Baca teks (PDF): Perjuangan Keadilan Agraria - Inspirasi Gunawan Wiradi

165 halaman · 165 halaman diproses dengan OCR · 45.0 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. Perjuangan Keadilan Agraria: Inspirasi Gunawan Wiradi
  2. UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA
  3. Lingkup Hak Cipta
  4. Ketentuan Pidana
  5. Cetakan pertama, Februari 2020
  6. Sajogyo Institute
  7. AKATIGA Pusat AnalisisSosial
  8. BINADESA
  9. MARS AGRARIA Ciptaan: Gunawan Wiradi Notasi: Oncom Hideung Aransemen: Rusmansyah
  10. Intro: F#M B C#M F#M
  11. B
  12. B
  13. PERJUANGAN KEADILAN AGRARIA: INSPIRASIGUNAWAN WIRADI Oleh Adi D. Bahri dan M. Shohibuddin
  14. Pendahulua
  15. Menggali Inspirasi Gunawan Wiradi
  16. Inspirasi Gunawan Wiradi: Menjelajah Jalan Baru
  17. Penutup
  18. DAFTAR ISI
  19. REFLEKSI: KRISTALISASI PERJALANAN HIDUP DALAM PERJUANGAN REFORMA AGRARIA DIINDONESIA Gunawan Wiradi
  20. BAGIANI:MENENGOKKEBELAKANG
  21. Masa Kanak-kanak Sampai Remaja
  22. Masa Remaja Menjelang Dewasa
  23. Semasa Menjadi Mahasiswa
  24. BAGIANII:MENGAMATISITUASIMASAKINI
  25. Gambaran Situasi Masa Kini
  26. MencermatiProsesPerubahan
  27. Setia pada Konsepsi Reforma Agraria
  28. BAGIANIII:MEMBANGKITKANSEMANGATVOKASIONALPADAGENERASI MUDA
  29. “"Profesional” atau “Vokasional”?
  30. Pelajaran apa yang bisa ditarik dari dua kasus tersebut di atas?
  31. Tapi apa yang dimaksud dengan kedua istilah tersebut?
  32. Makna Istilah
  33. Di Bawah Bayang-bayang Pasar
  34. Komersialisasi Ilmu Pengetahuan
  35. PentingnyaSikapVokasional
  36. DAFTARPUSTAKA
  37. Dr. Ir. Gunawan Wiradi, M.Soc.Sc JEJAK LANGKAH SANG PEMBENTUK ZAMAN
  38. MASAKANAK-KANAK
  39. 28 Agustus 1932,
  40. MASAPERANGDUNIAII
  41. DITENGAHSUASANA REVOLUSI:MASA REMAJA
  42. Tahun 1946
  43. Tahun 1947
  44. 21 Juli 1947
  45. Tahun awal 1948
  46. Agustus 1948
  47. 19 Desember 1948
  48. 21 Desember
  49. Agustus 1949
  50. Agustus 1950
  51. MENJADIMAHASISWA AKTIVIS
  52. Tahun 1953
  53. Tahun 1955
  54. Tahun 1956
  55. Tahun 1957-1958
  56. Tahun 1959
  57. Tahun 1961-1962
  58. Tahun 1963
  59. MENJADIDOSENINSTITUTPERTANIANBOGOR
  60. Tahun 1963
  61. Tahun 1964-1965
  62. Tahun 1965
  63. Tahun 1967
  64. Tahun 1967-1969
  65. Tahun 1969-1970
  66. Tahun 1970-1972
  67. Tahun 1969-171
  68. MENEMPUHJALANSUNYI
  69. Tahun 1972
  70. Tahun 1972
  71. Tahun 1973
  72. Tahun 1974
  73. Tahun 1975
  74. Tahun 1977
  75. Tahun 1978
  76. Tahun 1979
  77. Tahun 1979
  78. Tahun 1979
  79. Tahun 1981
  80. Tahun 1981
  81. Tahun 1984
  82. MENDOBRAKKELESUANREFORMAAGRARIA
  83. Tahun 1982-1985
  84. Tahun 1991
  85. Tahun 1992
  86. Tahun 1995
  87. Tahun 1999
  88. Tahun 2009
  89. Tahun 2000-2012
  90. GUNAWANWIRADI DAN PEMBARUAN AGRARIA KITA Amir Mahmud (Sajogyo Institute)
  91. GWRSangPembawa Obor
  92. GWR dan Studi Agraria
  93. GWRdan Pembaruan Agraria
  94. GWRdan Kepemimpinan Agraria
  95. Penutup
  96. DAFTARPUSTAKA
  97. UNTUK SEORANG GURU BANGSA: GUNAWANWIRADI Aprilia Ambarwati (AKATIGA)
  98. Selamat UlangTahun Pak Wiradi!
  99. REFORMA AGRARIA, GWR DAN MUKIDI
  100. Jejer Hastinapura
  101. GWRTiwikrama
  102. Mukidi Lagi
  103. GWR, Bina Desa dan Para Sohibnya
  104. DAFTARPUSTAKA
  105. SANG GURU PENGAMAL KONSISTENSI
  106. Guru Utama Reforma Agraria
  107. KISAH KONSISTENSI SEBUAH PERJUANGAN H.S. Dillon*
  108. MERDEKA!
  109. GUNAWAN WIRADI: SOSOK PENYIRAM DAHAGADITENGAH LESUNYA KAJIAN AGRARIA DAN GERAKAN SOSIAL
  110. POLITIK-EKONOMI DARIFENOMENA GWR: SEBUAH SKETSA
  111. DAFTARPUSTAKA
  112. PARTAIPOLITIK, TANAHDAN KEKERASAN: KONFLIK PERTANAHAN DIPEDESAANJAWATAHUN 1960-AN
  113. PARTAIPOLITIK: ANTARAKEKUASAAN,IDEOLOGIDANKEKERASAN
  114. KONFLIKPERTANAHANDANPERANPARTAIPOLITIK
  115. KONSTRUKSITEORETISTENTANGKONFLIKTUANTANAHDANPETANI
  116. KEKERASANPOLITIK:TANAH,IDEOLOGIATAUKESADARANKELAS?
  117. KESIMPULANDANPENUTUP
  118. PENGAKUAN
  119. DAFTARPUSTAKA
  120. DITENGAHKEPUNGANPERKEBUNAN SAWIT: PERJUANGAN PEREMPUAN MEMUTUS MATA RANTAI KOMODITAS GLOBAL
  121. PENDAHULUAN
  122. RAYUANMAUTELAEISDITRANSMAKMUR
  123. Dari Coklat ke Sawit: Komoditi Global di Trans Makmur
  124. Gambar 1. Jalan Menuju Desa Trans Makmur
  125. Masuk dalam Sirkuit Komoditi Global
  126. KAMIMENOLAKSAWIT:NARASIKAUMPEREMPUAN
  127. Pandangan Perempuan tentang Akses dan Kontrol
  128. Dari Konflik, Memulai Perjuangan
  129. Perjuangan Perempuan dariSerbuan Perkebunan Sawit
  130. PROFIL PEJUANG PEREMPUAN
  131. Kisah Ibu Kal
  132. Kisah Ibu Mai
  133. Kisah Ibu As
  134. KESIMPULAN
  135. PENGAKUAN
  136. DAFTARPUSTAKA
  137. Internet
  138. THE WILL TO IMPROVE: REFLEKSIKRITIS PERJALANAN REFORMAAGRARIA DISEKTOR KEHUTANAN1 Lukas Rumboko Wibowo
  139. PERJALANAN REFORMAAGRARIA:DISKONTINUITASSEJARAH
  140. AKHIR DARIREFORMAAGRARIA?
  141. THE WILL TO IMPROVE
  142. PENUTUP
  143. DAFTARPUSTAKA
  144. WAKAF BERJANGKA UNTUK PEMBARUAN TENURIAL SKALA DESA Mohamad Shohibuddin
  145. Wakaf Berjangka
  146. Pemanfaatan Lahan Tidur
  147. Konsolidasi Lahan Skala Kecil dan Gurem
  148. Pembiayaan Pertanian
  149. Penutup
  150. SARANBACAAN
  151. GAGASANPEMBUATAN ENSIKLOPEDIA STUDIDAN DOKUMENTASI AGRARIA INDONESIA
  152. PENDAHULUAN
  153. APASAJA KEGUNAANDARIENSIKLOPEDIAINI?
  154. APASAJAJENIS-JENISLEMAYANGDAPATDITAMPILKAN?
  155. BAGAIMANAMEMBUATNYA?SIAPAYANGLAYAKMENGERJAKANNYA?
  156. PENUTUP
  157. DAFTARPUSTAKA
  158. SAJAK GEMINTANG DALAM TEH TUBRUK MASA SILAM Sabiq Carebesth
  159. SUATU HARIDIMANGUNSARI
  160. PENGAKUAN
  161. PUISI-PUISI AGRARIA M. Faizi
  162. NASIONALISMEDIMATAANAKKECILDANRAKYAT
  163. BUNGATEMBAKAU
  164. DIATASBUKITKAPUR
  165. RUSUKLANGITLANCARAN
  166. BIODATA PENYUNTING
  167. BIODATA PENULIS

Perjuangan Keadilan Agraria: Inspirasi Gunawan Wiradi

Penyunting: ADI D. BAHRI dan MOHAMAD SHOHIBUDDIN

PERJUANGAN KEADILAN AGRARIA: INSPIRASI GUNAWAN WIRADI

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Lingkup Hak Cipta

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA Lingkup Hak Cipta
Pasal 2: 1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis
setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan Pidana Pasal 72:
1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling
penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau
(tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta

Ketentuan Pidana

PERJUANGAN KEADILAN AGRARIA: INSPIRASI GUNAWAN WIRADI

DITERBITKAN OLEH:

SAINS – AKATIGA – BINA DESA – PSA IPB – STPN Press

Penyunting: Adi D. Bahri & Mohamad Shohibuddin Perwajahan: Muhammad Zainuri & M. Taufik Murtadho Perancangan Sampul: SAINS

Perjuangan Keadilan Agraria: Inspirasi Gunawan Wiradi/Bahri, Adi D. dan Shohibuddin, M. Bogor: Sajogyo Institute, AKATIGA, Bina Desa, PSA IPB, STPN Press xvi + 145 halaman 15 x 23 cm ISBN: 978-602-51260-5-5

Cetakan pertama, Februari 2020

1. Gunawan Wiradi 2. Agraria 3. Ekonomi politik

Diterbitkan atas kerjasama:

Sajogyo Institute

Jl. Malabar No.22, RT 05 RW 07, Tegallega, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor 16129 Jawa Barat, Indonesia Telepon/Faksimile: 0251 8374048 Surel: [email protected] | Website: www.sajogyo-institute.org

AKATIGA Pusat AnalisisSosial

Jalan Tubagus Ismail II, No.2 Bandung 40134 Jawa Barat, Indonesia Telepon: 022 2502302 | Faksimile: 022 253 5824 Surel: [email protected] | Website: www.akatiga.org

BINADESA

Jl. Saleh Abud 18-19 Otista, Jakarta Timur 13330 DKI Jakarta, Indonesia Telepon: 021 8199749/8519611 | Faksimile: 021 8500052 Surel: [email protected] | Website: www.binadesa.org

Pusat Studi Agraria, Institut Pertanian Bogor Jl. Raya Pajajaran, Tegallega, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor 16129 Jawa Barat, Indonesia Surel: [email protected] | Website: www.psa.ac.id

STPNPress Jl, Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Gamping, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, 55239 Telepon: 0274 587239 Website: pppm.stpn.ac.id

MARS AGRARIA Ciptaan: Gunawan Wiradi Notasi: Oncom Hideung Aransemen: Rusmansyah

Intro: F#M B C#M F#M

B

Ayo kawan-kawanku E F#M B Bangkitlah segera B

Kini saatnya tiba E F#M B Untuk kita berkarya B B7 Ayo kawan-kawanku E

Teruslah bergema B

Untuk agenda bangsa F#M B Reforma Agraria!

REFF: F#M B

Dengarkanlah tangis mereka C#M F#M

Petani yang telah kehilangan tanahnya

F#M B Dengarkanlah jerit mereka C#M F#M Rakyat menuntut keadilan agraria

B

Ayo kawan-kawanku E F#M B Mari nambah ilmu B Agar kita pun tahu E F#M B Apa yang rakyat mau B B7 Ayo kawan-kawanku E Amalkan ilmumu B Ketuklah nuranimu F#M B Jangan hanya semu

Back to REFF.

PENGANTAR DARI PENYUNTING

PERJUANGAN KEADILAN AGRARIA: INSPIRASIGUNAWAN WIRADI Oleh Adi D. Bahri dan M. Shohibuddin

Pendahulua

Penyusunan buku ini, Perjuangan Keadilan Agraria: Inspirasi Gunawan Wiradi, sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2018 dalam rangka persembahan atas ulang tahun Dr. Ir. Gunawan Wiradi yang ke-86. Awalnya, beberapa bagian dalam buku ini telah terbit pada 2018 dalam bentuk booklet berjudul Kristalisasi 86 Tahun Perjalanan Hidup Gunawan Wiradi. Dalam perkembangan waktu dan atas dorongan dari berbagai kalangan, booklet itu kemudian disempurnakan dengan menghimpun testimoni mengenai sumbangsih Gunawan Wiradi pada studi dan gerakan agraria maupun karya-karya lepas seputar isu agraria.

Antusiasme banyak pihak untuk berkontribusi-ada 37 tulisan yang masuk-memaksa penyunting untuk menjadikan kumpulan tulisan itu menjadi dua buku terpisah. Buku pertama, berjudul Perjuangan Keadilan Agraria , telah terbit pada 2019 lalu yang disunting oleh Mohamad Shohibuddin dan Adi D. Bahri. Buku kedua adalah yang sedang Anda baca ini yang kami beri judul Perjuangan Keadilan Agraria: Inspirasi Gunawan Wiradi. Buku kedua ini terbit pada 2020 dan disunting Adi D. Bahri dan Mohamad Shohibuddin.

Buku pertama menghimpun berbagai kasus persoalan agraria dan perjuangan keadilan agraria yang ditulis oleh 22 penulis berbagai latar belakang profesi dan disiplin ilmu. Pada buku itu banyak diulas berbagai persoalan agraria dan sumber daya alam serta perjuangan sosial untuk merespon persoalan tersebut. Uraian para penulis memfokuskan beragam pokok bahasan, seperti aspek histroris, politik, kebijakan dan institusi, konflik dan perjuangan petani dan masyarakat adat, perempuan, dan pemuda, dinamikalandgrabbingbaikyangterjadidiwilayahpedesaan maupun wilayah perkotaan, hingga persoalan korupsi sumber daya alam.

Berbeda dari buku pertama tersebut, buku kedua yang Anda baca ini bermaksud untuk mengangkat inspirasi yang diberikan oleh sosok Gunawan Wiradi (atau akrab dipanggil GWR) terhadap perjuangan keadilan agraria. Hal ini mencakup refleksi diri dan perjalanan hidup dari GWR sendiri (Bagian Pertama) maupun kesaksian dari para kolega sejawat dan "murid-murid” GWR (Bagian Kedua). Selain itu, inspirasi GWR pada perjuangan keadilan agraria tersebut juga berusaha diangkat melalui beberapa tulisan para kontributor yang berusaha menerjemahkan (sesuai perspektif dan fokus perhatian masingmasing) perjuangan keadilan agraria seperti yang diteladankan oleh GWR (Bagian Ketiga). Akhirnya, Bagian Keempat menghimpun tulisan beberapa kontributor yang berusaha mengartikulasikan inspirasi perjuangan keadilan agraria dari GWRtersebut dalam ekspresi sastra.

Memang tidak berlebihan jika GWR menjadi figur sentral yang dijadikan pokok bahasan buku ini. Hal ini tidak dimaksudkan untuk menokohkan dan apalagi mengultuskan sosok GWR, akan tetapi lebih merupakan ikhtiar para kontributor buku ini untuk menginternalisasikan dan mengontekstualisasikan pemikiran dan perjuangan GWR di bidang studi dan gerakan agraria. Apa yang mencirikan pemikiran dan perjuangan GWR sejak awal perjalanan akademik dan aktivismenya adalah ketegasan untuk menempuh jalan afirmasi, yakni pembelaan terhadap golongan miskin di pedesaan, terutama yang berfokus pada petani tak bertanah atau “petani tunakisma".

Pilihan afirmasi semacam ini memang sesuatu yang sangat dinantikan oleh masyarakat pedesaan, khususnya petani kecil, pada periode ketika GWR menempa diri sebagai scholar-activist di bidang agraria. Itulah periode ketika program revolusi hijau sedang dijalankan oleh rezim Orde Baru secara sangat massif dan dengan pendekatan otoritarian. Namun, alih-alih menciptakan pemerataan kesejahteraan hidup di pedesaan, program ini justru memfasilitasi terjadinya jurang petani miskin dan kaya yang semakin lebar. Revolusi hijau dengan sangat cepat merombak struktur agraria di pedesaan yang semakin menegaskan keberadaan petani kaya pedesaan. Mereka tidak hanya menguasai lahan-lahan pertanian yang luas, tetapi juga menjadi pihak yang mendapat fasilitas alat pertanian dalam program mekanisasi pertanian. Lebih dari itu, mereka sekaligus menjadi elit pedesaan yang mendukung penuh konsolidasi kekuasaan rezim Orde Baru.

Sikap dan "laku" afirmasi ini dijalankan secara konsisten oleh Gunawan Wiradi sehingga pada gilirannya menjadi sumber inspirasi perjuangan keadilan agraria bagi banyak kalangan. Inspirasi GWR ini sangat penting karena dalam situasi ketika mayoritas akademisi memilih bungkam terhadap kebijakan pertanian dan agraria era pemerintahan Orde Baru, GWR justru memilih bersikap vokal terhadap kebijakan yang menyengsarakan petani itu. Bahkan pasca "prahara politik 1965”, ketika istilah "reforma agraria” sangat tabu untuk disuarakan bahkan di lingkungan akademisi sekalipun, GWR dan beberapa sahabatnya (termasuk kolega dan sekaligus gurunya, Prof. Sajogyo) tetap berani bersikap vokal untuk menyuarakan realitas ketimpangan agraria dan mengampanyekan urgensi reforma agraria.

Menurut GWR, pilihan dan sikap semacam ini merupakan perwujudan dari “semangat vokasional” seperti dipaparkannya pada refleksi di Bagian Pertama buku ini. Semangat itulah yang kemudian turut menginspirasi banyak aktivis, peneliti dan akademisi yang peduli untuk melibatkan diri dalam barisan perjuangan keadilan agraria. Semangat itu lantas menemukan momentumnya seiring dengan terbukanya pintu reformasi pada Mei 1998. Momentum inilah yang memungkinkan keluarnya Ketetapan MPR RI No. IX/ MPR/2001 yang cukup progresif karena memberikan landasan bagi pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Ketetapan MPR RI ini merupakan tonggak penting dalam perjalanan kebijakan agraria karena pada masa-masa sebelumnya kebijakan ekonomi bangsa, utamanya mengenaipertanian,pedesaan, dan sumberdayaalamjelas-jelas memihak korporasi besar dengan menyisakan kesengsaraan dan kepedihan pada masyarakat.

