Baca teks (PDF): Perpres no. 60 th. 2023 Tentang Starnas Bisnis dan HAM

37 halaman · 37 halaman diproses dengan OCR · 12.9 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
  2. NOMOR 60 TAHUN 2023 TENTANG STRATEGI NASIONAL BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA
  3. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
  4. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
  5. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
  6. Mengingat
  7. MEMUTUSKAN:
  8. Menetapkan:
  9. BAB I
  10. KETENTUAN UMUM
  11. Pasal 1
  12. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
  13. BAB II
  14. PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA
  15. Pasal 2
  16. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
  17. Pasal 3
  18. Pasal 4
  19. Pasal 5
  20. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
  21. Pasal 6
  22. Pasal 7
  23. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
  24. Pasal 8
  25. Pasal 9
  26. Pasal 10
  27. Pasal 11
  28. Pasal 12
  29. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
  30. BAB III PENDANAAN
  31. Pasal 13
  32. BAB IV KETENTUAN PERALIHAN
  33. Pasal 14
  34. BABV KETENTUAN PENUTUP
  35. Pasal 15
  36. Pasal 16
  37. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
  38. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
  39. A. Latar Belakang
  40. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 -
  41. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 -
  42. B. Komitmen Indonesia Terhadap Bisnis dan HAM
  43. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
  44. C. Proses Pembuatan Stranas BHAM
  45. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
  46. D. Maksud dan Tujuan
  47. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
  48. 6
  49. E. Metodologi
  50. C. Partisipasi Para Pemangku Kepentingan
  51. Prinsip-prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM d.
  52. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
  53. F. Tantangan dan Kebutuhan Penguatan Kebijakan
  54. G. Strategi
  55. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 8 -
  56. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
  57. H. Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi
  58. 1.Pelaporan
  59. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 10 -
  60. 2. Pemantauan dan Evaluasi
  61. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
  62. MATRIKS AKSI BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA
  63. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
  64. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
  65. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
  66. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
  67. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
  68. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
  69. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
  70. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
  71. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
  72. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
  73. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
  74. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
  75. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
  76. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 60 TAHUN 2023 TENTANG STRATEGI NASIONAL BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwapembangunannasionalsebagaimana a. diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia;

b. bahwanegarasebagaipemangkuutama pembangunan nasional memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam melindungi dan memulihkan hak asasi manusia guna terwujudnya kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi masyarakat;

C. bahwa setiap orang termasuk pelaku usaha juga mempunyai tanggung jawab dalam menghormati dan memulihkan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna terwujudnya kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi masyarakat;

d. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat dalam memperoleh penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakkan, dan pemajuan hak asasi manusia di kegiatan usaha, diperlukan Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana e. dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia;

Mengingat: . . .

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-2-

Mengingat

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG STRATEGI NASIONAL BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia.

2. Strategi Nasional Bisnis dan HAM yang selanjutnya disebut Stranas BHAM adalah arah kebijakan nasional yang memuat strategi dan langkah untuk digunakan sebagai acuan bagi kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan Pemangku Kepentingan Lainnya untuk kemajuan dunia usaha dengan memperhatikan pelindungan, penghormatan, dan pemulihan HAM.

Gugus Tugas Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia 3. yang selanjutnya disingkat GTN BHAM adalah gugus tugas yang mengoordinasikan pelaksanaan Stranas BHAM di tingkat nasional.

4. Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat GTD BHAM adalah gugus tugas yang mengoordinasikan pelaksanaan Stranas BHAM di tingkat daerah.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

5. Aksi BHAM adalah penjabaran lebih lanjut dari StranasBHAMuntukdilaksanakan oleh kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan Pemangku Kepentingan Lainnya.

6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan di daerah otonom.

7. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.

8. Pemangku Kepentingan Lainnya adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, praktisi, akademisi, asosiasi, mitra pembangunan, dan media massa yang terkait dengan pelaksanaan Stranas BHAM.

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB II

PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA

Pasal 2

Dengan Peraturan Presiden ini ditetapkan Stranas (1) BHAM.

(2) Pengaturan Stranas BHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kewajiban kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melindungi HAM pada kegiatan usaha;

b. tanggung jawab Pelaku Usaha untuk menghormati HAM; dan

C. akses atas pemulihan bagi korban dugaan pelanggaran HAM di kegiatan usaha.

(3) Stranas . . .

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

(3) Stranas BHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:

a. pedomanbagi kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah untukmelakukan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan bisnis dan HAM; dan

b. pedoman bagi Pelaku Usaha dan Pemangku Kepentingan Lainnya untuk ikut serta dalam penghormatan HAM pada sektor bisnis.

Pasal 3

(1) Stranas BHAM dilaksanakan melalui Aksi BHAM.

(2) Aksi BHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kali ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan periode tahun 2023-2025.

(3) Aksi BHAM untuk periode selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

(4) Aksi BHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 4

(1) Untuk menyelenggarakan pelaksanaan Stranas BHAM dibentuk GTN BHAM.

(2) Pembentukan GTN BHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

GTN BHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (3) diketuai oleh Menteri.

Keanggotaan GTN BHAM sebagaimana dimaksud (4) pada ayat (2) terdiri atas unsur: a.kementerian/lembaga; dan b.mitra non-pemerintah.

(5) Masa keanggotaan GTN BHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti periode Aksi BHAM.

Pasal 5

GTN BHAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas:

a. mengusulkan rancangan Aksi BHAM;

b. mengoordinasikan .. .

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

b. mengoordinasikan dan menyelaraskan pelaksanaan Stranas BHAM di tingkat nasional dan daerah;

C. mengoordinasikan pemantauandanevaluasi pelaksanaan Stranas BHAM di tingkat nasional dan daerah; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan Aksi BHAM kepada Menteri.

Pasal 6

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas GTN BHAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk sekretariat GTN BHAM.

(2) Sekretariat GTN BHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan pelaksanaan Stranas BHAM (1) di daerah provinsi dibentuk GTD BHAM.

Pembentukan GTD BHAM sebagaimana dimaksud (2) pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

GTD BHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (3) diketuai oleh gubernur.

