Baca teks (PDF): Renungan Ringkas Hari Tani Tahun 2017 By Gunawan Wiradi

6 halaman · 6 halaman diproses dengan OCR · 2.7 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. RENUNGAN RINGKAS MENYAMBUT HARI-TANI ULANG TAHUN KE- 57 UUPA 1960
  2. I. PENGALAMAN MASA LALU
  3. II. GAMBARAN RINGKAS MASA KINI
  4. III. MELIHAT KE DEPAN

RENUNGAN RINGKAS MENYAMBUT HARI-TANI ULANG TAHUN KE- 57 UUPA 1960

Oleh:

Gunawan Wiradi

Baik individu, kelompok, komunitas, maupun masyarakat besar yang bernama negara, dalam perjalanan hidupnya terdapat momen-momen tertentu yang dianggap penting dan dijadikan tonggak sejarah. Demikian juga dalam sejarah Republik Indonesia, terdapat sejumlah tonggak-tonggak penting yang setiap tahun diperingati. Salah satu diantaranya adalah tanggal 24 September tahun 1960, yaitu lahirnya Undang-undang no.05/ 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, atau yang lebih dikenal sebagai UUPA/1960. Dengan demikian tanggal 24 September 2017 sekarang ini merupakan ulang tahun ke-57 dari UUPA/1960, ulang tahun “Hari-Tani".

Seperti biasanya, setiap kali kita memperingati suatu tonggak sejarah, ada tiga pertanyaan pokok yang perlu direnungkan. Pertama, apa yang terjadi dengan pelaksanaan UUPA/1960 selama 57 tahun ke belakang ini? Kedua, apa relevansi dari substansi UUPA/1960 itu terhadap kondisi masa kini? Dan Ketiga, bagaimana visi kita ke depan mengenai masalah agraria, dan langkah apa yang sebaiknya ditempuh?

Renungan ini sebenarnya bukan barang baru. Saya yakin, mereka yang menaruh perhatian terhadap masalah kemasyarakatan, terutama yang menyangkut masalah agraria, tentu tidak merasa asing dengan isi renungan ini. Tujuan renungan ini adalah sekedar "refreshing"menyegarkan kembali ingatan kita, agar mampu melakukan "mawas diri", apakah kita ini termasuk orang yang tegar memegang teguh prinsip-prinsip tertentu, ataukah termasuk orang yang "plin-plan" sekedar mengikuti "arah angin", ataukah bahkan secara tak sadar telah mengingkari cita-cita ideal para pendiri bangsa.

Kita mulai dengan merenungkan apa yang terjadi mengenai masalah agraria selama 57 tahun sejak lahirnya UUPA/1960 tersebut di atas.

I. PENGALAMAN MASA LALU

Pertama-tama perlu kita sadari bahwa jaman itu selalu berubah. Dengan perjalanan waktu, suatu generasi manusia berlalu dan generasi baru menggantikannya. Alam sendiri juga berubah. Interaksi antar manusia dengan alam pun sejatinya berubah, dan dengan demikian menambah rumitnya dinamika masyarakat. Karena itu, setiap generasi adalah anak jamannya, tapi sekaligus juga menjadi pembentuk jamannya. Persepsinya menangkap suatu gejala, perilakunya, dan sikapnya, dipengaruhi oleh kondisi objektif yang ada pada jamannya. Dengan demikian, adat pun berubah. Hanya saja, perubahan itu ada yang cepat dan drastis, tapi ada juga yang lambat dan bahkan ada yang begitu lambat sehingga tampaknya tidak berubah.

