Pasca-1965, berbicara agraria menjadi begitu tabu, sehingga baik bacaan, diskusi dan perdebatanagraria surut ke belakang. Dalam pengabdiannya selama 70 tahun, Prof. Dr. Endriatmo Soetarto adalah satu dari sedikitorang yang hadir mendobrak kebekuan literasi agraria yang masih cukup langka di Indonesia. Reformasi berjalan, agraria menjadi topik hangat bagi banyak kalangan, bahkan menjadi bahan kajian kritis menggugat kekuasaan yang tak jarang bersikap sewenangnya.
Kata pengantar berfungsi mempermudah pembaca terhadap pertanyaan “apa yang dibicarakan dalam satu buku." Sebagai Guru Besar, mempermudah apa yang sulit dipahami adalah tugas wajib. Dan itulah sebagian kecil yang telah dikerjakan olehProf.Endriatmo Soetarto dalam70tahunpengabdiannya.
Mengantarkan
Literasi
Agraria
Editor: Dwi Wulan Pujiriyani Ahmad Hamdani Ahmad Nashih Luthfi
Mengantarkan Literasi Agraria
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta Pasal 2 : Ketentuan Pidana Pasal 72 :
1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan per→buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Mengantarkan Literasi Agraria
Penulis: Endriatmo Soetarto
Editor: Dwi Wulan Pujiriyani Ahmad Hamdani Ahmad Nashih Luthfi
Diterbitkan oleh: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) dan Sajogyo Institute (SAINS)
MENGANTARKAN LITERASI AGRARIA ©Endriatmo Soetarto
Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN)
Penulis: Endriatmo Soetarto
Editor: Dwi Wulan Pujiriyani, Ahmad Hamdani dan Ahmad Nashih Luthfi
Layout: Ridlo Ilwafa
Desain Cover: Ahmad Hamdani
MENGANTARKAN LITERASI AGRARIA Desember, 2022 xii + 122 hlm; 15 cm x 23 cm ISBN: 978-602-7894-45-7
Pengantar Ketua STPN
Dalam rangka mendukung posisi STPN yang senantiasa setia pada komitmennya untuk terus membangun komunitas epistemik (epistemic community), buku ini merupakan salah satu rujukan penting bagaimana perjalanan pemikiran intelektual yang dibangun dari pengalaman yang panjang. Tenunan pemikiran yang disajikan dari kumpulan kata pengantar buku ini memberikan ruang untuk meluaskan diskusi mengenai kondisi atau situasi keagrariaan kita.
Pemikiran yang tersaji dalam buku ini akan menunjukkan daur pengelolaan pengetahuan yang kemudian diendapkan untuk dapat menjadi penopang dari ragam penataan agraria yang diwujudkan secara konkrit melalui berbagai kebijakan agraria, pertanahan dan tata ruang yang ada.
STPN memiliki peran penting dalam menopang ketersediaan karya-karya agraria yang baik dan dapat dibaca oleh semua orang. Tanggungjawab sebagai pendidikan tinggi agraria, tentu saja tidak hanya berhenti pada pembelajaran di dalam lingkungan kampus. Namun yang perlu dipikirkan kemudian adalah bagaimana ragam ide atau pemikiran agraria yang ada tersebut dapat dikembangkan secara konstruktif untuk bisa berkontribusi pada perbaikan kondisi keagrariaan kita.
Diseminasi melalui buku yang berisi ragam pemikiran ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis untuk memberikan bekal penajaman secara substansial bagi kebijakan agraria ataupun dalam lingkup akademis untuk pengembangan keilmuan.
Yogyakarta, 2022
Pengantar Penerbit
Buku terbitan STPN Press kali ini adalah salah satu dari dua buku yang disiapkan sebagai persembahan ulang tahun ke-7o Prof Endriatmo Soetarto. Buku berjudul 'Pergulatan Intelektual Mewujudkan Tata Kelola Agraria yang Adil, Demokratis dan tanggung jawab' ini merupakan pemikiran-pemikiran mengenai tanggungjawab kita bersama untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil dan demokratis. Sebuah cita-cita besar yang tentu tidak akan tertinggal sekedar cita-cita apabila diperjuangkan bersama-sama.
Perjalanan STPN Press dalam memproduksi karya-karya agraria adalah perjalanan yang tidak bisa lepas dari sosok Prof. Endriatmo Soetarto sebagai pionirnya. STPN Press yang dari sejak awal berkomitmen untuk menyemaikan gagasan dan pemikiran agraria untuk didokumentasikan secara baik, saat ini sudah bertumbuh dengan karya-karya agraria semakin banyak dan semakin luas jangkauannya. Hal inilah yang kami syukuri karena memproduksi karya-karya agraria agraria yang tidak hanya apik namun bermutu bukanlah pekerjaan yang mudah.
Kami menghadirkan buku ini dalam beberapa bagian tema dari mulai: pengantar literasi pendidikan agraria, pengantar literasi pemikiran agraria, pengantar literasi penelitian agraria, pengantar literasi reforma agraria, dan pengantar literasi kebijakan agraria lainnya. Keseluruhan pengantar ini akan memudahkan pembaca untuk mendalami lebih lanjut karya-karya agraria lain terkait lingkup tema tersebut. Sebagai pengantar, tentu saja tulisan-tulisan ini akan membantu memberikan pemahaman awal untuk kemudian pembaca sendirilah yang akan mengembangan pemahaman tersebut.
Pengantar Editor
Agrarian literacy secara sederhana bisa dipahami sebagai kemampuan untuk memahami atau membaca isu atau masalah keagrariaan. Sebagaimana pengertian agrarian literacy merujuk pada Riyanto et al. (2o21), lingkup literasi agraria kerapkali dilekatkan dengan pengetahuan mengenai isu atau masalah pertanian. Pengetahuan tersebut mencakup diantaranya: tingkat pendidikan, kemampuan membaca dan menulis, kemampuan untuk melakukan penghitungan, pengetahuan mengenai terminologi pertanian lokal serta penggunaan teknologi untuk pertanian. Konsep literasi agraria atau agrarian literacy harus dipahami secara lebih luas tidak sekedar pada bidang pertanian.
Mengantarkan literasi agraria merupakan bagian dari upaya penajaman daya analitis atas persoalan-persoalan aktual keagrariaan. Ini adalah bagian yang tidak terpisahkan pula dari pribumisasi atas ilmu soal terutama berkaitan dengan pokok persoalan agraria (Luthfi et al., zoio). Kembali lagi bahwa ini semua bermuara pada masalah agraria sebagai masalah penghidupan bangsa dan rakyat Indonesia. Persoalan agraria telah menimbulkan kejadian-kejadian yang menyedihkan di dalam masyarakat. Berbagai kenyataan kepemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah benar-benar menjadi masalah, bukan lagi jalan keluar atas persoalan yang telah dihadapi masyarakat sejak lama. Tanah yang seharusnya memberikan rezeki kepada masyarakat, justru menjadi beban yang seakan-akan tidak ada penyelesaiannya (Luthfi, zou).
Mengantarkan literasi agraria dapat diletakkan sebagai sebuah metode' untuk memahami agraria. Sebagai sebuah metode, kata pengantar' menjadi semacam pintu masuk yang mampu menghadirkan ragam persoalan keagrarian kita dengan lebih sederhana dan ringkas. Keluasan persoalan atau masalah agraria kita, membutuhkan cara baca yang lebih bisa diterima tentu saja tidak hanya untuk mereka yang sudah memiliki ikatan yang panjang dengan ragam persoalan agraria, tetapi juga mampu memberikan ruang atau kesempatan baik mereka yang baru mulai tumbuh minatnya untuk belajar agraria atau memiliki rasa ingin tahu mengenai masalah agraria.
Sebagaimana'kesadaran meng-agraria', semangat dalam mengantarkan literasi agraria' yang dibawa melalui buku ini adalah semangat untuk tidak abai pada kenyataan bahwa agraria itu harus diurus dan direstrukturasi sebagai agenda utama bangsa. Agraria atau tanah merupakan tempat manusia membangun ruang hidupnya. Hubunganantara manusia dengansumber-sumberdayaagrariaitutidak semata-mata man to nature relationship tetapi man to man relationship. Hubungan antara manusia dan tanah itu adalah hubungan yang erat dan abadi. Tanah adalah sumber agraria dan bukan sumber daya agraria yang memiliki makna konotatif lebih pada aspek ekonominya. Hubungan yang abadi menyiratkan tentang hubungan yang tidak dapat diputuskan atau ditiadakan oleh siapapun (Shohibuddin, 2oi8). Makna tanah bagi manusia tidak sekedar memberi fungsi ekonomis, dan politis, tetapi juga fungsi kultural, kehormatan, identitas, dan harga diri (dignity) (Sembiring, 2oo9). Dalam konteks inilah, mengantarkan literasi agraria menjadi salah satu jembatan untuk memahami bahwa agraria adalah panggung sejarah dimana di atas panggung inilah rakyat sebagai lakon atau pelaku.
Mengantarkan literasi agraria, memungkinkan pemahaman yang luas dan mampu mengakomodir ragam perspektif keagrariaan. Kemandegan atau sempitnya perspektif dalam membaca persoalan keagrariaan tentunya menjadi satu hal yang harus dihindari. Sesat pikir adalah sebuah realitas penafsiran yang lekat dengan bagaimana ketidakmampuan untuk mendudukkan rakyat yang seharusnya menjadi lakon dan bukan justru sebaliknya (Ruwiastuti, zooo).
Yogyakarta, 2022
Editor
Daftar Isi
Pengantar Ketua STPN Pengantar Penerbit vi vii Pengantar Editor. Daftar Isi. ix PENGANTAR LITERASI PENDIDIKAN AGRARIA 1 Arah Baru Pendidikan Tinggi Agraria: 3 Ruang Belajar STPN Menapaki Pengembangan Kader Birokrasi Pertanahan yang Memihak. 3 Aplikasi Excel untuk Ukur Tanah. 15 PENGANTAR LITERASI PEMIKIRAN AGRARIA 17 1ooo Peribahasa Daerah Tentang Tanah/ Pertanahan Di Indonesia ... 19 Pemikiran Agraria Bulaksumur, Telaah Awal Atas Pemikiran Sartono Kartodirdjo, 21 Masri Singarimbun dan Mubyarto 21 Antologi Puisi Agraria Indonesia 24 Kronik Agraria Indonesia: Memperluas Imajinasi Lintas Zaman, Sektor dan Aktor.. 26 Melacak Sejarah Pemikiran Agraria Indonesia Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor. 30 Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono.. 32 Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria. 34
PENGANTAR LITERASI PENELITIAN AGRARIA 37 Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia ... 39 Ranah Studi Agraria: Penguasa Tanah dan Hubungan Agraris 44 Pengembangan Kebijakan Agraria Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat, dan Keberlanjutan Ekologis... 48 Memahami dan Menemukan Jalan Keluar dari Problem Agraria dan Krisis Sosial Ekologi. 52 Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang 55 Membangun Bersama Rumah Agraria. 63 PENGANTAR LITERASI REFORMA AGRARIA. 65 Seluk Beluk Masalah Agraria, Reforma Agraria, dan Penelitian Agraria 67 Tanah Bagi yang Tak Bertanah "Landreform pada Masa Demokrasi Terpimpin 196o-1965 71 Gerakan-gerakan Agraria Transnasional 77 Land Reform Lokal Ala Ngandagan: Inovasi Sistem Tenurial Adat di Sebuah Desa Jawa, 1947-1964 ... 79 Kembali Ke Agraria.... 83 Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan.. 85 Land Reform Dari Masa Ke Masa Perjalanan Kebijakan Pertanahan 1945-2009 .... 88 Mereka Yang Dikalahkan: Perampasan Tanah dan Resistensi Masyarakat Pulau Padang.. 91 Reforma Agraria Menyelesaikan Mandat Konstitusi. 96 PENGANTAR LITERASI KEBIJAKAN AGRARIA LAINNYA. 99 Pemberdayaan Setengah Hati: Sub Ordinasi Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Hutan 101 Keistimewaan Yogyakarta yang Diingat dan Dilupakan... 103
Transformasi Masyarakat Indonesia dan Historiografi Indonesia Modern.. 106 Resonansi Reforma Agraria Pada Hari Agraria Tahun 2008. 109 Seputar Hak Pengelolaan. 113 Model Spasial Penggunaan Lahan Pertanian 114 Berkelanjutan Di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung.. 114 Tanah Negara.. 116 Penegakan Hukum Penerbitan Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.. 118 Referensi.. 121
Pengantar Literasi Pendidikan Agraria
Arah Baru Pendidikan Tinggi Agraria: Ruang Belajar STPN Menapaki Pengembangan Kader Birokrasi Pertanahan yang Memihak
Soetarto, E, Pujiriyani. DW, Sutaryono. 2o13. Arah Pendidikan Baru Pendidikan Tinggi Agraria: Ruang Belajar STPN Menapaki Pengembangan Kader Birokrasi Pertanahan Yang Memihak. Yogyakarta, STPN Press.
Merefleksikan proses, mengumpulkan kepingan-kepingan ingatan, bertanya, membuat catatan, menelusuri dokumen, membaca, mengendapkan, merenungkan sejenak, merangkaikannya, untuk kemudian menuliskannya dalam baris-baris kata adalah bagianbagian yang mengawali buku ini. Sebuah proses adalah sebuah dinamika. Bukuini berusaha untuk menyajikan dinamikayang terjadi selama beberapa tahun ini dimana STPN sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi yang memegang amanah untuk mendidik kaderkader birokrasi pertanahan di Indonesia, sedang bergerak menuju ke satu titik 'pembaruan. Pembaruan tidak akan dimungkinkan tanpa adanya sebuah kegelisahan yang mengawali kesadaran untuk selalu melihat situasi secara kritis. Gerak adalah sebuah proses dinamis untuk menempatkan secara kontradiktif dengan 'diam' yang lekat dengan kesan 'aman' dan menerima segala sesuatu secara naif sebagai sebuah jalan yang tidak bisa dinegosiasikan.
Buku ini dimaksudkan tidak sekedar sebagai pengingat atau catatan tentang peristiwa-peristiwa yang telah lewat. Sebuah sejarah akan tergerus hilang tertelan zaman ketika tidak ada upaya untuk mengabstraksikannya untuk kemudian menjadikannya sebagai pelajaran dan pengalaman untuk menemukan langkah-langkah dan upaya-upaya perbaikan. Tidak ada yang akan abadi kecuali perubahan itu sendiri. Menyaksikan, menyelami dan merasakan pusara dari sebuah perubahan, tanpa melihat secara jernih akar dari perubahan itu sendiri, sering kali akan membawa pada terasingnya proses dan kemampuan penilaian yang berhenti pada penghakimanpenghakiman yang dangkal.
Kehadiran buku ini adalah bagian dari harapan besar untuk menunjukkan bahwa Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang telah memasuki usia setengah abad, telah mengalami berbagai perubahan yang telah membentuknya seperti sekarang ini. Proses yang panjang telah dilalui, generasi demi generasi pengemban estafet perjuangan agraria di negeri ini telah dilahirkan. Mereka ini telah menjadi bagian dari kekuatan yang tidak terbantahkan, garda terdepan BPN RI. Mereka inilah para penerus yang turut menentukan apakah cerita tentang tanah di negeri ini adalah gambaran benderang tentang jaminan kesejahteraan dan masa depan yang menjanjikan ataukah sebaliknya sebuah potret buram dari perebutan, pertaruhan kepentingan, penyerabutan, penyingkiran dan pengasingan.
Selain menunjukan perubahan STPN, buku ini diharapkan juga bisa terus menyalakan semangat dan komitmen untuk menjadikan pendidikan tinggi agraria kita ini tetap dan akan selalu menjadi pendidikan tinggi agraria yang memegang teguh nilainilai keutamaannya. Sebuah lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab besar untuk mengantar anak-anak didiknya dan melepas mereka suatu saat nanti dengan bekal pengetahuan, pengalaman, dan karakter yang kuat. Seperti judul buku ini "Arah Baru Pendidikan Tinggi Agraria: Ruang Belajar STPN Menapaki kader Birokrasi Pertanahan yang Memihak, ada sebuah harapan yang diamanahkan melalui buku ini agar fitrah pendidikan untuk menjadikannya bukan sebagai pelestari hegemoni dan budaya aristokratis, melainkan sebuahpendidikanyangdiarahkan untuk melahirkan'kaderbirokrasi pertanahan yang memihak' Dalam konteks inilah, keberpihakan diupayakan melalui proses di dalam pendidikan itu sendiri yang harus selalu dialasi dan dijiwai semangat untuk peka terhadap tematema dan problem kemanusiaan. Pendidikan diselenggarakan dalam rangka untuk memberikan pengakuan atas derajat kemanusiaan dan membebaskan serta memberi kemerdekaan pada manusia dari berbagai persoalan hidupyang melingkupinya. Keberpihakan ini juga yang terus dirintis dan diupayakan dengan mencoba mendefinisikan kembali konsep 'jarak' Memupus jarak untuk menjadikan problem kemanusiaan itu menjadi dekat sebagai bagian yang selalu harus diprioritaskan atau dikedepankan.
Satu hal yang terpenting adalah terminologi 'pembaharu' yang berulang kali dimunculkan. Tentulah ini tidak dimaksudkan hanya sebagai sebuah slogan atau jargon tanpa makna. Dalam konteks ini sekali lagi perlu ditekankan bahwa pendidikan di lingkungan STPN selain harus mampu mencerminkan relasi yang padu dengan kebutuhan dan tuntutan tugas-tugas keseharian BPN RI dalam pelayanan publik, juga harus mampu mengkapitalisasi peran BPN RI secara lebih bermakna lagi sesuai yang telah diamanatkan dalam konstitusi. Terakhir, sebagai sebuah rekaman proses, penulisan buku ini melibatkan banyak pihak. Buku ini diharapkan menjadi semacam legacy' atau warisan yang tidak sekedar menjadi pengingat, tetapi juga dapat dilanjutkan. Estafet harus terus berjalan, semoga amanah untuk menjadikan institusi pendidikan ini sebagai candradimuka penggemblengan kader-kader birokrasi pertanahan Indonesia benar-benar bisa diemban dengan baik.
STPN Sebagai Cermin dan Pembaharu BPN RI
Pendidikan dan Pelestari Hegemoni
Pertama-tama layak kita renungkan suatu pertanyaan mendasar yangseringdiajukanolehbanyakorang:apakah(lembaga)pendidikan dengan proses-proses kegiatan yang berlangsung di dalamnya merupakan sumber inspirasi paling penting bagi terciptanya tatanan sosial yang lebih beretika dan peka terhadap soal keadilan? Ini tentu suatu pertanyaan yang tidak mudah dijawab, karena apa? Sebab perbincangan tentang (lembaga) pendidikan, khususnya dalam khazanah kepustakaan ilmu-ilmu sosial (baca: sosiologi), tidak pernah selesai dan usang dimakan zaman. Pendidikan beserta kelembagaan pengusungnya adalah sebuah entitas nilai yang berada pada jalur kesadaran dan kepentingan yang tertentu. Gramsci (189ı- i937) misalnya, dengan mengakui lebih dulu pentingnya ide dan kebudayaan di dalam suatu masyarakat, berpendapat bahwa kelas yang berkuasa dalam praktik senyatanya senantiasa berikhtiar menegakkan hegemoni (pengaruh yang memimpin). Selanjutnya melalui proses hegemonik mereka mencoba meyakinkan kelaskelas sosial lainnya untuk menerima nilai-nilai, moral, dan ide meter, sebagai yang 'paling wajar'. Dengan begitu, pendidikan lalu mempunyai peran strategis dalam mengabsahkan hegemoni yang dominan. la mengajarkan peserta didiknya (kaum muda) bukan saja tentang fakta-fakta empiris yang ada di lingkungan kehidupan, akan tetapi juga mengajarkan sikap apa yang mesti dibangun atas hadirnya fakta tersebut. Dalam kata-kata Gramsci: tiap hubungan hegemoni tidak boleh tidak merupakan suatu hubungan 'pedagogis'. Pengajaran membantu proses internalisasi gagasan tertentu ke dalam gaya berpikir yang cocok bagi zamannya.
Gagasan 'hegemoni' dikembangkan lebih mendalam oleh Bourdieu. Tesis yang diajukan olehnya adalah modal dapat mempunyai banyak bentuk, ekonomi, sosial, dan kultural. Jika kita ingin melihat mekanisme reproduksinya maka kita harus melihat hubungan reprositasnya atau otonomi relatif antara berbagai tatanan sosial yang sudah mapan, bukan merupakan hasil paksaan fisik melainkan ekspresi kekerasan simbolik (symbolic violence). Artinya, kelas yang dominan memiliki simbol-simbol (bahasa, status, artefak, dan adat-istiadat) dan melalui cara-cara berpikir mereka, pola-pola induk atau 'habitus' lalu dianggap sebagai 'hal-hal yang memang wajar'. Bourdieu juga menggunakan istilah habitus dalam arti yang lebih luas, yakni bahwa tiap kelas dan kelompok dalam kelas-kelas sosial akan mengembangkan habitus atau pola induk mereka yang tertentu (khas). Dengan kata lain, mereka masing-masing akan mengembangkan suatu perspektif dan ke dalam perspektif itu individu-individu baru akan disosialisasikan dan melalui perseptif itu pula mereka akan memahami dunia mereka dan serentak dengan itu mengubah bagian-bagian dari habitus mereka (Robinson, i996).
Dewasa ini sistem pendidikan tampak seperti berwajah netral, terutama dengan berkembang biaknya janji-janji dan harapanharapan yang ditebarkannya melalui pemberian berbagai gelar, sertifikat, dan ijazah. Pada gilirannya ia lalu menimbulkan kesan bahwa ada peluang-peluang signifikan yang bisa diraih oleh siapa saja yang berminat untuk melakukan pendakian sosial (social climbing) dengan menapaki jenjang-jenjang pendidikan yang kian hari makin berkembang biak saja di hadapan kita. Akan tetapi oleh karena setiap orang memiliki kualifikasi, maka pada kenyataannya proses seleksi yang terselenggara semata didasarkan atas 'kualitaskualitas tersembunyi. Bourdieu (i966) berpendapat bahwa apa yang diwariskan dan dituntut oleh sistem pendidikan adalah suatu "kebudayaan aristokratis atau segala suatu yang memiliki keterkaitan dengan simbol-simbol aristokratis'. Sekolah dioperasikan di dalam 'habitus' golongan yang dominan. Bahasa, nilai-nilai, dan asumsiasumsi dan model-model tentang keberhasilan dan kegagalan yang dianut oleh guru-guru sekolah berasal dari kelas dominan. Dengan menegaskan satu pandangan dalam memahami dunia sebagai cara yang 'sudah sewajarnya', sekolah berarti telah mengabsahkan modal kultural yang dimiliki kelas dominan.
Lembaga Pendidikan dan Gagasan Alternatif: Kita Butuh Lembaga Pendidikan yang Peka Terhadap Tuntutan Zaman
Dalam pandangan Gramsci yang bertautan dengan kaum intelektual' dikatakan, mereka adalah benar-benar pemegang peran kunci dalam mempertahankan tata-tertib yang berlaku (pro status quo). Namun demikian lewat kaum intelektual pula mereka dapat melahirkan dan mematangkan iklim kesadaran 'kontrahegemoni yang dengan begitu sikap dan pola berpikir dominan (mainstream mindset) dapat dilawan. Dalam konteks ini Gramsci lalu percaya kaum intelektual berkemampuan untuk melakukan suatu perubahan sebagai produk dari kesadaran individu yang lahir secara berangsur-angsur, dan bukan sebagai produk dari hanya satu tindakan revolusioner (Robinson, 1986).
Dengan percaya pendidikan dan kemanusiaan adalah dua entitas yang saling tali-temali, maka pendidikan seharusnya berhubungan dengan tema-tema dan problem kemanusiaan. Artinya, pendidikan diselenggarakan dalam rangka untuk memberikan pengakuan atas derajat kemanusiaan. Pendidikan diselenggarakan dalam rangka membebaskan dan memberi kemerdekaan pada manusia dari berbagai persoalan hidup yang melingkupinya. Freire (i976) beranggapan bahwa Pendidikan sebagai alat untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk penindasan dan ketertindasan yang dialami oleh masyarakat:baik soal kebodohan sampai ketertinggalan.
Hampirsepanjanggenerasi, prosespendidikanyangkitajalankan ternyata tidak lebih dari sekedar pengalihan-pengalihan informasi dari guru kepada siswa secara sepihak. Sekolah-sekolah kita, selama ini hanya menerjemahkan pendidikan sebagai sekedar transfer of knowledge yang dimiliki guru kepada siswa. Model Pendidikan yang demikian hanya membebani siswa dengan hafalan-hafalan teori maupun rumus-rumus, sekedar untuk bisa menjawab soal-soal ujian, tetapi sering kali tidak sanggup untuk menerjemahkannya ke dalam realitas sosial. Pendidikan kita juga tercerabut dari problem nyata yang seharusnya mereka jawab dan selesaikan. Sistem Pendidikan demikian oleh Freire (i97o) dikritik sebagai banking education, yaitu model pendidikan yang tidak kritis, karena hanya diarahkan untuk domestikasi, penjinakan, penyesuaian sosial dengan keadaan penindasan. Hubungan antara guru dengan murid sangat hierarkis (lihat Listiyono, 2005).
Perguruan Tinggi atau yang juga dikenal sebagai sebutan universitas (yang berasal dari kata universal) tak pelak lagi harus menampakkan diri dalam berbagai manifestasi penting dan terbaik dari seluruh kiprahnya yang kita kenal sebagai Tri Dharma Perguruan Tinggi. Rangkaian pengetahuan yang tersimpul dalam berbagai disiplin ilmu haruslah menampilkan kepedulian yang sangat besar kepada unsur-unsur utama dari kemanusiaan. Prinsip-prinsip seperti persamaan derajat di muka hukum, perlindungan warga masyarakat dari kezaliman dan kesewenang-wenangan, penjagaan hak-hak dasar mereka yang lemah dan menderita kekurangan serta pembatasan atas wewenang para pemegang kekuasaan, semua jelas menunjukkan kepedulian di atas (bandingkan Wahid, 2oo8).
Namun, mengemban amanat universalisme seperti itu menuntut kearifan tersendiri yaitu keterbukaan kampus sebagai entitas pendidikan untuk senantiasa membuka diri dan mengembangkan relasi, serta menyerap segala macam manifestasi perspektif, kultural, dan keilmuan sehingga label kosmopolitanisme dan universalisme sebagai kampus menjadi sahih.
