERUBAHANKELEMBAGAAN

I. RECENT CHANGE IN RICE HARVESTING METHODS Oleh: William L. Collier, Gunawan Wiradi, and Soentoro A. Traditional Harvesting Methods~4 B. Ceblokan and Tebasan~7 C. Sickles and Scales ~ 11 D. Social Implications~15

II. SISTEM TEBASAN, BIBIT UNGGUL DAN PERUBAHAN AGRARIA DIPEDESAANJAWA Oleh: William L. Collier, Soentoro, Gunawan Wiradi dan Makali A. Arti Tebasan dan Lokasinya ~ 18 B. Tebasan dan Jenis Bibit Padi Unggul~ 21 C. Survey dengan Sistem Wawancara ~ 25

xxxvii

D. Bawon dan Pola Ikatan Patron Klien: Cara Tradisional~ 26 E. Kesempatan Kerja~ 36 F.Pendapatan Petani~48 G. Kesimpulan~52

III. CHANGES IN THE KEDOKAN SYSTEM: INSTITUTIONAL ADAPTATION OR EXPLOITATION? Oleh: Gunawan Wiradi A. Introduction~57 B. Kedokan System in the Nineteenth Century ~ 58 C. Changes in its Function and Arrangement: The General Trend in 1968-1978~59 D. What Happened After 1978~ 62 References~68

BAGIANKEDUA:PENGUASAANTANAH

IV. POLA-POLA PENGUASAAN TANAH DIDAS CIMANUK: BEBERAPACATATAN SEMENTARA Oleh: Benjamin White dan Gunawan Wiradi A. Pendahuluan~71 B. Perubahan Pola Penguasaan Atas Tanah Selama 1oo Tahun Terakhir:Pendekatan Makro~74 C. StudiKasus di Enam Desa Contoh: Pendekatan Mikro ~ 91 D. Penutup~ 97 Daftar Pustaka~100

V. PENGUASAAN TANAH DAN KELEMBAGAAN Oleh: Gunawan Wiradi dan Makali A. Pengantar ~102 B. Bentuk Penguasaan Tanah Tradisional dan Pelapisan Masyarakat Desa~107 C. Distribusi Penguasaan Tanah~113 D. Pemilikan Tanah dan Tingkat Kemiskinan~ 124 E. Kelembagaan Penguasaan Tanah dan Perubahannya~127 F. Kelembagaan Hubungan Kerja dan Perubahannya~151 G. Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan~173

xxxviii

Daftar Pustaka~177 Lampiran~179

VI. LANDOWNERSHIP, TENANCY AND SOURCES OF HOUSEHOLD INCOME: COMMUNITYPATTERNS FROM A PARTIALRE- CENSUS OF EIGHT VILLAGES IN RURAL JAVA Oleh: Gunawan Wiradi and Chris Manning A. Introduction ~199 B. Data Sources, Sampling and General Characteristics of the SampleVillages~205 C. Patterms of Sawah Ownership and Relationship to Economic Status~213 D. Sawah Cultivation and Tenancy~233 E. Sawah Ownership, Tenancy and Employment Structure~256 F. Conclusion~275 References~279 Appendixes~282

VII. AGRARIAN AND NONAGRARIAN BASES OF INEQUALITY IN NINEJAVANESEVILLAGES Oleh: Benjamin White and Gunawan Wiradi A. Introduction~296 B. General Description of the Nine Villages~ 300 C. Changes in Paddy Technology and Productivity: 1971-1981~302 D. Changes in the Paddy Earnings of Farmers and Hired Labor~306 E. Land Tenure and Land Markets: 1971-1981~308 F. Changes in Hired Labor Use, Wage Rates, and Labor Arrangements ~319 G. Agricultural and Nonagricultural Bases of Inequality and Differentiation~328 H.Notes~339 References~342

Sumber-sumber Tulisan~345 Riwayat Hidup Para Penulis ~ 347 Riwayat Hidup Singkat Penyunting~353

Daftar Tabel

No.Tabel JudulTabel Hlm. 1.1. Calculations of Costs of Harvesting and Re- 14 turns to Harvesters, Bawon and Tebasan 2.1. Persentase Petani Sampel di Kabupaten Kendal 22 dan Pemalang yang Menjual Panen Padinya Kepada Penebas Pada Tiap Musim Ketika Mereka Diinterview 2.2. Persentase Petani Sampel di Kabupaten Kendal 24 dan Pemalang yang Menanam Jenis Padi Bibit Unggul (Dari Musim Hujan 1968/1969 Hingga Musim Hujan 1972/1973) 2.3. Persentase Mereka yang Menanam Padi Bibit 25 Unggul (IR, C4, Pelita) dari Petani Sampel yang Menjual kepada Penebas, Menurut Musim 2.4. Besarnya Sampel dan Jumlah Populasi pada 26 Dua Desa di Kabupaten Kendal, April 1973 2.5. Persentase dari Petani yang Menjual Panen 35 Padinya kepada Penebas dan Pesentase

Jumlah Padi Desa yang Dijual Menurut Lurah Desa pada Dua Kecamatan, Musim Hujan 1972/1973 2.6. Daerah Asal Penebas Menurut Lurah Desa di Kedua Kecamatan, Musim Hujan 1972/1973 2.7. Frekuensi Buruh Pemotong Padi yang Ikut Serta dalam Panen yang Dilakukan oleh Petani dan oleh Penebas, Musim Hujan 1972/1973 2.8. Daerah Operasi dan Jumlah Hari yang Dipakai Buruh Tani untuk Menggarap Panen pada Desa-Desa Sampel di Kabupaten Kendal, Musim Hujan Panenan 1972/73 2.9. Perbandingan Penghasilan Petani dari Panen Padi Bibit Unggul, Tebasan dan Non-Tebasan, Musim Hujan 1972/73, Kabupaten Kendal Various Task to be Done by Pengedok. The 3.1. Case of Kebanggan Village, Banyumas, Central Java 3.2. Cost and Return to Farmer/Landowner in Kedokan and Pracangan System (Kebanggan Case, September 1973 and December 1981) Presentase Desa Menurut Bentuk-Bentuk Hak 4.1. atas Tanah Sawah di Daerah Priangan, Cirebon dan Seluruh Jawa, Tahun 1868/1869 4.2. Penyebaran Tanah Sawah Bengkok di Desa Daerah Priangan, Cirebon dan Seluruh Jawa, Tahun 1868/1869 4.3. Persentase Desa yang Punya Tanah Sawah Bengkok di 5 Kabupaten DAS Cimanuk (1975) Penyebaran Luas Pemilikan Tanah di Lima 4.4. District DAS Cimanuk (1904/1905) (Tanah Hak Milik Perseorangan dan Tanah Komunal Dengan Pembagian Tetap) 4.5. Penyebaran Luas Usaha Tani di Lima Kabupaten DAS Cimanuk (1973) 4.6. Tingkat Ketunakismaan Menurut Berbagai 85 Indikator di Lima District DAS Cimanuk (1905) 4.7. Persentase Desa yang Punya Tanah Sawah 87 Bengkok di 5 Kabupaten DAS Cimanuk (1975) 4.8. Tingkat Penyakapan di Lima Kabupaten DAS 89 Cimanuk (1973) 4.9. Penguasaan Tanah oleh Orang Terkaya di 6 94 Desa Sampel SDP, 1978 4.10. Keadaan Berbagai Hubungan Penyakapan di 96 6 Desa Sampel SDP, 1978 5.1. Banyaknya Rumahtangga yang Memiliki 114 Sawah dan Rata-Rata Luas Pemilikannya di 15 Desa di Jawa dan Sulawesi Selatan, 1982 Tingkat Ketunakismaan di 12 Desa di Jawa 5.2. 117 (1979/1981) dan Tiga Desa di Sulawesi Selatan (1982) 5.3. Perubahan Jumlah Tunakisma 1o Tahun 118 (1970/71 S/D 1980/81) di 12 Desa di Jawa dan 3 Desa di Sulawesi Selatan 5.4. Distribusi Rumahtangga Menurut Strata Sosial 119 Berdasarkan Pemilikan Tanah di 8 Desa di Jawa Tingkat Penyakapan Menurut Luas Garapan 122 5.5. di 15 Desa Sampel: 12 Desa Di Jawa (1979, 1980, 1981) dan 3 Desa Di Sulawesi Selatan (1982) 5.6. Tingkat Penyakapan Berdasarkan Indikator 123 Distribusi Rumahtangga Menurut Status Garapanya di 12 Desa di Jawa dan 3 Desa di Sulawesi Selatan, 1979-1972 Proporsi Pendapatan Menurut Sumber Pen- 124 5.7. dapatan, Pendapatan Rumah-tangga, dan Pendapatan Per Kapita Per Tahun di 12 Desa di Jawa dan 3 Desa di Sulawesi Selatan

xlii

5.8. Distribusi Rumahtangga, Pendapatan, dan 126 Rata-Rata Pendapatan Per Rumahtangga, Menurut Golongan Luas Pemilikan Tanah Sawah di 3 Desa di Jawa

5.9. Banyaknya Rumahtangga yang Menggadaikan Sawahnya, Luas Sawah yang Digadaikan, dan Penggunaan Uang Hasil Gadai di Desa Penelitian di Jawa dan Sulawesi Selatan, 1982

5.10. Banyaknya Rumahtangga Menurut Pekerjaan Gadai dan Luas Sawah yang Digadai di 9 Desa Penelitian di Jawa dan Sulawesi Selatan, 1982

5.11. Jumlah Penyewa, Luas Sawah yang Disewa, Nilai Sewa Per Ha dalam Kuintal Gabah Kering Pada Tahun 1971 dan 1981 dan Perubahannya di Desa-desa Penelitian SDP di Jawa

5.12. Proporsi Rumahtangga Penyekap Menurut 140 Jenis Bagi Hasil dan Menurut Jenis Beban yang Ditanggung, di 12 Desa di Jawa dan 3 Desa di Sulawesi Selatan, 198o/81

5.13. Presentase Rumahtangga Penggarap Menurut Kewajibannya Membayar Ipeda dan Menyediakan Saprodi dalam Sistem Maro dan Mertelu di 12 Desa Jawa dan 3 Desa di Sulawesi Selatan

5.14. Luas Tanah Menurut Status Dan Penggunaan- 150 nya Setelah Rekonsolidasi, Desa Kebanggan, 1981

5.15. Banyaknya Responden, Penggarap, dan Presentase Penggarap Menurut Macam Tenaga Kerja untuk Semua Kegiatan Usahatani di Desa-desa Penelitian di Jawa dan Sulawesi Selatan

5.16. Rata-Rata Upah Nyata Membajak atau Meng- 160 garu Pada MH 1970/71 dan MH 1980/81 dan xliv

5.17. Rata-Rata Upah Nyata Membajak Pada MH 1970/71 dan MH 198o/81 dan Perubahannya di Desa-Desa Penelitian di Jawa dan Sulawesi Selatan

5.18. Rata-Rata Upah Nyata Buruh Warisan Pada MH 1970/71 dan MH 198o/81 dan Perubahannya di Desa-Desa Penelitian di Jawa dan Sulawesi Selatan

5.19. Kewajiban Penceblok dan Besarnya Bawon Pada MH 198o/81 di 5 Desa Penelitian di Jawa

5.20. Rata-Rata Besar Bawon, Produksi Kotor dan Jumlah Bawon dalam Kg Per Ha Pada MH 1968/69 dan MH 198o/81 dan Perubahannya di Desa-Desa Penelitian di Jawa dan Sulawesi Selatan

6.1. Baseline Census And Re-Census Sampling 207 Units and Households Sample

6.2. Topography and Transportation in the Sam- 208 ple Villages

6.3. Agricultural Production Patterns on Sawah 211 Land by Village Land Type

6.4. Overall Distribution of Sawah Owned, Re-Cen- 217 sus, 1983

6.5. Gini Indices by Sawah Ownership and by Vil- 220 lage, Wet Season, 1982/1983

6.6. Pearson Product Moment Correlation Coeffi- 227 cients between Area of Sawah Owned and Several Other Indicators of Economic Status by Village (All Households)

6.7. Overall Mean Values of Dry Land, of Farm Animals, and of Consumer Durables, by Area of Sawah Owned, 1983

6.8. Gini Indices of Sawah Owned and of Sawah 235 Cultivated by Village, Wet Season, 1983 6.9. Overall Distribution of Households in All Vil- 239 lages by Sawah Cultivated and by Sawah Owned, Wet Season, 1982/1983 6.10. Distribution of Households, Sawah Owned and 241 Sawah Cultivated by Tenancy Status (Wet Season 1982/1983) 6.11. Distribution of Households by Tenancy Sta- 243 tus And Village (Wet Season 1982/1983) 6.12. Tenancy Status in Wet Season 1982/1983 and 245 Dry Season 1983 6.13. Tenancy Status by Type of Tenancy Contract 248 (Wet Season) 1982/1983 6.14. Distribution of Households by Tenant Status, 249 Type of Tenancy Contract and Village, Wet Season 1982/1983 6.15. Distribution of Households by Sawah Owner- 252 ship Group and Tenancy Status (Sawah Owners, Wet Season 1982/1983) 6.16. Area of Sawah Owned by Tenancy Status and 252 Type of Tenancy Contract (Owners Only, Wet Season 1982/1983) 6.17. Mean Sawah Cultivated by Cultivation Status 254 and Tenancy Status (Cultivators Only, Wet Season 1982/1983) 6.18. Total Area of Sawah Tenanted-In and Total 254 Area Leased Out by Types of Tenancy Contracts, Wet Season 1982/1983 6.19. Distribution of Households According to Ma- 26o jor Family Income Sources by Area of Sawah Owned 6.20. Distribution of Households According to 263 Family Income Status by Sawah Area Owned

6.21. Distribution of Households According to Ma- 266 jor Source of Family Income by Sawah Area Owned 6.22. Distribution of Households According to 268 Family Income Status, Tenancy Status and Sawah Area Owned 6.23. Distribution of Sawah Operators by Family 269 Income Status and Area of Sawah Operated 6.24. Distribution of Households According to Ma- 271 jor Income Source by Tenancy Status and Sawah Area Operated 7.1. General Data on The Nine Case Study Villages: 302 1981 7.2. Changes in Paddy Cultivation Practices and 305 Yields: 1971-1981 7.3. Changes in Paddy Income Shares (Per Hec- 3o7 tare) of Farmers and Hired Laborers: 1971- 1981 7.4. Changes in Size Distribution of Operated Sawah 310 Holdings: 1971-1981 Sawah Ownership Distribution: 1981 (Wet Sea- 311 7.5. son 1980-1981) 7.6. Tenure Status of Sawah (1981) and Changes in 312 Real Land Rents (Wet Season 1971-1981) 7.7. Sawah Tenure Status of Households (Percen- 318 tage of All Households): 1981 (Wet Season) 7.8. Changes in Labor Use in Paddy Cultivation: 321 1971-1981 (Person-Hours Per Ha Per Crop, Pre-harvest, Wet Seasons 197o-1971 and 1980-1981) 7.9. Changes in Real Wage Rates for Casual Daily 323 Labor (Wet Seasons 1970-1971 and 1980- 1981) and Wages Paid to Harvesters 7.10. Models of Labor Recruitment and Payment 327 xlvi in Paddy Cultivation: 1981 (Wet Season 198o- 1981) Use by Percentage of Employers 7.11. Summary: Distribution of Farm and Nonfarm 330 Incomes Among Households by Sawah Ownership Class: 1981 Income Sources of 'Landless Agricultural La- 7.12. bor' Households (Percentage of a Total Annual Household Income): 1981 7.13. Income Sources of Households Owning More 337 Than 1.o Hectare of Sawah (Percentage of Total Annual Household Income): 1981

Daftar Lampiran

No.Lamp.

JudulLampiran

5.1. Distribusi Rumahtangga Menurut Luas Pemilikan Sawah dan Garapan Sawah di 15 Desa Di Jawa dan Sulawesi Selatan, 1982

Persentase Rumahtangga Pemilik Sawah dan 182 5.2. Perubahannya Selama 1o Tahun Menurut Golongan Luas Sawah Milik Di Jawa Di Sulawesi Selatan, 1982

Banyaknya Rumahtangga Menurut Status dan 185 5.3. luas Garapannya di 15 Desa di Jawa dan Sulawesi Selatan

Presentase Petani Menurut Besar Bawon yang 5.4. Diberikan Kepada Buruh Panennya pada Musim Tanam MH 1970/71 dan MH 198o/81 di Desa-desa Penelitian di Jawa dan Sulawesi Selalatan

Distribusi Rumahtangga Menurut Golongan 5.5. Luas Pemilikan dan Menurut Pendapatan Per Kapita Rumahtangga Setahun Ekuivalen Beras

xlviii di 15 Desa Di Jawa dan Sulawesi Selatan, 1982

5.6. Banyaknya Penyakap, Luas Tanah yang Disakap dan Variasi Kewajiban dan Hak Penyakap pada MH 198o/81 di Desa-desa Penelitian di Jawa dan Sulawesi Selatan

6.1. Distribution of Households by Sawah Owned, 282 and by Village, Re-census, 1983

6.2. Pearson Product Moment Correlation Coefficients between Area of Sawah Owned and Selected Indicators of Economic Status by Village (Sawah Owners Only)

6.3. Mean Area of Dry Land (DL) Owned and Percentage of Household who Own o.25 ha or More of Dry Land, by Area of Sawah Owned and by Village, Re-census, 1983

6.4. Mean Value of Consumer Durables (CD), Percentage of Household Owning CD Less than Rp 25.ooo,-, and Those Owning More than Rp 150.oo0,-, by Sawah Owned and by Village, Re-Census, 1983

6.5. Mean Value of Farm Animals (FA) Owned and Percentage of Households who Own FA Equivalent to Rp 5o.ooo,- or More, by Area of Sawah Owned and by Village, Re-census, 1983

6.6. Distribution of Households by Area of Sawah Cultivated, and by Village, Wet Season 1982/ 83

6.7. Distribution of Households by Sawah Owned and by Sawah Cultivated, Wet Season, 1983

6.8. Distribution of Households in Sawah Cultivation by Cultivation and Tenancy Status (Cultivators, Wet Season, 1982/1983)

6.9. Distribution of Sawah Owners and of Nonowners by Tenancy Contracts Status and by

Village (Tennant-in, Wet Season, 1982/83) 6.1o. Distribution of Households by Sawah Owner- 291 ship Class and Tenancy Status 6.11. Mean Sawah Leased Out by Tenancy Status 291 and Type of Tenancy Contract 6.12. Mean Sawah Cultivated by Tenancy Contracts 291 Status and by Area of Sawah Owned (Sawah Owners Only), Wet Season, 1982/1983 6.13. Mean Sawah Cultivated in Sharecropping 292 Rental and Mortgage Contracts by Tenancy Status (Cultivators, Wet Season, 1982/83) 6.14. Distribution of Trade Activities Undertaken 293 by Household Head and Wife of Household Head by Sawah Area Owned 6.15. Distribution of Sources of Income According 294 to Minor Sources of Family Income by Area of Sawah Owned 6.16. Distribution of Households According to 294 Family Income Status, Village and Area of Sawah owned 6.17. Distribution of Households According to Ma- 295 jor Source of Income by Village and Area of Sawah Owned

Daftar Peta

No.Peta Judul Peta Hlm. 1 Desa-desa Sampel SAE di Pulau Jawa dan lxvi Lokasi yang Dibahas dalam Buku Ini 2 Desa-desa Sampel SAE di Provinsi Sulawesi lxvii Selatan dan Lokasi yang Dibahas dalam Buku Ini Skema DAS Cimanuk, Batas-batas Kabupaten, 75 3 dan Lokasi Desa-desa Studi Kasus

Pengantar Penyunting: Jejak Panjang GWR Sebagai Peneliti Agraria dan Babak Baru "Debat Agraria"

Terutama di kalangan generasi muda, Gunawan Wiradi (GWR) jauh lebih dikenal sebagai sosok pejuang agraria yang gigih mengadvokasikan kebijakan reforma agraria di tanah air. Sebenarnya, tulisan-tulisan GWR tentang agraria merentang luas mulai dari deskripsi empiris hasil-hasil penelitiannya di lapangan; konsep-konsep dan debat teoritis mengenai agraria; berbagai aspek seputar metodologi penelitian agraria; di samping mengenai kebijakan reforma agraria itu sendiri. Isu-isu yang diangkat juga sangat beragam, seperti Revolusi Hijau, transmigrasi, perkebunan, konflik agraria, demokrasi pedesaan, dan lain-lain.

Dalam diri GWR, memang bergabung dua kualifikasi yang langka. Pertama adalah sosok seorang intelektual publik yang secara sadar melibatkan diri secara intens dalam berbagai isu kebijakan yang menjadi kepeduliannya. Kedua, beliau adalah sosok seorang akademisi yang cermat dan tekun, yang secara konsisten dan longitudinal menguraikan berbagai aspek sosialekonomi perubahan agraria (khususnya di Jawa), semenjak era 197o-an hingga saat terjadi krisis ekonomi di penghujung 1990-an.

Dari sejumlah karangan tersiar GWR di berbagai media dan forum, saat ini setidaknya sudah diterbitkan tiga volume yang berisikan suntingan kumpulan tulisan terpilih GWR. Ketiga volume itu adalah: Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir (Insist Pres, KPA dan Pustaka Pelajar, 2ooo); Reforma Agraria untuk Pemula (Bina Desa, 2oo5); dan Etika Penulisan Karya Ilmiah: Beberapa Butir Prinsip Dasar (Akatiga, 2oo2). Namun ketiganya masih belum menampilkan secara utuh kontribusi intelektual yang telah ditorehkan oleh GWR, khususnya dalam sosoknya sebagai peneliti agraria.

Sebagai misal, tulisan-tulisan deskriptif dan analitis yang dihasilkan GWR dari studi-studi empiris mengenai perubahan agraria di Jawa sepanjang pelaksanaan Revolusi Hijau, belum diangkat sama sekali dalam ketiga volume tersebut. Untuk maksud terakhir inilah buku di tangan pembaca ini dipublikasikan. Selain itu, perlu juga dikemukakan bahwa buku ini merupakan volume II dari seri penerbitan karya-karya GWR dalam rangka menyambut pengukuhannya sebagai Dr. Honoris Causa dari IPB pada tanggal 28 Mei 2009.

Secara keseluruhan, isi volume kedua ini adalah bunga rampai karya-karya ilmiah yang membahas berbagai dampak pelaksanaan Revolusi Hijau, di mana GWR terlibat sebagai penulisnya, baik penulis tunggal, penulis utama, maupun penulis-kawan (co-author). Periode penerbitannya juga mencakup waktu yang cukup panjang, mulai dari tahun 1973 hingga 1989. Namun kesemuanya mendasarkan pada hasil-hasil penelitian lapangan selama tahun 1972-1983 yang dilaksanakan oleh Survei Agro Ekonomi (SAE), lembaga penelitian di mana GWR menjadi salah satu staf peneliti senior.

Sekilas mengenai SAE perlu disinggung di sini. Lembaga ini didirikan pada tahun 1964 di bawah naungan Departemen Pertanian dengan tujuan melakukan penelitian tingkat mikro yang dapat mengimbangi data makro BPS.² Pembentukannya pada waktu itu dilatari oleh kekecewaan Menteri Sadjarwo terhadap hasil Sensus Pertanian 1963 yang tidak mampu menangkap realitas petani gurem dengan kepemilikan tanah kurang dari 1ooo m². Pada tahun 1968, SAE melaksanakan penelitian jangka panjang lima tahun mengenai Intensifikasi Padi Sawah (IPS) di 37 desa sampel yang merupakan penghasil padi (2o di Jawa dan 17 di luar Jawa). Setiap desa didatangi pada setiap musim (musim hujan dan kering), dan dengan demikian diperoleh gambaran time series mengenai perubahan apa saja yang terjadi dan bagaimana variasinya di desa-desa sampel.

Pada tahun 1975, SAE membentuk satu unit khusus yang diberi nama SDP (Studi Dinamika Pedesaan). SDP bertujuan untuk mempelajari dinamika perubahan pada berbagai kondisi geografi, topografi maupun ekologi dan agroekosistemnya. Ada tiga tema besar yang menjadi fokus penelitiannya, yaitu "sistem pertanian", kesempatan kerja dan tingkat pendapatan, dan kelembagaan. Lokasi penelitiannya di sepanjang DAS Cimanuk, didahului dengan sensus desa dari hulu di Kabupaten Garut hingga hilirnya di Kabupaten Cirebon (total 795 desa). Dari situ ditetapkan 2o desa sampel yang didatangi sekali setahun, dan dari 2o desa itu kemudian dipilih lagi 6 desa sampel yang didatangi secara lebih intensif (minimum dua kali setahun.)

Berbeda dengan penelitian IPS di mana perhatian lebih dipumpunkan pada variabel-variabel terkait adopsi teknologi, dalam SDP ini persoalan penguasaan tanah juga dimasukkan dalam variabel penelitian di semua desa sampel. Pada tahap berikutnya, lokasi penelitian SDP juga diperluas ke beberapa desa di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.3 Dengan demikian, konteks umum yang melatari studi-studi lapangan yang dilaksanakan SAE dalam kedua tahap penelitiannya di atas (IPS dan SDP) adalah periode genting peralihan strategi pembangunan di Indonesia dan negara dunia ketiga pada umumnya, yakni dari kebijakan "reforma agraria" yang menekankan pada perubahan struktural menjadi kebijakan "Revolusi Hijau" yang menekankan pada perubahan teknologi (White 2oo2).

Seperti ditulis oleh Prof. Ben White dalam pengantar yang mencerahkan untuk buku ini, semua karya ilmiah yang terhimpun dalam volume ini mewakili salah satu seri "debat agraria" di Jawa terkait dengan konteks peralihan strategi pembangunan di atas. Debat ini berkisar pada pertanyaan mengenai dampak dari pelaksanaan Revolusi Hijau terhadap perubahan agraria di pedesaan, utamanya dalam hal kelembagaan hubungan kerja, kesempatan kerja dan pendapatan, serta diferensiasi agraria dan pembentukan kelas di pedesaan Jawa. Menurut White, debat ini merentang dari kubu neo-klasik di satu ujung hingga kubu neo-Marxist di ujung lawannya, dengan neo-populis berada di tengah-tengahnya.

GWR merupakan salah satu eksponen penting dalam debat agraria itu. Beberapa laporan penelitiannya di awal 197o-an (baik yang ditulisnya sendiri maupun sebagai penulis-kawan) menyoroti terjadinya perubahan dalam pranata-pranata tradisional di pedesaan Jawa, salah satunya adalah perubahan "tatacara panen". Perubahan ini dipandang sebagai akibat dari pengaruh gabungan antara tekanan jumlah penduduk dan teknologi yang dibawa oleh Revolusi Hijau. Lebih lanjut, tulisan-tulisan itu juga menyatakan bahwa Revolusi Hijau telah menyebabkan terjadinya proses kesenjangan baik dalam hal penguasaan aset, khususnya tanah, maupun dalam hal pendapatan. Karya-karya inilah yang di belakang hari kemudian mendapat julukan sebagai perspektif "neo-populis". Tiga tulisan pertama yang tercantum dalam Bagian Pertama buku ini secara khusus dipilih untuk menampilkan pandangan mengenai proses perubahan kelembagaan tradisional di Jawa dari sudut pandang "neo-populis” itu.

lvi

Seperti telah dikemukakan di atas, barulah pada tahap penelitian SDP masalah penguasaan tanah menjadi perhatian khusus dalam sensus semua desa maupun survey di desa-desa sampel. Namun pada fase awal penelitian SDP, menanyakan masalah tanah kepada penduduk desa masih merupakan soal yang sangat sensitif. Informasi mengenai soal ini lebih banyak bersumber dari informasi kualitatif, sementara data sensus dan survey mengenai variabel ini dinilai kurang dapat diandalkan. Berdasarkan penuturan GWR, ketika semua peneliti berdiskusi untuk mengevaluasi reliabilitas dari variabelvariabel yang ditanyakan dalam kuesioner sensus dan survey, skor untuk variabel penguasaan tanah ternyata "jeblok" dalam penilaian sebagian besar peneliti. Hal ini bukan karena variabel penguasaan tanah tidak penting, melainkan karena responden cenderung memberikan informasi yang kurang akurat karena takut membicarakan isu yang dapat membahayakan dirinya ini. Memasuki era 198o-an barulah persoalan tanah ini dapat dibicarakan secara lebih terbuka.

Tulisan-tulisan GWR (sebagai penulis utama maupun penulis-teman) pada akhir 1970-an hingga akhir 1980-an mencerminkan perhatian pada soal penguasaan tanah dan proses diferensiasi agraria yang terjadi di pedesaan. Secara nyata diperlihatkan proses pemusatan penguasaan tanah yang berlangsung melalui berbagai cara seperti sewa-menyewa, gadaimenggadai, maupun melalui pemilikan dengan pembelian; suatu proses yang didorong oleh usahatani padi sawah yang kian padat modal. Dengan demikian, maka kesempatan para tunakisma untuk dapat menguasai tanah melalui sewa-menyewa dan bagi hasil menjadi kian terbatas, dan tingkat ketunakismaan pun meningkat pesat. Para pemilik tanah kini lebih suka untuk menggarap sendiri tanahnya secara komersial daripada menggarapkan (sewa, bagi hasil) kepada orang lain serta menjalankan peran tradisionalnya sebagai patron.

Lantas dari manakah para petani gurem dan tunakisma bisa menghasilkan pendapatan? Tulisan-tulisan itu menunjukkan bahwa memang untuk semua lapisan petani, pendapatan yang bersumber dari sektor nonpertanian menyumbang proporsi cukup besar dibanding pendapatan dari sektor pertanian. Apakah dengan demikian transformasi struktur ketenagakerjaan pedesaan sudah terjadi? Ternyata tidak, karena luas pemilikan tanah berjalan sejajar dengan jangkauan terhadap sumber-sumber pendapatan di luar sektor pertanian. Dengan demikian, pendapatan dari sektor non-pertanian lebih dimiliki para pemilik tanah luas daripada pemilik tanah sempit atau lebih-lebih para tunakisma. Hal ini menimbulkan dua proses yang saling berhubungan, yaitu di satu pihak "marginalisasi" di kalangan sebagian besar angkatan kerja pedesaan, dan di lain pihak “akumulasi” modal dan investasi di antara golongan petani kaya dan elit desa. Inilah yang menjadi fokus pembahasan empat tulisan yang dipilih dan dicantumkan dalam Bagian Kedua buku ini.

Temuan-temuan lapangan yang dihasilkan dari studi empiris ini mengantarkan GWR pada pertanyaan kunci dalam diskusi mengenai agrarian transformation,4 yaitu ke arah mana transformasi sosial-ekonomi pedesaan ingin kita wujudkan? Apakah arah transformasi itu kita biarkan saja berjalan secara alamiah—yang berarti akan mengikuti arus kapitalisme yang dominan? (Tetapi tanpa didahului dengan penataan struktural, hal itu justru akan membuat ketimpangan sosial meningkat kian tajam, dan landasan pembangunan yang kuat tidak akan terwujud.) Ataukah kita memiliki kerangka normatif tersendiri mengenai arah transformasi itu?

Secara formal, acuan normatif itu sudah jelas, yaitu Pasal 33 UUD 1945; dan dalam masalah pertanahan, kita mempunyai UUPA 196o beserta seperangkat undang-undang dan peraturan pelaksanaannya (meskipun masih harus disempurnakan). Jika acuan ini yang dijadikan pegangan, maka dalam pandangan GWR arah agrarian transformation kita lebih dekat dengan jalur neo-populis. Masalahnya adalah sejauh mana kemauan politik untuk mewujudkan hal ini, dan dari sisi akademis bagaimanakah mengembangkan penelitian yang intensif untuk dapat menerjemahkan tipe neo-populis itu secara lebih operasional ke dalam kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kenyataan di lapangan. Inilah dua di antara sejumlah agenda yang disodorkan oleh GWR sebagai prasyarat utama bagi pelaksanaan reforma agraria yang berhasil.

Saat ini sudah dua dekade berlalu sejak tulisan paling akhir dalam volume ini diterbitkan (1989). Namun alih-alih sudah kehilangan relevansi, berbagai persoalan yang diangkat dalam tulisan ini justru tetap mengemuka pada masa kini sebagai persoalan yang terus persisten. Dengan demikian, pertanyaan kunci yang diajukan oleh GWR mengenai agrarian transformation masih terus berlaku hingga saat ini. Debat mengenai pertanyaan kunci ini bahkan telah dihidupkan kembali oleh publikasi Bank Dunia belum lama ini yang berjudul: World Development Report 2oo8: Agriculture for Development.5 Indonesia menjadi salah satu negara acuan utama Report ini dalam membangun inti argumennya.

Secara simplistis, Report itu mengajukan teori linier mengenai "pertanian-untuk-pembangunan" di mana perkembangan negara-negara digambarkan akan melewati tiga tahapan evolutif sebagai berikut: "negara berbasis pertanian", "negara yang sedang bertransformasi", dan "negara yang sudah mengalami urbanisasi". Yang menentukan perkembangan setiap negara dalam ketiga tahapan evolusi itu adalah pangsa sektor pertanian terhadap PDB dan tingkat kemiskinan di pedesaan. Semakin berkurang dua hal ini, maka semakin meningkat posisi suatu negara dalam jalur tahapan evolusi di atas. Untuk itu, Report tersebut mengajukan tiga “resep” utama agar bisa mewujudkan corak transformasi yang linier ini, yaitu: mengembangkan usahatani rumahtangga yang komersial (commercially oriented smallholder farming), memberagamkan usaha non-pertanian di pedesaan, dan migrasi keluar pedesaan. Perombakan struktural melalui landreform tidak disinggungsinggung sebagai jalan untuk mewujudkan transformasi!

Report itu kemudian menempatkan Indonesia sebagai negara dalam tahapan "transforming countries" yang ditandai dengan pangsa sektor pertanian terhadap PDB yang sudah tidak dominan (rata-rata hanya 7% terhadap pertumbuhan PDB), namun kemiskinan masih dominan berada di pedesaan. Hal ini terbukti dari penurunan angka kemiskinan di pedesaan antara 198o-2oo1, pertumbuhan pesat pangsa non-pertanian terhadap lapangan kerja pedesaan pada 199o-1995, dan migrasi ke kota-kota kecil dan menengah yang menawarkan potensi lebih besar bagi rumahtangga miskin pedesaan dibanding kotakota besar. Report itu bahkan lebih jauh menyatakan bahwa Indonesia sebenarnya "already in the transforming category in the 197os, further reduced the share of rural poverty" (p. 30).

Apabila "nujuman" Report Bank Dunia itu kita tempatkan dalam konteks temuan lapangan yang dimuat dalam laporanlaporan yang dihimpun dalam volume ini, maka gambaran optimistik itu patut diuji kembali. Tanpa bermaksud mengulas Report tersebut secara mendalam, namun patut dipertanyakan, misalnya hal-hal sebagai berikut. Dalam konteks ketimpangan struktural seperti digambarkan oleh tulisan-tulisan dalam volume ini, apakah menurunnya pangsa sektor pertanian relatif terhadap sektor industri dan jasa menggambarkan sebuah transformasi dalam arti yang kualitatif? Jenis industri apa yang sebenarnya berkembang dan apakah benar ia memiliki keterkaitan yang kuat dengan sektor pertanian? Jika benar bahwa pangsa sektor jasa terus meningkat, benarkah hal itu disumbang oleh jenis pekerjaan yang menuntut keahlian yang tinggi (sebagai salah satu penanda transformasi kualitatif struktur ketenagakerjaan), ataukah justru oleh ribuan usaha informal yang menyerbu kota, sebagai dampak dari ketersingkiran tenaga kerja di pedesaan?

Selanjutnya, benarkah tiga "resep" tersebut memang sudah berjalan mulus di Indonesia, seperti klaim Report Bank Dunia itu. Ataukah sebaliknya, justru kapitalisme telah menghasilkan kemiskinan dan ketimpangan baru dengan cara yang sepenuhnya sama dengan tiga "resep” yang diajukan sebagai cara-cara keluar dari kemiskinan di pedesaan? Hal terakhir inilah persisnya yang disoroti secara tajam oleh GWR dan para koleganya ketika mereka mengungkapkan dua fenomena berbanding terbalik "marjinalisasi" dan "akumulasi” di pedesaan seiring dengan proses intensifikasi usahatani rumahtangga.

Pengantar ini tidak bermaksud untuk membahas lebih lanjut soal ini secara panjang lebar.6 Namun dengan menempatkan hasil-hasil studi SAE di era 197o-an dan 198o-an ini dalam konteks "manifesto Bank Dunia" baru-baru ini, maka lonceng "debat agraria" babak berikutnya telah mulai dibunyikan. Tentu saja, apabila pada babak-babak terdahulu GWR berperan besar dalam debat itu, maka ronde kali ini menantikan kiprah para generasi baru peneliti agraria di Indonesia. Kalau ini terjadi, maka inilah sumbangan penting yang dapat dipicu dari penerbitan kembali hasil-hasil studi SAE ini.

Sebagai penutup, penyunting ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang turut mendukung penyiapan seri penerbitan karya terpilih Gunawan Wiradi ini yang memang merupakan kerja kolektif banyak pihak. Di antara beberapa pihak tersebut, sejumlah nama perlu disebutkan secara khusus berkaitan dengan penerbitan volume II ini. Prof. Dr. Endriatmo Soetarto selaku ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan kepada penyunting untuk mempersiapkan suntingan volume II ini, serta membiayai penerbitannya. Dr. Soeryo Adiwibowo dan Dr. Satyawan Sunito senantiasa menyediakan waktu untuk mendiskusikan berbagai versi draft selama penyiapan draft buku ini.

Rekan-rekan pegiat SAINS (Sajogyo Institute) telah disibukkan sejak pertengahan 2oo8 untuk melacak tulisan-tulisan GWR di berbagai perpustakaan, men-scan beberapa naskah dan bahkan mengetiknya ulang, namun ternyata tidak semuanya terpilih untuk dimasukkan dalam seri publikasi kali ini. Mereka adalah Uus, Chindra, Dini, Dewi, Didi, Luthfi, Echo, Sinta dan Yeni. Para senior dan sejawat di Brighten Institute juga telah memberikan banyak bantuan dan toleransi ketika perhatian dan waktu saya lebih banyak tercurah pada penyiapan seri publikasi ini. Dalam proses akhir naskah pra-cetak, Amin dari pegiat LIBRA Yogya juga membantu banyak dalam proof reading, sementara Didi menyiapkan peta-peta lokasi desa yang dibahas dalam buku II ini, dan Luthfi bekerja keras untuk memastikan pencetakan ketiga buku dalam seri publikasi ini berjalan lancar dan tepat waktu.

Prof. Ben White di sela-sela jadwal yang padat dan di tengah perjalanan Belanda-Kanada-Belanda telah menyempatkan waktu untuk membuat kata pengantar yang amat mencerahkan dan inspiring. Akhirnya, adalah "Pak Wir" sendiri yang bolakbalik harus diganggu penyunting untuk berkonsultasi selama proses panjang pemilihan naskah dan penyuntingannya, tetapi yang waktunya juga lebih banyak dihabiskan untuk menjawab aneka pertanyaan lainnya. Terima kasih untuk kesempatan belajar yang amat berharga ini.

Bogor, awal Mei 2009

1 Volume pertama berjudul: Metodologi Studi Agraria: Karya Terpilih Gunawan Wiradi, sedangkan volume ketiga berjudul: Reforma Agra-

ria dalam Tinjauan Komparatif: Hasil Lokakarya Kebijakan Reforma Agraria di Selabintana. Setiap volume dalam seri ini saling terkait, namun demikian, masing-masing berdiri sendiri.

2 Badan Pekerja SAE dipimpin oleh Prof. Sajogyo sampai awal tahun 1973 ketika pimpinan kemudian diserahkan kepada Alm. Dr. Ir. A.T. Birowo.

3 Lokasi-lokasi desa sampel IPS dan SDP di pulau Jawa dan Provinsi Sulawesi Selatan, serta desa-desa yang dibahas dalam volume Il ini, dapat dilihat pada daftar nama desa dan Peta 1 dan 2 di bagian akhir pengantar penyunting ini.

4 Dengan mengutip Harris (1982), GWR mengartikan "agrarian transformation" sebagai: "Suatu proses perubahan keseluruhan sistem hubungan sosial-ekonomi masyarakat pedesaan, yang mengacu kepada suatu perubahan dari struktur masyarakat yang bersifat

'agraris-tradisional' (atau 'feudalistik', atau 'non-kapitalistik', atau 'natural-economy') menjadi suatu struktur masyarakat di mana pertanian tidak lagi bersifat eksklusif melainkan terintegrasi ke dalam pilar-pilar ekonomi lainnya secara nasional, lebih produktif, dan kesejahteraan rakyat meningkat". Menurut GWR, dari pengalaman berbagai negara, ada tiga jalur atau "tipe" agrarian transformation, yaitu jalur sosialis, kapitalis, dan neo-populis. Selengkapnya baca Wiradi (2000).

5 Laporan Pembangunan Bank Dunia tahun 2008 ini bisa diakses secara online melalui situs berikut ini: http:// siteresources.worldbank.org/INTWDR2008/Resources/ WDR_00_book.pdf.

6 Untuk diskusi lebih jauh mengenai hal ini, cf. Noer Fauzi, Laksmi Savitri dan Moh. Shohibuddin, "Questioning Pathways out of Poverty: Indonesia as an illustrative case for the World Bank's Transforming Countries," forthcoming.

Moh. Shohibuddin

Referensi

(2007), World Development Report 2oo8: Agriculture for Development. Washington, The World Bank.

Fauzi, Noer, Laksmi Savitri dan Moh. Shohibuddin (forthcoming), "Questioning Pathways out of Poverty: Indonesia as an illustrative case for the World Bank's Transforming Countries."

White, Ben (2oo2), "Agrarian Debates and Agrarian Researh in Java: Past and Present" dalam Endang Suhendar et al (Eds.), Menuju Keadilan Agraria: 7o Tahun Gunawan Wiradi. Bandung: Akatiga.

Wiradi, Gunawan (2ooo), Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir. Insist Press, KPA, dan Pustaka Pelajar.

lxiv

Desa-desa Sampel Penelitian SAE di Pulau Jawa dan Provinsi Sulawesi Selatan Serta Desa-desa yang Dibahas dalam Buku Ini

(1968-1973)SDP (1975-1978 dan 1979-1982)
Sentul, Kab. Serang 2 Warungjaud, Kab. Serang 3 Jatisari, Kab. Cianjur 4 Gegbrong, Kab. Cianjur 5 Mariuk, Kab. Subang 6 Cidahu, Kab. Subang☑ ☑ ☑ ☑ ☑☑ ☑ ☑
Cidahu, Kab. Subang 7 Cimangi, Kab. Garut Sukaambit, Kab. Sumedang☑ ☑
8 9 10Cimangi, Kab. Garut Sukaambit, Kab. Sumedang Gunungwangi, Kab. Majalengka☑ ☑ ☑
9 10 11Sukaambit, Kab. Sumedang Gunungwangi, Kab. Majalengka Malausma, Kab. Majalengka
10 11Gunungwangi, Kab. Majalengka Malausma, Kab. Majalengka
10 11Gunungwangi, Kab. Majalengka Malausma, Kab. Majalengka
11 12Malausma, Kab. Majalengka
11 12Malausma, Kab. Majalengka Balida, Kab. Majalengka☑
12Balida, Kab. Majalengka一
12 13Lanjan, Kab. Indramayu☑
13Wargabinangun, Kab. Cirebon☑
Provinsi Jawa TengabProvinsi Jawa Tengab
1514 Serang, Kab. Pemalang
15 1614 Serang, Kab. Pemalang Wanarata, Kab. Pemalang
16Wanarata, Kab. Pemalang
16 17Wanarata, Kab. Pemalang Rowosari, Kab. Kendal
17Rowosari, Kab. Kendal Banyutowo, Kab. Kendal
18Banyutowo, Kab. Kendal
18 19Kebanggan, Kab. Banyumas
19Kebanggan, Kab. Banyumas Sukaraja, Kab. Banyumas
20Sukaraja, Kab. Banyumas Patemon, Kab. Kebumen
21Patemon, Kab. Kebumen
Provinsi laBulus Pesantren, Kab. Kebumen
22Provinsi Jawa Timur1
23Geneng, Kab. Ngavi Gemarang, Kab. Ngawi1
24Gemarang, Kab. Ngawi Sidomulyo, Kab. Sidoarjo
24 25 Janti, Kab. SidoarjoSidomulyo, Kab. Sidoarjo
25 26Sidoarjo
26 27Tanggul Wetan, Kab. Lumajang
27Sukosari, Kab. Jember☑
28Petung, Kab. Trenggalek☑
29ng, Kab. Trenggalek☑
39 SengoSengonlegowo, Kab. Gresik
30 Tamans30 Tamansari, Kab. Malang☑
Sulawesi Selatan
31 Minasabaji, Kab. Maros
31 Minasabaji, K☑
32 Salo, Kabupaten PinrangL☑
32 Salo, Kabupa
☑
33 Cabbeng, Kabupaten BoneF

Keterangan

Desa sampel

Desa-desa yang dicetak miring adalah lokasiyang dibahas dalam bab-bab buku ini

Desa-desa Sampel SAE (Survey Agro Ekonomi) di Pulau Jawa dan Lokasi yang Dibahas dalam Buku Ini O PETA INDONESIA Legenda Sampel Desa Penelitian Intensifikasi Padi Sawah (IPS) Sampel Desa Penelitian Survey Dinamika Pedesaan (SDP) Desa yang dibahas dalam buku ini Kilometer 55 110 220 330 440 skala layout: 1 : 3.300.000

Peta 1. Desa-desa Sampel SAE di Pulau Jawa dan Lokasi yang Dibahas dalam Buku Ini

Desa-desa Sampel Sampel SAE (Survey Agro Ekonomi) di Provinsi Sulawesi Selatan dan Lokasi yang Dibahas dalam Buku ini 2 PULAU SULAWESI KAB. PINRANG 32 KAB. MAROS %9 KAB. BONE Legenda Sampel Desa Penelitian Intensifikasi Padi Sawah (IPS) Sampel Desa Penelitian Survey Dinamika Pedesaan (SDP) Desa yang dibahas dalam buku ini 15 30 60 90 20 Skala Layout 1 : 3.000.000

Peta 2. Desa-desa Sampel SAE di Provinsi Sulawesi Selatan dan Lokasi yang Dibahas dalam Buku Ini

BAGIAN PERTAMA PERUBAHAN KELEMBAGAAN

1

Recent Changes In Rice Harvesting Methods: Some Serious Social Implications William L. Collier, Gunawan Wiradi and Soentoro

Surveys carried out by the Agro-Economic Survey in December 1972 and January 1973 give indications that changes are taking place in systems of rice harvesting and marketing in Java which may be of great significance. If these changes, which appear to have taken place in a rather short period of time, spread widely throughout Java they may have very important social implications. The changes were observed in the course of a number of sample surveys undertaken in four villages in the major rice producing areas of Central Java. Some 12o rice farmers and a number of village officials and traders were interviewed.

A. Traditional Harvesting Methods

By tradition, Javanese and Sundanese rice farmers do not restrict anyone who wishes to participate in the harvest of their rice fields. The harvesters in the past were mostly women from within the village and from neighbouring villages. They used the ani-ani, a small hand-knife with which they cut each stalk of rice separately. The use of this knife is closely associated with a traditional belief that the rice goddess would be offended if any other cutting tool were used. Every woman in the village would own such a knife, which is quite suitable for cutting the local varieties of rice since these mature at different times and the length of the stalks varies. The harvesters do not thresh the rice, but carry it in sheaves which they hind in the field and carry on shoulder poles to the owner's house. This method of harvesting depends on large numbers of persons to cut and carry the paddy. On the farms surveyed where this method of harvesting was used, as many as 5oo persons may be employed per hectare.

The farmers pay the harvesters by giving them a share of the crop (bawon). The traditional shares were seven, eight or nine for the owner to one for the harvester, and the division was made by bundles, and not by weight. Only after the harvest had been delivered to the owner and the shares given out did the owner decide how much of his crop to sell and how much to save for home consumption.

An exception to this way of marketing rice only after the harvest was sometimes found among the very poor farmers who needed cash to pay for labour during soil preparation, or to buy food in the pre-harvest (paceklik) period. They would then sell their crop for cash, sometimes several months before it was mature (ijon). Since they usually got a very low price for their crops when they sold them so long in advance of the harvest, this system was used only by those farmers in most urgent need of cash.

These methods of harvesting and marketing seem to be undergoing significant and possibly disruptive change. One factor is the great pressure of population on land. Individual farm sizes are becoming smaller as farms are divided and subdivided from generation to generation.

Large numbers of people, most of them landless labourers, are travelling further and further afield to find harvesting work. With so many people trying to share in the harvest, the amount of work each harvester gets has been becoming smaller, so they try to get larger shares than custom dictates. In one village, farmers were asked if they ever refused to allow the itinerant harvesters to participate. The farmers felt they had no choice. One farmer said that if the landowners tried to exclude the itinerant labourers from participation in the harvest 'there would be war'.a

Furthermore, the farmers too are finding that their shares of the harvest are becoming smaller. The farmers in the survey said that nowadays the shares of the harvesters were in fact more like 1 to 6 than the customary 1 to 9. For various reasons the farmers felt powerless to control the division. Some survey farmers said they felt ashamed to give their neighbours and fellow villagers too small a share. If the harvesters tried to take more than their customary share, the farmers were not willing or able to refuse or to stop them. If a farmer knew that his fellow-villagers who were harvesting his rice were very poor, he was often reluctant to enforce the customary share. He felt a social obligation to let them have more than custom required. When the harvesters were from outside the village, the owner was less sympathetic but still seemed powerless to control the division of the crop. When one farmer was asked why he did not redistribute the shares when they were brought to his house, he replied that if he did, the harvesters would simply return later and demand more rice.

In order to improve their shares, farmers have to limit the numbers of harvesters. The responses to this problem appear to be somewhat different for the smaller, poorer farmers than for the larger farmers. The small farmers appear to be more bound to traditional systems of harvesting and to be somewhat more at the mercy of the swarms of harvesters.3

1In some of the mast heavily populated areas the interviewed farmers have indicated that a size limit has been reached for the very small farm operations. No longer can these farmers actually divide their land among their heirs because the operations would be too small to support their families. Either one of the children who has enough funds will buy the others' shares, or together they will sell the land to an outsider and divide the proceeds. These people then join the swelling ranks of the landless.

2 Shortly before we returned to one of these villages for a second survey, a penebas was severely beaten by women harvesters because they could not join his harvest.

3 A clear negative correlation between size of holding and size of bawon has been observed by an anthropologist living in a village on Java ... 'the farmers who can least afford to, give the most - confirmation that while the poor are still good at sharing their poverty, the rich are no longer much good at sharing their wealth". Private communication with Mr Benjamin White.

B. Ceblokan and Tebasan

One response by some small farmers is the system called ceblokan (in Sundanese) or pajegan (in Javancse). This system was observed in only one of the sample villages, one relatively far from the major rice growing areas. A group of women, often as many as 1o for a plot no larger than o.15 hectare, will join together to transplant and weed a farmer's sawah. They are not paid for this work, but are given meals. At harvest time, however, this group of women have the sole right to harvest that farmer's crop, and no one else may join in without their permission. They receive one-sixth of the harvest, but since there are fewer participating, their shares are larger than under bawon. Usually the harvest lasts long enough—ten to twenty days—so that one woman can join five to ten such groups. Ceblokan had been in use for about ten years in this village and had come to be adopted, according to the farmers, because of the very small size of farms. One farmer thought that ceblokan would soon be used also for soil preparation, work usually done by men.

This system has been effective in limiting the numbers of those participating and in keeping shares for fellow-villagers only. If the system spreads, it could easily increase the existing tension between villagers and outside harvesters; but in the village where this system was in use, pressures from outside harvesters were not as strong as in other villages.

Tebasan. In some of the more important rice producing areas, the response of many has been to adopt the tebasan system. Tebas is a Javanese word which means to buy almostmature crops which the buyer must harvest at his own expense. In the past, especially for crops other than rice, tebasan was a cash-and-carry transaction. But in recent times, the trader (penebas) pays the farmer only at the time of harvest or several days after harvest, at least in the villages surveyed. Tebasan was found in all four of the Central Java villages studied and is more important than ceblokan both in its frequency and in its long-run implications. Just under half the farmers in the Survey sold some of their rice crop to penebas in the 1972 dry season. On average, they sold about two-thirds of their crop to the penebas, harvesting the rest under bawon in order to fulfill their social obligations to their neighbours. The remainder of the crop they kept for their own food.

The farmers say that the main reason they sell their crop to the penebas before harvest is to avoid the problems of supervising the harvest and dividing the shares. They much prefer the middleman to do this, so they do not have to worry about the numbers of harvesters or the division of shares; they can also expect a larger share for themselves. Several mentioned that as soon as the harvest was completed, they expected to buy back from the penebas some of the rice from their own fields. They were convinced that they received more if they sold at least part of their crop to a penebas; one farmer expected his income to be 25 per cent higher by tebasan than if he harvested his crop by bawon.

In the villages surveyed, the penebas were of three different origins: one was a group from within the village, one was made up of farmers from a nearby village and one was a group of traders from a nearby town. Most of the village leaders said that the majority of the penebas were from outside the village where they purchase the crop. Those within the village were usually relatively large land owners and were also likely to be those with fairly close relationships with village leaders. If the penebas is also a farmer, he must sell his crop to another penebas; he cannot harvest it himself if he wants to limit the size of the harvesters' shares.

The penebas normally purchases the rice in the field from five to fifteen days before harvest. If he is from the same village as the farmer, payment is usually made about one week after harvest although a down payment of Rp 5oo-1,ooo may he made to seal the agreement. If he is from another village, he will usually pay before the rice is carried out of the farmer's field. Farmers are not tied to any one buyer, but will select the one who gives the highest price; ordinarily four or five buying groups will approach each farmer.

In the villages surveyed, the penebas work in groups of two to four people, since harvesting may be taking place in several places and there must be someone to supervise each field. Usually one member of the team specialises in bargaining with the farmer and estimating the yield, while another organises the harvest in the field and a third receives the rice and pays the harvesters, Apparently this grouping is not for the purpose of mobilising capital; since the farmers are not normally paid until the penebas have sold the crop, there is no need for extensive capital.

In one of the villages, the system worked as follows: the penebas who have purchased a crop send letters to their selected harvesters in the village, giving them a right to help harvest the crop. The appointed harvesters gather at the house of the penebas before going to the fields. They wear distinctive coloured hats, or put their letters in their hats, so that the penebas can distinguish their own people. If the harvest is to he in another village, each penebas brings his own harvesters from his own village. The harvesters must carry the paddy to the penebas' house or to the specified rice hullers as part of their task. The penebas then sells the rice to buyers in the village or in nearby towns and only then does he complete his payment to the farmer.

The amount of land handled by one group of penebas varies, according to the survey. One group estimated that they would harvest about 5o ha of sawah, another group of four said they would normally handle about 12 ha, half in one village and half in another. This group never went further than 2 kilometres to harvest a crop. Normally, the groups appeared to harvest about 2o ha each, with the number of plots ranging from 20 to well over 100.

Profits made by the penebas were reported only in one village, where they made a profit of Rp 2oo per quintal of beras. Since the penebas do not operate with capital, if they make a poor estimate of the crop, they may not have the money to cover their loss. In this case, they usually re-negotiate the original price with the farmer. Sometimes a penebas will lose on a deal and disappear with the farmer's rice; or he may pay as much as he can of the agreed price and hope, if he gains enough on other deals, to repay the remainder. If the penebas gains on a transaction, however, the farmer still gets the original agreed price and no more.

Harvesters appear to take a different attitude when the penebas buys the crop than when the farmer shares out the harvest directly. Unlike the farmer, the penebas is recognised as a trader in this role (even though he may also be a farmer) and his right to a profit is accepted. The harvesters will accept conditions from a farmer in his role of penebas dealing with another farmer's crop which they will not accept from him as a farmer dealing with his own crop. Individual harvesters may benefit from working with a penebas, especially when he can control the numbers participating and so ensure larger returns for his chosen harvesters. On the other hand, the actual shares for harvesters as a group under tebasan are smaller than when the farmer divides the crop, harvesters normally getting 1 share to 11 or 12 for the penebas. Furthermore, when sickles are used the division is made in most cases by weight and not by bundle.

Thus the farmers are convinced that they benefit by selling through tebasan, the penebas also benefit and those harvesters with close relationships with the penebas also benefit. But the number of landless rural people who have fewer employment opportunities will rapidly increase in rural areas and those who have very small incomes may find that even these have decreased.

C. Sickles and Scales

An important technical change in the method of harvesting is also being adopted, partly because of the use of tebasan and partly because of the HYVs: this is the use of the sickle to harvest rice. Unlike the traditional varieties, the new high yielding varieties of rice are more suited to cutting by the sickle than they are by the ani-ani. The use of the sickle has been somewhat inhibited in the past by the traditional fear of offending the rice goddess. Some say that because the HYV come from abroad, the goddess is not offended when the sickle is used on these varieties. More important, possibly, is the fact that when rice is cut by sickle, it is threshed in the field. This affects the method of payment for harvesters. When rice is cut by ani-ani, the entire stalk is bunched in the field; each harvester chooses a bundle for his share, larger than the other bundles. When the rice is cut by sickle, however, it is threshed in the field and carried in sacks to the penebas' house and the harvesters are paid there in cash according to the weight of their harvest. It was only when the penebas began to use sickles and when the threshed gabah was taken to his home for division that scales began to be used to weigh out shares due to the harvesters. The harvesters must also provide their own sickles, threshing mats, and sacks to carry the rice.

Sickles were first used in one of these villages in 1972 with the arrival of C4-63 seeds. During a group interview with several village leaders, the introduction of this innovation was discussed. One progressive farmer who is also a penebas saw the sickle being used several seasons ago in a village 3o km from his own village. He saw that the owner's share of the crop was considerably larger when harvesters used the sickle. Two seasons ago this penebas began to use sickles for crops he had bought in his own village but used harvesters from outside the village first because the local people were not accustomed to seeing sickles used for cutting rice. Later, when it was more common, the people in this village were also hired to use sickles. They are used only on the high yielding varieties though.

With sickles, only about 75 man days are needed to harvest one hectare (25 people for 3 days), while with the aniani, 2oo or more man-days may be used. With the sickle, the harvester can cut and thresh on the average 6o kg of gabah in a day; at the most a harvester might cut and thresh 10o kg gabah. Using the ani-ani, the most a harvester could cut would be 11o kg of padi a day (which would be equivalent to about 88 kg gabah). Thus, under bawon shares of one to 9; an ani-ani harvester would get 11 4 kg of padi in one day: and under tebasan shares of 1 to 11, at most 9.2 kg of padi. On average 42 however, ani-ani harvesters are paid only 3-4 kg padi per day, equivalent to about Rp 6o. This may be compared to money wages paid to sickle harvesters in the 1972 season of Rp 18o per day.

The impact of these changes in harvesting methods on the cost of the harvest and the returns to the harvester may be seen from some calculations made in Table 1.1 for different methods of harvesting. To make the comparison, the same rice variety is used, that is, IR variety. The gross yield was estimated from averages of seven farmers who grew this variety and used sickles.

Under the customary bawon system, an average of 184 persons participate in the harvesting for each hectare; under tebasan about 15o where the ani-ani is being used and about 8o where the sickle is used. The effect on employment is thus a reduction of at least 18 per cent between tebasan and bawon where the ani-ani is used; when the comparison is between bawon with ani-ani and tebasan with sickle, the decrease is nearer 60 per cent.

Table 1.1. Calculations of Costs of Harvesting and Returns to Harvesters, Bawon and Tebasana

Harvesting Method
Bawon ani-ani andTebasan ani-ani andSickle and
Average number of harvesters per ha.184^b150^cwage 80d
Average gross yield IR rice (ton/ha padi)4.724-724.72
Cost of harvesting
Share to harvester14.3%8.3%f
Rice cost (ton/ha paddy)a0.670.39f
Money equivalentRp 10,050^{8}Rp 5,850^{8}Rp 7,560^8
Return to harvester (pp/harvest)hRp 55Rp 39Rp 95

a Based on interviews in one village in Kendal, Central Java.

b Based on interviews with 22 sample farmers.

c Based on interviews with 2 penebas.

d Based on interviews in 3 group interviews.

e Padi kering lumbung (dried paddy). Only seven of the interviewed farmers planted the IR variety; this average was used for each method in order to make them comparable.

f Sickle harvesters are paid in cash only, not in paddy.

g Based on the price during August harvest time of Rp 15oo per quintal of padi kering lumbung.

h Based on a wage rate of Rp 2oo per quintal gabah per harvester, using a conversion factor of o.8 gabah to paddy.

With exploding population, decreases in employment of this magnitude can only mean serious employment problems in the rural areas as this new method spreads.

Harvesting costs decrease by about 42 per cent where tebasan is used (ani-ani and shares of 1 to 11) rather than bawon (ani-ani and actual shares of 1 to 6). The cost of harvesting with the sickle is somewhat higher because thc harvesters must thresh the padi, provide their own mats, sickles, and sacks and carry larger loads. If the ani-ani is used, the cost is less since the harvesters do not thresh, the cost of the aniani is so small that virtually every harvester will have one (which is not the case with the sickle) and the loads to be carried are lighter since they are distributed among more people. The penebas may be willing to pay the somewhat higher cost for sickle harvesting because the trouble of controlling the harvesters is much less and family and neighbour relationships are probably much closer.

With harvests lasting on average from 1o to 2o days depending on quality of irrigation, a harvester may join in about 2o bawon harvests. Using the ani-ani, she might earn about Rp 11oo per season. If she joins tebasan harvests using the ani-ani, her income from harvest will probably be significantly lower unless her relationship with a penebas allows her to join in more harvests.

D. Social Implications

The danger for Java is that these changes will widen the income gap between landowners, traders and village leaders on one side and harvesters, especially the itinerant labourers who cannot effectively protest, on the other. From the analysis in this paper, it is clear that certain segments of the rural population are gaining at the expense of the poorer groups from these social changes. The process of change has been accelerated, because of the losses that would result through shattering if the new high yielding varieties were harvested in traditional ways. The use of the sickle is thus a logical consequence of the new rice technology, but the reduction in labour requirements by means of this technique could not be accomplished by the farmer without the penebas' ability to limit the number of harvesters.

The penebas system appears to be a response of the landowners to the large groups of harvesters both landless local people and itinerant labourers who descend on the villages. The penebas system emerges as a method of protecting their income and allows them to benefit more from the use of high yielding varieties. Although this system has existed for a long time, changes in limiting and selecting harvesters may restrict the benefits of the 'green revolution' to only a few people in the village and deny the benefits to less favoured segments of the rural population.

The question is what happens to the landless rural labourers on Java if these innovations spread along with the adoption of HYV. There may be a time lag of four to five years between the initial appearance of HYVs in an area and these restrictions and the use of sickles; if this is so, the incidence of these changes may increase quite suddenly in the near future. If the itinerant harvesters and landless or very poor village members cannot find alternative sources of income, it can he expected that social tensions will increase. Programs to deal with this problem are essential.

2

Sistim Tebasan, Bibit Unggul dan Perubahan Agraria di Jawa*

William L. Collier, Soentoro, Gunawan Wiradi, Makali

Semenjak tahun 197o suatu perkembangan yang agak eksplosif telah berlangsung pada beberapa daerah pedesaan di Jawa. Suatu cara petani yang termasuk agak lama dalam hal menjual hasil tanamannya menjelang musim panen belakangan ini telah dipraktikkan beberapa desa untuk membatasi jumlah penuai padi, mengurangi bagian hasil panen yang secara tradisionil biasa mereka terima, serta menurunkan biaya panenan. Cara atau metode yang disebut "tebasan" itu, juga memungkinkan digunakannya sabit (arit) untuk memotong padi dari jenis bibit unggul serta membayar para penggarap bukan dalam bentuk natura, tapi dengan uang tunai. Perubahan-perubahan sistim bertani yang baru ini telah memungkinkan para petani dan pedagang-perantara (penebas) untuk memperoleh keuntungan bersih yang lebih besar dari hasil panen sedangkan mayoritas dari buruh tani penuai padi menerima bagian yang lebih kecil, bahkan banyak yang sama sekali tidak bisa ikut serta atau ikut menikmati panen tersebut. Petani pemilik sawah ternyata telah berusaha menghilangkan peranannya yang tradisionil sebagai "Bapak dan majikan" yang biasa memberi pekerjaan kepada petani penggarap yang tak punya tanah. Hubungan petani-pemilik dan petani-penggarap dalam pola "ikatan patron-klien" yang tradisionil telah bergeser digantikan oleh peranan penebas yang membeli hasil panen petani-pemilik tanah, hingga sangat menguntungkan segelintir pedagang atas kerugian mayoritas dari penghuni desa.

Karangan ini diterbitkan dalam bentuknya yang diperluas berjudul "Agricultural Technology and Institutional Change ini Java", dalam Food Research Institute Studies in Agricultural Development, Trade, and Development, Stanford University Press, November 1974.

A. Arti Tebasan dan Lokasinya

Sekalipun cara tebasan telah agak luas dikenal dan dilaporkan terdapat di berbagai daerah di Jawa Tengah dan Jawa Barat, namun hanya pada empat desa dari 2o desa sampel yang kami survey ada kami temukan sistim tebasan yang dipakai oleh petani dan pedagang padi. Lokasi dari desa sampel dan daerah tebasan tersebut adalah pada dua desa di Kabupaten Kendal dan dua desa di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Para petani sampel pada 16 desa yang lain tidak menjual padinya dengan cara tersebut di atas. Kadang-kadang hasil panen di luar padi dijual juga dengan cara tebasan di beberapa desa.

Tebasan berarti bahwa petani-pemilik menjual hasil tanamannya yang hampir masak di sawah kepada seorang penebas (pedagang perantara) sekitar seminggu sebelum panen. Penebas itulah kemudian yang menggarap panenan dan menjual padinya kepada pihak ketiga. Apabila ia berasal dari desa petani itu sendiri, penebas tersebut biasanya membayar kepada petani-pemilik sesudah hasil panennya terjual. Petanipemilik itu umumnya menunggu sampai seminggu atau 1o hari untuk dapat menerima uang hasil sawahnya. Jika penebas berasal dari desa lain dan kurang dikenal oleh petani setempat, maka ia akan membayar kepada petani pada waktu panen.

Di Jawa secara tradisionil panen padi di sawah dilakukan oleh pemotong padi yang tak terbatas jumlahnya, baik dari desa itu sendiri maupun yang datang dari daerah sekitarnya, menggunakan alat pisau kecil penuai padi yang disebut aniani dan mereka biasanya menerima sejumlah bagian tertentu dari hasil panen itu dalam bentuk natura sebagai imbalan kerjanya. Franke menyebut bahwa "Benar-benar ribuan keluarga tani yang tak punya tanah berbondong-bondong menjelajahi daerah pedesaan di Jawa, mengikuti musim dan tempat panen dari Timur ke Barat, dan kemudian kembali lagi pada musim berikutnya ketika padi di sawah mulai menguning lagi"². Di lain pihak, penebas bisa membatasi bahkan memilih tani penggarap panennya, menyuruh mereka menggunakan alat sabit, mengurangi jumlah bagian hasil panen yang biasanya diterima, menimbang setiap ikat padi yang dipotong penggarap dan membayar mereka dengan uang tunai. Jika petani-pemilik tidak menjual tanaman garapannya kepada penebas, sudah tentu ia tidak bisa menurunkan biaya-biaya tersebut. Jika masa panen tiba, banyak sekali terjadi ketegangan antara buruh tani yang memotong padi dengan pemilik sawah, karena para pemotong padi selalu berusaha meningkatkan jumlah bagian hasil panennya sedangkan pemilik berusaha menekannya. Para petani pemilik secara tradisionil mempunyai kewajiban sosial terhadap para tani penggarap tersebut, yang dengan demikian tidak memungkinkan pemilik sawah melakukan kontrol yang efektif terhadap hasil panennya dan tak bisa membatasi jumlah kerugian yang dideritanya. Sebaliknya, para penebas lebih dianggap sebagai pedangan-perantara yang tidak terikat oleh kewajiban-kewajiban tradisional yang berlaku di kalangan masyarakat desa setempat. Seperti diungkapkan oleh Utami dan Ihalauw, "Masalah paling gawat yang ditimbulkan oleh sistim tebasan ialah bahwa sistim itu cenderung membebaskan para petani desa dari berbagai ikatan sosio-ekonomi mereka, bahkan juga membatasi kesempatan kerja bagi para buruh tani penggarap"3.

1 Beberapa daerah di mana pernah dilaporkan adanya sistim tebasan ialah di Kabupaten Karawang (oleh Dr. Herman Suwardi, Universitas Pajajaran), Daerah Istimewa Yogyakarta (oleh Mubyar-

to, Universitas Gajah Mada), Kabupaten Jepara (oleh John Ihalauw, Universitas Satya Wacana), Kabupaten Klaten (Widya Utami dan John Ihalauw), Kabupaten Kendal dan Pemalang (oleh William L. Collier, Gunawan Wiradi dan Soentoro, Survey Agro Ekonomi).

2 Richard William Franke, "The Green Revolution in a Javanese Village", thesis Ph.D (tidak diterbitkan), Harvard University, 1972, hal. 181.

B. Tebasan dan Jenis Bibit Padi Unggul

Menurut keterangan para penebas yang diwawancarai, beberapa jenis padi selalu mereka beli dengan cara tebasan pada empat desa sampel yang disurvey4. Sekalipun demikian, cara tebasan menjadi penting hanya sejak dikenalnya jenis padi dari bibit unggul. Berdasarkan keterangan 12o petani sampel di empat desa tersebut, tebasan terutama muncul hanya sejak musim hujan tahun 197o/1971 di Kabupaten Kendal dan sejak musim kering 197o di Kabupaten Pemalang (Tabel 2. 1.).

Hanya sejak tahun 1972 tebasan telah diterapkan oleh sebagian terbesar petani desa tersebut. Jelas bahwa hal ini merupakan perkembangan yang baru di desa yang besar sekali pengaruhnya terhadap kehidupan petani, pedagang-perantara, buruh tani dan mungkin juga terhadap kehidupan masyarakat pedesaan. Kendati begitu, sukar sekali membuktikan pengaruh

Tabel 2.1. Persentase Petani sampel di Kabupaten Kendal dan Pemalang yang Menjual Panen Padinya kepada Penebas pada Tiap Musim ketika Mereka Diinterview*

No.MusimKabupaten KendalKabupaten Pemalang
Desa No.1 %Desa No. 2 %Desa No. 3 %Desa No. 4 %
1Musim hujan 1968/1969 (Ronde I)0.00.00.00.0
2Musim kering 1969 (Ronde II)0.00.00.00.0
3Musim hujan 1969/1970 (Ronde III)0.00.00.011.1
4Musim kering 1970 (Ronde IV)7.10.020.06.9
5Musim hujan 1970/1971 (Ronde V)37.06.717.20.0
6Musim kering 1972 (Ronde VI)26.93.737.975.9
7Musim hujan 1972/1973 (Ronde VII)a37.542.8

* Data dari wawancara SAE terhadap 3o petani sampel pada tiap desa sampel di Jawa.

a Persentase pada Ronde VIl diperoleh dari para petani yang telah melakukan panen. Pada waktu wawancara kami lakukan, beberapa di antaranya belum sampai pada tahap dihubungi penebas. Jika semua petani sampel dipakai, maka persentasenya menjadi 3o,o% untuk Desa No. 1 dan 28, 6% untuk Desa No. 2 pada musim hujan 1972/1973. Hanya di Kabupaten Kendal para petaninya sempat diwawancarai sampai ke tujuh kalinya.

b Para petani di Pemalang tidak diinterview sesudah musim hujan 1972/ 1973.

penggunaan bibit unggul dalam perubahan ini, karena penggunaan yang meluas dari bibit unggul tersebut terjadi pada waktu yang bersamaan dengan munculnya sistim tebasan (Tabel 2.2.).

