Baca teks (PDF): Bung Hatta Ekonomi Kerakyatan & Koperasi

18 halaman · 18 halaman diproses dengan OCR · 5.4 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. BUNG HATTA. EKONOMI KERAKYATAN DAN KOPERASI: Potret masa latu, masa kini dan masa datang
  2. BUNG HATTA. EKONOMI KERAKYATAN DAN KOPERASI: Potret masa lalu, masa kini dan masa datang Olch
  3. Latar Belakang
  4. Permasalahan dan Harapan bagi Pengembangan Koperasi Indonesia
  5. Posisi Koperasi dalam Perdagangan Bebas
  6. Koperasi Dalam Era Otonomi Daerah
  7. Penutup
  8. Kepustakaan

BUNG HATTA. EKONOMI KERAKYATAN DAN KOPERASI: Potret masa latu, masa kini dan masa datang

Oleh:

Dr. Yuskar, SE, MA, Ak. Dt. Paduko Bagindo Dekaa Fakulras Ekonomi Universitas Bung Hanta dan Dosen Fakudtas Ekonomi Universitas Andalas

Tulison yang dipersiopkon dalom rangkalan acara memperingati hari Ulong Tahnon Kalahiran Bing Hatta yang ke 104 tanggal 12 Agusius 2006. dan sekaligus aitak mengenang. nmeiestarikan sdan menumbuh-kembangkan pokok-pokok pemikiron B.np iona, khensusya mengenai ekoeont kerakyatan dan koperast di Indonesia

FAKUL.TAS EKONOMI UNIVERSITAS BUNG HATTA

Padang. 12 Agustus 2006

BUNG HATTA. EKONOMI KERAKYATAN DAN KOPERASI: Potret masa lalu, masa kini dan masa datang Olch

Dr. Yuskar, SE, MA, Ak. Dt. Paduko Bagindo

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta dan Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas

Latar Belakang

Istilah ekonomi rakyat yang digagas oleh Almarhum Bung Hatta mulai pada tahun 1933, pada dasarnya lebih menggambarkan keadaan ekonomi rakyat yang lemah dan dikuasai oleh penjajah atau bangsa asing pada saat itu, dan beliau mencita-citakan agar peran rakyat semakin meningkat dan berkembang dalam melaksanakan segala tahapan kegiatan ekonomi itu sendiri, mulai dari kegiatan produksi, distribusi, dan pemasarannya untuk berbagai produk dan jasa yang dibutuhkan bagi masyarakat. khususnya seluruh rakyat Indonesia. Usaha untuk meningkatkan peran serta masyarakat ini, terutama bertujuan untuk melepaskan ketergantungan masyarakat Indonesia dari pihak asing atau penjajah, dan lebih jauh tentunya adalah keinginan untuk mensejahterakan serta memakmurkan rakyat dengan usaha dan kemampuan bersama dari segenap komponen bangsa Indonesia sendiri.

Pada tahapan selanjutnya dan sampai saat ini istilah ekonomi rakyat tersebut lebih dikenal dengan istilah "ekonomi kerakyatan", yang menurut banyak pakar seperti. Prof. Sarbini Sumawiyanata, Prof. Mubyato. Prof. Sri Edi Swasono. Sritua Arif, Adi Sasono dll, tidak lain adalah suatu konsep strategi dan kebijakan ekonomi yang berorientasi kepada penciptaan lapangan kerja bagi rakyat banyak, pemerataan pendapatan, kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ekonomi kerakyatan, mulai saat Indoncsia merdeka dan sampai saat ini, telah mempunyai landasan hukum yang kuat, yaitu pasal 33 UUD 1945. Dalam ayat 1 dikatakan bahwa " Perckonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dengan Pengejawantahannya berupa bentuk Badan Usaha yang diinginkan adalah berbentuk "Koperasi". Selanjutnya pada ayat 2 dikatakan bahwa" Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Seterusnya ayat 3 dari pasal 33 UUD 1945 juga berbunyi bahwa " Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sepenuhnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Artinya di sini, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 memberi kewenangan penguasaan sumberdaya alam Indonesia kepada Negara yang tentunya di jalankan oleh pemerintah, namun dengan maksud penggunaannya adalah *untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, dan bukan perorangan atau Individual, maupun satu golongan tertentu, dalam arti lain dapat dikatakan sebagai " anti monopoli dan anti pasar bebas".

