Baca teks (PDF): Tanah Hutan Rakyat, Instrumen Kesejahteraan dan Konservasi di Desa Kalimendong By Aristiono Nugroho, Tullus Subroto & Panjang Suharto

239 halaman · 239 halaman diproses dengan OCR · 56.9 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. TANAH HUTAN RAKYAT
  2. Lingkup Hak Cipta
  3. Pasal 2 :
  4. Ketentuan Pidana
  5. Pasal 72 :
  6. TANAH HUTAN RAKYAT
  7. PENGANTAR Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
  8. PENGANTAR PENULIS
  9. DAFTAR ISI
  10. BABI PENDAHULUAN
  11. A. Pengertian Istilah
  12. B. Peluang Konservasi
  13. C. Peluang Kesejahteraan
  14. BAB II SEKILAS DESA KALIMENDONG
  15. A. Pembagian Administratif dan Batas Wilayah
  16. B. Kondisi Geografis
  17. C. Kondisi Kependudukan
  18. D. Kondisi Sosio-Ekonomi
  19. E. Kondisi Pertanahan
  20. BAB III PERAN KEPALA DESA
  21. A. Narjo (Sebelum Tahun 1965)
  22. B. Mertodiwiryo (Tahun 1965 - 1981)
  23. C. Ahmad Makwar (Tahun 1981 - 1982)
  24. D. Martosudiro (Tahun 1982 – 1983)
  25. E. Mulyadi (Tahun 1983 - 1998)
  26. F. Nisro (Tahun 1998 – 2013)
  27. G. Sugito (Tahun 2013 - 2019)
  28. BAB IV KESADARAN MASYARAKAT
  29. A. Sadar Kesejahteraan
  30. B. Sadar Konservasi
  31. BABV PENUTUP
  32. DAFTAR PUSTAKA
  33. TENTANG PENULIS

Buku ini menarik untuk dibaca, karena: Pertama, buku ini menjelaskan situasi dan kondisi sosio-ekonomi dan sosioekologi yang berbasis pertanahan di Desa Kalimendong, yang merupakan ikon pelestarian fungsi tanah dan hutan rakyat tingkat nasional. Kedua, buku ini menjelaskan ikhtiar para kepala desa secara berkelanjutan dari tahun 1965 hingga saat ini dalam menata-ulang mindset dan cultural-set masyarakat, agar sesuai dengan semangat kesejahteraan dalam frame konservasi tanah. Ketiga, buku ini menjelaskan kepada pembaca (semua pihak) tentang praktek harmonisasi aspek sosio-ekonomi dengan aspek sosio-ekologi, yang mampu menyejahterakan masyarakat dalam frame konservasi tanah.

TANAH HUTAN RAKYAT

Instrumen Kesejahteraan dan Konservasi di Desa Kalimendong

TANAH HUTAN RAKYAT

Instrumen Kesejahteraan dan Konservasi di Desa Kalimendong

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2 :

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72 :

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

TANAH HUTAN RAKYAT

Instrumen Kesejahteraan dan Konservasi di Desa Kalimendong

oleh: Aristiono Nugroho Tullus Subroto Panjang Suharto

STPN Press, 2014

TANAH HUTAN RAKYAT: Instrumen Kesejahteraan Dan Konservasi Di Desa Kalimendong ©Aristiono Nugroho, dkk.

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh: STPN Press, Oktober 2014 Jl. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Gamping, Sleman Yogyakarta, 55293, Tlp. (0274) 587239 Faxs: (0274) 587138 Website: http://pppm.stpn.ac.id/

Penulis: Aristiono Nugroho, Tullus Subroto, Panjang Suharto Editor: R. Deden Dani Saleh Proofread: Slamet Wiyono Layout/Cover: Nanjar Tri Mukti

sumber foto cover: kalimendong-info.blogspot.com

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) TANAH HUTAN RAKYAT: Instrumen Kesejahteraan Dan Konservasi Di Desa Kalimendong STPN Press, 2014 xii + 226 hlm.: 14 x 21 cm ISBN: 6027894113 ISBN: 9786027894112

PENGANTAR Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Buku yang hadir di tangan pembaca dengan judul "Tanah Hutan Rakyat: Instrumen Kesejahteraan dan Konservasi di Desa Kalimendong" adalah Sebuah Kajian tentang dinamika sosial ekonomi Desa Kalimendong, sebuah desa di Wonosobo, Jawa Tengah. Dalam konteks ekonomi, Kalimendong cukup menarik karena relatif lebih maju secara ekonomi dibanding desa-desa lain di sekitarnya. Sebuah desa yang cukup berprestasi dalam persoalan kebersaman dan guyub dalam membangun desanya. Dalam bidang peningkatan gizi, Desa Kalimendong juga "mendapat perhatian" serius oleh pemerintah, karena berhasil menjadi desa pertama secara nasional yang mengembangkan "kebun gizi". Kebun gizi ini menarik karena masyarakat desa mampu mengembangkan dan memanfaatkan lahan pekarangannya masing-masing untuk ditanami. Tentu saja tanaman yang mengandung gizi baik bagi kebutuhan warga. Dalam konsep ketahanan pangan, pengembangan kebun gizi menarik untuk dikembangkan, karena tidak saja memberi manfaat langsung untuk warga, tetapi juga menjadikan tradisi membangun kesadaran warga secara bersama yang ujungnya adalah untuk kesehatan dan kesejahteraan.

Setelah berhasil membangun kebun gizi untuk masyarakatnya, Kalimendong juga mampu meluaskan pembangunan dan pemanfaatan lahan kehutanan. Dengan bekerja sama dengan Perhutani, Kalimendong berhasil memanfaatkan hutan negara dengan konsep LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) dengan mengembangkan tanaman sengon dan lainnya. Akses ini terjadi akibat kerjasama yang terjalin antara warga masyarakat dengan Perhutani. Tentu saja peluang yang ditangkap masyarakat ini memberika peningkatan ekonomi lebih bagi masyarakat yang melakukannya. Dengan pendekatan ini pula, masyarakat diajak secara bersama untuk menjaga hutan sekaligus menanam dan memanfaatkan hasilnya.

Atas terbitnya buku ini, kami selaku pimpinan STPN (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional) menyambut baik dan gembira, semoga buku ini mampu menstimulus dan memberikan manfaat bagi perkembangan dunia akademis STPN. Harapannya, dengan terbitnya buku ini mampu memancing karya-karya lain yang dihasilkan oleh para peneliti dan pengajar STPN ke depan.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada para penulis buku yang telah ikut serta memberikan sumbangan yang penting bagi pengembangan kajian akademis, khususnya bidang agraria di STPN. Kehadiran buku ini memberikan tanda bahwa iklim akademis di STPN cukup berkembang, terutama kegiatan-kegiatan penelitian yang dikerjakan oleh pada dosen di STPN, semoga kedepannya karya-karya peneliti dari kampus ini semakin terus berkembang.

Yogyakarta, Oktober 2014

Ketua STPN

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.

PENGANTAR PENULIS

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatNya buku ini dapat diselesaikan. Terimakasih penyusun sampaikan kepada para penulis yang karyanya menjadi referensi dalam buku ini. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah berbaik hati membantu dalam proses pengumpulan data, seperti:

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo;

2. Kepala Seksi Survai, Pengukuran, dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo;

Sekretaris Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo; 3.

Kepala Desa Kalimendong dan staf, 4.

5. Masyarakat Desa Kalimendong, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo,

6. Dan lain-lain.

Buku ini awalnya adalah naskah laporan penelitian dengan judul "Intervensi Stakeholder Dalam Pelestarian Fungsi Hutan di Desa Kalimendong, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah,“ yang pelaksanaan penelitiannya dilakukan oleh Tullus Subroto, Aristiono Nugroho, dan Panjang Suharto. Perbedaan buku ini dengan laporan penelitiannya terletak pada penguatan aspek sosio-pertanahan, agar mampu menjelaskan dinamika pencapaian kesejahteraan dalam frame konservasi tanah. Selain itu, pada buku ini juga tidak dideskripsikan metode penelitian yang digunakan, agar perhatian pembaca lebih tertuju pada substansi pembahasannya, terutama yang terkait dengan sosio-ekonomi dan sosio-ekologi.

Oleh karena itu, buku "Tanah Hutan Rakyat: Instrumen Kesejahteraan dan Konservasi di Desa Kalimendong", yang disusun oleh: Aristiono Nugroho, Tullus Subroto, dan Panjang Suharto ini menarik untuk dibaca, karena: Pertama, buku ini menjelaskan situasi dan kondisi sosio-ekonomi dan sosioekologi yang berbasis pertanahan di Desa Kalimendong, yang merupakan ikon pelestarian fungsi tanah dan hutan rakyat tingkat nasional. Kedua, buku ini menjelaskan ikhtiar para kepala desa secara berkelanjutan dari tahun i965 hingga saat ini dalam menata-ulang mindset dan cultural-set masyarakat, agar sesuai dengan semangat kesejahteraan dalam frame konservasi tanah. Ketiga, buku ini menjelaskan kepada pembaca (semua pihak) tentang praktek harmonisasi aspek sosio-ekonomi dengan aspek sosio-ekologi, yang mampu menyejahterakan masyarakat dalam frame konservasi tanah.

Tentu saja buku ini masih memiliki banyak kekurangan, karena “keindahan” dinamika sosio-ekonomi dan dinamika sosio-ekologi Desa Kalimendong seringkali tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Oleh karenanya, penyusun membuka diri dan membuka hati bagi masukan dan kritik atas buku ini. Meskipun demikian, melalui buku ini penyusun berharap, agar semakin banyak pihak yang tertarik dan terdorong untuk melakukan perbaikan dan pengembangan pertanahan, sehingga tanah dapat menjadi sumber kesejahteraan, keadilan, dan harmoni sosial.

Yogyakarta, 2014

Penyusun

DAFTAR ISI

PENGANTAR Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional V PENGANTAR PENULIS viii DAFTAR ISI xi BAB I : PENDAHULUAN 1 A. Pengertian Istilah 1 B. Peluang Konservasi 6 C. Peluang Kesejahteraan 14 BAB II : SEKILAS DESA KALIMENDONG 27 A. Pembagian Administratif Dan Pembagian Wilayah 27 B. Kondisi Geografis 30 C. Kondisi Kependudukan 31 D. Kondisi Sosio-Ekonomi 37 E. Kondisi Pertanahan 40

BAB III: PERAN KEPALA DESA 51 A. Narjo (Sebelum Tahun 1965) 51 B. Mertodiwirjo (Tahun 1965 - 1981) 55 C. Ahmad Makwar (Tahun 1981 – 1982) 60 D. Martosudiro (Tahun 1982 – 1983) 64 E. Mulyadi (Tahun 1983 – 1998) 74 F. Nisro (Tahun 1998 – 2013) 93 G. Sugito (Tahun 2013 - 2019) 129 BAB IV : KESADARAN MASYARAKAT 132 A. Sadar Kesejahteraan 132 B. Sadar Konservasi 192 BAB V : PENUTUP 213 DAFTAR PUSTAKA 222 TENTANG PENULIS 225

BABI PENDAHULUAN

A. Pengertian Istilah

Suatu pagi di Desa Kalimendong pada tahun 2o13, matahari mulai memancarkan cahayanya. Pucuk-pucuk pinus di bagian Utara desa ini berkilau terkena cahaya matahari. Beberapa anggota masyarakat bergerombol memasuki area hutan negara yang dikelola Perum Perhutani, sambil membawa alat-alat sederhana untuk menyadap getah pinus. Sementara itu, di bagian Selatan desa, beberapa anggota masyarakat mendatangi hutan rakyat yang mereka miliki sambil membawa alat-alat sederhana untuk memanen salak. Masyarakat Desa Kalimendong mensyukuri anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang berupa tanah subur dengan topografi bergelombang dan terjal.

Dalam ekspresi yang lebih lengkap, masyarakat Desa Kalimendong bersyukur atas keberadaan tanah yang di atasnya dimanfaatkan untuk hutan rakyat sebagai instrumen kesejahteran dan konservasi. Rasa syukur masyarakat layak dilantunkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena adanya konsepsi berikut: Pertama, tanah adalah permukaan bumi yang bagi pemegang haknya diberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah tersebut dalam batas-batas menurut Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA, dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi (lihat Pasal 4 UUPA). Kedua, hutan rakyat, adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat Desa Kalimendong untuk menunjukkan adanya hutan yang dibuat dan dipelihara oleh masyarakat di atas tanah hak miliknya. Ketiga, instrumen, adalah alat yang digunakan untuk melakukan sesuatu atau untuk mencapai tujuan tertentu. Keempat, kesejahteraan, adalah suatu kondisi ideal yang ingin dicapai oleh masyarakat Desa Kalimendong, di mana masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya yang bersifat dasar, bersifat sosial psikologis, dan bersifat pengembangan, serta mampu memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. Kelima, konservasi, adalah upaya pelestarian dan perlindungan fungsi sumberdaya alam (misal: tanah dan hutan) dan lingkungan yang ada di suatu wilayah. Keenam, Desa Kalimendong, adalah salah satu desa di Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, yang memiliki topografi bergelombang dan terjal.

Penggunaan tanah Desa Kalimendong didominasi oleh hutan, yang terdiri dari hutan negara yang dikelola Perhutani dan hutan rakyat yang dikelola masyarakat. Desa Kalimendong memiliki tokoh-tokoh yang disegani oleh masyarakatnya, yang mampu memotivasi masyarakat Desa Kalimendong agar menjaga hutan dengan baik. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan menyatakan, bahwa hutan adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohonan yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Undang-undang ini tidak mengenal istilah "hutan rakyat", istilah yang "dekat" dengan istilah "hutan rakyat" dalam undang-undang ini adalah istilah "hutan milik", yaitu hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik (lihat Pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967).

Sementara itu, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun i999 tentang Kehutanan menyatakan, bahwa hutan, adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Undang-undang ini juga tidak mengenal istilah "hutan rakyat", istilah yang "dekat" dengan istilah "hutan rakyat" dalam undang-undang ini adalah istilah "hutan hak", yaitu hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah (lihat Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999).

Masyarakat Desa Kalimendong menggunakan istilah "hutan rakyat" untuk menjelaskan adanya hutan yang dibuat dan dipelihara oleh masyarakat di atas tanah hak miliknya. Istilah "rakyat" (peoples), dapat dimaknai sebagai bagian atau elemen penting suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Oleh karena itu, ketika istilah "rakyat" diletakkan dalam konteks Desa Kalimendong, maka istilah ini dapat dimaknai sebagai "masyarakat". Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa masyarakat (society) adalah sekelompok orang yang membentuk suatu sistem, yang memberi kesempatan pada individu-individu yang menjadi anggotanya untuk berinteraksi satu sama lain.

Keberadaan hutan rakyat di Desa Kalimendong merupakan instrumen kesejahteraan yang bernuansa konservasi. Secara teknis, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN (2oo8) menjabarkan, bahwa kesejahteraan atau kesejahteraan keluarga bertingkat-tingkat, mulai dari yang ideal, yaitu keluarga sejahtera tahap III plus, hingga yang sangat tidak ideal, yaitu keluarga pra sejahtera. Tingkatan-tingkatan kesejahteraan keluarga menurut BKKBN (2oo8), adalah sebagai berikut: Pertama, keluarga sejahtera tahap III plus, yaitu keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, yaitu: (1) yang bersifat dasar, (2) sosial psikologis, (3) bersifat pengembangan, dan (4) memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Kedua, keluarga sejahtera tahap III, yaitu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan: (1) yang bersifat dasar, (2) sosial psikologis, dan (3) bersifat pengembangan, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat, seperti belum dapat: (1) secara teratur memberikan sumbangan dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan, serta

(2) berperan aktif sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan atau yayasan-yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olah-raga, pendidikan dan sebagainya.

Ketiga, keluarga sejahtera tahap II, yaitu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan: (1) yang bersifat dasar, dan (2) sosial psikologis, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan yang bersifat pengembangan, seperti: (1) peningkatan keagamaan, (2) menabung, (3) berinteraksi dalam keluarga, (4) ikut melaksanakan kegiatan dalam masyarakat, dan (5) mampu memperoleh informasi. Keluarga yang berada pada tahap ini mengalami kesulitan untuk mengembangkan kualitas hidupnya, dan cenderung statis.

Keempat, keluarga sejahtera tahap I, yaitu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan yang bersifat dasar, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologis, seperti: (1) ibadah, (2) makan protein hewani, (3) pakaian, (4) ruang untuk interaksi keluarga, (5) kesehatan, (6) penghasilan, (7) baca tulis latin, dan (8) keluarga berencana. Keluarga yang berada pada tahap ini barulah sampai pada kemampuan memenuhi kebutuhan biologisnya saja. Sosial psikologis belum terjangkau oleh keluarga yang berada pada tahap ini, karena waktunya dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan biologis.

Kelima, keluarga pra sejahtera, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan yang bersifat dasar, seperti: (1) pangan, (2) sandang, (3) papan, (4) kesehatan, dan (5) pendidikan. Keluarga pra sejahtera sesungguhnya bukanlah keluarga sejahtera, penyebutan "keluarga pra sejahtera"

merupakan penghalus (bahasa) bagisebutan “keluargamiskin". Keluarga yang berada pada tahap ini merupakan keluarga yang paling berat dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Segenap waktunya dan sumberdaya dikerahkan oleh keluarga ini untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat dasar, tetapi tetap saja kebutuhan itu tidak mampu dipenuhinya.

Dengan demikian keluarga sejahtera adalah keluarga yang mampu memenuhi: Pertama, kebutuhan yang bersifat dasar, seperti: (1) pangan, (2) sandang, (3) papan, (4) kesehatan, dan (5) pendidikan. Kedua, kebutuhan yang bersifat sosial psikologis, seperti: (1) ibadah, (2) makan protein hewani, (3) pakaian, (4) ruang untuk interaksi keluarga, (5) penghasilan, (6) baca tulis latin, dan (7) keluarga berencana. Ketiga, kebutuhan yang bersifat pengembangan, seperti: (1) peningkatan keagamaan, (2) menabung, (3) berinteraksidalam keluarga, (4) ikut melaksanakan kegiatan dalam masyarakat, dan (5) mampu memperoleh informasi. Keempat, mampu memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat, seperti: (1) secara teratur memberikan sumbangan dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan, dan (2) berperan aktif sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan atau yayasanyayasan sosial, keagamaan, kesenian, olah-raga, pendidikan dan sebagainya.

B. Peluang Konservasi

Kondisi topografi Desa Kalimendong yang bergelombang dan terjal memberi peluang bagi masyarakat dan Pemerintah

Desa Kalimendong untuk melakukan konservasi. Pemerintah dan masyarakat desa ini berpeluang melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta sumberdaya alam yang ada secara cermat dan hati-hati. Desa ini berpeluang dikonservasi, agar wilayah yang bergelombang dan terjal tetap dapat memberi keuntungan ekonomi. Wilayah ini merupakan tempat (space) bagi berbagai tumbuhan yang ditanam oleh masyarakat yang merupakan bentuk perlindungan terhadap hidroorologi, tanah, dan iklim tingkat mikro. Banyak pihak menyebut upaya konservasi yang dilakukan oleh masyarakat desa ini dengan istilah "hutan", yang kemudian membuka peluang untuk dikembangkan sebagai obyek wisata atau wana wisata (hutan wisata).

Konservasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kalimendong, sesungguhnya dimaksudkan untuk terus menerus mempertahankan atau melestarikan: Pertama, fungsi ekologi tanah hutan rakyat di Desa Kalimendong melalui upaya tata kelola produksi (misal: penebangan albasia), yang mampu meminimalisasi gangguan terhadap integritas lingkungan. Untuk itu proporsi dan sebaran pohon albasia perlu diperhatikan, agar layak disebut hutan, yang dibuktikan dengan terwujudnya stabilitas ekosistem (tanah, air, serta struktur dan komposisi hutan).

Kedua, fungsi produksi tanah hutan rakyat di Desa Kalimendong melalui upaya pelestarian sumberdaya yang berupa permukaan dan tutupan tanah, pemeliharaan hutan rakyat, dan pengelolaan tanaman di sela-sela tanaman keras yang sesuai dengan daya dukung tanah dan nilai ekonomi yang baik. Untuk itu perlu dilakukan penataan areal pengelolaan hutan, analisis potensi produksi agar panen dapat lestari, yang perlu didukung oleh adanya akses ke pasar hasil hutan dan hasil pertanian, tersedianya tenaga terampil, serta kesiapan melakukan investasi dan reinvestasi pengelolaan hutan.

Ketiga, fungsi sosial tanah hutan rakyat di Desa Kalimendong melalui upaya legalisasi tanah yang memiliki batas-batas kepemilikan yang jelas, sehingga terhindar dari sengketa, dan sesuai dengan fungsi kawasan atau tata ruang wilayah. Dengan demikian tanah hutan rakyat mampu mendukung kehidupan lintas generasi masyarakat, dengan mempertahankan tingkat penyerapan tenaga kerja yang optimal, termasuk pengelolaan paska panen. Selain itu, perlu dibangun pola hubungan sosial yang egaliter antar stakeholder melalui pembagian wewenang yang jelas dan demokratis. Untuk itu perlu disiapkan kompensasi atas kerugian, yang mungkin diderita pihak tertentu akibat pengelolaan hutan rakyat. Hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk keterbukaan dan keadilan dalam pengelolaan hutan rakyat.

Semangat konservasi masyarakat Desa Kalimendong tersebut dapat difahami dengan memanfaatkan perspektif sosiologis termasuk memanfaatkan paradigma dan general teorinya. Sebagaimana diketahui ada tiga paradigma utama dalam sosiologi, yaitu: Pertama, paradigma fakta sosial, dengan tokohnya Emile Durkheim, melalui bukunya "The Rules of Sociological Method" (1895). Kedua, paradigma definisi sosial, dengan tokohnya Max Weber, melalui bukunya "Theories of Societies" (196i). Ketiga, paradigma perilaku sosial, dengan tokohnya B.F. Skinner, melalui bukunya "The Behavior of Organisms: An Experimental Analysis" (1938).

Dengan memperhatikan paradigma utama dalam sosiologi, maka paradigma yang tepat untuk digunakan memahami semangat konservasi masyarakatDesa Kalimendong adalah paradigma definisi sosial, terutama Teori Fenomenologi-nya. Max Weber pernah menyatakan, bahwa tindakan manusia dapat menjadi hubungan sosial, yang selanjutnya oleh Alfred Schutz pernyataan Max Weber ini dikuatkan dengan menunjukkan adanya bentuk intersubyektivitas, yang mengacu kepada suatu kenyataan. Alfred Schutz juga menyatakan, bahwa individu dan kelompok saling berinteraksi, saling memahami, dan saling bertindak. Berdasarkan konsep inter-subyektivitas inilah selanjutnya Alfred Schutz (1899-1959) membangun Teori Fenomenologi, yang menyatakan bahwa norma (aturan) sosial telah mengendalikan tindakan para aktor, yang sekaligus memantapkan struktur sosial, sebagai hasil interpretasi para aktor terhadap kejadian-kejadian yang dialaminya.

Berkaitan dengan Teori Fenomenologi, George Ritzer (2oo5) menyatakan bahwa bila diamati dengan seksama, maka diketahui adanya empat unsur pokok dalam teori ini, yaitu: Pertama, actor (actor), adalah pihak yang melakukan sesuatu. Kedua, sikap alamiah (natural attitude), adalah sikap yang diisyaratkan atau ditunjukkan oleh aktor dalam kehidupannya sehari-hari yang nampak sebagai suatu kewajaran. Ketiga, masalah mikro (micro problem), adalah hal-hal yang secara sosiologis bersifat mikro, misalnya proses pembentukan dan pemeliharaan hubungan sosial pada tingkat interaksi tatap muka (face to face). Keempat, proses tindakan (action process), adalah proses yang mengantarkan masyarakat pada kondisi teratur yang dibangun oleh para aktor (anggota masyarakat) dalam interaksi sehari-hari.

Berdasarkan Teori Fenomenologi, maka semangat konservasi masyarakat Desa Kalimendong dapat difahami berdasarkan aktor, sikap alamiah, masalah mikro, dan proses tindakan yang terkait. Dengan demikian terdapat dasar teori yang kuat, untuk mengetahui para aktor yang mengkonstruksi semangat konservasi masyarakat Desa Kalimendong. Teori Fenomenologi juga menjadi dasar, untuk memahami sikap alamiah para aktor dalam kehidupan sehari-hari yang nampak sebagai suatu kewajaran. Sementara itu juga diketahui adanya dasar teori yang kuat, untuk meneliti masalah mikro dalam konteks semangat konservasi masyarakat Desa Kalimendong. Akhirnya ada dasar teori yang kuat pula, untuk memahami proses tindakan yang terkait dengan semangat konservasi.

Masyarakat desa seringkali menjadikan kepala desanya sebagai aktor atau tokoh utama dalam "perhelatan" sosial ekonomi desa. Para aktor ini merupakan panutan, orang yang terpercaya, dan diyakini sebagai pembawa keberuntungan bagi desanya, yang dalam terminologi jawa disebut “sarangwahyu". Oleh karena itu, kepala desa dan jajarannya juga diyakini sebagai sumber informasi, sumber modal (capital), dan pengelola administrasi desa yang mengarah pada kesejahteraan. Kepala desa berperan menetapkan kebijakan lokal yang mampu mengelola sumberdaya desa (termasuk tanah) bagi kepentingan bersama. Gagasan keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial tidak jarang muncul dari kepala desa, sehingga menambah rasa hormat masyarakat terhadap kepala desanya.

Ketika Kepala Desa Kalimendong berinteraksi dengan masyarakatnya, mereka berinteraksi secara wajar dalam kehidupan sehari-hari, yang dalam Teori Fenomenologi disebut "sikap alamiah". Interaksi wajar ini merupakan sesuatu yang penting dan mendasar, karena secara alami dapat menggalang partisipasi (peran serta) masyarakat dalam memanfaatkan hutan secara arif (bijaksana). Sikap alami ini lambat laun menumbuhkan semangat konservasi masyarakat desa. Semangat konservasi dapat menjadi solusi untuk mengatasi dan mencegah perluasan tanah kritis. Dalam konteks ini masyarakat yang seringkali dijadikan "kambing hitam" kerusakan tanah dan hutan, digalang partisipasinya untuk memanfaatkan segenap potensi tanah dan hutan secara arif. Dengan sikap alami juga terbuka peluang bagi kepala desa, untuk menyadarkan masyarakat agar tidak melakukan penjarahan hutan, penebangan liar, atau gangguan hutan lainnya, yang menyebabkan terjadinya kerusakan hutan (deforestation).

Hermawan dan kawan-kawan (2oo8) menyatakan, bahwa yang perlu dilakukan saat ini adalah pendekatan "social forestry" bagi pengelolaan hutan yang lebih efektif. Pendekatan ini menitikberatkan upayanya melalui pelibatan unsur masyarakat meskipun pada kenyataannya pendekatan ini belum memperlihatkan tanda-tanda keberhasilan.

Menurutnya ada dua faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan pendekatan social forestry, yaitu: Pertama, belum adanya peran serta atau partisipasi masyarakat, karena masih adanya kebijakan pembangunan yang bersifat sentralistik, yang hanya mempergunakan pendekatan biofisik semata. Kedua, adanya pendekatan yang hanya mengutamakan aspek sosio-ekonomi semata, sehingga hanya mengantarkan keberhasilan teknokratis, yang mengabaikan aspek sosioekologis.

Telah menjadi kebiasaan, bahwa setiap kebijakan lokal selalu dibubuhi tujuan untuk memberi manfaat bagi masyarakat setempat. Namun demikian suatu kebijakan lokal juga berpotensi menghilangkan kekuatan (dispowerment) masyarakat, saat masyarakat yang bersangkutan mengalami community dis-organization. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan lokal yang mampu menciptakan masyarakat yang memiliki karakter the good community and competency, yang antara lain dicirikan oleh adanya komunitas yang otonom. Masyarakat ini memiliki kewenangan dan kemampuan untuk mengurus kepentingannya, dan mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Hal ini terwujud karena masyarakat memiliki mekanisme yang memberi kesempatan pada segenap anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya mencapai kepentingan bersama.

Upaya penggalangan partisipasi masyarakat perlu memperhatikan masalah mikro, yaitu kesejahteraan dan konservasi tanah dan hutan. Perhatian terhadap masalah mikro harus dilakukan agar proses pembentukan dan pemeliharaan hubungan sosial (pada tingkat interaksi tatap muka) antar stakeholder dapat relevan dengan ikhtiar kesejahteraan serta konservasi tanah dan hutan. Sudah saatnya konsepsi agroforestry disandingkan dengan konsepsi social forestry karena agroforestry merupakan cara bercocok tanam yang melakukan inter-cropping antara tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian. Keduanya ditanam secara bersama-sama dalam suatu rotasi yang membentuk tajuk yang berlapis-lapis. Hutan sebagai sistem agroforestry selanjutnya mengkonstruksi sistem budidaya tanaman yang secara ekologis lestari, secara ekonomis menguntungkan, dan secara agronomis memberikan hasil yang cukup tinggi secara berkelanjutan. Oleh karenanya, agroforestry membutuhkan partisipasi masyarakat, yang kemudian menciptakan social forestry. Sebagai sebuah konsepsi, social forestry menguntungkan masyarakat dan lingkungan alaminya, sebab memiliki semangat sosio-kultural yang mengarah pada konservasi.

Semangat ini muncul melalui proses yang mengantarkan masyarakat pada kondisi dinamis, yang dibangun oleh para aktor (tokoh Desa Kalimendong) dalam interaksi seharihari. Para aktor berupaya melakukan perubahan dalam format kearifan lokal yang terencana, untuk memperbaiki situasi dan kondisi sosio-ekonomi dan sosio ekologi Desa Kalimendong. Perubahan ini memperhatikan aspek lokalitas dan komunitas yang bernuansa hutan yang dikaitkan dengan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam semangat kemandirian yang tinggi. Semangat ini memiliki relasi dengan rancangan masa depan, terutama dalam kaitannya dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat seraya mencegah tanah kritis.

Oleh karena pentingnya partisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu diperhatikan pandangan Conyers (dalam Supriatna, zooo), sebagai berikut: Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya suatu kebijakan akan gagal dilaksanakan. Kedua, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai suatu kebijakan, bila mereka dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya. Ketiga, suatu hal yang demokratis bila masyarakat ikut terlibat dalam pelaksanaan suatu kebijakan, yang sekaligus menjamin keberlangsungan pelaksanaan kebijakan tersebut.

C. Peluang Kesejahteraan

Secara sederhana dapatlah dikatakan, bahwa seseorang atau suatu masyarakat disebut sejahtera bila ia tidak miskin. Dengan demikian agar masyarakat Desa Kalimendong dapat disebut sejahtera, maka mereka tidak boleh miskin. BPS (Badan Pusat Statistik) menjelaskan, bahwa penduduk miskin adalah mereka yang nilai pengeluaran konsumsinya berada di bawah garis kemiskinan. Lebih lanjut, BPS menjelaskan bahwa pengeluaran bagi kelompok ini setara dengan nilai rupiah bagi 2.ioo kalori per kapita per hari ditambah dengan nilai rupiah yang cukup untuk mengkonsumsi non pangan yang esensial. Sementara itu, Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Departemen Keuangan (2oo8) menyatakan, bahwa pada umumnya lembaga internasional menetapkan, penduduk miskin adalah mereka yang standar hidupnya di bawah satu dolar Amerika Serikat per hari.

Bappenas (2oo4) menjelaskan bahwa kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Bappenas juga menjelaskan, bahwa hak-hak dasar yang diakui secara umum antara lain meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Lebih detail Wikipedia Indonesia (2oo8) mengungkapkan bahwa kemiskinan dapat difahami dengan berbagai cara, baik dengan memahaminya sebagai sesuatu yang subyektif, komparatif, kondisi kolektif, berkaitan dengan moral evaluatif, maupun secara ilmiah. Wikipedia menjelaskan: Pertama, kemiskinan adalah gambaran kekurangan materi, yang meliputi kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini difahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar; Kedua, kemiskinan adalah gambaran tentang belum terpenuhinya kebutuhan sosial, yang meliputi keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidak-mampuan untuk berpartisipasi, termasuk dalam pendidikan dan informasi; Ketiga, kemiskinan adalah gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai.

Sementara itu, kemiskinan juga dapat difahami secara sosiologis, di mana kemiskinan dapat dikategorikan dalam tiga kelas, sebagai berikut: Pertama, kelompok paling miskin (destitute), yaitu kelompok yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan, yang biasanya tidak memiliki sumber pendapatan, karena tidak memiliki akses terhadap sumberdaya; Kedua, kelompok miskin (poor), yaitu kelompok yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan, namun masih memiliki akses terhadap sumberdaya; Ketiga, kelompok rentan miskin (vulnerable), yaitu kelompok yang memiliki pendapatan (meskipun tidak terlalu tinggi) yang sudah berada di atas garis kemiskinan, namun masih rentan terhadap perubahan sosial di sekitarnya, sehingga seringkali berpindah dari kelompok rentan miskin menjadi kelompok miskin.

Muhammad Yunus (penerima Hadiah Nobel Perdamaian tahun 2oo6) menjelaskan, bahwa kemiskinan dapat dianalogikan dengan "bonsai". Kekerdilan bonsai bukan karena bibitnya buruk. Bibit pohon terbesar di hutan, ketika ditanam sebagai bonsai, maka akan menghasilkan tanaman yang kerdil. Sistem bonsai-lah yang telah membuat tanaman itu menjadi kerdil. Kemiskinan juga begitu, bukan sifat bawaan seseorang yang menyebabkannya menjadi miskin, melainkan sistem yang berlaku atasnyalah yang telah memiskinkan dia. Oleh karena itu, kemiskinan harus diatasi dengan mengganti sistem yang memiskinkan dengan sistem yang menyejahterakan.

Berbeda dengan Muhammad Yunus, beberapa ahli menjelaskan bahwa ada beberapa faham yang melihat kemiskinan dengan cara yang berbeda-beda, yang antara lain sebagai berikut: Pertama, faham yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan orang yang bersangkutan. Faham ini berpandangan, bahwa kemiskinan disebabkan oleh kualitas individual atau patologis orang yang bersangkutan, misalnya seseorang yang tidak memiliki semangat untuk bekerja keras dan lebih senang bermalas-malasan; Kedua, faham yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari kualitas keluarga yang bersangkutan, khususnya dalam hal pendidikan dan etos kerja, misalnya seseorang yang selama ini hidup dalam keluarga yang tidak menghormati pendidikan, tidak menghormati keahlian, dan tidak menghormati etos kerja; Ketiga, faham yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari adanya beberapa aspek budaya yang dipelajari, yang kemudian dijalankan atau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Faham ini berpandangan, bahwa kemiskinan disebabkan oleh adanya sub budaya (sub cultural) tertentu yang mengarahkan para penganutnya pada kemiskinan, misalnya sub budaya yang "memaksa" penganutnya untuk melaksanakan tradisi adat yang boros secara finansial; Keempat, faham yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain atau agensi tertentu, misalnya kemiskinan yang disebabkan oleh perang; Kelima, faham yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari struktur sosial yang tidak adil, misalnya adanya penguasaan tanah yang luas oleh kelompok tertentu melalui cara-cara yang tidak adil, sehingga memiskinkan kelompok masyarakat lainnya yang tidak mendapat bagian untuk menguasai tanah.

Untuk mengatasi kemiskinan ada beberapa konsepsi yang telah ditawarkan, misalnya konsepsi neo liberal, yang menawarkan pemberdayaan masyarakat, dengan terlebih dahulu memahami kemiskinan dari perspektif individual. Basis pemikirannya adalah pemahaman, bahwa komponen penting suatu masyarkat adalah kebebasan individu. Ide utamanya adalah mengunggulkan mekanisme pasar bebas, dan mengusulkan ketidakhadiran atau ketiadaan intervensi negara di bidang ekonomi. Bagi paradigma ini, kemiskinan merupakan fenomena individual yang disebabkan oleh kelemahan dan pilihan individu yang bersangkutan. Kemiskinan akan hilang dengan sendirinya bila kekuatan pasar diperluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi-tingginya. Dengan demikian strategi penanggulangan kemiskinan bersifat residual, sementara, dan hanya melibatkan keluarga, kelompok swadaya atau lembaga keagamaan. Peran negara hanyalah sebagai "penjaga malam" yang hanya akan intervensi bila kelompok swadaya atau lembaga keagamaan tidak dapat lagi memainkan perannya.

Selain konsepsi neo liberal, ada pula konsepsi sosial demokrat yang menawarkan solusi untuk mengatasi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat. Untuk mengatasi kemiskinan, konsepsi sosial demokrat terlebih dahulu mengajak semua pihak memahami, bahwa pasar bebas tidak mengarah pada pencapaian kemakmuran yang meluas, melainkan lebih banyak memperlihatkan eksploitasi besarbesaran sumberdaya, yang akhirnya mengakibatkan terjadinya kemiskinan yang masif. Suatu masyarakat akan tumbuh dan berkembang secara "sehat" bila kebutuhannya dapat dipenuhi serta ketidaksetaraan relasi sosial dan eksploitasi di bidang ekonomi dapat dieliminasi. Oleh karena itu, kemiskinan bukanlah fenomena individual melainkan fenomena struktural. Kemiskinan terjadi karena adanya ketidakadilan dan ketimpangan sosial sebagai akibat tersumbatnya akses kelompok tertentu terhadap sumberdaya. Dengan demikian, strategi penanggulangan kemiskinan haruslah bersifat institusional atau melembaga.

Dalam rangka mengatasi kemiskinan, H.S. Dillon (2oo2) menawarkan pemberdayaan masyarakat dengan terlebih dahulu mengajak semua pihak memahami, bahwa kebijakan atau program anti kemiskinan akan dapat berhasil apabila kaum miskin menjadi aktor utama dalam perang melawan kemiskinan. Oleh karena itu, untuk memberdayakan masyarakat miskin dibutuhkan kepedulian, komitmen, kebijakan dan program yang tepat. Selain itu diperlukan juga sikap yang tidak memperlakukan orang miskin sebagai obyek, melainkan sebagai subyek. Sikap ini sesuai dengan pesan yang disampaikan Mubyarto (2oo2), bahwa orang miskin bukan orang yang tidak memiliki apa-apa melainkan orang yang memiliki sesuatu walaupun serba seadanya.

Beberapa ahli menyatakan, bahwa penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan cara, antara lain: Pertama, pemberian bantuan kemiskinan, yaitu memberikan bantuan secara langsung kepada orang miskin. Cara ini telah dilakukan di Eropa sejak zaman pertengahan; Kedua, pemberian bantuan terhadap keadaan individu, yaitu melalui kebijakan yang dapat mengubah situasi orang miskin secara perorangan, termasuk di bidang hukum, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain; Ketiga, bantuan bagi yang lemah, yaitu melalui pemberian bantuan kepada orang-orang yang memiliki kategori tertentu, seperti orang tua, atau orang yang memiliki ketidakmampuan tertentu.

Bappenas (2oo4) menjelaskan bahwa suatu masyarakat disebut miskin bila terdapat tiga hal utama, sebagai berikut: Pertama, kegagalan pemenuhan hak dasar, karena: (a) terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, (b) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan, (c) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan, (d) terbatasnya kesempatan kerja dan pengembangan usaha, (e) terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi, (f) terbatasnya akses terhadap air bersih, (g) lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah, (h) memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, (i) lemahnya jaminan rasa aman, serta (j) lemahnya partisipasi; Kedua, beratnya beban kependudukan, karena mempunyai jumlah rata-rata anggota keluarga yang relatif besar, yaitu rumah tangga miskin di perkotaan yang rata-rata mempunyai anggota 5 orang (perhitungan statistik sebesar 5,1 orang), demikian pula di perdesaan yang rata-rata mempunyai anggota 5 orang (perhitungan statistik sebesar 4,8 orang); Ketiga, ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, karena adanya budaya patriarki yang telah meminggirkan perempuan secara sistematis melalui kebijakan, program, dan lembaga yang tidak responsif gender. Hal ini dikarenakan angka-angka yang menjadi basis pengambilan keputusan merupakan data yang tidak konteksual gender, sehingga tidak mampu menangkap dinamika laki-laki dan perempuan.

Telah menjadi pengetahuan umum bahwa kemiskinan dapat diatasi dengan program pemberdayaan (empowerment), yang memiliki makna, yaitu: Pertama,"to give power or authority", atau suatu ikhtiar untuk memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Misalnya dalam konteks Desa Kalimendong, maka: (1) yang diberi kekuasaan adalah masyarakat Desa Kalimendong, (2) yang dialihkan kekuatannya adalah para pengusaha hasil hutan dan pertanian, dan (3) yang mendapat otoritas untuk mengarahkan pemanfaatan tanah hutan rakyat adalah APHR (Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat).

Kedua, "to give ability to or enable", atau suatu ikhtiar untuk memberi kemampuan atau keberdayaan. Misalnya dalam konteks Desa Kalimendong, maka pemanfaatan tanah hutan rakyat dapat dikenali sebagai suatu ikhtiar untuk memberi kemampuan atau keberdayaan kepada masyarakat. Dengan ikhtiar ini maka dapat dihindari beberapa hal, sebagai berikut: (1) Ketidak-berdayaan yang diakibatkan oleh kondisi dan pandangan subyektif yang bersangkutan yang kurang optimis. Dengan demikian pemanfaatan tanah hutan rakyat merupakan ikhtiar sadar yang tumbuh dari dalam diri masyarakat Desa Kalimendong; (2) Ketidak-berdayaan yang diakibatkan struktur sosial dalam hubungan antar anggota masyarakat desa, misal antara pemilik tanah hutan rakyat dengan yang para pengusaha hasil hutan dan pertanian.

Dengan demikian ketika pemberdayaan masyarakat diletakkan dalam konteks Desa Kalimendong, maka terbuka kesempatan bagi dilakukannya suatu kegiatan yang berfokus pada: Pertama, penguatan inisiatif, dengan mendukung inisiatif dan partisipasi tokoh dan anggota masyarakat yang berkenan memanfaatkan tanah hutan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Kedua, penguatan posisi tawar masyarakat, ketika berhadapan dengan pengusaha hasil hutan dan pertanian; Ketiga, penguatan gerakan masyarakat yang ingin mensejahterakan diri, melalui optimalisasi tanah hutan rakyat; Keempat, penguatan partisipasi masyarakat, dengan memperlihatkan besarnya manfaat bila masyarakat berkenan terlibat dalam kegiatan pengelolaan hutan rakyat.

Seluruh ikhtiar ini akan bermuara pada pencapaian tujuan pemberdayan masyarakat Desa Kalimendong, yang berupa: Pertama, enabling, yaitu menciptakan suasana, situasi, atau kondisi yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Misalnya menciptakan suasana yang memungkinkan masyarakat Desa Kalimendong mempromosikan hasil hutan dan hasil pertaniannya; Kedua, empowering, yaitu memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Misanya dengan memberi insentif sosial dan ekonomi pada masyarakat Desa Kalimendong, agar mampu melakukan kapitalisasi hasil hutan dan hasil pertanian; Ketiga, protecting, yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat yang lemah. Misalnya dengan memberi dukungan kepada masyarakat Desa Kalimendong, terutama saat berhadapan dengan pihak luar yang menginginkan tanah, hasil hutan, atau hasil pertaniannya.

Untuk mendukung upaya menyejahterakan masyarakat Desa Kalimendong melalui pemberdayaan, maka perlu diperhatikan aspek komunikasi, yang strateginya sebagai berikut: Pertama, mengembangkan komunikasi, dengan cara membangun interaksi yang intens antar stake holder, terutama yang terkait dengan bisnis kayu albasia dan salak; Kedua, mengintegrasikan aliansi mitra strategis, dengan cara melibatkan mereka secara aktif dalam pengelolaan hutan rakyat Desa Kalimendong. Ketiga, pendekatan langsung, dengan cara menggalang kerjasama antar unsur dalam mitra strategis, serta menggalang dukungan masyarakat Desa Kalimendong melalui tokoh-tokohnya.

Dengan memperhatikan aspek komunikasi, maka akan dapat didialogkan aspek kebutuhan masyarakat, dengan ciriciri sebagai berikut: Pertama, pemenuhan kebutuhan dasar (basic need). Kedua, penyediaan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (safety net). Ketiga, sebagai alternative development, yang didukung penyelenggaraan inclusive democracy, sehingga mendukung terwujudnya economic growth (pertumbuhan ekonomi), gender equality (kesetaraan gender), dan inter-generational equity (kesetaraan antar generasi). Keempat, terbentuknya paradigma pembangunan yang bersifat people centered (berpusat pada masyarakat), participatory (partisipatif), empowering

(memberdayakan), dan sustainable (berkelanjutan).

Sementara itu, Eko Dermawan (2ou) menyatakan, bahwa untuk mencapai kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan strategi dengan metode "ACTORS", sebagai berikut: Pertama, authority, atau wewenang pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk melakukan perubahan yang mengarah pada perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat. Kedua, confidence (rasa percaya diri) dan competence (kesanggupan), di mana pemberdayaan diawali dengan menimbulkan dan memupuk rasa percaya diri, serta melihat adanya kesanggupan masyarakat untuk melakukan perubahan. Ketiga, truth (keyakinan), dengan meyakinkan masyarakat, bahwa mereka memiliki potensi untuk dikembangkan. Keempat, opportunity atau kesempatan, dengan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mengembangkan diri. Kelima, responsibility atau tanggungjawab, dengan membangkitkan rasa tanggung-jawab masyarakat untuk melakukan perubahan. Keenam, support atau dukungan, dengan memberi dukungan pada masyarakat agar perubahan dapat dilakukan.

Sudah saatnya masyarakat disadarkan bahwa kemiskinan merupakan fenomena dehumanisasi akibat kelalaian manusia terhadap kemanusiaannya, sehingga penanggulangannya harus menitikberatkan pada penguatan kemanusiaan. Untuk itu ada beberapa strategi yang tersedia bagi ikhtiar mengatasi kemiskinan, antara lain: Pertama, strategi kedaruratan, misal melalui pemberian bantuan uang, atau barang.

Kedua, strategi kesemantaraan atau residual, misal melalui pemberian stimulan untuk usaha-usaha produktif (ekonomi). Ketiga, strategi pemberdayaan, misal pemberian pelatihan dan pembinaan untuk menggalang partisipasi masyarakat. Keempat, strategi "penanganan bagian yang hilang" (the missing piece strategy), misal melalui kegiatan-kegiatan yang dipandang dapat memutus rantai kemiskinan, seperti pemberian bantuan permodalan.