Hanya sejak tahun 1972 tebasan telah diterapkan oleh sebagian terbesar petani desa tersebut. Jelas bahwa hal ini merupakan perkembangan yang baru di desa yang besar sekali pengaruhnya terhadap kehidupan petani, pedagang-perantara, buruh tani dan mungkin juga terhadap kehidupan masyarakat pedesaan. Kendati begitu, sukar sekali membuktikan pengaruh penggunaan bibit unggul dalam perubahan ini, karena penggunaan yang meluas dari bibit unggul tersebut terjadi pada waktu yang bersamaan dengan munculnya sistim tebasan (Tabel 2.2.).

Pada saat penjualan padi pada para penebas meningkat dengan pesatnya, mayoritas terbesar dari petani sampel tersebut mulai menanam padi dengan jenis bibit unggul (Tabel 2.3.).

Dari petani sampel di Desa No. 1 pada musim hujan 1972/ 1973 yang menjual hasil sawahnya kepada penebas, 67% dari padanya telah menanam padi bibit unggul. Dari petani sampel di Desa No. 2 pada musim kering 1972 yang menjual kepada penebas, semuanya menanam padi bibit unggul. Dari petani sampel di Desa No. 4 yang menjual hasilnya kepada penebas, 64% menanam padi bibit unggul. Hanya di Desa No. 3 petani sampel yang menanam padi bibit unggul persentasenya rendah, yaitu hanya 27%. Meskipun hal ini bukan merupakan bukti yang nyata, namun kecenderungannya jelas menunjukkan bahwa jenis bibit unggul telah mendorong penjualan tanaman padi kepada penebas beberapa hari sebelum panen. Dengan memperhatikan hasil wawancara dengan para petani sampel yang menjual tanamannya kepada penebas bisa diketahui bahwa besarnya ukuran sawah yang digarap bukan merupakan faktor yang mempengaruhi keputusan mereka. Petani sampel telah dikategorisasikan sedemikian rupa hingga sebagian mewakili para petani-pemilik sawah yang terbesar dan sebagian lagi mewakili semua lapisan petani yang lain. Keterangan yang kami peroleh dari para petani sampel itu pada musim panen yang terakhir, menunjukkan bahwa 2o% dari petani sampel terbesar dan 32% dari petani sampel lainnya di Desa No. 1 telah menjual hasil tanamannya kepada penebas. Di Desa No. 2 persentase ini menunjukkan 6o% petani besar dan 22% petani lainnya. Di Desa No. 3 4o% besar dan 38% lainnya, sedang di Desa No. 4 8o% besar dan 75% kelopmok petani lainnya. Kecuali untuk Desa No. 2, persentase ini tidak menunjukkan bahwa besarnya ukuran sawah garapan telah membuat perbedaan dalam keputusan petani untuk menjual kepada penebas.

Tabel 2.2. Persentase Petani Sampel di Kabupaten Kendal dan Pemalang yang Menanam Jenis Padi Bibit Unggula (dari Musim Hujan1968/1969 hingga Musim Hujan 1972/1973)*

No.MusimKendalPemalang
Desa No. 1 %Desa No. 2 %Desa No. 3 %Desa No. 4 %
1Musim hujan 1968/19690.00.00.00.0
2Musim kering 196910.30.00.023.3
3Musim hujan 1969/19700.00.00.010.3
4Musim kering 19703.60.00.013.8
5Musim hujan 1970/197111.10.03.340.0^b
6Musim kering 197110.70.06.743.3
7Musim hujan 1971/197213.33.714.3d66.7
8Musim kering 197226.97.410.767.0^
9Musim hujan 1972/197340.0}62.18hh

a Bibit unggul di sini termasuk jenis padi IR, C4 dan Pelita.

b Angka 40% ini terdiri dari 33.3% yang menanam jenis bibit IR dan 6.7% bibit C4.

c Angka 3,7% ini dari seorang petani yang menanam jenis padi C4.

d Angka 14,3% ini dari 10,7% yang menanam IR dan 3,6% Pelita.

e Angka 67,o% ini terdiri dari 63,3% yang menanam IR dan 3,7% Pelita.

f Angka 40% ini dari 30,0% IR, 6,7% C4 dan 3,3% Pelita.

g Angka 62,1% dan 6,9% IR dan 55,2% C4.

h Tak ada informasi mengenai jenis padi yang ditanam pada musim hujan 1972/1973 di Pemalang.

* Data dari tujuh kali (ronde) wawancara SAE terhadap 3o petani sampel pada desa-desa sampel di Jawa.

Tabel 2.3. Persentase Mereka yang Menanam Padi Bibit Unggul(IR C4, Pelita) dari Petani Sampel yang Menjual kepada Penebas, Menurut Musim*

MusimKendalPemalang
Desa No. 1 %Desa No. 2 %Desa No. 3 %Desa No. 4 %
Musim Hujan 1969/1970 (III)aaa0.
Musim Kering 1970 (IV)100a0100
Musim Hujan 1970/1971 (V)20033a
Musim Kering 1972 (VI)331002764
Musim Hujan 1972/1973 (VII)67100

a Tidak satupun petani sampel menjual kepada penebas.

* Data berdasarkan keterangan dari 3o petani sampel yang diinterview pada setiap desa sampel.

3 Widya Utami dan John Ihalauw, "Changes in Rice Farming in Selected Areas of Asia-A Study Conducted in Klaten Regency, Central Java, Dry Season 1971 and Rainy Season 1971/1972", Lembaga Penelitian Ilmu Sosial, Universitas Satya Wacana, 1972, hal. 63.

4 Tim peneliti lapangan dari Survey Agro Ekonomi (SAE) pertama kali menaruh perhatian terhadap tebasan ketika mewawancarai 120 petani sampel untuk keenam kalinya selama jangka waktu 5 tahun, yaitu pada dua desa di Kabupaten Kendal dan dua desa di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Desember 1972 dan Januari 1973. Ketika itu penulis mewawancarai sejumlah penebas di pedesaan tersebut.

C. Survey dengan Sistim Wawancara

Untuk mempelajari pengaruh sistim tebasan terhadap masyarakat pedesaan—setelah memperhatikan beberapa indikasi pengaruhnya dalam enam kali proses wawancara pada desa sampel di Kabupaten Kendal dan Pemalang—Survey Agro Ekonomi (SAE) kemudian menyelenggarakan suatu survey khusus dengan sistim wawancara pada bulan Maret 1973, yang secara khusus pula menyelidiki gejala-gejala tersebut. Kali ini para penebas, petani-pemilik sawah, petani-penggarap, dan sejumlah besar lurah dan pemuka desa telah diwawancarai dengan intensif di kedua desa Kabupaten Kendal (Tabel 2.4.). Dengan demikian diperoleh cukup banyak informasi untuk melihat pengaruh tebasan terhadap kesempatan kerja, pendapatan buruh tani, penghasilan petani pemilik, biaya panenan, penggunaan alat sabit, pembayaran pada penggarap dengan uang tunai, hubungan patron-klien, dan sebagainya.

Tabel 2.4. Besarnya Sampel dan Jumlah Populasi pada Dua Desa di Kabupaten Kendal, April 1973

Jumlah SampelJumlah Populasi
a. Desa No. 1 b. Desa No. 26 3a a
a. Desa No.1 1. Besar510
b. Desa No. 2 1. Besar25 5226 10
1. Besar 2. Representatif5 2510 270
2. Representatif25270
2. Representatif III. Penuai padi/buruh panenan25270
III. Penuai padi/buruh panenan a. Desa No.1
a. Desa No.141b
a. Desa No.141b
a. Desa No.1 b. Desa No. 241 30b b
b. Desa No. 230b
IV. Lurah (pimpinan desa)一
IV. Lurah (pimpinan desa)1320
a. Kecamatan Kendal1320
a. Kecamatan Kendal b. Kecamatan Weleri1532
b. Kecamatan Weleri1532

a jumlah populasinya tak mungkin ditetapkan. Meskipun begitu sebagian besar pembeli tebasan yang tinggal di desa-desa tersebut telah diinterview. Masalahnya adalah tidak mudah untuk menemukan penebas yang datang dari luar desa-desa tersebut.

b jumlah populasinya juga tak mungkin ditentukan tanpa melakukan suatu sensus yang sempurna, yang biarpun begitu juga belum termasuk mereka yang datang dari luar desa tersebut.

D. Bawon dan Pola Ikatan Patron-Klien: Cara Tradisionil

Panen padi di Jawa dengan cara tradisionil, yaitu dengan menggunakan ani-ani, memang memungkinkan siapa saja yang mau untuk ikut serta panenan, agar memperoleh suatu bagian dari hasil panen yang disebut "bawon"s. Ini merupakan suatu metode panenan yang menunjukkan sumbangsih petani terhadap kesejahteraan masyarakatnya serta adanya pola hubungan patron-klien (the patron-client relationship) antara petani pemilik sawah dengan buruh tani yang tak punya tanah. Padi hasil desa secara tradisionil dianggap selayaknya bisa dinikmati oleh semua penghuni desa. Van der Kolff dalam tulisannya pada tahun 192o-an dan 1930-an mengatakan bahwa penggunaan ani-ani-pisau tangan kecil untuk memotong batang padi satu demi satu—telah dilakukan sejak berabadabad lamanya. Alasannya, menurut Van der Kolff, cara itu menunjukkan suatu penghormatan yang layak terhadap dewa padi (Dewi Sri) dan juga dimaksudkan agar masyarakat tani yang miskin juga dapat memperoleh manfaat dari panenan padi6. Sistim ini bisa berjalan dalam suatu masyarakat yang setengah tertutup yang belum dibanjiri oleh petani penganggur ataupun setengah menganggur baik yang berasal dari desa petani itu sendiri maupun pendatang dari desa lain. Pola kesetiaan komunal dan saling tolong-menolong (gotong-royong) yang berakar pada tradisi desa di Jawa dengan tata susunan sosial-ekonominya yang tertutup itu telah mengatur segala aspek produksi dan pemasaran padi hasil panen7. Tradisi cara bawon ini di mana dulunya merupakan suatu mekanisme yang ideal untuk menunjang semua yang berada di desa, setelah bertahun-tahun kemudian berubah menjadi suatu cara yang dipakai buruh tani untuk mengeksploitir para pemilik sawah. Pada zaman yang lampau tidak banyak tenaga kerja tani pada waktu musim panen, hingga hal ini mendorong para petani pemilik sawah untuk menawarkan bawon (bagian hasil panen) yang cukup besar kepada buruh tani yang mau menggarap sawahnya. Ketika jumlah penduduk makin meningkat, kelangkaan tenaga kerja pada musim panen makin menurun, namun tradisi tetap saja tak berubah. Bahkan sampai waktu belakangan ini, buruh tani penggarap panen masih menuntut haknya yang tradisionil dan tetap menuntut jumlah bawon yang sama, sekalipun mereka bekerja dalam keadaan yang sudah sangat berubah. Perlawanan terhadap penggunaan sabit (arit) sebagai suatu inovasi cara baru untuk memotong padi secara lebih efisien bahkan telah terjadi sejak tahun 1926, yang berakar dalam kekhawatiran para buruh tani terhadap setiap perubahan yang bisa menghancurkan sistim bawon®.

Sejak dini hari sejumlah wanita dan gadis remaja yang bukan main banyaknya akan berkumpul sepanjang tebing-tebing sawah yang mereka anggap akan melakukan panen. Ketika pemilik sawah itu muncul, mereka segera menyerbu turun ke sawah, mengambil tempat-tempat yang strategis, dan dengan ani-ani di tangan segera memotong dan mengikat padi sebanyak mungkin. Seluruh sawah seluas satu hektar dengan mudah dapat diselesaikan dalam tempo satu jam, karena bisa digarap sampai sejumlah 5oo orang yang ikut serta panen sawah tersebut. Sekali padi di sawah telah dipotong, serbuan itu menurun karena mereka sudah tidak berlomba lagi dengan tetangganya. Tiap wanita kemudian akan membawa ikatan padi yang telah dipotongnya ke rumah pemilik sawah, di mana isteri itu akan membagi ikatan-ikatan padi—sesuai dengan cara bawon yang berlaku setempat—menjadi dua bagian, yaitu satu bagian untuk si penggarap dan satu bagian lagi buat si pemilik. Pada setiap langkah dalam proses panenan itu selalu ada saja usaha fihak buruh penggarap—terutama bila berasal dari luar desa petani yang bersangkutan—untuk meningkatkan bagian hasil yang bisa diperolehnya.

Hubungan patron-klien terlihat pada peranan sang petani dalam menyediakan suatu bagian dari hasil panennya kepada penduduk desa. Biasanya, ia akan harus memberitahu lebih dulu kepada keluarga dekat dan tetangganya, kapan ia akan melakukan panen dan menjanjikan bawon yang lebih besar. Dalam keadaan yang stabil tanpa adanya perubahan-perubahan yang berarti, hubungan yang demikian itu pada dirinya akan menimbulkan suatu kekuatan atau beban moril9. Tetapi keadaan di pedesaan pulau Jawa tidak bisa dianggap stabil. Mulai tahun 195o-an, keadaan status-quo-juga di daerah-daerah di mana tradisi adat dan harmoni masih menonjol—dalam banyak hal telah terganggu1o. Berbagai tekanan, apakah baik atau buruk, dari dalam atau dari luar, makin banyak dirasakan oleh para petani, buruh tani, pedagang dan pimpinan desa. Para petani sementara itu menyadari bahwa pola ikatan patron-klien seperti itu merupakan beban yang terlalu berat, hingga mereka mencari berbagai cara untuk mengurangi beban tersebut".

Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk, jumlah buruh tani juga meningkat. Akan tetapi peningkatan jumlah penduduk tersebut dan tradisi masyarakat desa untuk mencukupi semua kebutuhan warganya, ternyata tidak mungkin bisa ditampung oleh perekonomian desa yang punya sumber terbatas2. Tanggung jawab sosial para petani makin besar, karena jumlah buruh tani yang tak punya tanah makin meningkat terus. Sementara itu, diperkenalkannya teknologi padi baru, merangsang petani untuk berfikir secara lebih komersil. Akibatnya, prinsip saling menolong dalam pola patron-klien mulai dirasakan sebagai beban berat yang ingin dielakkan oleh para petani. Keinginan untuk memperbaiki kedudukan seseorang dalam hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat ini ternyata secara langsung bertentangan dengan nilai-nilai tradisional masyarakat desa. Di masa lampau, mereka yang lebih berada akan memikul kewajiban moril untuk mendistribusikan kekayaannya, dengan memberi pinjaman yang tak akan dibayar kembali, dengan membiayai perayaan desa, menyumbang kegiatan kemasyarakatan, dan sebagainya3. Meskipun banyak tekanan di beberapa desa untuk melanjutkan ikatan patron-klien antara petani-pemilik sawah sebagai "Bapak" yang harus membagi hasil dengan buruh tani yang tak punya tanah, namun hubungan semacam itu makin lama makin sulit dipertahankan.

Salah satu jalan bagi petani untuk membebaskan dirinya dari sistim bawon ialah dengan cara menjual tanamannya kepada penebas, pedagang yang membeli padi. Para penebas ini lebih mampu membatasi jumlah buruh tani sebab masyarakat desa menganggap penebas itu bertindak sebagai pedagang yang sudah selayaknya bila bersikap komersil dan lugas. Tanda-tanda sikap komersil penebas yang diterima oleh masyarakat desa ialah dengan digantinya sistim pemberian upah dalam bentuk padi dengan upah dalam bentuk uang. Dipakainya alat timbangan untuk mengukur secara tepat jumlah padi yang dikerjakan buruh tani, juga bukti diterimanya sikap lugas pada penebas tersebut.

Sebaliknya, makin meluasnya sistim tebasan dan penggunaan sabit, sangat mengecewakan para buruh panenan. Digunakannya sabit jelas mempersempit kesempatan kerja bagi buruh wanita dan buruh yang lebih tua, karena pekerjaannya lebih berat daripada memakai ani-ani. Di samping itu, meluasnya daerah sawah yang ditebas juga berarti makin kecilnya kesempatan kerja dan penghasilan buat semua penuai padi. Di desa No. 1 pernah terjadi para buruh tani panenan menyerang penebas, karena mereka dilarang ikut serta dalam sawah yang sedang dipanen. Dalam sebuah artikel tentang perubahan sosial di Jawa sekitar tahun 19oo dan 193o, Wertheim mengemukakan bahwa seorang pemilik sawah yang mengganti ani-ani dengan sabit untuk mengurangi jumlah buruh tani yang ikut serta panen, akan berarti mengucilkan dirinya sendiri dari masyarakat desa. Dikatakannya pula bahwa sistim masyarakat desa adalah suatu sistim pengangguran yang tak kentara, dan bahwa sistim nilai masyarakat desa pada hakikatnya menolak inovasi dan perbaikan teknik, karena hal itu akan membawa kemelaratan dan kesengsaraan bagi sebagian besar penduduk desa4.

Dahulu, metode yang dipakai untuk memotong padi di sawah terbagai dalam dua tahap. Pertama, ialah kelompok pemotong padi dengan ani-ani, yang di Jawa Tengah disebut "penderep". Setelah pemotongan padi selesai, biasanya masih ada sisa-sisa padi di sawah, karena ada batang padi yang terlalu pendek dan tak sampai terpotong oleh penderep. Juga semangat untuk memotong sebanyak mungkin mengakibatkan banyak sekali padi tak terpotong, kadang-kadang dengan sengaja. Dengan demikian kelompok penuai yang kedua akan turun untuk membersihkan sisa-sisa padi yang tertinggal. Memotong sisa-sisa padi yang tertinggal sesudah panen pertama itu disebut "ngasak", dan orang yang melakukannya disebut "pengasak". Bagian padi yang dipotong oleh kelompok kedua ini (pengasak) tidak dibagi dengan pemilik sawah, tetapi sepenuhnya merupakan bagian hasil panen yang dinikmati buruh panen. Panen ngasak tidak selalu dilakukan pada hari yang sama dengan panen utama, seringkali sehari sesudahnya.

Dewasa ini dengan makin meningkatnya jumlah buruh tani dan berkurangnya kesempatan kerja, para penuai padi berduyun-duyun datang ke sawah tanpa diundang. Para penuai padi yang tak diundang itu langsung saja turun ke sawah dengan cara seenaknya. Di desa No. 1 kelompok penderep dan kelompok pengasak turun ke sawah melakukan kerja pada waktu yang bersamaan, sehingga tak bisa dibedakan mana kelompok penderep dan mana kelompok pengasak. Begitulah seringkali pengasak memotong padi yang bukan sekedar sisa-sisa. Kadang-kadang dengan sengaja beberapa bagian padi tidak dipotong oleh penderep, yang berarti dibiarkan untuk bisa dipotong oleh para pengasak yang masih ada hubungan keluarga dengan para penderep tersebut. Ketika mereka pergi menjinjing padi meninggalkan sawah, di antaranya akan berkata bahwa mereka adalah pengasak dan pemilik tidak akan mungkin membuktikan sebaliknya. Masalah ngasak dan besarnya jumlah pemotong padi menimbulkan suasana ketegangan yang sering menggawat antara pemilik sawah dan buruh penenans. Keadaan inilah di antaranya yang mendorong petani untuk menjual kepada penebas. Jika penebas menggunakan sabit untuk melakukan panen padi, maka tidak akan ada panen padi yang tersisa di sawah, hingga secara otomatis menghapuskan sistim ngasak atau tahap panen kedua.

Untuk melukiskan meluasnya sifat dan penggunaan sistim tebasan ini dalam sampel yang lebih besar daripada dua desa tersebut di atas, maka pada dua kecamatan di mana kedua desa itu berada, telah dilakukan kunjungan survey terhadap lebih dari satu setengah jumlah desa lainnya guna memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai tebasan. Ternyata suatu rata-rata sebesar 28% dari petani pemilik sawah menjual sebagian atau seluruh tanaman padinya pada seorang penebas di Kecamatan No. 2 dan 53% menjualnya di Kecamatan No. 1 (Tebel 2.5.). Persentase petani yang cukup besar ini jelas sekali menunjukan betapa pentingnya arti tebasan di daerah tersebut. Perbandingan rata-rata jumlah padi di pedesaan tersebut yang dijual kepada penebas ialah 27% di Kecamatan No. 2 dan 44% di Kecamatan No. 1 (Tabel 2.5.). Masalah yang lebih serius lagi ialah bahwa sebagian besar dari para penebas bukan berasal dari desa dari mana mereka membeli padi tebasan, seperti terlihat di tabel 2.6. Umumnya penebas itu menggunakan orang-orangnya sendiri yang didatangkan dari desa di mana ia berasal untuk melakukan panenan, yang berarti buruh tani yang tak punya tanah di desa-desa tersebut kehilangan kesempatan untuk memperoleh kerja dan hasil panen yang cukup besar di desanya sendiri. Tentu buruh tani itu bisa saja ikut serta dengan penebas yang berasal dari desanya yang telah membeli panen padi dari desa lain. Tetapi, untuk bisa ikut panen, mereka harus mempunyai hubungan patron-klien yang cukup kuat dengan si penebas padi.

Tabel 2.5. Persentase dari Petani yang Menjual Panen Padinya kepada Penebas dan Persentase Jumlah Padi Desa yang Dijual Menurut Lurah Desa pada Dua Kecamatan, Musim Hujan 1972/1973*

Kecamatan No. 2 (%)Kecamatan No. 1 (%)
Petani yang menjual kepada penebas27,552,7
Panen padi desa yang dijual dengan tebasan27,244,0

* Persentase ini adalah angka rata-rata, berdasarkan perkiraan yang dilakukan oleh para Lurah di 13 desa pada Kecamatan No. 2 dan 15 desa di Kecamatan No. 1 (lihat Tabel 2.3).

Tabel 2.6. Daerah Asal Penebas Menurut Lurah Desa di Kedua Kecamatan, Musim Hujan1972/1973

Daerah asal penebasKecamatan No. 2 (%)Kecamatan No. 1 (%)
Dari desa yang bersangkutan18,947,3
Dari lur desa81,252,7

Menurut keterangan seorang anggota pimpinan Universitas Pajajaran, sistim tebasan juga dipraktikkan di Kabupaten Karawang, suatu daerah yang merupakan supplier beras utama untuk Jakarta. Menurut pengamatannya, akibat lain dari sistim tebasan ialah digalakkannya promosi terhadap bibit-bibit unggul berkualitas tinggi yang dihasilkan oleh suatu kebun pembibitan di Sukamandi yang telah diresmikan oleh pemerintah. Para penebas bersedia membayar lebih untuk panen padi dari jenis bibit yang lebih baik, dengan demikian mereka juga mempromosikan penggunaan bibit unggul tersebut. Di samping itu mereka juga menggunakan sabit untuk menggarap panen di daerah itu6.

5 Robert R. Jay, Javanese Villagers, MIT Press, 1969, hal. 255.

6 G.H. van der Kolff, The Historical Development of the Labor Relationship in a Remote Corner of Java as They Apply to the Cultivation of Rice, the Institute of Pacific Relations, 1936, hal. 12.

7 Justus M. Van der Kroef, "Land Tenure and Social Structure in Rural Java", Rural Sociology, Desember 1960, hal. 415.

8 J. Van Gelderen, "The Economics of the Tropical Economy", dalam Indonesian Economics-The Concept of Dualism in Theory and Practice, W. van Hoeve Publishers Ltd., the Hague, 1966, hal. 138.

9 James C. Scott, "The Erosion of Patron-Client Bonds and Social Change, in Rural Southest Asia", The Journal of Asian Studies, November, 1972 hal. 11.

10 Gerrit Huizer, Peasant Mobilization and Land Reform in Indonesia, Institute of Social Studies, Occasional Papers, the Hague, Netherlands, 1972, hal. 8.

11 Widya Utami, "Tebasan, Suatu Gejala Sosial Ekonomis", Tjakrawala, LPIS, Universitas Satya Wacana, Salatiga

12 Justus M. Van der Kroef, op.cit., hal. 419.

13 James C. Scott and Ben Kerkvliet, "The Politic of Survival: The Peasant Respons to Progress in Southeast Asia", Journal of Southeast Asia Studies, September, 1973, hl. 243.

14 W.F. Wertheim and The Siauw Giap, "Social Change in Jawa, 1900- 1930", Pacific Affair, Fall, 1962. HI. 228.

15 Ahli antropogi Anne Stoler White yang pernah tinggal di suatu desa di Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan bahwa dia pernah menyaksikan beberapa panen di desa di mana menurut pengamatannya keadaan tersebut disebabkan sangat banyaknya jumlah buruh panenan dan pengasak yang ikut serta pada setiap ada panen di desa, hingga menimbulkan kericuhan besar.

16 Herman Soewardi, Staf pengajar, Universitas Pajajaran, Bandung, diskusi pribadi, 20 Oktober, 1973.

E. Kesempatan Kerja

Pengangguran (unemployment) dan kurangnya pekerjaan (underemployment) adalah dua persoalan paling serius yang sedang dihadapi oleh para perumus kebijakan di Indonesia. Bersamaan dengan masalah itu ialah jumlah penduduk yang sangat besar di daerah pedesaan yang sangat tergantung pada pekerjaan tani. Dalam suatu penelitian yang telah mewawancarai lebih dari 3.3oo penduduk desa yang tinggal di daerahdaerah penghasil beras utama di Jawa, dilaporkan bahwa kerja sebagai buruh tani merupakan sumber penghasilan yang utama bagi 1o,5% penduduk desa-desa tersebut di Jawa Barat, 7,5% di Jawa Tengah, dan 25,6% di Jawa Timur. Kerja buruh tani sebagai sumber penghasilan penting kedua untuk 19,8% penduduk desa-desa di Jawa Barat, 27,1% di Jawa Tengah dan 10,9% di Jawa Timur7. Jelas sekali, bahwa 30% dari penduduk pedesaan tersebut sangat tergantung sekali pada pekerjaan sebagai buruh tani. Dan mereka itulah yang kini terancam kehilangan kesempatan kerja musim panen, dengan munculnya sistim tebasan yang baru itu. Benjamin White menyatakan bahwa pada desa di Jawa tempat dia tinggal, dua pertiga dari rumah-tangga penduduk desa semata-mata tergantung pada pekerjaan di luar pertanian keluarga, hanya sekedar untuk menutup kebutuhan minimal hidup mereka sehari-hari. Dikemukakannya pula bahwa hasil yang diperoleh mereka dari kerja panenan lebih besar daripada upah yang mereka terima dari kerja lainnya8. Penelitian lain yang meliputi delapan desa di Jawa Barat menyebutkan bahwa 35% dari penduduk desanya hidup dari kerja sebagai buruh tani dan sewa tanah9. Maka, oleh karena 3o sampai 35 persen dari penduduk desa hidup dan tergantung pada pekerjaan sebagai buruh tani (fulltime ataupun part-time), bisa dibayangkan kemungkinan dahsyatnya akibat sistim tebasan terhadap masyarakat desa. Sekedar memberi gambaran contoh yang agak ekstrim, H. Ten Dam dalam penelitiannya di desa Cibodas dari tahun 195o hingga 1954 di suatu daerah yang bukan termasuk penghasil beras yang utama di Jawa Barat, menemukan bahwa 44% dari keluarga di desa tersebut sama sekali tidak punya tanah. Sekitar 25% punya tanah yang bisa sekedar dipakai untuk rumah tinggal mereka dan hanya 23% memiliki sebidang tanah kecil yang tidak cukup subur untuk dijadikan sawah atau ladang. Akibatnya, hampir 9o% dari seluruh penduduk desa Cibodas itu harus hidup sebagai buruh tani²o. Tentu saja contoh ini bukan merupakan suatu keadaan yang representatif, namun cukup bisa memberi gambaran mengenai masalah tebasan bila dipraktikkan pada desa-desa yang mayoritas penduduknya adalah buruh tani.

Sebenarnya sukar sekali mengukur pengaruh tebasan terhadap penggunaan tenaga kerja dalam suatu panen padi, karena pemilik sawah tak pernah tahu berapa banyak jumlah orang yang ikut serta mengerjakan sawahnya. Bahkan ketika kami sendiri mencoba menghitung, memang sulit memperoleh jumlah orang yang ikut serta dalam suatu panen. Sebab bagitu banyak orang yang terus-menerus dan secara bergelombang turun ke sawah sampai panen selesai, dan juga sukar sekali membedakan mana pemotong padi yang sebenarnya, dan mana yang cuma ikut memotong sisa-sisa padi yang tertinggal. Sedangkan penebas bisa lebih tahu tentang jumlah orang yang ikut panen, karena mereka sebagian memilih orang-orangnya dan sebagian mengundang beberapa buruh tani itu. Hanya dengan benar-benar secara teliti sekali menghitung orang yang turun ke sawah, kita bisa memperoleh jumlah angka pemotong padi yang mendekati sesungguhnya. Pada Desa No. 2 penulis menyaksikan dua kali panenan dan menghitung jumlah orang yang ikut serta. Panen pertama dilakukan oleh petani pemilik sawah, dan yang kedua oleh penebas. Pada kedua panenan tersebut digunakan alat sabit untuk memotong jenis C4. Panen oleh petani, dilakukan di atas sawah seluas o,24 hektar dengan kira-kira 1oo orang ikut serta dalam panen itu, yang berarti 425 orang per hektar. Pada panen sawah yang dilakukan oleh penebas, luas sawahnya o,54 hektar dan dikerjakan oleh 105 orang yang berarti 194 orang per hektar. Penebas ternyata cukup menggunakan tenaga kerja yang 46% lebih sedikit dibandingkan yang dipakai petani untuk menggarap panen dengan alat sabit yang sama. Perbedaan yang lebih mencolok dilaporkan oleh Utami dan Ihalauw di Kabupaten Jepara. Mereka menyaksikan 96 orang pemotong padi bekerja keras di atas sawah seluas o,2o hektar, yang berarti 48o orang per hektar. Hanya 5o meter dari tepat itu pada waktu yang sama mereka melihat hanya tiga orang sedang melakukan panen di atas sawah seluas o,14 hektar, yang berarti 21 orang per hektar. Pada sawah yang pertama panenan itu dilakukan oleh petani, dan pada sawah sebelahnya diawasi oleh penebas²i. Dalam suatu laporan lain, kedua staf peneliti dari Universitas Satya Wacana itu menyatakan bahwa pada dua dari beberapa desa yang mereka survey di Jawa Tengah, permintaan akan tenaga kerja untuk menggarap panen sawah ternayata sangat menurun karena faktor meluasnya sistim tebasan2. Bila dibandingkan angka-angka ini dengan laporan yang menyatakan 675 orang per hektar bekerja di sawah-sawah yang relatif luas dan 973 orang yang secara menakjubkan bekerja dengan alat ani-ani pada sawah yang luasnya kurang dari satu hektar, keduanya mengerjakan panen yang digarap petani di Kabupaten Krawang dekat Jakarta, bisa dibayangkan bagaimana akibat tebasan terhadap kesempatan kerja pada musim panen²3.

Bukan hanya tebasan yang berpengaruh terhadap kesempatan kerja, juga akibat penggantian ani-ani dengan sabit membawa efek yang lebih besar. Menurut perkiraan para penebas yang diinterview, jumlah orang yang bekerja untuk panen mereka dengan alat sabit ternyata 56% lebih kecil daripada jumlah orang yang bekerja menggunakan ani-ani di Desa No. 1, dan 43% lebih kecil di Desa No. 2. Menurut taksiran mereka, pada kedua desa tersebut rata-rata 179 orang dan 143 orang dari masing-masing desa telah bekerja untuk penen mereka dengan alat ani-ani. Sedangkan hanya rata-rata 78 dan 82 orang yang bekerja untuk panen denga alat sabit. Dalam kedua kesempatan itu para penebas telah melakukan pembatasan jumlah orang yang ikut serta dalam panen. Lebih penting lagi masalah pembatasan jumlah pemotong ini ialah bahwa penebas menggunakan orang-orang yang sama pada setiap panenan yang berarti makin membatasi jumlah buruh tani yang bisa menarik manfaat musim panen. Jika mereka menggunakan orang yang sama, maka lebih besar lagi jumlah penduduk desa yang tidak mungkin memperoleh kesempatan kerja.

Para penebas tidak hanya mampu membatasi jumlah dan memakai tenaga yang sama tetapi juga cenderung mempekerjakan buruh tani dari desanya sendiri untuk menggarap panen mereka di desa-desa lain. Jika penebas membeli panen padi di lain desa, mereka akan membawa tetangga-tetangganya untuk membantu melakukan panen. Bahkan seringkali pemotong padi dari desa-desa lain akan ikut serta denga penebas yang melakukan panen di desanya sendiri. Jika panen terjadi di desa penebas sendiri, maka suatu rata-rata sebesar 7o% dari pemotong padi di Desa No. 1 dan 1oo % di Desa No. 2 berasal dari desa mereka sendiri. Jika penebas melakukan panen di desa lain, maka di Desa No. 1 penebas akan membawa orang-orang dari desanya sendiri suatu rata-rata sebesar satu setengah dari jumlah orang yang ikut serta panen. Di Desa No. 2 penebas membawa 1oo% dari penduduk desanya sendiri untuk menggarap panen di lain-lain desa. Alasan utamanya ialah untuk proteksi. Masyarakat dari desa-desa lain tidak senang dengan para penebas yang membatasi jumlah pemotong padi, mengurangi upah dan menggunakan orang-orang luar untuk menggarap panen di desa mereka. Karena itu, penebas akan merasa lebih aman jika ia mempunyai kawan-kawan dari desanya sediri untuk menolong jika terjadi pertikaian di desa lain²4. Tentu penebas ini mempunyai alasan-alasan mengapa ia harus membatasi jumlah pemotong padi. Di Desa No. 1, 33% menyebut bahwa pembatasan itu perlu, agar lebih mudah mengontrol hasil panen, dan 33% menyebut supaya hasil panen tidak banyak yang rusak bila hanya sedikit orang yang ikut serta. Sebanyak 67% penebas di Desa No. 2 mengemukakan alasan bahwa mereka harus menurunkan biaya panen. Ada berbagai cara pembatasan yang dilakukan, di antaranya ialah penebas hanya mempekerjakan pemotong-pemotong padi yang sama secara permanen. Cara lain yang digunakan penebas di Desa No. 1 ialah dengan mengatur masa panen sedemikian rupa hingga bersamaan waktunya dengan panen yang dilakukan orang lain. Jelas cara ini dipakai untuk mengurangi jumlah pemotong padi agar tidak menyerbu satu sawah saja. Di desadesa sampel di Pemalang, penebas tidak terang-terangan membatasi jumlah pemotong padi, tetapi dengan cara hanya memberi upah yang kecil, mengakibatkan penurunan jumlah buruh tani yang ikut serta dalam panen tebasan.

Agar benar-benar mengurangi jumlah peserta panen, 33% penebas di dua desa Kabupaten Kendal telah membagikan kertas tanda pengenal (girig) untuk menyeleksi orang-orang di desa yang dinyatakan berhak ikut serta dalam panen sawahnya. Para pemotong padi itu akan menaruh tanda pengenalnya di atas topi mereka bila panen mulai, sehingga penebas bisa mengetahui siapa orang-orang yang telah dipilihnya. Kadangkadang mereka memakai topi merah atau biru untuk menunjukkan kelompok mereka sebagai buruh tani pilihan. Cara seleksi ini benar-benar bisa mengurangi serbuan buruh tani yang ikut serta panen. Di samping itu penebas dengan cara itu juga menciptakan sejumlah besar "klien" atau "anak buah" yang akan menggantungkan nasibnya pada si penebas. Penebas yang telah menjadi "patron" akan dengan mudah bisa memanggil "klien"-nya (buruh tani pemotong padi) untuk berbagai keperluan, paling tidak untuk membela sistim tebasan yang dipakainya. Sebaliknya buruh tani yang sudah menjadi klien si penebas merasa beruntung karena dengan demikian hanya sedikit saja jumlah orang yang ikut serta pada setiap panenan hingga mereka akan memperoleh bagian panen yang lebih besar dan ada harapan ikut serta dalam beberapa panenan selanjutnya jika mereka berhasil menjadi klien yang aktif dari penebas. Oleh karena ada banyak dari penduduk desa ini yang bisa menarik keuntungan dari hubungan patron-klien seperti itu, maka mereka tentu menyetujui digunakannya alat sabit dan juga setuju dihapuskannya sistim bawon.

Untuk mengetahui berapa besar pengaruh penebas terhadap berapa kali buruh tani ikut serta dalam panen, telah digunakan suatu tes dengan cara Spearman Rank Correlation terhadap data-data yang dipakai. Hasilnya menunjukan suatu korelasi positif pada tingkat 1% antara jumlah total berapa kali mereka ikut serta panen desa dan berapa kali mereka ikut serta dalam panen yang digarap penebas di kedua desa tersebut. Dari 3o buruh-buruh pemotong padi yang diinterview di Desa No. 2, 26 di antaranya ikut serta dalam rata-rata 10 panen yang dilakukan penebas, dengan suatu skala antara 1 hingga 33 kali panenan. Dari 41 buruh pemotong padi di Desa No. 1, 40 di antaranya ikut serta dalam rata-rata hampir 23 panenan yang dilakukan penebas dengan skala antara 2 penebas di Desa No. 2 dan 4 penebas di Desa No. 1 yang berarti adanya indikasi suatu hubungan antara penebas yang menjadi patron dan buruh tani yang menjadi klien penebas. Pada tabel 2.7. dengan jelas ditunjukkan pentingnya peranan penebas dalam memberi kesempatan panen bagi mereka itu. Di Desa No. 2 kesempatan penebas delapan kali lebih besar dibandingkan dengan petani pemilik sawah, dan di Desa No. 1 kesempatan itu hampir lima kali lebih besar. Penebas di Desa No. 2 ikut serta dalam ratarata 9,8 kali panen dan mereka di Desa No. 1 dengan rata-rata 26,8 panen (Tabel 2.7.)

Tabel 2.7. Frekuensi Buruh Pemotong Padiyang Ikut serta dalam Panen yang Dilakukan oleh Petani dan oleh Penebas, Musim Hujan1972/1973*

Jumlah PanenanJumlah Pemilik Panen
TotalPetaniPenebasPetaniPenebas
Desa No. 2
Rata-rata9,81,18,70,91,9
Range1-130-100-330-50-10
Desa No. 1
Rata-rata26,84,722,13,03,8
Range5-1150-500-2030-250-15

* Data diperoleh dari wawancara terhadap 3o buruh panen di Desa No. 2 dan 41 orang di Desa No. 1 selama musim hujan 1972/73 pada musim panen.

Scott dan Kerkvliet mengungkapkan bahwa bilamana suatu pola ikatan patron-klien secara tradisionil pecah, petani akan mencoba membentuk suatu hubungan baru yang memungkinkan mereka memperoleh sekedar nafkah²s. Akibat dari sistim tebasan yang terutama disebabkan oleh usaha petani menghilangkan hubungan patron-klien yang tradisional adalah dengan jalan memaksa buruh tani yang tak punya tanah agar mencari patron yang lain. Dan hanya penebas yang memerlukan bantuan buruh tani yang akan bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Konsekuensinya, penebas bisa dengan mudah menjadi patron yang baru, akan tetapi karena penebas hanya menggunakan buruh tani yang semi permanen, maka jumlah klien menjadi sangat mengecil. Banyak sekali yang dulunya klien petani ternyata kemudian tidak mampu menjadi patron baru dan ini berarti tambahan orang yang memasuki armada penganggur. Sekalipun demikian, mereka yang berhasil memperoleh patron penebas, akan mendapat keuntungan lebih besar dari yang dulunya mereka terima dari patron petani. Dan jika mereka memperoleh keuntungan lebih besar, dengan sendirinya mereka mendukung dan melindungi penebas dengan lebih hebat. Dengan adanya sebagian besar kelompok masyarakat, baik penduduk desa yang miskin maupun lurah dan pemimpin-pemimpin desa yang relatif kaya, yang telah menyetujui perubahan pola kebudayaan bertani tersebut, kemungkinan besar mayoritas warga desa juga akan menerima inovasi baru. Sebab kalau sesuatu sudah diterima oleh warga desa setempat, hampir mustahil bagi buruh panen yang tersisihkan untuk melakukan protes yang efektif.

Oleh karena siklus bercocok tanam padi sebenarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebudayaan masyarakat desa, maka suatu perubahan dari sistim bawon yang tradisional menjadi sistim tebasan, pada hakikatnya hal itu menunjukkan suatu perubahan kultural yang sangat penting di pedesaan. Mungkin dalam suasana dan lingkungan yang bisa menunjang, daerah pedesaan Jawa akan mengalami perubahan kultural yang sangat pesat sekali. Musim panen di daerahdaerah pedesaan sampel umumnya berlangsung selama kirakira tiga bulan, akan tetapi buruh panenan mempunyai kesempatan kerja panen hanya untuk waktu kira-kira 25 hari (Tabel 2.8.)

Tabel 2.8. Daerah Operasi, dan Jumlah Hariyang Dipakai Buruh Tani untuk Menggarap Panen pada Desa-desa Sampel di Kabupaten Kendal, Musim Hujan Panenan 1972/73*

9Desa No. 1Desa No. 2
1. Jumlah observasi4130
2. Persentase buruh panen dari desa yang bersangkutan (%)71,0100,0
3. Jumlah desa di mana mereka ikut kerja panen2,92,7
4. Rata-rata jarak desa -desa tersebut dari rumah mereka (Km)(1-7) 2,8(1-6) 3,5
5. Rata-rata jumlah hari mereka bekerja2527
6. Persentase buruh panen yang merasa mendapat kesempatan yang cukup untuk36,616,7

a Angka ini sudah disesuaikan, karena pada waktu wawancara dilakukan di Desa No. 2 hanya 3o% dari panen yang telah selesai. Karena itu, rataratanya yaitu 8 hari sudah dibagi dengan 3o%.

* Data-data ini berdasarkan hasil wawancara dengan buruh panenan.

Seringkali terjadi bahwa buruh panenan tidak memperoleh kesempatan bekerja, dan bila demikian keadaannya, mereka biasanya akan mengumpulkan sisa-sisa padi di sawah yang baru saja panen. Hanya 36,7% dari buruh panen yang diwawancarai di Desa No. 1 mengatakan bahwa mereka telah memperoleh kesempatan yang cukup untuk ikut serta panen. Di Desa No. 2 hanya 16, 7% dari mereka yang merasa mendapat cukup kesempatan (Tabel 2.8.). Di Desa No. 1, daerah operasi para buruh panenan meliputi 1 sampai 7 desa dan secara rata-rata mereka bekerja di 2,9 desa. Di Desa No. 2 daerah operasi itu meliputi 1 sampai 6 desa dan rata-rata bekerja di 2,7 desa (Tabel 2.8.)

Sampai dengan musim kering 1972, usaha penebas untuk membatasi jumlah buruh panenan dengan cara girig memberikan tanda pengenal masih mungkin dilakukan. Tetapi pada musin hujan 1972/1973, penebas mengalami tantangan dalam menggunakan girig. Rupanya sesudah membagi-bagikan girig, penebas masih sulit membatasi ikut sertanya para pemotong padi panenan itu, karena mereka yang tidak memperoleh girig ternyata tetap memaksa dengan caranya sendiri untuk ikut serta panen. Jelas tidak mudah mencegah mereka itu. Salah seorang pembantu penebas mencoba melarang mereka yang tak punya girig ikut serta panen tebasan tetapi dia segera diserang oleh buruh wanita yang ada di sawah. Sejak kejadian itu, tampaknya tidak mungkin lagi membatasi jumlah buruh panen tebasan dengan menggunakan girig. Akan tetapi ketika kami kembali lagi pada bulan Oktober 1973 ke desa tersebut, dan berbicara dengan pembantu penebas itu enam bulam sesudah peristiwa penyerangan di atas, ternyata dia berhasil menguasai keadaan dan mempraktikkan kembali pembatasan jumlah pemotong padi dengan menggunakan girig.

Barangkali kemampuan daya serap (absortive capacity) dari sawah-sawah para petani di Jawa yang setiap kali harus mempekerjakan tambahan satu orang untuk menggarapnya, dewasa ini telah mencapai batas kejenuhan. Apabila para petani tidak mau lagi menghormati kewajiban sosialnya yang tradisional, maka suatu proses involusi pertanian desa (agricultural involution) akan mencapai titik batas akhirnya. Seperti dikatakan Clifford Geertz:

"Wet rice cultivation, with its extraordinary ability to maintain levels or a marginal productivity by always managing to work one more man without a serious fall in percapita income, soaked up almost the whole of the additional population that Western intrusion created, at least indirectly. It is this ultimately self-defeating process that have proposed to call “agricultural involution”26.

Jika sekali telah terjadi involusi pertanian desa, maka sistim tebasan yang sekarang telah banyak dipraktikkan oleh para petani dan pedagang desa paling tidak untuk beberapa daerah tidak saja akan mencegah proses involusi lebih lanjut, tapi juga akan mengurangi kegawatan pertanian sawah di Jawa yang sudah sangat kritis dewasa ini.

17 William L. Collier and Sajogyo, "Villagers Employment, Sources of Income, use of High Yielding Varieties and Farm Laborers in the Major Rice ProducingRegion of Indonesia", Research Note No.

11 memeografi, Survey Agro Ekonomi, Juni 1972, hal.

8 dan 9.

18 Benjamin Whit, "The Economic Importance of Children in a Javanese Village". (mimeo) Desember, 1972, hal.

6 dan 7.

19 Herman Soewardi, Respon Masyarakat Desa Terhadap Modernisasi Produksi Pertanian Terutama Padi, thesis Ph. D. Universitas Pajajaran, 1972, hal. 12.

20 H. Ten Dam, "Cooperation and Social Stucture in the Village of Cibodas" dalam Indonesian Economics, The Concept of Dualism Theory and Practice. W. van Hoeve Publisher Ltd. The Hague, 1966, hal. 349.

21 Widya Utami dan John Ihalauw. "Farm Size, Its Conscequecens on Production, Land Tenure, Marketing and Social Relationship in Klaten Regency, Central Java, Lembaga Penelitian Ilmu Sosial, Universitas Satya Wacana, 1972, hal. 17.

22 Widya Utami dan John Ihalauw, "Tebasan, Suatu Gejala Sosial Ekonomi", op. cit., hal. 36.

23 Rukasah Adiratma, Income of Rice farmers and Their Marketabel Surplus of Rice in Krawang District, West Java, tesis Doktor, (tidak diterbitkan) Institut Pertanian Bogor, 1970. hal. 119.

24 Pada beberapa desa sampel lainnya di Jawa, beberapa petani besar mengatakan bahwa salah satu alasan mereka tidak mau menggunakan sabit untuk menggarap panenya ialah karena alat itu terlalu berbahaya. Sabit dapat dipakai sebagai senjata yang bisa mematikan jiwa seseorang.

25 J.C. Scott and D. Korkvkliet, "The Erosion of Patron-Clien Bound and Social Change in Rural Southteast Asia", op. cit. hal. 255.

F. Pendapatan Petani

Sebagian besar para petani pada empat desa sampel, menjual panen padinya kepada penebas pada musim hujan 1972/ 1973 dan musim kering 1972. Seperti telah diuraikan di atas ada beberapa alasan mengapa mereka melakukan penjualan itu, namun alasan yang utama adalah untuk meningkatkan pendapatan yang bisa mereka peroleh dari hasil produksi sawahnya dengan jalan tidak menggarap sendiri panen sawahnya itu. Petani akan memperoleh pendapatan 2o% per hektar lebih besar dengan menjual panen padi jenis IR kepada penebas daripada bila harus menggarap dan menjualnya sendiri. Jika petani menjual panen padi jenis C4 kepada penebas, maka pendapatan yang diterimanya naik dengan 17% per hektar dibandingkan bila ia menjualnya langsung ke pedagang. Perkiraan ini berdasarkan keterangan pada Tabel 2.9. yang memberikan angka-angka tentang hasil sawah, harga padi, biaya panen, dan penghasilan dari penjualan cara tebasan dengan non-tebasan. Dalam tabel tersebut jumlah padi yang dihasilkan sebidang sawah dianggap sama baik untuk padi jenis IR dan C4, dengan cara tebasan ataupun non-tebasan, agar supaya pendapatan petani bisa diperbandingkan. Hanya ada satu masalah di sini bahwa padi jenis IR dalam tabel ini harganya sama saja apakah dibeli penebas dari petani ataupun petani menjual langsung hasil panennya sendiri. Bagaimanapun, keterangan dari hasil wawancara itu memang menunjukkan hal sebenarnya.

Untuk lebih menjelaskan soal kenaikan pendapatan petani tadi, salah seorang dari petani sampel yang progresif di Desa No. 1 yang ternyata juga seorang penebas tapi harus menjual hasil panennya sendiri kepada pihak lain, telah membuat perhitungan bahwa kalau sebagai petani ia harus mengawasi sendiri panen sawahnya maka ia menderita kerugian sampai 25% lebih, karena besarnya jumlah orang yang ikut serta dalam panen. Maka biasanya petani tadi menjual 75% dari panen padi dengan cara tebasan, dan 25% mengawasi sendiri panennya dengan cara bawon, hingga dengan begitu dia bisa mencegah kemarahan buruh panen yang biasa memperoleh bawon dari petani tersebut. Dikemukakannya bahwa petani-petani kecil yang hanya punya sawah seluas o,3 hektar akan terpaksa menjual seluruh panen padinya dengan cara tebasan, tetapi petani yang sawahnya lebih luas akan mengawasi sendiri kira-kira 25% dari panen sawahnya dengan cara bawon, agar supaya peranannya sebagai petani yang harus melakukan fungsi sosial di desanya tetap terpenuhi.

Tabel 2.9. Perbandingan Penghasilan Petani dari Panen Padi Bibit Unggul, Tebasan dan non-Tebasan, Musim Hujan 1972/73, Kabupaten Kendal*

TebasanNon-tebasan
IRC4IRC4
1. Jumlah hasil panen padi (metrik ton/Ha)a4,13,74,13,7
2. Harga padi (Rp/Kg)33,0}34,033,0°35,0
3. Nilai panen padi (Rp/Ha)135,300125,800135,300129,500
4. Panen padi per Unita16,7%816,7%8
5. Biaya panen (Rp/Ha)22,59521,627
a. Rp/Ha b. $/Ha135,300 326,-125,800 303,112,705 272,107,873 260,-

a Perkiraan hasil panen padi jenis IR diperoleh berdasarkan wawancara dengan 9 petani dan 4 penebas di Desa No. 1. Perkiraan hasil C4-63 diperoleh dari wawancara dengan 3 penebas di Desa No. 1, 3 penebas di Desa No. 2, dan 3 petani di Desa No.2. Hasil padi tebasan dan non-tebasan digabung untuk memudahkan membuat perbandingan pendapatan petani. Pengertian hasil panen padi di sini ialah dalam bentuk gabah kering. b Harga-harga di sini adalah dalam rupiah per Kg gabah kering panen.

c Hargapadijenis IRinimerupakan jumlah uang yang dibayar olehpenebas kepada petani. Perkiraan ini berdasarkan wawancara dengan 4 penebas dan 5 petani di Desa No. 1.

d Harga padi jenis C4 ini adalah jumlah yang dibayarkan penebas kepada petani. Perkiraan ini berdasarkan wawancara dengan 3 penebas di Desa No. 1, 3 penebas di Desa No. 2, dan 8 petani di Desa No. 2.

e Harga padi jenis IR ini merupakan jumlah uang yang diterima petani dari hasil penjualan sendiri pada Maret 1973 dalam bentuk gabah kering panen.

f Jika petani ditanya berapa banyak bagian hasil panen yang diberikan kepada buruh panen, umumnya mereka menyebut angka 1o%. Tetapi dalam wawancara dengan petani yang lebih progresif dan lurah desa, mereka mengatakan jumlah sebenarnya adalah 16,7% karena desakan buruh-panen yang mau menaikkan bagian hasil yang mereka terima.

* Data dari wawancara dengan petani dan penebas di dua desa Kabupaten Kendal, Maret 1973.

Utami dan Ihalauw dalam hal ini mengemukakan kasus yang juga menegaskan keuntungan yang diperoleh petani bila panen padinya dijual kepada penebas. Di Kabupaten Jepara mereka melihat bahwa kalau seorang petani menggarap sendiri sawahnya, dia hanya menerima 57,7% dari jumlah hasil panen karena adanya berbagai kewajiban sosial dan kerugian yang dideritanya. Penghasilan si petani dari penjualan hasil panen berdasarkan harga pasar yang berlaku saat itu hanyalah sebesar $2o, 35 untuk sawah seluas o,16 hektar. Jika petani tersebut menjual panen sawahnya kepada penebas, ia bisa menerima pendapatan sampai sejumlah $33, 73 atau kenaikan pendapatan sebesar 66% bisa dinikmatinya27.

Beberapa alasan lain mengapa petani menjual kepada penebas juga diuraikan oleh Utami dan Ihalauw. Menurut pengamatan mereka, kalau petani harus mengurus penjualan hasil panennya sendiri, hal ini berarti petani itu sendiri yang harus memproses gabah padi yang masih basah agar menjadi padi kering, suatu hal yang selalu mengandung risiko penurunan harga jika menurut penilaian pihak penggiling padi tersebut dianggap tidak cukup kering. Akan tetapi dengan menjual kepada penebas, petani akan terhindar dari masalah proses pengeringan padi tersebut. Bukan hanya itu, petani juga terhindar dari risiko penurunan harga, kesulitan pemasaran, pengangkutan dan penyimpanan gudang28. Dengan dialihkannya urusan pemasaran kepada penebas, berarti penebas mempunyai kedudukan (bargaining position) yang lebih kuat dalam menghadapi pembeli padi yang besar sekali jumlahnya di kota karena berbagai alasan. Umumnya penebas menjual padi dalam jumlah yang cukup besar dan mereka juga cukup menguasai keadaan pasaran harga di mana-mana. Posisi penebas lebih kuat juga karena bisa menunggu dan menahan penjualan sampai seminggu, dua minggu, atau mungkin lebih lama lagi. Bahkan penebas mampu menggunakan truk yang memudahkan pengangkutan padi sampai pada pembeli dengan tawaran paling tinggi, sekalipun tempatnya jauh di kota besar. Petani kecil sama sekali tidak memiliki fasilitas dan hal-hal tersebut di atas, hingga posisi mereka menjadi sangat lemah.

Petani sampel menjual kepada penebas karena mereka butuh uang tunai dan sangat ingin mendapat untuk yang lebih besar. Hampir dua per tiga dari petani yang ditanya menjawab bahwa mereka sangat butuh uang tunai dan sepertiga lagi mengatakan ingin laba lebih besar. Uang yang mereka peroleh digunakan terutama untuk membayar hutang, dan juga berbagai kebutuhan lain. Dibutuhkannya uang tunai untuk membayar kembali pinjaman-pinjaman itu, untuk sebagian disebabkan oleh penggunaan bibit unggul yang memerlukan pupuk dan insektisida. Sebagian besar petani ikut serta dalam program BIMAS pemerintah dan mereka hampir selalu membayar kembali kredit pinjaman BIMAS itu segera setelah panen.

26 Clifford Geertz, Agricultural Involution, Univesity of California Press, 1968, hal. 80.

27 Widya Utami dan John Ihalauw, "Some Consequenses of Small Farm Size", Bulletin of Indonesian Economic Studies, July, 1973, hal. 54.

28 Ibid.

G. Kesimpulan

Dalam jangka waktu sepuluh tahun mendatang bisa diduga ketegangan-ketegangan sosial di kalangan masyarakat pedesaan di Jawa akan sangat meningkat. Hal ini disebabkan oleh makin meningkatnya buruh tani yang tak punya tanah dan makin besarnya jumlah petani penggarap dengan sebidang tanah kecil yang tidak cukup memperoleh kesempatan kerja untuk sekedar bisa menyambung hidup esok hari. Salah satu faktor yang sedang dan akan mempengaruhi timbulnya ketegangan itu ialah sistim tebasan padi yang rupanya makin populer di kalangan petani, pedagang dan pemimpin desa. Mereka itu berhasil meningkatkan penghasilan mereka dengan menggunakan cara tebasan, tapi hal itu dicapai dengan jalan menurunkan biaya-biaya panen padi yang tradisionil, dan mengurangi kesempatan kerja bagi sebagian besar buruh tani di desa. Sekalipun belum bisa dibuktikan secara pasti tampaknya ada suatu hubungan antara meluasnya penggunaan bibit unggul dengan meluasnya tebasan.

Munculnya tebasan hanyalah merupakan salah satu indikasi bahwa sebenarnya mitos kepercayaan orang Jawa tentang kemampuan sawah yang selalu sanggup menampung pertambahan penduduk, ternyata tidak sepenuhnya benar. Jelas sekali bahwa tebasan adalah suatu upaya dari mereka yang memiliki sawah untuk mengurangi proses pemiskinan usaha tani sawah di Jawa. Usaha-usaha lain di berbagai daerah di Jawa sedang dilakukan oleh petani sawah untuk mengurangi biaya-biaya mereka dan untuk mencegah terlalu berlimpahnya buruh tani di desa.

Dengan makin meluasnya praktik tebasan, perubahan hubungan patron-klien antara klien-buruh yang dulunya erat berhubungan dengan patron-petani akan makin banyak digantikan oleh patron-penebas. Namun tidak semua buruh tani itu bisa berharap akan memperoleh patron-penebas, karena penebas selalu berusaha menekan jumlah buruh panen yang ikut panen sawahnya. Akibatnya hal ini akan menimbulkan semacam pembagian sosial di kalangan buruh-tani itu sendiri, yaitu antara mereka yang punya patron dan yang tidak. Dalam setiap pertikaian mengenai tebasan, si penebas akan bisa memanggil buruh-kliennya agar membela kedudukannya di desa tersebut. Perpecahan di antara kedua kelompok buruh tani tersebut mungkin tak bisa dielakkan, karena penebas selalu mencoba mengeksploitir persaingan di antara kedua kelompok itu demi kepentingannya. Oleh karena itu, kelak tidak hanya akan terjadi ketegangan sosial di antara penebas, petani dan pemuka desa di satu pihak dengan buruh-tani panenan di lain pihak, bahkan juga ketegangan di antara kelompok-kelompok buruh tani itu sendiri, yang tambah melemahkan lagi posisi mereka.

Digunakannya jenis padi bibit unggul belum membantu memecahkan persoalan kesempatan kerja dan pembagian pendapatan masyarakat di Jawa. Justru masalah-masalah tersebut makin rumit karena adanya bibit unggul. Karena di daerahdaerah tertentu di Jawa munculnya pemakaian bibit unggul telah dibarengi dengan timbulnya praktek tebasan dan pemakaian alat sabit untuk panen, di mana kedua hal itu makin mengurangi kesempatan kerja dan menaikkan pendapatan petani, penebas serta hanya sejumlah kecil kelompok buruh panenan.

Apabila pembangunan pertanian diartikan sebagai ditingkatkannya penghasilan petani dari hasil investasinya di desa, maka tebasan memang menunjang pembangunan. Akan tetapi jika pembangunan pertanian diartikan sebagai perbaikan taraf hidup dan stabilitas sosial yang lebih baik bagi masyarakat pedesaan, maka tebasan menunjukkan akibat sebaliknya.

Dalam hal ini suatu langkah tindakan pemerintah untuk menghentikan atau mengurangi meluasnya sistim tebasandengan surat keputusan ataupun melalui berbagai instansiakan merupakan tindakan yang keliru. Suatu metode lain harus dicari untuk menyediakan kesempatan kerja di pedesaan bagi para buruh tani agar supaya petani pemilik sawah di Jawa dapat terus meningkatkan pendapatannya dari hasil panen padi bibit unggul. Suatu kemungkinan untuk memperluas kesempatan kerja adalah dengan meningkatkan tingkat intensitas dalam pertanian dengan usaha menanam tanaman sela (intercropping) dan juga melipatgandakan panenan per tahun per tanaman29. Di pedesaan sampel Kabupaten Kendal, banyak petani yang mampu melakukan tiga kali panen padi dalam jangka 13 bulan. Lainnya menanam padi dua kali dan tanaman sela sekali dalam setahun. Tetapi dua desa sampel tersebut memang merupakan kasus yang agak unik, karena mempunyai fasilitas irigasi yang baik dan terus mengalir sepanjang tahun. Untuk membantu memecahkan masalah kesempatan kerja, salah satu langkah yang bermanfaat ialah dengan usaha perbaikan saluran irigasi sekunder dan tertier. Karena di mana saja penduduk desa kalau ditanya apa kebutuhan mereka yang paling mendesak, mereka selalu pertama kali akan menyebut perlunya perbaikan saluran irigasi di desa dan sawahnya.

Agaknya ada kemungkinan meningkatkan kesempatan kerja di bidang industri untuk kota-kota besar di Jawa. Akan tetapi hanya sedikit sekali, kalaupun ada, bukti-bukti yang kuat bahwa para penganggur di daerah pedesaan dapat diserap oleh kesempatan kerja di kota-kota besar, paling tidak dalam suatu skala yang ada pengaruhnya pada tingkat pertanian desa.

Kemungkinan mengembangkan industri pedesaan untuk membantu memecahkan pengangguran di desa, barangkali mempunyai prospek lebih baik. Pada salah satu desa sampel di Jawa Timur, terdapat lebih dari dua puluh bengkel-bengkel kecil yang memproduksi sabit, pacul, sekop dan lain-lain peralatan pertanian yang sederhana. Desa-desa lain ada yang melakukan industri kerajinan tangan, seperti di salah satu desa sampel mereka membuat alat-alat gamelan dan boneka-boneka wayang dan sebagainya.

Sepanjang pantai utara pulau Jawa, prospek timbulnya "revolusi biru" nampaknya amat menarik. Suatu jenis teknologi telah dipraktikkan untuk mengembangkan produksi ikan dan udang secara besar-besaran dalam tambak-tambak yang dikerjakan secara padat karya. Masalah yang akan dihadapi tambaktambak ikan itu adalah bagaimana mencegah terjadinya pencemaran insektisida dari sawah-sawah sekitarnya. Program apapun yang dapat membantu memperbaiki usaha tambaktambak perikanan tersebut pasti akan meningkatkan kesempatan kerja.

29 Achmad T. Birowo, "Aspek Kesempatan Kerja dalam Pembangunan Pertanian di Pedesaan", Prisma, Agustus 1973, hal. 15.

3 Changes in the Kedokan System: Institutional Adaptation or Exploitation? Gunawan Wiradi

A. Introduction

Kedokan system is basically a labour arrangement, based on oral agreement, in which the labourer (s) will do a particular stage of work during the rice cultivation without being paid in money, on a particular section (s) of a sawah, (The Javanese word kedok means a plot—or a dike-off section—of a sawah). The labourer(s) are however, the only persons who have the right to harvest the rice and receive a certain share of the product of the particular section of land they worked. The common harvesters cannot join the harvest unless they are admitted by these kedokan operators. lt is the kedokan operators (or pengedak), and not the landowner, who decides who may join me harvest. In other words, kedokan system is an agreement by which a limited right to harvest is granted to designated workers in consideration of their performance of specified tasks (hoeing for men, transplanting for women, weeding for both).

B. Kedokaan System In The Nineteenth Century

Kedokan system is an old system, but how long has it been practiced in Javanese village cannot be known exactly. According to one of the few available sources, in the last quarter of the nineteenth century this system had been encountered in pesantren areas in East Java (Van der Kolff, 1936: 14—15). Pesantren means an area where Moslem disciples, called santri had come to settle nearly or around their religious teacher's residence. Since generally they came from far away, in order to live they offered their services as labourers in the ricefields of their teachers. Since this service was a part-time service what they had to do was a specified task within the stages of rice cultivation for which they got a certain share of the harvest. This system therefore is differentiated from that of sharetenance (bagi hasil) in that in the latter case all works should be done by the tenant (Van der Kolff, ibid.).

In the case of Kebanggan village (one of the Agro-Economic Survey's observed villages), according to the village elders, kedokan system has been practiced since the time immemorial. Before the World War II the task of the pengedok was only hoeing (macul). Hence, the system is called paculan, until now. The amount of share received by the pengedok at that time was one-third to one-fourth of the gross yield. The landowners were willing to apply this system because they wanted guaranteed harvesters during harvest time Whereas for the pengedok the system guaranteed a certain amount of rice. Even when money economy started to penetrate the villages and wage labour began to be practiced, this system remained survive because the labourers seemed to prefer a guaranteed rice, rather than money. Nowadays kedokan system is operating in many parts of the island of Java and the term used for it differs from one region to another (e.g ceblokan in some areas in West Java; pajegan, paculan in Central Java; ngepak-ngedok in East Java).

C. Changes in its Function and Arrangement: The General Trend in 1968-1978

What will be discussed; is the changes of kedokan system regarding its function and its arrangement, (i.e., the amount of work to be done by the kedokan tenants, the amount of share received by them and other things related to it) by comparing three points of time namely before 1968; 1968-1978: and after 1978 up to now.

The function and arrangement as have been described above, according to the village elders, remain the same for so long until the coming of the new rice varieties in 1968. Due to the increase in yield, the share as well as the amount of work were changed. However, this development varies from village to village.

Since the amount of the normal share or bawon as well as the amount of kedokon share varies widely from village to village, the comparison between normal harvesters' and pengedok's income varies accordingly. In 1973, in some areas in West

Java and Central Java for example, while the pengedok receives one-fifth (/) of the rice field, a normal harvester receives only one-fifteenth (1/). When a normal harvester joins the harvest in kedokan section (by the permission of the pengedok) she will, get one-third of the share received by the pengedok.

In East Java, however, the normal harvesters receive onetenth (1/) of the gross yield and when they join the harvest in a kedokan section, they will receive 5o% of the share received by the pengedok, the latter's share being one-fifth of the yield (Wiradi, 1974; 4-5). In this case, the kedokan system is apparently more beneficial to the normal harvesters than to the pengedoks themselves. Pengedoks, therefore, tend to limit the number of harvesters. Hence participation in the harvest is usually limited to family members, close relatives and friends (Soentoro. 1973; 11).

According to Soentoro who studied the kedokan system in 1973, the income of pengedoks in one season was at least 2o% higher than if they were to work as a regular daily wagelabour (Soentoro. Ibid; 18). The money equivalent value of their earnings, of course, depends on the rice price at a time. And despite their higher income, they have to wait three to four months before they receive their share.

For the landowners, operating their land themselves and applying the usual method of harvesting allowing large numbers of people to join (pracangan system), would result in various kind of losses: stamp-down loss, dropping loss, losses during transportation and losses due to the distribution of shares (Utami & lhallouw, 1973. 53). In the kedokan system these losses become the responsibility of the pengedok. As a result, almost 25% of the gross return to landowners can be saved

(Wiradi, 1974: 32) Thus, it must be these losses that account for what is otherwise a paradox in that landowners have a greater return and at the same time the pengedoks have higher income. Having the responsibility to manage the harvest and wanting to have more rice, the pengedoks are more careful in handling the harvest. One way to ensure that greater care is taken is to limit the number of people joining the harvest and to in-clude only close friends and family members.

Thus, while in the past the kedokon system appears to have been used to ensure that the landowner had enough harvesters for his field, since the last decade is has been used, instead, by the landowners to limit the number of harvesters (Sinaga & Collier. 1975: 26). Thus despite its survival, this institution has undergone change its function.

This functional change has, of course, certain implication. In kedokan system, since there is no cash payment, less money is needed by the landowner during the period of cultivation. In addition, because the right to manage the harvest is granted to the pengedoks, the risk of failure is shared with the pengedoks. Thus for the landowners the functional change of this system does not seem to influence anything. They will even enjoy an additional advan-tage in that they can indirectly limit the number of harvesters thus avoiding the risks of various losses.

For the landless harvest labourers, however, it means a decrease in job opportunities. The wider the size or the larger the number of plots of land operated in kedokan system, the less open the system of harvesting, hence the less the opportunity for the common labourers to join. In addition, since the use of sickles (which are now common to harvest the high yielding rice varieties) is considered more suitable for men than for women, they reduce the opportunity for the women harvesters to participate in the harvest.

For the pengedok, the system appears to be acceptable if not beneficial simply because, regardless of its functional change, it ensures them a larger share than would be usual. Despite the necessary time of about three months for them to wait before they receive their share, being assured that they will have rice seems to be more important than the money equivalent. Thus the survival of this institution could be interpreted as an indicator of the still prevailing attitude of "fear of food shortage", which may be the remnant of what James Scott proposes to call the "subsistence ethic" in most pre-capitalist societies.

"A tenure system which provides the tenant with minimal guaranteed return is likely to be experienced as less exploitative than a system which while takes less from him on the average, does not rate his needs as a consumer as primary" (Scott 1976; 7).

The above description is what happened in 1968-1978 and how social scientists, in general, try to explain. Further explanation of the next changes however is still questionable.

D. What Happened After 1978

Case studies which have been done in 1981/1982 by the Rural Dynamics Study of the Agro Economic Survey (SDP- SAE) in 1o villages in Java reveal that there is an indication that change in the labour arrangement in kedokan system which could be viewed as being more exploitative have been occurring. While the share for the pengedok remains more or less the same, a number of additional job are to be done by them. In the past (before the World War II) the special unpaid work is either hoeing (paculan system), or transplanting (ceblokan system). Only sometimes, in some areas, an additional task of weeding should also be done by the pengedoks. But now, instead of "either or", they should do all of these works. In the village of Kebanggan, Banyumas, for example, beside these task, even a number of additional works like making besides these tasks, even a number of additional works like making dykes, controlling irrigation water, drying the rice during the harvest and watching it, should be done by the pengedoks. The only compensation for all these changes is that the pengedoks receive a prepaid incentive of Rp 1oo per person.

The data in Table 3.1. show that in the case of Kebanggan village the burden of pengedok is becoming heavier and heavier whereas the amount of share remains more or less constant. It is true that the absolute amount of share is increasing due to the increase of the gross yield. Data in Table 3.2 show however, that the net return to the landowner is much higher in the new arrangement. If we compare the net return to the farmers who apply kedokan system with that of those who do not (i.e. landowner-operator who employ wage labor pracangan system), it is clear that the difference is even higher.

Another example is the case of Wargabinangun, Cirebon. Besides the increasing burden of the pengedoks (in this area: penceblok), the right to harvest is no longer absolutely in the hands of the penceblok because the landowner could cancel the agreement during the harvest season if the penceblok would not harvest the rice precisely at the time demanded by the landowner. The reason for the landowner to do this, which seems acceptable, is because, due to simultaneous transplanting and hence simultaneous harvesting period, the pencebloks sometimes tend to delay the harvest of their own ceblokan section they have worked, and give priority to join in the open harvest in other areas. As a result, when finally they harvest it. It was too late (the rice become too old). The landowner does not want it happen. In this case, probably, it could be viewed as an adaptation of an institution to the application of new technology.

Table 3. 1. Various Task to be Done by Pengedok. The Case of Kebanggan Village Banyumas Central Java

Unpaid work load of the Pengedok
Before the War19731981
shareOne-fifthOne-sixth share
1二二二
2 Piowing二二X二
Harrowing二二X二
4 HoeingXXXX
Making dykesXXXX
"Daud"二二X-
Transplanting二xXX
8 Weeding I二二XX
9 Weeding II二二一一
10 Fertilizing二二XX
11 Spraying二二XX
12 "Jagir"--

Note:

"Daud": To pull the grown seed from the seedbed to be transplanted

"Jagir": To watch the collected rice which immediately after harvest, remains to be kept in the sawah for 3-4 days.