(4) Keanggotaan GTD BHAM terdiri atas:

a. organisasi perangkat daerah provinsi;

b. instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; dan

C. mitra non-pemerintah.

(5) GTD BHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. mengoordinasikan dan menyelaraskan pelaksanaan Stranas BHAM di tingkat daerah;

b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Stranas BHAM di tingkat daerah; dan

c. melaporkan . . .

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

C. melaporkan hasil pelaksanaan Aksi BHAM kepada GTN BHAM.

(6) Masa keanggotaan GTD BHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti periode Aksi BHAM.

Pasal 8

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas GTD BHAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibentuk sekretariat GTD BHAM.

(2) Sekretariat GTD BHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di instansi vertikal kementerianyangmenyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja GTN BHAM dan GTD BHAM diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 10

Aksi BHAM dilaksanakan dengan mengikutsertakan (1) masyarakat.

(2) Menteri, pimpinan lembaga, dan Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan Aksi BHAM sesuai dengankewenanganmasing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 11

Pemantauan dan evaluasi Aksi BHAM (1) dikoordinasikan oleh GTN BHAM.

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi Aksi BHAM digunakan sebagai bahan evaluasi Stranas BHAM.

Pasal 12

(1) Menteri mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan Aksi BHAM oleh GTN BHAM dan GTD BHAM setiap bulan September tahun berjalan.

(2) Menteri .

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

(2) Menteri menyampaikan laporan pelaksanaan Aksi BHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden setiap bulan Desember tahun berjalan dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

(3) Laporan pelaksanaan Aksi BHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipublikasikan dan dapat diakses oleh masyarakat.

BAB III PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan pelaksanaan Stranas BHAM bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara;

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau

C. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

GTN BHAM dan GTD BHAM yang telah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan terbentuknya GTN BHAM dan GTD BHAM berdasarkan Peraturan Presiden ini.

BABV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

GTN BHAM dan GTD BHAM harus dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Presiden ini berlaku.

Pasal 16

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanPresideninidengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 September 2023

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 September 2023

JOKO WIDODO

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 123

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan SEKRETAdministrasi Hukum,

INDONCydia Silyanna Djaman

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 60 TAHUN 2023

TENTANG

STRATEGI NASIONAL BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA

AKSI BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA

A. Latar Belakang

Keberadaan Pelaku Usaha dalam pembangunan memberikan dampak yang sangat besar terhadap roda perekonomian suatu negara terutama dalam era globalisasi, privatisasi, dan teknologi informasi. Pelaku Usaha menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kondisi kerja, meningkatkan kehidupan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Lebih jauh, guna menciptakan efisiensi ekonomi, Pelaku Usaha juga mempercepat perindustrian, melakukan inovasi teknologi, dan menciptakan pasar-pasar yang lintas batas. Perubahan tersebut tentunya mengarah pada kehidupan manusia yang lebih baik.

Namun di sisi lain, kegiatan usaha dari Pelaku Usaha juga dapat berdampak pada masyarakat dan berisiko terjadinya pelanggaran HAM. Upah buruh di luar yang ditentukan, jam kerja dan lembur yang melebihi waktu yang ditentukan, cuti tidak diberikan sebagaimana mestinya, larangan beribadah, diskriminasi di tempat kerja, dan pekerja anak merupakan contoh-contoh dimana Pelaku Usaha mempunyai peran yang besar untuk melanggar HAM dalam ruang lingkup kerjanya. Selain itu, dampak negatif dari kegiatan usaha tidak terbatas pada ruang lingkup kerjanya tetapi juga berdampak kepada masyarakat di sekitarnya. Contohnya antara lain adalah permasalahan pertanahan yang tidak sesuai prosedur dan pencemaran lingkungan. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa Pelaku Usaha juga mempunyai tanggung jawab terhadap penghormatan HAM di ruang lingkup kerja maupun area sekitarnya.

Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam isu Bisnis dan HAM, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2005 menunjuk Special Representative of the Secretary General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises (SRSG) untuk menyusun panduan global mengenai Bisnis dan HAM.

Pada . . .

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 -

Pada tahun 2011, SRSG menyampaikan dokumen Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the UN Protect, Respect and Remedy Framework (Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM), yang selanjutnya mendapatkan endorsement dari Dewan HAM PBB melalui Resolusi A/HRC/RES/17/4. Instrumen ini mengadopsi konsep tiga pilar Bisnis dan HAM yaitu kewajiban negara untuk melindungi HAM, tanggung jawab Pelaku Usaha untuk menghormati HAM, dan akses terhadap pemulihan.

Pilar pertama dari Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM menggarisbawahi kewajiban negara untuk melindungi HAM yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Negara harus melindungi dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak ketiga, termasuk Pelaku Usaha, di dalam wilayah dan/atau yurisdiksinya. Untuk itu, negara harus mengambil langkah yang tepat untuk mencegah, menyelidiki, menghukum, dan memulihkan pelanggaran HAM tersebut melalui kebijakan, legislasi, peraturan, dan jaminan atas sistem akses terhadap keadilan baik yudisial maupun non-yudisial yang efektif;

2. Negara menyampaikan secara jelas ekspektasinya bahwa seluruh Pelaku Usaha yang berkedudukan di dalam wilayah/yurisdiksinya menghormati HAM di setiap tahapan kegiatan usaha mereka.

Pilar kedua dari Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM menitikberatkan pada tanggung jawab Pelaku Usaha dalam menghormati HAM, yang dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi:

1. Pelaku usaha harus menghormati HAM, mencegah, berkontribusi serta meminimalisir, dan mengatasi terjadinya pelanggaran HAM dari kegiatan usaha oleh para Pelaku Usaha dan mitra kerjanya;

2. Pelaku usaha harus memiliki kebijakan dan proses yang cukup terkait HAM, termasuk:

a) memiliki kebijakan untuk menghormati HAM.

b) melakukan proses uji tuntas HAM (due diligence) untuk memitigasi, dan mengidentifikasi, mencegah, mempertanggungjawabkan risiko pelanggaran HAM dari kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha dan/atau mitranya.

c) mengupayakan proses pemulihan atas setiap dugaan pelanggaran HAM yang diakibatkan oleh kegiatan usaha dari Pelaku Usaha dan/atau mitranya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 -

Pilar ketiga dari Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM menitikberatkan pada hak korban pelanggaran HAM untuk mendapatkan akses atas pemulihan yang efektif, sah, dapat diakses, berkepastian, adil, transparan, dan berakuntabilitas, baik melalui mekanisme yudisial maupun non-yudisial. Pilar ketiga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban negara untuk melindungi HAM dan pertanggungjawaban Pelaku Usaha untuk menghormati HAM.