Memang kita sadari bersama bahwa munculnya Ketetapan MPR RI tersebut tidak berada pada ruang kosong. Ia lahir justru menjelang peralihan milennium di mana di tingkat global pergerakan sistem ekonomi justru semakin condong pada liberalisme dan fundamentalisme pasar. Oleh karena itu, meskipun terdapat keputusan progresif dalam TAP MPR RI tersebut, terutama dengan dimasukkannya kembali terma agraria dan agenda reforma agraria, namun pekerjaan rumah berupa kondisi ketimpangan agraria dan buruknya pengurusan sumber daya alam semakin besar. Hal ini terbukti dari berbagai rezim pemerintahan selama era reformasi yang banyak memproduksi kebijakan yang justru makin memperparah ketimpangan agraria¹, sementara di sisi lain sangat lamban dalam menjalankan agenda reforma agraria.

Menggali Inspirasi Gunawan Wiradi

Buku di hadapan pembaca ini dibuka dengan Bagian Pertama mengenai "Inspirasi GWR: Refleksi dan Perjalanan Hidup". Bagian ini sengaja diawali dengan refleksi personal yang ditulis oleh Gunawan Wiradi sendiri yang menggambarkan kristalisasi perjalanan hidupnya sehingga menempuh jalan perjuangan reforma agraria di Indonesia. Melalui refleksi personal ini banyak pelajaran-pelajaran penting yang dapat dipetik. Lahir dari latar belakang keluarga ningrat di Surakarta, GWR dalam perjalanan hidupnya kemudian memilih menceburkan diri dalam perjuangan agraria. Melalui tulisan ini kita juga dapat mengikuti berbagai babakan dan perjalanan kebijakan agraria di tanah air yang cukup mewarnai dan diwarnai pemikiran serta kritik GWR. Bisa dikatakan tulisan ini merupakan refleksi dan autokritik dari GWR terhadap dinamika kebijakan agraria di Indonesia.

Hal penting yang tercermin dari tulisan ini dan yang menjadi salah satu aspek inspirasi GWR adalah bagaimana ia meneguhkan diri pada prinsip kesetiaan dalam melakukan afirmasi dan pembelaan terhadap golongan kecil dan petani miskin, atau yang disebut GWR sebagai "kesetiaan terhadap konsepsi". GWR menunjukkan hal ini pada konsistensinya terhadap kemurnian langkah perjuangan agraria. Sikap konsistensi/ istigamah ini diperlihatkan GWR pada kesetiaan atas konsepsi dasar mengenai reforma agraria. Hal penting berikutnya dari tulisan ini yang merupakan aspek lain dari inspirasi GWR adalah praksis dari sikap kesetiaan tersebut meskipun dengan risiko harus menempuh jalan sunyi dan jauh dari keriuhan.

Sikap berpihak seperti diteladankan GWR melalui dua hal di atas disebutnya sebagai suatu sikap vokasional yang lahir atas kepedulian terhadap kondisi krisis kebangsaan. Kondisi krisis ini juga terjadi saat ini. Meskipun perjuangan dan pemikiran mengenai agraria dan reforma agraria semakin visible, tetapi langkah perjalanan bangsa ini justru kembali memunggungi cita-cita awal kemerdekaan di lapangan agraria seperti yang termaktub dalam UU No. 5/1960 atau UUPA dan TAP MPR RI No.IX/MPR/2001.

Bagian Kedua buku ini adalah mengenai "Inspirasi GWR: Testimoni Lintas Generasi". Pada bagian ini dihimpun tulisan-tulisan testimoni yang berasal dari para sahabat, kolega dan "murid" GWR dan juga pimpinan beberapa organisasi yang selama ini GWR berkontribusi secara langsung di dalamnya. Ada sembilan tulisan testimoni yang terdapat pada bagian ini yang kesemuanya mengungkapkan signifikansi konstribusi GWR dalam dinamika perjuangan agraria di tanah air, bahkan sejak masa Orde Baru.

Sebagaimana diketahui, di bawah rezim Orde Baru kebijakan agraria dan sumber daya alam melahirkan banyak gejolak di penjuru tanah air karena tanah rakyat banyak dirampas untuk proyek "pembangunan". Namun kondisi ini juga melahirkan kesadaran generasi muda yang pada pertengahan 1980-an mulai aktif dalam berbagai aksi pendampingan rakyat untuk menentang perampasan tanah yang dilakukan penguasa. Pada masa inilah, GWR memberikan navigasi kepada barisan anak muda yang mulai menggulati studi agraria dan sekaligus merintis kebangkitan gerakan agraria, seperti dipaparkan dengan baik oleh Rachman (2019) dalam tulisannya "Dari Aktivis Menjadi Scholar-Activist"². Rachman dalam tulisan ini mengisahkan bagaimana anak-anak muda masa itu telah menghimpun pengetahuan lapang yang istimewa dan cukup kaya dari aksi-aksi advokasi petani. Interaksi dengan GWR semakin meneguhkan semangat generasi muda saat itu karena GWR melengkapi aktivisme mereka dengan bekal pengetahuan studi agraria yang memadai. Karena itu, tidak berlebihan jika oleh generasi ini GWR disebut sebagai "Jembatan Pengetahuan” (Rachman 2019)³ dan “Guru Studi Agraria” (Suhendar et al 2002).

Inspirasi GWR bahkan tidak hanya dirasakan oleh generasi yang mulai menjalankan aktivisme di era Orde Baru. Harus diakui bahwa hingga saat ini pun kebijakan agraria masih tetap suram, meskipun sebagian kalangan beranggapan bahwa kondisi saat ini sudah terang benderang. Anggapan ini dapat dimaklumi karena di satu sisi memang ada perkembangan maju mengenai bagaimana reforma agraria telah menjadi kebijakan politik pemerintah. Namun di sisi lain, pada kenyataannya penataan ulang struktur agraria yang timpanghinggasaat initidak diupayakan secarasungguh-sungguh dan bahkanketimpangan agraria terus diproduksi oleh pemerintah tanpa henti.

Sebagaimana contoh, saat ini kebijakan ekonomi didominasi hanya pada corak ekonomi korporasi, sehingga sangat wajar jika watak kebijakan saat ini adalah memberikan ruang yang sebesar-besarnya bagi korporasi investasi kapitalisme. Maka tidak dapat dihindari, ekonomi eksploitatif sumber daya alam masih menjadi primadona. Dan di manamana masih terjadi kriminalisasi terhadap petani maupun pejuang agraria dan lingkungan hidup. Tidak hanya marak terjadi, tetapi semakin telanjang dilakukan pemerintah seolah tidak ada rasa malunya lagi dalam hal kemanusiaan. Dalam suasana semacam inilah inspirasi GWR masing sangat kuat resonansinya di antara generasi aktivis era reformasi. Atau, merujuk testimoni dari Mahmud dalam buku ini (Bab 3), GWR merupakan “Sang Pembawa Obor".

Salah satu hal yang juga penting dalam afirmasi agraria ini juga pada aspek keteladanan sekaligus kepemimpinan. Kepemimpinan bisa dimaknai dalam arti intelektual, perjuangan dan segala "laku" di dalamnya. Konsepsi Kepemimpinan Agraria juga dibahas secara ringkas oleh Mahmud dalam tulisannya tersebut. Menurutnya, corak kepemimpinan tertentu mutlak diperlukan dalam upaya mewujudkan reforma agraria, yaitu kepemimpinan yang demokratis tetapi tegas dan berwibawa serta kepemimpinan yang dari keduanya akan memperoleh dukungan penuh khususnya dari rakyat. Menurut Mahmud, corak kepemimpinan agraria semacam ini sebenarnya dapat dipelajari dari karya GWR sendiri, yakni "Land reform in A Javanese Village: Ngandagan. A Case Study on the Role of Lurah in Devision Making Process" (Wiradi 1981).

Testimoni kedua disampaikan oleh AKATIGA dengan judul "Untuk Seorang Guru Bangsa: Gunawan Wiradi” (Bab 4). Salah satu hal penting dan sangat relevan yang dinyatakan dalam testimoni ini adalah bagaimana kita diajarkan pada penelisikan secara mendalam terhadap sesuatu. Hal ini memang menjadi sangat penting, seperti halnya dalam dunia akademik bahwa seringkali penggunaan dan perkembangan konsepsi berkembang sangat pesat. Kondisi ini selayaknya menjadikan kita semakin teliti. Atau dalam kata lain, setiap terma perlu ditelaah dan ditelusuri secara mendalam yang tujuannya adalah agar tidak terjadi misleading. Hal ini juga dipaparkan oleh Kartika (Bab 6) mewakili testimoni Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang diberi judul “Sang Guru Pengamal Konsistensi". Sikap ketelitian dan keberpihakan yang dijalankan secara istiqamah dan setia dalam memperjuangkan golongan lemah, petani miskin pedesaan, tercermin pada "laku" GWR yang bisa dikontekstualkan dan menjadi contoh pada generasi saat ini.

Testimoni dari Yayasan Bina Desa yang ditulis oleh Adi, Astuti, dan Wahono (Bab 5) secara jenaka mengungkap sosok GWR dari sisi sepak terjang dan pemikiraanya dalam kiasan sosok seorang Mukidi. Hal penting yang ditekankan pada tulisan ini adalah bahwa pengkajian tentang agraria, pedesaan, dan petani merupakan satu kesatuan perjuangan yang tulus dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Garis keputusan tegas ini menjadi kiasan bahwa siapa pun yang menempuh jalan ini tidak hanya ruang kesunyian yang dihadapi, tetapi juga "laku" prihatin dan tirakat yang kuat adalah keniscayaan yang harus berani dipegang.

Testimoni penting lain berasal dari H.S Dillon (Bab 7) yang menyampaikan bagaimana kegigihan GWR meniti jalan yang senyap. GWR memilih untuk meniti jalan kesederhanaan yang sebenarnya dengan begitulah dia menunjukkan tingginya ilmu dan sikap yang konsisten dalam perjuangan. Dalam testimoni lain, Soetarto (Bab 8) menyebut GWR sebagai "Sosok Penyiram Dahaga". Sebenarnya, penggambaran ini merupakan perbandingan antara GWR dengan Prof. Sajogyo sebagai sumber pengetahuan. Apabila figur Prof. Sajogyo sangat tepat diibaratkan sebagai "sumur" yang akan menjadi sumber pengetahuanyangberlimpah bagisiapasajayang mau dangigih untuk"menimbanya", maka GWR sebagai figur yang lebih artikulatif dan aktif di depan publik lebih tepat diibaratkan sebagai "sungai” yang selalu mengalirkan pengetahuan kepada siapa saja4. Testimoni Soetarto di atas dapat dimaknai bahwa kontribusi besar GWR terhadap perjuangan dan studi agraria dapat diumpamakan dengan kondisi tanaman yang layu, namun berkat kehadiran GWR untuk menyiramnya maka semangat perjuangan dan studi agraria tetap terjaga dan semakin segar hingga saat ini.

Ini juga digambarkan dalam testimoni Sunito (Bab 9). Ketekunan, konsistensi, afirmasi dan sikap vokasional yang dikedepankan mengantarkan GWR sebagai sosok yang mempunyai integritas tinggi dalam keilmuan studi agraria dan pedesaan. Sunito memaparkan babakan politik dan kebijakan agraria yang menggiring Indonesia pada semesta pasar-kapitalisme dengan dampak pada meluasnya ketimpangan agraria dan kerusakan sumber daya alam. Di tengah situasi inilah GWR menyampaikan kritik-kritiknya secara tegas dan berani.

1Mengenai produksi ketimpangan agraria yang justru semakin melejit di bawah pemerintahan era reformasi ini, lihat Shohibuddin. 2019. "Memahami dan Menanggulangi Persoalan Ketimpangan Agraria". Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan, Vol. 5, No.

1 dan 2.

2Tulisan Rachman ini dimuat sebagai Bab 3 di dalam Shohibuddin dan Bahri (penyunting). 2019. Perjuangan Keadilan Agraria. Yogyakarta (ID): Insist Press, Sajogyo Institute dan Bina Desa.

3Bisa dicermati secara detil pada Suhendar E, Sunito S, Sitorus MTF, Satri A, Agusta I, Dharmawan AH. 2002. Pendahuluan. Di dalam Suhendar et al. (peny.). 2002. Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawan Wiradi. Bandung (ID): Yayasan AKATIGA.

Inspirasi Gunawan Wiradi: Menjelajah Jalan Baru

Bagian Ketiga dan Keempat buku ini mencerminkan upaya beberapa lapis generasi yang diinspirasikan oleh GWR untuk menjelajahi jalan baru dalam rangka melanjutkan perjuangan keadilan agraria, baik pada ranah kebijakan, gerakan, dan studi agraria maupun ekspresinya secara sastrawi.

Bagian Ketiga mengenai “Inspirasi GWR: Menjelajah Jalan Baru” dibuka dengan tulisan Suwarto Adi (Bab 10) yang berjudul "Partai Politik, Tanah dan Kekerasan: Konflik Pertanahan di Pedesaan Jawa Tahun 1960-an". Tulisan ini merupakan kilas balik atas dinamika konflik pertanahan di pedesaan Jawa selama periode 1960-an. Adi hendak menyampaikan bahwa partai politik dan elit politik pedesaan memegang peranan penting dalam sukses-tidaknya kebijakan land reform. Konsepsi, perencanaan yang matang, serta implementasi yang sporadis tetapi sabar menjadi kunci pembelajaran dari sejarah pelaksanaan land reform pada masa Soekarno. Sebab, konteks agraria yang dihadapi pada saat itu ditandai dengan kepentingan elit pedesaan yang sangat dominan, pada umumnya tuan tanah dan sebagiannya juga tokoh agama, sehingga cenderung resisten terhadap kebijakan land reform.

Tulisan berikutnya, "Di Tengah Kepungan Perkebunan Sawit: Perjuangan Perempuan Memutus Mata Rantai Komoditas Global" (Bab 11) merupakan persembahan dari Nila Dini yang memberikan perspektif berbeda terhadap perjuangan agraria, yaitu dengan memotret kondisi dan aksi golongan perempuan lemah pedesaan atas korporasi besar yang menghimpit kehidupan mereka, yaitu perkebunan kelapa sawit. Menurut Dini, kehadiran korporasi sawit di pedesaan telah melahirkan ketidakadilan bukan hanya kepada kaum lelaki saja. Lebih jauh lagi, golongan perempuan mengalami penderitaan dan kepedihan yang berlipat ganda ketika kehadiran korporasi mencerabut mereka dari sumber-sumber agraria dan penghidupannya.

Lukas R. Wibowo (Bab 12) menguraikan rumit dan berlikunya perjuangan keadilan agraria di sektor kehutanan. Wibowo merunut bagaimana dalam perjalanan kemerdekaan, bidang atau sektor kehutanan luput dari perhatian pengkajian dan bahkan kebijakan land reform di era Soekarno juga menghindari tanah-tanah kehutanan sebagai sasarannya. Oleh karena itu, Wibowo menekankan bahwa kebijakan agraria dan perhutanan sosial yang digulirkan oleh pemerintah saat ini merupakan sebuah lompatan penting dalam kebijakan kehutanan saat ini, kendati tantangan pelaksanaannya masih sangat berat.

Jalan baru perjuangan keadilan agraria pada level yang mikro diusulkan oleh Mohamad Shohibuddin (Bab 13) dalam tulisannya "Wakaf Berjangka untuk Pembaruan Tenurial Skala Desa". Shohibudin pada tulisan ini mencoba mencari celah solusi dari dua persoalan agraria yang selama ini banyak dijumpai di pedesaan, tetapi tidak pernah berusaha dipecahkan oleh pemerintah. Pertama adalah lahan tidur milik perorangan yang selama ini tidak dimanfaatkan pemiliknya. Kedua adalah lahan-lahan skala gurem yang menyebabkan usaha tani terlampau kecil sehingga tidak efisien lagi secara skala keekonomian. Shohibuddin menawarkan skema wakaf sebagai bentuk filantropi sosial untuk mengatasi dua persoalan agraria ini, baik dalam jangka waktu tertentu saja yang akan berdampak pada voluntary tenancy reform maupun wakaf untuk selama-lamanya yang akan berdampak pada voluntary land reform.

Tulisan terakhir pada Bagian Ketiga ini ditulis oleh Noer Fauzi Rachman (Bab 14) dengan judul: "Gagasan Pembuatan Ensiklopedia Studi dan Dokumentasi Agraria Indonesia". Tulisan ini adalah sebuah gagasan segar mengenai urgensi jejaring produksi pengetahuan agraria sebagai jalan baru perjuangan keadilan agraria pada ranah pengetahuan. Selama ini memang belum terdapat sebuah jejaring produksi pengetahuan yang sistematis di bidang agraria dan yang kemudian diakumulasikan dalam bentuk "prasmanan" yang otoritatif untuk sehingga memudahkan bagi mereka yang hendak berkecimpung di bidang agraria. Menurut Rachman, saat ini mendesak untuk dipikirkan bagaimana simpul-simpul pengetahuan dari para aktivis, akademisi dan birokrat di bidang agraria bisa diorganisasikan dalam satu ikhtiar bersama untuk mewujudkan ensiklopedia studi dan dokumentasi agraria.

Menjelajah jalan baru perjuangan keadilan agraria tidak bisa mengabaikan signifikansi dari ekspresi estetik. GWR sendiri sangat dikenal sangat concern dengan arena perjuangan ini, sebagaimana tercermin dari upaya GWR sendiri menyusun lagu Mars Agraria (tercantum di awal buku ini). Karena itu, Bagian Keempat buku ini menghadirkan secara padat maknawi perjuangan keadilan agraria dalam ekspresi sastrawi.

Melalui “Sajak Gemintang dalamTehTubruk MasaSilam" (Bab 15), SabiqCarebesth memberikan sebuah kesaksian yang cukup pedih dari masyarakat agraris dalam baris-baris sajaknya. "Suatu hari di Mangunsari” (Bab 16) adalah prosa pendek dari Kus Antoro yang secara padat mengilustrasikan pengalaman petani mengalami berbagai kebijakan agraria dari penguasa, terutama kebijakan revolusi hijau. Antoro dalam karyanya ini juga memberikan semangat kepada kaum muda melalui contoh bagaimana sosok pemuda mampu terus berjuang dalam kesunyian untuk menjadi pemulia tanaman.

Akhirnya, Bab 17 menghimpun "Puisi-puisi Agraria” yang merupakan kumpulan karya sastrawan dan kiai muda, M. Faizi. Judul-judul puisi M. Faizi ini secara jelas menyuarakan kepekaan dan kepeduliannya pada nasib petani di kampung halamannya di Madura, yaitu (1) Nasionalisme di Mata Anak Kecil dan Rakyat; (2) Bunga Tembakau; (3) Di Atas Bukit Kapur; dan (4) Rusuk Langit Lancaran.