X : Indicating the typest of work to be done

Table 3.2. Cost and Return to Farmer/Landownerin Kedokan and Pracangan System (Kebanggan Case, September 1973 and December 1981)

Items1973 (IR5 and IR8 Rice Varieties)1981 (Cisadane and Semeru Varieties)
KedokanaSelf-Operated & Open Harvest (Pracangan)KedokanaSelf-Operated & Open Harvest (Pracangan)
1/5 share%1/6 share(Pr%1/5 share%1/6 share%a%
eld (gabaYield (gabah) per ha (q/ha)12727-3636-36-
2. Value of yield (Kp/ha))108.000100108.000100108.000100349.000100349.000100349200100
3. Pre-harvest produc cost (Rp/ha){ltion 27.4002527.4002532.0003048.4001470.55020102.00029
4. Harvesting cost Rp/ha)21.6002018.000177.200769.8402058.200123.2007
5. Estimated Loss during the harvesting Process1110.80010-134.92010
(Rp/ha){) 6. Net Retum Farmer (Rp/ha)5562.6001一6663189.08054

Source: Primary Data from AES' Field Study

Note:

a) In 1973 the blood-relation determined the amount of share. One fifth for Relatives. One-sixth for other people. But the burden or load of work to be done unpaid, were the same. It was no longer practiced in 1981. It is the amount of work which determines the amount of share.

b) The price of gabah in 1973 was Rp 4.ooo/quintal; in 1981 Rp 9,7oo/quintal.

c) Included agricultural inputs such as fertilizers, pesticides and seed.

d)These figures derive from the multiplication of the share by the price of gabah. For Pracangan, the share is one fifteenth.

e) These losses are: stamp-down loss, dropping loss, losses during transportation, and losses due to the distribution of bawon. In Pracangan, people are mixed together (relatives and others, so that it is difficult to control the amount of bawon). In Kedokan, this risk in the hand of the Pengedok and the landowner is free from it.

However, whether it is a mere adaptation or could be viewed as exploitative, further in-depth research seems necessary. But the fact remains, despite this seemingly more exploitative new arrangement, kedokan system remains survive. Even more than that, in Kebanggan for example, almost all lands are cultivated under kedokon system. Of course, by changing the tool from ani-ani to sickles, there is nothing to lose for the pengedoks because they will receive the same total amount of rice whatever tool they use. Instead, something may be gained, that is to reduce the loss and to save time. However, the fact that kedokan system survives even under a new arrangement in which a number of additional burdens should be done by the pengedoks, indicates that this new arrangements is accepted by them anyway. Why? This is a problem the answer of which remains to be found out.

One of the probable explanation is that the landless labourers have no choice because no other job opportunities is available. Another hypothetical explanation is that even if we take into account the problem of higher loss or higher return for both the land-owner and the pengedoks, and acknowledged the functional change of the system, the survival of this institution appears to be closely related to the two moral principles in Javanese rural life: the norm of reciprocity or gotongrayong and the right to subsistence.

"The right to subsistence in effect, defines the minimal needs that must be met for members of the community within the context of reciprocity" (Scott, 1976: 167).

For the landowners, the kedokan system provides labour at less cost than would otherwise be necessary. For the labourers, it provides rice, the basic need to subsist. Whether or not this explanation is appropriate remains open to discussion, because in view of various indication of increasing commercialization in today's rural life, do those two moral principles remain prevailing principles?

References

Kartodirdjo, Sartono. 1966. The Peasant's Revolt of Banten in 1888. Its conditions, Course and Segual. A Case Study of Social Movements in Indonesia. V.K.I 50. Kolff. G.H. van der. 1936. The Historical Development of The Labour Relationships in a Remote Corner of Java as They Apply to the Cultivation of Rice, institute of Pacific Relations. Report C. Onghokham. 1975. The Residency of Madiun. Priyayi and Peasant in the Nineteenth Century. Yale University Dissertation (un-published). Scott, J.C. 1976. The Moral Economy of the Peasant, Rebellion and Subsistence in Southeast Asia. Yale University Press. Utami. W. and John Ihallouw. 1973. "Some Consequences of Small Farm Size". BIES. Canberra. July. Wiradi, Gunawan. 1974. "Proses Panen dan Alat-alat yang Digunakan" (The Process and Tools: of Harvesting). AES Memorandum. No 2.

Sinaga, R.S. and W.L Collier. 1975. "Social and Regional Implications of Agricultural Development Policy." Paper Southeast Asian Agricultural Economics Association's Meeting. Balikpapan.

Soentoro. 1973. "Sistem Perburuhan Ngepak-ngedok di 6 Desa Sampel di Jawa" (The Ngepok-ngedok Labour Relation System in 6 Sample Villages in Java). AES Survey Report. August. 1973.

Wiradi, Gunawan. 1979. "Sejarah Sebuah Desa Berdasarkan Penuturan Lisan Sebuah Eksperimen" (The History of A Village Based on Oral History An Experiment). Paper Workshop on Rural Socio-Economic History. Cipayung.

BAGIAN KEDUA PENGUASAAAN TANAH

4 POLA-POLA PENGUASAAN TANAH DI DAS CIMANUK: BEBERAPA CATATAN SEMENTARA Benjamin White dan Gunawan Wiradi

A. Pendahuluan

Dalam tulisan ini kami meringkas beberapa hasil sementara dari penelitian mengenai masalah tanah di Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimanuk, Jawa Barat.1 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai aspek dari pola-pola penguasaan tanah yang terdapat sekarang dan beberapa petunjuk adanya perubahan dalam pola-pola tersebut, serta untuk menerangkan peranan penguasaan tanah dalam struktur dan hubunganhubungan sosial-ekonomi pedesaan. Mengingat kesulitankesulitan para pembuat kebijakan dalam rangka perbaikan dan pelaksanaan Undang-undang Pokok Agraria 196o dan Undangundang Pokok Bagi Hasil 196o antara lain disebabkan oleh kekurangan informasi mengenai keadaan penguasaan tanah dan dinamikanya, maka kiranya usaha menambah informasi dan pengertian kita dalam bidang ini akan menjadi semakin penting dalam tahun-tahun mendatang.

Sebagai pendahuluan perlu kami kemukakan beberapa asumsi yang mendasari pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini. Pertama, bahwa masalah penguasaan tanah yang sering dipandang sebagai masalah "hubungan manusia dengan tanahnya" sebenarnya lebih menyangkut hubungan sosial ekonomi dan politik antar manusia. Pengertian "hubungan antar-manusia” ini dapat diterangkan dengan suatu contoh yang sederhana. Kenyataan bahwa "aku memiliki tanah ini" bukan hanya menunjukkan adanya suatu hubungan atau ikatan di antara aku dan sebidang tanah tertentu, tetapi mengandung pula berbagai implikasi, misalnya: "Kamu tidak boleh memakai tanahku ini", atau: "Jika kamu menggarap tanahku ini, separuh dari hasilnya harus kau serahkan padaku". Dengan demikian, suatu hubungan penguasaan atas tanah langsung melibatkan manusia dalam suatu hubungan dengan masyarakat di sekitarnya yang bertalian erat dengan pembagian kekayaan, pendapatan, kesempatan-kesempatan ekonomi dan penguasaan politik di antara mereka, terutama di daerah-daerah seperti Jawa di mana tanah merupakan faktor produksi yang sangat langka.

Tidak mengherankan bahwa masalah tanah adalah masalah yang sangat peka, sehingga menelitinya menjadi sukar pula. Cara sensus atau sample-survey konvensional sering kurang mampu menghasilkan data yang benar mengenai sebaran pemilikan tanah dan aspek-aspek lain, sehingga metode-metode tersebut harus dikombinasikan dengan studi-studi kasus pada tingkat mikro, participant-observation dan diskusi-diskusi bebas dengan informan-informan yang sudah dikenal baik.

Kemudian pola-pola penguasaan atas tanah seperti hubungan-hubungan sosial-ekonomi lainnya di dalam suatu masyarakat merupakan "warisan sejarah" sehingga untuk menerangkan pola-pola dan perubahan yang kelihatan sekarang, kita harus menggabungkan data-data kontemporer dengan suatu pendekatan historis.

Dengan demikian, penelitian ini berusaha memakai suatu kombinasi dari berbagai pendekatan: pendekatan regional dan historis, pendekatan makro (perbandingan antar-daerah di dalam DAS Cimanuk) dan mikro (studi kasus di enam desa contoh), dan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

Membentang dari pantai utara Indramayu dan Cirebon sampai hampir di pantai selatan daerah Garut, daerah aliran sungai Cimanuk merupakan daerah yang menarik bagi suatu studi kasus karena besamya variasi yang terdapat di dalamnya, baik dari segi topografis, demografis, sosial-ekonomis maupun historis. Hampir semua jenis tanah penting yang ada di Indonesia, demikian pula hampir semua tanaman pertanian penting, ada di daerah ini. Variasi demografis nampak pula: di Cirebon terdapat beberapa daerah yang paling jarang. Penduduk DAS Cimanuk ini telah mengalami tiga macam akibat penjajahan yang sangat berbeda satu sama lain: daerah bekas preanger regentschappen (meliputi kabupaten Sumedang dan Garut) tidak terjamah secara langsung administrasi kolonial sampai tahun 187o dan kemudian mengalami pengembangan yang cepat dalam tanaman-ekspor (bergcultures); sebagian dari daerah Indramayu (termasuk dalam bekas Residensi Cirebon) sejak penjualan tanah oleh Gubernur Raffles (1811-1815) statusnya menjadi "particuliere landrijen" dan kemudian menjadi pusat-pusat produksi padi; sedangkan di beberapa bagian lain dari Residensi Cirebon (sekarang Kabupaten Cirebon dan bagian utara Majalengka) telah berkembang suatu pola pertanian tebu-padi simbiotik sehingga mungkin di situ akan tampak pula gejala "involusi" yang oleh Geertz (1963) dianggap mempunyai hubungan dengan sistem pertanian tersebut.

Gambar 1 menunjukkan secara skematis lokasi DAS Cimanuk dengan batas-batas kabupaten, batas antara bekas daerah Preanger dan bekas Residensi Cirebon, dan lokasi dari enam desa penelitian SDP-SAE yang dipakai sebagai studi kasus dalam enam desa contoh.

1 Penelitian ini dilakukan oleh tim Studi Dinamika Pedesaan, Survei Ago Ekonomi. Penulis berterima kasih kepada semua rekan staf SDP-SAE yang telah ikut serta dalam pengumpulan dan analisa data.

B. Perubahan Pola Penguasaan Atas Tanah Selama 10o Tahun Terakhir: Pendekatan Makro

Di dalam bagian ini kami akan berusaha menafsirkan beberapa aspek dari pola penguasaan tanah pada tingkat regional, dengan memakai berbagai sumber data statistik dari zaman penjajahan maupun dari masa kini. Sumber-sumber pokok

Peta DAS Cimanuk dan Desa Sampel Survey Dinamika Pedesaan (SDP) yang Dibahas Dalam Buku Ini PROV. JAWA BARAT KAB. INDRAMAYU KAB. CIREBON Preangger Regentacahopen KAB. SUMEDANG KAB. MAJALENGKA KABGARUT Legenda Batas Bekas Keresidenan Batas Kabupaten DAS Cimanuk Desa Sampel Survey Dinamika Pedesaan (SDP) Kilometer 0 5 10 20 30 40 skala layout 1: 1.3000.000 yang kami pakai adalah:

a. Suatu penelitian tentang hak-hak penduduk Jawa atas tanah yang dilakukan di 8o8 desa di seluruh Jawa pada tahun 1868, yang hasilnya diterbitkan dalam tiga jilid pada tahun 1876, 188o dan 1896 dengan judul Eindresumé van het Onderzoek naar de Rechten van den Inlander op de Grond (disingkat Eindresumé).

b. Suatu penelitian tentang "Kesejahteraan yang semakin rendah dari penduduk pribumi" yang dilakukan di seluruh Pulau Jawa-Madura pada tingkat district pada tahun 1905, yang hasilnya terbit dalam puluhan jilid dengan judul Onderzoek naar de mindere Welvaart der Inlandsche Bevolking (disingkat: Minderewelvaart Onderzoek—MWO).

c. Data Sensus Pertanian RI 1973 yang hasilnya pada tingkat kabupaten tersedia dalam Data Bank di Biro Pusat Statistik (disingkat: BPS Data Bank).

d. Data dari suatu survei dari seluruh desa di DAS Cimanuk (sebanyak 795 desa) yang dilakukan oleh kedua penulis bersama rekan-rekan staf Studi Dinamika Pedesaan Survei Agro- Ekonomi pada tahun 1975 (disingkat: Sensus Desa SDP-SAE).

Di samping data-data statistik dari keempat sumber di atas, kami memakai pula beberapa laporan lain dari zaman penjajahan yang lebih bersifat kualitatif. Perlu dicatat bahwa kami (yang notabene bukan ahli sejarah) cukup merasa ragu-ragu untuk menginjak dunia sejarah-agraris yang sangat rumit, dengan perlengkapan bahan hanya sesedikit ini yang kebetulan tersedia di Bogor, namun demikian, dengan bahan-bahan ini saja kita dapat melihat beberapa perbedaan kasar baik di antara daerah maupun dalam perbandingan, masa penjajahan dengan masa kini.

1. Tanah Komunal dan Tanah Hak Milik Perseorangan

Seperti diterangkan di muka, dilihat dari status atau bentuk dasar penguasaan tanah, kedua daerah Priangan dan Cirebon menunjukkan suatu kontras. Dari Tabel 4.1 tampak bahwa 110 tahun yang lalu di hampir semua desa di Priangan, tanah sawah berstatus hak milik perorangan turun-temurun (erfelijk individueel bezit); di sana sistem penguasaan komunal tidak pernah diketahui. Sebaliknya di daerah Cirebon sistem penguasaan komunal terdapat di hampir semua (92%) dari desa yang diteliti, meskipun di 26% dari desa kedua bentuk di atas (komunal dan perorangan) sama-sama terdapat. Tabel yang sama menunjukkan bahwa di seluruh Jawa, 59% dari desa mengenal sistem komunal, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua daerah Priangan dan Cirebon merupakan dua ekstrim dari sistem penguasaan ta-nah—Priangan lebih "individual", Cirebon lebih "komunal"—dibandingkan dengan keadaan rata-rata di Jawa.

Tabel 4.1. Persentase Desa Menurut Bentuk-bentuk Hak Atas Tanah Sawah di Daerah Priangan, Cirebon, dan Seluruh Jawa, Tahun1868/1869

Bentuk hak atas tanah sawahResidensi CirebonDaerah PrianganSeluruh Jawa
%%%
Hak milik per orangan turun temurun ( Eferlijk Individueel Bezit)349656
2. Tanah komunal( Communaal Bezit)92.59
3. Kedua bentuk di atas sama sama ada26.22
Jumlah desa yang disurvei53105808

Sumber: Eindresumé I, saduran Kano 1977:11.

Adanya sistem komunal tersebut belum tentu berarti bahwa jangkauan terhadap tanah pertanian akan terbagi merata di antara masyarakat (komunitas) desa. Pada akhir abad ke-19 kebanyakan dari tanah komunal sudah merupakan tanah yang dikuasai secara tetap (communaal bezit met vaste aandeeling) oleh sebagian kecil di antara penduduk desa, sedangkan tanah komunal yang dibagikan bergilir secara periodik tinggal sedikit, yang terjangkau oleh hanya 7% dari seluruh rumahtangga di DAS Cimanuk (Cirebon: 17%, Indramayu: 5%, Majalengka: 4%, Sumedang dan Limbangan: nol).2

2. Tanah Bengkok dan Tanah Titisara

Suatu aspek lain dari ciri komunal dalam penguasaan tanah adalah adanya tanah yang dimiliki bersama oleh masyarakat desa, tetapi digunakan dengan tujuan tertentu; untuk dipakai oleh lurah dan pamong-pamong desa lainnya sebagai "gaji"-nya (tanah bengkok) atau sebagai sumber pendapatan desa (tanah titisara atau kas desa). Dalam hal ini juga tampak dari Tabel 4.2 bahwa pada tahun 1868, Cirebon menunjukkan tingkat "komunalisme" lebih tinggi (92% dari desa mempunyai tanah bengkok), sedangkan Priangan menunjukkan sifat lebih "individual" (hanya 7% mempunyai tanah bengkok) dibanding-kan dengan keadaan umum di seluruh Jawa (65%).

Tabel 4.2. Penyebaran Tanah Sawah Bengkok di Desa-Desa Daerah Priangan, Cirebon dan Seluruh Jawa, Tahun 1868/1869

Ada tidaknya sawah bengkokDistribusi Desa
CirebonPrianganSeluruh Jawa
%%%
1. Ada Sawah Bengkok92765
2. Tidak Ada Sawah Bengkok89335
Jumlah (%)100100100
Jumlah desa yang diamati53105808

Sumber: Eindresumé I, saduran Kano 1977:23.

Daerah Karesidenan Cirebon memang dikenal dahulu sebagai daerah yang menyisihkan areal sawah yang luar biasa luasnya menjadi tanah bengkok (lebih dari 5o bahu di hampir separuh dari desa-desa Cirebon, sedangkan luas yang biasa di seluruh Jawa adalah rata rata hanya 5-2o bahu per desa). Hal ini dalam berbagai periode selama masa penjajahan sempat membuat prihatin pemerintah. Oleh Residen Cirebon pernah dinyatakan bahwa tanah bengkok di daerah Cirebon luasnya terlalu besar, di beberapa desa merupakan seperempat atau bahkan sepertiga dari seluruh luas sawah. Pada tahun 1921 Residen van der Marel mencoba melaksanakan peraturan yang membatasi tanah bengkok untuk lurah hanya sampai seluas 25 bahu (±17,5 hektar).3

Bagaimana dengan tanah bengkok sekarang? Tabel 4.3 menunjukkan bahwa di antara tahun 1868 dan 1975 ternyata telah terjadi perubahan mengenai proporsi desa di DAS Cimanuk yang mempunyai tanah bengkok; di daerah bekas Karesidenan Cirebon (Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka) tetap hampir semua desa mempunyai tanah bengkok, tetapi di daerah Priangan tanah bengkok sudah jauh lebih umum daripada dahulu, sehingga tinggal 42% dari desa di Sumedang dan 28% di Garut yang tidak mempunyai tanah bengkok. Dengan demikian, perbedaan ciri antara Cirebon dan Priangan masih nampak, tetapi sekarang tidak begitu nyata.

Tabel 4.3. Persentase Desa yang Punya Tanah Sawah Bengkok di5 Kabupaten DAS Cimanuk (1975)

Desa Yang:Distribusi DesaTotal
CirebonIndramayuMajalengkaSumedangGarut
%%%%%%
Punya Sawah Bengkok Tidak Punya Sawah999298587289
Bengkok182422811
Jumlah (%)100100100100100100
Jumlah Desa (N=)16116725792104783
Tidak Ada Data212712

Sumber: Sensus Desa SDP-SAE, 1975.

Namun demikian, di desa-desa Sumedang dan Garut yang sekarang mempunyai tanah bengkok, proporsi dari luas sawah total yang disisihkan untuk tanah bengkok masih relatif kecil (kurang dari 1o% dari seluruh luas sawah) sedangkan di Kabupaten Cirebon, sekarang masih terdapat 49% dari desa di mana tanah bengkok merupakan 2o% atau lebih dari seluruh sawah di desa.4 Sehingga terlihat suatu kontradiksi bahwa di daerah Cirebon yang paling padat penduduknya, justru di situlah proporsi sawah yang tersedia untuk menjadi milik rakyat kecil dipersempit lagi oleh adanya tanah bengkok maupun tanah titisara yang lebih luas dibandingkan daerah-daerah lainnya.

2 MWO, IXc jilid III, Lampiran 1 dan 8 (1911).

3 Arsip Nasional, 1976: 186f.

4 White & Wiradi, 1979: Tabel 12, hal. 23.

3. Penyebaran Penguasaan atas Tanah

Suatu gambaran kasar dari penyebaran tanah di antara penduduk dalam masing-masing district di daerah DAS Cimanuk pada permulaan abad ke-2o dapat dilihat dalam Tabel 4.4. Penyebaran penguasaan tanah nampak relatif merata di daerah Cirebon dan Majalengka, dalam arti proporsi pemilik kecil (di bawah o,7 hektar) relatif besar, sedangkan proporsi pemilik luas (di atas 1,4 hektar) relatif kecil. Pada daerah Indramayu, Sumedang dan Limbangan⁵ sebaliknya, terdapat proporsi pemilik luas yang relatif besar. Namun demikian perlu dicatat bahwa angka-angka dalam Tabel 4.4 tidak memberikan gambaran yang lengkap mengenai penyebaran penguasaan atas tanah, karena hanya meliputi pemilik dari tanah hak milik perseorangan dan tanah komunal dengan pembagian tetap. Untuk mendapat gambaran yang lebih komprehensif perlu ditambah banyak faktor lain yang mempengaruhi penyebaran jangkauan terhadap tanah, yaitu: 1) adanya proporsi tanah bengkok yang tinggi di daerah Indramayu, Majalengka dan terutama di Cirebon, akan menunjang ketidakmerataan (mengingat bahwa golongan pamong desa yang ke bagian tanah bengkok tersebut umumnya sudah memiliki pula tanah perseorangan di atas rata-rata); 2) adanya sebagian dari pemilik-pemilik tanah yang telah menyewakan atau menggadaikan tanah mereka kepada orang-orang kaya, sehingga dalam praktiknya mereka tidak menguasai tanah mereka lagi (hal ini akan dibicarakan di bawah); dan 3) adanya suatu proporsi penduduk pedesaan yang belum dimasukkan dalam angka-angka di atas, karena mereka tidak mempunyai hak atas tanah apa pun. Golongan tunakisma (tidak bertanah)6 ini, baik dahulu maupun sekarang, merupakan golongan yang besar sekali.

Tabel 4.4. Penyebaran Luas Pemilikan Tanah di Lima District DAS Cimanuk, Tahun19o4-19o5 (Tanah Hak Milik Perseorangan dan Tanah Komunal dengan Pembagian Tetap).

Golongan Luas Pemilikan (Ha)CirebonIndramayuMajalengka SumedangSumedangLimbangan (Garut)Total Cimanuk
%%%%%%
1. Kurang dari o.7 Ha795774585065
2. 0.7 - 1.4 Ha182324192020
3.1.4 − 4.2 Ha3163182311
4.4.2 Ha ke atas*5*583
Jumlah (%)100100100100100100
Jumlah Pemilik (ribuan)54.821.542.126.746.6191.7

Jumlah masing-masing kolom tidak selalu tepat 1oo, diakibatkan proses pembulatan.

* Kurang dari o.5%

Sumber: MWO IXc, Jilid III, Lampiran 10.

Untuk menggambarkan penyebaran penguasaan atas tanah masa kini di daerah DAS Cimanuk, kita menemui kesulitan karena tidak tersedia data di Indonesia, baik dari Biro

Pusat Statistik maupun dari sumber-sumber lain, mengenai distribusi luas pemilikan tanah. Data dari Sensus Pertanian (yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik pada tahun 1963 dan 1973) tidak mengukur distribusi luas pemilikan tanah, melainkan distribusi luas usahatani, yaitu tanah yang digarap oleh masing-masing petani; hal yang wajar mengingat tujuannya sebagai Sensus Pertanian, bukan Sensus "Pertanahan". Walaupun banyak penulis pernah memakai data tersebut seolah menggambarkan penyebaran pemilikan, perlu diingat bahwa suatu pola penyebaran luas usahatani tidak selalu men-cerminkan pola penyebaran pemilikan tanah yang sama. Sekalipun demikian, agaknya berguna pula untuk melihat pola distribusi luas usahatani di DAS Cimanuk sebagaima-na dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5. Penyebaran Luas Usahatani di Lima Kabupaten DAS Cimanuk(1973)*

Golongan Luas Usahatani (Ha)CirebonIndramayuMajalengkaSumedangSumedanGarutJumlah 5 Kabupaten
%%%%%%
0.1 - 0.49 Ha464969687363
2. 0.5 - 0.99 Ha362620211723
3. 1.0 - 1.99 Ha141689811
4. 2.0 - 4.99 Ha392223
5. 5.0 Ha ke atas12★★0.50.5
Jumlah (%)100100100100100100
Jumlah Usahatani(ribuan)70.9105.2100.998.4146.3521.7

Tidak meliputi usahatani seluas kurang dari o.1 Ha.

* Kurang dari 0.5%

Sumber: BPS Data Bank, data Sensus Pertanian 1973.

Dari perbandingan antara masing-masing kabupaten dalam Tabel 4.5, terlihat suatu pola yang agak berbeda dengan angka-angka tahun 19o5. Ketiga kabupaten di dataran tinggi

(Majalengka, Sumedang dan Garut) menunjukkan adanya pola pertanian kecil-kecilan dan relatif merata, dengan proporsi usahatani di bawah o,5 hektar yang besar (berkisar di antara 63%-73%), dan proporsi di atas 1.o hektar yang kecil (antara 10%-14,5%), sedangkan kedua kabupaten di dataran rendah (Cirebon dan Indramayu) mempunyai proporsi usahatani kecil hanya di antara 46%-49%, sedangkan proporsi yang di atas 1.0 hektar adalah relatif tinggi (18%-27%). Mengapa terdapat begitu banyak usahatani sempit di daerah pegunungan yang relatif luas tanah per kapitanya, sedangkan justru di daerah dataran rendah yang padat penduduknya, usahatani yang relatif luas masih dapat bertahan dalam jumlah yang besar?

Untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya tidaklah sulit. Keadaan di mana usaha-tani luas terdapat di daerah padat penduduk dan usahatani sempit terdapat di daerah jarang penduduk adalah sangat mungkin, karena adanya variasi dalam proporsi penduduk yang tidak mempunyai usahatani sama sekali, baik sebagai pemilik maupun sebagai penyewa/penyakap. Dengan kata lain, di daerah padat penduduk memang luas tanah per kapita adalah sedikit, tetapi dengan suatu tingkat ketunakismaan7 yang tinggi, luas tanah per petani belum tentu akan menjadi kecil, bahkan dapat menjadi lebih luas dibandingkan daerah-daerah pegunungan yang tidak sepadat penduduknya, tetapi yang masih mempunyai penyebaran jangkauan terhadap tanah yang relatif lebih merata. Penjelasan teoritis demikian diperkuat secara empiris oleh beberapa data tentang tingkat ketunakismaan yang akan diuraikan di bawah.

5 District Limbangan (sebelum 1915)-Kabupaten Garut sekarang.

6 Mengingat golongan penduduk yang tidak bertanah meliputi puluhan juta penduduk pedesaan Jawa, penulis merasa perlu adanya suatu istilah bahasa Indonesia untuk menunjukkan keadaan mereka (yang sampai sekarang lazimnya disebut landless). Maka di sini kami menyarankan untuk memakai istilah tunakisma (tuna=tanpa, kisma=tanah) sesuai dengan istilah-istilah lain yang telah menjadi biasa: tunakarya, tunawisma dan sebagainya, sehingga untuk kata bendanya: landlessness istilahnya menjadi satu kata singkat: ketunakismaan.

7 Lihat catatan 6 di atas.

4. Ketunakismaan

Mengingat bahwa hak-hak atas tanah merupakan dasar dari kebanyakan bentuk perpajakan selama zaman penjajahan, tidak mengherankan kalau pemerintah Hindia Belanda lebih tertarik dan lebih teliti menghitung pemilik tanah daripada mereka yang tidak bertanah. Namun demikian, dengan menggabungkan berbagai statistik dapat diperoleh beberapa indikator kasar mengenai proporsi penduduk pedesaan yang tidak bertanah. Dalam Tabel 4.6 dipakai beberapa stastistik untuk menghasilkan tiga macam indikator.

Tabel 4.6. Tingkat Ketunakismaan Menurut BerbagaiIndikator di Lima District DAS Cimanuk (1905)

DistrictCirebonIndramayuMajalengkaSumedangLimbangan (Garut)Jumlah 5 Kabupaten
1. Proporsi rumahtangga yang tidak memiliki tanah pertanian (%)45503792736
2. Proporsi pemilik tanah yang telah menggadaikan tanah mereka:
a. Seluruhnya (%) b. Sebagian (%)0.6 0.68.4 17.10 01.6 1.50.5 2.21.5 2.8
3. Rata-rata luas tanah pertanian:
pertanian: a. Per rumahtangga (Ha)0.60.68.5110707
a. Per rumahtangga (Ha)0.60.60.51.10.70.7
a. Per rumahtangga (Ha) b. Per rumahtangga0.60.60.51.10.70.7
b. Per rumahtangga6.06.70.7
b. Per rumahtangga1.01.30.81.21.01.0
b. Per rumahtangga pemilik tanah (Ha)1.01.30.81.21.01.0

Catatan: Karena perbedaan cara penyajian data dalam MWO, "tanah pertanian" (bouwgrond) tidak meliputi tanah pekarangan dan kebun (tuinen en erven) untuk distrik Cirebon, Indramayu dan Majalengka. Namun demikian perbedaan ini tidak akan banyak mempengaruhi angka-angka di atas, karena kedua jenis tanah tersebut merupakan hanya 1o% dari seluruh tanah pertanian di ketiga distrik yang bersangkutan.

Sumber: Dihitung dari MWO IXc Bagian III, Lampiran 1, 10, dan 12.

Melihat Tabel 4.6 tersebut, suatu kesimpulan pertama adalah bahwa pada permulaan abad ke-2o sudah terdapat suatu tingkat ketunakismaan yang cukup tinggi di daerah Cimanuk: 36% dari rumahtangga tidak memiliki tanah pertanian. Angka ketunakismaan yang paling rendah terdapat di Sumedang (9%) sedangkan yang tertinggi terdapat di Indramayu (5o%); angka terakhir akan menjadi lebih tinggi lagi kalau ditambah dengan persentase pemilik tanah di Indramayu yang telah menggadaikan tanah mereka seluruhnya (8%) sehingga secara praktis mereka tidak menguasai tanah lagi.

Pada bagian bawah dari Tabel 4.6 terlihat suatu implikasi yang menarik dari variasi tingkat ketunakismaan. Tingkat kepadatan agraris yang tercermin dalam angka-angka, "luas tanah pertanian rata-rata per rumah-tangga" (baris 3a) ternyata tidak berkorelasi dengan luas tanah rata-rata per rumah tangga pemilik tanah (baris 3b). Misalnya, di daerah Indramayu di mana tersedia hanya o,6 hektar tanah pertanian per rumahtangga, para pemilik tanah sudah berhasil mempertahankan suatu luas pemilikan yang paling tinggi (1,3 hektar per rumahtangga pemilik) berkat adanya 5o% dari rumahtangga yang tidak memiliki tanah apapun. Kenyataan ini memberikan arti empiris pada ide yang telah kami utarakan dalam Pendahuluan, yaitu bahwa penguasaan tanah menyangkut hubungan antar manusia, bukan hanya hubungan manusia dengan tanah. Dengan demikian suatu tingkat ketunakismaan belum tentu diakibatkan hanya oleh "tekanan penduduk terhadap tanah", melainkan mencerminkan pula adanya “tekanan manusia terhadap manusia” melalui suatu pola penguasaan atas tanah yang tidak merata.

Mengenai tingkat ketunakismaan di daerah DAS Cimanuk masa kini, sayang tidak terdapat data yang bisa dipakai sebagai pengukur langsung, mengingat tidak adanya data di Indonesia mengenai jumlah pemilik tanah. Namun demikian kami telah membuat perhitungan yang dapat dipakai sebagai indikator tidak langsung, yang dapat dilihat pada Tabel 4.7. Baris pertama pada Tabel 4.7 menunjukkan proporsi rumahtangga di pedesaan yang tidak mempunyai usahatani menurut data BPS, ternyata hampir separuh dari seluruh rumahtangga. Sebagai perbandingan, baris kedua menunjukkan rasio "buruhtani" terhadap "petani" menurut survei SDP-SAE di 795 desa se-DAS Cimanuk pada tahun 1975; rasio ini ternyata adalah 139 untuk seluruh DAS (yaitu: 139 buruhtani per setiap 1oo petani). Kedua indikator ini (dari dua sumber yang berbeda) nampaknya saling memperkuat, karena dua-duanya menunjukkan suatu urutan ketunakismaan di kelima kabupaten yang persis sama: paling tinggi di Cirebon, disusul oleh Indramayu, Majalengka, Garut dan yang paling rendah, Sumedang. Kalau urutan ini dibandingkan dengan angka-angka dari 19o5, ternyata hampir sama pula (hanya Cirebon dan Indramayu telah bertukar urutan ke-1 dan ke-2).

Tabel 4.7. Persentase Desa yang Punya Tanah Sawah Bengkok di 5 Kabupaten DAS Cimanuk (1975)

DistrictCirebonIndramayuMajalengkaSumedangGarutLima Kabupaten
1_
Proporsi rumahtangga pedesaan yang tidak mempunyai705143293747
2. Ratio "buruh tani " terhadap "petani" (1975)^2201671296288139

Berdasarkan jumlah usaha tani tahun 1973 (BPS Sensus Pertanian 1973) dan jumlah rumahtangga pedesaan tahun 1971 (BPS Sensus Penduduk 1971). Tidak meliputi usahatani seluas kurang dari o.1 Ha.

^ Angka median berdasarkan Sensus Desa SDP-SAE(1975) di795 desa DAS Cimanuk.

5. Pemilikan Tanah Luas dan Penyakapan

Menurut banyak pengamat di sekitar permulaan abad ke- 20, daerah Priangan menunjukkan suatu jumlah tuan-tanah (penguasa tanah luas) yang luar biasa. Menurut MWO, kurang dari 6% dari pemilik tanah di Priangan telah menguasai hampir sepertiga dari seluruh tanah pertanian pada tahun 1905 (Hasselman, 1914:37). Penimbunan penguasaan atas tanah-tanah luas oleh golongan tuan-tuan ini tentunya bukan hanya melalui pemilikan, tetapi juga dengan cara penyewaan atau penggadaian yang memberikan suatu penguasaan de fakto atas tanah. Mengenai angka-angka dalam MWO tentang proporsi pemilik tanah yang telah menggadaikan tanah mereka (lihat Tabel 4.6, baris 2, responden-responden MWO sendiri bersepakat bahwa jumlah sebenarnya adalah jauh di atas angka-angka tersebut. Pada tahun 1919, Meyer Ranneft menafsirkan bahwa sekitar sepertiga dari semua sawah kesikepan di Cirebon sudah tidak dikuasai lagi oleh pemiliknya, karena sudah digadaikan atau disewakan untuk jangka waktu yang lama. Di daerah Sumedang, Limbangan (Garut), Cirebon dan Majalengka, golongan tuan-tuan kebanyakan terdiri dari "haji-haji, kepala-kepala desa serta tokoh-tokoh pribumi lainnya", sedangkan di Indramayu terdapat pula cukup banyak tuan-tuan tanah Tionghoa; di semua daerah tersebut di atas, penguasaan tanah-tanah luas dinyatakan meningkat selama periode 188o-19o5." Apa sebab terjadi proses konsentrasi penguasaan tanah? Semua sumber menghubungkan dengan proses komersialisasi ekonomi pedesaan dan terutama dengan meningkatnya peminjaman uang, yang oleh Meyer Ranneft dilukiskan sebagai “suatu gejala khas dari masuknya lalulintas uang ke dalam rumah tangga petani, dan dari, kekuasaan uang yang bagaikan setan" (Arsip Nasional, 1974: 21)

Perlu dicatat bahwa timbulnya golongan pemilik tanah luas sebagai akibat komersialisasi tidak disertai oleh timbulnya suatu golongan petani luas. Menurut Ploegsma,

"Pemilikan tanah luas tentu tidak mengakibatkan usaha-usaha tani luas. Tanah-tanah yang dikuasai oleh golongan pemilik luas disewakan atau dibagihasilkan kepada penggarappenggarap lain; dengan demikian, dari segi ekonomi pertanian, pola usahatani kecil-kecilan tetap bertanah"(Ploegsma, 1936:61).

Nampaknya konsentrasi pemilikan bukanlah disertai oleh konsentrasi luas usahatani melainkan oleh suatu tingkat penyakapan yang tinggi: sejumlah besar petani bukan pemilik, yang masing-masing diberikan usahatani kecil atas dasar sewa atau bagi-hasil. Pada permulaan abad ke-2o, tingkat penyakapan di daerah Priangan termasuk di antara yang tertinggi di Jawa, sedangkan di Cirebon sedikit di bawah rata-rata (Scheltema 1931: 271, mengutip data dari tahun 1905). Perbedaan tersebut sekarang sudah tidak nampak lagi kalau melihat angka-angka tingkat penyakapan tahun 1973 yang disajikan dalam Tabel 4.8.

Tabel 4.8. Tingkat Penyakapan di Lima Kabupaten DAS Cimanuk (1973)

DistrictCirebonIndramayuMajalengkaSumedangGarutLima Kabupaten
Proporsi jumlah usahatani yang tidak dimiliki oleh penggarapnya"279530312930
Proporsi luas tanah pertanian yang digarap oleh penyakap/penyewa161712913

Termasuk yang tidak dimiliki sebagian maupun seluruhnya.

Sumber: Sensus Pertanian 1973 (BPS Data Bank)

Nampaknya tingkat penyakapan di antara petani (3o% untuk seluruh daerah DAS Cimanuk, lihat baris 1) tidak banyak bervariasi di antara daerah dataran tinggi dan daerah dataran rendah (Cirebon-Indramayu). Lagi pula, kalau tingkat penyakapan diukur bukan sebagai proporsi petani tetapi sebagai proporsi dari tanah pertanian (Tabel 4.8, baris 2) ternyata menjadi lebih tinggi di daerah dataran rendah (Cirebon- Indramayu).

6. Ringkasan dari Pendekatan Makro

Data-data yang dikemukakan di atas, kendatipun sangat kurang lengkap, menunjukkan bahwa pola-pola penguasaan tanah dan hubungan-hubungan agraris yang kelihatan masa kini di daerah DAS Cimanuk pada umumnya merupakan suatu kelanjutan dari pola-pola dasar yang telah mulai dibentuk pada permulaan abad ke-2o atau sebelumnya, sebagai akibat dari sistem penjajahan Belanda, terutama dengan berakhirnya Cultuurstelsel dan pelaksanaan agrarische wet (187o) yang diikuti dengan perkembangan ekonomi uang di pedesaan. Maksud kami bukanlah bahwa pola-pola penguasaan tanah merupakan hal yang statis yang tidak pernah berubah selama satu abad terakhir. Justru sebaliknya, perbandingan data masa kini dan masa lalu di atas menunjukkan adanya suatu proses perubahan yang sangat dinamis, dan lagi bahwa masing-masing daerah mempunyai dinamikanya sendiri. Namun demikian, agaknya penting untuk mengerti bahwa pola-pola yang kelihatan sekarang, seperti variasi lokal dalam luas tanah bengkok; ketunakismaan; ketidakmerataan di antara pemilik tanah; timbulnya suatu golongan pemilik tanah luas; bertahannya pola usahatani kecil-kecilan berkat lembaga penyakapan dan sebagainya semuanya merupakan akibat dari suatu proses dinamik yang telah dimulai pada zaman neneknenek kita, sehingga benar disebutkan sebagai warisan sejarah.

Akhirnya perlu kami mencatat rasa frustrasi kami sebagai peneliti yang tertarik untuk mengikuti jejak dari proses perubahan tersebut secara lebih mendetail. Pola-pola penguasaan tanah merupakan hal yang sangat peka terhadap perubahan sosial-ekonomi-politik, sehingga dapat diduga bahwa telah terjadi banyak perubahan agraris selama tahun 194o-an dan 195o-an diakibatkan oleh goncangan-goncangan sosialekonomi-politik selama masa pendudukan Jepang, masa revolusi dan masa mudanya Indonesia merdeka. Sayangnya, goncangan-goncangan tersebut disertai pula oleh terhentinya pengumpulan data sistematis mengenai pola-pola penguasaan tanah, sehingga seorang peneliti sangat kekurangan bahan untuk melengkapi ceriteranya.

C. Studi Kasus di Enam Desa Contoh: Pendekatan Mikro

Catatan-catatan di bawah ini merupakan kesan-kesan sementara dari informasi-informasi yang telah dikumpulkan oleh tim SDP di 6 delta sampel selama bulan Oktober-November 1978, dengan cara pendekatan studi kasus dan participant observations.

1. Beberapa Perubahan Setelah Pelaksanaan UUPA 196o

Banyak pengamat mensinyalir bahwa tanah-tanah yang telah diredistribusikan atas dasar UUPA 196o ternyata setelah tahun 1965 telah dikuasai kembali oleh bekas pemiliknya. Hal itu ternyata terbukti di salah satu desa sampel SDP (desa Wargabinangun Kabupaten Cirebon). Sebelum UUPA 196o, ada tanah pertanian seluas 4o bahu (28 hektar) di desa itu yang dimiliki oleh satu orang yang tinggal di lain kecamatan. Kemudian dengan adanya UUPA, 5 bahu dari tanah tersebut telah diredistribusikan kepada 1o orang penduduk desa itu yang semula tak bertanah.8 Tetapi setelah 1965 tanah tersebut diambil kembali oleh pemiliknya semula tanpa kompensasi apapun dan pemerintah setempat tidak mampu berbuat apaapa. Menurut responden kami (yaitu beberapa orang di antara 10 orang penerima tanah tersebut di atas), pemilik tersebut datang kembali kepada mereka dan mengatakan: "Tanah orang kok 'digunting', sekarang saya ambil kembali karena ini adalah hak saya!". Kesepuluh orang resipien itu tak dapat membantahnya semata-mata hanya karena mereka belum memenuhi prosedur administratif yang menyangkut uang beberapa ribu rupiah saja. Di samping 1o orang itu, ada satu orang di desa itu yang menerima tanah o,5 bahu dari pemilik tanah luas di desa itu sendiri. Tanah itu tetap dimilikinya sampai sekarang dan tidak dikuasai kembali oleh pemiliknya semula.

Menarik juga untuk dicatat bahwa perubahan status pemilikan (atas dasar UUPA) dari tanah komunal (kesikepan dan sebagainya) ke status tanah milik perorangan ternyata tidak membebaskan pemiliknya dari kewajiban tradisionalnya yang menyangkut tanah sikep. Di desa Wargabinangun (Cirebon) misalnya, meskipun tanah kesikepan itu telah menjadi tanah milik, tetapi pemiliknya masih dikenakan iuran suksara desa yang lebih tinggi daripada yang dikenakan terhadap pemilik tanah yasan atau penggarap tanah bengkok dan titisara, yaitu 8o kilogram padi per bahu dibandingkan dengan 5o kg per bahu. Pemilik tanah bekas kesikepan itu juga masih dikenakan kewajiban ronda malam dan kerja bakti. Sebaliknya, hakhaknya tidak berubah kecuali bahwa mereka dapat menjualnya. Diskriminasi mengenai jumlah iuran dan kewajiban kerja ini juga ditemui di desa Gunungwangi (Majalengka), antara pemilik tanah bekas kecacahan dan pemilik tanah yasan.

8 Pemilik tanah luas di desa itu sendiri umumnya menghindarkan diri dari peraturan UUPA dengan cara mengatasnamakan tanahnya pada beberapa anggota kerabatnya.

2. Penguasaan Tanah Luas

Tingkat kepercayaan data sensus dan survei terutama disangsikan dalam hal-hal yang menyangkut masalah penguasaan tanah luas. Karena itu, dalam bulan Oktober-November 1978, tim peneliti dari SDP mencoba mengumpulkan informasi mengenai hal itu di 6 desa sampel dengan cara setiap peneliti tinggal selama satu bulan di satu desa dan mewawancarai beberapa informan secara informal (tanpa daftar pertanyaan) dan berkali-kali. Yang ditanyakan antara lain adalah: siapa-siapa yang dianggap kaya tanah di desa yang bersangkutan, berapa luas tanah yang dimiliki atau dikuasai mereka, bagaimana mereka memiliki tanah seluas itu, dan sebagainya. Beberapa informasi yang telah dikumpulkan dengan cara itu tersusun dalam Tabel 4.9.

Tabel 4.9. Penguasaan Tanah Oleh Orang Terkaya di 6 Desa Sampel SDP,1978

DesaKabupatenJumlah orang yang dianggap kayayang memiliki tanah lebih dari 3 Hayang dimiliki oleh orang terkaya"Range" penguasaan di antara orang terkaya (Ha)
WargabinangunCirebon88113-11
LanjanIndramayu10862-6
GunungwangiMajalengka10452-5
MalausmaMajalengka63902-90
SukaambitSumedang74152-15
CiwangiGarut8853-5

Sumber: Catatan Harian Lapang, SDP, Oktober - November 1978.

Di pedesaan, seseorang yang dianggap kaya (termasuk terkaya di desa) belum tentu mempunyai tanah yang luas. Di desa Gunungwangi (Majalengka) misalnya, seorang pemilik tanah 2 hektar sudah tergolong orang terkaya; di antara 1o orang terkaya di desa itu hanya ada 4 orang yang memiliki tanah lebih dari 3 hektar dan yang terluas di antaranya hanya 5 hektar. Tidak jauh dari desa itu, yaitu di desa Malausma, hanya 3 orang yang memiliki tanah lebih dari 3 hektar tapi seorang di antaranya mempunyai 9o hektar. Pemilikan seluas ini bukan karena warisan, tapi karena pengumpulan (dari membeli) selama 2o tahun (terutama selama 1o tahun terakhir ini). Walaupun pemilikan seluas ini hanya satu-satunya kasus di antara penduduk di desa-desa sampel, tetapi di desa Wargabinangun (Cirebon) misalnya, dijumpai juga sawah seluas 14o bahu (98 hektar) dikuasai (sebagian dimiliki sebagian melalui sewa) oleh satu orang yang tinggalnya di luar kecamatan (absentee). Demikian juga di salah satu desa tetangga dari desa Lanjan (Indramayu) diketahui seorang petani di situ memiliki tanah-tanah sejumlah ± 6o hektar, tersebar di beberapa kecamatan.

Informasi-informasi seperti di atas (dan bahan-bahan yang mendetail mengenai latarbelakang pemilikan tanah luas, proses pengumpulan tanah, mekanisme hubungan kerja antara petani dan buruh tani, dan sebagainya) tidak mungkin dihasilkan dari suatu survei formal. Bahkan walaupun kita dekati dengan wawancara informal dan obrolan bebas sekalipun, hal itu tidak otomatis kita peroleh. Seorang peneliti harus tinggal beberapa waktu di desa dan membangun persahabatan lebih dulu dengan rakyat di situ, sebelum bahan-bahan yang mendetail mulai muncul. Informasi-informasi yang cerai-berai itu kemudian harus kita rangkaikan, dan kemudian di-check dengan keterangan-keterangan dari informan lain sampai sesuatu gambaran yang lebih jelas dapat tersusun. Dengan pendekatan demikian ini kita juga dapat mengetahui misalnya bahwa angka-angka statistik di kantor kelurahan seringkali hanya merupakan formalitas. Agaknya hal itu sekedar dimaksudkan untuk memberikan citra (image) yang bagus kepada pengunjung ataupun pejabat-pejabat pemerintah. Di desa Wargabinangun misalnya, menurut angka statistik yang terpampang di papan tulis di Kelurahan, luas bengkok lurah 5 hektar, kenyataannya lurahnya memperoleh bengkok seluas 12 hektar. Karena jumlah tanah bengkok tetap sama, maka supaya konsisten dengan catatan tersebut, di papan tulis itu ditulis angkaangka luas tanah bengkok bagi pamong desa lainnya yang ternyata lebih luas daripada yang sebenarnya. Misalnya, bengkok untuk polisi desa yang kenyataannya hanya 1 hektar, ditulis 2,5 hektar.

3. Beberapa Segi dari Masalah Sakap-menyakap dan Sewa-menyewa

Dari data sensus desa SDP 1975 diperoleh bahwa hubungan kerja di DAS Cimanuk seperti maro dan mertelu cenderung menurun, sedangkan sistem kedokan atau ceblokan (yaitu suatu bentuk hubungan kerja di mana sebagian dari pekerjaan menyawah tidak dibayar dengan upah tetapi dengan hak menuai padinya di waktu panen) cenderung menaik frekuensinya.9 Tetapi di 6 desa sampel keadaannya tidak sejelas itu, seperti terlihat pada tabel 4.1o di bawah ini.

Tabel 4.1o. Keadaan BerbagaiHubungan Penyakapan di 6 Desa Sampel SDP, 1978

DesaKabupatenBentuk Hubungan Penyakapan
SewaGadaiBagi-HasilKedokan/ Ceblokan
WargabinangunCirebonUmumTidak AdaHanya MK^Jarang/menurun
LanjanIndramayuJarang/Me nurunJarang/MenurunUmumTidak Ada
GunungwangiMajalengkaUmumTidak AdaJarang/MenurunTidak Ada
MalausmaMajalengkaUmumTidak AdaJarang/MenurunTidak Ada
SukaambitSumedangJarangUmumJarang/MenurunUmum
CiwangiGarutTidak AdaUmumJarang/MenurunTidak Ada

Suatu bentuk sewa yang mirip dengan gadai (juga umum di Jawa Tengah), di mana si pemilik tanah menjadi buruh atau penyakap di atas tanahnya sendiri.

^ MK = Musim Kemarau.

Sumber: Catatan Harian Lapang, SDP, Oktober-November 1978.

Di dua desa pegunungan (Sukaambit dan Ciwangi) sistem gadai merupakan bentuk yang umum; di dua desa lainnya (Gunungwangi dan Malausma) sistem sewa tampaknya paling umum; sedangkan di dataran rendah, sistem bagi-hasil merupakan praktek yang umum di desa Lanjan (Indramayu) dan sistem sewa merupakan sistem yang umum di desa Wargabinangun (Cirebon).

Kasus di desa Wargabinangun tersebut agak menarik. Di situ sistem bagi-hasil juga umum, tetapi hanya ada pada waktu musim kemarau (MK). Penguasa-penguasa tanah luas (baik pemilik maupun mereka yang menguasai dengan cara sewa) tidak mau membagihasilkan sawahnya pada waktu musim hujan. Sebaliknya buruh-buruh tani hanya bersedia bekerja pada mereka dengan syarat bahwa mereka (buruhtani itu) diberikan hak menggarap dengan cara bagi-hasil pada musim berikutnya yaitu pada MK. Guna menjamin akan adanya tenaga kerja pada musim hujan (MH), maka para penguasa tanah luas itu tak punya pilihan lain daripada menyetujui permintaan buruh tani itu. Ini merupakan indikasi bahwa di situ kedudukan buruh relatif kuat. Dengan lain perkataan, pada masa-masa tertentu petani lebih sukar mencari tenagakerja. Tetapi kedudukan kuat itu tidak sepanjang tahun. Karena itu sistem bagi hasil MK di desa Wargabinangun itu nampaknya merupakan strategi para buruh tani untuk mengubah kedudukan kuat yang temporer sifatnya itu, menjadi suatu jaminan jangka panjang dalam bentuk hak bagi-hasil.

9 Wiradi Gunawan, Rural Development and Rural Institutions: A Study of Institutional Changes in West Java, (Bogor: Survey Agro Ekonomi, Seri Dinamika Pedesaan, No. 6, 1978).

D. Penutup

Dari hasil berbagai studi di pedesaan Jawa dapat disimpulkan bahwa ketidakmerataan dalam penguasaan atas tanah merupakan sumber utama dari ketidakmerataan dalam penyebaran pendapatan. Lagipula telah ditemukan bahwa hasil produksi per hektar umumnya berkorelasi negatif dengan luas usahatani, sehingga usaha pemerataan penguasaan atas tanah melalui land reform secara potensial dapat menunjang sekaligus dua tujuan utama pembangunan, yaitu kenaikan produksi dan pemerataan. Namun demikian, hasil sementara penelitian kami yang diuraikan di atas mungkin masih menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban terhadap masalah pemecahan problem agraria yang akhir-akhir ini semakin banyak dibicarakan di Indonesia.

Beberapa pertanyaan yang dapat dikemukakan misalnya, adalah:

a. Jikalau land reform akan dilaksanakan, seberapa besar potensi tersedianya tanah yang dapat diredistribusikan kepada golongan petani tak bertanah?

b. Data dari beberapa studi kasus di atas menunjukkan bahwa memang terdapat petunjuk-petunjuk adanya pengumpulan tanah luas ke dalam tangan beberapa orang saja, tetapi sejauh mana proses konsentrasi itu berlangsung dalam skala daerah yang lebih luas?

c. Dalam hubungan dengan pertanyaan (a) di atas, nampaknya tanah bengkok di berbagai daerah merupakan sumber ketidakmerataan yang mencolok, sehingga di sini terdapat salah satu sumber potensial dari tanah surplus untuk diredistribusikan. Tetapi seandainya hal ini dilaksanakan, bagaimana menentukan sumber pendapatan alternatif untuk lurah dan pamong-pamong desa lainnya, dan bagaimana menentukan besarnya pendapatan yang layak bagi mereka?

Semuanya itu masih perlu dicari jawabannya, yang dilandasi dengan informasi yang lengkap, dan benar. Mengingat besarnya variasi antar daerah mengenai berbagai aspek penguasaan tanah, sedangkan data tentang pemilikan tanah saja sampai sekarang masih langka, maka timbul pertanyaan: bagaimana caranya untuk memperoleh informasi itu? Studi-studi kasus yang mendetail tidak mungkin dilakukan untuk seluruh Indonesia. Sedangkan sebaliknya, cara sensus mungkin hanya akan menghasilkan informasi yang tidak benar.

Akhirnya perlu disadari bahwa setiap usaha land reform biasanya disertai dengan konflik. Adalah masuk akal jika golongan penguasa-penguasa tanah luas (golongan yang sering pula termasuk di antaranya lurah dan pamong-pamong desa) menolak untuk melepaskan kelebihan miliknya, maupun berusaha untuk menghindari usaha pengumpulan keterangan tentang luas tanah miliknya. Dalam hal ini, keberhasilan dari suatu usaha land reform memerlukan mobilisasi dari golongan petani-petani kecil dan buruhtani sebagai kekuatan yang dapat mengimbangi golongan penguasa-penguasa tanah luas, asal mereka diberi dukungan penuh oleh pemerintah. Pertanyaan yang timbul adalah, apakah hal ini telah benar-benar disadari, dan kalau disadari apakah pemerintah telah siap, dengan rencana bagaimana mengatasinya? Nampaknya jalan yang harus ditempuh untuk menuju terwujudnya delapan jalur pemerataan masih jauh.

Daftar Pustaka

Arsip Nasional R.I. 1974. Laporan-Laporan Desa. Serie Penerbitan Sumber-Sumber Sejarah. No. 6: J. W. Meyer Ranneft, Het Desawezen en het Gronbezit in de Afdeeling Cheribon, hal. 18-48. Arsip Nasional R.I. 1976. Memori Serah Jabatan Jawa Barat (1921-1930). Serie Penerbitan Sumber-sumber Sejarah No.8. Biro Pusat Statistik. Sensus Pertanian 1973, Jilid I. Eindresume van het bij Gouvernements Besluit dd. 1o Juli 1867 No. 2 bevolen Onderzoek naar de Rechten van den Inlander op den Grond op Java en Madoera. Jilid I (1876), II (1880), III (1896), Batavia. Geertz, C. 1963. Agricultural Involution: The Processes of Ecological Change in Indonesia. Berkeley, University of California Press. Hasselman, C. J. 1914. Algemeen Overzicht van de Uitkomsten van het Welvaart- Oenderzoek gehouden op Java en Madoera in 19o4- 1905. The Hague, Nijhoff, Vols. I-II. Kano, Hiroyoshi. 1977. "Land Tenure System and The Desa Community in Nineteenth-Century Java". Tokyo, Institute of Developing Economies Special Paper No.7. MWO. 1907-1911. Oenderzoek naar de Mindere Welvaart der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera: Economie van de Desa. 1. Overzicht (1911), 2. Residentie Preanger-Regentschappen (19o7), 3. Residentie Cheribon (19o7), Batavia.

White, Benjamin. 1978. "Political Aspects of Poverty, Income Distribution and Their Measurement: Some Examples from Rural Java". Bogor, Survey Agro Ekonomi, Seri Dinamika Pedesaan No. 5.

White, Benjamin & Gunawan Wiradi. 1979. "Patterns of Land Tenure in The Cimanuk River Basin: Some Preliminary Notes". Kertas-Kerja No. 11, Lokakarya Sejarah Sosial-Ekonomi Pedesaan, Cipayung, Januari 1979. Wiradi, Gunawan. 1978. "Rural Development and Rural Institutions: A Study of Institutional Changes in West Java." Bogor, Survey Agro Ekonomi, Seri Dinamika Pedesaan No. 6.

5 Penguasaan Tanah dan Kelembagaan Gunawan Wiradi dan Makali

A. Pengantar

Sejak awal 199o-an pembahasan mengenai masalah pertanahan tampak meningkat, khususnya mengenai hubungannya dengan penyebaran pendapatan, dan hubungannya dengan diferensiasi masyarakat pedesaan. Dalam hal yang terakhir ini, terdapat pandangan yang berbeda-beda walaupun masing-masing mendasarkan kesimpulannya atas hasil penelitian.

Perbedaan pandangan tersebut umumnya bertolak dari tanggapan mereka masing-masing terhadap tesis shared poverty dari Geertz. Menurut Geertz, walaupun jumlah penduduk di Jawa semakin bertambah dan sumber daya semakin langka, namun tidak seperti di negara-negara berkembang lainnya, masyarakat desa di Jawa tidak terkutub menjadi sekelompok tuan tanah dan sekelompok hamba tani karena adanya kebiasaan "berbagi" rezeki, walaupun rezeki itu sendiri memang sudah kurang. Geertz menyatakan:

"Daripada kaya dan miskin, lebih kena kalau dikatakan, dengan bahasa daerah yang dalam kehidupan petani terselubung dengan halus dan rumit, bahwa yang ada hanyalah kecukupan dan kekurangan".

Konsep Geertz mengenai involusi pertanian dan shared poverty itu memperoleh banyak tanggapan, dan nampaknya semakin banyak pandangan yang bersifat kritik terhadapnya. Sajogyo misalnya, dalam kata pengantarnya pada terjemahan buku Involusi Pertanian karangan Geertz itu, menyatakan bahwa, ".... kesimpulan Geertz (implisit) bahwa involusi pertanian tidak menghasilkan kelas petani komersial yang berarti di Jawa, tidak dapat dibenarkan".2 Demikian pula Collier melancarkan kritiknya, antara lain dengan menyatakan:

"Barangkali kekurangan yang paling penting dalam tesis shared poverty adalah kenyataan bahwa Geertz tidak memperhitungkan garis pemisah yang besar dalam masyarakat pedesaan antara mereka yang memiliki dan mereka yang tidak memiliki tanah".3

Bahkan jauh sebelum kedua ilmuwan tersebut di atas, Lyon pernah menyatakan bahwa walaupun shared poverty itu mungkin benar-benar berlaku, tetapi hal itu disertai dengan terjadinya proses diferensiasi sosial-ekonomi yang didorong oleh meningkatnya pengelompokan dan menyangkut perubahan-perubahan dalam hal penggunaan, pemilikan, dan penguasaan tanah.4

Dalam hubungan itu pula Kano telah melakukan penelitian di dua tempat di Jawa, yaitu di daerah Malang Selatan Jawa Timur dan di Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tahun 1976/ 1977. Dia menyatakan dalam kesimpulannya, bahwa bertentangan dengan gambaran Geertz, hasil penelitian itu menunjukkan adanya perbedaan yang jelas sekali antara the haves dan the have-nots, yaitu antara mereka yang memiliki tanah dan mereka yang tidak memiliki tanah.5

Sementara itu dua sarjana Jepang lainnya, Hayami dan Kikuchi menyatakan, bahwa apa yang sedang terjadi di pedesaan di Jawa (dan di Asia umumnya) lebih merupakan "stratifikasi yang meningkat" daripada merupakan pengutuban.6 Kesimpulan ini diambil dari penelitian mereka di dua desa di Jawa Barat dan dua desa di Filipina.

Dengan gambaran yang berbeda-beda seperti tersebut di atas, maka nampaknya memang masih diperlukan penelitianpenelkian lebih lanjut, terutama mengingat bahwa desa-desa di Jawa, dan di Indonesia umumnya, berbeda satu sama lain. Dengan latar belakang itulah maka sejak tahun 1979 Studi Dinamika Pedesaan-Survey Agro Ekonomi (SDP-SAE) memusatkan perhatiannya pada masalah pertanahan dan kelembagaan yang ada hubungannya dengan tanah, dengan melakukan penelitian di desa-desa di Jawa Barat (6 desa), Jawa Tengah (3 desa), Jawa Timur (3 desa), dan Sulawesi Selatan (3 desa).

Walaupun mungkin tidak tepat benar, kiranya berbagai pandangan para sarjana tersebut di atas dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu Geertz, Hayami, dan Kikuchi di satu pihak, serta Sajogyo, Collier, Lyon, dan Kano di lain pihak. Pemikiran dasar dari tulisan ini cenderung untuk sependapat dengan kelompok yang kedua, yaitu pengutuban masyarakat desa dalam hal penguasaan tanah memang sedang terjadi. Namun untuk itu diperlukan data pendukung yang lebih banyak. Inilah tujuan khusus penulisan masalah pertanahan ini. Hal ini perlu dikemukakan karena sudah sering dikatakan bahwa masalah penguasaan tanah di pedesaan merupakan masalah kompleks dan menyangkut berbagai aspek ekonomi, hukum, sosial, budaya, sejarah, dan politik. Berbagai masalah yang menyangkut ketimpangan penguasaan tanah mungkin secara ekonomis dapat diatasi, namun implikasi sosial jangka panjang perlu juga disadari. Dengan demikian tujuan tulisan ini ialah sekedar menambah informasi yang mungkin bermanfaat sebagai peringatan dini.

Dalam penelitian ini dipakai metodologi yang sama seperti yang dilakukan oleh Hayami dan Kikuchi (di dua desa di Jawa Barat), yaitu studi-studi kasus desa melalui "full-enumeration" survey terhadap suatu dukuh/kampung/komunitas yang dipilih, tetapi jumlah desa yang diliput mencakup 12 desa di Jawa dan 3 desa di Sulawesi Selatan. Kecuali satu desa penelitian baru dan dua desa penelitian SDP (berturut-turut Balida, Sukaambit, dan Wargabinangun di Jawa Barat), semua desa lainnya merupakan desa-desa penelitian SAE dalam penelitian mengenai masalah Intensifikasi Padi Sawah (IPS) tahun 1969- 1973. Berdasarkan metodologi penelitian IPS itu maka desa penelitian tersebut mewakili daerah penghasil padi utama atau daerah potensi tinggi. Dengan demikian, walaupun penelitian SDP-SAE ini merupakan rangkaian dari studi-studi kasus, namun diharapkan akan diperoleh gambaran yang lebih luas daripada hanya satu atau dua desa seperti apa yang dilakukan oleh Hayami dan Kikuchi. Walaupun tidak dapat dipakai untuk generalisasi bagi pedesaan Indonesia, paling tidak sudah dapat dianggap mewakili pedesaan dengan penghasil padi utama.

Dalam laporan ini, penampilan data hanya dilakukan dengan tabulasi sederhana dengan rumahtangga sebagai satuan analisa bagi masing-masing kasus desa. Sejauh datanya tersedia dicoba pula membandingkan data penelitian ini dengan data IPS 197o/1971 untuk dapat melihat berbagai perubahan. Pembandingan ini secara metodologi dimungkinkan karena data IPS 197o/1971 merupakan juga data sensus.

Perlu juga dicatat bahwa dalam tulisan ini, pemilikan tanah—dan bukan luas garapan—dijadikan dasar analisa karena dua alasan. Pertama, pemilikan tanah menentukan sejumlah besar ciri-ciri masyarakat desa dilihat dari berbagai aspek. Di Jawa misalnya, bentuk-bentuk pemilikan tanah berkaitan erat dengan status sosial, baik bentuk-bentuk secara tradisional sebelum adanya Undang-Undang Pokok Agraria 196o (UUPA), maupun sesudahnya. Dan pada gilirannya status sosial seseorang juga turut menentukan tingkah laku politiknya, tingkah laku budayanya, dan tingkah laku ekonominya. Alasan kedua, luas pemilikan tanah relatif lebih bersifat tetap daripada luas tanah garapan yang dapat berubah setiap musim.

Mengingat alasan pertama tersebut di atas, maka sebelum kami sajikan hasil-hasil penelitian SDP-SAE mengenai struktur pemilikan tanah dewasa ini, agaknya perlu digambarkan secara singkat lebih dahulu masalah pelapisan masyarakat yang didasarkan atas pemilikan tanah secara tradisional, yang secara historis pernah berlaku sah. Hal ini relevan terutama jika kita akan membahas apa yang disebut oleh para ilmuwan tersebut di atas dengan proses "diferensiasi kelas”.8

1 Clifford Geertz, Agricultural Involution, The Process of Ecological Change in Indonesia. University of California Press, 1963, hlm. 97. (Terjemahan bebas dari penulis.)

2 Sajogyo, "Pertanian Landasan Tolak Bagi Pembangunan Bangsa Indonesia," dalam Geertz, Involusi Pertanian, Proses Perubahan Ekologi di Indonesia, 1976, hlm. 24.

3 William L. Collier, "Agricultural Evolution: The Decline of Shared Poverty and Involution." Stensilan (tanpa tahun), hlm. 7-8. (Terjemahan bebas dari penulis.)

4 Margo L. Lyon, Bases of Conflict in Rural Java. Research Monograph Series No. 3, CSSAS, University of California Press., 1970, hlm. 13.

5 Hiroyoshi Kano, "Pemilikan Tanah dan Diferensiasi Masyarakat Desa." Makalah stensilan disampaikan pada Seminar LEKNAS/ LIPI, 1977, hlm. 4.

6 Yujiro Hayami dan Masao Kikuchi, Asian Village Economy at the Crossroad. An Economic Approach to Institutional Change, University of.Tokyo Press, 1981.

7 Secara keseluruhan, tujuan umum dari penelitian SDP-SAE ini serta metodologinya dapat dibaca pada bagian pertama buku bunga rampai berjudul Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia, penyunting Faisal Kasryno, Yayasan Obor, Jakarta, 1995.

B. Bentuk Penguasaan Tanah Tradisional dan Pelapisan Masyarakat Desa

Salah satu ciri umum struktur dasar pertanian di Jawa ialah bahwa di pulau ini satuan usaha tani rata-rata sangat kecil, yaitu o,63 ha, dan jumlah petani kecil sekitar 8,8 juta. Proporsi usaha tani yang memilikr 2 ha hanya 4,7% sedangkan yang melebihi 5 ha hanya 0,46%.9

Ciri lain yang juga penting ialah adanya berbagai bentuk status pemilikan tanah, baik yang berdasarkan hukum formal maupun yang berdasarkan hukum adat. Konsep-konsep mengenai hak atas tanah menurut hukum adat memang berbeda dengan konsep-konsep mengenai hak atas tanah menurut hukum formal Barat. Pengertian hak milik mutlak (eigendom. property) tidak dikenal sebelum adanya Undang-Undang Agraria Kolonial 187o. Sesudah dikeluarkannya undang-undang ini maka dikenal istilah-istilah, antara lain, hak perorangan turun-temurun (erfelijk individueel bezit), hak komunal (communal bezit), hak milik-mutlak (eigendom), hak ulayat (beschikkingsrecht), dan lain-lain. Namun dalam praktiknya, bahkan sampai sekarang pun sesudah lebih dari 2o tahun diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria 196o (UUPA), perlakuan-perlakuan dalam kelembagaan pertanahan secara adat dan penggunaan istilah-istilahnya masih banyak diterapkan.

Bentuk-bentuk penguasaan tanah secara adat yang terdapat di Pulau Jawa secara garis besar adalah sebagai berikut:1o

(a) Tanah Yasan, yaitu tanah yang diperoleh berkat usaha seseorang membuka hutan atau "tanah liar" untuk dijadikan tanah garapan. Dengan kata lain, hak seseorang atas tanah ini berasal dari fakta bahwa dialah, atau nenek moyangnya, yang semula membuka tanah tersebut. Istilah yasa atau yoso dalam bahasa Jawa berarti "membuat sendiri", atau "membangun sendiri" (bukan membeli). Dengan demikian, istilah tersebut mencakup tiga pengertian sekaligus yang tidak bisa dipisahpisahkan, yaitu pengertian "berkarya" (membuka tanah), "benar-benar menduduki" tanah itu, dan hak bagi yang bersangkutan untuk menggunakannya. Dalam konsep yasa, pengertian hak menjual, menggadaikan, dan menyewakan tidak termasuk di dalamnya. Ketiga pengertian tersebut baru dikenal sesudah terjadi kontrak atau hubungan dengan orang asing (Barat)." Bentuk (hak atas tanah) ini dalam UUPA 196o memperoleh kedudukan hukum sebagai "hak milik".

(b) Tanah Gogolan,2 yaitu tanah pertanian milik masyarakat desa yang hak pemanfaatannya biasanya dibagi-bagi kepada sejumlah petani (biasanya disebut sebagai "penduduk inti) secara tetap ataupun secara giliran berkala. Pemegang hak garap atas tanah ini tidak diberi hak untuk menjualnya atau memindahtangankan hak tersebut. Petani dengan hak garap atas tanah ini disebut "petani gogol", atau "gogol" saja. (Istilah lokal lainnya mengikuti istilah yang dipakai untuk menyebut tanah ini. Misalnya "pekulen", pemegang haknya disebut "kuli"; "kesikepan", orangnya disebut "sikep", dan seterusnya.) Sampai dengan masa sebelum perang, untuk menjadi seorang gogol diperlukan sejumlah persyaratan antara lain: (1) harus mampu dan mau melakukan kerja-wajib (ronda malam, memperbaiki saluran air, dan sebagainya, untuk keperluan desa), (2) harus sudah menikah, (3) harus sudah mempunyai rumah dan pekarangan, dan (4) harus memperoleh persetujuan dari semua gogol yang sudah ada. Dalam konsep Barat bentuk ini dapat dimasukkan dalam pemilikan komunal.

(c) Tanah Titisara (Titisoro, Tanah Kas Desa, Tanah Bondo Desa), adalah tanah pertanian milik desa yang secara berkala biasanya disakapkan atau disewakan dengan cara dilelang lebih dahulu. Hasilnya menjadi kekayaan desa yang biasanya dipergunakan untuk keperluan-keperluan desa, baik sebagai sumber dana anggaran rutin maupun untuk pembangunan.

(d) Tanah Bengkok, yaitu tanah pertanian (umumnya sawah) milik desa yang diperuntukkan bagi pamong desa terutama kepala desa (lurah) sebagai "gaji"nya selama menduduki jabatan itu. Setelah tidak lagi menjabat, maka tanah tersebut dikembalikan kepada desa untuk diberikan kepada pejabat yang baru. Tidak semua desa di Pulau Jawa mempunyai tanah bengkok. Menurut Eindresume I, seperti yang diulas oleh Kano,3 pada akhir abad ke-19 sebanyak 35 dari desa-desa di

Jawa tidak mempunyai tanah bengkok. Di desa-desa tanpa tanah bengkok ini, "gaji" pamong desa bersumber dari sumbangan para "penduduk-inti", yang biasanya berupa padi, yaitu yang disebut pancen.