Hal lain yang juga penting untuk diperhatikan adalah kepercayaan diri masyarakat. Untuk itu, pada awal kegiatan masyarakat diajak untuk mengenali kemiskinan yang mereka alami, dan menilai pengaruh kemiskinan tersebut terhadap mereka. Selanjutnya masyarakat juga diajak mengenali potensinya, yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kemiskinan, misalnya berupa ikhtiar agar panen hasilhasil pertanian dapat berlangsung dengan baik. Ketika potensi yang ada di masyarakat dipandang belum memadai, maka diperlukan bantuan dari instansi terkait. Saat itulah Pemerintah Desa Kalimendong berperan sebagai fasilitator, yang menghubungkan masyarakat dengan instansi pemberi bantuan.

Untukmeningkatkankesejahteraanmasyarakat dalam frame konservasi tanah dan hutan, Pemerintah Desa Kalimendong menetapkan kebijakan yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan rakyat, dan mempersiapkan infra struktur yang terkait dengan pengelolaan hutan rakyat. Kebijakan ini mencakup beberapa hal, sebagai berikut: Pertama, legalisasi penguasaan tanah, melalui sistem pembuktian yang terjangkau oleh masyarakat; Kedua, peningkatan pendapatan masyarakat, melalui optimalisasi pemanfaatan tanah hutan rakyat, khususnya melalui penanaman salak di sela-sela pohon albasia; Ketiga, mendorong keterlibatan APHR (Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat) dalam mendukung peningkatan produktivitas tanah, konservasi tanah dan hutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II SEKILAS DESA KALIMENDONG

A. Pembagian Administratif dan Batas Wilayah

Desa Kalimendong terletak di Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini memiliki luas 432 hektar, yang dibagi atas beberapa wilayah administratif, di mana desa ini terdiri dari 3 (tiga) dusun, 4 (empat) rukun warga, dan 29 (dua puluh sembilan) rukun tetangga. Pembagian administratif ini memudahkan Kepala Desa Kalimendong dalam mengkoordinasi pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang ada di desa ini. Dengan dibantu tiga orang kepala dusun, Kepala Desa Kalimendong dapat mengetahui dengan cepat dinamika sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang ada, untuk kemudian menetapkan kebijakan yang tepat agar dinamika tersebut dapat mensejahterakan masyarakat. Sementara itu, tiga orang kepala dusun juga dapat mengetahui dengan cepat dinamika sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang ada di Desa Kalimendong dari para ketua rukun warga yang berjumlah empat orang, yang dibantu oleh 29 orang ketua rukun tetangga.

Sebagai bagian dari wilayah Kecamatan Leksono, maka Desa Kalimendong berbatasan dengan: Pertama, Desa Manggis, di sebelah Utara; Kedua, Desa Timbang, di sebelah Timur; Ketiga, Desa Jonggolsari, di sebelah Selatan; Keempat, Desa Tlogo, di sebelah Barat. Beberapa desa yang berbatasan dengan Desa Kalimendong ini "memaksa" Kepala Desa Kalimendong untuk pandai berinteraksi dengan pemerintah dan masyarakat desa yang berbatasan. Dari empat desa yang berbatasan dua desa di antaranya, yaitu Desa Manggis dan Desa Jonggolsari, masyarakatnya telah bergabung dengan masyarakat Desa Kalimendong dalam wadah APHR Jokomadu, atau Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat di Desa Jonggolsari, Desa Kalimendong, Desa Manggis, dan Desa Durensawit.

Kebersamaan yang diperlihatkan oleh masyarakat Desa Jonggolsari, Desa Kalimendong, Desa Manggis, dan Desa Durensawit merupakan ikhtiar mereka untuk meningkatkan kesejahteraan dalam frame konservasi tanah. Ikhtiar ini relevan dengan pandangan yang menyatakan "Urip pancen angel, kudune ra'usah ngomel" (hidup memang sulit, sehingga tidak perlu berkeluh kesah). Pandangan ini mengantarkan masyarakat Desa Jonggolsari, Desa Kalimendong, Desa Manggis, dan Desa Durensawit pada sikap bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas kondisi wilayah Desa Kalimendong, yang berbatasan dengan desa-desa sekitarnya. Desa-desa ini memiliki problematika sosio-ekologis dan sosio-ekonomi yang relatif sama antara yang satu dengan yang lainnya. Sikap bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa telah menjadikan masyarakat di desa-desa ini wajib memanfaatkan kondisi geografis yang dimilikinya, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan semangat konservasi tanah, agar terhindar dari bencana ekologis.

Kemampuan masyarakat Desa Kalimendong dan desadesa sekitarnya dalam mengelola kondisi geografis Desa Kalimendong, menunjukkan betapa kuatnya rasa percaya diri (self confidence) mereka. Padahal mengelola wilayah dengan topografi bergelombang dan terjal tidaklah mudah karena fokus utama harus ditujukan pada upaya konservasi tanah. Oleh karena itu, kerjasama masyarakat Desa Kalimendong dengan masyarakat di desa-desa yang berbatasan merupakan keniscayaan. Kondisi geografis sesungguhnya tidak tunduk pada pembagian dan batas administrasi.

Selain itu, kerjasama masyarakat Desa Kalimendong dengan masyarakat di desa-desa yang berbatasan, berpeluang menghasilkan kesejahteraan, karena: Pertama, adanya kemampuan (ability), yang dalam hal ini mampu memadukan kesejahteraan dengan konservasi tanah. Kedua, adanya kepercayaan (trust), yang dalam hal ini rasa saling percaya antar mereka, meskipun berasal dari desa-desa yang berbeda. Ketiga, adanya potensi (potency), yang dalam hal ini potensi yang besar di sektor pertanian-hutan. Keempat, adanya upaya perbaikan (improve), yang dalam hal ini upaya perbaikan yang terus menerus atas kemampuan, kepercayaan, dan potensi masyarakat.

B. Kondisi Geografis

Desa Kalimendong berada pada ketinggian 65o meter sampai dengan 75o meter di atas permukaan laut, oleh karena itu suhu udara di desa ini relatif dingin, yaitu antara 23 - 24° Celcius. Topografi Desa Kalimendong tergolong bergelombang dan terjal yang merupakan ciri khas wilayah dataran tinggi. Kondisi wilayah demikian mewajibkan bentukbentuk pengelolaan hutan yang optimal (baik hutan negara, maupun hutan rakyat). Optimalisasi pengelolaan hutan dapat dilakukan dengan baik karena didukung oleh adanya curah hujanpertahunyangrata-ratamencapai2.5oomilimeter.Selain itu, hutan Desa Kalimendong juga berpotensi dikembangkan sebagai wana wisata (hutan wisata), karena desa ini memiliki jarak 135 kilometer dari ibukota Provinsi Jawa Tengah (Kota Semarang), 16 kilometer dari ibukota Kabupaten Wonosobo, dan 7 kilometer dari ibukota Kecamatan Leksono.

Kondisi geografis Desa Kalimendong yang khas, membawa optimisme masyarakat dan Pemerintah Desa Kalimendong. Hal ini relevan dengan pandangan, “Ojo ngece, omah gubuk, omahe dewe" (jangan merendahkan, walaupun rumahnya buruk, tetapi rumah milik sendiri). Dalam konteks geografis Desa Kalimendong, maka kearifan mindset lokal ini dapat dimaknai, sebagai berikut: "Meskipun Desa Kalimendong berada pada ketinggian 65o meter sampai dengan 75o meter di atas permukaan laut, dengan topografi yang bergelombang dan terjal, tetapi ini adalah bumi yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, masyarakat dan Pemerintah Desa Kalimendong layak bersyukur atas anugerah itu, kemudian bekerja keras memanfaatkan kondisi geografis yang ada, untuk memperoleh kesejahteraan dalam nuansa konservasi.

Kerja keras masyarakat Desa Kalimendong dalam memanfaatkan kondisi geografis yang ada, bukan sekedar diperlukan melainkan penting untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui masyarakat Desa Kalimendong memiliki keahlian, untuk mengelola hutan dan melaksanakan konservasi tanah. Bila kemampuan dirasa kurang (lack ability) karena meningkatnya masalah yang terkait dengan sosio-ekologi, maka masyarakat berupaya meningkatkannya agar tercapai standar kemampuan yang dibutuhkan. Kualitas inilah yang terus menerus diwujudkan oleh masyarakat agar peningkatan kesejahteraan dalam frame konservasi tanah dapat tercapai.

C. Kondisi Kependudukan

Pada tahun 2oio Desa Kalimendong dihuni oleh 859 kepala keluarga, atau 3.oi3 orang penduduk, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.493 orang, dan perempuan sebanyak 1.52o orang. Sementara itu, jumlah penduduk menurut usia dapat dikelompokkan, sebagai berikut: Pertama, penduduk berusia o - 6 tahun sebanyak 157 orang laki-laki, dan 144 orang perempuan, sehingga seluruh penduduk berusia o – 6 tahun berjumlah 3oi orang; Kedua, penduduk berusia 7 – 18 tahun sebanyak 197 orang laki-laki, dan 234 orang perempuan, sehingga seluruh penduduk berusia 7 - 18 tahun berjumlah 431 orang; Ketiga, penduduk berusia 19 – 56 tahun sebanyak 859 orang laki-laki, dan 967 orang perempuan, sehingga seluruh penduduk berusia 19 - 56 tahun berjumlah 1.826 orang; Keempat, penduduk berusia 57 tahun atau lebih sebanyak 189 orang laki-laki, dan i76 orang perempuan, sehingga seluruh penduduk berusia 57 tahun atau lebih berjumlah 365 orang.

Komposisipendudukberdasarkanusiainimemperlihatkan besarnya jumlah penduduk yang berada pada kelompok usia produktif (usia 19 - 56 tahun), yaitu1.826 orang. Kelompok usia produktif mampu memberikan kontribusi besar bila mindset yang ada pada mereka merupakan mindset kontribusionis, yaitu orang-orang yang berkeinginan memberikan karya terbaiknya bagi masyarakat dan desa tempat tinggalnya. Oleh karena itu pandangan, "Sing awas lan waspada, ojo nganti do sembrono" (harus selalu memperhatikan dan waspada, agar tidak hidup ceroboh), merupakan sesuatu yang perlu dijadikan acuan sikap.

Sudah selayaknya kelompok usia produktif sing awas lan waspada, dengan memperhatikan berbagai pengetahuan yang terkait dengan upaya konservasi tanah dan hutan, serta mewaspadai tindakan yang bertentangan dengan semangat konservasi. Hal ini akan membantu kelompok usia produktif berada pada kondisi ojo nganti do sembrono, sehingga kesejahteraan diri dan keluarganya berhasil dicapai dalam frame konservasi tanah dan hutan. Dengan demikian nasehat sesepuh untuk“sing awas lan waspada, ojo nganti do sembrono" dapat terimplementasikan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari.

Kelompok usia produktif Desa Kalimendong juga dituntut memiliki keyakinan (believe), bahwa diri mereka mampu memberikan hasil terbaik bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat desa secara keseluruhan. Keyakinan yang dibangun bersumber dari pemikiran, yang mampu menunjukkan kebenaran (true) atas pandangan atau persepsi terhadap kelompok ini secara nyata (real). Dengan kata lain kebenaran dan kenyataan merupakan dasar bagi kelompok ini dalam berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat Desa Kalimendong.

Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa pendidikan diperlukan agar anggota masyarakat atau anggota komunitas mampu memberikan hasil terbaik. Dalam hal pendidikan, Desa Kalimendong memiliki komposisi penduduk, sebagai berikut: Pertama, penduduk dengan tingkat pendidikan tidak tamat sekolah dasar sebanyak 16 orang laki-laki, dan 22 orang perempuan, sehingga seluruh penduduk dengan tingkat pendidikan tidak tamat sekolah dasar sebanyak 38 orang; Kedua, penduduk dengan tingkat pendidikan tamat sekolah dasar sebanyak 818 orang laki-laki, dan 742 orang perempuan, sehingga seluruh penduduk dengan tingkat pendidikan tamat sekolah dasar sebanyak 1.57o orang; Ketiga, penduduk dengan tingkat pendidikan tamat sekolah menengah pertama sebanyak 2o4 orang laki-laki, dan 243 orang perempuan, sehingga seluruh penduduk dengan tingkat pendidikan tamat sekolah menengah pertama sebanyak 447 orang; Keempat, penduduk dengan tingkat pendidikan tamat sekolah menengah atas sebanyak 78 orang laki-laki, dan 69 orang perempuan, sehingga seluruh penduduk dengan tingkat pendidikan tamat sekolah menengah atas sebanyak i47 orang;

Kelima, penduduk dengan tingkat pendidikan diploma satu sebanyak 3 orang laki-laki, dan 2 orang perempuan, sehingga seluruh penduduk dengan tingkat pendidikan diploma satu sebanyak 5 orang; Keenam, penduduk dengan tingkat pendidikan diploma dua sebanyak 6 orang laki-laki, dan 1 orang perempuan, sehingga seluruh penduduk dengan tingkat pendidikan diploma dua sebanyak 7 orang; Ketujuh, penduduk dengan tingkat pendidikan diploma tiga sebanyak 3 orang laki-laki, dan 2 orang perempuan, sehingga seluruh penduduk dengan tingkat pendidikan diploma tiga sebanyak 5 orang; Kedelapan, penduduk dengan tingkat pendidikan strata satu sebanyak 5 orang laki-laki, dan 4 orang perempuan, sehingga seluruh penduduk dengan tingkat pendidikan strata satu sebanyak 9 orang; Kesembilan, penduduk dengan tingkat pendidikan strata dua sebanyak 2 orang laki-laki, dan 3 orang perempuan, sehingga seluruh penduduk dengan tingkat pendidikan strata dua sebanyak 5 orang; Kesepuluh, penduduk dengan tingkat pendidikan strata tiga tidak ada di desa ini; Kesebelas, penduduk yang masih bersekolah atau belum tamat sekolah sebanyak i97 orang laki-laki, dan 233 orang perempuan, sehingga seluruh penduduk yang masih bersekolah sebanyak 43o orang.

Berdasarkan tingkat pendidikannya diketahui, bahwa sebagian besar masyarakat Desa Kalimendong berpendidikan tamat sekolah dasar, sehingga pekerjaan yang dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat Desa Kalimendong adalah pekerjaan yang lebih banyak menggunakan tenaga (buruh). Oleh karena itu, pengelolaan tanah hutan rakyat, yang memadukan konsepsi pertanahan, kehutanan, dan pertanian dengan penggunaan tenaga yang relatif besar merupakan jenis pekerjaan yang cocok bagi sebagian besar masyarakat Desa Kalimendong. Kondisi ini tidak dapat dipungkiri, karena demikianlah sumberdaya manusia yang ada di Desa Kalimendong. Hal ini relevan dengan pandangan yang menyatakan, "Ora ngaku piye, wong sak kampung ngakoni (bagaimana tidak mengaku, karena seluruh masyarakat mengakuinya). Tidak layak bagi siapapun menolak fakta, bahwa sebagian besar masyarakat Desa Kalimendong berpendidikan tamat sekolah dasar. Penolakan semacam ini tidak relevan, karena seluruh masyarakat mengakuinya.

Oleh karena itu, bila di Desa Kalimendong ingin diciptakan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan yang lebih bernuansaakaldaripada otot, maka terlebih dahuluharus diupayakan peningkatan pendidikan masyarakat. Peningkatan pendidikan masyarakat dapat dilakukan dengan membangun sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas di Desa Kalimendong, atau dengan mendorong anak-anak Desa Kalimendong agar berkenan menempuh pendidikan yang lebih tinggi di luar Desa Kalimendong. Salah satu hal yang dapat dilakukan antara lain dengan mendorong anak-anak Desa kalimendong, agar bersedia menempuh pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama dan SMA (Sekolah Menengah Atas) di "Kota" Kecamatan Leksono.

Pentingnya pendidikan SMP dan SMA bagi masyarakat tidak disangsikan lagi, karena merupakan pendidikan dasar bagi kemampuan masyarakat dalam berlogika dan mengelola rasionalitas. Berbekal logika dan rasionalitas, masyarakat mampu mengaktualisasi potensi yang ada. Dalam konteks Desa Kalimendong, potensi dimaknai sebagai situasi serta kondisi sosio-ekologi dan sosio-ekonomi yang ada di desa. Aktualisasi potensi dapat terjadi bila masyarakat berkenan mengoptimalkan energi (energy) dan kekuatan (power) dengan sepenuh hati. Energi, adalah kemampuan masyarakat untuk menjadi sangat aktif dan tidak cepat lelah. Sementara itu, kekuatan adalah kemampuan untuk mengendalikan dan mempengaruhi pihak lain melalui perwujudan kinerja yang terbaik.

Kinerja terbaik ditunjukkan oleh masyarakat Desa Kalimendong melalui profesi yang digelutinya. Data menunjukkan, bahwa jumlah penduduk menurut profesi pada tahun zoio, terdiri dari: Pertama, penduduk yang memiliki profesi sebagai petani sebanyak 956 orang; Kedua, penduduk yang memiliki profesi sebagai pegawai negeri sipil sebanyak 5 orang; Ketiga, penduduk yang memiliki profesi sebagai karyawan sebanyak 32 orang; Keempat, penduduk yang memiliki profesi sebagai buruh sebanyak 33 orang; Kelima, penduduk yang memiliki profesi sebagai pedagang sebanyak 32 orang; Keenam, penduduk yang memiliki profesi sebagai penyedia jasa lainnya sebanyak 52 orang.

Telah diketahui, bahwa profesi sebagai petani merupakan profesi yang paling banyak digeluti oleh masyarakat Desa Kalimendong. Profesi ini tidak dapat dilihat "sebelah mata", karena kinerja petani Desa Kalimendong telah diakui memiliki nuansa konservasi yang mengarah pada kesejahteraan. Para petani Desa Kalimendong telah bekerjasama satu sama lain, yang dalam terminologi lokal disebut "bebarengan". Kerjasama ini diakui oleh mereka sebagai sesuatu yang baik, bahkan lebih baik, atau "luwih becik". Mereka juga berpandangan, bahwa bekerjasama (bebarengan) merupakan sesuatu yang lebih baik (luwih becik), ketika mereka bekerja dengan sungguhsungguh (nyambut gawe sing temenan). Hal ini akan memberi mereka kesempatan untuk membangun (mbangun) Desa Kalimendong agar lebih tertata lagi (sing temoto). Dengan kata lain para petani memiliki pandangan, yaitu "Luwih becik bebarengan, nyambut gawe sing temenan, mbangun desa sing temoto."

Profesi sebagai petani yang mendominasi Desa Kalimendong, sesungguhnya lebih banyak dibentuk oleh rasa percaya diri masyarakat, yang ingin berupaya menjadi anggota masyarakat yang mandiri. Secara teoritik diketahui, bahwa pemikiran, sikap, tindakan dan perilaku anggota masyarakat tidaklah dideterminir atau ditentukan oleh pihak lain di luar dirinya, melainkan diasendirilahyang menentukanpemikiran, sikap, tindakan dan perilakunya. Berbekal kemampuan, kepercayaan, dan potensi yang dimilikinya, maka anggota masyarakat tersebut menetapkan pemikiran, sikap, tindakan, dan perilakunya.

D. Kondisi Sosio-Ekonomi

Hutan rakyat di Desa Kalimendong pada tahun 2o13 ditanami dengan: Pertama, salak pondoh sebanyak 336.2o5 pohon; Kedua, kayu albasia (sengon) berdiameter 1o – 24 cm sebanyak 25.542 pohon; Ketiga, kayu albasia berdiameter lebih dari 25 cm sebanyak 4.455 pohon; Keempat, suren sebanyak 2.97o pohon; Kelima, kelapa sebanyak 3.267 pohon; Keenam, mahoni sebanyak 594 pohon; Ketujuh, durian sebanyak 297 pohon.

Sementara itu, hutan negara Desa Kalimendong terdapat di wilayah yang dikelola oleh Perum Perhutani yang posisinya berada di bagian Utara desa ini. Pada tahun zo13 wilayah ini ditanami pinus seluas 69,4o hektar, yang membuka peluang bagi adanya kerjasama antara Perum Perhutani dengan masyarakat Desa Kalimendong. Oleh karena adanya kerjasama tersebut, maka di sela-sela tanaman pinus ditanami albasia sebanyak 16.533 pohon, dan salak pondoh sebanyak 24.ooo pohon.

Selain itu masyarakat Desa Kalimendongjuga memelihara ternak, dengan komposisi sebagai berikut: Pertama, kambing PE (Peranakan Etawa) yang dipelihara masyarakat sebanyak 315 ekor; Kedua, sapi yang dipelihara masyarakat sebanyak 125 ekor; Ketiga, kambing Jawa yang dipelihara masyarakat sebanyak 1.876 ekor; Keempat, bidang tanah yang digunakan oleh masyarakat untuk kolam ikan seluas 2,45 hektar.

Segenap ikhtiar masyarakat Desa Kalimendong, melalui pengelolaan hutan rakyat, hutan negara, dan pemeliharaan ternak bertujuan bagi diperolehnya kehidupan yang sejahtera. Para sesepuh telah berpesan, "pingin urip mulyo, wiwitan rekoso, pancen nyoto" (bila ingin hidup sejahtera, maka harus diawali dengan kerja keras, sebagai sesuatu yang faktual), yang ternyata relevan dengan pengelolaan tanah hutan rakyat, hutan negara, dan pemeliharaan ternak. Pengelolaan tanah hutan rakyat perlu kerja keras, karena melibatkan "energi" yang besar untuk menanami tanah terjal dengan albasia. Sementara itu, tanaman salak di sela-sela albasia di atas tanah hutan rakyat, merupakan bagian dari kerja keras untuk memperoleh kesejahteraan (urip mulyo). Demikian pula halnya dengan pengelolaan hutan negara, yang dibangun dalam bentuk kerjasama antara masyarakat Desa Kalimendong dengan Perum Perhutani.

Kerjasama antara masyarakat desa dengan Perum Perhutani menguntungkan keduanya, dan berguna bagi upaya konservasi tanah dan hutan. Hanya saja perlu diketahui, bahwa kerjasama ini tidak muncul tiba-tiba melainkan melalui pemikiran dan pertimbangan yang mendalam. Sebelum disepakatinya kerjasama, ada opini tentang pengelolaan hutan yang lebih dahulu berkembang di masyarakat. Opini ini diarahkan oleh para tokoh desa, agar menuju pemahaman tentang pentingnya konservasi tanah dan hutan, saat berjuang meningkatkan kesejahteraan. Selanjutnya pemahaman yang baik dikembangkan menjadi gagasan, yang menuntut adanya pertimbangan terhadap potensi masalah yang ada. Berbekal keyakinan dan kemampuan mengatasi masalah, maka gagasan dilaksanakan demi tercapainya kesejahteraan dalam frame konservasi tanah dan hutan. Dengan demikian pemikiran dan pertimbangan yang mendalam, untuk memperjuangkan kesejahteraan dalam frame konservasi tanah dan hutan, meliputi tiga hal, yaitu: opini (opinion), pertimbangan (consider), dan harapan (expect).

E. Kondisi Pertanahan

Di Desa Kalimendong, jumlah kepala keluarga yang menerima SPPT-PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang - Pajak Bumi dan Bangunan) dan membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) sebanyak 6oo kepala keluarga. Sementara itu, bidang tanah yang ada di Desa Kalimendong berjumlah 3.ooo bidang, yang di antaranya (sebanyak 583 bidang) telah memiliki sertipikat hak atas tanah, yang sebagian besar diproses melalui program PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) dan PRODA (Proyek Operasi Daerah Agraria). Bidang-bidang tanah ini dimiliki oleh masyarakat dengan penggunaan tanah berupa hutan, sehingga disebut "hutan rakyat". Berdasarkan luasnya, maka hutan rakyat mendominasi Desa Kalimendong, karena hutan negara yang dikelola Perum Perhutani yang berada di bagian Utara Desa Kalimendong memiliki luasan yang relatif kecil. Meskipun demikian ada sekitar 2 % masyarakat Desa Kalimendong yang hanya mempunyai tanah pekarangan, atau tidak memiliki tanah hutan rakyat.

Pemanfaatan tanah hutan rakyat bagi pencapaian kesejahteraan oleh masyarakat Desa Kalimendong mendapat dukungan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo melalui sertipikasi tanah secara massal (PRONA dan PRODA). Dukungan ini diperlukan agar hati masyarakat (psiko-sosial) relatif tenang atau dalam keadaan baik, karena menggarap tanah yang telah memiliki kepastian hukum. Ketenangan hati masyarakat ketika mengelola tanah hutan rakyat, memberi peluang bagi munculnya suasana kerja yang sungguhsungguh. Kondisi ini relavan dengan kearifan mindset lokal yang menyatakan, "ati kudu tentrem, ben nyambut gawe sing temenan" (hati harus tenang, agar bekerja dapat sungguhsungguh).

Dukungan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo dalam bentuk sertipikasi tanah secara massal, merupakan bagian dari upaya membentuk sikap masyarakat, yang bersedia memperhatikan konservasi tanah dan hutan. Secara teoritik diketahui, bahwa sikap (attitude), adalah suatu keputusan atau ketetapan yang diambil masyarakat setelah mereka berpikir. Berdasarkan pemikirannya, maka masyarakat memutuskan atau menetapkan pilihan yang diwujudkan dalam sikap. Selain ditentukan oleh pemikiran, sikap juga ditentukan oleh perasaan masyarakat terhadap gagasan kesejahteraan serta konservasi tanah dan hutan, yang kemudian diekspresikannya dalam tindakan. Perasaan merupakan suatu instrumen kepekaan (sensitivitas) yang ada pada masyarakat dalam merespon pengalaman, pemikiran, dan persinggungan dengan pihak lain. Sementara itu, tindakan masyarakat diwujudkan dengan memperhatikan norma-norma (ketentuan-ketentuan) yang berlaku.

Sementara itu, Desa Kalimendong memiliki penggunaan tanah dengan luas, sebagai berikut: Pertama, penggunaan tanah untuk perkampungan, seluas 15,338 hektar; Kedua, penggunaan tanah untuk sawah, seluas 21,43o hektar; Ketiga, penggunaan tanah untuk tegalan dan kebun, seluas 297,36o hektar. Penggunaan tanah untuk tegalan dan kebun inilah yang oleh masyarakat Desa Kalimendong diklaim sebagai hutan rakyat; Keempat, penggunaan tanah untuk hutan negara, seluas 69,4oo hektar; Kelima,penggunaan tanah lainnya, seluas 28,44o hektar.

Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa aktivitas yang paling dominan di Desa Kalimendong adalah pengelolaan tanah hutan rakyat, yang ditanami albasia dan salak. Pengelolaan ini dilakukan di atas tanah, yang secara kategoris penggunaan tanahnya tergolong sebagai tegalan dan kebun. Dengan kata lain, penggunaan tanah untuk tegalan dan kebun telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk hutan rakyat. Pada awalnya ide hutan rakyat, merupakan ide yang tidak populer atau sulit diterima oleh masyarakat. Ketika itu, sebagian masyarakat membayangkan bahwa menjadikan tanah mereka sebagai hutan merupakan ide anti-kesejahteraan yang hanya mengorbankan masyarakat bagi terselenggaranya konservasi.

Saat itu sebagian masyarakat merasa, bahwa mereka sedang dalam kesulitan yang berlarut-larut, karena rendahnya hasil pertanian yang mereka andalkan, yaitu kopi. Masyarakat terperangah, karena kemudian berkembang ide untuk menghutankan tanah mereka, yang dalam persepsi saat itu dipandang sebagai sesuatu yang anti-kesejahteraan. Tapi kondisi ini dapat diatasi, ketika para tokoh desa dengan sigap segera menjelaskan tentang urgensi hutan rakyat bagi masyarakat. Hal ini relevan dengan pandangan, "Ojo nurutake susah, gawe pikiran ra genah"(jangan hanyut dengan kesulitan, karena akan membuat pikiran menjadi tidak tepat).

Berbekal pandangan tersebut, masyarakat Desa Kalimendong diarahkan oleh para tokoh desa, agar jangan hanyut dengan kesulitan, karena akan membuat pikiran menjaditidaktepat.Sudahsaatnyamasyarakatberhentihanyut dalam "keluhan" tentang topografi wilayah yang bergelombang dan terjal, serta berhenti dari ketidak-fahaman tentang hutan. Kesediaan berhentidari kondisi psiko-sosial ini, telah memberi peluang bagi masyarakat untuk berpikir lebih tepat dan berpikir lebih jernih. Sesungguhnya dalam pengelolaan hutan rakyat, terbuka potensi kesejahteraan dalam frame konservasi tanah. Tepatnya, melalui pengelolaan tanah hutan rakyat, masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraannya, sepanjang mereka berkenan mempraktekkan pengelolaan tanah dan hutan yang memperhatikan konservasi (pemeliharaan dan pengembangan fungsi lindung).

Pandangan bahwa masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan dalam frame konservasi tanah dan hutan, merupakan pandangan yang menjadi bekal bagi tindakan dan perilaku masyarakat Desa Kalimendong. Sebagaimana diketahui tindakan adalah sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat, yang biasanya dikarenakan sesuatu itu menarik atau dipandang penting oleh masyarakat. Dalam konteks interaksi sosial, tindakan selalu melibatkan pihak lain, dengan alasan, sebagai berikut: Pertama, karena tindakan yang dilakukan diperlukan oleh pihak lain. Contoh, tindakan masyarakat menanam albasia diperlukan perusahaan pengolahan kayu albasia; Kedua, karena tindakan yang dilakukan berakibat atau berdampak pada pihak lain. Contoh, tindakan masyarakat menanam albasia berdampak bagi masyarakat secara keseluruhan, sebab turut menyumbang oksigen ke udara dan mencegah tanah longsor; Ketiga, karena tindakan yang dilakukan oleh pihak lain dipandang sebagai bagian dari dirinya. Contoh, tindakan perusahaan pengolahan kayu albasia memilikiketerkaitan dengan tindakan masyarakat yang menanam albasia di tanah hutan rakyat.

Pengelolaan tanah hutan rakyat yang menyejahterakan mendapat dukungan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo pada antara tahun 2o09 hingga tahun 2013, melalui layanan sertipikasi tanah massal yang berupa: (1) PRONA, (2) PRODA, dan (3) UKM (Usaha Kecil dan Menengah). PRONA yang dilaksanakan di Desa Kalimendong sebanyak 5o bidang, dan PRODA yang dilaksanakan di desa ini juga sebanyak 5o bidang. Sertipikasi tanah massal melalui PRONA dan PRODA yang dilaksanakan di Desa Kalimendong juga meliputi hutan rakyat, yang dimiliki dan dirawat dengan baik oleh masyarakat. Dengan demikian sertipikasi tanah massal (seperti: PRONA dan PRODA) dapat berperan sebagai insentif bagi masyarakat, yang semakin mendorong mereka untuk menjaga kelestarian fungsi tanah, hutan, dan lingkungannya. Kegiatan sertipikasi massal juga merupakan bagian dari kegiatan pendaftaran tanah, yang sering pula disebut sebagai kegiatan "legalisasi asset".

Kegiatan sertipikasi tanah massal di Desa Kalimendong relevan dengan nasehat orang-orang tua di desa ini, "ojo tansah mikirake susah, pisan-pisan kudu bungah" (jangan terus menerus berpikir sulit, sekali-kali harus gembira). Bukankah sertipikasi tanah massal layak disebut, sebagai usaha menghentikan pikiran susah atau sulit yang sedang dialami masyarakat. Sebaliknya, kegiatan ini merupakan "hiburan" bagi masyarakat yang mendapat kepastian hukum atas tanahnya, yang di atasnya dimanfaatkan sebagai hutan rakyat. Dengan demikian fakta ini menunjukkan, bahwa masyarakat Desa Kalimendong jangan terus menerus berpikir sulit (ojo tansah mikirake susah), sekali-kali mereka harus gembira (pisan-pisan kudu bungah) karena tanahnya telah memiliki kepastian hukum.

Oleh karena itu, sudah saatnya Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo bersungguh-sungguh, dalam hal: Pertama, mengembangkan pemikiran, sikap, tindakan dan perilaku yang menyenangkan masyarakat. Kedua, berupaya agar mampu memberi opini yang tepat, mempertimbangkan secara komprehensif (menyeluruh), dan memuat harapanyang baik atas kebutuhan masyarakat. Ketiga, berupaya menata sikap agar menyejukkan masyarakat, dan dapat diwujudkan dalam ekspresi yang penuh etika. Keempat, berupaya agar perilakunya merupakan pengulangan atas tindakan yang diperlukan bagi masyarakat, dan memberi dampak yang baik bagi masyarakat.

Sementara itu, untuk membantu perekonomian pemilik hutan rakyat, APHR (Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat) menyeru dan membina masyarakat, agar menanam tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi di sela-sela tegakan tanaman keras. Inilah salah satu upaya, agar masyarakat dapat mengoptimalkan manfaat atas tanah yang dimilikinya. Tindakan APHR ini sesungguhnya merupakan tindakan pemberian akses, yang dapat menjadi pendamping kegiatan legalisasi asset yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo. Telah diketahui, bahwa keberadaan hutan rakyat di Desa Kalimendong sesuai dengan Pola Tata Ruang Kabupaten Wonosobo yang disahkan pada tahun 2ou, yang isinya antara lain kawasan lindung dan kawasan budidaya yang berfungsi lindung.

Kegiatan legalisasi asset dan pemberian akses pada masyarakat Desa Kalimendong memberi daya dorong bagi pengelolaan tanah hutan rakyat. Kondisi ini memberi makna yang kuat bagi pencapaian kesejahteraan masyarakat yang bernuansa konservasi. Keterpaduan langkah antara kesejahteraan dan konservasi yang dilakukan masyarakat memperlihatkan keterkaitan tak terpisahkan, antara aspek sosio-ekonomi (kesejahteraan) dengan aspek sosio-ekologis (konservasi). Harmonisasi aspek sosio-ekonomi dengan aspek sosio-ekologis memperlihatkan kecermatan tindakan masyarakat, sehingga mampu mencegah terjadinya kesulitan di kemudian hari. Kearifan mindset lokal semacam ini biasa dikenal sebagai nasehat, yang isinya menyatakan, "nyambut gawe ojo sembrono, mengko mundak uripe soro" (bila bekerja jangan sembarangan, karena nanti hidupnya akan sulit atau susah).

Sudah selayaknya masyarakat tidak bekerja sembarangan, ketika mengelola wilayah dengan topografi bergelombang dan terjal. Masyarakat telah memperhatikan aspek sosio-ekologis, yang selanjutnya diiringi dengan aspek sosio-ekonomi. Setelah masyarakat berhasil membangun percaya diri, bahwa konservasi yang dilaksanakan akan menyejahterakan, maka masyarakat mengatur diri untuk menata tindakan yang sesuai. Sebagaimana diketahui, mengatur diri adalah suatu kondisi ketika masyarakat mampu mengubah (change) pemikiran, sikap, tindakan dan perilakunya, sehingga dari berbagai masukan (input) yang diperolehnya, ia dapat menghasilkan keluaran (output) dan dampak (outcome) yang paling baik.

Upaya melakukan kegiatan yang menghasilkan keluaran dan dampak yang paling baik, diwujudkan oleh masyarakat dengan memperhatikan aspek sosio-ekologi dan aspek sosio-ekonomi Desa Kalimendong. Saat itu masyarakat juga memerlukan dukungan berupa sinergi antara APHR dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo. Kesemua ini dimaksudkan agar eksistensi tanah hutan rakyat tetap mampu berkontribusi bagi kondisi sosio-ekologi dan sosio-ekonomi yang lebih baik. Sementara itu, dalam konteks produk kayu albasia, APHR telah berhasil memperoleh SVLK (Sertipikat Verifikasi Legalitas Kayu), yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan. SVLK memberi dampak berupa penjaminan legalitas, sehingga setiap kayu albasia yang diproduksi Desa Kalimendong dijamin legalitasnya, karena diproduksi secara legal dan tidak merusak ekologi (lingkungan). Oleh karena itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo perlu meningkatkan legalisasi asset (tanah) masyarakat, melalui program sertipikasi hak atas tanah. Hal ini penting dilakukan, untuk mendampingi legalitas kayu albasia yang telah memiliki SVLK.

Berdasarkan SVLK yang telah dimiliki, maka produk yang dibuat dari kayu albasia Desa Kalimendong (misalnya furniture atau mebel) dapat diterima masyarakat internasional, karena kayu yang digunakan legal (aspek sosio-yuridis) dan tidak merusak lingkungan (aspek sosio-ekologi). Untuk menjaga kualitas kayu albasia dan penerapan standar SVLK, maka APHR menetapkan syarat berupa: Pertama, kejelasan batas tanah yang dimiliki, yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa. Sesungguhnya bila ada sinergi antara APHR dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo, maka masyarakat dapat didorong agar batas tanahnya ditandai dengan patok batas yang disahkan oleh kantor pertanahan; Kedua, ada tegakan pohon (tanaman keras), yang dibuktikan dengan surat keterangan dari APHR. Ketiga, kejelasan kepemilikan atas tanah, yang dibuktikan dengan SPPT PBB. Sesungguhnya bila ada sinergi antara APHR dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo, maka masyarakat dapat didorong agar kepemilikan atas tanahnya dibuktikan dengan sertipikat hak atas tanah.

Segenap persyaratan yang ditetapkan APHR, dan harus dipenuhi oleh masyarakat Desa Kalimendong merupakan implementasi nasehat orang-orang tua di desa yang menyatakan, "Wong ra becik, ra ono pitulung. Ojo sok do ngapusi, mengko getun tibo buri"(Orang yang tidak baik, tidak akan mendapat pertolongan. Jangan gemar berdusta, karena kelak akan menyesal di kemudian hari). Mindset lokal ini memperingatkan masyarakat untuk berlaku baik secara sosioyuridis, sosio-ekologi, dan sosio-ekonomi. Bila masyarakat tidak melaksanakan konsepsi ini, maka mereka tidak akan mendapat pertolongan Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat juga diarahkan agar tidak berdusta, karena akan kecewa di kemudian hari.

Ketika masyarakat Desa Kalimendong berkenan menghindarkan diri dari tipe “wong ra becik"(orang yang tidak baik), maka kondisi sosio-yuridis dan sosio-ekologi desa akan terjaga, sedangkan kondisi sosio-ekonomi akan meningkat. "Wong ra becik" merujuk pada orang-orang yang tidak baik pada lingkungan sosialnyadan/atau orangyang tidakbaik pada lingkungan ekologinya. Karakter sebagai “wong ra becik"layak dihindari oleh masyarakat, agar terhindar dari konsekuensi "ra ono pitulung" (tidak akan mendapat pertolongan), yang berupa pertolongan Tuhan Yang Maha Esa, yang oleh Tuhan dapat saja diwujudkan dalam bentuk pertolongan manusia (Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, atau Pemerintah Pusat).

Sudah selayaknya pula masyarakat memiliki karakter "ojo sok do ngapusi" (jangan gemar berdusta), agar segala sesuatu yang terkait dengan aspek sosio-ekonomi dan sosioekologi dapat dibangun dengan baik di Desa Kalimendong. Karakter "ojo sok do ngapusi" perlu mendapat perhatian, agar terhindar konsekuensi “mengko getun tibo buri" (akan menyesal di kemudian hari). Dengan kata lain, masyarakat Desa Kalimendong layak bersungguh-sungguh dalam membangun aspek sosio-ekonomi dan aspek sosio-ekologis secara bersamaan. Tidak boleh ada dusta, tipu-menipu, atau korupsi dalam membangun kedua aspek tersebut. Hal ini penting, agar masyarakat terhindar dari penyesalan di kemudian hari, yaitu ketika aspek sosio-ekonomi dan aspek sosio-ekologi gagal dibangun di Desa Kalimendong. Akibat kegagalan membangun kedua aspek ini, maka masyarakat akan tenggelam dalam kemiskinan, dengan kondisi wilayah yang penuh dengan ancaman bencana longsor dan banjir bandang.

Perlu ada upaya untuk mencegah masyarakat tenggelam dalam kemiskinan, yang caranya antara lain dengan mendorong masyarakat agar bersedia berubah. Masyarakat disiapkan untuk berpikir, bersikap, bertindak dan berperilaku berbeda (different) dari sebelumnya, menuju ke arah yang lebih baik. Saat itu mereka akan siap mengelola segala potensi Desa Kalimendong, dan bersedia menerima masukan dari pihak lain, sebagai bagian dari proses menuju keberhasilan. Dengan demikian masyarakat memiliki harapan bagi diperolehnya segala sesuatu yang baik, yang kelak juga akan memberi dampak yang baik.

BAB III PERAN KEPALA DESA

A. Narjo (Sebelum Tahun 1965)

Beberapa tahun menjelang tahun i965 merupakan masamasa "panas" di Desa Kalimendong. Sebagaimana desa-desa di PulauJawapada masaitu, kondisi Desa Kalimendongjugatidak terlepas dari perseteruan ideologis, sehingga kesejahteraan masyarakat seringkali terabaikan. Saat itu Desa Kalimendong dipimpin oleh Narjo yang tetap berupaya meredam dampak perseteruan ideologis, agar tidak mengorbankan masyarakat Desa Kalimendong. Kondisi "revolusioner" bangsa diupayakan agar dapat disikapi dengan bijak oleh masyarakat Desa Kalimendong, sehingga kehidupan masyarakat dapat berjalan “normal”.

K.J. Veeger (199o) pernah menyatakan, bahwa masyarakat terdiri dari individu-individu yang masing-masing berpikir sendiri, berkemauan sendiri, berperasaan sendiri, berbadan sendiri, dan beralamat sendiri. Dengan memperhatikan pandangan K.J. Veeger, maka ikhtiar Narjo untuk meredam dampak perseteruan ideologis adalah sesuatu yang layak dilakukan. Hal ini disebabkan masyarakat Desa Kalimendong memiliki pemikiran, kemauan, dan perasaan sendiri yang lebih "sejuk", bila dibandingkan dengan masyarakat Indonesia pada umumnya yang sedang mengalami histeria revolusioner. Pemikiran, kemauan, dan perasaan masyarakat Desa Kalimendong cenderung lebih damai ketika mengarungi revolusi.

Sebagaimana diketahui revolusi merupakan solusi bagi intensi yang terjadi pada masa pergerakan, yang merupakan perlawanan terhadap Hindia Belanda (simbol supremasi kolonial terhadap Bangsa Indonesia). Perdebatan ide dan pemikiran masa pergerakan akhirnya berbuah tindakan revolusioner, yang terus mengkondisi hingga paska Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Seiring bergeraknya waktu, fenomena ini selanjutnya menghasilkan transformasi revolusioner, di mana revolusi proklamasi bertransformasi menjadi revolusi sosial.

Dengan menggunakan konteks revolusi sosial inilah maka kondisi "revolusioner" dapat difahami, sebagai sesuatu yang tidak berdiri sendiri, melainkan suatu rangkaian gelombang besar revolusi sosial yang melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia paska revolusi proklamasi. Tujuan utama revolusi sosial ini antara lain pemenuhan cita-cita nasional dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya memajukan kesejahteraan umum. Dalam konteks Desa Kalimendong, maka kesejahteraan umum tersebut layak dibaca sebagai "memajukan kesejahteraan masyarakat Desa

Kalimendong". Oleh karena itu, tidaklah relevan ketika revolusi dijadikan alasan untuk menghadirkan perseteruan ideologis.

Upaya menghadirkan perseteruan ideologis di Desa Kalimendong tentu saja berdampak pada kondisi sosioekonomi dan sosio-ekologis di desa ini, yang pada akhirnya merugikan masyarakat desa. Oleh karena itu, masyarakat mendukung ikhtiar Narjo untuk meredam dampak perseteruan ideologis, agar kondisi sosio-ekonomi dan sosio-ekologis semakin baik. Ikhtiar ini wajar, karena menurut K.J. Veeger (199o), manusia tidak secara pasif menerima saja pengetahuannya dari luar, tetapi secara aktif dan dinamis membentuk sendiri pengetahuan (pemikiran) dan perilakunya. Lingkungan hidup dan situasinya tidak mendeterminir (membatasi) dia, tetapi merupakan kondisi yang menjadi dasar bagi penentuan sikapnya.

Serpihan revolusi sosial yang menyusup ke Desa Kalimendong dalam bentuk perseteruan ideologi merupakan dampak rembesan revolusi sosial yang digagas oleh Leon Trotsky, yang berupa revolusi diktator proletariat. Revolusi ini bercirikan pergolakan, yang membuka suatu zaman baru dalam kehidupan masyarakat melalui transformasi yang fundamental. Revolusi ini terkadang memiliki nuansa kekerasan atau paksaan, terutama dalam menata kembali kelas sosial dan distribusi kekuasaan. Pandangan yang digunakan antara lain berupa pemahaman bahwa perubahan mendasar hanya mungkin terlaksana bila sistem sosial dan kaum elit diganti. Oleh karena itu, Narjo berupaya meredam dampak perseteruan ideologis ini, agar tidak mengorbankan masyarakat Desa Kalimendong.

Perseteruan ideologis di Desa Kalimendong dapat diredam, ketika masyarakat mampu mengenakan arti pada dunianya. Saat itu masyarakat mulai menaruh perhatian pada kehidupan sosial yang mereka jalani. Saat setiap anggota masyarakat mampu membayangkan dirinya pada peran sosial orang lain, dan mampu berdiskusi secara internal dengan dirinya sendiri, maka saat itulah dibangun makna revolusi bagi masyarakat Desa Kalimendong. Dengan kata lain masyarakat Desa Kalimendong merespon revolusi berdasarkan makna revolusi bagi mereka. Makna ini berasal dari interaksi antar anggota masyarakat, yang disempurnakan di saat proses interaksi berlangsung. Hasilnya berupa pemikiran, kemauan, dan perasaan masyarakat Desa Kalimendong yang cenderung lebih damai.

Kecenderungan untuk hidup damai yang diperlihatkan masyarakat Desa Kalimendong merupakan ciri atau karakter masyarakat desa pada umumnya. James C. Scott (1989) telah menjelaskan, bahwa sesungguhnya masyarakat desa menginginkan kedamaian, dan hubungan patron-klien paternalistik yang memberi jaminan dan keamanan sosial (social security). Masyarakat desa jarang tampil mengambil suatu keputusan yang berisiko, karena mereka cenderung memikirkan keamanan terlebih dahulu (safety first). Kecenderungan inilah yang menjadi bahan baku bagi Narjo untuk meredam dampak perseteruan ideologis. Perjuangan Narjo memang tidak sepenuhnya berhasil, karena tetap saja ada korban "revolusi" di kalangan masyarakat, tetapi setidak-tidaknya korban yang jatuh tidak terlalu besar, sehingga masyarakat Desa Kalimendong pada akhirnya dapat kembali hidup normal. Narjo berupaya memanfaatkan makna kehidupan yang diyakini oleh masyarakat, yaitu kecenderungan untuk hidup damai, sehingga ia berikhtiar membangun sinergi antara tiga pihak, yaitu pemerintah desa, tokoh desa, dan masyarakat desa.