Dari pernyataan ayat 1 s/d 3 pasal 33 UUD 1945 ini jelas ekonomi kerakyatan semestinya mendapat tempat yang luas dan peran yang cukup besar dalam perekonomian bangsa, bahkan harus diperjuangkan dengan sebenar-sebenamya dan sungguh-sungguh agar senantiasa mengakar, tumbuh dan berkembang ditengah-tengah bangsa dan negara kita Republik Indonesia tercinta ini. Walaupun demikian sebagaimana yang kita lihat dan hayati selama ini, harapan-harapan tersebut belum sepenuhnya menjadi kenyataan, bahkan dapat dikatakan masih memerlukan perhatian dan perjuangan yang cukup panjang lagi untuk sampai kepada tercapainya tujuan seperti yang dicita-citakan itu. Keadaan séperti ini, sesuai dengan apa yang dikatakan Prof. Alfian Lains ...walaupun pilar-pilar ekonomi kerakyatan telah dicantumkan secara legal di dalam UUD 1945, Implementasi dari sistem ckonomi tersebut di Indonesia masih jauh panggang dari api dari masa ke masa ... (Lains, Alfian, dalam Swasono, Edi, 2002).

Sistem ekonomi kerakyatan yang diimplementasikan dalam bentuk badan usaha koperasi, ternyata belum dijiwai sepenuhnya oleh semua rakyat Indonesia, mereka tidak menyadari bahwa koperasi itu pada dasarnya didirikan scbagai suatu upaya untuk menolong diri sendiri secara bersama-sama. Oleh karena itu dasar "self help and cooperation" atau "individualitet and solidariter" selalu disebut bersamaan sebagai dasar pendirian koperasi. Prinsip dasar inilah yang tidak dipahami bersama, schingga koperasi tidak mendapat tempat dihati rakyat dan mungkin juga pemerintahan masa lalu.

Selanjutnya dalam perusahaan yang berbentuk koperasi, seharusnya sudah disadari bahwa, sejak awal anggota koperasi adalah juga sebagai pemilik perusahaan yang disamping dapat memperoleh manfaat langsung dalam berbisnis dengan koperasi juga pada akhir tahun masih dapat menerima sisa hasil usaha (yang sering dikacaukan dengan keuntungan). Inilah "rahasia" berkoperasi yang biasanya tidak ditonjolkan pengurus karena praktek-praktek manajemen koperasi sering bertentangan dengan "teori koperasi" yang harus bersifat profit-sharing. Artinya koperasi sering berubah menjadi "koperasi pengurus" bukan "koperasi anggota". Profit-sharing dan sharing ownership sangat sejalan dengan aturan main Sistem Ekonomi Pancasila yang bertujuan menghindarkan ketimpangan ekonomidan sosial dan berusaha mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (Mubyarto, 2003).

Permasalahan dan Harapan bagi Pengembangan Koperasi Indonesia

Seperti telah dijelaskan terdahulu, dengan konsep dan pemikiran Bung Hatta, pada prinsipenya koperasi telah lahir sejah tahun 1933 dan tumbuh secara alami di zaman penjajahan, kemudian setclah kemerdekaan diperbaharui dan diberikan kedudukan yang cukup tinggi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan mungkin atas dasar itulah kemudian, lahir berbagai penafsiran tentang bagaimana seharus kita rakyat dan pemerintah Indonesia mengembangkan koperasi. Nah, paling tidak dengan dasar yang kuat (UUD 1945) tersebut sejarah perkembangan koperasi di Indonesia telah mencatat tiga pola pengembangan koperasi. Secara khusus pemerintah memerankan fungsi "regulatory" dan "development" secara sekaligus (Shankar 2002, dalam Soetrisno, 2003). Ciri utama perkembangan koperasi di Indoncsia adalah dengan pola penitipan kepada program yaitu : (i) Program pembangunan secara sektoral; (ii) Lembaga-lembaga pemerintah; dan (iii) Perusahaan baik milik negara maupun swasta. Sebagai akibatnya prakarsa masyarakat luas kurang berkembang dan kalaupun ada tidak diberikan tempat yang semestinya.