Urgensi Membangun Fondasi Konseptual dan Etis pada Proses Pendidikan di STPN sebagai 'Cermin dan Pembaharu BPN RI
Adalah tepat kiranya ketika kita memilih moto STPN sebagai Kampus 'Cermin dan Pembaharu BPN RI'. Mengapa karena sebagai Perguruan Tinggi Kedinasan STPN yang bernaung di bawah sayap induknya BPN RI, maka seluruh program dan kebijakan yang diusung BPN RI dengan sendirinya menjadi amanat bagi kampus STPN untuk senantiasa melaksanakan, meningkatkan, dan mengembangkan derajat kemanfaatannya di lapangan sesuai medan tugas kampus ini. Dalam hal ini sebagai lembaga negara baik BPN RI dan STPN sebagai kampus binaannya tiada lain adalah pengemban setia dan pengawal terdepan amanat Konstitusi UUD 1945, falsafah Pancasila, dan UUPA 196o, dan Tap MPR no. IX/ 2oo1. Dalam konteks ini, pendidikan di lingkungan STPN selain harus mampu mencerminkan relasi yang padu dengan kebutuhan dan tuntutan tugas-tugas keseharian BPN RI dalam pelayanan publik, juga harus mampu mengkapitalisasi peran BPN RI secara lebih bermakna lagi sesuai amanat konstitusi. Dalam kaitan ini tak ada pilihan lain bagi kampus STPN dengan label dirinya sebagai perguruan tinggi untuk sejatinya mampu berkiprah sebagai 'pembaharu' BPN RI.
Artinya, pada intelektual staf pengajar STPN dituntut untuk senantiasa mampu meletakan bingkai keilmuannya dalam ungkapan 'relasi tata, kuasa, perubahan, dan ketimpangan'. Apa yang harus kita lakukan pertama-tama dengan keharusan itu, adalah kita mencatat bahwa jarang terdapat para sarjana atau ilmuwan yang begitu cepat menolak sejarah, dan lebih jarang lagi kiranya menemukan mereka yang terjerembap di ujung lainnya. Mereka ini bahkan sering terhenti dalam laporan-laporan masa lalu, dan begitu terpesona pada apa yang dikatakan oleh ahli besar di bidang ilmunya, sehingga mereka cenderung melalaikan studi tentang permasalahan di zaman mereka sendiri. Apakah hal ini terjadi karena mereka tidak berdaya menghadapi masalah-masalah kekinian, sehingga pada gilirannya setiap pertanyaan tentang persoalan-persoalan kekinian yang diajukan kepada mereka, lalu dijawabnya dengan merujuk kepada para ahlinya masa lalu mengenai hal-hal itu.
Seperti biasanya, tindakan yang bijaksana ialah menghindari kedua ujung itu. Studi sejarah ilmu-ilmu adalah syarat penting bahkan mutlak untuk dapat memperoleh pengetahuan dan pengertian serta menerapkan pengetahuan itu pada masalahmasalah lapangan yang timbul. Ilmu-ilmu sosial utamanya, yang dalam hal ini bertindak sebagai alat pembingkaian atas substansi yang dikembangkan bidang keilmuan lain yang bersifat teknis, tidak akan dapat dipahami dengan baik kalau kita tidak berdiskusi dengan para ahli penting dari masa sebelumnya.
Lalu kepada mereka ini ada julukan sebagai pelanjut atau pengikut Max Weber (neo-Weberian), Karl Marx (neo-Marx-ian), atau Durkheim (neo-Durkheimian). Dengan kata lain, pikiranpikiran para ahli ilmu-ilmu sosial modern sesungguhnya hanya dapat dipahami dengan baik jikalau orang dapat mengetahui tradisitradisi keilmuan apa yang menjadi landasan mereka untuk bekerja atau cara mereka menarik batas. Dengan kata lain, mereka dituntut untuk secara akademis terus membangun gagasan-gagasannya di atas pijakan-pijakan teoritis/konseptual yang telah diletakkan oleh para pendekarnya, menggarap masalah-masalah fundamental yang sama dengan menguji dan mengkritik cara-cara pemecahanpemecahan mereka. Dengan cara demikian mereka mengembangkan pandangannya sendiri terhadap kenyataan sosial.
Dengan kata lain mereka akan dapat menangani masalahmasalah yang dihadapi pada zaman mereka sendiri dengan lebih bertanggung jawab. Para ilmuwan sosial harus memiliki visi (suatu perspektif teori) yang merupakan pangkal tolak kerja mereka. Studi ilmu sosial bukanlah hanya soal mengajukan pertanyaan dan mengumpulkan fakta-fakta saja. Visi dan fakta-fakta, teori dan empiris tidak bisa dipisah-pisahkan satu sama lainnya. Siapa pun yang memandang, fakta-fakta tanpa mempunyai visi akan tetap terhenti di permukaan (Laeyendecker,1983).
Pilihan Fondasi Etis dalam Kegiatan Riset
Satu hal berikut yang juga penting dicermati adalah pilihan fondasi etis bagi riset itu sendiri sebagai salah satu unsur dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang begitu penting. Sebagaimana sadari, riset (desk study atau field study atau bentuk riset lainnya) adalah aktivitas penting yang senantiasa harus ditekuni seorang scholar, dosen, atau staf pengajar di lingkungan perguruan tinggi, sebab dari aktivitas riset inilah seorang scholar mendapatkan penguatan otoritas bidang keahliannya. Selain itu mereka juga menerima umpan balik untuk memutakhirkan bahan ajarnya, memutakhirkan posisi akademiknya, dan pada gilirannya membawa kampus perguruan tingginya terus-menerus dirawat aktualisasi dan kontekstualisasinya, dan tentu saja relevansinya dengan dinamika realitas yang ada. Namun sesungguhnya masih ada tantangan dan persoalan yang mesti dihadapi dan dijawab oleh ilmu pengetahuan dan teknologi (dan seni) yang ternyata sama sekali tidak tunggal. Tawaran untuk mereka bukan hanya berbeda tetapi sering kali juga bertentangan satu dengan lainnya.
Sebelum itu coba kita telaah sekali lagi secara sekilas komplikasikomplikasi yang timbul sehubungan dengan perkembangan teknologi (dalam arti luas) seperti yang, secara kasatmata dibawakan oleh perangkat teknologi kerasnya. Dalam hal ini perkembangan teknologi keras nyata-nyata telah sangat mempengaruhi begitu besar atas ibu kandungnya (baca: ilmu pengetahuan) sehingga menimbulkan problematik yang komplikatif. Pemberian otonomi yang amat besar kepada perkembangan teknologi sama maknanya dengan membuat persekutuan dengan setan, demikian kekhawatiran Faustian (Dickson, i979 dikutip Nasikun, 2oo6). Di bawah tekanan globalisasi neoliberal, kekhawatiran tersebut makin menemukan rasionalitas dan kebenarannya. Sistem teknologi yang dibentuk oleh revolusi ilmu pengetahuan pada beberapa dasawarsa terakhir kini makin memiliki otonomi dan dinamikanya perkembangannya sendiri: memenetrasi, menginkorporasi, dan lebih dari itu menguasai hampir seluruh dinamika perkembangan masyarakat.
Dalam konteks proses sosial yang demikianlah pengertian teknologi yang otonom yang harus kita pahami, ketika standar operasi dari tertib dan sistem teknologi secara perlahan menjadi standar operasi yang harus diikuti oleh seluruh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tertib atau sistem teknologi yang serupa itu, maka negara yang seharusnya melakukan regulasi perkembangan teknologi bagi kepentingan masyarakat luas secara adil kini bahkan telah menjadi sebuah korporasi bisnis yang makin banyak berurusan dengan keharusan-keharusan untuk secara efisien mewujudkan sesuatu yang diperlukan bagi kelangsungan berfungsinya sistem ekonomi-politik di bawah hegemoni kekuasaan kelas penguasa ekonomi dan sebaliknya mengabaikan fungsinya sebagai culture-conserving dan culture creating institution (Nasikun, 2006).
Dalam tertib atau sistem teknologi seperti itu: kehidupan politik menjadi the acting-out of technical hegemony. Dengan semua ini, sesungguhnya yang berada di balik perkembangan teknologi adalah sebuah ideologi, yakni ideologi industrialisasi. Di era ekspansi globalisasi neoliberal saat ini ia bertemu dengan dan menyatu dengan ideologi kapitalisme sebagai suatu set dari gagasan yang secara sistematis mendistorsi realitas kesejarahan dan bertindak sebagai suatu instrumen yang menyembunyikan akar-akar kepentingan ideologis, politis, ekonomi, dan kultural dari proses penciptaan dan pengembangan teknologi.
Di tangan negara yang makin berada di bawah kontrol hegemoni kekuasaan bisnis, ideologi industrialisasi, dan kapitalisme justru menyediakan rasional bagi legitimasi kebijakan negara yang dari luar tampak membebaskan, yang dalam kenyataannya sering kali sangat eksploitatif dan tak adil. la berkhotbah tentang emansipasi melalui produksi beragam teknologi yang harus diakui memang berhasil meningkatkan standar hidup material banyak orang tetapi pada saat yang sama juga memainkan peran meningkatkan dominasi dan hegemoni teknologi atas manusia melalui kontrol atas proses produksi dan distribusi beragam jenis teknologi yang diciptakannya. Ia mempropagandakan kesetaraan, keadilan sosial, dan demokratisasi tetapi bagaikan pedang bermata dua yang menghancurkan sistem sosial tradisional menciptakan sistem kelas, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan bari. Di atas semua itu, ideologi industrialisasi kapitalis juga mengajarkan netralitas teknologi, tetapi dalam kenyataan ia memproduksi teknologi yang sering kali merupakan pengungkapan dari ideologi masyarakat teknokratik berupa pemikiran ilmiah dan bentuk pengendalian sosial yang otoritarian, dan menghegemoni semua bentuk penafsiran atas pengalaman manusia (Nasikun, 2oo6).
Kembali pada persoalan yang dihadapi ilmuwan tentang fondasi etisilmupengetahuandanteknologi(danseni),padadasarnyaadadua aliran pemikiran besar filsafat. Pertama, aliran filsafat utilitarian atau konsekuensialisme dan yang kedua adalah aliran pemikiran filsafat non-utilitarian atau non-konsekuensialisme. Menurut pemikiran pertama, secara moral dan etis kita hanya dapat menilai tindakan seseorang berdasarkan konsekuensi yang ditimbulkannya. Baginya melakukan tindakan yang menghasilkan terbaik bagi kemanusiaan merupakan kewajiban atau dalam ungkapan seorang ahli yang lain dikatakan 'kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang atau anggota masyarakat': the greatest happiness divided by the greatest possiblenumber. Dalampemikiranpendukungfilsafatutilitarianyang paling ekstrem, mereka mengatakan sekalipun dalam jangka pendek suatu tindakan menimbulkan dampak buruk bagi kemanusiaan, dari sudut penglihatan teori moral dapat dianggap benar dan karenanya etis, jika dalam perspektif jangka panjang tindakan itu menciptakan kemaslahatan besar bagi kehidupan manusia.
Sebaliknya bagi pemikiran filsafat non-utilitarian mengatakan analisis utilitarian mengabaikan isu paling penting yang membuat tindakan secara etis dapat dibenarkan, berupa pengabaian intuisi moral yang terkandung di dalamnya. Kritik dari kalangan ini mengatakan, misalnya berbohong secara moral tidak dapat dibenarkan dan karenanya tidak etis, walaupun tindakan tersebut diandaikan menghasilkan kemaslahatan bagi banyak orang (William dikutip Nasikun, 2006).
Di atas wacana tersebut bisalah kita katakan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah prasyarat untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dalam arti yang sejati. Jika ketentuanketentuan yang menguasai lingkungan alam dapat disebut sebagai bersifat netral dari sudut pandangan kepentingan manusia maka ketentuan-ketentuan yang menguasai sejarah, karena menyangkut diri manusia sendiri, tidaklah demikian. Ketentuan-ketentuan itu sarat dengan nilai, yakni yang langsung berkaitan dengan moralitas: kebaikan membawa kesentosaan dan kejahatan membawa kesengsaraan (Nurcholis Madjid, zoo8). Muaranya kini bagaimana masing-masing kita berikhtiar untuk senantiasa berkontribusi mempertalikan iman, ilmu, dan amal. Dalam ungkapan Einstein yang ditambahkan oleh Prof. Johannes (2oo9):
Iman tanpa Ilmu adalah buta,
Ilmu tanpa Iman adalah lumpuh
Iman tanpa Amal kosong
Amal tanpa Iman adalah bohon
Ilmu tanpa Amal mandul
Amal tanpa Ilmu adalah gundul
Aplikasi Excel untuk Ukur Tanah
Syaifullah, A. 2oio. Aplikasi Excel Untuk Ukur Tanah. Yogyakarta, STPN Press.
Untuk ke sekian kalinya, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional melalui STPN Press, menerbitkan kembali buku terkait masalah pertanahan atau agraria pada umumnya. Pada tahun zoio ini, direncanakan terbit io (sepuluh) buah buku lagi dan salah satu di antara adalah buku yang ada di hadapan sidang pembaca yang mulia ini. Beberapa di antara buku – buku yang telah diterbitkan oleh STPN press tersebut adalah hasil-hasil dari berbagai diskusi dan penelitian yang digulirkan melalui kegiatan jaringan 'Lingkar Belajar Bersama Agraria'(LIBRA) yang melibatkan para scholar dari berbagai perguruan tinggi ternama di Indonesia. Beberapa buku lainnya adalah hasil karya individual para scholar baik dosen, pegiat agraria, praktisi, maupun pemerhati agraria lainnya yang dipertimbangkan memiliki urgensi dan aktualisasi untuk di desimninasi karyanya melalui STPN press.
Sebagaimana kita ketahui kajian pertanahan/agraria merupakan kajian multi maupun lintas disiplin, melibatkan berbagai sudut pandang: teknis, sosial budaya, hukum, dan ekonomi, dan lain-lain. Oleh sebab itu, STPN berupaya memberikan tekanan yang seimbang terhadap berbagai disiplin ilmu tersebut. Kali ini para pembaca yang terhormat akan menemukan isi substansi buku yang kepekatan teknisnya cukup kental, sehingga mungkin lebih tepat apabila sidang pembacanya lebih tertuju kepada para mahasiswa atau khalayak lain yang banyak berkecimpung dalam minat pengukuran tanah.
Dengan kata lain, buku ini lebih cocok diposisikan sebagai salah satu karya yang memperkuat kebal teknis pengukuran. Aplikasi teknologi komputer dalam bidang teknis pengukuran tentu akan mempermudah pekerjaan terutama bagi aparat pertanahan. Pada gilirannya, diharapkan akan terwujud hasil-hasil ukuran yang pasti, atribut objek atau bidang tanah yang pasti. Kepastian objek akan membantu ketepatan analisis sebagai dasar bagi pengambilan keputusan. Tentu saja bagi para petugas BPN RI pekerjaan mereka haruslah juga mengacau pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang telat digariskan oleh pemerintah.
Akhir kata, kepada penulis disampaikan terima kasih atas upayanya dalam menuliskan pengalaman teknisnya menjadi sebuah karya yang bermanfaat. Semoga buku ini menjadi pendorong lahirnya buku-buku lain sebagai tapak perjalanan intelektual para scholar lainnya.
Pengantar Literasi Pemikiran Agraria
1ooo Peribahasa Daerah Tentang Tanah/ Pertanahan Di Indonesia
Sembiring, J. 2009. 1000 Peribahasa Daerang Tentang Tanah/ Pertanahan Di Indonesia. Yogyakarta, STPN Press.
Istilah-istilah pertanahan yang ada dalam setiap budaya yang tersaji dalam buku ini merekam collective memory masyarakat tentang sistem tenurial dalam berbagai konteksnya. Berbagai istilah yang masih diingat baik berupa petatah-petitih, pantun, peribahasa, ujaran – ujaran, dan berbagai bentuk lainnya, membuktikan tentang bagaimana erat dan abadinya hubungan antara manusia dengan tanah (man to land relationship), dan kaitan manusia dengan manusia lainnya (man to man relationship).
Makna tanah bagi manusia tidak terbantahkan. Ia tidak hanya memberi fungsi ekonomis, politis, namun juga kultural, kehormatan/ identitas/harga diri (dignity). Tanah tidak semata-mata berarti soil (tanah dalam arti fisiknya), namun di atasnyalah dibangun ruangruang sosial, berbagai hubungan dijalin, persaingan terjadi, dan politik dikontestasikan. Istilah dalam bahasa Jawa, sak dhumuk bathuk sanyari bhumi, misal menunjukan bagaimana tanah demikian dihargai, diperjuangkan, bahkan dengan mempertaruhkan nyawa sekalipun. Bukan "culture: dalam Bahasa inggris yang kita artikan sebagai "budaya" bermula dari maknanya sebagai ruang hidup. Mari kita buktikan, bahwa berbagai makna tersebut tercermin dalam berbagai istilah yang tersaji dalam buku ini.
Bagi para mahasiswa, peminat, peneliti yang mengkaji persoalan - persoalan agraria, lebih-lebih pegawai BPN yang diamanatkan oleh negara bertugas di daerah-daerah, pemahaman atas berbagai istilah pertanahan di berbagai daerah menjadi penting artinya. Hal itu merupakan bentuk pengakuan (recognition) atas adanya geographic and historical process di masing-masing lokasi, yang telah memberi alas bagi kondisi penguasaan/status tanah sekarang, sesuatu yang tidak bisa diabaikan begitu saja.
Berada dalam konteks tertentu, istilah-istilah ini harus dibaca dalam kondisi dan suasana macam apa yang memungkinkan ia muncul. Maka istilah-istilah ini tidak dapat diterima sebagai kebenaran mutlak dan tertutup (taken for granted) namun dibaca secara kritis dan diproyeksikan agar dapat memberi inspirasi bagi penataan struktur agraria ke depan. Baik pula bila berbagai istilah ini menjadi bahan pelajaran di sekolah-sekolah, sebagai muatan lokal, agar “melek agraria" bisa dilakukan sejak dini.
Semoga usaha dalam mengumpulkan berbagai istilah pertanahan ini memperkaya pemahaman kita tentang berbagai persoalan agraria di negeri ini.
Pemikiran Agraria Bulaksumur, Telaah Awal Atas Pemikiran Sartono Kartodirdjo, Masri Singarimbun dan Mubyarto
Luthfi, AN, Nugroho, T, Tohari, A. 2oio. Pemikiran Agraria Bulaksumur, Telaah Awal Atas Pemikiran Sartono Kartodirdjo, Masri Singarimbun Dan Mubyarto. Yogyakarta, STPN Press.
Cendekiawan, pendidikan, pembangunan, dan kepentingan umum. Empat kata ini adalah kata-kata kunci yang senantiasa diemban oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), terutama dalam tahuntahun terakhir ini, untuk memastikan visi-misi, dan tujuan-tujuan program strategis pertanahan (baca: agraria) yang sudah ditetapkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI terkelola dengan baik. Mengapa demikian?, karena jika menghadapi pertanyaan apakah dan sejauh manakah pendidikan bisa membantu mendinamisi terjadinya perubahan sosial yang sejalan dengan makna yang dimuat dalam tujuan-tujuan normatif tersebut, maka jawabannya bisa ambivalen.
Di satu pihak pendidikan dalam kenyataannya justru sering menjadi pihak yang mendorong, sadar ataupun tidak, pelestarian status quo'. Ini terjadi karena ia lambat atau enggan menanggapi kemapanan lama yang telah terbentuk atau menghinggapi tataran kebijakan (normatif) maupun dari praktik yang 'terbiasa' di tataran realitas. Keduanya terhubung secara dialektis sehingga menghasilkan establishment forces yang hegemonik (bandingkan Freire, 1973, Pedagogy of the Oppressed)
Namun di pihak lain, pendidikan juga dijumpai mampu menjadi alat pembebasan manusia dari struktur menindas tersebut (lihat juga Freire, 1973: Education as the Practice ofFreedom). Tentu saja disadari celah ini menuntut perubahan fundamental yang spektrumnya meliputi kehendak politik (political will) dalam mengubah susunan masyarakat serta mereformasi dalam institusi pendidikan itu sendiri. Pada titik ini memang bisa muncul tanda tanya, sehubungan dengan impak perubahannya yang tentulah akan membawa konsekuensi adanya pembatasan-pembatasan kepentingan golongan elite yang tidak akan rela dan mudah melepaskan kekayaan dan kekuasaannya yang justru menjadi target proses pembebasan itu sendiri.
Sehubungan dengan wujud institusional pendidikan, STPN selain tetap melanjutkan sistem pendidikannya yang sudah 'baku' berupa pengajaran dan penggemblengan di dalam kelas (teori/ konseptual) dan di luar kelas (praktik kerja/penelitian lapangan), ia juga mengintroduksi metode pendidikan 'jaringan belajar' (learning webs). Jaringan belajar ini dikenal dengan nama 'Lingkar Belajar Bersama Reforma Agraria' (LIBBRA). Jaringan belajar ini menggelar diskusi-diskusi kritis atas bahan-bahan substansi yang telah dipilih dan disediakan oleh sejumlah partisipannya dengan merujuk pada tulisan-tulisan mutakhir dari pakar dalam negeri maupun asing di bidang agraria. Dalam hal ini jaringan belajar ini pun melengkapi dirinya dengan situs website di dunia maya agar bahan dan hasilhasil diskusinya dapat diakses khalayak peminat secara lebih luas.
Jaringan belajar'ini juga bekerja dalam polayang mendiseminasi hasil-hasil penelitian di berbagai aras (desa, kecamatan, kabupaten/ kota, dan provinsi) dengan melibatkan para pihak, unsur pemerintah, pegiat pergerakan, pengusaha, cendekiawan, dan unsur khalayak lain. Dengan cara ini hasil-hasil penelitian dikritisi tak hanya dari temuan-temuan empirisnya melainkan juga dari bingkai konseptual beserta kerangka metodologis yang dibangunnya. Semua proses tersebut diarahkan pada memupuk pengembangan jejaring, pengalaman, dan menajamkan daya analisis atas persoalanpersoalan aktual keagrariaan yang keseluruhannya penting dalam penyiapan dan pengembangan kader-kader birokrasi agraria yang terdidik dan handal di lingkungan kampus.
Perkembangan mutakhir yang kini sedang dijalani oleh STPN adalah berupaya untuk memprakarsai penerbitan karya-karya ilmiah yang membedah perjalanan intelektual para penulis/ pemikir
(agraria)-nya di Indonesia, utamanya di Bogor dan Yogyakarta, untuk kemudian memastikan adakah mereka membangun mazhab intelektual (school of thought). Semua itu bergerak atas dorongan turut mencari celah upaya pribumisasi atas ilmu-ilmu sosial, khususnya menyangkut pokok persoalan agraria, sehingga diharapkan dapat memberikan kontekstualisasi dan arah penelitian yang lebih aktual, fundamental, dan tajam. Tentu ada prasyarat yang perlu didalami dalam proses tersebut, guna memastikan: 1) Adanya kerangka kelembagaan; 2) Adanya sosok intelektual yang karismatik; 3) Adanya manifesto (akademis); 4) Adanya paradigma baru; 5) Adanya jurnal atau media apa pun sebagai outlet pemikiran; dan 6) Adanya epistemic community, yang menunjukkan pentingnya aktoraktordalam membentuk wacana dan kebijakan program pemerintah. Dalam kaitan itu ia menunjukkan pentingnya systematic condition dan domestic pressure yang mempengaruhi state action.
Sudah barang tentu masih ada parameter lain dalam proses pembedahan kritis yang penting untuk memaknai arti sebuah mazhab intelektual. Semua itu akan dijumpai pembaca dalam halaman-halaman berikut. Sebagai penutup, kepada para penulis saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan tinggi atas kerja keras dan dedikasinya sehingga lahir buku ini yang bertepatan dengan peringatan tahun emas UUPA. Demikian juga atas upayanya yang tak henti dalam turut mengembangkan kajian agraria dalam 4 (empat) tahun terakhir di lingkungan kampus STPN. Semoga buku ini menjadi pendorong lahirnya seri buku berikut yang akan menghadirkan perjalanan intelektual para scholar lainnya.
Antologi Puisi Agraria Indonesia
Saluang, S. 2o1o . Antologi Puisi Agraria Indonesia. Yogyakarta, STPN Press.
Para pendiri negara ini mencita-citakan Kemerdekaan Indonesia sebagai titik awal pembebasan manusia Indonesia menuju kemanusiaannya yang sejati. Sepanjang masa penjajahan berabadabad, tanah sebagai sumber penghidupan rakyat Indonesia dan identitas kebangsaan telah diambil. Kedaulatan rakyat untuk memanfaatkan tanah sebagai sumber penghidupannya telah dibelenggu. Sebab itulah, proklamasi kemerdekaan diikuti dengan semangat untuk mengembalikan seluruh tanah Indonesia kepada negara Indonesia dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Namun, perjalanan sejarah kekuasaan di negara kita telah menggunakan langkah-langkah pembangunan yang kembali kepada noda kolonial, dimana pembangunan tidak dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat yang memiliki tanahnya. Undang- Undang Pokok Agraria yang telah dirumuskan dan diangankan oleh para pendiri negeri sebagai jalan pembebasan menuju kedaulatan rakyat atas tanah, hutan, air, tambang, bahkan angkasa, telah tidak diberlakukan selama berpuluh tahun karena terkena stigma komunisme. Hak rakyat atas tanah, hutan, air, bumi dan angkasa pun terlupakan. Tanah rakyat yang mengalirkan kehidupan dari pada, umbi, kelapa, kopi, sayuran dan segara kekayaan alam lainnya telah berubah menjadi tidak menyejahterakan.
Kisah-kisah tentang permasalahan-permasalahan ini terlalu banyak jika ingin didengar, terlalu panjang untuk merekamnya satu persatu, dari satu desa ke desa lain di pelosok Indonesia. Untuk itu STPN mencoba menggali berbagai refleksi dan pemaknaan terhadap realitas pertanahan yang hidup dalam 'the silent voice'
dari kenyataan rakyat, dengan harapan bahwa ini menjadi bahana gema yang menyadarkan bahwa tanah dan kedaulatan sebagai manusia adalah satu tubuh. Maka di samping juga terdapat karyakarya ilmiah lainnya yang penerbitannya telat diprakarsai oleh STPN bersama Sajogyo Institute dan lembaga-lembaga lain, antologi puisipuisi agraria ini dijadikan sebagai bagian dari bentuk penyampaian, serta pembelajaran atas persoalan-persoalan agraria yang melanda bangsa Indonesia melalui media karya sastra.
Puisi-puisi ini tidak lain ada pesan-pesan yang terkirim dari realitas sehari-hari rakyat, yang di dalam setiap baitnya tersimpan harapan dan amanat bagi pemerintah untuk dijalankan bukan hanya demi kesejahteraan rakyat, tapi juga terwujudnya kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dua hal yang hingga kini masih terasa sangat jauh dari kenyataan hidup kita.
Maka dengan ini tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para penulis yang telah bersedia berbagi cerita dan pengalamannya melalui media puisi, yang sangat menggugah dan tentunya akan bermanfaat dalam menambah khazanah pengetahuan, dan menjadikannya cermin untuk selalu terbuka ruang refleksi atas realitas kerakyatan yang sering kali tidak terjangkau oleh bahasa lain selain sastra. Selebihnya kami juga menyadari bahwa penerbitan buku ini masih sangat jauh untuk sampai pada apa yang disebut sebagai 'mewakili rakyat' atau bahkan representasi. Sebab kami yakin bahwa di luar puisi-puisi ini jauh lebih banyak terdapat realitas yang tak terbahasakan, atau bahkan tak mampu untuk dibahasakan. Akhirnya, semoga pesan-pesan yang terkandung dalam puisi -puisi ini mampu menjadi inspirasi dan semangat bagi kita untuk bertindak dalam rangka memperbaiki kondisi agraria kita secara lebih kongkret.