4 Metafor ini dipergunakan oleh GWR sendiri untuk menggambarkan metode yang dipakainya di dalam penyebaran ilmu pengetahuan dan semangat perjuangan agraria.

Penutup

Begitulah buku ini disusun. Seperti yang telah dipaparkan di awal, pada awalnya buku ini hadir sebagai sebuah ungkapan persembahan atas ulang tahun guru kita bersama, Gunawan Wiradi, pada tahun 2018. Tetapi melaluiperjalanan yang sangat berliku, akhirnya ungkapan persembahan itu kemudian mendapatkan sambutan lebih luas dan akhirnya berkembang menjadi dua buku yang terbit secara berturut-turut pada pertengahan 2019 dan awal 2020.

Penyunting merasa bahwa tidak ada kata terlambat untuk menyajikan kesaksian para tokoh atas inspirasi perjuangan keadilan agraria yang diwariskan GWR, maupun upayaupaya lanjutan dari generasi berikutnya untuk menjelajah jalan baru perjuangan keadilan agraria. Untuk itulah dua buku ini dihadirkan ke hadapan sidang pembaca sekalian. Semoga kedua buku ini memberikan sumbangan pada khazanah perjuangan dan studi agraria di tanah air kita tercinta ini. Tentunya dengan diniatkan bahwa kedua buku ini juga merupakan untaian doa semoga Gusti Allah, Pangeran Kang Murbeing Dumadi, tetap memberikan kesehatan dan umur panjang kepada guru kita semua, Gunawan Wiradi.

Akhirnya, di ujung tulisan ini juga terselip doa: Semoga kita masih tetap bisa menyalakan semangat perjuangan keadilan agraria, sebagaimana Gunawan Wiradi contohkan hingga saat ini.

Salam Perjuangan!

Salam Agraria!

DAFTAR ISI

V PERSEMBAHAN LAGU AGRARIA vii PENGANTARDARIPENYUNTING ix Perjuangan Keadilan Agraria: Inspirasi Gunawan Wiradi Oleh: Adi D. Bahri dan M. Shohibuddin BAGIANI.INSPIRASIGWR:REFLEKSIDANPERJALANANHIDUP 1 1. Refleksi: Kristalisasi Perjalanan Hidup dalam Perjuangan Reforma Agraria 3 di Indonesia Oleh:Gunawan Wiradi 2. Dr. Ir. Gunawan Wiradi, M.Soc.Sc.: Jejak Langkah Sang Pembentuk Zaman 17 BAGIANII.INSPIRASIGWR:TESTIMONILINTAS GENERASI 25 3. Gunawan Wiradi dan Pembaruan Agraria Kita 27 Oleh: Sajogyo Institute – Amir Mahmud 35 4. Untuk Seorang Guru Bangsa: Gunawan Wiradi Oleh: AKATIGA- Aprilia Ambarwati 5. Reforma Agraria, GWR dan Mukidi 37 Oleh:Bina Desa – Suwarto Adi, Dwi Astuti, FX. Wahono 6. Sang Guru Pengamal Konsistensi 47 Oleh:Konsorsium Pembaruan Agraria–Dewi Kartika 7. Kisah Konsistensi Sebuah Perjuangan 51 Oleh:H.S.Dillon 8. Gunawan Wiradi: Sosok Penyiram Dahaga di Tengah Lesunya Kajian Agraria 55 dan Gerakan Sosial Oleh:EndriatmoSoetarto

xvii

9. Politik-Ekonomi dari Fenomena GWR: Sebuah Sketsa 59 Oleh:Satyawan Sunito BAGIANIII.INSPIRASIGWR:MENJELAJAHJALANBARUPERJUANGAN 65 KEADILANAGRARIA 10. Partai Politik, Tanah dan Kekerasan: Konflik Pertanahan di Pedesaan Jawa 67 Tahun 1960-an Oleh:Suwarto Adi 11. Di Tengah Kepungan Perkebunan Sawit: Perjuangan Perempuan Memutus 81 Mata Rantai Komoditas Global Oleh:NilaDini 12. The Will to Improve: Refleksi Kritis Perjalanan Reforma Agraria di Sektor 97 Kehutanan Oleh:LukasR.Wibowo 13. WakafBerjangka untuk Pembaruan Tenurial Skala Desa 105 Oleh:MohamadShohibuddin 14. Eksiklopedia Studi dan Dokumentasi Agraria Indonesia: Sebuah Imajinasi 111 Oleh:NoerFauziRachman BAGIANIV.INSPIRASIGWR:PERJUANGANKEADILANAGRARIADALAM 121 EKSPRESI SASTRA 15. Sajak Gemintang dalam Teh Tubruk Masa Silam 123 Oleh:Sabiq Carebesth 16. Suatu Hari di Mangunsari 127 Oleh:Kus Antoro 137 17. Puisi-Puisi Agraria Oleh:M.Faizi BIODATAPENYUNTING 141 143 BIODATAKONTRIBUTOR

BAGIAN I INSPIRASI GWR: REFLEKSI DAN PERJALANAN HIDUP

REFLEKSI: KRISTALISASI PERJALANAN HIDUP DALAM PERJUANGAN REFORMA AGRARIA DIINDONESIA Gunawan Wiradi

BAGIANI:MENENGOKKEBELAKANG

Kita semua tahu bahwa zaman itu selalu berubah. Tanpa ulah manusia, alam ini sendiri pun selalu berubah. Apalagi manusianya berganti-ganti. Satu generasi berlalu, generasi berikutnya menggantikannya. Interaksi antara manusia dengan alam berbedabeda coraknya dari zaman ke zaman. Demikian juga interaksi antar-manusia itu sendiri.

Seperti telah disinggung di depan, saya termasuk generasi kuno telah lama berlalu, dan saya menyaksikan serta mengalami 6 (enam) zaman yang amat berbeda-beda (zaman kolonial Belanda; zaman pendudukan Jepang selama Perang Dunia-II; zaman Revolusi Fisik; zaman Orde Lama, zaman Orde Baru, dan zaman pasca Orde Baru sampai sekarang). Seperti telah saya sebutkan, ada teman-teman yang menganggap saya sebagai "pakar agraria", dan saya merasa bahwa itu hanya "kebetulan". Faktor kebetulan yang saya maksud adalah bahwa perhatian dan kegiatan saya di bidang penelitian agraria itu ada kaitannya dengan sejarah perjalanan hidup saya.

Oleh karena itu, walaupun secara amat ringkas, dan berupa potongan-potongan riwayat, ada baiknya saya ceritakan hal-hal yang langsung atau tak langsung ada kaitannya dengan masalah-masalah agraria.

Masa Kanak-kanak Sampai Remaja

Ketika umur saya belum tiga tahun, ayah saya meninggal. Ibu saya menjadi janda dengan beban beberapa anak yang belum berumah tangga, termasuk saya sebagai bungsu dari sebelas orang bersaudara. Sampai kurang lebih umur enam tahun, sebagai anak bungsu yang tidak punya ayah, saya sangat "lengket" dengan Ibu, tidak bisa berpisah ke manapun beliau pergi. Saya menjadi manja, rewel dan nakal. Namun “kemanjaan” itu tidak berlangsung lama.

Pendidikan dasar saya tidak karuan, sering berpindah-pindah.

1939-1940 : Dididik di rumah oleh seorang paman (membaca, menulis dan berhitung). Semboyan: "Laugh! And the world laughs with you. Weep! And you weep alone". Umur delapan tahun baru masuk HIS (Hollandsch Inlandsche School) di Solo.

1940-1942 : Pindah dari Solo ke Colomadu (Pabrik Gula). Sekolah di Kartosuro (8 km dari PG. Colomadu). Hanya satu tahun, lalu pindah lagi ke Solo, masuk "Arjuna School" (suatu sekolah yang didirikan oleh Lembaga Teosofi).

1942-1945 : Jepang mulai menduduki Indonesia. Selama zaman kolonial Belanda, sekolah dasar itu ada lima strata (Sekolah Desa, Sekolah Angka-2, Sekolah Angka-1, HIS, dan ELS). Semua strata ini pada jaman Jepang diratakan menjadi satu yaitu Sekolah Rakyat (SR) atau "Kokumin Gakko".

1945 : Proklamasi Kemerdekaan, 17 Agustus. Gunawan Wiradi masih duduk di kelas-5 SR.

Demikian secara sekilas riwayat pendidikan dasar Gunawan Wiradi.

Mengapa sekolah saya berpindah-pindah? Ini ada hubungannya dengan masalah keluarga. Ibu saya, sebagai janda dengan anak yang banyak, termasuk tiga orang kakak saya yang belum berkeluarga, tentu menanggung beban berat. Karena itu, saya lalu dititipkan secara bergantian kepada kakak-kakak saya yang sudah berkeluarga. Bahkan juga kepada pamanpaman saya, baik dari garis ayah maupun dari garis Ibu. Karena itu, tempat tinggal saya juga berpindah-pindah, di kota maupun di desa.

Apa relevansi renungan masa kanak-kanak ini dengan kehidupan saya sekarang?

Seperti telah saya sebutkan di depan, saya ini adalah "pakar kebetulan". Bukan saja karena pengetahuan saya tentang agraria itu ibarat setetes air di dalam lautan, yakni lautannya masalah agraria yang rumit dan sukar, melainkan karena adanya faktor "kebetulan". Bukan hanya satu kebetulan, tapi serentetan kebetulan sebagai berikut:

1. Ketika karena suatu masalah keluarga saya harus dititipkan kepada kakak yang sudah berkeluarga dan menjadi staf employee pada PG Colomadu (seperti tersebut di atas), saya harus menyesuaikan diri dengan suasana yang sama sekali baru: dari suasana "feodal” di Solo kepada suasana masyarakat pedesaan di sekitar Pabrik Gula. Saat itulah, ketika baru berusia sekitar delapan tahun, saya mulai mengenal istilah-istilah "tanah bengkok", "tanah titisara", "tanah glebagan tebu", "tanah gogolan", dan lain-lain.

2. Pada saat saya duduk di kelas 4 SR, saya dititipkan kepada seorang paman yang mempunyai tanah seluas 300 m2 yang ditanami sayur-sayuran. Setiap pagi saya harus bangun jam 04.00 pagi utuk mengairi tanah tersebut. Hati saya merintih, tapi anehnya, saya patuh dan bertahan. Saya didorong untuk mencintai "pertanian". Padahal, saat itu saya benci sekali karena cita-cita saya saat itu adalah ingin menjadi pilot pesawat tempur akibat nonton film Jepang “Tatakai no Machi".

3. Tahun 1946 saya lulus SD dan masuk SMP Negeri 1. Karena suatu hal saya ditarik oleh Ibu saya dan dititipkan kepada paman-ipar dari garis Ibu. Meskipun beliau juga pegawai Keraton Solo, tetapi tugasnya justru mengelola sebagian tanah pertanian milik Keraton. Jadi, sekali lagi, sebuah "kebetulan"; seolah-olah garis-hidup saya ini didorong untuk memperhatikan masalah pertanian/pedesaan.

Kita tahu bahwa tahun 1945-1950 dikenal sebagai periode "Revolusi Fisik". Perang-damai silih berganti. Karena itu, sekolah pun buka-tutup bergantian. Desember 1948, dimulai “Agresi Militer" Belanda yang kedua dan seluruh wilayah Republik dikuasai oleh tentara Belanda. Berlangsunglah “perang gerilya”. Saat itu, saya baru saja naik kelas, dari kelas 2 ke kelas 3 SMP Negeri 1. Kedatangan tentara Belanda menyebabkan gedung sekolah saya "dibumi-hanguskan" oleh para pejuang kita, dan saya ikut bergabung dengan kakak-kakak Tentara Pelajar (TP) ke luar kota. Untuk kesekian kalinya saya berkeliaran di pedesaan. Tetapi tidak lama, baru sekitar 2,5 bulan, saya disusul oleh Ibu saya untuk kembali ke kota karena khawatir akan kehilangan saya, satu-satunya anak laki-laki yang tertinggal. Sebab, kakak saya laki-laki sudah gugur.

Masa Remaja Menjelang Dewasa

Agustus 1949 perang berhenti, dan berlangsung Konferensi Meja Bundar (KMB). Januari 1950, barulah saya bisa masuk sekolah lagi, dan Agustus 1950 saya lulus SMP dan diterima di SMA Negeri 2.

Sampai saat itu, sebenarnya cita-cita saya menjadi pilot pesawat tempur belum berubah. Tetapi sementara itu, beberapa paman saya, kakak-kakak saya, dan bahkan guru saya di SMA, mendorong saya untuk, jika nanti lulus SMA, melanjutkan ke Fakultas Kedokteran. Tetapi untuk ke Sekolah Tinggi, bagaimana biayanya? Siapa yang akan membiayai? Satu-satunya jalan adalah jikalau untuk melanjutkan ke Sekolah Tinggi itu tersedia beasiswa. Cita-cita menjadi pilot sudah jelas tidak mungkin karena tinggi badan saya hanya 155 cm. Timbullah semacam kompromi.

Tahun 1953 saya lulus SMA Bagian-B (Pasti Alam). Saat itu Angkatan Laut RI membukapeluangmemberikanbeasiswa"IkatanDinas"bagimerekayang mau melanjutkan ke Sekolah Tinggi Kedokteran untuk menjadi dokter militer. Sekali lagi, meskipun saya lulus berbagai tes, tetapi tinggi badan saya menyebabkan saya tidak diterima.

Dalam Ujian Penghabisan SMA, nilai rata-rata saya melampaui syarat minimal untuk mendapatkan beasiswa dari Pemerintah. Saya lalu melamar ke Fakultas Kedokteran UI di Jakarta. Tetapi di sana saat itu bahasa pengantarnya masih Bahasa Belanda. Dan beasiswa baru disediakan setelah mahasiswa berada di tingkat tiga (tahun ke-3). Di Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta pun demikian. Saya pun hampir putus asa. Tetapi, sekali lagi, ada “kebetulan”.

Kebetulan saat itu Bung Karno pidato di mana-mana menyerukan para lulusan SMA masuk ke Fakultas Pertanian karena negara kita ini merupakan masyarakat agraris. Maka saya lalu melepas cita-cita menjadi dokter, yang penting saya bisa melanjutkan ke sekolah tinggi. Karena itu, saya lalu melamar ke Fakultas Pertanian Bogor yang saat itu masih merupakan bagian dari Universitas Indonesia (UI) Jakarta. Alangkah gembira hati saya karena lamaran saya dijawab dengan informasi bahwa bahasa pengantarnya bukan Bahasa Belanda, tetapi Bahasa Inggris, dan bahwa saya langsung mendapatkan beasiswa. Jadilah saya menjadi mahasiswa pertanian, walaupun semula bukan minat saya.

Semasa Menjadi Mahasiswa

Sebenarnya, cerita yang lebih rinci tentang perjalanan hidup saya dapat dibaca dalam dalam buku biografi saya yang ditulis oleh Surya Saluang dengan judul GWR Jali Merah. Bahkan potongan-potongan tertentu perjalanan hidup saya juga sudah pernah ditulis oleh teman-teman lain.

Jadi, yang ingin saya sampaikan di sini adalah satu hal saja yaitu yang berkaitan dengan faktor “kebetulan”.

Seperti diketahui, sampai akhir dasawarsa 1950-an, sistem kurikulum masih menggunakan sistem Belanda, yaitu bukan sistem semester. Di Fakultas Pertanian UI di Bogor, program studi untuk menjadi sarjana itu lamanya 5½ tahun, dengan tingkat P-1, P-2, C-1, C-2, dan tingkat akhir calon Insinyur. Ujian dilakukan setiap akhir tahun pelajaran dan kalau lulus lalu naik tingkat dan menerima ijazah. Jadi ada lima ijazah yang diterima. Ketika pada tahun 1957 dosen-dosen Belanda meninggalkan Indonesia, atas kerja sama antara Indonesia dan Amerika Serikat, datanglah tim dosen dari Universitas Kentucky dari Amerika, dan sejak itu berlakulah sistem semester.

Seperti telah sering saya ceritakan dalam berbagai karya tulis saya, perumusan Rancangan Undang-Undang Agraria Nasional ditugaskan kepada sebuah “Panitia Agraria" yang dibentuk pertama kali di Yogyakarta pada tahun 1948 (dikenal sebagai "Panitia Yogya"). Panitia ini belum sempat bekerja penuh, terjadilah agresi militer yang ke-2 oleh tentara Belanda dan seluruh wilayah RI diduduki Belanda. Berlangsunglah perang gerilya.

Setelah perang selesai dan berlaku perjanjian KMB, maka pada tahun 1950 ibu kota RI pindah dari Yogyakarta ke Jakarta. Tahun 1951, Panitia Agraria tersebut dihidupkan lagi dengan perubahan susunan dan dikenal sebagai "Panitia Jakarta". Saat itu, atas dasar UUDS (UU Dasar Sementara 1950), sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem "parlementer" dan yang berkuasa adalah Kabinet Parlementer yang dipimpin oleh "Perdana Menteri". Adapun kedudukan presiden hanya sebagai simbol saja. Kabinet yang memerintah jatuh bangun dalam waktu yang singkat. Akibatnya, pemimpin "Panitia Agraria” pun berganti-ganti.

Bersamaan dengan pergantian kabinet, maka pada tahun 1956 Panitia Agraria yang ke-2 (yaitu Panitia Jakarta) diganti oleh Panitia Agraria yang ke-3 di bawah pemimpin Suwahyo dari Nahdlatul Ulama (NU). Kemudian pada tahun 1958, demikian juga, Panitia Agraria ini diganti lagi di bawah pemimpin Sunario, juga dari NU.

Panitia ke-4 ini berhasil merumuskan naskah Rancangan UU Agraria Nasional yang kemudian menyerahkan Rancangan UU itu kepada Presiden Soekarno. Bung Karno menyarankan agar rancangan itu dibahas terlebih dulu bersama kalangan akademik. Karena itu, maka DPR kemudian bekerja sama dengan UGM, karena UGM-lah, saat itu, yang mempunyai dosen-dosen atau pakar-pakar yang menguasai masalah agraria. Sedangkan Fakultas Pertanian Bogor (yang saat itu masih di bawah UI) belum mempunyai dosen/ pakar agraria.

Walaupun demikian, Fakultas Pertanian Bogor diberi kesempatan untuk berpartisipasi membahas Rancangan UU tersebut. Karena itu, pada tahun 1958 itu, di Bogor lalu diselenggarakan suatu "Simposium" untuk membicarakan hal itu. Pesertanya didatangkan dari Yogyakarta dan dari Jakarta, sedangkan dari Bogor sendiri hanya satu dua orang dosen senior saja yang terlibat, dan bukan orang yang benar-benar pakar agraria.