Sesudah diundangkannya UUPA-196o, maka tanah gogolan, norowito dan sebagainya diubah statusnya menjadi hak milik perorangan dan diberikan kepada pemegang hak pakai yang terakhir. Sedangkan tanah titisara dan tanah bengkok tetap diakui adanya.

Demikianlah bentuk-bentuk penguasaan tanah tradisional yang walaupun status hukum formalnya sudah diubah, namun masih banyak dijumpai di desa-desa di Jawa sebagai hal yang berlaku.

Dalam hubungan ini ciri lain masyarakat pedesaan Jawa ialah bahwa penduduk desa terbagi menjadi lapisan-lapisan yang didasarkan atas perbedaan hak atas tanah serta kewajibankewajiban yang menyertainya (kerja-wajib, pembayaran pajak, dan sebagainya). Banyak sumber4 menyebutkan hal itu. Lapisan pertama terdiri dan "penduduk inti", yaitu mereka yang nenek-moyangnya dulu merupakan pemukim pertama di daerah itu atau pembuka tanah di situ. Karena itu mereka umumnya mempunyai tanah yasan, mempunyai pekarangan dan rumah sendiri. Dan kepada mereka inilah prioritas pertama diberikan untuk memperoleh hak menggarap tanah gogolan. Karena itu mereka ini juga disebut sebagai gogol, kuli kenceng, kuli baku, sikep ngarep, dan sebagainya. Namun hak pakai atas tanah gogolan itu disertai dengan kewajiban untuk "kerja wajib” atau "kerja bakti", yaitu melakukan pekerjaanpekerjaan untuk desa tanpa upah, seperti ronda malam, memperbaiki saluran air dan jalan desa, dan sebagainya.

Lapisan kedua ialah mereka yang mempunyai rumah dan pekarangan sendiri tetapi belum atau tidak mempunyai sawah. Di banyak daerah mereka ini juga disebut sebagai kuli-kendo, yaitu calon untuk menjadi kuli-kenceng.

Lapisan ketiga disebut magersari, yaitu mereka yang tidak mempunyai tanah dan tidak mempunyai pekarangan, tetapi mempunyai rumah sendiri. Rumah mereka didirikan di atas pekarangan orang lain. Mereka biasanya bekerja sebagai buruh tani atau sebagai penyakap.

Lapisan keempat atau lapisan terbawah terdiri dari mereka yang sama sekali tidak mempunyai apa-apa kecuali tenaganya. Karena tidak mempunyai rumah, mereka tinggal "mondok" di rumah orang lain dan menjadi buruh tani dari tuan rumahnya yang biasanya juga pemilik sawah. Namun sebagai buruh tani, mereka tidak diberi upah karena sudah diberi makan dan tempat tinggal. Mereka ini disebut sebagai mondok-empok, bujang, atau tlosor. Jika tuan rumah cukup baik hati, mereka juga dapat bekerja sebagai buruh tani pada orang lain untuk memperoleh upah.

Di antara lapisan-lapisan tersebut terdapat berbagai status peralihan atau campuran, dan semua itu membentuk suatu pola hubungan pemilikan tanah yang rumit yang disertai dengan berbagai keragaman antardaerah.

Demikian gambaran pelapisan masyarakat desa yang didasarkan atas bentuk-bentuk pemilikan tanah tradisional pada jaman penjajahan. Setelah Indonesia merdeka, maka pada tahun 196o diundangkan UUPA yang mengatur kembali masalah agraria, termasuk masalah hak-hak hukum atas tanah. Selanjutnya teknologi di bidang pertanian secara intensif mulai dimasukkan sejak awal tahun 197o-an. Semuanya itu tentu memberikan pengaruh dan bahkan mengakibatkan adanya perubahan-perubahan. Namun sejauh manakah perubahanperubahan itu, terutama yang menyangkut perubahan struktur masyarakat, masih sedikit yang diketahui. Perbedaan pendapat antara para ilmuwan tersebut di atas menunjukkan bahwa memang masih banyak segi-segi yang perlu diteliti lebih lanjut. Dalam bagian-bagian berikut ini disajikan data hasil penelitian SDP-SAE dalam rangka usaha untuk menambah informasi mengenai hal-hal tersebut di atas.

Hayami dan Kikuchi, ibid; juga W.L. Collier, op.cit.

9 Sumber: Data Sensus Pertanian 1973, Biro Pusat Statistik (BPS), seperti yang dihitung oleh Rudolf S. Sinaga dan Benjamin White dalam "Beberapa Aspek Kelembagaan di Pedesaan Jawa Dalam Hubungannya Dengan Kemiskinan Struktural," 1979.

10 Lihat juga, H. Kano, Land Tenure System and The Desa Community

in Nineteenth Century Java, Institute of Developing Economies, IDE, Tokio, 1977.

11 Kano, ibid.

12 Ini merupakan istilah lokal, yang berbeda dari satu daerah ke daerah yang lain. Istilah-istilah lainnya misalnya norowito, kesikepan, pekulen, kecacahan, playangan, dan lain sebagainya. (Untuk mengetahui istilah lainnya, juga istilah lain dari tanah yasan, lihat Kano, 1977, op.cit).

13 H. Kano (1977), op. cit.

14 Antara lain, lihat J.M. van der Kroef, "Land Tenure and Social Structre in Rural Java," dalam Approaches to Community Development, Jilid 25, Bab IV, 196.

C. Distribusi Penguasaan Tanah

Mengingat bahwa semua desa sampel dalam penelitian ini merupakan desa-desa di daerah penghasil padi utama, maka yang terutama menjadi pusat perhatian adalah distribusi pemilikan sawah. Di samping itu, mengingat bahwa desa-desa tersebut (kecuali Balida) adalah bekas sampel SAE dalam penelitian Intensifikasi Padi Sawah (IPS) yang dilakukan pada tahun 1969- 1972, maka dalam aspek-aspek tertentu akan dicoba untuk membandingkan datanya guna melihat perubahannya, sepanjang data yang dapat dibandingkan tersedia.

Hasil-hasil penelitian ini menunjukkan bahwa distribusi pemilikan sawah di desa-desa penelitian sangat timpang (lihat Tabel 5.1. dan Lampiran 5.1.). Hampir di semua desa itu, indeks

Gini15 menunjukkan angka di atas o,6o. Terutama di Jawa, 6 dari 12 desa, indeks Gininya di atas o,8o, suatu tingkat ketimpangan yang berat. Gambaran ini akan lebih jelas kalau kita lihat data pada Lampiran 5.1. Secara umum dapat dikatakan bahwa hampir di semua desa, 3o% atau lebih rumahtangga tidak memiliki tanah, sedangkan kurang dari 2o% rumahtangga memiliki separuh atau lebih dari keseluruhan luas sawah milik yang ada. Yang mencolok ialah keadaan di Desa Wargabinangun, Mariuk, Balida, Kebanggan, Rowosari, dan Sukosari. Di Wargabinangun misalnya, di satu pihak 73% rumahtangga tunakisma, tapi di lain pihak 9o% dari luas sawah di desa itu dimiliki hanya oleh 12% rumahtangga.

Tabel 5.1. Banyaknya Rumahtangga yang Memiliki Sawah dan Ratarata Luas Pemilikanya di15 Desa di Jawa dan Sulawesi Selatan, 1982

DesaJumlah Resp. (RT)Jumlah RTRata-rata pemilikanIndeks Gini
Tidak memiliki sawah (%)Memiliki sawah (%)Per RT (ha)Per Pemilikan (ha)
JAWA BARAT
1. Sentul10730700,380,540,60
2. Mariuk11470300,501,670,87
3. Jati12832680,390,570,71
4. Sukaambit14823770,160,210,57
5. Ballida14059410,280,690,85
6. Wargabinangun13873270,552,050,91
JAWA TENGAH 7. Kebanggaan14358420,290,680,84
8. Wanarata13828720,320,440,61
9. Rowosari10664360,310,870,85
JAWA TIMUR
10. Geneng13160400,370,950,78
11. Janti13256440,220,510,67
12. Sukosari11450500,370,730,85
SULAWESI SELATAN
13. Minasabaji12419810,630,770,54
14. Salo12624760,710,940,57
15. Cabbeng12147530,460,870,72

Gambaran semacam ini serupa dengan apa yang dijumpai oleh peneliti-peneliti lain, seperti misalnya Hotman Siahaan6 yang melakukan penelitian di Jawa Tengah, dan Kano7 yang meneliti sebuah desa di Jawa Timur. Dengan melihat kenyataan-kenyataan tersebut maka dalam membahas masalah distribusi penguasaan tanah dalam hubungannya dengan apa yang disebut oleh para ilmuwan tersebut di muka dengan “diferensiasi kelas", satu aspeknya yang penting ialah garis yang jelas antara kelompok pemilik tanah dan kelompok tuna-kisma. Oleh karenanya berikut ini akan diuraikan masalah tingkat ketunakismaan.

15 Indeks Gini adalah salah satu alat ukur distribusi, yaitu angka yang menunjukkan rasio antar luas busur dan luas segitiga dalam kurva Lorenz. Angka itu berkisar antara 0 sampai 1. Angka 0 = rata sempurna, artinya seluruh luas tanah terbagi rata di antara rumahtangga di desa dengan masing-masing mempunyai luas yang sama. Angka 1 = timpang mutlak, artinya satu orang memiliki seluruh tanah di desa.

1. Tingkat Ketunakismaan

Dari segi pemilikan, jumlah rumahtangga tanpa tanah sawah milik di desa-desa penelitian cukup besar, terutama di

Jawa. Lebih dari 5o% rumahtangga di 8 dari 12 desa di Jawa merupakan tunakisma. Bahkan di tiga desa di Sulawesi Selatan pun jumlahnya masih melebihi 2o% (Tabel 5.2. dan juga Lampiran 5.2.).

Memang, pemilikan formal tidak selalu mencerminkan penguasaan nyata atas tanah. Karena, ada beberapa jalan untuk dapat menguasai tanah melalui sewa-menyewa, penyakapan, dan bahkan gadai-menggadai, walaupun yang terakhir ini sebenarnya telah dilarang menurut UUPA 196o. Dengan demikian, sebagian rumahtangga yang tidak memiliki tanah tetap dapat memperoleh tanah garapan, dan sebaliknya ada sebagian pemilik yang tidak menggarap sama sekali. Mereka yang bukan pemilik dan tidak mempunyai tanah garapan, dalam laporan ini disebut sebagai tunakisma mutlak. Walaupun sebagian tunakisma dapat memperoleh tanah garapan, namun ternyata jumlah tunakisma mutlak itu masih cukup besar (lihat Tabel 5.2). Lebih dari 20% rumahtangga di 10 dari 12 desa di Jawa adalah tunakisma mutlak. Bahkan dalam 71 desa di antaranya jumlah tunakisma mutlak melebihi 4o%.

Jika tingkat ketunakismaan itu diukur dengan indikator lain, yaitu rasio antara jumlah tunakisma mutlak dengan jumlah yang mempunyai tanah garapan, maka ternyata di 5 desa di Jawa angkanya melebihi angka rata-rata propinsi, yaitu Mariuk, Rowosari, Kebanggan, Janti, dan Sukosari. Namun untuk Janti hal ini disebabkan oleh adanya sistem "glebagan" tanaman tebu yang unik (akan diterangkan dalam hlm. 129 dan 13o), sehingga kesempatan untuk memperoleh tanah garapan bagi tunakisma mutlak memang sedikit.

Tabel 5.2. Tingkat Ketunakismaan di 12 Desa di Jawa (1979/1981) dan 3 Desa di Sulawesi Selatan (1982)

DesaJumlah Resp. (RT)Proporsi RT yang Tidak memilikiProporsi RT yang punya tanahTunakisma mutlakRatio dari (4) thd. (3)
KampungPropinsi* 1971
JAWA BARAT 1. Sentul108
1. Sentul 2. Mariuk10730771418
3. Jati114703562177
12832742331
4. Sukaambit14823771620
5. Balida14059504896
6. Wargabinangun13873504284
JAWA TENGAH72
7. Kebanggan143584050125
8. Wanarata13828402641
9. Rowosari106643156180
JAWA TIMUR89
10. Geneng13160473982
11. Janti132563952133
12. Sukosari114505049198
SULAWESI SELATAN(tad)
13. Minasabaji1241975912
14. Salo126247867
15. Cabbeng12147532343

16 Lihat, Hotman Siahaan, Pemilikan dan Penguasaan Tanah. Adopsi Teknologi Pertanian Modern dan Disparitas Pendapatan di Daerah Pedesaan. (Lembaga Studi Kawasan dan Pedesaan UGM, 1977).

17 Lihat, Hiroyoshi Kano, "Pemilikan Tanah dan Differensiasi Masyarakat Desa: Kasus di Suatu Desa di Malang Selatan," op. cit.

Keterangan:

*) Data untuk propinsi di Jawa diambil dari K. Horstmann dan Rutz, The Population Distribution on Java 1971, IDE, Tokio, 198o. IDE Statistical-Data Series No. 29. (Lihat B. White & G. Wiradi, "Land Tenure in West Java. Policy Workshop on Agrarian Reform in Comparative Perspective", Sukabumi, 1981).

Catatan:

(1)Untuk Wargabinangun dan Jati (Jawa Barat), penelitian dilakukan pada tahun 1979, dan untuk desa-desa Jawa Barat lainnya tahun 198o; Jawa Tengah dan Timur, 1981; dan Sulawesi Selatan, 1982.

(2)Tunakisma mutlak = rumahtangga yang tidak memiliki tanah, dan tidak mempunyai tanah garapan. Jadi di sini tidak termasuk "pemilik yang tidak menggarap".

(3)Dalam kolom (3) termasuk pemilik-penggarap murni dan pemilikpenggarap campuran.

Jika data dalam penelitian ini kita bandingkan dengan data penelitian IPS di desa-desa yang sama tahun 197o/71, ternyata selama 1o tahun terakhir ini jumlah tunakisma meningkat sekali (lihat Tabel 5.3), kecuali di desa-desa di Sulawesi Selatan. Jumlah tunakisma di sana justru menurun. Ada dua hal yang menjadi sebabnya. Pertama, di luar Jawa pelaksanaan land reform memang lebih belakangan (sampai dengan tahun 1974 masih terjadi redistribusi tanah), sehingga dalam masa 197o- 1974 telah terjadi sedikit proses "pemerataan". Kedua, sebagian tunakisma telah bertransmigrasi ke Malaysia (Sabah).

Tabel 5.3. Perubahan Jumlah Tunakisma 1o Tahun (197o/71s/d198o/ 81) di 12 Desa di Jawa dan 3 Desa di Sulawesi Selatan.

DesaJumlah RT (1982)Jumlah rumahtangga yang tunakismajumlah tunakisma (%)
1970/71 (%)1980/81(%)
JAWA BARAT
1. Sentul10753025
2. Mariuk114337037
3. Jati128223210
4. Sukaambit*)148-23
5. Balida*140-59
6. Wargabinangun*)13873
JAWA TENGAH
7. Kebanggaan143265832
8. Wanarata13812827
9. Rowosari106486517
JAWA TIMUR
10. Geneng131386022
11. Janti13252564
12. Sukosari11441509
SULAWESI SELATAN
13. Minasabaji1244819-29
14. Salo1266624-42
15. Cabbeng**)121-47-

Sumber: Data SAE, Survey IPS 197o/71 dan Penelitian SDP/SAE Masalah Pertanahan dan Hubungan Agraris, 198o/81.

Keterangan:

*) Desa-desa ini bukan desa sampel IPS, sehingga untuk tahun 197o/71 tidak ada datanya.

**)Walaupun Cabbeng merupakan sampel IPS, tetapi untuk tahun 197o/71 tidak ada datanya.

Meningkatnya proporsi tunakisma ini jelas akan menimbulkan masalah-masalah sosial jika penyediaan kesempatan kerja di luar bidang pertanian tidak digalakkan. Hal ini akan disinggung lebih lanjut di bagian belakang dalam membahas masalah pendapatan.

Dilihat dari segi sosial, pemilikan tanah bukan saja merupakan harta ekonomi, melainkan mencerminkan juga status sosial seseorang, terutama di desa-desa di Jawa. Bagaimana struktur pelapisan masyarakat berdasarkan pemilikan tanah telah diuraikan di bagian depan. Namun sayang data kuantitatif mengenai hal itu tidak dapat diperoleh di semua desa. Demikian pula data untuk masa sebelum perang tidak ada. Di sini hanya diberikan sekedar gambaran tentang hal itu di 8 desa, termasuk desa-desa yang diteliti oleh orang lain (Tabel 5.4).

Tabel 5.4. Distribusi Rumahtangga Menurut Strata Sosial Berdasarkan Pemilikan Tanah di 8 Desa di Jawa

DesaJumlah RT yang mempunyai tanah
SPR (%)S (%)PR (%)R (%)TA (%)Jumlah RT
JAWA BARAT3506104100565
1. Wargabinangun
2. Lanjan*) 3. Gunungwangi")
4. Ciwangi*)77060 200 03 3100 100758 1103
A TENGAH
JAWA TENGAH35026354100106
5. Rowosari 6. Kebanggaan
JAWA TIMUR1111
7. Pagelaran**) 8. Geneng53 7710 1021 751100 10070 1820

Keterangan:

*) Desa-Desa SDP: Data Penelitian 1975-1978.

**) Data Penelitian H. Kano tahun 1977. (Lihat catatan kaki 5.)

Catatan:

SPR = Rumahtanga yang mempunyai sawah, pekarangan dan rumah (dulu kuli kenceng/gogol/sikep ngarep, dsb.).

S = Hanya mempunyai sawah (dulu gundul).

PR = Mempunyai pekarang dan rumah tapi tidak punya sawah (dulu kuli kendo/tangkong/sikep mburi, dsb.).

R = Hanya mempunyai rumah saja; rumah ini didirikan di atas pekarangan orang lain (magersari).

TA = Tidak punya apa-apa (dulu menampung, bujang, tlosor).

Dari Tabel 5.4. tampak bahwa di semua desa di Jawa Barat tidak terdapat lapisan masyarakat gundul (hanya mempunyai sawah saja), juga tidak terdapat lapisan magersari (hanya mempunyai rumah saja). Mungkin hal ini memang disebabkan oleh kebiasaan di Jawa Barat yang tidak mengenal magersari. Tetapi sebaliknya, di Jawa Barat, proporsi rumahtangga yang tidak mempunyai apa-apa sama sekali (hanya punya tenaganya sendiri), relatif jauh lebih tinggi daripada di tempat lain.

Dengan masuknya bibit padi unggul baru yang ternyata memang dapat mempertinggi produksi, maka arti dan nilai tanah sawah menjadi penting. Karenanya kini status sosial seorang gundul tidak lagi di bawah apa yang dulu disebut sebagai kuli kendo (golongan PR dalam Tabel 5.4). Di samping itu dengan meningkatnya nilai sawah, maka nilai pekarangan hampir tidak ada artinya, terutama di desa-desa sampel di Jawa Barat, yang luas pekarangannya sempit-sempit. Bahkan ada desa-desa

(Wargabinangun, misalnya) yang luas pekarangannya hanya cukup untuk didirikan rumah. Golongan PR ini kebanyakan juga merupakan lapisan buruh tani.

2. Tingkat Penyakapan (Tenancy Rates)

Data masa sebelum Perang Dunia Kedua (Sensus 19o5) memberi kesan bahwa pemilikan tanah luas tidak selalu berarti bahwa akan terjadi usaha tani luas. Hal ini disebabkan tanah luas itu disakapkan atau disewakan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemusatan pemilikan tanah di Jawa tidak mengakibatkan makin luasnya satuan usaha tani, melainkan menaikkan tingkat penyakapan.i8 Dengan kalimat lain ketunakismaan berjalan sejajar dengan tingkat penyakapan. Apakah hal itu masih berlaku untuk masa kini? (Yang dimaksud dengan penyakapan di sini termasuk sewa-menyewa, bukan hanya bagi-hasil.)

Jika tingkat penyakapan diukur dari proporsi luas tanah yang digarap, maka gejala sakap-menyakap dan sewa-menyewa memang masih tetap tinggi (Tabel 5.5). Tetapi ternyata proporsi luas tanah sakapan yang digarap oleh petani pemilikcampuran (pemilik-penyakap, pemilik-penyewa, pemilikpenyewa-penyakap) di hampir semua desa menunjukkan angka yang lebih besar daripada proporsi luas yang digarap oleh tunakisma. Dengan kata lain, jumlah tunakisma yang masuk pasar penyakapan relatif kecil, karena para pemilik tanah sendiri masuk ke dalam pasar penyakapan. Dengan demikian gejala pada masa sebelum perang itu sekarang telah berubah.

Hal ini juga didukung oleh pengukuran dengan indikator lain, walau dengan penjelasan yang sedikit berbeda.

Tabel 5.5. Tingkat Penyakapan Menurut Luas Garapan di15 Desa Sampel: 12 Desa di Jawa (1979, 198o, 1981) dan 3 Desa di Sulawesi Selatan(1982)

DesaProporsi Luas Sawah yang digarap olehsawah garapan pada saat
Pemiliknya sendiri (pemilik- penggarap murni) (%)Petani yang tidak memiliki tanah (%)penggarap campuranpada saat penelitian
JAWA BARAT 1. Sentul6247,61100
2. Mariuk62 83201847,61 62,37100 100
3. Jati6312562,37100 100
4. Sukaambit7242450,66100
4. Buliddbit7172224,83100
5. Balida66112339,69100
6. Wargabinangun27462762,18100
JAWA TENGAH 7. Kebanggaan
8. Wanarata52103834,00100
8. Wanarata8321533,28100
9. Rowosari72121620,10100
JAWA TIMUR
10. Geneng50321832,71100
11. Janti7152416,06100
12. Sukosari6413542,05100
SULAWESI SELATAN54一47
13. Minasabaji49123976,15100
14. Salo492439 62139.60100
14. Salo142462139,60100
15. Cabbeng27363758,09100

Perincian untuk tiap desa dapat dilihat pada Lampiran 5.3.

Jikalau bukan dengan proporsi luas garapan, melainkan dengan melihat proporsi jumlah petani menurut status garapannya, maka keadaannya tetap menunjukkan bahwa gejala penyekapan itu masih umum (Tabel 5.6). Tetapi ada dua macam penjelasan yang berbeda dari penjelasan di atas. Pertama, dari Tabel 5.6. tampak bahwa proporsi jumlah tunakisma yang memperoleh tanah garapan di sebagian besar desa penelitian (9 dari 15 desa), lebih besar daripada proporsi pemilik tanah yang juga menjadi penyakap/penyewa. Jika hal ini dibandingkan dengan Tabel 5.5. maka itu berarti bahwa walaupun jumlah tunakisma yang memperoleh tanah garapan itu relatif besar, namun tanah garapannya kecil-kecil. Penjelasan kedua, dari Tabel 5.6. itu tampak bahwa proporsi jumlah pemilik tanah yang menggarap sendiri tanahnya, juga besar. Menurut para informan, memang dengan masuknya teknologi baru sekarang ini ada kecenderungan para pemilik tanah lebih suka menggarap sendiri tanahnya daripada menyakapkan/menyewakan kepada para tunakisma; bahkan kalau dapat, di samping menggarap tanah milik sendiri juga masih menyewa dan menyakap. Dengan demikian kesempatan kerja para tunakisma untuk memperoleh tanah garapan menjadi terbatas.

Tabel 5.6. Tingkat Penyakapan Berdasarkan Indikator Distribusi Rumahtangga Menurut Status Garapannya di 12 Desa di Jawa dan 3 Desa di Sulawesi Selatan, 1979-1982.

DesaJumlah Res- pondenJumlah tunakis- ma mut-Tunakisma yang mem- peroleh tanahPemilik tanah yangTotal (x)
Juga menjadi penye-Meng- garap milikTak meng- garap
JAWA BARAT107
1. Sentul14100
2. Mariuk11462254100
3. Jati128239573100
4. Sukaambit14816614577100
5. Balida14048149274100
6. Wargabinangun13842317128100
JAWA TENGAH145100
7. Kebanggaan14350872510100
8. Wanarata138262 855611100
9. Rowosari JAWA TIMUR10656_18113100
1330100
10. Geneng131392171914100
11. Janti1325242339100
12. Sukosari114495431100
SULAWESI SELATAN
13. Minasabaji124912263716100
14. Salo126618441616100
15. Cabbeng1212324121624100

Dari kenyataan-kenyataan di atas jelas dapat disimpulkan bahwa pada masa kini sedang terjadi proses pemusatan penguasaan tanah, baik melalui pemilikan maupun melalui penyakapan dan penyewaan. Hal inilah yang menyebabkan struktur penguasaan tanah menjadi semakin timpang.

18 Lihat B. White dan G. Wiradi, "Land Tenure in West Java," op. cit. Bandingkan dengan tulisan White dan Wiradi pada Bab 4 volume ini.

D. Pemilikan Tanah dan Tingkat Kemiskinan

Umumnya telah diketahui bahwa ekonomi pedesaan di Indonesia, khususnya di Jawa, didasarkan atas usaha pertanian. Tetapi, data dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam separuh jumlah desa yang diteliti ternyata sektor nonpertanian memberikan sumbangan lebih dari 5o% dari total pendapatan (Tabel 5.7.). Terutama di Rowosari, Sentul, dan Janti, proporsi pendapatan dari sektor nonpertanian ini menunjukkan angka berturut-turut 62, 73 dan 77%. Di Sentul, produktivitas tanahnya rendah dan banyak penduduk menjadi tukang becak, kuli, serta buruh perusahaan genteng. Kedua desa lainnya sangat dekat dengan ibu kota kabupaten sehingga berbagai pekerjaan lain relatif lebih tersedia.

Tabel5.7.Proporsi Pendapatan Menurut Sumber Pendapatan, Pendapatan Rumahtangga, dan Pendapatan Per Kapita Per Tahun di 12 Jawa dan 3 Desa di Sulawesi Selatan*)

DesaProporsi pendapatan menurut sumber**)pendapatan per tahunJumlah RT di bawah garis kemis- kinan***)
Sektor Pertanian (%)Non Pertanian (z)Total (%)Per RT (Rp)Per kapita kampung (Rp)
JAWA BARAT 1. Sentul27100300.00056.600
2. Mariuk70 4873 70100454-000123.52275
3. Jati52100583.000240.20044 40
4. Sukaambit4159100325.00085.30044
5. Balida6337100451.000122.80044
6. Wargabinangun JAWA TENGAH6139100319.00069.80069
7. Kebanggaan4060100502.000102.40046
8. Wanarata4654100422.00086.90054
9. Rowosari3862100462.000101.30049
100615.0004
JAWA TIMUR100948.00
10. Geneng43571000148.40022
11. Janti2377100984.00199.20013
12. Sukosari45550205.00025
SULAWESI SELATAN
13. Minasabaji5545100876.000167.40031
14. Salo6832100502.00091.80053
15. Cabbeng_Gag-Gagal Panen-
15. Cabbeng

Catatan:

*) Jika ada beberapa perbedaan angka antara laporan ini dengan publikasipublikasi SDP-SAE lainnya, maka hal itu disebabkan oleh adanya perbedaan cara perhitungan. Namun perbedaan tersebut tidak mempengaruhi kecenderungan yang ada.

**) Sektor pertanian: termasuk usaha tani padi, usaha tani nonpadi (palawija, tebu ternak) dan berburuh tani.

Sektor nonpertanian: termasuk usaha dagang, kerajinan, berburuh pada industri, gaji pegawai negeri, gaji sebagai ABRI, dan pensiunan.

**) Garis kemiskinan yang dipakai di sini adalah batas pendapatan yang setara dengan 32o kg beras per kapita keluarga, per tahun (bukan per kapita total kampung).

Dari data dalam Tabel 5.7. itu, mungkin orang akan menafsirkan bahwa pada tingkat perkembangan sekarang ini pemilikan tanah sudah tidak relevan lagi bagi distribusi pendapatan. Namun jika kita kaitkan dengan data mengenai distribusi pendapatan menurut strata luas pemilikan tanah, masih jelas nampak bahwa makin besar luas tanah milik, makin besar pula pendapatan rata-rata per rumahtangga (lihat Tabel 5.8.).

Tabel5.8. DistribusiRumahtangga, Pendapatan, dan Rata-rata Pendapatan Per Rumahtangga, MenurutGolongan Luas Pemilikan Tanah Sawah di 3 Desa di Jawa

Luas Pemilikan (ha)Jumlah RT (%)Pendapatan (%)Rata-rata Pendapatan Per RT per Tahun (Rp 'ooo)
ROWOSARI
1. 06452377
2. 0,01-0,492621398
3. 0,50-0,995101.008
4. 1,00+5181.547
Total (%)100100
Total106 RTRp 49.017.837462
KEBANGGAAN58
1. 05835307
2. 0,01-0,492924418
3. 0,50-0,999181.013
4. 1,00+4232.676
Total (%)100100
Total143 RTRp 71.866.400502
JANTI59
1. 05942688
2. 0,01-0,4918231.240
3. 0,50-0,9920281.294
4. 1,00+371.996
Total (%)100100
Total132 RTRp 125.117.551948

Dari dua tabel di atas itu dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka yang memiliki tanah luaslah yang mempunyai jangkauan lebih besar kepada sumber nonpertanian, atau sebaliknya. Dengan demikian ini berarti bahwa bagaimanapun juga masalah pemilikan tanah tetap merupakan faktor yang penting dalam kehidupan pedesaan.

Dalam Tabel 5.7. juga tampak bahwa di sebagaian besar dari desa yang diteliti ternyata jumlah rumahtangga yang berada di bawah garis kemiskinan masih cukup besar, yaitu di atas 4o%. Bahkan di beberapa desa jumlahnya lebih besar dari 50%.

Dan kalau kita lihat penyebaran keluarga miskin menurut luas pemilikan tanah, ternyata pula bahwa dalam strata pemilikan tanah yang lebih rendahlah terdapat proporsi keluarga miskin yang lebih besar (lihat Lampiran 5.5). Jadi sekali lagi hal ini membuktikan bahwa walaupun proporsi pendapatan dari sektor nonpertanian lebih besar daripada sektor pertanian, pemilikan tanah berjalan sejajar dengan tingkat kecukupan. Ini berarti bahwa jangkauan terhadap sumber-sumber di luar sektor pertanian lebih dimiliki oleh pemilik tanah luas. Sedangkan di lain pihak, seperti telah diuraikan di muka, kesempatan para tunakisma untuk memperoleh tanah garapan cenderung menurun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa walaupun tunakisma dapat menguasai tanah melalui penyakapan (bagi hasil, sewa-menyewa, dan sebagainya) dan pemilik dapat menjadi bukan penggarap, namun langsung atau tidak langsung pemilikan tanah merupakan faktor yang turut menentukan tingkat hidup di pedesaan.

Demikianlah, dari gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan UUPA memang belum sempurna. Namun di lain pihak, khususnya di daerah areal tebu, sistem gogolan nampaknya mempermudah pengaturan penggunaan tanah.

E. Kelembagaan Penguasaan Tanah dan Perubahannya

Dalam bagian ini diuraikan berbagai kebiasaan atau caracara setempat untuk mengatur penguasaan dan pengusahaan tanah, yang berlaku di desa-desa yang diteliti, yaitu penguasaan tanah dengan sistem gogolan, gadai-menggadai, sewa-menyewa, bagi hasil, dan kasus tertentu mengenai pengaturan penguasaan dan pengusahaan tanah bersama (yang menurut istilah setempat disebut sebagai tanah klumpukan yang artinya tanah kumpulan).

1. Sistem Gogolan

Di bagian muka telah diterangkan adanya berbagai bentuk penguasaan tanah sebelum diundangkannya UUPA-196o. Satu di antaranya ialah bentuk penguasaan dengan status gogolan (nama setempat yang lain adalah, antara lain, norowito, playangan, pekulen, kesikepan). Dengan berlakunya UUPA, sebenarnya secara hukum status tanah gogolan sudah tidak diakui lagi, karena hak atas tanah itu diberikan kepada penggarapnya yang terakhir, dengan status hak milik. Namun, di beberapa desa, walaupun secara hukum status penguasaannya memang telah diubah, cara-cara pengusahaannya masih diatur sedemikian rupa sehingga sebagian persyaratan-persyaratan dalam sistem gogolan masih berjalan.

Dari 12 desa penelitian di Jawa, ada 5 desa yang dahulunya mempunyai tanah-tanah gogolan, yaitu Wargabinangun, Cirebon (istilahnya kesikepan), Rowosari, Kendal (istilahnya norowito), Kebanggan, Banyumas (istilahnya pekulen), Geneng, Ngawi (istilahnya pekulen), dan Janti, Sidoarjo (istilahnya gogolan). Di Rowosari, perubahan status hak tanah norowito menjadi hak milik sudah dilaksanakan secara tuntas. Artinya, segala sesuatu yang bersangkutan dengan sistem pengusahaan tanah secara gogolan sekarang sudah tidak berlaku lagi. Tetapi di empat desa lainnya, sisa-sisa aturan yang menyertai hak gogolan masih berjalan. Di Wargabinangun, misalnya, sebagai sumbangan bagi anggaran desa, setiap petani diwajibkan membayar pajak berupa padi. Ternyata bagi bekas sikep besarnya pungutan itu masih lebih besar daripada bagi petani yang bukan bekas sikep (8o kg dibanding 5o kg per tahun), walaupun sekarang secara hukum statusnya sama yaitu sebagai pemilik (tanah). Demikian pula di Geneng, kewajiban kerja bagi desa masih diprioritaskan kepada petani-petani pemilik tanah pekulen.

Tetapi yang lebih menarik lagi ialah keadaan di dua desa lainnya, yaitu Kebanggan dan Janti. Di samping soal pungutan dan kewajiban kerja, di Kebanggan, satuan-satuan luas tanah pekulen serta pemegang haknya masih tetap dipakai sebagai referensi bagi segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan pengusahaan tanah. Hal ini ada hubungannya dengan kebiasaan di dalam mengatur pergiliran penggunaan tanah antara padi dan tebu, karena Kebanggan memang termasuk daerah areal tebu. Dalam hal ini satu kasus yang menarik di Kebanggan ialah bagaimana mengatur penggunaan tanah dengan cara yang disebut tanah klumpukan. Hal ini akan diuraikan secara khusus di bagian belakang (hlm. 148-151).

Namun yang paling menarik lagi ialah keadan di Janti. Di sana gogolan masih berjalan dengan cara yang hampir tidak berubah, kecuali bahwa status petaninya secara hukum sekarang menjadi pemilik. Sekali lagi, seperti di Kebanggan, hal itu ada hubungannya dengan kebiasaan lama dalam menggilir penggunaan tanah untuk tebu dan padi. Seperti diketahui pergiliran penggunaan tanah bagi tanaman tebu dan padi di daerahdaerah areal pabrik gula disebut dengan istilah glebagan.

Bedanya dengan di Kebanggan, di Janti sistem gogolan yang berlaku adalah "gogolan bergilir", dalam arti bahwa bukan hanya penggunaan tanahnya saja yang bergilir, tetapi juga lokasi pemilikannya turut bergilir. Artinya, secara fisik letak tanah seorang pemilik dapat berpindah-pindah. Setiap berganti tanaman dari tebu ke padi, maka tanah bekas tebu itu—yang pada gilirannya menjadi tanah garapan petani untuk ditanami padi—dibagi lagi kepada semua pemilik secara undian. Misalnya, jika pada suatu blok pada musim tertentu letak tanah seorang petani berada di petak A, maka setelah blok nanti diselang oleh tanaman tebu dan kemudian ditanami kembali padi, maka pada saat itu tanah petani tersebut belum tentu terletak di petak A lagi. Ada dua hal yang prinsipil di sini, yaitu luasnya harus tetap sama dan kualitasnya pun harus tetap sama dengan hak semula. Masalah luas tidak sulit, karena mudah menghitungnya. Tetapi untuk mengatasi masalah kualitas, maka seluruh hamparan sawah itu dibagi menjadi petak-petak kecil yang memanjang, yang meliputi daerah mulai dari yang paling subur sampai ke daerah yang tidak subur. Dan karena satuan luas tanah gogolan itu sama, maka mudah melaksanakannya. Dahulu, seorang gogol hanya berhak atas satu satuan luas tanah gogolan. Tetapi sekarang, terutama setelah (sesuai UUPA) status hukum pemegang tanah gogolan menjadi kebebasan jualbeli, seorang petani dapat saja mempunyai dua satuan tanah gogolan atau lebih. Namun satuan luas satu tanah gogolan tetap dipakai sebagai pedoman.

2. Sistem Gadai

Yang dimaksud dengan gadai menurut Iman Sudiyati9 ialah menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali. Sedang yang dimaksud dengan hak gadai yang ditemukan di desa-desa penelitian ialah penyerahan hak atas sebidang tanah kepada orang lain dengan pembayaran berupa sekian kuintal gabah atau sekian gram emas perhiasan atau sekian ekor kerbau atau sapi, dengan ketentuan pemilik tanah yang telah menyerahkan hak atas tanahnya itu kepada orang lain dapat memperoleh haknya kembali dengan jalan menebusnya. Selama pemilik tanah belum dapat menebus, maka hak pengusahaan atas tanahnya ada pada pemegang gadai. Pengembalian tanah itu dilakukan setelah tanamannya selesai dipanen. Kebiasaan gadai-menggadai tanah dianggap oleh pemerintah merugikan pemilik tanah, oleh karenanya, pemerintah mengeluarkan undang-undang yang melarang penyerahan hak penguasaan tanah dengan cara gadai (UU No. 56 tahun 196o, tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, pasal 7).

Dari 6 desa penelitian di Jawa Barat, yang masih melakukan sistem gadai hanya 4 desa penelitian yaitu Sentul, Mariuk, Jati, dan Sukaambit, dengan motivasi yang berbeda-beda. Di Sentul dan Sukaambit, pada umumnya sistem gadai dilakukan oleh petani bertanah sempit kepada petani bertanah luas atau orang kaya. Petani bertanah sempit menggadaikan tanahnya karena terdesak oleh kebutuhan yang agak besar, misalnya untuk keperluan modal usaha, untuk keperluan memasukkan anaknya ke sekolah (uang pangkal dan uang gedung), atau untuk keperluan selamatan (mengawinkan atau menyunatkan) (Tabel 5.9.). Mereka tidak mau kehilangan tanah hak miliknya, dan kalau disewakan hasil dari menyewakan tanah itu tidak cukup untuk menutup kebutuhannya, sehingga jalan yang dianggap paling baik ialah menggadaikan tanahnya. Di Sentul, petani tidak mungkin menyewakan tanahnya, karena produktivitasnya sangat rendah dan hanya dapat ditanami padi sekali setahun.

Pada masyarakat tani di Mariuk dan Jati menggadaikan tanah umumnya dilakukan oleh petani bertanah luas kepada petani bertanah luas atau orang kaya. Mereka menggadaikan tanahnya untuk mencukupi kekurangannya guna membeli sawah. Hasil dari sawah yang mereka beli itu dikumpulkan, kemudian dipakai untuk menebus tanah yang mereka gadaikan. Dengan cara inilah antara lain, terjadinya akumulasi tanah pada orang kaya atau petani bertanah luas.

Tabel 5.9. Banyaknya Rumahtangga yang Menggadaikan Sawahnya, Luas Sawah yang Digadaikan, dan Penggunaan Uang Hasil Gadai di Desa Penelitian di Jawa dan SulawesiSelatan, 1982.

DesaJumlah yang menggadaikan (RT)Luas sawah yang digadaikanProporsi terhadap total sawah milik (%)Penggunaan uang Gadai
ProduktifKonsumtif z)
1. Sentul186,56017,6117
2. Mariuk21,2682,420
3. Jati111,1292,4110
4. Sukaambit60,3131,333
5. Wanarata70,8752,034
6. Sukosari64,19710,023
7. Minasabaji 8. Salo2111,07014,1219
186,7507,4018
9. Cabbeng74,1007,407
Jumlah(RT)961482
(%)1001585

19 Imam Sudiyat, Hukum Adat, Liberty, Yogyakarta, 1978, hIm.32-37.

Catatan:

1) Untuk modal membuat bata, membeli tanah, berdagang, membeli huller, dan membayar hutang.

2) Untuk selamatan, ongkos naik haji, memperbaiki rumah, dan membayar hutang.

Dari adanya dua macam motivasi menggadaikan tanah ini dapat disimpulkan bahwa petani bertanah luas menggadaikan tanah untuk keperluan produktif, dan petani bertanah sempit menggadaikan tanah untuk kepentingan yang bersifat konsumtif. Di empat desa ini, ukuran yang dipakai untuk menilai sawah yang akan digadaikan ialah nilai dalam kuintal gabah.

Di desa-desa penelitian di Jawa Tengah ada dua desa yang masyarakat taninya masih melakukan sistem gadai, yaitu Kebanggan dan Wanarata. Motivasi petani menggadaikan tanahnya umumnya untuk keperluan selamatan atau dengan istilah setempat nduwe gawe, biasanya untuk mengawinkan anak. Menggadaikan sawah untuk keperluan lainnya ada juga, misalnya untuk biaya masuk sekolah atau biaya migrasi untuk mencari pekerjaan di tempat lain. Untuk keperluan itu biayanya tidak dapat dicukupi dengan menjual oyodan atau menyewakan sawahnya, karena biasanya petani yang menggadaikan sawahnya di kedua desa ini adalah petani-petani bertanah sempit. Jangka waktu gadai tidak terbatas sampai si pelepas gadai memiliki uang untuk menebus. Tidak jarang si pelepas gadai yang menggadaikan tanahnya akhirnya melepas atau menjual sama sekali tanah hak miliknya karena tidak mampu menebus.

Di desa-desa penelitian di Jawa Timur hanya ada satu desa yang masyarakat taninya melakukan sistem gadai, yaitu di Sukosari. Motivasi petani di Sukosari menggadaikan tanahnya tidak jauh berbeda dengan motivasi petani di Jawa Tengah.

Akan tetapi petani di Sukosari yang menggadaikan tanahnya boleh mengerjakan tanah yang digadaikan itu sebagai buruh tani. Berbeda dengan dalam sistem sewa, di Sukosari petani pemilik tanah melepaskan sama sekali haknya dan tidak ada lagi ikatan hubungan kerja. Itulah sebabnya di Sukosari sistem gadai masih banyak diterapkan.

Di Sukosari orang yang menerima gadai pada umumnya orang kaya, dan mereka berusaha membina hubungan baik dengan orang yang menggadaikan tanahnya dengan jalan memberikan tanah garapan, baik dengan ikatan kedokan maupun hubungan kerja dengan upah harian. Hubungan baik ini dianggap sangat penting karena menyangkut masalah kerukunan di desa. Si pelepas tanah dengan cara gadai tidak akan kehilangan mata pencahariannya di sawah, meskipun pendapatannya dari sawah berkurang. Si pelepas tanah dengan cara sewa akan kehilangan mata pencahariannya di sawah selama tanahnya disewakan, karena penyewa tanah akan mengelola sendiri tanah sewaannya.

Masyarakat tani di tiga desa penelitian di Sulawesi Selatan lebih banyak melakukan sistem gadai daripada masyarakat tani di desa-desa penelitian di Jawa (Tabel 5.9.). Sistem gadai banyak terjadi di desa-desa penelitian di Sulawesi Selatan, karena di ketiga desa ini belum ada sistem sewa-menyewa, sehingga bagi petani yang memerlukan uang tunai untuk naik haji, biaya masuk sekolah, selamatan atau keperluan lainnya, satu-satunya jalan yang dapat ditempuh ialah menggadaikan tanahnya. Sumber kredit lain yang dapat ditempuh untuk mencukupi kebutuhannya ialah Bank Rakyat Indonesia (BRI). Akan tetapi cara ini belum dapat dilakukan, karena selain mereka belum berkenalan dengan BRI, juga tanah miliknya belum mempunyai sertifikat, sehingga tidak dapat dijadikan agunan pada BRI.

Dalam Tabel 5.9. dapat diamati bahwa dari 96 rumahtangga pelepas gadai hanya 15% yang mempergunakan uang hasil menggadaikan itu untuk keperluan yang produktif, sedang 85% mempergunakan uang hasil menggadaikan untuk keperluan selamatan, membayar hutang, dan ongkos naik haji.

Dalam Tabel 5.10. dapat diamati, bahwa dari 120 rumahtangga di 9 desa penelitian yang menerima gadai, 79% adalah rumahtangga tani, selebihnya pedagang, pegawai negeri dan kaum buruh, atau penjual jasa. Ini menunjukkan betapa pentingnya arti menguasai tanah bagi masyarakat desa. Meskipun mereka bermata pencaharian di luar sektor pertanian, akan tetapi apabila ada kesempatan untuk menguasai tanah, mereka tidak akan melepaskan kesempatan yang diperolehnya.

Tabel 5.1o. Banyaknya Rumahtangga Menurut Pekerjaan Gadai dan Luas Sawah yang Digadai di 9 Desa Penelitian di Jawa dan Sulawesi Selatan,1982.

DesaJumlah yang meng- gadaikanLuas sawah yang digadaikanProporsi terhadap total sawahPekerjaan penerima gadai
Petani (RT)Pedagang (RT)Pega- wai Negeri (RT)Buruh Tani (RT)
1. Sentul165,14010,812211
Mariuk 2.65,2528,45100
Jati 3-213,8878,114322
4. Sukaambit40,3220,84000
5- Wanarata132,4067,214 4 002
6. Sukosari85,77513,78000
7. Minasabaji2210,82014,222000
8. Salo86,4204,68000
9. Cabbeng2212,64021,811326
(RT) Jumlah (%)100 12095 799 8511 9

Catatan: Termasuk dalam status buruh ialah:

1. Buruh tani; 2. Tukang kayu; 3. Buruh becak; 4. Buruh kasar; 5. Dukun

3. Sistem Sewa

Sistem sewa yang dimaksud dalam tulisan ini ialah penyerahan sementara hak penguasaan tanah kepada orang lain, sesuai dengan perjanjian yang dibuat bersama oleh pemilik dan penyewa. Di desa-desa penelitian di Jawa ada enam macam istilah sewa, yaitu motong, kontrak, sewa tahunan, setoran, jual oyodan dan jual potongan. Di dalam motong, kontrak, dan setoran, harga sewa dibayar setelah panen, dan di dalam sewa tahunan, jual oyodan atau jual potongan, harga sewa dibayar sebelum penyewa menggarap tanah sewaannya. Harga sewa tanah bagi penyewa yang langsung menggarap berbeda dengan harga sewa tanah bagi penyewa yang harus menunggu beberapa musim sebelum dapat menggarap tanah yang disewanya. Mereka yang harus menunggu beberapa musim kemudian baru dapat menggarap, memperoleh harga lebih murah daripada mereka yang langsung menggarap.

Harga sewa tanah yang dibayar setelah panen terdapat di Jati, Sukaambit, Balida, dan Kebanggan. Besar harga sewa disepakati sebelum penyewa mulai menggarap dan berubahubah setiap musim. Harga sewa (motong) di Sukaambit antara 1,5 kg sampai 2,0 kg gabah kering panen tiap 0,o014 ha tiap musim tergantung pada kelas sawah. Di Balida harga sewa (kontrak) pada musim hujan dua kali harga sewa pada musim kemarau, karena risiko gagal pada musim kemarau lebih besar, sebab pengairannya jelek. Di Jati dan Kebanggan harga sewa atau setoran tiap musim antara musim hujan dan musim kemarau pada kelas sawah masing-masing tidak jauh berbeda. Sistem sewa dengan pembayaran setelah panen hanya terjadi antara saudara atau antara pemilik tanah yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan penyewa.

Di desa-desa penelitian tanah sawah bengkok terdapat di semua desa sampel di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan di Jawa Barat hanya Balida dan Wargabinangun. Dan ternyata di desa-desa yang memiliki tanah bengkok jumlah penyewa tanah lebih banyak daripada di desa-desa yang tidak memiliki tanah bengkok (Tabel 5.11.), kecuali di Wanarata.

Tabel 5.11. Jumlah Penyewa, Luas Sawah yang disewa, Nilai Sewa per Ha dalam Kuintal Gabah Kering pada tahun 1971 dan 1981 dan Perubahannya di Desa-Desa Penelitian SDP di Jawa

Desa1970/711970/71 Luas Pro-1980/811980/81 LuasPeru- bahan nilai sewa
Jumlahsawah yang di (x)Propor- si thdp garapanNilai sewa total per ha (Ku)
JAWA BARAT1(ha)an (x)11(ha)(x)
1. Sentul 2. Mariuk71,2013,7/th 12,1/msm1,7016,7/th
3. Jati3101,6512,1/msm0,49 0,5018,4/msmo 12,5/th{³)52
4. Sukaambit 5. Balida4)1813 123,97 10,2117,2/th 16,3/th
6. Wargabi- nangun4)
JAWA TENGAH10334,0910,3/msm18135.7112,6/msm3)22
1. Kebanggaan 4) 2. Wanarata4)130,1316,6/msm10,1820,8/msm25
2. Wanarata4) 3. Rowosar*)10334,222612,6/msm13123,862016,4/msm30
3. Rowosar*) JAWA TIMUR二4一12,0m一1X一一
JAWA TIMUR4.820.36.6273
1. Geneng4)8274,801820,3/th16,662027,4/th3547
2. Jant(4)15502,302018,7/th1981563,001927,5/th4
2. Jant(4)15502,3018,7/th 6,8/msm3,001
3. Sukosar4)6204,006,8/msm761,8412,3/msm82
3. Sukosar4)6204,00106,8/msm61,84412,3/msm8

Keterangan:

1) Di desa ini sistem sewa disebut motong. Harga motong per o,ooo14 ha antara 1,5 dan 2,o kg gabah kering panen dan dibayar setelah panen.

2) Di desa ini ada dua macam sistem sewa yang disebut sewa dan kontrak. Harga sewa dibayar sebelum penyewa mulai menggarap. Harga kontrak dibayar setelah panen.

3) Di desa ini ada dua macam sewa yang disebut jual potongan dan setoran. Jual potongan dibayar sebelum penyewa mulai menggarap dan harga setoran dibayar setelah panen.

4) Desa-desa ini memiliki tanah bengkok.

5)Waktu: th = tahun; msm= musim

Kecilnya jumlah penyewa di Wanarata, disebabkan oleh keengganan penyewa menanggung risiko kegagalan panen. Risiko itu bagi penyewa kadang-kadang terlalu besar dan bahkan tidak jarang penyewa menderita rugi sama sekali, karena tanaman padinya musnah diserang hama. (Hama tanaman padi di Wanarata yang sampai MH 198o/81 belum dapat diatasi ialah sundep, walangsangit, ganjur, dan tikus). Karena itu pemilik uang yang ingin menguasai tanah lebih menyukai sistem gadai daripada sistem sewa. Itulah sebabnya di Wanarata jumlah pemegang gadai lebih banyak daripada penyewa (bandingkan Tabel 5.9. dengan Tabel 5.11.).

Dalam sistem gadai, si pelepas uang tidak akan menderita rugi, karena uang yang dilepaskan itu pasti akan kembali lagi tanpa menanggung risiko merugi. Sedang dalam sistem sewa, kemungkinan penyewa akan menderita rugi besar, karena dalam berusaha tani padi di Wanarata risiko gagal panen yang harus ditanggungnya besar sekali, lebih-lebih pada tanaman padi musim kemarau.

Dalam beberapa kasus desa, dijumpai pula bahwa kebiasaan sewa menyewa ada kaitannya dengan kebiasaan para pamong desa setempat yang selalu menyewakan tanah bengkoknya. (Misalnya saja di Wargabinangun, Rowosari, dan mungkin memang demikianlah yang berlaku di desa-desa sepanjang pantai utara Jawa.) Wargabinangun termasuk Kecamatan Gegesik. Menurut camat Gegesik, bukan hanya Wargabinangun saja, melainkan hampir semua desa yang termasuk Kecamatan Gegesik mempunyai kebiasaan sewa-menyewa, yang disebabkan oleh sifat masyarakat yang selalu melihat tingkah laku pamong desanya sebagai teladan (masyarakat primordial). Mengapa semua pamong desa di daerah ini suka menyewakan tanah bengkok-nya, mekanismenya adalah sebagai berikut.

Ketika seseorang terpilih menjadi kepala desa, ia mempunyai banyak hutang akibat pengeluaran yang besar selama kampanye pencalonan. Pada waktu pencalonan, ia mempunyai pendukung-pendukung utama. Setelah ia terpilih, maka kepada para pendukung tersebut ditawarkan jabatan sebagai anggota pamong desa, dengan syarat selama satu tahun harus bekerja tanpa imbalan, yaitu tanpa memperoleh tanah bengkok. Kerja tanpa upah sebagai syarat untuk dapat menerima jabatan ini disebut "magang". Tetapi praktik-praktik demikian tidak resmi. Artinya, secara resmi anggota pamong tersebut mendapat tanah bengkok, tetapi atas dasar gentleman agreement dengan kepala desa itu maka tanah bengkok tersebut dikuasai selama satu tahun oleh kepala desa. Oleh kepala desa, semua tanah bengkok yang dikuasai itu kemudian disewakan untuk dapat memperoleh uang kontan yang cepat dan besar guna mengangsur hutang-hutangnya.

Pada gilirannya, keterlibatan hutang juga menimpa pamong desa yang bersangkutan. Sebab, selama satu tahun bekerja tanpa imbalan itu ia terpaksa berhutang untuk hidupnya. Akibatnya ketika ia benar-benar memperoleh tanah bengkok setahun kemudian, tanah bengkok itu juga langsung disewakan guna memperoleh uang dengan cepat untuk menutup hutangnya yang lama, sementara hutang baru telah diambilnya. Gali lubang tutup lubang.

Dalam Tabel 5.12. tampak bahwa di desa-desa tempat terdapat tanah bengkok ternyata jumlah sewa-menyewa lebih besar daripada di desa-desa tanpa tanah bengkok. Namun apakah hal ini disebabkan oleh mekanisme prosedur "magang"

seperti di Wargabinangun, belum dapat dipastikan dan masih perlu penelitian lebih lanjut.

Tabel 5.12. Proporsi Rumahtangga Penyekap Menurut Jenis Bagi Hasil dan Menurut Jenis Beban yang Ditanggung, di12 Desa di Jawa dan 3 Desa di Sulawesi Selatan, 198o/81

DesaJumlah PenyakapMaroMertelua)Perbandingan jumlah RT
(RT)Prosentase thd. total penggarap (x)Ipeda (x)luran air (%)Sap- rodi (%)Bibit (x)Tenaga kerja ternak (%)Ipeda (x)luran air (x)Sap- rodi (2)Bibit (x)Tenaga kerja ternakMaro (3)Mertelu (x)
1. Sentul1095384410081111100
2. Mariuk121042421001001000
3. Jati1290083751-1000
4. Sukaambit139001001001001一1000
5. Balida11-10010000100
6. Wargabinangun22950010082111000
7. Kebanggan00100100100,11000
8. Wanarata912525100501001001001008911
9. Rowosari00100100100111000
10. Geneng10800100100100100
11. Janti010
12. Sukosari00一-11一00
13. Minasabaji46378989100100851-1000
14. Salo648044100100887893100933862
15. Cabbeng43360023331001二1000
Total251一L

Keterangan:

1) Maro : 5o% hasil untuk penggarap dan 5o% untuk pemilik sawah

2) Mertelu: 67% untuk penggarap dan 33% untuk pemilik sawah.

(Jadi, bukan sebaliknya seperti yang dahulu banyak berlaku di Jawa)

Dalam Tabel 5.11. nilai sewa per ha dinyatakan dalam gabah kering panen; maksudnya agar dapat membuat perbandingan harga sewa antardesa. Harga sewa yang sesungguhnya terjadi ada yang dalam bentuk rupiah dan ada pula yang dalam bentuk gabah kering. Demikian pula waktu atau lamanya sewa dihitung per musim atau per tahun, maksudnya agar dapat membandingkan lamanya waktu antardesa.

Perubahan nilai sewa di desa-desa penelitian antara tahun 1971 dan 1981, yang tertinggi terjadi di Sukosari, dan yang terendah terjadi di Mariuk. Perubahan nilai sewa yang meningkat itu disebabkan oleh adanya pompa air dan perbaikan saluran irigasi, serta adanya penanaman padi benih unggul seperti varietas IR-36, IR-38, G.H., Semeru, dan Cisadane, sehingga intensitas tanam meningkat dan produktivitasnya juga naik. Selain itu faktor lain yang mempengaruhi nilai sewa tanah ialah adanya perbaikan dan pelebaran jalan-jalan di desa, sehingga kendaraan bermotor roda empat yang mengangkut saprodi atau hasil panen dapat mencapai seluruh pelosok desa.

Perubahan nilai sewa sawah di Mariuk lebih rendah bila dibandingkan dengan nilai sewa sawah di Sukosari. Hal ini disebabkan pemilik uang di Mariuk lebih tertarik untuk melepaskan uangnya dalam sistem gadai daripada dalam sistem sewa. Sedang di Sukosari kenaikan nilai sewa tanah yang tinggi disebabkan oleh perubahan intensitas tanam yang mencapai 3oo% dan ada kompetisi penggunaan tanah dengan tanaman tembakau.

Di Sentul dan di desa-desa penelitian di Sulawesi Selatan sampai musim tanam 198o/81 belum ada sistem sewa. Nampaknya ada kaitan antara sistem sewa dan pengupahan. Di empat desa yang belum ada sistem sewa dan belum ada sistem pengupahan, kegiatan di sawah dilakukan dengan cara bertukar tenaga atau sambatan. Di tiga desa di Sulawesi Selatan sejak empat atau lima tahun yang lalu satu-satunya biaya yang dikeluarkan dalam usaha tani padi ialah untuk mengolah tanah dengan traktor. Sedang pekerjaan mengolah tanah dengan ternak atau macul dilakukan dengan cara sambatan saja.

4. Sistem Bagi Hasil

Bagi hasil yang dimaksud dalam tulisan ini ialah penyerahan sementara hak atas tanah kepada orang lain untuk diusahakan, dengan perjanjian si penggarap akan menanggung beban tenaga kerja keseluruhan, dan menerima sebagian dari hasil tanahnya. Dengan cara bagi hasil ini maka si pemilik tanah turut menanggung risiko kegagan. Inilah yang membedakannya dari sistem sewa-menyewa. Dalam sistem sewa pemilik tanah sama sekali tidak menanggung risiko. Besar kecilnya bagian hasil yang harus diterima oleh masing-masing fihak pada umumnya telah disepakati bersama oleh pemilik dan penggarap sebelum penggarap mulai mengusahakan tanahnya.

Dari 15 kasus desa yang diteliti ternyata tingkat penyakapan dengan cara bagi hasil di Jawa jauh lebih rendah daripada di Sulawesi Selatan, jika diukur dari jumlah proporsi penyakap terhadap total penggarap di tiap desa (Tabel 5.12.). Di Jawa, angka tertinggi hanya 15%, sedangkan di Sulawesi Selatan lebih dari 35%, bahkan di Salo 8o% dari total penggarap adalah penyakap bagi hasil. Namun di Salo sebagian besar (62%) penyakap bukan penyakap maro melainkan mertelu. Tetapi bukan mertelu dalam arti sepertiga hasil untuk penggarap, melainkan sebaliknya yaitu dua pertiga untuk penggarap dan sepertiga untuk pemilik tanah. Kasus demikian sebenarnya bukan hanya terdapat di Salo, melainkan juga di Cabbeng. Tetapi di Cabbeng, pada saat penelitian dilakukan, semua penyakap mengikuti proyek Lapoase, di mana pupuknya ditanggung oleh pemilik tanah, sehingga hasil panennya jadi maro. Namun dalam penelitian ini, di desa-desa di Jawa pun kasus bagi-hasil mertelu dengan pembagian sepertiga untuk penggarap seperti yang dulu banyak terjadi tidak dijumpai. Justru, walaupun hanya di dua desa dan hanya satu orang di masing-masing dari desa itu, dijumpai adanya kasus mertelu seperti yang berlaku di Sulawesi Selatan itu. Ternyata hal ini karena penyakapnya adalah keluarga sendiri dari pemilik tanah. Mertelu dengan pembagian demikian itu diimbangi dengan tambahan beban bagi penyakap, yaitu membayar pajak Ipeda (Iuran Pembangunan Daerah) yang sebenarnya bertentangan dengan Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil (UUPBH). Dari Tabel 5.12. dapat juga dilihat bahwa ternyata pembebanan membayar pajak itu bukan hanya terdapat pada kasus mertelu melainkan juga pada kasus-kasus maro, dan bukan hanya di Sulawesi Selatan tapi juga di beberapa desa di Jawa. Data dalam Tabel 5.12. itu disajikan sekedar untuk melihat seberapa besar proporsi rumahtangga yang mempraktikkan hal ini. Sedangkan besarnya pembagian pembebanan, termasuk bibit, pupuk, tenaga kerja, dan lain-lain secara terperinci dapat dilihat pada Lampiran 5.6., yang menunjukkan variasi yang besar, baik dalam desa maupun antar desa. Jika variasi yang begitu besar itu dicoba diringkas maka gambarannya seperti yang tertera pada Tabel 5.13. Dari Tabel 5.13. itu tampak, misalnya, bahwa dalam kelompok penyakap maro, ada 5% penyakap yang mempunyai beban menyediakan saprodi 1oo% dan sekaligus membayar pajak 1oo%. Dalam kelompok mertelu jumlah yang mempunyai beban demikian ada 26%.

Tabel. 5.13. Presentase Rumahtangga Penggarap Menurut Kewajibannya Membayar Ipeda dan menyediakan Saprodi Dalam Sistem Maro Dan Mertelu di12 Desa Jawa dan 3 desa di Sulawesi Selatan

Proporsi Ipeda Saprodi yang ditanggungProporsi Ipeda yang ditanggung pengarap
Maro (209 RT)°†Mertelu (42 RT)a)
0% (x)50% (%)100% (%)Total (x)0% (x)67% (%)100% (x)Total (%)
0%14-14.-
25%415-
50%25-257--7
67% 75% 85%1919'38''19 2619
100%1215181932626 48
Total74206100264826100

Keterangan:

1) Maro : 5o% hasil untuk menggarap dan 5o% untuk pemilik.

2) Mertelu: 67% hasil untuk menggarap dan 33% untuk pemilik.

(jadi bukan sebaliknya seperti yang dahulu banyak berlaku di Jawa).

Di semua desa penelitian di Jawa Barat terdapat pengusahaan tanah dengan sistem bagi hasil, meskipun motivasi pemilik dan penggarap dalam menerapkan sistem tersebut berbedabeda. Di Sentul, Sukaambit, dan Balida pengusahaan tanah dengan sistem bagi hasil hanya dilakukan antarkeluarga atau orang lain yang sudah dianggap sebagai keluarga. Misalnya, orang tua sebagai pemilik dan anak yang sudah berumahtangga sebagai penggarap, atau pemilik dan penggarap masing-masing ada hubungan saudara, atau antara pemilik dan penggarap tidak ada hubungan saudara akan tetapi ada hubungan lain yang keakrabannya sudah dapat disamakan dengan keluarga.

Cara mengusahakan tanah dengan sistem bagi hasil antarkeluarga itu dipakai oleh orang tua dalam rangka mendidik anaknya yang sudah berumahtangga agar di kemudian hari dapat berdiri sendiri, atau dalam rangka tolong-menolong antarsaudara agar mempunyai kegiatan ekonomi, yang hasilnya dapat dipergunakan untuk menghidupi keluarganya. Penggarap di tiga desa ini, yang dalam sistem bagi hasil dibebani membayar pajak tanah atau Ipeda, ialah penggarap (sebagai anak) yang di kemudian hari akan menerima tanah garapannya sebagai warisan dan orang tuanya.

Di Mariuk, Balida dan Wargabinangun, jumlah pengusahaan tanah dengan sistem bagi hasil pada musim kemarau lebih banyak daripada musim hujan. Hal ini disebabkan oleh produktivitas tanah pada masim kemarau lebih rendah daripada produktivitas tanah pada musim hujan, sehingga pemilik tanah lebih suka mengusahakan tanahnya pada musim kemarau dengan sistem bagi hasil daripada mengusahakannya sendiri. Bagi hasil di desa-desa tersebut juga ditentukan antara pemilik tanah dengan orang lain, dan bukan hanya antara keluarga.

Perbedaan produktivitas tanah pada musim hujan dan musim kemarau ini dimanfaatkan oleh pemilik tanah untuk mengikat tenaga kerja buruh tani. Buruh tani yang mau bekerja sebagai buruh pada pemilik tanah pada musim hujan akan diberi hak sebagai penggarap pada musim kemarau dengan sistem bagi hasil. Cara pemilik tanah mengikat buruhnya bukan hanya dengan hak garapan sawah pada musim kemarau, akan tetapi juga ditambah dengan pinjaman-pinjaman pada saat buruh tani membutuhkan. Kebutuhan buruh tani akan pinjaman ini tidak akan ada hentinya sepanjang tahun, selama buruh tani belum memperoleh peluang mencari nafkah yang lebih baik di luar sektor pertanian.

Di Mariuk dan Jati, seorang buruh tani yang ingin menguasai tanah garapan dengan sistem bagi hasil harus bersedia "magang" sebagai buruh tetap atau "ngawulo". Masa "magang" sebagai buruh tetap atau "ngawulo" akan sangat bergantung pada penilaian pemilik tanah. Pemilik tanah memiliki ukuran tertentu, untuk menilai apakah seorang magang sudah matang untuk dipercaya menggarap tanahnya atau belum.2o

Dalam Tabel 5.12. dapat dilihat bahwa jumlah penyakap di desa-desa penelitian di Jawa Tengah relatif sedikit. Yang terbanyak di antaranya, yaitu di Wanarata, hanya 7% dari total penggarap. Para pemilik tanah mau menyakapkan tanahnya, karena lokasi tanahnya jauh dari tempat tinggalnya dan para penyakap bertempat tinggal di sekitar lokasi tanah sakapannya. Dengan demikian pemilik tanah dapat menyerahkan hak tanahnya untuk diusahakan dengan sistem bagi hasil dengan penuh kepercayaan. Selain itu, di Wanarata ada sementara pemilik tanah yang mau mengambil risiko menyakapkan tanahnya karena penyakapnya masih ada hubungan saudara.

Di antara desa-desa penelitian di Jawa Timur yang masih memakai sistem bagi hasil ialah Desa Geneng. Di Janti dan Sukosari sudah tidak ada sistem bagi hasil. Tidak adanya sistem bagi hasil di Janti dan Sukosari disebabkan oleh rata-rata pemilikan tanahnya relatif sempit, masing-masing o,36 ha dan o,22 ha per rumahtangga, sehingga mampu diusahakan oleh keluarganya sendiri.

Menurut informasi yang diperoleh tim peneliti di Geneng jumlah penyakap pada musim tanam 198o/81 menurun dibanding dengan masa-masa yang lalu. Berkurangnya sistem bagi hasil ini disebabkan oleh biaya pengeluaran untuk bibit, saprodi, dan tenaga mengolah tanah dengan ternak atau traktor sepenuhnya dibebankan pada penyakap (Tabel 5.12., 5.13. dan Lampiran 5.6).

Di desa-desa penelitian di Sulawesi Selatan penyerahan hak atas tanah dengan sistem bagi hasil tetap banyak dilakukan oleh anggota masyarakat tani. Faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya jumlah penyakapan di desa-desa penelitian di

Sulawesi Selatan ialah: (a) belum ada sistem upah buruh tani untuk mengolah tanah, tanam, dan menyiang, (b) pemilikan tanah luas melampaui batas kemampuannya, dan (c) pemilik berdomisili di luar desa.

Meskipun di Sulawesi Selatan selama 1o tahun terakhir ini jumlah rumahtangga yang tidak memiliki sawah berkurang, akan tetapi kedudukan penyakap dalam pasar tanah sakapan lemah. Hal ini dapat dilihat dalam Tabel 5.12. yang menunjukkan bahwa beban penyakap ternyata tidak mendekati jiwa Undang-Undang No. 2 tahun 196o tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Undang-Undang No. 2 tahun 196o tentang Perjajian Bagi Hasil (UUPBH) menyebutkan dalam penjelasannya bahwa UUPBH bertujuan mengatur hak dan kewajiban masing-masing pemilik dan penggarap atas dasar rasa keadilan, dan menjamin kedudukannya dalam hukum, sehingga tidak terjadi keraguraguan yang dapat menimbulkan perselisihan antara pemilik dan penggarap. Kewajiban-kewajiban dan hak-hak masingmasing pihak ditentukan bersama secara tertulis dengan disaksikan oleh pejabat-pejabat di tingkat desa. Hak penggarap untuk tanaman di sawah ialah 5o% dari hasil bersih, dan untuk tanaman di tegalan 67% dari hasil bersih. Yang dimaksud hasil bersih ialah hasil kotor setelah dikurangi biaya bibit, saprodi, biaya ternak, biaya tanam, dan panen. Banyaknya penyimpangan dalam menentukan kewajiban-kewajiban dan hak penggarap seperti yang tertera dalam Tabel 5.12. disebabkan belum dilaksanakannya Undang-Undang No. 2 tahun 1960 secara sungguh-sungguh, baik oleh pemilik tanah, penggarap, maupun pejabat yang harus menanganinya.

Biaya saprodi, berupa pupuk dan racun pemberantas hama, yang dibebankan sepenuhnya kepada penggarap akan dapat berakibat penggarap tidak akan menggunakan pupuk sesuai dengan takaran yang dianjurkan. Akibat selanjutnya, produksi yang dicapai dari sistem bagi hasil dapat menjadi rendah.

20 Faisal Kasryno, dkk. "Perkembangan Institusi dan Pengaruhnya Terhadap Distribusi Pendapatan dan Penyebaran Tenaga Kerja: Studi kasus di Empat Desa di Jawa Barat", 1981.

5. Kasus Tanah Klumpukan di Desa Kebanggan

Tiga dari enam desa penelitian di Jawa Tengah dan Jawa Timur termasuk desa-desa yang kena wajib menanam tebu. Sepertiga dari seluruh luas sawah desa-desa itu harus ditanami tebu secara bergiliran. Pengaturan giliran lokasi sawah yang akan ditanami tebu ditentukan oleh pabrik gula. Pertimbangan pabrik gula dalam menentukan lokasi sawah yang akan ditanami tebu ialah kesuburan tanah, jarak angkut dari sawah ke jalan yang disediakan oleh pabrik, dan keamanan tanaman.

Di antara tiga desa penelitian yang kena wajib tanam tebu, Kebanggan mempunyai cara mengatur giliran lokasi tanaman tebu yang berbeda dengan cara yang dilakukan oleh dua desa lainnya (Geneng dan Janti). Perbedaan ini antara lain disebabkan di Kebanggan kesuburan tanahnya tidak merata, dan terdapat kesulitan dalam menyediakan air untuk tanaman. Sedangkan pihak pabrik hanya akan menyewa tanah-tanah yang subur untuk tanaman tebu dan yang memenuhi persyaratan pabrik lainnya. Hal ini menimbulkan kegelisahan petani di Kebanggan.

Kegelisahan warga desa ini mendorong pamong desa dan para pemuka desa bermusyawarah dan menyarankan agar penyebab kegelisahan itu dapat ditanggulangi bersama. Setelah pendapat-pendapat dari pamong desa dan pemuka desa di Kebanggan untuk menanggulangi kegelisahan disaring, akhirnya dicapai kata sepakat bahwa semua petani pemilik sawah, baik sawah bekas pekulen maupun bekas yasan, bersedia menanggung sama rata kegelisahan petani yang sawahnya disewa pabrik.