Sinergi antara pemerintah desa dengan tokoh desa dapat memperbesar "daya dorong" ikhtiar pemerintah desa, untuk meredam dampak perseteruan ideologis. Sementara itu, sinergi antara pemerintah desa dengan masyarakat desa akan meningkatkan "daya serap" masyarakat desa, dalam menerima ikhtiar tersebut. Sinergi lainnya yang tidak dapat diabaikan adalah sinergi antara tokoh desa dengan masyarakat desa, yang dapat memperkuat responsivitas masyarakat desa, dalam menerima ikhtiar yang dilakukan Narjo.

B. Mertodiwiryo (Tahun 1965 - 1981)

Tahun 1965 - 1981 Desa Kalimendong dipimpin oleh Mertodiwiryo, yang pada awal pemerintahannya berada pada suasana sulit. Desa Kalimendong diliputi oleh situasi dan kondisi tidak nyaman akibat adanya gerakan pembersihan unsur komunis dari masyarakat, yang kemudian membentuk rasa saling curiga mencurigai. Sebelum Mertodiwiryo memimpin Desa Kalimendong (tahun 1965 – 1981), telah ada ikhtiar Narjo (Kepala Desa Kalimendong sebelum tahun 1965) yang berupaya meredam dampak perseteruan ideologis.

Ikhtiar Narjo memang tidak sepenuhnya berhasil, karena gerakan pembersihan unsur komunis dari masyarakat Desa Kalimendong tidak semata-mata dilakukan oleh masyarakat Desa Kalimendong, melainkan juga dilakukan oleh masyarakat dari luar Desa Kalimendong. Kondisi inilah yang berupaya diatasi oleh Mertodiwiryo, untuk mengembalikan ketentraman di Desa Kalimendong.

Perbedaan kecenderungan antara masyarakat Desa Kalimendong dengan masyarakat dari luar Desa Kalimendong memang mempersulit Mertodiwiryo dalam mengembalikan ketentraman di Desa Kalimendong. Tetapi perlahan-lahan hal ini dapat diatasi, ketika antara masyarakat Desa Kalimendong dengan masyarakat dari luar Desa Kalimendong saling menyempurnakan makna. Pada awalnya terbuka peluang terjadinya "benturan" makna antara keduanya, terutama karena masih berlangsungnya histeria anti komunis di luar Desa Kalimendong. Namun akhirnya histeria mereda, dan masyarakat di beberapa desa di Kabupaten Wonosobo mulai hidup normal.

Setelah gerakan pembersihan unsur komunis mereda, Mertodiwiryo mulai menata situasi dan kondisi sosioekonomi Desa Kalimendong. Upayanya relatif berat, karena sebagian masyarakat Desa Kalimendong masih belum bersungguh-sungguh dalam menggarap tanahnya. Banyak bidang tanah yang dibiarkan begitu saja, tidak digarap atau tidak diolah oleh masyarakat. Sementara itu, sebagian masyarakat desa yang berkenan menggarap tanahnya, mereka lebih memilih menanam padi, jagung, ketela pohon, dan kopi.

Bahkan secara umum dapatlah dikatakan, bahwa Masyarakat Desa Kalimendong saat itu sangat mengandalkan tanaman kopi, untuk menopang kebutuhan ekonominya. Kondisi ini berakibat pada lemahnya perhatian masyarakat terhadap aspek sosio-ekologi (konservasi tanah dan hutan).

Oleh karena masyarakat Desa Kalimendong sangat mengandalkan kopi, maka Mertodiwiryo memberi perhatian yang cukup pada tanaman ini. Ia mulai mendorong masyarakat untuk mengelola kebun kopi dengan baik, dengan cara: Pertama, meningkatkan semangat masyarakat dalam mengelola kebun kopi, agar dapat memperoleh penghasilan yang baik untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kedua, mengingatkan masyarakat agar berkenan mengurangi berbagai biaya yang tidak perlu dalam mengelola kebun kopi. Ketiga, menganjurkan masyarakat untuk merawat pohon kopi dengan sungguh-sungguh, agar dapat menghasilkan produk yang baik dan banyak. Keempat, meminta masyarakat agar memproses hasil kopinya dengan memperhatikan kualitas, agar kopi yang dihasilkan memiliki harga yang tinggi.

Namun upaya Mertodiwiryo belum menampakkan hasil yang sesuai dengan harapannya, karena ternyata kondisi sosioekonomi masyarakat Desa Kalimendong masih belum baik. Akibatnya masyarakat semakin tidak memberi perhatian yang cukup pada aspek sosio-ekologi (konservasi tanah dan hutan), sebab mereka masih disibukkan oleh aspek sosio-ekonomi yang belum memperlihatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, Orde Baru yang pada awalnya dianggap simpatik dan penuh nuansa kerakyatan, ternyata lambat laun memperlihatkan ciri aslinya yang cenderung otoriter dan militeristik (Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Akibatnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo saat itu cenderung mengabaikan inisiatif lokal dan lebih mengutamakan inisiatif Pemerintah Pusat, sehingga tingkat partisipasi masyarakat rekatif rendah, karena yang terbangun hanyalah sekedar mobilisasi masyarakat.

Perpaduan antara pengabaian aspek sosio-ekologi dengan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, berakibat pada semakin jauhnya masyarakat dari kondisi sejahtera. Saat itu sinergi antara pemerintah desa, tokoh desa, dan masyarakat desa tidak berjalan baik, karena masing-masing disibukkan oleh peran dan kepentingannya sendiri-sendiri. Ashley dan Carney (1999) pernah menjelaskan, bahwa petani miskin di pedesaan mempunyai strategi yang berbedabeda untuk meningkatkan pendapatannya, di mana hal ini tergantung pada keadaan sistim pertanian yang berkembang di wilayahnya. Oleh karena itu, Berdeque dan Escobar (2oo2) menyatakan, bahwa program yang disusun untuk mengurangi kemiskinan di pedesaan haruslah didasarkan potensi sumber daya di masing-masing lokasi, dengan melihat hubungan langsung ataupun tidak langsung yang mempengaruhi produktivitas pertanian.

Akhirnya masa-masa sulit ini dapat diatasi oleh masyarakat Desa Kalimendong dengan cara mereka sendiri yang khas desa, yaitu melalui mekanisme sosio-ekonomi yang dikenal dengan sebutan "gotong-royong", yang secara sosiologis berhasil memunculkan perubahan sosial

(social exchange). Gotong-royong menjadi etos subsisten masyarakat, yang berfungsi "mempertahankan" hidup dan kehidupan mereka di tengah situasi yang tidak mengapresiasi masyarakat desa. Berbagai bantuan sosial yang diperoleh dari Pemerintah Pusat diterima tanpa motivasi, melainkan hanya sekedar "menyenangkan hati" Pemerintah Pusat (Pemerintah Orde Baru). Hal ini dapat terjadi, karena Pemerintah Pusat (di masa Orde Baru) juga tidak perduli dengan kebutuhan khas masyarakat desa, bagi mereka yang penting adalah dapat sesegera mungkin menyalurkan bantuan yang telah menjadi program dan proyek rutin (baca: ritual) tahunan.

Berbekal semangat gotong-royong dibangun sinergi antara pemerintah desa, tokoh desa, dan masyarakat desa. Sinergi antara pemerintah desa dengan masyarakat desa di Desa Kalimendong, memberi perhatian pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (aspek sosioekonomi), dengan tetap mempertimbangkan aspek sosioekologi. Hal ini akan mendukung tercapainya suatu sistem usaha tani produktif yang berkelanjutan, karena adanya kondisi ekologi yang terjaga dengan baik. Sistem usaha tani ini juga sejalan dengan konsep diversifikasi horizontal, dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Caranya dengan mengembangkan komoditas unggulan (misal: kopi) sebagai core of business, serta mengembangkan usaha tani komoditas lainnya sebagai penyangga. Hal ini sesuai dengan pandangan Joko P. Sarjana dan kawan-kawan (2ooi) yang menyatakan, bahwa pengembangan komoditas unggulan dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja keluarga, serta memperkecil terjadinya resiko kegagalan usaha. Selain itu, pemberian perhatian yang memadai pada aspek sosio-ekologi akan sesuai dengan pandangan Orgendo (i998) yang menyatakan, bahwa diversifikasi usaha tani ini dilakukan dengan memperhatikan lingkungan, sehingga tidak terjadi degradasi tanah.

C. Ahmad Makwar (Tahun 1981 - 1982)

Mertodiwiryo meninggal tahun 198ı dan digantikan oleh Ahmad Makwar, yang menjabat tahun 1981 – 1982. Sebagai penggantisementara, makaAhmad Makwarlebihmemfokuskan diri pada upaya menyelesaikan pekerjaan Mertodiwiryo yang belum tuntas, misalnya membantu masyarakat agar dapat mengatasi harga kopi yang merosot. Caranya dengan mengajak masyarakat untuk tidak lagi menjual kopinya dengan sistem ijon kepada para tengkulak, agar mereka tidak mudah dibelit utang-piutang oleh para tengkulak. Selain itu, Ahmad Makwar selalu mengingatkan masyarakat agar mengelola tanah yang dimiliki dengan sebaik-baiknya.

Upaya Ahmad Makwar untuk menyadarkan masyarakat agar tidak tidak lagi menjual kopinya dengan sistem ijon kepada para tengkulak, dan agar masyarakat mengelola tanah yang dimiliki dengan sebaik-baiknya, relevan dengan proses pembentukan perilaku masyarakat. Sebagaimana diketahui perilaku masyarakat dibentuk melalui dua proses, yaitu: Pertama, perilaku nature, yaitu perilaku yang diperoleh dari keturunan dalam bentuk insting biologis, yang berguna untuk mempertahankan hidup. Kedua, perilaku nurture, yaitu perilaku yang diperoleh dari hasil pengalaman, yang berguna untuk menyiasati dinamika hidup.

Sementara itu, ketika Ahmad Makwar mengingatkan masyarakat tentang pentingnya tanah, maka hal ini sesuai dengan pandangan Rusdi (2oi2:58) yang menyatakan, bahwa bagi seorang petani, tanah merupakan satu-satunya harta yang paling berharga, karena tanah dapat dipergunakan untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Sementaraitu, Padmo (2ooo:2o) menyatakan, bahwa tanah bagi seorang petani merupakan sesuatu yang membahagiakan, karena selain dapat memenuhi kebutuhan hidup, juga memberi kesempatan pada pemiliknya untuk terlibat dalam pengambil keputusan pada kegiatan di desa. Seruan agar masyarakat mengelola tanah yang dimiliki dengan sebaik-baiknya, direspon oleh sebagian masyarakat dengan perilaku yang mengarah pada konservasi tanah. Perilaku ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Kalimendong, yang mengarah pada kesejahteraan. Pada fenomena ini diketahui, bahwa perilaku masyarakat yang berkaitan dengan kesejahteraan dan konservasi tidaklah dibentuk dengan "bahan baku" insting, melainkan dibentuk berdasarkan informasi yang diperoleh ketika masyarakat berinteraksi dengan Ahmad Makwar. Ketika tindakan mengelola tanah (konservasi tanah) dilakukan secara terus menerus, atau menjadi kebiasaan, maka saat itulah terbentuk perilaku masyarakat. Dengan demikian perilaku masyarakat ketika mengelola tanah dibentuk berdasarkan kebiasaan, meskipun diketahui kebiasaan tersebut dibentuk melalui interaksi masyarakat dengan Ahmad Makwar.

Sementara itu sebagai bagian dari masyarakat, Ahmad Makwar juga berupaya melepaskan masyarakat dari jerat ijon. Upaya ini relevan dengan makna kata "masyarakat". Dalam Bahasa Inggris, istilah "masyarakat" dikenal dengan sebutan "society", yang berasal dari kata "socius" yang berarti "kawan". Sementara itu kata "masyarakat" sesungguhnya berasal dari bahasa Arab, yaitu "syiek" yang artinya "bergaul". Dengan demikian kata "masyarakat" mengandung makna kawan dan bergaul, yang secara umum dapat diartikan sebagai sekelompok manusia yang saling bergaul dan saling berkawan. Makna ini relevan dengan kegiatan Ahmad Makwar bergaul dan berkawan dengan anggota masyarakat, sehingga mereka dapat saling membantu. Keinginan untuk saling membantu inilah yang mendorong Ahmad Makwar untuk melepaskan masyarakat Desa Kalimendong dari jerat ijon para tengkulak.

Keinginan untuk saling membantu, yang muncul pada diri Ahmad Makwar dan masyarakat, merupakan hasil interaksi pemikiran kedua pihak tersebut. Pemikiran mereka berinteraksi dengan mengkomunikasikan konsep sejahtera dan konservasi tanah. Hasilnya berupa sikap mental yang saling menyesuaikan, terutama ketika keduanya telah sama-sama meyakini kebaikan tindakan mengupayakan kesejahteraan, seiring dengan upaya konservasi tanah. Dalam konteks masyarakat, proses mental ini menghasilkan tindakan yang sesuai dengan semangat meningkatkan kesejahteraan dalam frame konservasi. Ketika tindakan ini dilakukan berulang-ulang hingga menghasilkan kebiasaan, maka saat itu terbentuklah perilaku. Tepatnya perilaku masyarakat yang sesuai dengan semangat meningkatkan kesejahteraan dalam frame konservasi.

Dialog sehari-hari antara Ahmad Makwar dengan masyarakat Desa Kalimendong juga telah semakin meyakinkan Ahmad Makwar tentang pentingnya melepaskan masyarakat Desa Kalimendong dari jerat ijon para tengkulak. Namun demikian upaya yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan tidak boleh mengabaikan lingkungan alam Desa Kalimendong. Pandangan Ahmad Makwar ini sesuai dengan pandangan Arifin (2oi2:2o8) yang menjelaskan, bahwa wacana pemikiran yang berkembang dalam kehidupan keluarga petani di desa, tercermin dalam dialog sehari-hari mereka, tentang hubungan manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Dalam hidup ini ada keadaan tertentu di mana manusia harus tunduk serta patuh pada lingkungan alam sekitarnya, dan dalam kondisi tertentu harus mampu menyelaraskan dengan kondisi lingkungan alam sekitarnya.

Ketika Ahmad Makwar berhasil menyelaraskan perilaku sebagian masyarakat dengan kondisi lingkungan alam sekitarnya, saat itu dapatlah dikatakan bahwa ia telah berhasil merekonstruksi sikap mental masyarakat. Sebagaimana diketahui perilaku masyarakat tidak dapat dibentuk, tanpa terlebih dahulu membentuk sikap mental mereka. Masyarakat Desa Kalimendong tidaklah menanggapi lingkungannya secara "otomatis", melainkan melalui proses berpikir dan mempersepsi lingkungannya. Proses mental inilah yang dimanfaatkan oleh Ahmad Makwar, untuk menata-ulang mindset dan cultural-set masyarakat.

D. Martosudiro (Tahun 1982 – 1983)

Setelah menjabat satu tahun Ahmad Makwar digantikan oleh Martosudiro (tahun 1982 – 1983). Pada masa kepemimpinan Martosudiro inilah Desa Kalimendong mulai memperlihatkan dinamikanya, misalnya ketika masyarakat Desa Kalimendong bergotong-royong memperbaiki Kantor Desa Kalimendong. Selain itu, Desa Kalimendong berhasil mendapat peringkat kedua dalam lomba desa tingkat Provinsi Jawa Tengah. Martosudiro juga berhasil menggerakkan masyarakat untuk membangun kebun gizi di pekarangan, sehingga Desa Kalimendong berhasil mendapat peringkat pertama kebun gizi di tingkat nasional.

Peringkat pertama kebun gizi di tingkat nasional merupakan hasil ikhtiar Martosudiro, yang menunjukkan pilihannya untuk meneruskan upaya Ahmad Makwar. Ikhtiar ini penting, untuk mengarahkan masyarakat agar berkenan menekunikegiatanyangberbasistanah.Ketekunanmasyarakat kelak membuahkan hasil berupa pengelolaan tanah, yang di atasnya ditanami tanaman keras atau tanaman hutan, sehingga layak disebut "hutan". Oleh karena hutan dikelola di atas tanah milik masyarakat (rakyat), maka selanjutnya disebut sebagai "hutan rakyat", yang secara keseluruhan disebut sebagai "pengelolaan tanah hutan rakyat". Pengelolaan tanah hutan rakyat secara faktual berkaitan dengan interaksi sosial, terutama interaksi antara masyarakat dengan kepala desa. Masing-masing pihak (masyarakat dan kepala desa) menjalankan peran sosialnya, karena perilaku merupakan reaksi atas interaksi yang berhasil dibangun. Sesungguhnya ketika interaksi dibangun. masing-masing pihak mendapat informasi tentang konsep kepantasan. Masing-masing pihak memperoleh kewajiban, untuk menampilkan perilaku yang sesuai dengan konsep kepantasan. Tepatnya, masing-masing pihak mendapat kewajiban untuk menampilkan perilaku yang pantas. Dalam konteks Desa Kalimendong, karena yang dikembangkan adalah semangat kesejahteraan dalam frame konservasi tanah, maka masing-masing pihak mendapat kewajiban untuk menampilkan perilaku yang sesuai (pantas) dengan semangat ini. Akibatnya masyarakat mewajibkan dirinya sendiri, agar berperilaku sesuai dengan semangat kesejahteraan dalam frame konservasi tanah.

Saat interaksi antara kepala desa dengan masyarakat berlangsung terus, pada saat yang sama berlangsung negosiasi tentang perilaku yang sesuai. Oleh karena kepala desa mengarahkan agar masyarakat berkenan mengelola pekarangan, maka masyarakat merespon dengan hasil berupa kebun gizi. Secara umum ikhtiar Martosudiro ini merupakan "tanda", bahwa ia ingin agar masyarakat Desa Kalimendong memanfaatkan tanah yang dimiliki dengan sebaik-baiknya. Masyarakat selayaknya memiliki kekuatan hukum atas tanah yang dimilikinya, dan memiliki akses untuk memanfaatkan secara optimal tanah yang dimilikinya. Bagi Martosudiro, seharusnya pemilik tanah adalah pihak yang mendapat akses dan keuntungan atas tanahnya. Penguatan hukum atau legalisasi asset layak diberikan pada masyarakat, yang telah mengelola tanah hutan rakyat. Hal ini layak, karena berkaitan dengan pemikirandan kesadaran masyarakat, untuk mengelola tanah hutan rakyat dengan sebaik-baiknya. Pandangan ini secara sosiologi dikenali sebagai pandangan yang subyektif, bahkan ada sebagian sosiolog yang menyebutnya "mistik". Tetapi pandangan semacam ini pudar kesan mistiknya, ketika diketahui bahwa pengelolaan tanah hutan rakyat merupakan sesuatu yang observable (dapat diamati), sebagaimana yang telah disampaikan (sayings) dan dilaksanakan (doings) oleh masyarakat.

Ikhtiar Martosudiro yang pada kenyataannya dapat direalisasikan di Desa Kalimendong ini, secara teoritik berada pada ranah Teori Akses (Theory of Access). Derek Hall, Philip Hirsch and Tania Murray Li dalam "Power of Exclusion: Land Dilemas in South East Asia"(2ou) menjelaskan adanya Theory of Access, yang mengkaji pihak yang mendapatkan akses dan keuntungan atastanah. Dalam konteksiniikhtiar Martosudiro, sesungguhnya berisi upaya untuk memperjuangkan, agar pihak yang mendapatkan akses dan keuntungan atas tanah adalah pemilik tanah, yang dalam hal ini adalah masyarakat Desa Kalimendong.

Perjuangan ini mencapai keberhasilan, ketika masyarakat mampu merespon stimulus (rangsangan) dengan tepat. Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa stimulus dapat berupa segenap kondisi sosio-ekonomi dan sosio-ekologi saat ini. Stimulus membutuhkan respon yang tepat, melalui pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku yang tepat pula dari orang yang merespon. Ketepatan respon yang dibangun terbentuk, bila masyarakat memiliki sikap mental yang telah disiapkan sebelumnya, yang sesuai dengan semangat untuk meningkatkan kesejahteraan dalam frame konservasi. Secara teoritik dapatlah dikatakan, bahwa stimulus masuk ke "black box"lalu keluarlah respon. Hanya saja perlu diketahui, bahwa "black box" berisi sebuah sistem, yang memproses interaksi antara stimulus dengan sikap mental yang tersedia.

Sementara itu juga diketahui, bahwa respon yang tepat mampu menghindarkan masyarakat dari eksklusi (terpinggirkan). Derek Hall, Philip Hirsch dan Tania Murray Li dalam "Power of Exclusion: Land Dilemas in South East Asia" (2on) selain menjelaskan Theory of Access, juga menjelaskan adanya Powers of Exclusion, yang merupakan konsepsi tentang pihak yang tersingkir dan kehilangan hak atau akses atas tanah. Berbekal respon yang tepat, maka masyarakat Desa Kalimendong dapat terhindar dari fenomena yang dikhawatirkan oleh Derek Hall, Philip Hirsch dan Tania Murray Li. Kondisi ini memberi kesempatan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo, untuk menggunakan konsepsi powers of exclusion sebagai cara pandang. Apabila Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo berkenan menggunakan cara pandang ini, maka ia akan mampu mengamati dinamika perubahan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang sedang berlangsung, dan pihak-pihak yang "bermain" di dalamnya. Termasuk dalam hal ini adalah adanya perhatian yang memadai pada proses mental masyarakat, yang akhirnya akan bermuara pada dinamika pertanahan. Dalam konteks proses mental diketahui, bahwa terhindarnya masyarakat dari eksklusi, tidak dapat dilepaskan dari adanya operant condition, yaitu perilaku masyarakat Desa Kalimendong yang dipraktekkan di desa ini, yang selanjutnya memunculkan perubahan sosio-ekonomi dan sosio-ekologi.

Setelah terjadi perubahan sosio-ekonomi dan sosioekologi, maka perubahan ini pada prinsipnya akan dipertahankan dan sedapat mungkin dikembangkan. Secara teoritik fakta ini dapat difahami dengan menggunakan terminologi "reinforcement", yaitu proses di mana akibat atau perubahan yang terjadi dalam lingkungan akan memperkuat perilaku tertentu di masa datang. Oleh karena perubahan yang terjadi menguntungkan masyarakat, maka perubahan yang terjadi di Desa Kalimendong terus dipertahankan dan dikembangkan. Perubahan sosio-ekonomi dan sosio-ekologi yang terjadi akhirnya menjadikan masyarakat terhindar dari eksklusi. Ketika konsepsi powers of exclusion diletakkan pada konteks Desa Kalimendong, ada satu hal yang patut disyukuri oleh masyarakat Desa Kalimendong, yaitu masyarakat desa ini tidak tereksklusi atau tidak tersingkir dari tanahnya. Masyarakat tetap menguasai dan memiliki tanah, yang selama ini telah mereka miliki, sehingga mereka dapat menggunakan dan memanfaatkan tanah dengan sebaik-baiknya. Berbekal penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, maka masyarakat dapat mengelola tanah hutan rakyat, untuk menggapai kesejahteraan dalam frame konservasi tanah.

Selain mengelola tanah hutan rakyat, masyarakat Desa Kalimendong juga menggarap tanah pekarangan; yang pada awal kepemimpinan Martosudiro, hanya sebagian kecil masyarakat yang menaruh perhatian pada pekarangan yang dimilikinya. Interaksi yang intens antara Martosudiro dengan masyarakat, lambat-laun menjadikan bagian masyarakat yang menaruh perhatian pada pekarangan semakin banyak. Bahkan perhatian masyarakat meluas ke wilayah tanah terjal yang dimiliki masyarakat, yang ditandai dengan adanya sebagian masyarakat yang mulai menanami tanah tersebut dengan kopi. Proses perluasan perhatian masyarakat ini secara teoritik disebut sebagai "social learning process" atau "proses pembelajaran sosial". Proses ini merupakan proses yang meliputi proses peniruan (imitation) di antara manusia, yang merupakan hasil dari suatu proses belajar. Perilaku peniruan (imitative behavior) terjadi, karena sebagian masyarakat merasa telah memperoleh imbalan ketika ia meniru sebagian masyarakat lainnya, dan memperoleh hukuman ketika ia tidak menirunya. Agar masyarakat dapat belajar mengikuti anjuran yang disampaikan kepala desa, maka mereka harus "dilatih" dalam mengatasi berbagai situasi, sehingga mereka merasa nyaman ketika melakukan sesuai anjuran kepala desa, dan merasa tidak nyaman ketika tidak melakukannya.

Anjuran Kepala Desa Kalimendong saat itu (Martosudiro) adalah perlunya tindakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam frame konservasi tanah, yang pada waktunya kelak akan dikenali sebagai sesuatu yang menguntungkan masyarakat. Proses menuju keberuntungan ini tidak dapat dilepaskan dari adanya karakter masyarakat desa yang dapat dikapitalisasi oleh Martosudiro. Ada tiga karakter masyarakat desa yang dapat dimanfaatkan untuk menggapai keberuntungan melalui dinamisasi desa, yaitu: Pertama, masyarakat desa mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal, sehingga memberi peluang bagi Martosudiro untuk "memobilisir" masyarakat. Kemampuan Martosudiro memobilisasi masyarakat dibuktikan dengan keberhasilan Desa Kalimendong meraih peringkat kedua dalam lomba desa tingkat Provinsi Jawa Tengah, dan peringkat pertama kebun gizi di tingkat nasional; Kedua, masyarakat desa memiliki pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan tertentu, sehingga memberi peluang bagi Martosudiro, untuk membentuk kebiasaan baru yang baik dan berguna bagi masyarakat; Ketiga, masyarakat desa pada umumnya memiliki profesi sebagai petani, sedangkan profesi non petani hanya sebagai sampingan atau sambilan saja. Hal ini memberi peluang bagi Martosudiro, untuk mendorong masyarakat menekuni bidang pertanian yang telah diperkaya dengan pengetahuan dan keterampilan baru di bidang pertanian.

Pemanfaatan karakter masyarakat desa oleh Martosudiro, dimaksudkan untuk melakukan kapitalisasi karakter agar dapat memberi keuntungan bagi masyarakat desa itu sendiri. Pada awalnya anjuran Martosudiro hanya direspon oleh sebagian kecil anggota masyarakat. Konsepsi meniru yang ada pada masyarakat, selanjutnya menjadikan anjuran Martosudiro dapat direspon, dan diterima oleh lebih banyak anggota masyarakat. Ketika anjuran Martosudiro, agar masyarakat memanfaatkan pekarangan untuk membuat kebun gizi ternyata dapat memberi manfaat, maka semakin banyak lagi anggota masyarakat yang merespon anjuran tersebut.

Dalam perspektif sosiologi diketahui, bahwa setiap anggota masyarakat dapat memutuskan untuk meniru atau tidak meniru sesuatu, dalam upayanya memperoleh imbalan atau keuntungan. Setiap anggota masyarakat juga memiliki otoritas, untuk memilih pihak yang akan ditirunya. Jika tindakan yang akan ditiru telah terpelajari (learned), maka anggota masyarakat yang bersangkutan siap melakukan tindakan yang sama dengan pihak yang ditiru. Pada saat tindakan peniruan telah dilakukan dan ternyata memberi manfaat bagi anggota masyarakat yang bersangkutan, selanjutnya akan terjadi internalisasi konsep tindakan sehingga tindakan tersebut akan nampak sebagai tindakan yang bersumber dari diri anggota masyarakat yang bersangkutan.

Proses peniruan yang terjadi sangat menguntungkan Martosudiro karena memudahkannya dalam menata ulang mindset dan cultural-set masyarakat, yang telah diupayakan oleh para kepala desa sebelumnya. Hal ini sekaligus memberi kesempatan pada Martosudiro untuk menjadikan masyarakat tetap menguasai dan memiliki tanahnya sehingga dapat menggunakan dan memanfaatkan tanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, Martosudiro berupaya agar masyarakat dan Pemerintah Desa Kalimendong bekerjasama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan konservasi tanah. Atas upaya Martosudiro, akhirnya masyarakat mampu meningkatkan kesejahteraan, sedangkanPemerintahDesaKalimendongsendirimemperoleh hasil yang berupa terwujudnya desa yang sejahtera dan lestari.

Cara pengelolaan tanah oleh masyarakat memberikan peluang bagi mereka untuk mendapatkan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Penghasilan ini kemudian menjadi instrumen penguat (reinforcement), yang mendorong masyarakat Desa Kalimendong berkenan melaksanakan anjuran Martosudiro. Sebagian masyarakat yang berhasil memperoleh penghasilan saat melaksanakan anjuran Martosudiro, selanjutnya berkembang menjadi model bagi sebagian masyarakat lainnya. Hal ini menunjukkan, bahwa sebagian masyarakat telah belajar dari sebagian masyarakat lainnya yang dipandang sebagai model, melalui suatu proses yang disebut "observational learning", atau pembelajaran (peniruan) melalui pengamatan. Hasil "observational learning" ini memberi kesempatan bagi dilakukannya kajian atas kinerja Martosudiro (Kepala Desa Kalimendong tahun 1982 – 1983) atas pandangan Henry Bernstein dalam "Class Dynamic ofAgrarian Change" (2oio) yang mengajukan empat pertanyaan penting, sebagai berikut: Pertama, siapa memiliki apa atau who owns what? Kedua, siapa melakukan apa atau who does what? Ketiga, siapa mendapatkan apa atau who gets what? Keempat, apa yang mereka lakukan dari yang mereka dapatkan atau what do they do with it?

Berdasarkan fakta Desa Kalimendong di masa kepemimpinan Martosudiro, maka pertanyaan Henry Bernstein dapat dijawab, sebagai berikut: Pertama, masyarakat adalah pihak yang menguasai dan memiliki tanah, sehingga dapat menggunakan dan memanfaatkan tanah tersebut. Sementara itu, Pemerintah Desa Kalimendong adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk mendorong masyarakat, agar mempertahankan penguasaan dan pemilikan atas tanah; Kedua, masyarakat dan Pemerintah Desa Kalimendong bekerjasama, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan konservasi tanah. Untuk itu Pemerintah Desa mendorong masyarakat, agar mempertahankan penguasaan dan pemilikan atas tanah. Sementara itu, masyarakat merespon dorongan tersebut dengan mempertahankan penguasaan dan pemilikan atas tanah; Ketiga, atas kerjasama antara masyarakat dengan Pemerintah Desa Kalimendong, maka masyarakat mampu meningkatkan kesejahteraannya, sedangkan Pemerintah Desa Kalimendong memperoleh hasil berupa terwujudnya desa yang sejahtera dan lestari; Keempat, hasil dari pengelolaan tanah oleh masyarakat memberi peluang bagi mereka, untuk mendapatkan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Sementara itu, ketika berhasil mewujudkan desa yangsejahteradanlestari, maka Pemerintah Desa Kalimendong dapat mempertahankan keberlanjutan pemerintahan desa dari generasi ke generasi.

Jawaban Martosudiro atas pertanyaan Henry Bernstein sekaligus memberi pelajaran bagi banyak pihak, yang menaruh perhatian pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam frame konservasi tanah, bahwa perilaku masyarakat dapat dibentuk melalui rekayasa sikap mental, dan proses pembelajaran sosial. Berdasarkan pengalaman Martosudiro dapatlah dikatakan, bahwa: Pertama, perilaku masyarakat dipengaruhi oleh lingkungan melalui penguat

(reinforcement) dan observational learning. Kedua, cara pandang dan cara pikir yang dimiliki oleh masyarakat dapat dipengaruhi dengan memberikan informasi yang relevan. Ketiga, perilaku masyarakat pada akhirnya mempengaruhi masyarakat itu sendiri dan lingkungannya, serta dapat menciptakan penguat dan observational opportunity.

E. Mulyadi (Tahun 1983 - 1998)

Pada tahun 1983 – 1998 Kepala Desa Kalimendong dijabat oleh Mulyadi, yang mengalami kesulitan berkreasi karena ia memimpin desa di masa Orde baru. Meskipun begitu, ada beberapa hal yang dilakukan oleh Mulyadi sebagai kepala desa yang didorong oleh prinsipnya untuk menyejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, Mulyadi berupaya memperbaiki tingkat pendidikan masyarakat. Selain itu, ia juga mengkritisi adat istiadat yang dianut oleh masyarakat, yang boros secara finansialatau keuangansehinggaperlu disederhanakan. Halini dilakukannya, agar masyarakat dapat memanfatkan uangnya untuk hal-hal yang produktif. Mulyadi mencontohkan, bahwa ada warga yang mampu menyelenggarakan pesta khitanan anaknya dengan biaya jutaan rupiah, tetapi tidak bersedia menyekolahkan anaknya dengan alasan tidak memiliki uang.

Sementara itu, bagi Mulyadi tingkat pendidikan masyarakat merupakan sesuatu yang penting, agar masyarakat lebih mudah menerima konsepsi perubahan. Anggota masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan relatif tinggi, akan lebih mudah menerima konsepsi bahwa seseorang akan memperoleh imbalan ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Dengan kata lain antara seseorang dengan lingkungannya terdapat hubungan yang saling mempengaruhi (reciprocal), di mana dalam hubungan tersebut terdapat: Pertama, unsur imbalan (reward), yang merupakan segala sesuatu yang diperoleh setelah dilakukannya pengorbanan. Kedua, unsur pengorbanan (cost), yang merupakan segala sesuatu yang diupayakan untuk dihindari, tetapi bila terjadi dapat diterima sebagai sebuah kewajaran. Ketiga, unsur keuntungan (profit), yang merupakan segenap imbalan yang didapat yang telah dikurangi dengan pengorbanan.

Konsepsi imbalan dan keuntungan inilah yang dimanfaatkan oleh Mulyadi, untuk memunculkan perilaku masyarakat yang sesuai dengan semangat meningkatkan kesejahteraan dalam frame konservasi tanah. Tepatnya, perilakumasyarakatmuncul,karenaberdasarkan perhitungan, mereka yakin akan memperoleh keuntungan. Kondisi ini menjadi bekal bagi Mulyadi untuk memperbaiki tingkat pendidikan dan mengkritisi adat istiadat yang dianut oleh masyarakat. Mulyadi juga memanfaatkan dinamika sosial yang ada untuk terus menata ulang mindset dan cultural-set masyarakat. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa Mulyadi telah melakukan transformasi sosial pada masyarakat Desa Kalimendong, agar mereka memiliki tingkat pendidikan yang tinggi serta adat istiadat yang praktis dan hemat biaya. Transformasi sosial ini diperlukan, agar masyarakat dapat terhindar dari kondisi yang dapat mengeksklusi mereka dari tanahnya. Eksklusi merupakan kondisi atau situasi yang dialami masyarakat, yang dapat terjadi karena masyarakat tidak mampu mengatasi kondisi yang dialaminya. Saat terjadi eksklusi, maka hal ini berarti masyarakat kehilangan aksesnya terhadap tanah. Sebagaimana diketahui akses merupakan satu paket kekuasaan (a bundle of powers), yang terdiri atas unsur budaya, ekonomi, dan politik. Akses juga merupakan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat, yang dapat digunakannya untuk memperoleh manfaat dari tanah

Ketika masyarakat mendapat akses terhadap tanahnya, maka hal penting berikutnya adalah kepiawaian masyarakat dalam mengelolatanahnya. Masyarakatdituntutuntukmampu memperoleh kesejahteraandaripengelolaan tanahnya, dengan tetap memperhatikan konservasi tanah. Pengelolaan tanah oleh masyarakat yang sesuai dengan semangat meningkatkan kesejahteraandalamframe konservasitanah, akanberlangsung terus bila tindakan itu mendapat imbalan yang memadai. Pada prinsipnya, semakin tinggi nilai imbalan yang diperoleh masyarakat Desa Kalimendong atas tindakannya mengelola tanah, maka akan semakin tinggi peluang tindakan itu akan dipertahankan bahkan dikembangkan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya syarat keberlangsungan tindakan, yang berupa harapan masyarakat untuk memperoleh imbalan yang sebanding dengan pengorbanan mereka. Demikian pula halnya dengan keuntungan yang harus sebanding dengan investasi sosial yang telah dilakukan oleh masyarakat.

Keinginan agar masyarakat memperoleh imbalan dan keuntungan yang sebanding dengan pengorbanan dan investasi sosial akhirnya turut mendorong Mulyadi dalam mengkritisi adat istiadat yang dianut oleh masyarakat. Ikhtiar

Mulyadi ini penting, agar masyarakat Desa Kalimendong terhindar dari adat istiadat yang bertentangan dengan semangat konservasi dan kesejahteraan. Ikhtiar Mulyadi tidaklah mudah karena adat istiadat ini dipelihara turun temurun oleh masyarakat. Namun, akhirnya Mulyadi berhasil memperbaiki adat istiadat yang boros secara finansial, dengan tetap mempertahankan adat istiadat yang berisi sistem kehidupan bermasyarakat dan kebudayaan asli, seperti: tolong menolong, guyub, persaudaraan, gotong royong, bermoral, dan bersusila. Adat istiadat yang berkembang telah diarahkan oleh Mulyadi, agar sesuai dengan semangat meningkatkan kesejahteraan dalam frame konservasi tanah. Arahan Mulyadi ini relevan dengan kondisi Desa Kalimendong saat itu, yang masyarakatnya masih memperhatikan substansi yang dikomunikasikan oleh kepala desa. Hasil komunikasi berupa munculnya tindakan masyarakat, yang selanjutnya menjadi kebiasaan (habit). Bersama-sama dengan insting (instinct), dan proses mental, maka ketiganya (kebiasaan, insting, dan proses mental) membentuk perilaku anggota masyarakat, yang selanjutnya terakumulasi menjadi perilaku masyarakat. Mulyadi berkehendak agar adat istiadat yang boros atau tidak hemat biaya, dapat sedikit demi sedikit ditinggalkan oleh masyarakat, agar masyarakat tidak tereksklusi dari tanahnya. Peristiwa ini dijelaskan oleh Derek Hall, Philip Hirsch and Tania Murray Li, ketika mereka menyebutkan enam proses yang dapat mengeksklusi masyarakat dari tanahnya, melalui proses-proses yang timbul dari formasi agraria di dalam desa secara "intimate" (interaksi internal atau antar orang-orang

Lebih jauh Derek Hall, Philip Hirsch and Tania Murray Li menjelaskan, bahwa ada empat faktor yang menyebabkan terjadinya eksklusi, yaitu: (1) regulation, (2) legitimation, (3) market, dan (4) force. Secara teoritik keempat faktor ini berpotensi terjadi di Desa Kalimendong, namun di masa Mulyadi memimpin desa ini keempat faktor tersebut belum mendapat perhatiannya. Saat itu ia meletakkan perhatiannya pada adat istiadat yang boros, yang menurutnya akan mengganggu segenap ikhtiar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam frame konservasi tanah.

Kemudian juga, Derek Hall, Philip Hirsch and Tania Murray Li menjelaskan, bahwa eksklusi berlangsung dalam enam proses, antara lain: Pertama, regularisasi hak atas tanah, melalui program pemerintah tentang pendaftaran tanah, formalisasi dan perdamaian; Kedua, ekspansi dan intensifikasi ruang yang mendorong konservasi hutan dengan menekan aktivitas pertanian; Ketiga, terjadinya "New Boom Crop", yang berupa ekspansi tanaman monokultur (misal kelapasawit)yang menyebabkan konversilahanbesar-besaran; Keempat, konversi tanah untuk berbagai penggunaan tanah non pertanian; Kelima, proses-proses yang timbul dari formasi agraria di dalam desa secara "intimate" (interaksi internal atau antar orang-orang dekat), misal pengalihan tanah antar warga desa atau antar anggota keluarga; Keenam, mobilisasi kelompok-kelompok untuk mempertahankan atau mendapatkan akses mereka terhadap tanah.

Pada masa kepemimpinan Mulyadi (tahun 1983 – 1998), segenapfaktordanprosesyangdapat mengeksklusimasyarakat dari tanahnya sebenarnya berpeluang terjadi. Tetapi karena secara topografi kondisi tanah di Desa Kalimendong tidak terlalu menarik (bergelombang dan terjal), maka para investor di masa itu tidak tertarik membeli tanah milik masyarakat. Kondisi ini memberi kesempatan pada Mulyadi untuk memberi anjuran pada masyarakat, dan memberi peluang bagi masyarakat untuk melaksanakan anjurannya. Ada sebagian kecil masyarakat yang segera melaksanakan anjurannya, sedangkan sebagian lainnya melakukan proses peniruan, setelah kelompok pertama (sebagian kecil masyarakat) mendapat manfaat. Ada dua bentuk peniruan yang berlangsung di masyarakat, yaitu: (1) berdasarkan kebiasaan yang dibangun dengan cara meniru, dan (2) berdasarkan wawasan yang dibangun setelah berlangsungnya komunikasi saat yang bersangkutan sedang meniru. Proses mental masyarakat ini ditandai dengan adanya sikap, sebagai suatu tanggapan aktual dan potensial masyarakat atas dunia sosial yang berinteraksi dengannya. Berbekal pemahaman tentang dunia sosial yang berinteraksi dengan masyarakat, maka Mulyadi juga berupaya menata ulang tradisi desa yang berkaitan dengan zakat fitrah.

Dalam ikhtiarnya, Mulyadi menata ulang tradisi pengelolaan zakat fitrah, yang sebelumnya sebagian besar diserahkan kepada Pak Kaum (perangkat yang menangani urusan keagamaan atau Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat). Bentuk penataan-ulangnya berupa perubahan porsi pembagian zakat fitrah, di mana Pak Kaum mendapat porsi zakat fitrah hanya sekedar sebagai "buluh bekti" saja, sedangkan sebagian besar zakat fitrah diserahkan kepada BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah) Kabupaten Wonosobo. Selanjutnya oleh BAZIS Kabupaten Wonosobo zakat fitrah tersebut dikembalikan kepada masyarakat Desa Kalimendong, untuk disalurkan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.

Ikhtiar Mulyadi untuk menata ulang tradisi pengelolaan zakat fitrah, tidak dapat dilepaskan dari situasi dan kondisi yang ada di Desa Kalimendong pada masa itu. Mulyadi berpandangan, bahwa zakat fitrah semakin bermanfaat bila diberikan kepada sejumlah besar anggota masyarakat Desa Kalimendong yang membutuhkan. Hal ini penting, karena saat itu banyak anggota masyarakat yang hidup dalam kekurangan (belum sejahtera). Tindakan pengelolaan zakat fitrah tidak boleh lepas dari situasi dan kondisi, yang ada di Desa Kalimendong saat itu. Tepatnya, bagi Mulyadi tindakan pengelolaan zakat fitrah harus memperhatikan situasi dan kondisi yang ada.

Pandangan Mulyadi tentang pentingnya memperhatikan situasi dan kondisi, biasa dilakukan oleh mereka yang memperhatikan ruang kehidupan (life space), yang merupakan determinan bagi tindakan, impian, harapan, dan pikiran masyarakat. Bagi penganut pandangan ini, masyarakat tidak dapat lepas dari ruang kehidupan. Dengan demikian tindakan, impian, harapan, dan pikiran masyarakat merupakan fungsi dari ruang kehidupan. Penganut pandangan ini juga menegaskan, bahwa antara masyarakat dengan ruang kehidupannya merupakan suatu konstelasi, yang saling tergantung satu sama lain. Keduanya (masyarakat dan ruang kehidupan) saling tergantung satu sama lain di masa lalu, masa kini, dan masa akan datang dalam membentuk realitas. Oleh karena itu, realitas yang berhasil dibangun oleh Mulyadi, merupakan realitas yang terkait dengan konsepsi pembangunan yang dilakukan dengan merespon fakta sosial yang ada di desa. Kondisi ini tentu saja berbeda dengan yang dialami oleh banyak desa di masa Orde Baru, di mana yang terjadi bukanlah pembangunan untuk, dari, dan oleh desa, melainkan sekedar pembangunan di desa. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa ikhtiar Mulyadi di Desa Kalimendong relevan dengan peran desa sebagai unsur penegak dan eksisnya sebuah bangsa (nation). Ketika masyarakat desa eksis dan sejahtera, maka secara akumulatif akan terbentuk bangsa yang sejahtera pula.

Selain ruang kehidupan (situasi dan kondisi), upaya Mulyadi untuk membantu anggota masyarakat yang belum sejahtera, juga terkait dengan konteks, yaitu keterkaitan suatu tindakandengan maksud dan tujuan tertentu. Saat menjadikan konteks sebagai obyek perhatian, maka diketahui bahwa situasi dan kondisi yang ada disekeliling masyarakat akan mempengaruhi tindakan masyarakat. Hal ini menunjukkan, bahwa eksistensi unsur-unsur (seperti masyarakat, situasi, kondisi, dan konteks) tidak dapat melepaskan diri dari adanya pengaruh satu sama lain. Uniknya, eksistensi segenap unsurunsur ini mengarah pada pilihan livelihood oleh masyarakat.

Pada masa kepemimpinan Mulyadi, livelihood masyarakat telah berkembang menjadi beraneka ragam, sehingga memerlukan perhatian dari Pemerintah Desa Kalimendong, terutama dalam kaitannya dengan dimensi hukum, sosial, dan ekologi. Elizabeth Walter (2oo4) menjelaskan, bahwa dimensi (dimension) adalah suatu bagian tertertentu dari situasi, yang menentukan pemikiran tentang hal tersebut. Berdasarkan penjelasan Elizabeth Walter, maka sudah selayaknya Pemerintah Desa Kalimendong memperhatikan: Pertama, dimensi hukum, dengan melihat keabsahan livelihood yang dipilih oleh masyarakat, yang harus bersesuaian dengan hukum yang berlaku. Untuk itu, harus dilihat kesesuaian penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dengan hukum tanah nasional. Selain itu juga harus dilihat kesesuaian pengelolaan tanah dengan hukum lingkungan; Kedua, dimensi sosial, dengan melihat pencapaian kesejahteraan masyarakat atas livelihood yang dipilih. Hal ini perlu dilakukan, karena kesejahteraan merupakan basis atau dasar dalam mengkonstruksi harmoni sosial masyarakat desa; Ketiga, dimensi ekologi, dengan melihat kelestarian fungsi tanah atas livelihood yang dipilih oleh masyarakat. Hal ini perlu dilakukan, karena kelestarian fungsi tanah memberi peluang bagi penggunaan dan pemanfaatan tanah dari generasi ke generasi.

Upaya Mulyadi dalam menata ulang pengelolaan zakat dimaksudkan untuk mencegah terjadinya konflik. Kemampuan Mulyadi mengorganisasikan(mengelola) pemikiran, sikap, dan tindakan masyarakat menjadikan upayanya mencapai hasil yang baik. Bagi Mulyadi perlu ada tindakan yang konsisten, agar kondisi sosio-ekonomi di masyarakat dapat seimbang (balance) dengan kondisi sosioekologi. Meskipun pada awalnya, ada sebagian masyarakat yang menolak campur tangan Mulyadi dalam hal zakat fitrah.