Sebuah "kebetulan" bahwa yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia Penyelenggara Simposium tersebut adalah GWR yang baru saja menyelesaikan masa kerjanya sebagai Ketua Senat Mahasiswa. Dari simposium inilah, "kebetulan" GWR memperoleh pengetahuan mengenai masalah agraria.

Saat saya duduk di tingkat C-2, dalam rangka latihan studi lapangan, saya pergi ke suatu desa di Jawa Tengah, yaitu Desa Ngandagan, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Pilihan lokasi itu dilakukan secara random, semacam undian saja, karena saat itu belum banyakpenelitianpedesaan,sehinggabelum banyakdesa-desayangterdokumentasi. Di Desa Ngandagan itu ternyata Lurah yang menjabat pernah melakukan penataan kembali pola penguasaan tanah pada 1947, jauh sebelum ditetapkannya Undang-Undang Agraria Nasional (UUPA 1960). Pengalaman inilah yang tanpa sengaja mendorong saya untuk di kemudian hari, ketika harus menyusun skripsi untuk gelar sarjana, kembali mengunjungi desa tersebut. Hasil kunjungan lapang itu berupa skripsi berjudul "Land Reform di Sebuah Desa Jawa". Jadi, pilihan desa Ngandagan itu semula hanya "kebetulan".

Demikianlah serentetan "kebetulan" yang ditambah dengan beberapa "kebetulan" setelah saya menjadi dosen (yang tak perlu diceritakan di sini), seolah-olah telah menuntun saya ke arah pemusatan perhatian terhadap masalah agraria.

BAGIANII:MENGAMATISITUASIMASAKINI

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, tidaklah sederhana dan tidak mudah untuk menggambarkan apa dan bagaimana yang terjadi di masa kini. Hal ini karena "gambar” setiap zaman itu pada hakikatnya merupakan produk dari dinamika dan dialektika dari proses sejarah sebelumnya. Dalam setiap zaman, ada aspek-aspek tertentu yang dapat dinilai sebagai positif dan ada aspek-aspek lainnya yang bisa dianggap negatif.

Perimbangan antarapositifdan yang negatifitu dapat berbeda-beda untuk zaman yang berbeda, sekalipun ukuran yang dipakai bagi penilaian itu sama. Apalagi jika ukurannya berbeda. Saya sendiri memakai ukuran "kesetiaan", yakni sejauh mana kita setia kepada cita-cita ideal dari Proklamasi Kemerdekaan, sejauh mana kita setia kepada cita-cita ideal yang diamanatkan oleh bapak-bapak para pendiri NKRI.

Merayakan Hari Ulang Tahun tentang apa saja (kecuali ulang tahun pribadi), pada hakikatnya adalah merenungkan kembali suatu peristiwa yang dianggap sebagai tonggak sejarah. Peristiwa-peristiwa itu dapat berupa suatu momentum dimulainya suatu harapan, bisa berupa suatu keberhasilan, tapi dapat juga berupa suatu tragedi. Sekedar contoh:

• HUT ke-73 Proklamasi Kemerdekaan RI baru saja berlalu pada 17 Agustus 2018. Sementara nanti tanggal 24 September 2018 adalah HUT ke-58 UUPA-1960 yang disebut sebagai "Hari Tani Nasional". Kedua HUT tersebut melambangkan sebuah keberhasilan perjuangan dan sekaligus lahirnya sebuah harapan.

• Tetapi "Hari Tani Internasional” adalah merujuk kepada suatu tragedi, yaitu suatu peristiwa yang terjadi pada 17 April 1996 di Brazilia. Peristiwa yang dikenal sebagai “Peristiwa El Dorado dos Carajos” ini adalah suatu aksi demo petani yang ditindas dengan berondongan peluru oleh militer, dengan korban puluhan orang luka parah dan 19 orang meninggal.

Gambaran Situasi Masa Kini

Jika kita kembali kepada masalah bagaimana kita membaca situasi dan kondisi masa kini dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, maka gambaran saya kurang lebih adalah sebagai berikut.

1. Sisi Positif. Sekalipun kecenderungan "intoleransi" masih tetap sebagai ancaman, dan meskipun karena serbuan kemajuan teknologi digital menyebabkan adanya rasa pesimisme terhadap kesadaran para generasi muda mengenai semangat persatuan dan semangat kebangsaan, namun kita bersyukur bahwa NKRI tetap eksis. Dari pagelaran Asian Games 2018 ternyata tercermin bahwa generasi muda tetap dapat menjaga semangat persatuan, toleran, dan tetap menjaga harga diri bangsa.

2. Sisi Negatif. Jika diukur dari cita-cita ideal Proklamasi Kemerdekaan dan amanat para pendiri bangsa, saya menilai bahwa hampir dalam semua bidang terjadi penyimpangan. Korupsi merajalela. Sistem ketatanegaraan jungkir balik tidak karuan. Konflik agraria merebak di mana-mana. Hukum hanya menjadi permainan politik, bidang pendidikan pun ada penyimpangan dari gagasan-gagasan para senior kita, dsb. dsb.

Terus terang, saya sengaja untuk tidak menguraikan hal-hal tersebut di atas secara rinci agar tidak menambah kegaduhan. Bagi saya, yang lebih penting adalah bagaimana memberi bekal kepada generasi muda dalam perjuangan menghadapi tantangan zaman.

MencermatiProsesPerubahan

Seperti telah disinggung dalam bagian pendahuluan di depan, zaman itu selalu berubah: kondisi alam berubah, generasi manusia berganti-ganti, dsb. dst. Hal yang kurang disadari adalah bahwa gagasan, ide, atau konsep pun dalam perjalanan sejarahnya juga berubah. Perubahan konsep itu bisa berupa sekadar modifikasi, penyesuaian terhadap kondisi tertentu, dsb. Bahkan bisa pula perubahan itu pada dasarnya menjadi sebuah konsep baru yang bertentangan dengan konsep aslinya.

Jika yang terakhir ini yang terjadi, maka inilah yang harus kita tentang, khususnya jika hal itu mengenai konsep “Reforma Agraria” (RA).

Sekalipun dalam perjalanan sejarahnya sesuatu konsep itu mengalami berbagai modifikasi, namun ciri utamanya atau identitas aslinya tetap tidak berubah. Ibaratnya, ada dua orang, si A dan si B, yang bersahabat pada saat masing-masing berusia 15 tahun. Lalu selama 50 tahun keduanya tidak pernah bertemu. Paras keduanya selama waktu itu tentu sama-sama mengalami perubahan. Rambut menjadi putih karena ubanan, kulit menjadi keriput, dsb. Salah satunya mungkin kepalanya menjadi botak, perutnya menjadi gendut, dll. Namun saat berjumpa kembali, mereka tetap saling mengenal. Jadi, artinya identitas aslinya tidak berubah.

Begitu juga masalah konsep RA. Kita harus memahami dengan benar konsep aslinya.

Perubahan sesuatu konsep itu ibarat aliran sungai. Pancuran air awal dari mata airnya itu bersih, bening, suara gemerciknya terdengar nyaring. Tetapi dalam perjalanan mengalirnya, air itu membawa serta daun-daun kering, ranting-ranting yang jatuh dari pepohonan, menghanyutkan lumpur, dll. Makin lama aliran air itu semakin lebar, warnanya semakin keruh, serta jalannya kian lambat. Namun akhirnya, aliran air itu mencapai lautan. Jalan aliran sungai itu bisa berliku-liku, tetapi tujuannya adalah lautan. Karena itu, ada pepatah "Door de zee op te zoeken, is de rivier trouw aan haar bron". Artinya, “dengan mengalir ke lautan sungai itu setia pada sumbernya".

Setia pada Konsepsi Reforma Agraria

Demikianlah, dalam soal RA, jika kita berdasar pada nilai kesetiaan, maka kita perlu lebih dulu memahami dengan benar bagaimana gagasan awalnya. Kebijakan untuk melaksanakan program RA, karena berbagai hambatan akibat kondisi sosial, politik, ekonomi, dsb, boleh saja jalannya lambat, boleh saja berupa programnya bersifat parsial, asalkan semua itu menuju kepada RA yang sejati. Bisa saja ada berbagai program di bidang agraria, tetapi jika efeknya tidak menuju kepada RA sejati (apalagi jika dampaknya justru bertentangan dengan nilai RA yang genuine), maka adalah salah sama sekali jika hal itu diklaim sebagai program land reform! Sebab, hal ini akan menyesatkan pemahaman generasi muda.

Memperjuangkan terlaksananya RA yang genuine adalah memperjuangkan terwujudnya keadilan sosial yang sesungguhnya! Sebab masalah tanah adalah masalah dasar bagi kehidupan manusia, karena hampir semua hal "diwadahi" oleh tanah. Terkecuali

jika nanti entah beberapa ratus tahun lagi manusia dapat hidup melayang-layang di ruang angkasa dan makanannya odol(entah dibuat dari apa), barangkali masalah tanah menjadi tidak penting lagi.

Jadi, memperjuangkan keadilan sosial melalui RA yang sejati adalah suatu langkah yang mengandung cita-cita yang besar. Dan kebahagiaan hidup yang sejati adalah menyatukan diri dengan suatu cita-cita yang besar (the true joy in life is to align oneself with some mighty purpose). Begitulah salah satu slogan yang pernah saya terima dalam pendidikan, saat saya masih duduk di bangku SMP.

BAGIANIII:MEMBANGKITKANSEMANGATVOKASIONALPADAGENERASI MUDA

Sebelumnya, perlu ditegaskan terlebih dulu di sini masalah istilah "vokasional". Biasanya, yang secara umum berlaku adalah bahwa istilah "vokasional" diartikan sebagai "keterampilan praktis". Sekolah vokasional adalah sekolah keterampilan.

Namun bukan demikian yang dimaksud dalam bagian penutup tulisan ini. Uraian berikut ini diharapkan dapat memperjelas bahwa makna istilah vokasional yang dimaksud di sini adalah dalam konteks suatu perjuangan.

“"Profesional” atau “Vokasional”?

Untuk memulai penjelasan istilah ini, marilah kita mencermati secara sepintas dua kasus berikut ini terlebih dulu.

Kasus Pertama. Konon ada seorang dosen sekaligus peneliti pintar yang bergaul sangat dekat dengan kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kalangan LSM ini amat respek terhadap dosen tersebut karena di mata mereka si dosen ini adalah seorang intelektual yang sangat memahami (dan karenanya juga dianggap berpihak kepada) aspirasi rakyat. Suatu saat, si dosen tersebut memperoleh proyek dari sebuah Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan suatu penelitian. Karena hasilnya bagus, maka dia lalu ditawari untuk menjadi konsultan pada Badan Usaha tersebut, dan dia menerima tawaran itu.

Apa yang kemudian terjadi? Dia dihujat dan dijauhi oleh sejumlah LSM yang semula menjadi mitra dekatnya. Mengapa? Karena ternyata Badan Usaha tersebut sedang dalam situasi bersengketa dengan rakyat, dan dengan demikian secara tidak langsung Badan Usaha itu berhadapan dengan sekelompok LSM tersebut di atas yang mendampingi rakyat yang bersengketa. Mungkin karena semula tidak tahu, atau mungkin karena terpojok, si dosen tersebut lalu membela diri dengan menyatakan sebagai berikut: "Saya seorang peneliti profesional. Saya melaksanakan pekerjaan sesuai keterampilan saya, dan sama sekali tidak ada maksud untuk berpihak pada Badan Usaha itu dalam sengketa tersebut!"

Kasus Kedua. Di suatu kota ada seorang dokter yang konon memiliki "tangan dingin*. Suatu saat di hari Minggu pagi, datang kepadanya seorang laki-laki yang membawa mobil butut, sewaan, dengan maksud memohon kepada sang dokter untuk bersedia datang ke rumahnya guna memeriksa isterinya yang sakit keras. Sang dokter berpikir sebentar sambil melihat mobil butut yang dipakai untuk menjemput itu. Ternyata kemudian dokter itu menolaknya dengan alasan: "Ini hari Minggu! Saya bukan dokter jaga. Pergi saja ke dokter jaga hari ini, dan ini nama dan alamatnya saya kasih tahu". Laki-laki itu mendesak: “Tolong Dokter, kami hanya percaya kepada Bapak dan lagi rumah dokter jaga itu sangat jauh, sementara kami sangat membutuhkan pertolongan cepat." Dokter itu menjawab: "Saya seorang profesional yang harus menjaga etika. Pergi dulu ke dokter jaga. Kecuali kalau nanti dia menunjuk saya!" Dengan sangat kecewa laki-laki itu pulang.

Tidak lama kemudian, datang laki-laki lain kepada dokter tersebut dengan permohonan yang sama. Tapi laki-laki ini membawa mobil Mercedes Benz. Dokter itu ragu sebentar, juga sambil melihat mobil itu. Melihat keraguan itu, laki-laki kedua ini segera menimpali: "Saya tahu Dok, ini hari Minggu. Tetapi tolong Dok, tolong. Berapapun biayanya kami bersedia menyediakannya!" Akhirnya, dokter itu bersedia dijemput. Dokter itu tidak tahu bahwa rumah laki-laki ini ternyata tidak jauh dari rumah laki-laki yang datang pertama tadi. Lelaki ini tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mengeluh kepada ketua RT- nya. Ketua RT yang sarjana itu hanya berkomentar: "Keluarga yang didatangi dokter itu kan keluarga konglomerat. Anda kan rakyat biasa. Sedangkan dokter itu adalah seorang profesional. Mana tawaran yang lebih tinggi, itu yang diterima. Dan itu tidak ada salahnya, itu sangat rasional!" Karena tidak paham, laki-laki ini hanya bengong dan pulang.

Pelajaran apa yang bisa ditarik dari dua kasus tersebut di atas?

Sebelum kita ulas lebih lanjut, perlu dicatat bahwa tentu saja tidak semua dosen/ peneliti, tidak semua dokter, bersikap seperti yang digambarkan di atas. Masih banyak intelektual kita yang sikapnya masih konsisten.

Dalam kasus pertama, baik sang dosen maupun kalangan aktivis LSM yang menghujatnya sama-sama memberikan argumentasi yang masuk akal. Bedanya adalah: sang dosen mendasarkan argumentasinya atas semangat profesionalisme, sementara pihak LSM membuat ekspektasi terhadap dosen tersebut atas landasan semangat vokasionalisme.

Tapi apa yang dimaksud dengan kedua istilah tersebut?

Makna Istilah

Di Indonesia, istilah "profesional" diberi makna dan penghargaan yang begitu tinggi tempatnya. Seorang profesional diberi citra di benak masyarakat sebagai seorang yang terampil di bidangnya, efisien, bertanggung jawab, jujur, obyektif, dsb. dst. Pendeknya, serba positif. Kalau ada orang yang kerjanya kurang bagus, dia dicemooh dengan kata-kata: "kurang profesional". Karena itu, secara berlebihan profesionalisme didewa-dewakan.

Padahal, kalau kita buka-buka berbagai macam kamus istilah, kita akan temukan apa sebenarnya pengertian dasar istilah tersebut. Seorang profesional pada hakikatnya adalah tenaga bayaran. (Misalnya, pemain sepakbola profesional, artinya pemain bayaran.) Seorangprofesionaladalahorangyangmenjualketerampilandankeahlianyangdipunyainya demi mendapatkan bayaran. Seorang profesional akan selalu berusaha meningkatkan keterampilannya agar mampu bersaing dengan orang lain yang sebidang. Demikian juga dalam hal tanggung jawab, efisiensi kerja, dsb.

Dengan asumsi seperti itu maka dibentuklah citra bahwa seorang profesional itu serba positif. Masalah hubungan pribadi, masalah emosi, masalah keberpihakan, menjadi tidak relevan. Yang relevan adalah transaksi jual-beli keahlian. ("Nothing personal, nothing emotional, just business. ") Dalam kondisi stabil dan dalam konteks “pasar bebas”, semua itu tidak ada salahnya, semua itu sangat rasional. Seorang pengacara profesional, bisa saja hari ini bekerja untuk si A, namun sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan, besok pagi dia berpindah kepada si B yang merupakan lawan si A, semata-mata karena si

B menawarkan imbalan yang lebih tinggi. Rasional! Karena itu, seorang profesional di bidang pengerahan massa dapat disewa oleh partai politik yang manapun secara bergantian, selama tarif imbalannya telah disepakati setara dengan nilai tugasnya. Karena itu pula, maka selama "profesionalisme" didewakan secara berlebihan, maka jangan diharap bahwa money politics akan bisa dihilangkan.

Lantas, apa yang dimaksud dengan istilah vokasionalisme? Pada tahun 1918 ketika Jerman dilanda krisis, seorang tokoh besar sosiologi klasik, Max Weber, memberikan ceramah di depan mahasiswa Universitas Munich. Beliau mengibaratkan bahwa langit Jerman sedang diliputi oleh awan mendung yang gelap. Jika Jerman ingin keluar dari kemelut ini, maka yang dibutuhkan adalah bukan semangat profesionalisme, melainkan semangat vokasionalisme!

Seorang vokasional, menurut Max Weber, adalah orang yang teguh pendiriannya. Secara konsisten ia memegang teguh visi dan misinya. Ia tidak "mencla-mencle". Keteguhan ini bukan hanya dapat membentengi dirinya, tetapi bahkan dapat memberikan semangat bagi mereka yang harapannya hampir musnah sama sekali. Seorang vokasional melakukan sesuatu semata-mata karena "panggilan jiwa", panggilan hati nurani, bukan imbalan materi.

Di Bawah Bayang-bayang Pasar

Sering kita mendengar pernyataan pejabat militer bahwa TNI adalah "prajuritpejuang". Namun di lain pihak juga dinyatakan bahwa TNI harus menjadi "prajurit profesional!" Sebagai generasi tua yang sedikit atau banyak turut mengalami pahit getirnya perang melawan penjajah, sungguh hati saya merasa sangat sedih mendengar hal itu. Karena, berdasarkan pengertian yang telah diuraikan di atas, maka prajurit profesional adalah "serdadu bayaran" yang dapat disewa oleh siapa saja yang mampu membayarnya. Prajurit pejuang dalam arti yang sesungguhnya, tentu tidak akan mungkin berubah menjadi prajurit profesional.

Munculnya pernyataan-pernyataan yang kontradiktif itu semata-mata karena rancunya pengertian istilah "profesional". Kerancuan ini mungkin merupakan salah satu akibat dari gegap gempitanya promosi sistem ekonomi pasar bebas, di mana hampir semua hal dapat dijadikan komoditi, untuk dijual. Jika TNI memang mengklaim sebagai prajurit-pejuang, seharusnya yang didengungkan adalah bahwa TNI harus menjadi prajurit vokasional! Bukan prajurit profesional!