Kronik Agraria Indonesia: Memperluas Imajinasi Lintas Zaman, Sektor dan Aktor
Luthfi, AN, Fauzi, M, Razif. 2oio. Kronik Agraria Indonesia, Imajinasi Lintas Zaman, Sektor dan Aktor. Yogyakarta, STPN Press.
Pada tahun zoio bangsa Indonesia memasuki tahun kelima puluh dari dilahirkannya Undang-Undang No. 5 tahun i96o tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau sering dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria 196o (UUPA). Undang-Undang ini adalah satu produk yang telah dilahirkan para pendiri bangsa yang tidak hanya suatu konstruksi legal atas aturan pertanahan baru, namun juga cerminan dari aspirasi politik, tuntutan sosial dan budaya yang menghendaki penjebolan total struktur kolonial dan feodal yang demikian liat membelit struktur penguasaan sumber daya agraria Indonesia.
Setengah abad dari dilahirkannya UUPA 196o tersebut, kenyataan agraria Indonesia tidak menunjukkan keberpihakannya pada mayoritas rakyatnya di pedesaan, kaum tani Indonesia. Bahkan lahirnya Undang-Undang Penanaman Modal Asing 1967, Undang - Undang Pokok Kehutanan 1967 semakin menjauhkan tanah dari tangan rakyat bahkan penguasaan oleh negara yang justru jatuh ke tangan pemilik kapital (domestik/asing), serta men sektoralisasi urusan agraria di bawah rezim-rezim penguasaan tersebut. Produk hukum, berbagai program dalam desain kebijakan pembangunan, posisi kelembagaan negara, hingga konstruksi ilmiah bahkan tak jarang turut membenarkan proses pengambilalihan tanah oleh negara atau kapital dari tangan rakyat dan kuasa negara, seakan akan hendak meneriakkan: "kaum tani dilarang memiliki tanah!" lnilah refleksi yang muncul dari peringatan setengah abad Undang- Undang Pokok Agraria 196o.
Pesan semacam itu terlihat jelas dari kesaksian para pelaku (petani) dan pembicara yang hadir dan materi yang disajikan dalam serangkaian acara: seminar, pameran panel, pemutaran film, performance arts, dan diskusi buku yang kami selenggarakan. Acara dilaksanakan dalam rangka Peringatan Ulang Tahun Emas Undang- Undang Pokok Agraria i96o, oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) bekerja sama dengan Sajogyo Institute dan Institute Sejarah Sosial Indonesia, bertempat di STPN, Yogyakarta, 14-17 Desember 2010.
Rangkaian acara meliputi Seminar Agraria dilakukan dengan cara Membaca Ulang atas keberadaan UUPA dari perspektif Hak Asasi Manusia, Hukum Adat, dan bagaimana UUPA kemudian disubversi oleh undang-undang sektoral yang memperlakukan sumber daya alam-agraria ke dalam bidangbidang yang tidak saling terintegrasi: perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan pesisir dan kelautan. Hadir sebagai pembicara adalah Dr. Arief Satria (Fakultas Ekologi Manusia, IPB) Prof. Dr. Hariadi Kartodihardjo (Fakultas Kehutanan, IPB) Gunawan, S.H., (IHCS) dan Andiko, S.H. (HuMa) Seminar dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2o1o.
Peluncuran dan Diskusi Buku hasil terbitan STPN bekerja sama dengan Sajogyo Institute berjudul Pemikiran Agraria Bulaksumur, telaah Awal Pemikiran Sartono Kartodirdjo, Masri Singarimbun, dan Mubyarto, karya Ahmad Nashih Luthfi, Amien Tohari, dan Tarli Nugroho (Endriatmo Soetarto, ed.). Buku ini dibedah oleh Prof. Dr.Tadjudin Noer Effendi (Fisipol UGM), dan Dr. Francis Wahono (Cindelaras). Buku lainnya adalah Kembali ke Agraria, karya Usep Setiawan Yang dibedah oleh Dr. Dianto Bachriadi dan Dadang Juliantara (aktivis senior Agraria). Bedah buku berlangsung tanggal 16 Desember 2010.
Pameran dan Pemutaran Film Agraria diselenggarakan sebagai upaya mengoptimalisasi pewacanaan isu-isu agraria. Ini bertujuan agar isu-isu agraria menjadi mudah dipahami, gampang diingat, menarik, sehingga mudah menjadi kesadaran publik (melek agraria). Media yang dipilih adalah pameran agraria, berupa visualisasi dua dimensi (panel-panel) atas beberapa isu krusial: Konflik Agraria; Kronologi Sejarah Agraria; dan Pemikiran Agraria. Ketiga isu ini di coba dirunut sejak periode kolonial hingga sekarang.Yang ingin ditekankan adalah bahwa isu reforma agraria merupakan agenda bangsa. Di dalamnya ada pemikiran-pemikiran agraria para pendiri bangsa yang menyadari bahwa "hakikat penjajahan yang terjadi di Indonesia adalah penjajahan atas sumber-sumber daya agraria". Di dalamnya juga terdapat eksperimen kebijakan-kebijakan lokal hingga nasional tentang perombakan struktur agraria, hukum agraria sampai dengan lahirnya UUPBH dan UUPA tahun i96o, kebijakan landreform, panitia landreform, pengadilan landreform, dana landreform, dan lain lain. Ke semuanya dilakukan sebagai pendasaran atas proses pembangunan Indonesia yang hendak dilakukan dan transformasi masyarakat Indonesia baru yang hendak dituju.
Kami juga ingin menunjukkan proses sebaliknya, tatkala tidak dilakukan perubahan struktur agraria yang berpihak pada kaum tani dan kelompok bawah rakyat Indonesia, maka aksi penguasaan dan mempertahankan hak atas tanah oleh rakyat akan terjadi, dan reaksi yang dilakukan oleh negara melalui aparatusnya, sering kali dilakukan dengan cara-cara kekerasan.
Adapun film-film agraria yang diputar adalah film-film dokumentasi atas kasus-kasus dan sektor-sektor agraria yang dihadapi oleh rakyat Indonesia di beberapa daerah. Tentang bagaimana posisi rakyat tatkala berhadapan dengan rezim sektor kehutanan, pertambangan, perkebunan, rakyat dengan rakyat, dan rakyat dengan negara. Pemutaran film diselenggarakan tanggal 14-17 Desember 2010.
Disajikan pula Performance Art. Seni pertunjukan yang disajikan berupa musik-musik berlirik tentang agraria, pembacaan puisi agraria, dan satu performance yang mengekspresikan seorang nelayan yang terampas dari sumber nafkahnya.
Buku yang ada di tangan pembaca berjudul "Kronik Agraria Indonesia: Memperluas lmajinasi Lintas Zaman, Sektor dan Aktor"
ini merupakan salah satu judul dari "Trilogi Agraria"yang sedang disiapkan oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan lembaga lain. Buku ini adalah perluasan dari narasi pameran agraria dalam rangka peringatan setengah abad UUPA tersebut.
Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para penulis buku dan pelaksana acara di atas yang dikoordinatori oleh saudara Ahmad Nashih Luthfi, M.A. Demikian pula ucapan terima kasih kepada Sajogyo Institute (Dr. Laksmi A Savitri) dan Institute Sejarah Sosial lndonesia (Razif, M.A., M. Fauzi, M.A., dan Alit Ambara, M.A), segenap pembicara, dan para panitia yang tidak. Bisa kami sebutkan satu persatu. Selamat atas terbitnya buku ini dan semoga bermanfaat.
Melacak Sejarah Pemikiran Agraria Indonesia Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor
Luthfi, AN. 2on. Melacak Sejarah Pemikiran Agraria Indonesia Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor. Yogyakarta, STPN Press.
Saya sangat bergembira dengan terbitnya buku ini yang semula adalah karya tesis magister yang ditulis sdr. Ahmad Nashih Luthfi pada Program Pascasarjana Ilmu Sejarah di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (kini staf pengajar pada STPN, Yogyakarta). Buku ini tentu saja suatu percobaan yang sangat menarik dan sekaligus menantang karena menawarkan keberanian penulisnya untuk menyebut karyakarya pemikiran sejumlah scholar cum activist agraria di kota Bogor (mereka yang dikaji berkiprah di lingkungan kampus IPB Bogor) dalam suatu pemaknaan yang meletakkan mereka sebagai perintis dan pengembang mazhab (school of thought) tersendiri: 'Mazhab Bogor'. Semoga dengan cara ini penulis bermaksud memberikan celah yang makin lebar (bukan sebaliknya untuk meng-kerangkengnya) bagi para peminat (peer groups) agar terus menggali, menguji, dan terus mewacanakan, pemikiran pemikiran 'Mazhab Bogor' dalam diskusi-diskusi ilmiah yang berlanjut dan terbuka.
Saya sendiri merasa sangat tersentuh secara emosional dengan terbitnya buku ini. Mengapa, karena saya sempat menjadi salah satu pelaku yang sangat beruntung mendapatkan kemewahan berinteraksi cukup intens dengan Prof. Sajogyo (tokoh utama 'Mazhab Bogor') untuk waktu yang relatif panjang. Dalam hal ini saya pernah berkiprah dalam beragam posisi akademis yang berbedabeda di hadapan beliau. Saya pernah sebagai asisten peneliti yang direkrut langsung dan bekerja dalam kegiatan-kegiatan riset yang dipimpin beliau, lalu pernah ditunjuk sebagai sekretaris eksekutif pada Pusat Studi Pembangunan IPB saat dipimpin oleh beliau, kemudian sebagai mahasiswa doktoral dan sekaligus menjadi anak bimbing dalam penulisan disertasi di mana beliau bertindak sebagai Ketua Komisi Pembimbing, dan terakhir sebagai mitra peneliti dalam berbagai kegiatan riset semasa beliau memasuki periode sebagai Guru Besar Emeritus IPB.
Saya sendiri secara subyektif merasakan ada perguliran pemikiran Prof. Sajogyo yang dari waktu ke waktu menurut hemat saya berevolusi, dari semula yang lebih beraksen sosiologi 'empiriskritis' berlanjut menjadi sosiologi 'terapan-kritis', dan beru-jung di akhir karier akademis formalnya (lingkungan kampus) sebagai intelektual paripurna yang mengatasi predikat sebagai 'sosiolog yang kompeten dan otoritatif penekun pembangunan ekonomi dan masyarakat (beyond the sociology of development economy and society). Di sini Prof. Sajogyo ibarat resi yang mulai menapaki lebih nyata tuntutan pemikiran dan olah batin dalam tataran yang begitu fundamental dalam kerangka menanggapi pertanyaanpertanyaan yang bertautan dengan 'Mencari Indonesia'. Dalam hal ini keprihatinan beliau dipusatkan pada simpul masalah human dignity dan human freedom yang masih terus mendera kaum papa yang tereksklusi dari akses sumber-sumber kesejahteraan, dalam perspektif jagad semesta ilmu-ilmu sosial dan etika moral.
Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono
Sitorus, O, Huda, TN. 2o12. Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono. Yogyakarta, STPN Press.
Membangun literasi keagrariaan di Indonesia adalah salah satu tanggung jawab Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) sebagai satu-satunya perguruan tinggi pertanahan di Indonesia. Dalam semangat itulah, STPN menyambut penulisan buku 'Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono' ini. Diharapkan, lewat penulisan buku dengan pendekatan biografi ini akan dapat dijelaskan berbagai dinamika hukum agraria Indonesia secara lebih genuine. Apalagi, Prof. Boedi Harsono adalah salah satu tokoh yang turut aktif membidani kelahiran UUPA, ikut mengembangkannya dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dalam kurun waktu hampir 5 (lima) dasawarsa, bahkan aktif pula menyemaikan dan menumbuhkembangkannya dalam pendidikan tinggi hukum dan pendidikan pertanahan di Indonesia.
Pengembangan hukum agraria dari berbagai perspektif, termasuk dari perspektif biografi akan memperkaya hukum agraria itu sendiri. Kekayaan pengetahuan terhadap substansi dan pendekatan hukum agraria merupakan bekal yang penting ketika akan dilakukan reformasi hukum pertanahan menuju aturan-aturan hukum pertanahan yang sinkron dengan konstitusi dan harmonis dengan sesama aturan hukum yang berkaitan dengan keagrariaan. Sinkronisasi dan harmonisasi hukum di bidang keagrariaan/ pertanahan adalah amanat Ketetapan MPR No. IX/MPR/2ooi tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang sampai sekarang masih merupakan tanggung jawab yang belum tuntas dilaksanakan.
Sinkronisasi dan harmonisasi Hukum Agraria saat ini penting menjadi kepedulian semua komponen bangsa menuju Hukum Agrariayang dapat sebagai pandu transformasi masyarakat Indonesia menuju adil dan sejahtera. STPN berkeyakinan Hukum Agraria yang demikianlah yang ingin diwariskan oleh Bapak Prof. Boedi Harsono kepada Bangsa Indonesia.
Akhirnya, STPN mengucapkan selamat kepada kedua penulis. Semoga terus aktif, tekun, dan bergairah berkarya menghasilkan karya-karya tulis keagrariaan di masa yang akan datang. Kepada para mahasiswa, jajaran birokrasi pertanahan, peneliti dan pegiat keagrariaan, serta segenap lapisan masyarakat dipersilahkan untuk membaca buku ini.
Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria
Soesangobeng, H. 2o12. Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, Dan Agraria. Yogyakarta, STPN Press.
Baru saya mengerti pentingnya pengetahuan sebagai penjelmaan dorongan batin. Kalau dulu pengetahuan itu saya isap, saya kumpulkan, sekarang saya mulai melihat pengetahuan sebagai pengluasan dari dalam, pengluasan dari pertumbuhan akal dan jiwa manusia' (Soedjatmoko,1984).
Pengetahuan itu adalah semua pengaruh yang diterima diri kita dalam penjelajahan-apakah itu Barat, Timur, Islam - akhirnya menjadi batu-batu penyusun bangunan dirinya, tetapi bangunan itu sendiri lain dari batu-batu itu. Segala bacaan kita itu seolaholah terbalik. Kita mulai melihatnya dari dalam, bukan dari luar. Hilanglah intimidasi yang timbul dari kemampuan dan reputasi pemikir-pemikir termasyhur. Kita terus menerus mencari diri sendiri dan menghadapi pemikir-pemikir utama dunia sebagai salah satu cetusan, sebagai rekan pencari kebenaran. Sesudah itu kita bebas dari cengkeraman dan dominasi pengetahuan. Pengetahuan kemudian menjadi alat pembuka pengertian, yang tidak ada artinya tanpa keikhlasan dan keinginan untuk tahu, untuk mengerti dan untuk pada akhirnya cinta kepada manusia. Demikian tutur lain dari tokoh besar (alm) Soedjatmoko 1 (1984) yang saya kutip dan kontekstualisasikan untuk diri kita masing-masing baik selaku birokrat, pegiat, usahawan, maupun scholar, intelektual pejuang pencinta manusia dan kemanusiaan.
Membaca Filosofi, Asas, dan Ajaran Teori Hukum Pertanahan dan Agraria yang ditulis rekan senior Dr. Herman Soesangobeng, makajelaslahiasedang menariksuatupengetahuan daripengalaman, sejarah, dan dari pengembaraan pembacaan yang komprehensif atas dinamika problematika pertanahan dan keagrariaan di bumi pertiwi Indonesia, yang akhirnya bermuara pada penyikapannya atas dasar kearifan dan kecintaannya yang mendalam atas manusia petani, penduduk pedesaan, anggota masyarakat, anak bangsa, dan warga Negara Republik Indonesia yang kesemuanya itu sungguh beruntung karena telah memiliki modal konstitusi yang tak ternilai berupa Undang-undang Dasar 1945, Falsafah Pancasila, Undangundang Pokok Agraria (UUPA) 196o, dan Tap MPR no IX/2oo1.
Hukum Pertanahan yang penulis ajukan, sesuai dengan amanat yang termaktub dalam UUPA haruslah berjangkar pada hukum adat pertanahan itu sendiri yang hidup dalam kelompokkelompok masyarakat yang bersangkutan. Tentu saja kita tak perlu menghindari atau bahkan mengabaikan atau mengingkari amanat UUPA dengan ini dalih 'tradisi adalah perumusan sisa, setelah segala yang baik dirumuskan sebagai modern'. Pandangan polaritas masyarakat tradisional dan modern ini harus ditinjau ulang secara kritis, apalagi kesadaran tentang 'kearifan lokal' sebagai contoh, maka sesungguhnya ia telah merebak relatif lama terkait isu tentang keterbatasan daya dukung lingkungan untuk mewadahi perkembangan yang timbul. Artinya perlu digagas semacam modus vivendi dengan tradisi hukum pertanahan dengan perspektif baru dengan rasa hormat yang baru, sehingga tradisi tidak harus menjadi sandera, tetapi ia bisa berdampingan dengan modernitas. Dan sebaliknya, modernisasi juga dapat memperkuat tradisi. Jangan lupa. Apa yang disebut modern pun dalam kenyataannya adalah percampuran atau akulturasi antara tradisional dan modern.
Tibalah saatnya untuk mari bersama-sama kita buka dengan mata hati diri masing-masing dengan sejujurnya atas substansi dan pesan-pesan moral dari buku yang telah diselesaikan wujudnya oleh sang penulis, yang notabene telah makan asam garam dengan pengetahuan, pengalaman, dan kiprah perjuangannya untuk kemajuan pertanahan dan keagrariaan; sehingga dengan begitu berharap kita akan termasuk golongan yang menjadikan pengetahuan sebagai pembuka pengertian dan sekaligus titik balik pembebasan intelektual. Dengan begitu pula tak ada lagi yang perlu kita pertentangkan kalau di antara para pemangku kepentingan pertanahan dan keagrariaan sepenuhnya hanya mempertautkan keprihatinan dirinya pada soal martabat manusia dan kemanusiaan semata. Semoga.
Selamat kepada penulis, dan selamat membaca serta menggumulinya kepada para peminat dan berharap dengan sungguh agar lewat buku ini terbangkitkan ilham yang tak pernah surut untuk kemajuan insan-insan pertanahan dan keagrariaan: petani, penduduk pedesaan, anggota masyarakat, anak-anak bangsa, serta warga negara Republik Indonesia.
Pengantar Literasi Penetitian Agraria
Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia
Tauchid, M. 2oo9. Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia. Yogyakarta, STPN Press.
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) di Yogyakarta, adalah Perguruan Tinggi Kedinasan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) dan merupakan satu-satunya institusi pendidikan tinggi pertanahan di tanah air yang berstatus milik negara. Lebih dari 3 (tiga) tahun terakhir 20o6-2oo9 ini, STPN, utamanya berkat dukungan pimpinan BPN RI, telah mampu menggiatkan beragam upaya pengembangan diri seraya berobsesi menjadi salah satu institusi yang berpredikat pusat unggulan (center ofexcellent) dalam ranah pendidikan dan kajian-kajian pertanahan/ agraria.
Dalam konteks ini STPN selain mengemban amanah dalam bidang pendidikan, penggemblengan, dan pengadaan kader-kader pertanahan dan agraria yang handal untuk keperluan lingkungan BPN RI; ia juga didorong untuk mampu menjadi salah satu institusi akademis yang penting dan berwibawa dalam memproduksi pengetahuan mutakhir tentang pertanahan dan agraria (untuk selanjutnya akan disebut agraria saja). Dalam ungkapan yang lebih beraroma sloganistik 'STPN adalah Cermin dan sekaligus Pembaharu BPN RI'.
Sebagai jalan untuk memenuhi hasrat tersebut STPN antara lain sedang dan telah memfasilitasi penerbitan-penerbitan karya-karya keagrariaan terbaik yang dihasilkan oleh kalangan pakar, akademisi, scholar, pegiat, termasuk seniman melalui STPN Press. Mereka ini datang tidak saja dari kalangan internal staf pengajar STPN sendiri, namun mencakup pula mereka yang tergabung dalam associate scholars, mitra jejaring, dan kalangan luas lainnya.
Dimulai pada tahun 2oo7, STPN Press mulai meluncurkan satu buku berjudul 'Pemberdayaan Setengah Hati' ditulis oleh rekan Sutaryono staf pengajar STPN yang mendasarkan substansi karangannyapadahasil risetstudimagisternyapadadisiplinsosiologi. Sementara di awal zoo9 STPN Press secara beruntun meluncurkan dua buku, masing-masing bertajuk 'Kebangkitan Studi Reforma Agraria di Abad ke zi' dan 'Reforma Agraria: Dinamika Aktor dan Kawasan'. Kedua buku ini berisi naskah-naskah terkini (tahun zoooan) yang ditulis oleh para pakar agraria ternama berkebangsaan asing yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
Namun sebelum dibukukan naskah-naskah tersebut menjalani suatu proses yang terbilang istimewa karena didiskusikan lebih dahulu secara intensif melalui suatu forum diskusi yang disebut 'Lingkar Belajar Bersama Reforma Agraria' (LIBBRA). Forum diskusi ini mula-mula dirintis oleh STPN, Lembaga Karsa di Yogyakarta, dan Sajogyo Institut di Bogor pada tahun 2oo8.
Gelar forum Diskusi LIBBRA (Cross Border Learning Circle of Agrarian Reform) dipandu rekan Noer Fauzi, kini kandidat doktor pada University of California, Columbia, AS yang kompetensi akademik dan pergumulan praksis lapangannya sungguh sarat. Rekan Noer Fauzi ini pula yang secara khusus kami minta untuk menulis bagian epilog dari buku M. Tauchid yang kini ada di hadapan kita. Dapat dicatat diskusi-diskusi LIBBRA sepanjang tahun 2oo8 diselenggarakan secara bergilir di berbagai kampus, diawali dari STPN di Yogyakarta, lalu diikuti di IPB Bogor, UIN di Yogyakarta, UIN di Jakarta, UGM di Yogyakarta, dan UI Depok, sesuai dengan latar belakang institusi asal sebagian partisipannya.
Satu buku berikut yang telah diluncurkan STPN berjudul: 'Resonansi Agraria': Memperingati Hari Agraria Nasional 2oo8', yang berisi kumpulan tulisan terbaik peserta sayembara karya tulis ilmiah memperingati hari Agraria Nasional ke 48 tahun 2oo8. Sementara itu, sejumlah buku agraria lainnya lebih dulu diusung oleh STPN Press bersama sejumlah institusi dalam dan luar negeri. Salah satunya dikarang Prof. Sediono MP Tjondronegoro (Ketua Dewan Penyantun STPN yang juga Guru Besar Emeritus IPB Bogor).
Salah satu buku tersebut berjudul 'Negara Agraris Ingkari Agraria'. Satu buku lain yang sudah diterbitkan oleh STPN Press berjudul 'Tanah Untuk yang Tak Bertanah': Perjalanan Landreform pada Era Demokrasi Terpimpin 196o-1965', karangan salah seorang pegiat LIBBRA, Andi Achdian.
Karya-karyalainyang telah terbit dan diluncurkan saat rangkaian acara wisuda STPN Agustus zoo9, adalah buku 'Keistimewaan Yogyakarta: Yang Diingat dan Dilupakan', karangan para sejarawan muda yang dipimpin oleh rekan Ahmad Nashih Luthfi yang meninjau keistimewaan DIY dari perspektif pertanahan. Karya lain dengan editor Julius Sembiring (dosen STPN) menghasilkan buku bertajuk iooo Peribahasa Daerah Tentang Tanah/Pertanahan di Indonesia yang digali dari khazanah kekayaan budaya suku-suku bangsa di berbagai pelosok tanah air.
Buku berikut yang sedang ditekuni penyelesaiannya adalah 'Mazhab Agraria Yogya' dan 'Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono. Karya-karya tulis di atas hanyalah sebagian contoh dari sejumlah kajian-kajian agraria lain yang telah diterbitkan dan diluncurkan oleh STPN Press secara mandiri atau bersama dengan mitra jejaringnya yang memiliki minat dan kepedulian yang sama dalam soal agraria.
Tentu tidak boleh dilupakan 2 (dua) buku lain yang telah ditulis oleh Gunawan Wiradi, seorang pemikir sekaligus pegiat agraria senior yang sekaligus anggota Dewan Penyantun STPN. Buku tersebut masing-masing berjudul 'Ranah Studi Agraria, Penguasaan Tanah dan Hubungan Agraris' dan 'Masalah Agraria dan Dinamika Pelaksanaan Reforma Agraria'. Buku-buku tersebut merupakan hasil suntingan atas artikel-artikel lepas beliau yang sebelumnya pernah diajukan dalam berbagai forum penting dan kini menjelma menjadi suatu bacaan yang mengalir sehingga enak dibaca dan sekaligus pencerah kritis bagi kita yang peduli masalah agraria.
Hal yang hendak kami garisbawahi dari gambaran di atas adalah, karena naskah-naskah publikasi tersebut lahir dibidani atau ikut diusung oleh STPN (yang notabene merupakan perguruan tinggi kedinasan di lingkungan BPN RI), maka langsung maupun tidak ia membawakan suatu isyarat pula tentang 'apa, bagaimana, dan sampai di mana capaian pemikiran-pemikiran kritis agraria hidup dan bergelora di kalangan aparat BPN RI dewasa ini.
Dengan ungkapan yang lebih spesifik ia mengisyaratkan juga tentang sejauh mana insan-insan BPN RI telah turut berproses membangun perspektif dan wawasan pikirnya untuk secara kritis memahami, memaknai, dan mengkonstruksikan diskursus mutakhir mengenai berbagai problem agraria di berbagai aras (mikro, meso, maupun makro), khususnya yang mengimbas pada nasib lapisan lemah yang merupakan mayoritas penduduk. Lalu dapat pula digali pertanyaan sejauh mana kontribusi dari keseluruhan gambaran tadi bagi penajaman penyusunan kebijakan pertanahan yang dikeluarkan pemerintah, dalam hal ini oleh para pengambil keputusan di lingkungan BPN RI.
Dalam konteks itu buku karya M. Tauchid yang publikasinya kali ini diemban dan dipercayakan kepada STPN Press dalam edisi cetak ulang' sepatutnya juga perlu dibaca dan ditafsirkan dalam konteks meneguhkan penyikapan kritis kita di hadapan dinamika problem keagrariaan yang ada di sekitar kita. Muaranya tak lain untuk memastikan keberpihakan setiap diri kita para pembaca, termasuk jajaran birokrasi agraria (meminjam istilah rekan Noer Fauzi) dalam perjuangan kolektif membangun ke Indonesiaan yang menyokong penguasaan dan pengusahaan sumber-sumber agraria bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat (amanat pasal 33 UUD 1945).
Catatan pokok lain atas buku M. Tauchid (diterbitkan pertama kali tahun i952) adalah, ia secara jeli telah berhasil menyingkapkan secara terang-benderang bagaimana kerusakan struktural telah terjadi pada fondasi pokok kehidupan mayoritas rakyat (desa) akibat politik agraria yang eksploitatif dalam rentang waktu yang panjang sejak masa kolonial sampai dengan dekade awal pasca proklamasi kemerdekaan (mengikuti periode terbitan buku tersebut). Komplikasi sosial yang lahir dari padanya sekarang kita kenal dalam istilah 'kemiskinan agraria yang akut dan kronis' karena absennya kebijakan pembaharuan agraria. Akibat lanjutannya sama-sama kita ketahui telah memunculkan semakin intensif berbagai perkara, sengketa, dan konflik agraria yang merebak di berbagai pelosok tanah air.
