PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 2023 TENTANG STRATEGI NASIONAL BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
bahwapembangunannasionalsebagaimana a. diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia;
b. bahwanegarasebagaipemangkuutama pembangunan nasional memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam melindungi dan memulihkan hak asasi manusia guna terwujudnya kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi masyarakat;
C. bahwa setiap orang termasuk pelaku usaha juga mempunyai tanggung jawab dalam menghormati dan memulihkan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna terwujudnya kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi masyarakat;
d. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat dalam memperoleh penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakkan, dan pemajuan hak asasi manusia di kegiatan usaha, diperlukan Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana e. dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia;
Mengingat: . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-2-
Mengingat
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN PRESIDEN TENTANG STRATEGI NASIONAL BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia.
2. Strategi Nasional Bisnis dan HAM yang selanjutnya disebut Stranas BHAM adalah arah kebijakan nasional yang memuat strategi dan langkah untuk digunakan sebagai acuan bagi kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan Pemangku Kepentingan Lainnya untuk kemajuan dunia usaha dengan memperhatikan pelindungan, penghormatan, dan pemulihan HAM.
Gugus Tugas Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia 3. yang selanjutnya disingkat GTN BHAM adalah gugus tugas yang mengoordinasikan pelaksanaan Stranas BHAM di tingkat nasional.
4. Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat GTD BHAM adalah gugus tugas yang mengoordinasikan pelaksanaan Stranas BHAM di tingkat daerah.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
5. Aksi BHAM adalah penjabaran lebih lanjut dari StranasBHAMuntukdilaksanakan oleh kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan Pemangku Kepentingan Lainnya.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan di daerah otonom.
7. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.
8. Pemangku Kepentingan Lainnya adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, praktisi, akademisi, asosiasi, mitra pembangunan, dan media massa yang terkait dengan pelaksanaan Stranas BHAM.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
BAB II
PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA
Pasal 2
Dengan Peraturan Presiden ini ditetapkan Stranas (1) BHAM.
(2) Pengaturan Stranas BHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kewajiban kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melindungi HAM pada kegiatan usaha;
b. tanggung jawab Pelaku Usaha untuk menghormati HAM; dan
C. akses atas pemulihan bagi korban dugaan pelanggaran HAM di kegiatan usaha.
(3) Stranas . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
(3) Stranas BHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
a. pedomanbagi kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah untukmelakukan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan bisnis dan HAM; dan
b. pedoman bagi Pelaku Usaha dan Pemangku Kepentingan Lainnya untuk ikut serta dalam penghormatan HAM pada sektor bisnis.
Pasal 3
(1) Stranas BHAM dilaksanakan melalui Aksi BHAM.
(2) Aksi BHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kali ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan periode tahun 2023-2025.
(3) Aksi BHAM untuk periode selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
(4) Aksi BHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
Pasal 4
(1) Untuk menyelenggarakan pelaksanaan Stranas BHAM dibentuk GTN BHAM.
(2) Pembentukan GTN BHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
GTN BHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (3) diketuai oleh Menteri.
Keanggotaan GTN BHAM sebagaimana dimaksud (4) pada ayat (2) terdiri atas unsur: a.kementerian/lembaga; dan b.mitra non-pemerintah.
(5) Masa keanggotaan GTN BHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti periode Aksi BHAM.
Pasal 5
GTN BHAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas:
a. mengusulkan rancangan Aksi BHAM;
b. mengoordinasikan .. .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
b. mengoordinasikan dan menyelaraskan pelaksanaan Stranas BHAM di tingkat nasional dan daerah;
C. mengoordinasikan pemantauandanevaluasi pelaksanaan Stranas BHAM di tingkat nasional dan daerah; dan
d. melaporkan hasil pelaksanaan Aksi BHAM kepada Menteri.
Pasal 6
(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas GTN BHAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk sekretariat GTN BHAM.
(2) Sekretariat GTN BHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
Pasal 7
Untuk menyelenggarakan pelaksanaan Stranas BHAM (1) di daerah provinsi dibentuk GTD BHAM.
Pembentukan GTD BHAM sebagaimana dimaksud (2) pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
GTD BHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (3) diketuai oleh gubernur.
(4) Keanggotaan GTD BHAM terdiri atas:
a. organisasi perangkat daerah provinsi;
b. instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; dan
C. mitra non-pemerintah.
(5) GTD BHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. mengoordinasikan dan menyelaraskan pelaksanaan Stranas BHAM di tingkat daerah;
b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Stranas BHAM di tingkat daerah; dan
c. melaporkan . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
C. melaporkan hasil pelaksanaan Aksi BHAM kepada GTN BHAM.
(6) Masa keanggotaan GTD BHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti periode Aksi BHAM.
Pasal 8
(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas GTD BHAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibentuk sekretariat GTD BHAM.
(2) Sekretariat GTD BHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di instansi vertikal kementerianyangmenyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
Pasal 9
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja GTN BHAM dan GTD BHAM diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 10
Aksi BHAM dilaksanakan dengan mengikutsertakan (1) masyarakat.
(2) Menteri, pimpinan lembaga, dan Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan Aksi BHAM sesuai dengankewenanganmasing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 11
Pemantauan dan evaluasi Aksi BHAM (1) dikoordinasikan oleh GTN BHAM.
(2) Hasil pemantauan dan evaluasi Aksi BHAM digunakan sebagai bahan evaluasi Stranas BHAM.
Pasal 12
(1) Menteri mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan Aksi BHAM oleh GTN BHAM dan GTD BHAM setiap bulan September tahun berjalan.
(2) Menteri .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
(2) Menteri menyampaikan laporan pelaksanaan Aksi BHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden setiap bulan Desember tahun berjalan dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
(3) Laporan pelaksanaan Aksi BHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipublikasikan dan dapat diakses oleh masyarakat.
BAB III PENDANAAN
Pasal 13
Pendanaan pelaksanaan Stranas BHAM bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
C. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14
GTN BHAM dan GTD BHAM yang telah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan terbentuknya GTN BHAM dan GTD BHAM berdasarkan Peraturan Presiden ini.
