| 412-730 ISSI | 012 Maret Jogaarta. | 1-147 Hal | Th.4 | N06 | BHUMM |
RESNSI
alrah A
ug rata EA
Éie o
itnda TU AT) EA
Diran SA
Sla trus OR NY SE MS
ian a TU1) ELUUA
Sudibyanung
odin
Sutarono
N TE
R T
S130
Oleh: Mohamad Shohibuddin1
Abstract
Discourses and practices of agrarian reform as well as debates on agrarian studies are very dynamic and continuously ramified as many perspectives developed along the way. To avoid over simplification and unnuanced debate on agrarian reform and agrarian issues, it is very necessary to comprehend such dynamic and ramification. For this purpose, this article offers a brief sketch on the development of agrarian reform and debates on agrarian studies since post-World War II to the present.
Keywords: agrarian reform, agrarian studies, agrarian questions
A. Pendahuluan
Banyak diskusi mengenai reforma agraria di tanah air, dalam kesan saya, kerap tidak jelas arahnya karena mereka yang berdebat sering membayangkan "titik koordinat" berbeda saat sama-sama berbicara reforma agraria. Meminjam perumpamaan navigasi pesawat udara, hal ini tak ubahnya seperti berdebat pada "arah mata angin" yang sama tetapi dengan "level ketinggian" yang berbeda, atau dengan "level ketinggian" yang sama namun "arah mata angin"-nya berbeda. Akibatnya diskusi tidak berjalan produktif dan mencerahkan, dalam arti dapat mengantarkan para pesertanya pada pemahaman yang lebih baik mengenai masalah reforma agrariaterlepas apapun sikap yang diambil masing-masing setelahnya.
Salah satu contoh "ketiadaan navigasi" semacam itu tercermin pada pandangan dan sikap yang kurang bernuansa baik dari kalangan pendukung reforma agraria maupun kalangan penentangnya. Di satu pihak, hal demikian bisa dilihat dari kecenderungan sebagian aktivis gerakan agraria yang, dalam dukungannya terhadap reforma agraria, cenderung menaruh sikap "setengah curiga" terhadap studi kritis agraria. Alihalih dilihat sebagai "mitra tanding" untuk mengembangkan praktik reforma agraria yang lebih baik, studi kritis agraria terkadang dianggap sebagai sesuatu yang melemahkan perjuangan reforma agraria.² Sikap yang kurang lebih sama, namun dengan alasan yang sama sekali berbeda, juga sering dikemukakan oleh para birokrat agraria, baik dari sektor pertanahan, kehutanan, kelautan, dsb.
Dari pihak yang berlawanan, kalangan yang skeptis terhadap agenda reforma agraria juga menampilkan sikap yang kurang lebih sama. Kalangan ini cenderung untuk menegasikan urgensi dan manfaat reforma agraria dengan cara yang amat simplistis. Hal ini misalnya dalam bentuk pendikotomian antara reforma agraria dengan keberlanjutan ekologi; bahwa land reform niscaya akan menimbulkan masalah lingkungan di tengah pertumbuhan populasi yang terus menanjak tinggi. Begitu pula, ia tampak dalam berbagai pandangan yang kerap mereproduksi skeptisisme lama bahwa land reform kepada petani miskin justru tidak akan produktif, dan tanah yang telah dibagikan itu dengan mudah akan dijual oleh petani pencrima karena usahatani demikian memang tidak memenuhi skala ckonomi yang menguntungkan.3 Kritisisme yang terlampau simplistis ini dilontarkan dengan mudah scolah apa yang disebut sebagai reforma agraria itu bersifat tunggal dan tidak bernuansa. Padahal, seperti akan ditunjukkan di bawah, diskursus dan praktik mengenai reforma agraria sangatlah dinamis dan, dalam perkembangannya, telah melahirkan banyak keragaman dan variasi.
Akibatnya, dalam kedua kasus di atas, apa yang sering terjadi adalah situasi yang suka saya istilahkan sebagai "sindrom
teh botol. Seperti kita tahu, pesan utama iklan iniadalah:"Apapun makananny botolxxminumannya." Mengambil reforma agraria adalah jawabannya!" Sebaliknya,bagi mereka yang cenderung menentangnya,hal sebaliknyayangd yaki:"Apapun bentuk efora agr hanya permasalahan yang ditimbulkannya!" Kedua posisi semacam inelas dak bisamendukung berjalanny diskusi dan debat yang produktif.
Tulisan ini adalah sketsa sederhana untuk sekedar menyajikan sekelumit"pet navigasi" dimaksud. Dalam peta ini selain hendak didudukkan lebih jelas perbedaan reforma agraria dan studi agraria (selanjutnya berturut-turut disingkat RA dan SA), juga akan didedahkan secara lebih rinci bagaimana perkembangan konseptualisasi dan praktik mengenai keduanya hingga saat ini dengan berbagai variasinya. Diharapkan dengan begitu diskusi yang lebih produktif dan bernuansa mengenai RA akan dapat berkembang lebih baik lagi. Sebagai sketsa sederhana, tentu saja apa yang disajikan di sini bukanlah sebuah peta yang lengkap dan mencakup semua hal (exhaustive), melainkan sekedar menampilkan isu dan kecenderungan yang dianggap penting.
Penulis adalah peneliti pada Sajogyo Institute, Bogor dan saat ini sedang menempuh pendidikan lanjut di University of Amsterdam, Belanda. Gagasan awal tulisan ini semula dituangkan penulis pada diskusi di milis program studi Sosiologi Pedesaan (SPD), Sekolah Pascasarjana IPB. Dalam bentuknya yang sekarang, tulisan ini sudah disesuaikan untuk menjadi tulisan yang mandiri dan terlepas dari alur diskusi di milis tersebut. Versi awal tulisan ini sebelumnya telah dimuat di website IndoProgress dan Brighten Institute. Versi yang ada di hadapan pembaca saat ini adalah revisi atas tulisan yang telah dimuat di kedua website tersebut. Seluruh tanggung jawab tulisan ini, tentu saja, sepenuhnya ada pada penulis. Untuk komunikasi lebih lanjut penulis bisa dihubungi melalui [email protected].
2 Contoh kecilnya tampak antara lain dalam "debat lama" antara apakah harus mengupayakan kepastian penguasaan tanah yang sudah diduduki rakyat dan mengabaikan terlebih dulu kecenderungan diferensiasi agraria dan elitisme yang mulai tampak di antara mereka ataukah melihat keduanya sebagai bentuk keadilan agraria yang sama-sama harus diwujudkan. Begitu juga, "ketegangan" antara desakan devolusi penguasaan hutan kepada komunitas dengan kritisisme terhadap kecenderungan diferensiasi manfaat di antara komunitas penerima devolusi sebagai sebuah unit yang tidak tunggal. Mengenai skeptisisme terakhir ini, lihat misalnya tulisan Kemal Azis Stamboel, anggota DPR dari Fraksi PKS yang memiliki latar belakang pengusaha: "Will agrarian reform eradicate the poverty in farming sector?" The Jakarta Post, 24 Januari 2012. Tulisan ini bisa diunduh di tautan berikut ini: htp: /www.thejakartapost.com/news/2012/01/24/will-agrarian-reform-eradicate-poverty-farming-sector.html. Terima kasih untuk Noer Fauzi yang telah memperkenalkan perumpamaan iklan ini.