Guna mewujudkan upaya-upaya di atas, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengarusutamakan prinsip-prinsip Bisnis dan HAM dalam ketiga pilar tersebut ke dalam kebijakan nasionalnya. Untuk mendukung komitmen tersebut, Pemerintah Indonesia mulai melakukan berbagai upaya penelitian, diseminasi, dan/atau penguatan kapasitas bagi para aparatur negara lintas kementerian dan berbagai pemangku kepentingan mengenai Bisnis dan HAM.

Pada saat yang bersamaan, masyarakat juga telah melakukan penyebaran informasi, penelitian, dan edukasi mengenai HAM dalam bisnis ke berbagai kalangan termasuk para Pelaku Usaha dan masyarakat akar rumput. Dari sisi bisnis, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk mengintegrasikan HAM ke dalam kebijakan bisnisnya. Pelaku Usaha telah banyak melakukan pelatihan, penilaian risiko pelanggaran HAM secara sukarela, dan pembuatan panduan internal perusahaan (code of conduct) maupun berpartisipasi dalam jejaring regional atau internasional di bidang Bisnis dan HAM

B. Komitmen Indonesia Terhadap Bisnis dan HAM

Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB mempunyai kewajiban melaksanakan berbagai perjanjian internasional di bidang HAM yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Selain perjanjian internasional yang bersifat legally binding, terdapat pula panduan internasional yang bersifat non-binding yang didukung oleh Indonesia. Indonesia turut mendukung endorsement Dewan HAM PBB atas dokumen Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM pada tahun 2011. Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM saat ini telah menjadi panduan utama di tingkat global terkait upaya pelindungan HAM dalam sektor usaha.

Untuk mengoordinasikan lebih lanjut upaya pengarusutamaan Bisnis dan HAM di tingkat nasional, Pemerintah Indonesia pada tahun 2021 telah membentuk Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM. Hal ini sesuai dengan visi dan misi Presiden Republik Indonesia yang kemudian diturunkan menjadi 5 (lima) arahan Presiden dan dijabarkan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Visi dan misi tersebut mencakup pula kebijakan Presiden dalam mengatasi permasalahan di bidang HAM.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Selanjutnya, guna merealisasikan visi dan misi serta komitmen Indonesia dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta mendukung pelaksanaan RANHAM 2021-2025, maka Indonesia memandang perlu untuk menginisiasi penyusunan dan pelaksanaan Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM).

Stranas BHAM merupakan arah kebijakan nasional yang memuat strategi dan langkah untuk digunakan sebagai acuan bagi kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan Pemangku Kepentingan Lainnya untuk kemajuan dunia usaha dengan memperhatikan pelindungan, penghormatan, dan pemulihan HAM. Stranas BHAM diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang lebih terpadu, terfokus, berdampak, dan terukur mengenai Bisnis dan HAM, yang didukung oleh evaluasi dan pengawasan yang berkesinambungan dan transparan, serta koordinasi yang lebih intensif antara kementerian dan lembaga pemerintahan maupun dengan Pelaku Usaha serta masyarakat. Pada akhirnya, Stranas BHAM ini dapat berkontribusi dalam mencegah dan mengatasi potensi dampak kegiatan bisnis terhadap HAM dan memberikan pemulihan yang efektif terhadap korban yang terdampak.

C. Proses Pembuatan Stranas BHAM

Kelompok Kerja Bisnis dan HAM PBB (Working Group on Business and Human Rights) menyarankan disusunnya, suatu kebijakan Rencana Aksi Nasional (National Action Plan) mengenai Bisnis dan HAM oleh negara. Dalam konteks Indonesia, telah diprakarsai penyusunan Stranas BHAM untuk mengarusutamakan Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM ke dalam kebijakan nasional. Proses pembuatan Stranas BHAM sudah dimulai sejak tahun 2016 melalui beberapa langkah:

1. wacana pembuatan Rencana Aksi tentang Bisnis dan HAM diprakarsai oleh Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Luar Negeri.

2. proses pengembangan Rencana Aksi Nasional tentang Bisnis dan HAM selanjutnya ditindaklanjuti oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia didukung oleh salah satu lembaga swadaya masyarakat yaitu ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) melalui suatu kajian dengan hasil berupa kertas kebijakan yang berjudul: Urgensitas Penyusunan dan Pengembangan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM di Indonesia. Kertas kebijakan ini menjadi latar belakang pembuatan Stranas BHAM ini.

3. sebagai salah satu tindak lanjut dari pengarusutamaan Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM di Indonesia tahun 2018, Kementerian Luar Negeri mengeluarkan Panduan Umum Bisnis dan HAM di Indonesia yang selanjutnya menjadi dasar pengembangan Stranas BHAM ini.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

4. berdasarkan pembahasan antara kementerian/lembaga, maka diputuskan untuk menjadikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai narahubung bagi perumusan Stranas BHAM di Indonesia. Tahun 2019, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diamanatkan sebagai narahubung untuk melanjutkan perumusan Stranas BHAM.

5. dalam rangka penyusunan Stranas BHAM, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah membentuk Gugus Tugas Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (GTN BHAM) pada tahun 2021 melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.HA.01.07 Tahun 2021 yang terdiri dari 20 (dua puluh) kementerian/lembaga, perwakilan lembaga masyarakat, asosiasi Pelaku Usaha, dan akademisi. Dengan adanya rangkaian koordinasi yang berkesinambungan maka dinilai perlu untuk memperkuat GTN BHAM dengan penyempurnaan struktur, tugas dan fungsi, serta penambahan beberapa kementerian/lembaga yang sangat terkait dengan Stranas BHAM.