Dengan begitu pertanyaannya sekarang adalah, ke mana gerangan kecenderungan yang sedang dan akan ditarik oleh kebijakan politik kita dari 'segitiga abadi' hubungan agraria yang di dalamnya terentang ketegangan-ketegangan, mencakup dalam hal ini: land, conflict and Justice' (meminjam judul buku Avery Kollers, zoo9). Akankah mengarah pada menguatnya harapan lahirnya struktur penguasaan, pemilikan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber-sumber agraria yang lebih merata dan berkeadilan; atau sebaliknya, justru memicu pada meluas dan menajamnya konflikkonflik agraria yang ada di sekitar kita.
Atas semua jerih payah dan kerja keras para pihak yang karena keterbatasan ruang tidak dapat disebutkan satu per satu namanya di sini, kami mengucapkan banyak terima kasih disertai penghargaan tinggi sehingga memungkinkan rampungnya penerbitan buku 'cetak ulang' ini. Demikian pula kepada keluarga besar almarhum bapak M. Tauchid yang telah merestui terbitnya buku klasik agraria ini, dan PEWARTA atas kerja samanya, tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih. Harapan kami dengan keberadaan buku ini ia dapat menjadi salah satu penyumbang penting dalam pengayaan sumber rujukan kajian agraria berbahasa Indonesia.
Ranah Studi Agraria: Penguasa Tanah dan Hubungan Agraris
Wiradi, G, dkk. 2oo9. Ranah Studi Agraria : Penguasa Tanah Dan Hubungan Agraris. Yogyakarta, STPN Press.
Dalam mukadimah UUD 1945 yang ditegaskan kembal dalam pasal 33 UUD 1945, ditemukan ada jejak kesadaran sejarah yang direkam dengan sangat baik. "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Dengan kata lain, urgensi Reforma Agraria (RA) yang menggagas tentang perlunya perubahan tata agraria yang lebih
Esensi Reforma Agraria adalah restrukturisasi (penataan ulang susunan) pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria (khususnya tanah). Tujuannya adalah mengubah susunan masyarakat warisan stelsel feodalisme dan kolonialisme, menjadi susunan masyarakat yang adil dan merata (Wiradi. 2oo9). Dalam istilah Joyo Winoto (2oo6), Reforma Agraria dirumuskan sebagai asset reform (landreform) + access reform (sumber-sumber keuangan, teknologi, informasi, pasar, dan lain-lain).
Dalam mukadimah UUD i945 yang ditegaskan kembali dalam pasal 33 UUD 1945, ditemukan ada jejak kesadaran sejarah yang direkam dengan sangat baik. "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Dengan kata lain, urgensi Reforma Agraria (RA) yang menggagas tentang perlunya perubahan tata agraria yang lebih berkeadilan, bermakna pokok sebagai sebuah proses pembebasan. Pembebasan dari sejarah kelam rakyat Indonesia yang begitu panjang sejak masa kerajaan-kerajaan lokal, kolonial, dan bahkan pasca kemerdekaan.
Secara singkat, ada tiga bentuk ketimpangan yang dimunculkan oleh struktur agraria yang bercorak kolonial dan feodal tersebut. Pertama, ketimpangan dalam hal struktur"pemilikan"/"penguasaan"
tanah dalam skala besar oleh swasta asing dan tuan tanah feodal. Kedua, ketimpangan dalam hal "peruntukan" tanah, misalnya dengan adanya penetapan hutan-hutan produksi untuk kepentingan ekstraksi hasil hutan oleh pemerintah kolonial. Dan ketiga, ketimpangan yang timbul akibat incompatibility dalam hal persepsi dan konsepsi mengenai agraria, yaitu antara penguasa kolonial yang menggunakan konsep-konsep hukum positif dari Barat dengan komunitas lokal atau masyarakat adat yang mengenal hak atas tanah berbasis tradisi dan budaya mereka (Wiradi, zooo).
Pengalaman pahit hidup di bawah penjajahan agraria bangsa asing maupun para penguasa feodal itulah yang telah menumbuhkan kesadaran para founding fathers untuk mendobrak tatanan agraria lama yang menindas dan mewujudkan tatanan baru yang menjamin kemakmuran bangsa. Inilah salah satu tujuan pokok "revolusi kemerdekaan". Hal itu berarti, perjuangan agraria langsung atau tak langsung menjadiagenda utama dalam proses pembentukan karakter bangsa yang terbebaskan, termasuk dalam hal ini bagi perjuangan membangun ekonomi bangsa yang bertumpu pada kekuatan nasional, maupun bagi konfigurasi baru hukum dan kelembagaan agraria yang hendak ditata di masa kemerdekaan. Di sinilah tepatnya perbincangan mengenai politik agraria nasional mengemuka, yakni bahwa pada awalnya ia merupakan bagian penting dari perjuangan kemerdekaan (nasionalisme), dan selanjutnya sebagai bagian dari upaya pembangunan untuk mengisi kemerdekaan (nationhood).
Perubahan ekonomi politik selama satu dasawarsa terakhir ini, pasca reformasi, ternyata belum mewujudkan trend keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Persoalan struktural yang dihadapi, seperti: kemiskinan, pengangguran, konsentrasi penguasaan aset oleh sekelompok kecil orang, sengketa dan konflik agraria, krisis pangan dan energi, penurunan kualitas lingkungan hidup, dan krisis finansial global yang terjadi akhir-akhir ini disertai efek dominonya di sektor ekonomi riil, sungguh-sungguh makin melemahkan akses lapisan masyarakat bawah terhadap hak-hak dasar mereka.
Data kemiskinan dari BPS pada Maret 2oo7 menunjukkan bahwa jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 37,17 juta jiwa atau 16,58 persen dari total populasi di Indonesia. Di kawasan perkotaan, percepatan kemiskinan tersebut adalah 13,36 persen, sedangkan di kawasan perdesaan mencapai 2i,9o persen. Ini menunjukkan bahwa kemiskinan paling banyak dialami oleh penduduk pedesaan. Dari total penduduk miskin di Indonesia, sekitar 66 persen berada di pedesaan dan 56 persen di antaranya menggantungkan hidup dari pertanian, sebagai petani gurem atau buruh tani.
Jika negara ini hendak mengentaskan kemiskinan di pedesaan, maka mau tidak mau harus memberikan aset tanah pada rakyat miskin. Selanjutnya, tentu saja harus diikuti dengan peningkatan akses kepada modal, teknologi, dan pasar. Dalam kerangka inilah pentingnya menjalankan RA sebagai jalan keluar untuk mengatasi persoalan struktural yang dihadapi oleh petani. RA penting dijalankan sebagai agenda bangsa dan strategi dasar negara untuk membangun struktur politik, ekonomi dan sosial yang berkeadilan.
Pelaksanaan RA yang berhasil mustahil dilakukan tanpa didasari oleh penelitian yang serius, teliti dan terus menerus. Pemahaman yang utuh mengenai masalah-masalah agraria yang mau ditangani, apalagi dalam konteks keragaman (sosial, budaya, tenurial) yang mencirikan masyarakat kita, mutlak diperlukan sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan dan program RA yang mau dijalankan. Kalau RA merupakan jawaban, maka tentunya masalah-masalah yang mau dipecahkan melalui RA harus dikenali terlebih dulu dengan sebaikbaiknya. Bagaimana ketimpangan penguasaan tanah yang terjadi, apa karakter kemiskinan dan sumber pendapatan rumah tangga di pedesaan, bagaimana situasi ketenagakerjaan dan lapangan pekerjaan di desa, bagaimana hubungan desa-kota, krisis sosialekologi dan krisis produktivitas apa yang sedang berlangsung, apa akar permasalahan di balik konflik dan sengketa agraria yang mencuat, kecenderungan-kecenderungan global seperti apa yang sedang berlangsung di pedesaan seiring dengan perluasan modal dan investasi, dan seterusnya.
Kumpulan tulisan Gunawan Wiradi dan para koleganya dalam buku ini adalah salah satu contoh mengenai penelitian penelitian tingkat mikro yang mengungkapkan salah satu bagian dari permasalahan agraria di atas. Dalam hal ini adalah terkait dengan proses sosio-agraria yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat ketika intensifikasi usaha tani padi sawah skala rumah tangga digenjot melalui "jalan pintas" revolusi hijau yang padat modal, sementara konteks ketimpangan agraria warisan feodalisme dan kolonialisme tidak lagi dipertanyakan dan dianggap given. Pengalaman menunjukkan bahwa "jalan pintas" semacam ini telah gagal menciptakan landasan pembangunan yang kokoh, dan dengan sendirinya gagal mewujudkan arah "transformasi agraria" seperti dicita-citakan para pendiri bangsa dalam Pasal 33 UUD 1945.
SekolahTinggiPertanahanNasionalsebagailembagapendidikan keagrariaan di bawah BPN RI menganggap penting penelitianpenelitian yang dapat menggambarkan dinamika pedesaan dan berbagai permasalahan agraria yang terjadi dalam tarikan waktu yang panjang, sebagaimana dilakukan oleh Gunawan Wiradi dan para koleganya. Oleh karena itu, satu jenis penelitian yang bersifat berulang dan kontinu menjadi sebuah kebutuhan sendiri di STPN khususnya maupun di kalangan lembaga pendidikan dan penelitian pada umumnya. Bagi STPN sendiri, jenis penelitian inilah yang dalam program penelitian STPN disebut sebagai "penelitian sistematis" yang mencerminkan penelitian institusi yang berjangka panjang, sementara penelitian mandiri oleh para dosen disebut sebagai "penelitian individual". Dengan pengembangan dua jenis penelitian ini maka STPN dengan posisinya yang strategis sebagai institusi pendidikan kedinasan berharap dapat mengaitkan secara langsung antara penelitian, pengajaran dan perumusan kebijakan di lingkungan BPN RI.
Penghargaan khusus perlu disampaikan kepada sang "guru" agraria Gunawan Wiradi yang telah menyumbangkan karya-karya tulisnya dalam buku ini, maupun dalam kontribusinya yang terus menerus kepada STPN selaku anggota Dewan Penyantun.
Pengembangan Kebijakan Agraria Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat, dan Keberlanjutan Ekologis
Tim Riset Sistematis. 2oio. Pengembangan KEBIJAKAN AGRARIA Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat, dan keberlanjutan Ekologis. Yogyakarta, STPN Press.
Upaya sistematis untuk rekoneksi penataan agraria dan pengembangan wilayah adalah sebuah upaya terencana untuk membangun dan mengembangkan pengetahuan terkelola tentang ekologi politik agraria dengan berbasiskan pengembangan jaringan dan proses pembelajaran. Pengetahuan terkelola mensyaratkan adanya suatu siklus tak terputus akan pengelolaan pengetahuan yang berbasis pembelajaran bersama.
Sistem tersebut hanya bisa dilaksanakan jika berbasis jaringan dan kerja kolaboratif. Dengan demikian ada tiga pihak yang penting untuk terlibat dalam pengelolaan pengetahuan tersebut, yaitu: pihak pengambil kebijakan, pihak akademisi dan aktivis gerakan sosial (masyarakat) dengan masing-masing perannya.
Dengan sistem pengelolaan pengetahuan ini diharapkan dapat dihasilkan 1) strategi kebijakan bagi para pengemban tugas dan pelaksana penataan struktur agraria dan pengembangan wilayah di tingkat provinsi dan kabupaten, 2) akumulasi kajian ekologi politik agraria, hukum dan sejarah agraria bagi bahan pendidikan studi agraria di perguruan tinggi, 3) akses pertukaran data, informasi dan keahlian ke lingkungan peer group agraria internasional.
Pada tataran praksis, konsep pengelolaan pengetahuan berbasis jaringan dan kolaborasi multipihak ini merupakan lanjutan dan pengembangan dari kegiatan riset dan publikasi dalam konteks lingkar belajar yang sudah dijalankan oleh STPN bersama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga riset independen, serta aktivis gerakan sosial sejak tahun zoo8 lalu. Kegiatan pengelolaan pengetahuan yang telah berjalan sudah membentuk 1) Jaringan Lingkar Belajar Bersama Reforma Agraria, 2) Associate Scholar multikompetensi, 3) riset serta publikasi kolaboratif, 4) jaringan Cross-Border Consortium for Agrarian Transition Studies (CBCATS) antara STPN dengan IPB, University of Philippines, Atheneo de Cagayan, Samdhana Institute dan Sajogyo Institute.
Pada tahun zoio ini, sistem tersebut akan dikembangkan lebih lanjut dengan tekanan tujuan pada peningkatan kompetensi, perluasan jaringan dan kolaborasi, peningkatan jumlah publikasi dan penyebaran informasi
Riset Sistematis zoio Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang laporannya dibukukan ini, dilakukan dengan strategi pengelolaan pengetahuan dan dengan melibatkan penuh tiga pihak terkait sebagaimana disebutkan di atas. Adapun tema payung yang diangkat sebagai inti dari keseluruhan untaian pengelolaan pengetahuan ini adalah Merumuskan Model Terpadu Reforma Agraria dan Pengembangan Wilayah, dengan konsentrasi lokasi kajian dan tema sebagai berikut:
1. Di Tasikmalaya, Blitar dan Kediri, dikaji mengenai integrasi pelaksanaan reforma agraria dengan perencanaan pembangunan dan pengentasan kemiskinan di daerah. Hal ini untuk mengetahui koneksi dan diskoneksi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dengan penataan struktur agraria.
2. Di Pacitan, Jawa Timur, dan Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dikaji mengenai sejauh mana peran pengembangan LARASITA (Mobile Office) dalam melakukan terobosan kelembagaan pelayanan untuk penguatan kapasitas aparat dan warga desa dalam identifikasi ketimpangan agraria, konflik agraria dan krisis sosial-ekologi (early warning system) dan pembaruan sistem administrasi pertanahan di desa yang mencerminkan aspek-aspek identifikasi tersebut. Berusaha dikaji dimana peluang kelembagaan itu serta batasan ruang geraknya. Di
Banjarbaru, penelitian bergerak lebih dari sekedar rencana semula mengenai kelembagaan LARASITA, namun mencoba melihat peluang partisipasi rakyat dalam pengurusan atas sumber daya agraria di level desa.
Di Sentani, Jayapura, coba diidentifikasi sistem penguasaan 3. tanah masyarakat hukum adat dan permasalahannya serta kebijakan integrasinya dalam sistem hukum nasional.
Di Kalimantan Selatan, coba ditelusuri konstruksi hukum dan 4. kelembagaan seputar rejim penanaman modal, rejim perijinan dan rejim pemberian hak bagi badan hukum usaha skala besar dan upaya kreatif pengembangan protokol baru untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan sosialekologisnya.
5. Terdapat penelitian di lokasi lain, yakni Ngandagan, Purworejo, Jawa Tengah, yang dilakukan dengan motif murni akademis. Hasil laporan penelitian ini dibukukan secara terpisah dalam tahun ini pula.
Tidak lupa, dalam kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada lembaga pemerintah maupun non pemerintah di beberapa lokasi penelitian ini, atas kerja sama dan proses belajar bersama-samanya dengan para peneliti. Dalam hal ini, kegiatan riset sistematis tahun zoio dilakukan sebagai riset kolaboratif, yaitu memadukan kompetensi hukum dan analisa spasial dari penelitipeneliti di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dengan peneliti peneliti sosial ekonomi dari Sajogyo Institute, di bawah bimbingan sebuah tim Steering Committee yang terdiri dari para scholars agraria di ketiga disiplin ilmu tersebut yang berasal dari STPN (Dr. Oloan Sitorus, Dr. Valentina, Rofik Laksamana SH, MA), IPB (Dr. Satyawan Sunito, Moh. Shohibuddin, MSi), Dr. Suraya Afif (UI), dan Dr. Laksmi Adriani Savitri (Sajogyo Institute). Tentu saja, ucapan terima kasih juga kepada para peneliti dan penulis buku riset sistematis ini.
Kami menyadari bahwa gerakan kolaborasi dan kemitraan dalam kegiatan penelitian kajian agraria yang menggabungkan akademisi dari gugus kebijakan, perguruan tinggi dan civil society, bukanlah proses yang mudah dan bisa jadi merupakan langkah yang benar-benar baru bagi kalangan pemerintah. Oleh sebab itu, banyak pembelajaran yang kami petik, baik dari proses kolaborasi itu sendiri, proses penelitian yang dijalankan, maupun hasil riset yang diproduksi darinya. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya, kami berharap bahwa hasil penelitian ini dapat secara jernih diterima sebagai sebuah second opinion atau pandangan di luar mainstream bagi para pengambil keputusan di lingkungan keluarga besar kami BPN RI, yang berfungsi melengkapi horizon dan ragam dimensi sebagai bahan pengambilan keputusan. Kami berharap penerbitan buku ini menyumbang khazanah kajian agraria di Indonesia.
Memahami dan Menemukan Jalan Keluar dari Problem Agraria dan Krisis Sosial Ekologi
Tim Riset Sistematis. 2o1o. Memahami dan Menemukan Jalan Keluar dari Problem Agraria dan Krisis Sosial Ekologi. Yogyakarta, STPN Press.
Sebagai dukungan terhadap upaya Badan Pertanahan Nasional RI untuk membangun suatu proses perencanaan kebijakan pertanahan yang memperluas fokus dari bidang tanah menjadi kebijakan pertanahan yang berperspektif wilayah, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional sejak tahun zoo8 telah menjadikan kegiatan tahunan riset sistematis sebagai bagian dari upaya untuk mengisi, melengkapi data dan informasi di beberapa kabupaten di pulau Jawa bagian Selatan (JBS).
Riset sistematis adalah suatu jenis penelitian yang kami lakukan secara terpadu, baik dari sisi tema maupun dari sisi disiplin ilmu. Untuk tahun 2oo9, kami memilih tema Memahami dan Menemukan Jalan Keluar dari Problem Agraria dan Krisis Sosial Ekologi, sebagai kelanjutan dari tema tahun zoo8 yang berfokus pada identifikasi dan konstruksi problem agraria di JBS. Tema riset sistematis kali ini memberikan tantangan yang cukup besar untuk secara sungguhsungguh memadukan beragam kompetensi keilmuan dalam rangka memahami kompleksitas pemecahan masalah agraria yang berjalin erat dengan persoalan kemiskinan, ketenagakerjaan dan kerusakan ekologis. Sering kali pada akhirnya berbagai persoalan tersebut meletup menjadi konflik dalam bentu-bentuk okupasi dan reklaiming oleh rakyat pedesaan terhadap tanah-tanah yang dikuasai negara maupun perusahaan yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Dengan konteks persoalan seperti ini, maka sedikitnya tiga bidang kompetensi keilmuan dikerahkan untuk mampu melakukan analisis secara terpadu, yakni: kajian hukum, analis data spasial dan analisa sosial ekonomi. Melalui jaringan Lingkar Belajar Bersama
Reform Agraria (LIBBRA) dan keterlibatan scholars dari perguruan tinggi serta lembaga riset independen, maka tuntutan keterpaduan kompetensi sebagai syarat kajian yang memadai secara ilmiah maupun praksis, dapat dipenuhi.
Berangkat dari upaya memahami dan menemukan solusi atas persoalan agraria itu pula yang memperkuat argumen kami untuk memilih daerah konflik agraria sebagai lokasi riset di lima kabupaten di wilayah JBS: Garut, Tasikmalaya Ciamis, Cilacap, Kulon Progo: dan mengambil kabupaten Kendal di Jawa bagian Utara sebagai pembandingnya. Dengan demikian, tuntutan tema, tuntutan karakteristik lokasi, da tuntutan kelengkapan kompetensi tersebut telah memandu kami untuk menyelenggarakan kegiatan riset sistematis tahun zoo9 ini sebagai riset kolaboratif, yaitu memadukan kompetensi hukum dan analisa spasial dari peneliti peneliti di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dengan peneliti peneliti sosial ekonomi dari Sajogyo Institute, di bawah bimbingan sebuah tim Steering Committee yang terdiri dari para scholars agraria di ketiga disiplin ilmu tersebut yang berasal dari STPN (Dr. Oloan Sitorus, Dr. Valentina, Rofik Laksamana SH, MA), IPB (Dr Satyawan Sunito, Moh. Shohibuddin, MSi), Dr. Suraya Afi (UI), Martua Sirait, MSc (ICRAF) dan Dr. Laksmi Adriani Savitri (Sajogyo Institute).
Kami menyadari bahwa gerakan kolaborasi dan kemitraan dalam kegiatan penelitian kajian agraria yang menggabungkan akademisi dari gugus kebijakan, perguruan tinggi dan civil society, bukanlah proses yang mudah dan bisa jadi merupakan langkah yang benar-benar baru bagi kalangan pemerintah Oleh sebab itu, banyak pembelajaran yang kami petik, baik dari proses kolaborasi itu sendiri, proses penelitian yang dijalankan maupun hasil riset yang diproduksi darinya. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya, kami berharap bahwa hasil penelitian ini dapat secara jernih diterima sebagai sebuah second opinion atau pandangan di luar mainstream bagi para pengambil keputusan di lingkungan keluarga besar kami BPN RI, yang berfungsi melengkapi horizon dan ragam dimensi sebagai bahan pengambilan keputusan. Secara akademis, kami berharap kontribusi hasil penelitian ini dapat memberi kedalaman pemahaman tentang proses-proses terjadinya pemiskinan dan konflik, serta upaya resolusinya, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki kerentanan ekologi (seperti DAS dan pesisir).
Seluruh upaya penelitian ini dapat terlaksana atas kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak. Kami menyampaikan penghargaan atas proses kerja bersama dengan para peneliti Sajogyo Institute dan seluruh tim SC. Ucapan terima kasih kami haturkan atas dukungan seluruh Kantor Pertanahan BPN RI di Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Cilacap, Kulon Progodan Kendal, serta Kanwil Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih yang dalam juga kami sampaikan kepada seluruh komunitas desa di enam kabupaten di mana penelitian ini dilaksanakan. Rasa penghargaan atas keterbukaan dan kerja sama dengan para pejabat dan staf instansi pemerintah kabupaten di enam lokasi riset juga kami haturkan dengan rendah hati. Permohonan maaf kami sampaikan kepada semua pihak yang terlibat atas kekurangan dan ketidaknyamanan selama dijalankannya seluruh proses penelitian dan penyampaian hasilnya Semoga nilai pembelajaran dan nilai-nilai substantif dari setia temuan dan analisa kami mampu membuka jalan lebih lebar bagi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia.
Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang
Lenggono, S. 2o15. Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang. Yogyakarta, STPN Press.
Buku berjudul 'Mahadelta': Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang' ini sebagaimana dinyatakan oleh penulisnya Dr. P. Setia Lenggono dipetik dari hasilpenelitiandoktoralnyapada Program Studi Sosiologi Pedesaan di IPB Bogor. Saya selaku salah satu anggota Komisi Pembimbing sang penulis, tentu bisa dengan dekat menilai betapa kaya data empiris hasil studi lapang yang berhasil dihimpunnya selama masa penelitian lapang. Dengan demikian sesungguhnya tidak akan ada kesulitan berarti andai aneka perspektif hendak dibangun mengikuti minat penulisannya, apakah akan mengikuti sudut pandang yang bersangkut paut, dalam hal ini, mengenai pembentukan 'ekonomi lokal' atau 'transformasi agraria'. Apalagi disadari kedua perspektif tersebut begitu dekat keterhubungannya satu sama lain, sehingga wajar jika mana saja pilihan sudut pandang dijatuhkan maka pendekatan lintas perspektif menjadi suatu keniscayaan.
Sebagai hasil studi lapang yang mengambil lokus di salah satu belahan wilayah negeri yang komunitas sosialnya bercorak heterogen, dipicu utamanya oleh daya pikat sumber-sumber agrarianya yang amat kaya, tentu buku ini punya kontribusi khusus dalam melengkapi khazanah kepustakaan agraria. Wilayah dimaksud adalah di Delta Mahakam di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dimana berhimpun aneka komunitas berbeda latar budaya, berhimpun pula beragam para pihak, pemangku kepentingan, dari berbagai aras mulai dari desa, supradesa, nasional bahkan internasional. Dengan demikian, pokok masalahnya tentu menjadi amat menarik sekaligus menyaksi otentik tragedi sosial atas nasib yang menimpa kelompok masyarakat lokal paling lemah. Demi membulatkan alur cerita, menjadi penting bagi penulis untuk menyajikan lebih dahulu kepada pembaca latar historis kehidupan warga komunitas lokal dari suatu episode ke episode lainnya. Dilanjutkan dengan uraian konfigurasi ekonomipolitik supradesa yang berkelindan menyertai dinamika kehidupan panjang komunitas lokal, khususnya dalam menjawab kepastian keberlanjutan aksesibilitasnya terhadap sumber-sumber agraria yang kaya mencakup wilayah pertanian, perairan, pesisir, hutan, tambang, perkebunan, dan lain-lain.
Sejauh kepentingan itu penulis secara analitis-historis telah berhasil menggambarkannya dengan baik. Diawalinya uraian dengan proses-proses sosial apa yang terjadi kala Kerajaan Kutai Kartanegara, pengemban adat asli, berhadapan dengan kehadiran konteks baru di sekelilingnya yang perlahan namun pasti mulai merongrong dan menggerogoti kekuasaannya. Perubahan konstelasi sosial pun kian dinamis semenjak beberapa abad dan terutama dalam dasawarsa-dasawarsa terakhir mengikuti migrasi penduduk pendatang yang masuk dalam skala yang semakin masif dan ekspansif. Dari sini kemudian lahir terma 'lokalitas' yang bermakna adanya proses 'pembauran' yang melibatkan penduduk asli (kerajaan) dan pendatang (Bugis) berkat interaksi sosial yang Panjang lintas generasi. Namun demikian sesungguhnya tetap ada sekat sosial' horizontal dan vertikal yang membayangi hubungan kedua kelompok sosial tersebut. Alasannya jumlah penduduk asli yang relatif jarang itu, lebih dulu terstruktur sebagai bagian dari penduduk kerajaan asli Kutai Kartanegara. Sementara penduduk pendatang, Bugis dalam hal ini, masuk sebagai orang-orang yang memandang Delta Mahakam semata sebagai 'tanah seberang' yang menjanjikan sumber kemakmuran baru. Pada suatu episode jauh di belakang, Delta Mahakam sebagai wilayah yang memendam kekayaan alam begitu besar, sejak semula juga menjadi incaran kuku-kuku kekuasaan berskala global seperti saat rezim kolonial Belanda dan di babakan waktu kemudian oleh rezim kolonial Jepang saat mereka berkuasa.