B. Peta 1: Debat Agraria pada Studi Agraria Era Klasik
Meskipun tampak sederhana dan naif, namun pembedaan antara RA dengan SA amat penting dilakukan secara analitik; sama halnya dengan pentingnya membedakan antara, katakan saja, manajemen lingkungan dengan ekologi. Bagian pertama dari kedua pasangan tersebut (RA dan manajemen lingkungan) adalah ranah kebijakan, program, dan intervensi yang bersifat operasional; sementara yang kedua adalah ranah kajian akademis yang bersifat abstrak dan teoritis. Tentu saja, meski berbeda, kedua ranah ini bisa saling terkait dan mengumpan satu sama lain. Asumsi, desain, nomenklatur, dan implementasi dari kebijakan/program reforma agraria (atau manajemen lingkungan) bisa saja dijadikan sebagai obyek sebuah penelitian akademis. Sebaliknya, hasil-hasil penelitian akademis dari studi agraria maupun ekologi juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan/program terkait yang lebih tepat.
Pembedaan yang terlihat sepele demikian ada kalanya penting untuk meletakkan secara tepat pada "level ketinggian" mana perdebatan berlangsung: apakah pada level abstrak-teoritis ataukah pada level praktis-operasional. Banyak sekali diskusi seputar topik ini mengalami silang sengkarut karena perbedaan "level ketinggian" ini tidak diperhitungkan. Seringkali pembedaan semacam itu juga diperlukan sesederhana untuk menyatakan bahwa temuan-temuan kritis yang kadang ditunjukkan oleh SA tidak perlu dianggap sebagai sebuah sikap anti terhadap gerakan
RA atau kebijakan RA, melainkan mesti dilihat sebagai "radar" untuk memahami lebih mendalam masalah-masalah faktual apa yang harus dijawab melalui RA itu sendiri. Akhirnya, yang tidak kalah penting, pembedaan itu juga diperlukan untuk dapat memahami secara lebih baik sejarah perkembangan RA dan SA itu sendiri dari waktu ke waktu, dan keterkaitan di antara keduanya.
Terkait hal yang terakhir, bisa dikemukakan, misalnya, bahwa diskursus dan praktik awal RA yang muncul pasca Perang Dunia (PD) II tidaklah terlepas dari perdebatan teoritis hingga filosofis yang berlangsung dalam ranah SA pada masa itu. Inilah yang dikenal dalam literatur ekonomi politik agraria sebagai perdebatan mengenai classic agrarian question. Secara ringkas dapat dinyatakan bahwa embrio awal perdebatan ini bermula dari tulisan-tulisan Karl Marx mengenai perkembangan kapitalisme di Inggris dan Perancis. Ketimbang merupakan proses perkembangan yang sepenuhnya bersifat ekonomis, sejarah kapitalisme menurut Marx dimungkinkan oleh proses "akumulasi awal"(previous accumulation) yang dicapai melalui kekuatan-kekuatan ekstra-ekonomi. Hal ini ditandai dengan perampasan dan privatisasi sumber-sumber agraria bersama (the commons) di pedesaan, pengusiran para petani yang menggantungkan hidup di atas sumber-sumber agraria itu (yakni apa yang dikenal sebagai enclosure)dan dari sinilah lantas tercipta relasi-relasi produksi baru yang melandasi kelahiran kapitalisme.⁵
Denganlatar belakang perkembangan kapitalisme semacam inilah "debat agraria klasik" mencuat dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: Apakah yang terjadi ketika penetrasi kapitalisme dengan moda produksinya yang khas itu mcrangsek pada sistem produksi masyarakat-tani (peasantry)?" Pertanyaan kunci inilah yang selanjutnya mewarnai perjalanan SA pada masa menjelang dan pasca PD II. Dalam hal ini Karl Marx dengan tegas menjawab, petani tradisional dan smallholders akan niscaya hilang dilumat oleh skala usahatani besar para pemilik modal (seperti ditunjukkan kasus enclosure di lnggris). Tetapi sayang, tambah Marx dengan merujuk kasus di Prancis, para petani yang telah kehilangan alat produksi ini ibarat kentang-kentang dalam karung: hanya berkumpul saja tanpa ada solidaritas kelas di antara mereka satu sama lain. Karena itu, kepentingan kelas mereka harus diwakili oleh kaum buruh seba gai kelas proletar yang sejati.
Lenin, berdasarkan pada analisis data statistik sensus pertanian di Rusia, mengajukan uraian yang lebih bernuansa tentang transisi agraria ketimbang bentuk enclosure yang disampaikan Marx. Dia menyebut satu rentang kecenderungan transisi agraria: mulai dari diferensiasi masyarakat-tani ke dalam lapisan-lapisan yang beragam, hingga pada satu titik terjadinya polarisasi ketika proses itu kemudian mengeras ke dalam terbentuknya dua kelas sosial saja: mereka yang mengakumulasi tanah luas dan mereka yang kehilangan tanah dan menjadi proletar. Oleh Chayanoz, tafsiran proses diferensiasi sosial semacam ini ditolaknya mentahmentah. Ia berargumen bahwa logika ekonomi petani yang berbasis tenaga kerja
di Rusia adalah diferensiasi i demografts yagemasu merosot kehidupannya jika beban tanggungan rumah h tangganya semakin besar. Pandangan Chayanov ini da satu asumsi bahwa tanah masih tered cukup luas di Rusia saat itu.
Karl Kautsky di pihak lain menyanggah pandangan mengenal kepasifan para petani yang oleh Marx diibaratkan sebagai kumpulan kentang dalam karung itu. Ia menyatakan bahwa tanah itu sumberdaya yang unik, berbeda dari sumberdaya lainnya, karena tanah melekat dengan penggunanya. Upaya komodifikasi secara total atas tanah oleh kapitalisme (misalnya melalui enclosure; privatisasi atas the commons) menurut Kautsky akan berlawanan sama sekali dengan the fabric of society sehingga niscaya melahirkan perlawanan balik atasnya. Argumen Kautsky ini kelak dikembangkan lebih lanjut dalam konseptualisasi Karl Polanyi atas apa yang disebutnya double movement: bahwa movement pasar akan terus berekspansi, namun "this movement was met by a countermovement checking the expansion in definite directions... Yet simultaneously a countermovement was on foot" (Polanyi, 1944, Chapter 11).6
Demikianlah, apabila SA era klasik ini diperhatikan secara cermat maka dapat disimpulkan bahwa "episentrum"
perdebatannya berkutat pada isu penetrasi kapital: apa yang terjadi saat pertanian mengalami proses komersialisasi dan komodifikasi akibat masuknya moda produksi kapitalis, dan bagaimanakah dinamika kelas dan perjuangan kelas berlangsung akibat proses itu. Tidak heran jika Henry Bernstein (2006) kemudian menycbut debat klasik ini sebagai "agrarian question of capital"; satu observasi yang kemudian menjadi titik berangkat baginya untuk mengembangkan formulasi agrarian guestion yang berbeda dalam berbagai tulisannya kemudian.
Saya akan kembali pada poin ini di bagian paling akhir nanti. Namun, terkait hal ini, yang penting ditekankan di sini adalah bahwa SA cra klasik seperti diuraikan di atas juga tclah banyak dikritik, dan bahwa banyak perkembangan baru dalam SA dewasa ini yang fokus persoalan dan peralatan konscptualnya sudah beranjak jauh dari SA cra klasik itu. Perdcbatan yang lebih produktif mengenai RA dan SA sudah scharusnya didasari atas pemahaman yang lebih baik mengenai perkembangan dalam SA ini.
