PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2023 TENTANG PENGALOKASIAN LAHAN BAGI PENATAAN INVESTASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
a. bahwa untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya yang ditujukan bagi pemerataan investasi danpeningkatan kesejahteraan masyarakat, diperlukan penataan penggunaan lahan secara berkeadilan;
b. bahwa untuk mewujudkan penataan penggunaan dan pemanfaatanlahan bagi pemerataan investasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur penataan perizinan berusaha untuk pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan hutan bagi badan usaha milik desa, badan usaha milik daerah, badan usaha yang berbadan hukum yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan, koperasi, dan badan usaha yang dimiliki oleh usaha kecil dan menengah;
C. bahwa penataan penggunaan dan pemanfaatan lahan bagi pemerataan investasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b harus didukung oleh usaha yang berkesinambungan;
d. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi;
Mengingat
Pasal 4 ayat (1) Undang-UndangDasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN:
BAB I...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1. Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Presiden dalam rangka penataan penggunaan lahan secara berkeadilan, penataan perizinan berusaha untuk sektor pertambangan, perkebunan dan pemanfaatan hutan, serta dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam.
2. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha dalam negeri dan/atau luar negeri yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
3. Lahan adalah wilayah daratan yang ditetapkan bagi peruntukan kegiatan usaha pertambangan dan konsesi penggunaan kawasan hutan atau perkebunan.
4. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
5. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.
6. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP adalah wilayahyang diberikankepada pemegang IUP.
7. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Hak . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
8. Hak Atas Tanah yang selanjutnya disingkat HAT adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemeganghak dengan tanah, termasuk ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah.
9. SistemPerizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembagaOSS untuk penyelenggaraanPerizinan Berusaha berbasis risiko.
10. Pembina Sektor adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan, dan/atau menteri yangmenyelenggarakanurusanpemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
11. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yangdilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha.
12. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atautidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
13. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
14. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yangdidirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakanjasapelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat desa.
15. Koperasi . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
15. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskankegiatannyaberdasarkanprinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
16. Peta Arahan Kawasan Hutan adalah peta yang memuat arahan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang berasal dari hasil evaluasi pengurangan atau pencabutan izin konsesi di kawasan hutan.
BAB II
SATUAN TUGAS DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA
Pasal 2
(1) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 mempunyai tugas:
a. memetakan pemanfaatan Lahan bagi kegiatan pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan hutan sebagai akibat dari perubahan/pencabutan Perizinan Berusaha dan izin konsesi di kawasan hutan;
b. memberikan rekomendasi kepada menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/koordinasi penanaman modal untuk melakukan pencabutan Perizinan Berusaha sektor pertambangan dan sektor perkebunan, serta izin konsesi di kawasan hutan;
c. memberikan rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk melakukan penghapusan HAT;
d. menetapkan kebijakan pemanfaatan atas Lahan yang perizinannya diubah/dicabut sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
melakukan klasifikasi Lahan dan menetapkan e. peruntukan Lahan secara berkeadilan dalam upaya memberikan nilai manfaat bagi kesejahteraan rakyat;
f. memberikan . ..
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
f. memberikan fasilitasi dan kemudahan Perizinan Berusaha bagi BUM Desa/BUMD, Organisasi Kemasyarakatan, usaha kecil dan menengah di daerah, serta Koperasi untuk mendapatkan peruntukan Lahan sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
memberikan kesempatan kepada Pelaku Usaha baru g. untuk mendapatkan peruntukanLahan sebagaimana dimaksud dalam huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. melakukankoordinasidansinergidalam pemanfaatan Lahan dan penataan investasi bagi kesejahteraan rakyat.
(2) Pelaksanaan penataan penggunaan dan pemanfaatan Lahan serta penataaninvestasidi bidang pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan arahan kebijakan teknis dari Pembina Sektor.
Pasal 3
(1) Pembina Sektor melakukan evaluasi kepada Pelaku UsahaatasPerizinanBerusahadibidang pertambangan, izin konsesi di kawasan hutan, atau Perizinan Berusaha di bidang perkebunan sesuai dengan perizinan yang dimiliki.