Tidak puas hanya memperbaiki tingkat pendidikan, mengkritisi adat istiadat, dan menata ulang tradisi yang berkaitandenganzakat fitrah, Mulyadijuga memberiperhatian pada pemilik rambut gimbal. Mulyadi memberi pencerahan pada pemilik rambut gimbal dan keluarganya, bahwa rambut gimbal harus dipotong tanpa perlu mengeluarkan biaya besar. Menurut Mulyadi tidak diperlukan upacara khusus untuk memotong rambut gimbal, karena ruwatan rambut gimbal hanyalah takhyul atau mitologi belaka. Oleh karena itu, acara ruwatan rambut gimbal harus dihentikan, sebab tidak diperlukan oleh masyarakat. Untuk itu Mulyadi memberi pengertian pada orang tua yang anaknya memiliki rambut gimbal, bahwa si anak perlu hidup normal.

Hidup normal akan memberi kesempatan pada anak rambut gimbal, untuk mengenali potensi diri yang relevan dengan situasi dan kondisi Desa Kalimendong. Sementara itu, bagi orang-tuanya terbuka kesempatan, untuk memberi perhatian yang lebih besar pada upaya meningkatkan kesejahteraan dalam frame konservasi tanah. Mulyadi mengajarkan kepada orang-tua dari anak-anak berambut gimbal, agar berkenan mengorganisir pemikiran dalam kerangka sebab-akibat. Berbekal proses pembelajaran sosial yang dialami dari hasil interaksinya dengan Mulyadi, para orang tua ini mencocokkan tindakannya dengan orang-orang di sekitarnya. Saat itu pula, mereka menafsirkan informasi yang diperolehnya dari Mulyadi, sebagai bekal untuk mempertimbangkan tindakan dirinya dan orang lain.

Para orang tua yang anak-anaknya berambut gimbal, kemudian mempertimbangkan tindakan dirinya dan orang lain, yang disebut “causal attribution", yaitu suatu proses yang dimaksudkan untuk mengetahui penyebab suatu tindakan. Berdasarkan pengamatanyangdilakukan, maka paraorang tuaini mampu mengetahui penyebab rendahnya posisi sosio-ekonomi keluarganya, dan tingginya posisi sosio-ekonomi orang lain. Para orang tua ini berkesempatan mengetahui adanya atribut yang melekat pada sifat dan kualitas dirinya, yang disebut "internal causality,"yang membantu mereka dalam memperbaiki sifat dan kualitas diri sendiri. Selain itu, para orang tua ini berkesempatan mengetahui adanya atribut yang melekat pada situasi dan kondisi Desa Kalimendong, yang disebut dengan istilah “external causality, yang membantu mereka dalam menyesuaikan diri terhadap situasi dan kondisi Desa Kalimendong.

Pada intinya, Mulyadi menjelaskan kepada orang tua yang anaknya memiliki rambut gimbal, bahwa rambut gimbal perlu dipotong segera tanpa upacara khusus, yang untuk selanjutnya si anak perlu diajarkan agar berkeramas secara teratur. Dengan demikian orang tua tidak perlu mengeluarkan uang untuk biaya upacara ruwatan rambut gimbal. Setelah masyarakat berhasil menerima pencerahan versi Mulyadi ini, maka masyarakat dapat hidup lebih efisien, terutama dalam mengelola uang yang mereka peroleh.

Efisiensi dalam mengelola uang merupakan hal penting bagi masyarakat Desa Kalimendong, karena sikap ini dapat mengantarkan mereka pada "tangga" kesejahteraan. Proses mental ini terjadi lebih dahulu, sebelum mereka melakukan tindakan yang dikenal sebagai tindakan yang boros keuangan. Masyarakat merupakan pihak yang secara aktif menerima, menggunakan, memanipulasi, dan mengalihkan informasi, yang mampu "memaksa diri" agar tidak melakukan tindakan yang boros keuangan. Sebagai contoh, masyarakat secara aktif berpikir, membuat rencana, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan tentang upaya yang harus dilakukannya, dalam meningkatkan kesejahteraan dalam frame konservasi tanah. Keputusan mental atau sikap masyarakat ini, sesungguhnya dilakukan dengan terlebih dahulu memproses informasi melalui struktur kognitif, yang disebut "schema". Struktur tersebut berperan sebagai kerangka, yang dapat menginterpretasikan pengalamanpengalaman sosial yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan demikian struktur kognisi dapat membantu masyarakat, dalam menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi Desa Kalimendong, ketika menyusun realitas sosial.

Pencerahan versi Mulyadi ini secara teoritik juga dijelaskan oleh George Ritzer dan Douglas J. Goodman (2oo5), ketika mereka mengungkapkan pandangan Max Weber (1864-1920), Emile Durkheim (1858-1917) dan Vilfredo Pareto (1848-1923), tentang persoalan makroskopik evolusi sosial. Sebagaimana diketahui kehidupan masyarakat mengalami evolusi karena adanya peran yang dimainkan oleh para tokoh, yang melakukan tindakan aktif dan memberikan pandangan kreatifnya sebagai manusia.Kehidupan masyarakat merupakan wujud pemberian "tekanan kekuasaan" (dalam hal ini pencerahan dari kepala desa) terhadap perilaku individu. Dengan demikian juga dapat difahami, bahwa dalam kehidupan masyarakat terdapat sesuatu yang penting bagi mereka, yang secara sosiologis disebut "kesadaran subyektif".

Kesadaransubyektifmelatarbelakangitindakan masyarakat Desa Kalimendong, terutama ketika tindakan difahami sebagai proses yang instingtif, karena adanya kebiasaan yang bersumber dari proses mental. Dengan kata lain, ketika tindakan dilakukan berulang-ulang, maka lama kelamaan terbentuklah kebiasaan. Selanjutnya kebiasaan menjadi perilaku, yang merupakan ciri masyarakat yang bersangkutan. Seiring dengan munculnya perilaku masingmasing anggota masyarakat, lambat laun hal ini membawa konsekuensi berupa hadirnya struktur sosial. Sebagaimana diketahui struktur sosial inilah yang kemudian diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, melalui proses sosialisasi. Oleh karena adanya struktur sosial, maka masyarakat mengalami kehidupan sosial yang telah terpola, sehingga berdampak pada diri (self) anggota masyarakat yang bersangkutan.

Sementara itu, berkaitan dengan kehutanan, pada tahun i99o-an Mulyadi merintis kerjasama dengan Perum Perhutani setempat, untuk mengijinkan masyarakat menanam rumput gajah di sela-sela tegakan tanaman pinus milik Perum Perhutani di areal hutan negara. Selanjutnya ikhtiar Mulyadi berkembang dan direspon oleh Perum Perhutani, dengan mengijinkan masyarakat Desa Kalimendong menanam albasia dan salak di sela-sela tegakan pohon pinus milik Perum Perhutani. Respon yang diberikan oleh Perum Perhutani ini dikenali sebagai sebuah aksi (action), dan bukan hanya sekedar perilaku (behavior). Talcott Parsons (19o2 – 1979) menyatakan bahwaadaperbedaan maknaantara istilah“aksi"dengan istilah "perilaku". Menurutnya, "aksi" menunjukkan adanya suatu aktivitas, kreativitas dan proses penghayatan diri individu. Sementara itu, "perilaku" menunjukkan adanya penyesuaian mekanistik pelaku terhadap stimulus (rangsangan) yang diterimanya. Dengan demikian istilah "perilaku" digunakan, ketika pelaku memperlihatkan proses penyesuaian mekanistik dengan mengabaikan sifat kemanusiaan dan subyektivitas dirinya. Sebaliknya istilah “aksi" digunakan, ketika pelaku memperlihatkan sifat kemanusiaan dan subyektivitas dirinya dalam merespon suatu stimulus.

Ketika aksi dilakukan oleh masyarakat Desa Kalimendong, saat itulah mereka memperlihatkan sifat kemanusiaan, yaitu keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam frame konservasi tanah. Untuk itu masyarakat mengorganisasikan, mengintegrasikan, dan mengarahkan kekuatannya ke dalam berbagai macam peran (roles), di mana melalui peran inilah masyarakat mengetahui jati-dirinya yang siap bekerjasama dalam memberdayakan masyarakat. Hal ini kemudian mendorong Mulyadi melakukan penawaran kepada Perum Perhutani, agar masyarakat diijinkan berpartisipasi dalam mengelola tanah hutan negara.

Respon Perum Perhutani terhadap tawaran Mulyadi, yang berupa kerjasama antara Perum Perhutani dengan masyarakat Desa Kalimendong merupakan sebuah aksi, karena respon yangdiberikansesuaidengan maknaistilah“aksi"sebagaimana yang dijelaskan oleh Talcot Parsons. Perum Perhutani memperlihatkan sifat kemanusiaan ketika merespon tawaran Mulyadi, berupa keinginan untuk membantu masyarakat Desa Kalimendong, untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui kesempatan berpartisipasi dalam mengelola hutan negara. Selain itu, Perum Perhutani juga telah memperlihatkan subyektivitas dirinya, sebagai perusahaan yang memiliki kepedulian sosial.

Kerjasama Perum Perhutani dengan masyarakat, menunjukkan peran Perum Perhutani sebagai aktor penting dalam menyejahterakan masyarakat, di mana masyarakat diberi kesempatan berpartisipasi dalam mengelola hutan negara. Fakta ini sekaligus menunjukkan adanya aktor-aktor lain yang "bermain", sesuai dengan perannya masing-masing dalam menyejahterakan masyarakat. Peran yang dimainkan masingmasing aktor (misal: Perum Perhutani, Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo, Pemerintah Desa Kalimendong, dan masyarakat Desa Kalimendong) menuntut adanya tindakan dan perilaku yang sesuai dari masing-masing aktor.

Komitmen Perum Perhutaniuntuk terus mengembangkan kepedulian sosial, relevan dengan kondisi masyarakat desa yang memperlihatkan karakter gemeinschaft. Talcot Parsons menjelaskan, bahwa gemeinschaft memiliki karakter, sebagai berikut: Pertama, adanya afektivitas. Hal ini terkait dengan perasaan kasih sayang, cinta, kesetiaan, dan kemesraan, yang wujud konkretnya berupa sikap dan tindakan tolong menolong antar anggota masyarakat desa. Secara faktual sikap dan tindakan ini nampak pada kegiatan pengelolaan tanah hutan rakyat, di mana para pemilik hutan rakyat bahu membahu melaksanakan konservasi demi tercapainya kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan keluarga;

Kedua, adanya orientasi kolektif. Hal ini merupakan konsekuensi atas adanya afektivitas, di mana masyarakat desa lebih mementingkan kebersamaan mereka daripada individualitas. Wujud konkretnya berupa sikap dan tindakan masyarakat yang tidak suka menonjolkan diri, tidak suka berbeda pendapat, dan lebih mengutamakan persaman dan kebersamaan. Secara faktual sikap dan tindakan ini nampak pada kegiatan pengelolaan tanah hutan rakyat, di mana para pemilik hutan rakyat saling menyesuaikan diri sehingga yang muncul adalah tindakan bersama;

Ketiga, adanya partikularisme, yang terkait dengan kekhususan yang berlaku di suatu desa. Wujudnya berupa pemeliharaan dan pemberlakuan secara terus menerus adat istiadat yang ada dan dibangun di desa tersebut. Secara faktual sikap dan tindakan ini nampak pada kegiatan pengelolaan tanah hutan rakyat, di mana para pemilik hutan rakyat memberlakukan ketentuan khusus, berupa kewajiban menanam tiga pohon albasia bila pemilik hutan rakyat menebang satu pohon albasia;

Keempat, adanya askripsi, yang terkait dengan mutu atau sifat khusus yang diperoleh berdasarkan kebiasaan. Wujudnya berupa keterampilan atau keahlian tertentu yang dimiliki oleh masyarakat desa. Secara faktual sikap dan tindakan ini nampak pada kegiatan pengelolaan tanah hutan rakyat, di mana para pemilik hutan rakyat memiliki keterampilan atau keahlian bertani di tanah terjal. Dengan demikian yang kemudian muncul adalah upaya menunjukkan keunikan wilayah, dan keunikan cara yang ditempuh untuk mengatasi keunikan wilayah.

Sementara itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo dapat berperan sebagai pihak yang mampu memberi penguatan asset masyarakat, yang berupa tanah dengan topografi terjal. Penguatan asset masyarakat, yang oleh Mulyadi (Kepala Desa Kalimendong tahun 1983 – 1998) lebih dikenalsebagaisertipikasitanah,mempunyaiharapantertentu pada pemegang sertipikat hak atas tanah. Setiap anggota masyarakat yang mengelola tanah yang telah bersertipikat, diharapkan mampu memperhatikan aspek sosio-ekologi ketika berupaya meningkatkan kesejahteraannya. Fenomena ini dikenali sebagai peristiwa "life-course", di mana anggota masyarakat diharapkan mampu bertindak atau berperilaku tertentu, yang sesuai dengan kategori yang disandangnya.

Denganmemanfaatkankaraktergemeinschaft masyarakat Desa Kalimendong, dan kesediaan Perum Perhutani melakukan aksi, maka dapatlah dikatakan bahwa Mulyadi berhasil: Pertama, membangun kesadaran masyarakat dan Perum Perhutani atas situasi dan kondisi yang mereka alami bersama. Kedua, membangun kesadaran masyarakat dan Perum Perhutani, untuk melakukan tindakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta melestarikan fungsi hutan negara. Ketiga, membangun kesadaran masyarakat dan Perum Perhutani, agar dalam bertindak menggunakan cara-cara yang sesuai dengan semangat kesejahteraan dalam frame konservasi. Keempat, membangun kesadaran masyarakat dan Perum Perhutani, bahwa semangat kesejahteraan dalam frame konservasi harus terus menerus dikembangkan. Kelima, membangun kesadaran masyarakat dan Perum Perhutani, untuk melakukan evaluasi atas kerjasama yang telah dibangun, sehingga perbaikan atas kesalahan yang terjadi dapat dilakukan sedini mungkin. Keenam, membangun kesadaran masyarakat dan Perum Perhutani, bahwa prinsip-prinsip moral akan dibangun secara bersama-sama.

Keberhasilan Mulyadi membangun kesadaran bersama antara Perum Perhutani dan masyarakat Desa Kalimendong dalam mengelola hutan negara, menunjukkan kepiawaian Mulyadi dalam menjalankan perannya yang ditetapkan berdasarkan jabatannya sebagai kepala desa. Dalam skala makro (segenap elemen Desa Kalimendong) peran Mulyadi diakui, karena ia berhasil menyadarkan Perum Perhutani (di wilayah Desa Kalimendong) dan masyarakat Desa Kalimendong, tentang pentingnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam frame konservasi tanah dan hutan. Sementara itu, dalam skala mikro (tokoh masyarakat Desa Kalimendong) peran Mulyadi juga diakui, karena merupakan tokoh yang berhasil menyadarkan semua pihak, tentang pentingnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam frame konservasi tanah dan hutan.

Sebagai tokoh masyarakat, yaitu sebagai Kepala Desa Kalimendong tahun 1983 - 1998, maka Mulyadi dituntut oleh ketokohannya untuk melakukan tindakan yang bermanfaat bagi desanya. Tuntutan ini sesuai dengan pandangan yang diajukan Joseph Berger (1972) yang menyatakan, bahwa anggota-anggota kelompok membentuk harapan-harapan atas dirinya sendiri dan diri anggota lain, sesuai dengan tugastugas yang relevan dengan kemampuan mereka. Harapanharapan tersebut selanjutnya akan mempengaruhi gaya interaksi yang dilakukan oleh anggota-anggota kelompok tadi. Sudah tentu atribut yang paling berpengaruh terhadap munculnya kinerja yang diharapkan, adalah yang berkaitan dengan ketrampilan kerjanya. Anggota-anggota kelompok dituntut memiliki motivasi dan ketrampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas kelompok yang diharapkan bisa ditampilkan sebaik mungkin.

Berdasarkan pandangan Joseph Berger, maka upaya Mulyadi untuk berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kalimendong, dapat dianalisis sebagai berikut: Pertama, para tokoh masyarakat Desa Kalimendong memiliki harapan pada Mulyadi, berupa kemampuan berperan sebagai kepala desa, yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam frame konservasi tanah. Kedua, harapan para tokoh masyarakat Desa Kalimendong ini selanjutnya mempengaruhi semangat dan gaya interaksi, yang dilakukan oleh Mulyadi terhadap masyarakat Desa Kalimendong. Ketiga, atribut yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan kerja Mulyadi, adalah keterampilannya dalam menjelaskan dan membujuk (melakukan persuasi) masyarakat desa. Keempat, Mulyadi juga dituntut oleh para tokoh masyarakat Desa Kalimendong, untuk memiliki motivasi dan keterampilan yang tinggi, agar dapat menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai kepala desa.

F. Nisro (Tahun 1998 – 2013)

Keberhasilan Mulyadi (Kepala Desa Kalimendong tahun 1983 -1998)"menggandeng"Perum Perhutaniuntukmenyejahterakan masyarakat Desa Kalimendong, kemudian dilanjutkan oleh Nisro (Kepala Desa Kalimendong tahun 1998 – 2or3) dengan menggandeng Perum Perhutani untuk bekerjasama semakin erat. Selain itu, dalam "memuluskan jalan" bagi tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam frame konservasi, Nisro berupaya mecegah terjadinya konflik pertanahan. Oleh karena itu, Nisro memerintahkan pemasangan tanda batas berupa patok batas yang dipasangi prasasti, pada bidangbidang tanah kas desa. Kegiatan ini dibiayai oleh Pemerintah Desa Kalimendong, hingga menghabiskan dana sebesar Rp. 8 juta. Besarnya biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kalimendong menjadikan kebijakan ini sebagai sasaran kritik dari sebagian masyarakat desa.

Kritik sebagian masyarakat desa muncul, karena mereka kekurangan informasi tentang kemampuan Nisro, dalam kaitannya dengan tugas Nisro sebagai Kepala Desa Kalimendong. Selain itu, ada pula sebagian masyarakat yang memiliki informasi tentang kemampuan Nisro, tetapi masih memiliki kekhawatiran yang besar atas kegagalan Nisro memimpin desa. Oleh karena itu, atribut pribadi Nisro menjadi elemen penting, ketika Nisro berupaya meyakinkan masyarakat tentang kemampuannya menjalankan tugas sebagai kepala desa. Fenomena ini menunjukkan, bahwa atribut pribadi memiliki nilai yang tinggi di hadapan masyarakat, yang disebut dengan istilah "difusi karakteristik status", yang mempengaruhi harapan masyarakat. Dengan demikian difusi karakteristik status mempunyai pengaruh yang kuat terhadap interaksi sosial yang dilakukan oleh Nisro.

Berbekal karakteristik status dan kemampuannya, maka kritik dari sebagian masyarakat desa tidaklah menggentarkan Nisro, karena ia berkeyakinan ikhtiarnya akan bermanfaat bagi masyarakat di kemudian hari. Nisro juga berkeyakinan, bahwa livelihood masyarakat merupakan tindakan yang muncul dari kesadaran mereka sendiri, sebagai respon atas situasi, kondisi, dan kesempatan yang diciptakan Pemerintah Desa Kalimendong. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Kalimendong harus mencegah terjadinya konflik pertanahan, agar masyarakat dapat memiliki livelihood yang dapat meningkatkan kesejahteraan, tanpa mengabaikan konservasi tanah. Ketika konflik pertanahan dapat dicegah, maka masyarakat Desa Kalimendong berkesempatan memperlihatkan perilaku sosial, yang sesuai dengan semangat peningkatan kesejahteraan dalam frame konservasi tanah. Persamaan mindset anggota masyarakat yang selanjutnya membentuk cultural-set masyarakat, tidak akan menghilangkan individualitas (kedirian) masing-masing anggota masyarakat, sebagaimana yang dikhawatirkan oleh para sosiolog yang menganut posmodernisme. Sebaliknya, fakta sosial yang ada di Desa Kalimendong menunjukkan, bahwa individualitas justru semakin meningkat seiring dengan munculnya tuntutan peran yang harus "dimainkan" oleh masing-masing anggota masyarakat.

Seiring berjalannya waktu dan meningkatnya pemahaman masyarakat, maka kritik terhadap kebijakan Nisro juga tidak sampai menimbulkan konflik. Hal ini dikarenakan antara Nisro dengan masyarakat mempunyai hubungan yang erat dan mendalam. Kondisi ini lebih didukung lagi oleh adanya sistem kehidupan bermasyarakat yang berbasis kekeluargaan. Relasi sosial semacam ini tentu saja menguntungkan Nisro, dan mampu mendukung ikhtiarnya memajukan Desa Kalimendong. Kekeluargaan atau kekerabatan memang masih memegang peranan penting di Desa Kalimendong. Kondisi ini dimanfaatkan Nisro, untuk mempengaruhi mindset masyarakat, yang lambat laun berkembang menjadi perubahan cultural-set.

Upaya Nisro mempengaruhi mindset masyarakat, tidak menimbulkan erosi gradual terhadap individualitas anggota masyarakat, karena pada saat yang sama telah terjadi peningkatan rasionalitas. Masing-masing anggota masyarakat menjalankan peran individualnya, terutama dalam memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Dinamika sosial yang terjadi di Desa Kalimendong, seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dalam frame konservasi tanah, juga tidak mereduksi hubungan pribadi, serta tidak mendorong bangkitnya sisi non-personal pada hubungan antar anggota masyarakat.

Individualitas yang terjadi di masyarakat Desa Kalimendong terlihat dari adanya kesediaan masing-masing anggota masyarakat menekuni livelihood on-farm, livelihood off-farm, dan livelihood non-farm. Kesediaan ini bersumber dari seperangkat kegemaran yang diperoleh dari kebudayaan tani, yang telah sejak lama ada di Desa Kalimendong. Dengan demikian perilaku masyarakat ditentukan oleh latar belakang keluarga yang bersangkutan, yang berbasis pada kebudayaan tani yang ada di Desa Kalimendong. Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa dinamika sosial di desa ini semakin menguatkan kepribadian dan individualitas masing-masing anggota masyarakat.

Situasi ini menguntungkan bagi masyarakat Desa Kalimendong yang pada umumnya hidup dari pertanian. Selain itu, mereka juga diuntungkan oleh adanya sistem kehidupan bermasyarakat yang berbasis kekeluargaan, sebagai antisipasi atas sektor pertanian yang dalam konteks desa memiliki resiko tinggi. Oleh karena itu, kerabat atau keluarga besar merupakan instrumen utama bagi "jaminan sosial" yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam kondisi ini, livelihood masyarakat tetap berpeluang dibangun di atas basis pertanian dan non pertanian, meskipun ada penyesuaian yang memadai agar cocok dengan sistem hukum, sosial, dan ekologi yang dianut oleh masyarakat.

Livelihood masyarakat yang cocok dengan sistem hukum, sosial, dan ekologi memberi kesempatan yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fenomena partisipasi masyarakat dalam mengelola tanah yang bertopografi terjal di Desa Kalimendong, memberi ilustrasi (gambaran sekilas) tentang harapan-harapan masyarakat bagi terwujudnya kesejahteraan. Ilustrasi ini masih dilengkapi oleh adanya kesadaran sosio-ekologi, yang memuat persepsi bahwa konservasi tanah memudahkan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pada situasi ini, masyarakat memiliki peran penting dalam menentukan berlakunya sistem yang memanfaatkan unsur-unsur lokal.

Sistem ini dibangun oleh masyarakat Desa Kalimendong dengan memanfaatkan unsur-unsur lokal, seperti: Pertama, infrastruktursosial, yang meliputi setting kelembagaan (misal: fungsi Pemerintah Desa Kalimendong) dan tatanan norma sosial yang berlaku di Desa Kalimendong. Kedua, struktur sosial, yang meliputi: setting lapisan sosial (misal: kelompok yang memiliki tanah luas dan yang memiliki tanah sempit), struktur pertanahan (misal: proporsi luas pemilikan tanah), struktur demografi (misal: komposisi penduduk berdasarkan profesi), dan pengetahuan lokal (misal: pola konservasi tanah yang khas Desa Kalimendong). Ketiga, supra struktur sosial, yang meliputi: setting ideologi (misal: kesejahteraan dalam frame konservasi) dan sistem nilai yang berlaku (misal: solidaritas sosial).

Unsur-unsur lokal yang dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Kalimendong juga "memaksa" mereka, untuk menghasilkan perilaku bersama yang secara sosiologis disebut "budaya". Dalam konteks ini, segenap anggota masyarakat yang masing-masing memegang posisi berbeda, mempunyai peran yang berbeda pula sehingga memunculkan perilaku yang juga berbeda. Misalnya, perilaku anggota masyarakat yang memiliki tanah luas, akan berbeda dengan anggota masyarakat yang memiliki tanah sempit. Perilaku anggota masyarakat ini selanjutnya menciptakan situasi dan kondisi baru, yang berbeda dengan situasi dan kondisi sebelumnya. Oleh karena itu, pendapat yang menyatakan bahwa perilaku masyarakat dipengaruhi oleh lingkungan dan struktur sosial, tidaklah sepenuhnya benar.

Kemampuan anggota masyarakat menciptakan situasi dan kondisi baru dibuktikan oleh Nisro, ketika ia menutup usaha bengkel motornya, saat sebagai anggota masyarakat ia dipilih sebagai Kepala Desa Kalimendong masa bakti tahun 1998 – 2o13. Sebagai pengelola bengkel motor, telah sejak lama Nisro memiliki mindset "kewirausahaan", yang mendorong keberaniannya dalam melakukan berbagai terobosan. Oleh karena itu, ketika menjabat sebagai Kepala Desa Kalimendong, Nisro melakukan berbagai terobosan melalui berbagai kebijakan, untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam frame konservasi. Akibatnya muncullah situasi dan kondisi baru, yang berbeda dengan situasi dan kondisi sebelumnya.

Fenomena Nisro yang mampu memunculkan situasi dan kondisi baru di Desa Kalimendong menunjukkan, bahwa perilaku anggota masyarakat dipengaruhi oleh aspek internal (proses mental), serta aspek eksternal (situasi dan kondisi lingkungan). Aspek internal dan eksternal yang ada pada diri anggota masyarakat ini akan dimanfaatkan oleh yang bersangkutan, saat berinteraksi dengan anggota masyarakat lainnya. Interaksi akan membentuk situasi dan kondisi baru, yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam frame konservasi tanah. Aliran perilaku yang melibatkan aspek internal dan eksternal saat berinteraksi sosial ini disebut "social behavior"

Dalam konteks Desa Kalimendong, social behavior yang diperlihatkan Nisro meliputi beberapa kebijakan yang dikeluarkannya. Sebagaimana diketahui hal ini merupakan bentuk ikhtiar yang ia lakukan, untuk melakukan perubahan sosial di desa ini. Ia ingin masyarakat Desa Kalimendong memiliki dasar yang kuat bagi dilakukannya suatu perubahan sosial, yang pada akhirnya akan bermuara pada kesejahteraan (aspek sosio-ekonomi) dan konservasi tanah (aspek sosioekologi). Perubahan sosial dapat meliputi beberapa unsur budaya masyarakat, baik yang bersifat material maupun immaterial. Budaya material meliputi segenap produk pertanian-hutan atau yang terkait dengannya, sedangkan budaya immaterial meliputi mindset yang terkait dengan pertanian-hutan.

Budaya immaterial masyarakat Desa Kalimendong, yang meliputi mindet kesejahteraan dan konservasi tanah menarik untuk difahami, karena melibatkan aspek internal. Kajian aspek ini biasanya meliputi bahasan tentang interaksi sosial, yang mengamati gerak-isyarat (gesture) dan maknanya. Sebagaimana diketahui, gerak isyarat dapat mempengaruhi pemikiran pihak-pihak yang sedang berinteraksi. Makna gerak-isyarat pada umumnya diberikan oleh para pihak yang terlibat dalam interaksi secara bersama-sama, yang selanjutnya memunculkan a significant symbol, yang berarti bentuk simbol yang mempunyai arti penting dalam interkasi sosial.

Keberadaan budaya material dan immaterial masyarakat Desa Kalimendong, yang sesuai dengan aspek sosio-ekonomi dan aspek sosio-ekologi, menunjukkan keberhasilan Nisro dalam mengelola budaya masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah keberhasilan Nisro mencegah perusakan hutan negara dan konflik pertanahan. Keberhasilan ini didukung oleh positioning tokoh di masyarakat desa, di mana pada umumnya "kekuasaan" berada pada para tokoh desa. Golongan orangorang tua pada masyarakat desa yang memegang peranan penting di desa, merupakan pihak yang pertama-tama diajak berkomunikasi oleh Nisro.

Komunikasi meliputi berbagai potensi yang dimiliki Desa Kalimendong, dan berbagai upaya yang dapat dilakukan agar masyarakat dapat mencapai kesejahteraan dengan tetap memperhatikan konservasi tanah. Ketika golongan orang-orang tua telah dapat diyakinkan tentang prospek Desa Kalimendong, maka Nisro mendapat dukungan dari golongan ini ketika ia berkomunikasi dengan golongan yang lebih muda. Saat berkomunikasi dengan golongan yang lebih muda, ia berhasil mengajak masyarakat Desa Kalimendong mengupayakan kesejahteraan dengan tetap memperhatikan konservasi tanah.

Saat berkomunikasi dengan golongan tua dan golongan muda, Nisro memberi isyarat simbolik bahwa suatu saat masyarakat Desa Kalimendong akan sejahtera. Itulah interaksi antara Nisro dengan golongan tua dan golongan muda, yang keduanya memang berpotensi mengeluarkan isyarat simbolik yang bermakna, misalnya tentang harapan-harapan di masa depan. Isyarat simbolik ini selanjutnya mempengaruhi partisipan interaksi, terutama yang berkaitan dengan perasaan, pikiran, maksud, dan tujuan. Interaksi antara Nisro dengan golongan tua dan golongan muda berjalan lancar, ketika isyarat simbolik yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak dimaknai secara bersama, sehingga semua pihak mampu mengartikannya dengan baik. Hal ini dapat terjadi, karena Nisro dengan golongan tua dan golongan muda berasal dari budaya yang sama, yaitu budaya agraris Desa Kalimendong.

Sinergi antara Nisro dengan golongan tua dan golongan muda Desa Kalimendong, lambat laun menimbulkan perubahan sosial. Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa perubahan yang terjadi pada mindset dan cultural-set masyarakat ini, selanjutnya mempengaruhi tatanan sosio-ekonomi dan sosioekologi desa. Perubahan ini bukanlah perubahan yang asal berubah, melainkan perubahan yang justru dimaksudkan untuk mempertahankan fungsi tanah dan hutan Desa Kalimendong. Perubahan ini sekaligus juga dimaksudkan untuk mempertahankan harmonisasi antara aspek sosio-ekonomi dengan aspek sosio-ekologi. Perubahan yang “mempertahankan" ini, akhirnya berhasil membantu Nisro mengatasi gelombang penjarahan atas hutan negara yang dikelola Perum Perhutani. Keberhasilan Nisro ini sukses mencegah terjadinya kerusakan lingkungan (tanah dan hutan) Desa Kalimendong.

Interaksi antara Nisro dengan masyarakat Desa Kalimendong, yang berhasil mengarahkan masyarakat desa ini agar tidak menjarah hutan negara, ternyata tidak berlaku bagi masyarakat desa lain yang berada di sekitar Desa Kalimendong. Akibatnya beberapa anggota masyarakat desa lain yang berada di sekitar Desa Kalimendong mencoba menjarah hutan negara di wilayah Desa Kalimendong, tetapi berhasil ditangkap oleh Nisro dan masyarakat Desa Kalimendong.

Keberhasilan Nisro mengarahkan masyarakat Desa Kalimendong, merupakan hasilyang diproses melalui interaksi antara Nisro dengan masyarakat yang sesungguhnya saling mempengaruhi. Interaksi ini juga "diwarnai" oleh adanya isyarat simbolik yang menggambarkan, bahwa antara Nisro dengan masyarakat Desa Kalimendong bagaikan dua sisi dari satu mata uang. Isyarat simbolik ini menunjukkan kuatnya relasi antara Nisro dengan masyarakat Desa Kalimendong.

Relasi tersebut menunjukkan keunggulan Nisro dalam membangunsituasidankondisimasyarakatDesaKalimendong. Sebaliknya, situasi dan kondisi masyarakat Desa Kalimendong juga membentuk Nisro, hingga ia memiliki kepribadian dan kepemimpinan yang semakin unggul. Dalam konteks ini juga diketahui, bahwa Nisro berhasil berperan sebagai Kepala Desa Kalimendong, setelah ia melakukan internalisasi konsep untuk memahami peran anggota masyarakat. Saat itu, sebagai kepala desa, Nisro memperhatikan dirinya sendiri, termasuk segenap kelemahan dan keunggulannya.

Proses mengenali diri sendiri merupakan sesuatu yang penting dalam interaksi sosial, yang dalam sosiologi proses tersebut dikenal sebagai "identitas". Selanjutnya identitas Nisro, bersama-sama dengan harapan perannya sebagai Kepala Desa Kalimendong, akhirnya membentuk perilaku Nisro yang diekspresikan dalam interaksi sosial. Hal ini menunjukkan, bahwa Nisro dan masyarakat Desa Kalimendong merupakan pihak yang aktif dalam menetapkan perilakunya, terutama dalam membangun harapan-harapan sosial. Walaupun memang tidak dapat disangkal, bahwa struktur sosial mempengaruhi interaksi antara Nisro dengan masyarakat Desa Kalimendong. Tetapi jika hanya struktur sosial saja yang ada, maka masyarakat Desa Kalimendong akan sulit diarahkan.

Upaya Nisro untuk mengarahkan masyarakat Desa Kalimendong, agar tidak melakukan penjarahan hutan, merupakan sesuatu yang penting. Telah terbukti, bahwa penjarahan hutan yang terjadi di desa-desa lain telah membawa dampak negatif bagi kondisi sosio-ekonomi dan sosio-ekologi. Kondisi sosio-ekonomi memperlihatkan, bahwa penjarahan hutan telah merusak mental masyarakat. Mereka yang biasanya memperoleh penghasilan Rp. 25 ribu per hari, setelah berhasil menjarah kayu di hutan negara memperoleh penghasilan Rp. ioo ribu per hari. Akibatnya, mereka terdorong bersenang-senang dengan uang tersebut, termasuk dengan menggunakan uang yang diperolehnya untuk membeli minuman keras. Sementara itu, kondisi sosioekologi memperlihatkan, bahwa penjarahan hutan merusak lingkungan. Permukaan tanah yang terjal menjadi gundul (tanpa vegetasi), sehingga dapat mengakibatkan bencana alam, yang berupa tanah longsor saat musim hujan, dan kekeringan saat musim kemarau.

Untuk mencegah penjarahan hutan, Nisro membutuhkan pranata sosial yang antisipatif. Pranata sosial yang antisipatif berisi sistem norma yang mencegah dan menentang penjarahanhutan,yang tujuannyaadalahuntuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam frame konservasi tanah. Fasilitasi bagi munculnya relasi sosial yang sadar sosio-ekologi dapat dilakukan oleh pranata sosial, dengan menetapkan norma dan nilai bagi prosedur kegiatan yang sadar sosioekologi. Tepatnya, pranata sosial yang sadar sosio-ekologi akan terdiri dari: (1) nilai dan norma, (2) pola perilaku yang dibakukan, atau biasa disebut "prosedur umum", dan (3) sistem hubungan yang berupa jaringan peran dan status yang menjadi wahana untuk melaksanakan perilaku.

Ketika masyarakat Desa Kalimendong tidak menjarah hutan, maka permukaan tanah yang bergelombang dan terjal tetap memiliki vegetasi. Kondisi yang sosio-ekologi ini tidaklah dapat dilepaskan dari perubahan yang berhasil dikelola oleh Nisro. Perubahan yang terjadi merupakan bagian dari perubahan budaya masyarakat, yang semakin kuat memberi perhatian, dan melakukan upaya harmonisasi atas aspek sosio-ekonomi dengan sosio-ekologi. Saat itu secara evolutif, masyarakat merubah pengetahuan dan teknologi pertanian-hutannya, agar semakin sesuai dengan keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam frame konservasi tanah. Tetapi perubahan tersebut tidak boleh merusak suasana rukun, yang telah diwariskan oleh para leluhur. Sebaliknya, perubahan yang terjadi harus semakin memperkuat kerukunan dalam kondisi masyarakat yang sejahtera, yang hidup di lingkungan yang juga terjaga kelestariannya fungsi tanah dan hutannya.

Upaya Nisro untuk memperkuat kondisi masyarakat, agar sesuai dengan keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan, semakin mudah ketika lambat laun di Desa Kalimendong terbentuk pranata sosial yang baru. Sebagai produk yang antisipatif, maka pranata sosial ini sesuai dengan upaya mendorong terwujudnya masyarakat Desa Kalimendong yang sejahtera, yang hidup di lingkungan yang terjaga kelestarian fungsi tanah dan hutannya. Pranata sosial yang baru ini bersifat konsepsional, yang eksistensinya hanya dapat ditangkap dan dipahami melalui pemikiran dan perasaan anggota masyarakat.

Dengan adanya pranata sosial yang baru, maka perubahan sosial yang terjadi diarahkan pada kondisi semakin sadar kesejahteraan serta konservasi tanah dan hutan. Pranata sosial ini meminimalisir adanya gap sosio-ekonomi antar anggota masyarakat, melalui pengelolaan tanah yang partisipatif, adil, harmoni, dan menyejahterakan, dengan mencegah terjadinya pelanggaran norma sosio-ekologi. Oleh karena itu, masyarakat Desa Kalimendong berpandangan, bahwa para penjarah hutan yang memiliki penghasilan relatif besar, melalui pelanggaran hukum negara dan perusakan ekologis, tidak layak dimuliakan. Posisi sosio-ekonomi para penjarah yang tinggi, tidak akan mampu memaksa masyarakat untuk memuliakannya. Sebaliknya, anggota masyarakat lainnya yang tunduk pada norma sosio-ekologi, telah mendorong masyarakat untuk memuliakannya.

Mindset lokal semacam inilah yang terbangun di Desa Kalimendong, yang terus mendukung Nisro dalam mencegah terjadinya penjarahan di hutan negara, dan kerusakan lingkungan di hutan rakyat. Mindset lokal yang menolak adanya penjarahan hutan disisipkan dalam pranata sosial yang baru, agar masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan dalam frame konservasi tanah dan hutan. Sebagai aturan perilaku bagi masyarakatnya, maka pranata sosial mampu mengkonstruksi pemikiram, sikap, tindakan, dan perilaku masyarakat.

Aturan perilaku yang mendukung ikhtiar Nisro, memang berada di ranah perubahan sosial, yang belum menjangkau perubahan kebudayaan. Meskipun diketahui, bahwa perubahan sosial lambat laun akan menimbulkan terjadinya perubahan kebudayaan. Hanya saja kebudayaan memiliki arti yang relatif luas, yaitu segala sesuatu yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, dan adat istiadat, serta setiap kemampuan serta kebiasaan manusia sebagai warga masyarakat. Walaupun dalam prakteknya perubahan sosial dan perubahan kebudayaan menyentuh aspek yang sama, yaitu metode penerimaan cara-cara baru bagi perbaikan masyarakat, agar dapat memenuhi kebutuhannya.

Perubahan sosial yang diupayakan oleh Nisro, melalui perubahan atas pranata sosial yang berlaku di Desa Kalimendong, dimaksudkan agar ada norma dalam pranata sosial di desa ini yang mengatur, bahwa untuk setiap satu pohon tanaman keras (misal: albasia) yang ditebang, harus ditanam tiga pohon tanaman keras sebagai penggantinya. Bagi Nisro, norma semacam ini akan semakin mendekatkan masyarakat pada kesejahteraan dalam frame konservasi tanah.

Upaya Nisro memasukkan norma yang mendekatkan masyarakat dengan kesejahteraan dalam pranata sosial, merupakan sesuatu yang perlu dilakukan. Hal ini dikarenakan pranata sosial meliputi konsep yang kompleks, yang menata hubungan antar anggota masyarakat, serta menata hubungan antara anggota masyarakat dengan lingkungannya. Konsepkonsep itu berisi kebiasaan, tradisi, keharusan dan aturan sosial, yang sesuai dengan kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan. Bagi anggota masyarakat, pranata sosial difahami sebagai kebiasaan untuk berperilaku atau tidak berperilaku tertentu. Dalam masyarakat yang memiliki pranata sosial yang kuat, maka kebiasaan yang dianut dalam kehidupan bersama biasanya dilengkapi dengan sanksi, yang disistematisasikan dan dibentuk berdasarkan kewibawaan masyarakat.

Dalam konteks Desa Kalimendong, perubahan sosial terjadi ketika terbentuk pranata sosial yang baru. Perubahan ini dapat berdampak pada terjadinya diferensiasi sosial, karena adanya sejumlah kedudukan dan peranan yang diberi penilaian berbeda oleh masyarakat. Diferensiasi sosial yang ada akhirnya memberikan kemampuan berbeda pada masingmasing anggota masyarakat dalam mengakses sumberdaya, yang pada gilirannya juga memberikan akses yang berbeda dalam memperoleh kehormatan, kekuasaan, dan kekayaan.

Perbedaan ini adalah sesuatu yang wajar, tetapi harus ada upaya mencegah terjadinya perbedaan sosio-ekonomi, yang dibangun dengan cara melanggar hukum dan merusak lingkungan (sosio-ekologi).

Untuk mencegah terjadinya perbedaan sosio-ekonomi yang dibangun dengan cara melanggar hukum dan merusak lingkungan, maka masyarakat Desa Kalimendong melakukan perubahan pranata sosial, hingga terbentuklah pranata sosial yang baru, yaitu pranata sosial yang memadukan nilai-nilai sosio-ekonomi dengan nilai-nilai sosio-ekologi. Peran ini dimungkinkan, karena pranata sosial merupakan sistem norma atau aturan yang berkaitan dengan kegiatan anggota masyarakat. Selain itu, pranata sosial juga merupakan sistem tata kelakuan yang mengatur perilaku dan hubungan antar anggota masyarakat agar hidup aman, tenteram dan harmonis. Dengan demikian pranata sosial berperan sebagai pedoman bagi anggota masyarakat dalam berperilaku supaya terjadi keseimbangan sosial. Pranata sosial dapat pula difahami sebagai kesepakatan tidak tertulis, namun dipatuhi oleh anggota masyarakat sebagai aturan tata kelakuan. Dengan kata lain, pranata sosial bersifat abstrak, namun secara sosial memiliki kekuatan berlaku, kekuatan mengikat, dan kekuatan memaksa.

Perbedaan sosio-ekonomi yang terjadi karena adanya perubahan sosial, dapat menjadi jembatan antar strata sosio-ekonomi bila perbedaan itu muncul secara fitri (tidak melanggar hukum dan tidak merusak lingkungan). Perbedaan semacam ini wajar, karena adanya dinamika sosial yang mengantarkan masyarakat pada pemahaman baru. Saat itu masyarakat mengembangkan pemahaman tentang adanya sesuatu yang dianggap sudah tidak lagi memuaskan, yang menuntut masyarakat bertindak berbeda, yang akhirnya menghasilkan strata sosio-ekonomi baru. Dinamika ini disebabkan adanya dua faktor penyebab, yaitu: Pertama, faktor penyebab yang berasal dari dalam masyarakat sendiri, antara lain bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk, dan adanya penemuan baru. Kedua, faktor penyebab dari luar masyarakat, antara lain lingkungan fisik wilayah dan relasi sosio-spasial antar wilayah.

Perbedaan sosio-ekonomi yang fitri dapat dibangun saat masyarakat Desa Kalimendong berkenan menerapkan pranata sosial yang lebih adil, menyejahterakan, harmonis, dan berkelanjutan. Tepatnya, masyarakat memerlukan pranata sosial yang baru, agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang berupa peningkatan kesejahteraan. Pranata sosial yang baru membuahkan hasil, ketika berbekal pranata sosial Desa Kalimendong, Nisro dengan dibantu masyarakat berhasil menangkap 9 (sembilan) orang penjarah hutan negara, yang berasal dari desa lain.

Konsekuen atas komitmennya melestarikan fungsi hutan, maka sebagai kepala desa, Nisro juga melarang warga desanya melakukan penjarahan di hutan negara. Ikhtiar Nisro ini mendapat dukungan dari Perum Perhutani berupa program PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) yang diluncurkan di Desa Kalimendong pada tahun zooi. Program ini mendapat respon yang baik dari masyarakat Desa

Kalimendong, karena dipandang sebagai upaya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. Kondisi inilah yang akhirnya membawa dampak, berupa kesediaan masyarakat menjaga hutan negara.

Respon yang baik dari masyarakat Desa Kalimendong didukung oleh adanya pranata sosial di desa ini, yang mendorong masyarakat untuk menerima tawaran PHBM, karena sesuai dengan semangat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam frame konservasi tanah. Tawaran ini secara teoritik berkaitan dengan perkembangan pranata sosial, yang terdiri dari: Pertama, crescive institutions, adalah pranata sosial yang tumbuh secara tidak sengaja yang bersumberdari adat istiadat masyarakat, sehingga juga disebut "pranata primer", misalnya pranata sosial yang berkaitan dengan hak milik atas tanah. Kedua, enacted institutions, adalah pranata sosial yang sengaja dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu, misalnya pranata sosial yang berkaitan dengan pengaturan penanaman dan penebangan tanaman keras (contoh: albasia).

Perkembangan pranata sosial yang terjadi di Desa Kalimendong merupakan dampak (impact) dari ikhtiar Nisro, untuk melakukan perubahan sosial di Desa Kalimendong yang dibangun melalui proses, sebagai berikut: Pertama, tahap invensi, yaitu proses saat ide-ide baru diciptakan dan dikembangkan. Pada tahap ini, Nisro menyampaikan ide tentangpersiapan mengelolahutanrakyat, sepertiinventarisasi tanah, dan pohon yang dimiliki masyarakat. Selain itu juga dilakukan persiapan mindset yang terkait dengan pengelolaan hutan di atas tanah milik masyarakat. Kedua, tahap difusi, yaitu proses saat ide-ide baru itu dikomunikasikan ke dalam sistem sosial. Pada tahap ini, Nisro mulai mengkomunikasikan ide-ide barunya kepada beberapa kelompok masyarakat, agar ide-ide barunya dapat masuk ke dalam sistem sosial. Ketiga, tahap konsekuensi, yaitu proses saat terjadinya perubahan dalam sistem sosial karena adanya adopsi yang dilakukan atas ide-ide baru. Pada tahap ini, Nisro mulai merasakan akibat atas masuknya ide-ide barunya ke dalam sistem sosial, seperti adanya sebagian masyarakat yang mengkritisi kebijakannya sebagai kepala desa.