Tidak dapat dipungkiri bahwa profesionalisme adalah sesuatu yang menyertai kecenderungan menuju sistem ekonomi pasar-bebas. Kecenderungan inilah esensi dari apa yang disebut "arus globalisasi”. Kata orang, kita memang tidak dapat mengelak dari kenyataan ini. Namun kalau kita memang bangsa yang mandiri, hal itu perlu disertai dengan sikap "ekstra waspada" (meminjam istilah Prof. Mubyarto). Mengapa? Sebab, apa yang dimaksud dengan arus globalisasi ini sebenarnya adalah "suatu kecenderungan kegiatan ekonomi dunia menuju ke arah satu saja sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi pasar bebas yang kapitalistik." Dan kecenderungan ini sendiri sebenarnya bukanlah kecenderungan yang alamiah, melainkan kecenderungan yang memang dibikin, terutama oleh mereka (negara-negara kuat) yang menganut paham kapitalisme. Globalisasi memang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun sekaligus juga dapat meningkatkan kesenjangan sosial dan ekonomi. Bukan saja kesenjangan internal di dalam negeri negaranegara yang sedang berkembang (NSB), akan tetapi juga kesenjangan antara NSB dengan negara-negara industri maju (NIM). Demikian juga, melalui globalisasi ini ketergantungan NSB kepada NIM menjadi semakin meningkat pula. Itu sebabnya, mengapa globalisasi harus disikapi dengan ekstra waspada (Mubyarto 1998).

Lagi pula, penting untuk dicatat bahwa sistem ekonomi pasar-bebas itu tidak selalu berarti demokratis. Ia juga bisa menjadi "diktator". Hanya saja diktatornya bukanlah orang melainkan pasar. Padahal, pasar itu juga ciptaan manusia. Promosi-promosi barang dagangan di TV, radio, dan iklan-iklan di surat kabar, juga tekanan NIM kepada NSB untuk melakukan paket deregulasi dan penyesuaian struktural (structural adjustment programs), kesemuanya itu tidak lain adalah kegiatan untuk menciptakan dan memperluas pasar.

Komersialisasi Ilmu Pengetahuan

Nilai-nilai budaya "pasar" itulah yang juga telah menggoncangkan nilai-nilai dasar ilmu pengetahuan. Menurut Goode and Hatt (1952), nilai dasarnya adalah bahwa ilmu itu "milik umum". Karena itu, pada hakikatnya ilmu itu tidak dapat dipatenkan, tidak dapat diperjualbelikan. Hasil penelitian tidak boleh dirahasiakan, harus disebarkan secara cuma-cuma. Namun, sejak tahun 1976 ketika Amerika Serikat mengeluarkan Copyright Acα, maka nilai budaya ilmu pengetahuan menjadi berubah. Ilmu diperdagangkan, hasil penelitian diperjualbelikan.

Lahirnya perjanjian internasional yang disebut TRIPs (Trade Related Intellectual Property Rights) kian memperkuat kecenderungan komersialisasi ilmu pengetahuan ini. Dengan TRIPs maka buah pikiran orisinal intelektual dianggap sebagai kekayaan, hakmilik, bahkan komoditi, yang dilindungi. Dengan demikian, maka pelanggaran "kode etik ilmiah” digantikan menjadi masalah pelanggaran hukum, dan sanksi sosial/akademis berubah menjadi hukuman denda/hukuman badan.

Tak ayal, hal ini telah menimbulkan goncangan atas asas moral nilai-nilai dasar ilmu pengetahuan (yang nota bene ditanamkan sendiri oleh orang Barat dan sekarang mereka langgar sendiri). Sebenarnya, di kalangan masyarakat ilmiah internasional sendiri, masih banyak ilmuwan yang pada dasarnya tidak sependapat dengan perkembangan baru ini. Perdebatan yang semula hanya bersifat dikotomi sekarang bahkan menjadi segitiga atau trikotomi, yaitu: (a) "science for the sake of science", (b) “science for the sake of mankind," dan (c) "science for the sake of business". Agaknya, sekarang ini arus yang terakhir inilah yang sedang naik daun. Inilah salah satu faktor yang menggoncangkan nilai-nilai dasar ilmu pengetahuan, dan menyebabkan merosotnya mutu karya-karya tulis ilmiah.

Kecenderungan global ini bertemu dengan gejala lain di mana gencarnya kampanye pembangunan pada masa Orde Baru lalu, yang dipersepsikan sebagai pembangunan ekonomi semata (sesuai jargon: politics no, economy yes!), telah menimbulkan sikap yang terlalu dilandasi oleh motif ekonomi, yaitu berusaha mencapai hasil sebesar mungkin dengan pengorbanan sekecil mungkin. "Tinggalkan gotong-royong, galakkan sikap serakah." Bahkan ada seorang tokoh ternama yang berkata: "Mana lebih baik: melihat orang serakah atau melihat orang melarat?" Maksudnya jelas, serakah itu baik (walaupun merupakan sumber kejahatan), sedang melarat itu jelek (sekalipun jujur).

Kalau memang demikian, jangan heran jika ada mahasiswa yang mengambil jalan pintas menjadi sarjana tanpa berpikir, atau menjadi doktor tanpa melakukan penelitian atau menulis sendiri disertasinya. Jangan pula menyalahkan dosen ataupun guru besar, yang karena ingin meningkatkan kondisi ekonominya, lalu menjual jasa bimbingan. Maka muncullah gejala skripsi "belian”, tesis "belian", ya bahkan disertasi "belian” yang makin marak dewasa ini. Sebab, dengan memperoleh gelar-gelar formal itu, si pembeli lalu memperoleh pengakuan sebagai seorang "profesional” yang akan dihargai dengan nilai rupiah yang tinggi!

PentingnyaSikapVokasional

Pada hemat saya, wacana mengenai profesionalisme versus vokasionalisme ini sangat relevan bagi kondisi Indonesia saat ini. Dalam usaha untuk keluar dari krisis multidimensi ini, maka pendewaan profesionalisme perlu dikoreksi. Profesionalisme memang tidak dapat dielakkan, karena realitasnya hal itu juga menjadi kecenderungan dunia. Namun pengertian profesionalisme perlu diletakkan pada tempatnya, pada proporsinya. Citra bahwa seorang profesional itu adalah orang yang serba hebat harus dihilangkan. Karena, semangat profesionalisme itulah sebenarnya yang memberikan kontribusi terbesar bagi merosotnya moralisme.

Dalam masa krisis ini, yang diperlukan adalah semangat vokasionalisme, bukan semangat profesionalisme. Dalam ceramahnya di Universitas Munich itu, Max Weber menyebutkan peran seorang vokasional pada masa krisis sebagai berikut:

"Pengalaman sejarah menegaskan kebenaran bahwa manusia tidak akan pernah mencapai apa yang mungkin, seandainya ia tidak senantiasa berusaha untuk mencapai apa yang tidak mungkin! Namun untuk itu, ... diperlukan suatu keteguhan jiwa yang bukan saja membentengi dirinya tapi juga bahkan mampu membangkitkan mereka yang harapannya hampir runtuh sama sekali." (Weber dalam Gerth and Mills, 1972)

Memang tidak jarang, orang dengan semangat vokasional ini sering dicemooh sebagai naif, tidak realistis, tukang mimpi, dsb. Namun, seorang vokasional tidak akan runtuh jiwanya oleh cemooh demikian itu. Bahkan memaafkannya, karena di matanya, mereka yang mencemooh itu dianggap tidak mengerti akan apa yang ditawarkannya. Semua itu tidak berarti bahwa seorang vokasional itu "amatiran", tidak berarti bahwa ia mengabaikan keterampilan. Seorang vokasional justru selalu berusaha untuk meningkatkan keterampilannya. Tetapi tujuannya bukanlah untuk menambah "nilai jual" dari keterampilannya itu, melainkan untuk mendukung visi dan pendirian yang diyakini dan ditegakkannya.

Seorang vokasional tidak naif. Ia juga perlu uang untuk hidup. Namun untuk itu ia tidak akan mengorbankan keteguhan pendiriannya. Ia tidak akan menjual harga dirinya. Karena itu, maka seorang vokasional akan sanggup makan tempe tanpa mengeluh ketika orang lain makan daging. Ia akan sanggup berjalan kaki tanpa merasa rendah diri ketika orang lain naik BMW. Bahkan dia justru akan menolak naik BMW jika untuk itu ia harus mengorbankan suara hatinya. Karena itu, seorang vokasional adalah orang yang tidak bisa “dibeli”. Sedangkan seorang profesional, dalam pengertian di atas, selalu dapat dibeli.

Pendeknya, seperti kata Max Weber, seorang vokasional adalah orang yang mampu berkata: "In spite of all, here I stand, because, I can be no other!"(Meskipun bagaimana, tetap di sini aku berdiri, karena aku tidak dapat menjadi orang lain!)

Seorang “generasi muda” yang peduli pada nasib dan masa depan bangsanya, dan yang batinnya meronta melihat kemelaratan yang dialami oleh rakyatnya, tidak bisa lain kecuali harus menjadi "generasi" yang memiliki semangat vokasional!

DAFTARPUSTAKA

Goode, William J. and Paul K. Hatt. 1952. Methods in Social Research. Tokyo: McGraw- Hill, Kogakusha, Ltd. Gerth, Hand and C. Wright Mills, eds. 1972. From Max Weber: Essays in Sociology. New York: Oxford University Press. Mubyarto. 1998. Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran Mubyarto. Yogyakarta: Aditya Media.

Dr. Ir. Gunawan Wiradi, M.Soc.Sc JEJAK LANGKAH SANG PEMBENTUK ZAMAN

MASAKANAK-KANAK

28 Agustus 1932,

Hari Minggu Wage, tepatnya tanggal 24 Bakda Mulud (bulan ke-4), tahun Dal, tahun Saka Jawa 1863 atau 28 Agustus 1932, seorang bayi halus mula-mula membukakan matanya. Dialah lelaki kecil yang kelak akrab di panggil Wiradi, Pak Gun, atau Gunawan Wiradi. Ia adalah anak dari pasangan R. Sastro Supodo dan R.A Sumirah. Ayah ibunya berasal dari keluarga Kasunanan Surakarta. Ia adalah anak bungsu dari sebelas bersaudara.

Pada umur satu setengah tahun, ayahnya meninggal. Ayah yang menjadi tulang punggung keluarganya, dengan segenap keistimewaan seorang priyayi itu, tiba-tiba tidak lagi hadir di tengah-tengah keluarga. Sang ibu, janda dengan banyak anak, menanggung beban berat. Sekalipun semula merupakan keluarga mampu dan terpandang, dengan meninggalnya sang ayah, maka dalam tempo sekitar lima tahun tepat saat si bungsu seharusnya sekolah, keluarga ini terpuruk ekonominya.

GWR sempat dimasukkan ke sekolah Belanda (H.I.S "Prins Bernard School") di Solo. Untuk bisa masuk ke sekolah ini, ada dua syarat yang harus dipenuhi: keturunan bangsawan dan ayahnya bergaji minimal 50 gulden. Ini merupakan ketentuan H.I.S "Prins Bernard School" di Vorstenlanden. Berangkat ke sekolah, GWR ditemani oleh 3 pembantu (2 perempuan dan 1 laki-laki) dengan tugas yang berbeda-beda.

Bertahan hanya tiga bulan di sekolah itu, GWR terpaksa putus sekolah. Ibunya tidak lagi mampu membiayainya uang sebesar 4 gulden harus diserahkan setiap bulan ke sekolah. Tentu saja ini dirasa berat. Sementara, harga beras saat itu kurang dari lima sen per liter.

Satu setengah tahun kemudian GWR dimasukkan lagi ke sekolah, namun umurnya sudah lebih dari 7 tahun. Maka tanggal lahirnya lalu "dimudakan" menjadi 26 Maret 1934, tanggal sebagaimana tercantum di KTP sekarang.

MASAPERANGDUNIAII

Meletusnya Perang Dunia II di Indonesia, Belanda menyerah kepada balatentara Jepang. Surakarta dalam suasana perang, maka untuk sementara waktu sekolah ditutup.

Sekitar enam bulan kemudian barulah sekolah dibuka kembali. GWR saat itu duduk di sekolah "Arjuna". Namun sebelum GWR menyelesaikan sekolahnya, Jepang menyerah kepada Sekutu, dan berakhirlah pula PD II. Disusul masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia, sekolah tutup kembali untuk sementara.

Pendudukan Jepang memberi kesan traumatik, meski demikian cita-cita GWR terbangun pada masa ini. GWR yang kini dikenal sebagai pembela agraria, saat kanakkanaknya tidak pernah bercita-cita menjadi ahli agraria. Film "Kato Penyapu Udara", pesawat Jepang yang terbang di tengah kota, memberi imajinasi sang bocah akan gagahnya menjadi pilot atau tentara. Itulah cita-citanya masa kecil. Situasi bangsa ikut mempengaruhi pribadi GWR.

DITENGAHSUASANA REVOLUSI:MASA REMAJA

Tahun 1946

GWR menamatkan pendidikan dasarnya dan melanjutkan ke SMP Negeri 1 di Kota Solo. Semasa SMP di Kota Solo inilah GWR mengalami masa-masa revolusi fisik.

Tahun 1947

GWR sekolah di SMP 1 secara normal sampai awal tahun 1947, ketika perjanjian Linggarjati ditandatangani (25 Maret 1947).

21 Juli 1947

Belanda melanggar perjanjian Linggarjati dan melakukan “aksi militer” dengan menyerang daerah Republik (dikenal sebagai Clash 1). Dalam situasi “perang" itu, GWR beserta keluarga mengungsi keluar kota walaupun tidak lama karena ternyata pasukan Belanda belum sampai ke Kota Solo.

Tahun awal 1948

Perang ini berakhir pada ketika perjanjiain Renville ditandatangani pada 17 Januari 1948.

Agustus 1948

GWR naik kelas 3. Belum sampai sebulan, meletuslah "peristiwa Madiun", tepatnya padapertengahan September.

19 Desember 1948

Belanda untuk kedua kalinya melakukan "aksi militer" (Clash II) ke daerah Republik Mereka melanggar perjanjian Renville, menyerbu Yogya, dan praktis menduduki seluruh wilayah RI. Maka berlangsunglah “perang gerilya”.

21 Desember

Tentara Belanda berhasil menduduki kota Solo. GWR ditangkap Belanda. Tetapi mungkin karena dianggap masih kecil ia tidak terus ditahan, melainkan hanya disuruh menimba air sumur untuk mandi tentara Belanda, setelah itu ia dilepas.

Agustus 1949

Perang gerilya berakhir, dan sekolah dibuka kembali. Tetapi sekolah baru berjalan secara normal sejak Januari 1950.

Agustus 1950

GWRtamat dari SMPdan masukke SMANegeri diSolo. Suasana euphoria kebebasan setelah perang selesai meliputi seluruh masyarakat. GWR mulai mengalami masa belajar di sekolah secara lebih baik. dan, tentu saja, sambil berpacaran.

Sewaktu masa sekolah di SMA itulah GWR menjadi anggota Youth of All Nations (YOAN) yang bermarkas di Washington. Dia lalu mempunyai sejumlah "pen friends" dari berbagai bangsa (Jerman, Australia, Amerika, dll), yang dengan itu dapat melatih diri berbahasa asing.

MENJADIMAHASISWA AKTIVIS

Tahun 1953

GWR tamat SMA. Ia ingin meneruskan ke Akademi Dinas Luar Negeri. Ia tertarik sebab setelah lulus bisa menjadi duta. Tetapi pilihan itu tidak disetujui oleh pamannya karena dinilai hanya tingkat akademi, bukan universitas. Maka GWR memilih Universitas Gadjah Mada, pada Fakultas Kedokteran.

Di UGM, saat itu ia menganggap sekolah SMP atau SMA-nya lebih bagus dibandingkan kampus itu, sehingga ia tidak jadi masuk. Kemudian ia berkirim surat ke Kedokteran UI, Jakarta. Ia mendapat balasan bahwa beasiswa baru bisa diperoleh pada semester 3 dan keterangan tentang bahasa pengantar kuliah yang menggunakan bahasa Belanda. Maka ia urung masuk. Saat itu presiden Soekarno sering berpidato menyarankan agar masuk ke fakultas pertanian, sebab negara ini adalah negara agraris. Akhirnya GWR memilih pergi ke Bogor dan masuk ke Fakultas Pertanian di Bogor yang saat itu masih bernaung di bawah Universitas Indonesia. Di Bogor, GWR tinggal bersama pamannya.

Tahun 1955

GWR menjadi anggota pengawas pemilu 1955 yang dengan SK Walikota Bogor disebut sebagai “Polisi Tak Bergajih”.

Tahun 1956

GWR aktif sebagai pimpinan Seksi dalam Panitia Persiapan Nasional Konferensi Mahasiswa Asia-Afrika tahun 1956, di Bandung.

Tahun 1957-1958

GWR menjadi Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Pertanian UI Bogor. Ketua Dewan UI saat itu adalah Hasan Rangkuti, yang baru saja menggantikan Emil Salim. GWR terpilih sebagai perwakilan angkatan dan bukan dari organisasi ekstra.

Pada periode inilah ia pernah memberi sambutan pada acara simposium membahas rancangan UUPA 1960. Sebagai ketua senat ia bertanggung jawab dalam kepanitiaan.

Tahun 1959

GWR selama kurang lebih lima tahun mengajar di sebuah SMA Swasta di Bogor, SMA "Wisnu" untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan kuliahnya.

Tahun 1961-1962

GWR diminta oleh Staf Penguasa Perang Tertinggi (KOTI) untuk menjadi anggota Tim Penulis tentang Irian Barat. Buku yang ditulisnya kemudian terbit dengan judul “Mengenal Sebagian dari Tanah Air Kita Irian Barat."

Tahun 1963

GWR tamat Fakultas Pertanian, tepat di tahun berdirinya IPB.

Skripsinya bidang sosiologi pedesaan mengambil lokasi penelitian di Ngandagan, sebuah desa di Purworejo, Jawa Tengah. Dalam skripsinya tahun 1961 itu, GWR telah menunjukkan ketertarikannya pada land reform. Di bawah bimbingan Prof. Dr. Ir. Sajogyo, skripsinya itu berjudul "Land Reform di Desa Jawa: Studi Kasus tentang Peranan Lurah dalam Pengambilan Keputusan."

MENJADIDOSENINSTITUTPERTANIANBOGOR

Tahun 1963

Berdirinya Fakultas Perternakan. Di Fakultas ini sedang dibutuhkan "ahli rumput". Karena memperoleh beasiswa "Ikatan Dinas" yang mensyaratkan bersedia ditempatkan di mana saja, maka GWR tanpa bisa menolak dicomot ke Fakultas Perternakan menjadi dosen forage crops, walaupun ini bukan minatnya.

Tahun 1964-1965

GWR memperoleh kesempatan untuk mengambil studi lanjut di Amerika (tapi urusan rumput). Semua persyaratan telah berhasil dipenuhi, namun kesempatan itu tidak pernah menjadi kenyataan. Sebab sebelum berangkat, datanglah prahara politik 1965, dan mengakibatkan GWR tersingkir dari IPB.