y

Selama ini "koperasi" dikembangkan dengan dukungan pemerintah dengan basis sektor-sektor primer yang memberikan lapangan kerja terbesar bagi penduduk Indonesia. KUD sebagai koperasi program yang didukung dengan program pembangunan untuk mendirikan KUD- KUD. Di sisi lain pemerintah memanfaatkan KUD untuk mendukung program pembangunan seperti yang selama PJP I, menjadi ciri yang menonjol dalam politik pembangunan koperasi. Bahkan koperasi secara eksplisit ditugasi melanjutkan program yang kurang berhasil ditangani langsung olch pemerintah, seperti penyaluran kredit BIMAS menjadi KUT, pola pengadaan bea pemerintah, TRI dan lain-lain sampai pada penciptaan monopoli baru (cengkeh).

2 7 一

Secara_kuantitatif, sampai saat ini jumlah koperssi cukup menggembirakan, di mana sampai dengan bulan November 2001, jumlah koperasi di seluruh Indonesia tercatat sebanyak 103.000 unit Iebih, dengan jumlah keanggotan ada sebanyak 26.000.000 orang. Jumlah itu jika dibanding dengan jumlah koperasi per-Desember 1998 mengalami peningkatan sebanyak dua kali lipat. Jumlah koperasi aktif, juga mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan. Jumlah koperasi aktif per-November 2001, sebanyak 96.180 unit (88,14 persen). Namun corak koperasi Indonesia, adalah koperasi dengan skala sangat kecil (Soctrisno, 2003).

Secara historis pengembangan koperasi di Indonesia yang telah digerakan melalui dukungan kuat program pemerintah yang telah dijalankan dalam waktu lama, dan tidak mudàh ke luar dari kungkungan pengalaman seperti itu. Jika semula ketergantungan terhadap captive marker program menjadi sumber pertumbuhan, maka pergeseran ke arah peran swasta yang lebih besar (termasuk penciptaan konglomerasi dan monopoli, dengan berbagai aturan pemerintah) telah menjadi tantangan haru bagi lahirnya pesaing-pesaing usaha, terutama pesaing bagi KUD.

Di sisi lain. terdapat berbagai permasalahan dengan KUD, terutama terdapat banyaknya ketidak jujuran para pengurus dan manajemen koperasi/KUD, yang dapat dilihat dari munculnya banyak kasus-kasus penyelewengan di koperasi/KUD, dan kasus-kasus penyelewengan tersebut juga tidak diselesaikan dengan baik, malalui penegakan hukum (lemahnya supermasi hukum di Indodnesia), sehingga hal itu telah menimbulkan antipati dan ketidak percayaan masyarakat banyak terhadap eksistensi koperasi sebagai usaha bersama untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Di samping itu juga muncul banyak permaslahan berkaitan dengan kompetensi yang sangat rendah dan tidak memadai dalam pengelolaan berbagai usaha kegiatan bisnis atau kegitan ekonomi pada koperasi. Sehingga koperasi tidak banyak yang bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, menjadi usahausaha yang berskala besar, sejalan dengan perkembangan dunia bisnis swata lainya.

Walaupun demikian, jika melihat posisi koperasi beberapa tahun terakhir ini sebenarnya masih cukup besar harapan kita kepada koperasi. Memasuki tahun 2000 posisi koperasi Indonesia pada dasarnya justru didominasi oleh koperasi kredit yang menguasai antara 55-60 persen dari keseluruhan aset koperasi dan dilihat dari populasi koperasi yang terkait dengan program pemerintah hanya sekitar 25% dari populasi koperasi atau sekitar 35% dari populasi koperasi aktif. Pada akhir-akhir ini posisi koperasi dalam pasar Perkreditan mikro menempati tempat kedua setelah BRI-unit desa dengan pangsa sekitar 31%. Dengan demikian walaupun program pemerintah cukup gencar dan menimbulkan distorsi pada pertumbuhan kemandirian koperasi, tetapi hanya menyentuh sebagian dari populasi koperasi yang ada. Sehingga pada dasarnya masih besar elemen dan peluang untuk tumbuhnya kemandirian koperasi di masa yang akan datang.