Tahap invensi, difusi, dan konsekuensi dalam proses perubahan sosial yang diperjuangkan Nisro, sesungguhnya juga mengakibatkan terjadinya perubahan pranata sosial. Perubahan tersebut berpusat pada nilai yang berhasil diterima oleh masyarakat, yang karenanya pranata sosial dapat digolongkan, sebagai berikut: Pertama, basic institutions, adalah pranata sosial yang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan sesuatu yang penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat, misalnya pranata sosial yang berkaitan dengan tata interaksi sosial. Kedua, subsidiary institutions, adalah pranata sosial yang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya berkaitan dengan hal yang dianggap oleh masyarakat kurang penting, misalnya pranata sosial yang berkaitan dengan wisata bersama.

Penghormatan atas nilai-nilai sosial yang ditunjukkan Nisro membuatnya mampu menerima kritik secara lapang dada. Sementara itu, keteguhan hatinya untuk terus menerus memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, akhirnya mengundang simpati masyarakat. Perlahan-lahan muncul kesadaran dan kesediaan masyarakat, untuk menjaga hutan negara. Seiring dengan itu, juga terbangun kesadaran masyarakat, untuk mengelola hutan rakyat yang berada di atas tanah milik mereka. Kesadaran dan kesediaan masyarakat ini berhasil meredam potensi konflik, karena adanya perbedaan luas pemilikan atas tanah hutan rakyat. Bahkan masyarakat mampu menerima stratifikasi sosialsebagaisuatu keniscayaan, yang disebabkan oleh adanya perbedaan luas pemilikan tanah hutan rakyat.

Simpati masyarakat Desa Kalimendong terhadap segenap ikhtiar Nisro, yang berkaitan dengan semangat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam frame konservasi tanah, sesungguhnya juga bersumber dari pranata sosial yang berlaku di desa ini. Sebagaimana diketahui berdasarkan penerimaan masyarakat atas norma-norma sosial, maka pranata sosial terdiri dari: Pertama, aproved and sanctioned institutions, adalah pranata sosial yang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat diterima oleh masyarakat, misalnya pranata sosial yang berkaitan dengan perdagangan. Termasuk dalam hal ini, antara lain perdagangan kayu albasia dan buah salak, yang merupakan hasil dari tanah hutan rakyat; Kedua, unsanctioned institutions, adalah pranata sosial yang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ditolak oleh masyarakat, misalnya pranata sosial yang berkaitan dengan hal-hal yang memungkinkan terjadinya tindak kejahatan. Termasuk dalam hal ini, antara lain pranata sosial yang dibangun oleh komunitas penjarah kayu di hutan negara.

Arti penting pranata sosial yang dapat diterima oleh masyarakat terlihat atau nampak, ketika tidak terjadi konflik antara kelompok masyarakatyang memilikitanah hutan rakyat yang luas dengan yang sempit. Hal ini dapat terjadi, karena pranata sosial yang ada telah berhasil membangun kesadaran masyarakat tentang stratifikasi sosial, yang dipandang sebagai sesuatu yang alami. Dengan kata lain, kondisi ini dimaknai sebagai sesuatu yang bersifat fitri, sehingga tidak sampai menimbulkan konflik antar kelas atau antar strata. Di balik itu semua, masyarakat menyadari bahwa semua manusia berada pada derajat yang sama di hadapan Tuhan, tetapi memiliki strata yang berbeda secara sosial. Dengan demikian sistem lapisan yang terbentuk tidak menimbulkan pertentangan dalam masyarakat, melainkan hanya memberi dampak sosial pada sikap dan tindakan masyarakat.

Lapisan atau strata sosial yang ada di Desa Kalimendong, juga tidak mengakibatkan terjadinya eksploitasi atau penindasan oleh suatu lapisan kepada lapisan lainnya. Kondisi ini tentu saja merupakan salah satu dampak ikutan dari adanya pranata sosial, di mana berdasarkan penyebarannya pranata sosial dapat dikategorikan, sebagai berikut: Pertama, general institutions, adalah pranata sosial yang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya di kenal oleh berbagai masyarakat di berbagai wilayah, misalnya pranata sosial yang berkaitan dengan agama dan hak-hak dasar manusia (hak asasi manusia). Kedua, restructed institutions, adalah pranata sosial yang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya di kenal hanya oleh masyarakat tertentu, misalnya pranata sosial yang berlaku di Desa Kalimendong yang berkaitan dengan tata interaksi sosial dan konservasi tanah.

Secara teoritik, fenomena damai yang diperlihatkan masyarakat Desa Kalimendong merupakan tahapan lanjutan setelah tahap konsekuensi. Pada tahap ini, masyarakat merespon balik sikap yang diperlihatkan Nisro, terutama yang berkaitan dengan kesiapan Nisro menerima konsekuensi, dan konsistensinya dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.Saatitulahsecaraevolutifmasyarakatmembangun mindset-nya sendiri, yang kemudian dikenali sebagai kearifan lokal, yaitu ketika masyarakat bersedia memperjuangkan kesejahteraan dalam frame konservasi tanah.

Kearifan lokal versi Desa Kalimendong, yang berisi semangat untuk meningkatkan kesejahteraan dalam frame konservasi tanah, dibangun tahap demi tahap dalam pranata sosial yang dipatuhi masyarakat. Sebagaimana diketahui, berdasarkan fungsinya pranata sosial terdiri dari: Pertama, operative institutions, adalah pranata sosial yang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat berfungsi menghimpun pola-pola atau cara-cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan masyarakat, misalnya pranata sosial yang berkaitan dengan tata cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam frame konservasi tanah; Kedua, regulative institutions, adalah pranata sosial yang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bertujuan untuk mengawasi dan menjamin keberlakuan adat setempat, misalnya pranata sosial yang berkaitan dengan pemberian sanksi atas pelanggaran adat setempat. Dalam konteks Desa Kalimendong, adanya sanksi bagi anggota masyarakat yang melanggar nilai-nilai konservasi tanah dan hutan merupakan bukti fungsi regulative institutions pada pranata social yang berlaku di desa ini.

Berbekal mindset lokal atau kearifan lokal, masyarakat mempertahankan pemahaman, bahwa semua manusia berada pada derajat yang sama. Oleh karena itu, masyarakat tidak mengembangkan dan tidak dapat menerima adanya distribusi hak-hak istimewa, kepada kelompok masyarakat yang berada di strata bagian atas. Sebaliknya, kelompok masyarakat yang berada di strata bagian atas diberi kewajiban lebih, dalam hal kontribusinya bagi ikhtiar meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan itu dikembangkan tatanan pertetanggaan yang egaliter (setara), sehingga kualitas pribadi, kekerabatan, wewenang, dan kekuasaan tidak menjadi sumber pertentangan atau konflik sosial.

Pertetanggaan egaliter yang terwujud di Desa Kalimendong merupakan sesuatu yang penting, karena: Pertama, dalam semangat egaliter, maka pranata sosial dapat menata interaksi dan kehidupan masyarakat, agar kebutuhan hidup masyarakat dapat terpenuhi secara memadai. Misalnya, pranata sosial mengatur agar masing-masing anggota masyarakat melaksanakan peran sesuai profesinya masingmasing, dengan tidak merugikan anggota masyarakat lainnya; Kedua, dalam semangat egaliter, maka pranata sosial dapat menata interaksi dan kehidupan masyarakat, agar berjalan dengan tertib, harmonis, aman, dan damai. Misalnya, pranata sosial mengatur hak dan kewajiban masing-masing pemilik tanah hutan rakyat, agar semangat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kalimendong dapat tercapai.

Kearifan lokal berbasis kesetaraan (egaliter), yang dirajut oleh masyarakat Desa Kalimendong atas dorongan Nisro, tidaklah berada di ruang hampa atau steril. Oleh karenanya kearifan lokal Desa Kalimendong berpotensi mendapat tantangan dari tradisi yang dibangun oleh masyarakat dari desa-desa lain. Walaupun tantangan ini pada kenyataannya, tidak mampu memicu terjadinya keruntuhan kearifan lokal masyarakat Desa Kalimendong. Perubahan sosial justru terjadi di desa-desa sekitar Desa Kalimendong, yang selanjutnya mengarah pada berlakunya pranata sosial yang mirip dengan yang berlaku di Desa Kalimendong. Salah satu faktor pendorong terjadinya perubahan sosial di desa-desa sekitar Desa Kalimendong, adalah adanya orientasi ke masa depan pada pranata sosial yang dipraktekkan oleh masyarakat Desa Kalimendong.

Pranata sosial yang dipraktekkan oleh masyarakat Desa Kalimendong, menunjukkan adanya fungsi orientasi ke masa depan pada pranata sosial. Sebagaimana diketahui hal ini dapat terwujud, apabila masyarakat dan para tokohnya berkenan melakukan rekayasa seperlunya, contoh: Pertama, ketika pranata sosial berfungsi sebagai pedoman sikap, tindakan, dan perilaku agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, maka konsep ini dapat diarahkan ke masa depan dengan menunjukkan kebutuhan hidup di masa depan. Kedua, ketika pranata sosial berfungsi menjaga keutuhan masyarakat dari ancaman perpecahan atau disintegrasi sosial, maka konsep ini dapat diarahkan ke masa depan dengan menunjukkan cara mencegah perpecahan di masa depan. Ketiga, ketika pranata sosial berfungsi untuk memberikan pegangan dalam mengadakan sistem pengendalian sosial (social control), maka konsep ini dapat diarahkan ke masa depan dengan menunjukkan sistem pengendalian sosial di masa depan.

Orientasi ke masa depan pada pranata sosial, dan tradisi yang dipraktekkan oleh masyarakat Desa Kalimendong, secara umum disusupkan pada adab (etika atau sopan santun) masyarakat. Caranya dengan mengembangkan sistem adab, yang memberi kesempatan pada setiap anggota masyarakat, untuk menata pemikiran, sikap, tindakan, dan perilakunya, agar sesuai dengan semangat peningkatan kesejahteraan dalam frame konservasi tanah. Dengan sistem adab ini, terbuka peluang bagi anggota masyarakat untuk mencapai kedudukan dan strata sosial yang tinggi, sepanjang yang bersangkutan berkenan bekerja keras dalam mengupayakan kesejahteraan dengan cara-cara yang etis.

Anjuran agar anggota masyarakat di Desa Kalimendong berkenan bekerja keras, telah didengung-dengungkan oleh Nisro sejak ia menjabat sebagai Kepala Desa Kalimendong. Nisro menjelaskan, bahwa keluarga adalah motivasi utama seorang petani hutan rakyat (anggota masyarakat Desa Kalimendong) dalam meningkatkan kesejahteraannya. Dengan demikian dalam konteks Desa Kalimendong, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki arti penting dan strategis. Secara sosiologis diketahui, bahwa keluarga memiliki fungsi, antara lain sebagai berikut: Pertama, fungsi reproduksi, di mana keluarga merupakan lembaga yang fungsinya mempertahankan kelangsungan hidup dan keberadaan manusia di alam semesta. Kedua, fungsi afeksi, di mana keluarga merupakan lembaga yang fungsinya menciptakan interaksi yang saling menyayangi antar anggota keluarga. Ketiga, fungsi sosialisasi, di mana keluarga merupakan lembaga yang fungsinya sebagai tempat pendidikan serta pencerahan pertama dan paling utama bagi seorang anak, agar ia dapat berperan dengan baik di masyarakat. Keempat, fungsi ekonomi, di mana keluarga merupakan lembaga yang fungsinya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya.

Oleh karena pentingnya keluarga bagi masyarakat Desa Kalimendong, maka keluarga juga menjadi sasaran pencerahan Nisro, agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam frame konservasi dapat terwujud. Secara teoritik upaya Nisro ini dikenali sebagai upaya perubahan sosial. Meskipun diakui, bahwa perubahan sosial yang diperjuangkan oleh Nisro adalah perjuangan yang berlangsung lambat (evolusioner). Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa perubahan sosial dalam masyarakat dapat dibedakan dalam perubahan cepat dan lambat, perubahan kecil dan besar, serta perubahan yang direncanakan dan yang tidak direncanakan.

Tidak ada satu perubahanpun yang tidak meninggalkan dampak pada masyarakat, yang sedang mengalami perubahan tersebut. Tetapi idealnya dampak yang dihasilkan adalah dampak yang diharapkan. Misalnya, dampak dari perubahan pranata sosial di Desa Kalimendong diharapkan berupa peningkatan kesejahteraan, dan terwujudnya tanah dan hutan yang lestari. Peluang ini terbuka, karena pranata sosial juga mampu menata sikap, tindakan, dan perilaku yang mengarah pada pencapaian kesejahteraan. Pranata sosial juga mampu menata produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa, yang diperlukan bagi kelangsungan hidup masyarakat. Situasi dan kondisi ini perlu diciptakan, agar semua lapisan masyarakat mendapatkan bagian yang semestinya. Oleh karena itu, fungsi sosio-ekonomi yang ada pada pranata sosial tidak dapat diabaikan, yaitu: Pertama, pada awalnya pranata sosial berfungsi sebagai instrumen yang mampu menciptakan dan memelihara ketertiban. Dalam konteks Desa Kalimendong, potensi ini dapat dieksploitasi melalui penciptaan situasi damai yang bebas dari konflik pertanahan; Kedua, setelah masyarakat berada pada situasi dan kondisi yang tertib, maka mereka dapat diberi tawaran konsensus yang memiliki nuansa ekonomi. Dalam konteks Desa Kalimendong, potensi ini dapat dieksploitasi melalui penciptaan tata niaga kayu albasia dan salak, yang tujuannya untuk mengendalikan harga agar tetap menguntungkan masyarakat (petani hutan rakyat); Ketiga, setelah adanya konsensus ekonomi, maka masyarakat dapat didorong untuk meningkatkan produktivitasnya agar kesejahteraanya meningkat. Dalam konteks Desa Kalimendong, potensi ini dapat dieksploitasi melalui penciptaan koperasi hutan rakyat, yang berfungsi mendukung masyarakat dalam meningkatkan produksi kayu albasia dan salak.

Fungsi ekonomi yang dimainkan oleh pranata sosial di Desa Kalimendong ternyata berhasil menjangkau pengelolaan hutan negara dan hutan rakyat. Dengan demikian diketahui, bahwa perubahan sosial yang berlangsung di Desa Kalimendong sangat menguntungkan masyarakat. Terdapat fakta tak terbantahkan, bahwa sebelum terjadinya perubahan sosial banyak angota masyarakat Desa Kalimendong yang merantau ke kota-kota besar (Jakarta, Bandung, Surabaya, dan lain-lain), karena mereka hanya memiliki kemampuan sebagai pekerja kasar atau buruh. Setelah Desa Kalimendong berubah, maka yang merantau ke kota-kota besar, adalah orang-orang yang memiliki keahlian atau keterampilan tertentu (tidak sekedar menjadi pekerja kasar atau buruh). Hal ini dikarenakan, bila seseorang hanya memiliki kemampuan sebagai pekerja kasar atau buruh, maka pekerjaan semacam itu tersedia di Desa Kalimendong

Kemampuan Desa Kalimendong menyediakan lapangan kerja, yang berupa profesi sebagai pekerja kasar atau buruh di atas tanah hutan rakyat, tidak dapat dilepaskan dari Nisro yang berperan memimpin desa. Saat memimpin, Nisro berupaya menegakkan aturan sosial yang dapat mewujudkan ketertiban masyarakat. Ia juga berupaya mendamaikan bila ada pertentangan antar anggota masyarakat. Akibatnya lambat laun Desa Kalimendong mulai berubah, termasuk perubahan sosial yang memberi dampak ekonomi. Perubahan sosial ini justru telah meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu lagi merantau ke kota-kota besar.

Fenomena perubahan sosial di Desa Kalimendong juga memperlihatkan adanya proses peningkatan kesejahteraan, meskipun proses ini membutuhkan waktu yang relatif lama, untuk mencapai hasil yang memuaskan. Secara teoritik dapatlah dikatakan, bahwa masyarakat Desa Kalimendong telah menemukan sumber-sumber kemakmuran baru di desanya. Meskipun sesungguhnya sumber-sumber kemakmuran tersebut telah ada sejak lama, namun belum sempat dimanfaatkan secara optimal. Sumber kemakmuran itu adalah adanya tanah milik masyarakat (tanah milik) yang ditanami dengan tumbuhan hutan (albasia) dan tanaman pertanian (salak). Temuan ini secara sosiologis disebut invensi (invention), terutama ketika temuan itu diakui oleh masyarakat, karenatelahberhasil meningkatkan kesejahteraan mereka dalam frame konservasi tanah.

Invensi masyarakat yang berupa sumber-sumber kemakmuran baru dapat terwujud atas pencerahan yang terus diupayakan oleh Nisro. Pranata sosial yang berlaku di masyarakat haruslah pranata yang telah tercerahkan, yaitu pranata yang mampu menyejahterakan masyarakat dalam frame konservasi tanah. Pencerahan yang diikhtiarkan oleh Nisro ini merupakan pengetahuan, yang dapat membekali masyarakatterutamadalam halsikapmentaldanketerampilan, yang terkait dengan kesejahteraan dan konservasi tanah. Dengan demikian tiap anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan secara mandiri. Dalam rangka pencerahan, Nisro memanfaatkan setiap perjumpaannya dengan anggota masyarakat.

Pertanian-hutan di tanah masyarakat yang disampaikan dan diperjuangkan Nisro, terbukti mampu menyediakan lapangan pekerjaan (sebagai pekerja kasar atau buruh). Oleh karena itu, keinginan sebagian masyarakat untuk merantau ke kota-kota besar berhasil diredam, karena mereka hanya memiliki keahlian dan keterampilan yang terbatas. Walaupun memiliki keterbatasan, mereka telah terbantu oleh adanya tanah hutan rakyat, sehingga mereka optimis menghadapi hidupnya. Mereka berkesempatan untuk memperjuangkan kepentingannya secara bersama-sama, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan dalam frame konservasi tanah.

Bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan keahlian dan keterampilan, maka keberadaan tanah hutan rakyat di Desa Kalimendong telah memberi "kepercayaan" baru bagi mereka. Saat mengelola atau berpartisipasi dalam pengelolaan tanah hutan rakyat, mereka percaya bahwa kebutuhan diri dan keluarganya akan dapat terpenuhi. Mereka juga percaya, bahwa masa depan keluarganya akan lebih baik bila mereka melakukan konservasi tanah. Kepercayaan yang memadukan kesejahteraan dengan konservasi tanah ini, merupakan kepercayaan yang diperoleh setelah mereka mendapat keyakinan yang kuat dari penjelasan Nisro.

Dalam rangka menjalankan kepercayaannya ini, masyarakat dan Nisro berupaya membawa perubahan ke arah yang memiliki orientasi, sebagai berikut: Pertama, menciptakan perubahan yang berorientasi pada upaya meninggalkan faktor-faktor atau unsur-unsur kehidupan sosial yang mesti ditinggalkan atau diubah, misalnya tradisi lokal yang boros dan tidak produktif. Kedua, menciptakan perubahan yang berorientasi pada suatu bentuk atau unsur baru, misalnya tradisi yang terkait dengan upaya konservasi tanah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, menciptakan perubahan yang berorientasi pada bentuk, unsur, atau nilai yang telah ada pada masa lalu, tetapi masih mampu mendukung tujuan kesejahteraan di masa kini, misalnya tradisi yang terkait dengan semangat kebersamaan dan solidaritas sosial.

Orientasi perubahan sosial yang dicanangkan oleh Nisro dan masyarakat Desa Kalimendong, sesungguhnya lebih layak disebut sebagai "seni" rekayasa sosial. Sebutan ini layak disandangkan, karena berbagai perubahan yang diperjuangkan memiliki keindahan dalam konteks sosioekonomi dan sosio-ekologi. Bukankah hal terindah bagi anggota masyarakat, adalah: Pertama, ketika mereka berhasil memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Kedua, ketika mereka berhasil melestarikan fungsi tanah dan hutan. Ketiga, ketika mereka berhasil memadukan upaya melestarikan fungsi tanah dan hutan dengan upaya memenuhi kebutuhan diri dan keluarga.

Pada tahun zoio, orientasi kesejahteraan dalam frame konservasi tanah, telah mendorong Nisro untuk memerintahkan perangkat desa melakukan inventarisasi jumlah pohon tanaman keras (tanaman hutan) dan tanaman yang ada di sela-sela tanaman keras yang dimiliki masyarakat, yang ditanam di atas tanah milik masyarakat. Inventarisasi ini menghabiskan dana sebesar Rp. 14 juta, sehingga pada awalnya ada beberapa anggota masyarakat Desa Kalimendong yang menentang, karena dana yang digunakan adalah dana desa. Setelah merespon kritik atas kebijakannya, Nisro melanjutkan pelaksanaan inventarisasi jumlah pohon tanaman keras dan tanaman yang ada di sela-sela tanaman keras yang dimiliki masyarakat, yang ditanam di atas tanah milik masyarakat.

Inventarisasi jumlah pohon merupakan kegiatan yang menurut Nisro penting, yang juga telah memberi pelajaran baginya untuk memperhatikan berbagai aspek ketika menetapkan suatu kebijakan. Sebagai Kepala Desa Kalimendong, Nisro berwenang menetapkan kebijakan yang diyakininya bermanfaat bagi masyarakat. Tetapi keyakinan ini tetap harus mempertimbangkan potensi penolakan yang ada di masyarakat, agar tidak terlalu besar hambatan yang dapat menghalangi kebijakan Nisro. Keyakinan bahwa inventarisasi jumlah pohon merupakan kegiatan penting, yang menjadi dasar bagi pengaturan dan pengelolaan tanah hutan rakyat, merupakan sesuatu yang logis dan rasional. Tetapi Nisro tetap harus memperhitungkan biayanya seminim mungkin, agar resistensidarisebagian masyarakat tidak sampai meruntuhkan kebijakannya.

Olehkarenaitu, keteguhanhatiNisrountukmelaksanakan inventarisasi jumlah pohon, tetap menunjukkan kuatnya perhatian Nisro terhadap resistensi sebagian masyarakat. Hanya saja Nisro tetap harus melaksanakan keyakinan dan kebijakannya, karena semata-mata berpegang pada orientasi perubahan di masa depan. Sebagaimana diketahui ada empat faktor, yang mendukung kuatnya orientasi perubahan yang telah ditetapkan di Desa Kalimendong, antara lain: Pertama, adanya sikap masyarakat yang menghargai ikhtiar kepala desa dan tokoh masyarakat, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam frame konservasi tanah. Kedua, adanya kemampuan masyarakat untuk mentolerir kendala atau hambatan yang dihadapi oleh kepala desa dan tokoh masyarakat, saat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam frame konservasi tanah. Ketiga, adanya pengokohan atau penguatan kebiasaan dan sikap mentalyangsesuaidengan semangat peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam frame konservasi tanah. Keempat, adanya upaya pemanfaatan segenap fasilitas dan potensi desa, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam frame konservasi tanah.

Berdasarkan inventarisasi jumlah pohon tanaman keras dan tanaman yang ada di sela-sela tanaman keras yang dimiliki masyarakat, maka Nisro mengetahui kondisi tanah hutan rakyat yang dikelola oleh masing-masing keluarga di Desa Kalimendong. Data ini bila dikaji dengan lebih cermat, juga akan menggambarkan struktur sosial yang ada di Desa Kalimendong, yang terbentuk berdasarkan penguasaan dan pemilikan tanah hutan rakyat. Struktur sosial memperlihatkan fakta, bahwa pada akhirnya interaksi antar anggota masyarakat dibangun dalam posisi masing-masing. Selanjutnya struktur sosial membuka peluang pada masing-masing anggota masyarakat, untuk memainkan peran berdasarkan statusnya. Peran yang dimainkan memberi kesempatan bagi dikonstruksinya relasi sosial yang hirarkhis, dan adanya pembagian kerja dalam masyarakat Desa Kalimendong. Wujudnya antara lain berupa adanya anggota masyarakat yang berperan sebagai penyandang dana, untuk beberapa kegiatan bisnis atau usaha pertanian yang terkait dengan tanah hutan rakyat.

Sementara itu, ada pula anggota masyarakat yang berperan sebagai penyedia jasa tenaga kerja, untuk beberapa kegiatan yang terkait langsung dengan pengelolaan tanah hutan rakyat. Fakta ini menunjukkan, bahwa dominasi sektor pertanian-hutan tidaklah menutup peluang masyarakat untuk berusaha di sektor lain. Dominasi sektor pertanian-hutan tetap memberi kesempatan pada sebagian masyarakat, untuk menekuni livelihood off-farm, dan livelihood non-farm. Tetapi situasi dan kondisi Desa Kalimendong yang bertopografi terjal, tetap menuntut loyalitas penuh sebagian besar masyarakat untuk menekuni livelihood on-farm,

Ketika masyarakat menekuni livelihood on-farm, livelihood off-farm, dan livelihood non-farm, sesungguhnya secara perlahan-lahan masyarakat memasuki proses yang disebut "modernisasi". Proses ini meliputi serangkaian upaya untuk menuju atau menciptakan nilai-nilai (fisik, material dan sosial) yang bersifat atau berkualifikasi universal, rasional, dan fungsional. Dalam konteks Desa Kalimendong nilai-nilai yang dituju atau diciptakan adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan kesejahteraan dan konservasi tanah. Berbeda dengan modernisasi pada umumnya, modernisasi di Desa Kalimendong tidaklah dipertentangkan dengan nilainilai tradisional, sepanjang nilai-nilai tradisional tersebut tidak menghalangi kesejahteraan dan konservasi tanah.

Secara teoritik sesungguhnya ada perbedaan antara nilai-nilai modern dengan nilai-nilai tradisional, meskipun secara faktual perbedaan ini tidak dipertentangkan di Desa Kalimendong. Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa nilai-nilai modern merupakan nilai-nilai yang memiliki keberlakuan yang lebih luas atau universal, dalam aspek ruang, waktu, dan kelompok sosial. Sementara itu, nilai-nilai tradisional merupakan nilai-nilai yang memiliki keberlakuan yang relatif terbatas, dalam aspek ruang, waktu, dan kelompok sosial.

Oleh karena itu, strukturisasi sosial yang ada di Desa Kalimendong merupakan sesuatu yang penting, agar masyarakat Desa Kalimendong mudah dikenali secara sosioekonomi. Berdasarkan struktur sosial dan inventarisasi jumlah pohon tanaman keras dan tanaman yang ada di sela-sela tanaman keras yang dimiliki masyarakat, maka pemberian kredit dapat tepat sasaran. Hal ini terbukti, ketika Nisro berhasil memasukkan KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang dinikmati oleh masyarakat, dengan total kredit dari Bank "BRI" sebesar Rp. 335 juta.

Kesungguhan Nisro menyejahterakan masyarakat dalam frame konservasi tanah juga telah mendorong Nisro, untuk memerintahkan para kepala urusan agar membuat program kerja selama satu tahun. Selanjutnya Nisro memerintahkan para kepala urusan untuk melaksanakan program itu dengan sebaik-baiknya. Selain itu, Nisro juga secara rutin melakukan rapat bulanan, untuk mengendalikan kinerja pemerintah desa yang dipimpinnya. Segenap ikhtiar Nisro ini dilakukannya dengan memperhatikan tradisi yang dapat mendukung modernisasi, dengan cara sebagai berikut: Pertama, menghapus secara perlahan tradisi yang dapat menghambat modernisasi. Kedua, mengembangkan secara bertahap tradisi yang sesuai dengan semangat modernisasi. Ketiga, menciptakan tradisi baru, yang sesungguhnya merupakan proses internalisasi nilai-nilai modern.

Dalam kaitannya dengan modernisasi, masyarakat Desa Kalimendong secara perlahan-lahan bergerak memasuki kualifikasi masyarakat yang cenderung modern, yang bercirikan bebas dari kepercayaan terhadap mithos dan takhyul. Kecenderungan ini mengarah pada serangkaian perubahan yang terjadi, yang meliputi beberapa aspek kehidupan masyarakat. Aspek yang paling nampak berubah (berkembang semakin kuat) di masyarakat Desa Kalimendong, adalah aspek sosio-ekonomi dan aspek sosioekologi. Keberadaan kedua aspek ini dimaksudkan untuk "mengeluarkan" masyarakat dari kemiskinan. Walaupun sebagai dampak ikutannya adalah munculnya kedudukan sosio-ekonomi yang beraneka-ragam, dengan kondisi sosioekologi yang terkelola dengan baik.

Kedudukan sosio-ekonomi yang beraneka-ragam menunjukkan adanya diferensiasi sosial. Hal ini boleh saja, sepanjang tidak ada anggota masyarakat yang "tenggelam" dalam kemiskinan. Keberadaan diferensiasi sosial justru disyukuri sebagai instrumen yang menciptakan peran yang berbeda pada masing-masing anggota masyarakat. Dengan kata lain ketidak-setaraan sosial atau "social inequality" bukanlah sesuatu yang buruk bagi masyarakat Desa Kalimendong, sepanjang ketidak-setaraan ini mampu dikelola dengan baik. Sebaliknya ketidak-setaraan dan diferensiasi sosial, justru bersifat fungsional bagi masyarakat, karena mampu menciptakan peran yang beraneka ragam. Seluruh peran yang "dimainkan" akhirnya bermuara pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam frame konservasi tanah.

Peran yang dimainkan oleh seluruh anggota masyarakat Desa Kalimendong dapat dijalankan, saat mereka memiliki kesadaran terhadap tuntutan bagi perlunya tatanan kehidupan yang sejahtera, dalam frame konservasi tanah. Saat itu, masyarakat tidak boleh gagap ketika merespon kebutuhan industri kayu albasia, dan kebutuhan buah salak wilayah lain. Agar anggota masyarakat tidak gagap, maka dibutuhkan: Pertama, adanya sikap mental yang senantiasa berorientasi ke masa depan, dan dengan cermat mencoba merencanakan masa depan. Kedua, adanya sikap mental yang senantiasa berhasrat mengeksploitasi sumber daya alam (tanah dan hutan), dalam frame konservasi tanah. Ketiga, adanya sikap mental achievement-oriented, yaitu sikap mental yang siap menilai tinggi suatu prestasi, dan tidak terjebak pada penilaian yang berlebihan terhadap status sosial seseorang. Keempat, adanya sikap mental yang bersedia menghargai orang lain atau pihak lain yang telah berupaya membantu masyarakat, walaupun upaya tersebut belum memberikan hasil yang diharapkan.

G. Sugito (Tahun 2013 - 2019)

Sebagai pengganti Nisro, Sugito berupaya menjaga momentum konservasi dan kesejahteraan yang ada di Desa

Kalimendong. Untuk itu berbagai upaya penguatan dan dukungan atas keberadaan hutan rakyat terus menerus dilakukannya, termasuk dukungan terhadap LMDH Rimba Mulya, APHR, Koperasi Hutan Rakyat Lestari, kebun bibit sengon, dan lain-lain. Sebagai kepala desa di Era Reformasi, Sugito berpikir, bersikap, bertindak, dan berperilaku hati-hati, agar tidak timbul fitnah yang akan menghalangi kinerjanya.

Ada beberapa ukuran yang perlu mendapat perhatian kepala desa, ketika ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam frame konservasi tanah. Ukuran-ukuran tersebut, antara lain: Pertama, ukuran kekayaan, untuk menentukan posisi anggota masyarakat dalam struktur sosial, misal adanya kendaraan roda dua (motor), mobil, rumah, tanah, dan sebagainya. Ukuran ini dapat dimanfaatkan oleh kepala desa, untuk menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan aksesibilitas anggota masyarakat terhadap sumberdaya; Kedua, ukuran kekuasaan, untuk menentukan posisi anggota masyarakat dalam struktur sosial, misal adanya kewenangan dalam melakukan sesuatu yang berdampak pada masyarakat. Ukuran ini dapat dimanfaatkan oleh kepala desa, untuk menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan upaya pelibatan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan desa; Ketiga, ukuran kehormatan, untuk menentukan posisi anggota masyarakat dalam struktur sosial, misal adanya rasa segan masyarakat kepada yang bersangkutan atas pemikiran, ide, dan jasa-jasanya. Ukuran ini dapat dimanfaatkan oleh kepala desa, untuk menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan untuk memperoleh masukan dari anggota masyarakat atas kegiatan desa; Keempat, ukuran keilmuan, untuk menentukan posisi anggota masyarakat dalam struktur sosial, misal adanya ilmu yang dimiliki seseorang baik yang diperoleh secara formal, informal, dan non-formal, maupun yang diperoleh secara otodidak. Ukuran ini dapat dimanfaatkan oleh kepala desa, untuk menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan untuk melibatkan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan desa berdasarkan keilmuan yang dimiliki.

BAB IV KESADARAN MASYARAKAT

A. Sadar Kesejahteraan

Masyarakat Desa Kalimendongmemilikitanamanandalan berupa albasia, dan salak. Pada tahun i98o, saat masyarakat Desa Kalimendong mendapat bantuan berupa bibit albasia, sebagian besar anggota masyarakat Desa Kalimendong menolak karena hasilnya tidak dapat cepat dijual. Masyarakat lebih senang menanam ketela yang dapat segera diambil manfaatnya dan mudah dijual. Saat itu belum ada perusahaan pengolah kayu yang dapat menjamin pemasaran kayu albasia sehingga wajar jika masyarakat khawatir. Selain itu, masyarakat juga belum terorganisasi, sehingga belum memiliki ikhtiar yang tepat untuk memasarkan albasia.

Kondisi masyarakat yang belum terorganisasi menunjukkan bahwa masyarakat belum peka terhadap adanya berbedaan manusia dari sisi nurture dan sisi culture. Perbedaan semacam ini merupakan sesuatu yang fitri, yang sepanjang dikelola dengan baik akan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan kata lain dibutuhkan kepekaan masyarakat dalam mengelola: Pertama, sisi nurture atau sisi lahir (by given) yang memiliki ciri-ciri bawaan berbeda, seperti bentuk tubuh secara fisik, yang akan berdampak pada kemampuannya bekerja. Kedua, sisi culture, di mana manusia hidup dan dibesarkan dalam pengaruh sosio-ekonomi dan sosio-ekologi. Perbedaan yang nampak jelas terlihat di Desa Kalimendong adalah adanya stratifikasi sosial, yang pada masa itu tidak berbasis tanah, karena tanah belum mampu digunakan dan dimanfaatkan secara optimal. Pada masa itu stratifikasi sosial lebih ditentukan oleh cultural-set masingmasing keluarga yang ada di masyarakat, yang wujudnya berupa etos kerja yang akhirnya terkait dengan penghasilan (pendapatan). Selain itu faktor kesempatan juga turut mempengaruhi posisi seseorang atau anggota masyarakat (kepala keluarga) dalam stratifikasi sosial. Sebagaimana diketahui kesempatan mengacu pada pembagian tugas, yang pada akhirnya juga akan terkait dengan penghasilan yang diperoleh.

Stratifikasi sosial yang terbentuk di Desa Kalimendong pada masa itu juga ditentukan oleh adanya kelangkaan komoditas dan jasa, yang kemudian berkaitan dengan penghasilan. Berdasarkan penghasilan yang diperolehnya, maka anggota masyarakat menempatkan dirinya dalam stratifikasisosial.Meskipundemikiantidakterjadipermusuhan antar strata di desa ini, karena pada umumnya masingmasing anggota masyarakat mampu melihat diri sendiri (the self) dalam peran anggota masyarakat lainnya (the others).

Perbedaan-perbedaan yang ada ditempatkan dan diposisikan sebagai sesuatu yang penting, yang memberi kesempatan pada masing-masing pihak untuk berkontribusi secara berbeda. Ketika masing-masing anggota masyarakat telah berupaya memberi kontribusi, ternyata areal Desa Kalimendong yang telah ditanami ketela pohon, jagung, cengkeh, dan kopi belum memberi hasil yang baik. Oleh karena itu, masyarakat sepakat untuk menanam salak pondoh dan pohon albasia, untuk meningkatkan kesejahteraan. Penanaman albasia dilakukan setelah salak berumur 4 tahun, dengan jarak 5 m x 4 m. Albasia mulai ditanam oleh masyarakat, setelah mereka berhasil memperbanyak albasia melalui pencangkokan. Selain itu, masyarakat baru bersedia menanam albasia setelah salak berumur 4 tahun dan dapat dipanen, sehingga mereka memiliki pendapatan saat menunggu albasia besar

Meskipun Kepala Desa Kalimendong telah mendorong dilakukannya penanaman albasia, untuk menghutankan tanah milik masyarakat sebagai bentuk konservasi tanah, penanaman albasiatidakdapatdilakukansecaraserentak. Kondisiinimuncul sebab masing-masing anggota masyarakat memiliki pemikiran, sikap, tindakan, dan perilakunya sendiri-sendiri, yang satu sama lain berbeda. Meskipun pencerahan telah diberikan oleh kepala desa, tetapi masing-masing anggota masyarakat meresponnya secara berbeda. Ada anggota masyarakat yang langsung menanam albasia, agar tanahnya terhindar dari bencana longsor. Tetapi ada juga anggota masyarakat yang tidak segera menanam albasia, meskipun ia tahu bahwa hal itu penting, agar tanahnya terhindar dari bencana longsor.

Namun demikian, pada akhirnya penanaman albasia dan salak membuka kondisi sosio-ekonomi baru bagi masyarakat Desa Kalimendong, karena luas penguasaan dan pemilikan tanah menjadi penentu tingkat kesejahteraan. Saat itulah masyarakat mulai mengelola tanah hutan rakyat, di mana albasia dan salak yang dimiliki menentukan tingkat kesejahteraan. Secara sosiologis kondisi ini membuka kesempatan bagi terjadinya perpindahan anggota masyarakat dari lapisan sosial yang bawah menuju lapisan yang lebih atas. Kondisi ini sekaligus menunjukkan, bahwa sistem pelapisan sosial yang ada di Desa Kalimendong bersifat terbuka (open social stratification), yang memberi kesempatan pada anggota masyarakat untuk berpindah dari satu lapisan ke lapisan yang lain. Sebaliknya sistem pelapisan sosial tertutup (close social stratification) tidak berlaku di desa ini, karena sistem pelapisan sosial ini tidak memberi kesempatan pada anggota masyarakat untuk berpindah dari satu lapisan ke lapisan yang lain, atau tidak ada kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Sistem pelapisan sosial terbuka yang berlaku di Desa Kalimendong merupakan solusi, agar masyarakat terhindar dari konflik, sebab perpindahan anggota masyarakat dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain dipandang sebagai sesuatu yang biasa. Dengan kata lain masyarakat mengakui, bahwa pelapisan sosial merupakan sesuatu yang alami atau fitri. Ketika masing-masing anggota masyarakat yang berada pada suatu lapisan tertentu, memiliki keterkaitan dengan anggota masyarakat lainnya yang berada pada lapisan yang lain, maka masyarakat masyarakat menyadari tentang pentingnya kebersamaan. Berbekal kesadaran masyarakat terhadap kebersamaan inilah, maka terbuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Untukmendukungpeningkatankesejahteraan, masyarakat membutuhkan pemasaran yang baik bagi kayu albasia yang mereka produksi. Oleh karena itu, peran APHR (Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat) menjadi sesuatu yang penting terutama dalam memasarkan kayu albasia yang diproduksi oleh masyarakat Desa Kalimendong. Salah satu upaya APHR untuk membuka pasar bagi kayu albasia Desa Kalimendong adalah dengan mengupayakan SVLK (Sertifikat Verifikasi dan Legalitas Kayu). Sebagaimana diketahui dengan dimilikinya SVLK, maka kayu albasia Desa Kalimendong dapat diperjualbelikan secara bebas, karena telah sah secara hukum (terjamin legalitasnya) dan telah terbukti tidak merusak lingkungan (eco-labeling).

Dinamika sosial yang ada di desa ini akhirnya memperlihatkan kontestasi antar anggota masyarakat dalam hal kesejahteraan. Selain luas pemilikan tanah, ternyata kinerja juga menjadi penentu tingkat kesejahteraan anggota masyarakat. Bagi anggota masyarakat yang memiliki luas pemilikan tanah yang relatif sama, maka mereka yang berkinerja tinggilah yang akan lebih tinggi kesejahteraannya. Dengan demikian kinerja menjadi penentu keberhasilan anggota masyarakatdalam meningkatkan kesejahteraan dalam frame konservasi tanah. Kinerja juga menjadi instrumen yang memudahkan pemahaman, ketika ada anggota masyarakat yang ternyata lebih sejahtera dibandingkan dengan anggota masyarakat lainnya.

Setelah kinerja menjadi pendorong bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya, maka perolehan SVLK bagi kayu albasia Desa Kalimendong telah membuka kesempatan bagi pasar yang lebih luas. Untuk itu APHR berupaya bermitra dengan perusahaan pengolah kayu yang juga bersertifikat Kementerian Kehutanan. Pilihan kemudian dijatuhkan pada PT. Albasia Bumi Pala di Wonosobo, karena perusahaan ini telah memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan. SVLK memberi konsekuensi berupa pemasaran yang luas atas kayu olahan perusahaan ini, karena telah dipandang sebagai produk yang legal dan tidak merusak lingkungan. Selain itu, dalam interaksinya dengan masyarakat Desa Kalimendong, perusahaan ini bersedia membeli kayu albasia Desa Kalimendong dengan harga yang layak. Oleh karenanya, kemitraan ini menguntungkan masyarakat Desa Kalimendong, yang memiliki banyak pohon albasia yang ditanam di 1.57o bidang tanah hutan rakyat.

Kemitraan antara APHR dengan PT. Albasia Bumi Pala dipandang menguntungkan masyarakat, karena PT. Albasia Bumi Pala bersedia membeli kayu albasia Desa Kalimendong dengan harga yang layak. Fakta ini mengungkapkan tiga hal, sebagai berikut: Pertama, adanya hubungan kepentingan APHR, PT. Albasia Bumi Pala, dan masyarakat Desa Kalimendong dalam jalinan keuntungan bersama. Kedua, terjadinya perubahan di Desa Kalimendong, terutama yang berkaitan dengan prospek pemasaran yang luas atas kayu albasia yang diproduksi oleh masyarakat Desa Kalimendong. Ketiga, adanya pihak-pihak utama yang terkait dengan produksi dan pemasaran kayu albasia di Desa Kalimendong.

Sebagaimana diketahui, pemasaran yang baik bagi kayu albasia Desa Kalimendong membuka kesempatan bagisegenap anggota masyarakat Desa Kalimendong, untuk meningkatkan kesejahteraannya. Kesempatan semakin terbuka, ketika salak yang ditanam di sela-sela pohon albasia juga memiliki pasar yang baik, sehingga kesejahteraanpun semakin terjangkau. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya perpindahan anggota masyarakat dari lapisan sosial bagian bawah ke lapisan yang lebih atas, dengan berbasis penguasaan dan pemilikan tanah hutan rakyat. Mobilitas sosial ini dikemas dan berada dalam koridor kearifan lokal, sehingga mampu terhindar dari terjadinya konflik sosial. Oleh karenanya, masyarakat Desa Kalimendong tetap mampu memperlihatkan situasi dan kondisi yang harmonis, meskipun terjadi mobilitas sosial di masyarakat.

Ketika mobilitas sosial di Desa Kalimendong berhasil berjalan damai, atau tidak menimbulkan konflik, maka fakta ini menunjukkan kedewasaan masyarakat Desa Kalimendong. Sesungguhnya secara sosiologis diketahui, bahwa setiap anggota masyarakat berpotensi menonjolkan egonya sehingga berpotensi menimbulkan konflik, ketika masing-masing anggota masyarakat memaksakan egonya. Ketiadaan konflik dalam mobilitas sosial di Desa Kalimendong menarik, karena hal ini berarti anggota masyarakat berhasil mengendalikan diri dan mengendalikan egonya. Selanjutnya aspek kedewasaan masyarakat ini menjadi "bahan baku" utama bagi upaya membangun harmoni sosial di Desa Kalimendong, meskipun membangun harmoni dalam kondisi sosio-ekologi seperti di Desa Kalimendong bukanlah pekerjaan ringan.

Secara sosiologis juga diketahui, bahwa harmoni sosial terwujud ketika mobilitas sosial tidak diikuti dengan gegar sosial. Hal ini dikarenakan adanya kematangan dan kedewasaan masyarakat, dalam mengendalikan dinamika kehidupannya. Oleh karena itu dalam konteks Desa Kalimendong, kehadiran dan keberadaan albasia perlu diupayakan agar tidak menimbulkan gegar sosial. Upaya ini penting, sehingga tidak ada anggota masyarakat yang terjatuh ke lapisan sosial yang menyengsarakan, karena kesalahan bersikap, bertindak, dan berperilaku. Selain itu, juga perlu diupayakan memberi jaminan pasokan bibit albasia, agar keberadaan albasia dapat terus berlanjut di desa ini.

Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa pembibitan albasia memerlukan penyiapan tanah sebagai media tumbuh tanaman dan sekaligus tempat pembibitan. Setelah tanah disiapkan, maka bibit albasia dapat dibesarkan hingga tingginya mencapai 6o – 8o cm dengan usia 2 tahun. Setelah bibit berusia 2 tahun, lalu dilakukan pencangkokan, dengan dililitkan rumput sebagai pengganti plastik, dan sekaligus sebagai pupuk. Agar pencangkokan berjalan baik masyarakat perlu mengupas kulit batang albasia, yang kemudian ditutup dengan rumput. Penggunaan rumput dalam pencangkokan dimaksudkan agar dapat menekan biaya produksi (tidak perlu beli plastik), dan sekaligus untuk menghindari tanah dari pencemaran sampah plastik yang sulit diurai oleh bakteri tanah. Setelah cangkokan berumur 4o hari maka bibit siap dipindahkan.

Bagi masyarakat Desa Kalimendong, bibit albasia merupakan kebutuhan yang mendasar, ketika mereka ingin melestarikan keberadaan hutan di atas tanah miliknya. Kebutuhan dasar ini tidak hanya melibatkan proses pertanian (pembibitan albasia), melainkan juga melibatkan proses sosial (interaksi sosial dalam konteks bibit albasia). Keterpaduan proses pertanian dengan proses sosial berkontribusi bagi upaya menjamin keberadaan hutan rakyat, yang juga merupakan bagian dari upaya konservasi tanah. Segenap upaya ini memiliki "muara" berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam frame konservasi tanah. Kesinambungan bibit albasia merupakan upaya optimal yang dapat dilakukan masyarakat, agar tidak ada anggota masyarakat yang terjatuh ke lapisan sosial yang menyengsarakan. Bersama-sama dengan kemampuan memproduksi dan memasarkan albasia dan salak, maka masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraannya. Tentu saja peran APHR tidak dapat dilepaskan dalam konteks ini, karena APHR-lah yang mengelola pemasaran dan mengarahkan produksi. Ketika pembibitan, produksi, dan pemasaran dapat dikelola dengan baik, maka level sosioekonomi masyarakat dapat berada pada kedudukan yang relatif tinggi.