BABV KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
GTN BHAM dan GTD BHAM harus dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Presiden ini berlaku.
Pasal 16
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanPresideninidengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 September 2023
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.
ttd.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 September 2023
JOKO WIDODO
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PRATIKNO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 123
Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan SEKRETAdministrasi Hukum,
INDONCydia Silyanna Djaman
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 2023
TENTANG
STRATEGI NASIONAL BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA
AKSI BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA
A. Latar Belakang
Keberadaan Pelaku Usaha dalam pembangunan memberikan dampak yang sangat besar terhadap roda perekonomian suatu negara terutama dalam era globalisasi, privatisasi, dan teknologi informasi. Pelaku Usaha menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kondisi kerja, meningkatkan kehidupan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Lebih jauh, guna menciptakan efisiensi ekonomi, Pelaku Usaha juga mempercepat perindustrian, melakukan inovasi teknologi, dan menciptakan pasar-pasar yang lintas batas. Perubahan tersebut tentunya mengarah pada kehidupan manusia yang lebih baik.
Namun di sisi lain, kegiatan usaha dari Pelaku Usaha juga dapat berdampak pada masyarakat dan berisiko terjadinya pelanggaran HAM. Upah buruh di luar yang ditentukan, jam kerja dan lembur yang melebihi waktu yang ditentukan, cuti tidak diberikan sebagaimana mestinya, larangan beribadah, diskriminasi di tempat kerja, dan pekerja anak merupakan contoh-contoh dimana Pelaku Usaha mempunyai peran yang besar untuk melanggar HAM dalam ruang lingkup kerjanya. Selain itu, dampak negatif dari kegiatan usaha tidak terbatas pada ruang lingkup kerjanya tetapi juga berdampak kepada masyarakat di sekitarnya. Contohnya antara lain adalah permasalahan pertanahan yang tidak sesuai prosedur dan pencemaran lingkungan. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa Pelaku Usaha juga mempunyai tanggung jawab terhadap penghormatan HAM di ruang lingkup kerja maupun area sekitarnya.
Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam isu Bisnis dan HAM, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2005 menunjuk Special Representative of the Secretary General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises (SRSG) untuk menyusun panduan global mengenai Bisnis dan HAM.
Pada . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 -
Pada tahun 2011, SRSG menyampaikan dokumen Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the UN Protect, Respect and Remedy Framework (Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM), yang selanjutnya mendapatkan endorsement dari Dewan HAM PBB melalui Resolusi A/HRC/RES/17/4. Instrumen ini mengadopsi konsep tiga pilar Bisnis dan HAM yaitu kewajiban negara untuk melindungi HAM, tanggung jawab Pelaku Usaha untuk menghormati HAM, dan akses terhadap pemulihan.
Pilar pertama dari Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM menggarisbawahi kewajiban negara untuk melindungi HAM yang dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Negara harus melindungi dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak ketiga, termasuk Pelaku Usaha, di dalam wilayah dan/atau yurisdiksinya. Untuk itu, negara harus mengambil langkah yang tepat untuk mencegah, menyelidiki, menghukum, dan memulihkan pelanggaran HAM tersebut melalui kebijakan, legislasi, peraturan, dan jaminan atas sistem akses terhadap keadilan baik yudisial maupun non-yudisial yang efektif;
2. Negara menyampaikan secara jelas ekspektasinya bahwa seluruh Pelaku Usaha yang berkedudukan di dalam wilayah/yurisdiksinya menghormati HAM di setiap tahapan kegiatan usaha mereka.
Pilar kedua dari Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM menitikberatkan pada tanggung jawab Pelaku Usaha dalam menghormati HAM, yang dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi:
1. Pelaku usaha harus menghormati HAM, mencegah, berkontribusi serta meminimalisir, dan mengatasi terjadinya pelanggaran HAM dari kegiatan usaha oleh para Pelaku Usaha dan mitra kerjanya;
2. Pelaku usaha harus memiliki kebijakan dan proses yang cukup terkait HAM, termasuk:
a) memiliki kebijakan untuk menghormati HAM.
b) melakukan proses uji tuntas HAM (due diligence) untuk memitigasi, dan mengidentifikasi, mencegah, mempertanggungjawabkan risiko pelanggaran HAM dari kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha dan/atau mitranya.
c) mengupayakan proses pemulihan atas setiap dugaan pelanggaran HAM yang diakibatkan oleh kegiatan usaha dari Pelaku Usaha dan/atau mitranya.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 -
Pilar ketiga dari Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM menitikberatkan pada hak korban pelanggaran HAM untuk mendapatkan akses atas pemulihan yang efektif, sah, dapat diakses, berkepastian, adil, transparan, dan berakuntabilitas, baik melalui mekanisme yudisial maupun non-yudisial. Pilar ketiga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban negara untuk melindungi HAM dan pertanggungjawaban Pelaku Usaha untuk menghormati HAM.
Guna mewujudkan upaya-upaya di atas, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengarusutamakan prinsip-prinsip Bisnis dan HAM dalam ketiga pilar tersebut ke dalam kebijakan nasionalnya. Untuk mendukung komitmen tersebut, Pemerintah Indonesia mulai melakukan berbagai upaya penelitian, diseminasi, dan/atau penguatan kapasitas bagi para aparatur negara lintas kementerian dan berbagai pemangku kepentingan mengenai Bisnis dan HAM.
Pada saat yang bersamaan, masyarakat juga telah melakukan penyebaran informasi, penelitian, dan edukasi mengenai HAM dalam bisnis ke berbagai kalangan termasuk para Pelaku Usaha dan masyarakat akar rumput. Dari sisi bisnis, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk mengintegrasikan HAM ke dalam kebijakan bisnisnya. Pelaku Usaha telah banyak melakukan pelatihan, penilaian risiko pelanggaran HAM secara sukarela, dan pembuatan panduan internal perusahaan (code of conduct) maupun berpartisipasi dalam jejaring regional atau internasional di bidang Bisnis dan HAM
B. Komitmen Indonesia Terhadap Bisnis dan HAM
Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB mempunyai kewajiban melaksanakan berbagai perjanjian internasional di bidang HAM yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Selain perjanjian internasional yang bersifat legally binding, terdapat pula panduan internasional yang bersifat non-binding yang didukung oleh Indonesia. Indonesia turut mendukung endorsement Dewan HAM PBB atas dokumen Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM pada tahun 2011. Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM saat ini telah menjadi panduan utama di tingkat global terkait upaya pelindungan HAM dalam sektor usaha.