'Dengan demikian, Marx menganggapproperty sebagai sebuah sejarah perampasan yang, dalam satu titik waktu tertentu, diformalkan oleh hukum. Dia merupakan perampasan karena berasal dari "the alienation of other's labour embedded in material things"(Ribot dan Peluso 2003). Di kutub berlawanan, John Locke mengembangkan argumen normatif mengenai property yang sejalan dengan perkembangan kapitalisme saat itu. Locke mengajukan formulasi idealistik mengenai property, yakni bahwa hak milik
pada dasamya merupakan klaim moral seseorang yang muncul dari jerih payahnya di dalam mencurahka tenaganya pada sebidang tanah. Terhadap hak milik ini, negara berkewajiban untuk melindunginya sesuai dengan raison d'etre dari negara di dalam teor kontrak sosial. Lihat Locke 1690, Chapter 5Of Property"(bisa diunduh di sini: http://www.constitution.org/jl/2ndtr05.htm).
6Buku Polanyi ini tersedia di sini: http://uncharted.org/frownland/books/Polanyil POLANYI%20KARL%20-%20The%20Great%20Transformation%20-%20v.1.0.html
C. Peta 2: Model Reforma Agraria Generasi Pertama Pasca PD II
Meskipun praktik land reform oleh Gunawan Wiradi dikatakan sudah setua usia peradaban Romawi,' namun RA sebagai agenda kebijakan yang mencakup land reform dan program-program pendukungnya barulah muncul pasca PD II. Pada satu sisi, kemunculan RA sebagai agenda pembangunan ini tidaklah terlepas dari proyek modernisasi dan pengembangan nation state itu sendiri. Pada sisi lain, dalam perwujudannya, agenda RA ini juga sepenuhnya berada
dalam bayang-bayang debat agraria klasik yang telah diuraikan di muka, khu usnya menyangkut model RA seperti apa yang akan diterapkan dalam menyikapi penetrasi kapital.
Oleh karena itu, tidak heran jika penentuan model RA pasca PD II ini amat bergantung pada ideologi yang dianut negara yang melaksanakan atau mensponsorinya. Seperti diketahui, usai PD Il terjadi persaingan tajam antara negaranegara blok kapitalis yang dimotori oleh Amerika Serikat melawan negara-negara blok komunis yang dimotori Uni Soviet. Jika negara yang menjalankan program RA itu menganut ideologi kapitalisme, maka proses diferensiasi dan polarisasi yang ditengarai olch Lenin di atas justru didorong dan difasilitasi oleh negara. Sebaliknya, jika ia menganut ideologi sosialisme, maka proses semacam itu akan dibalikkan dengan menghapus sistem private property dan mencrapkan sistem kepcmilikan yang bersifatkolektif. Akhimya, bagi negara yang menganut ideologi (neo)populisme ala Chayanov, di mana rumahtangga petani yang menjadi landasan, maka pemilikan tanah oleh smallholders akan dipromosikan.
Hal inilah yang menjelaskan keragaman bentuk land reform di negaranegara pelaksananya sesuai dengan ideologi anutannya masing-masing. Ada yang bentuk reform-nya bergerak "dari kecil ke besar" seperti pada kapitalisme (berupa privatisasi dalam skala besar oleh badan private), namun jugapada sosialisme (berupa kolektivisisasi oleh negara). Ada pula yang bentuk reform itu bergerak "dari besar ke kecil"sepertipada neo-populisme (yakni dari tuan tanah/korporasi/negara diredistribusi kepada rumahtangga petani).
Namun, yang terakhir ini (neo-populisme) pun memiliki variasi lagi di banyak negara sesuai dengan kecenderungan ideologisnya. Demikianlah, di Jepang, Taiwan dan Korea Selatan, skema land reform untuk smallholders itu dilakukan dengan menetapkan plafon (ceiling) bawah saja, sementara batas atas penguasaan tanah diambangkan. Hal ini tentunya sejalan dengan orientasi kapitalisme yang dianut ketiga negara ini maupun negara USA yang mensponsorinya. Sebaliknya, di Indonesia yang menginginkan "jalan tengah" ("sosialisme ala Indonesia"), maka batasan itu ditetapkan baik pada plafon bawah maupun plafon atas. Begitulah, menurut UU Land Reform tahun 1961 kita mengenal batas terendah kepemilikan tanah (seluas 2 hektar, yang tidak masuk akal untuk kondisi di Jawa, bahkan di tahun 1960 saat UUPA ditetapkan; namun luasan itulah yang diterapkan pada program transmigrasi di luar Jawa) maupun batas maksimum kepemilikan tanah (yang luasnya bervariasi menurut perbedaan jenis penggunaan tanah dan perhitungan kepadatan agraris).
Dalam arti demikian, maka RA pada dekade 1950-an hingga 1960-an ini sebenarnya adalah desain yang sengaja dirancang dan dijalankan oleh negara untuk mengarahkan ke manakah transisi agraria masyarakatnya akan ditujukan: apakah transisi ke arah kapitalisme, ke arah sosialisme, ataukah ke arah neo-populisme. Namun terlepas dari perbedaan orientasi ideologis itu, ketiga model RA ini sebetulnya sama-sama menempatkan RA sebagai instrumen penting untuk mewujudkan modernisasi dan industrialisasi. Dalam hal ini, ada beberapa asumsi dasar yang dianut di balik pelaksanaan agenda RA ini, di antaranya:
1. bahwa sistem agraria yang lama entah di bawah sistem tradisional,
kd dsb—tidaklah produktif dan harus dirubah ke sistem agraria baru yang lebih produktif (bagi model kapitalisme, sistem yang lebih produktif itu berarti penguasaan dpeg dalam skala luas; bagi model komunisme hal itu berarti penguasaan kolektif dan pengusahaannya di bawah koordinasi negara; sedangkan bagi model neo-populisme hal itu berani jaminan tiap rumaħtangga petani mendapat lahan sendiri yang memungkinkan mereka berinvestasi dan berproduksi secara mandiri);
bahwa transformasi dari sistem 2. lama ke sistem baru itu ditujukan untuk membangun basis produksi yang kuat pada sektor pertanian dengan harapan selain dapat memenuhi kebutuhan pangan juga bisa menghasilkan surplus cukup besar dari sektor pertanian;
3. bahwa seiring kesejahteraan petani yang meningkat sepanjang proses transformasi itu, maka diharapkan akan terjadi peningkatan permintaan konsumsi domestik atas barang-barang manufaktur; dan
4. bahwa sektor industri sebagai pilar penting ekonomi bangsa akan bisa dibangun dengan kuat bertumpu pada surplus dari sector pertanian tersebut dan pada tingkat konsumsi masyarakat yang sudah cukup tinggi.
Sebenarnya, asumsi-asumsi linier seperti itulah yang mendasari konseptualisasi apa yang kerap disebut sebagai transformasi agraria, yakni perubahan sosial-ekonomi pedesaan secara menyeluruh sehingga sektor pertanian yang semula bersifat tradisional/feodal/kolonial bisa menjadi lebih produktif dan terintegrasi dengan sektor-sektor ekonomi nasional lainnya.8 Demikianlah, bisa disimpulkan bahwa RA pada generasi yang pertama ini sangat momot dengan proyek modernisasi, dihela sepenuhnya oleh negara, turut menjadi bagian penting dari pembangunan nation-state-nya, dan ditempatkan dalam perencanaan ekonomi sebagai basis untuk mendukung pembangunan ekonomi dan industrialisasi nasional.