Selanjutnya penulis juga telah menguraikan bagaimana era pasca proklamasi kemerdekaan yang melahirkan kebijakan Hak Menguasai Negara (HMN) atas sumber-sumber agraria ikut mewarnai pasang-surut kehidupan masyarakat lokal. Tak lupa berkat politik liberalisasi ekonomi yang dianut rezim penguasa Orde Baru yang diteruskan konsisten oleh rezim-rezim penguasa pasca reformasi, datanglah gelombang-gelombang penetrasi perusahaanperusahaan besar perkebunan, tambang, perikanan, dan lain-lain yang mendesak kian kuat ketersediaan ruang-ruang kehidupan yang ada. Dalam kaitan ini atas nama pertumbuhan ekonomi berbondongbondonglah para pemodal besar datang memperebutkan hak-hak konsesi pengelolaan sumber-sumber agraria. Hal yang tak boleh abai pula adalah menyangkut posisi Delta Mahakam sebagai wilayah strategis terdepan yang pernah ikut terlibat penting dalam operasi politik konfrontasi menghadapi pembentukan Federasi Malaysia di awal i96o-an. Dengan demikian sekali lagi, Delta Mahakam dengan komunitas local yang hidup di dalamnya sungguh menjadi suatu lokus yang amat intens menerima terpaan dinamika ekonomi-politik dari berbagai aras berkat posisi geostrategik dan kekayaaan sumbersumber agrarianya. Proses-proses integrasi dan disintegrasi sosial di berbagai aras menjadi penanda penting kehidupan di wilayah ini.
Dengan tidak bermaksud mengulang aspek-aspek rinci transformasi struktur sosio-agraria komunitas sosial Delta Mahkam yang dengan mengalir dan menarik berhasil dideskripsikan dan ditelaah sang penulis, maka di kesempatan ini saya hanya akan mencoba mengabstraksikan transformasi agraria macam apa yang sesungguhnya yang telah, sedang, dan akan terjadi dengan mengandaikan kasus Delta Mahakam sebagai Indonesia Mini yang kaya dengan kandungan sumberdaya alam.
Pertama-tama, dengan lebih dahulu saya memberikan penghargaan tinggi kepada DR. P. Setia Lenggono atas jerih payah tulisannya ini, maka saya juga ingin menyatakan bahwa buku ini sungguh layak dirujuk dan sekaligus diposisikan sebagai bagian dari ikhtiar kuat sang penulis untuk memetakan gambaran seluk-beluk transformasi agraria terkini yang sedang mengiringi perjalanan hidup masyarakat Indonesia. Apalagi upaya ini dipusatkan pada studi komunitas lokal di wilayah yang menjadi salah satu simpul dari hubungan tarik-menarik kepentingan yang keras antar para pihak sehubungan cadangan sumber-sumber agrarianya yang kaya dan punya nilai strategis sebagai komoditi ekonomi nasional.
Selanjutnya, dapat kita bayangkan ciri transformasi agraria macam apa yang telah terjadi dan pastilah teramat pelik dilalui karena seperti kita ketahui terlebih dahulu telah berlaku pola atau struktur dasar penguasaan tanah dan sumber-sumber agraria warisan kolonial. Struktur penataan agraria ini sejak awal sudah sangat menekan hak dan kebutuhan ruang-ruang hidup masyarakat (lokal). Warisan ini di kemudian hari menjelma menjadi 'pegangan pokok'dalam politik penataan struktur penguasaan sumber-sumber agraria di zaman kemerdekaan, sehingga pada gilirannya kerap menuai ketegangan-ketegangan dan bahkan konflik-konflik sosial baik berskala laten maupun manifes, lokal maupun supralokal. Dalam kaitan ini dapat dicatat perolehan tanah-tanah Negara yang menggunakan dasar-dasar rasionalitas yang mirip dengan Domein Verklaring Agrarische Wet 187o.
Namun seraya dengan itu kepentingan pemenuhan hak dasar masyarakat lokal di bidang lapangan kerja, kesehatan, dan Pendidikan seperti terabaikan begitu saja. Hak-hak atas tanah dan sumber agraria lainnya bahkan kian tercerabut dari tangan mereka yang paling lemah. Catatan seperti ini agaknya bisa kita asosiasikan dengan apa yang terjadi di Aceh, Riau, Bangka Belitung, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, NTB, Papua, dan sentra-sentra kegiatan ekonomi lainnya yang berkelimpahan sumber daya alam. Tentu di sini kita tidak hendak mengatakan banyak simpul-simpul wilayah di tanah air kita ibarat 'wilayah tak bertuan (baca: Negara)' Mengapa, karena kita masih berharap ada pemimpin-pemimpin negara dan masyarakat yang bersedia bahu-membahu memastikan terpenuhinya hak-hak dasar ini, agar kesenjangan sosial teratasi, lebih jauh lagi kehadiran dan manfaat Otonomi Daerah terasa, dan kehadiran institusi negara nasional Indonesia merdeka terasa.
Kemudian, pemetaan rinci penulis yang menyangkut dimensi sosial-budaya, kependudukan, dan transisi agraria yang berjalan pasca memasuki Indonesia merdeka penting untuk menggambarkan betapa ruang pembentukan ekonomi lokal, gerak penduduk (migrasi), dan politik agraria, begitu berimpitan satu sama lain dalam dinamika lapangnya. Akibatnya sudah dapat diduga keruwetan apa saja yang disumbangkannya kala masa kolonial, masa pasca proklamasi kemerdekaan dan babakan-babakan waktu terkini yang menyusul di belakangnya. Tentu tak boleh dilupakan komplikasi sosial macam apa pula yang muncul dan mendera nasib komunitas lokal yang bersangkutan. Dalam hubungan ini apa yang saya maksudkan adalah banyak manipulasi kekuasaan dijalankan begitu rupa sehingga menjadikan kelompok-kelompok masyarakat lokal tetap bagai entitas-entitas sosial yang a-politis semata. Masa Orde Baru yang mengoperasikan kebijakan 'massa mengambang' (floating mass policy) bagi masyarakat pedesaan kala itu hakikatnya masih terus dijalankan hingga sekarang. Mengapa, karena praktiknya ada politik 'pembiaran' (kasus Delta Mahakam) terhadap sepak terjang dan penetrasi kuasa-kuasa ekonomi politik supradesa yang nyata-nyata menekan dan menyerabut aksesibilitas sebagian warga masyarakat yang paling lemah. Di sini hampir tidak saluran-saluran partisipasi masyarakat lokal dalam proses-proses pengambilan keputusan dan memastikan adanya kontrol sosial yang efektif di ruang-ruang publik. Memang mengulang apa yang telah disinggung di atas dan sejauh mana efektivitas otonomi desa, otonomi daerah, pilkada, pemilu, dan sebagainya dalam membuka sumbatan-sumbatan partisipasi masyarakat? Adakah kesemuanya masih terbelenggu dalam bingkai kepentingan politik prosedural semata?
Untuk lebih konkret kita dapat mengangkat fenomena lapangan kerja, kesehatan, dan pendidikan sebagai bagian dari hak-hak dasar rakyat yang dijamin janji pemenuhannya oleh negara. Seberapa jauh ketiga lapangan kehidupan tersebut menjalani pasang surut perkembangannya di lapang. Apakah ada tendensi kualitasnya semakin membaik atau justru memburuk? Tentu saja pertanyaan ini tidak hanya sekadar dijawab dengan menaruh tolok ukur angkaangka atau kuantitas sebagai penanda pentingnya Namun yang lebih pokok lagi ialah adakah di ketiga kebutuhan dan hak dasar tadi tersemai proses-proses dan nilai-nilai yang mengejawantahkan prinsip kewajiban dan tanggung jawab layanan sosial negara. Lebih jauh lagi adalah apakah di ketiga bidang kehidupan dasar tadi tercermin prinsip-prinsip dan spirit negara untuk menjalankan fungsi redistribusi harta dan kekayaan nasional sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, khususnya tentang kewajiban negara mengemban tegaknya prinsip keadilan sosial.
Berikutnya, dari penelusuran historis dari berbagai pengalaman masyarakat dan bangsa di dunia kita dapat meraba mana jawaban yang tepat atas pertanyaan klasik: "kekayaan alam itu berkah atau kutukan?". Dari sejarah kita dapat belajar mana kekayaan alam yang berbuah menjadi berkah, dan mana kekayaan alam yang justru menjadi buah kutukan. Negara yang abai terhadap usaha-usaha mendorong pembentukan masyarakat adil, terbuka, dan demokratis dengan ciri egaliter dan partisipatif dari warganya tentu berpotensi merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat itu sendiri. Namun sebaliknya, dengan berhasil membangkitkan masyarakat dengan ciri seperti itu, maka ini sama maknanya dengan tersedianya ikhtiar untuk menyajikan dasar penyusunan masyarakat yang modern. Sudah barang tentu secara formal Indonesia sejak tahun i945 telah menyatakan dirinya berangkat menuju negara modern yang salah satu penandanya adalah terlepas dan melepaskan diri dari belenggu pengaruh ikatan-ikatan lama berbau primordialisme (SARA, dalam istilah populernya). Namun bagaimana dalam praktiknya? Semenjak diberlakukannya otonomi daerah dan digelarnya pilkada, nyatalah ciri dasar masyarakat oligarkhis dengan politik dinastinya masih menggejala kuat di negeri ini. Bahkan ada kecenderungan gejala yang disebut terakhir ini makin kuat.
Pertanyaannya kemudian adalah, apakah keadilan sosial bisa lahir dari struktur masyarakat yang masih menampilkan wajahnya yang sarat nilai feodal. Demikian pula bisakah keadilan sosial lahir dari karakter masyarakat yang masih didominasi oleh bayang-bayang politik negara yang mengedepankan pendekatan keamanan (security approach) dan integritas teritorial (territorial integrity) negara sebagai tujuan, bukan sebagai sarana untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Hal terakhir ini sengaja ditekankan karena sebagai wilayah yang relatif terletak dekat dengan negara tetangga, dan pernah terlibat sebagai wilayah penting pendukung politik konfrontasi anti Malaysia di masa lalu maka bayang-bayang pendekatan keamanan tak pernah benarbenar lekang. Kini dengan Istilah lain namun tetap dengan rasa 'pendekatan keamanan' tadi sering disepadankan dengan istilah daerah transit', yang maknanya ada bayang-bayang kerawanan ekonomi-politik yang tinggi dibanding daerah lainnya.
Julukan 'daerah transit' ini berkonotasi tidak semata pada proses migrasi penduduk antar lintas batas Negara namun lebih dari itu dinilai sarat dengan kerawanan ekonomi-politik tadi. Namun perlu ditegaskan bayangan 'kerawanan keamanan' yang satu ini tak pernah benar-benar menyentuh pada soal nasib penduduk lokal yang tergusur atau kehilangan ruang-ruang kehidupannya, utamanya oleh kehadiran penetrasi dan ekspansi para pengusaha besar. Artinya soal ketahanan hidup (livelihood security) masyarakat lokal tidak pernah masuk sebagai bagian dari pengembangan kebijakan agraria yang memiliki nilai geopolitik strategis. Dengan demikian, jika 'adil' dimaksudkan sebagai mengemukanya sikap negara yang seimbang dan menengahi (fair dealing) dalam semangat moderasi dan toleransi antar kelompok-kelompok sosial yang berlatar aneka budaya, termasuk mencari sikap yang sepadan atas penetrasi kuasa-kuasa ekonomi-politik supradesa maka gejolak-gejolak dan ketegangan-ketegangan sosial yang kini makin menggejala kuat tentu akan lebih mudah dikelola bahkan diredam. Lebih dari itu kesenjangan sosial bisa lebih diatasi dan rasa keadilan pun akan mencuat ke luar, tak lain berkat konsekuensi kehadiran konkrit institusi negara pengemban amanat konstitusi di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang bersangkutan.
Menutup kata pengantar ini, sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada rekan Dr. P. Setia Lenggono atas terbitnya buku ini oleh STPN Press Yogyakarta, kampus yang begitu produktif mengisi berbagai publikasi berbahasa Indonesia, melengkapi khazanah kepustakaan agraria nasional hampir dalam satu dasawarsa terakhir ini. Terima kasih.
Membangun Bersama Rumah Agraria
Luthfi, AN. 2o19. Membangun Bersama Rumah Agraria. Yogyakarta: Magnum
Saya menyambut gembira dan ikut bangga atas lahirnya satu terbitan buku baru karya seorang penekun kajian agraria asal 'kalangan muda' yang tidak hanya aktif sebagai akademisi, melainkan juga seorang penelitidanpegiatyanghandaldansenantiasateguhmendedikasikan dirinya atas nama kepentingan golongan lemah. Sebelum ini penulis rekan Ahmad Nashih Luthfi, begitulah nama sosok penulis muda tersebut, juga sudah menunjukkan produktivitasnya melalui aneka tulisannya yang tersebar dalam berbagai media publikasi dalam tema besar 'masalah-masalah pertanahan dan agraria'. Seluruh karangan tulisan tersebut kini bisa kita nikmati dalam suatu kemasan buku yang secara kompak merangkaikan karangan-karangan tersebut dalam tema-tema yang aktual dan kritikal.
Sudah barang tentu kehadiran buku tersebut menjadi sangat membantu pembaca, peminat masalah-masalah pertanahan dan agraria, dalam menyarikan dan menafsir pokok pikiran sang penulis yang menurut catatannya memproduksi karangankarangannya dalam rentang waktu hampir satu dasawarsa.
Merujuk pada tema-tema tulisan dalam buku ini, maka kita akan melihat bahwa seluruh tulisan yang mulanya 'tersebar' itu sesungguhnya telah ikut merekam dengan tajam dan analitis simpul-simpul pelbagai peristiwa sosio-agraria yang krusial dan telah membayangi perjalanan hidup masyarakat luas kala itu. Namun tentu saja aneka karangan tersebut tidak hanya merekam, namun sekaligus menunjukkan sisi sikap kritis dan keberpihakan sang penulis dalam menilai peristiwa-peristiwa tersebut.
Perihal nilai moral atau prinsip-prinsip apa yang sejatinya telah diusung oleh sang penulis, baik yang tersurat maupun tersirat dalam bacaan-bacaan tersebut, maka dapatlah disebutkan sebagai berikut. Penulis telah ikut serta memastikan prinsip pertama dalam 'Membangun Rumah BersamaAgraria'Indonesiayaitupertanahan (dan agraria) selayaknya dapat menyumbang secara nyata pada hadirnya kesejahteraan masyarakat. Kedua, mesti menyumbang secara nyata pada penataan kehidupan yang berkeadilan. Ketiga harus menyumbang secara nyata pada terjaganya sistem keberlanjutan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat harus menyumbang secara nyata terbangunnya keserasian sosial.
Keempat prinsip tersebut sesungguhnya adalah sari pati amanat suci UUPA yang hingga hari ini, diakui atau tidak, masih menjadi mandat dan landasan yuridis dan politik kita yang sah. Tentu saja kita tidak bisa berhenti hanya dengan mencatat dan memberi apresiasi dengan begitu saja kepada sang penulis atas jerih payah merekam dan menyajikan peristiwa-peristiwa sosio-agraria (dalam arti luas tentunya) beserta implikasiimplikasi kritikalnya. Hal penting berikutnya adalah bagaimana menyadarkan atas sebagian besar warga masyarakat kita yang masih terbelenggu dengan 'buta agraria' (agrarian illiterate).
Realitas masih mendapati bahwa kebanyakan pelajar dan mahasiswa kita ternyata masih 'buta geografi' sehingga tidak paham dengan peta Indonesia dalam bentang spasial yang paling elementer. Mulai dari hal yang paling mendasar letak dan nama kota sampai, sentra-sentra produksi ekonomi, sampai dengan persebaran penduduk dengan aneka latar kultural. Dengan demikian mereka praktis tidak mengenal nama-nama penjuru dan pelosok tanah airnya.
Hal Ini jelas akan membuat kebanyakan kita masygul sekaligus memikul rasa malu dan memilukan. Bagaimana tidak, karena sejajar dengan itu kita sedang berhadapan dengan persoalan berikut yang bersifat strategis yaitu 'spatial hegemony dengan beragam isu-isu persoalan ikutannya. Inilah pekerjaan rumah kita bersama antara para akademisi, pegiat, dan peminat pertanahan dan agraria untuk memikirkan dan mengambil langkah solusinya.
Pengantar Literasi Reforma Agraria
Seluk Beluk Masalah Agraria, Reforma Agraria, dan Penelitian Agraria
Wiradi, G. 2oo9. Seluk Beluk Masalah Agraria: Reforma Agraria dan Penelitian Agraria, Yogyakarta, STPN Press.
Dalam situasi bangsa kita menghadapi ancaman krisis finansial global yang masih berlangsung sampai saat ini, masih relevankah berbicara mengenai persoalan agraria dan pertanahan (selanjutnya cukup disebut agraria) yang demikian kompleks itu?
Respons seketika atas pertanyaan tersebut bisa memunculkan dua jawaban yang berlawanan, tetapi sama-sama "mengelak". Entah menganggap persoalan agraria itu sebagai tidak relevan dan sebaiknya diabaikan saja dalam upaya menghadapi tantangan global yang sudah berat itu. Ataukah menganggapnya sebagai persoalan yang memang penting dan harus ditangani secara sungguh-sungguh, namun sebagai persoalan teknis semata tanpa harus membuatnya rumit dengan mengaitkannya dengan dinamika di aras global tersebut.
Baik dalam bentuk yang pertama maupun kedua, "jawaban mengelak" ini gagal untuk memahami persoalan agraria sebagai sesuatu yang "relasional". Artinya, bahwa persoalan agraria pada dasarnya bukanlah suatu "kondisi statis" yang dapat ditangani secara teknis dan seragam, melainkan merupakan "konsekuensi yang dinamis" karena terkait dengan relasi-relasi kuasa yang lebih besar, bahkan hingga di level global. Oleh karena itu, melepaskan persoalan agraria dari perbincangan mengenai krisis global saat ini tidaklah realistis sama sekali.
Bukankah perubahan harga di bursa kopi di negeri Belanda turut mempengaruhi keputusan banyak rumah tangga petani di seantero nusantara sampai di pelosok pegunungan? Tentu, ini adalah cerita lama yang sudah kita kenal sejak masa kolonial. Cerita barunya, antara lain, adalah booming permintaan bahan bio-energi beberapa waktu lalu akibat kelangkaan energi berbahan fosil yang memicu pembukaan hutan secara besar besaran untuk pembangunan kebun sawit sejak beberapa tahun terakhir, dan yang akibat lanjutannya berupa kompetisi pertanian untuk "ketahanan pangan" versus "ketahanan energi". Dan juga, apalagi yang bisa kita katakan mengenai REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) yang gencar dibicarakan akhir-akhir ini selain sebagai persoalan agraria yang berdimensi global?
Dalam kaitan ini, tepatlah kiranya penegasan yang dikemukakan oleh Gunawan Wiradi secara berulang-ulang pada berbagai kesempatan bahwa prasyarat keberhasilan reforma agraria adalah pemahaman yang utuh mengenai masalah-masalah agraria yang diperoleh dari proses penelitian yang cermat dan mendalam. Tentu saja, masalah-masalah agraria itu akan terus berkembang, bercabang, berubah, bermetamorfosis dan seterusnya, sehingga upaya yang gigih untuk mengenalinya setepat mungkin harus dilakukan terusmenerus, sebab hanya dari situlah bisa dijawab isu kebijakannya: Reforma Agraria macam apa yang mau dijalankan?!
Menyadari hal di atas sepenuhnya, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) sebagai institusi pendidikan kedinasan di bawah Badan Pertanahan Nasional RI telah menjadikan Tri Dharma Perguruan Tinggi-nya sebagai ajang untuk menggulati keterkaitan tiga hal yang dikemukakan Gunawan Wiradi di atas: masalah agraria, penelitian agraria dan reforma agraria. Dalam konteks inilah, maka STPN selain mengemban amanah dalam bidang pendidikan, penggemblengan, dan pengadaan kader-kader agraria yang handal untuk keperluan di lingkungan BPN RI; ia juga didorong untuk mampu menjadi salah satu institusi akademis yang penting dan berwibawa dalam memproduksi berbagai pengetahuan mutakhir tentang agraria.
Namun tidak berhenti di situ. Dalam kedudukannya sebagai institusi akademis, sekaligus bagian dari BPN RI, STPN ditantang untuk tidak hanya menjadi "bagian" atau "cerminan" pasif dari
BPN RI, tetapi sekaligus juga menjadi "pembaharu" terhadap BPN RI itu sendiri! Dalam arti, STPN harus dapat terlibat aktif dan memberikan masukan positif terhadap policy processes yang terkait dengan persoalan agraria, khususnya di lingkungan BPN sendiri untuk pertama-tama, maupun selanjutnya di lingkungan yang lebih besar dalam kerja sama dengan pihak-pihak lain yang lebih luas (Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, swasta dan kalangan civil society secara luas).
Penerbitan buku Gunawan Wiradi yang berjudul 'Seluk Beluk Masalah Agraria, Reforma Agraria dan Penelitian Agraria' oleh STPN ini sangatlah relevan dengan upaya-upaya STPN menerjemahkan obsesi di atas. Dengan bahasa yang mudah dipahami serta enak dicerna, tokoh intelektual publik yang belum lama dianugerahi gelar “Dr. Honoris Causa" dari almamaternya (IPB) ini telah berhasil menempatkan tantangan Reforma Agraria dalam suatu konteks permasalahan yang dari "segi waktu" terentang mulai dari masa kolonial hingga era mutakhir, dan dari “segi ruang” tergelar mulai dari aras mikro seperti desa Ngandagan hingga pada tatanan yang lebih kompleks di aras global! Semuanya ini ia lakukan dengan suatu kesadaran historis yang kuat, baik menyangkut upaya pendalamannya atas perjalanan jatuh-bangunnya bangsa ini (aspek empiris), maupun terutama ketegarannya pada visi kesejarahan “transformasi agraria” bangsa ini yang dimaknai dan didalaminya dari cita-cita para pendiri bangsa maupun aspirasi terdalam rakyat Indonesia (segi normatif). Dan tepat pada poin inilah pendekatan kesejarahan dan kontribusi ilmu sejarah menjadi penting dan tak dapat diabaikan!
Dalam konteks yang terakhir inilah maka "ruralisasi dalam disiplin ilmu sejarah" dengan berbagai isu terkait di dalamnya, seperti dirintis mendiang Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo pada dekade akhir i97o-an, telah memberi sumbangan tersendiri dalam pengayaan perspektif kajian agraria. Rintisan itu, Bersama dengan sumbangan tradisi kritis dari disiplin ilmu sosial lainnya (sosiologi, antropologi, hukum, ekologi politik, dan lain-lain) penting untuk dirawat, ditradisikan, dan dikembangkan, sembari memahami konteks dan kondisi yang terus berubah, sehingga memberi tantangan pada ranah metodologinya. Ke semuanya ini pada gilirannya diharapkan akan dapat menyuburkan kembali studi agraria di tanah air yang sempat "mati suri" panjang selama masa Orde Baru.
Akhirnya, dalam kesempatan ini kami menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pak Wiradi yang telah berkenan memberikan kepercayaan kepada STPN untuk menerbitkan untuk kali kedua buku suntingan karya-karya tulisnya. (Buku terdahulu terbit pada Mei zoo9 dengan judul Ranah Studi Agraria: Penguasaan Tanah dan Hubungan Agraris) Tidak lupa terima kasih disampaikan kepada penyunting (Sdr. Shohib) atas jerih payahnya sehingga buku ini dapat terwujud, berikut para staf di Sajogyo Institute (SAINS) yang tanpa mereka tulisan-tulisan Pak Wiradi akan tetap tercecer di berbagai tempat. Kepada semua pihak yang telah banyak membantu dan tidak bisa kami sebutkan satu per satu, kami sampaikan pula banyak terima kasih. Harapan kami penerbitan buku ini dapat menjadi salah satu penyumbang penting dalam pengayaan sumber rujukan kajian agraria berbahasa Indonesia.
Tanah Bagi yang Tak Bertanah "Landreform pada Masa Demokrasi Terpimpin 196o-1965
Achdian, A. 2oo9. Tanah Bagi Yang Tak Bertanah "LANDREFORM PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN 1960-1965. Yogyakarta, STPN Press.
Landreform dan Potensinya sebagai Sumber Substansi Ideologi dan Etos Nasional
Mochammad Tauchid (i952) seorang pemerhati agraria berkebangsaan Indonesia yang langka pada periode i95o-an menulis bahwa masalah pokok bagi penghidupan Bangsa dan Rakyat Indonesia sekarang sudah menjadi persoalan umum, persoalan masyarakat. Bahkan persoalan tersebut di sana-sini sudah menimbulkan kejadian-kejadian yang menyedihkan. Persoalan agraria adalah persoalan hidup Rakyat Indonesia. Politik penjajahan Belanda di Indonesia dapat digambarkan terutama oleh politik agrarianya. Rakyat langsung merasakan akibat politik Agraria Kolonial Belanda berupa kemiskinan dan kesengsaraan.
Pertanyaannya kini ialah apakah pemerintah, parlemen partaipartai, akademisi/intelektual, Pegiat sosial, dan elemen-elemen bangsa lainnya telah menyadari sepenuhnya urgensi penanganan masalah tersebut dan apakah sudah melakukan penyikapan yang sepadandenganderajatproblemyang muncul?Sejarahmenunjukkan hampir seluruh negara maju di dunia sejak meraih kemerdekaannya langsung melakukan penataan ulang atas struktur penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan tanah (baca: sumber-sumber agraria) baik dengan eksplisit menggunakan nama landreform, reforma agraria, ataupun memakainya secara implisit.
Di Asia riwayat negara Jepang, Korea, dan Taiwan selepas Perang Pasifik juga menjelaskan hal tersebut, termasuk RRC di bawah kepemimpinan Ketua Mao Tse Tung seusai memenangkan perang melawan rezim kapitalis Chiang Kai Shek. Sudah barang tentu di sejumlah negara berkembang di Amerika Selatan, Afrika, Timur Jauh, dan Timur Dekat juga mencatatkan dirinya dengan upaya melaksanakan landreform dengan karakternya masing-masing disertai pasang-surut pencapaiannya. Apalagi ikhtiar landreform itu sendiri identik dengan perjuangan demi kaum tani miskin meraih hak-hak dasarnya (Tanah untuk Tani...!!, ungkap Bung Karno, 1959).
'Hakatastanah'taklainmenghadapkankitapadamempersoalkan substansi hidup, tanah adalah awal mula terciptanya pemenuhan kebutuhan akan pangan (penghulu di negeri dari seluruh sumber hajat hidup)-terutama sekali di negeri agraris. Tanah adalah 'langkah' mula untuk keberlanjutan kehidupan manusia, dengan adanya tanah berarti satu langkah untuk bertahan hidup lebih lanjut telah tercapai. Teranglah kini, ketimpangan redistribusi tanah menjadi kendala utama bagi proses survival, keberlanjutan hidup, egalitarianisme, demokratisasi, dan berkeadilan-suatu suasana kejiwaan (etos kolektif) yang penting untuk senantiasa mengobarkan dan mengisi ruh ideologi bangsa.