6. untuk meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam implementasi Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM) maka dibentuk Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia (GTD BHAM) yang terdiri dari organisasi perangkat daerah tingkat Provinsi, instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, serta mitra non-pemerintah.

7. penyusunan Stranas BHAM juga dilakukan melalui konsultasi publik dengan melibatkanberbagai pemangku kepentingan termasuk kementerian/lembaga, organisasi internasional, masyarakat termasuk kelompok rentan, Pelaku Usaha, dan asosiasi bisnis.

D. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Stranas BHAM ini dimaksudkan untuk mendorong upaya penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM dalam praktik bisnis yang lebih efektif dan terpadu. Tujuan yang besar tersebut mengandung beberapa elemen yang hendak dicapai oleh Stranas BHAM ini:

1. memberikan arahan tentang upaya-upaya strategi dan prioritas yang perlu dilakukan oleh pemerintah, Pelaku Usaha, dan asosiasi, untuk penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM;

2. meningkatkan pemahaman kementerian/lembaga dan masyarakat termasuk Pelaku Usaha, dan asosiasi terkait isu Bisnis dan HAM;

3. mendorong pencegahan, mitigasi, dan pemulihan dampak negatif kegiatan bisnis terhadap penghormatan HAM dengan capaian yang terukur;

4. meningkatkan sinergi dan koherensi antar program, regulasi, dan/atau kebijakan baik di tingkat pusat (termasuk antar kementerian/lembaga) maupun daerah yang berkaitan dengan Bisnis dan HAM;

5. meningkatkan . . .

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

6

5. meningkatkan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dalam implementasi kebijakan terkait dengan Bisnis dan HAM;

6. membangun bisnis yang berkelanjutan dan berdaya saing; dan

7. meningkatkan peran aktif dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan Bisnis dan HAM.

E. Metodologi

Penyusunan Stranas BHAM menggunakan metodologi:

a. Pengkajian berbasis bukti

Stranas BHAM dibuat berdasarkan pada berbagai kajian berbasis bukti, baik yang bersifat umum maupun sektoral yang telah dilakukan oleh pemerintah dan perwakilan masyarakat. Salah satu kajian yang dijadikan dasar penyusunan Stranas BHAM ini adalah kajian baseline dalam tiga sektor yaitu perkebunan, pertambangan, dan pariwisata. Dengan demikian dapat diperoleh pemetaan yang komprehensif mengenai tantangan, strategis, keluaran, dan sektor prioritas.

b. Sinergi dengan kebijakan strategi lainnya

Stranas BHAM dibuat dengan mempertimbangkan dokumen-dokumen negara seperti Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 – 2025 (RANHAM), dan aksi-aksi lainnya yang telah diadopsi dan menjadi acuan bagi pengembangan rencana kerja kementerian/lembaga.

C. Partisipasi Para Pemangku Kepentingan

Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, serta pelibatan seluruh pihak termasuk kelompok rentan, maka Stranas BHAM telah dikonsultasikan kepada kementerian/lembaga, Pelaku Usaha, dan Pemangku Kepentingan Lainnya di berbagai kesempatan. GTN BHAM membuka kesempatan kepada semua pemangku kepentingan untuk memberikan masukan bagi perbaikan Strategi Nasional BHAM ini.

Prinsip-prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM d.

Stranas BHAM disusun berdasarkan 3 (tiga) pilar Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM yaitu:

1. kewajiban negara untuk melindungi;

2. pertanggungjawaban . . .

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

2. pertanggungjawaban Pelaku Usaha untuk menghormati; dan

3. pemulihan efektif bagi korban pelanggaran HAM yang diakibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh kegiatan usaha dari Pelaku Usaha dan mitra usahanya.

F. Tantangan dan Kebutuhan Penguatan Kebijakan

Untuk mendukung budaya usaha yang menghormati HAM, diperlukan suatu strategi yang komprehensif untuk memperkuat mekanisme penghormatan, pelindungan, penegakan, dan pemajuan HAM pada sektor bisnis. Adapun aspek yang perlu diperkuat dalam kebijakan nasional terkait Bisnis dan HAM antara lain:

1. peningkatan pemahaman isu dan norma Bisnis dan HAM di kalangan pemerintah, Pelaku Usaha, dan masyarakat;

2. evaluasi, harmonisasi, dan penajaman regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu Bisnis dan HAM;

3. tersedianya panduan bagi Pelaku Usaha untuk menghormati HAM dalam kegiatan usahanya;

4. perluasan akses informasi terkait mekanisme pengaduan kasus Bisnis dan HAM yang sudah tersedia;

5. evaluasi dan peningkatan efektivitas akses pemulihan melalui jalur yudisial maupun non-yudisial untuk kasus/sengketa Bisnis dan HAM; dan

6. meningkatkan sinergi dan koordinasi antar berbagai instansi terkait dalam penanganan isu Bisnis dan HAM.

G. Strategi

Untuk menjawab tantangan dan kendala dalam isu Bisnis dan HAM maka disusun strategi sebagai berikut:

1. peningkatan pemahaman, kapasitas, dan promosi Bisnis dan HAM bagi semua pemangku kepentingan;

2. pengembangan regulasi, kebijakan, dan panduan yang mendukung pelindungan dan penghormatan HAM; dan

3. penguatan mekanisme pemulihan yang efektif bagi korban dugaan pelanggaran HAM dalam praktik kegiatan usaha.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 8 -

3 (tiga) strategi dari Stranas BHAM ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

Strategi 1: Peningkatan Pemahaman, Kapasitas, dan Promosi Bisnis dan HAM bagi Semua Pemangku Kepentingan

Peningkatan pemahaman merupakan suatu langkah awal bagi pemenuhan HAM. Dengan memberikan edukasi berarti memberdayakan setiap pemangku kepentingan untuk berperan serta dalam penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM. Upaya untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas, dan promosi Bisnis dan HAM bagi semua pemangku kepentingan meliputi:

1. menyusun bahan materi diseminasi/pelatihan tentang Bisnis dan HAM untuk peningkatan kapasitas pemerintah, Pelaku Usaha, asosiasi, dan masyarakat;

2. meningkatkan kapasitas kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah tentang Bisnis dan HAM;

3. meningkatkan kapasitas Pelaku Usaha swasta, BUMN, BUMD, dan UMKM serta rantai pasoknya tentang Bisnis dan HAM;

4. meningkatkan kapasitas masyarakat tentang Bisnis dan HAM;

5. meningkatkan peran media massa dan media sosial, serta kementerian/lembaga dalam menumbuhkan, menginformasikan, menyebarluaskan, dan mempromosikan Bisnis dan HAM; dan

6. Menguatkan mekanisme non-yudisial berbasis negara dalam rangka memberikan akses pemulihan terhadap korban dugaan pelanggaran HAM dalam praktik bisnis.