Untuk mengoordinasikan lebih lanjut upaya pengarusutamaan Bisnis dan HAM di tingkat nasional, Pemerintah Indonesia pada tahun 2021 telah membentuk Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM. Hal ini sesuai dengan visi dan misi Presiden Republik Indonesia yang kemudian diturunkan menjadi 5 (lima) arahan Presiden dan dijabarkan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Visi dan misi tersebut mencakup pula kebijakan Presiden dalam mengatasi permasalahan di bidang HAM.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Selanjutnya, guna merealisasikan visi dan misi serta komitmen Indonesia dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta mendukung pelaksanaan RANHAM 2021-2025, maka Indonesia memandang perlu untuk menginisiasi penyusunan dan pelaksanaan Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM).
Stranas BHAM merupakan arah kebijakan nasional yang memuat strategi dan langkah untuk digunakan sebagai acuan bagi kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan Pemangku Kepentingan Lainnya untuk kemajuan dunia usaha dengan memperhatikan pelindungan, penghormatan, dan pemulihan HAM. Stranas BHAM diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang lebih terpadu, terfokus, berdampak, dan terukur mengenai Bisnis dan HAM, yang didukung oleh evaluasi dan pengawasan yang berkesinambungan dan transparan, serta koordinasi yang lebih intensif antara kementerian dan lembaga pemerintahan maupun dengan Pelaku Usaha serta masyarakat. Pada akhirnya, Stranas BHAM ini dapat berkontribusi dalam mencegah dan mengatasi potensi dampak kegiatan bisnis terhadap HAM dan memberikan pemulihan yang efektif terhadap korban yang terdampak.
C. Proses Pembuatan Stranas BHAM
Kelompok Kerja Bisnis dan HAM PBB (Working Group on Business and Human Rights) menyarankan disusunnya, suatu kebijakan Rencana Aksi Nasional (National Action Plan) mengenai Bisnis dan HAM oleh negara. Dalam konteks Indonesia, telah diprakarsai penyusunan Stranas BHAM untuk mengarusutamakan Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM ke dalam kebijakan nasional. Proses pembuatan Stranas BHAM sudah dimulai sejak tahun 2016 melalui beberapa langkah:
1. wacana pembuatan Rencana Aksi tentang Bisnis dan HAM diprakarsai oleh Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Luar Negeri.
2. proses pengembangan Rencana Aksi Nasional tentang Bisnis dan HAM selanjutnya ditindaklanjuti oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia didukung oleh salah satu lembaga swadaya masyarakat yaitu ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) melalui suatu kajian dengan hasil berupa kertas kebijakan yang berjudul: Urgensitas Penyusunan dan Pengembangan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM di Indonesia. Kertas kebijakan ini menjadi latar belakang pembuatan Stranas BHAM ini.
3. sebagai salah satu tindak lanjut dari pengarusutamaan Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM di Indonesia tahun 2018, Kementerian Luar Negeri mengeluarkan Panduan Umum Bisnis dan HAM di Indonesia yang selanjutnya menjadi dasar pengembangan Stranas BHAM ini.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
4. berdasarkan pembahasan antara kementerian/lembaga, maka diputuskan untuk menjadikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai narahubung bagi perumusan Stranas BHAM di Indonesia. Tahun 2019, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diamanatkan sebagai narahubung untuk melanjutkan perumusan Stranas BHAM.
5. dalam rangka penyusunan Stranas BHAM, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah membentuk Gugus Tugas Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (GTN BHAM) pada tahun 2021 melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.HA.01.07 Tahun 2021 yang terdiri dari 20 (dua puluh) kementerian/lembaga, perwakilan lembaga masyarakat, asosiasi Pelaku Usaha, dan akademisi. Dengan adanya rangkaian koordinasi yang berkesinambungan maka dinilai perlu untuk memperkuat GTN BHAM dengan penyempurnaan struktur, tugas dan fungsi, serta penambahan beberapa kementerian/lembaga yang sangat terkait dengan Stranas BHAM.
6. untuk meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam implementasi Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM) maka dibentuk Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia (GTD BHAM) yang terdiri dari organisasi perangkat daerah tingkat Provinsi, instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, serta mitra non-pemerintah.
7. penyusunan Stranas BHAM juga dilakukan melalui konsultasi publik dengan melibatkanberbagai pemangku kepentingan termasuk kementerian/lembaga, organisasi internasional, masyarakat termasuk kelompok rentan, Pelaku Usaha, dan asosiasi bisnis.
D. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Stranas BHAM ini dimaksudkan untuk mendorong upaya penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM dalam praktik bisnis yang lebih efektif dan terpadu. Tujuan yang besar tersebut mengandung beberapa elemen yang hendak dicapai oleh Stranas BHAM ini:
1. memberikan arahan tentang upaya-upaya strategi dan prioritas yang perlu dilakukan oleh pemerintah, Pelaku Usaha, dan asosiasi, untuk penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM;
2. meningkatkan pemahaman kementerian/lembaga dan masyarakat termasuk Pelaku Usaha, dan asosiasi terkait isu Bisnis dan HAM;
3. mendorong pencegahan, mitigasi, dan pemulihan dampak negatif kegiatan bisnis terhadap penghormatan HAM dengan capaian yang terukur;
4. meningkatkan sinergi dan koherensi antar program, regulasi, dan/atau kebijakan baik di tingkat pusat (termasuk antar kementerian/lembaga) maupun daerah yang berkaitan dengan Bisnis dan HAM;
5. meningkatkan . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
6
5. meningkatkan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dalam implementasi kebijakan terkait dengan Bisnis dan HAM;
6. membangun bisnis yang berkelanjutan dan berdaya saing; dan
7. meningkatkan peran aktif dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan Bisnis dan HAM.