(2) Pembina Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat(1) melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha meliputi:
a. realisasi pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan tujuan Perizinan Berusaha;
b. penyampaian laporan kegiatan usaha;
C. kelengkapan persyaratan dasar dan perizinan lanjutan atas Perizinan Berusaha dan/atau izin konsesi;
d. kesesuaian pelaksanaan kegiatan usaha dengan peruntukan HAT;
e. pemenuhan kewajiban pembayaran penerimaan negara pajak dan bukan pajak;
f. pemenuhan rencana kerja dan anggaran perusahaan; dan/atau
g. perbaikan atas pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Berdasarkan . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
(3) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pembina Sektor menyampaikan hasil evaluasi untuk dilakukan perubahan Perizinan Berusaha terkait pengurangan luasan Lahan, pencabutan Perizinan Berusaha,dan/atau pencabutan izin konsesi di kawasan hutan kepada Satuan Tugas.
(4) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikanrekomendasikepadamenteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/koordinasi penanaman modal untuk melakukan:
a. perubahan Perizinan Berusaha terkait pengurangan luasan Lahan;
b. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau
c. pencabutan izin konsesi di kawasan hutan.
(5) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(3) memberikan rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk melakukan penghapusan HAT.
(6) Atas rekomendasi Satuan Tugas sebagaimana dimaksudpada ayat(4), menteri/kepala badanyang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/koordinasi penanaman modal menerbitkan surat keputusan perubahan Perizinan Berusaha terkait pengurangan luasan Lahan, pencabutan Perizinan Berusaha,dan/ataupencabutan izin konsesi di kawasan hutan.
(7) Atas rekomendasiSatuanTugas sebagaimana dimaksudpada ayat(5), menteriyang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dantata ruang menghapus HAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8) Atas penerbitan surat keputusan perubahan Perizinan BerusahaterkaitpenguranganluasanLahan, pencabutan Perizinan Berusaha, dan/atau pencabutan izin konsesi di kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan penghapusan HAT sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Satuan Tugas melakukan penataan kembali penggunaan Lahan dan penataan investasi untuk optimalisasi sumber daya alam berkelanjutan.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
BAB III PENATAAN PENGGUNAAN LAHAN
Bagian Kesatu Klasifikasi Pemanfaatan dan Peruntukan Lahan
Pasal 4
(1) Atas penataan kembali penggunaan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8), Satuan Tugas melakukan klasifikasi pemanfaatan dan peruntukan Lahan dengan kesesuaian kegiatan usaha.
(2) Berdasarkan klasifikasi pemanfaatan dan peruntukan Lahan sebagaimanadimaksudpadaayat(1), Satuan Tugas menetapkan kebijakan pemanfaatan Lahan.
(3) Kebijakan pemanfaatan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
a. kesesuaian dengan rencana tata ruang;
b. pembangunan berkelanjutan yang menjadi prioritas pemerintah;
c. kelestarian lingkungan hidup;
d. nilai manfaat bagi masyarakat dan keseimbangan pemanfaatan Lahan secara berkeadilan; dan/atau
e. kesinambungan usaha.
Klasifikasi pemanfaatan Lahan sebagaimana dimaksud (4) pada ayat (1) terdiri atas:
a. potensi ekonomi atau kekayaan alam yang terkandung di dalamnya;
b. kesesuaian zonasi/tata ruang dengan bidang usaha;
c. luasan optimal pemanfaatan;
d. wilayah pemukiman dan hak masyarakat adat; dan
e. daya dukung Lahan dan perlindungan lingkungan hidup.
(5) Peruntukan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha meliputi:
a. BUM Desa;
b. BUMD;
c. Badan .. .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
c. Badan Usaha yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan;
d. Koperasi;
Badan Usaha yang dimiliki oleh usaha kecil dan e. menengah; atau
f. Badan Usaha dengan skala besar.
(6) Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c harus memenuhi kriteria:
a. berbadan hukum;
b. terdaftar dalam sistem informasi Organisasi diselenggarakanoleh Kemasyarakatan yang pemerintah;
c. memiliki lingkupkegiatan kemasyarakatan secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Organisasi Kemasyarakatan; dan
d. mengelola sumber daya ekonomi, melestarikan lingkungan hidup serta memelihara norma, nilai, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat.
(7) Peruntukan Lahan bagi Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sampai dengan huruf e diprioritaskan bagi Pelaku Usaha di sekitar lokasi Lahan yang akan dialokasikan.