Strategi 2: Pengembangan Regulasi, Kebijakan, dan Panduan yang mendukung pelindungan dan penghormatan HAM

Mengingat kondisi ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini yang meregulasi dunia usaha, maka diperlukan pemetaan, evaluasi, dan harmonisasi peraturan perundangan dan/atau kebijakan yang memiliki relevansi dengan Bisnis dan HAM dan dapat mendorong pemenuhan HAM dalam dunia usaha. Pengembangan regulasi, kebijakan, dan petunjuk praktis tersebut diharapkan dapat berkontribusi untuk mencegah, mengurangi, atau mengatasi implikasi negatif terhadap HAM dalam kegiatan bisnis. Upaya yang dilakukan dalam Strategi 2 yaitu:

1. melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan beserta dengan peraturan turunannya yang memiliki relevansi dengan Bisnis dan HAM;

2. menyusun pedoman atau kebijakan praktis/teknis untuk melaksanakan penghormatan HAM dalam praktik bisnis; dan

3. mendorong . . .

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

3. mendorong Pelaku Usaha menyusun kebijakan Pelindungan dan Penghormatan HAM.

Strategi 3: Penguatan Mekanisme Pemulihan yang efektif bagi korban Dugaan Pelanggaran HAM dalam Praktik Kegiatan Usaha

Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan usaha memiliki dampak positif, namun juga memiliki risiko pelanggaran HAM. Jika terjadi dugaan pelanggaran HAM maka korban perlu dijamin hak-haknya dengan mekanisme pemulihan yang efektif, sah, dapat diakses, berkepastian, adil, transparan, dan berakuntabilitas, baik melalui mekanisme yudisial maupun non-yudisial di tingkat pusat, daerah, dan/atau internal perusahaan. Upaya yang dapat dilakukan terkait dengan Strategi 3 yaitu:

1. mendorong Pelaku Usaha untuk memasukkan mekanisme pengaduan dalam peraturan internal perusahaan termasuk rantai pasoknya; dan

2. memperkuat akses terhadap keadilan bagi korban pelanggaran HAM yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung oleh kegiatan usaha dari para Pelaku Usaha dan mitra kerjanya.

Kewajiban kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Aksi BHAM dijabarkan dalam matriks Aksi BHAM.

H. Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi

Stranas BHAM merupakan upaya untuk membentuk mekanisme dan kebijakan Bisnis dan HAM di tingkat nasional. Sebagaimana disebutkan di awal, secara ideal semua permasalahan HAM dalam praktik-praktik bisnis hendaknya dituangkan dalam Stranas BHAM ini. Namun, realitas dan urgensi memegang peranan dalam pemilihan prioritas tahun berjalan. Dengan demikian perlu dicatat bahwa Stranas BHAM merupakan dokumen strategis dan dinamis.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pelaporan, pengawasan, dan evaluasi menjadi penting untuk memastikan semua aksi telah dijalankan dan tujuan Stranas BHAM tercapai. Untuk memastikan tercapainya tujuan Stranas BHAM, perlu adanya pelaporan, pengawasan, dan evaluasi yang efektif, sederhana, dan berkesinambungan.

1.Pelaporan

a. sistem dan format laporan pelaksanaan Strategi Nasional BHAM ini akan ditentukan lebih lanjut oleh GTN BHAM.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 10 -

b. GTD BHAM dan GTN BHAM menyampaikan laporan pelaksanaan Aksi BHAM kepada Menteri setiap bulan September tahun berjalan.

c. Menteri menyampaikan laporan pelaksanaan Aksi BHAM kepada Presiden setiap bulan Desember tahun berjalan dan/atau sewaktuwaktu jika diperlukan.

2. Pemantauan dan Evaluasi

a. pemantauan dan evaluasi dilaksanakan untuk memastikan agar tujuan Stranas BHAM tercapai dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut;

b. hasil pelaporan pelaksanaan Stranas BHAM digunakan untuk mengukur capaian target; dan

c. hasil pelaporan pelaksanaan Stranas BHAM dilaporkan ke Presiden.

MATRIKS . . .

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MATRIKS AKSI BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA

Strategi 1: Peningkatan Pemahaman, Kapasitas, dan Promosi Bisnis dan HAM bagi Semua Pemangku Kepentingan

AKSIKRITERIA KEBERHASILANTARGET CAPAIAN KRITERIATARGET CAPAIANPENANGGUNG JAWABINSTANSI TERKAIT
2023202442025
1. Menyusun bahan materi1.1 Menyusun modul materi Bisnis dan HAMTersedianya modul materi Bisnis dan HAMmodul2V2025Kementerian Hukum dan HakKementerian/LembagaKementerian/Lembaga
diseminasi/pelatihan tentang Bisnis danmateri Bisnis dan HAM1HAsHukum dan Hak Asasi Manusia
tentang Bisnis dan HAM untukuntuk1AAsasi Manusia
HAM untuk peningkatanuk
peningkatan kapasitas1
kapasitaselaku
pemerintah, Pelakupemerintah, Pelaku1
Usaha, asosiasi, danasi, dan1
Usaha, asosiasi, dandan
masyarakat1