E. Metodologi
Penyusunan Stranas BHAM menggunakan metodologi:
a. Pengkajian berbasis bukti
Stranas BHAM dibuat berdasarkan pada berbagai kajian berbasis bukti, baik yang bersifat umum maupun sektoral yang telah dilakukan oleh pemerintah dan perwakilan masyarakat. Salah satu kajian yang dijadikan dasar penyusunan Stranas BHAM ini adalah kajian baseline dalam tiga sektor yaitu perkebunan, pertambangan, dan pariwisata. Dengan demikian dapat diperoleh pemetaan yang komprehensif mengenai tantangan, strategis, keluaran, dan sektor prioritas.
b. Sinergi dengan kebijakan strategi lainnya
Stranas BHAM dibuat dengan mempertimbangkan dokumen-dokumen negara seperti Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 – 2025 (RANHAM), dan aksi-aksi lainnya yang telah diadopsi dan menjadi acuan bagi pengembangan rencana kerja kementerian/lembaga.
C. Partisipasi Para Pemangku Kepentingan
Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, serta pelibatan seluruh pihak termasuk kelompok rentan, maka Stranas BHAM telah dikonsultasikan kepada kementerian/lembaga, Pelaku Usaha, dan Pemangku Kepentingan Lainnya di berbagai kesempatan. GTN BHAM membuka kesempatan kepada semua pemangku kepentingan untuk memberikan masukan bagi perbaikan Strategi Nasional BHAM ini.
Prinsip-prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM d.
Stranas BHAM disusun berdasarkan 3 (tiga) pilar Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM yaitu:
1. kewajiban negara untuk melindungi;
2. pertanggungjawaban . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2. pertanggungjawaban Pelaku Usaha untuk menghormati; dan
3. pemulihan efektif bagi korban pelanggaran HAM yang diakibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh kegiatan usaha dari Pelaku Usaha dan mitra usahanya.
F. Tantangan dan Kebutuhan Penguatan Kebijakan
Untuk mendukung budaya usaha yang menghormati HAM, diperlukan suatu strategi yang komprehensif untuk memperkuat mekanisme penghormatan, pelindungan, penegakan, dan pemajuan HAM pada sektor bisnis. Adapun aspek yang perlu diperkuat dalam kebijakan nasional terkait Bisnis dan HAM antara lain:
1. peningkatan pemahaman isu dan norma Bisnis dan HAM di kalangan pemerintah, Pelaku Usaha, dan masyarakat;
2. evaluasi, harmonisasi, dan penajaman regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu Bisnis dan HAM;
3. tersedianya panduan bagi Pelaku Usaha untuk menghormati HAM dalam kegiatan usahanya;
4. perluasan akses informasi terkait mekanisme pengaduan kasus Bisnis dan HAM yang sudah tersedia;
5. evaluasi dan peningkatan efektivitas akses pemulihan melalui jalur yudisial maupun non-yudisial untuk kasus/sengketa Bisnis dan HAM; dan
6. meningkatkan sinergi dan koordinasi antar berbagai instansi terkait dalam penanganan isu Bisnis dan HAM.
G. Strategi
Untuk menjawab tantangan dan kendala dalam isu Bisnis dan HAM maka disusun strategi sebagai berikut:
1. peningkatan pemahaman, kapasitas, dan promosi Bisnis dan HAM bagi semua pemangku kepentingan;
2. pengembangan regulasi, kebijakan, dan panduan yang mendukung pelindungan dan penghormatan HAM; dan
3. penguatan mekanisme pemulihan yang efektif bagi korban dugaan pelanggaran HAM dalam praktik kegiatan usaha.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 8 -
3 (tiga) strategi dari Stranas BHAM ini dapat dijabarkan sebagai berikut:
Strategi 1: Peningkatan Pemahaman, Kapasitas, dan Promosi Bisnis dan HAM bagi Semua Pemangku Kepentingan
Peningkatan pemahaman merupakan suatu langkah awal bagi pemenuhan HAM. Dengan memberikan edukasi berarti memberdayakan setiap pemangku kepentingan untuk berperan serta dalam penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM. Upaya untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas, dan promosi Bisnis dan HAM bagi semua pemangku kepentingan meliputi:
1. menyusun bahan materi diseminasi/pelatihan tentang Bisnis dan HAM untuk peningkatan kapasitas pemerintah, Pelaku Usaha, asosiasi, dan masyarakat;
2. meningkatkan kapasitas kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah tentang Bisnis dan HAM;
3. meningkatkan kapasitas Pelaku Usaha swasta, BUMN, BUMD, dan UMKM serta rantai pasoknya tentang Bisnis dan HAM;
4. meningkatkan kapasitas masyarakat tentang Bisnis dan HAM;
5. meningkatkan peran media massa dan media sosial, serta kementerian/lembaga dalam menumbuhkan, menginformasikan, menyebarluaskan, dan mempromosikan Bisnis dan HAM; dan
6. Menguatkan mekanisme non-yudisial berbasis negara dalam rangka memberikan akses pemulihan terhadap korban dugaan pelanggaran HAM dalam praktik bisnis.
Strategi 2: Pengembangan Regulasi, Kebijakan, dan Panduan yang mendukung pelindungan dan penghormatan HAM
Mengingat kondisi ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini yang meregulasi dunia usaha, maka diperlukan pemetaan, evaluasi, dan harmonisasi peraturan perundangan dan/atau kebijakan yang memiliki relevansi dengan Bisnis dan HAM dan dapat mendorong pemenuhan HAM dalam dunia usaha. Pengembangan regulasi, kebijakan, dan petunjuk praktis tersebut diharapkan dapat berkontribusi untuk mencegah, mengurangi, atau mengatasi implikasi negatif terhadap HAM dalam kegiatan bisnis. Upaya yang dilakukan dalam Strategi 2 yaitu:
1. melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan beserta dengan peraturan turunannya yang memiliki relevansi dengan Bisnis dan HAM;
2. menyusun pedoman atau kebijakan praktis/teknis untuk melaksanakan penghormatan HAM dalam praktik bisnis; dan
3. mendorong . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
3. mendorong Pelaku Usaha menyusun kebijakan Pelindungan dan Penghormatan HAM.