(8) Peruntukan Lahan untuk Badan Usaha dengan skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (5)huruf f, hanya dapat diberikan kepada:
a. Badan Usaha yang bukan pemegang Perizinan Berusaha di bidang pertambangan, izin konsesi di kawasan hutan, perkebunan dicabut/dibatalkan, dan/atau sertipikat HAT yang dihapuskan;
b. Badan Usaha yangtidak memiliki afiliasi dengan Badan Usaha pemegang Perizinan Berusaha di bidang pertambangan, izin konsesi di kawasan hutan, perkebunan dicabut/dibatalkan, dan/atau sertipikat HAT yang dihapuskan; dan
C. Badan Usaha yang melaksanakan kemitraan dan/ataukolaborasidenganPelakuUsaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Bagian Kedua
Pengalokasian Lahan Kegiatan Pertambangan
Pasal 5
(1) Atas klasifikasi pemanfaatan dan peruntukan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Menteri Pembina Sektor mendelegasikan wewenang penetapan, penawaran, dan pemberian WIUP kepada menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/koordinasi penanaman modal selaku ketua Satuan Tugas.
(2) Penetapan, penawaran, dan pemberian WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk Lahan yang berasal dari pencabutan Perizinan Berusaha oleh Satuan Tugas sebelum Peraturan Presiden ini mulai berlaku.
(3) Berdasarkan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan untuk pemerataan kesempatan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, ketua Satuan Tugas melakukan penawaran dan pemberian WIUP kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a sampai dengan huruf e.
(4) Berdasarkan pemberian WIUPsebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha mengajukan IUP melalui Sistem OSS.
(5) Berdasarkan pengajuan IUP yang dilakukan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahandibidanginvestasi/koordinasi penanaman modal menerbitkan IUPsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 6
(1) Berdasarkan prioritas pemanfaatan, peningkatan efektivitas dan efisiensi bagi optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, menteri Pembina Sektor dapat menawarkan WIUP yang berasal dari pencabutan Perizinan Berusaha oleh Satuan Tugas sebelum Peraturan Presiden ini mulai berlaku kepada Pelaku Usaha dengan skala besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf f.
(2) Penawaran .. .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Penawaran WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2) dilakukan melalui pelelangan WIUP sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan dibidang pertambangan mineral dan batubara.
Proses pelelangan WIUP sebagaimanadimaksud pada (3) ayat (2) dilakukan pendampingan oleh Satuan Tugas.
(4) Dalam melakukanpendampingan pelelangan sebagaimana dimaksudpada ayat(3),SatuanTugas memperhatikan:
a. kemampuan permodalan;
b. penguasaan teknologi;
c. pengalaman dalam pengelolaan pertambangan;
d. kesediaan bermitra dengan usaha kecil dan menengah di sekitar lokasi usaha; dan
e. pelaksanaan hilirisasi dan pemenuhan rantai pasok dalam negeri dan/atau global.
(5) Bagi Pelaku Usaha dengan skala besar yang ditetapkan sebagai pemenang lelang, Pembina Sektor memberikan WIUP.
(6) Atas pemberian WIUPsebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pelaku Usaha mengajukan IUP melalui Sistem OSS.
(7) Atas pengajuan IUP yang dilakukan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat(6), menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/koordinasi penanaman modal menerbitkan IUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Pengalokasian Lahan Izin Konsesi di Kawasan Hutan
Pasal 7
(1) Izin konsesi di kawasan hutan meliputi:
a. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
b. Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan;
c. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan; dan/atau
d. Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam.
(2) Menteri . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
(2) Menteri Pembina Sektor mendelegasikan wewenang penerbitan penetapan Peta Arahan Kawasan Hutan dan penataan investasi atas Lahan yang dilakukan pengurangan luasan Lahan atau pencabutan izin konsesi di kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 ayat (8) kepada menteri/kepala badan yangmenyelenggarakanurusanpemerintahan di bidang investasi/koordinasi penanaman modal selaku ketua Satuan Tugas.
(3) Berdasarkan Peta Arahan Kawasan Hutan dan penataan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Tugas melakukan penawaran atas ketersediaan Lahan di bidangkehutanan bagi Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5).
(4) Bagi Pelaku Usaha yang menyatakan minat dalam penawaran atas ketersediaan Lahan di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Satuan Tugas melakukan penilaian dari aspek:
a. luasan Lahan yang potensial;
b. kelengkapan persyaratan administratif/manajemen;
c. aspek teknis dan pengelolaan lingkungan; dan
d. dukungan finansial.
(5) Bagi Pelaku Usaha yang memenuhi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan izin konsesi di kawasan hutan melalui Sistem OSS.
(6) Atas pengajuan izin konsesi di kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)yang dilakukan oleh Pelaku Usaha, menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/koordinasi penanaman modal menerbitkan izin konsesi di kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Bagian Keempat Pengalokasian Lahan Kegiatan Perkebunan
Pasal 8
(1) Atas klasifikasi pemanfaatan dan peruntukan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ketua Satuan Tugas menetapkan ketersediaan Lahan di bidangperkebunan yangdapatdialokasikan bagi Pelaku Usaha.