Pengadaan bibit albasia menunjukkan adanya komitmen masyarakat dalam mempertahankan hutan rakyat di Desa Kalimendong, serta adanya proses sosial yang mengarah pada kesadaran konservasi tanah. Ketika masyarakat memiliki kesadaran konservasi tanah dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan, maka hal ini menunjukkan perkembangan yang baik dalam masyarakat. Secara fitri (asasi) diketahui, bahwa pada akhirnya masyarakat terikat untuk memperhatikan aspek sosio-ekologi, ketika mereka bersungguh-sungguh memperjuangkan aspek sosio-ekonomi. Kondisi ini menjadikan masyarakat Desa Kalimendong memiliki kedudukan atau status sosial yang khas di antara masyarakat desa-desa lainnya di Kabupaten Wonosobo. Kekhasan terutama terlihat dari pola interaksi yang dilakukan dan prestise yang dimiliki masyarakat Desa Kalimendong. Kedudukan masyarakat Desa Kalimendong di antara masyarakat desa lainnya tidaklah bersifat ascribed status, melainkan lebih bersifat achieved-status. Ascribed status, adalah kedudukan masyarakat Desa Kalimendong di antara masyarakat desa-desa lainnya, tanpa memperhatikan kemampuan masyarakat Desa Kalimendong. Sementara itu, achieved status, adalah kedudukan masyarakat Desa Kalimendong di antara masyarakat desa-desa lainnya, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat Desa Kalimendong. Achieved status masyarakat Desa Kalimendong juga dapat disebut assigned status, yaitu kedudukan sosialyang diberikan oleh masyarakat desa-desa lainnya kepada masyarakat Desa Kalimendong atas kemampuan yang dimiliki masyarakat Desa Kalimendong.

memperlihatkan dua hal penting, yaitu: Pertama, masyarakat mengalami perkembangan yang menuju keserasian aspek sosio-ekonomi dan aspek sosio-ekologi. Perkembangan ini menarik perhatian masyarakat di desa-desa sekitar yang berada dalam radius sosial masyarakat Desa Kalimendong, sehingga mempengaruhi mereka dalam berpikir, bersikap, bertindak, dan berperilaku. Pengaruh terlihat nyata, ketika masyarakat di desa-desa sekitar Desa Kalimendong bergabung dengan masyarakat Desa Kalimendong membentuk APHR (Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat); Kedua, masyarakat mengalami perkembangan peran, ketika berupaya membina dan melindungi anggota masyarakat yang mengelola tanah hutan rakyat. Kondisi sosio-ekologi Desa Kalimendong yang menantang (bertopografi terjal) seringkali mematahkan semangat anggota masyarakat, sehingga anggota masyarakat yang bersangkutan membutuhkan pembinaan dan perlindungan dari masyarakat (melalui tokoh masyarakat).

Kemampuan masyarakat Desa Kalimendong mengelola tanah hutan rakyat, yang menjadikan kedudukan sosialnya beradapada posisi khasdiantara masyarakatdesa-desalainnya, merupakan keunggulan masyarakat Desa Kalimendong. Keunggulan ini meliputi juga hal-hal yang berkaitan dengan albasia, yang membutuhkan waktu beberapa tahun bagi anggota masyarakat yang akan menanamnya, yang urutannya sebagai berikut: Pertama, pada tahun pertama dibutuhkan bibit, pembuatan lobang, pupuk kandang, pestisida, peralatan (cangkul, pembuat lobang, dan bambu ajir), dan pemeliharaan, yang kalau dirupiahkan nilainya sebesar Rp. i2.65o.ooo,per hektar; Kedua, pada tahun kedua dibutuhkan pupuk urea, dan pemeliharaan, yang kalau dirupiahkan sebesar Rp. 95o.ooo,- per hektar; Ketiga, pada tahun ketiga hingga tahun kedelapan dibutuhkan pupuk organik, dan pemeliharaan, yang kalau dirupiahkan nilai pada tiap tahunnya, sebesar Rp. 3.ooo.ooo,- per hektar. Total biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk albasia yang ditanamnya adalah sebesar Rp. 31.6oo.ooo,- per hektar, di mana untuk satu hektar tanah biasanya ditanami 5oo pohon.

Biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat ketika menanam albasia di atas tanah miliknya (yang kemudian disebut "hutan rakyat"), merupakan investasi jangka panjang versi masyarakat (yang kemudian disebut"petani-hutan"). Fenomena kesadaran masyarakat menanam albasia menunjukkan munculnya sikap masyarakat yang sadar kesejahteraan dalam frame konservasi tanah. Kesadaran ini merupakan proses sosial yang sedang berlangsung di masyarakat, yang secara sosiologis disebut "epi" atau "upon" (sesuatu yang sedang berlangsung). Sementara itu diketahui, bahwa kesadaran ini hadir melalui proses kemunculan, yang secara sosiologis disebut "genetic" atau "emergence" (sesuatu yang muncul). Oleh karena itu, proses muncul dan berlangsungnya kesadaran kesejahteraan dan kesadaran konservasi tanah di masyarakat, secara sosiologis disebut "epi-genetic" atau "upon-emergence". Epigenetic masyarakat Desa Kalimendong ditandai dengan ikhtiar, untuk menanam albasia (5oo pohon per hektar) dengan biaya Rp. 31.6oo.ooo,- per hektar. Hal ini merupakan "kewajiban" anggota masyarakat, yang ingin mendapat hak (kesempatan)

berupa pendapatan atas penjualan albasia pada tahun kedelapan. Ketika seorang anggota masyarakat melaksanakan hak dan kewajibannnya sesuai dengan kedudukan sosialnya, maka sesunguhnya ia telah menjalankan role atau peranannya. Dengan kata lain kondisi masyarakat Desa Kalimendong yang relatif sejahtera, tidak dapat dilepaskan dari peran yang dimainkan anggota masyarakat yang mengelola tanah hutan rakyat.

Peran anggota masyarakat dalam menjalankan kewajiban investasinya berada pada tataran kritis, bila "pandangan" diarahkan pada nilai investasi yang relatif besar untuk ukuran masyarakat desa, yaitu Rp. 31.6oo.ooo,- per hektar. Oleh karena itu, pandangan harus dilakukan secara parsial per tahapan, sebagai berikut: Pertama, investasi tahun pertama, sebesar Rp. i2.65o.ooo,- per hektar. Kedua, investasi tahun kedua, sebesar Rp. 95o.ooo,- per hektar. Ketiga, investasi pada tahun ketiga hingga tahun kedelapan, pada tiap tahunnya, sebesar Rp. 3.ooo.ooo,- per hektar. Masyarakat desa bersedia melakukan investasi, ketika nilai parsialnya tidak terlalu besar. Dengan demikian pandangan secara parsial atas investasi merupakan "terapipsiko-sosial"yangdiperlukan, untukmengurangibeban psikologis masyarakat. Sebagaimana diketahui peran yang dimainkan anggota masyarakat dalam mengelola tanah hutan rakyat bukanlah tanpa resiko, karena pada umumnya dari 5oo pohon albasia yang ditanam, biasanya hanya 4oo pohon yang berhasil bertahan hidup. Pohon-pohon ini setelah berumur 8 tahun, ketika dijual menghasilkan uang sebesar Rp. 14o juta, sehingga diperoleh keuntungan sebesar Rp. io8.4oo.ooo,-.

Sementara itu, bila analisis dilakukan terhadap satu pohon albasia yang ditanam selama 8 tahun membutuhkan biaya Rp. 68.ooo,-, sedangkan harga jual pohon tersebut sebesar Rp, 35o.ooo,-. Oleh karena itu, dapatlah difahami antusiasme masyarakat Desa Kalimendong untuk menanam pohon albasia. Hal ini antara lain dikarenakan adanya keuntungan yang relatif tinggi, selain karena urgensinya sebagai bagian dari upaya melakukan konservasi.

Keuntungan yang diperoleh, dan manfaat konservasi atas penanaman albasia di tanah hutan rakyat, merupakan pendorong munculnya antusiasme masyarakat. Sementara itu diketahui, bahwa antusiasme muncul karena adanya epigenetic masyarakat, yang berupa kemunculan dan berlangsungnya sadar kesejahteraan dan sadar konservasi tanah. Dengan kata lain, ada keterkaitan antara antusiasme dengan epigenetic masyarakat, yang dinamikanya berada ada dalam koridor epigenetic principle. Secara sosiologis diketahui, bahwa epigenetic principle berguna untuk menggambarkan "area" kritis dalam perkembangan kesadaran masyarakat, sehingga tokoh masyarakat yang akan melakukan rekayasa sosial dapat mewaspadai area kritis tersebut. Sebagai contoh, dalam konteks Desa Kalimendong, maka area kritis terletak pada "persimpangan" antara kesadaran kesejahteraan dengan kesadaran konservasi tanah.

Keberhasilan para tokoh masyarakat Desa Kalimendong dalam mewaspadai area kritis, akhirnya berhasil mendorong pengelolaan tanah hutan rakyat oleh masyarakat. Pengelolaan ini tidak hanya memberi keuntungan ekonomi sebagaimana yang telah diuraikan, melainkan juga memberikan keuntungan sosial, sebagai berikut: Pertama, keuntungan obyektif, yang menggunakan ukuran-ukuran kuantitatif statistikal, seperti: tingkat pendidikan, dan besarnya penghasilan. Berdasarkan keuntungan ekonomi yang diperolehnya, maka masyarakat Desa Kalimendong mampu menyekolahkan anak-anaknya untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi, agar suatu saat mampu mendapat penghasilan yang lebih besar; Kedua, keuntungan subyektif, yang menggunakan kategori sosial, sepertikeberadaananggotamasyarakatyang bersangkutan pada lapisan atau strata sosial tertentu. Kedudukan sosial ini memberi kesempatan bagi anggota masyarakat yang bersangkutan, untuk menjalankan peran sosialnya berupa pemenuhan hak dan kewajiban. Ketiga, keuntungan reputasional, yang menggunakan penilaian dalam skala tertentu terhadap anggota masyarakat yang bersangkutan. Berdasarkan penilaian ini maka anggota masyarakat yang bersangkutan dapat memperoleh prestise (gengsi) tertentu di hadapan masyarakat desa.

Ketika masyarakat memperoleh keuntungan sosial, maka kesadaran tentang adanya keuntungan sosial ini tidak muncul tiba-tiba. Kesadaran ini muncul melalui proses psiko-sosial, yang berlangsung pada masing-masing anggota masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan tanah hutan rakyat. Proses psiko-sosial yang berlangsung melibatkan aspek sosio-ekonomi dan aspek sosio-ekologi yang mengalami internalisasi, sehingga anggota masyarakat yang bersangkutan mengalami rekonstruksi atas mindset sosialnya. Salah satu substansi penting dalam mindset sosial tersebut adalah ikatan tak terpisahkan antara aspek sosio-ekonomi dengan aspek sosio-ekologi. Dalam bahasa sehari-hari mindset sosial ini seolah-olah menyatakan, bahwa tidak mungkin membangun kesejahteraan bila konservasi diabaikan. Dengan kata lain, tidak mungkin membangun kondisi sosio-ekonomi masyarakat, ketika sosio-ekologi diabaikan.

Sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kesejahteraan dalam frame konservasi tanah, maka pada sela-sela tanaman albasia ditanami tanaman lain, yang dianggap dapat memberi penghasilan secara berkala bagi masyarakat. Pada awalnya di sela-sela albasia ditanami kopi, yang dapat dipanen setelah berusia 2,5 tahun. Tetapi ternyata harga kopi tidak menguntungkan, karena seringkali harganya jatuh di saat musim panen. Akhirnya perlahan-lahan masyarakat Desa Kalimendong beralih menanam salak, untuk menggantikan kopi. Walaupun begitu di masa-masa awal masih ada anggota masyarakat yang menanam kopi di sela-sela albasia, karena belum yakin salak akan memberi keuntungan. Namun seiring "bergeraknya" waktu, dan seiring keuntungan yang diperoleh anggota masyarakat yang menanam salak, maka lambat laun tidak ada lagi anggota masyarakat yang menanam kopi.

Salak pada akhirnya menjadi tanaman pilihan masyarakat Desa Kalimendong, yang ditanam di sela-sela pohon albasia yang berada di atas tanah hutan rakyat. Tumbuhnya salak di sela-sela pohon albasia beriringan dengan tumbuhnya rencana masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan dalam frame konservasi tanah. Masyarakat berkeyakinan, bahwa kelak salak dan albasia yang ditanam di tanah hutan rakyat, akan mendukung konservasi dan kesejahteraan. Upaya mewujudkan keyakinan ini memang tidak mudah, karena dalam perjalanannya terbuka peluang bagi terjadinya adaptasi keliru (mal-adaptation) pada diri anggota masyarakat. Adaptasi keliru yang terlalu banyak, juga akan membahayakan upaya peningkatan kesejahteraan, bahkan berpotensi menggagalkan upaya secara keseluruhan. Oleh karena itu, para tokoh masyarakat berusaha mengantisipasi dan mencegah terjadinya adaptasi keliru, agar peningkatan kesejahteraan dalam frame konservasi tanah dapat tercapai.

Peran tokoh masyarakat dalam mengantisipasi adaptasi keliru terlihat nyata, ketika diketahui bahwa secara sosioekonomi dan sosio-ekologi Desa Kalimendong mengalami perbaikan dan kemajuan. Kondisi ini juga menunjukkan keberhasilan pembagian kerja di Desa Kalimendong, misalnya pembagian kerja antara Pemerintah Desa Kalimendong, APHR, dan masyarakat Desa Kalimendong. Ketika pembagian kerja terjadi, maka terdapat ketergantungan antar stake holder (pemangku kepentingan). Ketergantungan ini dikelola melalui sinergi antar stake holder, terutama dalam mengelola, menggunakan, dan memanfaatkan sumberdaya yang ada di Desa Kalimendong. Sinergi antar stake holder merupakan sesuatu yang penting bagi Desa Kalimendong, karena: Pertama, dapat menetralisir kontestasi antar strata sosial. Kedua, dapat mereduksi efek negatif posisi dan peranan yang menimbulkan diferensiasi sosial.

Pengelolaan yang baik atas pembagian kerja antar stake holder di Desa Kalimendong, akan dapat menciptakan harmoni dalam jangka waktu yang relatif lama. Meskipun tidak dapat dipungkiri, bahwa keteraturan yang dibangun bersifat hirarkhi, melalui peran tokoh masyarakat yang relatif kuat. Namun kondisi ini tetap bermanfaat bagi masyarakat, karena dapat menciptakan harmoni. Manfaat besar bagi masyarakat sangat dirasakan, ketika antara aspek sosioekonomi dan aspek sosio-ekologi tidak terjadi polarisasi (proses pengkutuban). Sebaliknya, para tokoh masyarakat yang didukung oleh masyarakat, justru menjadikan aspek sosio-ekonomi dan aspek sosio-ekologi bagaikan dua sisi mata uang pada koin yang sama. Tepatnya, kemajuan sosio-ekonomi di Desa Kalimendong hanya akan tercapai, saat sosio-ekologi dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, kemajuan sosio-ekologi di Desa Kalimendong hanya akan tercapai, saat peningkatan sosio-ekonomi berhasil diraih oleh masyarakat.

Sinergi antar stake holder Desa Kalimendong akhirnya berhasil memasukkan salak pondoh dari Kabupaten Sleman (Daerah Istimewa Yogyakarta) ke desa ini pada tahun 1997. Setelah salak masuk Desa Kalimendong, selanjutnya masyarakat menanam salak di sela-sela albasia, dengan melakukan penyesuaian atas dinamika harga salak yang ada di pasaran. Bila harga salak di tingkat masyarakat (petani) mencapai di atas Rp. 6 ribu per kg, maka masyarakat Desa Kalimendong menjualnya dalam bentuk buah. Tetapi bila harga salak jatuh, misal sebesar Rp. 4 ribu per kg, maka masyarakat mengolah salak tersebut, dan menjualnya dalam bentuk keripik dengan harga Rp. 6o ribu per kg. Pada umumnya (dalam kondisi normal) harga salak mencapai Rp.

8 ribu per kg, sehingga masyarakat menjualnya dalam bentuk buah. Masyarakat menjual salak pada pengepul yang ada di Desa Kalimendong, yang jumlahnya mencapai 8 (delapan) orang pengepul. Adakalanya harga salak bergantung pada musim kemarau dan musim penghujan. Pada musim kemarau harga salak mencapai Rp. 8.ooo,- per kg, sedangkan pada musim hujan sebesar Rp. 6.ooo,- per kg. Walaupun demikian salak tetap menguntungkan, karena dalam satu tahun salak dapat dipanen secara rutin selama 8 bulan.

Masuknya salak pondoh ke Desa Kalimendong diawali oleh adanya tokoh masyarakat setempat, yang bersungguh-sungguh "mencari" tanaman komersial yang paling menguntungkan masyarakat. Akhirnya tokoh masyarakat ini menetapkan pilihan jatuh pada salak pondoh, yang didatangkan dari Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat itu masyarakat terbagiatas dua kelompok, sebagai berikut: Pertama, kelompok yang percaya (trust) pada kesungguhan tokoh masyarakat dalam mencari tanaman komersial yang paling menguntungkan masyarakat. Apabila masyarakat mengalami kerugian atas pilihannya, maka kelompok ini telah siap menanggungnya dan siap pula untuk mencari alternatif lain; Kedua, kelompok yang tidak percaya (mistrust) pada kesungguhan tokoh masyarakat dalam mencaritanaman komersialyang paling menguntungkan masyarakat. Kelompok ini khawatir atas potensi kerugian, yang dapat dialami oleh masyarakat atas pilihan tanamannya. Oleh karena itu, kelompok ini tidak bersedia mengambil resiko itu, dan lebih senang menanam kopi yang telah nyata-nyata memberikan hasil.

Kekhawatiran kelompok kedua (kelompok yang tidak percaya pada kesungguhan tokoh masyarakat) akhirnya terbukti, ketika hargasalak tidak menentu, karena dipengaruhi musim (kemarau dan hujan) serta over suply saat panen. Tetapi kondisi ini tidak mematahkan semangat kelompok pertama (kelompok yang percaya pada kesungguhan tokoh masyarakat), yang kemudian menyiasatinya dengan mengolah buah salak menjadi keripik, yang memiliki harga yang relatif tinggi. Siasat ini selanjutnya berhasil menarik perhatian sebagian anggota kelompok kedua, hingga lambat laun semakin banyak anggota masyarakat yang menanam salak di atas tanah hutan rakyat.

Siasat membuat keripik salak, juga berhasil mencegah terjadinya konflik sosial antara petani (pemilik hutan rakyat) dengan tengkulak, dan konflik sosial antar petani. Konflik sosial merupakan tindakan para pihak, untuk memperebutkan sesuatu yang dianggap berharga. Dalam konteks Desa Kalimendong, harga jual salak merupakan sesuatu yang berharga, sehingga ia berpotensi menimbulkan konflik sosial. Oleh karena itu, kemampuan anggota masyarakat menyiasati harga salak merupakan sesuatu yang penting dan perlu, yang pada akhirnya menentukan "pemenang" kehidupan. Kemampuan inilah yang selanjutnya menentukan posisi anggota masyarakat yang bersangkutan dalam strata sosial.

Kemampuan menyiasati harga salak telah menjadikan masyarakat semakin percaya diri untuk meningkatkan kesejahteraannya dalam frame konservasi tanah. Tanaman salak tetap dibudi-dayakan oleh masyarakat, meskipun harganya mengalami fluktuasi sesuai dengan kondisi suply and demand (penawaran dan permintaan) yang terbentuk di tingkat petani. Percaya diri masyarakat terus berkembang seiring berkembangnya waktu, dan seiring meningkatnya kemampuan masyarakat dalam meredam gejolak harga di tingkat petani. Pengalaman yang ada selama ini, telah memberi pelajaran berharga bagi masyarakat untuk tidak mudah dikalahkan oleh situasi dan kondisi yang dinamis. Hasil belajar melalui pengalaman telah menjadikan masyarakat percaya, bahwa keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam frame konservasi tanah tidaklah mudah dikalahkan oleh fluktuasi harga. Bahkan masyarakat terus mencari alternatif pengganti tanaman salak, bila suatu saat siasat yang digunakan sudah tidak ampuh lagi.

Sementara itu, agar tanaman salak produktif masyarakat wajib menggunakan bibit unggul, sebab bila bibitnya tidak unggul akan merugikan masyarakat bertahun-tahun, karena salak adalah tanaman tahunan. Pembibitan salak yang baik berasal dari anakan salak (vegetatif). Selain itu juga perlu diperhatikan cara menanam salak, yaitu dengan terlebih dahulu membuat lubang dengan ukuran 3o cm x 3o cm x 30 cm, yang jaraknya adalah 2 m x 2,5 m. Masyarakat Desa Kalimendong mengetahui, bahwa untuk satu hektar tanah dibutuhkan 2.ooo bibit salak, yang harganya Rp. 6.ooo,- per bibit, sehingga biaya bibit per hektar sebesar Rp. 12 juta.

Keberadaan dan keberlanjutan bibit salak, merupakan salah satu ikhtiar penting yang diupayakan oleh masyarakat Desa Kalimendong. Pembibitan salak yang konsisten dan memiliki mutu yang baik, telah memberi rasa nyaman bagi masyarakat. Mereka yang menanam salak akan merasa nyaman, karena ada jaminan pasokan bibit salak untuk ditanam di tanah hutan rakyat. Pada satu sisi kebutuhan masyarakatdapat dipenuhi, sesuai dengan keinginannya untuk meningkatkan kesejahteraan melalui "jalur" tanaman salak. Sementara itu, pada sisi yang lain konservasi tanah dan hutan versi masyarakat juga dapat dipertahankan eksistensinya. Selain itu, pasokan bibit yang lancar, juga mampu membuat masyarakat percaya diri untuk mengelola tanah hutan rakyat, dengan menjadikan tanaman salak sebagai tanaman primadonanya.

Pembibitan salak oleh masyarakat Desa Kalimendong merupakan salah satu upaya mengatasi kelangkaan, yang secara sosiologis juga berpeluang menimbulkan konflik sosial. Bibit salak merupakan sumber kekuasaan bagi pemiliknya ketika "berkonflik" dengan pihk lain, karena ia memiliki akses untuk menanam salak di sela-sela pohon albasia. Setelah akses ini ia miliki, maka ia akan mendapatkan kesempatan untuk mengalami perubahan hidup (life change), karena mampu menanam salak yang dapat memberikan keuntungan baginya. Berdasarkan keuntungan dari tanaman salak, maka ia berkesempatan memiliki gaya hidup (life style) yang diinginkannya, dalam koridor konservasi yang menyejahterakan.

Perubahan hidup dan gaya hidup yang dijalani oleh masyarakat Desa Kalimendong, semakin membuat mereka piawai dalam meniti kehidupan. Mereka tetap memiliki gaya hidup yang khas Desa Kalimendong, yang terbukti memberi ketegaran dalam memadukan sosio-ekonomi dengan sosio ekologi. Ketika sebelumnya mereka tidak-puas atas kondisi sosio-ekonomi, ternyata hal ini tidak menjadikan masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemimpinnya (kepala desa dan tokoh masyarakat setempat), sebaliknya kondisi ini semakin mendekatkan masyarakat dengan pemimpinnya. Berbekal kepercayaan diri sendiri dan percaya pada pemimpin inilah, masyarakat mengelola tanah di Desa Kalimendong dengan sebaik-baiknya.

Saat mengelola tanah, masyarakat berupaya memenuhi kebutuhan tanaman salak. Pada tanah seluas satu hektar, tanaman salak membutuhkan: Pertama, pupuk kandang sebanyak io ton, yang harganya mencapai Rp. 2oo.ooo,- per ton, sehingga biaya pupuk kandang per hektar sebesar Rp. 2 juta; Kedua, biaya tenaga kerja untuk penanaman salak pada tanah seluas satu hektar, sebesar Rp. 1 juta; Ketiga, biaya tenaga kerja untuk perawatan dan pemupukan salak pada tanah seluas satu hektar, sebesar Rp. 15 juta; Keempat, biaya tenaga kerja untuk panen dan pasca panen tahun keempat pada tanah seluas satu hektar, sebesar Rp. 6oo.ooo,-; Kelima, biaya tenaga kerja untuk panen dan pasca panen tahun kelima pada tanah seluas satu hektar, sebesar Rp. 8oo.ooo,-.

Setelah dihitung dengan cermat, beberapa anggota mansayarakat mengakui, bahwa biaya produksi salak selama lima tahun pertama, sebesar Rp. 31.4oo.ooo,-. Besarnya biaya produksi ini tidak menggentarkan hati anggota masyarakat yang menanam salak, karena mereka memiliki pengharapan bahwa produksi salaknya akan diberi harga yang pantas oleh pembeli. Harapan ini menjadi keyakinan, ketika masyarakat mengetahui peran APHR, yang turut membantu memasarkan salakselain memasarkankayualbasia.APHRyangmenjalankan perannya secara profesional, membuat masyarakat nyaman ketika berinteraksi dengannya. Tidak ada lagi pola-pola interaksi yang hanya sekedar ritual, melainkan terus dibangun pola-pola interaksi yang terkait langsung dengan efektivitas dan efisiensi dalam memberikan keuntungan pada masyarakat. Dengan kata lain salak bukanlah buah keramat (numinous) bagi masyarakat, melainkan buah komersial yang menjanjikan pendapatan yang baik.

Optimisme masyarakat atas hasil panen salak yang diusahankannya, juga dapat difahami dengan menggunakan perspektif"Empat Prinsip Pertanahan", yang dicanangkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2oo4. Berdasarkan perspektif ini diketahui, bahwa tanaman salak yang dikelola oleh masyarakat tergolong sebagai sumber kemakmuran yang baru bagi rakyat (masyarakat). Oleh karena itu, sudah selayaknya Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo mendukung masyarakat Desa Kalimendong yang sedang memperjuangkan peningkatan kesejahteraannya.

Berbasis kesejahteraan dalam bingkai konservasi tanah, selalu terbuka peluang bagi diwujudkannyatatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan, dalam pemanfaatan, penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah. Kehidupan bersama yang lebih berkeadilan merupakan konsepsi interaksi sosial paling menguntungkan bagi semua elemen masyarakat, sehingga berpeluang menghasilkan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, yang mampu memberikan akses seluasluasnya pada generasi akan datang pada sumber-sumber ekonomi masyarakat (terutama tanah). Kondisi ini pada akhirnya dapat menciptakan tatanan kehidupan bersama secara harmonis, karena mampu mengatasi dan mencegah berbagai sengketa dan konflik.

Dengan demikian diketahui, bahwa perjuangan masyarakat Desa Kalimendong relevan dengan“Empat Prinsip Pertanahan" yang dicanangkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tahun 2oo4, yang memiliki substansi sebagai berikut: Pertama, kontribusi pertanahan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan melahirkan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat; Kedua, kontribusi pertanahan dalam meningkatkan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dalam kaitannya dengan pemanfaatan, penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah; Ketiga, kontribusi pertanahan dalam menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi akan datang pada sumber-sumber ekonomi masyarakat, terutama tanah; Keempat, kontribusi pertanahan dalam menciptakan tatanan kehidupan bersama secara harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa dan konflik pertanahan di seluruh tanah air, dan menata sistem pengelolaan yang tidak lagi melahirkan sengketa dan konflik di kemudian hari.

Relevansi perjuangan masyarakat Desa Kalimendong dengan“Empat Prinsip Pertanahan" terletak pada upaya mewujudkan kesejahteraan (Prinsip Pertama), keadilan (Prinsip Kedua), keberlanjutan (Prinsip Ketiga), dan harmoni (Prinsip Keempat). Setia dengan komitmennya, masyarakat berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, keberlanjutan, dan harmoni. Rasa ragu tidak pernah menghinggapi masyarakat, hingga seolaholah mereka tidak percaya ada terminologi "kegagalan" dalam memperjuangkan keempat hal tersebut. Dengan gayanya yang unik masyarakat berpikir, bersikap, bertindak, dan berperilaku, agar sesuai dengan semangat meningkatkan kesejahteraan dalam frame konservasi tanah. Semangat ini sesungguhnya sesuai dengan nilai-nilai kesejahteraan, keadilan, keberlanjutan, dan harmoni, meskipun secara sosiologis nilai-nilai ini dapat dikelompokkan dalam dua aspek, yaitu aspek sosio-ekonomi dan aspek sosio-ekologi.

Kesungguhan memperjuangkan aspek sosio-ekonomi dan aspek sosio-ekologi, telah menjadikan masyarakat tidak berkeberatan saat harus mengeluarkan seluruh biaya produksi salak selama lima tahun pertama, sebesar Rp. 31.4oo.ooo,- . Masyarakat mengetahui, bahwa salak barulah berproduksi pada tahun keempat, dengan produksi rata-rata sebesar 3 kg per pohon dengan harga Rp. 2.5oo,- per kg, sehingga pendapatan mencapai Rp. i5 juta. Selanjutnya, pada tahun kelima produksi salak rata-rata 4 kg per pohon dengan harga Rp. 2.5oo,- per kg, sehingga pendapatan mencapai Rp. 20 juta. Dengan demikian jumlah pendapatan pada lima tahun pertama sebesar Rp. 35 juta. Hal ini menunjukkan, bahwa keuntungan dalam satu hektar tanaman salak pada lima tahun pertama adalah sebesar Rp. 3.6oo.ooo,- atau dapat pula dikatakan, bahwa keuntungan dalam satu hektar tanaman salak pada lima tahun pertama adalah sebesar Rp. 72o.ooo,- per tahun. Keuntungan ini mendorong masyarakat untuk melakukan budidaya salak di sela-sela pohon albasia, karena pada tahun-tahun berikutnya biaya produksi salak akan menurun, sedangkan pendapatannya meningkat.

Keuntungan menanam salak inilah, yang terus menerus menyemangati masyarakat Desa Kalimendong, untuk tekun melakukan budidaya salak di sela-sela pohon albasia. Masyarakat juga berupaya mandiri, agar tidak tergantung pada pihak-pihak di luar Desa Kalimendong, terutama yang terkait dengan penyediaan bibit, pupuk kandang, dan tenaga kerja. Upaya ini menunjukkan semangat dan optimisme masyarakat, untuk menepis keraguan terhadap budidaya salak dan albasia. Optimisme semakin kuat, ketika antar anggota masyarakat membangun relasi, untuk membentuk kerjasama meraih kesejahteraan bersama.

Akan tetapi, banyaknya tanaman salak di Desa Kalimendong telah mengakibatkan desa ini kekurangan tenaga kerja atau buruh untuk budidaya salak. Anggota masyarakat yang menanam salak terpaksa harus "inden" (pesan) untuk mendapatkan tenaga kerja, yang akan memelihara dan memanen salak yang ditanamnya di tanah hutan rakyat. Inilah dinamika livelihood Desa Kalimendong yang terus menerus dikelola oleh masyarakat, agar dapat mendekatkan mereka pada peningkatan kesejahteraan dalam frame konservasi tanah dan hutan. Elizabeth Walter (2oo4)

menjelaskan, bahwa livelihood adalah cara yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan sejumlah uang, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Sementara itu, livelihood yang berkembang di Desa Kalimendong terdiri dari: Pertama, livelihood on-farm, yaitu kegiatan pertanian yang berkaitan dengan aktivitas di atas tanah pertanian. Kegiatan ini digeluti oleh sebagian masyarakat karena selalu memberi pengalaman berharga bagi masyarakat, terutama dalam menyiasati alam agar pertanian tetap dapat bertahan; Kedua, livelihood off-farm, yaitu kegiatan pertanian yang berkaitan dengan aktivitas di luar tanah pertanian. Kegiatan ini digeluti oleh sebagian masyarakat sebagai bentuk tambahan kegiatan, yang memberi tambahan penghasilan; Ketiga, livelihood non-farm, yaitu kegiatan yang tidak berkaitan dengan pertanian yang digeluti oleh sebagian masyarakat, karena memiliki modal yang cukup untuk membiayai kegiatan itu.

Keberhasilan masyarakat Desa Kalimendong mengelola livelihood, didukung oleh adanya budidaya albasia dan salak. Selain itu, keberhasilan ini juga didukung oleh peran APHR (Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat), yang membantu pemasaran albasia dan salak. Sebagaimana diketahui, APHR berdiri pada tanggal io Mei zon, yang saat awal pembentukannya dihadiri oleh perwakilan dari 5 (lima) desa, yaitu Desa Buret, Desa Jonggolsari, Desa Kalimendong, Desa Manggis, dan Desa Durensawit, yang kemudian diberi nama "BuJoKoMaDu" (Buret, Jonggolsari, Kalimendong, Manggis, dan Durensawit). Tetapi beberapa waktu kemudian perwakilan Desa Buret mengundurkan diri, sehingga namanya menjadi "Joko Madu". Selanjutnya APHR "Joko Madu" berdiri sebagai badan hukum, dengan Akta Notaris Nomor io tanggal 7 Juni 2oi oleh notaris Yenny Ika Putri Hardiyaniwati, S.H.

Peran APHR berada pada posisi strategis, terutama dalam mendorong dinamika sosial di Desa Kalimendong. Kondisi sosial didorong, agar terus berubah ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam frame konservasi tanah. Cara yang ditempuh oleh APHR dalam mendorong dinamika sosial, antara lain membangun kerjasama dengan perusahaan pengolah kayu albasia, dan membina anggota masyarakat yang mengelola tanah hutan rakyat. Dengan cara seperti ini, APHR mampu mengendalikan suply and demand di Desa Kalimendong dan desa-desa sekitarnya (Desa Jonggolsari, Desa Manggis, dan Desa Durensawit). Kendali atas suply and demand inilah yang memberi kemampuan pada APHR, untuk menjaga harga kayu albasia agar tetap menguntungkan petani-hutan (masyarakat). Sementara itu, pembinaan terhadap masyarakat dilakukan dengan cara mencegah masyarakat melakukan adaptasi keliru (mal-adaptation), dan sikap impulsiveness (terlalu menuruti keinginan).

Kiprah APHR di Desa Kalimendong ini tidak dapat dilepaskan dari sistem sosial (lihat Soekanto, i998) yang dibangun oleh masyarakat, yang terdiri dari: Pertama, infrastruktur sosial, seperti: setting kelembagaan dan tatanan norma sosial yang berlaku di Desa Kalimendong. Masyarakat Desa Kalimendong memiliki norma sosial yang mengikat masyarakat agar berada pada situasi rukun

(guyub) dan bersedia bekerjasama (gotong royong); Kedua, struktur sosial, seperti: setting lapisan sosial, struktur agraria, struktur demografi, dan pengetahuan lokal. Masyarakat Desa Kalimendong memiliki lapisan sosial yang terbentuk berdasarkan penguasaan dan pemilikan tanah hutan rakyat; Ketiga, supra struktur sosial, seperti: setting ideologi dan sistem nilai yang berlaku. Masyarakat Desa Kalimendong memiliki sistem nilai yang memadukan antara semangat kesejahteraan dengan semangat konservasi, yang terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam frame lingkungan yang mampu menghindar dari bencana longsor.

Sistem sosial Desa Kalimendong yang intinya berupa tradisi hidup rukun dalam lapisan sosial yang dinamis, untuk meningkatkan kesejahteraan dalam frame konservasi tanah, telah memberi keuntungan sosio-ekonomi dan sosio-ekologi bagi masyarakat. Keberadaan sistem ini seolah-olah menjadi sumber kemakmuran (kesejahteraan) bagi masyarakat, karena memiliki nilai-nilai keadilan sehingga mampu mencegah dan mereduksi konflik, dan layak dilanjutkan secara lintas generasi. Berbekal sistem sosialnya, masyarakat juga mampu mendukung kelahiran APHR, kemudian mengembangkan perannya agar lebih mampu memberi kesejahteraan.

Setelah berdiri sebagai badan hukum, APHR melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang rencana pengelolaan hutan rakyat. Kemudian anggota masyarakat di wilayah "Joko Madu" dipersilahkan mendaftar menjadi anggota APHR dengan mengisi formulir persyaratan dan pernyataan, bahwa mereka secara sukarela bersedia menjadi anggota APHR dan bersedia mengikuti pola pengelolaan hutan rakyat yang dilakukan oleh APHR. Akhirnya setelah pendaftaran, APHR memiliki anggota sebanyak 2.698 kepala keluarga, dengan luas hutan rakyat yang dikelola sebesar 1.228,652 Ha (seribu dua ratus dua puluh delapan koma enam ratus lima puluh dua hektar). Pendaftaran sebagai anggota APHR, merupakan saat di mana kepercayaan masyarakat terhadap APHR diuji. Saat itu juga menjadi bagian akhir dari proses sosialisasi cita-cita, yang ingin menjadikan pemilik hutan rakyat sebagai pihak yang menentukan masa depannya sendiri. Pada peristiwa inilah berkelindan dua hal penting, yaitu kepercayaan dan kemandirian. Pada satu sisi, masyarakat (pemilik hutan rakyat) mengembangkan kepercayaan, bahwa mereka mampu mandiri. Sementara itu, pada sisi lainnya, masyarakat juga mengembangkan kemandirian, yang didukung oleh kuatnya kepercayaan diri. Keterpaduan yang harmoni antara kepercayaan dan kemandirian masyarakat, akhirnya bermuara pada keberhasilan mereka dalam membangun keseimbangan, antara aspek sosioekonomi dengan aspek sosio-ekologi. Inilah bukti, bahwa kemauan atau keinginan yang kuat yang didukung potensi dan aktualisasinya, telah menjadikan masyarakat mampu hidup dinamis atau "menjadikan hidup lebih hidup".

Kemampuan hidup dinamis menjadikan masyarakat Desa Kalimendong siap berbagi konsep kesejahteraan dengan masyarakat di desa-desa sekitarnya. Sebagaimana diketahui wilayah "Joko Madu" yang merupakan wilayah kerja APHR, telah menjadikan APHR memiliki anggota yang relatif banyak di wilayah yang juga relatif luas. Hanya saja dalam kondisi seperti ini, ternyata APHR belum mampu membangun sistem pertanian yang utuh dalam kinerjanya. Hal ini dikarenakan luasnya sistem pertanian yang harus dikelola, yang meliputi: Pertama, subsistem pertanian hulu, seperti: mesin, peralatan pertanian, dan pupuk; Kedua, subsistem pertanian primer, seperti:tanamanpangan,hortikultura,perkebunan,perikanan, peternakan, dan kehutanan; Ketiga, subsistem pertanian hilir, seperti: industri pengolahan dan pemasaran hasil pertanian; Keempat, subsistem jasa penunjang pertanian, seperti: perkreditan, asuransi, transportasi, penelitian, penyuluhan, infra – struktur, dan kebijakan pemerntah.

Meskipun secara faktual sulit mewujudkan APHR, yang mampu mengelola sistem pertanian yang terdiri dari empat sub-sistem pertanian, tetapi secara teoritik hal ini dimungkinkan apabila masyarakat berkenan mengembangkan kapasitas dan kemampuan APHR. Berbekal sifat bijaksana dan legalisme, APHR yang relatif terbatas dalam hal kapasitas dan kemampuannya, berpeluang memiliki eksistensi yang diakui dari generasi ke generasi. Hal ini diwujudkan ketika pada satu sisi, APHR memperlihatkan sifat bijaksana, di mana ia berupaya agar masyarakat dapat memenangkan kontestasi kehidupan, melalui peningkatan kesejahteraan dalam frame konservasi tanah dan hutan. Sementara itu, pada sisi lainnya, APHR memperlihatkan legalisme yang dianutnya, di mana ia berupaya agar masyarakat terhindar dari jebakan ijon para tengkulak, yang akan membeli komoditas hutan rakyat.

Ritualisasi kinerja APHR tentu saja tidak selalu berjalan tanpa kendala, karena luasnya cakupan sistem pertanian.

Dengan demikian menjadi wajar ketika APHR belum mampu mengadopsiseluruhnyadalam bentukkinerja. BagiAPHRyang memiliki sekretariat di Dusun Krasak (Desa Kalimendong, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo), saat ini telah dianggap cukup ketika mampu: Pertama, memiliki akta pendirian badan hukum. Kedua, memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ketiga, memiliki struktur organisasi. Keempat, memiliki keputusan-keputusan APHR. Kelima, memiliki surat keputusan pimpinan APHR mengenai keanggotaan dan mengenai luas hutan rakyat yang dikelola oleh para anggota. Keenam, memiliki kinerja yang baik dalam pengelolaan administrasi dan keuangan. Ketujuh, memiliki SOP atau Standar Operasional Prosedur yang berisi tentang ketentuan mengenai "siapa berbuat apa" dalam konteks APHR.

Standar kecukupan kinerja APHR saat ini memang sudah dianggap memadai, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam frame konservasi tanah. Tetapi pandangan ini tidaklah statis, sebab selalu harus dilengkapi dengan saran, agar APHR terus menerus meningkatkan standarnya. Saran ini sangat tidak boleh dikesampingkan, karena tanpa peningkatan standar yang terus menerus, pada suatu masa APHR akan menjadi "barang antik", ketika ia tidak mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial. Saat itu tidak akan berguna permintaan "maaf" atau ucapan kata "menyesal", karena masyarakat yang selama ini diperjuangkannya telah jatuh dalam kemiskinan. Selain itu, karena kemiskinannya, maka masyarakat akan melakukan tindakan tak terkendali yang bertentangan dengan aspek sosio-ekologi, sehingga bencana kerusakan alam di Desa Kalimendong tak terbendung lagi. Tetapi hal ini tidak terjadi di Desa Kalimendong, karena APHR terus menerus meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaannya.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan standar kinerjanya, pada tahun zoi3, Nisro yang menjabat sebagai pimpinan APHR, memfungsikan APHR sebagai organisasi induk (semacam holding company), yang memiliki beberapa kegiatanusaha,yaitu:Pertama, Koperasi Hutan Rakyat Lestari, yang bergerak di bidang keuangan dan permodalan. Kedua, SPKP (Satuan Penyuluh Kehutanan dan Pertanian), yang bergerak di bidang penyuluhan, informasi, dan penyadaran masyarakat. Ketiga, Kelompok Tani Hutan Lestari, yang bergerak di bidang pengorganisasian dan penggalangan partisipasi petani hutan rakyat. Selanjutnya, APHR yang telah berkembang menjadi organisasi induk bagi Koperasi Hutan Rakyat Lestari, SPKP, dan Kelompok Tani Hutan Lestari berupaya mengembangkan sikap organisasi, sebagai berikut: Pertama, membangun inisiatif, yaitu berupaya agar sesuatu yang belum nyata atau belum terbukti, dapat menjadi nyata dan dibuktikan manfaatnya bagi masyarakat. Misalnya, dengan menyiapkan tanaman pengganti salak, bila suatu saat salak sudah tidak lagi memiliki nilai ekonomi yang memadai; Kedua, mereduksi kesalahan, yaitu berupaya dengan sebaikbaiknya menekan kesalahan seminimal mungkin. Caranya dengan melaksanakan sebaik-baiknya semua program APHR, termasuk program yang telah ditetapkan bagi Koperasi Hutan Rakyat Lestari, SPKP, dan Kelompok Tani Hutan Lestari;

Ketiga, mempelajari kemampuan baru, yaitu kemampuan APHR dalam mengelola dan mendukung pemilik hutan rakyat yang berada dalam dinamika sosial yang tinggi, termasuk dengan menyiapkan beberapa organisasi yang relevan yang berada di bawah binaan APHR.

Keberadaan APHR yang berhasil menghidupkan dan menggairahkan sosio-ekonomi dan sosio-ekologi Desa Kalimendong, ternyata juga membuka peluang bagi masyarakat desa ini untuk tidak hanya menerapkan salah satu jenis strategi livelihood melainkan menerapkan gabungan dari beberapa jenis strategi livelihood. Sebagai contoh, strategi on – farm dapat dipadukan dengan strategi off– farm atau dengan strategi non – farm. Anggota masyarakat yang masih memiliki waktu dan tenaga setelah mengelola tanaman salak dan albasia (strategi on – farm), dapat melanjutkan usahanya dengan menyewakan peralatan pertanian kepada anggota masyarakat lainnya (strategi off – farm), atau dengan membuka usaha persewaan sound system dan generator (strategi non – farm).

Gairah sosio-ekonomi dan sosio-ekologi yang dijalani masyarakat melalui berbagai strategi livelihood, membutuhkan adanya inisiatif masyarakat yang tepat ukuran (tidak berlebihan dan tidak berkekurangan). Inisiatif yang berlebihan akan mengakibatkan terjadinya mal-adaptasi (adaptasi keliru), sebaliknya inisiatif yang berkekurangan akan menghasilkan situasi yang ruthlessness (tidak-peduli). Sementaraitu, sikapinisiatif masyarakat yang tepat ukurannya, akan memperlihatkan ketegaran masyarakat, terutama ketika menghadapi tantangan dan hambatan yang menghalangi kesejahteraannya. Sikap ini sangat berbeda dengan inhibition (berdiam-diri), yaitu sikap yang tidak memperlihatkan adanya usaha, dengan harapan yang bersangkutan tidak akan dipersalahkan, sebab ia telah tidak melakukan apa-apa.

Sebagai organisasi swadaya masyarakat, APHR bersifat mandiri, dan bukan merupakan bagian dari Pemerintah Desa Kalimendong. Kemandirian ini diperlukan agar APHR dapat berkembang lintas desa dan untuk seluruh petani pemilik hutan rakyat di manapun berada. Oleh karena APHR telah memiliki SVLK (Sertifikat Verifikasi dan Legalitas Kayu) yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan, maka kayu yang dikelola oleh APHR memiliki harga jual yang lebih mahal, bila dibandingkan dengan kayu yang dikelola tanpa SVLK. Selain itu, pentingnya SVLK dikarenakan ia dapat memperbaiki citra kayu Indonesia di dunia internasional, di mana berdasarkan SVLK diketahui bahwa kayu yang dikelola, diolah, dan diperdagangkan telah terverifikasi legalitasnya.