1.2. Menyusun .

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

AKSISUB AKSIKRITERIA KEBERHASILANTARGET CAPAIANPENANGGUNG JAWABINSTANSI TERKAIT
1.2 Menyusun modul materi Aplikasi Penilaian Risiko Bisnis dan Hak Asasi Manusia (PRISMA)Tersedianya materi Penilaian Risiko Bisnis dan Hak Asasi Manusia (PRISMA) untuk Pelakumodul Aplikasi2024 VKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia1. Kementerian Koordinator Kemaritiman
Asas
Investasi 2. Kementerian
Usaha Milik Negara
1.3 Menyusun1.3 Menyusun pedoman tematik dan Sosialisasi3. Kementerian dan Perikanan 4. Kementerian Investasi/ Badan
dan Perik
1. Kementerian/Lembaga 2. UN Women
Pedoman Tematik1.3 Menyusun pedoman Tersedianya tematik dan Sosialisasi materi: Pedoman Tematik a. PedomanmodulVVKementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak1.Penanaman Modal 1. Kementerian/Lembaga
V
3. International

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

AKSI SUB AKSISUB AKSIKRITERIA KEBERHASILANTARGET CAPAIANPENANGGUNG JAWABINSTANSI TERKAIT
SUB AKSI 1.4 Menyusun panduanKEBERHASILAN Tersedianya Panduan202320242025
untuk pemantauan remediasi pekerja anak di tingkat desasistem dan Kelurahan pemerintah,Penanganan Nasional Pekerja Anak Berbasis Masyarakat di Desa dan Kelurahan untuk PelakuVKementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak1. Kementerian Ketenagakerjaan 2. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah dan Tertinggal Transmigrasi 3. Kementerian Sosial
1.5 PelatihanbagiUsaha, dan masyarakat (disesuaikan dengan judul panduan yang disusun) jumlahVVKementerian PemberdayaanTransmigrasi 3. Kementerian Sosial 4. GTN BHAM Pemerintah Daerah
masyarakat pelaksanaanbagi dalam sistemMeningkatnya jumlah masyarakat yang melaksanakan sistemVVKementerian Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganPemerintah Daerah
pelaksanaan pemantauansistem danmasyarakat melaksanakan sistem pemantauanyang dan1Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
pemantauandansistem danPerempuan dan Perlindungan Anak
remediasi pekerja anakanak remedremediasi pekerja anakPerlindungan Anak
berdasarkan usahasektor usahaberdasarkan sektorrAnak

2. Meningkatkan . .

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

AKSISUB AKSIKRITERIA KEBERHASILANTARGET CAPAIANPENANGGUNG JAWABINSTANSI TERKAITINSTANSI TERKAIT
202320242025
2. Meningkatkan kapasitas kementerian/ lembaga Pemerintah Daerah tentang Bisnis dan HAMyang berperspektif genderMeningkatnya jumlah kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan yang berperspektif genderKementerian Perempuan Perlindungan AnakPemberdayaan dan1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Kementerian/Lembaga 3. Pemerintah Daerah
2.2 Melaksanakan diseminasi tentang PRISMA kepada kementerian/lembaga, Pelaku Usaha, dan Pemerintah DaerahMeningkatnya diseminasi tentang PRISMA kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah kepada Pelaku UsahaolehKementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaPemerintah Daerah
kapasitas Pelaku Usaha swasta, BUMN, BUMD, dan UMKM serta rantai3.1 Melaksanakan diseminasi dan pelatihan tentang Bisnis dan HAM bagi Pelaku UsahaMeningkatnya Pelaku Usaha BUMD, dan/atau UMKM sertajumlah BUMN, Swasta,VV1. Kementerian Badan Usaha Milik Negara 2. Kementerian1. Otoritas Jasa Keuangan 2. Kementerian/Lembaga 3. Pemerintah Daerah

pasoknya . . .

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

AKSISUB AKSIKRITERIA KEBERHASILANTARGET CAPAIANPENANGGUNG JAWABINSTANSI TERKAIT
2023 20242024 20252025
pasoknya tentang Bisnis dan HAM3.2 Melaksanakan bimbinganKEBERHASILAN telah mendapatkan diseminasi dan pelatihan tentang Bisnis dan HAM Meningkatnya:202320242025 HakJAWAB Usaha Kecil dan Menengah 3. Kementerian Hukum dan Asasi Manusia
V V
V 1. Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Bimtek PRISMA 2. Jumlah Pelaku Usaha VV VManusia V Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia V
pasoknya.yang menggunakan PRISMAVVV

3.3. Penyelenggaraan . . .

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

AKSISUB AKSIKRITERIA KEBERHASILANTARGET CAPAIANPENANGGUNG JAWABINSTANSI TERKAITINSTANSI TERKAIT
202320242024
3.3 Penyelenggaraan pelatihanbagi UMKM penyandang disabilitas 3.4 Melaksanakan diseminasi dan pelatihan tentang Bisnis dan HAM bagi BUMDESTerselenggaranya pelatihan bagi UMKM penyandang disabilitas Meningkatnyajumlah BUMDES yang telah mendapatkan diseminasi dan pelatihan tentang Bisnis dan HAM2023V VV V2025 V Kementerian Perdagangan Kementerian V Desa, Pembangunan Daerah TransmigrasiJAWAB Kementerian Perdagangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. KementerianKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 3. Kementerian Keuangan 4. Kementerian Sosial Dalam 5. Kementerian Negeri 6. Pemerintah Daerah 7. GTN BHAM
Meningkatnyajumlah BUMDES yang telah mendapatkan diseminasi dan pelatihan tentang
BUMDESBisnis dan HAMDaerah Tertinggal, dan Transmigrasi7. GTN BHAM7. GTN BHAM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-17-