Era keemasan RA generasi pertama ini mencapai puncaknya pada pelaksanaan Konferensi Dunia Reforma Agraria dan Pembangunan Pedesaan oleh FAO di Roma pada tahun 1979. Namun ironisnya, konferensi itu sekaligus menandai lonceng kematian RA generasi pertama ini. Ada beberapa perkembangan yang membuat RA sejak era 1970-an tidak lagi menjadi agenda pembangunan global, dua di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, dicapainya technological breakthrough dalam produksi pangan (dalam bentuk apa yang dikenal dengan Revolusi Hijau) yang membuat banyak pihak berpikir bahwa peningkatan produktivitas dan surplus pertanian dapat dicapai tanpa harus terlebih dulu melakukan penataan ulang penguasaan tanah (land reform). Kedua, model Marshall Plan setelah berhasil di Eropa, mulai akhir 1960-an banyak ditawarkan kepada negara-negara Dunia Ketiga yang memungkinkan mereka menggunakan paket pinjaman ini untuk membangun industrinya tanpa harus terkait dengan tahap transformasi agrarianya (dan kemudian memang membuatnya demikian). Khusus untuk Indonesia, ada faktor ketiga (yang
jauh lebih menentukan) bagi kematian RA generasi pertama ini, yakni terjadinya apa yang disebut"G30S/PKI" dan diasosiakannya RA sebagai agenda politik PKI untuk mengkomuniskan Indonesia.
'Tentang tonggak-tonggak pelaksanaan land reform menurut Gunawan Wiradi, lihat bukunya: Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir, edisi revisi 2009.
D. Peta 3: Perkembangan Agenda Reforma Agraria Sejak Dekade 1990- an
Meskipun secara politik RA generasi pertama ini sudah berakhir, namun anehnya model inilah yang seringkali terus berada dalam bayangan dan imajinasi mereka yang terlibat dalam perdebatan mengenai RA hingga saat ini. Padahal, seperti akan segera ditunjukkan pada bagian ini, diskursus dan praktik RA ternyata mengalami berbagai metamorfosis sejak era 1990-an dan sejak itu telah banyak perkembangan (dan kontestasi) yang terjadi. Mengingat model RA generasi awal ini yang terus "menghantui" (tak lain, salah satunya karena memang diciptakan demikian oleh Orde Baru), tidak heran jika banyak sekali diskusi mengenai RA yang "salah koordinat" sehingga arah perdebatannya tidak ke mana-mana.
Sepertitelah diuraikan di muka, RA yang muncul pasca PD II ini berwatak modernis, identik dengan state-driven, dan orientasi utamanya adalah dalam rangka industrialisasi nasional. Dengan watak RA yang demikian, maka tentu saja pertimbangan ekologis tidak menjadi isu urama di situ. Begitu pula, diskusi tentang community based resources management jangan diharap hadir dalam wacana RA generasi pertama itu. Dapat dipastikan, semua pertimbangan ekologis semacam itu berada pada zona "unthinkable" di era 1950-an dan 1960-an. Hal ini bisa dimengerti karena saat itu memang belum muncul problem ekologis, perubahan iklim global, krisis energi, dan semacamnya. Sejauh kesan saya, banyak kritik dan bahkan kecaman yang ditujukan pada watak RA yang dinilai antagonistis terhadap problem ekologi sebetulnya mengacu kepada diskursus dan praktik RA generasi pertama ini. Akan tetapi, akan salah sama sekali jika hal itu digeneralisir sebagai karakteristik yang inhern dalam RA itu sendiri.
Generalisasi demikian tentulah sangat tidak tepat mengingat agenda RA terus mengalami perkembangan, baik dari segi konseptualisasi maupun inisiatif pelaksanaannya. Tulisan ini tentu tidak mungkin untuk menguraikan secara detail perkembangan tersebut. Meskipun demikian, setidaknya ada empat kecenderungan utama yang muncul sejak era 1990-an yang harus dikemukakan di sini secara serba singkat.
Pertama, runtuhnya Tembok Berlin telah menyebabkan peran sentral negara banyak dilucuti, dan hal ini tak terkecuali juga mewarmai agenda RA. Pada dekade 1990-an lahirlah model RA yang dijalankan melalui mekanisme pasar, yalni apa yang dikenal dengan sebutan market-based agrarian reform. Dipromosikan oleh Bank Dunia, model ini menolak land reform oleh negara (state-led) yang bersifat compulsory, dan sebagai gantinya diajukan model land reform yang bersifat voluntary dan dilakukan dengan berbasis mekanisme pasar (willing buyer, willing seller).
Operasionalisasi konkret model RA ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Apabila satu kawasan tertentu tanahnya telah
dtetapkan oleh pemerintah sebagailoka dd rm (misalnya karena d kos ketidakadla graria situan tanah dan penggarap dimint bermegosiasmenelapkan hargapemb tanayang hendah dialihkan pemil Tentunya,negosistersebu dn pada harga pasar yang berlaku, dan n yang membedakannya dari staeled land reform di mana pembeliannya di bawah harga pasar Apabila harga tanah sudah disepakati bersama, maka si penggarap memperoleh pinjaman dari Bank Tanah yang dibentuk pemerintah sebesar harga tanah yang harus dibayarkannya kepada tuan tanah semula. Si pemilik tanah baru ini selanjutnya diharuskan mengangsur hutangnya kepada Bank Tanah itu sebesar dan dalam tempo yang telah ditentukan. Model ini diterapkan secara luas di Afrika Selatan pasca rezim Apartheid dan juga di Brazil di bawah pemerintahan Cardoso. Banyak sekali studi yang telah menunjukkan kegagalan model ini dan penyebab kegagalannya.9
Kecenderungan kedua diinspirasi oleh temuan De Soto mengenai besarnya potensi "modal mati" yang dimiliki oleh orang miskin, berupa tanah yang mereka kuasai secara informal sehingga tidak "legible" dalam sistem perekonomian formal. Dengan argumen "menghidupkan aset tidur kaum miskin" ini, pada era 1990. an banyak lembaga donor dan organisasi pembangunan internasional yang mempromosikan apa yang mereka sebut (good) land governance. Bagi kalangan ini, inti permasalahan kemiskinan di pedesaan bukanlah terletak pada ketimpangan penguasaan tanah, melainkan pada perlindungan dan formalisasi legal atas penguasaan tanah olch orang miskin. Tanpa perlindungan dan formalisasi itu, demikian mereka berdalih, tanah yang dikuasai secara informal itu selain rentan diserobot oleh pihak lain, juga tidak bisa dijadikan aset ckonomi produktif.