SVLK yang dimiliki APHR menunjukkan adanya keberanian dan kemampuan organisasi ini dalam bertindak, terutama untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat yangterkaitdenganpohonalbasia. Motifyang melandasiAPHR bersikap seperti ini, adalah untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam frame konservasi tanah, yang tertuang dalam tujuan (purpose) berdirinya organisasi ini. Sesungguhnya sikap APHR dapat difahami sebagai ritualisasi atau proses pembentukan tradisi, yang mereka laksanakan melalui tatanan tertentu yang dramatik dan impersona. Sikap dramatik terlihat pada kuatnya interaksi yang terjadi, yang dibentuk berdasarkan pemahaman APHR tentang kesejahteraan dan konservsi. Sementara itu, sikap impersona terlihat pada kemampuan APHR dalam merespon dinamika sosial, berdasarkan pemahaman APHR tentang perlunya suatu tindakan, meskipun APHR sendiri belum memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan tersebut.

Dengan demikian peran APHR melalui SVLK-nya sangat menguntungkan masyarakat, karena kayu yang memiliki SVLK merupakan kayu yang memiliki legalitas. Hal ini disebabkan kayu yang diperdagangkan tersebut telah sesuai dengn ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak diproduksi dengan cara-cara yang merusak lingkungan. Dalam konteks Desa Kalimendong, SVLK juga dipandang sebagai instrumen yang mampu mendorong masyarakat, agar memproduksi kayu secara legal dan tidak merusak lingkungan. Dengan demikian pihak lain yang berinteraksi dengan masyarakat Desa Kalimendong akan memiliki kepercayaan (trust) pada kinerja masyarakat, yang legal dan tidak merusak lingkungan. Elizabeth Walter (2oo4) menyatakan, bahwa kepercayaan adalah percaya bahwa seseorang itu baik dan jujur, serta tidak akan menciderai atau menyakiti. Kepercayaan juga berarti, bahwa seseorang percaya terhadap orang lain yang dapat dipercaya (lihat Walter, 2004).

Sesungguhnya kepercayaan yang "beredar" di Desa Kalimendong memiliki variasi, misalnya: Pertama, ada kepercayaan yang datang dari pihak lain kepada masyarakat Desa Kalimendong. Kepercayaan ini muncul karena adanya keyakinan pihak lain, bahwa masyarakat Desa Kalimendong memproduksi kayu albasia yang legal serta tidak merusak lingkungan. Kedua, ada kepercayaan yang datang dari anggota masyarakat secara individual kepada masyarakat Desa Kalimendong secara kolektif. Kepercayaan ini muncul karena adanya keyakinan anggota masyarakat, bahwa masyarakat Desa Kalimendong selalu mengarahkan anggotanya, agar memproduksi kayu albasia yang legal serta tidak merusak lingkungan.

Dengan demikian variasi kepercayaan yang beredar di Desa Kalimendong memperlihatkan fakta, bahwa masyarakat dan anggota masyarakat Desa Kalimendong tidak berada dalam kondisi inferior (lemah). Sebaliknya, masyarakat dan anggota masyarakat justru berada dalam kondisi percaya diri, yang mendorong mereka selalu berupaya belajar tentang segala sesuatu yang ada di lingkungan desa. Saat itu mereka mengalami dorongan yang kuat untuk mengetahui segala sesuatu yang ada di lingkungan desa, tetapi pada saat yang sama mereka mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan mereka memiliki keterbatasan kemampuan, sehingga mereka mengalami hambatan dan kegagalan.

Kepercayaan juga telah menyemangati masyarakat untuk mengelola tanah hutan rakyat dengan sebaik-baiknya. Masing-masing anggota masyarakat bersungguh-sungguh mengelola tanaman kerasnya, karena jumlah tanaman keras atau pohon hutan rakyat merupakan dasar bagi pemberian Kredit Tunda Tebang, yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan bagi masyarakat Desa Kalimendong pada tahun 2o13. Kredit ini dapat menyemangati masyarakat desa yang tanahnya terjal, agar melakukan konservasi terhadap hutan rakyat di atas tanah miliknya. Kredit Tunda Tebang digagas, karena tanah-tanah milik masyarakat desa sejak tahun zoooan telah ditanami tanaman keras, tetapi mengalami masalah berupa penebangan pohon yang dilakukan oleh masyarakat desa, karena pemiliknya memerlukan dana (uang) untuk memenuhi kebutuhannya.

Dana seringkali menggoda masyarakat untuk menebang tanaman kerasnya (albasia) terutama di saat masyarakat membutuhkan dana relatifbesardalam waktu singkat. Faktor ini kemudian menjadi penentu eksistensi Koperasi Hutan Rakyat Lestari, sebagai lembaga yang diperlukan oleh masyarakat. Lembaga ini dapat menjadi penyelamat ekologi saat masyarakat membutuhkan dana, sebab tanpa adanya lembaga ini ekologi akan terganggu ketika masyarakat menebang tanaman keras (albasia) di tanah hutan rakyat miliknya. Oleh karena itu, masyarakat perlu dipersiapkan agar mampu menghadapi masamasa sulit, yaitu saat mereka membutuhkan dana relatif besar dalam waktu singkat. Caranya dengan mengajak masyarakat mempersepsikan, bahwa kebutuhan dana relatif besar dalam waktu singkat merupakan bahaya laten (tersembunyi) yang mengancam kesejahteraannya. Untuk itu masyarakat perlu didorong, agar mampu dan bersedia kerja keras dalam memperoleh penghasilan yang cukup. Hal ini penting, agar mereka dapat menabung, yang dananya dapat dimanfaatkan saat mereka membutuhkannya.

Saat masyarakat dapat mengatasi kebutuhan dana, maka mereka akan bekerja sungguh-sungguh. Kesungguhan ini dapat menimbulkan kepercayaan dari para pihak yang berinteraksi dengan masyarakat. Kepercayaan yang berhasil dibangun ini memiliki nilai-nilai (values), sebagai berikut: Pertama, keteraturan, yang menunjukkan semangat masyarakat menerapkan ketentuan APHR yang terkait dengan sertipikat SVLK. Kedua, kejujuran, yang menunjukkan semangat masyarakat dalam mencegah kebohongan dan khianat ketika bertransaksi yang terkait dengan kayu. Ketiga, perilaku kooperatif, yang menunjukkan semangat masyarakat dalam membangun kerjasama antar stake holder. Keempat, nilai luhur, yang menunjukkan semangat masyarakat dalam menerapkan kejujuran, kerjasama, dan sifat bijaksana. Kelima, nilai keadilan, yang menunjukkan semangat masyarakat dalam menerapkan prinsip perilaku yang sama, dan peniadaan kesewenang-wenangan. Keenam, profesionalisme, yang menunjukkan semangat masyarakat dalam penguasaan teknik keterampilan secaraintelek (berpengetahuan). Nilai-nilaiyang membangkitkan kepercayaan pihak lain kepada masyarakat Desa Kalimendong, diupayakan melalui sifat baik yang dapat ditunjukkan oleh masyarakat. Hal ini diperlukan, agar keberhasilan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraaan dapat terwujud. Sebagaimana diketahui transaksi bisnis dapat dicapai, jika para pihak yang bertransaksi memiliki rasa saling percaya. Salah satu langkah penting yang perlu dilakukan oleh masyarakat adalah menunjukkan kemampuan, dalam hal kemampuan menyediakan kayu albasia ber-SVLK secara kontinyu dengan kualitas yang baik.

Kemampuan menyediakan kayu albasia ber-SVLK dapat meyakinkan pihak lain yang akan bertransaksi dengan masyarakat, di mana pihak lain tidak melihat sifat inferiority (ketidak-mampuan) masyarakat dalam hal penyediaan kayu albasia. Dengan kata lain kemampuan meyakinkan pihak lain, adalah sesuatu yang harus terus menerus dipelajari oleh masyarakat. Selain itu, juga perlu ada sifat tambahan pada masyarakat, yaitu sikap rajin dan giat bekerja, yang akan semakin menumbuhkan rasa percaya pihak lain. Tetapi tentu saja jangan melupakan kebutuhan masyarakat, yang berupa kebutuhan penyediaan dana secara mendadak. Bila karena satu dan lain hal masyarakat membutuhkan uang, maka bagi mereka perlu disediakan Kredit Tunda Tebang, untuk merespon adanya "tebang butuh" masyarakat Desa Kalimendong. Kredit Tunda Tebang merupakan instrumen penunda penebangan tanaman keras oleh masyarakat, yang jangka waktu penundaannya mencapai 3 (tiga) tahun. Instrumen ini memberi kesempatan tanaman keras, seperti albasia, untuk hidup lebih lama.

Istilah "tebang butuh" disampaikan oleh Nisro, saat bertemu dengan jajaran Kementerian Kehutanan, yang kemudian sekaligus ditawarkan solusinya berupa Kredit Tunda Tebang, yaitu kredit yang diberikan kepada masyarakat yang bersedia menunda penebangan tanaman keras di wilayah hutan rakyat selama tiga tahun. Skema Kredit Tunda Tebang akhirnya menjadi program Kementerian Kehutanan di seluruh Indonesia. Inilah gagasan lokal (Desa Kalimendong) yang disampaikan oleh Nisro (Ketua APHR), yang akhirnya menasional setelah diadopsi oleh Kementerian Kehutanan. Secara teoritik diketahui, bahwa gagasan lokal selalu berpeluang menjadi kebijakan nasional, bila ternyata konten dan konteks-nya sesuai dengan kebutuhan nasional. Pemikiran faktual Nisro tentang tebang butuh, merupakan dinamika sosio-ekonomi masyarakat yang memiliki dampak sosio-ekologi. Oleh karena itu, dinamika sosio-ekonomi ini membutuhkan respon yang turut melibatkan aspek sosioekologi. Dengan demikian Kredit Tunda Tebang merupakan solusi sosio-ekonomi yang mampu mendukung "penegakan" aspek sosio-ekologi.

Kredit Tunda Tebang yang telah menjadi kebijakan nasional Kementerian Kehutanan, dalam konteks Desa Kalimendong juga diketahui telah berhasil menata-ulang pola perilaku masyarakat, bahwa tebang butuh tidak selalu harus diikuti dengan penebangan pohon albasia. Tebang butuh dapat disiasati dengan pengajuan Kredit Tunda Tebang yang mampu memenuhi kebutuhan dana masyarakat, seraya memberi kesempatan pada pohon albasia untuk hidup lebih lama. Solusi ini melatih masyarakat untuk mengerjakan segala sesuatu dengan memanfaatkan cara-cara yang memenuhi aspek sosio-ekonomi dan aspek sosio-ekologi. Cara-cara yang dipilih merupakan cara-cara yang sesuai dengan solusi standar, termasuk standar dalam pemberian kredit yang berupa jaminan pengembalian dana oleh masyarakat. Secara teoritik cara-cara yang sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku biasa disebut dengan istilah "formal". Hanya saja masyarakat perlu didorong agak tidak terjebak pada formalism atau formalisme, di mana masyarakat hidup dalam suasana yang kaku karena sangat terpaku pada standar dan aturan yang berlaku. Kehidupan seperti ini akan memasung kecerdasan masyarakat, sehingga menyulitkan dan menghalangi masyarakat dalam mencari terobosan bagi peningkatan kesejahteraannya dalam frame konservasi tanah. Sebagaimana diketahui ide Kredit Tunda Tebang yang digagas Nisro dan didukung masyarakat Desa Kalimendong dapat berkembang secara lokal, karena masyarakat desa ini tidak menganut formalism.

Gagasan lokal (Kredit Tunda Tebang), yang kemudian menjadi kebijakan nasional juga menunjukkan adanya sikap saling percaya antara tokoh lokal dengan tokoh nasional. Francis Fukuyama (zooo:iii) menjelaskan, bahwa kepercayaan adalah harapan-harapan terhadap keteraturan, kejujuran, dan perilaku kooperatif yang didasarkan pada norma-norma yang dianut bersama. Selanjutnya Francis Fukuyama juga menjelaskan, bahwa norma-norma tersebut dapat berupa standar profesional dan kode perilaku. Pada bagian lain dari bukunyayangberjudul“Trust", Francis Fukuyama menjelaskan, bahwa masyarakat yang ideal adalah masyarakat sipil (civil society), yang memiliki kekuatan khas, yaitu kebiasaan, adat, dan etika, serta segenap atribut-atribut yang dapat dibentuk secara tidak langsung melalui tindakan sadar, dan dipupuk melalui kesadaran dan penghormatan yang tinggi terhadap kebudayaan.

Francis Fukuyama juga menjelaskan, bahwa kepercayaan yang muncul memiliki dua kemungkinan, yaitu: high trust (bila kepercayaan telah mencapai taraf tertinggi), dan low trust (bila kepercayaan hanya mencapai taraf terrendah).

Berdasarkan pandangan Francis Fukuyama, tidak ada pilihan lain bagi masyarakat Desa Kalimendong, selain berikhtiar untuk mendapatkan high trust. Kepercayaan merupakan sesuatu yang penting bagi masyarakat, karena ia sekaligus merupakan identitas (identity) masyarakat. Ketika masyarakat berhasil membentuk dan memperlihatkan ciriciri yang khas, yang berupa kebiasaan, adat, dan etika, serta segenap atribut-atribut yang mampu meyakinkan diri sendiri dan pihak lain tentang kemanfaatannya, maka saat itulah akan muncul high trust. Namun demikian perlu difahami, bahwa upaya masyarakat Desa Kalimendong untuk mendapat kepercayaan, adakalanya dianggap berlebihan atau dianggap menyimpang oleh sebagian anggota masyarakat. Tetapi situasi dan kondisi ini tidak melemahkan semangat masyarakat Desa Kalimendong, untuk terus berusaha agar mendapat kepercayaan dari pihak lain. Bagi masyarakat hal ini penting, agar ikhtiar mereka untuk meningkatkan kesejahteraan dalam frame konservasi tanah dapat berhasil.

Berdasarkan pandangan Francis Fukuyama, Kredit Tunda Tebang telah mempertemukan sikap saling percaya antara masyarakat dengan Kementerian Kehutanan. Kepercayaan yang terbentuk bahkan telah sampai pada tingkat high trust, yang terlihat saat peluncuran Kredit Tunda Tebang di Desa Kalimendong oleh Kementerian Kehutanan. Saat itu, masyarakat atau petani hutan rakyat Desa Kalimendong diundang untuk hadir, disuguhi makanan dan minuman, dipersilahkan membuka rekening BRI secara gratis, dan diberi uang muka tunai sebesar Rp. ioo.ooo,-. Selanjutnya Kredit

Tunda Tebang masuk ke dalam rekening masyarakat, yang nilainya sesuai dengan jumlah tanaman keras yang dimiliki. Berdasarkan skema Kredit Tunda Tebang, maka secara keseluruhan masyarakat Desa Kalimendong menerima Kredit Tunda Tebang sebesar Rp. zio.ooo.ooo,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah).

Tidak layak memandang Kredit Tunda Tebang hanya sebatas upaya pemenuhan kebutuhan penyediaan dana bagi masyarakat, karena sesungguhnya ada peran ganda yang dimainkan oleh Kredit Tunda Tebang, yaitu: Pertama, sebagai penyelamat sisi sosio-ekonomi Desa Kalimendong. Peran ini dimainkan ketika aspek ekonomi masyarakat (khususnya pendanaan) dapat dipenuhi melalui pemberian dana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; Kedua, sebagai penyelamat sisi sosio-ekologi Desa Kalimendong. Peran ini dimainkan ketika aspek ekologi masyarakat (khususnya konservasi tanah) dapat dipenuhi, melalui pemberian dorongan agar tanah dapat terus ditumbuhi tanaman keras (albasia), dalam waktu yang relatif lama yang sesungguhnya juga merupakan kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks ini, masyarakat Desa Kalimendong telah belajar tentang kualitas diri mereka sendiri, serta situasi dan kondisi alam yang harus disiasatinya. Dengan berbagai keunikan ini masyarakat Desa Kalimendong berinteraksi dengan pihak yang lebih luas, yaitu masyarakat Kabupaten Wonosobo, yang di dalamnya terdapat unsur birokrat pemerintah daerah, Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo, dan perusahaan pengolahan kayu. Interaksi ini akhirnya menjadikan masyarakat Desa Kalimendong memiliki kesadaran tentang perlunya memiliki "ketahanan" pendanaan, sehingga tidak mudah diperdaya oleh para pedagang dan tengkulak yang sering masuk ke Desa Kalimendong. Situasi dan kondisi inilah, yang akhirnya menjadi "karpet merah" bagi hadirnya Kredit Tunda Tebang, yang merupakan respon atas adanya tebang butuh di masyarakat.

Dalam perspektif proses, Kredit Tunda Tebang yang diluncurkan di Desa Kalimendong memperlihatkan dua hal penting, yaitu konsistensi dan kepentingan para pihak, yaitu masyarakat dan Kementerian Kehutanan. Elizabeth Walter (2oo4) menyatakan: Pertama, "konsistensi" (consistency), adalah suatu proses ketika seseorang atau suatu pihak terus menerus memperlihatkan komitmen yang kuat dan melakukan ikhtiar yang bersesuaian dengan komitmennya dalam mengatasi sesuatu. Kedua, "kepentingan" (interest), adalah keinginan untuk memberikan perhatian, komitmen dan perlakuan atau tindakan yang kuat dalam mengatasi sesuatu, karena sesuatu itu telah menjadi bagian dari keberhasilan seseorang atau institusi.

Kementerian Kehutanan telah menerapkan konsistensi, yang diperlihatkan dengan kesediaan mereka melakukan proses, untuk terus menerus memperlihatkan komitmen yang kuat mendukung hutan rakyat, dan melakukan ikhtiar yang bersesuaian dengan komitmennya dalam mendorong terwujudnyakesejahteraan masyarakat.Selain itu, Kementerian Kehutanan telah memperhatikan kepentingan masyarakat, yang diperlihatkan dengan keinginan untuk memberikan perhatian, komitmen dan perlakuan atau tindakan yang kuat dalam mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat, karena hal itu telah menjadi bagian dari keberhasilan Kementerian Kehutanan.

Sementara itu, masyarakat telah menerapkan konsistensi, yang diperlihatkan dengan kesediaan mereka melakukan proses, untuk terus menerus memperlihatkan komitmen yang kuat melakukan konservasi atas tanah hutan rakyat, dan melakukan ikhtiar yang bersesuaian dengan komitmennya dalam mencapai kesejahteraan. Selain itu, masyarakat telah memperhatikan kepentingan ekologi, yang diperlihatkan dengan keinginan untuk memberikan perhatian, komitmen dan perlakuan atau tindakan yang kuat dalam mendorong terwujudnya konservasi atas tanah dan hutan, karena hal itu telah menjadi bagian dari keberhasilan dan prasyarat tercapainya kesejahteraan.

Pengelolaan tanah hutan rakyat yang saat ini tergolong baik tidaklah muncul tiba-tiba, melainkan melalui proses penyadaran yang akumulatif dari para tokoh Desa Kalimendong dari masa ke masa. Sebagaimana diketahui sebelum ada hutan rakyat, kehidupan masyarakat Desa Kalimendong relatif berat. Banyak anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah, karena: Pertama, alasan ekonomi, seperti tidak memiliki uang untuk biaya sekolah. Kedua, alasan budaya, seperti adanya pemikiran bahwa sekolah tidak berguna. Ketiga, alasan transportasi, seperti jarak dari rumah ke sekolah yang jauh. Keempat, alasan sosial, seperti adanya pemikiran bahwa hidup itu yang penting bekerja dan berbuat baik, maka sekolah hanya membuang waktu saja.

Pada saat kehidupan masyarakat Desa Kalimendong masih relatif berat, maka para tokoh desa berupaya mengatasi kecenderungan identitas masyarakat, yang mengarah pada pemborosan sosio-ekonomi dan sosio-ekologi. Pemborosan sosio-ekonomi terlihat pada adanya beberapa kegiatan yang tidak perlu (tidak penting), yang ternyata menghabiskan biaya besar. Sementara itu, pemborosan sosio-ekologi terlihat pada adanya pembiaran tanah yang dimiliki dan berlereng terjal, sehingga tanah tidak berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada awalnya upaya mengatasi kecenderungan identitas yang boros sosio-ekonomi dan sosio-ekologi, justru mengacaukan identitas masyarakat. Hal ini terjadi, karena ketika masyarakat telah meninggalkan identitas yang lama, ternyata mereka belum mampu menyerap identitas yang baru. Situasi ini diperkuat oleh adanya sebagian anggota masyarakat yang memiliki fanatisme terhadap pemikiran, cara, atau tradisi sebelumnya. Sebagaimana diketahui, fanatisme adalah anggapan bahwa pemikiran, cara, atau tradisi sebelumnya yang diyakini merupakan sesuatu yang terbaik.

Jika kekacauan identitas tidak dapat diatasi, maka lambat laun hal ini akan berkembang menjadi pengingkaran identitas. Sebagai contoh, ketika masyarakat Desa Kalimendong yang secara sosio-ekologi dan sosio-ekonomi memiliki identitas sebagai masyarakat tani-hutan, tetapi ternyata tidak mampu menunjukkan identitasnya; maka dapatlah dikatakan bahwa masyarakat Desa Kalimendong telah melakukan "pengingkaran identitas". Secara sosiologi diketahui, bahwa pengingkaran identitas terjadi ketika masyarakat ingin menyingkir dari tuntutan sosial yang membebaninya. Bila situasi ini terjadi di Desa Kalimendong, maka dapatlah dikatakan bahwa masyarakat Desa Kalimendong ingin menyingkir dari tuntutan sosialnya sebagai masyarakat tani-hutan.

Tetapi ternyata masyarakat Desa Kalimendong tidak melakukan pengingkaran identitas, sehingga hal ini dapat dimaknai bahwa masyarakat desa ini tidak menyingkir dari tuntutan sosial sebagai masyarakat tani-hutan. Dengan demikian keberadaan hutan di atas tanah milik rakyat (masyarakat) dapat terjaga, karena mereka mengerti bahwa pengelolaan tanah hutan rakyat memberi dampak positif bagi mereka. Haliniberartiadahubunganantarapenguasaantanah, sumber pendapatan, dan distribusi pendapatan. Gunawan Wiradi (dalam Hagul, 1992) menjelaskan, bahwa golongan petani pengguna tanah luas, mampu menginvestasikan surplusnya pada usaha-usaha padat modal, yang memberikan pendapatan relatif besar, seperti alat pengolah hasil pertanian, atau berdagang untuk menghidupi keluarganya. Sementara itu, petani yang menguasai tanah sempit, dan tunakisma mendapatkan tambahan penghasilan di luar usaha tani yang padat karya dan memberikan pendapatan relatif rendah, seperti kerajinan tangan, membuka warung, dan sebagainya. Semuanya ini menunjukkan, bahwa petani luaslah yang lebih mempunyai jangkauan terhadap sumberdaya non pertanian, yang pada gilirannya melahirkan proses akumulasi modal dan investasi, baik di sektor pertanian maupun non pertanian.

Uniknya, perbedaan aksesibilitas terhadap kesejahteraan, antara petani yang menguasai tanah sempit dengan petani yang menguasai tanah luas, ternyata tidak menimbulkan konflik di Desa Kalimendong. Masyarakat tetap setia pada pola hidup bersama yang mentradisikan semangat saling bantu. Kesetian masyarakat terhadap tradisi saling bantu memiliki nilai positif, karena dapat mendukung pencapaian kesejahteraan dalam frame konservasi tanah. Nilai positif lebih nampak terlihat, ketika terbukti bahwa masyarakat tidak mengalami kekacauan identitas. Sebaliknya dalam konteks tradisi, masyarakat lebih memilihuntuksetia dengan identitasnya. Sebagaimanadiketahui kesetiaan adalah kemampuan untuk hidup berdasarkan standar atau norma sosial yang berlaku di masyarakat.

Oleh karena itu, ketika semangat untuk setia diletakkan dalam konteks Desa Kalimendong, akan terlihat adanya kegiatan pertanian yang berkaitan dengan aktivitas di atas tanah pertanian (on - farm), yang mendominasi wilayah desa ini. Meskipun demikian ada pula sebagian kecil anggota masyarakat yang memiliki kegiatan pertanian yang berkaitan dengan aktivitas di luar tanah pertanian (off – farm), dan kegiatan yang tidak berkaitan dengan pertanian (non – farm). Berdasarkan fakta yang ada di Desa Kalimendong diketahui, bahwa kegiatan yang tidak berkaitan dengan pertanian dilakukan oleh anggota masyarakat yang memiliki tanah hutan rakyat relatif luas. Kondisi ini menunjukkan bahwa luas tanah hutan rakyat yang beragam (bervariasi) akhirnya juga berakibat pada adanya kemampuan ekonomi masyarakat yang beragam pula.

Dominasi on-farm di Desa Kalimendong, yang menjadi bukti kesetiaan masyarakat Desa Kalimendong terhadap identitasnya (masyarakat tani-hutan), relevan dengan situasi dan kondisi sosio-ekologi Desa Kalimendong. Relevansi ini semakin kuat, ketika ternyata penguatan aspek sosioekologi yang dilakukan masyarakat, memberi peluang bagi perbaikan situasi dan kondisi sosio-ekonomi. Masyarakat mulai melonggarkan ikatan pada tradisi sebelumnya yang boros, dan bertentangan dengan aspek sosio-ekonomi dan sosio-ekologi. Selanjutnya masyarakat mulai selektif dalam melakukan kegiatan, agar tidak merusak sosio-ekologi Desa Kalimendong. Ikatan solidaritas dalam frame konservasi tanah mulai dibangun oleh anggota masyarakat, agar upaya meningkatkan kesejahteraan dalam frame konservasi tanah semakin nyata.

Ikatan solidaritas antar anggota masyarakat, dan pencerahan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat mulai membuahkan hasil, ketika semakin banyak anggota masyarakat yang menyadari pentingnya berpikir, bersikap, bertindak dan berperilaku secara tepat. Sebagai contoh, mulai banyak anggota masyarakat yang menyadari pentingnya sekolah, sebagai instrumen penyadaran dan inkubator (pembiakan) sosio-ekonomi dan sosio-ekologi masyarakat. Meskipun demikan ada sebagian masyarakat yang tidak memiliki uang untuk membiayai sekolah anaknya, tetapi berkeinginan menyekolahkan anaknya, sehingga satusatunya jalan yang tersedia adalah menebang tanaman keras yang dimilikinya. Kondisi inilah yang menjadi kendala bagi masyarakat Desa Kalimendong dalam membangun harmoni, antara aspek sosio-ekonomi dengan sosio-ekologi.

Keadaan yang dialami oleh sebagian masyarakat ini (menebang tanaman keras yang dimilikinya), akhirnya mengakibatkan tingginya tebang butuh di Desa Kalimendong. Selain untuk keperluan sekolah, tebang butuh juga menjadi andalanmasyarakat,untukmemenuhikeperluanbiayaberobat dan hajatan (pernikahan dan khitanan). Oleh karena itu, upaya untuk melestarikan fungsi tanah dan hutan (termasuk hutan rakyat) mengalami hambatan. Sementara itu, karena jauhnya letak desa (hutan rakyat) dari pusat kegiatan ekonomi, dan infrastruktur yang kurang memadai, maka masyarakat seringkali menebang tanaman keras yang dimilikinya tanpa alasan yang kuat. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi yang tepat bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat (aspek sosioekonomi), dengan tetap memperhatikan aspek sosio-ekologi (konservasi tanah dan hutan). Solusi tersebut harus dapat mencegah terjadinya peningkatan tebang butuh, yang mengancam konservasi tanah dan hutan. Salah satu cara yang ditempuh oleh Kepala Desa Kalimendong antara lain, dengan melakukan pendekatan terhadap masyarakat, agar ia dapat memberi penjelasan kepada masyarakat tentang urgensi peningkatan kesejahteraan dalam frame konservasi tanah.

Saat penjelasan diberikan terbentuklah saling pengertian antara para tokoh desa dengan masyarakat, yang selanjutnya berkembang menjadi sinergi antara keduanya. Sinergi ini akhirnya berupaya mengatasi tebang butuh, agar dinamika sosio-ekonomi yang terjadi di masyarakat tidak menghambat pelestarian fungsi hutan rakyat. Dinamika sosial yang berbasis kesejahteraan masyarakat dapat terus diperjuangkan, sepanjang secara ekonomi dan ekologi memungkinkan untuk dilaksanakan. Secara teoritik diketahui, bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung-jawab negara, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa.

Dalamkontekskesejahteraan,Soekarno(PresidenPertama Republik Indonesia) pernah menjelaskan tentang prinsip kesejahteraan. Menurutnya, tidak akan ada kemiskinan di dalam Negara Indonesia yang merdeka bila badan perwakilan mampumemperjuangkankesejahteraanmasyarakat. Kemiskinan akan terjadi, bila badan perwakilan tidak mampu memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Pendapat ini disampaikan oleh Soekarno, dengan alasan bahwa di Eropa yang masyarakatnya menganut parlementaire democratie atau demokrasi parlemen ternyata kaum kapitalisnya merajalela. Oleh karena itu, Soekarno mengusulkan politik economische demokratie atau demokrasi politik ekonomi, yang mampu mendatangkan kesejahteraan masyarakat (lihat Rahardjo, 1995:53-55).

Pandangan Soekarno, bahwa badan perwakilan pada demokrasi parlemen belum cukup untuk menjamin kesejahteraan rakyat, ternyata terbukti. Saat ini, badan perwakilan (Dewan Perwakilan Rakyat) belum mampu menjadi katalisator (instrumen yang mempercepat terwujudnya sesuatu) kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dan pemerintah desa harus berjuang sendiri untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, termasuk dengan membentuk lembaga (organisasi) yang akan menjadi katalisator lokal. Kerjasama antara masyarakat dengan Pemerintah Desa Kalimendong, akhirnya mendorong lahirnya APHR yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain kehadiran APHR merupakan solusi yang telah lama dinantikan masyarakat.

Untuk menjadi anggota APHR ada empat syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat, yaitu: Pertama, batas bidang tanahnya jelas, yang ditandai oleh adanya tanda batas berupa patok atau tanaman poring. Tetapi lebih diutamakan bila ada tanda batas berupa patok BPN, yang letaknya telah disahkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo; Kedua, berada di dalam peta kawasan yang dikelola oleh APHR, yaitu kawasan "Joko Madu"; Ketiga, memiliki bukti kepemilikan bidang tanah, yang berupa sertipikat hak atas tanah, petuk D, atau SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan); Keempat, bidang tanahnya tidak dalam keadaan sengketa, yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa.

Kelahiran APHR merupakan ikhtiar masyarakat, Pemerintah Desa Kalimendong, dan para tokoh masyarakat yang ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan konservasi tanah hutan rakyat. APHR berdiri dengan memanfaatkan segenap fungsi positif struktur, adat istiadat, gagasan, dan keyakinan lokal. Ikhtiar ini tidaklah bertentangan dengan pandangan fungsionalisme Robert K. Merton (dalam Jary, 1991:391-392), yang pernah menyatakan bahwa tidak seluruh struktur, adat istiadat, gagasan, dan keyakinan memiliki fungsi positif. Oleh karena itu, para pendiri APHR berupaya memanfaatkan segenap fungsi positif struktur, adat istiadat, gagasan, dan keyakinan lokal. Sikap para pendiri APHR ini relevan dengan pernyataan Merton yang pernah mengakui, bahwa ada berbagai alternatif struktural dan fungsional yang ada didalam masyarakat yang tidak dapat dihindari, sehingga perlu dimanfaatkan fungsi positifnya.

Selama ini APHR telah membantu pengelolaan hutan rakyat, sejak tanaman keras (misal: albasia) ditanam oleh masyarakat (rakyat), hingga tanaman keras itu dipanen oleh masyarakat. APHR juga telah melakukan pencatatan (inventarisasi atau sensus) atas tanaman keras dan tanaman salak, yang dikelola oleh masyarakat (pemilik hutan rakyat). Selain itu, APHR juga telah menetapkan aturan penjualan kayu atau SOP (Standar Operasional Prosedur) penjualan kayu, yang biasa disebut dengan istilah "Tata Niaga Kayu" (versi APHR).

Segenap kinerja APHR memperlihatkan, bahwa APHR telah menyatu dengan masyarakat. APHR membantu masyarakat dalam mengenali dan memahami dinamika kehidupan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan tanah hutan rakyat di Desa Kalimendong. Masyarakat didorong untuk mempraktekkan "gaya hidup", yang dapat mengarah pada pencapaian kesejahteraan dalam frame konservasi. Komunikasi antara APHR dengan masyarakat Desa Kalimendong telah membantu masyarakat, untuk berpikir, membuat keputusan, dan menggunakan informasi terbaru dalam mengelola tanah hutan rakyat. Dengan kata lain, masyarakat menggunakan pengetahuan dan wawasan konservasinya ini, untuk memenuhi kebutuhannya yang berupa peningkatan kesejahteraan.

Oleh karena itu, ada fakta tak terbantahkan, bahwa dalam pengelolaan hutan rakyat ada kerjasama dan berbagi keuntungan, antara pemilik hutan rakyat (anggota masyarakat Desa Kalimendong) dengan APHR. Wujud pembagian keuntungan (profit sharing) antara lain meliputi bagi hasil hutan rakyat antara APHR dengan anggotanya, di mana APHR memungut 5% dari kayu yang dipanen anggotanya. APHR juga menetapkan bahwa albasia yang boleh ditebang adalah albasia yang garis tengahnya (diameternya) sebesar 24 cm atau lebih. Untuk penjualan kayu albasia, APHR membantu anggota dengan menghubungi industri pengolahan kayu yang bersertipikat, yang bersedia membeli dengan harga yang sesuai dengan harga industri. Atas kinerja APHR ini, selain dikenai ketentuan bagi hasil sebesar 5%, maka anggota dibebani biaya tebang dan biaya eksploitasi. Selain itu, APHR juga membuat ketentuan, bahwa bagi anggota yang menebang satu pohon tanaman keras diwajibkan menanam tiga pohon, dan wajib membeli bibit albasia pada APHR dengan harga 5o% lebih rendah dari harga pasar.

Dinamika yang dialami masyarakat Desa Kalimendong dalam konteks tanah hutan rakyat, memperlihatkan adanya interaksi antara masyarakat dengan tanah, yang menciptakan sebuah sistem tenurial. Sebagaimana diketahui, sistem tenurial merupakan: Pertama, seperangkat koneksi antar unsur, yang berkaitan dengan hak yang sah untuk menempati atau menggunakan sebidang tanah pada periode tertentu. Kedua, suatu sistem yang berkaitan dengan hal-hal yang dibutuhkan oleh para pihak dalam mendukung keberlangsungan tenure di suatu wilayah. Ketiga, suatu sistem yang dijalankan oleh stake holder (pemerintah, masyarakat, dan pengusaha), yang memiliki unsur instrumen, aktor, dan mekanisme.

Sistem tenurial yang berlaku di Desa Kalimendong bukanlah sistem tenurial tersendiri, melainkan sistem tenurial yang berlaku di wilayah Indonesia pada umumnya, yang sesuai dengan ketentuan hukum tanah nasional. Sistem tenurial ini bertujuan untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat (masyarakat), sebagai amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria (Undang- Undang Nomor 5 Tahun i96o). Untuk mendukung pencapaian amanat tersebut, yang oleh masyarakat Desa Kalimendong dikenaldengan istilah"kesejahteraan masyarakat", makaAPHR juga mendirikan Koperasi Hutan Rakyat Lestari. Koperasi ini berupaya melayani kebutuhan keuangan dan kesejahteraan anggotanya (masyarakat Desa Kalimendong) yang sekaligus anggota APHR. Pada dasarnya, koperasi ini berupaya memberi kesadaran pada anggota tentang perlunya menjaga kelestarian tanah hutan rakyat. Upaya ini dilakukan dengan diiringi kesiapan membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan keuangan, agar anggota koperasi tidak merusak tanah hutan rakyat.

Pengelolaan tanah hutan rakyat Desa Kalimendong memperlihatkan adanya relasi antara penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, sebagai berikut: Pertama, relasi antara penguasaan dengan pemilikan tanah tidak bersifat linear-kronologis. Pihak yang telah memperoleh pemilikan tanah, akan berkesempatan untuk menguasainya. Sementara itu, pihak yang telah lebih dahulu menguasai tanah, tetapi belum memperoleh hak untuk pemilikannya, maka ia dapat menempuh prosedur untuk mendapatkan pemilikan atas tanah tersebut; Kedua, relasi antara penggunaan dengan pemanfaatan tanah bersifat linear-kronologis. Pihak yang telah menguasai dan/atau memiliki tanah, akan mendapat kesempatan untuk menggunakan tanahnya. Berdasarkan penggunaan tanahnya, maka pihak pengguna dapat memperoleh manfaat atas tanahnya.

Saat memanfaatkan tanah hutan rakyat, masyarakat seringkali membutuhkan dana, sehingga kehadiran Koperasi Hutan Rakyat Lestari sebagai organ APHR sangat dibutuhkan. Koperasi Hutan Rakyat Lestari berupaya memenuhi kebutuhan keuangan anggota (petani hutan rakyat), dengan cara: Pertama, memberi pelayanan "jemput bola" dengan mendatangi anggota yang membutuhkan bantuan keuangan, atau anggota yang menghubungi koperasi (melalui saluran komunikasi) untuk meminta bantuan keuangan. Kedua, memberi pelayanan “antar kredit" bagi anggota yang kreditnya disetujui, atau anggota mengenalnya sebagai kredit yang pencairannya dilakukan di rumah angota (debitur). Ketiga, memberi layanan “24 jam" bagi anggota yang membutuhkan, sebagai antisipasi atas kebutuhan anggota yang dapat muncul setiap saat.

Komitmen Koperasi Hutan Rakyat Lestari untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat, mampu memberi ketentraman pada masyarakat, sehingga mereka dapat terus menerus memproduksi kayu albasia dan buah salak. Berbekal ketentraman, masyarakat berupaya menanam atau menumbuhkan albasia dan salak, untuk memperoleh hasil yang baik agar dapat menyejahterakan. Kondisi ini memberi kesempatan pada masyarakat, untuk melakukan pengorganisasian dan pengendalian aksi agar produksi kayu albasia dan buah salak dapat lestari.

Ketika produksi kayu albasia dan buah salak di Desa Kalimendong dapat lestari, maka kondisi ini menguntungkan bagi Koperasi Hutan Rakyat Lestari, karena mereka dapat menjalankan bisnisnya dengan baik. Dengan demikian kegiatan Koperasi Hutan Rakyat Lestari telah memberi keuntungan bagi kedua belah pihak, yaitu koperasi dan masyarakat. Semangat saling menguntungkan juga tercermin dalam pemberian kredit, di mana besarnya kredit dari Koperasi Hutan Rakyat Lestari ditentukan sesuai kesepakatan antara koperasi dengan masyarakat (anggota koperasi). Kredit yang diterima oleh masyarakat, juga mengikat masyarakat untuk mengikuti aturan yang dibuat oleh koperasi. Masyarakat atau anggota Koperasi Hutan Rakyat Lestariyang mengambil kredit dari koperasi, wajib mengangsur kredit yang berupa angsuran pokok hutang dan membayar bunganya setiap bulan. Hal ini dilakukan pada bulan kedua setelah pencairan kredit.

Selain itu, anggota masyarakat yang memperoleh kredit dari Koperasi Hutan Rakyat Lestari wajib melunasi kredit pada bulan jatuh tempo, yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Untuk keterlambatan angsuran diberi tenggang waktu maksimal selama dua bulan. Anggota masyarakat yang mengambil kredit dari koperasi juga wajib membayar biaya administrasi sebesar 1%, biaya survai sebesar o,5%, dan biaya resiko kredit sebesar o,5% dari jumlah pinjaman, yang dibayar tunai pada saat pencairan kredit pertama. Oleh karena itu, anggota masyarakat yang mengambil kredit dari koperasi wajib menandatangani surat perjanjian kredit di atas materai yang diketahui oleh istri/suami dan ahli waris. Bagi anggota masyarakat yang mengambil kredit dari koperasi, yang tidak membayar dua angsuran berturut-turut wajib menyerahkan jaminan atas pelunasan kreditnya. Namun demikian, sebagian masyarakat Desa Kalimendong menyatakan, bahwa ketentuan kredit yang ditetapkan oleh Koperasi Hutan Rakyat Lestari tidaklah memberatkan.

Dalam konteks yang lebih makro atau lebih luas, keberadaan Koperasi Hutan Rakyat Lestari menguntungkan masyarakat, karena koperasi merupakan organ APHR. Sebagaimana diketahui APHR berjasa dalam mengendalikan distribusi komoditas (kayu albasia dan salak). Distribusi komoditas berkaitan dengan adanya penawaran dan permintaan komoditas, yang keduanya berada dalam pengelolaan APHR. Sebagai contoh, untuk mengendalikan penawaran, maka APHR bekerjasama dengan masyarakat agar tidak memproduksi kayu albasia dan buah salak secara berlebihan. Sementara itu, untuk mengendalikan permintaan, APHR bekerjasama dengan beberapa perusahaan yang menjadi pasar bagi komoditas yang diproduksi masyarakat.

B. Sadar Konservasi

Pada ada tahun i985, kepala desa masa itu telah berupaya membangun tradisi menanam saat ada perayaan hari besar, atau ada perayaan khitanan atau pernikahan. Tanaman yang diperkenalkan pada masa itu adalah albasia, yang daunnya berguna untuk pakan ternak, dan kayunya untuk mengganti kayu rumah yang rusak. Pada tahun 1985, kepala desa memperkenalkan KBD (Kebun Bibit Desa) untuk tanaman keras, yang saat ini berkembang menjadi KBR (Kebun Bibit Rakyat). Kepala Desa Kalimendong pada saat itu berkeyakinan, bahwa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan tidak selalu harus mengorbankan konservasi (termasuk kelestarian fungsi hutan). Dengan demikian kesadaran konservasi masyarakat tidaklah dibangun dalam waktu yang singkat, melainkan dibangun dalam waktu yang relatif lama. Selain itu, kesadaran konservasi masyarakat tidaklah dibangun dalam "area" tanpa syarat, melainkan dibangun dalam persyaratan yang relatif berat, yaitu kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain masyarakat mempersyaratkan, bahwa mereka akan berpartisipasi dalam kegiatan konservasi, hanya jika kegiatan konservasi yang mereka ikuti, adalah kegiatan konservasi yang menyejahterakan.

Ketika persyaratan ini (kesejahteraan masyarakat) dapat dipenuhi, maka terbuka peluang bagi dilakukannya konservasi tanah dan hutan oleh masyarakat. Sebagaimana diketahui konservasi tanah merupakan upaya melakukan pengawetan tanah, agar tanah dapat terus menerus mendukung kegiatan produksi komoditi. Konservasi seringkali nampak sebagai sebuah gerakan sosial untuk melindungi tanah dari berbagai kerusakan, yang ditimbulkan oleh berbagai aktivitas masyarakat di atas tanah. Ketika masyarakat Desa Kalimendong berkenan menggunakan tanah miliknya untuk hutan rakyat dengan menanam albasia dan salak, maka saat itu konservasi telah dilakukan.

Upaya membangun kesadaran konservasi masyarakat masyarakat Desa Kalimendong juga tidak selalu berjalan lancar, karena banyaknya perusahaan pengolahan kayu di sekitar Desa Kalimendong. Tetapi hal ini berhasil diatasi, ketika banyaknya perusahaan pengolahan kayu di sekitar Desa Kalimendong disikapi oleh Kementerian Kehutanan (dahulu: Departemen Kehutanan) dengan mengendalikan jumlah dan kinerja perusahaan pengolahan kayu. Hal ini penting, agar banyaknya perusahaan pengolahan kayu tidak menimbulkan ancaman bagi kelestarian fungsi hutan. Sementara itu, agar perusahaan pengolahan kayu dapat terus beroperasi, maka Kementerian Kehutanan melakukan pengendalian penebangan kayu, dan pengendalikan pasokan kayu. Untuk itu Kementerian Kehutanan melakukan berbagai upaya yang dapat mendorong partisipasi masyarakat, dalam menjaga kelestarian fungsi hutan.

Ikhtiar Kementerian Kehutanan untuk mendorong partisipasi masyarakat telah berhasil mengembangkan etos (ethos) masyarakat Desa Kalimendong dalam mengelola tanah hutan rakyat. Elizabeth Walter (2oo4) menyatakan, bahwa etos adalah cita-cita dan keyakinan yang dimiliki seseorang atau suatu kelompok. Cita-cita muncul karena mereka memiliki pemahaman (understanding), pandangan (thought), dan gambaran (picture) tertentu dalam pikirannya, yang selanjutnya menimbulkan keyakinan. Sementaraitu, diketahui bahwa keyakinan adalah suatu cita-cita yang dipercaya sebagai sesuatu yang benar. Kondisi ini muncul, karena cita-cita yang ada bersifat realistis (nyata) dan efektif untuk dilaksanakan. Dalam konteks masyarakat Desa Kalimendong, etos berarti cita-cita dan keyakinan yang dimiliki untuk mencapai kesejahteraan dalam frame konservasi. Cita-cita ini muncul karena dalam pikirannya, masyarakat memiliki pemahaman, pandangan, dan gambaran tentang keberhasilan menyiasati topografi desa yang bergelombang dan terjal, yang selanjutnya menimbulkan keyakinan tentang kesejahteraan. Bagi masyarakat, keyakinan ini muncul karena ia percaya bahwa kesejahteraan dalam frame konservasi dapat dipercaya sebagai sesuatu yang benar. Kondisi ini muncul, karena perolehan kesejahteraan dalam frame konservasi bersifat realistis dan efektif untuk dilaksanakan.

Sebagaisalahsatuupayamemperolehkesejahteraandalam frame konservasi, Kementerian Kehutanan memperkenalkan program LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) di Desa Kalimendong. Program ini dimaksudkan untuk menjaga keharmonisan antara masyarakat dengan hutan negara yang dikelola Perhutani, yang letaknya di bagian Utara Desa Kalimendong. LMDH Desa Kalimendong diberi nama LMDH Rimba Mulya yang didirikan pada tanggal 28 Nopember 2o02 dengan akta pendirian badan hukum, yang dilengkapi dengan AD/ART oleh Notaris dengan nomor 73, tanggal 28 Nopember

2o02. Selain itu, juga dibuat Akta Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Sumberdaya Hutan antara Perum Perhutani KPH Kedu Utara dengan LMDH Rimba Mulya, dengan nomor 74 pada tanggal 28 Nopember 2002.

LMDH Rimba Mulya merupakan wadah pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya para petani hutan negara Desa Kalimendong.Semboyan(tagline)yang"dipegang" oleh LMDH Rimba Mulya adalah, "Membangun Hutan Lestari, Menuju Desa Mandiri". Sesuai dengan semboyannya, ada beberapa hal yang telah dilakukan oleh LMDH Rimba Mulya, antara lain: Pertama, penguatan kelembagaan. Kedua, validasi data LMDH. Ketiga, peningkatan kerjasama dengan stakeholder. Keempat, optimalisasi pemanfaatan tanah. Kelima, pengembangan usaha-usaha produktif. Beberapa hal yang telah dilakukan oleh LMDH Rimba Mulya ini, turut mendukung terbangunnya etos masyarakat (petani hutan negara), untuk berpartisipasi dalam mengelola hutan negara. Etos yang dibangun semakin berkembang, hingga akhirnya merambah ke wilayah tanah hutan rakyat. Dengan kata lain, masyarakat yang berpartisipasi dalam mengelola hutan negara, membawa etosnya ketika mengelola tanah hutan rakyat. Kondisi ini berdampak pada terwujudnya optimalisasi pengelolaan hutan negara dan hutan rakyat oleh masyarakat Desa Kalimendong.