Strategi 3: Penguatan Mekanisme Pemulihan yang efektif bagi korban Dugaan Pelanggaran HAM dalam Praktik Kegiatan Usaha
Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan usaha memiliki dampak positif, namun juga memiliki risiko pelanggaran HAM. Jika terjadi dugaan pelanggaran HAM maka korban perlu dijamin hak-haknya dengan mekanisme pemulihan yang efektif, sah, dapat diakses, berkepastian, adil, transparan, dan berakuntabilitas, baik melalui mekanisme yudisial maupun non-yudisial di tingkat pusat, daerah, dan/atau internal perusahaan. Upaya yang dapat dilakukan terkait dengan Strategi 3 yaitu:
1. mendorong Pelaku Usaha untuk memasukkan mekanisme pengaduan dalam peraturan internal perusahaan termasuk rantai pasoknya; dan
2. memperkuat akses terhadap keadilan bagi korban pelanggaran HAM yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung oleh kegiatan usaha dari para Pelaku Usaha dan mitra kerjanya.
Kewajiban kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Aksi BHAM dijabarkan dalam matriks Aksi BHAM.
H. Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi
Stranas BHAM merupakan upaya untuk membentuk mekanisme dan kebijakan Bisnis dan HAM di tingkat nasional. Sebagaimana disebutkan di awal, secara ideal semua permasalahan HAM dalam praktik-praktik bisnis hendaknya dituangkan dalam Stranas BHAM ini. Namun, realitas dan urgensi memegang peranan dalam pemilihan prioritas tahun berjalan. Dengan demikian perlu dicatat bahwa Stranas BHAM merupakan dokumen strategis dan dinamis.
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pelaporan, pengawasan, dan evaluasi menjadi penting untuk memastikan semua aksi telah dijalankan dan tujuan Stranas BHAM tercapai. Untuk memastikan tercapainya tujuan Stranas BHAM, perlu adanya pelaporan, pengawasan, dan evaluasi yang efektif, sederhana, dan berkesinambungan.
1.Pelaporan
a. sistem dan format laporan pelaksanaan Strategi Nasional BHAM ini akan ditentukan lebih lanjut oleh GTN BHAM.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 10 -
b. GTD BHAM dan GTN BHAM menyampaikan laporan pelaksanaan Aksi BHAM kepada Menteri setiap bulan September tahun berjalan.
c. Menteri menyampaikan laporan pelaksanaan Aksi BHAM kepada Presiden setiap bulan Desember tahun berjalan dan/atau sewaktuwaktu jika diperlukan.
2. Pemantauan dan Evaluasi
a. pemantauan dan evaluasi dilaksanakan untuk memastikan agar tujuan Stranas BHAM tercapai dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut;
b. hasil pelaporan pelaksanaan Stranas BHAM digunakan untuk mengukur capaian target; dan
c. hasil pelaporan pelaksanaan Stranas BHAM dilaporkan ke Presiden.
MATRIKS . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MATRIKS AKSI BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA
Strategi 1: Peningkatan Pemahaman, Kapasitas, dan Promosi Bisnis dan HAM bagi Semua Pemangku Kepentingan
| AKSI | KRITERIA KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN KRITERIA | TARGET CAPAIAN | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | ||||
| 2023 | 2024 | 4 | 2025 | ||||||
| 1. Menyusun bahan materi | 1.1 Menyusun modul materi Bisnis dan HAM | Tersedianya modul materi Bisnis dan HAM | modul | 2 | V | 2025 | Kementerian Hukum dan Hak | Kementerian/Lembaga | Kementerian/Lembaga |
| diseminasi/pelatihan tentang Bisnis dan | materi Bisnis dan HAM | 1 | HAs | Hukum dan Hak Asasi Manusia | |||||
| tentang Bisnis dan HAM untuk | untuk | 1 | A | Asasi Manusia | |||||
| HAM untuk peningkatan | uk | ||||||||
| peningkatan kapasitas | 1 | ||||||||
| kapasitas | elaku | ||||||||
| pemerintah, Pelaku | pemerintah, Pelaku | 1 | |||||||
| Usaha, asosiasi, dan | asi, dan | 1 | |||||||
| Usaha, asosiasi, dan | dan | ||||||||
| masyarakat | 1 | ||||||||
1.2. Menyusun .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
| AKSI | SUB AKSI | KRITERIA KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | ||||
| 1.2 Menyusun modul materi Aplikasi Penilaian Risiko Bisnis dan Hak Asasi Manusia (PRISMA) | Tersedianya materi Penilaian Risiko Bisnis dan Hak Asasi Manusia (PRISMA) untuk Pelaku | modul Aplikasi | 2024 V | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | 1. Kementerian Koordinator Kemaritiman | ||||
| Asas | |||||||||
| Investasi 2. Kementerian | |||||||||
| Usaha Milik Negara | |||||||||
| 1.3 Menyusun | 1.3 Menyusun pedoman tematik dan Sosialisasi | 3. Kementerian dan Perikanan 4. Kementerian Investasi/ Badan | |||||||
| dan Perik | |||||||||
| 1. Kementerian/Lembaga 2. UN Women | |||||||||
| Pedoman Tematik | 1.3 Menyusun pedoman Tersedianya tematik dan Sosialisasi materi: Pedoman Tematik a. Pedoman | modul | V | V | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1. | Penanaman Modal 1. Kementerian/Lembaga | ||
| V | |||||||||
| 3. International | |||||||||
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
| AKSI SUB AKSI | SUB AKSI | KRITERIA KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | |||
| SUB AKSI 1.4 Menyusun panduan | KEBERHASILAN Tersedianya Panduan | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| untuk pemantauan remediasi pekerja anak di tingkat desa | sistem dan Kelurahan pemerintah, | Penanganan Nasional Pekerja Anak Berbasis Masyarakat di Desa dan Kelurahan untuk Pelaku | V | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1. Kementerian Ketenagakerjaan 2. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah dan Tertinggal Transmigrasi 3. Kementerian Sosial | |||