Secara teoritis sumber kckuatan koperasi sebagai badan usaha dalam konteks kehidupan perckonomian, dapat dilihat dari kemampuan untuk menciptakan kekuatan monopoli dengan derajat monopoli tertentu. Tetapi ini adalah kekuatan semu dan justru dapat menimbulkan kerugian bagi anggota masyarakat di luar koperasi. Sumber kekuatan lain adalah kemampuan memanfaatkan berbagai potensi external economies yang timbul di sekitar kegiatan ckonomi para anggotanya. Dan kehematan terscbut hanya dapat dinikmati secara bersama-sama, termasuk dalam hal menghindarkan diri dari adanya external diseconomies itu.

Kehematan-kehematan yang dapat menjadi sumber kckuatan koperasi memang tidak terbatas pada nilai ekonomis-nya semata. Kekuatan itu juga dapat bersumber dari faktor non-ekonomis yang menjadi faktor berpengaruh secara tidak langsuág terhadap kegiatan ekonomi anggota masyarakat dan badan usaha koperasi. Sehingga manfaat atau keuntungan koperasi pada dasarnya selalu terkait dengan dua jenis manfaat, yaitu yang nyata (tangible) dan yang tidak nyata (intangible). Kemanfaatan koperasi ini juga selalu berkaitan dengan keuntungan yang bersifat ekonomi dan sosial. Karena koperasi selain memberikan kemanfaatan ekonomi, - berupa pemerataan kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan angka pengangguran, - juga mempunyai perhatian dan kepedulian terhadap aspek sosial seperti pendidikan. suasana sosial kemasyarakatan, lingkungan hidup, dan lainlain.

Dalam hal ini koperasi mempunyai kekuatan yang lain karena koperasi dapat memberikan kemungkinan pengenalan teknologi baru melalui kehematan dengan mendapatkan informasi yang langsung dan tersedia bagi setiap anggota yang memerlukannya. Kesemuanya itu dilihat dalam kerangka peranan koperasi secara otonom bagi setiap individu anggotanya yang telah memutuskan menjadi anggota koperasi. Dengan demikian sepanjang koperasi dapat menghasilkan kemanfaatan tersebut bagi anggotanya maka akan mendorong orang untuk berkoperasi karena dinilai bermanfaat.

Dalam konteks yang lebih besar, koperasi dapat dilihat sebagai wahana koreksi oleh masyarakat pelaku ekonomi, baik produsen maupun konsumen, dalam memecahkan kegagalan pasar dan mengatasi inefisiensi karena ketidaksempurnaan pasar. Secara teoritis koperasi akan tetap hadir jika terjadi kegagalan pasar. Jika pasar berkembang semakin kompetitif secara alamiah koperasi akan menghadapi persaingan dari dalam. Karena segala insentif ekonomi yang selama ini didapat tidak lagi bisa dimanfaatkan. Sehingga sumber kekuatan untuk tetap mempertahankan hadirnya koperasi terletak pada kemampuan untuk mewujudkan keuntungan tidak langsung atau intangible benefit yang disebutkan terdahulu.

Dalam kerangka yang lebih makro suatu perekonomian merupakan suatu bangunan yang terdiri dari berbagai pelaku yang dikenal dengan kelompok produsen dan kelompok konsumen. Di dalam suatu negara berkembang organisasi ekonomi dari masing-masing pelaku tadi menjadi semakin kompleks. Karena selain pemcrintah dan swasta (perusahaan swasta) sebenarnya masih ada dua kelompok lain yaitu koperasi dan sektor rumah tangga. Kelompok yang discbut terakhir, perlu mendapatkan pencermatan tersendiri, karena mungkin ia dapat berada di dalam koperasi, atau menjadi suatu unit usaha sendiri, atau merupakan pendukung usaha swasta yang ada Inilah yang sebenamya perlu kita lihat dalam kerangka yang lebih luas.