Karenanya tak mengherankan di dalam sejarah Indonesia sendiri, agenda landreform (digunakan secara bergantian dengan istilah Reforma Agraria) memiliki perjalanan yang panjang, berjalinan dengan semangat kejuangan para pendiri bangsa dalam pembentukan nation-state. Elan kebangsaan yang dahulu tumbuh dan ditumbuhkan dari alas pengalaman penderitaan kolektif di bawah imperialisme dan kolonialisme, telah menjadi dasar bagi dijalankannya program-program reforma agraria di awal masa dekolonisasi, seperti penghapusan hak istimewa desa-desa perdikan di Banyumas (UU No.13/1946), penghapusan hak konversi, hak istimewa sekitar 4o perusahaan tebu di Surakarta dan Yogyakarta untuk memperoleh tanah dan tenaga kerja (UU Darurat No.13/1948), legalisasi pemakaian tanah-tanah perkebunan oleh rakyat (UU Darurat No. 8/1954), dan pelarangan tanah-tanah partikelir (UU No. 1/1958). Elan kebangsaan itulah yang tidak mengizinkan berlangsungnya struktur agraria yang eksploitatif dan organisasi “negara dalam negara" yang berjalinan langsung dengan penderitaan kaum tani di desa-desa perdikan, kawasan vorstenlanden dan tanahtanah partikelir itu.
Lebih lanjut, elan kebangsaan dan penderitaan kaum petani ini jualahyang mendasari pembentukan panitia negara untuk menyusun undang-undang agraria nasional (melalui Surat Penetapan Presiden No. 16/1948), untuk menggantikan dan mengoreksi warisan politik dan kebijakan agraria kolonial. Setelah 'lama tahun melewati likaliku pada akhirnya jerih payah panitia negara itu menghasilkan apa yang kita kenal sekarang dengan nama UUPA i96o, yang lengkapnya bernama Undang-undang No. 5 tahun i96o tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Praptodihardjo 1952, Tauchid 1953, Gautama 1973; Fauzi 1999).
Peluruhan Landreform dan Sirkuit Kapital Internasional
Sayangnya dalam perkembangannya kemudian, ruang dan program penerapan karya monumental bangsa (UUPA 196o) itu mengalami penyempitan pada sektor pertanian rakyat dengan pengaturan perjanjian bagi hasil agar lebih adil (UU No. 2/196o), pembatasan penguasaan tanah maksimum dan minimum (UU No. 56/PRP/196o), dan cara pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform, yakni tanah kelebihan, tanah absentee, tanah swapraja dan tanah negara lainnya (PP 224/1960).
Sistem agraria yang merupakan warisan kolonial pada kawasan perkebunan dan kehutanan yang seyogyanya dikenai program reforma agraria berhasil menghindarkan diri dan selamat dari peluruhan yang dilakukan oleh politik agraria nasional dan pergerakan rakyat pada saat itu, Tenaga rakyat petani yang didorong oleh rasa pemenuhan keadilan sosial itu telah digerakkan secara politik untuk berhadapan frontal dengan para tuan tanah. Yang kemudian terjadi adalah penciptaan perjuangan kelas di pedesaan di keseluruhan Jawa dan Bali, serta sebagian Sumatera dan Nusa Tenggara. Penyederhanaan dan penyempitan hubungan sosial dan kebudayaan menjadi sekadar hubungan kelas belaka memungkinkan masing-masing aliran ideologi dan pengelompokan politik menemukan arena pertarungannya secara nyata di pedesaan (Lyon 1976, Utrecht 1969, Mortimer 1972).
Kelembagaan dan desain penerapan landreform — seperti panitia pendaftaran tanah desa-demi-desa, panitia landreform hingga pengadilan landreform — pun menjadi arena dari pertarungan itu. Walhasil, yang terbentuk adalah suatu "bara" bagi percik api pertarungan elite nasional yang di tahun 1965-19966 berujung pada peralihan politik yang brutal dan sangat dramatis dari rezim yang kemudian dijuluki “Orde Lama" ke rezim “Orde Baru" (Cribb 1990, 2001, 2002, Fauzi 1999). Selanjutnya, di bawah masa konsolidasi kekuasaan orde yang baru, agenda redistribusi kekayaan mulai dikeluarkan dari perancangan strategi pembangunan karena akan memporak-porandakan koalisi politik antara militer, elite-elite partai politik kanan, teknokrat pro-kapitalisme Barat, petani-petani penguasa tanah luas, dan segelintir pengusaha modal besar bangsa pribumi dan asing. Koalisi inilah yang menjadi sandaran dari strategi pembangunan agraria yang baru (Mas'oed 1983, 1989, Utrecht 1973).
Politik agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang kapitalistik dijalankan Orde Baru secara sentralistik, otoritarian dan sektoral sepanjang 32 tahun (Husken and White 1989, Kasim dan Suhendar 1996, Fauzi 1977, 1999, Farid 2o05). Dalam periode ini, agenda landreform pun mengalami peluruhan. Pilihan model pembangunan semacam itu menyebabkan terciptanya berbagai bentuk ketidakadilan sosial yang kronis, kesemrawutan tata penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam, kerusakan lingkungan dan konflik agraria yang berkepanjangan (Kartodiharjo dan Jhamtani, 2006). .
Ke semua praktik 'ketidakadilan agraria dan lingkungan' itu kian diperhebat dengan cara penanganan dan pemulihan krisis ekonomi yang berlangsung semenjak 1997 sampai 2oo4, bahkan hingga sekarang. Yang merebak di kalangan rakyat dan pimpinan lokal di banyak daerah adalah sentimen 'anti-negara', sebagai proksi dari praktik anti rezim Orde Baru, dan merebaknya etnonasional-isme. Ironisnya, instrumen-instrumen pembentukan negara yang demokratis dan terdesentralisasi saat ini belum sanggup mendekatkan perjuangan keadilan sosial dan lingkungan itu dengan pembentukan rasa kebangsaan. Kontras dengan hal itu, yang terjadi adalah suatu pendalaman integrasi sumber daya alam dan tenaga kerja rakyat ke dalam sirkuit kapital modal internasional, yang saat ini telah sampai pada apa yang dirumuskan oleh Karl Polanyi (1944) sebagai kekuasaan pasar yang memaksa tenaga kerja, uang dan tanah dilepas dari sistem-sistem sosial yang mengikatnya, bahkan lebih jauh dari sistem kebangsaan.
Relevansi Buku Ini
Dalam suasana demikian itu, rekan Andi Achdian, ambil muda usia, telah dengan tepat mengambil momentum dengan mengajukan karya tulisan yang diberi judul Tanah bagi yang Tak Bertanah: Landreform pada Masa Demokrasi Terpimpin, 196o-1965. Mengapa? Karena dengan demikian ia telah menyumbangkan suatu penggalan cerita dan analisis tajam dari salah satu babakan waktu paling krusial dalam periode panjang perjuangan menggulirkan landreform sejak Indonesia merdeka, sebagaimana telah disinggung di atas. Banyak pelajaran dapat dipetik dari buku ini.
Akhir kata, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) di Yogyakarta, yang merupakan perguruan tinggi pertanahan satusatunya di tanah air, ikut berbangga karena turut mensponsori terbitnya buku ini. Dukungan bapak Joyo Winoto, Ph.D (Kepala Badan Pertanahan Nasional RI) langsung maupun tak langsung dalam melancarkan proses penerbitan buku ini sudah sepatutnya mendapatkan ucapan terima kasih dan penghargaan Setinggitingginya. Semoga dengan buku ini upaya meretas kesadaran kolektif dan pada gilirannya kerja kolektif antar sesama elemen bangsa untuk menggulirkan land reform yang genuine di tanah air dapat segera terwujud.
Gerakan-gerakan Agraria Transnasional
M, Saturnino, Edelman, M. 2oio. Gerakan – Gerakan Agraria Transnasional. Yogyakarta, STPN Press.
Kehadiran buku Transnational Agrarian Movement yang diterjemahkan ini merupakan suatu upaya untuk menghadirkan pembelajaran luas dan mendalam tentang kiprah gerakan agraria dalam menghasilkan transformasi sosial di mancanegara. Sekali lagi hal ini menegaskan bahwa gerakan agraria dan reforma agraria seperti dua sisi dari mata uang. Gelombang gerakan sering kali memperkuat arus yang memungkinkan reforma agraria menjadi kenyataan. Agenda Reforma Agraria, sebab itu mendapatkan daya pengungkit (leverage) ketika masyarakat petani terorganisir mampu menunjukkan posisi yang kuat.
Membedah organisasi gerakan agraria transnasional memberikan kita perspektif yang kaya tentang keberagaman di dalam gerakan agraria itu sendiri. Aneka ideologi, bentuk kelembagaan dan politik yang dijalankan adalah merupakan hasil dari pengalamanpengalaman yang berbeda dalam menghadapi globalisasi neoliberal di setiap jengkal pelosok dunia. Tidak luput pula pentingnya interaksi setiap organisasi gerakan pembangunan pedesaan. Bentukbentuk keterhubungan itu memberikan warna yang berbeda pada setiap alur pilihan jalan dari gerakan agraria di berbagai negara.
Sebab buku ini demikian bernas dengan pengetahuan yang memungkinkan kita untuk semakin memahami betapa reforma agraria merupakan agenda transformasi sosial yang tidak mungkin kita hindari, maka semakin tegas pula tergambar bahwa reforma agraria bukan semata-mata agenda pemerintah, tetapi agenda semua anak bangsa. Mudah-mudahan kekayaan perspektif dan pemahaman yang ditawarkan oleh para penulis dalam buku ini dalam melihat kiprah organisasi gerakan agraria transnasional mampu makin meluas horizon pandang dan memberikan kita inspirasi dalam menemukan bentuk reforma agraria Indonesia yang transformatif dan memberdayakan.
Land Reform Lokal Ala Ngandagan: Inovasi Sistem Tenurial Adat di Sebuah Desa Jawa, 1947-1964
Shohibuddin, M, Luthfi, AN. 2oio. Land Reform Lokal Ala Ngandagan: Inovasi sistem Tenurial Adat di Sebuah Desa Jawa, 1947-1964. Yogyakarta, STPN Press.
Bangsa Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada situasi di simpang jalan. Di satu sisi ada arus kesadaran untuk mengoreksi kesalahan sistem politik dan hukum agraria pada masa lalu dan menata ulang sistem tersebut sehingga dapat mewujudkan cita-cita sebesar-besar kemakmuran rakyat seperti termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945. Arus ini tercermin dalam TAP MPR No. IX/2ooi tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber daya Alam, sedangkan pada tataran peraturan operasional hal itu tercermin dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 11/2oio tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Selain itu, arus ini juga tercermin dalam Rancangan PP Reforma Agraria dan Rancangan UU Pertanahan yang sedang digodog saat ini.
Namun di pihak lain, arus yang berlawanan yang berlangsung sebagai suatu kekuatan global juga turut membayang-bayangi. Terjadinya proses pengambilan tanah skala besar sebagai bentuk kontemporer dari proses enclosure telah menjadi kekhawatiran banyak pihak seiring dengan terus diadopsinya model pembangunan neo-liberal. Hal inilah yang melatari kontroversi yang marak dewasa ini di seputar kebijakan nasional pengembangan infrastruktur dan food and energy estate karena dikhawatirkan akan berdampak pada pengusiran penduduk dan perusakan lingkungan yang lebih besar lagi.
Dalam semua situasi kritis, faktor kepemimpinan memegang peranan penting. Demikian pula dalam menghadapi "situasi di simpang jalan" seperti disinggung di atas. Sebuah konsensus nasional untuk setia mengupayakan cita-cita kebangsaan di bidang agraria niscaya memerlukan suatu kepemimpinan yang kuat dan visioner. Dalam konteks inilah kisah Desa Ngandagan menjadi kasus yang menarik untuk dijadikan inspirasi. Pada tahun i947, desa ini seperti umumnya desa-desa lain di Jawa mengalami situasi krisis agraria yang amat parah. Sisa-sisa penderitaan di bawah pemerintah fasis Jepang masih belum hilang. Republik Indonesia yang masih muda belia sedang menghadapi perang revolusi mempertahankan kemerdekaan. Di tengah situasi demikian, kondisi ekonomi masyarakat Ngandagan sebagai masyarakat yang berciri agraris amat memprihatinkan. Pada saat itu, dari sekitar 36,2 ha lahan sawah di desa, hanya tersisa sekitar io,8 ha saja yang masih dikuasai oleh penduduk desa ini, sedangkan bagian yang lebih besar sudah dikuasai oleh pemilik dari luar desa.
Dalam situasi krisis inilah Lurah Soemotirto dengan kepemimpinannya yang karismatik berhasil menggerakkan warganya untuk bangkit dari keterpurukan. Di bawah kepemimpinannya dijalankanlah suatu bentuk landreform lokal yang dilaksanakan secara tegas dan konsisten. Kebijakan ini merupakan inisiatif lokal yang didasarkan pada inovasi hukum adat setempat; dan dijalankan jauh mendahului program land reform nasional yang baru dimulai pada dekade i96o-an. Dampaknya, dalam tempo yang singkat seluruh warga desa Ngandagan dapat diberikan akses atas tanah sebagai sumber kehidupannya. Dan pada tahun i96o, kepemilikan tanah di Ngandagan oleh warga luar desa sudah berkurang drastis hingga tinggal 44% saja.
Keberhasilan landreform hasil inisiatif lokal masyarakat Ngandagan yang didasarkan pada inovasi hukum adat ini merupakan inspirasi yang amat berharga bagi bangsa Indonesia yang pada tahun zoio ini sedang merayakan ulang tahun emas Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Sebagaimana diketahui, UUPA secara tegas menyatakan bahwa hak-hak atas tanah di Indonesia didasarkan pada hukum adat. Dalam rangka menggali inspirasi inilah maka pada bulan Juni dan Juli zoio lalu Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) melaksanakan penelitian lapangan di Desa Ngandagan sebagai bagian dari kegiatan riset sistematis tahun 2oio. Penelitian di desa ini dimaksudkan untuk memahami lebih mendalam bagaimana pelaksanaan land reform di masa kepemimpinan Soemotirto, dan bagaimana kondisi perubahan agraria di Ngandagan dewasa ini setelah sekian dekade berlalu sejak pertama kali program ini dijalankan.
Sesuai dengan tujuan tersebut, dua tim diterjunkan ke Desa Ngandagan untuk bekerja secara simultan dan saling menunjang. Tim pertama, sebagai kerja sama dengan Sajogyo Institut (SAINS), memfokuskan pada konteks situasi keagrariaan di desa ini pada masa lampau, kebijakan land reform yang dijalankan sebagai jawaban atas situasi tersebut, serta dampak dan signifikansi sosial-ekonomi dari kebijakan semacam itu pada kehidupan masyarakat. Sedangkan tim kedua, yang merupakan kerja sama dengan Pusat Kajian Agraria (PKA) IPB, memfokuskan pada situasi kontemporer di desa ini, khususnya mengenai bagaimana kondisi penguasaan tanah dan strategi livelihoods di kalangan penduduk miskin pada dewasa ini, dan apa peranan tanah dalam ekonomi rumahtangga mereka.
Ada beberapa lesson learned yang bisa diambil dari pengalaman lokal di Ngandagan sebagaimana tersaji dalam buku ini. Pertama, pelaksanaan reforma agraria yang terjadi hendaknya dilandasi dengan filosofi kesejarahan, sehingga kekhawatiran bahwa ia hanya akan melahirkan konflik, akan menjadi tidak mendasar. Filosofi kesejarahan dalam kasus Ngandagan ditunjukkan dalam bentuk kemampuan merekonstruksi sistem tenurial (tradisional atau adat) yang telah ada untuk selanjutnya dikreasikan ulang agar lebih berkeadilan. Kedua, adat tidak selalu identik dengan feodalisme. Bahkan ia bisa menjadi kekuatan imperatif, landasan legitimatif dibangunnya kesejarahan baru. Sayangnya, inisiatif dan ingatan, dan ruang kesejarahan lokal itu terancam punah karena digerus oleh penyeragaman yang dilakukan oleh berbagai kekuatan yang hadir dalam bentuk birokrasi, program, dan modernisasi, yang ke semuanya tidak bisa dilepaskan dari campur tangan negara. Ketiga, menurut pengakuan penulis, sejarah desa sebenarnya bisa menjadi terang benderang untuk digali dan direkonstruksi, jikalau proses heuristic tidak semata-mata mengandalkan sumber tertulis (dokumen resmi sering kali justru tidak 'bunyi'), dan bertumpu pada apa yang selama ini dianggap (bermakna) sebagai sejarah. Sumber lisan tidak hanya bermakna heuristic, sekaligus ia memberi peluang pelisan (massa-rakyat) untuk memaknai masa lalunya dan keberartiannya di masa kini (soal identitas). Keempat, strategi penelitian yang dilakukan dalam bentuk revisit di suatu lokasi studi, memiliki arti ingin diakumulasikannya suatu pengetahuan. Unsur novelty (kebaruan) yang selalu diobesikan dalam penelitian (sayangnya, hanya dilegitimasi dengan menyatakan bahwa belum ada penelitian yang dilakukan sebelumnya) berada dalam kepentingan akademis yang lain.
Buku yang ada di hadapan sidang pembaca ini merupakan sebuah sintesis dari beberapa catatan lapangan para peneliti yang tergabung dalam tim pertama. Untuk itu, penghargaan yang sebesarbesarnya disampaikan kepada para peneliti yang tergabung dalam tim pertama, baik yang berasal dari unsur staf pengajar STPN sendiri maupun dari unsur para peneliti SAINS. Kepada kedua penulis yang telah banyak mencurahkan waktu dan pikiran untuk menghasilkan karya sintesis ini juga disampaikan apresiasi yang mendalam. Dalam suasana peringatan 5o tahun UUPA, kiranya karya sintesis semacam ini merupakan suatu kontribusi pemikiran reflektif yang amat bernilai bagi pembaruan politik dan hukum agraria maupun kebijakan penataan penguasaan tanah pada masa-masa mendatang, di samping tentunya pada pengembangan kajian agraria yang lebih pesat dan dinamis lagi di tanah air tercinta ini. Semoga.
Kembali Ke Agraria
Setiawan, U. 2oio. Kembali ke Agraria. Yogyakarta, STPN Press
Pertama-tama kami menyambut gembira atas terbitnya buku karangan rekan Usep Setiawan berupa kumpulan tulisan di berbagai media cetak, baik di tingkat nasional maupun lokal. Dalam istilah pengarangnya buku ini disebut sebagai 'cermin kesaksian diri dalam mendorong pelaksanaan reforma agraria sebagai agenda penting bangsa guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia.
Bagi kalangan pegiat pergerakan agraria tentu saja nama dan kiprah rekan Usep Setiawan sudah tak asing lagi, karena di situlah titian pelibatan perjuangannya sejak awal. Namun kini, terutama semenjak tahun 2oo5, nama dan kiprah rekan Usep Setiawan telah melewati batas genting, yaitu dikenal makin akrab dan bahkan menjadi salah satu tokoh mitra yang berdampingan dan bergerak aktif bersama para pejabat birokrasi agraria, khususnya Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) untuk bersamasama 'menggenapi' perjuangan yang dikenal dengan 'reforma agraria'.
Di lingkungan para scholar, kehadiran dan peran tokoh Usep Setiawan juga patut dicatat. Di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta misalnya, yang adalah Perguruan Tinggi Kedinasan di bawah BPN RI, pernah diselenggarakan acara duduk bersama menekuni pelatihan metodologi studi agraria yang melibatkan para pihak, masing-masing pejabat struktural BPN RI, dosen/staf pengajar, dan para pegiat pergerakan. Peristiwa yang sesungguhnya sederhana, namun bermakna dalam karena untuk pertama kalinya dalam sejarah republik' para pihak yang semula berseberangan' dapat duduk bersama. Peristiwa itu tidak mungkin terjadi tanpa kontribusi dan peran Usep Setiawan yang pada saat itu menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).
Kehadiran dan keterlibatan para pegiat gerakan agraria berhasil memampukan pelatihan metodologi studi agraria tersebut untuk mengungkap data dan kejadian konflik agraria yang selama ini belum direkam oleh kantor-kantor pertanahan di daerah. Sebaliknya, para pegiat gerakan agraria dapat mempelajari lebih dalam metode pengolahan data untuk menampilkan problematika agraria di wilayah dampingannya masing-masing. Lebih jauh lagi, kedua belah pihak semakin terang memandang apa yang dimaksud Kepala BPN RI dengan menjabarkan 'Reforma Agraria = asset reform + access reform'. Atas prakarsa dan dukungan rekan Usep Setiawan pula para pegiat gerakan agraria secara aktif telah memberikan masukan dan pemikiran alternatif dalam menggagas bentuk analisa dan pengembangan pemahaman tentang keterkaitan antara kemiskinan, konflik dan reforma agraria di wilayah Jawa bagian Selatan.
Momentum dan proses sepenting itu sepatutnya memperoleh kesempatan untuk dapat dilanjutkan di masa-masa yang akan datang, dengan harapan bahwa titik temu dan ketegangan antara para pihak yang 'berseberangan' tersebut dapat menghasilkan dinamika yang konstruktif. Berangkat dari kesadaran bahwa kompleksitas persoalan agraria di Indonesia tidak mungkin diselesaikan sendirisendiri, maka suatu keniscayaan bahwa reforma agraria berdiri sebagai agenda bangsa, yakni agenda bersama untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
Sebagai pemulai dari munculnya dinamika konstruktif itu, rekan Usep Setiawan yang sampai saat ini masih konsisten berkiprah dalam mendinamisasi gerakan menuju pembaruan agraria di Indonesia, tentunya diharapkan dapat berkontribusi penuh sebagai pelanjut. Kami percaya, penerbitan buku ini merupakan salah satu titik temu lanjutan bagi proses pembangunan kesadaran dan pemilikan agenda Reforma Agraria sebagai agenda bersama; Agenda Bangsa.
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan
Sohibuddin, M, Salim, MN. 2o12. Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2oo6-2oo7 Bunga Rampai Perdebatan. Yogyakarta, STPN Press.
Bila membaca buku ini, sebagai dokumen yang merekam perjalanan Simposium Agraria Nasional untuk Pembentukan Kebijakan Pembaruan Agraria sebagaimana dimuat di dalamnya, maka ada simpul penting yang segera dapat kita tangkap yaitu gambaran apa dan siapa 'daya penentangnya' dan apa dan siapa 'daya yang mendambakan perubahan' atas gagasan pembaruan agraria itu. Tentu saja ada keletihan tersendiri jika kedua kekuatan ini ternyata tidak pernah mampu dan mau untuk menjalin dialog kritis membangun konsensus kolektif dan kemudian memasukkannya sebagai agenda prioritas pembangunan nasional. Dalam hal ini kita tentu tidak ingin terperangkap dalam debat tak kunjung putus antara pengusung keyakinan atas mitos-mitos ideologis 'neokolonialisme' dan 'neo-imperialisme' yang menyoal bagaimana pembaruan agraria sebaiknya mencegah atau menegasi ideologi yang menjadi lawan terhadapnya. Dari cara pandang ini kita sulit menemukan jalan-jalan praktis apa dan bagaimana untuk menuju emansipasi dari penghisapan kapitalis. Namun sebaliknya kita pun akan sangat jengah manakala problema tentang urgensi Pembaruan Agraria hanya ditanggapi dalam tataran pragmatis dan teknis semata, sebagaimana kebanyakan birokrat mengajukannya dalam agenda kebijakan pembangunan (lihat pula, Mahasin, 1984).
Dalam konteks demikian barangkali ada baiknya bila Pembaruan Agraria kita letakkan sebagai masalah kebudayaan, atau dalam istilah Soedjatmoko (1984) disebutnya sebagai soal 'penyesuaian kreatif kepada dunia modern'. Layaknya organisme makhluk hidup, daya penentang perubahan tak lain sebagai 'kekuatan yang diperlukan untuk mempertahankan keutuhannya sendiri', dan daya ke arah perubahan yang tak lain sebagai 'hal yang diperlukan dalam penyesuaiannya terhadap masalah-masalah baru'. Keduanya sampai derajat tertentu sebenarnya merupakan penjelmaan daya hidup kebudayaan itu sendiri. Makin kuat integrasi kebudayaan, semakin kuat pula daya penentang perubahan. Sebaliknya, makin lemah integrasi kebudayaan semakin kuat pula daya ke arah perubahan. Di sini saya sepaham dengan pandangan tokoh intelektual besar (alm) Soedjatmoko bahwa setiap bangsa dalam sejarahnya senantiasa menghadapi benturan antara dua kekuatan yang berlawanan itu.
Namun semua itu tak harus kita lihat sebagai objektivitas yang sama sekali lepas dari manusia. Sebab semuanya itu akan harus ditafsirkan dalam dunia makna manusia, malahan merupakan penjelmaan manusia. Suatu perubahan pada satu bagian akan menyebabkanperubahanpadabagian-bagianlainnyasecarasistemik. Bila ini diterima, pembaruan agraria sebagai daya perubahan niscaya juga akan masuk sebagai unsur yang harus dicernakan dalam kebudayaan itu sendiri. Pembaruan agraria tidak boleh diposisikan sebagai transplantasi unsur kebudayaan baru yang tambal sulam atau yang sering diperolokkan sebagai 'eklektisme murahan'.
Dalam konteks seperti itu yang menjadi amat krusial adalah bagaimana proses sosialisasi, internalisasi, dan enkulturasi (baca: proses edukasi) atas urgensi penataan agraria digencarkan penyelenggaraannya pada individu-individu anak-anak bangsa sehingga pada gilirannya mereka menjadi generasi penerus yang handal memainkan peran sentral dalam Pembaruan Agraria. Hal ini amat perlu dicamkan, karena kita pernah atau sedang merasakan bagaimana memprihatinkannya suatu bangsa besarseperti Indonesia dengan sumber daya agraria yang melimpah tetapi mewarisi satu generasi yang 'buta agraria' (agrarian illiteracy). Generasi ini adalah produk dari politik Orde Baru yang melarang anak-anak sekolah, pelajar, dan mahasiswa mempelajari masalah agraria dan bahkan oleh rezim ini pun kita tahu UUPA juga dipeti-eskan. Jadi sebagai kebutuhan mendasar gagasan dan praksis Pembaruan Agraria niscaya akan melibatkan keperluan perubahan pola pikir, pola sikap, dan 'pola tanggapan jiwa'. Perubahan-perubahan makro dalam masyarakat, tampaknya harus dimulai dari perubahan-perubahan mikro pada individu-individu anggota masyarakat, yakni dengan revolusi pandangan a-historis kepada pandangan yang historis (bandingkan, Mahasin, 1984). Dalam ide seperti itu maka Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) bertekad untuk bahu membahu melahirkan generasi baru yang 'melek agraria'.
Untuk itu kampus ini tidak pernah lelah untuk terus menapaki arah baru menjadi pusat kegiatan ilmiah yang dinamis dan mampu memancarkan pengaruh yang kuat terhadap kemajuan pengetahuan (Pembaruan) Agraria. Untuk itu semua kami pimpinan STPN menyampaikan penghargaan tinggi kepada rekan penyunting Moh. Shohibuddin dan M. Nazir Salim yang telah bekerja keras dengan tulus sehingga lahirlah buku tebal yang sangat berharga ini sebagai suatu dokumen ilmiah. Juga kepada staf di lingkungan STPN Press dan pihak lain yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu kami ucapkan banyak terima kasih atas kontribusinya sehingga buku ini dapat terbit. Selamat membaca dan meraih ilham untuk kemaslahatan masyarakat luas.