Dengan menyadari gambaran tersebut diatas, dapat dipahami adanya pandangan bahwa suatu gagasan, suatu idea, suatu konsep, pun pada hakekatnya juga berubah dan berkembang, sesuai kondisi jamannya. Tidak ada yang murni seratus persen. Benar! Walaupun demikian, orang tidak boleh melupakan bahwa sesuatu itu, sekalipun mengalami perubahan dan perkembangan, ciri pokok yang menjadi identitasnya, sebenarnya tetap tidak berubah. Contohnya, misalnya ada orang bernama si A. Wajah dia pada umur 15 tahun pasti berbeda dengan tampangnya pada umur 50 tahun. Kulitnya, rambutnya, suaranya, dsb, sedikit atau banyak pasti berubah. Walaupun demikian, mereka yang mengenalnya dan sudah bertahun-tahun tidak ketemu, ketika suatu saat bertemu, pasti tetap mengenal bahwa dia itu si A.

Demikianlah, begitu juga suatu konsep yang disebut “Reforma Agraria". Dalam perjalanan sejarahnya selama lebih dari 2500 tahun, RA mengalami perubahan/ perkembangan makna. Namun ciri pokoknya tetap, yaitu "mengubah susunan masyarakat di bidang agraria, demi keadilan". Di Indonesia, bagaimana dengan UUPA- 1960?

Segera setelah Proklamasi, para pendiri bangsa sudah berniat melaksanakan RA yang sebenarnya, dengan langkah percobaan, yaitu pada 1946 melakukan "Land Reform" kecil-kecilan di daerah Banyumas. Keberhasilan percobaan ini mendorong dibentuknya sebuah Panitia yang bertugas mempersiapkan Rencana Undang-undang Agraria Nasional guna menggantikan undang-undang Kolonial 1870 (Agrariche Wet, 1870), di Yogya 1948.

Antara tahun 1945 sampai tahun 1960, adalah masa yang masih penuh gejolak politik. Perang dan damai silih berganti (revolusi, perang gerilya, pemberontakanpemberontakan). Karena itu, kerja panitia tersebut pun menjadi tersendat-sendat, dan bahkan terjadi pergantian Panitia sampai 5 (lima) kali. Hal ini sudah sering saya tulis, dan tak perlu diulang panjang lebar. Tetapi yang penting adalah bahwa cita-cita idealnya pun mengalami perkembangan dan perubahan, sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi. Harus diakui bahwa UUPA-1960 itu isinya memang belum sepenuhnya mencerminkan cita-cita awal tahun 1948. Faktor utama yang menjadi sebabnya adalah hasil perjanjian KMB.

Sebagai akibat pergolakan jaman, maka penjabaran UUPA-1960 ke dalam langkah nyata barulah mengenai salah satu aspek saja dari program RA, yaitu lahirnya UU no.56/ 1960 yang dikenal sebagai UU-Landreform di bidang pertanian. Pelaksanaan UUPA-1960 secara keseluruhan pun sebenarnya masih dalam tahap "persiapan". Berbagai lembaga pelaksana masih dalam proses “pembentukan", dan rencananya, dimulainya benar-benar “mulai” baru akan dilakukan tahun 1965, tapi justru saat itulah pemerintahan lama digulingkan, dan lahirlah pemerintahan Orde Baru.

Untuk selama kurang lebih 10 tahun lamanya, oleh Orde Baru UUPA-1960 dicitrakan sebagai berbau komunis. Barulah pada tahun 1978, secara resmi dinyatakan oleh MPR bahwa UUPA-1960 adalah "produk nasional", bukan produk komunis. Tetapi citra komunis sudah terlanjur mendalam di benak masyarakat. Sisa-sisa pandangan seperti itu masih ada sampai sekarang.

II. GAMBARAN RINGKAS MASA KINI

Sudah sejak masa Orde Baru, sampai kini, konflik agraia terjadi dimana-mana. Seringkali konflik itu "dibungkus" dengan wajah "konflik ras", "konflik agama", "konflik adat", dll, tapi hakekatnya semua itu adalah konflik agraria.