Dengan dasar pemikiran demikian, maka kcbijakan berikut inilah yang ditawarkan sebagai solusi. Tata kelola pertanahan (land governance) yang akuntabel dan mudah diakses oleh kaum miskin harus dapat diciptakan. Caranya adalah melalui pembenahan administrasi pertanahan, penggunaan teknologi mutakhir untuk pemetaan dan survey kadastral, sertifikasi murah (bahkan gratis) bagi penduduk miskin pedesaan, ajudikasi pertanahan di wilayah perkotaan, dst. Di Indonesia kecenderungan kedua ini tercermin pada proyek besar Land Administration Project (LAP) dan kemudian dilanjutkan dengan Land Management and Policy Development Project (LMPDP) yang didanai pinjaman Bank Dunia. Namun beberapa studi telah menunjukkan bahwa kenyataan yang terjadi tidak sesederhana asumsi di atas. Sebagai misal, disertasi Djaka Soehendra di Kampung Rawa Jakarta yang diterbitkan dengan judul Sertifikat Tanah dan Orang Miskin, menunjukkan bahwa orang miskin justru kerap tereksklusi dalam, dan melalui, proses legalisasi aset semacam itu.10
Ketiga, mencoba melampaui dikotomi state-led dan market-led agrarian reform, satu cluster program di bawah UNDP bekerja sama dengan Oslo
Governance Centre mengembangkan apa yang mereka sebut democratic land governance dan pro-poor land governance. Dengan democratic land governanceditekankanbahwa demokratisasi merupakan aspek yang juga penting dalam land governance, dan tidak semata-mata terbatas pada aspek administratif semata. Di antara penyebab kegagalan dua pendekatan terdahulu di dalam menjawab problem kemiskinan adalah karena diabaikannya persoalan power dan pentingnya isu demokratisasi ini; bahwa akses dan kapabilitas si miskin untuk bisa terlibat dalam transaksi tanah (pada pendekatan 1) maupun untuk memperoleh sertifikat dan mengupayakan manfaat optimal darinya (pada pendekatan 2) bersifat asimetris menurut perbedaan kondisi ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Pendekatan democratic land governance berusaha untuk peka terhadap isu power relation ini, dan menggarisbawahi bahwa kesuksesan kebijakan RA yang memihak kaum miskin ditentukan oleh apa yang dalam usulan ini disebut sebagai "Mutually Reinforcing State-Society Interaction".11
Secara lebih rinci, dalam naskah pro-poor land governance diusulkan empat pilar kebijakan agraria yang mencerminkan"interaksi negaramasyarakat yang saling menguatkan" itu. Keempat pilar itu adalah sebagai berikut: (a) kelompok miskin harus memiliki organisasi sendiri yang kuat dan otonom, (b) koalisi politik yang luas di antara para pendukung land reform harus diupayakan, (c) investasi dana publik, kredit dari negara, dan pendampingan teknis yang memadai harus disediakan bagi para beneficieries land reform, dan (d) bahwa ketiganya harus merupakan bagian tak terpisahkan dari "a growth-oriented Development Strategy".12 Meskipun tampak lebih progresif, sayangnya model yang ketiga ini belum ada wujudnya yang konkret, dan baru sekedar merupakan naskah kebijakan saja. Menarik untuk dicatat bahwa pendekatan kedua inilah yang pernah dikutip oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam salah satu pengarahannya di forum internal BPN, meski sejauh mana realisasinya adalah soal yang harus dilihat lebih lanjut karena banyak faktor lain di luar kewenangan lembaga ini yang turut terlibat.
Akhirnya, but not the least, terdapat kecenderungankeempatyang memperjuangkan pelaksanaan RA dengan bergerak dan mencari ruang di luar negara maupun pasar; yakni, praktik-praktik RA yang dilakukan oleh rakyat dan gerakan tani sendiri dalam berbagai variannya. Hal ini bisa disaksikan mulai dari aksi-aksi okupasi dan reklaiming oleh petani pedesaan seperti dilakukan Serikat Petani Pasundan (SPP) di Jawa Barat dan tempat-tempat lainnya, hingga aksi-aksi oleh penduduk miskin kota yang berbondong-bondong menggarap kawasan perkebunan terlantar seperti dilakukan MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra) di Brazil.
Terlepas dari bentuk okupasi tanah yang sudah banyak dikenal itu, dalam kesempatan ini ada tiga perkembangan tipikal yang secara khusus ingin saya sajikan terkait kecenderungan yang keempat ini; ialah satu perkembangan di mana perjuangan rakyat atas agenda RA dilakukan melalui, atau simultan dengan, perjuangan atas isu ekologis (dan dengan demikian, berbeda dari anggapan umum, perjuangan agraria dan perjuangan lingkungan justru menampilkan satu
kesatuan yang tak terpisahkan). Tiga perkembangan itu adalah sebagai berikut:
1. Munculnya praktik-praktik perjuangan tanah yang dilakukan bukan atas nama "petani" melainkan "komunitas adat" di berbagai penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Dalam perjuangan ini, argumen mengenai identitas asli dan kearifan ekologis menjadi landasanutama untuk mempertahankan penguasaan tanah atau merebutnya kembali dari tangan pihak lain. Ini adalah tipe perjuangan yang sama sekali berbeda dariliteratur "pemberontakan petani" seperti dikenal selama ini, misalnya yang dibahas oleh James Scott, Samuel L. Popkin, Eric J. Hobsbawm, dll.
2. Merebaknya apa yang disebut oleh Miguel A. Altieri sebagai gerakan agroekologi di Amerika Latin yang dimotori oleh berbagai inisiatif akar rumput. Menariknya, gerakan grassroot ini mengupayakan sekaligus "rescuing nature", "ensuring food sovereignty" dan "empowering peasants"(yang sekaligus menjadi penggalan judul artikel Altieri di Journal of Peasant Studies).13 Artikel ini mengulas fenomena revolusi agroekologis tiga level (yakni epistemologis, teknis, dan sosial) yang melahirkan "new and unexpected changes directed at restoring local self-reliance, conserving and regenerating natural resource agrobiodiversity, producing healthy foods with low inputs, and empowering peasant organizations". Menurut Altieri, perubahan-perubahan yang berhasil dilahirkan gerakan ini mengajukan tantangan langsung terhadap kebijakan modernisasi neoliberal yang didasarkan pada agribisnis dan ekspor pertanian skala besar, sekaligus membuka gerbang politik baru bagi masyarakat agraris Amerika Latin.14 Artikel senada yang ditulis oleh Peter M. Rosset dkk menjelaskan lebih detail penyebab meluasnya gerakan agroekologi ini pada satu kasus khusus di Kuba, yakni melalui apa yang disebut Campesino-a-Campesino (CAC) social process methodology.15
3. Perkembangan menarik lain yang patut dicatatadalah bahwa banyak praktik-praktik RA dari bawah oleh gerakan rakyat dengan spektrum background yang beragam itu kini memiliki gaung yang bersifat transnasional, dan dalam arti demikian ia tidaklah bersifat khas dan localspecific. Inilah yang dalam literatur SA dewasa ini diistilahkan dengan Transnational Agrarian Movements (TAMs).16 Salah satu
pengejawentahannyayang menonjol adalah La via Campesina (yang belum lama ini koordinator pusatnya bermarkas di Indonesia) yang memang banyak mendulang inspirasi gerakannya dari keberhasilan inisiatif regional di Amerika Latin di atas. Salah satu klaim La via Campesina, yang diajukan dalam rangka menantang model investasi pertanian neoliberal dan gelombang global land grabbing dewasa ini, adalah slogan terkenalnya: Smallholders can feed the world and keep the globe cool!
Empat kecenderungan utama di atas, dan terutama tiga perkembangan yang baru saja diuraikan dalam kecenderungan terakhir, sedikit banyak memberikan ilustrasi mengenai keragaman diskursus dan praktik RA dewasa ini. Keragaman semacam itu, yang satu sama lain ada yang saling berbenturan, sekaligus menggambarkan bagaimana "perang wacana dan pengetahuan" yang berlangsung di antara berbagai pihak dalam merumuskan bentuk dan watak RA yang hendak diterapkan.