Tahun 1965

Karir akademiknya secara formal di IPB berakhir tanpa dia merasa berbuat dosa apaapa, kecuali bahwa dia memang menempatkan diri di barisan nasionalis pendukung Bung Karno. Aktivitasnya selama mahasiswa juga turut dipersoalkan. Goncangan jiwa jelas tidak terhindarkan. Bahkan lebih dari itu, dalam suasana ketika fitnah-memfitnah merajarela itulah, pacar keduanya meninggalkannya karena terlarut oleh provokasi bahwa GWR dituduh yang bukan-bukan.

Tahun 1967

Mulailah GWR mengarungi perjalanan hidup yang penuh petualang selama kurang lebih tujuh tahun, masa-masa yang harus ditempuhnya di luar bidang akademis.

Tahun 1967-1969

Ia pernah menjadi staf di PT. "Sumber Selatan", Jakarta.

Tahun 1969-1970

Ia menjadi Wakil Direktur PT. "Sumber Selatan", Jakarta.

Tahun 1970-1972

Ia bekerja di perkebunan karet PT. "Lebah Kencana" di Sumedang.

Tahun 1969-171

GWR bersama sejumlah orang yang masih bersedia mengaku teman, menangani "proyek pakis baru", yaitu suatu proyek pertanian sebagai penunjang dibangunnya jalan pintas dari Kismantoro ke Pacitan.

MENEMPUHJALANSUNYI

Tahun 1972

Paman GWR, pendidik di masa kecil itu, pulang ke tanah air setelah selesai menjalankan tugasnya sebagai Duta Besar di Swedia. Beliau adalah almarhum Soewito Kusumowidagdo, Mantan Deputi Menlu di zaman Bung Karno. Beliau marah melihat GWR berpetualang. "Engkau harus kembali ke dunia intelektual! Caranya? Belum tahu? Nanti pasti ada jalan!" GWR lalu semacam dikurung dalam perpustakaan beliau, untuk membaca buku apa saja.

Tahun 1972

Menjadi titik balik perjalanan hidup GWR. Saat itulah datang uluran tangan dari Prof. Dr. Sajogyo, seseorang yang sangat dihormatinya dan diakuinya sebagai teman, guru, dan bapak. Beliau merekrut GWR sebagai peneliti lapangan dalam proyek Survey Agro Ekonomi (SAE). Tahun 1968, dalam rangka Revolusi Hijau (RH) SAE melaksanakan penelitian jangka panjang (5 tahun) mengenai "Intensifikasi Padi Sawah" (IPS). Penelitiannya terutama dengan metode survey di 37 desa sampel penghasilan padi (20 di Jawa dan 17 di luar Jawa). GWR bergabung dengan SAE pada tahun 1972, ketika proyek IPS ini menjelang berakhir. Di sinilah ia menemukan gejala yang sebelumnya kurang diperhatikan, yaitu terjadinya perubahan kelembagaan tradisional di pedesaan (misal: sistem panen, pemasaran hasil, dsb) sebagai akibat Revolusi Hijau.

Tahun 1973

Tulisan itu berjudul "Hyv's Tebasan and Rural Change: An Example in Java" tulisan GWR dalam bahasa inggris bersama Bill Collier, Soentoro, dan Makali tentang sistem tebasan membawa namanya ke khalayak ilmuwan agraria internasional.

Seiring bergulirnya waktu, datang dorongan dari berbagai sahabat, antara lain alm. Prof. Dr. A.T. Birowo, Prof. Dr. Rudolf Sinaga, dan Prof. Dr. Sediono M.P Tjondronegoro. mereka ini adalah orang-orang yang dengan caranya masing-masing memberikan semangat, membesarkan hati GWR agar terbebas dari depresi mental. Seorang dari Amerika, Dr. William Collier, turut berjasa dalam mendorong GWR untuk dapat sekolah di luar negeri. Di kalangan junior saat itu. Dr. H.S. Dillon adalah teman baru yang kemudian menjadi sahabat. Dia pun selalu memberi dorongan moril kepada GWR.Last but not least adalah

Prof. Dr. Benjamin White. Dia adalah sahabat abadi yang telah berbuat banyak bagi GWR.

Tahun 1974

GWR mempersiapkan berdirinya Studi Dinamika Pedesaan (SDP) yang bertujuan mempelajari dinamika perubahan pedesaan yang mewakili kondisi yang berbeda-beda baik dari segi geografi, topografi, maupun ekologi. SDP merupakan unit khusus dalam SAE. Di unit lembaga ini GWR menjadi sekretaris dan sebagai ketuanya adalah Dr. Rudolf Sinaga.

Tahun 1975

GWR berangkat studi di Universiti Sains Malaysia (USM) atau 3 tahun setelah bekerja di SAE, dengan biaya fellowship A/D/C.

Tahun 1977

Pemerintah Orde Baru mulai resah setelah memperoleh banyak kritik dan demonstrasi besar-besaran. Persoalan agraria ditilik kembali oleh pemerintah, namun sebenarnya alasan utamanya adalah pembangunan nasional (industri) yang membutuhkan ketersediaan tanah. Meskipun demikian, efek dari ditiliknya kembali persoalan agraria adalah bahwa Reforma Agraria tidak diidentikkan lagi dengan agenda komunis dan ilmuwan-ilmuwan sosial yang semula "tiarap” mulai berani muncul berbicara tentang Reforma Agraria.

Tahun 1978

GWR pulang ke tanah air setelah tamat dan memperoleh gelar Master dalam bidang ilmu-ilmu sosial komparatif. Sepulangnya dari Malaysia, GWR bergabung kembali dengan SDP-SAE sebagai staf pembina.

Tahun 1979

Konferensi internasional FAO yang membahas tentang pembangunan pedesaan dan pembaruan agraria diselenggarakan di Roma. Dari 145 negara, terdapat 6 negara yang mengirim delegasi besar, termasuk Indonesia dengan jumlah utusan lebih dari 40 orang, di antaranya adalah Prof. Sajogyo, Prof. Sediono MP. Tjondronegoro, Dr. Rudolf Sinaga (Institut Pertanian Bogor), Prof. Sukadji (Universitas Gadjah Mada), dan lain-lain.

Tahun 1979

Di semua sampel Studi Dinamika Pedesaan (SDP) yang penelitiannya sedang berlangsung, persoalan tanah dimasukkan dalam variabel penelitian. Keterlibatan GWR di proyek SDP ini (sebagai sekretaris) membawanya berinteraksi secara intens dengan kalangan peneliti. Isu tentang penguasaan tanah mulai diangkat, meski belum diperlakukan dengan analisa yang mendalam. Isu itu lalu dibawa GWR ke Workshop on Rural History.

Tahun 1979

Jurnal terkemuka Prisma edisi September 1979 mengangkat isu Reforma Agraria di bawah judul "Mencari Hak Rakyat atas Tanah". Dalam edisi ini, GWR bersama Benjamin White menyumbang tulisan berjudul "Pola-pola Penguasaan Tanah di DAS Cimanuk Dahulu dan Sekarang: Beberapa Catatan Sementara".

GWR sampai pada keyakinan bahwa "Reforma Agraria seharusnya merupakan dasar strategi pembangunan nasional secara keseluruhan" dan bahwa salah satu misi utamanya adalah untuk mengarusutamakan isu ini kembali ke tengah-tengah khalayak luas.

Tahun 1981

Dalam rangka menindaklanjuti hasil konferensi internasional FAO pada 1979 di Roma yang membahas pembangunan pedesaan dan pembaruan agraria dan mengikuti saran buku Wolf Ladenjinsky yang mengatakan bahwa studi banding pengalaman land reform yang paling tepat bagi Indonesia adalah ke India mengingat kemiripan budaya dan agronomi di antara keduanya, maka Ir. Gunawan Wiradi, M.Soc.Sc. bersama Dr. Parsudi Suparlan, Ir. Sutardja Sudrajat dari Dirjen Agraria ditugaskan melakukan studi banding ke Punjab dan Bengal Barat. Berbagai hasil kunjungan tim dari Indonesia, Belanda, dan Filipina itu kemudian dilokakaryakan di Hotel Selabintana Sukabumi.

Tahun 1981

GWR menjadi ketua panitia lokakarya di Hotel Selabintana Sukabumi. Lokakarya selama 2 minggu itu berjudul Internasional Policy Workshop on Agrarian Reform in Comparative Perspective. GWR sendiri menyampaikan paper berjudul "Landreform in India: Report on the Visit of Indonesian Team to Punjab and West Bengal".

Tahun 1984

GWR bersama Benjamin White meringkas keseluruhan hasil lokakarya ini dalam satu laporan panjang berjudul Agrarian Reform in Comparative Perspective: Policy Issues and Research Needs (SAE & ISS, 1984).

MENDOBRAKKELESUANREFORMAAGRARIA

Tahun 1982-1985

SAE dibubarkan. GWR mengajar mata kuliah sosiologi di Universitas Mertju Buana (1982-1985). Kesempatan mengajar ini diperolehnya dari tawaran Prof. Dr. Ir. A.T. Birowo yang saat itu menjadi wakil rektor.

Setelah SAE dan SDP dilikuidasi, GWR bergabung ke Pusat Studi Pembangunan (PSP-IPB) sebagai peneliti tamu dalam proyek jangka panjang "Rural Non Farm Employment". Proyek ini merupakan kerja sama antara Institute of Social Studies (ISS) The Hague, PSP-IPB, dan PPLH-ITB.

Tahun 1991

GWR ikut mendirikan suatu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bernama Akatiga- Pusat Analisis Sosial, yang berkedudukan di Bandung, sekaligus menjadi anggota Badan Pengurusnya sampai sekarang. Semenjak itu, posisi dan aktivitasnya di LSM semakin meluas, di antaranya duduk sebagai anggota Dewan Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

Tahun 1992

GWR di minta Prof. Sajogyo memberi kuliah mahasiswa S-2 Sosiologi Pedesaan, Fakultas Pertanian IPB, tepatnya untuk mata kuliah Sosiologi Pedesaan dan Metodologi Penelitian Sosial.

Tahun 1995

Menjadi anggota Dewan Pengurus Sekretariat Bina Desa, Jakarta. GWR juga pernah tercatat sebagai anggota dari Internasional Rural Sociologist Association (IRSA).

Tahun 1999

GWR menjadi peneliti tamu pada Pusat Kajian Agraria IPB.

Tahun 2009

28 Mei 2009, GWR memperoleh gelar Doktor Honoris Causa dari IPB.

Tahun 2000-2012

GWR masih aktif di berbagai organisasi, menghadiri seminar, memberi ceramah, dan semacamnya. Perannya tercatat juga di LPPI dan Sajogyo Institute (SAINS). Dalam lembagalembaga itu, ia menjadi penasehat, pendamping, dan guru bagi generasi-generasi penerus di jalur studi dan gerakan agraria.

Demikianlah, sekalipun GWR berasal dari keluarga "priyayi feodal", liku-liku perjalanan hidupnya telah menjadikannya seorang yang dapat dikatakan egaliter dan merakyat, serta membuktikan dirinya sebagai pejuang rakyat di bidang agraria.

* *Diolah dari tulisan “Sosok Gunawan Wiradi: Sang Guru Studi Agraria" karya Ahmad Nashih Luthfi

BAGIAN II INSPIRASI GWR: TESTIMONI LINTAS GENERASI

GUNAWANWIRADI DAN PEMBARUAN AGRARIA KITA Amir Mahmud (Sajogyo Institute)

Hari ulang tahun Dr. Gunawan Wiradi, atau lebih akrab dipanggil Pak GWR, sebenarnya secara reflektif dapat dimaknai dua hal sekaligus, yaitu suka cita sekaligus duka cita. Suka cita, karena dalam peringatan hari ulang tahun ini kita semua mensyukuri berbagai karunia Tuhan yang telah dilimpahkan pada Pak GWR, terutama kesehatan beliau, sehingga masih bisa mendampingi kita semua dalam merawat dan mewujudkan pikiran maupun gerakan untuk mewujudkan keadilan agraria. Di usia yang ke-86 tahun, beliau terus konsisten (istiqamah) untuk memperjuangkan keadilan agraria. Di sisi lain disebut duka cita karena ulang tahun, berapapun usianya, adalah menandakan makin berkurangnya umur seseorang di dunia.

Sajogyo Institute secara kelembagaan merasa bersyukur mengalami secara langsung bimbingan Pak GWR dalam menekuni dan mendalami kajian agraria. Beliau merupakan salah seorang dari "empat serangkai" yang disebut oleh Luthfi (2011) sebagai para pemikir agraria "Madzhab Bogor", selain Prof. Sajogyo, Prof. SMP. Trondronegoro, dan Prof. Pudjiwati Sajogyo. Dengan segala kekurangan dan kelebihan masing-masing, mereka telah menorehkan teladan bagi kita bahwa justru di dalam perbedaanlah ada keseterhubungan yang saling mengisi satu sama lain untuk membentuk "blok kritis" yang bisa kita cecap hingga sekarang buah pikiran mereka. Melalui "blok kritis" tersebut, serangkaian kajian yang mereka kerjakan secara periodik dalam rangka menyediakan data dan terutama perbaikan kebijakan menjadi situs pengetahuan yang berharga bagi kita semua.

GWRSangPembawa Obor

Melalui pengalaman pribadi dan keteguhan intelektual Pak GWR, tidaklah berlebihan bila Shohibuddin (2009) dalam sebuah catatannya mengilustrasikan beliau sebagai “jembatan" yang berfungsi sebagai penghubung gagasan atau pengetahuan studi agraria pada generasi sesudahnya. Layaknya sebuah jembatan, beliau, melalui segenap laku dan pikirannya, telah menghubungkan antara "masa suram" dengan "masa terang" dalam pengetahuan agraria, dan menghubungkan antara “generasi lama" yang mewariskan pemikiran-pemikiran agraria dengan "generasi baru” sesudahnya hingga sekarang. Dengan demikian, secara pengetahuan Pak GWR dapat dikatakan sebagai “arsip hidup"

yang menghimpun serpihan-serpihan pengetahuan yang sangat kaya dan berharga bagi generasi di bawahnya. Dari sanalah generasi sekarang mencecap hikmahnya untuk terus dipelajari dan dikonteksualisasi untuk kebutuhan analisis hari ini.

Karena itu, tidak heran jika kesan pertama pada saat mendengar atau berjumpa secara fisik maupun intelektual dengan Gunawan Wiradi selalu berkaitan dengan agraria dan pembaruan agraria. Kesan ini tidak sepenuhnya salah, sebab pengalaman dan karya Gunawan Wiradi sejak awal hingga kini berisi seputar persoalan agraria dengan topik yang beragam, baik dalam peran sebagai peneliti/akademisi maupun sebagai pejuang agraria. Pengalaman dan karya-karyanya di bidang agraria menempatkan Gunawan Wiradi sebagai guru agraria di Indonesia.

Gunawan Wiradi di usianya yang tak lagi muda telah menunjukkan konsistensinya dalam menjagaapiperjuangan agraria tetap menyala di hatianak-anak muda. Konsistensinya tersebut di antaranya bisa kita saksikan melalui banyak karyanya di bidang agraria. Dengan demikian, api perjuangan dan konsistensi itulah yang telah menjadi tauladan sekaligus energi bagi generasi muda/i sesudahnya dalam menekuni kajian agraria.

Selain sebagai guru agraria, kesan yang lain terhadap sosok GWR adalah bahwa beliau, entah disadari atau tidak oleh beliau sendiri, adalah seorang story-teller (penutur) yanghandal. Iatidak pernah bosan membagikanpengalaman-pengalamannya bergumul dan menggumuli arena perjuangan sosial, yang tak hanya menyajikan kekayaan pengetahuan, namun juga jenaka. Topik yang beliau ceritakan beragam, mulai hidup di masa awal perjuangan kemerdekaan, di mana, sebagaimana seringkali ia katakan, menjadi bagian di dalam jalannya apa yang disebut oleh Ben Anderson sebagai "Revolusi Pemuda", meski saat itu masih terhitung kanak-kanak. Ia juga dengan sangat piawai menceritakan dunia pewayangan, sebagai simbolisasi dinamika politik dan sosial di mana saat ini kita hidup. "Dalam drama hidup, ada yang berperan sebagai Arjuna dan Pandawa, namun ada pula yang berperan sebagai Kurawa. Terserah kita mau pilih yang mana," demikian ungkapnya.

Tak lupa pula ia ceritakan momen-momen paling kelam dalam sejarah Indonesia sejak masa ia menjadi seorang mahasiswa. Ia hafal betul hitam dan putihnya rezim-rezim yang pernah berkuasa di Indonesia. Dengan bercerita, tanpa kita sadari, sesungguhnya GWR sedang menjadi sumber mata air bagi kita semuanya. Nyaris dalam banyak cerita pengalaman hidupnya, ia mampu mengingat dan menceritakan dengan sangat detil. Tak hanya itu, ia dengan sangat lihai memberi makna untuk konteks hari ini yang tengah kita hadapi. Dengan demikian, tak berlebihan kiranya apabila kita juga menjulukinya, selain sebagai "penjembatan", juga "sang penutur" atau "the interpreteur" atau "sang penenun" layaknya Hermes dalam Mitologi Yunani yang menafsir dan memberi makna bagi khalayak atas berbagai pengetahuan yang datang dari Sang Ilahi.

GWR dan Studi Agraria

Membaca GWR, melalui perjumpaan fisik dan intelektual yang relatif terbatas waktunya, setidaknya mengajarkan tiga hal penting yang harus menjadi kompas bagi kita, yakni: kajian agraria, pembaruan agraria, dan kepemimpinan dalam pembaruan agraria.

Menurut White (2009) dalam kata pengantarnya di buku Metodologi Studi Agraria, kajian agraria yang menjadi fokus GWR sekurangnya meliputi beberapa hal berikut: tenurial tanah, livelihood, dan relasi agraria dalam perbandingan antar lokasi dan antar waktu. Berdasarkan pandangan White, GWR kurang melakukan kajian pada isu agraria seperti relasi gender, relasi antara petani dan negara, atau antara petani dan perusahaan/ agribisnis, konflik tanah, gerakan petani dan lain sebagainya.

Kritik White terhadap terbitan kumpulan karya GWR tersebut adalah separuh benar, separuh keliru. Benar karena kritik tersebut bertolak pada kumpulan beberapa karya sangat terbatas dan belum memasukkan karya-karya lainnya. Keliru, karena dalam karya-karya lainnya GWR rupanya pernah melakukan penelitian mengenai pembentukan modal di pedesaan yang berfokus pada "Sistem Tebu Rakyat Intensifikasi" sekalipun topik tersebut, memang nyatanya, tidak dilakukan secara intensif.

Kajian agraria GWR, baik yang dilakukan bersama dengan peneliti lainnya atau secara sendiri, telah menyumbang data dan informasi yang amat berharga mengenai kondisi keagrariaan pada masa Orde Baru. Melalui data yang diperoleh, penelitian yang dikerjakannya pada akhirnya menyumbang pada perdebatan mengenai proses "diferensiasi kelas" di pedesaan Jawa. Dalam aspek metodologi, kajian yang dikerjakannya juga memberi sumbangsih berharga pada metode atau teknik pengumpulan data untuk kajian agraria di lapang, yang sekarang kita lakukan.