(2) Satuan Tugas melakukan penawaran atas ketersediaan Lahan di bidang perkebunan kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Bagi Pelaku Usaha yang menyatakan minat dalam penawaran atas ketersediaan Lahan di bidang perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Tugas melakukan penilaian dari aspek: a. luasan Lahan yang potensial; b. kelengkapan persyaratan administratif/manajemen; c. aspek teknis dan pengelolaan lingkungan; dan d. dukungan finansial.
(4) Bagi Pelaku Usaha yang memenuhi penilaian sebagaimana dimaksudpada ayat(3), Pelaku Usaha dapat mengajukan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS.
(5) Atas pengajuan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS sebagaimana dimaksudpada ayat(4), menteriyang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang menerbitkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
(6) Bagi Pelaku Usaha yang sudah menggunakan dan memanfaatkan tanah sesuai dengan Perizinan Berusaha dapat mengajukan permohonan HAT kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
(7) Atas . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Atas pengajuan Perizinan Berusaha yang dilakukan oleh (7) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menteri/kepala badan yangmenyelenggarakan urusan pemerintahandibidang investasi/koordinasi penanaman modal menerbitkan Perizinan Berusaha di bidang perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kelima
Badan Usaha Daerah dan Organisasi Kemasyarakatan
Pasal 9
(1) BUM Desa, BUMD, Koperasi, serta Badan Usaha yang dimiliki oleh usaha kecil dan menengah di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e dibuktikan dengan akte pendirian/pengesahan Badan Usaha dengan tempat kedudukan di kabupaten/kota pengalokasian Lahan yang bersangkutan.
(2) Badan Usaha yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c dibuktikan dengan akte pendirian Badan Usahayang dimilikioleh Organisasi Kemasyarakatan.
(3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjaminkesinambunganusahaguna memberikanmanfaatbagianggotaOrganisasi Kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keenam
Tata Kelola Pemanfaatan Lahan
Pasal 10
Lahan yang berasal dari pelepasan kawasan hutan dengan kondisi tutupan hutan lebih dari 70%(tujuh puluh persen) atau memiliki potensi perlindungan lingkungan cukup tinggi pada lokasi usaha harus dipertahankan dan ditetapkan sebagai kawasan hutan dan tidak diperbolehkan dimanfaatkanuntukkegiatan usaha di bidang pertambangan dan perkebunan.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Pasal 11
(1) Lahan yang berasal dari pelepasan kawasan hutan dengan kondisi tutupan hutan kurang dari 70%(tujuh puluh persen) atau tidak memiliki potensi perlindungan lingkungan, dikategorikan sebagai tanah telantar.
(2) Satuan Tugas merekomendasikan tanah telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada badan yang oleh pemerintah pusat diberi kewenangan khusus mengelola tanah untuk masuk ke dalam pengelolaan Bank Tanah.
Pasal 12
(1) Atas pengalokasian Lahan sesuai IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), izin konsesi di kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), dan Perizinan Berusaha di bidang perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7), Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a sampai dengan huruf e dilarang memindahtangankan Lahan dan/atau kepemilikan yang telah dialokasikan.
(2) Hasil usaha atas pengalokasian Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus dimanfaatkan untuk kepentingan Badan Usahadan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
(3) Penggunaan dan pemanfaatan Lahan bagi pemerataan investasi harus dilaksanakan secara berkesinambungan olehPelaku Usaha.
(4) Tata kelola (governance) atas hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Pembina Sektor dan Satuan Tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-15-
BAB IV PENGAWASAN
Pasal 13
(1) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), Pasal 6 ayat (7), Pasal 7 ayat (6), dan Pasal 8 ayat (7), harus memenuhi kewajiban kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pembina Sektor menjamin kesinambungan usaha melalui pengendalian pelaksanaan perizinan, pengalihan/pemindahan perizinan, dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pembina Sektor menyampaikan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Satuan Tugas atas pengalokasian dan pemanfaatan Lahan dibidang pertambangan dan konsesi penggunaan kawasan hutan atau perkebunan.
(4) Satuan Tugas melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan.
BAB V KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-16-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalamLembaranNegara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal16 Oktober 2023
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2023
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PRATIKNO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 138
Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
De BsfaRgrPerundang-undangan dan trasi Hukum,
Silvanna Djaman