Secara konseptual dan empiris, mekanisme koperasi memang diperlukan dan tetap diperlukan oleh suatu perekonomian yang menganut sistem pasar. Besarmya peran tersebut akan sangat tergantung dari tingkat pendapatan masyarakat, tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat scrta struktur pasar dari berbagai kegiatan ekonomi dan sumber daya alam dari suatu negara. Contoh klasik dari pentingnya kondisi pasar yang kompatibel dengan kehadiran koperasi adalah pengalaman koperasi susu dimana-mana di dunia ini selalu menjadi contoh sukses (kasus bilateral monopoli). Padahal sukses ini tidak selalu dapat diikuti oleh jenis kegiatan produksi pertanian lainnya. Koperasi sebagai mekanisme kerjasama ekonomi juga tidak mengungkung dalam sistemnya sendiri yang terbatas pada sistem dan struktur koperasi, tetapi dalam interaksi dapat meminjam mekanisme bisnis yang lazim dipakai oleh badan usaha non-koperasi. Termasuk dalam hal ini pembentukan usaha yang berbentuk non koperasi untuk mempertahankan kemampuan pelayanan dan menegakkan mekanisme koperasi yang dimiliki.

Posisi Koperasi dalam Perdagangan Bebas

Esensi perdagangan bebas yang sedang diciprakan oleh banyak negara yang ingin lebih maju ckonominya adalah menghilangkan sebanyak mungkin hambatan perdagangan intenasional. Melihat arah tersebut maka untuk melihat dampaknya terhadap perkembangan koperasi di tanah air dengan cara mengelompokkan koperasi ke dalam ketiga kelompok atas dasar jenis koperasi. Pengelompokan itu meliputi pembedaan atas dasar: (i) kopcrasi produsenatau koperasi yang bergerak di bidang produksi. (ii) koperasi konsumen atau koperasi konsumsi, dan (iii) koperasi kredit dan jasa keuangan. Dengan cara ini akan lebih mudah mengenali keuntungan yang bakal timbul dari adanya perdagangan bebas para anggota koperasi dan anggota koperasinya sendiri (Soctrisno, 2003).

Koperasi produsen terutama koperasi pertanian memang merupakan koperasi yang paling sangat terkena pengaruh perdagangan bebas dan berbagai liberalisasi. Koperasi pertanian di seluruh belahan dunia ini memang selama ini menikmati proteksi dan berbagai bentuk subsidi serta dukungan pemerintah. Dengan diadakannya pengaturan mengenai subsidi, tarif, dan akses pasar, maka produksi barang yang dihasilkan oleh anggota koperasi tidak lagi dapat menikmati perlindungan seperti semula, dan hal ini menuntut serta mendorong agar koperasi dapat berproduksi dengan lebih efisien dalam menghasilkan barang-barang dan jasa yang berkualitas tinggi.

Secara umum koperasi di dunia, terutama koperasi yang sudah maju dan berskala besar, akan menikmati manfaat besar dari adanya perdagangan bebas, karena pada dasarnya perdagangan bebas itu akan selalu membawa pada persaingan yang lebih baik dan membawa pada tingkat keseimbangan harga yang wajar serta efisien. Peniadaan hambatan perdagangan akan memperlancar arus perdagangan dan terbukanya pilihan barang dari seluruh pelosok penjuru dunia secara bebas. Dengan demikian konsumen akan menikmati kebebasan untuk memenuhi hasrat konsumsinya secara optimal. Meluasnya konsumsi masyarakat dunia akan mendorong meluas dan meningkatnya usaha koperasi yang bergerak di bidang konsumsi. Selain itu dengan peniadaan hambatan perdagangan olch pemerintah melalui peniadaan non tarif barier dan penurunan tarif akan menyerahkan mekanisme seleksi sepenuhnya kepada masyarakat. Keperasi sebenarnya menjadi wahana masyarakat untuk melindungi diri dari kemungkinan kerugian yang timbul akibat perdagangan bebas. Khusus untuk kondisi Indonesia, koperasi masih memerlukan perhatian, pencerahan dan perlindungan dari pemerintah sampai batas tertentu, di mana koperasi telah dijalankan oleh tenaga-tenaga yang kompeten, profesional, jujur dan bertanggungjawab, serta telah dipahami dan digandruni oleh segenap lapisan masyarakat Indonesia. Dengan telah terhimpunnya berbagai potensi dalam masyarakat dalam mewujudkan sinerji yang kuat untuk memajukan dan mengembangkan kúperasi, maka koperasi tentunya akan dapat menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan dengan biaya yang efisien