Dengan berakhirnya rezim Orde Baru, semangat untuk membenahi masalah agraria mulai bangkit kembali. Namun pengaruh perkembangan politik ekonomi dunia, dan sisa-sisa kebijakan Orde Baru sudah terlanjur berakar kuat di Indonesia. Membanjirnya investor asing seolah-olah meniadakan slogan "Berdikari di bidang ekonomi".

Sejak Presiden Habibie, dan berturut-turut Presiden Gus Dur, Megawati, SBY, sampai Presiden Jokowi, semuanya mengagendakan program Reforma Agraria. Namun, sekalipun istilahnya “Reforma Agraria", ternyata isinya jauh dari makna yang sebenarnya.

Walaupun bisa dipahami bahwa karena kondisi objektif yang ada memang belum memungkinkan untuk melaksanakan RA yang “genuine", namun seharusnya, kebijakankebijakan di bidang agraria itu tidak diklaim sebagai RA. Sebab, harus selalu diingat bahwa ciri pokok RA yang murni adalah:

1. Tujuan: menghilangkan atau sedikitnya mengurangi ketimpangan struktur/ susunan pemilikan, penguasaan dan pemanfaatan tanah, demi keadilan, demi kepentingan petani kecil, dan buruh tani tak bertanah.

2. Program RA adalah bukan kerja rutin. Implikasinya, lembaga pelaksananya pun bukan lembaga rutin, melainkan bersifat ad.hoc. (jadi bukan kementerian, bukan badan-badan tetap).

3. Tahapan awal pelaksanaannya bukan "sertifikasi" tanah. Sertifikasi seharusnya justru merupakan tahapan akhir. Tahapan awalnya adalah "registrasi" untuk memperoleh gambaran tentang tingkat ketimpangan.

4. Tanah objek Landreform yang utama adalah apa yang disebut "Surplus Land", yaitu luasan tanah yang dipotong dari tanah yang luasnya melampaui batas maksimum.

Apa yang terjadi sekarang ini, sama sekali bukan “restrukturisasi". Misalnya, si A yang punya ribuan hektar tapi sudah punya sertifikat tidak diapa-apakan, sedang si B yang hanya punya 0,5 ha tapi belum punya sertifikat digusur. Karena itu dapat diduga bahwa latar belakang sertifikasi itu (dengan dalih kepastian hukum), adalah untuk kepentingan para investor.

III. MELIHAT KE DEPAN

Gagasan ideal untuk melaksanakan RA yang sejati masih merupakan perjuangan jangka panjang, suatu “perjalanan yang belum berakhir”. Melihat dinamika perpolitikan saat ini, Indonesia pun tidak bisa lepas dari keterkaitannya dengan pergolakan politik dunia. Citra sikap politik Indonesia nampaknya tidak lagi memegang teguh prinsip yang semula dijadikan dasar oleh bapak-bapak pendiri bangsa yaitu "politik bebas aktif". Dengan demikian, kesan saya (mungkin saya keliru), arah pemerintahan menjadi tidak menentu.

Dalam kondisi yang demikian itu, yang jelas situasinya belum memungkinkan untuk melaksanakan RA yang “genuíne”. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang jelas, kita harus tetap mengumandangkan RA yang “genuine". Namun caranya perlu dilandasi oleh beberapa hal:

1. Jangan sekali-kali memberikan citra kapitulasi atau menyerah;

2. Dengan sikap vokasional tetap memperjuangkan RA yang benar; tetapi:

3. Perlu cara yang "bijak", mengingat kondisi yang ada.

Disamping itu, perlu dilakukan pencerahan terus-menerus mengenai makna yang benar tentang konsep RA, agar tidak menyesatkan generasi muda.

Demikianlah, renungan ini sekedar renungan, untuk mengajak generasi muda agar tetap setia kepada cita-cita para pendiri bangsa, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945.

Akhirnya, kepada siapapun yang membaca renungan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena isinya mungkin kurang jelas, kurang lengkap, dan susunannya kurang sistematis.