1. Kementerian/Lembaga INSTANSI TERKAIT1. Kementerian/Lembaga 2. Pemerintah DaerahHukum Penyiaran dan Hak Asasi Manusia 1. Kementerian Indonesia 2. Komisi
PENANGGUNG JAWABHukum dan Hak Asasi Manusia Kementeriandan Komunikasi Kementerian Informatikadan Kementerian KomunikasiInformatika
2025 TARGET CAPAIAN 2024VVV
TARGET CAPAIANVVV
2023VVV
KEBERHASILAN KRITERIAMeningkatnya jumlah masyarakat yang telah mendapatkan diseminasisosialisasi tentang Bisnis dan HAM di media elektronik, media sosial, media luar ruang, dan Terselenggaranyaelektronik, media sosial, media luar ruang, dan mediatatapmuka sosialisasi tentang Bisnis (pertunjukan rakyat) Terselenggaranyasosialisasi tentang Bisnis dan HAM di kanal-kanal oleh Kemkominfo (GPR TV, FMB9, yang dimiliki indonesiabaik, infopublik.id)
SUB AKSIdiseminasi tentang untuk masyarakat Bisnis dan HAM Melaksanakan5.1 Kampanye melalui media media luar ruang, dan elektronik, media sosial,media luar ruang, dan muka elektronik, media sosial, (pertunjukan rakyat) tatap media5.2 Kampanye melalui kanal- kanal yang dimiliki oleh (GPR TV, FMB9, indonesiabaik, Kemkominfo infopublik.id)
AKSImasyarakat tentang 4. Meningkatkan kapasitas5. Meningkatkan peran media massa dan serta Bisnis dan HAM media sosial, kementerian/serta dalam dan mempromosikan menginformasikan, menyebarluaskan, menumbuhkan, media sosial, kementerian/ lembagadan mempromosikan menyebarluaskan, Bisnis dan HAM

5.3 Literasi .

AKSISUB AKSIKRITERIA KEBERHASILANTARGET CAPAIANTARGET CAPAIANPENANGGUNG JAWABINSTANSI TERKAIT
2023 2024202525PEJA
5.3 Literasi digitalterkait dengan pelindungan data pribadiTerselenggaranya literasi digital terkait dengan pelindungan data pribadiVVVKementerian Komunikasi dan Informatikaa
5.4 Penanganan negatif, media sosial, dan website5.4 Penanganan konten negatif, media sosial, danpelindungan data pribadi Tersedianya laporan konten penangananVVVInformatika Kementerian Komunikasi dan
Penyusunanwebsite Penyusunan Kebijakannegatif, media sosial, dan website Tersedianya penguatanVVVKomunikasi dan Informatika Lembaga1. Kementerian/Lembaga
6. Menguatkan mekanisme non- yudisial berbasisPenyusunan Kebijakan mekanisme pemulihan korban dugaanpelanggaran HAMTersedianya penguatan mekanisme tentang pemulihan korbanVVVLembaga Perlindungan Saksi dan Korban1. Kementerian/Lembaga 2. Pemerintah Daerah
yudisial berbasis negara dalam rangka memberikanaksesdugaanpelanggaran HAM pada sektor bisnismekanisme tentang pemulihan korban dugaan pelanggaranVVVLembaga Perlindungan Saksi dan KorbanLembaga
Perlindungan
pemulihan korban
dugaan pelanggaran HAM pada sektor bisnis1Saksidan
remberkanakse1
pemulihan terhadap korban dugaan11
111

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Strategi 2: Pengembangan Regulasi, Kebijakan, dan Panduan yang Mendukung Pelindungan dan Penghormatan HAM

AKSIKRITERIA SUB AKSI KEBERHASILANKRITERIATARGET CAPAIANPENANGGUNG JAWABINSTANSI TERKAIT
2023TARGET CAPAIAN 20242025
1.1 Melakukan pemetaan peraturan regulasi dan kebijakan yang memiliki relevansi beserta dengan Bisnis dan HAM. peraturan1.1 Melakukan pendataan regulasi dan kebijakan yang memiliki relevansi dengan Bisnis dan HAM.Tersedianya peraturan perundang- undangan relevansidata V yangV2024 V2025 V1. Kementerian 1. Kementerian dan Perencanaan Asasi Republik Indonesia/Badan Perencanaan1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik
peraturan perundang- undangan memiliki dengan Bisnis HAM.
dengan turunannya yang memiliki relevansi dengan Bisnis dan HAM;1.2 Melakukan regulasi dan kebijakan yang memiliki relevansi dengan Bisnis dan HAM.HAM. evaluasi Tersedianya regulasi dan kebijakan evaluasi mengenai dengan HAM.Tersedianya hasil dan rekomendasi kebijakan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi BisnisVVV2. Pemerintah DaerahIndonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Kementerian Sekretariat Negara 3. Sekretariat Kabinet 4. Kementerian Negeri 5. KementerianIndonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Kementerian Sekretariat Negara 3. Sekretariat Kabinet 4. Kementerian Dalam

1.3 Melakukan . ..

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

AKSI SUB AKSISUB AKSIKRITERIA KEBERHASILANTARGET CAPAIANPENANGGUNG JAWABINSTANSI TERKAIT
202320242025
1.3 Melakukan analisis dan evaluasi regulasi dan kebijakan terkait sertifikasi HAM di bidang perikanan.1. Tersedianya data dan hasil analisis dan evaluasi regulasi dan kebijakan terkait sertifikasi HAM di bidang perikanan.VKementerian Kelautan dan PerikananKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
sertifikasi HAM di bidang perikanan. 2. Tersedianya penyempurnaan/ pengembangan dan mekanisme persyaratanV一1. Kementerian Ketenagakerjaan 2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

2. Menyusun . . .

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

AKSISUB AKSIKRITERIA KEBERHASILAN 1. TersedianyaTARGET CAPAIANPENANGGUNG JAWABINSTANSI TERKAIT
2023202420252025
2. Menyusun pedoman atau kebijakan praktis/teknis untuk melaksanakan penghormatan HAM dalam praktik bisnis2.1 Pemberdayaan penyandang disabilitas dalam praktik bisnis1. Tersedianya kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas praktik bisnis 2. Tersedianya penyandang disabilitas diberdayakan praktik bisnistentang dalam data yang dalamV VV VKementerian Ketenagakerjaan1. Kementerian Sosial 2. Kementerian Badan Usaha Milik Negara 3. Pemerintah Daerah