Optimalisasi hutan negara dan hutan rakyatyang akhirnya berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tidak dapat dilepaskan dari peran LMDH Rimba Mulya sebagai katalisator dan dinamisator. Sementara itu, bagi LMDH Rimba Mulya segenap peran yang "dimainkannya" di Desa Kalimendong merupakan ikhtiar, untuk mencapai tujuan berdirinya LMDH, yaitu memberdayakan masyarakat desa di sekitar kawasan hutan, terutama hutan negara. Sebagai bagian dari ikhtiar untuk mencapai tujuan berdirinya LMDH, ada beberapa kegiatan lainnya yang juga telah dilaksanakan oleh LMDH Rimba Mulya, seperti: Pertama, pembenahan kandang ternak masyarakat dengan membuat kandang yang mengelompok yang disebut "Kampung Ternak"; Kedua, melakukan sensus tanaman salak di hutan negara, sebagai dasar pembuatan perjanjian bagi hasil antara petani hutan negara dengan Perum Perhutani. Anggota masyarakat yang tergabung dalam LMDH Rimba Mulya (berpartisipasi dalam mengelola hutan negara), maupun yang tidak tergabung dalam LMDH Rimba Mulya (mengelola tanah hutan rakyat), memiliki semangat yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan. Hanya saja, yang sering menjadi perhatian masyarakat, dan membuat mereka berdebar-debar (khawatir) adalah harga. Rasahan C.A. (dalam Kasryno, i998) menyatakan, bahwa petani sebenarnya responsif, dan berusaha memanfaatkan bekerjanya mekanisme harga sebagai indikator ekonomi, yang mengatur petani dalam mengalokasikan sumberdaya yang dimilikinya.

Harga komoditas (kayu albasia dan buah salak) merupakan fenomena penting yang direspon oleh masyarakat Desa Kalimendong. Respon masyarakat terhadap dinamika harga memperlihatkan kemampuan adaptif mereka dalam berinteraksi dengan situasi dan kondisi terkini. Responsivitas masyarakat (petani hutan) inilah yang oleh James C. Scott

(1994) dikristalisasi dalam istilah "etos yang khas petani". Fakta yang khas ini juga memberi penjelasan tentang konsep “safety first"masyarakat (petani) yang didengung-dengungkan James C. Scott, yang salah satu elemen pentingnya adalah keuangan. Elemen inilah yang merelasikan masyarakat dengan LMDH Rimba Mulya, yang muaranya berupa kesediaan masyarakat untuk menyetujui sumber keuangan LMDH Rimba Mulya, yaitu: Pertama, dana sharing (bagi hasil) tanaman salak. Kedua, dana sharing penebangan pohon albasia. Ketiga, dana sharing penyadapan getah pinus. Keempat, berbagai bantuan dari instansi terkait.

Kinerja LMDH Rimba Mulya telah berhasil mencegah perusakanhutan negaraoleh masyarakatdi Desa Kalimendong, di mana kondisi ini berbeda dengan yang terjadi di beberapa wilayahhutannegaradibeberapadesadi Kabupaten Wonosobo antara tahun i998 - 1999. Perusakan hutan negara umumnya dilakukan dalam bentuk berbagai aktivitas penjarahan dan penebangan liar, yang dipicu oleh adanya kebutuhan kayu oleh pihak industri, dan adanya desakan ekonomi masyarakat desa sekitar hutan. Sebagaimana diketahui kerusakan hutan dapat berakibat hilangnya mata air dan berkurangnya debet air tanah. Akibatnya, saat musim kemarau masyarakat desa yang hutannya rusak akan kekurangan air, sehingga mereka juga akan kesulitan mengairi sawahnya. Sebaliknya, jika musim penghujan, akan terjadi banjir dan tanah longsor.

Dalam perspektif konservasi, pernyataan James C. Scott tentang "safety first" yang dipegang teguh oleh petani (masyarakat), tidaklah semata-mata hanya bernuansa kesejahteraan, melainkan juga bernuansa konservasi. Bila tanah hutan rakyat rusak (longsor), maka masyarakat akan gagal mencapai kesejahteraan, dan hal ini berarti masyarakat gagal melakukan "safety first". James C. Scott (1994:17) menyatakan, bahwa bertani merupakan pekerjaan beresiko, hingga tidak berlebihan jika petani memilih prinsip "safety first" atau "dahulukan selamat" dalam bertani. Oleh karena etos melibatkan cita-cita dan keyakinan yang dimiliki petani, maka dapatlah dimengerti bahwa cita-cita petani adalah "selamat". Cita-cita ini muncul karena dalam pikirannya, petani memiliki pemahaman, pandangan, dan gambaran tentang beratnya menjadi petani. Dengan demikian masyarakat Desa Kalimendong meyakini, bahwa "selamat" merupakan strategi livelihood yang benar, realistis, dan efektif untuk dilaksanakan. Prinsip "safety first" yang terus menerus dipegang teguh oleh masyarakat Desa Kalimendong dengan paradigma kesejahteraan dalam frame konservasi, akhirnya mampu memperlihatkan perbedaan desa ini dengan beberapa desa lain di Kabupaten Wonosobo. Selain itu, adanya hutan yang mengalami kerusakan di beberapa desa di wilayah Kabupaten Wonosobo, telah menyadarkan masyarakat Desa Kalimendong untuk memperhatikan konservasi. Caranya dengan memperhatikan kondisi tanah di hutan negara dan hutan rakyat, agar fungsi tanah dapat terus lestari.

Oleh karena itu, masyarakat Desa Kalimendong tidak menjarah hutan negara yang dikelola oleh Perhutani. Hutan negara di Desa Kalimendong berhasil selamat, karena masyarakat desa bersedia menjaga dan memelihara kelestarian fungsi hutan. Masyarakat Desa Kalimendong yang bersedia menjaga hutan di kawasan hutanyang disebut hutan negara, dan di luar kawasan hutan yang disebut hutan rakyat, menunjukkan adanya semangat konservasi. Sebagaimana diketahui semangat konservasi telah berkembang sejak lama di Desa Kalimendong, yang dibuktikan oleh sebuah fakta ketika pada tahun 199o masyarakat mendapat kredit dari Departemen Kehutanan yang diberi nama KUKDAS (Kredit Usaha Konservasi Daerah Aliran Sungai). Kredit ini dikucurkan setelah areal seluas 25 Ha terukur dengan baik, melalui kerjasama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo.

Kesejahteraan dalam frame konservasi yang menjadi paradigma yang dipegang teguh oleh masyarakat Desa Kalimendong, selanjutnya mewujud dalam kegiatan partisipatif mengelola hutan negara, dan kegiatan pengelolaan tanah hutan rakyat. Kegiatan ini telah menjadi bagian dari livelihood masyarakat, dan mampu meningkatkan kesejahteraan mereka. Livelihood merupakan suatu cara yang ditempuh oleh masyarakat Desa Kalimendong, untuk mendapatkan sejumlah uang yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Oleh karena itu, livelihood masyarakat Desa Kalimendong berkaitan dengan tiga hal, sebagai berikut: Pertama, job (pekerjaan), adalah kerja (work) reguler yang dilakukan masyarakat Desa Kalimendong dalam sektor pertanian-hutan untuk mendapatkan sejumlah uang. Kedua, career (karier) adalah suatu pekerjaan (job) yang dilakukan masyarakat Desa Kalimendong dalam jangka waktu relatif panjang, yang memberi masyarakat kesempatan untuk bergerak ke posisi yang lebih tinggi (misal: dari petani-hutan menjadi pengepul hasil hutan) untuk mendapatkan sejumlah uang. Ketiga, profession (profesi), adalah suatu tipe kerja (work) tertentu yang ditekuni oleh masyarakat Desa Kalimendong (dalam hal ini petani-hutan) yang membutuhkan pelatihan baik secara formal, informal, maupun secara otodidak.

Berdasarkan konsepsi livelihood, maka dapatlah dikatakan, bahwa livelihood masyarakat Desa Kalimendong berupa pengelolaan hutan rakyat, dan berpartisipasi dalam pengelolaan hutan negara. Livelihood ini membawa konsekuensi berupa"keterlibatan" masyarakat Desa Kalimendong pada job sektor pertanian-hutan, yang memberi kesempatan pada masyarakat untuk menempuh career di sektor pertanian-hutan, dalam profesi mereka sebagai petani-hutan. Bagi masyarakat Desa Kalimendong yang berketetapan memilih profesi sebagai petani-hutan, maka konservasi merupakan tindakan yang penting dilakukan, karena dapat membawa kesejahteraan. Hal ini dibuktikan oleh tingkat perekonomian masyarakat Desa Kalimendong yang relatif baik, di mana rata-rata warga desa memiliki rumah permanen dan kendaraan bermotor (roda dua), serta dapat menyekolahkan anak dengan baik. Tingkat perekonomian yang relatif baik ini, antara lain disebabkan adanya kesediaan masyarakat menanam tanaman yang bernilai ekonomi (salak) di sela-sela tegakan tanaman keras (albasia).

Semangat konservasi turut dibina dan dikembangkan oleh APHR, melalui upaya menanamkan mental konservasi sejak usia dini pada anak-anak, dengan membuat KBS (Kebun Bibit Sekolah) di sekolah dasar Desa Kalimendong, yang biayanya sebesar Rp. 2 juta. Sesungguhnya secara finansial dan dalam jangka pendek, kegiatan ini tidak menguntungkan APHR, tetapi dalam jangka panjang kegiatan ini menguntungkan, karena berkaitan dengan penanaman kesadaran konservasi sejak dini pada anak-anak. Oleh karena itu, strategi (strategy) APHR ini layak diapresiasi, karena berguna bagi keberlanjutan pengelolaan hutan di Desa Kalimendong.

Strategi APHR merupakan suatu rencana yang digunakan dan tindakan yang dilakukan oleh APHR, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam frame konservasi tanah dan hutan. Oleh karena itu strategi APHR berkaitan dengan tiga hal, sebagai berikut: Pertama, plan (rencana), adalah suatu pengelolaan bagi segala sesuatu yang berhubungan dengan apa, dan bagaimana suatu keinginan diwujudkan. Dalam konteks APHR, rencana pengelolaan hutan rakyat telah dibuat dengan memperhatikan potensi dan kemampuan masyarakat dan wilayah kerja APHR; Kedua, act (tindakan), adalah sesuatu yang dilakukan dalam tatanan tertentu yang dimaksudkan sebagai penyelesaian atas suatu persoalan. Dalam konteks APHR, tindakan yang dilakukan berupa penyuluhan kepada masyarakat agar mampu memenuhi ketentuan APHR, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan tanah hutan rakyat; Ketiga, arrangement (pengaturan), adalah pengelolaan terhadap sesuatu sehingga dapat terjadi atau terwujud suatu kondisi tertentu. Dalam konteks APHR, pengaturan yang berkaitan dengan pengelolaan tanah hutan rakyat telah diterbitkan oleh APHR, dalam bentuk SOP (Standar Operasional Prosedur). Segenap strategi (rencana, tindakan, dan pengaturan) APHR ternyata berhasil menumbuhkan semangat konservasi masyarakat Desa Kalimendong, yang mewujud dalam bentuk tindakan konservasi tanah dan hutan. Berdasarkan perspektif Max Weber fenomena ini dipandang sebagai hubungan sosial, sedangkan Alfred Schutz menyebutnya sebagai bentuk intersubyektivitas. Sebagaimana diketahui hubungan sosial dan inter-subyektivitas ini bermanfaat buat seluruh masyarakat Desa Kalimendong, karena mengarah pada perwujudan konservasi tanah dan hutan.

Ketika hubungan sosial dan inter-subyektivitas sedang berlangsung, setiap anggota masyarakat saling berinteraksi, saling memahami, dan saling bertindak, dalam kendali norma sosial yang berlaku di desa ini. Akibatnya tindakan masyarakat semakin mengarah pada upaya, untuk meningkatkan kesejahteraan dalam frame konservasi tanah, yang sekaligus juga memantapkan struktur sosial yang ada di desa ini. Hal ini selanjutnya membentuk strategi livelihood masyarakat, yang merupakan rencana yang digunakan dan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat. Berdasarkan strategi yang dipilih, maka anggota masyarakat mendapatkan sejumlah uang, yang akan digunakannya untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya.

Secara praktis strategi livelihood memang dapat berada pada konteks individual (orang per orang) maupun berada pada konteks sosial (masyarakat). Oleh karena itu, strategi livelihood dapat menjadi individual problem (persoalan perseorangan), dan dapat menjadi social issues (issue sosial atau kemasyarakatan). Strategi livelihood dipandang sebagai individual problem ketika permasalahannya hanya dialami oleh sebagian kecil masyarakat. Sebaliknya, ia akan menjadi social issues, ketika permasalahannya telah dialami oleh sebagian besar masyarakat dan berdampak luas bagi masyarakat. Strategi livelihood juga dapat dilihat dari sisi diversifikasi livelihood yang ada di masyarakat Desa Kalimendong, yang komponen-komponen determinannya dilatar belakangi oleh kondisi wilayah Desa Kalimendong, yang meliputi aspek sosial, ekonomi, dan kewilayahan. Sementara itu, pada saat yang sama sebagian masyarakat Desa Kalimendong masih dihadapkan pada masalah, yang berupa penghidupan yang rentan terhadap perubahan. Oleh karena itu, masyarakat mengandalkan kapabilitas, asset, dan kegiatan mereka dalam mempertahankan kelangsungan livelihood. Dengan cara ini masyarakat Desa Kalimendong berupaya agar dapat melakukan adaptasi terhadap segenap perubahan, sehingga mereka akhirnya dapat selamat atas "guncangan" perubahan.

Kemampuan masyarakat Desa Kalimendong mengarungi perubahan sosio-ekonomi dikarenakan mereka memiliki pola aktivitas yang berbasis pada modal alami, modal sosial, peluang kerja, dan pemenuhan konsumsi. Selanjutnya pola aktivitas ini mengantarkan masyarakat pada kesungguhan pelaksanaan konservasi tanah hutan rakyat Desa Kalimendong, yang memiliki empat unsur pokok, yaitu: Pertama, adanya aktor atau pelaku konservasi yang terdiri dari pemilik hutan rakyat, Pemerintah Desa Kalimendong, Perum Perhutani, dan APHR; Kedua, sikap alamiah aktor dalam kehidupannya sehari-hari yang terkait dengan tanah hutan rakyat, seperti: (1) Sikap pemilik hutan rakyat yang siap berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian fungsi hutan. (2) Sikap Pemerintah Desa Kalimendong yang berupaya mendukung dan mengembangkan momentum kesejahteraan melalui konservasi hutan rakyat. (3) Sikap Perum Perhutani yang bersedia melakukan pengelolaan hutan negara bersama masyarakat. (4) Sikap APHR yang memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek konservasi; Ketiga, adanya hubungan yang bersifat bauran antara resmi dan tak resmi antar aktor dalam pengelolaan hutan. Keempat, proses penanaman kesadaran hingga penuaian kesadaran dalam bentuk pengelolaan tanah hutan rakyat.

Seluruh unsur pokok pengelolaan tanah hutan rakyat di Desa Kalimendong identik dengan reforma agraria yang meliputi penguatan asset yang berupa tanah, dan pemberian akses untuk memanfaatkan asset. Sebagaimana diketahui reforma agraria merupakan suatu perjuangan berat, yang menuntut kesungguhan semua pihak. Joyo Winoto (2oo8:5) menyatakan, bahwa perjuangan berat ini harusdimulai dengan terlebih dahulu menyingkirkan nilai-nilai dan praktek colonial mode of development, yang merupakan kerangka pemikiran pembangunan yang: (1) kolonialistik, (2) eksploitatif, (3) tidak membebaskan, (4) myopic, dan (5) berperspektif jangka pendek.

Berdasarkan pandangan Joyo Winoto diketahui, bahwa pengelolaan tanah hutan rakyat di Desa Kalimendong harus menghindari nilai-nilai dan praktek colonial mode of development, dengan cara: Pertama, pengelolaan tanah hutan rakyat haruslah untuk kepentingan masyarakat Desa Kalimendong. Dengan demikian masyarakat Desa Kalimendong dapat terhindar dari pembangunan yang kolonialistik atau hanya untuk kepentingan asing; Kedua, pengelolaan tanah hutan rakyat haruslah memperhatikan aspek konservasi tanah dan hutan. Dengan demikian masyarakat Desa Kalimendong dapat terhindar dari pembangunan yang eksploitatif atau hanya mengutamakan hasil; Ketiga, pengelolaan tanah hutan rakyat haruslah bersifat emansipatoris, yaitu mampu membebaskan masyarakat dari keterbelakangan, kebodohan, dan kemiskinan. Dengan demikian masyarakat Desa Kalimendong dapat terhindar dari pembangunan yang tidak membebaskan atau yang justru menjebak masyarakat dalam keterbelakangan, kebodohan, dan kemiskinan; Keempat, pengelolaan tanah hutan rakyat haruslah memiliki visi ke depan atau bervisi masa depan, yang sesuai dengan dinamika masyarakat di kemudian hari. Dengan demikian masyarakat Desa Kalimendong dapat terhindar dari pembangunan yang myopic (rabun dekat) atau hanya untuk kepentingan sesaat; Kelima, pengelolaan tanah hutan rakyat haruslah sesuai dengan konsepsi berkelanjutan, sehingga dapat menyejahterakan masyarakat dari generasi ke generasi. Dengan demikian masyarakat Desa Kalimendong dapat terhindar dari pembangunan yang berperspektif jangka pendek.

Keinginan agar pengelolaan tanah hutan rakyat dapat menyejahterakan masyarakat dari generasi ke generasi menumbuhkan semangat konservasi yang berkembang menjadi sadar konservasi. Kesadaran ini tidak dapat dipaksakan, melainkan dibangun melalui pendekatan "social forestry", dengan cara: Pertama, melakukan optimalisasi peran-sertaatau partisipasi masyarakat, dengan meninggalkan kebijakan pembangunan yang bersifat sentralistik. Ukuran keberhasilan pengelolaan hutan tidaklah semata-mata hanya bersifat bio-fisik, melainkan juga bersifat bio-sosial. Kedua, memperhatikan berbagai aspek yang terkait dengan konservasi, seperti aspek sosio-ekonomi dan aspek sosioekologis. Dengan demikian masyarakat dapat memadukan secara harmonis, ikhtiar mencapai kesejahteraan, dengan ikhtiar melakukan konservasi tanah dan hutan.

Melalui pendekatan“social forestry" terbuka kesempatan untuk melakukan reforma agraria, sehingga dapat membebaskan masyarakat Desa Kalimendong dari penanganan masalah berbasis simptomatik ("hanya menghilangkan rasa sakit"), dan mengakhiri end pipe policy ("kebijakan ujung pipa"), karena perjuangan semacam ini tidak akan mampu mengatasi persoalan struktural di Desa Kalimendong. Akibat ketidak-mampuan mengatasi persoalan struktural yang ada, akan menjadikan masalah kemiskinan menjadi akut dan relatif tinggi. Selain itu, ketidak-mampuan mengatasi persoalan struktural juga berpeluang menciptakan pengangguran yang persisten (sulit diatasi), serta kesenjangan sosial ekonomi yang semakin melebar. Muara dari masalah ini pada akhirnya adalah persoalan keadilan sosial (lihat Winoto, 2oo7:5).

Dengan memperhatikan konsepsi reforma agraria, yang meliputi penguatan asset yang berupa tanah, dan pemberian akses untuk memanfaatkan asset, maka sesungguhnya masyarakat dan Pemerintah Desa Kalimendong telah melaksanakan reforma agraria versi lokal. Hal ini dibuktikan oleh adanya kemampuan mereka menghindari nilai-nilai dan praktek colonial mode of development, menolak penanganan masalah berbasis simptomatik, dan mengakhiri end pipe policy. Kebijakan yang terkait dengan pengelolaan tanah hutan rakyat diberi “ruh" yang terkait dengan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan diterapkan dengan melakukan dispowerment atas "kebebasan" masyarakat dalam menebang albasia yang dimilikinya. Dengan kata lain, kebijakan pengelolaan tanah hutan rakyat di Desa Kalimendong merupakan bagian dari upaya membantu masyarakat yang kurang mampu, agar dapat mencapai kondisi masyarakat yang berkarakter the good community and competency, yang antara lain dicirikan oleh adanya komunitas yang otonom. Masyarakat Desa Kalimendong memiliki kewenangan dan kemampuan untuk mengurus kepentingannya sendiri secara bertanggung jawab, dan memiliki kemampuan untuk memecahkan masalahnya sendiri, serta memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif bagi anggota masyarakatnya, untuk mencapai kepentingan bersama.

Kepentingan bersama dalam konteks Desa Kalimendong, adalah kepentingan seluruh masyarakat Desa Kalimendong yang memenuhi aspek sosio-ekonomi dan aspek sosioekologis. Oleh karena itu, upaya memenuhi kepentingan bersama membutuhkan mode of development yang dapat mengatasi akar-akar masalah, yaitu empowering mode of development, yang kegiatan utamanya meliputi penguatan asset yang berupa tanah, dan pemberian akses agar masyarakat dapat memanfaatkan asset-nya. Kedua kegiatan yang biasa dikenal dengan istilah “reforma agraria" ini menguntungkan masyarakat, sehingga mampu mendukung upaya para tokoh desa menggalang partisipasi masyarakat.

Sebagaimana diketahui penggalangan partisipasi masyarakat Desa Kalimendong oleh para tokoh desa (para kepala desa dan tokoh masyarakat) dilakukan dengan memperhatikan masalah mikro, seperti kebutuhan anggota masyarakat yang bersangkutan dan keluarganya. Para tokoh ini memahami konsepsi tebang butuh, yang kemudian disiasati dengan tunda tebang, agar konservasi tetap terlaksana seraya memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, para tokoh melakukan interaksi secara intens dan berkualitas untuk membangun kepercayaan masyarakat, agar proses pembentukan dan pemeliharaan hubungan sosial pada tingkat interaksi tatap muka dapat terus harmoni.

Interaksi tatap muka antara para tokoh desa dengan masyarakat memberi kesempatan bagi dilaksanakannya empowering mode ofdevelopment, karena masyarakat mengerti bahwa mereka akan berdaya bila persoalan mendasar dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karenanya diperlukan upaya untuk melakukan kategorisasi, yang meliputi: Pertama, aspek demografi, sosial, dan ekonomi masyarakat. Kedua, aspek ketinggian, lereng, DAS (Daerah Aliran Sungai), hidrologi, jenis tanah, dan geologi. Ketiga, aspek penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Berdasarkan hasil kategorisasi terbuka peluang bagi dilaksanakannya pengelolaan tanah hutan rakyat yang memiliki nuansa social forestry. Kondisi ini dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Kalimendong dengan menanam salak di sela-sela albasia, yang dapat pula dikatakan sebagai intercropping antara tanaman kehutanan (albasia) dengan tanaman pertanian (salak). Kedua tanaman ini (albasia dan salak) ditanam bersama dalam satu hamparan secara berselangseling. Dengan demikian hutan rakyat Desa Kalimendong yang bernuansa social forestry juga dilengkapi dengan konsepsi agroforestry, sehingga mampu mengkonstruksi sistem budidaya tanaman yang secara ekologis lestari, secara ekonomis menguntungkan, dan secara agronomis memberikan hasil yang cukup tinggi secara berkelanjutan.

Konsepsi agroforestry di atas tanah hutan rakyat Desa Kalimendong juga melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga mendukung semangat sosio-kultural yang mengarah pada konservasi. Semangat sosio-kultural tercermin pada adanya tradisi mengelola tanah hutan rakyat, yang meliputi tradisi menanam albasia pada bidang tanah terjal yang dimiliki masyarakat, serta tradisi menanam salak di sela-sela albasia. Tradisi unik lainnya, antara lain dalam hal menebang pohon albasia, di mana pohon salak yang berada di jalur lintasan tumbangnya batang pohon albasia diikat seluruh pelepahnya, agar tidak terkena batang pohon albasia yang tumbang.

Tradisi ini menunjukkan, bahwa dalam rangka mencapai kesejahteraan, masyarakat tidak pernah melupakan semangat konservasi. Walaupun diakui oleh beberapa tokoh desa, bahwa kesadaran konservasi masyarakat Desa Kalimendong muncul melalui proses tindakan yang "diprovokasi" oleh para tokoh desa. Provokasi ini akhirnya mengantarkan masyarakat pada kondisi teratur, yang dibangun oleh para tokoh melalui interaksi sehari-hari. Para tokoh desa (aktor) berhasil melakukan perubahan sosial dalam frame kearifan yang terencana, untuk meningkatkan dan memperbaiki situasi dan kondisi di masyarakat, yang hasilnya berupa adanya tanah hutan rakyat yang terkelola dengan baik oleh masyarakat.

Perubahan sosial ini terjadi dengan memperhatikan aspek lokalitas dan komunitas yang bernuansa hutan, yang dikaitkan dengan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat Desa Kalimendong. Konstruksi kesadaran konservasi yang ada di masyarakat selanjutnya direlasikan dengan rancangan ke depan, berupa pencapaian kesejahteraan (sosio-ekonomi) dan harmonisasinya dengan konservasi (sosio-ekologis), sehingga dapat dicegah terjadinya banjir dan tanah longsor. Perhatian yang memadai atas keseimbangan antara kepentingan sosioekonomi dengan sosio-ekologis dan daya dukung tanah dan hutan inilah, yang mengantarkan masyarakat Desa Kalimendong mencapai rancangan ke depannya.

Untuk itu sudah selayaknya diperhatikan superimpose antara kondisi agro-ekologi dengan struktur pertanahan, yang akan menghasilkan temuan lanjutan berupa issue pertanahan. Sementara itu, superimpose antara issue pertanahan dengan karakter subyek, akan menghasilkan konstruksi masalah pertanahan. Dalam perspektifkinerjapemerintahan, diketahui bahwa konstruksi masalah pertanahan inilah, yang menjadi sasaran kebijakan pertanahan, yang sekaligus merupakan solusi dalam menyelesaikan masalah pertanahan. Pada sisi inilah (kebijakan pertanahan) terbuka kesempatan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo untuk berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat Desa Kalimendong dalam frame konservasi tanah.

Sementara itu, partisipasi masyarakat Desa Kalimendong merupakan sesuatu yang penting dalam pengelolaan hutan rakyat, karena: Pertama, partisipasi masyarakat Desa Kalimendong memperlihatkan antusiasme mereka, terutama yang berkaitan dengan kondisi, kebutuhan dan sikap mereka. Kedua, masyarakat Desa Kalimendong mempercayai kebijakan Kepala Desa Kalimendong dan Ketua APHR, setelah mereka terlibat dalam proses persiapan dan perencanaan pengelolaan tanah hutan rakyat. Ketiga, dalam iklim demokrasi seperti sekarang ini, maka partisipasi atau pelibatan masyarakat merupakan sesuatu yang demokratis, terutama ketika masyarakat Desa Kalimendong terlibat dalam pengelolaan tanah hutan rakyat, yang sekaligus berfungsi untuk menjamin keberlangsungan kebijakan tersebut.

Partisipasi masyarakat Desa Kalimendong dalam mengelola tanah hutan rakyat merupakan ikhtiar mereka untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan mode of development yang dapat mengatasi akar-akar masalah. Sebagai contoh, ketika masyarakat membutuhkan kesejahteraan, maka mereka harus memanfaatkan tanahnya. Tetapi masyarakat harus berhatihati saat memanfaatkan tanah, karena mereka memiliki tanah yang bertopografi terjal. Saat itulah dibutuhkan empowering mode of development, yang mampu mengarahkan masyarakat, agar tetap memperhatikan konservasi tanah ketika berikhtiar mencapai kesejahteraan.

BABV PENUTUP

Masyarakat Desa Kalimendong mensyukuri anugerah Tuhan Yang Maha Esa, berupa wilayah desa yang tanahnya subur dengan topografi bergelombang dan terjal. Rasa syukur muncul, karena mereka dianugerahi tanah milik, yang atasnya dapat dikelola hutan rakyat, yang berfungsi sebagai instrumen kesejahteran dan konservasi. Bagi masyarakat, kondisi topografi Desa Kalimendong yang bergelombang dan terjal, justru memberi peluang bagi mereka, untuk melakukan tindakan kreatif yang memadukan ikhtiar kesejahteraan dengan ikhtiar konservasi.

Sebagai salah satu desa di Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, Desa Kalimendong cukup disegani oleh desa-desa lainnya karena tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang lebih baik dibandingkan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di desa-desa lainnya. Dengan luas 432 hektar, Desa Kalimendong dibagi dalam beberapa wilayah administratif, yaitu terdiri dari 3 (tiga) dusun, 4 (empat) rukun warga, dan 29 (dua puluh sembilan) rukun tetangga.

Sementara itu jumlah penduduknya sebanyak 859 kepala keluarga atau 3.o13 orang, yang sebagian besar (956 orang) berprofesi sebagai petani.

Desa Kalimendong memiliki sejarah panjang, ketika masyarakatnya berupaya meningkatkan kesejahteraan dalam frame konservasi tanah. Beberapa tahun menjelang tahun 1965 merupakan masa-masa "panas" di Desa Kalimendong. Sebagaimana desa-desa di Pulau Jawa pada masa itu, kondisi Desa Kalimendong juga tidak terlepas dari perseteruan ideologis, sehingga kesejahteraan masyarakat seringkali terabaikan. Pada tahun i965 Desa Kalimendong masih diliputi suasana sulit, karena adanya gerakan pembersihan unsur komunis dari masyarakat, yang kemudian membentuk rasa saling curiga mencurigai. Barulah pada tahun i98i, masyarakat Desa Kalimendong mulai memfokuskan diri pada upaya mengatasi masalah sosio-ekonomi, ketika ternyata harga kopi merosot sangat drastis.

Tahun 1982 masyarakat mulai memperlihatkan dinamika sosial yang menarik, misalnya ketika masyarakat Desa Kalimendong bergotong-royong memperbaiki Kantor Desa Kalimendong. Selain itu, masyarakat juga berhasil mendapat peringkat kedua dalam lomba desa tingkat Provinsi Jawa Tengah. Hal ini masih ditambah dengan keberhasilan memperoleh peringkat pertama kebun gizi di tingkat nasional. Selanjutnya pada tahun i983 masyarakat mulai meningkat kesadarannya untuk mendapat pendidikan yang baik. Selain itu, masyarakat mulai menata ulang adatistiadatnya, terutama dengan memodifikasi atau menghapus adat-istiadat yang boros secara finansial. Hal ini penting, agar masyarakat dapat memanfatkan uangnya untuk hal-hal yang produktif. Misalnya, tidak boleh ada warga yang mampu menyelenggarakan pesta khitanan anaknya dengan biaya jutaan rupiah, tetapi tidak bersedia menyekolahkan anaknya dengan alasan tidak memiliki uang.

Pada tahun 1985, masyarakat mulai membangun tradisi menanam saat ada perayaan hari besar, atau ada perayaan khitanan atau pernikahan. Tanaman yang diperkenalkan pada masa itu adalah albasia, yang daunnya berguna untuk pakan ternak, dan kayunya untuk mengganti kayu rumah yang rusak. Pada masa itu juga diperkenalkan KBD (Kebun Bibit Desa) untuk tanaman keras, yang saat ini berkembang menjadi KBR (Kebun Bibit Rakyat). Masyarakat telah faham, bahwa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan tidak boleh mengorbankan konservasi tanah dan hutan.

Selanjutnya pada tahun 1998, masyarakat berhasil membangun kerjasama dengan Perum Perhutani, untuk memanfaatkan hutan negara yang dikelola Perum Perhutani yang berada di wilayah Desa Kalimendong. Saat itu atas dukungan Perum Perhutani, masyarakat Desa Kalimendong mendirikan LMDH Rimba Mulya, yang tetap eksis hingga saat ini. Kerjasama kemudian meningkat pada tahun zoooan, yang meliputi wilayah hutan negara yang ada di Desa Kalimendong, dan hutan rakyat yang dikelola oleh masyarakat. Tujuan kerjasama ini antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam frame konservasi tanah dan hutan. Kesejahteraan masyarakat yang relatif baik, akhirnya membantu terciptanya suasana desa yang damai yang jauh dari konflik internal (antar anggota masyarakat Desa Kalimendong), dan jauh dari konflik eksternal (antara anggota masyarakat melawan pengusaha atau masyarakat dari desa lainnya).

Hanya saja ada yang tidak boleh dilupakan, bahwa Desa Kalimendong dapat terlepas dari situasi sulit, karena memiliki pemimpin dan anggota masyarakat yang relatif mampu bersabar saat berikhtiar dengan segenap kekuatan yang dimiliki. Pada masa itu Kepala Desa memerintahkan pemasangan tanda batas berupa patok batas yang dipasangi prasasti, pada bidang-bidang tanah kas desa. Kegiatan ini dibiayai oleh Pemerintah Desa Kalimendong, hingga menghabiskan dana sebesar Rp. 8 juta. Besarnya biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kalimendong menjadikan kebijakan ini sebagai sasaran kritik dari sebagian masyarakat desa. Tetapi pada akhirnya masyarakat mengerti, bahwa proyek ini diperlukan karena menguntungkan masyarakat.

Selanjutnya situasi dan kondisi di Desa Kalimendong terus berkembang sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat, yang ditandai dengan berdirinya APHR, dan organisasi bawahannya, seperti Koperasi Hutan Rakyat Lestari. Atas dorongan APHR, masyarakat mendirikan kebun bibit albasia dan salak, sebagai upaya untuk menjamin peremajaannya. Sebagaimana diketahui keberadaan dan budidaya albasia dan salak telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan sekaligus mewujudkan konservasi tanah dan hutan. Dengan demikian ada dua aspek penting dalam pengelolaan wilayah yang berhasil dipadukan oleh masyarakat, yaitu: Pertama, aspek sosio-ekonomi, yang ditandai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kedua, aspek sosioekologi, yang ditandai dengan pelaksanaan konservasi tanah dan hutan.

Untukmendukungpeningkatankesejahteraan, masyarakat membutuhkan pemasaran yang baik bagi kayu albasia yang mereka produksi. Oleh karena itu, peran APHR menjadi sesuatu yang penting, terutama dalam memasarkan kayu albasia yang diproduksi oleh masyarakat Desa Kalimendong. Salah satu upaya APHR untuk membuka pasar bagi kayu albasia Desa Kalimendong adalah dengan mengupayakan SVLK (Sertifikat Verifikasi dan Legalitas Kayu). Sebagaimana diketahui dengan dimilikinya SVLK, maka kayu albasia Desa Kalimendong dapat diperjual-belikan secara bebas, karena telah sah secara hukum (terjamin legalitasnya) dan telah terbukti tidak merusak lingkungan (eco-labeling).

Akhirnya dinamika sosial yang ada di desa ini, memperlihatkan kontestasi antar anggota masyarakat dalam hal kesejahteraan. Kinerja menjadi penentu tingkat kesejahteraan anggota masyarakat, selain luas pemilikan tanah oleh anggota masyarakat. Bagi anggota masyarakat yang memiliki luas pemilikan tanah yang relatif sama, maka mereka yang berkinerja tinggilah yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan. Dengan demikian kinerja menjadi penentu keberhasilan anggota masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dalam frame konservasi tanah. Kinerja juga menjadi instrumen yang memudahkan pemahaman, ketika ada anggota masyarakat yang ternyata lebih sejahtera dibandingkan dengan anggota masyarakat lainnya.

Setelah kinerja menjadi pendorong bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya, maka perolehan SVLK bagi kayu albasia Desa Kalimendong telah membuka kesempatan bagi pasar yang lebih luas. Untuk itu APHR berupaya bermitra dengan perusahaan pengolah kayu yang juga bersertifikat Kementerian Kehutanan. Pilihan kemudian dijatuhkan pada PT. Albasia Bumi Pala di Wonosobo, karena perusahaan ini telah memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan. Hal ini memberi konsekuensi berupa pemasaran yang luas atas kayu olahan perusahaan ini, karena telah dipandang sebagai produk yang legal dan tidak merusak lingkungan. Selain itu, dalam interaksinya dengan masyarakat Desa Kalimendong, perusahaan ini bersedia membeli kayu albasia Desa Kalimendong dengan harga yang layak. Oleh karenanya, kemitraan ini menguntungkan masyarakat Desa Kalimendong, yang memiliki banyak pohon albasia yang ditanam di i.57o bidang tanah hutan rakyat.

Kemitraan antara APHR dengan PT. Albasia Bumi Pala dipandang menguntungkan masyarakat, karena PT. Albasia Bumi Pala bersedia membeli kayu albasia Desa Kalimendong dengan harga yang layak. Hal ini sekaligus juga menunjukkan, bahwa: Pertama, ada hubungan kepentingan antara APHR, PT. Albasia Bumi Pala, dan masyarakat Desa Kalimendong, yang dibangun dalam jalinan keuntungan bersama. Kedua, ada perubahan di Desa Kalimendong, terutama yang berkaitan dengan prospek pemasaran yang luas atas kayu albasia yang diproduksi oleh masyarakat Desa Kalimendong. Ketiga, ada pihak-pihak utama yang terkait dengan produksi dan pemasaran kayu albasia di Desa Kalimendong.

Sementara itu, kesadaran konservasi masyarakat Desa Kalimendong tidaklah dibangun dalam waktu yang singkat, melainkan dibangun dalam waktu yang relatif lama. Selain itu, kesadaran konservasi masyarakat tidaklah dibangun dalam “area" tanpa syarat, melainkan dibangun dalam persyaratan yang relatif berat, yaitu kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain masyarakat mempersyaratkan, bahwa mereka akan berpartisipasi dalam kegiatan konservasi, hanya jika kegiatan konservasi yang mereka ikuti, adalah kegiatan konservasi yang menyejahterakan. Ketika persyaratan ini dapat dipenuhi, maka terbuka peluang bagi dilakukannya konservasi tanah hutan rakyat. Sebagaimana diketahui konservasi tanah merupakan upaya melakukan pengawetan tanah, agar tanah terus menerus dapat mendukung upaya produksi komoditi. Konservasi seringkali nampak sebagai sebuah gerakan sosial untuk melindungi tanah dari berbagai kerusakan, yang ditimbulkan oleh berbagai aktivitas masyarakat di atas tanah. Ketika masyarakat Desa Kalimendong berkenan menggunakan tanah miliknya untuk hutan rakyat dengan menanam albasia dan salak, maka saat itu konservasi telah dilakukan.

Upaya membangun kesadaran konservasi masyarakat Desa Kalimendong juga tidak selalu berjalan lancar, karena banyaknya perusahaan pengolahan kayu di sekitar Desa Kalimendong. Tetapi hal ini berhasil diatasi, ketika banyaknya perusahaan pengolahan kayu di sekitar Desa Kalimendong disikapi oleh Kementerian Kehutanan (dahulu: Departemen Kehutanan) dengan mengendalikan jumlah dan kinerja perusahaan pengolahan kayu. Hal ini penting, agar banyaknya perusahaan pengolahan kayu tidak menimbulkan ancaman bagi kelestarian fungsi hutan. Sementara itu, agar perusahaan pengolahan kayu dapat terus beroperasi, maka Kementerian Kehutanan melakukan pengendalian penebangan kayu, dan pengendalikan pasokan kayu. Untuk itu Kementerian Kehutanan melakukan berbagai upaya yang dapat mendorong partisipasi masyarakat, dalam menjaga kelestarian fungsi hutan.

Ikhtiar Kementerian Kehutanan untuk mendorong partisipasi masyarakat, akhirnya memunculkan etos (ethos) masyarakat Desa Kalimendong dalam mengelola tanah hutan rakyat. Elizabeth Walter (2oo4) menyatakan, bahwa etos adalah cita-cita dan keyakinan yang dimiliki seseorang atau suatu kelompok. Cita-cita muncul karena mereka memiliki pemahaman (understanding), pandangan (thought), dan gambaran (picture) tertentu dalam pikirannya, yang selanjutnya menimbulkan keyakinan. Sementaraitu, diketahui bahwa keyakinan adalah suatu cita-cita yang dipercaya sebagai sesuatu yang benar. Kondisi ini muncul, karena cita-cita yang ada bersifat realistis (nyata) dan efektif untuk dilaksanakan.

Dalam konteks masyarakat Desa Kalimendong, maka etos berarti cita-cita dan keyakinan yang dimiliki untuk mencapai kesejahteraan dalam frame konservasi tanah. Cita-cita ini muncul karena dalam pikirannya, masyarakat memiliki pemahaman, pandangan, dan gambaran tentang keberhasilan menyiasati topografi desa yang bergelombang dan terjal, yang selanjutnya menimbulkan keyakinan tentang kesejahteraan. Bagi masyarakat, keyakinan ini muncul karena ia percaya bahwa kesejahteraan dalam frame konservasi tanah dapat dipercaya sebagai sesuatu yang benar. Kondisi ini muncul, karena perolehan kesejahteraan dalam frame konservasi tanah bersifat realistis, dan efektif untuk dilaksanakan.

Akhirnya, hari itu, menjelang malam hari di Desa Kalimendong pada tahun 2oi3, cahaya matahari mulai meredup. Pucuk-pucuk pinus di bagian Utara desa ini perlahan mulai nampak seperti bayang-bayang. Beberapa anggota masyarakat mulai terlihat meninggalkan area hutan negara yang dikelola Perum Perhutani, sambil membawa alatalat sederhana yang telah digunakannya untuk menyadap getah pinus. Sementara itu, di bagian Selatan desa, beberapa anggota masyarakat juga mulai meninggalkan hutan rakyat yang mereka miliki, sambil membawa alat-alat sederhana yang telah digunakannya untuk memanen salak. Masyarakat Desa Kalimendong mensyukuri anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang berupa tanah subur dengan topografi bergelombang dan terjal. Ketika malam semakin larut, masyarakat Desa Kalimendong telah beristirahat di rumahnya masing-masing, seraya berharap hari esok lebih baik dari hari ini. Semoga ...

DAFTAR PUSTAKA

Ashley,C. and Carney, D. 1999. "Sustainable Livelihood: Lesson From Corley Experience." London, DFID. Berdeque, J.A., and Escobar . 2oo2 . "Rural Deversity, Agricultural, Innovation Policies And Poverty Reduction." Agricultural Research And Extention Network. Bernstein, Henry. 2oio. "Class Dynamic of Agrarian Change." Nova Scotia, Farmwood Publishing. Fukuyama, Francis. zooo. "Trust." Yogyakarta, Qalam. Hagul, Peter. (ed.). 1992. "Pembangunan Desa Dan Lembaga Swadaya Masyarakat." Yogyakarta, Yayasan DIAN Desa. Hall, Derek, Philip Hirsch, and Tania Murray Li. 2on. "Powers of Exclusion: Land Dilemmas in South East Asia." Singapore, National University of Singapore Press. Hermawan. (et. al.). 2oo8. "Pembangunan Hutan rakyat Untuk Pemberdayaan Masyarakat Dan Mengatasi Lahan Kritis." Dalam "Agritek", Volume 16, Nomor 8, Agustus 2008. Malang, Universitas Brawijaya.

Jary, David and Julia Jary. i991. "Collins: Dictionary of Sociology." Glasgow, Harper Collins Publishers. Kasryno. (et.al.) 1998. "Perubahan Ekonomi Pedesaan Menuju Struktur Ekonomi Berimbang." Jakarta, Litbang Departemen Pertanian. Orgendo, O. 1998. "Tenure Regime And Land Use System In Africa: The Challengers At Sustainability." Nairobi, Departemen Of Law, University Of Nairobi, Kenya. Padmo, Soegijanto. zooo. "Landreform Dan Gerakan Protes Petani Klaten 1959 – 1965." Yogyakarta, Media Pressindo. Rahardjo, Bambang dan Syamsuhadi. i995. "Garuda Emas Pancasila Sakti." Jakarta, Yapeta. Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2oo5. "Teori Sosiologi Modern." Jakarta, Prenada Media. Rusdi. 2oi2. "Konflik Sosial Dalam Proses Ganti Rugi Lahan Dan Bangunan Korban Lumpur Lapindo." Yogyakarta, STPN Press. Sarjana, Joko P., E. Iriani, M.Norma, dan A. Sutanto. 2ooi. "KSP Rawa Pening." Semarang, BPTP Jawa Tengah. Scott J.C., 1989. Moral Ekonomi Petani. Pergolakan dan subsistensi di Asia Tenggara. Jakarta, LP3ES. Soekanto, Soerjono. 1998. "Sosiologi: Suatu Pengantar". Jakarta, Raja Grafindo Persada. Supriatna, Tjahya. 2ooo."Strategi Pembangunan Dan Kemiskinan." Jakarta, Rineka Cipta. Veeger, K.J. i99o. "Realitas Sosial." Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Walter, Elizabeth (editor). 2oo4. "Cambridge Learner's Dictionary (2nd Edition)." Cambridge, Cambridge University Press.

Winoto, Joyo. 2oo8. "Tanah Untuk Rakyat, Risalah Tentang Reforma Agraria Sebagai Agenda Bangsa." Jakarta.

TENTANG PENULIS

Aristiono Nugroho, lahir di Jakarta 1 Agustus 1962. Pendidikan SD-SMA diselesaikan di Jakarta, kemudian melanjutkan ke Akademi Pertanahan Nasional di Yogyakarta dan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta, lulus tahun 1995. Pada tahun 2001 menyelesaikan pendidikan S-2 pada Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Bergelut dalam dunia pertanahan sejak 1981-1989 dengan terlibat di beberapa kantor pertanahan di Riau, Sulteng, Papua, Sumsel, dan Bandung. Sejak 1999 diangkat menjadi dosen tetap di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Tullus Subroto. Lahir di Cilacap 9 Juli 1959. Pada tahun 1996 lulus dari Kartografi dan Penginderaan Jauh Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada dan pada tahun 2006 lulus Pasca Sarjana pada fakultas yang sama. Masuk di lembaga pertanahan sejak tahun 1985 dengan bertugas di beberapa wilayah. Sejak tahun 2000 diangkat mejadi dosen tetap di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

Panjang Suharto, beberapa kali terlibat dalam penelitian Strategis PPPM-STPN sebagai asisten peneliti, saat ini menjadi Staf/ajudan Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.