| 1.5 Pelatihan | bagi | Usaha, dan masyarakat (disesuaikan dengan judul panduan yang disusun) jumlah | V | V | Kementerian Pemberdayaan | Transmigrasi 3. Kementerian Sosial 4. GTN BHAM Pemerintah Daerah | ||
| masyarakat pelaksanaan | bagi dalam sistem | Meningkatnya jumlah masyarakat yang melaksanakan sistem | V | V | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan | Pemerintah Daerah | ||
| pelaksanaan pemantauan | sistem dan | masyarakat melaksanakan sistem pemantauan | yang dan | 1 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |||
| pemantauan | dan | sistem dan | Perempuan dan Perlindungan Anak | |||||
| remediasi pekerja anak | anak remed | remediasi pekerja anak | Perlindungan Anak | |||||
| berdasarkan usaha | sektor usaha | berdasarkan sektor | r | Anak | ||||
2. Meningkatkan . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
| AKSI | SUB AKSI | KRITERIA KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | INSTANSI TERKAIT | ||
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
| 2. Meningkatkan kapasitas kementerian/ lembaga Pemerintah Daerah tentang Bisnis dan HAM | yang berperspektif gender | Meningkatnya jumlah kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan yang berperspektif gender | Kementerian Perempuan Perlindungan Anak | Pemberdayaan dan | 1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Kementerian/Lembaga 3. Pemerintah Daerah | |||
| 2.2 Melaksanakan diseminasi tentang PRISMA kepada kementerian/lembaga, Pelaku Usaha, dan Pemerintah Daerah | Meningkatnya diseminasi tentang PRISMA kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah kepada Pelaku Usaha | oleh | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | Pemerintah Daerah | ||||
| kapasitas Pelaku Usaha swasta, BUMN, BUMD, dan UMKM serta rantai | 3.1 Melaksanakan diseminasi dan pelatihan tentang Bisnis dan HAM bagi Pelaku Usaha | Meningkatnya Pelaku Usaha BUMD, dan/atau UMKM serta | jumlah BUMN, Swasta, | V | V | 1. Kementerian Badan Usaha Milik Negara 2. Kementerian | 1. Otoritas Jasa Keuangan 2. Kementerian/Lembaga 3. Pemerintah Daerah | |
pasoknya . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
| AKSI | SUB AKSI | KRITERIA KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | ||
| 2023 2024 | 2024 2025 | 2025 | |||||
| pasoknya tentang Bisnis dan HAM | 3.2 Melaksanakan bimbingan | KEBERHASILAN telah mendapatkan diseminasi dan pelatihan tentang Bisnis dan HAM Meningkatnya: | 2023 | 2024 | 2025 Hak | JAWAB Usaha Kecil dan Menengah 3. Kementerian Hukum dan Asasi Manusia | |
| V V | |||||||
| V 1. Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Bimtek PRISMA 2. Jumlah Pelaku Usaha V | V V | Manusia V Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia V | |||||
| pasoknya. | yang menggunakan PRISMA | V | V | V | |||
3.3. Penyelenggaraan . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
| AKSI | SUB AKSI | KRITERIA KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | INSTANSI TERKAIT | ||
| 2023 | 2024 | 2024 | ||||||
| 3.3 Penyelenggaraan pelatihanbagi UMKM penyandang disabilitas 3.4 Melaksanakan diseminasi dan pelatihan tentang Bisnis dan HAM bagi BUMDES | Terselenggaranya pelatihan bagi UMKM penyandang disabilitas Meningkatnyajumlah BUMDES yang telah mendapatkan diseminasi dan pelatihan tentang Bisnis dan HAM | 2023 | V V | V V | 2025 V Kementerian Perdagangan Kementerian V Desa, Pembangunan Daerah Transmigrasi | JAWAB Kementerian Perdagangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. KementerianKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 3. Kementerian Keuangan 4. Kementerian Sosial Dalam 5. Kementerian Negeri 6. Pemerintah Daerah 7. GTN BHAM | |
| Meningkatnyajumlah BUMDES yang telah mendapatkan diseminasi dan pelatihan tentang | ||||||||
| BUMDES | Bisnis dan HAM | Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 7. GTN BHAM | 7. GTN BHAM | ||||
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-17-
| 1. Kementerian/Lembaga INSTANSI TERKAIT | 1. Kementerian/Lembaga 2. Pemerintah Daerah | Hukum Penyiaran dan Hak Asasi Manusia 1. Kementerian Indonesia 2. Komisi | ||
| PENANGGUNG JAWAB | Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian | dan Komunikasi Kementerian Informatika | dan Kementerian Komunikasi | Informatika |
| 2025 TARGET CAPAIAN 2024 | V | V | V | |
| TARGET CAPAIAN | V | V | V | |
| 2023 | V | V | V | |
| KEBERHASILAN KRITERIA | Meningkatnya jumlah masyarakat yang telah mendapatkan diseminasi | sosialisasi tentang Bisnis dan HAM di media elektronik, media sosial, media luar ruang, dan Terselenggaranya | elektronik, media sosial, media luar ruang, dan mediatatapmuka sosialisasi tentang Bisnis (pertunjukan rakyat) Terselenggaranya | sosialisasi tentang Bisnis dan HAM di kanal-kanal oleh Kemkominfo (GPR TV, FMB9, yang dimiliki indonesiabaik, infopublik.id) |
| SUB AKSI | diseminasi tentang untuk masyarakat Bisnis dan HAM Melaksanakan | 5.1 Kampanye melalui media media luar ruang, dan elektronik, media sosial, | media luar ruang, dan muka elektronik, media sosial, (pertunjukan rakyat) tatap media | 5.2 Kampanye melalui kanal- kanal yang dimiliki oleh (GPR TV, FMB9, indonesiabaik, Kemkominfo infopublik.id) |
| AKSI | masyarakat tentang 4. Meningkatkan kapasitas | 5. Meningkatkan peran media massa dan serta Bisnis dan HAM media sosial, kementerian/ | serta dalam dan mempromosikan menginformasikan, menyebarluaskan, menumbuhkan, media sosial, kementerian/ lembaga | dan mempromosikan menyebarluaskan, Bisnis dan HAM |