Dengan ilustrasi semacam ini, akan lebih bes kiranya jika diskusi mengenai RA juga merefleksikan pemahaman yang lebih lengkapmengenaikeragaman perkembangan RA, termasuk beberapa variannya yang sangat terkait erat dengan isu ekologis. Hal ini untuk menghindarkan penyederhanaan yang kerap dibuat oleh secagian kalangan, misalnya dalam dikotomi kebijakan RA dengan kepedulian lingkungan. Gerakan agroekologi di Amerika Latin, demikian pula gerakan masyarakat adat, misalnya, justru menempatkan kepedulian ekologis inipada inti perjuangan mereka. Pada saat yang sama. mereka juga merupakan representasi penting mengenai praktik RA yang memiliki gaung regional bahkan mondial, meski dilakukan di luar negara— suatu ekspresi tipikal dari TAMs itu sendiri.
* Lihat misalnya rumusan mengenai hal ini oleh FAO dalam dokumen Peasants 'Charter (bisa diunduh di sini: http://www.fao.org/docrep/U8719E/U8719e00.htm).
Lihat misalya dua tulisan Satunino M. Borras Jr berikut ini: "Can redistributive reform be acheved via market-based voluntary land transfer schemes? Evidence and lessons from the Philippines" (dapat diunduh di sini http://www:icarrd.org/po/ref doc down/ rurald Redistributive%20Reform%20Borra.pdf) dan "Questioning markel led agrarian reform: Eperieces from Bra,olomb and Soth Arca(daal ddud:.ad. ref doc down/rurald 8170012 1 112403.pdf).
10 Disertasi Djaka Soehendra ini diterbitkan oleh Hu-Ma bekerja sama dengan Van Vollenhoven Institute dan KITLV Jakarta di bawah Seri Sosio-Legal Indonesia dengan judul lengkap: Sertifikat Tanah dan Orang Miskin: Pelaksanaan Proyek Ajudikasi di Kampung Rawa, Jakarta.
11 Mengenai democratic land governance, lihat dokumennya di sini: http://content.undp.org/go/cmsservice/download/publication/?version=live&id=2712093.
Mengenai pro-poor land governance bisa diperiksa dokumennya pada tautan berikut:.ic undp.org/pub/IPCPolicyResearchBrief2.pdf.
Judulea keAl adala Te agroecologial revolution in L Amerca:reuin re, ensuring food sovereignty and empowerng peasants.Atikel ni bis dundu scra um adaan berikut ini: tp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03066150.20.582947
raun 201 lal Altir menyampaikan ceramah d Intenational Insttute of Socal Studes (IS) aue megena soal inreseasi sebu,ng meampilka o-fo g me,s dasu dhp:/w.iss.l/research/networks and projectscrcaagriades icas colloguium/hunger food agroecological alternatives/.
AeterebuberjudulTheCampesioto-CampasinoacologmoemenAn oel pres metodology me sont-imof uaable peasant agrculue d od gerakan agroekologi ini. ]
2-3/issuetoc).
Ske PerkembaaRem Aarid StudAgraria(Sebuah PemenAwal)
E. Peta 4: Perkembangan Studi Agraria Dewasa Ini
Apabila diskursus dan praktik RA mengalami perkembangan yang kian beragam seperti diilustrasikan pada bagian di atas, maka demikian pula halnya dengan perkembangan yang berlangsung dalam kesarjanaan studi agraria (SA). Sebagai sebuah studies, maka SA memang bersifat multi-disiplin, dan hal inilah yang membuat perkembangannya dewasa ini amat penuh warna. Kalau dulu agrarian political economy seolah identik dengan kalangan Marxian, misalnya, maka buku Hefner The Political Economy of Mountain Java (1990) mengenai perubahan agraria di Pegunungan Tengger, Jawa Timur dari era kolonial hingga era 1980-an jelas mewakili perspektif interpretive-hermeneutis. Hefner sendiri menyebut pendekatannya sebagai "non-economic approach to economic change".
Demikian pula, perhimpitan antara agrarian political economy dengan political ecology saat ini sudah banyak disambut dan dipraktikkan. Sejumlah hasil penelitian yang mengkombinasikan dua pendekatan ini telah dipublikasikan di berbagai jurnal internasional, seperti Journal of Peasant Studies, Journal of Agrarian Change, Development and Change, dsb. Bahkan Journal of Forest Policy and Economics pernah membuat edisi khusus mengenai "Community-based forestry in the developing world: Analyses from an agrarian perspective"; satu isu yang sebelumnya jarang sekali muncul di jurnal yang berada dalam kclompok ScienceDirect ini.
Perkembangan satu dekade ini sangatlah mencengangkan. Setidaknya, itulah impresi kuat saya, meskipun saya sendiri masih terbata-bata dalam memetakan alur genealogisnya. Apa yang hendak saya sampaikan di bawah ini adalah sekedar ilustrasi kecil saja mengenai perkembangan keragaman tema SA dewasa ini yang sungguh mclampaui bayangan mengenai SA selama ini, apalagi jika bayangan itu terbatas pada debat agraria klasik.
Seperti telah diulas sebclumnya, debat agraria klasik berkutat pada "agrarian guestion of capital". Pertanyaan klasik ini tentu saja tetap digulati hingga sekarang (tidak ada yang lekang dalam ilmu sosial), terlebih karena kapitalisme sampai kini tetap merupakan kekuatan perubahan yang besar. Salah satu ilmuwan Marxis terkemuka yang terus mengembangkan isu ini adalah David Harvey yang memperkenalkan istilah accumulation by dispossession; satu kerangka analitik yang menggemakan kembali konsep enclosure yang dikemukakan Karl Marx. Namun, banyak hal yang dewasa ini sudah tidak bisa dijelaskan sepenuhnya oleh debat agraria klasik tersebut. Contoh sederhana: dalam argumen klasik Marxian, enclosure dianggap sebagai bagian yang integral dari persyaratan akumulasi kapital dalam dua pengertian sekaligus. Pertama, ia mengusir petani ke kota untuk memungkinkan pengembangan pertanian kapitalis di desa. Kedua, pada saat yang sama, petani yang terusir dari desa itu memang diperlukan untuk menjadi buruh murah di sektor industri kapital di kota.
Apa yang terjadi sekarang ternyata tidak bisa lagi dijelaskan dengan cara demikian. Mereka yang terusir dari desa ternyata tidak tertampung dalam sektor kapital manapun (meski janji manis ini terus saja direproduksi, misalnya dalam World Development Report 2008 terbitan Bank Dunia17). Di sini terjadilah kondisi yang disebut oleh Tania Li (2009)sebagai "surplus population", yakni "surplus to the requirements of capital accumulation". Hal semacam inilah yang kemudian memunculkan problematisasi agraria baru dalam SA, yakni yang disebut sebagai "agrarian question of labour". Selain Tania Li yang lebih belakangan, sarjana yang sejak awal mula memunculkan isu ini adalah Henry Bernstein. Secara ringkas, apa yang dimaksud Bernstein dengan agrarian question of labour ini adalah kelangkaan lapangan kerja yang makin
meningkat dalam dunia yang mengglobal saat ini. Bernstein menjelaskan inti dari persoalan agraria baru ini sebagai berikut:
"To what extent, and in what ways, that [employment] scarcity generates struggles for land, by whom, and how (the modes of struggle), are issues at the core of problematizing agrarian questions of labour and understanding their specificities across a wide range of conditions: of agrarian structures and dynamics, rural and urban structures of class inequality (and their intricate interconnections), and labour markets and patterns of employment and reproduction in local, national and global circuits of economic activity (and their interconnections)".18
Sarjana agraria lain yang pasti dikenalakrab di Indonesia, Ben White, juga sudah sejak lama menggulati isu semacam ini, terutama dengan fokus pada segmen pemuda desa (lihat antara lain pidato purna baktinya, Who Will Own the Countryside?).19 Selanjutnya, masih terkait dengan tema ini, di Journal of Agrarian Change dan Journal of Peasant Studies, misalnya, terdapat puluhan artikel yang membahas mengenai migrasi sebagai satu aspek perubahan agraria yang dibahas dalam kerangka agrarian qie stion of labour ini.