Land Reform Dari Masa Ke Masa Perjalanan Kebijakan Pertanahan 1945-2009
Rachman, NF. 2o12. Land Reform Dari Masa Ke Masa Perjalanan Kebijakan Pertanahan 1945-2oo9. Yogyakarta, STPN Press.
Saya menyambut gembira terbitnya buku rekan Noer Fauzi Rahman, Ph.D dalam suatu judul yang mengusung makna dinamis yaitu: 'Landreform dari Masa ke Masa, Perjalanan Kebijakan Pertanahan 1945-2oo9'. Tentu saja segera timbul pertanyaan, apakah buku ini hendak mengungkap hadirnya dinamika (sosial politik) yang menyertai pelaksanaan landreform di Indonesia itu benar-benar telah memberikan sumbangan nyata atas lahirnya suatu transformasi sosial yang begitu penting dan konstruktif untuk bangsa Indonesia, atau sebaliknya dinamika tersebut jangan-jangan hanya sekedar suatu perubahan di tataran varian saja secara ideologis 'hampa' dan tidak menantang sama sekali, sehingga tak mampu berperan sebagai alat politik pembangunan yang bersifat kuratif. Mengapa pertanyaan ini timbul, karena landreform pernah menjadi program paling fundamental yang diambil pada pemimpin Indonesia pasca kemerdekaan untuk membangun modal dan kekuatan ekonomi yang dimiliki di dalam negeri sendiri. Lebih dari itu landreform dan potensi yang dikandungnya disadari penuh mampu menjadi sumber substansi ideologi dan etos nasional. Patut kita ingat, perihal 'hak atas tanah' tak lain menempatkan kita pada soal substansi hidup.
Dengan makna serupa itu saya ingin menarik hikmah substansi buku ini dengan amatan tertentu. Dalam hal ini, tentu akan semakin menarik apabila kita memperhadapkan pertanyaan tersebut dengan fakta lain yaitu hingar bingarnya pada pemimpin negeri ini ketika mereka berulang kali menyatakan bahwa bangsa ini secara dahsyat telah berhasil mengubah dirinya dari negara-bangsa yang semua terkungkung dengan politik otoritarian (masa Soekarno sesudah di
Dekrit Presiden tahun 1959, dan masa Soeharto di era Orde Baru) namun pada gilirannya ia berhasil membalikkan keadaan untuk menjelma sebagai negara-bangsa yang demokratis (era reformasi, pasca i998) dan kini dikenal sebagai terbesar no. 3 (tiga) di dunia. Apalagi jika diingat demokratisasi tersebut berhasil mekar di tengah lingkungan kehidupan sosio-kultural yang begitu heterogen multietnik dan tersebar dalam bentang geografis negara kepulauan terbesar di dunia. Mereka pun mengklaim bangsa-negara ini nyatanyata mampu untuk terus'membangun dan merawat persatuan dan kesatuan sosial-politik dalam rumah negara Republik Indonesia.
Dengan kata lain apa yang menarik darinya adalah, seperti juga diisyaratkan dalam buku ini, agenda landreform memiliki perjalanan yang panjang, berjalinan erat dengan semangat pada bapak bangsa untuk membentuk negara bangsa-modern (modern nation-state). Elan kebangsaan yang dahulu tumbuh dan ditumbuhkan dari alas pengalaman penderitaan kolektif di bawah imperialisme dan kolonialisme, telah menjadi dasar dijalankannya program-program landreform di awal masa dekolonisasi. Singkatnya landreform adalah obat pemulih luka-luka sosial-politik dalam hal ini bagi para petani pengusung masyarakat agraris di pedesaan. Bahkan lebih dari itu dengan landreform bak kita sedang mengobati tubuh masyarakat dan bangsa ini secara keseluruhan dari penyakit ketimpangan dan ketidakadilan sosial warisan masa lalu yang dipertajam oleh keadaan masa kini.
Namun apa yang kemudian kita saksikan hingga dewasa ini adalah perjalanan program landreform di negeri tercinta ini, sebagaimana cerita penulis, senantiasa dibayangi oleh keadaan yang tidak mulus karena berkelok-kelok, mendaki, kadang harus memasuki lorong gelap, dan bahkan berhenti sama sekali. Jadi ini laksana obat pemulih penyakit luka bangsa-negara yang ternyata sulit ditelan untuk disuntikkan. Padahal seperti ungkapan terkenal mensana in corporesano'yaitu, dalam tubuh yang sehat akan hadir jiwa yang sehat. Sehatnya tubuh suatu bangsa-negara semestinya tercermin dari gambaran kemerataan dan keadilan struktur agrarianya. Sedangkan sehat-tidaknya jiwa suatu bangsa-negara terpantau dari sejauh mana kualitas demokrasi hidup di tengah masyarakat yang bersangkutan. Ini penting dicatat karena proses demokratis dalam sistem kapitalisme memerlukan kewaspadaan. Tujuan masing-masing lapisan sosial dalam mendukung proyek demokratis berbeda. Arief Budiman (2oo6) mencatat kelompok masyarakat lapisan bawah (petani dan masyarakat pedesaan) mendambakan demokratis karena dalam keadaan sekarang, mereka menjadi korban 'pembangunan' yang dijalankan dua kekuatan yang bergabung: kuasa ekonomi (pengusaha) dan kuasa politik (Negara). Kedua kekuatan inilah yang mengakibatkan tanah mereka digusur, lokasi usaha dihilangkan (pedagang asongan, tukang becak), dan banyak lagi. Mereka berharap proses demokratis akan melindungi mereka dari terjangan kedua kekuatan ini.
Bagi lapisan menengah, proses demokratisasi penting untuk mencegah negara campur tangan, supaya mereka bisa bersaing bebas. Dalam persaingan bebas, kaum elit memiliki keuntungan komparatif yang akan menjamin kemenangan mereka. Tanpa campur tangan negara, dengan keuntungan komparatif yang ada di tangan mereka, maka mereka dengan mudah bisa 'memanfaatkan' tenaga kerja murah yang ada di pasar bebas, yang jumlahnya berlebihan. Dengan demikian bagi kaum lemah dalam sistem kapitalisme, demokrasi harus dilengkapi dengan peran negara yang cukup kuat, yang dapat mencegah terjadinya eksploitasi di pasar dalam persaingan bebas.
Disinilah lalu muncul pertanyaan baru, jika ketimpangan dan ketidakadilan sosial masih belum juga diobati dengan program landreform sejati berkat peran negara dalam hal ini, sebagaimana petunjuk resepnya yang secara historis terbukti paling mujarab, maka percayakah kita proyek demokrasi yang sedang mekar subur di tengah-tengah kehidupan kita adalah suatu petunjuk telah lahirnya A new Indonesian renaissance?. Inilah barangkali makna lain dari pesan buku ini yang bisa kita tarik.
Mereka Yang Dikalahkan: Perampasan Tanah dan Resistensi Masyarakat Pulau Padang
Salim, MN. 2o17. Mereka yang dikalahkan Perampasan Tanah dan Resistensi Masyarakat Pulau Padang. Yogyakarta, STPN Press.
Kemerdekaan sebagai Proses Pembebasan Politik
Makna Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 hakikatnya adalah awal proses pembebasan politik dari penjajahan asing. Memasuki era pasca proklamasi tak lain dalam rangka mengisi kemerdekaan. Maknanya adalah sebagai proses pembebasan sosial masyarakat dari kemiskinan, ketakpedulian, kebodohan, ketergantungan dan berbagai bentuk penghalang yang membatasi masyarakat dari berbagai aspirasi, kreasi, inovasi, dan mengembangkan pilihan-pilihan sah dalam menghadapi masa depan yang semakin kompleks dan menantang. Ungkapan terakhir ini semestinya bermuara sebagaimana pidato Trisakti Bung Karno (i965) yang menyatakan tujuan yang harus diraih negeri ini adalah 'berdaulat dalam politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang budaya'.
Sebagaimana kita ketahuidi bawah kepemimpinan PresidenJoko Widodo, isi pidato Trisakti tersebut diusung kembali sebagai bagian dari landasan kebijakan dan program Nawacita yang diikhtiarkannya. Dalam hal ini ia dinyatakan sebagai nilai perjuangan untuk mengisi kemerdekaan yang tak lain merupakan proses pencarian tatanan politik yang paling sesuai untuk Indonesia merdeka. Hal ini sekaligus untuk mengokohkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), selain juga untuk memperoleh peneguhan pengakuan internasional, dan yang paling utama adalah membangun ke-Indonesiaan serta karakter bangsa (nation and character building).
Tentu saja untuk memastikan proses politik itu berjalan semua telah tersedia perangkat legal formal untuk menafsir, membangun pendekatan, dan menjabarkan apa dan bagaimana kita sebagai bangsa harus mengisi kemerdekaan. Dalam hal ini ada acuan-acuan normatif mulai dari perangkat konstitusi UUD 1945 pasal 33, UUPA 196o, Tap MPR no. 1X/2oo1, sampai dengan Keputusan MK no 35/2012 dalam konteks menata Politik Agraria/Tata Ruang dan menyusun Kebijakan Pertanahan yang perlu. Lalu bagaimana gerangan dengan realitas yang terbangun saat ini?
Politik, Teknokrat, dan Pembangunan: Mobilisasi versus Partisipasi Sosial
Buku yang ditulis staf pengajar muda pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta M. Nazir Salim adalah contoh dari gambaran yang masih banyak terjadi di berbagai pelosok tanah air tentang bagaimana derita dan nestapa terus saja hadir, membayangi, mengusik, dan bahkan mengancam sendi-sendi kehidupan kelompok-kelompok masyarakat lemah di pedesaan dan wilayah pinggiran yang sering luput dari perhatian bersama. Tulisan ini telah mengingatkan kembali atas apa dan bagaimana sesungguhnya tapak perjalanan politik agraria kita.
Digambarkannya tentang bagaimana proses akuisisi tanah berskala besar dari suatu korporasi bekerja dan bagaimana kemudian masyarakat lokal (Pulau Padang) memberikan reaksi resistensinya. Yang menjadi pertanyaan bagaimana sesungguhnya hubungan politik, teknokrasi, dan proses-proses pembangunan jalin-menjalin khususnya semenjak Orde Baru. Mengapa masih saja golongan masyarakat pedesaan yang paling rentan harus saja menjadi korban penggusuran dari sumber-sumber agrarianya.
Seperti kita ketahui pada era Orde Baru Trilogi Pembangunan menjadi pegangan pokok Negara dalam memaksimalkan produktivitas ekonomi. Dalam hal ini stabilitas politik yang mengutamakan konsensus dan ketertiban atau dengan kata lain peniadaan konflik ideologi menjadi paling utama dalam politik
Negara. Desa khususnya disterilkan dari urusan politik (kecuali politik penguasa tentunya) yang dibawakan oleh partai-partai politik yang majemuk. Secara ringkas 'bebas dari konflik ideologis menjadi keyakinan untuk prakondisi bagi munculnya paham/ ideologi 'pembangunanisme' (developmentalism) yang muncul belakangan. Bahkan belakangan oleh seorang tokoh penting Orde Baru. Era Orde tersebut dimaknai sebagai momen politik nasional untuk menjalankan kebijakan 'akselerasi modernisasi 25 tahun'.
Sajogyo (1984) seorang Begawan Sosiolog Pedesaan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pernah menyebut dalam suatu judul makalahnya, bahwa pokok masalah kebijakan pembangunan yang membayangi masyarakat desa kala itu adalah sebagai 'Pendekatan Pemerataan Di Dalam Bias Urban Pembangunan Semesta dan Pola Penguasaan Tunggal atas Urusan Desa'. Dengan judul tersebut diisyaratkan bagaimana kala itu (era Orde Baru) peran teknokrat begitu dominan dan tak memerlukan waktu lama untuk segera menggantikan 'hiruk pikuk politisi yang berorientasi ideologis dalam kancah pembangunan di berbagai aras hingga ke tingkat desa. Dalam hal ini para teknokrat bekerja secara sistematis melakukan rekayasa teknis dan diikuti dengan usaha rekayasa mental dan rekayasa sosial. Berbagai penataran dilakukan dan pelatihan aneka keterampilan digencarkan di pedesaan. Program pembinaan dan pendidikan pemberdayaan tak lupa diberikan di dalamnya. Semua yang disebut belakangan ini disebut rekayasa mental. Sedangkan rekayasa sosial adalah usaha agar pranata sosial atau fungsi Lembaga disusun secara sengaja agar tidak bertentangan lingkungan fisik dan lingkungan mental yang telah dulu bekerja.
Yang menarik untuk dicatat di sini adalah bagaimana sejatinya bentuk-bentuk perekayasaan tersebut hanya memosisikan masyarakat desa sebagai obyek semata dan menjadikan prosesproses pembangunan hanya menyertakan masyarakat dalam konteks mobilisasi sosial saja. Partisipasi masyarakat praktis tidak terangkat ke permukaan sama sekali. Fungsi-fungsi negara berdasarkan perwakilan kepentingan fungsional atau yang dikenal sebagai Negara korporatif menonjol kuat. Apa yang kita saksikan kemudian model pembangunan serupa ini tak mampu langgeng karena sama sekali melalaikan aspek partisipasi sosial terlebih dimensi humanisme, yaitu aspek kemanusiaan itu sendiri.
Desa: Bagaimana Menempatkan Problema dan Urgensi Tata Agraria dalam Konteks Kekinian
Gambaran tentang wujud dan transisi desa mutakhir, khususnya di luar Jawa bisa digambarkan dengan baik dari buku sang penulis muda ini. Mengapa karena proses akuisisi lahan berskala besar memang banyak merebak di berbagai pelosok atas nama pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini ada yang 'melahap' lahan dengan dalih untuk keperluan membangun perkebunan besar, pertambangan, aneka pembangunan infrastruktur, dan lainlain yang semuanya dijanjikan akan memungkinkan terbukanya lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.
Namun semua itu terjadi dalam konteks wajah Negara yang kini telah berganti sedemikian rupa menyusul Orde Baru yang runtuh di tahun i998. Negara korporatisme sudah tidak ada. Negara otoritarian sentralistik sudah meluruh pudar. Wajah Negara pasca Orde Baru sampai derajat tertentu memang lebih bersuasana demokratis meski masih dalam taraf prosedural saja, belum bersifat substantif. Desentralisasi-otonomi daerah diintroduksikan menggantikan faham sentralisme yang serba terpusat karena dinilai telah memadai lagi untuk mengimbangi dinamika ekonomi-politik. Pluralitas kekuatan politik merebak di berbagai aras kehidupan menggantikan kekuatan politik lama Orde Baru yang terkonsentrasi di tubuh Birokrasi dan militer.
Namun semua proses tersebut belum mendorong Indonesia sebagai negara demokrasi nomor tiga terbesar di dunia berhasil mengkonsolidasikannya dengan baik. Ada berbagai narasi besar untuk menjelaskan alasan-alasan terakhir ini. Namun yang pasti tersebarnya pusat-pusat kekuatan politik di berbagai aras baik vertikal maupun horizontal sebagai dampak praktik demokratisasi justru di sana-sini menimbulkan distorsi dan sampai derajat tertentu menyuburkan neo feodalisme dan patrimonialisme serta yang tak kalah penting gencarnya praktik neo liberalisme.
Hal demikian itulah yang kini menghadirkan tampilnya pemodal-pemodal kuat lebih kokoh dalam berbagai kancah politik utamanya dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan pemilihan presiden (Pilpres) kala mengusung dan mendukung calon-calon tertentu. Sebagai konsekuensinya cetak biru sistem demokrasi dan good governance (kini plus Nawacita) tampil ibarat macan tak cukup punya gigi menghadapi merebaknya kuasa-kuasa ekonomi dalam praktis perampasan tanah (land grab) berskala besar. Para pemodal kuat ini notabene adalah salah satu aktor amat penting dalam menentukan arah proses konsolidasi demokrasi yang berjalan saat ini. Bagaimana kiranya memastikan arah itu semua dalam koridor politik agraria-tata ruang, dan penataan pertanahan yang konstitusional? Inilah pesan kuat di balik tulisan buku ini.
Reforma Agraria Menyelesaikan Mandat Konstitusi
Salim, MN, Utami, W. 2o19. Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi). Yogyakarta, STPN Press.
Karya tulisan rekan sejawat muda M. Nazir Salim dan Westi Utami tentulah memiliki latar belakang alasan yang penting sehingga keduanya merasa terpanggil untuk menulis buku yang relatif tebal yang diberi judul: 'Reforma Agraria, Menyelesaikan Mandat Konstitusi'. Padahal telah relatif banyak karya-karya tulis yang menggambarkan pokok soal yang serupa, yaitu ihwal Reforma Agraria.
Pertanyaan apa yang sesungguhnya melatari urgensi tulisan ini, menurut hemat saya karena penulis secara langsung atau tidak telah mengingatkan kembali keprihatinannya atas sikap abai kita perihal 'Ke Indonesiaan yang sejati'. Artinya proses berbangsa dan bernegara yang semestinya berpegang teguh erat pada amanat dan mandat Konstitusi seperti terasa jauh dan semakin menjauh. Jika menghitung dari segi waktu sejak negeri ini memiliki Undang-Undang Pokok Agraria no. 5 tahun 196o (UUPA 196o) khususnya, maka berarti telah hampir 6o tahun kita berproses melewati waktu yang relatif panjang dengan capaian wajah tata kuasa sumber-sumber agraria yang masih tetap bermasalah dan memprihatinkan. Dalam hal ini kemiskinan dan kesenjangan adalah dua hal pokok yang terus saja membayangi perjalanan hidup rakyat dan negeri tercinta ini semenjak awal berdiri, dan seperti tak berujung.
UUPA i96o yang menggantikan produk hukum kolonial Agrarische Wet 187o seperti tidak dilirik oleh elit politik kita sebagai bagian dari amanat dan mandat konstitusi yang begitu berharga karena dirumuskan oleh para tokoh yang kompeten dan kredibel. Akibatnya hari-hari ini kita justru harus memanen ragam dampak buruk yang kian menjauh dari pencapaian kesejahteraan masyarakat (pedesaan), termasuk ihwal penegakan keadilan agrarianya.
Hal yang lebih mengenaskan lagi adalah fakta bahwa proses legislasi hukum yang bersangkut paut dengan ikhtiar penataan sumber-sumber agraria seperti tidak mengoreksi kelemahan dan penyimpangan yang tengah terjadi. Undang-undang dan kebijakankebijakan sektoral seperti semakin memperberat tekanan kepada tanah dan sumber-sumber agraria yang senyatanya telah digayuti oleh beban faktor-faktor obyektif seperti pertambahan penduduk, desakan kebutuhan atas sarana dan prasarana permukiman, industri, transportasi, fasilitas sosial dan umum lainnya. Akibatnya krisis ekologi, konversi tanah-tanah pertanian, ketimpangan penguasaan sumber-sumber agraria, sengketa dan konflik agraria, dan lain-lain justru semakin tajam. Apalagi aneka proses legislasi hukum tersebut malahan cenderung sebagai karpet merah untuk penetrasi pasar neoliberal yang lebih merangsek sendi-sendi kehidupan sehari-hari masyarakat.
Padahal meninggikan harkat kemanusiaan dan keberadaban kehidupan masyarakat sebagaimana dimaknai oleh Pancasila, falsafah negara Republik Indonesia, jelas menitahkan pemegang mandat konstitusi agar politik dan kebijakan agraria bisa menggapainya, melampaui (beyond) aspek-aspek fungsionalpragmatis semata. Selamat kepada para penulis yang telah berhasil merangkai kembali alur 'episode demi episode pasang surut upaya menerapkan politik Reforma Agraria Indonesia dengan jalinan cerita yang menggugah. Nukilan implementasi Reforma Agraria dari lapangan Sumatera Selatan memberikan secercah harapan tentang masih adanya kemauan politik untuk mengejawantahkannya walau jauh dari harapan. Namun Ini penting sebagai bagian dari ikhtiar meniscayakan penuntasan mandat konstitusi agraria sebagai dasar legalitas sekaligus legitimasi sosial bagi tercapainya Indonesia sejahtera yang berkeadilan agraria.
Pengantar Literasi Kebijakan Agraria Lainya
Pemberdayaan Setengah Hati: Sub Ordinasi Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Hutan
Sutaryono. 2oo8. Pemberdayaan Setengah Hati: Subordinasi Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Hutan. Yogyakarta, STPN Press.
Isu dan problem yang timbul akibat paham dan praksis pembangunanisme (developmental-isme) agaknya masih belum dapat disisihkan dari fokus perhatian kita utamanya sebagai pegiat masyarakat, peneliti, atau akademisi. Mengapa?, karena bagaimanapun kuat seruan untuk mendorong suatu reformasi, pembaruan, perubahan atas kondisi ekonomi politik (termasuk pola pikir pembangunanisme) kalau sudah melekat kuat atau bahkan mendarah daging, utamanya di kalangan teknokrat tentu tak mudah dikikis. Bahkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di masa kampanye kepresidenannya pertama-tama mencanangkan janjinya dalam sebuah tema yang disebutnya, Indonesia 2oo4-2oo9: Vision for Change: Change for The Better (SBY, 2oo4). Di sana beliau menjanjikan "a better government, a better governance, a better society, a better political culture, a better environment, a better future". Dalam praksis perubahan-perubahan tersebut tak mudah diraih, jika tak ingin dikatakan kecil keberhasilannya. Mengapa, karena tiga kebutuhan dasar rakyat yang hendak dicapai oleh perubahanperubahan tersebut masing-masing aman, adil, dan sejahtera masih jauh dari harapan.
Pola pikir pembangunanisme yang disebut oleh penulis buku ini sebagai kata kunci dan jargon politik untuk memberikan dukungan legitimasi rezim Orde Baru agaknya masih terus menggelayuti pola pikir sebagian (besar?) diri kita sendiri sampai saat ini, terlebih pada mereka yang duduk sebagai pengambil keputusan. Pembangunanisme yang menandai dirinya dengan mengutamakan pertumbuhan ekonomi (seperti tercermin juga pada politik agraria yang dianut dalam pengelolaan hutan, substansi yang diteliti penulis buku ini) ternyata menuai banyak korban sosial dan lingkungan. Dengan demikian kalau pun ada perubahan dalam diri kita jangan-jangan hanya sebatas penggunaan terminologi-terminologi baru saja tanpa menyentuh dasar pola pikir itu sendiri.
Sebut saja ungkapan pemberdayaan (empowerment), partisipasi(participation),pencerahan(enlightenment), pembebasan (freedom), dan sebagainya yang banyak digunakan dalam program-program yang 'katanya" dipusatkan untuk kepentingan rakyat semata. Namun apa yang terjadi?, jika ungkapan tersebut ternyata tetap dikemas dan dikelola dalam pola pikir lama maka yang terjadi program-program (neo) populis tadi akan tetap "setengah hati' (istilah penulis). Lalu yang terjadi, tetap saja pembangunan yang bercorak elitis, mengutamakan pertumbuhan, dan yang lebih memprihatinkan tentu saja pengabaian atas hak-hak dasar rakyat seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar i945 dan falsafah Negara Pancasila.
Apa yang diungkap oleh penulis lewat bukunya ini (semula merupakan tesis magister) tetap relevan dan kontekstual untuk dibaca, dipahami, dan disikapi secara tepat terutama untuk para pegiat kemasyarakatan, peneliti, dan pengambil keputusan.
Keistimewaan Yogyakarta yang Diingat dan Dilupakan
Luthfi, AN. dkk. 2oo9. Keistimewaan Yogyakarta Yang Diingat Dan Dilupakan. Yogyakarta, STPN Press.
Buku berjudul Keistimewaan Yogyakarta: Yang Diingat dan Yang Dilupakan ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa anak muda yang mayoritas berlatar belakang studi Sejarah. Dengan mendapat dukungan penuh dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), penelitian berusaha mengungkap hal-hal yang dalam wacana tentang Keistimewaan Yogyakarta sering di-ignore. Dalam rangka itu, strategi penelitian dilakukan dengan cara menempatkan sejarah sebagai sebuah 'konstruksi', masa lalu sebagaimana ia 'diinginkan' menjadi sejarah. Dalam proses rekonstruksi itu, ada 'yang ingin diingat', dan pada saat yang bersamaan ada sesuatu 'yang ingin dilupakan'.
Dengan mengemukakan kembali isu tentang agraria dan persoalan perebutan ruang sebagaimana yang ditunjukkan dalam penelitian ini, para penulis hendak menerobos isu-isu politik (elite) yang selama ini menyelimuti wacana tentang keistimewaan Yogyakarta. Upaya itu memberi akibat pada perluasan relasi. Bila aspek politik dalam tata pemerintahan di DIY memberi fokus pada hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif, serta bagaimana mekanisme pergantian kekuasaan itu diatur, maka dengan menelisik dua isu tersebut, relasi kekuasaan diperluas, yakni aspek-aspek sosial-ekonomi yang menyangkut hubungan antara penguasa, pemilik modal, rakyat, dan antar rakyat.
Salah satu isu yang ditemukan dalam penelitian ini adalah persoalan pertanahan di Yogyakarta, yakni pelaksanaan UUPA di DIY tahun 1984 yang inisiatifnya justru lahir dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Bagi beliau, pemberlakuan itu adalah lanjutan visi besardan komitmen seorang negarawan dalam mengintegrasikan kekuasaannya ke dalam Republik Indonesia. Dengan itu beliau juga ingin mengakhiri dualisme pengelolaan tanah di Yogyakarta. Pemberlakuan UUPA di DIY memiliki arti penting, yakni Yogyakarta tunduk dalam hukum pertanahan nasional. Dibaca dalam konteks keistimewaan, maka pemberlakuan UUPA di DIY dapat dianggap mendelegitimasi nilai keistimewaan Yogyakarta. Namun penulis berargumen bahwa untuk kasus Yogyakarta, dengan masih eksisnya kerajaan dan hukum adat dalam mengatur persoalan tanahnya, mengajak kita memikirkan ulang cara terbaik pelaksanaan hukum nasional dalam bingkai desentralisasi, sebagaimana pengalaman pelaksanaan Reforma Agraria di India yang memiliki kemiripan karakter dengan Indonesia.
Dengan menunjukkan kembali 'manusia-manusia kreatif' yang pernah dimiliki oleh Yogyakarta, bahkan bangsa Indonesia (Ki Hadjar Dewantara, Soegijapranata, dan Notosuroto, hingga Paku Alam VIII dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX), kita diingatkan kembali untuk melanjutkan misi kebangsaan mereka dan tidak terjebak pada perebutan kekuasaan belaka terutama dalam memaknai isu keistimewaan Yogyakarta. Penulis juga mengajak kita untuk menghidup-hidupkan kembali mitos 'Raja Budiman'. Meski hidup pada zaman modern, remitologisasi masih dianggap penting, dalam bahasa ilmu sosial mungkin disebut rekayasa sosial (social engineering). Remitologisasi ditempuh dalam memperkuat bangunan tata kekuasaan tidak hanya di Yogyakarta namun juga di tempat-tempat lain; bahwa pada hakikatnya kekuasaan diselenggarakan untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya sekaligus melindunginya. Raja, penguasa, presiden, atau siapa pun yang dipilih tidak lain adalah untuk bersikap budiman pada 'kawula-nya', dan tentu saja bukan sebaliknya memanipulasi kekuasaan itu untuk kepentingan pribadi dan golongannya semata. Remitologisasi itu dapat juga berarti 'nilai' yang menjadi 'alat kontrol' warga negara terhadap penguasanya.