Pada kesempatan itu, para pamong desa juga mengemukakan keresahannya agar masuknya Iuran Pembangunan Daerah dan dana pembangunan desa dapat diperlancar. Karena keterlambatan masuknya uang Ipeda akan mengakibatkan konduite pamong desa menjadi jelek. Tidak masuknya dana pembangunan desa, berarti desa tidak dapat membangun sesuatu, meskipun rencana pembangunan sudah siap dan disetujui oleh masyarakat desa.

Kegelisahan masyarakat desa dan keresahan pamong desa itu diangkat dan dibawa ke dalam Badan Musyawarah Desa (Bamudes). Bamudes yang menggantikan fungsi Rembug Desa bersedia memusyawarahkan kedua masalah tersebut. Musyawarah Bamudes yang diadakan pada tahun 1974 antara lain memutuskan, bahwa setiap orang yang memiliki tanah di Kebanggan diwajibkan menyerahkan tanahnya seluas 97o m² per pekulen atau seperdua belas dari jumlah tanah yang di kuasainya. Cara pengumpulannya akan dilakukan seperti pada waktu mengumpulkan sisa tanah hak pekulen (o,o7 ha) yang dialihkan menjadi tanah hak milik (o,63o ha) pada tahun 1962. Perinciannya adalah sebagai berikut:

(1) dari eks tanah pekulen: 97o m², yaitu:

- seluas 445 m² pekulen untuk dikumpulkan dan disediakan sebagai tanah rayonering guna tanaman tebu, dan

- seluas 525 m² atau 1/12 bagian pekulen untuk diklumpukkan dan dikelola oleh desa yang hasilnya akan dipergunakan untuk membayar Ipeda dan iuran pembangunan desa.

(2)dari eks tanah yasan, seluas seperdua belas (1/12) dari luas tanah yasan yang dimilikinya diklumpukkan dan dikelola oleh desa dan hasilnya akan dipergunakan untuk membayar Ipeda dan iuran pembangunan desa;

(3)setiap orang yang menguasai tanah bengkok diwajibkan menyerahkan seperdua belas (1/12) dari luas tanah bengkok yang dikuasainya untuk diklumpukkan dan dikelola oleh desa dan hasilnya akan dipergunakan untuk membayar Ipeda dan iuran pembangunan desa;

(4)status tanah yang diklumpukkan itu tidak berubah dari status semula, yaitu tanah milik tetap menjadi tanah milik yang bersangkutan, hanya lokasinya yang pindah.

Tabel 5.14. Luas tanah menurut Status dan Penggunaannya Setelah Rekonsolidasi, Desa Kebanggan, 1981

Status dan PenggunaanyaLuas tanah (ha)Total Luas (ha)
'Menurut Status A. Sawah26,330
1. Bengkok26,330 1,950
2. Titisara1,950
3. Milik: eks yasan22,875
eks pekulen87,570138,726
B. Pekarangan150,/20
1. Titisara0,360
2. Milik36,440
3. Umum Desa5,8144264
42,614 181,340
Jumlah101,346
II. Menurut Penggunaannya
A. Sawah
2. Lapangan olah raga dan bangunan desa5,81442,614 181,340

Pelaksanaan mengumpulkan tanah klumpukan ini dilakukan oleh sebuah panitia yang diketuai oleh kepala desa. Para pelaksananya berpendidikan sekolah angka loro (sekolah rakyat lima tahun zaman penjajahan Belanda). Mereka melaksanakan tugasnya, dengan bekal pengetahuan yang dimilikinya, secara sabar dan yang menurut pertimbangannya memenuhi rasa keadilan. Pekerjaan mereka sangat berat, akan tetapi mereka dapat mengatasinya tanpa terjadi keributan yang mengkhawatirkan.

Kasus pengumpulan tanah di Kebanggan ini membangkitkan keinginan bertanya, mungkinkah kasus pengumpulan tanah seperti yang terjadi di Kebanggan ini dapat dipergunakan sebagai model untuk mengkonsolidasikan tanah pertanian di desa-desa lain yang lebih luas di Indonesia?

Luas sawah yang dijadikan tanah klumpukan. yaitu sebanyak 19,539 ha atau 14,o8% dari luas sawah seluruh desa, berasal dari tanah milik dan tanah bengkok. Tanah klumpukan ini dikhususkan untuk tanaman tebu. Dengan berhasilnya membuat tanah klumpukan, maka kegelisahan petani berkurang dan tidak perlu lagi memikirkan kerusakan tanah yang diakibatkan oleh tanaman tebu.

F. Kelembagaan Hubungan Kerja dan Perubahannya

1. Sistem Pengupahan

Dalam hubungan kerja antara majikan atau penggarap dengan buruh, ditentukan sistem upah yang akan dipakai, besar dan bentuk upah, jam kerja per hari kerja, satuan kegiatan, upah per hari kerja, dan upah per satuan kegiatan. Kesepakatan bersama antara majikan dan buruh tani cukup dilakukan secara lisan saja.

Menurut cara pembayarannya kepada buruh tani, di desadesa penelitian di Jawa dan Sulawesi Selatan ada dua macam upah, yaitu upah borongan dan upah harian. Pembayaran upah borongan didasarkan pada satuan hasil kerja. Pembayaran upah harian didasarkan pada jumlah hari buruh tani bekerja.

Dua macam pengupahan ini masing-masing ada baik dan buruknya. Dalam pengupahan cara borongan, kebaikannya ialah pekerjaan dapat cepat selesai. Kegiatan buruh tani dalam melakukan pekerjaannya tidak terikat oleh waktu, akan tetapi kemungkinan bahwa hasil pekerjaan akan buruk besar sekali. Dalam pengupahan cara harian, kegiatan buruh tani dalam melakukan pekerjaannya terikat oleh waktu. Hasil kerjanya akan mengikuti kehendak majikannya. Buruknya, pekerjaan diselesaikan dengan lambat. Faktor lain yang mempengaruhi keputusan penggarap untuk melakukan sistem borongan atau harian ialah luas garapannya. Kalau luasnya jauh melampaui kekuatan tenaga dalam keluarga akan diterapkan sistem borongan, sedang penggarap yang garapannya sempit dan dapat diatasi oleh tenaga dalam keluarga akan menerapkan sistem harian atau sama sekali tidak menggunakan tenaga buruh.

2. Sistem Upah Borongan

Jenis pekerjaan yang oleh petani diupahkan dengan sistem borongan ialah jenis pekerjaan panen, mengolah tanah, dan tanam. Akan tetapi oleh karena masalah panen dalam masyarakat tani mempunyai arti tersendiri, maka pembahasan mengenai masalah panen akan dipisahkan dari masalah sistem borongan, meskipun kalau dilihat dari cara pengupahannya termasuk ke dalam sistem borongan.

Tabel 5.15. Banyaknya Responden, Penggarap, dan Presentase Penggarap Menurut Macam Tenaga Kerja untuk Semua Kegiatan Usahatani di Desa-desa Penelitian di Jawa dan Sulawesi Selatan

DesaJumlah Respon- den (RT)Jumlah Peng- garapProporsi Penggarap terhadap respondenProsentase Penggarap menurut macam tenaga kerja untuk usaha tahi
Borongan (x)Harian (x)Sambatan (x)Ceblokan (x)
JAWA BARAT
1. Sentul1098371486o
2. Mariuk1174236288o
3. Jati1299528800o
4. Sukaambit148114709357
5. Balida1407050118190
6. Wargabinangun1386950121000^{2}39
JAWA TENGAH
7. Kebanggaan14358409390
8. Wanarata138874021940o
9. Rowosari106333124910^{2}o
JAWA TIMUR
10. Geneng131614744100
11. Janti13252391001000
12. Sukosari11457502584100
SULAWESI SELATAN
13. Minasabaji124è710010^{3}o
14. Salo12693 87787801003)
15. Cabbeng1216453010^{3}

Catatan:

1) Di dua desa ini istilah sambatan di sawah ialah liliuran dan pada musim tanam ini tidak ada responden yang melakukannnya.

2) Di dua desa ini istilah sambatan di sawah ialah lebotan.

3)Di tiga desa ini istilah sambatan di sawah ialah mapparele atau mappakaraweng.

Dalam Tabel 5.15. dapat dilihat bahwa tidak semua petani menerapkan sistem borongan, kecuali masyarakat tani di desa

Janti. Di Janti jenis pekerjaan yang diborongkan ialah jenis pekerjaan mengolah tanah dengan ternak, membajak atau menggaru, dan pekerjaan tanam. Upah borongan membajak sawah dongkelan (bekas tanaman tebu) lebih mahal daripada membajak dan menggaru sawah lanyah (sawah bekas tanaman padi atau palawija). Upah borongan membajak dan menggaru tanah dongkelan ialah Rp 4.000,- per 0,12 ha atau Rp 33.000 per ha, dan upah membajak sawah lanyah ialah Rp 3 5oo,- per 0,12 ha atau Rp 29.o00,- per ha (Harga gabah kering giling pada saat itu sekitar Rp 1oo,- per kg). Pekerjaan tanam dapat dipastikan akan dilakukan dengan sistem borongan. Di Janti, besar upah ditentukan oleh musyawarah desa setiap musim.

Masyarakat tani di Sukaambit dan Kebanggan tidak ada yang melakukan sistem borongan. Meskipun di dua desa ini tidak ada sistem borongan dalam mengolah tanah dan memelihara tanaman, akan tetapi kondisinya berbeda-beda. Di Sukaambit 73% petani mempunyai luas garapan kurang dari o,5 ha dan menguasai 81% dari total tanah garapan. Rumahtangga yang tidak mempunyai garapan ada 23%, dan yang mempunyai luas garapan lebih dari o,5 ha hanya 4. Ini berarti bahwa luas garapan antara petani di Sukaambit merata, dan mereka itu adalah petani-petani bertanah sempit, karena luas garapan mereka relatif sempit dan pekerjaan tanam dilakukan oleh penceblok. Di Kebanggan petani yang garapannya kurang dari o,5 ha ada 29% dan menguasai 27% dari total tanah garapan. Penggarap yang luas garapannya lebih dari o,5 ha ada 12% dan menguasai 73% dari total tanah garapan. Rumahtangga yang tidak mempunyai garapan ada 6o%. Ini berarti bahwa luas garapan antarpetani tidak merata. Di Kebanggan tidak ada sistem borongan dalam pekerjaan mengolah tanah dan tanam, karena di desa ini ada sistem paculan. Petani bertanah sempit dapat mengusahakan sendiri tanahnya, sedangkan petani bertanah luas mengusahakan tanahnya dengan sistem paculan. Para petani bertanah luas ini menggarapkan tanahnya pada rumahtangga buruh tani yang tidak mempunyai tanah garapan, yang jumlahnya 6o% dari total rumahtangga yang diamati. Dengan menggarapkan tanahnya pada buruh tani yang tidak mempunyai tanah garapan ini, menurut pengakuan petani di sana, berarti petani bertanah luas telah memberi jaminan hidup kepada rumahtangga yang tidak mampu. Para petani bertanah luas beranggapan bahwa tindakan ini lebih penting bagi kelangsungan hidupnya di desa daripada memperoleh keuntungan karena menerapkan sistem borongan.

Sistem borongan di Sentul, Minasabaji, Salo, dan Cabbeng masih merupakan masa peralihan dari sistem tukar tenaga atau sambatan dengan sistem pengupahan. Di Sentul, jenis pekerjaan yang diborongkan ialah mengolah tanah dengan ternak, dan di Minasabaji, Salo dan, Cabbeng mengolah tanah dengan traktor. Di ketiga desa ini penggunaan ternak kerja dengan upah di sawah masih langka dan kalau ada pun masih dilakukan dengan tukar tenaga atau pinjam saja. Di sana belum berlaku sistem pengupahan. Pengupahan pada pengolahan tanah dengan traktor merupakan awal dari perubahan pembiayaan dalam usaha tani. Alasan mengapa petani mau mengeluarkan biaya untuk membayar pengolahan tanah dengan traktor, sedang kalau mengolah dengan ternak, membajak dan menggaru, mereka hanya menggunakan sistem sambatan atau dengan istilah setempat makkaleleng, ialah karena masyarakat tani di

Sulawesi merasa malu kalau disebut sebagai buruh tani.

Mariuk dan Geneng merupakan desa-desa yang masyarakat taninya telah menggunakan traktor milik petani di dalam desa sendiri. Masyarakat tani di Wargabinangun sudah ada yang mengolah tanah dengan menerapkan sistem borongan dengan traktor, akan tetapi pemilik traktor berasal dari luar desa. Di ketiga desa ini distribusi tanah garapannya tidak merata. Di Mariuk, Wargabinangun dan Geneng, rumahtangga yang tidak mempunyai tanah garapan berturut-turut 64, 5o, dan 53%. Rumahtangga yang mempunyai tanah garapan lebih dari 0,5 ha berturut-turut 27% dengan rata-rata 1,9 ha, 25% dengan rata-rata 1,5 ha, dan 2o% dengan rata-rata 0,9 ha. Petani bertanah luas di tiga desa ini tidak mungkin mengusahakan tanahnya tanpa bantuan buruh tani, akan tetapi dalam pekerjaan mengolah tanah mereka memilih traktor sebagai partnernya. Keputusan petani bertanah luas ini didorong oleh keinginan agar pekerjaan cepat selesai, dan akhir-akhir ini ditambah dengan keharusan tanam serempak.

Di Wargabinangun petani bertanah luas yang mengolah tanah dengan menggunakan traktor ialah petani luar desa yang memiliki dan menggarap tanah di Wargabinangun. Petani bertanah luas di dalam desa cenderung mengusahakan tanahnya dengan sistem bagi hasil, atau mengupahkan dengan menerapkan sistem upah harian.

3. Sistem Upah Harian

Di desa-desa penelitian di Jawa jenis pekerjaan yang diupahkan dengan sistem upah harian ialah mengolah tanah, tanam, menyiang, dan memelihara tanaman. Seperti dapat dilihat dalam Tabel 5.15., semua masyarakat tani di desa penelitian, kecuali di Sentul, paling rendah 81% mempekerjakan buruh dengan sistem upah harian. Masyarakat di Sentul yang mempekerjakan orang lain dengan upah masih merupakan peralihan dari menggunakan tenaga kerja sambatan atau tukar tenaga. Sistem tukar tenaga ini disebut dengan istilah setempat gotong royong. Kegiatan sambatan itu dilakukan mulai dari mengolah tanah, tanam dan menyiang. Dalam semua kegiatan sambatan pemilik tanah berkewajiban menyediakan makan, dan pekerjaan ini hanya dilakukan pagi hari saja.

Di desa-desa penelitian di Sulawesi Selatan belum ada sistem upah harian. Semua jenis pekerjaan dalam kegiatan usaha tani padi, mulai dari mengolah tanah, tanam, dan menyiang dilakukan dengan sistem tukar tenaga. Kegiatan ini disebut dengan bahasa setempat mapparele. Semua jenis pekerjaan ini dilakukan oleh kaum pria, tidak ada kaum wanita yang terlibat. Kaum wanita baru terlibat dalam kegiatan usaha tani setelah padi masak siap dipanen. Dalam pekerjaan panen inilah kaum wanita terlibat. Mereka melakukan kegiatan panen atau mapparengala baik di sawah sendiri maupun di sawah orang lain. Mereka yang memanen di sawah orang lain mendapat bawon atau dengan istilah setempat saro sebagai imbalannya.

Pada umumnya, buruh tani yang bekerja dengan upah harian, baik dalam pekerjaan mengolah tanah maupun tanam, selain menerima upah berupa uang juga mendapat jaminan makan. Buruh tani yang bekerja delapan jam sehari mendapat jaminan makan tiga kali, yang bekerja lima atau enam jam mendapat jaminan makan dua kali, serta yang bekerja empat jam atau kurang mendapat jaminan makan sekali. Nilai makan yang diberikan oleh petani kepada buruhnya sangat bervariasi, baik antara petani, antara jenis pekerjaan, maupun antardesa. Variasi makan ini berkaitan erat sekali dengan kebiasaan masyarakat tani setempat. Variasi porsi makan yang diberikan oleh petani kepada buruh taninya akan berpengaruh pada kemungkinan petani memperoleh tenaga kerja. Porsi makan yang cocok dan sesuai dengan selera buruh tani akan memungkinkan petani mudah memperoleh tenaga kerja yang diperlukannya. Sebaliknya, bila porsi makan yang diberikan oleh petani tidak berkenan pada selera buruh taninya maka akan sulit bagi petani untuk memperoleh tenaga kerja. Petani macam ini akan menempati prioritas terakhir dari urutan buruh tani dalam menentukan pilihannya untuk bekerja.

Buruh tani yang bekerja delapan jam akan mendapat jaminan makan tiga kali apabila selama delapan jam itu mereka terus-menerus ada di tempat pekerjaannya, misalnya dari jam tujuh pagi sampai jam 16.oo ia terus-menerus bekerja di tempat pekerjaannya dengan istirahat untuk makan. Buruh tani yang bekerja delapan jam, misalnya pagi hari jam 7.oo sampai jam 11.00 dan siang dari jam 12.30 sampai jam 16.30 hanya mendapat jaminan makan dua kali ditambah minum dan makanan kecil pada jam 14.oo. Makan pagi biasa dilakukan di sawah, akan tetapi makan sore dilakukan di rumah petani atau diantarkan oleh petani ke rumah buruh taninya.

Menurut besarnya porsi, nilai makan sore yang diantarkan ke rumah petani jauh lebih besar dan lengkap bila dibandingkan dengan porsi yang disediakan untuk dimakan di sawah. Demikian pula porsi untuk buruh mencangkul lebih besar bila dibandingkan dengan porsi buruh tanam. Di antara porsi makan untuk buruh tani yang terbesar dan terbaik ialah porsi untuk operator traktor atau operator membajak dengan ternak.

Perbedaan antara upah harian pada MH 197o/71 dan upah harian MH 198o/81 (lihat Tabel 5.16.) dapat mencerminkan tingkat kehidupan buruh tani. Oleh karena itu dalam membandingkan upah harian buruh tani antara dua periode diusahakan agar faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan upah dibatasi sampai sekecil mungkin. Untuk itu dipergunakan upah harian menurut jenis pekerjaan pada masing-masing musim, ditukar dengan harga gabah kering panen pada musim panen yang bersangkutan yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut upah nyata. Jadi yang dimaksud dengan upah nyata dalam tulisan ini ialah upah nominal (belum termasuk nilai makan) dibagi harga gabah kering panen.

Nilai makan yang diberikan oleh petani kepada buruh taninya tidak diikutsertakan dalam menghitung upah nyata, dengan pertimbangan bahwa nilai makan yang diberikan oleh petani tidak akan lepas dari faktor subyektif petani. Akan sukar bagi petani yang memberikan makan kepada buruh taninya kalau harus memberi nilai berapa harga bahan makanan yang dibeli, atau yang dikeluarkan dari gudangnya, atau yang dipetik dari kebun tanamannya, karena akan berbaur dengan perkiraan-perkiraan yang muncul pada waktu wawancara. Tidak jarang perkiraan-perkiraan yang dikemukakan oleh petani berlawanan dengan kenyataan yang dilakukannya. Perubahan upah nyata membajak, mencangkul dan tanam, atau menyiang, yang dilakukan oleh buruh tani wanita, dapat dilihat dalam Tabel 5.16., 5.17., dan 5.18. Perubahan upah nyata membajak yang tertinggi terdapat di Mariuk, kemudian di Geneng. Di kedua desa ini jumlah petani yang mempergunakan temak untuk membajak atau menggaru sangat menurun. Menurunnya jumlah petani ternak untuk membajak atau menggaru antara lain karena menurunnya jumlah populasi ternak. Di Sukosari praktis tidak ada perubahan upah nyata membajak. Rendahnya upah nyata membajak di Sukosari pada MH 198o/81 disebabkan oleh perubahan harga gabah sangat besar dibandingkan dengan perubahan harga gabah di Mariuk dan Geneng. Perubahan harga gabah di Sukosari antara periode 197o/71 dan 198o/81 ialah 544%, sedang di Mariuk dan Geneng berturutturut hanya 328 dan 29o%. Demikian pula peruhahan upah nyata mencangkul dan tanam atau menyiang.

Tabel 5.16. Rata-rata Upah Nyata Membajak atau Menggaru pada MH 197o/71 dan MH 198o/81 dan Perubahannya di Desa-desa Penelitian di Jawa dan SulawesiSelatan

DesaRata-rata Upah NyataPerubahan Upah Nyta Per Jam
1970/711980/81
Per hari kerja (kg)Per jam (kg)Per hari kerja (kg)Per jam (kg)
JAWA BARAT 1. Sentula)
Mariu)Sambatan
2. Mariuk³)9,42,3821,35,33124
3. Jat({3)11,42,2816,13,2241
4. Sukaambit4}-2,33-
5. Balida---
6. Wargabinangun
JAWA TENGAH
7. Kebanggaan²)10,52,6312,43,1118
8. Wanarata3)10,32,0615,03,0046
9. Rowosar³)11,12,7821,85,3291
JAWA TIMUR
10. Geneng)11,12,7822,95,73106
11. Janti{2})13,83,4520,05,0045
12. Sukosar{2)}9.42,3510,02,506
SULAWESI SELATAN
13. MinasabajiSambatan
14. SaloSambatan
15. CabbengSambatan

Catatan:

Yang dimaksud upah nyata di sini dan dalam tabel-tabel berikutnya ialah upah nominal, belum termasuk nilai makan, dibagi dengan harga gabah kering panen.

Harga gabah kering panen per kg:

- Pada MH 197o/71 berkisar antara Rp 14,50 dan Rp 22

- Pada MH 198o/81 berkisar antara Rp 71 dan Rp 109

1) Mulai tahun 1981 ada petani yang memborongkan mengolah tanah dengan dibajak dan digaru.

2) Jumlah jam per hari kerja 4 jam

3) Jumlah jam per hari kerja 5 jam

4) Jumlah jam per hari kerja 6 jam (udara dingin dan tanah cengkar).

Tabel5.17. Rata-rata Upah Nyata Mambajak pada MH 197o/71dan MH 198o/81 dan Perubahannya di Desa-Desa Penelitian Di Jawa dan SulawesiSelatan

DesaRata-rata Upah NyataPerubahan Upah Nyta Per Jam (x)
1970/711980/81
Per hari kerja (kg)Per jam (kg)Per hari kerja (kg)Per jam (kg)
JAWA BARAT 1. Sentul)Sambatan
2. Mariuk²)1,04
3. Jati{3}8,30 6,10,8710,4 7,31,30 1,0419
4. Sukaambit{4}1.3,80,48-
5. Balida4,90,98-
6. Wargabinangun JAWA TENGAH一4,00,80
7. Kebanggaan²)70,61310,7828
8. Wanarata3)3,70,61 0,683,10,7828
9. Rowosaria)3,4 4.40,683,80,7612
JAWA TIMUR4.40,557.90,9980
10. Geneng²)4,20.539,31,16110
11. Janti{²)4.40,53 0,559,3 4,90,98119
12. Sukosar²)4.4 1,90,55 0,484,90,9878
SULAWESI SELATAN593,483.30,8373
13. Minasabaji
13. MinasabajiSambatan
14. SaloSambatan
15. CabbengSambatan
15. Cabbeng

Catatan:

Harga gabah kering panen per kg pada:

- MH 1970/71 antara Rp 14,50 dan Rp 22

- MH 198o/81 antara Rp 71 dan Rp 109

1) Jumlah jam per hari kerja 8 jam

2) Jumlah jam per hari kerja 5 jam

3) Jumlah jam per hari kerja: MH 197o/71 6 jam dan MH 198o/81 4 jam

4) Jumlah jam per hari kerja 4 jam.

Tabel 5.18. Rata-rata Upah Nyata Buruh Warisan pada MH 197o/71 dan MH 1g8o/81 dan Perubahannya di Desa-Desa Penelitian Di Jawa dan SulawesiSelatan

DesaRata-rata Upah NyataUpah Nyta Per Jam
1970/711980/81
Per hariPer jam (kg)Per hari kerja (kg)Per jam (kg)
JAWA BARAT 1. SentulSambatan
2. Mariuk0,5824
3. Jati)2,9 2,80,58 0,363,60,7211
4. Sukaambit)2,80,363,10,621
4. SukaambI--2,20,44一
5. Balida--2,50,50-
6. Wargabinangun-2,90,58
JAWA TENGAH
1. Kebanggaan)1,60,402,60,6665
2. Wanarata³) 3. Rowosari3)2,70,543,80,7641
3. Rowosari3)2,20,552,70,6821
JAWA TIMUR1
1. Geneng{3}) 2. Janti{4}1,4 0,80,053,20,80129
2. Janti{4} 3. Sukosari0,27 2,2 0,55
SULAWESI SELATAN 1. Minasabaji- kedokan

Catatan:

Harga gabah kering panen per kg pada:

- MH 197o/71 berkisar antara Rp 14,50 dan Rp 22,-

- MH 198o/81 berkisar antara Rp 71,@ dan Rp 109,-

1) Jumlah jam per hari kerja 5 jam

2) Jumlah jam per hari kerja 5 jam dan upah buruh pria sama dengan upah buruh wanita.

3) Jumlah jam per hari kerja 4 jam

4) Jumlah jam per hari kerja pada MH 197o/71 3 jam dan pada MH 198o/81 4 jam.

4. Ceblokan/Kedokan

Di desa-desa penelitian di Jawa dan Sulawesi Selatan sistem ceblokan hanya terdapat di 5 desa, yaitu masing-masing 3 desa di Jawa Barat, 1 di Jawa Tengah dan 1 desa di Jawa Timur. Arti sistem ceblokan pada waktu ini sudah berbeda-beda, akan tetapi menurut beberapa informan pada mulanya diduga bahwa sistem ceblokan berkaitan dengan lembaga kerukunan desa. Dalam kehidupan masyarakat desa di masa lampau, seseorang yang panen dari hasil tanahnya secara adat diwajibkan memberikan sebagian hasil panennya kepada tetangganya. Sebaliknya tetangga yang selalu menerima pemberian dari hasil panen orang lain akan merasa tidak senang kalau tidak dapat membalas pemberiannya. Karena tetangga yang selalu menerima pemberian dari orang lain itu tidak mempunyai sesuatu yang lain yang pantas diberikan sebagai imbalannya kecuali tenaganya, maka pada waktu panen, tetangga yang selalu menerima pemberian itu akan menyumbangkan atau memberikan tenaganya untuk panen.

Perkembangan selanjutnya mengenai sistem ceblokan di desa-desa penelitian yang ditandai dengan bertambahnya jumlah penduduk dan penguasaan tanah pertanian yang pincang, akan mengakibatkan berubahnya arti sistem ceblokan. Bagi warga desa yang tidak memiliki tanah, sistem ceblokan merupakan jaminan akan adanya pekerjaan pada waktu panen, dan bagi petani pemilik tanah bertanah luas, sistem ceblokan menjamin kebutuhannya akan tenaga kerja pada waktu mengolah tanah dan tanam tanpa mengeluarkan biaya tunai. Di desadesa yang rata-rata pemilikan tanahnya sempit, sistem ceblokan dapat membatasi masuknya tenaga kerja panen dari luar desa.

Di Sukaambit, petani yang menceblokkan ialah petani yang di desa itu termasuk dalam kategori petani bertanah luas. Petani yang luas garapannya kurang dari o,14 ha mengelola sendiri tanahnya. Kewajiban penceblok selama 1o tahun terakhir di Sukaambit tidak bertambah. Meskipun ada penggantian jenis padi yang ditanam, yang berakibat pekerjaan dalam kegiatan panen bertambah, namun besar bawon panen sebagai upah penceblok turun dari sepersepuluh menjadi sepersebelas bagian.

Di Balida, sama halnya dengan masyarakat tani di Sukaambit, petani yang menceblokkan ialah petani yang di desa itu termasuk dalam kategori petani bertanah luas. Di Balida ada dua macam sistem ceblokan yaitu ceblok misah dan ceblok gorol. Beda antara ceblok misah dan ceblok gorol terletak pada jumlah orang yang ikut serta dalam sistem ceblokan itu. Dalam ceblok misah, kegiatan pekerjaan dalam satu petak ceblokan hanya dilakukan oleh satu orang/keluarga, dan dalam ceblok gorol kegiatan pekerjaan ceblokan dilakukan oleh beberapa orang bersama-sama. Kewajiban penceblok selama 1o tahun terakhir ini tetap, yaitu tanam dan panen. Meskipun pekerjaan panen bertambah, akan tetapi besar bawon sebagai penceblok turun dan seperlima menjadi seperenam bagian dari hasil panen.

Di Wargabinangun jumlah petani yang menceblokkan hanya 39% dari jumlah penggarap. Jumlah petani yang menceblokkan akan makin menurun dan mendekati hilangnya sistem ceblokan di Wargabinangun, karena pada waktu panen buruh tani tidak merasa terikat lagi dengan hak pada tanaman ceblokannya. Pada waktu panen, kesempatan buruh tani bekerja sangat luas, sehingga buruh tani merelakan haknya sebagai penceblok diambil oleh pemilik sawah atau orang lain. Keputusan pemilik tanah mengambil hak buruh tani ini terjadi apabila tanaman padinya sudah masak dan siap dipanen, akan tetapi penceblok tidak mau memanen, karena sibuk bekerja memanen di tempat lain yang dianggapnya lebih menguntungkan. Pada musim tanam 1979/8o buruh tani yang melakukan sistem ceblokan umumnya berdasarkan atas pertimbangan bahwa lokasi sawah yang diceblok dekat dengan rumah pemilik sawah, sehingga tenaga kerja untuk mengangkut hasil panen ke rumah pemilik sawah dapat dihemat, karena tugasnya termasuk mengangkut hasil panen ke rumah pemilik. Apabila pada musim tanam buruh tani ini mempunyai pekerjaan, dia akan memilih bekerja sebagai buruh tanam daripada mengambil ceblokan.

Di Kebanggan istilah yang dipergunakan untuk menyebut ceblokan ialah paculan. Istilah ini diambil karena semula kewajiban utama penceblok ialah mencangkul tanpa dibayar untuk mendapatkan hak panen. Jumlah petani pada MH 198o/81 yang mengedokkan sawahnya ada 9o%. Petani lainnya yang luas garapannya rata-rata kurang dari o,14 ha mengelola sendiri tanahnya. Kewajiban pemacul selama 1o tahun terakhir ini bertambah dengan menyiang pertama dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam pekerjaan panen. Besarnya bawon adalah seperlima atau seperenam bagian dari hasil panen (Tabel 5.19.).

Tabel 5.19. Kewajiban Penceblok dan Besarnya Bawon pada MH 198o/81di 5 Desa Penelitian di Jawa

Suka- ambit³BalidaWargabi- nangun)KebangganSukosari
Jumlah Penggarap (RT)11470695857
Yang menceblokkan (RT)6563275257
(%)57903990100
2. Kewajiban Penceblok³
a. MengairiYa-
b. Mencangkul-Ya
C. Tanam d. Menyiang 1YaYaYaYaYa
e. Panen-Ya^{3})Ya
TunelYaYayaYay-
YYaYaYa
MYaYaYaYaYa
Menjemur 1--Ya^{3})-
3. Besar Bawon^4}
1970/711/101/51/51/51/5
1980/811/111/61/61/5-1/61/5

1) Istilah yang dipergunakan di desa:

- Sukaambit : Ceblokan

- Balida : Ceblok misah, Ceblok gorol

- Wargabinangun : Ceblok

- Kebanggan': Paculan

- Sukosari

a. Kedokan, setiap penceblok mendapat pekerjaan di areal yang terpisah dengan penceblok lain, dilakukan hanya oleh sekeluarga.

b. Betonan, areal yang diceblokkan dikerjakan oleh beberapa orang bersamasama.

2) Kewajiban penceblok:

- Pengairan, ialah mengatur banyaknya air pada waktu membajak atau menggaru.

- Rabat, ialah memotong batang padi untuk kemudian dirontokkan dari tangkainya.

- Menjemur, ialah membalik-balikkan gabah di sawah setelah dirontokkan dari tangkainya sebelum pemacul menerima bawon.

3) Tambahan pekerjaan bagi penceblok setelah padi jenis unggul baru.

4) Panen padi jenis lokal di semua desa sama, dilakukan dengan ani-ani. Untuk panen jenis unggul, penceblok harus menyediakan sabit untuk membabat dan alat-alat lain untuk menggabahkan.

Tambahan kewajiban dan berkurangnya hak pemacul yang berupa besamya bawon, nampaknya tidak akan mengurangi sistem paculan Kebanggan, karena secara total sedesa nilai mutlak bawon yang diterima oleh pemacul tiap hektar naik 7o%. Kewajiban pemacul bertambah dan tambahan pekerjaan itu diimbali dengan kenaikan pendapata bawon (Tabel 5.20.).

Di Sukosari sistem ceblokan disebut dengan istilah setempat, kedokan dan betonan. Istilah kedokan sama dengan istilah ceblok misah di Balida, dan istilah betonan sama dengan ceblok gorol, juga di Balida. Kewajiban dan hak penceblok selama 10 tahun terakhir ini tidak mengalami perubahan. Kewajiban penceblok di Sukosari ialah tanam, menyiang, dan panen. Meskipun kegiatan dalam pekerjaan panen bertambah, akan tetapi tidak mengubah besar bawon. Oleh karena besar bawon tetap, yaitu seperlima bagian dari hasil panen, maka tambahan pekerjaan dalam kegiatan panen dianggap senilai dengan tambahan pendapatan bawon yang diakibatkan oleh kenaikan produksi karena penerapan teknologi baru oleh petani. Pendapatan penceblok pada MH 1968/69 sebesar 3,02 kuintal per ha, dan bagian penceblok pada MH 198o/81 sebesar 9,48 kuintal per ha. Ini berarti bahwa tambahan pekerjaan dalam kegiatan panen bernilai 214% dari pendapatan sebelum teknologi baru diterapkan (lihat juga Tabel 5.20.).

Tabel 5.2o. Rata-rata Besar Bawon, Produksi Kotor dan Jumlah Bawon Dalam kg Per Ha pada MH 1968/69 dan MH 198o/81 dan Perubahannya di Desa-desa Penelitian di Jawa dan Sulawesi Selatan

DesaRata-rata rasio bawon pada MHgabah kering panen per ha^{6}Jumlah bawon per ha pada MHPerubahan Jumlah bawon/ha (z)
1968/ 19691980/ 1981Jenis Lokal) 68/69 (Ku)Jenis IR 80/81 (Ku)1968/19 69 (kg)1980/19 81 (kg)
JAWA BARAT 1. Sentul 2. Mariuk17,3 15,3715,48 12,1110,6^{2} 13,22})20,318431471 76
3. Jati JAWA TENGAH 1. Kebanggaan9,74 19,05 3)9,09 18,90^{3}25,5 21,242,5 36,4248 404386 68856
3. Rowosari JAWA TIMUR9,94 9,849,39{4} 9_{13{4}21,9 23,033,1 38,8218 226311 35443 57
1. Geneng 2. Janti 3. Sukosari16,40 18,3310,57 16,6120,2 23,466,4 49,6331 429702 824112 92
2. Janti 3. Sukosari SULAWESI18,33 20,00{3}20,00^{3}23,4 15,149,6 47,4429 302824 94892 214
3. Sukosari SULAWESI20,00{3}20,00^{3}23,4 15,149,6 47,4429 302824 94892 214
3. Sukosari SULAWESI20,00{3}20,00^{3}23,4 15,149,6 47,4429 302824 94892
3. Sukosari SULAWESI20,00{3}20,00^{3}15,147,4429 302824 948214
3. Sukosari SULAWESI20,00{3}20,00^{3}15,147,4302948214
SULAWESI4794940214
SULAWESI SELATAN
SELATAN 1. Minasabaji
1. Minasabaji19,0214,5813,22)56,2251819226
2. Salo19,0 10,1430,956,2 37,8251819226
2. Salo10,3910,1430,937,832138319
3. Cabbeng9,2116,625,53}..

Catatan:

1) Padi kering panen ditukar ke gabah kering panen.

2)Mendapat serangan hama tikus, sundep dan kekeringan.

3) Bawon ceblokan.

4) Pada MH 198o/81 bawon berupa uang: di Wanarata antara Rp 10 dan Rp 12 per kg hasil panen, di Rowosari antara Rp 7 dan 10 per kg hasil panen.

5)Mendapat serangan hama dan kekeringan.

6)Rata-rata produksi per ha dihitung dari semua petani dalam berbagai status garapan.

5. Sambatan, Tukar Tenaga, dan Gotong Royong

Dalam tulisan ini yang dimaksudkan dengan sambatan ialah pertolongan seseorang yang berupa pekerjaan di sawah dalam usaha tani padi kepada orang lain atas permintaan. Jadi pertolongan seseorang kepada orang lain, meskipun atas permintaan, tetapi kalau bukan pekerjaan di sawah dalam usaha tani padi tidak dimasukkan dalam kategori sambatan. Dalam kegiatan sambatan, petani yang menyambat orang lain untuk melakukan pekerjaan di sawahnya harus menyediakan rokok, minum, dan makanan. Besar kecilnya porsi makanan yang harus disediakan oleh petani yang menyambat tergantung pada luas pekerjaan yang disambatkan atau lama pekerjaan itu dapat diselesaikan.

Perbedaan kualitas makanan dan rokok yang disajikan dalam sambatan dapat dipergunakan sebagai indikator status sosial petani yang menyambat. Penyambat yang mempunyai status sosial lebih tinggi akan merasa malu apabila masyarakat tani di desanya menghubungkan dan menyamakan namanya sebagai orang yang pelit atau kikir.

Kegiatan sambatan atau tolong-menolong dalam pekerjaan di sawah yang masih dilakukan di desa-desa penelitian pada MH 198o, hanya terjadi di Sentul, Wargabinangun, dan di desa-desa penelitian Sulawesi Selatan. Di desa-desa penelitian lainnya sambatan hanya dilakukan di luar sektor pertanian, seperti dalam pekerjaan membuat rumah, selamatan atau mempunyai kerja, dan membuat pagar halaman. Di sini nampak bahwa kegiatan sambatan telah banyak ditinggakan oleh masyarakat desa. Prof. Boeke dalam Oosterte Economie seperti yang disitir oleh D.H. Burger²i mengenai hilangnya sistem sambatan atau tolong-menolong, menyatakan bahwa dalam lingkungan desa di Jawa kepentingan diri sendiri lebih diutamakan daripada kepentingan bersama penduduk sedesa. Bantu-membantu, kerja komunal tidak terpakai lagi atau tidak diperlukan lagi karena adanya lalu lintas uang. Kehidupan desa rontok, menciut, dan kehilangan warna dan sarinya sebelum ada sesuatu yang menggantikannya yang senilai.

Di Sentul kegiatan sambatan yang masih dilakukan ialah dalam pekerjaan mengolah tanah, tanam, dan menyiang. Namun kegiatan sambatan dalam jenis pekerjaan mengolah tanah dan tanam sedang dalam masa peralihan ke arah berlakunya sistem pengupahan. Dalam musim ini terdapat 5% yang memborongkan dan 14% yang mengupahkan dengan sistem harian dalam pekerjaan mengolah tanah dan tanaman.

Di tiga desa penelitian di Sulawesi Selatan, bekerja sambatan atau tolong-menolong dalam pekerjaan di sawah masih dihormati dan dilaksanakan oleh masyarakat tani secara tertib. Jenis pekerjaan di sawah yang dilakukan secara tolong-menolong ialah mulai dari pekerjaan mengolah tanah sampai tanam, baik dilakukan dengan bantuan ternak maupun hanya dengan tenaga manusia. Sambatan atau tolong-menolong di tiga desa penelitian di Sulawesi Selatan dikenal dengan istilah setempat mapparele, dan sebagainya, seperti disebutkan di muka. Akan tetapi istilahistilah setempat itu akhir-akhir ini dicampuradukkan dengan istilah gotong-royong, semua pekerjaan yang diperuntukkan orang lain atau untuk umum disebut gotong royong.

Sambatan dilakukan oleh petani dengan tetangga sawah atau tetangga di tempat tinggal. Petani yang sudah menerima giliran sambatan akan bertanya kepada petani yang sudah ikut sambatan, kapan petani itu akan menyambatkan. Orang yang pernah merasa mendapat giliran sambatan akan tidak enak perasaannya, apabila pada saatnya ia tidak dapat membalas giliran sambatan yang pernah diterimanya. Meskipun tenaga yang diberikan dalam sambatan itu tidak sebanding dengan tenaga sambatan dari orang lain yang pernah diterimanya. Kehadiran petani tua, yang tenaga kerjanya sudah lemah, dalam sambatan hanya untuk menunjukkan kerukunannya saja.

Keluarga turunan bangsawan akan datang ke tempat terjadinya kegiatan sambatan dan ikut bekerja sebisa-bisanya sekedar berusaha membalas giliran sambatan yang pernah diterimanya, lalu ikut serta makan di sawah semata-mata hanya untuk menunjukkan kerukunannya saja, dan sebagian makanan itu diantarkan ke rumahnya oleh salah seorang petani yang juga ikut bekerja sambatan.

21D.H. Burger, Perubahan-perubahan Struktur dalam Masyarakat Jawa, Bhratara Jakarta, 1977, hlm. 120.

6. Panen dan Perubahan Bawon

Perubahan cara panen dalam usaha tani padi dimulai dengan masuknya bibit padi jenis unggul baru sejak 1969. Tanggapan petani terhadap masuknya jenis unggul baru itu pada mulanya bersikap menolak, akan tetapi berangsur-angsur menerima, dan 1o tahun kemudian tidak ada lagi petani di desa-desa penelitian yang menolak.

Penolakan petani terhadap masuknya jenis baru didasarkan pada pertimbangan bahwa rasa nasi tidak enak, batang tanamannya pendek, belum yakin bahwa hasilnya tinggi, gabah mudah rontok dari tangkainya, umur bibit dalam persemaian pendek, kalau dicabut banyak yang putus, panen harus menggunakan sabit, dan pemanen harus menyediakan sendiri alatalat lainnya untuk merontokkan/menggabahkan. Di samping itu pemanen harus menyediakan karung untuk mengangkut gabah hasil panen ke rumah pemilik sawah. Dalam panen jenis lokal, pemanen hanya perlu menyediakan ani-ani dan rancatan atau salang untuk mengangkut hasil panen ke rumah pemilik sawah atau ke tempat lain yang telah ditentukan oleh pemilik sawah.

Perubahan cara panen yang disebabkan oleh penggantian bibit padi yang ditanam ternyata membawa perubahan pula pada besar bawon yang diterima oleh pemanen. Bila dibandingkan besar bawon antara MH 1968/69 dan MH 198o/81, ternyata besar bawon pada M 198o/81 lebih rendah. Rendahnya besar bawon ini disebabkan oleh hasil perhitungan petani, bahwa setelah petani menanam padi jenis unggul baru, maka biaya usaha taninya meningkat. Peningkatan biaya ini disebabkan oleh pembelian sarana produksi dan tambahan biaya tenaga kerja.

Pengorbanan yang dilakukan oleh petani untuk meningkatkan produksi padi dan menambah biaya usaha taninya menyebabkan bagian yang diterima buruh panen berkurang. Nampaknya, buruh panen di desa-desa penelitian tidak ada yang menolak usaha penurunan besarnya bawon panen, kecuali di Sukosari, yang besarnya bawon sebelum dan sesudah penggantian jenis baru tetap 2o% dari hasil-panen, karena buruh panen di Sukosari bekerja bukan hanya pada waktu panen saja, akan tetapi ikut bekerja menanam dan menyiang (kedokan).

Dalam Tabel 5.2o. dapat dilihat bahwa meskipun persentase besar bawon MH 198o/81 lebih kecil daripada MH 1968/ 69, namun jumlah bawon mutlak per ha pada MH 198o/81 lebih besar daripada jumlah bawon pada MH 1968/69, karena produksi per ha meningkat.

Perubahan jumlah bawon per ha di Minasabaji dan Mariuk nampak paling tinggi, hal ini disebabkan hasil panen MH 1968/ 69 ke serangan hama tikus dan sundep.

G. Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan

Dari apa yang telah diuraikan di muka itu dapat ditarik bebera kesimpulan yang penting untuk diperhatikan. Pernyataan-pernyataan bahwa di daerah pedesaan, terutama Jawa, sedang terjadi proses "diferensiasi kelas" ternyata dapat didukung oleh hasil penelitian ini. Proses pemusatan penguasaan tanah, baik melalui sewa-menyewa, gadai-menggadai, maupun melalui pemilikan dengan pembelian memang sedang berjalan. Tingkat ketunakismaan bertambah tinggi dengan laju antara 4-37% selama 10 tahun terakhir ini.

Struktur pemilikan tanah sangat timpang. Walaupun para tunakisma mempunyai kesempatan untuk dapat menguasai tanah melalui sewa-menyewa dan bagi hasil, namun ada kecenderungan bahwa para pemilik tanah lebih suka menggarap sendiri daripada menggarapkan (sewa, bagi hasil) kepada orang lain, karena dengan masuknya teknologi, hasil produksi menjadi tinggi. Dengan demikian kesempatan para tunakisma untuk memperoleh tanah garapan menjadi semakin terbatas.

Walaupun umumnya proporsi pendapatan dari sektor nonpertanian lebih besar daripada yang bersumber dari sektor pertanian, namun luas pemilikan tanah berjalan sejajar dengan tingkat kecukupan. Ini berarti bahwa jangkauan terhadap sumber-sumber di luar sektor pertanian lebih dimiliki para pemilik tanah luas daripada pemilik tanah sempit atau lebih-lebih para tunakisma. Tingkat kemiskinan masih menunjukkan angka yang tinggi (lebih dari 4o%). Pada strata pemilikan tanah yang sempit dan tunakismalah terdapat proporsi keluarga miskin yang lebih besar. Dengan demikian berarti bahwa pemilikan tanah tetap merupakan faktor yang turut menentukan tingkat hidup di pedesaan.

UUPA dan UUPBH belum berjalan sebagaimana mestinya. Sistem gadai-menggadai yang menurut UU no. 56 tahun 196o sudah dilarang, ternyata masih berjalan, bahkan di beberapa desa meningkat. Kelembagaan penguasaan tanah dalam sistem gogolan baru berubah dalam status pemilikan formalnya sesuai UUPA-196o. Tetapi kebiasaan lain yang berkaitan dengan hak gogolan yaitu kewajiban-kewajiban yang menyertainya, masih tetap berjalan. Demikian pula dengan sistem bagi hasil masih belum sesuai dengan UUPBH.

Terdapat empat macam hubungan kerja pertanian. yaitu: (a) hubungan kerja dengan sistem upah borongan, (b) hubungan kerja dengan upah harian, (c) hubungan kerja dengan sistem tukar-menukar tenaga kerja, dan (d) hubungan kerja dalam bentuk ceblokan/kedokan. Di desa-desa Sulawesi Selatan sistem pengupahan borongan masih dalam taraf peralihan dari sistem tukar tenaga ke arah sistem pengupahan dengan uang. Di sana yang dominan ialah sistem tukar tenaga.

Kelembagaan ceblokan/kedokan mengalami perubahan selama 1o tahun terakhir ini. Beban kerja yang menjadi kewajiban penceblok/pengedok bertambah besar. Sedangkan upah yang berbentuk bawon secara proporsional tidak berubah, walaupun jumlah mutlaknya memang naik.

Upah nyata membajak, mencangkul, dan menyiang (dalam sistem upah harian) rata-rata mengalami kenaikan selama 10 tahun terakhir (MH 197o/71 dibandingkan dengan MH 1980/ 81). Sedangkan upah panen yang berupa bawon, secara proporsional mengalami penurunan pada MH 198o/81, bila dibandingkan dengan MH 197o/71.

Dari kenyataan-kenyataan di atas, implikasinya ialah jika (untuk sementara) masalah reforma agraria kita kesampingkan, maka kebijakan pemerintah perlu diarahkan pada programprogram yang sasarannya ditujukan bagi golongan pemilik tanah sempit dan tunakisma (yang memang telah menjadi kebijakan sesuai GBHN) untuk meningkatkan pendapatannya, melalui penciptaan kesempatan kerja baru nonpertanian.

Perluasan kesempatan kerja dalam sektor pertanian masih mungkin dilakukan di daerah-daerah tempat intensitas tanam belum optimal, dengan menggalakkan tanaman nonpadi (palawija). Untuk itu, khususnya di desa-desa penelitian tempat penyuluhan pertanian masih menitikberatkan pada masalah padi, perlu digalakkan adanya penyuluhan tentang teknologi penanaman palawija.

Dua kenyataan lainnya yang mempunyai implikasi terhadap kebijakan pemerintah adalah: (a) sistem gadai-menggadai masih tetap berjalan, yang dapat diartikan bahwa lembagalembaga perkreditan belum cukup menjangkau lapisan bawah. Karenanya perlu dicari suatu bentuk perkreditan yang dapat menghilangkan praktik-praktik gadai-menggadai, (b) kelembagaan tradisional tertentu (misalnya kedokan/ceblokan) ternyata cukup kenyal terhadap perubahan. Jelasnya, walaupun upah harian bagi tenaga kerja upahan menunjukkan kecenderungan meningkat, dan walaupun beban kerja pengedok/penceblok bertambah berat, namun kenyataannya kelembagaan ini tetap bertahan. Ini artinya kelembagaan ini secara sosial diterima. Implikasinya, jika sasarannya ialah lapisan masyarakat yang lemah, maka diperlukan adanya kebijakan yang dapat mengatur kelembagaan ini sedemikian rupa, sehingga antara pemilik tanah dan penggarap terjalin hubungan kerja yang tidak timpang. Dalam hubungan dengan soal ini, UUPBH baru mengatur masalah bagi hasil. Soal kedokan belum tercakup. Bahkan, seperti telah diterangkan, UUPBH ini pun belum berjalan sebagaimana mestinya. Masih adanya pembebanan kewajiban pada penggarap bagi hasil membayar pajak Ipeda membuktikan bahwa UUPBH kurang dihayati. Ini semua berarti bahwa—sekali lagi—jikalau reforma agraia secara integral belum mungkin dilaksanakan secara konsekuen, paling sedikit perlu adanya tenancy-reform, yaitu reformasi hubungan pemilik tanah dan pengarap yang mencakup bukan saja bagi hasil tapi juga bentuk-bentuk lainnya (kedokan/ceblokan, sewa-menyewa, gadai-menggadai).

Daftar Pustaka

Burger, D.H. 1977. Perubahan-perubahan Struktur Dalam Masyarakat Jawa. Bhratara, Jakarta. Collier, W.L. tt. "Agricultural Evolution: The Decline of Poverty, and Involution." Stensilan. Faisal Kasryno, et. al. 1981. "Perkembangan Institusi dan Pengaruhnya Terhadap Distribusi Pendapatan dan Penyebaran Tenaga Kerja: Studi Kasus di Empat Desa di JawaBarat," YPSAE, SDP. Geertz, C. 1963. Agricultural Involution. The Process of Ecological Change in Indonesia. University of California Press. Hayami. Y. dan Masao Kikuchi. 1981. Asian Village Economy at The Crossroad. An Economic Approach to Institutional Change. University of Tokyo Press. Hortmann, K. dan Rutz. 198o. The Population Distribution on Java 197i. IDE, Tokyo. Kano, H. 1977. Land Tenure System and The Desa Community in Nineteenth Century Java. Institute of Developing Economies, Tokyo. Kano, H. 1971. "Pemilikan Tanah dan Differensiasi Masyarakat Desa: Kasus: di Suatu Desa di Malang Selatan." Makalah Seminar LEKNAS/"LIPI, Stensilan. Kroef, J.M. van der. 196o. "Land Tenure and Social Structure in Rural, Java," dalam Approaches to Community Development, 25 Juni,'Bab IV. Lyon, M. 197o. Bases of Conflict in RuralJava. Research Monograph Series No. 3, University of California Press. Sajogyo. 1976. "Pertanian Landasan Tolak Bagi Pembangunan Indonesia" dalam C. Geertz, Involusi Pertanian Proses Perubahan Ekologi di Indonesia. Bhratara. Siahaan, H. 1977. "Pemilikan dan Penguasaan Tanah. Adopsi

Teknologi Pertanian Modern dan Disparitas Pendapatan di Daerah Pedesaan," PPS Pedesaan dan Kawasan UGM.

Sinaga. R.S. dan Benjamin White. 1979. "Beberapa aspek Kelembagaan di Pedesaan Jawa dalam Hubungannya dengan Kemiskinan Struktural." Makalah Stensilan.

Sudiyat, Imam. 1987. Hukum Adat. Liberty, Yogyakarta.

White, B. dan G. Wiradi. 1981. "Land Tenure in West Java." Makalah, Policy Workshop on Agrarian Reform in Comparative Perspective, Sukabumi.

LAMPIRAN 5.1

Distribusi Rumahtangga Menurut Luas Pemilikan Sawah dan Garapan Sawah di 15 Desa Di Jawa dan Sulawesi Selatan, 1982

Luas Pemilikan (ha)Pemilikan sawahGarapan Sawah
PemilikLuasPemilikLuas
JAWA BARAT Sentul(RT)(%)(ha)(%)(RT)(%)(ha)(%)
0,01-0,249 0,25-0,499 0,50-0,999 1,00-1,999 2,00-4,99917 19 29 1030 16 17 27 92,48 5,42 18,04 12,486 13 44 3026 18 20 31 1224 17 18 28 110 2,52 6,27 19,25 14,770 5 13 41 31
Jumlah Mariuk 0 0,01-0,249109 82 1100 7041,22 0,20o 100 0 10 109 75 1 100 100 64 1 81。47,61 0 0,20 3,36100 0 1
0,50-0,999 1,00-1,999 2,00-4,999 5,00+ Jumlah11 91003,54 13,85 26,70 11,93 58,86 24 45 20 1008 13 9 1 1177 11 8 1 1004,75 16,60 25,61 11,93 62,4557 26 41 27 100
o 0,01-0,249 0,25-0,499 0,50-0,999 1,00-1,999 2,00-4,99941 36 20 1632 28 15 120 4,75 7,27 10,05 12,850 10 15 20 2534 40 25 15 926 31 19 12 70 4,81 8,84 10,14 11,33 13,3110 18 21 23
Jumlah Sukaambit o 0,01-0,249 0,25-0,499129100 23 560 49,96 0 10,43o 100 0 43o 129 34 83 250 100 23 56o 48,43 0 11,29 8,88100 45
1,00-1,999 2,00-4,999 5,00+ Jumlah111 o4,54 1,29 0 0 24,2519 5 0 0 1004 2 0 0 14813 1 0 0 1002,34 2,54 0 0 24,97
0,01-0,249 0,25-0,499 0,50-0,999 1,00-1,999160 2,96 5,84 7,650 8 15 1937 17 1050 26 12 7o 5,55 6,02 6,95
2,00-4,999 5,00+ Jumlah Wargabinangun—0 1 1400 1 1000 14,45 39,050 37 1000 20 2 1000 16,31 39,69
Jumlah Wargabinangun 0 0,01-0,2491 1401 10014,45 39,0537 10012 1402 1000 16,31 39,69
2,00-4,999 5,00+ Jumlah6 04 07,65 8,15 019 21 010 4 010 4 07 3 06,02 6,95 4,87 0
0,25-0,499 0,50-0,9992359 16 120 2,96 5,840 8 1570 37 1750 26 12o 5,55 6,020 14
Balida o 0,01-0,2491810024,25 0100 0148 700 100 500 24,97 o0 100 0
Balida o8o 1000 24,250 1000 148 700 1000 0 24,97 o0 0 100 0
Balida o0 148o 1000 24,25 00 100 00 148 700 100 500 0 24,97 o0 0 100 0
Balida o 0,01-0,24918100 5924,25 0100 0148 700 100 500 24,97 o0 100 0
o 0,01-0,249835900 8148 70 371100 50 2624,97 o 5,55100 0 14
0,01-0,249 0,25-0,4993.m59 160 2,960 870 37 1750 26 12o 5,55 6,020 14 15
0,01-0,249 0,25-0,49959 16 120 2,96 5,840 8 1570 37 1750 26 12o 5,55 6,020 14 15
0,25-0,499 0,50-0,9991616 122,96 5,84 7,658 15 1937 17 1026 12 7o 5,55 6,02 6,950 14 15 18
0,50-0,999 1,00-1,9991112 85,84 7,6515 1917 10 426 12 7 35,55 6,02 6,95 4,8714 15 18 12
0,50-0,999 1,00-1,99912 8 45,84 7,65 8,1515 19 2117 10 412 7 36,02 6,95 4,8715 18 12
0,50-0,999 1,00-1,9998 47,65 8,1515 19 2110 4 012 7 36,02 6,95 4,8715 18 12
1,00-1,9998 47,65 8,1519 21 010 4 07 3 06,95 4,87 018 12 0
1,00-1,9994 07,65 8,15 019 21 04 07 3 06,95 4,87 018 12 0
1,00-1,999 2,00-4,9994 08,15 021 04 0 23 0 24,87 0 16,3112 0
2,00-4,9994 08,15 021 0 374 0 23 0 24,87 0 16,3112 0 41
2,00-4,99964 0 18,15 0 14,450 370 213 0 24,87 0 16,3112 0 41
2,00-4,9990 10 14,450 370 210 2 1000 16,31 39,690 41
2,00-4,99910 10 14,450 370 2 1400 2 1000 16,31 39,690 41 100
5,00+10 10 14,450 37 1002 140T。0 2 1000 16,31 39,690 41 100
5,00+1114,45 39,0537 1002 140T。2 10016,31 39,6941 100
5,00+11 10014,45 39,0537 1002 140T。2 10016,31 39,6941 100
5,00+ Jumlah01 10014,45 39,0537 1002 140。2 10016,31 39,6941 100
Jumlah14010014,45 39,05100140。100 5039,69100
Jumlah14010039,05100140 69
Luas Pemilikan (ha)Pemilikan sawah Garapan Sawah
Pemilik LuasPemilik
(RT) 5(%) 4(ha)(%)(RT)(%)Luas (ha)(%)
2,00-4,999 5,00+ Jumlah5 5 1384 4 10019,81 41,10 72,9326 54 1006 3 1384 2 100(%) 4 2 100(ha) 14,48 18,82 62,18(%) 23 30
Jumlah Jawa Tengah Kebanggan o 0,01-0,249138 83 26 15100 58 18 11 972,93 0 3,66 4,70 8,6154 100 0 9 1285100 60 142 100 60 1418,82 62,18 030 100 0
0,01-0,249 0,25-0,499 0,50-0,999 1,00-1,999 2,00-4,999 5,00+26 15 13 2 1 318 11 9 1 1 2 1003,66 4,70 8,61 2,35 2,92 18,53 40,779 12 21 6 7 45 10020 21 12 1 3 160 14 15 8 1 2 10 2,59 6,38 8,11 1,45 9,77 5,700 8 19 24 4 29 16
5,00+ Jumlah Wanarata1 3 1431 2 1002,92 18,53 40,777 45 1003 1 1433 1 1432 1 1009,77 5,70 34,004 29 16 100
Jumlah Wanarata 0 0,01-0,249 0,25-0,499 0,50-0,999143 38100 2840,77 010014310010034,0016 100
0 0,01-0,249 0,25-0,499 0,50-0,99938 4128 300 5,98051373700
0,01-0,249 0,25-0,499 0,50-0,99938 41 36300 5,98 12,470 143737 260 5,400 15
0,25-0,499 0,50-0,99941 3630 265,98 12,47 9,492829215,40 9,7615 30
0,50-0,999 1,00-1,99936 1426 1012,47 9,49 8,72211521 119,76 9,5930 29
0,50-0,999 1,00-1,9991410 59,49 8,72 7,6721 2011119,59 5,8229 18
1,00-1,999 2,00-4,99975 18,72 7,6720 1715 14 15,82 2,7118 8
2,00-4,999 5,00+21 07,67 001002,71 08 0
Jumlaho 1381000 44,3310013810033,280 100
Rowosari 06400136900
0 0,01-0,249 0,25-0,49968 1164 100 1,71 5,570 5173 769 60 1,140 6
0,25-0,499 0,50-0,999 1,00-1,99916 515 55,57 3,86,17 1215 614 64,55 3,9423 20
0,50-0,999 1,00-1,999 2,00-4,9995 15 13,86, 1,15 4,1412 316 26 23,94 2,2120 11
1,00-1,999 2,00-4,999 5,00+1 321 21,15 4,14 16,653 132 32 32,21 7,9011 40
5,00+ Jumlah JAWA TIMUR3 1063 10016,65 32,9850 100。0 1060 1007,90 0 19,7440 0 100
JAWA TIMUR Geneng 010610032,981003610019,74100
0 0,01-0,249 0,25-0,499 0,50-0,99979 3 1660 2 120 0,54 7,110 1 1470 16 1953 12 150 2,,86 7,320 9 22
0,50-0,999 1,00-1,999 2,00-4,999 5,00+ Jumlah16 23 7 112 18 6 17,11 16,06 8,48 2,1414 33 1719 22 3 115 17 2 17,32 15,21 3,57 3,7522 47 11 11
5,00+ Jumlah Janti 0 0,01-0,2491 2 1311 1 1002,14 15,28 49,614 31 1001 01 0 1003,75 0 32,7111 0 100
Janti 0 0,01-0,249 0,25-0,499 0,50-0,999131 7410049,61 0100113110032,71 0100
0 0,01-0,249 0,25-0,499 0,50-0,99974 7560080。6100
0,01-0,249 0,25-0,499 0,50-0,99974 756 50 0,970 38161 320 8,450 51
0,01-0,249 0,25-0,499 0,50-0,999 1,00-1,9997 415 310,97 15,03342132 38,45 1,5451 11
0,25-0,499 0,50-0,999 1,00-1,9997 415 310,97 15,03 2,9351413 31,54 2,5951 11 16
0,50-0,999 1,00-1,999 2,00-4,99941 431 315,03 2,9310113 31,54 2,5911 16
0,50-0,999 1,00-1,999 2,00-4,9994 53 42,93 7,26143 12,59 3,4716 22
1,00-1,999 2,00-4,999 5,00+4 53 42,93 7,26 3,5024112,59 3,47 016 22 0
2,00-4,999 5,00+ Jumlah5 14 17,26 3,50612 01 03,47 022 0
2,00-4,999 5,00+ Jumlah1 01 07,26 3,50 0°120 00 00 00 0
5,00+ Jumlah Sukosari1 01 03,50 0°00 00 00 00 0
5,00+ Jumlah Sukosari0 1320 1000 29,699。00 1000 16,050 100
Jumlah Sukosari0 1320 1000 29,6969 1。0 1320 1000 16,050 100
Jumlah Sukosari 00 1320 10029,6969 110013210016,05100
Jumlah Sukosari 013210029,6959 1°13210016,05100
Jumlah Sukosari 013210029,6969°13210016,05100
Luas PemilikanPemilikan sawahGarapan Sawah
PemilikLuasPemilikLuas
(RT) 10(%) 9 4(ha) 3,23(%) 8(RT) 12(%) 10(ha)(%)
0,25-0,499 0,50-0,999542,75633,91 1,609 4
,50-0,999334,50113 445.51
1,00-1,999n349.05445,5113
2,00-4,9993310,95263310,3525
5,00+ Jumlah2 1142 10015,50 41,8037 1002216,1038 100
SULAWESISELATAN111410042,05
Minasabaji23 1218 100 1,830 2 1631525 40 0,71 8,310 1
0,01-0,249 0,25-0,499342812,191623180,71 8,311 11
0,50-0,999292318,3423383124,9233
1,00-1,999211727,8936221828,3537
100.4,0005418,21235421,5118
2,00-4,999 5,00+00005 04 014,11 00
Jumlah12410078,4610012410076,40100
Salo
0302400282200
0,01-0,24915122,523220,341
0,25-0,49919156,527762,612
0,25-0,499272118,21076 222,61 20,652
0,50-0,999272118,2120282220,6514
1,00-1,999231828,4321453657,2241
2.00-4.099121035,5639161258,784
2,00-4,99901035,5639161258,7842
5,00+00000000
Jumlah12610091,24100126100139,60100
CabbengL15,00
0574700574700
01034047 80 1,3057 247 20 0,350 1
0,01-0,2491081,302220,351
0,25-0,49914124,2081193,255
0.50-0,009171410,3519302518,5230
0,50-0,999171410,3519302518,5230
1,00-1,999121013,1724171418,4030
2,00-4,99911926,3447327,0012
2,00-4,9991926,344732,002
00+00001113,1722
5,00+00001113,172
Jumlah000 55,360 10012111721
00+000_10060,6941
00+0一
00+00一
00+X一
00+

LAMPIRAN 5.2 Persentase Rumahtangga Pemilik Sawah dan Perubanhannya Selama 10 Tahun Menurut Golongan Luas Sawah Milik Di Jawa Di Sulawesi Selatan, 1982

Luas Pemilikan Rumahtangga (ha)1970/70 1980/81
Rumahtangga LuasLuas RumahtanggaLuas luas yangPerubahan luas yang
(ha)(RT)(%)(RT)(%)(%)(%)dimiliki (%)
JAWA BARAT Sentul1333
0 0,01-0,249566 40 4233 17 42 19 36 2930 33 17 16 19 1730 16 17 2723 2517 -17
0,25-0,4994642 3619 2917 2723 25 3817 -17 2
0,50-0,99939343627382
1,00-1,99915131410913-1
2,00-4,9992202 0111-1
5,00+000 10900 10000
Jumlah1151001091001001000
Rata-rata Per RT (ha)_
Mariuk 05333 70 1182 170 10 3-8
0,01-0,249 0,25-0,49912 191211 18 221 761 6 53 20 17-8 2
0,50-0,999 1,00-1,9992415 1622 23106 5 920 17 292 56
1,00-1,9992523 2610 119 92956
2,00-4,99928172611 09 031 050
5,00+ Jumlah00 1000 1000 1170 1000 10050 0
Rata-rata per1611,18100117100 0,501000
RT Jati__0,50
0 0,01-0,2493322 400 5141 3632 2800
0,01-0,249 0,25-0,499 0,50-0,99960 1940 1351 1636 2028 1541 23-10 7
0,50-0,999 1,00-1,9992113 1416 1820 16 1015 12 823 187 0
1,00-1,999 2,00-4,99915101316 1012 818 110 -2
2,00-4,999 5,00+32210 68 511 7-2 50
5,00+3 02 02 06 05 07 050
5,00+ Jumlah00 1000 1000 1290 1000 10050 0
Jumlah Rata-rata Per151100 0,46100129100 0,391000
Rata-rata Per RT (ha)0,460,39100
RT (ha) JAWA TENGAH_
JAWA TENGAH Kebanggan 0
Kebanggan 0 0,01-0,249。。
0 0,01-0,249 0,25-0,499 0,50-0,99947260835800
0,01-0,249 0,25-0,499 0,50-0,999 1,00-1,99947 4926 270 3683 2658 180 440 8
0,25-0,499 0,50-0,999 1,00-1,99949 3827 2136 2826 1318 1144 258 -3
0,50-0,999 1,00-1,999 2,00-4,999382128 1713 1311 1025 22-3 5
1,00-1,999 2,00-4,999231317131022-3 5
1,00-1,999 2,00-4,9992313 1017 1413 210 1225 -11
2,00-4,999 5,00+1910142 2133-11
5,00+42m21330
5,00+42 1m 22 21 130 1
Jumlab2122131
Jumlah81 1002 1002 1431 1003 1001 0
Jumlah1821001001431001000
Luas Pemilikan1970/70Perubahan
RumahtanggaLuasRumahtanggaLuasluas yang dimiliki
(RT)(%)(RT)(%)(%)(%)(%)
Rata-rata Per RT (ha) Wanarata0,400,29
0 0,01-0,249 0,25-0,499 0,50-0,999 1,00-1,999 2,00-4,9992 30 35 47 32 2717 20 26 18 150 17 20 27 18 1538 41 36 14 7 228 30 26 10 510 41 36 14 7 224 16 -13 -11
5,00+ Jumlah6 1793 1003 1000 1380 1000 100-3 0
Rata-rata Per RT (ha)1,060,32
Rowosari 0 0,01-0,249 0,25-0,499 0,50-0,99986 26 52 1148 14 29 60 27 55 1269 11 1665 10 150 30 420 3 -12
1,00-1,999 2,00-4,999 5,00+ Jumlah4 2 0 1812 1 04 2 00 2 3 1060 2 3 1000 58-4 38
Rata-rata Per RT (ha)0,221000,31
JAWA TIMUR Geneng 0 0,01-0,24970 1938 100 1779 360 200
0,25-0,499 0,50-0,999 1,00-1,999 2,00-4,99943 30 18 224 16 10 138 26 16 216 23 7 112 18 5 112 18 5 1-7 18 -3 0
Jumlah Rata-rata Per RT183100 0,40100131100 0,371000
Janti 0 0,01-0,249932.85515074756 50 120 -20
0,25-0,499 0,50-0,999 1,00-1,99944 11 324 651 13 341 4 531 3 471 7 920 -6 6
2,00-4,999 5,00+1 01 01 01 01 01 00 0
Jumlah Rata-rata Per180100100132100 0,221000
Rata-rata Per RT (ha)0,3510,22
RT (ha) Sukosari_11
RT (ha) Sukosari_1
RT (ha) Sukosari0,22
Rata-rata Per RT (ha)0,3510,22L
Rata-rata Per RT (ha)0,3510,22L
Rata-rata Per RT (ha)0,350,22L
Rata-rata Per RT (ha)0,350,22L
Rata-rata Per RT (ha)0,3510,22L
Rata-rata Per RT (ha)0,3510,22L
Rata-rata Per RT (ha)0,350,22
Rata-rata Per RT (ha)0,350,22
RT (ha)
RT (ha) Sukosari11
RT (ha) Sukosari_1一
RT (ha) Sukosari_一一
RT (ha) Sukosari1一一
RT (ha) Sukosari7一一
Sukosari50一
Sukosari。5750
Sukosari41057500
Sukosari41057500
Sukosari41057500
Sukosari 0410575000
Sukosari 041057500
Sukosari 041057500
Sukosari 07641057500
07641057500
07641057500
07641057500
0764105750 300
07641 240 4057 34500 60
Luas Pemilikan1970/701980/81Perubahan luas yang
RumahtanggaLuasRumahtanggaLuas
1(%)
1,00-1,99915一143-9
2,00-4,999246
5,00+30 1830 1001000一
Jumlah Rata-rata Per1830,6121114100100
RT (ha) SULAWESI1一0,37一
SELATAN Minasabaji 085。210
0,01-0,249740 8461219 10124
0,25-0,49943 27 1446342734 2.8-12
0,50-0,9992759292328-1
1,00-1,99914291521-7216
2,00-4,9992254530
5,00+000000
Jumlah1781001001001241000
Rata-rata Per0,300,63一L
RT (ha) Salo一一一一一
Salo 057
201-0.2117660023024 120
0,01-0,24900à151216 20 286
0,25-0,4991119152208
0,50-0,999171030272182
1,00-1,999301761231824 17
2,00-4,99910711A1
5,00+01911
Jumlah00一一1
Jumlah Rata-rata Per176100100126100100

LAMPIRAN 5.3

Banyaknya Rumahtangga Menurut Status dan luas Garapannya di 15 Desa di Jawa dan Sulawesi Selatan