5.3 Literasi .
| AKSI | SUB AKSI | KRITERIA KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | TARGET CAPAIAN | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | ||
| 2023 2024 | 2025 | 25PEJA | ||||||
| 5.3 Literasi digitalterkait dengan pelindungan data pribadi | Terselenggaranya literasi digital terkait dengan pelindungan data pribadi | V | V | V | Kementerian Komunikasi dan Informatika | a | ||
| 5.4 Penanganan negatif, media sosial, dan website | 5.4 Penanganan konten negatif, media sosial, dan | pelindungan data pribadi Tersedianya laporan konten penanganan | V | V | V | Informatika Kementerian Komunikasi dan | ||
| Penyusunan | website Penyusunan Kebijakan | negatif, media sosial, dan website Tersedianya penguatan | V | V | V | Komunikasi dan Informatika Lembaga | 1. Kementerian/Lembaga | |
| 6. Menguatkan mekanisme non- yudisial berbasis | Penyusunan Kebijakan mekanisme pemulihan korban dugaanpelanggaran HAM | Tersedianya penguatan mekanisme tentang pemulihan korban | V | V | V | Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban | 1. Kementerian/Lembaga 2. Pemerintah Daerah | |
| yudisial berbasis negara dalam rangka memberikanakses | dugaanpelanggaran HAM pada sektor bisnis | mekanisme tentang pemulihan korban dugaan pelanggaran | V | V | V | Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban | Lembaga | |
| Perlindungan | ||||||||
| pemulihan korban | ||||||||
| dugaan pelanggaran HAM pada sektor bisnis | 1 | Saksidan | ||||||
| remberkanakse | 1 | |||||||
| pemulihan terhadap korban dugaan | 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Strategi 2: Pengembangan Regulasi, Kebijakan, dan Panduan yang Mendukung Pelindungan dan Penghormatan HAM
| AKSI | KRITERIA SUB AKSI KEBERHASILAN | KRITERIA | TARGET CAPAIAN | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | ||||
| 2023 | TARGET CAPAIAN 2024 | 2025 | |||||||
| 1.1 Melakukan pemetaan peraturan regulasi dan kebijakan yang memiliki relevansi beserta dengan Bisnis dan HAM. peraturan | 1.1 Melakukan pendataan regulasi dan kebijakan yang memiliki relevansi dengan Bisnis dan HAM. | Tersedianya peraturan perundang- undangan relevansi | data V yang | V | 2024 V | 2025 V | 1. Kementerian 1. Kementerian dan Perencanaan Asasi Republik Indonesia/Badan Perencanaan | 1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik | |
| peraturan perundang- undangan memiliki dengan Bisnis HAM. | |||||||||
| dengan turunannya yang memiliki relevansi dengan Bisnis dan HAM; | 1.2 Melakukan regulasi dan kebijakan yang memiliki relevansi dengan Bisnis dan HAM. | HAM. evaluasi Tersedianya regulasi dan kebijakan evaluasi mengenai dengan HAM. | Tersedianya hasil dan rekomendasi kebijakan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi Bisnis | V | V | V | 2. Pemerintah Daerah | Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Kementerian Sekretariat Negara 3. Sekretariat Kabinet 4. Kementerian Negeri 5. Kementerian | Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Kementerian Sekretariat Negara 3. Sekretariat Kabinet 4. Kementerian Dalam |
1.3 Melakukan . ..
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
| AKSI SUB AKSI | SUB AKSI | KRITERIA KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | ||
| 2023 | 2024 | 2025 | |||||
| 1.3 Melakukan analisis dan evaluasi regulasi dan kebijakan terkait sertifikasi HAM di bidang perikanan. | 1. Tersedianya data dan hasil analisis dan evaluasi regulasi dan kebijakan terkait sertifikasi HAM di bidang perikanan. | V | Kementerian Kelautan dan Perikanan | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | |||
| sertifikasi HAM di bidang perikanan. 2. Tersedianya penyempurnaan/ pengembangan dan mekanisme persyaratan | V | 一 | 1. Kementerian Ketenagakerjaan 2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | ||||
2. Menyusun . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
| AKSI | SUB AKSI | KRITERIA KEBERHASILAN 1. Tersedianya | TARGET CAPAIAN | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | |||||
| 2. Menyusun pedoman atau kebijakan praktis/teknis untuk melaksanakan penghormatan HAM dalam praktik bisnis | 2.1 Pemberdayaan penyandang disabilitas dalam praktik bisnis | 1. Tersedianya kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas praktik bisnis 2. Tersedianya penyandang disabilitas diberdayakan praktik bisnis | tentang dalam data yang dalam | V V | V V | Kementerian Ketenagakerjaan | 1. Kementerian Sosial 2. Kementerian Badan Usaha Milik Negara 3. Pemerintah Daerah | |
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
| AKSI | SUB AKSI | KRITERIA KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN 2023 | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | |||
| KRITERIA KEBERHASILAN Tersedianya kebijakan dan hukum praktik | ||||||||
| 2024 2025 | 2025 | 2025 JAWAB 1. Kementerian Dalam Negeri 2. Pemerintah Daerah | 1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Kementerian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 3. Kementerian Pembangunan Tertinggal | |||||
| perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat dalam praktik | ||||||||
2.3 Melakukan . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
| AKSI SUB AKSI | SUB AKSI 2.3 Melakukan analisis dan | KRITERIA KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | PENANGGUNG | INSTANSI TERKAIT | ||