Berbeda dari pandangan yang biasa dikemukakan mengenai ketegangan metodologis dan paradigmatik antara ckologi dan SA, yang mencengangkan bagi saya adalah bahw a dewasa ini makin banyak para sarjana yang berusaha untuk mengintegrasikan isu agraria dan isu lingkungan yang biasa dianggap terpisah kc dalam kerangka analitik yang tunggal. Artikel Borras dan Franco yang terbit baru-baru ini adalah contoh menonjol mengenai hal ini.20 Artikel itu membahas trajektori perubalhan agraria yang terjadi di tengah gelombang global land grabbing dewasa ini. Yang menarik, apa yang mereka maksud dengan perubahan agraria itu mencakup sekaligus dua aspek dinamika perubahan, yakni perubahan dalam land use dan land control. Di atas juga sudah dikemukakan nama Altieri dan Rosset sebagai dua tokoh penting yang juga melakukan hal yang kurang lebih sama. Keduanya berusaha memotret inisiatif-inisiatif agroekologi akar rumput di Amerika Latin sebagai bentuk di mana gerakan sosial melakukan inisiatif perubahan agraria pada dua aspek sekaligus: land use dan land control.21
Apa yang discbut sebagai global land grabbing itu sendiri saat ini juga banyak digulati olch SA konteimporer dan membangkitkan keinbali image ikonik mengenai sejarah enclosure yang pernah diulas panjang lebar oleh Karl Marx. Dilegitimasi oleh narasi mengenai krisis pangan dan energi global, gelombang baru akuisisi tanah secara global ini menandai tahap baru ekspansi kapitalisme ke wilayah frontier. Di bawah bayang-bayang krisis finansial global, ckspansi ke wilayah frontier itu ditujukan untuk memutar kembali kapital yang telah over accumulated kc dalam sirkuit baru perputaran kapital: produksi cadangan pangan global, biofucl, dan pakan ternak untuk konsumsi daging global (food, biofuel and feed). Dalam arti demikian, fenomena global yang sedang muncul ini sesungguhnya telah membangkitkan kembali debat agraria klasik mengenai agrarian question of capital.
Terakhir, satu ilustrasi lagi perlu saya sampaikan untuk menggambarkan perkembangan dalam SA dewasa ini. Journal of Peasant Studies pada salah satu edisi di tahun 2012 ini akan mengangkat edisi khusus mengenai "Governing Global Land Deals: The Role of the State in the Rush for Land'. Salah satu dari empat tema yang dicakup dalam edisi khusus itu adalah mengenai "production of subjects and subjectivities". Sebuah tema yang menunjukkan bagaimana trajektori perubahan agraria dan pembentukan subjek dan subjektivitas bisa saling terkait satu sama lain, dan di belakangnya tentu saja yang berpengaruh adalah kekuatan negara dan kapital dengan pola hubungan yang berubah-ubah dari satu waktu dan tempat ke yang lain. Bagi para eksponen SA klasik, tema semacam ini mungkin akan dianggap bukan termasuk dalam cakupan perhatian studi agraria (lihat misalnya tema-tema penelitian yang diuraikan dalam buku Gunawan Wiradi, Metodologi Studi Agraria).22 Tapi, sungguh, itu adalah bagian dari tema-tema SA yang sedang berkembang dewasa ini.
17 Naskah berjudul World Development Report 2008: Agriculture for Development ini bisa diunduh di sini: http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTWDRS/ EXTWDR20080,contentMDK:21410054~menuPK:3149676~pagePK:64167689~piPK:64167673~theSitePK: 2795143,00.html.
8 Dikutip dari Henry Bernstein, "From Transition to Globalization: Agrarian Questions of Capital and Labour," hlm 15. Ceramah pada the International Conference on Land, Poverty, Social Justice and Development, 9-14 Januari 2006 di ISS The Hague. Ceramah Bernstein ini bisa diunduh di tautan berikut: http://www.intra1.iss.nl/content/download/3612/35265/file/Bernstein.pdf
19 Pidato purna bakti Prof. Ben White ini berjudul lengkap: Who Will Own the Countryside? Dispossession, rural youth and the future offarming. Naskah pidato ini selengkapnya bisa diunduh di sini:http://www.iss.nl/fileadmin/ASSETS/iss/Documents/Speeches Lectures/ Ben White valedictory web.pdf.
20 Artikel Saturnino M. Borras Jr dan Jennifer C. Franco ini berjudul "Global Land Grabbing and Trajectories of Agrarian Change: A Preliminary Analysis", dimuat di Journal of Agrarian Change di awal 2012. Artikel ini bisa diunduh di sini: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1471- 0366.2011.00339.x/abstract.
2 Di Indonesia sendiri, cara pandang demikian saat ini juga sudah semakin luas diterima di kalangan para aktivis gerakan sosial yang dulunya berangkat dari tiga tradisi berbeda: aktivis lingkungan (di teritori hutan dan kelautan), aktivis agraria (di teritori pertanian), dan aktivis gerakan adat (di kedua teritori sekaligus). Kalau dulu sempat terjadi tarik menarik di antara gerakan lingkungan dan gerakan agraria saat mendorong TAP MPR IX/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam (seperti tercermin dalam judul TAP MPR tersebut), kini dikotomi demikian sudah tidak terjadi. Sebagai ilustrasi, penyusunan road map forest tenure reform oleh kalangan CSO di Indonesia pasca Konferensi Internasional Kehutanan di Lombok Juli 2011 lalu melibatkan secara aktif kalangan dari ketiga background ini (lihat di tautan berikut ini: http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/ publication/2012/01/naskahrevisi-peta-jalan-reformasi-tenurial-hutan-final-09112011.pdf.Yang tampak belum menyatu adalah antara ketiga tradisi gerakan ini dengan gerakan buruh perkotaan maupun buruh migran, meskipun jika dilihat dari "agrarian question of labour" sangat jelas keterkaitan di antara kesemuanya. Meski begitu, penyelenggaraan Konferensi Nasional Reforma Agraria (KNRA) pada tahun 2009 lalu yang melibatkan ketiga tradisi gerakan ini berikut gerakan perempuan merupakan langkah menuju ke kesatuan perspektif ini.
Daftar Pustaka
Altieri, Miguel A. (2011) "The Agroecological Revolution in Latin America: Rescuing Nature, Ensuring Food Sovereignty and Empowering Peasants". Journal of Peasant Studies, (38), 3, pp. 587-612. Diakses dari http://www.tandfonline.com/doi/ abs/10.1080/03066150.2011.582947 pada 7 Januari 2012.