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

AKSISUB AKSIKRITERIA KEBERHASILANTARGET CAPAIAN 2023PENANGGUNG JAWABINSTANSI TERKAIT
KRITERIA KEBERHASILAN Tersedianya kebijakan dan hukum praktik
2024 202520252025 JAWAB 1. Kementerian Dalam Negeri 2. Pemerintah Daerah1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Kementerian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 3. Kementerian Pembangunan Tertinggal
perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat dalam praktik

2.3 Melakukan . .

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

AKSI SUB AKSISUB AKSI 2.3 Melakukan analisis danKRITERIA KEBERHASILANTARGET CAPAIANPENANGGUNGINSTANSI TERKAIT
202320242025
evaluasi kebijakan teknis mengenai aksesdata, 1. Tersedianya hasil analisis, danVVV1. Kementerian Kesehatan 2. Pemerintah1. Kementerian Ketenagakerjaan 2. Kementerian Pemberdayaan
mengenai akseshasil analisis, dan evaluasi kebijakanKesehatan 2. Pemerintah DaerahKetenagakerjaan 2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan
kesehatan bernamateknis mengenai2. Pemerintah Daerah2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Gerakan Pekerjaakses kesehatanPerempuan Perlindungan Anak 3. Kementerian
Perempuan Sehat danbernama GerakanPerlindungan Anak 3. Kementerian Dalam Negeri
ProduktifPekerja Perempuan3. Kementerian Dalam Negeri
Sehat dan ProduktifVVNegeri
22. Tersedianya data perusahaan yangVVV
telatelah melaksanakan
Gerakan Pekerja Perempuan Sehat1
Perempuan Sehat dan Produktif1
adan Produktif
1

3. Tersedianya . . .

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

AKSISUB AKSIKRITERIATARGET CAPAIANPENANGGUNG JAWABINSTANSI
KEBERHASILAN 3. Tersedianya20242025JAWABTERKAIT
2.4 Melakukan kajian terhadap BUMDESakses bernama Pekerja Perempuankebijakan mengenai kesehatan GerakanKementerian Desa, 1. Kementerian/Lembaga 2. Pemerintah Daerah Daerah Tertinggal
Sehat dan Produktif
1. TersedianyaV
kajianV
2. Tersusunnya1V
yangberperspektif
penyusunan1VPemberdayaan

penyandang . . .

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

AKSISUB AKSIKRITERIA KEBERHASILANTARGET CAPAIANPENANGGUNG JAWABINSTANSI TERKAIT
202320242025
penyandang disabilitas, dan lingkungan hiduppenyandang disabilitas, dan lingkungan hidupSumber Daya Mineral 4. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi KreatifTertinggal, Transmigrasi 4. Kementerian Dalam Negeri 5. Kementerian Agraria

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Strategi 3: Penguatan Mekanisme Pemulihan yang Efektif bagi Korban Dugaan Pelanggaran HAM dalam Praktik Kegiatan Usaha

AKSISUB AKSIKRITERIA KEBERHASILANKEBERHASILAN 2023TARGET CAPAIANPENANGGUNG JAWABINSTANSI TERKAIT
2023 20242024 20252025
1. Mendorong Usaha memasukkan mekanisme pengaduan peraturan perusahaan termasuk pasoknya.Pelaku untuk dugaan dalam internal dan sekitarnya rantai1.1 Mendorong penyusunan mekanisme pengaduan yang dugaan pelanggaran HAM pada perusahaan dugaan HAM termasuk rantai pasok dan masyarakat sekitarnya rantaiTersedianya kebijakan mendorong mekanisme pengaduan pelanggaran pada perusahaan termasuk pasok dan masyarakat sekitarnyaV danVV1. Kementerian Ketenagakerjaan 2. Kementerian Badan Usaha Milik Negara 3. Kementerian Energi dan1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 3. Kementerian Sosial 4. Kementerian Daerah Pembangunan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

AKSISUB AKSIKRITERIA KEBERHASILANTARGET CAPAIANPENANGGUNG JAWABINSTANSI TERKAIT
202320242025
2. Memperkuat akses terhadap keadilan bagi korban pelanggaran yang diakibatkan secara langsung2.1 Memfasilitasi dugaan penanganan pelanggaran HAM dalam praktik bisnis1. Tersedianya dugaan5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 6. Kementerian Pertanian 7. PemerintahTata Pertanahan Nasional 7. Otoritas Jasa Keuangan
1. Tersedianya pengaduan pelanggaran dalam praktik bisnisV6 H 4SDaerah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia1. Pemerintah Daerah 2. Kementerian/Lembaga 3. GTD BHAM

2.2 Melakukan . . .

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

AKSISUB AKSIKRITERIA KEBERHASILANTARGET CAPAIANPENANGGUNG JAWABINSTANSI TERKAIT
20232024 20252025
2.2 Melakukan pemantauan implementasi HAM dalam praktik bisnisTersusunnya laporan hasil pemantauanVVKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 1. Kementerian1. GTD BHAM 2. Pemerintah Daerah 1. Komisi Perlindungan
2.3 Mendorong Forum pembentukan Koordinasi Pencegahan pekerja anak di pusat dan daerahTersedianya Forum Koordinasi Pencegahan pekerja anak di pusat dan daerahV1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Kementerian Ketenagakerjaan 3. Pemerintah Daerah1. Komisi Perlindungan Anak Indonesia 2. Kementerian Badan Usaha Milik Negara 3. Kementerian Perindustrian 4. Kementerian Kelautan dan Perikanan
2. Kementerian Ketenagakerjaan 3. Pemerintah Daerah3. Kementerian Perindustrian 4. Kementerian Kelautan dan Perikanan 5. Kementerian Dalam Negeri

6. Kementerian . .

AKSI SUB AKSISUB AKSIKRITERIA KEBERHASILANTARGET CAPAIANPENANGGUNG JAWABINSTANSI TERKAIT
202320242025
7.6. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 7. Kementerian Energi dan Sumber Daya

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JOKO WIDODO

Perundang-undangan dan

jstrasi Hukum,

ONE SK No 082431 C

Sílvanna Djaman