RuSentulMariukJati
Rumah-Sawah GarapanRumah-Sawah GarapanRumah-Sawah Garapan
tanggaaJumlahanRata- ratatanggaaJumlahhRata- ratatatanggaJumlahRata-
(RT)(%)(ha)(%)(ha)(RT)(%)(ha)(%)(ha)(RT)(%)(ha)(%)rata (ha)
521111191112115
1. Pemilik Penggarap 2. Pemilik Penyewa4829,20,56302551,681,72735737,09770,51
Pemilik Penyewa0000111,2731,27
3. Pemilik Penyakap14138,73-18-0,62001087,28160,78
4. Pemilik Penyewa Penyakap 5.00113,0553,0500一-
Penyewa009,60220,7010,35320,4910,16
6. Penyakap1716200,5776,940,87751,1120,16
7. Penyewa Penyakap0000110,4210,42
8. Pemilik tidak menggarap1094343",=
9. Tunakisma161472623023_
10910047,6110011710062,371000,5312910048,20100
Jumlah Penggarap (RT) = 83
Rata-rata luas per rumahtangga (ha) = 0,44= 95
Rata-rata luas per rumahtangga (ha) Rata-rata luas per penggarap (ha)
Rata-rata luas per penggarap (ha)= 0,57 = 1,522= 0,= 0,51 = 0,661
Indeks Gini= 0,661
SukaambitBalidaWargabinangun
123456789101112131415
1. Pemilik Penggarap845717,71710,21382726,24660,69171216,68270,98
2. Pemilik Penyewa430,7730,191288,99230,758616,27262,03
3. Pemilik Penyakap14103,69150,26110,350,35110,8910,89
Pemilik Penyewa Penyakap 4.211,0240,510000
Penyewa530,4520,0918133,970,22161210,21170,64
Penyakap531,1950,24110,140,14231611,65190,50
7. Penyewa Penyakap000436,48101,62
8. Pemilik tidak menggarap7641
9. Tunakisma2316-64465842
14810024,8310014010039,69100一13810062,18100
Jumlah Penggarap (RT)11一
Rata-rata luas per rumahtangga (ha)
Rata-rata luas per rumahtangga (ha) Rata-rata luas per penggarap (ha)= 114= 69
Rata-rata luas per rumahtangga (ha) Rata-rata luas per penggarap (ha)= 0,17= 0,45
Rata-rata luas per penggarap (ha) Indeks Gini= 0,22= 0,90
KebangganWanarataRowosari
23456789101112131415
1. Pemilik Penggarap362517,77520,49775627,88830,36201914,19720,74
Pemilik Penyewa 2.8611,71341,460053,22160,64
3. Pemilik Penyakap211,2440,62855,04150,6300一
4. Pemilik Penyewa Penyakap000000一
5. Penyewa1072,9290,29110,180,18771,7690,25
Penyakap210,3610,18110,180,1800
7. Penyewa Penyakap00-00110,6630,66
8. Pemilik tidak menggarap141015111312
9. Tunakisma715036266057
14310034,0010013810033,2810010610019,74100
Jumlah Penggarap (RT)= 87=32
Rata-rata luas per rumahtangga (ha)= 58
Rata-rata luas per rumahtangga (ha)= 0,24
Rata-rata luas per penggarap (ha) Indeks Gini= 0,59
Indeks Gini= 0,822= 0,826
GenengJantiSukosari
134567177
1.Pemilik Penggarap251916,36500,65443311,470,264913640,56
2.Pemilik Penyewa654,89150,81323,83241,286514,64342,44
3.Pemilik Penyakap220,94300,47000,0810,08
4.Pemilik Penyewa0000
Penyakap1946,66200,35540,7650,150,1010,10
5.Penyewa752,8790,40000
6.Penyakap220,9930,490
7.Penyewa Penyakap1914-119-
8. Pe8. Pemilik tidak menggarap5139-69525649
9. TunakismaTunakisma
10032,71100一13210016,0610011410042,05100一

Jumlah Penggarap (RT)

= 61

= 52

= 57

Rata-rata luas per rumahtangga (ha) = 0,25

= 0,12

Rata-rata luas per penggarap (ha) = 0,54

= 0,37

= 0,31

= 0,750

Indeks Gini

= 0,74

= 0,690

= 0,850

= 0,48 = 6 = II = 93 Jumlah Penggarap (RT) Rata-rata luas per rumahtangga (ha) = 0,82 Rata-rata luas per penggarap (ha) = } 1 Indeks Gini

4 Cabbeng0,82 15 27 40,82 1,521,52 89'0
4427 3737 36100
Cabbeng 131315,57 21,3221,32 21,2058°85
21216 12 0 012 25 24 23 0 0 0100
1119 4 04 31 29 28 022
1026'0 1818 1,12—
914 6224100
Salo819,44 86,6233,54139,6 0
1738 16 0 0 0 24100 0 24 0 16 6
620 0 48 0 0 30126 30 0 20 8
0,82 50,82 1,58 1,18 4'1 0,54..
le49 449 10 29 2 10100 10
Minasabaji337,58 791 21,95 1,7 0,5476,15 0,54
W237 5 21 0 11 011 0 16 9100
1146 6 26 0 14 014 0 20 11124
一Pemilik Penggarap Pemilik Penyewa 1. 2Penyewa Penyakap Pemilik Penyakap Pemilik Penyewa Pemilik Penyewa Penyakap Penyewa Penyakap 4 5 6. 2 3 7Pemilik tidak menggarap Penyewa Penyakap Tunakisma Penyewa Penyakap 5 6. 8. 9 7

86 =

=1,11

= 1,42

= 0,52

Presentase Petani Menurut Besar Bawon yang diberikan Kepada Buruh Panennya pada Musim Tanam MH 197o/71 dan MH 198o/81 di Desa-desa Penelitian di Jawa dan Sulawesi Selatan

APresentase petani menurut besar bawonJumlah RT Penggarap
1/61/71/81/91/101/111/141/15RT
JAWA BARAT 1. Sentul
1970/71}383824.29100
1980/811}54248583100
2. Mariuk
1970/7^{2}1337271310一30100
1980/812}12444441100
3. Jati 1970/7^{2}9532411330100
1980/812}.100....95100
4. Sukaambit
1979/80^1} 5. Balida8812114100
1980/81}158585..70100
6. Wargabinangun
1979/80^{2}190901069100
JAWA TENGAH
1. Kebanggan1851423328--30100
1970/71}514234338130100
1980/81}461541243312.58100
1980/8425º100
2. Wanarata。a
10701937130100
1970/71^{}93 17 2t30100
1980/81}.128733}
1980/81}一1121J8733}
1980/81一一一LL2LLL67
1900/01一一LLLLLLL一一
Presentase petani menurut besar bawonJumlah RT Penggarap
3. Rowosari 1970/7^{2}773 313 67...30100
JAWA TIMUR 1. Geneng 1970/7^{2}1565515 3.3.30 61100
3. Sukosari 1970/71}100 10090752 30 57100 100 100
1970/71} 1980/81{1} 2. Salo 1970/711}19222411 63 238 70593

Terbatas pada yang telah berjasa

2) Bebas umum

3097% ditebaskan, bawon dari penebas antara Rp 1o dan Rp 12 per kg gabah

4 88% ditebaskan, bawon dari penebas antara Rp 7 dan Rp 1o per kg gabah

LAMPIRAN 5.5 Distribusi Rumahtangga Menurut Golongan Luas Pemilikan dan Menurut Pendapatan Per Kapita Rumahtangga Setahun Ekuivalen Beras di 15 Desa Di Jawa dan Sulawesi Selatan, 1982

Luas Pemilikan < 180Total> 320 Total
180-239239-320(RT)Total (%)
JAWA BARAT Sentul。33 17(%)
015468 333 17 1930 16
0,01-0,24911033 433 17 1930 16
0,25-0,49910234 51917
0,50-0,99921035 62927
1,00-1,9993106109
2,00-4,999000111
5,00+000000
Jumlah (RT)6071527109
(x)5561425109100
Mariuk1
017121439 18270
0,01-0,249 0,25-0,4990 00 10 51 111 6
0,50-0,99901 05 21 47 66
10,95 0,9990024 1065
1,00-1,999。0010 10109
2,00-4,99900010 1109
5,00+000111
Jumlah (RT)17132166117
(2)15111856100
Jati
0 0,01-0,24915 88 6117 154132
0,25-0,499307 115 1636 2028
1。。152016
0,50-0,99900015 1016 1012
1,00-1,9990010 5108
2,00-4,999001564
5,00+000000
Jumlah (RT)27141078129
(x)2111860100
Sukaambit
0 0,01-0,2496738183423
0,01-0,249 0,25-0,4992178478356
0,25-0,499 0,50-0,999343132315
0,50-0,999111475
1,00-1,999000111
2,00-4,999000000
5,00+00 0000 00 0
Jumlah (RT)21000 830 1480
(RT) (2)31191583 56148
(2) Balida21131056100
Balida 03582
0 0,01-0,249201216358359
0,01-0,249522142316
0,25-0,499111131612
0,50-0,9991019118
0,50-0,999 1,00-1,999。。。9 664
1,00-1,999000664
2,00-4,999000000
5,00+000111
Luas Pemilikan (ha) < 180180-239Total
Jumlah (RT) (%)27 1915 1239-320 20> 320 78(RT) 140(%)
Wargabinangun 0 0,01-0,249 0,25-0,499 0,50-0,99911214 1156 26140 101100 75
0 0,01-0,249 0,25-0,499 0,50-0,999 1,00-1,99952 3 5 512 0 1 111 1 026 3 2101 7 875 5 6
0,25-0,499 0,50-0,999 1,00-1,999 2,00-4,999 5,00+1110 02 0 58 66 4
15 01 00 56 64 5
1015115 2
0 00 00 0333 3”2 2
0 650 140 1342 313” 1342
4914 1013 1042 31134100
(z) JAWA TENGAH Kebanggan18 8 210 2 215 3 340 158 883 26 15100 58 18 11
0,25-0,499 0,50-0,999 1,00-1,999 2,00-4,999 5,00+ Jumlah (RT) (%)0 0 0 0 263 0 0 0 172 0 0 0 238 2 1 3 77115 13 2 1 3 14311 19 1 1 2 100
Wanarata 0 0,01-0,249 0,25-0,499 0,50-0,99918 11 1612 4 416 8 854 15 13143 38 41100 28 30 26
0,50-0,999 1,00-1,999 2,00-4,999 5,00+7 2 0 0 04 2 1 0 05 2 1 0 020 8 5 2 036 14 7 2 026 10 5 1 0
Jumlah (RT) (%) Bowosari 0136 26 2115 11 824 17 963 46 30138 68100 64
0,01-0,249 0,25-0,499 0,50-0,999 1,00-1,999 2,00-4,999 5,00+55 2 0 0 01 2 1 0 01 2 0 0 04 10 4 1 211 16 5 1 2 364 10 15 5 1 2 3
Jumlah (RT) (%) JAWA TIMUR Geneng 028 2712 110 12 113 54 511063 100
0,01-0,249 0,25-0,499 0,50-0,999 1,00-1,999 2,00-4,999 5,00+12 0 0 08 1 0 15 0 0 152 2 16 21777 3 16 23 760 2 12 18 5
Jumlah Janti(RT) (%)000 0 07 1 21 25 1 2
0 120 0 100 0 62 1012 1292
915578100
9 48 51178 577456
9 4H8 55 778 5774
Luas Pemilikan
(ha)< 180180-239239-320> 320(RT)Total
0,01-0,249000十17(%) 5
0,25-0,4990041
0,50-0,999。0L131 3
1,00-1,99900 01
2,00-4,9990 0014 1
5,00+00L10
Jumlah (RT)4511132
(%)341100
Sukosari
074L405750
0,01-0,249133429
0,25-0,4990019
0,50-0,99900154
1,00-1,9990013
2,00-4,9990011
5,00+0113232
Jumlah817T89114-
(%)776178100
SULAWESI SELATAN Minasabaji4111523
0 0,01-0,2494 2 51 5 212 34
0,25-0,499 0,50-0,9995 22 4129
1,00-1,9992 00121
2,00-4,9990015
5,00+0010
Jumlah1211
(RT) Jumlah (%)131124
10,59.7X11,368,5_
Salo1
078130
0,01-0,24944115
0,25-0,4994241_
0,50-0,999694
1,00-1,9993231
2,00-4,9991001111
5,00+000111一
Jumlah (RT)2525171126
(%)19,819,813,5146,9

*) Dalam golongan luas ini masing-masing dua responden dikeluarkan dari perhitungan karena pendapatannya menyangsikan.

**)Dua responden dikeluarkan dari analisa distribusi per kapita rumah tangga karena pendapatannya sangat meragukan.

Harga beras di: Sentul MariukRp 190 per kg Rp 190 per kg
JatiRp 190 per kg
SukaambitnbitRp 160 per kg
BalidaRp 190 per kg
WargobWargobinangunRp 160 per kg
KebaKebangganRp 175 per kg
WanWanaragaRp 225 per kg
RovRowosariRp 225 per kg
GeneGenengRp 187,5 per kg
JantintiRp 200 per kg
SukosariosariRp 175 per kg

LAMPIRAN 5.6

Banyaknya Penyakap, Luas Tanah yang disakap dan Variasi Kewajiban dan Hak Penyakap pada MH 198o/81 di Desa-desa Penelitian di Jawa dan Sulawesi Selatan

DesaJumlah penyakapLuas tanah yang disakapPersentase kewajiban dan hak penyakap
PenyakapProporsi thd. TotalLuasProporsi thd.totalBibitSaprodiTenaga kerja ternak/traktorTenaga kerjaIpedaluran pengairanBagian hasil
(RT)penggarap (%)(ha)penggarap (%)(%)(%)(%)orang (%)(%)(%)(%)
JAWA BARAT 1. Sentul
Sentura. 43,63,0006,3505010005050
b. 32,80,9001,90501000050
TetelC. 32,81,4503,050100100010050
Totald. 65.53,6707,7100100100100050
Total 2. Mariuk1614,79,02018,9
2. Mariuka. 776,07,66012,350501000050
Tetalb. 554,32,9634,710010010010010050
Total 3. Jatisari1210,310,62317,0
ariaa. 21,60,3990,81000-1000050
bb. 3230,2520,50100-1000050
C. 3230,5051,0100100-1000050
tald. 443,11,0242,1501001000050
Total129,32,1004,4
4. Sukaambita. 64,11,8297,4100100100100010050
b. 42,70,6072,4100501001000050
C2,01,0854,4505010010005050
Total8,83,52114,2
5. Balidaa. 110,70,1400,3100100100010067
b. 10,70,1500,4100100100100075
Total2140,2900,7
6. Wargabinanguna. 221,40,2340,4501001000050
b. 1338,810,7817,350501000050
C. 332,01,3442,2100501000050
d. 44271,8092,90501000050
Total2214,914,16822,8
JAWA TENGAH
1. Kebanggana. 221,40,3571,1100501001000050
Totahbb. 10,70,5001,410001001000033
Total2,10,8572,5
2. Wanarataaa. 21,51,3134,001001001000050
bb. 10,70,1750,51001001001000067
CC. 21,52,0566,2050100100100050
Tetald.42,81,6655,01001001001000050
Total96,55,20915,7
3. Rowosari一0,90,311,61001001001000050
JAWA TIMUR2a. 10,70,1790,5100501001000050
1. Geneng1b. 64,62,2086,85010010001005050
CC. 32,30,7162,21001001001000050
Total一L7,63,1039,5

Penguasaan Tanah dan Kelembagaan

-Tidak ada sistem bagi hasil- -Tidak ada sistem bagi hasil- 2. Janti50 50 67 50 50 50 50 50 67 67 67 50 50 67 50 67 50 50 50 50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 50 100 50 0 100 100 100 100 100 100 100100 67 67 50 67 0 o o 0 0 0 0 0
100 100 100 100 100 100 100 100 100100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
50 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 6710067 100 100 100 100 100 50 50 50 50 67 50 50 100 0 o o 50 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 67 50 100100
313 2.8 24 07 2,35 9,75 1,8319,4 0.8 07 0,4 73 27 1.4 0.7 64 4., 3.0 5.7 8.5 1.4421 29,2 24,0 25 3559,2
5.6 a. 72,35 9,75 1,83 0,51 0,3514,79 11,87 106 37 1,90 1,0 90 1,12 6,74 4,20 711 1,9258,76 16,95 13,97 2,00 1,45
5.6 25,0 32 24 8'037,0 11,2 69 41 10 11,2 1:0 82 31 8.2 8.2 2.765,4 24,0 8 24 3
a. 7 b. 31 C. 4 3 1 da. 11 6 4 1 1 1 8 3 8 8 3 46 b 3 d e f. h i j ka. 29 7 3 d. 4 64 b.43
SULAWESISELATAN 3. Sukosari 2. Janti1. Minasabaji Total 2. Salo

6

Landownership, Tenancy, and Sources of Household Income: Community Patterns from a Partial Re-census of Eigh Villages in Rural Java Gunawan Wiradi and Chris Manning

A. Introduction

This paper is based on a partial re-census of eight wet rice villages in Java previously surveyed by the Agro-Economic Survey (Survey Agro-Ekonomi, SAE) in 1976-1978. The paper provides an overview of landownership, tenancy and sources of family income in each of the villages. It is intended primarily to provide an overall picture of land and labor market conditions in each of the villages. The analysis is therefore primarily descriptive, seeking to identify dominant patterns and inter village variations, rather than inter relationship between variables. Moreover we have only been able at this stage to analyze a limited range of key variables included in the re-census study. Explanation of some of the patterns described here will need to await further analysis.

An earlier draft report by the authors of this paper and Sri Hartoyo (See Wiradi, Manning and Sri Hartoyo, 1983) covered much of the same data and variables included in this paper. That analysis, however, was preliminary covering 100 variables from an only

Some Recent Issues in Research and Policy on Rural Employment and Incomes in Java

As a background to the empirical analysis we will look briefly at some current issues in discussions of changes in rural employment and incomes in Java. In the last few years there has been a marked shift in opinion in government and some academic circles in Indonesia concerning the major problems of employment and income generation faced by rural people in Java. For the most part of the 197os, spanning the first two five year plans (PELITAs), increased rice production was the overriding concern in rural development programs, primarily through the introduction of new inputs-high yielding variations, fertilizer, pesticides and irrigation waterthrough package programs, BIMAS, INPRES and the like, and backed by public provision of credit subsidies and price controls. Economic researchers, in addition to debating the economic costs and benefits of various government policies, paid special attention to the adverse employment effects of the new technology, first in rice milling, then in rice harvesting and towards the end of the 197os (and, indeed still a controversial issue) in soil cultivation through the subsidized introduction of paddy tractors in selected areas of Java'.

The long awaited goal of rice self sufficiency was close to achievement by 1984: with national production estimated at 24 million tons President Soeharto announced in his 17th of August address to the Parlement that Indonesia had now entered the 'phase' of rice self sufficiency. During the 197os the proportion of the labor force in agriculture in rural Java declined from 68 to 61 percent, agriculture absorbing less than 10 percent of the increase in the labor force-female employment in this sector actually declining in Java (Lluch and Mazumdar, 1983: 39)2.

Partly as a result of these developments, government attention has now begun to shift away from preoccupation with both production and employment in the rice sector. The Department of Agriculture's concept of a 'resilient' agricultural sector, both more diversified and vertically integrated with industry, as the key to increasing rural incomes and employment (see Indonesia, Department of Agriculture, 1984) and the very recent proposals for replacement of the sector specific BIMAS programs with a broader credit and technical assistance program to income earners in a wide range of sectors, are two good examples of a shift in government thinking. Moreover, after showing rice wage stagnancy for the decade 1968/ 69-1977/78 (see Makali, 1978), micro studies now suggest real wages in the rice sector have risen over the past 5-6 years. One study tentatively suggests that labor shortages, may be quite widespread in Java, particularly in lowland areas close to major urban centers and at peak periods in the rice agricultural cycle (Collier, et al., 1983; see also Kasryno, 1983; Husein Sawit, Saefudin and Sri Hartoyo, 1984).

The importance of non agricultural employment as a source of rural incomes in Java is by no means a very recent theme in the literature on the rural economy. White's study of Kaliloro (Yogyakarta) in 1972/1973 showed that despite extraordinarily low returns per hour, households worked long hours in cottage industry (White, 1976). A series of surveys conducted by the Agro Economic Survey (SAE) 1976-1978 in villages in West and East Java indicated that a wide range of non agricultural activities were a major source of employment for both poor and better off households, although there were major interclass differences in the role which these activities played in the household economy: for poorer, landless or near landless families the proportion of total income from nonfarm sources was relatively high despite large labor inputs and low returns per hour worked (especially, as White found, in cottage industry). On the other hand, among larger land owing families returns tended to be much higher but the contribution of non agricultural employment to total income was on average smaller than income from the rice sector

(Memed Gunawan et al., 1977; Rozany et al., 1978; Memed Gunawan et al., 1979). Employment 'multiplicity' is clearly a key feature of the rural economy in Java (White and Makali, 1979) and has probably increased in recent decades.

What is new is the growing belief that especially in predominantly wet rice communities, economic status may no longer be closely related to access of land. Mubyarto, for example, has suggested that incomes of landless farm laborers tend to be higher than those of small landowners operating less than o,5 hectares of sawah land (petani gurem); the petani gurem's low mobility owing to attachment to land being offered as an explanation for the difference (Kompas, 22 July 1984: 4). By contrast, the SAE studies mentioned above and those of other scholars (see especially Hart, 1978 and Penny and Singarimbun, 1972) identified control of sawah land as the major determinant of household economic status, incomes and access to high earnings opportunities, landless families being forced rather than drawn into non agricultural jobs to meet subsistence needs. Rural poverty and lack of jobs rather than urban rural wage differentials were identified in studies undertaken in the early and mid 197os as playing a central role in decisions to search for urban jobs (Temple, 1975; Hugo, 1978: 1979-1985).

Collier et al (1982) hypothesized that growing and relatively high wage (compared to rural wages), urban employment opportunities, especially in self employed and wage labor activities in major cities, have begun to attract growing numbers of the rural poor; in their attempt to explain increased rural wages and farmer complaints of shortages of agricultural wage labor. One implication of this hypothesized development in employment structure is that the notion of an earnings 'ladders' (with rice sector employment at the top and self employed cottage industry activities at the bottom of the ladder), which determines labor allocation and incomes of different economic classess in rural Java (Lluch and Mazumdar, 1983: 83-84, 103- 1o6) needs to be reconsidered. If indeed poor households are being pulled out of agriculture by higher non agricultural wage opportunities, then the specific form of the ladder, and its employment and income distribution consequences, proposed by Lluch and Mazumdar is no longer appropriate.

One important theme in previous SAE research on rural employment has been contrasts in lowland and upland village employment structure and differential class access to income opportunities within and outside agriculture. The studies mentioned above emphasized in particular the importance of farm laboring as a source of incomes for poorer lowland families and also a major source of nonfarm employment for better off families in the lowland: in upland villages, however, extremely low productivity cottage industry was the major source of employment for the poor, whereas better-off households obtained much higher earnings in trade and other non agricultural pursuits (see especially Memed Gunawan, 1979). In this paper we will also look at lowland and upland differences in employment structure by landowning and cultivation class.

In the next section (Section B) we look at major data sources, sampling methodology and overall characteristics of the sample villages. This is followed by a detailed description of sawah land ownership patterns, including distribution of land owned, the relationship between land owned and both land operated and other indicators of economic status (Section C). The Section D examines the tenancy market, and relationships between tenancy and land owned and operated. In the Section F employment structure is introduced to the discussion, relating sector of employment and major income sources to sawah owned and tenancy status.

partially edited data set. The data has been re-edited and although there is some overlap with the previous report, almost entirely rewritten.

1 See especially Collier (1974), Collier, Wiradi and Soentoro (1973), Ihalauw and Utami (1973), Sinaga (1978).

2 The 1971 Census data is based on the Series C Publication.

B. Data Sources, Sampling and General Characteristics of the Sample Villages

Data on which this paper is based is taken from a partial census of households of nine villages in rural Java conducted in November-December 1983. The census provides a general picture of land tenure and agricultural labor relationships, household characteristics and economic status, and employment structure in each of the communities.

Eight of the nine villages surveyed in the re-census are included in the analysis in this paper3. Six are located in West Java and two in East Java (See Map 1). All are predominantly wet rice villages, three located in lowland areas (Wargabinangun, Lanjan, Gemarang), two approximately 3oo meters above sea level (Sukaambit, Sukosari) and three more in upland regions 5oo meters or more above sea level (Gunungwangi, Malausma, Ciwangi). In the baseline study the sampling units differed between villages, covering selected blocks of households, Rukun Tetangga (neighborhood units), Rukun

Kampung (Collection of Neighborhood Units) or Kampung depending on prevailing administrative structure (see Table 6.1.). The re-census covered a randomly selected sample of administrative units surveyed in the baseline study⁴. Owing to the much larger baseline sample in East Java, a smaller proportion of households were resurveyed compared with the baseline census (41-47 percent) whereas the percentages ranged from 70-97 percent in West Java.

In all, 1615 households were covered, ranging from 165 households in Wargabinangun to 223 in Ciwangi. The percentage of households surveyed compared to all village households ranged from 11 percent in the largest village (Gemarang) to 72 percent in the small village of Lanjan; in the majority of villages it was around 20-25 percent.

As mentioned above, all the villages are predominantly wet rice communities. In the discussion of village differentials we have distinguished two major groups to facilitate exposition. The three lowland villages (Wargabinangun, Lanjan and Gemarang) are combined with Sukosari which, although 3oo meters above sea level, shares many of the characteristics of lowland villages (high landlessness, heavy dependence on rice and sugar cane, and little dry land agriculture). Sukaambit, the other intermediate village, is combined with the three upland villages (Gunungwangi, Malausma and Ciwangi). The name of villages are refered to according to the order in which they

Table 6.1. Baseline Census and Re-census Sampling Units and Household Sample

REGION5BASELINE (1976/1977)RE-CENSUS (1983)
Samplin No. ofSAMPLE No. ofSamplingNo. of samplingNo. ofSAMPLE No. of
g Unit sampling unitssampling unitsNo. of householdsUnitNo. of householdssampling
I. WargabinangunWJBLK(RK)237BLK(RK)672L
II. LanjanWJRT9253RT7290210
III. GemarangEJRT6018453RT6119087213
IV. SukosariEJRT11045502RT76176016207
V. SukaambitWJKp.299RT3210909202
VI. GunungwangiWJBLK7225BLK78492198
VII. MalausmaWJKp.7217Kp.48612206
VIII.CiwangiWJKp.7247RT3411159223
TOTAL HH-2379--1615

RK = Rukun Kampung = Administrative unit consisting of several RT.

RT = Rukun Tetangga = Neighborhood unit

207 Kp = Kampung

appear in tables (Village I-Village VIII).

It should be noted that, in contrast to the previous preliminary report (see Wiradi, Manning and Sri Hartoyo, 1984), no analysis has been conducted by aggregating data from the groups of lowland and upland villages. Owing to quite substantial inter village differences especially in land tenure and employment structure, and to the small size of the sample, it was felt that aggregation of this nature can provide a misleading picture of lowland and upland contrasts; what appears to be a prominent feature of one group in reality frequently reflects the pattern of one village only. Disaggregation complicates exposition but does provide a clearer picture of considerable diversity, one of the themes of this paper.

In the following sub section a brief overview is presented on general village conditions, prior to a more detailed discussion of sawah patterns in Section C.

Table 6.2. Topography and Transportationin the Sample Villages

VillageElevation (meters)Distance (km) toKabupaten townConnecting RoadMajor forms of passenger transport from
Kecamatan townKabupaten town
L Wargabinangun130(Cirebon, Nth-E, W-Java)Dirt-All Seasonthe village Becak, Bycycle
II. Lanjan47357(Indramayu, Nth -E, W .Dirt-Dry SeasonBecak
III. GemarangJava) (Ngawi, Cen-W, E-Java)AsphaltBus, Colt
IV. Sukosari3346.5 3.528(Jember, Nth-E, E-Java)AsphaltCarrlage, Colt
V. Sukaambit33010(Sumedang, Cen-W-Java)AsphaltColt
VI. Gunungwangi>7003 515(Majalengka, Cen -E,GravelColt, on foot
VII. Malausma>7001252West Java)AcpbalnColt, Motorcycle
VIII. CIwangI7001(Garut, Cen-E, W-Java)Asphalt GravelOn foot

Source: Village secondary data

3 One of the villages (Petung), where dry land agriculture predominated, was not included.

4 In two of the villages, Sukaambit and Ciwangi, administrative units had been reorganized on the basis of Rukun Tetangga (RT) and the re-census of households was undertaken in randomly selected RT located in Kampung covered in the baseline.

5 WJ = West Java

EJ = East Java

6 BLK = Block

General Characteristics of The Sample Villages

Table 6.2. presents information on the location of the villages. None were situated within 5o kilometers of a major provincial city of Java. Nevertheless although access to commercial transport differed between villages, households from almost all villages have all felt the benefits of the "transport revolution" which swept Java from the mid 197os, associated with the improvement especially of secondary and tertiary roads and the spread of public, Mitsubishi colt transport to villages throughout the island.

The lowland villages are generally more exposed to urban contacts, a situation which prevailed at the time of the baseline survey. Both villages II and III (Lanjan and Gemarang) are located on major interprovincial highways (although Village II, set about one kilometer from the main road, is for the most part inaccessible by road transport during the wet season). Village I (Wargabinangun) is less favourable located, villagers having to travel 4 kilo by bicycle or non foot to connect with public transport taking goods and people to major urban centers. Villages IV and V were located on busy, sealed kabupaten roads providing easy access to the large kabupaten capitals of Sumedang and Jember respectively.

The other upland villages were less open. Both Ciwangi and Gunungwangi are close to kecamatan (district) centers and major transport routes but the short (approximately 3-5 km) gravel and stone connecting roads to the villages are hazardous. Only the occasional truck or jeep is able to enter Ciwangi, porters having for the most part to carry goods (at Rp 1.000,- - Rp 15.000,- for @ 60-70 kilogram load) as far as 10 kilometers up steep slopes to outlying hamlets; and only the few colts owned by villagers in Gunungwangi and trucks from outside the village make infrequent trips carrying goods passengers in and out of the village. Malausma is accessible by sealed road but it is the farthest of all villages from a kabupaten center (52 kilometers), villagers often having to wait some time and frequently change vehicles before arriving at Majalengka.

None of the villages are located in the extremely densely populated areas of Java (see for example, Horstmann and Rutz, 198o), nevertheless the population to agricultural land differed substantially between villages.

The three lowland, almost exclusively sawah, villages indicated a much lower density per hectare of sawah and all agricultural land than the medium and upland areas. More recent settlement, poorer water control and less variety in agricultural production patterns may help to explain this in the two lowland West Java villages, and especially in Village II (Lanjan), but the relatively low population density on agricultural land in Village III (Gemarang) (8 persons per hectare) is puzzling. One explanation for the latter be the relatively high proportion of village land, especially sawah, in Gemarang owned by non village residents. In 1978 village informants estimated that as much as 5o percent of all sawah land in Gemarang was owned by outsiders, both urban residents and farmers from nearby villages7.

There seems moreover be no clear relationship between agricultural population density and the intensity of agricultural cropping. The three villages with relatively intensive cropping patterns-III, IV and V-did not record high levels of population density. Table 6.3 indicates that in almost all villages rice-rice was the dominant cropping pattern on sawah. Only Village VII (Malausma) did a non rice crop (sweet potatoes) predominate on sawah land as a second season crop (although soya beans and peanuts were an important third season crop in Village III, the one village where sugarcane was also of some importance). One other important development since the baseline study has been the intercropping of various dry land palawija crops (sweet potato and cassava) with chili and rice on sawah land in Village I.

Table 6.3. Agricultural Production Patterns on Sawah Land by Village Land Type

VillagePattern IPattern IIPattern III
WargabinangunRice-Rice-FallowChili/Palawija + Rice
LanjanRice-Rice-PalawijaRice-Rice-Palawija-
III. GemarangRice-Rice-SoybeanRice-Rice-PeanutSugar Cane
IV. SukosariRice-Rice-TobaccoRice-Rice-TobaccoRice-Tobacco-Palawija
V. SukaambitRice-Rice-RiceRice-RicePalawija-Rice
VI. GunungwangiRice-Rice
VII. MalausmaRice-Sweet PotatoRice-Rice
VIII. CiwangiRice-Rice

Source: Village secondary data

In addition to sawah groups, dry land cultivation was also important in all the West Java upland villages. In all three, palawija crops (and various bean crops in Ciwangi) have continued to be the major dry land crops, palawija providing an important secondary staple food. The most important dry land crop to spread since the baseline study has been chilies in Village VI which for a small proportion of families rivals padi as a source of income, mainly as a consequence of the harvest considering with peak prices in chilies.

Perhaps the most important agronomical change since the baseline study is the more widespread use of improved varieties on sawah land and together with this, improved water control (especially in the two West Java lowland villages) and widespread use of chemical fertilizers (in many of the villages purchased more commonly on the open market) on both sawah and dry land. The "green revolution" was well underway in 1976-1977; by 1983 as far as rice is concerned it was largerly completed in all lowland villages and in the upland villages new inputs widely used although local varieties predominated in several. Nevertheless significant yield gains may still be attained through improved water control in the lowland West Java villages and especially in Lanjan.

The major development in agricultural technology has been the introduction of hand tractors in soil cultivation in the three lowland villages. In the lowland villages tractors owned by villagers and rented from nearby villages are used primarily in the second, dry planting season when wage labor is most difficult to obtain and the cultivation period shortest. In all these villages approximately 2o percent of all sawah operators reported using tractors in soil cultivation; moreover, since tractors tended to be used by the larger land operators, it is most likely that a considerably higher proportion of sawah land was cultivated by tractor (especially in Village II where the land is merely harrowed in the second season). With the spread of high yielding varieties, the sickle is now almost universally used for harvest by males, and also by females in all villages.

7 In Section C III we shall see that landlessness was relatively high in Gemarang and average land holdings per owner did not differ significantly from other villages in the sample.

C. Patterns of Sawah Ownership and Relationship to Economic Status

1. Introductory Note

As has been mentioned in the previous sections, six of the eight villages observed are located in West Java, and the rest are in East Java. As a general overview, therefore, a very brief macro description of regional differences will be useful in getting a better understanding of the rural areas studied.

In several aspects, West Java's agriculture differs from that of the rest of Java. About 17 percent of all agricultural land in West Java, compared to only 11 percent for all Java, is occupied by modern plantation sector constituting almost one-half of all Java's estate land8. Compared to East Java as well as to Java as a whole, West Java has relatively more sawah lands (55 percent of its total, compared to 46 percent of East Java, and to 48 percent for all Java). Although sawah cultivation came relatively late to Western Java, being introduced in the Priangan only during the mid eighteenth century, it now spreads to nearly all parts of the province, leading to the present conditions; compared to 16 percent in all Java, only 10 percent of West Java's small farmers have no sawah lands (farming dry land only). While sawah landlessness is relatively higher in West Java (45 percent in 1973) than in other Java provinces, tenancy rates are also slightly higher in West Java (29 percent in West compared to only 26 percent for all Java)9.

Different parts of the region in West Java where the six villages studied are located could be also distinguished. Historically, quite distinct forms of colonial extraction during the 19th century were experienced by three different parts of the region. The upland Regencies of Sumedang and Garut (in which two villages studied, namely Sukaambit and Ciwangi respectively, are located), being subject to the so called "Preanger System" of forced cultivation system, underwent less direct intervention of a colonial administrative system0, so that they were rather isolated from colonial enterprises before the system was abolished in 187o. As a consequence of the colonial Agrarian Law enacted in that year, an "opening up" of this region led to a rather spectacular development of upland plantations, construction of rice cassava mills, infrastructure (roads, etc.). The lowland Cirebon region where one of the present observed villages, Village I, is located, underwent different experience. It was subject to the pattern of sugarcane-paddy "symbiosis" of the "culture-system" (as described by Geertz, 1963). Indramayu, on the other hand, (where village II is located) experienced a different history. Being sold by Raffles in 1813, this region comprised two giant private estates and, thus, dominated by the production of high-quality rice for export. In 191o, the Dutch colonial government bought back the estates, coincided with the construction of the railroad track Cikampek-Cirebon". From the available historical sources, however there is no clear information concerning the implication of this selling and buying land by the souvereign on the pattern of land tenure, except on the matter of the so called tribute system, that is, the obligation of the tillers to deliver part of both their crops and the labor to those who controlled the area (either the government or the private landlords).

Closely related to the historical experience mentioned above, one of the apparent differences is in the basic form of land-tenure itself. While in Cirebon communal tenure was predominant (92 percent of the villages), in upland Priangan sawah was exclusively held in individual possession (Kano: 1977). In 1868, the presence of tanah bengkok (or Village Official salary lands), another aspect of communal nature of land-rights, was found in 92 percent of villages in Cirebon, whereas in upland Priangan it was found in only seven percent of villages.

It must be kept in mind that except tanah bengkok and tanah titisara (or village "treasure" lands), other forms of communal possession of sawah such as tanah kesikepan, playangan, kecacahan, etc.12, have been abolished since the 1960 Agrarian Reform, being then recognized as individual possession provided for the last cultivators of these lands.

Being held in "communal" possession, with equal share of cultivation among the villagers, the pattern of land tenure in 19th century was considered as a pattern in which land was equally distributed. As will be seen, today's pattern of ownership in the lowland Cirebon village is very skewed. The likely explanation is that since individual land ownership rights as stipulated by the Agrarian Law of 196o are no longer subject to communal restriction (such as prohibition of disposing of, or handing over the land to others), land sale becomes more common than before. It is likely that the larger farmers then bought some lands from those new small landowners, thus resulting in considerable land concentration.

This historical background described very briefly above will be useful in looking at the present pattern of land tenure, some problems of which cannot be explained satisfactorily without taking this into account. It must be acknowledged, however, that our understanding of land problems cannot be separated from a broader analysis of relations in which the problems of labor and village economic conditions would be given greater attention. Since we believe that landownership determines so many other features of agrarian society, however, it seems appropriate to start with this subject.

8 BPS, Sensus Pertanian 1973: See also, Benjamin White and Gunawan Wiradi (1981)

9 See White and Wiradi (1981)

10 See, for example, Ger Teitler (1979); also White and Wiradi (1981).

11 See, Frank (1979).

12 This refers to arable lands of which a villager can get a share for his use. This is a form of tenure in which an individual (or family) uses only a predetermined share of communal land of the desa, and usually a periodic rotation of shares takes place (Kano, 1977). The term used for this land varied widely from region to region.

2. Sawah Ownership

First of all, it should be noted that in this paper sawah ownership rather than operational holdings (or cultivation), is chosen as the basic unit of analysis for several reasons. First, land ownership is relatively constant while operational holdings are liable to change every season. Second, while operational holdings are of course required as the basic unit of farm management analysis, the re-census data which form the basis of this report do not allow such an analysis (although cultivated holdings will be also discussed here especially as they relate to tenancy status). Thirdly, sawah is preferable simply because all villages observed in this study are located in major rice producing areas.

As expected, the overall distribution of sawah owned in all villages (the total number of Households in eight villages being 1615) is very skewed, the Gini index being o.69 (See Table 6.4.). More than 36 percent of all households were landless and slightly more than 49 percent belonged to a class of tiny farm owners (petani-gurem, owning below o.5 ha) and controlling only around 36 percent of total sawah owned area, with a mean of ownership o.195 ha. At the other extreme, a very small number of households (6 percent) belonged to a class of one hectare and above controlled 42 percent of the total sawah owned area.

The overall distribution of sawah ownership for all eight villages is, thus, more skewed than that for all Java, the Gini index among owners for the latter being 0.49 in 1973 (Ann Booth, 1983).

Table 6.4. Overall Distribution of Sawah Owned, Re-census, 1983

Area of Sawah Owned (Ha)Distribution of Households (HH)Mean Area (Ha)Distribution of sawah area (z)
All HH (%)Landowners (%)
1. Landless36.3-
2. <0.12515.123.70.0704.0
3. 0.125 - <0.25018.529.00.17512.3
4. 0.250 - <0.37511.818.50.31414.1
5. 0.375 - <0.5003.86.00.4186.1
6. 0.500 - <0.7506.610.40.59414.9
7. 0.750 - <1.0002.03.10.8666.5
8. 1.000 - <1.5002.04.61.19513.2
9. 1.500 - <2.0000.81.31.6485.0
10. 2.000 - <5.0002.03.12.51418.9
11. 5.000+0.20.37.0505.0
All Households100 (1615)X0.264100
LandownersX100 (1116)0.414100 (428.076)
Gini Index0.690.54xx
(%) Area for: Botttom 40% (ofxxX10.0
owners only) Top 10% (of owners only)xXX43.7

Source: Primary data, Re-census, 1983.

The distribution among owners (leaving out the landless) tells the same story. Although the Gini index is considerably lower (o.54), but the difference between the two extremes is still clearly marked. The bottom 4o percent of owners controlled only 1o percent of total sawah area, whereas the top 10 percent controlled almost 44 percent. More than 75 percent of owner households belonged to small owners (less than o.5 ha) owning only around 36 percent of the total sawah owned area (Table 6.5. and Appendix Table 6.1.).

As has been known from previous SAE studies, in general three points characterize village group variation: the degree of landlessness, inequality, and average size of sawah ownership per owner, all tend to be lower in the upland than in the lowland villages (e.g. see, Faisal, ed., 1983).

When we look at inter village variations, however, especially concerning the degree of landlessness, it appears that in Village II (Lanjan), one of lowland sample villages, the proportion of landless households is only 28 percent, even smaller than that of Village V Sakaambit (31 Percent) in the upland (Appendix Table 6.1). But since in Village II about 21 percent of total households belonged to the land-owning class of one hectare and above, controlling 67 percent of total sawah area owned, inequality is still relatively high. The Gini index in Village II, for all households as well as among owners only (o.632 and o.5o3 respectively), still represents one of the lowland's characteristics, i. e. relatively more skewed than in the upland (For the Gini indices, see Table 6.5.).

The highest degree of landlessness was recorded in Village I Wargabinangun (roughly 75 percent), followed by Village III Gemarang (65 percent) and Village IV Sukosari (52 percent). By contrast, except in Village V mentioned above, in each of the upland villages the proportion of landless households is lower than 25 percent. These variation in landlessness, consequently, determine the variations in the difference between the mean area for all households and the mean area among landowners only, in each village.

As can be seen in Appendix Table 6.1. in each of the lowland villages the mean area for all households is about half or less than that among owners, once again with the exception of Village II precisely because of relatively low landlessness. Two extremes can be noted in overall: one is Village I (Wargabinangun) where landlessness is high and the difference between those two means of area is also high; and the other is Village VII which is exactly the opposite.

When we look at inter village variations in terms of Gini indices and of the gaps between the bottom 4o percent the top 10 percent of owner households, several points are worth noting (Table 6.5.). It appears that, overall, the percentages of landless households and the Gini indices for all households are the highest also, whereas in Village VII (Malausma), having the lowest proportion of landless, the Gini index for all households is the lowest.

Looking at owners only, lowland-upland contrasts are not

Table 6.5.Gini Indices by Sawah Ownership, and by Village, Wet Season, 1982/1983

VILLAGETotal HH (N=)Sawah Ownership
Including Bengkok*Including Bengkok*(%) Area amongWithout Bengkok
Bengkok (%)AllGINIoOwners(%)GINI“LOwners
Wargabiangun165511.89473.30.8590.6226.749.675.80.8540.50210.836.1
II.Lanjan210028.10.6320.50311.135.7111
III.Gemarang21334-27065.70.8100.54011.047.366.70.8090.51412.246.6
V. Sukosarisari20720.79051.70.7420.49612.640.951.70.7410.49412.941.8
V.Sukaambit1920131.30.6420.49311.838.7---_-
VI.Gunungwangi19813.00023.70.5770.45411.831.823.70.5540.42212.726.8
VII. Malausmausma206610.5002.40.4990.48413.141.82.40.4230.40615.832.1
VIII. Ciwangi22410.17921.00.6330.5429.643.521.00.6330.5419.743.6
ALL161536.30.6940.53710.043.736.70.6840.61910.641.6
AL1615_30.3690.53710.0736.7.0040.01910041.6

Source: Primary data, Re-census, 1983.

Note: *) Since it is a partial re-census, the number of village officials (for whom Bengkok land were allocated as salaries)

covered in the enumeration was likely to vary considerably between villages.

so marked. Indeed one is struck by similarities rather than differences between the two groups. This implies that although holdings are small in the upland villages, but this does not necessarily imply a markedly more equal distribution. Nevertheless, in three of upland villages (Sukaambit, Gunungwangi, Malausma) the Gini indices are lower than that in each of lowland villages, with only Village VIII (Ciwangi) as an exception (o.542, second highest in rank following Village I Wargabinangun). The top-bottom gaps among land owners indicate the same pattern. The extremely wide gaps occurred in Village I and Village VIII. In the latter, this is partly because of the influence of inter-hamlet variation.

When we look at inter-village variations in terms of Gini indices and in terms of the gaps between the bottom 4o percent and the top 1o percent of owner households in relation to the treatment of bengkok lands, several points are worth noting. Since bengkok lands were allocated to village officials for a relatively long period of time (i.e. as long as the officials hold their positions), in most of the previous studies carried out by SAE, these lands (together with mortgaged lands) were treated as owned. This is acceptable especially since bengkok lands more often than not also enter the tenancy market (being rented out or sharecropped out). However, from the point of view of distribution of all sawah land, some points should be considered. Firstly, the area allocated is not the same for each official, depending on rank in the administrative hierarchy, and also varies between villages even for the same rank. Secondly, since this study was based on partial census where not all village officials were covered, it does not represent village patterns in terms of bengkok land. Thirdly, not all villages have bengkok lands. Fourthly, some officials may have been landowners from the outset, whereas the others may not.

For these reasons, an attempt is made in this paper (just in discussing the distributions) to examine separately the ownership pattern with and without bengkok included, simply in terms of Gini indices and top-bottom differences in area controlled. Since Lanjan and Sukaambit have no bengkok lands, we will examine the variations between the other six villages.

Overall, the influence of bengkok inclusion is very small. The Gini indices for ownership with and without bengkok included, are o.694 and o.684 respectively, but the gap between the "top 10 percent" and the "bottom 4o percent" becomes narrower when bengkok is excluded (Table 6.5, last row)3.

In the case of Village I (Wargabinangun) the Gini index for all households is not much influenced by the exclusion of bengkok lands. But the proportion of landless households increases a little (from 73.3 percent to 75.8 percent). It means that most of the village officials do not have land of their own, thus, adding up the number of landless. Consequently, the Gini index for among owners decreases considerably from o.62 to o.50 reflecting relatively less unequal distribution4.

In Village III (Gemarang) the story is more or less the same as in the case of Village I, but the changes (in the Gini indices as well as in the difference in the top-bottom gap) are relatively smaller. This is simply because of the smaller number of bengkok holders covered and also the smaller hectarage of bengkok included, compared to Village I. Village VI and Village VII are rather different. In these villages, bengkok holders have some sawah of their own so that when bengkok is excluded, the proportion of landless households remains the same. And since most of bengkok holdings are relatively large in size, their exclusion in these two villages leads to a considerable drop in the Gini indices both for all households and for among owners, and at the same time the top-bottom gaps narrowed significantly.

Indeed, it would be interesting to examine changes in the distribution of sawah ownership during the last six to seven years. However, we have not yet been able to make comparisons between the present data and data from the baseline study. In fact, full census rather than partial census is considered as being more appropriate for such a comparison, particularly concerning land ownership distribution. Viewing that even among hamlets within one village there is a considerable variation, a larger coverage of villages would be needed for such a comparison.

13 When we look at each village, however, the pattern varies. In Village IV and Village VIll the influence of bengkok is very little. This is simply due to the small number of bengkok holders covered, and hence the small area of bengkok land included.

14 This is supported by the narrowing gap between the top 10 percent and bottom 40 percent groups. When bengkok land are included the bottom 40 percent of total owners controlled 6.7 per-

cent of total sawah area owned, whereas the top 10 percent of total owners controlled almost 50 percent of total sawah owned. If bengkok lands are excluded, the corresponding figures are 10.9 percent and 36 percent, a considerable change.

3. Sawah Ownership and Economic Status5

From a sociological point of view, land ownership itself is a reflection of its owner's social status in Java. Several sources mention that in rural Java, social stratification based on land ownership was apparent especially during the colonial period6. In general, villagers who owned land enjoyed a higher respect from other people in the community, than those who did not. Depending on the norms that were followed in a certain community, the form of land tenure also determined the degree of respect from other fellow villagers. Before 196o when the national Basic Agrarian Law was enacted, in many areas the rural population was divided into classes based on different rights of access to land and the obligations of tribute, tax and labour services that went with them. They were, thus, stratified into several layers. The highest stratum consisted of 'nucleus' villagers, that is those whose ancestors settled the area in the distant past, owned land in the village and possessed their own houses and house gardens. Among them were those who had access to communal land provided they were prepared to fulfil obligations in the execution of communal repair and maintenance projects.

The second layers were those who were nominated as candidates for the first status mentioned above. Generally they had their own compound and garden. The next stratum were landless laborers who live in their own houses built on someone else's compound; and the lowest stratum consisted of absolute landless laborers who have nothing to offer but their labor. In between these categories were various statutes of a transitional or mixed character, and all put together constituted a complex pattern of land tenure relations with many local variations.

The purpose of mentioning social stratification described briefly above is simply to give an overview which may be helpful in understanding the importance of land ownership in rural areas. In this paper, however, owing to the lack of such qualitative data it is impossible to examine whether or not such a "social portrait" still persists. More attention is therefore paid to the possible links between land ownership and economic status as will be discussed below.

Before we discuss in detail, it is necessary to look at the overall pattern of relationship between sawah owned and economic status, as presented in Table 6.6. It clearly appears that the data from this table support our belief that land ownership is closely related to economic status. When we look at the correlation coefficients for each indicator, the data for all households indicate a positive and significant correlation, although the coefficients are not high (see last column). By village, however, the results vary. In the lowland villages (except for Village I), dry land variation is less important than in the upland villages, especially in terms of pekarangan (house gardens) which is much less significant. In most upland villages on the other hand, correlation coefficients are high and significant, with the exceptions of Village VI (Gunungwangi) where quality of dry land varies greatly, and of Village VII (Malausma) in terms of all house gardens. In terms of “all dry land” and “all dry agricultural land", the correlation coefficients are especially high in the upland.

Looking at farm animals owned, results from the correlation exercise were variable. The coefficients are very high and significant in Wargabinangun and Gemarang. The likely explanation is that in these two villages, buffaloes, one of the expensive farm animals, also represent social status which went along with sawah ownership. In Village II (Lanjan), the correlation is negative. For technical reasons, land was prepared in Lanjan by ploughs only in wet season and only by a few farmers, while the use of tractors has become more common. This may explain the small number of buffaloes or cattle owned in this village.

In the upland villages, sawah ownership is correlated significantly with farm animals owned (except in Village VI where only a few farm animals were found), although the coefficients were not high.

Looking at the other indicator of economic status, namely, value of consumer durables, it appears that this variable was the most consistent of all, though correlation coefficients were also not high ranging from o.23-o.47. If we exclude extreme values, it turns out that the coefficient increases significantly in all villages (See row III b in Table 6.6) although it unexpectedly falls in Village VI (Gunungwangi).

An additional point may be noted when we look at corre-

Table 6.6. Pearson Product Moment Correlation Coefficients Between Area of Sawah Owned and Several other Indicators of Economic Status by Village (All Households)

Indicators of Economic StatusVillageAll
WargabinangunLanjan (II)Gemarang (III)Sukosari (IV)Sukaambit (V)Gunungwangi (VI)Malausma (VII)Ciwangi (VIII)
OTHER LAND OWNED
All Dry Land (ha) 1.0.50**0.21**0.70**
2. All dry agricultural0.37** 0.28**0.17*0.59**0.20**10.67**0.41** 0.42**0.55** 0.50**0.60** 0.58**0.30** 0.27**
land owned (ha) 3. House garden(excd.0.36**0.44**0.59**0.20**
house) (m2) 4. All house garden110.53**0.0244”
(incl. house) (m2)10.21**0.54**0.170.120.60**0.23**
II. VALUE OF FARM ANIMALS (Rp)10.27**0.040.41**0.48**0.22**
III. VALUE OF CONSUMER DURABLES (Rp)0.45**10.30**0.45**0.23**0.470.27**0.40**0.24**
N=(0.52)(0.39)(0.40)(0.45)(0.37)(0.29)(0.27)(0.40)(0.31)
N=155210213297192 (187)198206224 (224)1615

**) = Level of significance o.01

*) = Level of significance 0.05

1) Excluding house garden

227 2) Excludes extreme values (≥ Rp 2.ooo.ooo,-); 10 cases)

lation coefficients for sawah owners only (See Appendix Table 6.2.). Overall, there is less significant in the lowland than in the upland villages. The other economic status indicator, consumer durables, tends to be more highly correlated with land owned, especially in the lowland villages. This may be because of the importance of farm labour incomes among landless households (see Section E below).

The figures on the means and the extreme values of three indicators by area of sawah owned are presented in Table 6.7 and Appendix Tables 6.3; 6.4 and 6.5. In general, the first two indicators of socio economic status, namely the area of dry land owned and the value of consumer durables show a positive correlation with the area of sawah owned. For dry land owned, for example, the figures on the mean areas as well as on the proportion of households who own o.25 ha or more, increase concommittantly with the area of sawah owned (see Table 6.7.). The same pattern occurs with the second indicator consumer durables. The figures on the mean values, and also on the proportion of households owning Rp 15o.ooo,- or more of consumer durables, are clearly related to the area classes of sawah owned. This is supported by the figures on the proportion of households who own less than Rp 25.ooo,- of consumer durables, which is inversely related to the area classes of sawah owned. As for the third indicator, namely the value of farm animals owned, while its mean values show the same pattern as that of the other two indicators, the figures on the proportion of households who own Rp 5o.ooo,- or more do not seem to show a clear trends. The latter appears to be positively related to area classes of sawah owned up to ownership of less than o.5 ha, then drops considerably from 32.8 percent to 27.4 percent in the largest class of sawah owned.

Despite the slightly unclear trends of farm animals owned, however, based on the three indicators as a whole these overall data show that it would not be unreasonable to suggest that sawah land ownership is a major determinant of economic status of the rural households.

Table 6.7. Overall Mean Values of Dry Land, of Farm Animals, and of Consumer Durables, by Area of Sawah Owned, 1983

Non-Land AssetArea of Sawah Owned (ha)All Households
0<0.250.250 - <0.5000.500+
DRY LAND OWNED
a) Ma) Mean (ha)0.0290.1000.1640.2570.107
b) HH( d)b) HHs owning <0.25 ha (%)*1.710.223-327.811.7
CONSUMER DURABLES
a) Meara) Mean (Rp 1.000,-)106.9135.5156.4321.1155.1
b 25.000b) HHs owning <Rp 25.000 (%)*24.213.16.34-714-7
150.000,- (%)*c) HHs owning ≥Rp 150.000,- (%)*17-426.135.258.529.0
FARM ANIMALS OWNED
a) Mean (Rp 1.000,-)a) Mean (Rp 1.000,-)20.535-761.899-943.6
50.000,-(%)*b) HHs owning Rp 50.000,-(%)*10.922.432.827.420.6
TOTAL Households (N=)5876512532341315

Source: Primary data, Re-census, 1983

Note: *) Percentage to total households in each class of sawah area owned.

15 Economic status in this paper simply refers to "wealth". In view of the nature of the data collected, i. e. data from the re-census, this "wealth" is measured by three indicators namely, value of consumer durables, farm animals and dry land owned. Dry land here includes all agricultural land on which various crops that do not need special water treatment can be cultivated, thus including house gardens (excluding the land on which the house is built).

16 See, for example, J. M. Van der Kroef (1960).

Inter Village Variation

(a) Dry Land Owned

As expected, in terms of dry land owned, there is a clear difference between lowland and upland villages. In each of the lowland villages, mean dry land owned for all households are less than one-tenth of a hectare, the highest mean being only o.o53 ha (in Village III); whereas in the upland land villages they are relatively much larger with the lowest means of o.143 ha in Village VII (Malausma) (see Appendix Table 6.3.). Similarly, in terms of the proportion of households who own o.25 ha or more, the difference between lowland and upland villages are more than 1o percent, with the lowest figure 14 percent (in Village VI). More important than this, however, when we look at the two measures (the means and the proportion of households) by classes of sawah owned in each village, all indicate a positive relationship between dry land owned and area of sawah owned, except in Wargabinangun and Gemarang where, in terms of the proportion of households owning o.25 ha or more the relationship is not so strong as in the order villages.

(b) Consumer Durables

For this indicator, three measures were applied in examining its possible relationship with the area of sawah owned. First is the mean values (in rupiah), second is the percentage of households who own less than Rp 25.ooo,- of consumer durables (here after, the "bottom"), and the third is the percentage of households who own Rp 15o.ooo,- or more (here after, the "top").

As mentioned earlier for all villages as a whole, by all measure the data show that there is a relationship between ownership of consumer durables and the area of sawah owned (Appendix Table 6.4 last three rows). Looking at each village, however, large variations between villages are identified. In Village IV, VII and VIII, the relationships are very clear by all measures. In Village I and III it is slightly unclear by the first measure (in Village I, the mean value of consumer durables in the sawah owning group of less than 0.25 ha is Rp 104.900,- whereas in the next higher group it drops to Rp 79.ooo,-; the corresponding figures in Village III are Rp 158.ooo,- and Rp 156.7oo,- respectively). Similar tendencies occurred in Village II and V, not only by the first measure but also by the third measure. Most unclear is the case of Village VI (Gunungwangi) whereby all measures the data show fluctuating trends, perhaps because of the importance of dry land commercial crops (especially chilies) in recent years. Nevertheless, one thing is clear: in the highest group of sawah owned area (i.e. the ownership of o.5 ha and above), the mean that taking o.5 ha as a cutting line (the Sajogyo cutting point for petani gurem) between the haves and the have-nots seems realistic.

Another point worth noting is the inter village variations concerning the data for all households in each village (Appendix Table 6.4.; last column). One extreme is in the case of Village V (Sukaambit), where the mean value of consumer durables owned is extremely high (319.7oo compared to Rp 156.1o0,- for all villages). Even in the landless group the figure is still very high (Rp 265.6oo,- compared to only Rp 106.200,- for all villages); indeed the mean for landless in this village is higher than that for all classes except o.5 ha and above in all the other villages. Only one percent of the total households belonged to the "bottom" group (owners or less than Rp 25.ooo,-) whereas the "top" households included more than 6o percent; Village V clearly has relatively better socioeconomic conditions compared to the other villages. There is quite a number of white collar and professional employees, off farm employment is more important and the level of education is relatively higher than in the other villages (see, Wiradi, Chris Manning and Sri Hartoyo, 1983).

The other extreme is in the case of Village IV (Sukosari) where the mean value of consumer durables for all households is the lowest among all villages (Rp 104.8oo,-). The likely explanation for Sukosari being so low is that this village has a relatively high population density (14 persons per ha of agricultural land) and many off farm jobs are available mainly in low wage activities. In contrast with Village V, the figures on the "top-bottom" comparison, the data in Appendix Table 6.4 (last column) also suggest that in the upland villages the number of wealthier households is relatively larger than that in the lowland villages.

As a final remark on this section, the above description can be summarized into two points. First, the degree of inequality, overall as well as in each village, is much higher than that for all Java, except in Village VI (Gunungwangi) and Village VII (Malausma) (the Gini index being 0.454 and o.484 respectively, thus slightly lower than o.49 for all Java). Secondly, although land ownership did have influence on economic status, the question as to what extent land ownership influences income status still needs to be further studied since economic status may not always reflect income status. Since effective control of land involves tenancy arrangements, it is therefore logical that income is influenced by tenancy. However, tenancy, which is related to land cultivation, may be influenced by land ownership. In the following section, therefore, sawah cultivation and tenancy will be discussed first before we come to discussing sources of income in Section E.

D. Sawah Cultivation and Tenancy

At national level, the overall area of sawah cultivated is important as it determines the so called "harvested area" (luas panen) to ascertain national rice production. At the micro level, farm size is also important when we want to analyze farming enterprises through analysis such as "farm management", "factor shares", and so on.

As mentioned earlier, since there is no data on yield or income in the re-census, it is impossible to conduct such analysis. Furthermore, given the data available, this report focuses more on the characteristics and structure of communities rather than on the detailed analysis of farming systems. For this reason, being liable to change every season, area of sawah cultivated is therefore considered as being not as relevant to the analysis of structure as the problem of "access to land through tenancy mechanism". In short, sawah cultivated is related to tenancy market. However, as a general overview, a brief description of the distribution of sawah cultivated will be also presented here in order to have some background to the discussion of tenancy.

1. Distribution of Sawah Area Cultivated

One feature which characterizes agrarian structure in Java is that farm sizes are very small. Data in Appendix Table 6.6. clearly show that in the Wet Season 1982/1983, overall, the average size was only o.286 ha per household, or o.416 ha per cultivator. When we look at each village, one of the differences between the lowland and upland is also indicated. While in the lowland the average size per cultivator was around half a hectare, in the upland the largest mean area was only o.32 ha (in Village VI).

As is well known, landless households could obtain land for cultivation through sharecropping, renting and mortgage arrangements. Consequently, in general we could expect that the number of households who do not cultivate land is lower than those who do not own land (despite the possibility of some owners who do not own land (despite the possibility of some owners who do not cultivate thus becoming owner non operators). Other things being equal, one would expect that this in turn influences the Gini index. The data on Gini indices presented here clearly show that, except in Village II and Village IV, compared to the Gini for sawah ownership, the Gini indices for sawah cultivated in each village (as well as in all villages) are low, indicating a relatively less unequal distribution (see Table 6.8.).

As mentioned above, the difference in the degree of inequality between lowland and upland villages in ownership is clearly marked. Due to the large difference in the number of households who did not have access to cultivation, the Gini indices for all households in each village greatly differs between the lowland and upland (Table 6.8., column 6). The lowest Gini index in the lowland (Village II, o.631) was still much higher than the highest Gini in the upland (o.585 in village VIII). Even when the number of non-cultivators is left out, the difference in the Gini indices is still clear (Table 6.8., column 7). Using another measure, i. e. the ratio of top 1o percent to bottom 4o percent of cultivating households in terms of their proportion of area controlled, the data tell the same story (column 10 of the same table).

Table 6.8.GiniIndices ofSawah Owned and of Sawah Cultivated by Village, Wet Season, 1983

VillageN=Sawah ownership (including bengkok)Sawah cultivation1Ratio of (9) to (8)
%HH who do not ownGini Index% HH who do not cultivateGini Index(%) Area among cultivators
For all HHAmong ownersAll HHAmong CultivatorsBottom 40% of HHTop 10% HH
I. Wargabinangun(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)
II. Lanjan16573.30.8590.62254.60.7600.51611.441.53.60
III. Gemarang21028.10.6320.50323.30.6310.48110.933.33.06
IV. Sukosari21365.70.7870.44551.20.7180.45313.435.22.63
Sukaambit20751.70.7420.49655.10.7650.53010.842.63.94
V. Sukaambit19231.30.6420.49320.80.5140.39015.326.31.71
VI. Gunungwangi19823.70.5770.45419.20.4850.37216.526.71.62
VII. Malausma2062.40.4990.4844.90.4650.44013.633.62.47
VIII. Ciwangi22421.00.6330.54223.20.5850.47011.633.12.85
ALL161536.30.6940.53736.70.6840.519

2. Sawah Cultivated and Sawah Owned

Leaving aside the question of yield, discussion of area of sawah cultivated will be more meaningful if it is linked to the problem of access to land. This would mean that it should be linked to land ownership and tenancy.

It is well known that one of the characteristics of rural Java is that pure owner operators are predominant (Sinaga and White, 1979). The data collected in this re-census appear to support this proposition. More than 6o percent of total operators, or around 42 percent of total households were owner operators in the wet season of a982/1983. As mentioned earlier, cultivation area is liaible to change from season to season however slightly. While in one season landowners may either lease their lands out and become non operators, or cultivate larger areas than their own by leasing-in other's land, or simply cultivate only their own lands, in another season they may change their decision. Land owners decisions, therefore, will determine the landless households access to land for cultivation.

From a simple cross tabulation of sawah cultivated and sawah owned, an attempt here is made to examine the probable pattern of flow of the leasing in and out of land, and in what classes of area owned would there be a cutting line (see table 6.9. and Appendix-Table 6.7.). It appears that the above mentioned proposition is here again supported. In most classes of sawah owned, the proportion of households whose cultivation areas belong to the same class as that of swah ownership, are close to, or above 5o percent (Table 6.9, column 1). Except for the landless (row-1), assuming that the figures in column-1 are the proportions of owner operators (which in fact they may not be, because it includes those who lease out part of their land but also lease in other's land), it is clear that owner operators asre predominant.

There is no clear pattern among owner non-operators, both small and large landowners are represented in this group (see Column-1, class less than o.125 and above)7. Leaving aside the landless group of ownership, however, as one might expect, up to the fourth class of ownership (i. e. less than o.5 ha, the petani gurem), landowners tend to lease-in rather than lease-out (compare column 4 to column (2+3), Table 6.9.). On the other hand, for the fifth and above classes of ownership, the proportion is the reverse. Looking at the ratios of owner leaser-out and owner tenants-in to pure owner operators (column 6 and 7 respectively, in the same Table), this cutting line is more clearly indicated. Despite this, however, the fact that there was a considerable number of landowners who lease in lands, even among the large landowners, would mean that the landless access to land for cultivation was hindered. This is also indicated by the relatively low proportion of landless households who obtained land for cultivation (31.3 percent).

3. Distribution of Tenancy Status

Tenancy in general is considered important since it determines the distribution of wealth especially in an agrarian society where land ownership is not equally distributed. As has been mentioned several times, through tenancy arrangements the landless can get access to land for cultivation. However, to what extent this access to land really leads to a greater access to wealth derived from agricultural production, still very much depends on the types of tenancy arrangement or contract that the cultivators adopt, since the types of contracts determine the types of labor use and allocation. In short, tenancy is also related to labor market.

On the other hand, types of contract also influence "returns to land" which, in practice, means accumulated wealth enjoyed by the landowners. In this respect, therefore, tenancy is interrelated with land ownership, labor market, sources of income and hence wealth.

In this subsection, and the tree subsections that follow, tenancy status, tenancy contacts, and their links with sawah owned and sawah cultivated will be discussed descriptively. The links between tenancy, the labor market and sources of income will be discussed in section E.8

Table 6.9. Overall Distribution of Households in all Villages by Sawah Cultivated and by Sawah Owned, Wet Season, 1982/1983

Sawah ownership class (Ha)(%) HH in each class of sawah owned whose area of cultivationRatio of
as their own or remain LLthan theirBecome non operatorLarger than their ownTotal (N=)Onop. (2+3) to (1)Tin to Onop (4) to (t)
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
(1)068.7n31.3100 (587)0.46
(2) < 0.12565.813.620.6100 (243)0.210.31
(3) 0.125 - < 0.25064.13.38.424.2100 (298)0.180.38
(4) 0.250 - < 0.37561.86.27.324-7100 (191)0.220.40
(5)0.375 - < 0.50046.824.211.37-7100 (62)0.750.38
(6) 0.500 - < 0.75067.316.86.59.4100 (107)0.350.14
(7) 0.750 - < 1.00046.931.218.83.1100 (32)1.070.07
(8) 1.000 - < 2.00058.325.010.06.7100 (60)0.600.11
(9) 2.000+60.034-36.7100 (35)0.67

Note: LL = Landless; Tout = Tenant out; Tin = Tenant in

Before discussing the information found in this study in detail several terms used in the narrative as well as in the presentation should be clarified first. Tenancy status in this report simply refers to cultivation status such as pure owner operator, pure tenant, owner-cum-tenant, etc. As has been known, not only landless households but also landowners could obtain others land for cultivation. In the latter case, several patterns are possible. These landowners may simply cultivate their own land plus the lands obtained from others, for simplicity, termed "owner tenant-in", or they may cultivate only partly (of their own or of the land leased in, or of both) and lease out the other part of the land, for whom we call here "owner-tenant in and out". The group of owners who lease-out part of their lands and cultivate the rest, we call "owner-tenant-out", whereas who lease out all their lands without leasing in are simply termed owner non-operator. The next status is the pure tenant which refers to landless households who obtain lands for cultivation, whereas the landless who do not cultivate any land are refer to as absolute or pure landless.

Overall, only a litte more than one third of all households (or 56 percent of all landowners) were pure owner operators, but relatively they were still predominant, controlling 44 percent of all sawah area cultivated (Table 6.1o.). Another prominent status is owner cum tenant-in or simply "tenant-in". They were those who cultivated both their own and other's land. Around 14 percent of all households or 22 percent of all owners belong to this status, controlling slightly more than onefourth of all sawah cultivated. Pure landless came third, and pure tenant came fourth constituting 11 percent of all households, gaining only 13 percent of total sawah for cultivation. Owing to the fact that a considerable proportion of landowning households were involved in tenancy, it stands to reason that only 3o percent of non owners (i. e. the pure tenant) get access to land for cultivation.

As for the other statuses, leaving aside the owner "tenantin-out" status which is only two percent of all households, the proportion of owner tenant-out (including both operators and non operators) is almost the same as that of owner tenant-in (12 percent of all households or 19 percent of sawah owners, as compared to 14 percent of all households or 22 percent of sawah owners respectively).

Looking at inter village variations (Table 6.11.), we were

Table 6.1o. Distribution of Households, Sawah Owned and Sawah Cultivated by Tenancy Status (WetSeason 1982/1983)9

Tenancy StatusNumber of Households%of HouseholdsSawah OwnedSawah Cultivated
Total Area% of AreaMean Area/HH (ha)Total Area% of AreaMean Area/HH (Ha)
SAWAH OWNERS11
Pure owner operator57135.5 (56)203.3490.36203.3440.35
Tenant in22814.2 (22)63.8150.28130.0280.57
Tenant out - operator1046.5(10)87.10.8445.6100.44
non operator895.5(9)36.90.41-
Owner tenant in-out322.0 (3)23.20.7220.950.65
All Owners102463.7(100)414.31000.40399.8870.39^{0
NON SAWAH OWNERS
Pure Tenant17711.0 (30)61.5130.35
Landless40425.2 (70)---1
All Non Owners58136.2 (100)-61.5130.35
All Households1605100419.3461.31000.29

20 Including owner non operator.

surprised to find that there does not seem to be any indication of association between the high landlessness and tenancy rates (compare column (6+7) to (2+4+6). In Village IV (Sukosari), tenancy is extremely low despite a very high proportion (51 percent) of absolute landless households. Aside from this high landlessness, the low tenancy rate in this village may be due to the common practices of betonan or kedokan2i which share some characteristics of tenant farmers but by definition were not included in the category of tenancy. In Village II (Lanjan), tenancy was low and owner operators were predominant (54 percent of all households, second rank following Village VII Malausma). There is no clear explanation for this except that it may be due to "historical heritage". Village II is relatively recently settled and in the past the lands were cultivated by migrants many of whom originated from Central Java before they finally settled here. It is noteworthy, however, that among lowland villages the proportion of "tenant-in" households in this village is the highest (12.9 percent), most of them acquiring lands from adjacent villages. In fact, according to previous RDS studies, these features characterize Village II (i. e. villagers obtaining access to lands outside the village while outsiders lease-in land from Lanjan).

Table 6.11. Distribution of Households by Tenancy Status and Village (WetSeason 1982/1983)

VillagePure ownerSAWAH OWNERSLANDLESSTOTALOTHER*
Tenant inTenant outTenant in-outNon OperatorTenantsAbsolute Landless%N=N
% of households
Hacdableands(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)
I. Wargabinangun11.53.61.82.47.926.146.7100(165)
II. Lanjan53.812.91.90.52.97.620.5100(210)-
III. Gemarang17.57.12.81.45.719.446.0100(211)2
IV. Sukosari35.93.44.40.53.91.051.0100(206)1
V. Sukaambit20.022.113.25.38.918.412.1100(190)2
VI.Gunungwangi43.920.76.60.54.69.614.1100(198)-
VII. Malausma62.620.97.83.92.4-2.4100(206)-
VIII. Ciwangi33.821.511.41.87.811.99.6100(219)5
All Villages35.614.26.52.05.511.025.2100(1605)10

Note : *) Land fallow, cultivate other land or entrust land to other family members.