Proses "diferensiasi kelas” di pedesaan Jawa melahirkan perdebatan di kalangan para peneliti dalam menafsirkan data-data penelitian yang dihasilkan, termasuk yang dilakukan oleh Gunawan Wiradi bersama tim Survey Agro-Ekonomi. Perdebatan itu antara lain berkisar pada pertanyaan-pertanyaan seputar dominasi perkembangan moda produksi kapitalis ketimbang moda produksi yang lain, peningkatan tenaga kerja upahan, dampak Revolusi Hijau dan perubahan pola pemilikan/penguasan di pedesaan Jawa.

GWRdan Pembaruan Agraria

Selama ini prakarsa kebijakan pembaruan agraria dilakukan dari atas yang disebut dengan land reform by grace dan dari bawah yang disebut dengan land reform by leverage. Land reform jenis pertama dilaksanakan atas prakarsa dan kebaikan hati dari para penguasa, sedangkanlandreformjenisyangkeduadiprakarsaiolehpetaniyangterorganisir.Semenjak Indonesia mencapai kemerdekaannya, setidaknya terdapat tiga kebijakan pembaruan agraria yang digulirkan oleh pemerintah, yaitu land reform, Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) dan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS).

Dalam 15 tahun terakhir, koreksi atas kondisi keagrariaan yang tidak adil telah diupayakan pemerintah melalui dua kebijakan. PPAN adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan SBY dengan target 9 juta ha. Adapun RAPS merupakan kebijakan yang saat ini sedang dijalankan oleh Pemerintahan Jokowi dengan target 9 juta ha. Kebijakan pertama mempunyai prinsip bahwa "Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat", sedangkan kebijakan kedua bertujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan, ketimpangan dan sulitnya lapangan pekerjaan di pedesaan.

Di samping kebijakan pemerintah di tingkat nasional tersebut, sebenarnya terdapat banyak pengalaman pelaksanaan pembaruan agraria yang berasal dari inisiatiflokal. Pasca kemerdekaan dan sebelum lahir UUPA, land reform diprakarsai oleh Soemotirto di Desa Ngandagan (Wiradi 1981; Shohibuddin dan Luthfi 2010). Mungkin ada beberapa contoh lokasi lain mengenai landrefom yang tidak diketahui atau tidak tercatat. Selain itu, juga terdapat aksi reklaiming atau pendudukan yang dilakukan oleh organisasi tani di beberapa lokasi. Pengalaman inisiatiflokal ini dapat dijadikan sebagai acuan penting bahwa prakarsa pembaruan agraria dapat dilakukan oleh pemerintahan desa/organisasi tani.

Land reform oleh Soemotirto, seperti dikisahkan Pak GWR, memberikan pelajaran bahwa kepala desa mempunyai potensi besar sebagai pemimpin formal untuk melakukan perubahan dan perbaikan mendasar di bidang agraria di tingkat desa dan untuk masyarakat desa. Krisis sosio-agraria dan ekologis di pedesaan merupakan tantangan bagi kepala desa, sehingga harus didorong untuk menjalankan peran sebagai inisiator pembaruan agraria. Kreativitas dan inovasi di bidang agraria dari kepala desa sangat berarti untuk melakukan perbaikan, khususnya dalam memberikan peluang berusaha dan bekerja kepada masyarakat desa.

Dalam kerangka mendorong pemimpin desa, organisasi tani pada tingkat desa juga dapat bersama-sama untuk melakukan perbaikan agraria dan peningkatan kesejahtearaan masyarakat desa. Kolaborasi antar kepala desa, organisasi tani dan aktor lainnya dilakukan untuk memuluskan langkah strategis untuk mencapai keadilan agraria dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.

Selain melakukan penataan ulang struktur agraria melalui land reform, perlu dijalankan juga program penunjang untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Program penunjang untuk menyempurnakan penataan ulang struktur agraria. GWR mempunyai contoh menarik dalam pengembangan program penunjang ini, yaitu konsep mired farming. Konsep dari Ir. Tergast ini berupa satu keluarga tani (mencakup 7 orang anggota: suami-istri dan lima anak) yang mengelola 5 ha tanah dan 5 satuan ternak. Proyek yang dipimpin GWR menerapkan konsep ini dengan suatu modifikasi, yaitu satu keluarga (7 anggota) mengelola 2 (dua) hektar dan 3 (tiga) satuan ternak saja yang terdiri atas satu ekor sapi, tujuh ekor kambing dan 25 ekor unggas. Sementara tanah 2 ha itu dibagi untuk empat macam peruntukan: (1) 1 ha untuk tanaman rumput-rumputan pakan ternak; (2) 0,5 ha untuk sawah; (3) 0,25 ha untuk rumah, kandang kambing dan kandang unggas, dan (4) sisanya untuk lading tanaman palawija. Modifikasi ini tentu saja perlu disesuaikan dengan konteks dan tempatnya.

Dengan demikian, pembaruan agraria sebaiknya tidak bergantung pada kebaikan dari penguasa. Kebaikan penguasa dapat berubah dan berganti pada setiap saat. Inisiatifinisiatif lokal perlu dimunculkan dan didorong untuk melakukan penataan ulang baik pada aspek (re)distribusi tanah maupun program penunjangnya. Kolaborasi di level lokal juga penting dilakukan untuk memudahkan upaya perbaikan di bidang agraria.

GWRdan Kepemimpinan Agraria

Skripsi Gunawan Wiradi yang dibuat tahun 1961 berjudul “Land Reform di Desa Jawa: Studi Kasus tentang Peranan Lurah dalam Pengambilan Keputusan" sesungguhnya pertama-tamaberupayauntuk memotretmengenaiperankepemimpinandalampelaksanaan land reform di desa pada tahun 1947. Kasus yang ditelitinya, yakni pelaksanaan land reform di Desa Ngandagan, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, berjalan secara lancar dan dapat dikatakan sukses berkat faktor kepemimpinan yang kuat yang dimainkan oleh Lurah Soemotirto.

Tanpa suatu kepemimpinan yang cakap dan memadai, suatu program seperti land reform pada tingkat desa tidak akan berjalan mulus bahkan dapat mengalami goncangan sosial. Kunci dari keberhasilan land reform di Ngandagan yaitu (1) Kepemimpinan yang demokratis tapi tegas dan berwibawa, dan (2) Kepemimpinan yang memperoleh dukungan penuh dari rakyat (Wiradi 1981). Kepemimpinan demokratis setidaknya dapat dilihat dari proses musyawarah pada tingkat bawah hingga tingkat desa.

Sekalipun berjalan demokratis namun pelaksanaan land reform hampir terjadi kebuntuan dalam prosesnya untuk menentukan model pelaksanaan land reform yang tepat. Kebuntuan itu muncul karena perbedaan pendapat dan kepentingan antara beberapa kolompok masyarakat. Kelompok pertama menginginkan agar semua tanah di desa ditata ulang, sedang kelompok kedua menginginkan penataan ulang pada aspek bagi hasil semata. Pada akhirnya, kepemimpinan Soemotirto memutuskan suatu model land reform yang sesuai dengan konsep bahwa “setiap orang harus bekerja” dan "tanah untuk penggarapnya" yang diwujudkan melalui penataan ulang land tenure dan tenancy. Penataan ulang ini dilakukan terhadap tanah kulian dan tanah bengkok (di antara pamong desa).

Pengaruh kepemimpinan dalam keberhasilan program land reform di Ngandagan sangatlah besar, namun faktor ini seringkali kurang mendapatkan perhatian serius. Kajian mengenai land reform di Ngandagan terkadang lebih tertarik pada model land reform dan kesuksesannya sehingga dilepaskan dari aspek kepemimpinan. Padahal, tulisan awal (skripsi) GWR berupaya mengungkap peranan kepemimpinan ini dalam menjalankan program land reform. Kata kunci kepemimpinan memiliki keterkaitan yang erat dengan land reform dalam rangka merencanakan, mengelola, dan melaksanakan program tersebut hingga tuntas.

Pada level desa saat ini, faktor kepemimpinan harus menjadi perhatian yang besar bagi masyarakat pedesaan. Seiring dengan alam demokrasi dan peluang dalam Undang- Undang Desa, tersedia kesempatan untuk menciptakan pemimpin-pemimpin di desa yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan melalui pelaksanaan pembaruan agraria. Sebab tidak dapat dimungkiri bahwa akibat kepemimpinan yang tidak demokratis, tidak tegas dan tidak berwibawa, maka suatu agenda perbaikan sulit untuk direncanakan dan dilaksanakan hingga tidak mampu memberikan hasil yang baik pula.

Masalah kepemimpinan sangat relevan untuk diperbincangkan dan untuk dirumuskan, tak terkecuali dalam rangka menjalankan pembaruan agraria di tingkat desa. Kepemimpinan tersebut tidak hanya pada level kepala desa tapi juga pada level dusun, rukun tetangga dan rukun warga. Dengan cakupan wilayah dan jumlah penduduk desa yang jelas, pemimpin-pemimpin desa hari ini bersama masyarakatnya dapat melakukan berbagai inisiasi dan aksi melalui musyawarah untuk merencanakan dan melaksanakan perbaikan di bidang agraria. Perbaikan di bidang agraria yang sesuai dengan persoalan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat dan desa tersebut.

Selain pada lingkup pemerintahan desa dan aparaturnya, kebutuhan kepemimpinan yang bervisi perbaikan sosial juga sangat diperlukan pada organisasi tani di level desa. Kolaborasi antara pemimpin di pemerintahan desa dengan organisasi tani dan organisasi lainnya niscaya akan dapat melakukan perubahan dan perbaikan di bidang agraria di desa dan masyarakatnya. Kelahiran para pemimpin dalam tiap arena dan organisasi ini akan memudahkan sinergi dalam melaksanakan perbaikan agraria demi keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Namun untuk menjalankan pembaruan agraria di desa barangkali dibutuhkan tipe atau ciri kepemimpinan yang berbeda atau khas. Misalnya saja, mempunyai semangat rela berkorban, moralitas, keteladanan, dan konsistensi sikap (Wiradi 2017). Sebab, pelaksanaan perbaikan agraria mempunyai tantangan yang besar dan risiko yang cukup tinggi. Misalnya, kepemimpinan di bidang agraria ini memegang peranan kunci dalam penentuan objek dan subjek dalam land reform, tapi juga dalam mengarahkan transformasi agraria ke depan bersama dengan dukungan rakyat. Dengan tipe kepemimpinan yang khas ini diharapkan bahwa perbaikan di bidang agraria dijalankan secara konsisten dan benar.

Penutup

Sebagai penutup, GWR sekali lagi adalah ibarat jembatan, yaitu jembatan pengetahuan masa lalu dengan hari ini, dan jembatan antar generasi. Sepanjang perjalanan hidup dari "sosok penjembatan" ini tersimpan data dan informasi mengenai sejarah, politik, agraria, kebudayaan dan lain sebagainya. GWR adalah "arsip hidup" yang melaluinya berbagai pengalaman, pengetahuan dan data bisa dibuka dan diputar ulang untuk dikontekstualisasikan kembali. Melalui jembatan ini generasi bangsa dapat berjalan dan berselancar untuk memperoleh wawasan dan pengetahuan yang mendalam di masa lampau untuk kemudian mendialogkannya dengan situasi pada masa hidupnya sendiri.

Sebagai suatu "arsip hidup” yang dapat dibuka dan diputar ulang, berbagai pengalaman dan pengetahuan Gunawan Wiradi sangat penting untuk diabadikan dan didokumentasikan agar bisa dipetik manfaatnya bagi generasi sesudahnya. Tentu saja, seperti berulang-ulang dikatakan oleh GWR sendiri dengan rendah hati dan sederhana, “setiap generasi ada masanya". Karena itu, pengalaman dan pengetahuan tersebut perlu terus selalu dikontekstualisasikan pada masa kini tanpa menghilangnya substansinya.

DAFTARPUSTAKA

Luthfi, Ahmad Nashih. 2011. Melacak Sejarah Pemikiran Agraria: Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor. Yogyakarta: STPN Press, Pustaka Ifada, Sajogyo Institute. Shohibuddin, Mohamad dan Ahmad Nashih Luthfi. 2010. Land Reform Lokal a la Ngandagan: Inovasi Sistem Tenurial Adat di Sebuah Desa Jawa,1947-1964. Yogyakarta: STPN Press dan Sajogyo Institute. Wiradi, Gunawan. 1981. "Land Reform in a Javanese Village: Ngandagan. A Case Study on the Role of Lurah in Decision Making Process." Occasional Paper, No. 04, Survey Agro Ekonomi. . 2009. Metodologi Studi Agraria: Karya Terpilih Gunawan Wiradi. Penyunting: Mohamad Shohibuddin. Bogor: Sajogyo Institute, Departemen SKPM IPB, PKA IPB. 2017. Dasar-dasar Teori Organisasi dan Kepeminpinan. Bogor: Sajogyo Institute dan Konsorsium Pembaruan Agraria.

UNTUK SEORANG GURU BANGSA: GUNAWANWIRADI Aprilia Ambarwati (AKATIGA)

Selamat UlangTahun Pak Wiradi!

Gunawan Wiradi merupakan sosok penting yang sangat berjasa bagi perkembangan pemikiran kritis dalam kajian dan perjuangan reforma agraria di Indonesia. Beliau merupakan sumber inspirasi dan guru intelektual bagi banyak pemikir dan aktivis agraria. Warisan pemikiran beliau yang terekam dalam beragam karya telah menginspirasi banyak pengkaji isu agraria, perdesaan, dan isu sosial-kemiskinan secara umum, di Indonesia bahkan mancanegara.

Beliau adalah orang yang selalu berangkat dengan idealisme dan senantiasa meletakkan kejujuran dalam keilmuan sebagai sesuatu yang tidak bisa ditawar. Kepiawaian beliau dalam mendekatkan pemahaman teoretik dengan realita sosial menjadi dasar atas keberaniannya dalam menunjukkan keberpihakan terhadap kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam proses pembangunan, terutama dalam perjuangan mereka untuk mendapatkan hak atas tanah. Beliau selalu menekankan keberpihakan kepada masyarakat desa, khususnya lapisan bawah di desa, yang akrab disebut sebagai petani gurem (petani kecil dan buruh tani).

Bagi AKATIGA, Pak Wiradi adalah sosok yang sangat penting sejak lembaga ini berdiri 27 tahun yang lalu hingga sekarang. Beliau turut membidani kelahiran AKATIGA sebagai salah satu dari sedikit lembaga riset sosial dan independen yang lahir di masa Orde Baru. Beliau telah meletakkan fondasi kajian agraria di AKATIGA sekaligus menjadi guru bagi para peneliti di AKATIGA hingga saat ini. Beliau juga selalu menekankan dan mengingatkan tentang pentingnya berpikir dan menulis secara ilmiah. Salah satu karya beliau tentang ini yang berjudul Etika Penulisan Karya Ilmiah, menjadi salah satu buku pegangan paling penting bagi para peneliti; bukan hanya di AKATIGA dan di antara para pengkaji isu agraria, tapi bagai para peneliti dan akademisi secara umum.

Mendengarkan kisah, perjuangan, dan pemikiran beliau sebagai activist-scholar merupakan suatu hal yang selalu menarik. Dengan kesederhanaannya, beliau selalu dengan senang hati membagi kisah, yang tentu saja menginspirasi dan menyegarkan. Satu hal ciri khas Pak Wiradi adalah kemampuannya untuk mencairkan suasana dan pencerahan dalam banyak momen. Meskipun berbeda generasi, dengan pembawaannya yang friendly Pak Wiradi mampu membuat kawan-kawan muda nyaman dan senantiasa antusias berdiskusi secara akrab dengan beliau.

Tidak luput dalam setiap diskusi adalah pesan beliau untuk selalu teliti dalam menggunakan istilah-istilah. "Reforma dari kata reform, bukan reformasi yang diambil dari kata reformation,"-masih lekat dalam ingatan para peneliti di saat-saat pertama kali berdiskusi dengan beliau. Bilang juga menyampaikan bahwa tidak perlulah menggunakan istilah-istilah yang kebarat-baratan kalau kita belum tahu pasti makna sebenarnya di balik istilah tersebut.

Sebagai Guru Bangsa, yang telah melewati lima zaman di Indonesia (kolonial Belanda, Jepang, Orde Lama, Orde Baru, dan masa Reformasi), beliau memberikan kontribusi, konsistensi, dan dedikasi yang sangat besar terhadap dinamika pemikiran agraria yang kritis demi terwujudnya keadilan pembangunan (khususnya pembangunan perdesaan) di Indonesia. Meminjam kata-kata beliau sendiri tentang visi reforma agraria ke depan: "Yang penting jangan putus asa, kita sadar bahwa agraria ini merupakan masalah pokok bagi bangsa Indonesia sebagai negara agraris. Oleh karenanya, mereka yang sedikit banyak lebih mengerti, sebaiknya melakukan pencerahan yang tidak hanya ke bawah namun ke atas juga. Itu yang harus dilakukan, kalau kita mau ideal setia kepada cita-cita Proklamasi 17 Agustus."

Sekali lagi, selamat ulang tahun Pak Wiradi. Terima kasih. Terima kasih yang tak terhingga karena telah menjadi guru, teladan, dan sumber inspirasi bagi kami.

REFORMA AGRARIA, GWR DAN MUKIDI

Suwarto Adi, Dwi Astuti dan Francis Wahono (Bina Desa)

Jejer Hastinapura

Syahdan sahibul hikayat bertutur, suatu waktu di pasewakan agung Gadjahoyo, ya keraton Hastinapura, Prabu Kurupati, Duryudono, alias Gendariputra, duduk di singasana kencana kesukaannya dengan gagahnya. Diberi sembah dan bakti oleh Den Hario Suman, ya Sengkuni, pepatih dalem, serta Sang Dahyang Durna, Raden Kumbayono ketika masih ganteng dan muda taruna, serta seluruh slogorde 97 putra sisanya, dari Prabu Drestaratha yang buta matanya tapi tidak jagoannya, terbukti anaknya sampai 100. Yang dibicarakan tak lain kemakmuran Raja dan tata titiketentraman kerajaan, termasuk batas-batas wilayah dan bukan wilayah yang terpaksa diambil dari Pendawa Lima dan dikuasai karena kesuburannya sementara pewaris aslinya sudah "terbakar mati jadi abu" oleh akal licik Sengkuni dan Pandita Durna di Bale Sigolo-golo, karena mereka kalah judi dengan totohan Drupadi, isteri yang sulung, dan mabuk, kecuali ibunya, Kunti Nalibrata, dan penengahnya, yaitu Bima Sena Werkudoro.