Kegiatan koperasi kredit, haik secara teoritis maupun empiris, terbukti mempunyai kemampuan untuk membangun segmentasi pasar yang kuat sebagai akibat struktur pasar keuangan yang sangat tidak sempurna. terutama jika menyangkut masalah informasi. Bagi koperasi. kredit keterbukaan perdagangan dan aliran modal yang keluar masuk akan merupakan kehadiran pesaing baru terhadap pasar keuangan, namun tetap tidak dapat menjangkau para anggota koperasi. Apabila koperasi kredit mempunyai jaringan yang luas dan menutup usahanya hanya untuk pelayanan anggota saja, maka segmentasi ini akan sulit untuk ditembus pesaing baru. Bagi koperasi-koperasi kredit di negara berkembang. adanya globalisasi ekonomi dunia akan merupakan peluang untuk mengadakan kerjasama dengan koperasi kredit di negara maju dalam membangun sistem perkreditan melalui koperasi. Koperasi kredit atau simpan pinjam di masa mendatang akan menjadi pilar

a L kekuatan sckitar koperasi yang perlu diikuti oleh dukungan lainnya seperti sistem pengawasan dan jaminan.

Koperasi Dalam Era Otonomi Daerah

Implementasi undang-undang otonomi daerah, akan memberikan dampak positif bagi koperasi dalam hal alokasi sumber daya alam dan pelayanan pembinaan lainnya. Namun koperasi akan semakin menghadapi masalah yang lebih intensif dengan pemerintah daerah dalam bentuk penempatan lokasi investasi dan skala kegiatan koperasi. Karena azas efisiensi akan mendesak koperasi untuk membangun jaringan yang luas dan mungkin melampaui batas dacrah otonom. Peranan advokasi oleh gerakan koperasi untuk memberikan orientasi kepada pemerintah di daerah semakin penting. Dengan demikian peranan pemerintah di tingkat propinsi yang diserahi tugas untuk pengembangan koperasi harus mampu menjalankan fungsi intermediasi semacam ini. Mungkin juga dalam hal lain yang berkaitan dengan pemanfaatan infrastruktur daerah yang semula menjadi kewenangan pusat.

Peranan pengembangan sistem lembaga keuangan koperasi di tingkat Kabupaten / Kota sehagai daerah otonomi menjadi sangat penting. L.embaga keuangan koperasi yang kokoh di daerah otonom akan dapat menjangkau lapisan bawah dari ekonomi rakyat. Disamping itu juga akan mampu berperan menahan arus keluar sumber keuangan daerah. Berbagai studi menunjukan bahwa lembaga keuangan yang berbasis daerah akan lebih mampu menahan arus kapital keluar.

Dukungan yang diperlukan bagi koperasi untuk menghadapi berbagai rasionalisasi adalah keberadaan lembaga jaminan kredit bagi koperasi dan usaha kecil di daerah. Dengan demikian kehadiran lembaga jaminan akan menjadi clemen terpenting untuk percepatan perkembangan koperasi di daerah. Lembaga jaminan kredit yang dapat dikembangkan Pemerintah Dacrah akan dapat mendesentralisasi pengembangan ekonomi rakyat dan dalam jangka panjang akan menumbuhkan kemandirian daerah untuk mengarahkan aliran uang di masing-masing daerah. Dalam jangka menengah koperasi juga perlu memikirkan asuransi bagi para penabung.