In the upland villages the proportion of households involved in the tenancy market is higher overall than in the lowland especially in terms of the "tenant-in" category. Even in Village VII (Malausma) where owner operators are extremely predominant (± 63 percent, the highest among all villages) and there are no landless-tenants, the proportion of "tenantin" households is still more than 2o percent. This pattern is common in the upland because of the traditional practices where tenancy is arranged between relatives. Being characterized by a relatively low degree of landlessness (as has been indicated in previous section), in the upland villages tenancy relations mostly occurred among owners.

Overall, however, data in Table 6.11. suggest that many more households (27 percent of all households) and owners tend to lease in rather than lease out (the latter being 8.5 percent of all households), with the implication that on average, each "tenant-out" leases land to approximately three owning or landless households.

Tenancy status is liable to change every season. It is realized that in order to get a better picture of these changes, data on tenancy covering several seasons would be necessary. Having covered one year (two seasons) only, a longer trend of changes cannot be presented. Nevertheless, to get some idea of what changes occurred between the wet and the dry season, it is worth looking at the changes between these two seasons.

The figures on changes in tenancy status suggest, contrary to our expectations, that three categories were unchanged (pure tenant; tenant-in-out; and "other"), and the ten-

Table 6.12. Tenancy Statusin Wet Season1982/1983and Dry Season1983

TENANCY STATUS WET SEASON 1982/83 Nb. of HHWET SEASON 1982/83 Nb. ofDISTRIBUTION OF HOUSEHOLDS (IN ABSOLUTE NUMBER) (%) DRY SEASON 1983 change(%) change between Wet and Dry Season
Pure owner operatorsOwner tenant- inOwner tenant- outOwner non operatorPure landlessPure tenantOwner tenant in & outFallowing their lands
1. Pure owner operator(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)
1. Pure owner operator571553251193.2
2. Owner tenant-in228182072-1-19.2
3. Owner tenant-out1044一991一-4.8
4. Owner non-operator89--88-11.1
5. Pure landless404===13967==2.0
UNCHANGED STATUS177
6. Pure tenant 7. Owner tenant-in &177 32177320 0
out__
8. Other 9. Total10 1615720010690398184- 3210 210
9. Total161557520910690398184322_

ancy status of the other five groups changed only slightly between the two seasons. Overall, however, in the dry season of 1983, while the number of pure owner operators and the number of pure tenants increased, compare to that in the previous season (compare the last row and the first column, Table 6.12.).

Partly, this stability in tenancy status (during one year) may be explained by the duration of rental and mortgage arrangements which almost invariably extend for a year or more. But it should be noted also that plots of land may change statuses between seasons – in particular more plots being cultivated by tenants in the more risk prone dry season – while tenancy status is contant.

Among the changing statuses, proportionally the highest change occurred in the category of "owner-tenant-in" (that is those landowners who also cultivate others land in the wet season): 9,2 percent of these households were no longer in that category (18 households became owner operators) in the dry season of 1983 (Table 6.12.). Another change is the small shift in ownership status. While there was only one household who has pure landless in the wet season who became nonoperator owner in the dry season, there were two owners who sold their land and became pure landless in the dry season 1983. One was from the status or owner operator, the other was from the category of owner-tenant-out (see rows 1 and 3). One more point is that seven of those who were pure landless in the dry season.

17 These pattern of owner non operators are discussed further below in sections on tenancy.

18 It is not the immediate aim of this paper to arrive at a final conclusion by simply using re-census data. It must be kept in mind, however, that the discussion and the presentation of information on these matters are mainly aimed at providing some basis from which further analysis using other sets of data (from the resurvey data, for example) may be undertaken.

19 Excludes ten households with sawah uncultivated (fallow) or households who only cultivate other sawah by special arrangement.

21 A system in which farm laborers have to do particular stages of work during the rice cultivation without being paid in money, and rewarded in terms of rights to harvest from which they will obtain a certain share, commonly much higher than the common harvester's share.

4. Tenancy Status and Tenancy Contracts

Overall, sharecropping contracts are predominant.

Among those leasing in, as well as among the leasing out households, more than 6o percent arranged their land cultivation based on sharecropping contracts (Table 6.13.; first column), the status of pure tenant having the highest proportion (almost 68 percent). Renting contracts were more common among “owner-tenant-in and out" (25 percent) in the land leasing-in group, than among other statuses. A considerable proportion of households who mortgage out their land was found in the status group of "owner tenant-in-out" (28 percent), that is some families mortgaging out land but unable to repay the mortgage, sharecropped on rented land in, to augment family income. On the other hand, mortgage in land was found in 17 percent of "owner tenant-in" group. Mortgage type of contracts is of course much less prominent than the owner two types in general, partly because land mortgage is, in fact, legally prohibited according to the Basic Agrarian Law of 1960.

Looking at village variations, one thing seems clear: in all upland villages sharecropping contracts predominate whereas in the lowland renting contracts are relatively more common especially in Village I and Village II (Wargabinangun and Lanjan), although in these villages there is a considerable proportion of households also involved in sharecropping (Table 6.14.). Lowland Village III (Gemarang) is an exception. Sharecropping is much more dominant, yet, a quite high proportion of households were involved in rental contracts. Another exception worth noting is Village IV (Sukosari) where mortgaging was practiced by a high proportion of households, although the absolute numbers involved was small.

Table 6.13. Tenancy Status by Type of Tenancy Contract (Wet Season) 1982/1983

Tenancy StatusTenancy ContractTotal
SharecropRentMortgageCombination%N=
LAND LEASED-IN
1. Owner tenant in57518.917.16.6100228
2. Owner tenant in-out56.325.015.63.110032
3. Pure tenant67.822.05.15.1100177
ALL TENANTS IN61.120.612.15.7100437
LAND LEASED-OUT
1. Owner tenant out64.418.312.54.9100104
2. Owner tenant in-out43.815.628.112.510032
3. Owner non operator66.316.911.26.610089
ALL TENANTS OUT62.217.314.26.2100225

Table 6.14. Distribution of Households by Tenant Status, Type of Tenancy Contract andVillage, Wet Season 1982/1983

STATUSWAR (I)LAN (II)GEM (III)SUKI (IV)SUKA(V)GUN (VI)MAL (VII)CIW (VIII)
%%
TENANT IN
Sharecrop4923682076692995
Rent49252920623281
Mortgage045050100333
Combination2731088101
Total (%)100100100100100100100100
(N=)(53)(44)(59)(10)(87)(61)(51)(72)
TENANT OUT
Sharecrop241852681785988
Rent5746332221821
Mortgage53656615078
Combination14010624134
Total (%)100100100100100100100100
(N =)(21)(11)(18)(18)(52)(23)(29)(51)

Comparing the two types of contract (share and rent) among owners and among non owners, it appears that overall, most owners (74.5 percent) and most non owners (75.4 percent) were sharecroppers rather than renters (Appendix- Table 6.9). In the non owner group, the dominance of share contracts is clear in each village (except in Village VII where landless tenants were indeed absent, and in Village I where the two types of contract are evenly distributed); this is logical since share contacts require less cash capital than rent. In the owner group, while share contracts stood out in each of the upland villages, they varied in the lowland villages. However, even in the villages where renting was relatively more common than share contracts (Village II and Village IV), the proportions of owner sharecroppers was high enough (3o percent and 23 percent respectively), indicating that they must be the tiny owners. This is supported by the fact that the proportion of owner tenant-in is highly concentrated in the less than o.5 ha ownership group, as will be described in the following sub-section.

5. Sawah Owned and Tenancy

When we compare between tenancy statuses in terms of area of sawah owned, three major points can be noted. The largest owning groups, that is the "owner operators" and the "tenant-in” have the smallest average holdings (See last row, Table 6.15). They were concentrated in the lowest classes of sawah area owned (approximately 6o percent of operators owned sawah below o.25 ha). However, comparison between these two groups indicate that the mean area of sawah owned as well as the proportion of large farmers (owning above o.5 ha) is higher in the owner operator group than in the tenant-in group.

The second point is that the means of area of sawah owned in both groups, that is, "owner tenant-in-out" and "owner tenant-in-out" and "owner tenant-out" are high (o.81 ha and o.8o ha respectively). Thirdly, owner non-operators were highly concentrated in tiny land owning groups below o.25 ha, but also a significantly large percentage of them belonged to larger farmers (o.5 ha and above). The mean area of sawah owned, therefore, falls in between the other groups mentioned above.

When we compare classes of sawah area owned, it appears that in each class, pure owner operators were predominant (56 percent for all classes and more than 39 percent in each class), especially for classes below half a hectare (See Appendix-Table 6.1o., column 1). Among these "tiny farmers" (petani gurem, owning below o.5 hectare) around onefourth also cultivated others land (owner-tenant-in), thus constituting a much higher proportion than in the higher classes of ownership (column 2). This is logical since tiny farmers tend to enlarge their cultivation holdings. On the other side, larger landowners i. e. owner groups of o.5 ha and above, tend to lease out part while operating the rest of their lands (see column 4 Appendix-Table 6.1o.), thus becoming "owner operator tenant out".

Table 6.15. Distribution of Households by Sawah Ownership Group and Tenancy Status (Sawah Owners, Wet Season 1982/1983)

sawah owned (ha)Pure Owner operatorTenant inTenant in-outTenant out OwnerAll owners
operatoroperator
% of households 28.1 3.1 2.9
< .125 .125 - <. 25030.734.725.011.525.023-4 29.0
.250 - < .37519.321.515.614-416.719.0
-375 - <.5004.64.812.512.5_
-500 - <-75010.55.715.622.25.9 10.5
-750 - < 1.002.1一12.59.65.63.1
1.00 - < 2.004.44-43.117.36.75.8
2.00 +2.80.112.59.62.23.3
100100100100100100
(N=)(570)(228)(32)(104)(89)(1029)
Mean (ha)0.490.330.810.800.64

Table 6.16. Area of Aawah Owned by Tenancy Status and Type of Tenancy Contract (Owners Only, Wet Season 1982/1983)

Type of tenancy contract/sawah ownedTenant inTenant out
OperatorNon operator
1. Sharecrop
Mean (ha)0.200.700.31
% HHd. < 0.25 ha711356
> 0.50 ha5720
(N=)(131)(67)(59)
2. Rent
Mean (ha)0.431.280.72
% HHd. < 0.25 ha421640
> 0.50 ha236333
(N=)(43)(19)(15)
3. Mortgage
Mean (ha)0.410.650.16
% HHd. < 0.25 ha542380
> 0.50 ha2346
(N=)(39)(15)(10)
4. Combination
Mean (ha)0.221.451.17
(N=)(15)(5)(5)

When we look at two distinct tenancy status groups, that is "tenant-in" and "tenant-out", and types of contract, by sawah owned, it appears that in the "tenant-in" group the proportion of households who own less than o.25 ha (the "bottom") is more dominant than in "tenant-out" group, both for the share type and the renting type of contacts. For the mortgage type of contracts, most owner-non-operators were "bottom" owners (Table 6.16.).

6. Sawah Cultivated, Tenancy Status and Contracts

In this section we examine features which characterize different statuses and different types of contract, in terms of area of sawah cultivated. Since, as has been discussed, a considerable proportion of sawah owners enter the tenancy market, it is important to explore the extent to which the cultivation area otherwise available to landless tenant, were "occupied" by farmer landowners.

Overall, the mean area of all sawah cultivated by owner in-out tenants is the largest (o.65 ha) amongst all statuses (Table 6.17., last column). Broken down into own sawah cultivated is evenly distributed amongst various owner statuses, with the mean area cultivated area by owner tenant-in being the lowest (o.28 ha), and by pure owner operators being the second lowest, just slightly higher (o.26 ha), supporting the data presented above that pure owner operators were especially prominent in the tiny-farmers group (petani gurem). These was a tendency, however, to enlarge their cultivation by leasing-in others land, thus becoming owner tenant-in. Besides this looking at the area of non owned sawah, it appears that pure tenants have the same area tenanted-in as owner groups, partly reflecting overall larger operational holdings in lowland villages where pure tenants are more common.

Table 6.17. Mean Sawah Cultivated by Cultivation Status and Tenancy Status (Cultivators only, Wet Season 1982/1983)

Tenancy StatusMean Sawah Cultivated (ha)
Own sawahTenant-in sawahAll sawah cultivatedted
MeanMeanMeanN=
1. Pure owner(1) 0.36(2)(3) 0.36571
operator 2. Owner-op.0.280.290.57228
tenant-in 3. Owner-in-out0.420.340.6532
tenant 4. Owner tenant-0.440.44104
out 5. Pure (landless) tenant0.350.35177

Table 6.18. Total Area of Sawah Tenanted-in and Total Area Leased out by Types of Tenancy Contracts, Wet Season 1982/1983

Tenancy ContractAll Tenanted-in Sawah (ha)All Sawah Leased-out (ha)
N =Total AreaMeanN =Total AreaMean
Sharecrop14935.070.2415145.50.30
Rent5120.810.415038.30.76
Mortgage4415.230.34386.80.18
TOTAL Cultivators24471.110.29
Owners23990.60.38

When we look at the breakdown of tenanted-in area of sawah alone by types of contract (Table 6.18.), while total sawah cultivated by sharecropping is larger than by renting arrangement (35 ha and 21 ha respectively), the comparison of the respective means of area cultivated is reversed. This pattern is also indicated with regard to the total area of sawah leased-out (See also, Appendix-Tables 6.11 and 6.12.).

Linking these data to tenancy status, it appears that the average area of sawah cultivated by renting arrangements is the highest amongst other types of contracts both in the group of sawah owners and also, surprisingly, slightly higher for pure tenant group (Appendix-Table 6.13.). A likely explanation of the latter is that-there may be some landless cultivators involved in renting-in who are relatively better off households with access to cash. Thus, viewing all the data, it may be interpreted that sharecropping contracts are characterized by small sizes of farm cultivated by small landowners, while renting contract is more or less evenly distributed among households but with larger sizes of cultivation.

The final point worth noting is when we look at all sawah area leased out by tenancy status and contract, here again the highest mean of area leased out is of the renting type of contract, dominantly reflected in all three groups of statuses recorded.

As a final remark of this section, putting together all the details discussed above, we may conclude that tenancy practices in itself is indeed an intricate mechanism, which to some extent also reflects village diversity in Java. It is a subject which one should treat with care. Secondly, although the data on tenancy rates in this re-census study show that the proportion of households involved in tenancy-in was not as high as expected (approximately 28 percent of all households), this mechanism seems to be related to the efforts of villagers to increase their wealth (i. e. accumulate income through tenancy) even amongst landowners, but especially for landless peasants.

E. Sawah Ownership, Tenancy and Employment Structure

In the previous two sections we have looked in some detail at the structure of sawah ownership and its relationship to economic status and examine the tenancy market, differentiating between ownership and cultivation classes. Although variations in access to sawah land appears to be quite closely related to economic status, there were enough expectations to suggest that tenancy status and, perhaps more important, source of non agricultural income have a significant influence on households income among the various sawah ownership groups.

With the expectations of a few villages, the tenancy market was clearly a busy one. Perhaps the most interesting aspect of this market was the relatively high proportion of sawah owning families in all classes involved in the market. As one would expect, a higher proportion of larger owners tended to lease land out, but even in the high tenancy villages many did not do so, and a small proportion were involved on the other side of the market. On the other hand, many of the smaller owners also leased land out, a significant proportion operating no sawah land. Quite a high proportion of landless in three of the four lowland villages were involved in tenancy contracts, a pattern which did not emerge in the upland despite quite high levels of landlessness in several villages.

In this section we will examine the extent to which ownership of sawah land and tenancy status are related to sources of family income. Smaller, poorer sawah owning families might be expected to be pushed into farm laboring and wage labor activities outside agriculture in order to meet basic family needs whereas larger owners more likely to be mainly involved in non agricultural pursuits which make use of surpluses generated in the agricultural sector. Clearly access to sawah land through tenancy arrangements should pay major role in determining the income earning strategies of the landless and households owning little sawah land. On the other hand, both smaller and larger owners might be partly expected to lease out land because of their ability to take advantage of higher income earning activities outside agriculture, although a range of other factors such as age of the household head, control of family labor supply and village specific tenancy patterns may also be expected to be of some significance.

One important question is the extent to which lowland and upland (and inter village) differences in tenancy pattern are related to contrasting patterns of labor market behavior. From the baseline studies we know that in the lowland non farm employment tends to be mainly in firm laboring activities whereas non agricultural activities predominate in upland villages. Although it is not possible to provide direct comparisons at this stage, changes in these patterns over the past 6–7 years, and their relationship to macro trends in employment, are of special interest.

Especially in light of lack of income data by employment source, it is not possible to provide definitive answers to these questions at this stage of the analysis. Nevertheless this overview of interrelationships between sawah land ownership, tenancy an employment should be able to suggest relevant hypotheses which can be tested in the analysis of survey data.

The two major measures of employment structure adopted in this section are "family income status" and major sectors of household income. The former indicates the mix of three major income sources-farming, farm laboring and non agricultural-from which each household derived its income and employment over the past year.2 This measure is particularly useful because it provides one overall indicator of the diversification of employment activities for each household. It does not, however, indicate the relative contribution of each activity to total income and must therefore be supplemented by data on major and minor income sources. Moreover, it is not possible from this measure to examine household differences in occupational structure by sex and age characteristics; unfortunately we were not able at this stage to incorporate data on the participation and major occupation undertaken by household heads, the wives of household heads and other family members.

From the outset we should mention that respondent answers to the question on major income source probably tended to overstate the importance of farming, despite interviewer probes on the approximate net income received from each source. This way a consequence of the relatively higher status of farming, especially compared to farm laboring, and a tendency for landowning household to always portray themselves primarily as farming household (petani). We will pay more attention, therefore, to inter group differentials in major income source rather than overall relative contribution of different activities.

The section begins with an examination of the relationship between sawah ownership class and major sources of household income, followed by a discussion of tenancy status and employment structure.

22 Data was collected on the five major family income sources ranked according to estimated contribution to total family income for the rice growing year 1982/83, beginning in the wet season cultivation period in 1982. Our measure of family income status indicates the mix of the three major sources only, since a relatively small proportion of household (less than ten percent) reported more than three sources.

1. Sawah Ownership and Family Income Sources

Multiple employment and income sources, a major theme of the baseline studies continues to be a dominant pattern. Nevertheless, the multiplicity of income earning activities varied significantly between sawah owning class (See Table 6.19.).3 Looking at the first three rows of the table diversification of income source is most marked among smaller landowners (by far the largest group absolutely) with tiny plots of less than o.25 ha of sawah land. At the two extremes, a relatively high proportion of landless and especially landowners with one hectare or more depended solely on one income source: the former both in farm laboring and outside agriculture, and the latter as farmers.

Examining the activities in which households from each class participated, however, despite some important contrasts, one is struck by the similarities between the landowning groups. Table 6.19 shows that proportion of landless households involved in farming was predictably lower than among the sawah owning groups, and the proportion or larger farming households (especially those among one hectare and above) engaged in farming laboring relatively low, but in both groups a significant proportion of households found employment in this activities. The landless households were engaged in farming through tenancy arrangements, cultivated dry land or obtained family income from caring for farm animals. Larger owning families involved in wage labor on the other hand were most likely to participate in relatively renumerative harvest activities. Overall there were only slight interclass variations in the percentage of households with income from non agriculture (see last row of the table). Only the relatively small, largest sawah owning group differed significantly from the others, recording a lower figure of 51 percent. The proportion of all households obtaining some income from outside agriculture was considerably higher than individuals engaged in non agricultural activities as a major source of income recorded in the 198o census for rural Java (39 percent).

Table 6.19. Distribution of Households According to Major Family Income Sources by Area of Sawah Owned

Sawah Owned (Ha)All Households
0.25-<.51.0+
% of Households with2) One wage income source Two wage income sources22.3
31.212.819.714.637.9
42.041.436.939-427.6
26.345.843446.024-5
(N=){2)十1_
100 (572)100100 (249)100 (137)100
(529)(249)(137)(87)(1574){)}
%of all households with some income711
AGRICULTURE1___
Farming21527782.273.4
Eam labe41.990.691.593-702.2734
Farm laboring NON AGRICULTURE68.947.841.037.621.552.4
Household industry16.2
House6.824.620.718.69.716.2
Construction10.810.27.87.12.29.5
Transport144.68.212.113.88.9
Trade24.632.829.333.616.128.4
With collar5.85.05.58.616.16.3
Other{317.18.08.26.43.210.9
Sub Total non agric.462.766.763.765.750.663.8

1) Three major sources only

2) Excludes families depending entirely on non wage income

3) Manufacturing labor and service activities (non white collar)

4) Sum of non agric. activities is greater than sub total since some house-

holds have more than one activity outside agriculture.

There were, nevertheless some quite large interclass differences in the kind of non agricultural activities undertaken. Landless households were more prone to seek wage labor employment in construction, transport (mainly becak driving), services and manufacturing labor compared with the other groups, although quite a significant proportion of landless (25 percent) were also engaged in trade. Smaller and medium land owning groups were relatively more concentrated in household industry (still mainly an upland activity) and petty trade, whereas the larger owning groups as entrepreneur in transport (12-14 percent) and especially among the largest landowning class, in professional and white collar occupations.

The special role of the trade sector in non agricultural income sources is worthy of further examination. In all sawah owning classes this was the dominant non agricultural family income source. Nevertheless, one would expect the types of activity undertaken by landless to differ from sawah owners, the latter being involved in activities which require more capital. More detailed data on individual household member's sector of employment to some extent confirm this hypothesis; although types of trade activity did not differ markedly between the sawah ownership groups (see Appendix 6.14.). Trade stalls and credit, and other type of small trade requiring some capital (items 1 and 2) tended to be more common among the larger owning households, both for household heads and wives of the household head. On the other hand, market trade and hawking were more pronounced especially among household heads in the landless and small farmer categories. Of course, the scale of trade stalls varies significantly from small capital enterprises selling a few items to quite large shops offering a wide range of goods; we need additional data on turnover, sources of capital and net profits before drawing definite conclusions from these distributions.

We now turn to the combination of the three major income sources farming, farm laboring and non agriculture – by area of sawah owned (Table 6.2o.). As column 6 of the table indicates, by far the largest income source, accounting for nearly thirty percent of all households, was the farming non agriculture group, followed by these two sources combined with farm laboring and the farmer-farm laboring group. These three groups covered just under two thirds of all households whereas none of the single source groups accounted for over ten percent.

Mean sawah owned and operated differed quite considerably among the groups. Both the pure farmer and small, non wage income categories owned by far the largest mean areas of sawah land, followed by the farmer non agriculture groups

Table 6.2o. Distribution of Households According to Family Income Status by Sawah Area Owned1)

Family Income StatusAREA OF SAWARAREA OF SAWAH OWNED (ha)All House- holdsMean
0.25- <0.25 <0.5holdssawah owned
% of householdsowned (Ha)
(1)(3)(4)(6)(7)(8)1
Farmer9.111.3349.10.653.12(128)
2. Farmer – Farm Laborer33 13.821321.912.9 17.934.4 8.617.90.292.14(304)
3. Farmer – Farm Laborer– Non15.623.018.611.819.10.301.79(212)
Agriculture 4. Farmer-Non Agriculture9.737.83944336.628.30.436.00(400)
5 Farm Laborer17.61.10.41.41.16.80.472.93(13)
6. Farm Laborer-Non Agric21.92.60.40.78.70.160.55(17)
7. Non Agriculture1553.14-32.11.17.50.331.78(34)
8. Pure Non Wage³)2.42.02.72.16.42.50.9810.15(27)
ALL HOUSEHOLDS1001001001000.4110.15(1034)
(N=)(586)(540)100 (256)100 (148)(93)(1615)

1) Three major income sources only.

2) Income from remittances, pensions, rent or mortgage of land and other transfer payments.

in the middle of the range (Table 6.2o.).24 with the exception of the small number of pure farm laborers owning sawah,5 all groups of households involved in some farm laboring owned on average relatively small areas of sawah land.

Turning to the distribution of various income status groups by sawah ownership class, we can distinguish three contrasting groups: landless, owner with less than one hectare of sawah land and the small group of household owning one hectare of above (Table 6.2o.). The landless households, as expected, were concentrated in farm laboring activities, mainly in combination with non agricultural pursuits (rows 3 and 6). A relatively small proportion of landless households (18 percent), almost all from lowland villages, depended on farm laboring only for family income, and only a slightly smaller percentage (16 percent) obtained all their household income from outside agriculture.26 The small and medium group recorded the highest proportion of households engaged in both farming and farm laboring (rows 2 and 3), with a relatively high proportion in each owning group also engaged in non agricultural activities (19-23 percent).

A much smaller proportion of households in the large land owning group were involved in farm laboring (though 2o percent of households even in this group were reported some farm laboring activity). This group was marked by the high proportion of pure farmers (33 percent) and also recorde the highest share of pure non wage earners, most likely to consist of older household heads leasing out all their land.

The above refer to activities in which households obtained some income. Intergroup variations were greater in the case of major family income source, in the large majority of cases contributing to well over 5o percent of all household income (Table 6.21.).27 Indeed a rather different picture emerges when we look at the data in Table 6.21 For the landless group, non agricultural employment is relatively more important as a major income source than for all income sources, accounting for 43 percent of all activities undertaken by landless households, and significantly larger than the proportion of landless households in the farm laboring group. Among the land owning classes there was a significance in the proportion of households which reported farming as a major income source between the very small farmers (owning less than o.25 ha) and the other classes. In the very small farmer group farming was still the major source for over half all households, but non agricultural income, especially trade was also prominent. The two intermediate sawah groups indicate fairly similar distributions but there is a significant change when we look at the largest sawah ownership class: farming increases in importance and so too does the white collar and non wage groups. Many village officials fall into the largest sawah owning class and so too do households depending entirely on rental income from leased land.

Table 6.21. Distribution of Households According to Major Source of Family Income by Sawah Area Owned

MAJOR SOURCE OF FAMILY INCOME
Sawah Owned (ha)
0<0.25-25 - <.50.5 - <1.01.0+7
1. AGRICULTURE(1)(2)(3)(4)(5)(6)
AGRICUETORE
Farmer20.355.770.771.425347.7
Farm Laborer32.66.92.32.114-7
II. NON AGRICULTURE
Household industry3.22.41.10.1°2.2
Construction6.04.81.20.14.1
Transport7-51.91.22.13.8
Trade White Collar15417.010.97-93.213.9
Other7.14.13-94.38.64.3
2.01-72.00.73.5
Sub Total43.231.920.315.211.831.8
III. NON WAGE3-95.65.810.012.95.8
100 (586)100100100100100

Two other points emerge, especially from comparing Table 6.21. with Table 6.2o. First, although quite a high proportion of sawah owners obtained income from farm laboring, a very small proportion of owners (even among the very small sawah owning households) depended on farm laboring as a major source of family income. This was also true of the notorious low wage cottage industries dealt with at length in previous SAE reports. In both these cases-farm laboring and household industries-household involvement was clearly a supplement to family income for the most part earned in farming and to lesser extent in other non agricultural pursuits. Second, despite the relatively uniform distribution of all sources of non agricultural income across ownership classes, its relative importance was clearly inversely related to the area of sawah owned. For many in the landless and very small farming groups non agricultural employment was a primary source of income, but for the large majority of larger owners with non agricultural pursuits was clearly supplemental.28

23 Income source was broken down into nine major activities: farming, farm laboring, household industry, manufacturing labor, construction, transport, trade, services and white collar or professional jobs. Within each group, especially farming, a household may undertake a range of activities which were not picked up by the broad categories used here to define income source.

24 The pure farmer category includes a small proportion of dry land farmers and households deriving income from farm animals, fish ponds and the like. This explains why pure farmers owned no sawah land (see row 1).

25 The mean among this (0.47 ha) is greatly influenced by one extreme case owning 2.9 ha; if this household is excluded the mean falls to 0.27 ha. This group tenant all their land out mainly in rental or mortgage arrangements, and undertake farm laboring presumably to meet daily cash needs.

26 It will be useful at the later stage to identify the household characteristics of these pure farm laboring families. One might expect that they mainly consist of households with older, less mobile household heads. Nevertheless, inter village differences among pure laboring families suggests that access to farm laboring jobs was also important (see below).

27 Data were also collected on the approximate contribution of each income source to household income but in coding only broad groups were distinguished, the upper group unfortunately being 50 percent or more into which almost all major income sources fell. For this reason the data is not presented here.

2. Tenancy Status and Source of Family Income

Differential access to sawah land through the tenancy market was expected to help explain variations in the distribution of family income sources within the sample. Data on family income status by tenancy status and sawah owned is presented in Table 6.22. Looking first at the landless group, households with no access to sawah (column 1) are relatively evenly divided in participation in both non agricultural and farm laboring activities, with approximately one third obtaining some income from both sources. Pure tenant families on the other hand, mostly from lowland villages, stood out among all tenancy groups in their participation in wage labor in agriculture, either combined with farming activities (31 percent) or with farming and non agriculture (43 percent).

Pure tenant farmers, for the most operating less than o.25 hectares, indicated the most diversity in income sources, perhaps partly related to the acute seasonality in agricultural labor demand in most of the lowland villages and high demand for wage labor at peak periods.

Among the two major sawah owning groups-operators and non operators-there was surprisingly little difference between smaller and larger owners in major sources of family

Table 6.22. Distribution of Households According to Family Income Status, Tenancy Status and Sawah Area Owned)

Family Income Status*AREA OF SAWAH OWNED (ha) <0.5
0
Absolute LandlessPure TenantSawah Operators3)Non OperatorSawah Operators3}Non Operator
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
1LFarmer2.84.09.911.523.716.7
2Farmer – Farm Laborer6.930.723.51915.58.3
3.Farmer – Farm Laborer3.943.124.21.919.1
4.- Non Agric. Farmer – Non Agric.4.122.142.416.7
5.Farm Laborer26.4一11.9 11.547.725.0
6.Farm Laborer - Non32.821.28.3
NorAgriculture 7. Non Agriculture23.1一_50.0_25.0
100100100100100100
OtheOther (N=)3)..(5).(1).
All Households (N=)All Households (N=)(404)(177)(700)(52)(195){(12)

1) 3 major sources only.

2)Excludes tenant in-out (32 households) and 1o households with land fallow or other statuses.

3) Households in which farming was a forth income source and one large TRIS sugar can non operator.

income. A higher proportion (24 percent) of the larger owner– operator derived family income solely from farming and smaller proportion were involved in farm laboring; nevertheless in both groups quite a high percentage of households derived income from outside agriculture and from farm laboring. The relatively small non operator group, especially those owning less than o.5 hectares of sawah, stood out (in contrast to the absolute landless) in their sole dependence on non agricultural income. One would expect that many in this group were involved in the tenancy market partly because of relatively high returns from non agricultural pursuits.

Among the sawah operating groups, sawah cultivated is the relevant variable to help explain contrasting labor market behavior. But here again one is impressed by the similarities rather than differences between groups (Table 6.23.). Household deriving income from farming alone were slightly more prominent among larger cultivators, and farmer-farm laborers among those operating less than o.5 ha of sawah; nevertheless, differences in the proportions obtaining income from these sources was not large. Owner operators leasing out land in both operating categories were heavily concentrated purely in farming-many of these possible order household heads especially in the small land cultivating group-or combine farming with non agricultural activities helps explain involvement of many of these households, rarely engaged in farm laboring, in the tenancy market.

Among smaller and larger pure tenant households there was remarkably little difference in the distribution of family income sources. Both small and larger tenant operators continued to stand out from other operating groups in their participation on agricultural wage labor activities: over 8o percent of pure tenants families operating more than o.5 hectares of sawah land obtained some income from farm laboring, again presumably many mainly in higher earnings harvest work.

Table 6.23. Distribution of Sawah Operators by Family Income Status and Area of Sawah Operated)

Family Income Status*AREA OF SAWAH CULTIVATED
_<0.5ha Owner
Owner TenantinTenant outPure TenantPure Owner Op.Owner Tenant inOwner Tenant outPure Tenant
Farmer(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
Farmer - Farm Laborer9.8 26.74-928.24321.411.630.02.8
Farmer – Farm Laborer -20.57-731.119.619.83.330.6
non-agriculture Farmer – non Agriculture24.627-59.940.622.326.73.350.0
38.946.552.2 10024.0 10036.641.9 10063.316.6 100
Other{T(N=)100 (4)100100 -100 (1)
All Households (N=)(450)(1)(75)(141)(112)-(a2)-
All Households (N=)(459)(143)(71)(141)(112)(86)(32)(36)

1) Excludes tenants in-out (32 households) and ten households with land fallow or other statuses.

2) Households in which farming was a fourth income source and one large TRIS non operator.

From the data presented above we can conclude that diversity in income earning activities is not significantly influenced by area of land owned or operated among the various tenancy groups. The major contrasts were between tenancy groups irrespective of area of sawah owned or controlled. Between tenancy groups, however, there was little variation in the distribution of major income sources for the various tenancy status groups. The data are presented in Table 6.24 Farming was reported as the major source of family income by the majority of households in all tenancy statuses for both small and larger operators, the single exception being smaller tenant operators.

Even the majority of operators tenanting land out reported farming as their major source of family income. Indeed, the contrast between small and larger operators was much greater than for all income sources with farming, as one would expect, being of greater importance within the larger operating group (ranging from 87 percent of households among owner operators and owner tenants-in 75 percent for pure tenants).

Consistent with findings for the various landowning classes, trade was the major non agricultural source of income for most of the smaller operator tenancy groups, although it was of much less significance among the larger operators. As alluded to above, relatively well paid and stable white collar jobs were of some importance (13 percent of households)

among the operator tenant-out group, a pattern which was also clear for owner non operators.29 Finally some mention should be made of the not insignificant proportion of both smaller and larger pure tenant families whose major source of family income was obtained from farm laboring, a point which underlines once more the importance of farm laboring for this group.

Table 6.24. Distribution of Households According to Major Income Source by Tenancy Status and Sawah Area Operated)

Family Income Status*AREA OF SAWAH CULTIVATED
<0.5 ha
Pure Owner Op.Owner Tenant inOwner Tenant outPure TenantPure OwnerOwnerOwnerPure
L AGRICULTURE11
Farming66.465.569.149.387.487.282.875.0
Farming Laborer6.22.22.916.40.91.216.7
IL NON AGRICULTURE
Construction/Transport6.05.01.513.61.81.23.55.6
Trade15.120.913.215.06.35.6.
White Collar2.23.613.23.6271.213.8.
Other{3)4.02.92.10.93.52.8
Sub Total non-Agriculture(27-3)(32.4)(27.9)(25-3)11.711.417.38.4
Other(4)(1)..(1)(1)
100100100100100100100100
(N=)(459)(143)(71)(141)(112)(86)(32)(36)

1) Excludes, non wage income earners (1o4 households), tenants in-out (32 households) and owners not cultivating level or other's tenant statuses (10 households).

2) Includes household industry, services and manufacturing wage labor. 3) See note to Table 6.23.

28 The distribution of secondary income sources is shown in Appendix-Table 6.15.

Intervillage Variations

In the above discussion, to simplify we have intentionally refrained from looking at specific village patterns and made only passing reference to upland and lowland variations in employment and income earning activities. The major upland and lowland contrasts in land ownership and tenancy were dealt with in the previous section, and the main differences in employment and income structure briefly summarized in the introduction to this paper; they are well documented in previous SAE research. Most interesting, of course, is how these patterns have changed over time, a subject on which we are unable to present data at this stage of the analysis. We will very briefly allude to some possibilities here and focus especially of some of the village specific patterns which can only be analyzed more rigorously when more data becomes available. The data on which this discussion is based is included in Appendices 6.16. and 6.17.

Looking briefly at inter village variations in family income status (Appendix-Table 6.16.) the quite marked role of non agricultural income sources, rivaling that of farm laboring, among landless families appears to be a relatively new development. Lowland villages II (Lanjan) and IV (Sukosari) are especially prominent in this respect, with well over 7o percent of landless families involved outside agriculture, primarily in becak driving (despite the efforts of city officials to control this activity in recent years) in the former and tobacco processing in the latter (Sukosari was the only village in which manufacturing wage labor is significant). The large proportion of smaller and larger farmers involved in wage labor activities is primarily a lowland phenomena, being especially marked in the East Java Village Gemarang (Village III) where cropping is most intensive and yields high compared with other villages. The one exception is upland Village VI (Gunungwangi) where over 5o percent of even the larger owners (o.5 ha and above) are involved in farm labor, many of them temporarily migrating at harvest and cultivation time to nearby villages. Partly because of the diversified agricultural base in the upland villages, we find very few households involve in pure farm laboring or pure non agricultural activities, quite a high proportion even of landless households combining these pursuits with agriculture.

With respect of major sources of family income (Appendix-Table 6.17.), farm laboring is only important among landless in the lowland (though also of some significance in Village VI mentioned above). Village III (Gemarang) stands out once again with over fifty percent of landless households depending on farm laboring as a major income source. Farming is of overwhelming significance among all sawah owning groups, the one major exception being Village VII (Malausma) in which quite a high proportion of even the larger farmers obtained most of their family income from trade in Semarang, many of these families presumably involved in land leasing arrangements. Mention might also be made of white collar work in Sukaambit (Village V) conducted by around 15-2o percent of households in all land owning classes (even the landless), and probably a major explanation for the predominance of tenancy contracts in this village as note in Section C.

In general, looking at the data by village, there is no doubt that some of the marked lowland-upland contrasts noted in the baseline studies continue prevail. Nevertheless, one is struck also by intervillage variations related in part to tenancy patterns discussed in Section C, cropping intensity and sawah productivity, and to historical and locational factors affecting the types of economic opportunities taken advantage of in specific villages. We have only begun to describe some of the variations in employment structure in this paper, explanation must also await further analysis of the recensus data.

Concluding this section on income sources, one major point stands out. From the respondent's reporting of the contributing of various kinds of economic activity to household income, farming activities related to the control of sawah land are overwhelming significance. While there has undoubtedly had been an expansion of off farm employment activities mainly in the trade sector, it is clear that for the majority of households these activities only provide a secondary source of family income.30

Returning to some of the questions raised in the introduction to the section, it does seem that involvement of small farmers in land tenancy arrangements is related, though not as closely as was expected, to access to non agricultural employment opportunities. Relating the findings to micro data, one point might be mentioned. The substantial shift of individuals out of agriculture recorded in the national survey data may actually overstate the importance of rural economic transformation. While some households members, especially among the younger age groups may have shifted out of agriculture it is likely that, in predominantly sawah villages which have taken advantage of new agricultural technology in the past decade, family income continue to depend mainly on rice cultivation. We need, as mentioned above, more data to sustain this point but the data do suggest that occupational multiplicity with farming as a base continues to be much greater than diversification of major income opportunities, as the studies of the mid seventies suggest.

29 The latter are not in Table 6.24. Over 25 percent of owner non operator families derived income from white collar occupations.

30 We should reiterate, of course, the probable bias in respondents answers, with a tendency to overstate the importance of higher status farming activities; the above conclusions will need to be checked from income data collected in the survey. Nevertheless, it seems unlikely that this very dominant pattern will be altered radically by such biases.

F. Conclusion

Taking the sample as a whole, the data reminds us once again of the three major characteristics of sawah ownership patterns in Java: on average very small holdings, a high proportion of landless and relatively unequal distribution. Approximately one third of landless households gained access to sawah land through tenancy arrangements and just under 25 percent of all sawah owners (the large majority owning less than o.375 ha) increased operational holdings through the tenancy market. Operational holdings were, thus, more evenly distributed than sawah owned even among owners, and the net effect of tenancy arrangements was to increase the proportion of households obtaining some income directly from sawah land by about five percent. Nevertheless parcels of sawah cultivated were small, on average slightly smaller than owner operated plots, and the large majority distributed through share cropping arrangements.

Looking at one indicator of labor market structure only (sources of family income) the predominant pattern was multiple sources from combinations of farming, farm laboring and non agricultural activities. Relatively few households had moved out of agriculture altogether and, indeed, the majority reported farming as their major source of family income. Sawah owning households, however small their plots of land, were for the most part not prepared to move entirely out of agriculture, perhaps both because of relative security and high earnings in sawah agriculture.3i Although this paper did not look at sectors of employment for individual household members, preliminary analysis suggest the majority of both wives and children of household heads in land owning classes continued to channel the main share of their labor inputs into farming (See Wiradi, Manning and Sri Hartoyo, 1984). This implies that both farm laboring and non agricultural employment provide sources of income mainly in of peak periods.32

We have noted some major contrasts in the lowland and upland villages with respect to landlessness, tenancy and sources of family income. Higher landlessness, less equal distribution of sawah land and greater family labor involvement in wage labor (both within and outside agriculture) characterized most of the lowland villages. Nevertheless, although the patterns of tenancy differed between the two groups of villages (landless in the lowland, small owners in the upland, leasing land in), rates of tenancy were relatively similar and despite the smaller average size of holdings in the upland, distribution of cultivated land was not markedly more equally distributed than in the lowland.

Within the lowland and upland groups, considerable intervillage variations occurred in ownership, tenancy and employment structure. Owing to the small sample of villages surveyed we should be wary of drawing conclusions for all Java on lowland-upland differences in these phenomena.

Only a relatively small number of variables covered in the recensus questionnaire have been analyzed in this paper. As noted, tenancy patterns tend to be determined by a complex range of factors and subject to significant changes over relatively a short time span. Nevertheless, we need at least to incorporate in the analysis basic household characteristics in seeking to explain differentials in participation in the tenancy market, and the interactions between the tenancy and labor markets. Other materials from the recensus still to be analyzed includes the terms of tenancy contracts, relationship between owner and tenant, and characteristics of both; migrations patters and occupation of migrants are also worth examining further, especially in the context of income generated in rural as against urban areas.33

What are the major dimensions of community change which might be investigated through comparisons with the baseline study? It is unlikely that we will encounter major changes in sawah ownership distribution over a 6-7 year period, but changes in tenancy interrelating with household labor market strategies are likely to be of some significance.34 Finally, the previous preliminary report (Wiradi, Manning and Sri Hartoyo, 1984: Ch. IV) showed a significant decline in farm laboring occupations balanced by expansion in non agricultural jobs; the key issue here is how these changes have influenced the relative economic status of various ownership and cultivation classes. Analysis of the resurvey data indicates substantial increases in the share of income of hours worked in higher earnings non agricultural activities in the sample for all land owning classes (Saefudin and Yuni Marisa, 1984). Comparison of the recensus and baseline census data (using ownership of consumer goods as an indicator) can throw light on the extent to which these changes are general to the communities as a whole. Relevant questions include what age-sex groups and experiencing upward economic mobility, what type of occupations and in which locations are substantial gains being made, and how has this affected the distribution of wealth within the communities. Such analysis will enable us to separate out the gainers and losers overtime pertaining to the complex patterns of employment observed in this paper.

31 It is quite likely that a different pattern would obtain in predominantly dry land agricultural villages, with total sectoral shifts being of greater significance.

32 This 'counter seasonality' pattern is discussed in Husein Sawit and Djoko Triono (1984), from analysis of survey data on labor allocation strategies of families engage in farm laboring activities in five of the villages.

33 This subject has been analyzed separately by Colter (1984).

34 Preliminary analysis of the baseline data suggests no clear pattern of change among villages in the distribution of tenancy contracts; we have not at this stage related this data to changes in source of income and occupation.

References

Booth, Ann. 1983. "Population Growth and Agrarian Structure. Some Evidence From Asia in 2oth century". Paper, presented in a seminar on "Off-Farm Employment in the Development of Rural Asia", Chiangmai, Thailand, 23-26 August. Collier, William L. et. al. 1973. "Recent Changes in Rice Harvesting Methods," Bulletin of Indonesian Economic Studies (BIES), 9 (2), pp. 36-45. Collier, William L., Gunawan Wiradi and Soentoro. 1974. "Choice of Technique in Rice Harvesting', BIES 1o(1), pp. 106-120. Colter, Jusuf M. 1984. Ciri-ciri dan Pola Tenaga Kerja Migran dari Daerah Pedesaan (Characteristics and Employment Pattern or Rural Migrants), Survey Agro Ekonomi, Bogor (draft). Geertz, Clifford. 1963. Agricultural Involution, University of California Press, Berkeley. Gunawan, Memed et. al. 1979. Penyediaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja di Sektor Pertanian (Labor Supply and Demand in Agriculture). Report No. o2/79/L SDP, Survey Agro Ekonomi, Bogor. Hart, Gillian. 1978. "Labor Allocation Strategies in Rural Javanese Households", Unpublished Ph.D. Disserta-

Collier, William L. et. al. 1982. Accelerate Rural Development in Java: From Village Studies to a Macro Perspective of Rural Java, Occasional Paper No. 6, Rural Dynamics Study, Agro Economic Survey, Bogor.

Frank, E. 1979. "Produksi dan Pemasaran Padi di Daerah Indramayu". Translation of Paper, presented at the Workshop on Rural Socio-Economic History, Cipayung, 22-24 January.

tion, Cornell University. Hugo, Graeme. 1978. Population Mobility in West Java, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Ihalauw, John and Widya Utami. 1973. "Some Consequences of Small Farm Size," BIES, 9(2), pp. 45-66. Kasryno, Faisal (ed.). 1983. Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Pertanian dan Tingkat Upah (Trends in Labor Absorption and Wages in Agriculture), Studi Dinamika Pedesaaan, Survey Agro Ekonomi (draft). Kano, Hiroyoshi. 1977. Land Tenure System and The Desa Community in Nineteenth Century Java. Institute of Developing Economics, Tokyo, Special Paper No. 7. Kroef, JM van der. 196o. "Land Tenure and Social Structure in Rural Java", in Approaches to Community Development Vol. 25 Chapter IX. Lluch, Constantino and Dipak Mazumdar. 1983. Wages and Employment in Indonesia, World Bank, Washington. Penny, D.H. and Masri Singarimbun. 1973. Population and Poverty in Rural Java, Cornell University, Ithaca. Rozany, Nurmanaf, et. al. 198o. Labor Mobility in Rural Areas: A Case Study of Seasonal Migration and Changes of Jobs in Rural Area if Cimanuk River Basin, West Java. Rural Dynamics Series No. 13, Agro Economic

Hortsmann K. and W. Rutz. 1971. The Population Distribution on Java 1971, Institute of Developing Economics, Tokyo, IDE Statistical Data Series No. 29.

Sawit, Husein, M Yusuf Saefudin and Sri Hartoyo. 1984. Pengembangan dan Pola Musiman Peluang Kerja Rumah Tangga di Pedesaan Jawa (Expansion of Employment Opportunities and Seasonality Among Javanese Households), Paper presented at the National Seminar on Rural Employment and Entrepreneurial Opportunities, Centre of Rural Studies, Gadjah Mada University, 10-11 August.

Survey, Bogor. Temple, Gordon. 1975. "Migration to Jakarta," BIES, ii(1), 76- 81.

Saefudin, Yusuf and Yuni Marisa. 1984. Perubahan Pendapatan dan Kesempatan Kerja (Income and Employment Change), Agro Economic Survey, Bogor (draft).

Sinaga, RS. 1978. Implication of Agricultural Mechanization for Employment and Income Distribution: A Case Study from Indramayu, West Java. Rural Dynamics Series No. 2, April.

Sinaga, RS, and Benjamin White. 1979. "Beberapa Aspek Kelembagaan di Pedesaan Jawa dalam Hubungannya dengan Kemiskinan Struktural," Bulletin PERHEPI (Bogor) II, No. 2, Desember.

Teitler, Ger. 1979. Daerah Cimanuk Dibawah Penguasaan Kolonial-Gambaran Sinkat Tentang Beberapa Kecenderungan Administratip, Translation of Paper Presented at the workshop on Rural Economic History, Cipayung (West Java), 22-24 January.

White, Benjamin. 1976. "Production and Reproduction in a Javanese Village", Unpublished Ph.D. Dissertation, Columbia University.

White, Benjamin and Gunawan Wiradi. 1981. Land Tenure in West Java: a case study with some historical notes on the Cimanuk River Basin, Paper Presented at the Policy Workshop on Agrarian Reform in Comparative Perspective, Sukabumi (West Java), 17-3o May.

APPENDIXES

Appendix-table 6.1. Distribution of households by sawah owned, and by village, re-census, 1983

Nb. ofPercentage of HouseholdsMean (HH)
LandlessLandowners
HH (N=)<0.250.25-0.50-1.0+
Wargabinangun a. (%) HH b. (%) LO16574-511.5 45.24.8_3.55.5100 1001
c. (%) Area19.0119.0 8.714.3 14-721.4 67.6100。0.1980.734
II. Lanjan a. (%) HH28.016.2121.912.921.0100
a. (%) HH b. (%) LO22.5130.517.929.1100
c. (%) Area3.913.715.167.31000.5540.770
III. Gemarang8113-715.158.7
a. (%) HH65.39-410.810.83-7100
b. (%) LO127.031.131.110.8100
c. (%) Area16.115.031.747.1_1000.2060.509
IV. Sukosari15.0314_8
a. (%) HH61.730.4410.14.83.0_100
b. (%) LO63.021.010.06.0_100
C. (%) Area26.121.822.429.711000.2060.590
V. Sukaambit1一十1.80.59
a. (%) HHH31.330.410.14.83.0_100
b. (%) LO160.626.58.34.6_1005
c. (%) AreaArea125.431.520.622.5_1000.1500.310
VI. Gunungwangivangi114_
a. (%) HHHH23.742.020.713.10.5_100
b. (%) LO5155.027.117.20.7_100
c. (%) AreaAr121.833.237.07-9_1000.2330.295
VII.MalausmaArea1L833-237_o30.2
II.Malausmaa1_o
a. (%) HHHH2.463.120.99.24-4100
b. (%) LOLO164-721.49.54-4_100
c. (%) Area0.Ara129.322.920.327.5_1000.3010.309
II. Ciwangiz) Area22419322.92A_80.3
VIII. Ciwangiangi1。167_
a. (%) HH(%) HH120.950.016.17.65.4100
b. (%) LO(%) LO163.320.39.66.8100
C. (%) Area123.621.919.41000.2460.311
C. (%) Area OVERALL(%) Area1615123.621.919135-11000.

Appendix-table 6.2. Pearson product moment correlation coefficients between area of sawah owned and selected indicators of economic status by village (sawah owners only)

VillageALL
1 WargabinangunII LanjanⅢI GemarangIV SukosariV SukaambitVI GunungwangiVII MalausmaVIII Ciwangi
1. All dry agricultural land owned0.18*0.110.66**0.160.67**0.40**0.50**0.54**0.23**
2. Allhouse garden (including0.46**0.080.080.140.55**0.140.41**0.57**0.23**
house)(m²) 3. Value of farm animals (Rp)0.50**-0.050.20*0.140.22**0.0020.120.47**0.19**
4. Value of consumer durables0.49**0.41**0.68**0.38**0.29**0.61**0.26**0.39**0.27**
(Rp'000,-) (N=)(44)(151)(73)(100)(132)(151)(201)(177)

Appendix-table 6.3. Mean area of dry land (dl) owned and percentage of household who own o.25 ha or more of dry land, by area of sawah owned and by village, re-census, 1983

VillageGroups of Area of Sawah Owned
00 <0.25<0.25 0.25 < 0.500.25 < 0.500.500+All Households
I. WargabinangunI. Wargabinangun11
(ha)Mean dry land owned0.0210.180.0880.0990.024
% HH owning DL ≥ 0.25 ha% HH owning DL ≥ 0.25 ha0.00.025.06.71.8
(N=)(123)(19)(8)(15)(165)
II. Lanjanan
(ha)Mean dry land owned0.0220.0230.0300.0560.035
% HH owning DL ≥ 0.25 ha% HH owning DL ≥ 0.25 ha0.00.02.27.02.9
III. Gemarang(N=)(59)(34)(46)(71)(210)
III. Gemarang Mean dry land ownednarang
(ha)Mean dry land owned0.0340.0590.0550.1240.053
- % HH owning DL ≥ 0.25 ha- % HH owning DL ≥ 0.25 ha1.45.04.49.73.3
IV. Sukosari(N=)(139)(20)(23)(31)3.3 (213)
IV. Sukosariosari
(ha)Mean dry land owned0.0200.0410.0410.1930.042
- % HH owning DL ≥ 0.25 ha- % HH owning DL ≥ 0.25 ha1.94.84.825.04.8
V. Sukaambit(N=)(107)(63)(21)(16)(207)
Meaambit0150
(ha)Mean dry land owned0.0630.1690.2910.7320.298
% HH own- % HH owning DL ≥ 0.25 ha5.023.840.076.425.5
VI. Gunungwangi(N=)(60)(80)(35)(17)(192)
Mean dry land ownedgwangd0.0-80.004
(ha)dry land ownicd0.0580.0940.1540.2190.117
• % HH owning% HH owning DL ≥ 0.25 ha6.49.621.063.013-7
VII. Malausma(N=)(47)(83)(41)(27)(198)
Mean dry land owneddry land owned0.0070.0960.18211
(ha)y land owled0.0070.0960.1830.3240.143
- % HH owning DL ≥ 0.25 ha- % HH owning DL ≥ 0.25 ha0.06.227.946.416.0
VIII.Ciwangi(N=)(5)(130)(43)(28)(206)
Mean dry land ownedad owned0.0240.1410.3300.3000.221
(ha)oed0.0240.1410.3390.7000.221
- % HH owning DL ≥ 0.25 ha≥ 0.25 ha0.014.352.862.023.7
ALL VULLAGES(N=)(47)(112)(36)(29)(224)
ALL VILLAGES Mean dry
Mean dry (ha)land owned0.0290.1000.1640.2570.107
-% HH owning DL ≥ 0.25 ha≥ 0.25 ha1.710.223.327.811.7
(N=)(587)(541)(253)(234)(1615)

Appendix-table 6.4. Mean value of consumer durables (cd), percentage of household owning cd less than Rp 25.ooo,-, and those owning more than rp 15o.ooo,-, by sawah owned and by village, re-census, 1983

VillageGroups of Area of Sawah OwnedAll
0<0.250.25 < 0.500.500+Households
1. Wargabinangun_
Mean value CD (Rp (ooo,-)83.04104-979.0445.3118.6
HH owning < Rp 25.000,- (%)27.626.312.56.724.8
HH owning ≥ Rp 150.000(%)13.015.825.060.018.0
(123)(19)(8)(15)(165)
II. Lanjan1
Mean value CD (Rp (ooo,-)83-990.075.5166.4110.9
HH owning < Rp 25.000, (%)27.123.521.79.919.5
HH owning ≥ Rp 150.000(%)10.220.610.933.820.0
(59)(34)(46)(71)(210)
III. Gemarang
Mean value CD (Rp (0oo,-)97.1158.0156.7331.9143.4
HH owning < Rp 25.000, (%)23.75.04.30.01
HH owning ≥ Rp 150.000(%)15.130.030.458.024.4
(139)(29)(23)(31)(213)
IV. Sukosari11
Mean value CD (Rp (000,-)49.891.3186.2421.5104.8
HH owning < Rp 25.000, (%)34.622.20.06.325.1
HH owning ≥ Rp 150.000(%)5.614.354-368.815-4
(107)(63)(35)(16)(207)
V. Sukaambit
Mean value CD (Rp (ooo,-)265.6317.6254.5655.2319.7
HH owning < Rp 25.000,- (%)1.30.00.0
HH owning ≥ Rp 150.000(%)51.763.854.388.260.4
(69)(89)(35)(17)(192)
VI. Gunungwangi
Mean value CD (Rp (0oo,-)160.777-59153.8403.7157.5
HH owning < Rp 25.000, (%)10.610.82.43.78.0
HH owning ≥Rp 150.000,- (%)21.36.039.063.024.2
(47)(83)(41)(27)(198)
VII. Malausma
Mean value CD (Rp 'ooo,-)42.0103-9121.1286.5132.4
HH owning < Rp 25.000, (%)40.013.07.03.611.2
HH owning ≥ Rp 150.000(%)0.023.037.167.931.6
一(130)(43)(28)(206)
VIII. Ciwangi
Mean value CD (Rp '0oo,-)106.7125.0193.6329.0158.5
HH owning < Rp 25.000, (%)29.814.30.00.013-4
HH owning ≥ Rp 150.000(%)25.526.850.082.837.5
(47)(112)(36)(29)
ALL VILLAGES
Mean value CD (Rp (ooo,-)106.9135.5155-4321.1155-1
HH owning < Rp 25.000, (%)24.213.16.34-714-7
HH owning ≥ Rp 150.000(%)17-426.235.258.5_
(587)(541)(253)(234)(1615)

Appendix-Table 6.5. Mean value of farm animals (fa) owned and percentage of households who own fa equivalent to Rp 5o.ooo,- or more, by area of sawah owned and by village, re-census, 1983

VillageGroups of Area of Sawah OwnedAll Households
0<0.250.25 < 0.500.50+
I. Wargabinangun1
- FA Mean Value (Rp (ooo)13.98.944.9213.633.0
- HH owning ≥ Rp 50.000, - (%)6.55.312.533.39.1
(N=)(123)(19)(8)(15)(165)
II. Lanjan
- FA Mean Value (Rp (ooo)14.619.330.220.220.6
- HH owning ≥ Rp 50.000, - (%)6.811.819.68.411.0
(N=)(59)(34)(46)(71)(210)
III. Gemarang
- FA Mean Value (Rp (0oo)25.114.185.3211.157.6
- HH owning ≥ Rp 50.000, - (%)10.810.026.132.315.5
(N=)(139)(20)(23)(31)(213)
IV. Sukosari1
- FA Mean Value (Rp (0oo)21.628.520.9146.733-3
- HH owning ≥ Rp 50.000, - (%)14.015.99-525.015.0
(N=)(107)(63)(21)(16)(207)
V. Sukaambit
- FA Mean Value (Rp (ooo)29.573-161.7152.965.9
- HH owning ≥ Rp 50.000, - (%)18.340.040.058.815.0
(N=)(60)(80)(35)(17)(192)
VI. Gunungwangi11
- FA Mean Value (Rp (ooo)31.338.669.539.143-4
- HH owning ≥ Rp 50.000, - (%)19.128.961.733.327.8
(N=)(47)(83)(41)(27)(198)
VII. Malausma
- FA Mean Value (Rp (0oo)7.232.870.797.148.8
- HH owning ≥ Rp 50.000, - (%)0.023.148.832.129.1
(N=)(5)(130)(43)(28)(206)
VIII. Ciwangi_
- FA Mean Value (Rp (0oo)8.827.587.6120.145.2
- HH owning ≥ Rp 50.00o,- (%)4-316.147.237.921.4
(N=)(47)(112)(36)(29)(224)
ALLVILLAGES””
- FA Mean Value (Rp (ooo)20.535.761.899.943.6
- HH owning ≥ Rp 50.000, - (%)10.935.7 22.432.827.420.6
- HH owning ≥ Rp 50.000, - (%) (N=)10.9 (587)22.4 (541)(253)27.4 (234)(1615)

Appendix - Table 6.6. Distribution Of Households By Area Of Sawah Cultivated, And By Village, Wet Season 1982/83

NDistribution of HH by Area of Sawah Cultivated (%)Mean (HH)
<0.250.25-<0.500.50-<1.01.0+Per HH
I. Wargabinangun a. (X) HH b. (%) Cults54-5 23.319.4 42.7 13.414.5 32.04.8 10.6 15.56.7 14.7 49.60.2360.519
b. (%) Cults1
b. (%) CultsL1
C. (%) AreaL1
II. Lanjan21015.2L18.1 24.8
a. (%) HH b. (%) Cults19.932.3
c. (%) Area2133.068.8
III. Gemarang15.2
b. (%) Cults120.234.634.6 43.2
c. (%) Area2075.020.54
a. (%) HH155.128.52.4 540.1411
b. (%) Cults163.48.7 19.45.3 11.8
c. (%) Area24-721.226.0 28.1
V. Sukaambit19224.50.5
a. (%) HH b. (%) Cults20.80.7 2.8
c. (%) Area19826.8 39.4 48.4 22.444439.213.8 31.21.0
VL Gunugwangi198
a. (%) HH18.727.813.1
b. (%) Cults134.216.2
c. (%) Area39.433.6
VII.Malausma20653.926.210.84-4
a. (%) HH b. (%) Cults11.24.60.2920.307
b. (%) Cults c. (%) Area56.6 25.827.6 30.623.520.1
c. (%) Area2242930.623.5
VIII.Ciwangi a. (%) HH46.017.411.62.7
b. (%) Cults59.222.414-93.4
c. (%) Area1L6814-9 31.53.4 16.60.2291
c. (%) Area25.126.8
c. (%) Area1
OVERALL16151
a. (%) HHs30.932.1
b. (%) Cults46.527.916.98.7_

Appendix - Table 6.7. Distribution of households by sawah owned and by sawah cultivated, wet season, 1983

Sawah cultivated (ha) Sawah0<.125.125- <250.250- <375375- <500.500- 750.750- <10001000- <20002000+TotalRatio of Tout Tin
(1)(6) (5)to to Onop Onop
068.75.610.18.31.03.90.71.40.3100 (587)-
1. <12513.665.813.64.12.10.40.4001000.210.31
2. 0.125 - <0.2508.43.364.111.47.44.00.70.70(243) 1000.180.38
3. 0.250 - <0.3757.31.05.261.85.812.62.14.20(298) 1000.220.40
4. 0.375 - <0.50011.33.211.39.746.812.91.63.20(191) 1000.750.38
5. 0.500 - <0.7506.52.82.85.65.667.33.75.60(62) 1000.350.14
6. 0.750 - <1.00018.80.06.20.06.218.846.93.10(107) 1001.070.07
7. 1.000-<2.00010.00.01.75.03.310.05.058.36.7(32) 1000.600.11
8. 2.000+5.70.00.05.72.92.90.022.860.0(60) 1000.67
Total31.113.018.914.15.29.52.14.3 (70)1.7 (27)(35) 100 (1615)

Appendix - Table 6.8. Distribution of households in sawah cultivation by cultivation and tenancy status (cultivators, wet season, 1982/1983)

Cultivation Area (Ha)Own SawahOthers' Sawah
Owner OperatorOwner Tenant in)Owner Tenant outOwner Tenant inPure Tenat
(1)(2)(3)(4)(5)
% households
26182718
0.125 - ≤ 0.253029 35243131
0.25 - ≤ 0.3752021152227
0.375 -0.5451123
0.5 - ≤ 0.75116171112
0.75 - ≤ 1.00212
1.0+414 116
All Classes7 1005 1001004 100100
Mean (Ha)(571) 0.36(228) 0.28(104) 0.44(228) 0.29(177) 0.35

Appendix - Table 6.9. Distribution of sawah owners and of non-owners by tenancy contracts status and by village (tennant-in, wet season, 1982/83)

Type of ContractWargabinangun (1)Lanjan (II)Gemarang (III)Sukosari (IV)Sukaambit (V)Gunungwangi (VI)Malausma (VII)Ciwangi (VIII)All Villages
-% households
OWNERS
1. Share503059339370529874.5
2. Rent5070416773048225.5
Total (%) (N=)100100100100100100100100100
ION OWNERS(10)(10)(17)(8)(43)(40)(29)(48)(200)
NON OWNERS 1. Share2875.4
1. Share 2. Rent506475100938807875.4 24.6
503625071202224.6
Total (%)100100100100100100100100100
(N=)(42)(11)(40)(1)(28)(16)0(27)100 (159)

Appendix - Table 6.1o. Distribution of households by sawah ownership class and tenancy status

Pure Owner OperatorTenant inTenant in-outTenant outTotalN=
OperatorNon Operator
(1)(2)(3)(4)(5)(5)(6)
<1256126111010023
125 ≤ 25592634810029
25 ≤ 375572538810019
375≤54318721111006
5 ≤ 7556125216100108
75 ≤ 1.039一13321610031
1.0 ≤ 2.042172301010060
2.0+ All4761229610034
All Classes562231091001023{1}

1) Excludes 6 owners with land fallow

Appendix - Table 6.11. Mean sawah leased out by tenancy status and type of tenancy contract

Type of Tenancy ContractMean Area (Ha)All land Leased Out (Ha)
Operator Tenant OutOperator Tenant In-OutNon OperatorTotal AreaMean
Sharecrop0.27 (72)0.25 (17)0.35 (62)45-50.30 (151)
Rented0.781.050.6538.30.76 (50)
Mortgaged(23) 0.21(7) 0.16(20) 0.166.80.18 (38)
All Land(14) 0.38 (104)(12) 0.42 (32)(12) 0.41 (89)90.60.40 (225)

Appendix - Table 6.12. Mean sawah cultivated by tenancy contracts status and by area of sawah owned (sawah owners only), wet season, 1982/1983

Area of Sawah Owned (ha)MEAN AREA OF SAWAH CULTIVATED (ha)
SharecropRentMortgagedCombination
Tenanted SawahAll Sawah(N=)Tenanted SawahAlll Sawah(N=)Tenanted SawahAll Sawah(N=)Tenanted SawahAll Sawah(N=)
<0.250.190.311000.270.43180.310.43210.250.3711
0.25 - < 0.50.260.59390.550.8950.200.55120.621.013
0.50+0.711.19100.441.55160.581.8310.661.362

Appendix - Table 6.13. Mean sawah cultivated in sharecropping rental and mortgage contracts by tenancy status (cultivators, wet season, 1982/ 83)

Type of Tenancy ContractMEAN SAWAH CULTIVATED (ha)
Owner Tenant-inOwner Tenant in-outPure Tenant
Sharecrop0.210.410.34
(N=)(142)(19)(127)
Rent0.390.290.37
(N=)(51)(8)(45)
Mortgage0.330.160.15
(N=)(50)(6)(13)

Appendix-Table 6.14. Distribution of trade activities undertaken by household head and wife of household head by sawah area owned

Household HeadWife of Household
Landless <0.5 haLandless <0.5 ha
Stalls/trade stores large scale traders2919331
Credit and other small scale tradeL274520
Market trading18171129 1215
Hawking40371119 13155
100100100100100100
(N=)769518595220

1) Major occupation in terms of hours worked.

Appendix-Table 6.15. Distribution of sources of income according to minor sources of family income by area of sawah owned)

MINOR SOURCES OF FAMILY INCOME
Sawah Owned (ha)All Sources3)
0<25.25 - <.5-5 - <1.01.0+
AGRICIAGRICULTURE(1)(2)(3)(4)(5)(6)
Fam170173
FaFarmer23.727.017.917.221.423.3
ILFarm Laborer NON AGRICULTURE40.031.633-428.323.833.2
HourebolHousehold Industry301716.213.910.7
ConshConstruction3.9 5.217.1 4.65.912.3
TransTransport522.15.25.0 7.82.44.8
Tradeanspe4.3 10.212.15.2 15.270815.54.5
White Collar1015.220.014-312.8
Otherte ComL1.9 10.90.7 4.81.33.38.31.8
Sub TotalTotal36.341.45.24.4 54.53.56.6
50.341.448.754-754.843.0
(N=)100 (540)100 (703)100 (308)100 (180)100100 (1815)

1) Two minor sources only. Distribution of all minor sources for households with second or third source.

2) Only includes households with two or more sources.

Appendix-Table 6.16. Distribution of Households According to Family Income Status, Village And Area Of Sawah Owned

Village
IILANⅢ GEMIV SUKIV SUKAVI GUNVII MALVillages
Landless 1. Farmer
1. Farmer1L
2. Farmer-farm lab.r-farm lab.2114
3. Farmer-farm lab.-non Agric.rm lab.-non Agric.11413 416
4. Farmer-non agricn agric9
5. Farm laborerlaborer13 819
6. Farm laborer-non agriclaborer-non agri913181418(40)
7. Non agricultureulture_18(40)
100100100100100
(N=)(120)一(104)1(56)(44)(5)(571)
≤0.5 haL
Farmer1392010
2.Farmer-farm lab.2811522
3. Farmer-fa3. Farmer-farm lab-non Agric.28122
4. Farmer-non agric4. Farmer-non agric12139
5. Farm laboreranmlaborer1211
6.Farm laborer-non agric12
7. Non agriculturevicdure1213
100一100100100一100
1(t1o)(123)(778)
L Farmer122
2. FarmeFarmer-farm lab.15114
Farmer-farm labFarmer-farm lab.-non Agric.8417
3- 4- Farmer-non agricn agic54143
Farm laborer12
Farm labonerFarm laborer-non agric11
7. Non agriculturelture8I2
Non aghculture1__十_一2
1100100 (224)
(N=)(13)1(2

Appendix-table 6.17. Distribution of households according to major source of income by village and area of sawah owned

WARII LAN GEMⅢIV SUKIV SUKAVI GUNVII MALVIII CIWAll Villages
Landless一
tL FarmerFarmer291625730-211927
2. Farm-laborer2. Farm-laborer333352372734
Household in3. Household industry二-155603
4. ConstructionConstruction89467116
5. TransportTransport1025355118
6. TradeIrade11952020a25s6
7. White collarMhite collar22525194
8. Other non agric.77492277
100100100100100100100100100
(N=)(117)(57)(138)(102)(44)(5)(53)(46)(562)
≤0.5 ha5
1LFarmer527563787054646064
Farm-lal2. Farm-laborer16101349266
Househol3. Household industry3-12552
4. Construction4. Construction15165264
Transp5. Transport4331-242
6. Traderade16911911311016s6
7. White collarhite collar12-54-11844
er hon aght.8. Other non agric.121342
100100100100100100100100100
_(N=)(25)(80)(38)(82)(122)(171)(96)(136)(750)
tLFarmer709480888658698482
2. Farm-laborerrm-laborer4---7-1
3. Household industry3. Household industry6---1
4. ConstructionConstruction-----1
5. Transportansport-3--5---1
6. Tradede10.4-5221387
7. White collarhite collar20.86515137
8. Other non agric.8. Other non agric.4-----5
0100100100100100100100100
(N=)100 (10)(68)(25)(≤6)(207)

Agrarian and Nonagrarian Bases of Inequality in Nine Javanese Villages Benjamin White and Gunawan Wiradi

A. Introduction

Between 1968 and 1973 Indonesia's Agro Economic Survey carried out regular surveys of fixed samples of farm households in twenty selected villages in the main rice-producing regions of Java. Summarizing the results of the first three seasons of these surveys (1968/69-1969/7o), Sajogyo and Collier commented: "Although sample farmers have responded as well as local situations and incentives permitted in adopting the new high-yielding varieties, there is no picture yet of any 'green revolution' by Java's paddy farm operators" (Sajogyo and Collier 1972:43).

In 1981 the Agro Economic Survey research team had the opportunity to revisit nine of these twenty sample villages. By this time virtually all paddy cultivators were using modern rice varieties (MV hereafter), greatly increased inputs of chemical fertilizers and insecticides, and had achieved impressive yield increases, suggesting that in these villages as in the rest of Java Green Revolution production is now firmly and successfully established after an initially shaky start. Comparison of these two studies therefore offers an unusual opportunity to examine changes in agrarian economy and agrarian structure in the nine villages, during a period which has seen profound changes not only in agricultural production but also in state policies and in the organization of economic and political life at the local and national levels.