(2011) "The Agroecological Revolution in Latin America." Presentasi pada A day-long colloquium on "Hunger, Food & (Agroecological) Alternatives", the Hague, 12 December 2011. Diakses dari http://www.iss.nl/research/ networks and projects/
critical_agrarian_studics_icas/ i c a s_c o l lo u u l u m / hunger food ngroscological ultematives pada 11 Maret 2012.
Bernstein, Henry (2006) "From Transition to Globalization: Agrarian Questions of Capital and Labour." Ceramah pada the International Conference on Land, Poverty, Social Justice and Development, 9-14 Januari 2006 di International Institute of Social Studies, the Hague. Diakses dari http://www.intra1.iss.nl/content/ download/3612/35265/1i1c/ Bernstein,pdf pada 10 Oktober 2011.
Borras Jr, Saturnino M. (2005) "Can Redistributive Reform be Achieved via Market-based Voluntary Land Transfer Schemes? Evidence and Lessons from The Philippines." The Journal of Development Studies, 41 (1), pp. 90-134. Diakses dari http://www,icarrd.org/po/ r c f d o c d o w n / rurald Redistributive%20Reform%20 Borra.pdf pada 27 April 2012.
(2003) "Questioning Market led Agrarian Reform: Experiences from Brazil, Colombia and South Africa." Journal of Agrarian Change, 3 (3), pp. 367–394. Diakses dari http;/ /www,icarrd.org/po/ref doc down/ rurald 8170012 1 112403.pdf) pada tanggal 27 April 2012.
Borras Jr, Saturnino M. and Jennifer C. Franco (2008) "Democratic Land Govemance and Some Policy Recommendations." Oslo Discussion Paper I. Diakses dari http://content.undp.org/go/cmsscrvicc/download/publication/
7vcrsion-livc&id 2712093 pada tanggal 4 Mci 2010. (2012) “Global Land Grabbing and Trajectories of Agrarian Change: A Preliminary Analysis." Journal of Agrarian Change. 12 (1), pp. 34-59. Diakses dari http://onlinclibrary.wilcy.com/ d0i/10.1111/j.1471= 0366.2011.00339.x/abstract pada 30 Maret 2012. Borras Jr, Saturnino M, Mare Edelman dan Cristobal Kay (2008) "Transnational Agrarian Movements: Origins and Politics, Campaigns and Impact." Journal of Peasant Studies, 8 (2- 3), pp. 169-204. Diakses dari http:// onlinclibrary.wilcy.com/doi/10.1111/ j.1471-0366.2008.00167.x/abstract pada 9 September 2010. FAO (1981) Peasants' Charter: The Declaration of Principles and Programme of Action of The World Conference on Agrarian Reform and Rural Development. Diakscs dari http://www.fao.org/ docrcp/U8719E/U8719c00.htm pada 2 Februari 2012. Hefner, Robert W. (1990) The Political Economy of Mountain Java: An Interpretive History. Berkeley: University of California Press. Li, Tania Murray (2009) "To Make Live or Let Die? Rural Dispossession and the Protection of Surplus
Borras Jr, Saturnino M. and Terry McKinley (2006) "The Unresolved Land Reform Debate: Beyond State- Led or Market-Led Models." Policy Rescarch Brief No. 2, International Poverty Centre UNDP. Diakses dari http://www,ipc-undp.org/pub/ IPCPolicyRescarchBricf2.pdfpada 5 April 2009.
Population." Antipode, 41 (Issue Supllement s1), pp. 66-93. Ribot, Jesse dan Nancy Lee Peluso (2003) "A Theory of Access." Rural Sociology, 68 (2), pp. 153-181.
Locke, John (1690) The Second Treatise of Civil Government, khususnya Bab V. Diakses dari http:// www.constitution.org/jl/ 2ndtrcat.htm pada 25 November 2011.
Polanyi, Karl (1944) The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time. Boston: Beacon Press. Diakses dari http://uncharted.org/frownland/ b o o k s / P o l a n y i / POLANYI%20KARL%20- %20The%20Great%20Transfomation% 20-%20v.1.0.html pada tanggal 4 January 2012.
Rosset, Peter Michael, Braulio Machín Sosa, Adilén María Roque Jaime and Dana Rocío Ávila Lozano (2011) "The Campesino-to-Campesino Agroecology Movement of Anap in Cuba: Social Process Methodology in the Construction of Sustainable Peasant Agriculture and Food Sovereignty." Journal of Peasant Studies, 38 (1), pp. 161-191.
Safitri, Myrna A, Muayat Ali Muhshi, Mumu Muhajir, Muhammad Shohibuddin, Yance Arizona, Martua Sirait, Grahat Nagara, Andiko, Sandra Moniaga, Hasbi Berliani, Emila Widawati, Siti Rakhma Mary, Gamma Galudra, Suwito, Andri Santosa, Hery Santoso (2011) Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial. Jakarta: Epistema Institute. Diakses dari http:// www.forestpeoples.org/sites/fpp/ files/publication/2012/01/ naskahrevisi-peta-jalan-reformasitenurial-hutan-final-09112011.pdf pada 6 Februari 2012. Wiradi, Gunawan (2009) Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir. Edisi revisi. Bogor, Bandung: Sajogyo Institute dan Akatiga. (2009) Metodologi Studi Agraria: Karya Terpilih Gunawan Wiradi. Bogor: Sajogyo Institute dan Pusat Kajian Agraria IPB. Diakses dari http://www.buku-e.lipi.go.id/ utama.cgi?lihatarsip&moha007 &1326331457&1 pada 22 November 2011.
Soehendra, Djaka (2010) Sertifikat Tanah dan Orang Miskin: Pelaksanaan Proyek Ajudikasi di Kampung Rawa. Jakarta. Jakarta: KITLV. Huma. Van Voll enhoven Institute.
Stamboel. Kemal Azis (2012) "Will Agrarian Reform Eradicate the Poverty in Farming Sector?" The Jakarta Post, 24 Januari 2012. Diakses dari: http:// www.thejakartapost.com news 2012 01 24 will-agrarian-reformeradicate-povertv-farmingsector.htnl pada 2 Februari 2012.
White, Ben (2011) Who Will Own the Countryside? Dispossession, Rural Youth and the Future of Farming. The Hague: International Institute of Social Studies. Diakses dari http://www.iss.nl/fileadmin/ ASSETS iss Documents/ SpeechesLectures/ Ben White valedictory web.pdf pada 14 Desember 2011.
Wolford, Wendy, Saturnino M. Borras Jr, Ruth Hall, Ian Scoones and Ben White (forthcoming) "Governing Global Land Deals: The Role of the
World Bank (2008) World Development Report 2008: Agriculture for Developmen. Diakses dari http: ec on. worlabank.org W BSITE EXTERNALEXTDEC EXTRESEARCH EXTWDRS EXTWD R2OQS 0contentDK:21410054-menu PK:3149076-p3gcPK:64167089- piPK:64167673-theSitePK: 2795143.00.html pada6 Mei 2010.
State in the Rush tor Land." Fortheom ing in Jourrrd of Psant Studies.
22 Buku karya Gunawan Wiradi berjudul Metodologi Studi Agraria ini bisa diunduh gratis di tautan ini: http://www.buku-e.lipi.go.id/utama.cgi?lihatarsip&moha007&1326331457&1