Potensi kopcrasi pada saat ini sudah mampu untuk memulai gerakan koperasi yang otonom, namun fokus bisnis koperasi harus diarahkan pada ciri universalitas kebutuhan yang tinggi seperti jasa keuangan, pelayanan infrastruktur serta pembelian bersama. Dengan otonomi selain peluang untuk memanfaatkan potensi setempat juga terdapat potensi benturan yang harus diselesaikan di tingkat daerah. Dalam hal ini konsolidasi potensi keuangan, pengembangan jaringan informasi serta pengembangan pusat inovasi dan teknologi merupakan kebutuhan pendukung untuk kuatnya kehadiran koperasi. Pemerintah di daerah dapat mendorong pengembangan lembaga penjamin kredit di dacrah.

Penutup

Pendekatan pengembangan koperasi sebagai instrumen pembangunan terbukti menimbulkan kelemahan dalam menjadikan dirinya sebagai koperasi yang memegang prinsip-prinsip koperasi dan sebagai badan usaha yang kompetitif. Reformasi kelembagaan koperasi menuju koperasi dengan jati dirinya akan menjadi agenda panjang.

Dalam kerangka otonomi daerah perlu penataan lembaga keuangan koperasi, terutama koperasi pedesaan (KUD), koperasi pegawai negeri, koperasi simpan pinjam, dan lain-lain, untuk memperkokoh pembiayaan kegiatan ekonomi di lapisan terbawah dan menahan arus ke luar potensi sumberdaya lokal yang masih diperlukan.

Seterusnya perlunya penyelesaian hukum yang tuntas terhadap kasus-kasus penýelewengan dalam badan usaha koperasi, baik yang telah terjadi maupun pencegahan untuk kemungkinan yang masih akan terjadi di kemudian hari. Hal ini akan.. dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, terutama di kalangan bawah dan menengah, terhadap eksistensi koperasi scbagai badan usaha dalam sistem ckonomi kerakyatan, guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demikian juga cara pengelolaan koperasi, yang seharusnya dikelola secara profesional oleh sumberdaya-sumberdaya yang mempunyai kompetensi yang tinggi dan unggul sebagaimana yang ditemukan pada bentuk-bentuk badan usaha swasta lainya (perusahaan swasta). Dalam arti unit-unit usaha ada di koperasi seharusnya dijalankan oleh orang-orang yang ahli dalam bidangnya, dalam kata lain dikelola oleh tenaga-tenaga profesional, yang memiliki jiwa kewirausahawan/enterpreneurship. jujur dan bertanggung jawab. memiliki dan mengamalkan komponen-komponen dari tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), sebagaimana yang sedang hangat-hangatnya diperbincangan dewasa ini, tidak hanya untuk kalangan organisasi /perusahaan swasta, malah sudah meluas ke lemhagalembaga atau organisasi pemerintahan.

Dalam usaha sosialisasi, untuk pencerahan masyarakat Indonesia tentang bebagai keynggulan koperasi, perlu penekanan kembali, dan dipahami oleh semua kompenen masyarakat, bahwa dalam perusahaan yang berbentuk kopcrasi, di mana sejak awal anggotanya adalah juga sebagai pemilik perusahaan yang disamping dapat memperoleh manfaat langsung dalam bertransaksi / berbisnis dengan koperasi juga pada akhir tahun masih dapat menerima sisa hasil usaha (dikatakan Sisa Hasil Usaha, karena setiap anggota juga sudah memperoleh hasil/manfaat sebelunnya pada saat melakukan transkasi dengan koperasi). Koperasi adalah bentuk Badan Usaha Ekonomi yang sesuai dengan könstitusi kita, yaitu Pasal 33 UUD 1945. Serta dengan berkoperasi, diharapkan kita bangsa Indonesia dapat mempertebal rasa kebersamaan, keterpaduan atau sinergi yang kuai untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bersama.