Multiple-village resurveys of this kind have both advantages and disadvantages compared to other types of research. The inclusion of nine villages, scattered across the three provinces of Java (see Map 1), permits us both to examine local variations (which, as we will see, are considerable) and also to draw some cautious conclusions about the general directions of change. However, the use of material of this kind for analysis of the processes and mechanisms of agrarian change presents many problems. First, neither the baseline nor the resurvey studies were designed specifically for this purpose. The baseline surveys consisted mainly of traditional farm management questionnaires; the 1981 resurveys, carried out as part of a series of Research Training Workshop on Land Tenure and Agrarian Relations, come closer to what is needed but still leave many gaps. Second, the inclusion of nine villages, while allowing more detailed analysis at community level than largescale sample surveys, does not permit the depth of intensive single-village studies such as those of Hüsken² and Anan Ganjanapan,3 particularly with regard to qualitative material. While participant observation, informal interviews, and the writing of field notes have been a regular feature of the Agro Economic Survey's field research alongside questionnaire surveys in both periods, much of this qualitative information has not been preserved. Third, the sampling procedures differed in the baseline and resurvey studies, so that comparisons over time must be treated with caution. Furthermore, we are dealing with two 'time-slice' studies separated by ten years rather than a systematic long term study involving regular monitoring of changes; while it is possible to identify many changes during this period, it is rarely possible to document precisely when, why, or how they have occurred.

Given the data at our disposal, our analysis is restricted to the economic rather than the political, social, and ideological aspects of agrarian change. We first examine changes in paddy production and in the ways in which paddy incomes are distributed among the different landholding and landless classes; although many of the villages show a high degree of economic diversification, paddy is still the largest single source of incomes in all villages, with paddy incomes representing about two-thirds of all agricultural incomes and more than one-fifth of all incomes. Our analysis shows that although the agricultural sector by now generates incomes more or less sufficient to maintain the rural population at a minimal level of living, the great majority of these incomes are captured by a minority of larger landowning households (large' in the context of Java meaning those owning more than 1.o ha) leaving the majority of households with farm and/or agricultural wage incomes which do not provide even minimal levels of reproduction. This picture of stark inequality and widespread poverty in conditions of agricultural productivity growth is altered, but only partly so, by the inclusion of nonfarm income sources in the analysis. Patterns of nonfarm income distribution tend to reflect, though in more muted form, the inequalities observed in the agricultural sector. Particularly for landless households they are a far more important source of income than agricultural sources. These patterns (which are subject to great variation between villages) provide grounds for questioning attempts to define rural 'classes' or the nature of rural 'classness' itself on the basis of agricultural production relations alone.

In attempting in a short paper to analyze agrarian conditions in nine villages at two points in time, we—and in turn our readers—face a difficult problem of presentation. Given the wide variations between villages, no useful purpose is served by lumping them together in 'average' form except for certain restricted purposes. We have therefore presented the quantitative data for each village separately, but in as abbreviated form as possible, in a series of tables covering all nine villages; this unavoidably requires straining the reader's patience and eyesight with a number of tables in 'cinemascope' form. For those allergic to such tables we have tried to make the text as intelligible as possible on its own account.

Finally, to avoid possible confusion, readers should note that while we speak of nine 'villages' in the analysis which follows, our household-level data are in fact derived from surveys of parts of villages, comprising one or more hamlets or 'neighborhoods' numbering less than 2oo households (1971) and less than 15o households (1981), (as described in note I). 'Villages' in Java (i.e., the administrative units called desa or kelurahan) number normally several hundred and often over a thousand households; the following analysis describes patterns of change and inequality at 'neighborhood' rather than at desa level.

1 Cf. Hüsken and White in Hart et. al. Agrarian Transformations: Local Processes and the State in Southeast Asia. Berkeley: Unfiversity of California Press, 1989. Chapter 12.

2 Cf. Hüsken in Hart et. al. ibid. Chapter 14.

3 Cf. Ganjanapan in Hart et. al. ibid. Chapter 5.

B. General Description of the Nine Villages

The sample villages are evenly distributed between the three provinces of Java and well dispersed within each province, each in different kabupaten (districts) and at some distance from each other (see Map 7.1). Five of them lie in lowland plains close to sea level (among them, Wanarata is close to the coast and about one-fifth of its household heads are engaged in marine fishing); the remainder are in more elevated and hilly regions (see Table 7.1) but still within the range at which MV rice performs well. Columns 2-5 of Table 7.1 provide some information on the accessibility and the crude and agrarian population densities of the villages. Although all of the villages can be reached by motor vehicle, three of them have no regular public transport service, not lying on the routes of the small 'Colt' passenger vans or pickup trucks which have spread rapidly in rural Java during the 197oS. There is great variation in population and agrarian densities, as shown in columns 4-6 of Table 7.1: Mariuk in West Java, for example, has barely two-thirds and Janti (East Java) almost three times as many people per cultivated hectare as the all-Java average of 11. Variations in the availability of sawah (irrigated, or in the case of Sentul rain-fed, rice terraces) per household bear little relation to average operated holdings per cultivator household (columns 6-7), which may be three times larger than the all-household average in villages such as Mariuk and Rowosari where high rates of landlessness are found.

All of the above indicators of population pressure on land resources in turn do not seem closely related to average percapita incomes, to the incidence of poverty (indicated in this case by per-capita incomes of households below 32o kg milledrice equivalent per year), or to the proportion of household incomes derived from nonfarm sources (columns 8-1o). The high proportions of average incomes derived from nonfarm sources (more than 5o% in six cases, close to 5o% in two cases, and 33 in the single case of Mariuk) serve as an important reminder that analyses of 'agrarian' differentiation, even in main rice-producing regions such as those represented by the sample villages, cannot limit themselves to the agricultural sector alone.

The most common cropping pattern on sawah in 1981 was simple double-cropping of paddy in all villages except one (Jatisari) which has achieved the more intensive pattern of five paddy crops each two years and another (Sentul) whose rain-fed sawah permits only a single paddy crop followed by fallow. Three villages (Kebanggan, Geneng, and Janti) lie within the catchment area of sugar factories and between 2o and 35% of their sawah is reserved in rotation for sugarcane cultivation as it has been since the colonial period. This land was formerly rented to the factories by its smallholder owners and its cultivation undertaken by the factories using wage labor, but since the introduction of the new TRI or TRIS (smallholder sugarcane intensification) programs in the late 197os sugarcane is now cultivated by groups of smallholders themselves and sold to the factories.

Table 7.1 General Data on the Nine Case Study Villages:1981

VillageDistrictElevation (meters above sea level)Distanceto sub-district town (km)Acces to public motor tansportPopnguelmAgrarlan density (pers ons per cultivated ha)Sawah per house hold (ha)Sawah per cultivator household (ha)Average per capitaincome RPp 6oooyr}HousehertyTotalincomefrom nonfarm sources
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)RPp 6oooyr} (8), e (9)
WEST JAVA(8)G(10)
SentulSerang25281290.440.575775%67%
MariukSubang10865870.531.5212444%33%
JatisariCianjur3506+865100.370.5114040%48%
CENTRAL JAVA一
RowosariKendal861437190.190.6010149%69%
KebangganBanyumas3257*1481150.240.5910246%59%
WanarataPemalang3127413100.210.338754%54%
EAST JAVA25%
SukosariJember31241300170.370.7420525%55%
GenengNgawi532*1230150.250.5414822%45%
JantiSidoarjo74+1842310.120.3119913%63%

Source : Resurveys, 1981

a Households with per capita income in 1981 bellow 32o Kg milled-rice equipment per year at local prices (approximately Rp. 62.5oo per capita).

C. Changes in Paddy Technology and Productivity: 1971-1981

Given the long history of double-cropping in most of the villages, there have been relatively few increases in cropping intensity. The major thrust of intensification in all villages has been in raising paddy yields through increased use of modern inputs. The use of either 'national improved' or 'modern' varieties (the latter being those originally diffused from IRRI) was already quite widespread in many villages by 1971, as may be seen in Table 7.2. In all the irrigated villages (i.e., all except Sentul) even greater numbers of farmers were already using chemical fertilizers (column 4); a few farmers in some villages had used them in small quantities since the late 195os and in the occasional case since the 193os (Agro Economic Survey 1972). Thus, between 1971 and 1981 changes in modern input use, though considerable, have been quantitative rather than qualitative. By 1981 all paddy farmers were using MVs and furthermore planting them on all the sawah, excepting only the occasional small plot reserved for good-tasting or glutinous (ketan) varieties for use on special occasions; the single exception is Jatisari, in which about 1o of farmers continue to produce local varieties and a single crop, a portion of upland terraces in this region being officially designated for the traditional 'Cianjur' varieties which fetch high prices in urban markets. Fertilizer use is now also universal (column 5) and dosages have doubled or more than doubled in many villages (columns 6-7), reaching the high levels of more than 4oo kg/ ha in Janti and Geneng.

These changes, together with insecticide use, the shift in the late 197os to pest-resistant MVs, and associated Green Revolution practices such as straight-row planting and more frequent weeding, have resulted in the marked yield increases which can be seen in Table 7.2 (columns 8-9). These increases on the one hand are remarkable evidence of the ingenuity of Java's farmers-despite small farm sizes, widespread illiteracy and the uneven record of the various agencies whose task is to serve them in the application of science in the process of production. This applies to both smaller and larger farmers, to both owner-operatorsand tenants (technology adoption and yields are not markedly influenced by the form of land tenure, cf. Sajogyo and Collier 1972:14), and to both men and women (the latter being important decision-makers in agricultural production, cf. White and Hastuti 198o). On the other hand, the single most important economic factor promoting yield increases has undoubtedly been state pricing policies, in particular the massive fertilizer subsidy which since 1972 has roughly halved the real price of fertilizer. In 1971 farmers in the nine villages paid between 1.16 and 1.65 kg paddy equivalent for each kilogram of fertilizer, while in 1981 they paid only between o.61 and o.75 kg (Masjidin Siregar and Aladin Nasution 1984:135).

Mechanization in paddy cultivation has occurred in only two villages. In Mariuk, the area of sawah prepared with tractors had risen from a very small proportion in 1971 to more than 90 in 1981. This development seems related to the stricter cultivation schedules (shortening the land-preparation period) resulting from the improved irrigation system already mentioned. In Geneng, tractors are a more recent innovation and coincided with the introduction since 1978 of water pumps for dry season cultivation; these pumps like the tractors are purchased by larger farmers (in most cases, with subsidized bank credit or dealer credit) and used both on their own fields and for hire to other farmers. Tractors in this village were at first used solely for land preparation and for the first plowing, while animal power was used for second plowing, harrowing, and puddling. After some years, as government promotion of uniform planting schedules (for purposes of water rotation and crop protection) made the cultivation season shorter, tractor owners found their profits from tractor hire also shrinking and began to use the engines to power irrigation pumps, which analysis shows to be more profitable (Masjidin Siregar and Aladin Nasution 1984).

Table 7.2 Changes in Paddy Cultivation Practices and Yields: 1971-1981

Paddy farmers using new varietiesPaddy farmers using chemical fertilizerAveragefertilizer dosage (kg/ha)Average paddy yields (t/ha)
1971, NIV (1)1971, MV (2)1981, MV (3)1971 (4)19811971 (6)1981 (7)1971 (8)1981 (9)
West Java11一
Sentul87%3%100%19%100%n/an/a1.12.0
Mariuk23%6%100%89%100%1352572.53.8
Jatisari323%93%81%100%277350344.3
Java Rowosari24%6%100%54%100%582053.54.6
Kebanggan22%100%96%100%1743272.83.5
Wanarata92%62%100%78%100%1213922.93.0{
4-3°
East Java__
Sukosari2%96%100%84%100%n/an/a3.04.7
Geneng1%54%100%96%100%1765743.15.2
Jantir%11%100%92%100%2134442.75.2

Sources : Agricultural census, 1971 (cols, 1, 2, 4); sample survey, 1971 (cols. 6, 8); resurvey 1981 (cols. 3, 5, 7, 9).

Note : 1971 and 1981 refer to wet seasons 1970-1971 and 198o-1981. NIV = national improved varieties, MV = modern varieties; n/a = not available

aActual yield including harvest failure

b Estimated normal yield

Other technological changes universal in the nine villages, which like tractors affect not so much productivity as labor absorption, include the shift from hand weeding to the use of rotary or toothed weeding implements (made possible by straight-row planting), the almost universal shift from fingerknife (ani-ani) harvesting to sickles, and in paddy processing the rapid spread of small diesel-powered rice-hullers which began in the late 196os and by the mid-197os had almost completely replaced hand pounding, previously an important source of income for women of poorer households.

D. Changes in the Paddy Earnings of Farmers and Hired Labor

We will first examine changes in the quantities and shares of paddy incomes accruing to 'farmers' on the one hand and 'hired labor' on the other during this period of substantial productivity growth, before discussing changes in land tenure, labor use, and labor arrangements which underlie these changes.Table 7.3 shows how much of the total available income from paddy production in 1971 and 1981 (after deducting all nonlabor production costs) went into the pockets of farmers and hired laborers respectively, in seven of the casestudy villages. (For Sentul and Sukosari these data are not available.) 'Farmer's share' in this case means a Chayanovian bundle of 'returns to land, family labor, management, and capital' (i.e., without the fictive separation of these into imputed land rents, interest, and family-labor wages), and 'hired labor's share' is the total actual wages paid out in cash or kind per hectare. In 1981, the farmer's share from each hectare of paddy production was generally more than 6o of production and hired labor's share generally less than 3o% (the remaining roughly 1o% representing nonlabor input costs, which have proportionately declined since 1971 with the help of fertilizer subsidies); in 1971 the ratio was more favorable to hired labor in

Table 7.3 Changes in Paddy Income Shares (per Hectare) of Farmers and Hired Laborers: 1971-1981

Shares of total production received 1971 (%)Shares oftotal production received 1981(%)Percentage change 1971-1981
(1)Hired labour (2)Other inputsFarmer (4)Hired laborOther inputs (6)Yield per haFarmer shareHired labor share
West Java(5)(7)(8)(9)
Sentul---+92.
Mariuk533611563113+51+62+27
Jatisari52371166268+25+61+13
Central Java
Rowosari60328612910+31+34+20
Kebanggan602713622414+27+34+35
Wanarata562717652213+49+73+24
East Java
Sukosari------+57--
Geneng493417453718+66+55+77
Janti433522612712+91+168+49

Source : Sample survey 1971; Resurveys, 1981

all villages except Geneng (columns 1-4). Analyzing the same data from another angle (columns 5-7), it is clear that in all villages except Jatisari, the absolute quantity of (real) wages paid out per hectare has increased' in all villages except Geneng, however, the farmer's paddy income per hectare has increased more, and hired labor's less, than paddy production. These data therefore indicate a growing divide between 'farmers' on the one hand, and 'hired laborers' on the other, in terms of their relative ability to command incomes from paddy production. In practice, as we shall see below, many smaller farm households also hire out their labor and thus acquire income from both these sources.

In later sections we will examine changes in hired labor use, wage rates, and labor arrangements which influence the incomes of hired workers in paddy production. First, however, we will discuss the evidence of changes in patterns of land control, since these determine both the distribution of paddy incomes among farm households and also the separation between those who have access to a 'farmer's or landowner's share' and those landless households whose only potential access to incomes in this sector is in the form of a wage.

E. Land Tenure and Land Markets: 1971-1981

Our only information on access to land in 1971 concerns the distribution of operated holdings (Agro Economic Survey 1972) without any details on landownership or tenure status. The comparison of operated holdings distribution in 1971 and 1981 shown in Table 7.4, however, suggests some tentative conclusions regarding ownership and tenure which can be further examined using the more detailed information available for 1981. The average area of sawah per operator household has apparently increased significantly in all villages except Wanarata (where at the time of the 1981 survey much sawah was not cultivated due to severe rat infestation problems) and a slight decline in Janti. How farm sizes can become larger when availability per household in a growing population becomes smaller is more easily understood when we note the increases in all villages (in many cases, very large increases) in the percentage of households not cultivating any sawah at all (columns 2 and 7) - i.e., 'landless' in one narrow sense of the term. These increases, together with' the uneven farm-size distribution among operator households (columns 8-12) produce the rather high levels of overall inequality in farm-size distribution found in 1981: in six of the nine villages, one-half or more of households do not operate any sawah, and in five villages smaller groups of households with farms of more than 1.o ha between them cultivate one-half or more of all available sawah.

Operated farm-size distribution is not a great deal more equal than ownership distribution, which is examined in Table 7.5. Again we find generally large proportions of 'landless' (in the narrow but different sense of nonowners)-one-half or more of households in six of the nine villages-and correspondingly large proportions of land owned by small groups, generally less than 1o of households, with holdings of 1.o ha and above which between them own more than half (and in the case of Manuk, almost 9o%) of all sawah. In five villages, at least one owner has sawah in excess of the (5 ha) maximum permitted by the 196o Agrarian Laws; the single largest owners in these nine sampled neighborhoods of about 12o households (see note I) generally own at least 1o% of all sawah.

Table 7.4 Changes in Size Distribution of Operated Sawah Holdings: 1971-1981

1971 Percentages of households by size group (ha) Average per1981 Percentage of households by size group (ha)
operator household (ha) (1)0 (2)0.5 (3)0.5-0.99 (4)≥1.0 (5)operator household (ha) (6)0 (7)0.5 (8)0.5-0.99 (9)≥1.0 (10)sawah in holdings over 1.0 ha (n)
West Java一一一一
Sentul0.5154634150.572435281341
Mariuk1.18331915331.4964972087
Jatisari0.46225214120.512650121251
Central Java
Rowosari0.224843630.6069206551
Kebanggan0.40264813140.5960298450
Wanarata1.0613626360.38374711526
East Java
Sukosari0.6142408100.7450383976
Geneng0.40383416110.54532717322
Janti0.355240620.3161353122

Source : Sample survey 1971; Resurveys, 1981

a Much land was uncultivated in 1981 due rat infestation

Table 7.5. Sawah Ownership Distribution: 1981 (wet season 198o-1981)

Percentage of households by size group (ha) 0 0.25 0.25-0.49Percentages of all sawah owned by owners of more than 1.0 haHolding of single largest owner (ha)Percentage of total
Village(1)(2)(3)(4)(5)
West Java
Sentul3016172710372.87
Mariuk70165188911.921
Jatisari321213552.65
Central Java
Rowosari64101556663.310
Kebanggan58181194586.516
Wanarata283026106375.011
East Java
Sukosari50299487410.712
Geneng6012188525.311
Janti5613135363.512

Sources : Resurveys, 1981

Table 7.6. Tenure Status of Sawah (1981) and Changes in Real Land Rents (Wet Season 1971-1981)

Percentages ofall sawah operated byReal rent (tons paddy/ha/season)Mortgage (gadal) frequency 1981
Owner (1)Lessee(fixed rent) (2)Share tenant (3)1971 (4)1981 (5)% change (6)% of sawah (7)% of households (8)
West Java
Sentul62=381824
Mariuk834131.4°1.7a+2226
Jatisari774191.21.8+52213
Central Java_
Rowosari722621.31.6+30
Kebanggan524351.01.3+22
Wanarata East Java831161.72.1+2527
va_一
Sukosari643510.71.2+821011
Geneng5036142.0^{32.7°+35
Janti71291.9°2.8{+47=

Sources : Sample survey, 1971; Resurveys 1981

aRent per year

The overall similarity of ownership and farm-size distributions in fact goes together with considerable rates of land transfer through tenancy in the sample villages, two phenomena which at first sight appear contradictory. As may be seen in Table 7.6 (columns 2 and 3), while an overall majority of sawah is operated by its owners, substantial amounts varying from 17 in Wanarata and Mariuk to around 50 in Kebanggan and Geneng are operated under some tenancy arrangement; fixed-rent leasing is predominant in five villages, share tenancy in four, and in only one village (Geneng) are both forms significant. Further examination of the tenure status of households (Table 7.7) shows that despite the high proportions of land held in tenancy and of households involved in some tenancy transaction, many of these tenants are also owners (columns 3-5) so that tenancy transfers do not greatly reduce the proportions of 'absolute' landless, with the exception of Sentul and Geneng (compare columns 6-8 and column 9).

Fixed-rent leasing is quite common in the case of village officials' salary lands (sawah bengkok), which are found only in the six Central and East Java villages; this practice often reflects the officials' need for ready cash to repay various debts and promises incurred in their election campaigns. Real rental rates have substantially increased between 1971 and 1981 in all villages (Table 7.6, columns 4-6), although these increases have generally been lower than the yield and 'farmer's share increases already seen in Table 7.3. Five different forms of fixed-rent leasing were found in the sample villages. In three of them (sewa tahunan, jual oyodan, and jual potongan) rent is paid in advance and thus limited to prospective tenants who have cash in hand; the two less common forms involving payment after harvest (kontrak and setoran) are found only in Jatisari and Kebanggan, and then only between kin (Gunawan Wiradi and Makali 1984).

For those with ready cash, another opportunity to expand control of land is through mortgage (gadai), which although banned in a regulation of 196o is found in five villages (Table 7.6, columns 7-8). In this case the owner in need of cash receives more than in a fixed-rent transaction and often continues to work as a share tenant on the same land, continuing to bear the risk of cultivation (which perhaps explains its relative frequency in Sentul and Wanarata); on the other hand, the difficulties encountered in repayment often mean that gadai is the first step towards eventual loss of ownership rights. In some cases, small owners in need of cash (for investment, ceremonial expenses, children's school fees, etc.) are unable to lease out land because of its low productivity (as in Sentul, which has the highest gadai rates in our sample) and mortgage is the only choice. In other cases a rental market exists (Kebanggan, Sukosari) but those needing cash may prefer gadai because the initial payment is higher and also because they still have access to a reduced income from their land as sharecroppers or (in Sukosari) by an informal guarantee of wage employment. Not all gadai transactions, however, involve hardpressed smallholders and wealthy mortgagors. In Mariuk and Jatisari, land is commonly released in gadai by relatively large owners as part of an expansion strategy, sacrificing part of their land for a number of years in order to purchase more land with the proceeds and using the income from the newly purchased land to reacquire the mortgaged portion (Gunawan Wiradi and Makali, 1984).

In all the eight villages where share tenancy is found, the tenant receives 5o of the gross yield. In each village, however, at least two and sometimes (Jatisari and Wanarata) as many as four different arrangements are found for the division of production costs (seeds, fertilizers, animal/tractor power, labor, land tax, irrigation fees) between owner and tenant. Universally, all labor costs and (where applicable) tractor or animal hire are paid in full by the share tenant, despite the 1959 Share Tenancy Regulations which stipulate the sharing of all production costs in the same proportion as the sharing of the product. Modern inputs such as chemicals are also paid in full by the tenant with the exception of a minority of cases in Jatisari; seeds are also provided by the tenant in all cases in most villages, and in the majority of cases in Sentul, Jatisari, and Wanarata. The landowner, however, more commonly pays all or part of land taxes and irrigation fees (Gunawan Wiradi and Makali 1984: table 4.12, appendix 4.6).4 In Mariuk and Jatisari, those who wish to obtain share tenancies commonly work first for some time as a permanent laborer or 'apprentice' (ngawula or magang) for the landowner. In Mariuk, also, wage labor in the wet season is commonly a precondition for obtaining a share tenancy on part of the employer's land in the dry season⁵. Large landowners in this way ensur themselves of a wetseason labor supply—even in these crowded conditions and with widespread landlessness, labor recruitment can be a problem at peak periods, as we will see in the next section—and also commonly tie these laborers more securely by keeping them supplied with loans.

This brief summary of the complex and heterogeneous patterns of tenancy in the sample villages—heterogeneous not only in form but also in function—suggests that fixed-rent transactions occur mainly between inded households and with rented land flowing from smaller to larger owners or between large owners; share-tenanted land, on the other hand, will generally flow from larger owners to smaller owners and the landless. This pattern of countervailing flows of fixed-rent and share tenancies, and the frequency of 'horizontal' flows of fixed-rent tenancies within the landowner classes, is confirmed by detailed analysis of tenancy flows in Rowosari and Kebanggan (Suseno et al. 1981; Retno Setyowati et al. 1982); under such conditions, even high tenancy rates do not make the distribution of operated holdings differ greatly from the distribution of landownership.

Little information is available from the 1981 surveys on the mechanisms which have produced the large increases in the proportions of households without paddy farms which we have seen in Table 7.4. Since the proportions of noncultivating owners (cf. Table 7.7) are not large, these increases must reflect either the loss of land through sale, the loss of tenancy rights (particularly share tenancies if the preceding arguments are correct), or increasing numbers of 'new' households who because of the absence or small size of parental holdings did not (or did not yet) inherit land. It is likely that all three mechanisms have been at work.

The various individual case-study reports from the sample villages give evidence of a lively and growing land sale market in all villages, although it was not always possible to quantify land sales. In Rowosari, Kebanggan, Wanarata, and Sukosari data are available on the ways in which sawah presently owned was acquired by households in the different landowning classes. While the great majority of land owned by smaller owners came to them through inheritance, owners of more than o.5 ha tend to have acquired large proportions of their land through purchase; the great majority of land sales have transferred land to these groups from smaller owners (Djoko Kustiono et al. 1981; Retno Setyowati et al. 1981; Suseno et al. 1981; Umar Wahyu Widodo et al 1981). On the other hand, generally less than 1o of presently non-owning households in the nine villages report having formerly owned land and having lost it through sale. It appears, then, that the resumption of share-tenanted land from former tenants, by owners wishing to cultivate it themselves or to shift to fixed-rent leasing, has been a more important factor than losses through sale in the rapid growth of noncultivator -absolute' landless households. Our information on this point is incomplete, but there is clear evidence in some villages of a decline in share tenancies, and landless respondents in many others report increasing difficulty in obtaining share tenancies.

Table 7.7. Sawah Tenure Status of Households (Percentage ofAll Households): 1981 (Wet Season)

Sawah owners Own land Own landNon ownersPercentage of all households involved in tenancy
opera torsonlyleaseOwn and sharecropOwn land lease and sharecropLease onlySharecro p onlyLease and sharecrop'Absolute' landless
Village West Java一
Sentul一__一461438
Mariuk48一131、16 7-14 6214
Jatisari251- 812 2120
Central Java5752320
Rowosari13185一=7=15626
Kebanggan102561-71-5025
Wanarata11565一11267°
East Java一一
Sukosari4351-1--498
Geneng14195214523942
Janti933214.5215

Source : Resurveys, 1981

a Col. 10 = cols. 1+3+4+5+6+7+8.

b Excludes the 11% noncultivating owners in col, most of whorm left their sawah uncultivated in 1981

4 See Table 5.12 and Appendix-Table 5.6 in this volume.

5 cf. the similar arrangement described in Thailand by Anan in Hart et. al. op.cit. Chapter 5.

F. Changes in Hired Labor Use, Wage Rates, and Labor Arrangements

In the previous section we have observed the growth in the proportion of households who, being neither owners nor cultivators of sawah, have potential access to paddy incomes only in the form of wages. Earlier, we noted that as paddy production has increased, the proportion of paddy income per hectare paid out in the form of wages (i.e., the income available for division among this growing group) has generally declined although in most cases it has absolutely increased. These trends might reflect changes in the amount of hired labor used per hectare, changes in wage rates for specific forms of labor, changes in the mode of hire labor recruitment and payment, or some combination of these.

Table 7.8 compares preharvest labor use per hectare (harvest labor being almost impossible to estimate reliably) in the wet seasons 1970- 1971 and 198o-1981. In four villages total labor use per hectare has remained virtually stable, in two (Jatisari, Rowosari) it has sharply declined, and in two (Kebanggan, Geneng) it has sharply increased. Hired labor use on the other hand has declined in five villages and increased in only two. (We exclude Sentul, where the transition from exchange to hired labor has only recently begun, with only 14 of paddy farmers using any hired labor at all in 1981.) Since the demand for transplanting labor (a female task) is not affected by new technology, the reasons for the decline may be mainly sought in labor use and technology in land preparation, the main male task in preharvest work. As shown in Table 7.8, tractor use in Geneng has displaced both hoeing labor and draft cattle (and the latter's hired operators) while in Mariuk it has displaced plowing but made little inroads on hoeing. In Jatisari, Rowosari, and Kebanggan hoeing has been displaced not by tractors but by the increased use of draft cattle. A major part of the decline in hired labor use, however, is due to the increased inputs of family labor in most villages. (Here we should ignore Wanarata, whose temporarily reduced farm sizes in 1981 have caused an abrupt shift to greater use of family labor.) This can occur even where farm sizes increase because of the greater demands of intensified production for small tasks which (unlike land preparation and transplanting) do not require mass labor inputs at one time-for example, fertilizer and pesticide application, crop inspection, and water control, all of which can be undertaken by family members.

Under these conditions of generally stagnant or declining demand for hired labor, together with growth in landlessness, what has happened to wage rates? This issue is rather complex due to the coexistence in most villages of several forms of hired labor, each with its own mode of payment. Table 7.9 shows first the changes in real wage rates for casual daily labor in the main preharvest tasks of plowing/harrowing and hoeing (both male) and transplanting and weeding (the first always, and the second predominantly, female) and also (columns 4-6) the wages paid out to harvesters. In the case of the preharvest wages shown in columns 1-3, we observe a general trend without exceptions, however hard it may be to explain: real wage rates have increased in all villages for both male and female labor and in some cases have even doubled. The method

Table 7.8. Changes in Labor Usein Paddy Cultivation:1971-1981. Person-hours per ha per crop, Preharvest, Wet seasons 1970-1971and 1980-1981)

Person-hours/ha/crop
TotalFamilynilyFFamilyHiredHired% change,% change,MenCattle
19711981 (2)1971198119711981Totalhired_11
Village West Java(1)111
Sentula458
Mariuk692十十1-4 -1-9-14+
Jatisari17021-26-30-38-97-
Central Java__1_+44一
Rowosari1352-40-40-27+81
Kebanggan828十十+30+14-10=
Wanaratab111__+51
East Java___
Sukosari7131643496-3-23n/an/a.
Geneng821767652-5-15-49-65+
Janti1104254653821+46+26+3-81

Source :Sample surveys, 1971; Resurveys, 1981 (Faisal Kasryono 1984: table 6.6; Masjidin Siregar and Aladin Nasution 1984 : table 5.5)

a Hired labor was not found in Sentul in 1971 and was used only new farmers in 1981.

b Temporarily reduced farm sizes in Wanarata render comparisons inappropriate in this case.

of measuring cash wages against a local rice price has resulted in some overestimation of these increases, since in recent years rice prices have risen more slowly than those of other basic commodities such as cloth (cf. Faisal Kasryno 1984:184); unfortunately no weighted index of rural consumer prices is available as far back as 1971. However, adjustment would not alter the conclusion that real wages have generally increased. Having no information from the years between 1971 an 1981 we cannot say precisely when this increase has occurred; data from an Agro Economic Survey wage-monitoring project in other sample villages (Mazumdar and Husein Sawit 1986) as well as available large scale data (Papanek 1985) support the general impression provided by respondents in our nine sample villages that real wages were largely stagnant during the 197os and did not begin to increase markedly until about 198o, i.e., in the last two years of the period in question.

Similar increases have occurred in harvesting wages (columns 4-6), which account for a large proportion (generally around one-third) of all paid-out wages in paddy cultivation; these are harder to determine precisely because harvesters are generally paid with an in-kind proportion (bawon) of the amount they harvest, and also because several different bawon rates are found simultaneously in all villages except Sukosari, depending on the social or kin relations between employer and harvester. Columns 4 and 5 of Table 7.9 show the downward proportional shift of bawon payments between wet seasons 1968-1969 (the data are not available for 1970-1971) and 1980- 1981, confirming reports by many authors. Column 6, however, shows that this proportional decline has been more than compensated by yield increases, so that the total quantity paid out to harvesters has markedly increased in all villages.

Table 7.9 Changes in Real Wage Rates for Casual Daily Labor (Wet Seasons 1970-1971 and 198o-1981) and Wages Paid to Harvesters

Changes in real wagea rate for casual daily labor 1971-1981In-kind harvest wages paid out
Plowing barrowing(men)Transplanting/ weeding(women)% of gross yield 1968-% of gross yieldQuantity change
Java(1)(2)(3)1969 (4)1981 (5)(6)
West Java
Sentul(... Exchange Labor...)1715+71%
Mariuk+124%+25%+24%1512+76%
Jatisari+41%+19%+11%109+56%
Central
Java Rowosari+91%+80%+21%109+57%
Kebangga n+18%+28%+65%191970%
Wanarata+46%+12%+41%109+43%
East Java
Sukosari+6%+73%(kedokan)2020214%
Geneng+106%+119%+124%1611+112%
Janti+45%+78%+104%1817+92%

Sources : Sample surveys, 1969 and 1971; Resurveys, 1981 (Gunawan

Wiradi and Makali 1984: tables 4.16-4.18, 4.20, and app. 4)

*The cash component of the wage (excluding value of meals, etc.)

converted to paddy equivalent at local prices

bData for 1970-1971 are not available

These increased wage rates are puzzling when viewed in the context of rapidly increasing landlessness and general declines in hired labor use. The most likely explanation, based on qualitative information from the sample villages, seems to lie in the increasingly strict cultivation schedules being practiced in recent years. As the demands of water rotation and pest control become heavier under conditions of intensive cultivation, farmers have been urged and in some cases obliged to plant at the same time, and they also now tend to plant a restricted range of modern varieties with more uniform maturation periods. They thus find themselves not only plowing, harrowing, hoeing, and planting but also weeding and harvesting at the same time as other farmers in the locality i.e., facing more uniform, briefer, but higher peaks of labor demand which create short-term labor shortages at the local level. This interpretation is consistent with the shift to tractors in two villages and increased use of draft cattle in place of hoeing in four others (even though in three of these hoeing wages are becoming relatively cheaper than plowing wages, as we have seen in Table 7.8). The growth in seasonal peaks in labor demand may result in peculiar problems of adjustment in labor markets and in the division of labor, as was observed in Geneng where the highest growth in both preharvest and harvest wage rates has occurred; at the time of the 1981 resurvey fieldwork, when men were busy harvesting one paddy crop with sickles (having replaced female ani-ani harvesters some years before), women were for the first time seen hoeing in the sawah to prepare it in time for the following planting, a task which has previously been considered exclusively male in this village and throughout Java.

Whether these increased real wage rates, essentially anomalous in conditions of overall labor surplus, will continue or whether they represent a short-term reflection of changing labor-demand schedules which employers will find ways to overcome, are questions which our data cannot answer. However, another development consistent with the 'labor demand' hypothesis is the spread in many villages of alternative labor recruitment practices in place of casual daily labor which function for the employer either to assure him or her of labor supply at peak periods, to reduce labor costs as 'normal' casual wage rates rise, or in some cases to achieve both of these. Table 7.1o shows the frequency of various such practices in the sample villages in 1981. Borongan (contract) labor is now found in all except one village in preharvest work, and while it is not completely new there is general agreement that it is increasing. Individuals or more commonly groups of laborers are paid a fixed rate to complete some operation (land preparation, transplanting, or harvesting) on a certain area of sawah; the work is more quickly completed with laborers often working longer hours per day, sometimes far into the evening after working elsewhere for a 'daily' wage, and the total cost per hectare is less than casual daily labor (Soentoro et al. 1981:40). A smaller number of borongan workers therefore obtain a lower wage for the task but by expending more time or effort they can earn more each day.

In Kebanggan and Sukosari, virtually all farmers use the labor-tying arrangement known most frequently as ceblokan in West Java and Kedokan in Central and East Java, although it also goes by a variety of other local names. In order to gain access to a harvest bawon, workers are obliged to perform some preharvest labor and sometimes also postharvest labor without pay. In Sukosari kedokan workers (called betonan workers if they make a group contract) must transplant, weed, harvest, and thresh the harvested paddy and cut the stubble in order to receive their one-fifth 'harvest' bawon, and in Kebanggan (where the system is called paculan) they perform all these tasks plus water control, hoeing, and the first drying of the threshed paddy for a bawon of one-fifth or one-sixth. The consequence of these arrangements (which, given the nature of the tasks, often link men and women in a single labor arrangement) is twofold. First, of course, there is more work for the same wage (although, as pointed out earlier, bigger harvests may increase the absolute value of the bawon); but secondly, various periods in the cropping cycle that were formerly times of immediate cash income in daily wage employment (land preparation, transplanting, weeding) now become periods of unpaid work and therefore a time when the probability of having to seek a consumption loan increases. The natural source of such a loan is the kedokan employer, who 'owes' the laborer a harvest wag and can therefore recoup the loan and interest by deduction at source when the bawon wage is finally paid, thus solving debt-collection problems.

In Rowosari and Wanarata the majority of paddy farmers now arrange their harvest by selling the standing crop to a middleman (penebas) shortly before harvest. The penebas brings his or her own team of harvesters, using sickles, who are paid a piece-rate cash wage in place of the traditional bawon. The tebasan system, which was already used by smaller numbers of farmers in 1969-197o, represents a reduction in the effective harvest share from the 'traditional' one-eighth (which in practice often approached one-sixth through skillful selection of the biggest bundles by harvesters for their own share) to one-eleventh (Collier et al. 1974). As Table 7.1o indicates, there remain only three villages where harvest labor opportunities are open to all comers, and in all villages some form of restrictive or 'exclusionary' labor recruitment arrangement (cf. Hart 1986) is now practiced; while none of these forms are new in Java6, there is little doubt that they are increasing.

Table 7.1o Models of Labor Recruitment and Payment in Paddy Cultivation: 1981 (Wet Season 198o-1981), Use by Percentage of Employersa

labordaily laborContract laborKedokanHarvest bawonTebasan harvestharvestb
Village West Java(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
onted一___
Sentul86145100二R
Mariuk二8862二100二0
Jatisari Central一8028_1000
Java
Rowosari一91 93249012 10088O/R R
Kebanggan一一
Wanarata East Java一9421397O/R
一80一
Sukosari84 10025100100R
Geneng Janti一10044 100100 100一0

Source : Resurveys, 1981 (Gunawan Wiradi and Makali 1984: tables 4.15,

4.19 and app 4.4)

a Since many employers use more than one form of recruitment, row percentages often total more than 100

b O = open to all comers

R = restricted acces (invites or those when have done prior unpaid work);

O/R = open 1971, restricted 1981

6 Cf. Hüsken and White in Hart et. al. op.cit. Chapter 12.

G. Agricultural and Nonagricultural Bases of Inequality and Differentiation

The preceding sections have documented some of the variations between villages in the precise form and pace of agrarian changes occurring during a decade of successful agricultural intensification. Despite these variations some broad generalizations are possible. We have seen that increasing landlessness now leaves about half of all households without sawah ownership rights and about 4o without cultivation rights. The decline in share tenancies has contributed to the relative decline of smaller farm households (although their absolute numbers may not have decreased), allowing average farm size to increase despite the pressure of population growth; agriculture remains dominated by small groups of households owning more than 1.o ha of sawah who (although comprising less than 9 of all households in the nine sample neighborhoods) own more than half the available sawah.

Some summary statistics on the levels and sources of income of the different landownership categories-departing from our usual practice and aggregating the nine sample neighborhoods are shown in Table 7.11. Space does not allow detailed discussion of the distribution of nonpaddy agricultural activities and incomes (other seasonal crops, tree crops, livestock, poultry, and aquaculture) which together make up about onethird of the 'own farm' incomes shown in the table. (These are detailed for each sample neighborhood by landownership class in Abunawan Mintoro 1984: appendix 8.) Their overall distribution reflects that of paddy incomes, resulting in the highly unequal pattern of agricultural income distribution shown in

Table 7.11: 8.5 of households between them command 50 of all farm incomes. In the sample villages a 'poverty line' income (if defined as many authors have done as per-capita incomes below 31o kg milled-rice equivalent per year) in 1981 amounted to approximately Rp. 61,ooo per capita or Rp. 18o,ooo per household at prevailing local rice prices. As may be seen in Table 7.11, the larger landowning households with more than 1.0 ha of sawah are the only group whose agricultural incomes far surpass this level, providing a substantial surplus potentially available for further expansion in agriculture or other activities. On the other hand, while agriculture now provides average incomes (in own-farm and wage income) only slightly below 'poverty line' levels in the sample neighborhoods as a whole, the 65 of households without land or with holdings less than o.25 ha command agricultural incomes so far below this level that involvement in nonfarm activities is necessary as a matter of survival.

With the decline of share tenancy and the growing tendency for land lease transactions to occur between landowning households, we can discern more clearly the emergence of an elite group of prosperous larger farmers or more accurately farm managers, sometimes supplementing their own holdings with land lease and mortgage, who control a large part of land and farm incomes and also provide the bulk of wage employment in what is primarily a wage-labor-based production system. (As we have seen in Table 7.8, more than 8o of all preharvest labor inputs in paddy production are made by hired labor in most villages, and the proportion is of course still higher for the larger farms.) Although there is some 'horizontal' wage

Table 7.11 Summary: Distribution ofFarm and Nonfarm Incomes Among Households by Sawah Ownership Class: 1981

Own farm incomeAgricultural wage incomeNon farm incomeTotal income
% of all householdsAverage% of totalAverage% of totalAverage% of totalAverage% of total
Sawah ownership class 1.0 ha and above(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)
ha and abow8.51222505191623214331
0.5-0.99 ha10.4289151234101271113
0.25-0.49 ha15.82121625103601759816
Less than 0.25 ha16.21058461818093339
Non owners_
Engaging in agricultural wage labor41.6501067682553137226
Not engaging in agricultural wage labor7.5000040594055
All household100.020510041100382100589100

Source : Resurveys, 1981 (Abunawan Mintoro 1984: app 8),

Note : Aggregate for the nine sample neighborhoods,=1113 households: incomes in Rp thousands per year

circulation between smaller farm house-holds, the bulk of wage transactions are 'vertical' with 68 of all agricultural wages earned by members of landless households (cf. Table 7.11). The changes we have described, which represent the acceleration and crystallization of trends already long in motion rather than any abrupt break with past patterns of agrarian relations, might then allow us to speak with greater confidence of the emergence of opposing 'commercial farmer/employer' and 'landless agricultural laborer' classes (with the exception of backward,' rain-fed Sentul where the transition from exchange to wage labor is only just beginning), at either end of a still large but relatively declining mass of petty commodity producing small-farm households still retaining some access to land and (particularly at the lower end of the scale) supplementing inadequate own-farm incomes with wage labor (cf. Table 7.11).

Such a view may be helpful in characterizing recent changes in production relations in agriculture, but it is inadequate and perhaps highly misleading as a characterization of rural classes or class relations or the 'agrarian structure' as a whole. As we can see from the right-hand side of Table 7.11, nonfarm incomes provided almost two-thirds of all incomes in our nine sample neighborhoods taken together - in what was a relatively successful agricultural year for all villages except Wanarata-and more than half the incomes of each landownership group with the exception of those owning more than 1.o ha of sawah (although the latter still command the highest absolute levels of nonfarm income). As we have seen already in Table 7.1, only Mariuk can still be considered a relatively 'purely' agricultural village, with two-thirds of all income deriving from agriculture.

To examine first the income sources of 'landless agricultural laborer' households we have eliminated a small number of landless households (15 of landless households, 7.5 of all households) whose members are not engaged in any kind of agricultural activity. These include, for example, 'young' households who have not yet inherited land from relatively wealthy parents and in-migrant households with relatively good incomes from trade or industrial or salaried employment, whose incomes are on the whole higher than those of small-farm and landless agricultural worker households (cf. Table 7.11). Thus, Table 7.11 covers only those landless households whose members obtained some agricultural wage income during the year. For these households, agricultural wages provide only a small proportion of total incomes in all cases, and nonfarm sources easily outweigh agricultural incomes with the single exception of Mariuk. Petty trade and nonagricultural (casual) wage labor (columns 6 and 8 of Table 7.12) provide significant sources of income in all villages and in some cases secure salaried jobs (Kebanggan, Sukosari, Janti) such as school attendants or in local factories. Household industries are surprisingly unimportant, and the low figures provide some support for the impression that many traditional crafts are declining under the impact of competition with urban-produced substitutes. 'Service' sector incomes are prominent only in Wanarata, and in this case mainly derived from becak (pedicab) driving. In only a few cases (brick and rooftile industries in Sentul, kerupuk [shrimp-cracker] production in Janti, metal working industries in Geneng) does wage employment in the nonfarm sector involve relations with local employers who are also major employers of agricultural labor. Furthermore, as more detailed analyses have shown (Soentoro et al. i98i:ch. 5; Soentoro 1984), large and probably increasing proportions of nonfarm incomes are earned outside the village through seasonal or continuous (circulating' and in some cases daily 'commuting') out-migration of household members to urban centersin petty trade, casual labor in the (then) booming construction sector, as becak drivers, domestic servants, etc.

Given the involvement of male and female members of landless agricultural labor' households in such a wide variety of activities and labor 'statuses' besides farm labor, in petty commodity production, small trade, service sector and wage work, both inside and outside the village, the landless cannot easily be categorized as a landless worker class; we could more usefully underline their semiproletarian status, with all the complex and ambiguous implications for class relations, class consciousness, and class action which that status involves. The same can also be said of the smaller farm households who supplement inadequate own-farm incomes both with agricultural wages and with a similar variety of nonfarm activities both inside and outside the village. We suppose this mobility and diversification of labor will further develop among such households as landlessness and land concentration increase, as the seasonality of agricultural wage-labor demand sharpens, and as agricultural mechanization proceeds, even if real agricultural wages remain at their new higher level for those with access to them. It is interesting to note that only among

Table 7.12 Income Sources of'LandlessAgricultural Labor' Households (Percentage ofaTotalAnnual Household Income):1981

AgricultureNon farm sources
%ofallOwn cropsLivestock, poultry,WageSubtotal agriculturalHouseholdWageSubtotal non farmhouseholdhousehold income (Rp
nohouseholds5fifisherieslabor (4)income (5)Trade (6)industry (7)labor (8)Salaries (9)Services (10)Other (11)income1000)
West Java1
Sentul261322(17)67(83)193
Mariuk6491346(68)一717(32)273
Jatisari2781715(40)7117(60)234
Central Java一1一1一1一一
Rowosari50331a10(44)TTT14(56)353
Kebanggan495316(24)1114(76)300
Wanarata253236(41)7111(59)316
East Java1111一
Sukosari252829(39)12(61)295
Geneng5413124(38)181611(62)365
Janti52425(11)321935511(89)771

Source : Resurveys, 1981 (Abunawan Mintoro 1984: app 8),

Note : totals may not add because of rounding.

°24% fishing

bo = less than 0.5%

the landless and very small landowning groups (with less than o.15 ha of sawah) do we find a generally negative relationship between agricultural and nonfarm incomes at the household level (Abunawan Mintoro 1984:168-170), indicating that for these groups it is the inadequacy of agricultural-sector incomes which propels their members into nonfarm activities as a survival strategy.

For the middle and larger landowning groups, on the other hand, agricultural and nonfarm incomes are positively associated (ibid.)—suggesting that in this case we are dealing with a more dynamic strategy of accumulation, in which surpluses derived from one activity are used to gain access to (and higher incomes in) the other. In Table 7.13 we provide some details for each village on the agricultural and nonfarm income sources of the small numbers of households owning more than 1.0 ha of sawah, who (as already seen in Table 7.11) have been the major beneficiaries of state-subsidized agricultural productivity growth by virtue of their control of more than half the land. Any reader who has tried to gather information on the incomes of rural elites through surveys will understand that many income sources are likely to be underestimated, and the small sample sizes (between 6 and 1o in each sample neighborhood) may introduce further distortion; nevertheless this table provides a rough idea of the relative importance of different income sources for members of these prosperous 'commercial farmer' households. Land rent is of importance in only a few villages (Rowosari, Mariuk, and Wanarata). In Geneng and Janti, reorganization of sugarcane cultivation, while intended to replace land rental (to the sugar factories)

with 'smallholder cultivation' (by the landowners), has in practice resulted in a new form of rent; land assigned to sugarcane is made over to landowner groups whose leaders organize its cultivation using wage labor, and the net income from sales is divided among the landowners who may have had no direct role in its cultivation. Only in three villages are large amounts of income derived from rural small industries employing wage labor: brick and rooftile enterprises in Sentul, kerupuk manufacture in Janti, and commercial rice mills in Rowosari, with a smaller contribution from blacksmithing industries in Geneng which produce small agricultural tools, knives, and vehicle springs. Trade figures prominently only in Jatisari (mainly vegetables and paddy) and Rowosari (paddy and fish); paddy traders in these villages in 1981 specialized in low-price purchasing from farmers unable to reach the minimum moisture content stipulated for guaranteed-price purchase by the cooperatives, to be resold to the cooperatives without further processing through close relations with cooperative officials willing to ignore the regulations.

In Kebanggan, Wanarata, and Janti many members of the large landowning households have secure salaried positions as school teachers. In Wanarata, a large proportion of their nonfarm incomes derive from the hire of vehicles. We should also mention—although the limitations of questionnaire interviews mean that it does not figure in our quantitative data on incomes—that many large landowners also derive income from usury, a major source of loans for the large proportions of households in all villages (especially in the small-farm and landless groups) who reported informal-sector debts; about

Table 7.13 Income Sources of Households Owning More Than 1. o Hectare of Sawah, (Percentage of Total Annual Household Income): 1981

AgricultureNon farm sourcesAverage household
Own cropsLivestock, poultry, fisheriesLand rentSugar cane 'rent'Wage laborSubtotal agriculturalTradeSmall industrySalariesWage laborServicesOtherSubtotal non farmh
West Java1_
Sentul11一F7T32(49)611
MariukL1191L11-1十7(49)1381
Jatisari4912LL111一十7(49)1544
Central Java
Rowosari0°3111(64)一一1一(49)1376
(65)22111(49)2778
Kebanggan31一11983
Wanarata1717(49)
East Java一一一_1_(49)4134
Sukosari8152(88)54130{}12034
Geneng2541338b2(80)0^{°}821471(49)138
Janti174434b(60)2310a11(49)2438

Source : Resurveys, 1981

Note : totals may not add because of rounding.

o = less than 0.5%

bProfit on sugarcame (TRI) land (see text)

Vehicle hire 3.5%

three-quarters of informal-sector debts were used for income generation (to finance trade or agricultural or nonfarm production) rather than consumption (cf. Colter 1984). In summary, the commercial surpluses deriving from large landholdings and intensified production seem to be invested in a variety of nonfarm activities, few of which are new (vehicles and rice mills are the main exceptions), although many of the 'traditional' ones are modernizing and expanding (for example, through investment in machine-pressing of rooftiles in Sentul). A similar impression emerges from examining the new assets recently acquired by large landowners; in 1981 only in three villages was any new land acquired by this group, the main other form of asset acquisition being vehicles. The large landowners, besides their substantial farm surpluses, also have the greatest access to subsidized bank credits; comprising only 3 of all households and 1o of all formal-sector borrowers, they receive more than three-quarters of all subsidized credits (cf. Colter 1984). We may suppose, therefore, that they will continue to be the dominant rural investors and follow a diversified pattern of investment in small industry, trade, agroprocessing, land acquisition, and usury, balancing these against the demands of children's education and conspicuous consumption (televisions and videos, house improvement, etc.), which are the most visible sign of growing differences in wealth and life-style between rich and poor-even if the incidence of absolute poverty is itself decreasing-in a time of relatively rapid agricultural and nonagricultural income growth.

These patterns help us to understand why land concentration is not proceeding faster, even though the surpluses available to finance further concentration of landed property are increasing. On the one hand wealthy households have many other avenues for profitable investment' and many demands for nonproductive expenditure, which compete with the alternative of land acquisition. On the other hand, the many smaller owners whose agricultural incomes do not provide reproduction at minimal levels (cf. Table 7.11) are able by participating in a variety of low-return nonfarm activities both inside and outside the village to achieve subsistence incomes without the distress sale of their sublivelihood' plots. These patterns, which are certainly not unique to Java, call for interpretations of agrarian differentiation processes under conditions of commoditization and productivity growth which place the phenomenon of 'part-time' farming and farm labor at all levels of the agrarian structure in more central focus.

H. Notes

1) Limitations of space prevent us from discussing these problems in comparability, which are described in detail in a longer version of this paper "Agrarian Changes in Nine Javanese Villages. 1971-1981," available from the authors The baseline data for '1971' were obtained from two sources. The first comprised sample surveys of thirty farm households in each village from Round 5 of the Agro Economic Survey's 'Rice Intensification Study,' covering wet season 197o- 1971 and dry season 1971. These samples are somewhat upwardly biased with respect to farm size due to the purposive inclusion of five 'large farmers' in the sample. The second source comprised a partial agricultural census conducted at the end of dry season 1971 in the same villages, which covered all households in two or more neighborhoods to a total of about 2oo households and selected those neighborhoods in which the greatest number of the thirty sample farmers were located. These two sources are referred to as 'Sample Survey' and 'Agricultural Census' respectively in the tables. The 1981 resurveys (covering wet season 198o-1981 and dry season 1981) covered all households in groups of contiguous neighborhoods up to a total of about 125 households in each village. It is important to bear in mind that while we speak of the nine 'villages' in the text and tables we are in fact analyzing parts of the villages (neighborhoods), with considerable overlap but not complete correspondence in coverage between 1971 and 1981.

Since there is sometimes considerable interneighborhood variation within the rather large administrative units called villages' (desa or kelurahan) in Indonesia, the lack of complete correspondence between the neighborhoods surveyed in 1971 and 1981 can result in problems of comparability. We think, however, that the 1981 resurveys, trying to cover the largest possible proportion of the baseline neighborhoods, create less problems of comparison than Hayami and Kikuchi's previous (1979) resurvey in Mariuk (Hayami and Kikuchi 1981:ch. 9, in which Mariuk is referred to as 'North Subang village'); the 1979 resurvey appears to have been carried out in a quite different corner of Mariuk than the baseline surveys. Hence it is not suprising that some of Hayami and Kikuchi's conclusions about change in Mariuk differ from ours.

In addition to published monographs on most of the nine villages (cited in the text), many of the data have been incorporated in a lengthy report covering these nine villages plus an additional three villages from Java (outside the 1971 sample) and three from South Sulawesi (Faisal Kasryno 1984). In many parts of our own analysis we have returned to the original data, which results in some small discrepancies between our results and those of previous reports due to different procedures in dealing with missing data, extreme or improbable values,etc.

References

Abrar S. Yusuf, Anwar Hand, Aris Kristianto, Nazifah Umar, and M. Soleh. 198o. Aspek Ekonomi Penguasaan Tanah dan Hubungan Agraris: Kasus Satu Desa di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Bogor: Agro Economic Survey, Rural Dynamics Study. Abunawan Mintoro. 1984. "Distribusi Pendapatan." In Faisal Kasryno, ed., Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia. Jakarta: Obor Foundation. Agro Economic Survey. 1972. Agricultural Census in 33 Village Located in the Major Rice Producing Areas of Indonesia. Research Notes 6. Bogor: Agro Economic Survey. Collier, W. L., Soentoro, Gunawan Wiradi, and Makali. 1974. "Agricultural Technology and Institutional Change in Java," Food Research Institute Studies 13, no. 2:170-194. Colter, J. M. 1984. "Masalah Perkreditan dalam Pembangunan Pertanian." In Faisal Kasryno, ed., Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia. Jakarta, Obor Foundation. Djoko Kustiono, Sumardi, Waluyo, Arifuddin Sahidu, and Sri Mulyono. 1982. Pola Penguasaan Tanah, Hubungan Kerja Pertanian dan Distribusi Pendapatan di Pedesaan Jawa: Kasus Desa Wanarata, Jawa Tengah. Bogor: Agro Economic Survey, Rural Dynamics Study. Faisal Kasryno. 1984. "Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Pertanian dan Tingkat Upah." In Faisal Kasryno, ed., Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia. Jakarta: Obor Foundation. Faisal Kasryno, ed. 1984. Prospek Pembangunan Ekonomi

Pedesaan Indonesia. Jakarta: Obor Foundation. Gunawan Wiradi and Makali. 1984. "Penguasaan Tanah dan Kelembagaan." In Faisal Kasryno, ed., Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia. Jakarta: Obor Foundation. Hart, G. 1986. "Exclusionary Labor Arrangements: Interpreting Evidence on Employment Trends in Rural Java." Journal of Development Studies 22 no 4:681-696. Hayami, Y., and M. Kikuchi. 1981. Asian Village Economy at the Crossroads. Tokyo: Tokyo University Press. Masjidin Siregar and Aladin Nasution. 1984. "Perkembangan Teknologi dan Mekanisasi dijawa." In Faisal Kasryno, ed., Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia. Jakarta: Obor Foundation. Mazumdar, D., and M. Husein Sawit. 1986. "Trends in Rural Wages, West Java, 1977-1983." Bulletin of Indonesian Economic Studies 22, no. 3:93- 105. Papanek, G. 1985. "Agricultural Income Distribution and Employment in the 197oS." Bulletin of Indonesian Economic Studies 2, no. 2:24-50. Retno Setyowati, Sunarsih, Isbandi, and Friston Siregar. 1982. Pola Penguasaan Tanah, Hubungan Kerja Pertanian dan Distribusi Pendapatan di Pedesaan Jawa. Kasus Desa Kebanggan, Jawa Tengah. Bogor: Agro Economic Survey, Rural Dynamics Study. Sajogyo and W. L. Collier. 1972. Adoption of High Yielding Varieties by Java's Farmers. Research Notes 7. Bogor: Agro Economic Survey. Soentoro. 1984. "Penyerapan Tenaga Kerja Luar Sektor Pertanian di Pedesaan." In Faisal Kasryno, ed., Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia. Jakarta: Obor Foundation. Soentoro, Faisal Kasryno, A. Rozany Nurmanaf, Rudolf S. Sinaga, and Saiful Bachri. 1982. Perkembangan

Kesempatan Kerja dan Hubungan Kerja Pedesaan: Studi Kasus di Empat Desa dijawa Barat. Bogor: Agro Economic Survey Foundation, Rural Dynamics Study.

Suseno, S. H., Suprapto, Husein Jamani, and Hardi Suratman. 1982. Pola Penguasaan Tanah, Hubungan Kerja Pertanian dan Distribusi Pendapatan di Pedesaan Jawa: Kasus Desa Rowosari, Jawa Tengah. Bogor: Agro Economic Survey Foundation, Rural Dynamics Study.

Umar Wahyu Widodo, Maryunani, Sugeng Raharto, Sjaiful Bahri, and Santoso Basunarto. 1982. Pola Penguasaan Tanah, Hubungan Kerja Pertanian dan Distribusi Pendapatan di Pedesaan Jawa: Kasus Desa Sukosari, Jawa Timur. Bogor: Agro Economic Survey Foundation, Rural Dynamics Study.

White, B, and Endang L. Hastuti. 198o. "Different and Unequal: Male and Female Influence in Household and Community Affairs in Two West Javanese Villages." Working Paper 6. Bogor: Agro Economic Survey, Rural Dynamics Study.

Sumber-sumber Tulisan

1. "Recent Change in Rice Harvesting Methods" semula adalah tulisan dengan judul yang sama yang dimuat dalam Bulletin of Indonesian Economic Studies (BIES), Vol. IX, No. 2, July, 1973.

2. "Sistem Tebasan, Bibit Unggul dan Perubahan Agraria di Pedesaan Jawa" semula adalah tulisan dengan judul "Sistem Tebasan, Bibit Unggul dan Pembaharuan Desa di Jawa" yang dimuat dalam PRISMA, No. 6, 1974.

3. "Changes in the Kedokan System: Institutional Adaptation or Exploitation?" semula adalah tulisan dengan judul yang sama yang dimuat dalam Sartono Kartodirdjo (ed.), Agrarian History, UGM Press, 1986.

4. "Pola-pola Penguasaan Tanah di DAS Cimanuk: Beberapa Catatan Sementara" semula adalah tulisan dengan judul "Pola-pola Penguasaan Tanah di DAS Cimanuk Dulu dan

Sekarang: Beberapa Catatan Sementara" yang dimuat dalam PRISMA, No. 9, September 1979.

5. "Penguasaan Tanah dan Kelembagaan" semula adalah tulisan dengan judul yang sama yang dimuat dalam Faisal Kasryno, Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan di Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995.

6. "Landownership, Tenancy and Sources of Household Income: Community Patterns from a Partial Re-census of Eight Villages in Rural Java" semula adalah tulisan dengan judul yang sama yang diterbitkan oleh SDP-YAE, Seri Dinamika Pedesaan No. 29, Tahun 1984.

7."Agrarian and Non-agrarian Bases of Inequality in Nine Javanese Villages" semula adalah tulisan dengan judul yang sama yang dimuat dalam buku Gillian Hart, et. al. (eds.), Agrarian Transformation, Local Processes and the State in Southeast Asia. California University Press, 1989.

Riwayat Hidup Para Penulis

GUNAWAN WIRADI

Lahir di Solo, Jawa Tengah 26 Maret 1934. Tamat Fakultas Pertanian Universitas Indonesia (sekarang menjadi Institut Pertanian Bogor) pada tahun 1963 dengan menulis skripsi Land Reform di Ngandagan, Jawa Tengah. Kemudian memperoleh gelar Master of Social Sciences (M.Soc.Sc.) dari School of Comparative Social Sciences Universiti Sains Malaysia (USM) di Penang. Sejak 1972 bergabung sebagai staf Survei Agro-Ekonomi (SAE) sampai saat dibubarkannya lembaga ini pada tahun 1981.

Selama dekade 199o-an ia menjadi peneliti tamu di Pusat Studi Pembangunan IPB dan dosen luar biasa pada Program Studi Sosiologi Pedesaan, Program Pascasarjana IPB. Pada tahun 1991 turut mendirikan Yayasan Akatiga—Pusat Analisis Sosial, dan menjadi anggota Dewan Pengurusnya sampai sekarang.

Gunawan Wiradi banyak melakukan penelitian di pedesaan, khususnya mengenai masalah penguasaan tanah dan kebijakan land reform. Ia sangat produktif menulis, diperkirakan tulisannya mencapai lebih dari 27o karya tulis, baik ilmiah maupun populer. Beberapa publikasi ilmiahnya antara lain:

Gunawan Wiradi, "Pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria" dalam SMP. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (eds), Dua Abad Penguasaan Tanah. Penerbit: Yayasan Obor, 2oo8 (cetakan kedua).

Jan Breman dan Gunawan Wiradi, Masa Cerah dan Masa Suram di Pedesaan Jawa: Studi Kasus Dinamika Sosial- Ekonomi di Dua Desa Menjelang Akhir Abad Ke-2o. Penerbit: LP3ES dan KITLV, 2004.

Gunawan Wiradi dan Makali, "Penguasaan Tanah dan Kelembagaan", dalam Faisal Kasryno, Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan di Indonesia. Penerbit: Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995.

Benjamin White and Gunawan Wiradi, "Agrarian and Non- Agrarian Bases of Inquality in Nine Javanese Villages", dalam Gillian Hart, et. al. (eds.), Agrarian Transformation, Local Processes and the State in Southeast Asia. California University Press, 1989.

Gunawan Wiradi, "Changes in Kedokan System, Institutional Adaptation or Exploitation?" dalam Sartono Kartodirdjo (ed.), Agrarian History. Penerbit: UGM Press, 1986.

Gunawan Wiradi, "Landlessness, Tenancy, and Off-Farm Employment in Rural Java" dalam R.T Shands (ed.), Off- Farm Employment in The Development of Rural Asia. Australian National University (ANU) Press, 1986.

Sajogyo and Gunawan Wiradi, "Rural Poverty and Efforts for Its Alleviation: A Sociological Review". In-depth Study Series no 18, FAO, Rome, 1985.

Pada Mei 2oo9 Gunawan Wiradi memperoleh penghargaan Dr. Honoris Causa atas dari Institut Pertanian Bogor karena dinilai telah "memberikan kontribusi besar dalam pengembangan IPTEK di bidang pembangunan pertanian dan pedesaan, khususnya di bidang agraria, melalui penelitianpenelitian longitudinal dan perumusan teoritis di bidang agraria yang terus kontinyu dilakukannya, serta peranannya yang aktif dalam menghidupkan kajian agraria dan kebijakan reforma agraria di berbagai fora."

BEN WHITE

Prof. Ben White lahir di Inggris pada tahun 1946. Menyelesaikan BA di bidang Sastra Humaniora (1968) di Oxford University, M.Phil dan Ph.D bidang Antropologi Budaya di Columbia University, New York (1971 dan 1976). Tahun 1975 menjadi staf Agricultural Development Council di Bogor, diperbantukan sebagai ahli untuk Survey Agro-Ekonomi (SAE) Indonesia, khususnya untuk Studi Dinamika Pedesaan (1975-198o). Pada tahun 198o pindah ke negeri Belanda, mengajar di Institute of Social Studies, The Hague, sebagai Senior Lecturer in Anthropology (198o-1993) dan kemudian Professor of Rural Sociology (1993-sekarang). Tahun 1987-1991 menjadi Koordinator Kerjasama ISS-IPB-ITB untuk Proyek Penelitian Sektor Non Pertanian di Pedesaan Jawa Barat. Tahun 1996 diangkat menjadi Ketua Badan Redaksi Jurnal Development and

Change. Tahun 2oo1 menjadi Koordinator Kerjasama ISS- UGM untuk Proyek Penelitian Coping with Crisis in Indonesia: Comparative, Local and Historical Dimensions.

Ben White menulis dan mengedit buku Rural Household Studies in Asia (198o); Agrarian Transformation: Local Processes and the State in Southeast Asia (1989); In the Shadow of Agriculture: Non-Farm Activities in the Javanese Economy, Past and Present (1991); Child Workers in Indonesia (1998); Understanding Child Labour (1999); Forest: Nature, People, Power (2ooo); Child Labour: Policy Options (2oo1).

WILLIAM L. COLLIER

William L. Collier datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1968. Setahun berikutnya ia terlibat dalam penelitian-penelitian Survei Agro-Ekonomi hingga tahun 1971. Ia juga turut membantu menginisiasi studi-studi Survei Dinamika Pedesaan (SDP) di Jawa Timur, mulai tahun 1979-1982.

Pada tahun 1982 bekerja sama dengan Universitas Jember ia melakukan resurvey di desa-desa yang pernah diteliti oleh Belanda pada periode 1928-1931. Pada tahun 1987 ia melakukan survey di 12 desa, dan pada tahun 1988 ia mendampingi Universitas Jember selama satu tahun dalam studi beberapa desa di Jawa Timur. Pada tahun 1993 ia memimpin studi yang didanai oleh ILO dan menghasilkan publikasi berjudul: A New Approach to Rural Development in Java: Twenty Five Years of Villages Studies.

SOENTORO

Soentoro lahir di Sidoarjo, 16 November 1961. Tamat dari Akademi Pertanian Ciawi Bogor pada tahun 1968 dengan gelar Sarjana Muda Pertanian. Kemudian memperoleh gelar Magister Sains pada Fakultas Pascasarjana IPB pada tahun 198o. Sejak tahun 1969-198o bekerja sebagai PNS Departemen Pertanian yang diperbantukan pada Survey Agro-Ekonomi. Mulai 198o menjadi staf pada Puslit Agro Ekonomi pada Badan Litbang Departemen Pertanian.

Ia banyak melakukan penelitian sosial ekonomi pertanian di pedesaan terkait dengan intensifikasi padi, tanaman lemak nabati, komoditi ekspor, perikanan, masalah tenaga kerja, pertanahan, transmigrasi, dan sebagainya.

MAKALI

Makali lahir di Purworejo, Jawa Tengah, 7 Juni 1924. Menjadi staf peneliti pada Survey Agro Ekonomi di Bogor. Melakukan kegiatan penelitian dan menulis berbagai artikel, khususnya mengenai masalah tingkat upah buruh tani di pedesaan, penguasaan tanah, dan sebagainya.

CHRIS MANNING

Chriss Manning adalah Associate Professor pada Research School of Pacific and Asian Studies (RSPAS), Australian National University. Ketertarikan risetnya di bidang: labour markets; pembangunan regional, kemiskinan dan pembangunan ekonomi di Asia Timur, khususnya di Indonesia dan Asia Tenggara.

Beberapa publikasi pentingnya antara lain:

· (Bersama Peter van Diermen, penyunting) Indonesia di Tengah Transisi: Aspek-aspek Sosial Reformasi dan Krisis,

Yogyakarta, LKIS, 2000

Indonesian Labour in Transition: An East Asian Success Story? Trade and Development Series, Cambridge University Press, Cambridge, 1998.

(Bersama Prema-chandra Athukorala) Adjusting to Labour Scarcity: Structural Change and International Labour Migration in East Asia, Oxford University Press, Melbourne, 1999.

(Bersama Peter van Diermen) Indonesia in Transition: Social Consequences of Reformasi and Crisis, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 2oo0.

(Bersama Prema-chandra Athukorala and P. Wikramasekera) Growth, Employment and Migration in Southeast Asia: Structural Change in the Greater Mekong Countries, Edward Elgar, UK, 2001.

(Bersama Ross Garnaut) The Transformation ofMelanesian Economy in Irian Jaya, Canberra, ANU Press, 1974 (published in Indonesian with minor revisions, Perubahan Sosial Ekonomi di Irian Jaya, Gramedia, Jakarta, 1979).

Riwayat Hidup Singkat Penyunting

Moh. Shohibuddin dilahirkan di Tuban, Jawa Timur, tahun 1975. Pada tahun 1999 ia menamatkan pendidikan sarjananya di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Teologi dan Filsafat Islam. Minatnya pada studi agraria mulai berkembang dan terbentuk saat menjadi mahasiswa S2 Sosiologi Pedesaan IPB yang ditempuhnya pada tahun 2ooo- 2o03. Sejak itu, ia banyak melakukan penelitian lapang di berbagai lokasi di tanah air mengenai persoalan agraria, devolusi sumberdaya alam, ekologi politik, dan demokrasi lokal.

Hasil penelitian tesisnya mengenai politik kultural sebuah komunitas adat di Sulawesi Tengah untuk memperjuangkan akses terhadap hutan ulayat di dalam kawasan Taman Nasional baru-baru ini terbit dengan judul "Discursive Strategies and Local Power in the Politics of Natural Resource Management: The Case of Toro Community". Artikel ini merupakan salah satu bab dalam volume suntingan Günter Burkard dan Michael Fremerey, A Matter of Mutual Survival: Social Organization of Forest Management in Central Sulawesi, Indonesia (Lit Verlag Germany, 2oo8). Berbagai tulisannya yang lain terbit dalam berbagai jurnal seperti: Jurnal Pembaruan Desa dan Agraria, Mimbar Sosek, Jurnal Renai, Jurnal Fajar, dsb.

Sejak tahun 2oo3 ia menjadi staf peneliti pada Brighten Institute, Bogor; sebuah lembaga penelitian yang mengkaji dan mengembangkan teori dan praksis kebijakan dan pembangunan nasional. Dari "dapur" lembaga inilah formulasi kebijakan reforma agraria yang diusung oleh pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (2oo4-2oo9) ditelorkan, meskipun dalam implementasinya masih belum seperti yang diharapkan. Pada tahun 2oo5 turut mendirikan Yayasan Sajogyo Inti Utama, dan kemudian dipercaya menjadi Direktur Eksekutif Sajogyo Institute (SAINS) untuk periode 2006-201o. Sejak tahun 2007 hingga sekarang membantu Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) untuk pengembangan penelitian keagrariaan para staf pengajar STPN. Saat ini ia juga turut mengajar Mata Kuliah Kajian Agraria di Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (KPM), Fakultas Ekologi Manusia IPB.

Bersama dengan para dosen STPN, peneliti di Pusat Kajian Agraria, PSP3 IPB, pegiat di SAINS, serta para pegiat agraria di Yogyakarta, ia mengorganisasikan sebuah Lingkar Belajar Agraria (LIBRA) di berbagai kampus perguruan tinggi (IPB, UI, UGM, STPN, UIN Ciputat) untuk mempelajari secara kritis berbagai teori dan praktik reforma agraria secara komparatif maupun tematik. Bersama sejumlah lembaga ia kini juga sedang merintis sebuah website (www.pustaka-agraria.org) yang bisa menghimpun koleksi studi agraria di berbagai perpustakaan perguruan tinggi maupun pusat studi di tanah air.