Memang telah banyak penelitian dilakukan guna membaca Yogyakarta dalam berbagai aspeknya. Jika masih dapat dikatakan bahwa Yogyakarta adalah miniatur Indonesia, maka membaca Yogyakarta hakikatnya adalah membaca Keindonesiaan kita. Bukan hanya karena penduduknya yang terepresentasi mendiami daerah Yogyakarta, akan tetapi bagaimana masa lalu dipergulatkan dengan masa kini dan diorientasikan di masa depan, demikian terasa, suatu kondisi yang semoga tetap terjaga. Sebagai sebuah bangsa, pergulatan-pergulatan itu adalah 'perjalanan sejarah' yang tidak pernah selesai, sesuatu yang terus menerus dilakukan. Demikianlah perjalanan bangsa untuk menemukan identitasnya. Dan semoga kita tidak pernah lelah menapaki 'never ending journey'itu. Selamat atas terbitnya buku ini.
Transformasi Masyarakat Indonesia dan Historiografi Indonesia Modern
Suryo, D. 2oo9. Transformasi Masyarakat Indonesia Dan Historiografi Indonesia Modern. Yogyakarta, STPN Press.
Berbicara tentang arah transformasi masyarakat Indonesia dalam perspektif sejarah yang panjang, tidak terelakkan menunjukkan polapolanya, filsafat kesejarahannya, driving force yang memungkinkan "perintah sejarah" itu berlangsung, dan tentu saja adalah akibatakibatnya. Prof. Dr. Djoko Suryo telah menunjukkan dengan cermat hal itu, terutama dalam naskah pidato guru besarnya (i998) yang dapat kita baca dalam buku ini.
Salah satu kritik dari arah pembangunan guna mendinamisir masyarakat Indonesia pada periode yang lalu, dalam kritik Prof. Dr. DjokoSuryoadalahprosesnyayangmakinlamamakinmenjadisaluran pemusatan kekuasaan pada satu tangan. Proses pembangunan hanya memperkuat kekuasaan birokrasi sehingga pemerintahan negara cenderung bercorak "negara birokrasi" (beambtenstaat). Kondisi itu dapat menjadi pemicu timbulnya ketegangan, konflik dan krisis yang membawa keruntuhan penguasa pemerintahan. Birokrasi negara yang semestinya menjadi birokrasi pencipta keadilan sosial, dalam proses dan kondisi yang demikian itu, justru beralih rupa menjadi birokrasi pemburu rente dan penyedia karpet merah para pemilik modal (Noer Fauzi, zoo9). Tuduhan "birokratisasi" semacam itu dalam perkembangannya tidak hanya diarahkan dalam konteks pejabat pemerintah, namun juga dunia akademis di kampus (Daniel Dhakidae dan Vedi R. Hadiz [ed], 2o05)
Idiom budaya dalam negara birokrasi semacam itu ditunjukkan dalam pentas "negara teater" oleh para pelaksananya, mulai dari pejabat tingkat atas hingga camat dan lurah, bahkan di level yang lebih kecil. Nilai "gebyar", "kemewahan", dan berbagai upacara serta perayaan yang berlangsung baik sebagai pejabat atau pribadi adalah bentuk dari idiom budaya kekuasan tersebut, yang kesemuanya membutuhkan biaya yang tidak sedikit (Umar Kayam, 1989). Jika tidak sanggup menanggungnya, sementara di pihak lain dukungan terhadap mesin birokrasi dari segi pembiayaan dapat dikata tidak memadai, maka praktik korupsi menjadi wabah. Korupsi sebagai akibat dari berlanjutnya cara memahami kekuasaan secara mitologis, "pemusatan kekuasaan", dan sistem beambtenstaat, ternyata tidak hanya dijumpai pada masa kolonial atau sebelumnya, namun justru kita saksikan akhir-akhir ini di negeri kita. Panggung teater negara kita saat ini mementaskan lakon-lakon tragedi bangsa. Jujur diakui bahwa refleksi semacam ini demikian gamblang telah ditunjukkan oleh para kolega di studi sejarah dan humaniora.
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) adalah sekolah kedinasan tingkat perguruan tinggi satu-satunya di bawah naungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI). Lebih dari 3 (tiga) tahun terakhir 2oo6-2oo9 ini, STPN memacu diri untuk terus mengembangkan diri seraya berobsesi menjadi salah satu institusi pendidikan pertanahan yang berpredikat pusat unggulan (center of excellent) ranah pendidikan dan kajian-kajian pertanahan dan agraria. Guna menimba inspirasi dari kajian sejarah terutama terkait dengan studi agraria, setidaknya dalam periode itu telah kami terbitkan tiga buku. Di antaranya adalah karangan Andi Achdian, Tanah Untuk yang Tak Bertanah: Perjalanan Landreform pada Era Demokrasi Terpimpin 196o-1965; Ahmad Nashih Luthfi, dkk., Keistimewaan Yogyakarta: Yang Diingat dan Yang Dilupakan; dan baru saja diterbitkan kembali karya Moch. Tauchid, Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia. Beberapa buku sejarah tersebut bermanfaat untuk memahami arah transformasi dan dinamika masyarakat dalam perspektif transformasi agraria dan bagaimana kemiskinan menjadi akibat dari relasi kekuasaan yang timpang. Dukungan STPN atas terbitnya karya Prof. Dr. Djoko Suryo ini adalah bagian dari niatan pengembangan institusi itu sekaligus keinginan untuk menggali kembali inspirasi kritis dari studi sejarah.
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional sangat berterima kasih kepada pihak Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada yang telah menawarkan kerja sama, khususnya penerbitan buku ini, dan beberapa agenda kegiatan ilmiah yang lain dalam mendukung proses belajar mengajar di kampus. Juga atas semua jerih payah para pihak yang telah memungkinkan hadirnya buku ini, kami ucapkan penghargaan setinggi-tingginya.
Dukungan atas penerbitan buku ini secara spesial adalah wujud penghargaan kami kepada Prof. Dr. Djoko Suryo yang telah banyak memberikan kontribusi ilmiah bagi studi sejarah maupun studi agraria di Indonesia. Meski demikian, sebaliknya buku ini adalah kado abadi dari Prof. Dr. Djoko Suryo di usianya yang ke-7o kepada kita, para generasi muda.
Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan ungkapan "Selamat Ulang Tahun ke-7o kepada Prof. Dr. Djoko Suryo". Semoga beliau senantiasa dikaruniai kesehatan dan kekuatan untuk terus menyertai perjalanan keilmuwanan di Indonesia.
Resonansi Reforma Agraria Pada Hari Agraria Tahun 2008
Sitorus, O, Wahyono EB, Laksamana, R. 2oo9. Resonansi Reforma Agraria Pada Hari Agraria Tahun 2oo8. Yogyakarta, STPN Press.
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) seperti sama-sama kita ketahui melandasi kebijakan pada 4 (empat) prinsip, yang kemudian dikenal dengan sebutan Empat Prinsip Kebijakan Pertanahan. Prinsip ini tak pelak lagi lahir sebagai turunan langsung dari amanat pokok yang diusung UUD 1945 khususnya pasal 33 dan UUPA 1960.
Empat Prinsip Kebijakan Pertanahan tersebut adalah, pertama, pertanahan harus berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan melahirkan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat. Kedua, pertanahan harus berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dalam kaitannya dengan pemanfaatan, penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah. Ketiga, pertanahan harus berkontribusi secara nyata dalam menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses ulang seluas-luasnya dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi akan datang pada sumber-sumber ekonomi masyarakat, terutama tanah. Keempat, pertanahan harus berkontribusi secara nyata dalam menciptakan tatanan kehidupan Bersama secara harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa dan konflik pertanahan di seluruh tanah air dan menata sistem pengelolaan yang tidak lagi melahirkan sengketa dan konflik di kemudian hari.
Dalam tataran praksis Empat Prinsip Kebijakan Pertanahan tersebut kemudian diterjemahkan dalam 11 Agenda Kerja dan 21 Fungsi yang semuanya melekat dalam portofolio institusi BPN RI sesuai dengan Perpres No. 6 Tahun zoo6. Perpres ini di dalamnya menegaskan tugas BPN RI adalah 'melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan secara nasional, religional, dan sektoral. Singkatnya kata Kebijakan Pertanahan dengan seluruh perangkat dasar legalitas sesungguhnya bermuara pada soal bagaimana menggalang dan mengefektifkan upaya kolektifuntuk mengeradikasi kemiskinan dan tegaknya keadilan agraria secara fundamental pada semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Dalam suatu paparannya Kepala BPN RI Joyo Winoto, Ph.D (2oo8) menyebut krisis agraria yang dewasa ini sedang dihadapi kita, yang tak lain terjadi akibat diubahnya haluan agraria yang ditempuh negara pada beberapa dekade yang lalu, hanyalah dapat diatasi jika kita sungguh-sungguh berproses dalam kerangka penemuan kembali jalan Reforma Agraria. Tegasnya, kita tidak ingin terus menyaksikan masih digunakannya pendekatan end pipe policies sehingga kita tak pernah bisa ke luar dari colonial mode of development yang tak taat asas pada cita-cita dan tujuan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Dalam istilah lain yang ringkas namun padat makna dapat kita pinjam dari Prof. Sediono MP Tjondronegoro (2oo8) – 'negara agraris yang ingkari agraria'.
Urgensi Resonansi Publik dan Artikulasi Agraria.
Dengan mengemban amanat konstitusi serupa itu, disertai portofolio BPN RI yang sungguh luas namun luhur tersebut, berikut tantangan masalah demikian besar yang dihadapinya, tentu menjadi keniscayaan bagi kita dalam hal ini sebagai aparat BPN RI untuk secara proaktif mampu menggelar media-media terbuka yang mengundang pelibatan publik. Dalam konteks ini media yang dimaksud berpusat pada upaya bagaimana menjaring publik untuk mengartikulasikan pendapat, gagasan, dan pikiran-pikiran aktual kreatifnya yang bersangkutan dengan konsepsi-konsepsi tanah dan pertanahan/agraria serta pergumulan masalahnya di aras lokal dan regional. Pada titik ini kita akan sampai pada kesadaran penuh bahwa pencerahan dan efektivitas tujuan kebijakan pertanahan niscaya sangatlah bertaut dengan soal sejauh mana resonansi publik yang mengartikulasikan isu-isu pertanahan dan agraria terbangun di hadapannya. Di sinilah kandungan substansi dan praksis mendapatkan pengujian. Pada gilirannya di situ pula kita akan dapat belajar menemukan hikmah, kearifan (wisdom) local yang urgensi dapat dipandang sebagai bagian kelanjutan yang melengkapi kebijakan pertanahan dan agraria di berbagai aras dan lini praksis.
Acara sayembara karya tulis ilmiah dalam rangka Hari Agraria Nasional Tahun 2oo8yang mengundang berbagaielemen masyarakat (pelajar, mahasiswa, wartawan, umum, dan sebagainya) sungguh telah membesarkan hati karena relatif telah mendapatkan sambutan luas. Ini menandakan berbagai upaya selama ini, termasuk yang dilakukan aparat BPN RI sendiri, untuk terus mengarus-utamakan (mainstreaming) isu-isu dan kebijakan pertanahan/ agraria pada masyarakat luas sampai derajat tertentu telah membuahkan hasilnya. Pada gilirannya pengarusutamaan tersebut tentu harus berimplikasi pada terbangunnya publik yang (lebih)'melek agraria', mengingat isu pertanahan dan agraria pernah ditabukan secara politik dalam jangka waktu yang relatif panjang di masa lalu. Dalam kaitan ini ada 9 (Sembilan) karya tulis terbaru yang dipilih dengan kriteria tersendiri.
Karya-karya tulis tersebut mencerminkan sebagian dari begitu luasnya horizon isu-isu pertanahan dan agraria yang ada di sekeliling kehidupan kita. Ada yang menelaah dari segi 'Kebutuhan berbagai skills pegawai BPN RI dikaitkan dengan upaya mengaktualisasikan UUPA melalui proses Pendidikan'. Ada juga penulis yang mengkaji 'Pengaruh metode one day solution pada proses pendaftaran tanah UMKM'.
Beberapa judul lain diangkat penulis seperti soal: Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan Pertanahan; Tentang Implementasi Perpres 1o/2oo6; Perspektif Sosiologis Administrasi Pertanahan; Sebuah Paradigma alternatif dalam mewujudkan Keadilan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Penguasaan Tanah (P4T), Aktualisasi UUPA melalui Reforma Agraria untuk mewujudkan
Keadilan Sosial dalam P4T. Hampir mirip dengan judul terakhir namun ditilik dari sudut lain yaitu Aktualisasi UUPA untuk mewujudkan Keadilan dalam P4T melalui stabilitas harga tanah, Implementasi Reforma Agraria Nasional, Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Tenggara, Lahan Terlantar oleh Warga Negara Asing: kasus Bali' dan terakhir bersangkutan dengan 'Penerapan UUPA dalam Penyelesaian Sengketa Tanah, Studi di Provinsi Jawa Tengah'.
Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Kepala BPN RI yang telah mempercayakan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta untuk menyelenggarakan acara penganugerahan pemenang sayembara karya tulis ilmiah Hari Agraria Nasional Tahun zoo8. Sekaligus melalui acara tersebut diluncurkan pada dua naskah buku Reforma Agraria terbitan STPN hasil karya Lingkar Belajar Bersama Reforma Agraria (LiBBRA) sepanjang Tahun 2oo8 yang pesertanya melibatkan banyak kalangan mulai dari peneliti yang berasal dari lingkungan kampus pendidikan tinggi, lembaga-lembaga penelitian nasional dan internasional, aktivis agraria, dan peminat lain dari berbagai institusi yang berbeda. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melapangkan dan meridhoi langkah-langkah kita.
Seputar Hak Pengelolaan
Sukanti, A, Sitorus, O. 2on. Seputar Hak Pengelolaan Yogyakarta, STPN Press.
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta merespon berbagai diskusi dan diseminasi kajian-kajian pertanahan dengan baik. Dalam semangat itulah, STPN menyambut kehadiran buku yang berjudul 'Seputar Hak Pengelolaan' ini. Kajian terhadap Hak Pengelolaan dipandang tepat dilakukan saat ini, yakni ketika Badan Pertanahan Nasional R.I. (BPN RI) sedang melakukan evaluasi terhadap sistem Hukum Tanah Nasional. Bapak Kepala BPN RI memandang bahwa saat ini tidak ada mekanisme kontrol terhadap Hak Pengelolaan dari lembaga pertanahan sebagai otoritas yang memberikan Hak Pengelolaan itu sendiri, sehingga kalau direnungkan, hakikat Hak Pengelolaan mirip dengan 'tanah perdikan'. Dalam pada itu lah, maka Bapak Kepala BPN RI mengajak jajaran BPN untuk melakukan evaluasi terhadap Hak Pengelola. Evaluasi itu kelak dapat dijadikan sebagai masukan dalam penyusunan RUU Pertanahan: apakah RUU Pertanahan itu akan menghilangkan, memperkuat atau menata ulang HPL (Biro Pusat Hukum dan Humas BPN RI, 2oio: 261).
Tulisan ini dibangun dari sudut pandang Hukum Agraria. Padahal, dalam dunia ilmu hukum dikenal ungkapan; 'dua sarjana hukum, tiga pendapatnya'. Oleh karena itu, pandangan-pandangan kedua penulis dalam buku ini, tentulah masih terbuka terhadap kritik dan bantahan-bantahan. STPN, akademis lainnya, pegiat, dan pemerhati keagrariaan lainnya untuk memperkaya kajian keagrariaan dari berbagai perspektif akan terus difasilitasi STPN, dalam upaya turut serta membangun 'melek agraria' bagi semua lapisan masyarakat.
Akhirnya, penulis mengucapkan selamat kepada kedua penulis. Dan, kepada para mahasiswa, jajaran pertanahan, pegiat keagrariaan, dan segenap lapisan masyarakat, dipersilahkan untuk membaca buku ini.
Model Spasial Penggunaan Lahan Pertanian Berkelanjutan Di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung
Arminah, V. 2o12. Model Spasial Penggunaan Lahan Pertanian Berkelanjutan Di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung. Yogyakarta, STPN Press.
Buku ini adalah merupakan hasil tulisan ulang karya disertasi Dr. Valentina Arminah yang dipertahankan di Fakultas Pascasarjana Program Studi Geografi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta tahun 2oo9. Tentu ini sesuatu yang membanggakan karena Dr. Valentina adalah staf pengajar tetap ke- 2 pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta yang berhasil menyandang gelar doktor. Apalagi prakarsa dan dukungan biaya studi S-3 ini praktis datang dari pribadi yang bersangkutan, sehingga hal ini jelas menunjukkan kegigihan dan keteguhan Dr. Valentina yang senantiasa haus menimba ilmu pengetahuan. Hal terakhir ini secara konsisten terus didemonstrasikannya sesudah aktif kembali ke kampus usai menggondol gelar doktoralnya.
Saya perlu sedikit menyingkap latar pribadi penulis untuk mengatakan bahwa usaha tulisan ini dilalui dengan perjuangan keras yang menuntut banyak hal, namun akhirnya sampai juga di garis tujuan. Tentu saja karya-karya ilmiah berikutnya dari Dr. Valentina masih terus ditunggu oleh komunitas scholars yang tonggak awal pentingnya sudah dimulai dari buku ini. Bila menyimak materi buku ini ada 3 (tiga) pertanyaan penting yang diajukan dan 2 (dua) di antaranya ialah, mengapa sampai terjadi penggunaan lahan menjorok jauh hingga menggapai lahan marginal di lereng dengan kemiringan lebih 4o%. Pertanyaan lainnya, bagaimana membangun model spasial untuk penggunaan lahan pertanian berkelanjutan?
Pertanyaan-pertanyaan ini jelas penting mengingat apalagi bila ditilik dari perspektif sosiologis, yang merupakan latar belakang penulis pengantar ini. Dengan kata lain sungguh merupakan pertanyaan penelitian krusial yang perlu dicari jawabannya yang fundamental apa, siapa dan mengapa ada golongan orang yang harus terpinggirkan hingga 'terpaksa' harus mengolah tanah-tanah kritis tersebut. Paling sedikit simpul-simpul jawaban itu terletak pada soal adanya marginalisasi sosial pada golongan warga masyarakat lemah, dan ini dapat ditempatkan sebagai padanan untuk pertanian yang menjorok sampai ke lahan marginal (fisik). Berikutnya jika dicari padanan bagaimana membangun model spasial berkelanjutan maka jelas ini bersinggungan dengan bagaimana memastikan aksesibilitas tanah sebagai sumber kehidupan, utamanya bagi lapisan terlemah agar dapat terjaga, merata, dan adil. Selanjutnya bagaimana agar keseluruhan hal tersebut tetap mampu menjaga keseimbangan ekologis, maka di sini perlu dipastikan keserasian hidup dan kehidupan yang menyangkut aspek sosial dan aspek ekologis secara dialektis.
Tanah Negara
Sembiring, J. 2o12. Tanah Negara. Yogyakarta, STPN Press.
Saya menyambut baik dan gembira tulisan sdr. Julius Sembiring, Dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), sekaligus kandidat Doktor pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta ini. Benar telah ada dalam sejumlah tulisan yang relatif banyak di khazanah kepustakaan kajian agraria mengenai tanah negara dalam berbagai konteks, misalnya karangan Lynch dan Harwell (zoo2) yang menggugat soal tanah negara dalam judul Sumber daya Milik Siapa?, Siapa Penguasa Barang Publik ?.
Buku tersebut misalnya menyoroti hukum dan kebijakan administrasi Orde Baru dan sesudahnya, dikatakan sektor sumber daya alam dapat dikarakterkan oleh ketegangan antara kontrol negara yang terpusat dalam ke pemerintahan berbasis rakyat dengan negara yang lebih dominan. Sementara itu, di banyak wilayah di Indonesia pengabdian terhadap Lembaga lokal dan Hak Kuasa- Milik Berbasis Masyarakat (Community-Based Property Rights) dinilai telah muncul bahaya kepentingan nasional dengan merusak kesejahteraan lokal dan aset lingkungan hidup.
Pengabdian ini juga telah membahayakan dan merusak kontribusi positif yang dibuat masyarakat lokal pada ekonomi nasional dan merusak usaha perlindungan lingkungan hidup alam. Contoh gambaran tersebut menurut penulis dapat dilihat dari tragedi-tragedi konflik sosial kehutanan (yang dikuasai negara) versus masyarakat lokal yang seperti terjadi di Aceh, Kalimantan, Papua dan di mana pun.
Dalam kaitan tulisan sdr. Julius Sembiring ini sesungguhnya penulis telah menyumbang satu gagasan pencerahan lagi, khususnya dari perspektif ilmu hukum, mengenai masalah tanah negara yang ternyata menurut penulisnya benar-benar menyaksikan banyak persoalan dalam berbagai dimensinya. Tentu saja persoalanpersoalan tersebut mengingatkan sekali lagi bahwa kepada para pemimpin Republik ini untuk bersikap secara serius, kritis, dan memihak kepentingan mayoritas golongan lemah sebagaimana perintah yang ada dalam konstitusi UUD 45, UUPA, dan TAP MPR No. IX/MPR/2ooi. Selamat kepada Penulis, semoga akan banyak lahir karya tulis lain yang dapat semakin mempertajam duduk perkara tanah negara dengan segala implikasinya.
Penegakan Hukum Penerbitan Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
Mujiburahman, DA. 2o19. Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Yogyakarta, STPN Press.
Membaca buku ini saya bisa merasakan urgensinya sebab sebenarnya kebutuhan akan tanah sebagai sumber nafkah pokok penduduk (pertanian) desa masih menjanjikan dan memikat, khususnya bagi kaum muda. Ini tentu banyak dimensinya mulai dari aspek ekonomi, sosial, dan politik. Dari sisi ekonomi kita tahu campur tangan pemerintah kelihatannya justru lebih condong ke arah anti poor people policy. Impor produk bahan pangan pokok (beras), sembako, hortikultur, daging, dan lain-lain sungguh berisiko bagi mereka yang hendak berkiprah terjun berbisnis di sektor pertanian. Pembangunan agroindustri berskala besar menjadi diutamakan dibanding pengembangan small scale industry, dan lain-lain
Pemerincian lebih jauh uraian di atas maka kita menyaksikan usaha atau strategi nafkah (livelihood) yang dilakukan penduduk desa kini sudah semakin terdiversifikasi. Kesetimbangan pendapatan rumah tangga telah semakin bergeser dari pertanian ke non pertanian.
Jika menghubungkan dengan kemiskinan maka sudah tampak gejala yang semakin kuat bahwa keterhubungan antara kemiskinan dan strategi nafkah terkait dengan tanah semakin menjauh. Kehidupan semakin mobile dan strategi nafkah beringsut delocalized. Peran remittance semakin tinggi dalam komposisi pendapatan rumah tangga. Proporsi petani tua semakin meningkat. Perubahan sosio-budaya semakin tertanam kuat dalam pilihan pekerjaan dan gaya hidup. Peningkatan jumlah penduduk, infiltrasi kota ke pedesaan semakin intens, investasi dalam pembangunan infrastruktur semakin pekat, demikian pula dalam pembangunan industri manufaktur yang semakin merangsek ke pedesaan, dan lain-lain. Contoh-contoh di atas jika akan dihubungkan dengan pembangkangan pendayagunaan tanah terlantar menjadi tidak sederhana. Gejala rekonsentrasi juga menambah pelik persoalan, dalam arti tanah-tanah yang pernah diredistribusikan kembali dalam pelukan kuasa kaum pemodal, dan akhirnya ketimpangan penguasaan tanah tetap menjadi problem baik secara laten maupun manifes.
Dengan demikian jika tanah terlantar akan ditertibkan, maka pertanyaannya oleh siapa dan kepada siapa tanah tersebut akan dialamatkan. Mempercayakan kepada rezim penguasa yang pro pertumbuhan ekonomi' sudah pasti akan kita pahami 'akhir ceritanya'. Lihatlah contoh pemberian ijin tanah-tanah HGU yang sedemikian 'gelap' dan 'rahasia' nya sehingga sulit diakses informasinya oleh publik.
Adanya gejala tanah terlantar dan keinginan pendayagunaannya bagi petani atau warga desa pada umumnya memang tidak mudah. Kita tak bisa melihat sektor pertanian, dan kebutuhan akan tanah sebagai dua hal yang berbeda dan kemudian dikerangkai oleh cara pemikiran yang bersifat teknis dan linear sebagai usaha mengurangi ketimpangan dan apalagi upaya memerangi kemiskinan. Mengapa, karena semua itu sesungguhnya ada dalam kerangka kepentingan ekonomi-politik yang jauh lebih luas. Politik Agraria (mencakup politik pertanian) perlu dinyatakan secara tegas komitmen, dan arahnya berikut infrastruktur ekonomi politik yang akan mendukungnya.
Dalam kerangka ranah hukum, maka perlu dipastikan dulu seberapa jauh regulasi dan kebijakan yang ada masih memadai untuk diacu, jika penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar dimaksudkan tidak sekedar sebagai gebrakan sesaat untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah. Jika belum atau tidak memadai apa yang perlu dilakukan agar pendayagunaan tanah terlantar mampu menjadi instrumen pembangkitan ekonomi warga desa pada umumnya.
Dari sejumlah hal yang diuraikan di atas, tentu saya menyambut baik kelahiran naskah buku ini. Belum banyak buku berbahasa Indonesia yang meninjau 'tanah terlantar'. Oleh karena itu peluncuran buku ini tentu saja akan menambah khazanah kekayaan pustaka agraria kita khususnya perihal wacana tanah terlantar.
Referensi
Luthfi, A. N. (2ou). Melacak Sejarah Pemikiran Agraria: Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor (M. Mustafied (ed.)). STPN Press- Pustaka Ifada-Sajogyo Institute. Luthfi, A. N., Tohari, A., & Nugroho, T. (2oio). Pemikiran Agraria Bulaksumur (E. Soetarto (ed.)). STPN-Sajogyo Institute. Ruwiastuti, M. (2ooo). Sesat Pikir Politik Hukum Agraria. INSIST Press - KPA - Pustaka Pelajar. Sembiring, J. (2oo9). iooo Peribahasa Daerah tentang Tanah/ Pertanahan di Indonesia. STPN Press.
Riyanto, S., Wahyuni, L., Muchlisyiyah, J., & Prasetyaningrum, D. I. (2o21). The Development of Farmer Agrarian Literacy in Facing Changes in Times (Sample Framework in Ngawi Regency). International Journal of Agricultural Social Economics and Rural Development (Ijaserd), 1(2), 73. https://doi.org/1o.37149/ ijaserd.vii2.20911
Shohibuddin, M. (2o18). Perspektif Agraria Kritis: Teori, Kebijakan dan Kajian Empiris (Issue March). STPN Press, Sajogyo Institute, PSA IPB, KPA.