| 2023 | 2024 | 2025 | |||||
| evaluasi kebijakan teknis mengenai akses | data, 1. Tersedianya hasil analisis, dan | V | V | V | 1. Kementerian Kesehatan 2. Pemerintah | 1. Kementerian Ketenagakerjaan 2. Kementerian Pemberdayaan | |
| mengenai akses | hasil analisis, dan evaluasi kebijakan | Kesehatan 2. Pemerintah Daerah | Ketenagakerjaan 2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan | ||||
| kesehatan bernama | teknis mengenai | 2. Pemerintah Daerah | 2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak | ||||
| Gerakan Pekerja | akses kesehatan | Perempuan Perlindungan Anak 3. Kementerian | |||||
| Perempuan Sehat dan | bernama Gerakan | Perlindungan Anak 3. Kementerian Dalam Negeri | |||||
| Produktif | Pekerja Perempuan | 3. Kementerian Dalam Negeri | |||||
| Sehat dan Produktif | V | V | Negeri | ||||
| 2 | 2. Tersedianya data perusahaan yang | V | V | V | |||
| tela | telah melaksanakan | ||||||
| Gerakan Pekerja Perempuan Sehat | 1 | ||||||
| Perempuan Sehat dan Produktif | 1 | ||||||
| a | dan Produktif | ||||||
| 1 | |||||||
3. Tersedianya . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
| AKSI | SUB AKSI | KRITERIA | TARGET CAPAIAN | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI | |||
| KEBERHASILAN 3. Tersedianya | 2024 | 2025 | JAWAB | TERKAIT | ||||
| 2.4 Melakukan kajian terhadap BUMDES | akses bernama Pekerja Perempuan | kebijakan mengenai kesehatan Gerakan | Kementerian Desa, 1. Kementerian/Lembaga 2. Pemerintah Daerah Daerah Tertinggal | |||||
| Sehat dan Produktif | ||||||||
| 1. Tersedianya | V | |||||||
| kajian | V | |||||||
| 2. Tersusunnya | 1 | V | ||||||
| yang | berperspektif | |||||||
| penyusunan | 1 | V | Pemberdayaan | |||||
penyandang . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
| AKSI | SUB AKSI | KRITERIA KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | ||
| 2023 | 2024 | 2025 | |||||
| penyandang disabilitas, dan lingkungan hidup | penyandang disabilitas, dan lingkungan hidup | Sumber Daya Mineral 4. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Tertinggal, Transmigrasi 4. Kementerian Dalam Negeri 5. Kementerian Agraria | ||||
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Strategi 3: Penguatan Mekanisme Pemulihan yang Efektif bagi Korban Dugaan Pelanggaran HAM dalam Praktik Kegiatan Usaha
| AKSI | SUB AKSI | KRITERIA KEBERHASILAN | KEBERHASILAN 2023 | TARGET CAPAIAN | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | ||
| 2023 2024 | 2024 2025 | 2025 | ||||||
| 1. Mendorong Usaha memasukkan mekanisme pengaduan peraturan perusahaan termasuk pasoknya. | Pelaku untuk dugaan dalam internal dan sekitarnya rantai | 1.1 Mendorong penyusunan mekanisme pengaduan yang dugaan pelanggaran HAM pada perusahaan dugaan HAM termasuk rantai pasok dan masyarakat sekitarnya rantai | Tersedianya kebijakan mendorong mekanisme pengaduan pelanggaran pada perusahaan termasuk pasok dan masyarakat sekitarnya | V dan | V | V | 1. Kementerian Ketenagakerjaan 2. Kementerian Badan Usaha Milik Negara 3. Kementerian Energi dan | 1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 3. Kementerian Sosial 4. Kementerian Daerah Pembangunan |
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
| AKSI | SUB AKSI | KRITERIA KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | ||
| 2023 | 2024 | 2025 | |||||
| 2. Memperkuat akses terhadap keadilan bagi korban pelanggaran yang diakibatkan secara langsung | 2.1 Memfasilitasi dugaan penanganan pelanggaran HAM dalam praktik bisnis | 1. Tersedianya dugaan | 5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 6. Kementerian Pertanian 7. Pemerintah | Tata Pertanahan Nasional 7. Otoritas Jasa Keuangan | |||
| 1. Tersedianya pengaduan pelanggaran dalam praktik bisnis | V | 6 H 4S | Daerah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | 1. Pemerintah Daerah 2. Kementerian/Lembaga 3. GTD BHAM | |||
2.2 Melakukan . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
| AKSI | SUB AKSI | KRITERIA KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | ||
| 2023 | 2024 2025 | 2025 | |||||
| 2.2 Melakukan pemantauan implementasi HAM dalam praktik bisnis | Tersusunnya laporan hasil pemantauan | V | V | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 1. Kementerian | 1. GTD BHAM 2. Pemerintah Daerah 1. Komisi Perlindungan | ||
| 2.3 Mendorong Forum pembentukan Koordinasi Pencegahan pekerja anak di pusat dan daerah | Tersedianya Forum Koordinasi Pencegahan pekerja anak di pusat dan daerah | V | 1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Kementerian Ketenagakerjaan 3. Pemerintah Daerah | 1. Komisi Perlindungan Anak Indonesia 2. Kementerian Badan Usaha Milik Negara 3. Kementerian Perindustrian 4. Kementerian Kelautan dan Perikanan | |||
| 2. Kementerian Ketenagakerjaan 3. Pemerintah Daerah | 3. Kementerian Perindustrian 4. Kementerian Kelautan dan Perikanan 5. Kementerian Dalam Negeri | ||||||
6. Kementerian . .
| AKSI SUB AKSI | SUB AKSI | KRITERIA KEBERHASILAN | TARGET CAPAIAN | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | ||
| 2023 | 2024 | 2025 | |||||
| 7. | 6. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 7. Kementerian Energi dan Sumber Daya | ||||||
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ttd.
JOKO WIDODO
Perundang-undangan dan
jstrasi Hukum,
ONE SK No 082431 C
Sílvanna Djaman