Akhirnya, kita sebagai bangsa Indonesia dan rakyat Sumatera Barat merasa sangat bersyukur kepada Allah karena kita memiliki seorang putra terbaik bangsa, dialah sebagai tokoh proklamator kemerdekaan R.I., tokoh demokrasi dan kedaulatan rakyat, tokoh ekonomi kerakyatan dan Bapak Koperasi Indonesia yaitu Bapak Prof. Dr. Muhammad Hatta, yang lahir tanggal 12 Agustus 1902 dan tepatnya besok Sabtu tanggal 12 Agustus 2006 merupakan Hari Ulang Tahun kelahiran beliau yang ke 104. Kita ucapkan selamat dan kita panjatkan do'a semoga Arwah beliau diterima dan ditempatkan pada tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah S.W.T. Amin...

Lebih lanjut rasa syukur tersebut dapat kita wujudkan, terutama dengan cara memahami, mengamalkan, melestarikan dan memperjuangkan secara terus menerus agar segala bentuk pemikiran beliau, khususnya mengenai ekonomi kcralyatan, koperasi dan demokrasi yang berlandaskan kedaulatan rakyat agar tetap eksis, tumbuh dan berkembang di bumi persada Indonesia tercinta ini, schingga diharapkan agar negara dan bangsa kita senantiasa memperoleh kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran secara merata dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kepustakaan

Boylan, Thomas A & Paschal F. O'Gorman, 1995, Beyond Rhetoric & Realism in Economics.Routledge, London. Matsson, Kevin, 2002, Intellectuals in Action, University Park PA. The Pennsylvania State University Press. Mubyarto, dan Daniel W. Bromley, 2002, A Development Alternative for Indonesia, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press. Mubyarto. (2003). Demokrasi Ekonomi dan Demokrasi Industrial. Jurnal Ekonomi Rakyat. Nelson, Robert, 2001, Economics As Religion, University Park PA, The Pennsylvania State University Press. Poole, Michael., The Origins of Economic Democracy, Routledge, London, New York, 1989. Prychitko, David L. 1998, Why Economists Disagree, Albany: State University of New York. Ravi Shankar and Garry Conan : Second Critical Study on Cooperative Legislation and policy Reforw, ICA, RAPA, New Delhi. 2002. Rusidi dan Maman Suratman. (2002). Bunga Rampai 20 Pokok Pemikiran Tentang Koperasi, Institut Manajemen Koperasi Indonesia, Bandung 2002 Sardjito, "Masalah Pendidikan Di Indonesid", Pidato pada Hari Pendidikan Nasional serta mengenang kembali Almarhum Ki Hadjar Dewantoro. 3 Mei 1969.

Soekarno, "12 Kali Tepuk Tangun di BPUPKI: Lahirnya Poncasila". Pidato pertama tentang Pancasila yang diucapkan pada tanggal 1 Juni 1945 oleh Bung Karno, 2003, Panitia Pusat "Silaturahmi Kehangsaan 2003". Soetrisno, Nocr ( 2003). Rekonstruksi Pemahaman Koperasi Merajut Kekuatan Ekonomi Rakyat. Jurnal Ekonomi Rakyat. Soctrisno, Noer. (2003). Koperasi Indonesia: Potret dan Tantangan. Jurmal Ekonomi Rakyat Soutrisno, Noer. (2003). Koperasi Mewujudkan Kebersamaan dan Kesejahteraan: Menjawab Tantangan Global dan Regionalisme Baru. Jurnal Ekonomi Rakyat. Stiglitz, Joseph, 2002, Globalization and Its Discontents, New York, W.W. Norton & Company. Swasono. Sri-Edi. 2002, Bung Hatta Bapak Kedaulatan Rakyar: Memperingati satu Abad Bung Hotta. Yayasan Hatta. Swasono. Sri-Edi. 2004, Hatta dan Ekonomi Rakyat: Pandangan Strukturalisme Awal. Kumbulan Pikiran Bung Hatta. FE-UBH.

Padang, 11 Agustus 2006.

Olch;

Dr. Yuskar, S.E., M.A., Ak. Dekan FE UBH & Dosen FE UNAND