Tiba-tiba, datang menyela tanpa diundang, Hario Durmagati alias Mukidi, nama tenarnya di social media, terutama Whatsapp (WA), yang terlambat karena ketiduran. Menyumbang pendapat, yang kurang dia mengerti juntrung pembicaraannya sudah sampai di mana, dia libas saja untuk menutupi bodohnya dan tidak mengertinya.

"Minta maaf yang besar Koko Prabu Sang Junjungan, hamba mau matur. Maafkanlah kalau lancang. Tetapi pembicaraan saudaraku-saudaraku ini terlalu berbelit, tidak mutu, dan sudah bodoh masih tidak to the point, terlalu mengawang dan tinggi bagi rakyat jelata, terlalu berat, terlalu ilmiah bagi wong cilik yang paling berkepentingan," ujar si Mukidi alias Durmagati percaya diri.

Semua pasewakan terdiam seperti tersirep tan ana sabawane walang ngalisih, seluruh telinga dan perhatian tertuju pada si Mukidi alias Durmagati. Mereka heran dari mana tiba-tiba Mukidi Durmagati dapat ide cemerlang? Apa gerangan malam-malam buta Mukidi Durmagati menyelinap ke peraduan Pak Wiradi (GWR) di Jln. Malabar 22, Bogor?

(Kan nama dua huruf paling akhir "di”, hampir sama, semula dikirain kamar dia. Hanya empat huruf pertama dari keduanya yakni “Wira” dan “Muki” dilempit oleh Mas Hasan, maka tak tampak.) Atau, Mukidi Durmagati melahap buku-buku GWR, tentang Reforma Agraria, seperti kawan-kawan SAINS? Tetapi itu tidak mungkin, karena si Mukidi tidak pernah makan sekolah. Paling ia dikuliahi khusus oleh Pak GWR. Di mana? Mana tahu, murid Pak GWR itu banyak dan ada di mana-mana, karena kuliahnya gratis, bukunya pun sering digratiskan. Dia itu hampir tidak berpunya, tetapi sesungguhnya kaya dan murah hati. Kalau begitu biarlah Mukidi Durmagati matur, menghaturkan ide atau pendapatnya, diberi waktu secukupnya.

Mukidi Durmogati lantas menuturkan kejadian bertemu Dokter THT berikut ini, dan jalan keluar, solusi cerdas, kalau Mukidi mau gratis mendapatkan pelayanan. “Sangat mudah, tetapi mengapa sulit atau susah melaksanakannya. Seperti Reforma Agraria saja," gumamnya. "Kalau bisa dibikin susah, mengapa harus dibikin mudah. Begitulah birokrasi Indonesia menyelesaikan persoalan, termasuk Reforma Agraria," kilah Mukidi jauh lebih canggih lagi. Tantangnya: "Kan kalau dipermudah, Pak GWR jadi kehilangan pekerjaannya, juga tidak terkenal lagi. Boro-boro terkenal, justru kerugian besar. Reforma Agraria dilupakan generasi muda, tidak relevan lagi. Kebodohan birokrasi Indonesia adalah kecerdasan GWR. Hiya enggak? Aku, kok!" (Jangan sekali-kali meremehkan rakhayat, man paman Hario Mukidi Dur-magat-i. Dur - besar, magat = gacuk-nya modal kepandaian, i - teliti. Jadi modal kepandaiannya besar, lagi pula teliti kayak Pak Wiradi.)

"Begini lho, tanya-jawabku dengan Dokter THT itu," sergah Mukidi.

Mukidi: Selamat sore Pak Dokter.

Dokter: Ada perlu apa?

Mukidi: Begini Dokter, tadi telinga kanan saya kemasukan kacang hijau dan sekarang masih. Saya ketekan tak juga mau keluar, malah makin kerasan.

Dokter: O, o begitu. Silahkan tiduran terlentang dan kepala miring ke kiri. Saya lihat posisi kacangnya.

Setelah beberapa saat.

Dokter: Ini perlu dioperasi. Kecil saja, tak sakit.

Mukidi: Bukan sakitnya. Aku tahan. Tapi ongkosnya kira-kira berapa, Dok?

Dokter: O, o murah. Sepertujuh ongkos orang melahirkan, cuma dua juta.

Mukidi: Saya itu hanya abdi dalem kraton. Segitu, mahal bagi saya. Bisa turun separo? Syukur digratisi, matur nuwun.

Dokter: Asal bapak sabar, gratis ya bisa saja.

Mukidi: Wah, matur nuwun sanget (sambil menjabat erat-erat tangan Dokter). Terima kasih, terima kasih sekali. Tapi jadi ya operasinya, sakit ya gak apa-apa.

Dokter: Lho yang gratis itu bukan operasi. Sakit? Mungkin tidak, hanya harus sabaaarrr.

Mukidi: Lantas caranya, bagaimana Dok?

Dokter sejenak menarik nafas panjang. Mukidi senyum-senyum mengharapkan jawaban cerdas dokter kepercayaannya itu.

Dokter: Gini. Setiap pagi dan sore, Bapak sirami saja telinga kanan Bapak selama tiga minggu. Nah, kalau kacang hijaunya telah tumbuh menjadi kecambah, Bapak cabut sendiri. Tidak sakit dan gratis lagi.

Mukidi: ??? Dokter gendheng...!

Mukidi Durmagati membetulkan duduknya, dan ikemya yang kekecilan nyaris jatuh.

"Itu nasehat dokter gemblung. Jelas tak kan berkecambah. Semua orang yang belajar botani ya tahu, lobang telinga bukan ekosistem bagi kacang hijau. Ya, toh, Man Paman Sengkuni? Tak ada tanah di situ? Dagel, nglucu, stand up comedy yang lucu tapi tidak mutu. Tiga minggu ya telinga saya yang busuk. Perintah yang ngawur asal ngomong, tak tanggung jawab. Perkara hidup-mati orang dipakai main-main!"

"Memang benar Mukidi Durmagati," kata Dursosono sambil ketawa terbahakbahak.

Seluruh pasewakan, termasuk Prabu Duryudono (yang kurang sopan, sebagai raja yang mesti berwibawa) tertawa sejadi-jadinya. Pasewakan agung jadi tak sakral lagi. Apalagi dari belakang ada suara keras, terjepit: "tuiiit... broittt". Ternyata Bilung Sorowito menahan kentut, toh gak kuat, brojoljuga.

"Dokter edan, dokter kenthut berut. Bodhone ra ketulungan. Telinga tak ada tanahnya, ekosistem yang sesuai, koq disuruh tanami kacang. Mana tumbuh. Apalagi diharap swasembada pangan, menggantang asap," teriak rakyat di belakang, sambil cekikikan.

Pasewakan semakin gemuruh oleh tawa. Sampai-sampai Dhyang Durna mengeluarkan ajian panyirep.

GWRTiwikrama

GWR mengawali debutnya sebagai aktivis politik mahasiswa, tidak berideologi ekstrem kiri tapi dapat dibilang kritis kerakyatan. Apa itu hasil pendidikan di Sekolah Ardjuna, Solo itu, barangkali. Sebagai salah satu singa podium tentu dia pengagum Ir. Soekarno, salah satu mentor menonjol dalam hal pidatopada zamannya. Tidakheran, seperti Soekarno, ia pun dikagumi cewek-cewek perjuangan saat itu. Dan meskipun posturnya tidak segagah idolanya, ia menikmatinya. Laki-laki penuh pesona. Ketika fisiknya mulai berpacu dengan umur anugerah Tuhan, masih kelihatan sisa masa mudanya: agal (kecil namun mentes, penuh berisi), namun kayak tokoh wayang, Hario Setiyaki, senopati Prabu Kresna dari kerajaan Dwarawati. Konon seorang gadis cantik, barangkali mungil dan brajak (lincah) seperti Mustokoweni, pernah mengisi hatinya sampai relung yang paling dalam.

Namun alam dan Allah memisahkannya terlalu cepat. Perpisahan itu menorehkan bukan kesedihan tapi syukur, hingga sejak itu tidak perlu ada yang menggantikannya, melainkan menjadi pelecut untuk menyalurkan cinta pada ilmu, khususnya reforma agraria. Karena itu kunci kemakmuran dan keadilan petani, tulang punggung ekonomi pangan bangsa. Perjuangan yang akan memakan waktu lama sekali dan panjang, maka harus cancut tali wanda, tidak boleh dalam berjalan, sengaja menyangkutkan diri pada pinjung(sudut kain perempuan).

Sebagai aktivis kampus onderbouw suatu partai politik, konon ia sempat mewakilinya untuk pergi ke suatu kongres pemuda di Colombo, Sri Lanka. Galibnya, banyak orang salah menduga bahwa ia sebetulnya bukan tenaga pengajar tetap di IPB. Ia adalah staff peneliti handal di Survey Agro-Ekonomi yang di lapangan lihai mengorek informasi, piawai tulismenulis, dan terampil serta selalu menarik dalam mempresentasikan, pokok ngabehidan mumpuni. Sebagai pembahas atau pereview, dia sangat pas, pengetahuannya sangat luas dan mendalam, dan ingatanya tajam, ngadubilahi, maka sering dijuluki kamus berjalan oleh teman-muda, dan sangat sopan dan halus laksana sembilu dibelah tujuh, tidak berasa sakit, tahu-tahu dalam sampai tulang menusuknya. Sebagai misal, salah satu penulis kesaksian ini, di awal tahun 1990-an, ketika mempresentasikan rancang disertasinya di depan para prof dan doktor, peneliti PSP/ Sosek, Bogor di bawah Prof. Sajogyo diasisteni Prof. Pudjiwati, yang sibuk melayani kami dengan snack dan minum, GWR menujukkan kalibernya: Bertanya, gayanya, tapi dengan kata lain, sebenarnya mengkritik pedas: "Bapak Francis Wahono pernah membaca karya AV. Chayanov tentang Peasant Farm Economy? Kalau belum, buku sepenting itu seyogyanya masuk radar tinjauan ekonomi, dan bagaimana itu relevansinya dengan analisis klas Marxian-Leninisme-Maoisme dalam perubahan pertanian khas Jawa, Indonesia." Weerrr ... jujur saja mendengar nama itu saja belum, malah masih sangat asing. Koq bisa, padahal koleksi buku di perpustakaan Melbourne, bahkan ANU, dan Central National di Canberra, sudah kujelajahi (zaman itu belum ada mesin pencari google, maklum).

Memang orangnya berperawakan kecil dan kerempeng. Tetapi kalau soal Reforma Agraria, apalagi tidak kunjung dilaksanakan dari satu presiden ke presiden lainnya, hanya ditunda saja, atau disiasati dengan hiburan es mambo kecil, bisa-bisa GWR bertiwikrama seperti Prabu Kresna dalam lakon Kresna Gugah: menjadi Raksasa yang besarnya segunung anakan.

Tiwikrama itu berupa karya-karya besar di mana saja. Dan jangan lupa karya-karya lama yang melampaui waktu, bersilih ganti diterbitkan, seolah tanpa jeda. Sering kami bertanya-heran, tumpukan karyanya dari masa lampau sampai kini, seolah tak terhenti, tak kenal putus asa, mengalir deras, tanpa henti, sampai Reforma Agraria dilaksanakan di bumi pertiwi yang kita pijaki. Mungkinkah di masa Jokowi, hampir berlalu kini, sudah mulai hutan dan perkebunan menjadi objek Reforma Agraria. Meski setengah jadi dan hati, tetapi tak lagi kebal hukum itu tanah-tanah perkebunan dan perhutani. Sesuatu minimal yang tidak berhenti pada janji, sudah diwiwiti. Apa akan berlanjut, tergantung pada Presidennya nanti tahun 2019 akhir. GWR berharap-harap cemas. Semoga, nanti salah satu murid kesayangannya jadi Menteri Tata Ruang/ BPN. Dia lupa, soal tanah dan air, keanekaragaman hayati dan iklim cuaca, tidak masuk wilayah menteri Tata Ruang/ BPN, tapi wilayah Presidennya dan rakyat yang berkonflik dengan tuan tanah besar, dan Presiden berpihak ke mana hatinya. Menteri Tata Ruang/BPN hanya memetakan dan mencatat apa yang terjadi. Kiranya tiwikrama belum akan berakhir, raksasa besar belum mau menjadi, kembali lagi, sebagai Prabu Kresna.

Kembali ke Reforma Agraria, tak manusiawi jika tak menengok pilar lainnya, yakni perempuan dalam Reforma Agraria. Dalam berbagai catatan sejarah, perempuan memiliki peran strategis dalam mengelola tanah, air, benih dan sumber daya lainnya yang berhubungan dengan keagrariaan. Perempuan adalah sahabat alam yang merupakan ruang hidup sekaligus sumber penghidupannya. Menurut Rocheleau dkk (1996), terdapat hubungan yang erat antara perempuan dan alam berdasarkan sejarah kebersamaannya mengalami opresi dari institusi-institusi yang patriarkal dan budaya barat yang dominan. GWR memahami hal ini. Dalam berbagai diskusi dengan Bina Desa ia selalu wanti-wanti bahwa teks UUPA Tahun 1960 (di kalangan aktivis biasa disebut dengan UUPA) pada pasal 9 ayat (2) dengan jelas telah menyebut: "Tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya". Dengan begitu, sesungguhnya para penggagas dan perumus UUPA Tahun 1960 telah memiliki perspektif keadilan gender di tengah zaman yang masih kental aroma kolonialisme dan feodalisme. Bagi Bina Desa, persoalan ini sangat esensial untuk terus diperjuangkan karena menyangkut martabat manusia dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mewujudkan kesejahteraan setiap orang.

Dalam realitas pergulatan Reforma Agraria, perempuan masih dalam posisi antara ada dan tiada, seringkali bahkan ditiadakan, atau dalam posisi biner (binary opposition). Dalam berbagai diskusi tentang Reforma Agraria, perspektif keadilan gender masih kurang diperhatikan dan dijadikan bagian dalam perjuangan keadilan agraria. Sengkuninya banyak. Marxis dan Sosialis, seolah-olah peduli, mengundang sana sini untuk diskusi. Tapi yang diutus menjadi juru ketik Mukidul, adiknya Mukidi yang sering bingung sendiri. Meski sudah diskusi dan hearing berulang kali, hanya satu kata disebut sebagai tempelan dalam teks: "dan perempuan", titik. Biasanya hal itu ditempatkan pada akhir paragraf atau pasal. Ya... mungkin dipandang tidak relevan, tidak signifikan. Jika Land Reform sudah terwujud, belum sampai ke Reforma Agraria malah, selesailah sudah konflik tanah bangsa ini, berakhirlah episode panjang kemiskinan dan perbudakan berbasis tanah ini. Jika saja Mukidul mau menengok lebih dalam bahwa mengabaikan perempuan dalam teksteks Reforma Agraria adalah mengeksklusi eksitensi perempuan dalam seluruh rangkaian perjuangan keagrariaan. Ada teks seperti termuat dalam UUPA saja masih sukar untuk dipahami dan diperjuangkan, apalagi jika tidak ada. Apakah jika Mukidul melaporkan hal itu di pasewakan agung maka Sang Prabu dan para sengkuni berubah pikiran? Apakah kapitalisme dan patriarki masih berakar kuat dan menggurita dalam jiwa Sang Prabu, para sengkuni dan bahkan Mukidul-Mukidul lainnya yang berada di luar pasewakan?

Dikaitkan dengan Marx, redistribusi tanah diharapkan mampu menjembatani ketimpangan kelas sosial karena petani memiliki alat produksi. Tetapi apakah hal itu sekaligus menyelesaikan ketimpangan gender? Belum tentu, karena gender merasuk di semua kelas sosial, membelit dan menjadi dogma seolah takdir Ilahi. Apalagi jika suami atau kepala keluarganya seorang laki-laki patriarkh. Lebih celaka lagi karena ia akan mengontrol semua aset menjadi properti miliknya pribadi. Feminis Marxis sendiri mengakui bahwa perjuangan kelas saja tidak cukup. Gender justice harus diintegrasikan dalam perjuangan kelas. Apalagi pola perampasan tanah, penguasaan input pertanian seperti benih, pupuk dan pestisida, konsumsi dan distribusi pangan kini semakin masif dikuasai oleh kekuatan korporasi-korporasi pertanian global yang didukung oleh bank-bank multilateral. Daya desaknya semakin kuat mengeksklusi dan memberangus eksistensi perempuan, anak dan masyarakat marginal lainnya.

Karena itu, sebagai Penasehat Bina Desa GWR selalu mencerahkan dan menguatkan bahwa Reforma Agraria adalah perjuangan berat dan panjang, apalagi jika yang kita maksudkan adalah Reforma Agraria dengan perspektif yang adil gender dan lingkungan. Karena hanya dengan itulah Komunitas Swabina Pedesaan-komunitas mandiri dan berdaulat-akan terwujud. Komunitas yang berbasis pertanian keluarga, memiliki lahan, berproduksi untuk memenuhi kebutuhan sendiri melalui pertanian alami, jika berlebih didistribusikan kepada pihak lain/luar. Bukan sebaliknya, orientasi distribusi tapi kebutuhan sendiri dipenuhi dengan membeli. Bagi Bina Desa, pilihan-pilihan ini memungkinkan perempuan dan anak dalam keluarga petani mampu berkontribusi, mengembangkan diri dan bersinergi dengan anggota keluarga khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam mengelola tanah, air dan kekayaan alam lainnya secara berkelanjutan.

Berat memang. Tetapi kami sangat terinspirasi oleh keuletan dan kegigihanmu, Pak GWR, dalam memperjuangkan keadilan yang hakiki melalui Reforma Agraria. Karena Reforma Agraria yang gender blind sama saja dengan keadilan yang tidak adil. Juga, sikap no compromise-mu yang tak lekang oleh waktu. Bukankah engkau juga, Pak GWR, yang mengatakan bahwa berat ringannya sesuatu ada dalam pikiran. Bukankah perjuangan keadilan dan hak asasi manusia berlangsung sepanjang kehidupan.

Mukidi Lagi

Mukidi Durmagati melanjutkan, makin keras teriaknya, meningkahi suara gumuruh tawa.

"Saudara-saudaraku, tahukah siapa Dokter gila itu? Ya sampeyan-sampeyan itu. Sadarkah kamu Bulesrawo, sebagai Menteri Pertanian, kamu suruh rakyat petani tanam padi sebanyak-banyaknya, tetapi tanah mereka tak punya. Raja Duryudono juga setengahsetengah membagi tanah. Saluran irigasi mampet oleh bangunan pabrik, tidak diurus oleh menteri PU. Itu kamu, Kartomarmo. Dan kamu Citraksa-Citraksi, Kepala dan Wakil

Kepala BPN, cepat mengurus tanah hektaran konglomerat, tapi plintat-plintut mengurus tanah untuk rakyat tani. Juga bangsat kamu Menteri Perdagangan, Tirtanoto. Kamu impor melulu pangan pokok: beras, gula, jagung, kedelai. Kapan swasembada kalau petani kau bunuh setiap hari. Hai kamu anak raja, Lesmana Madrakumoro, di DPR kerjanya apa kamu? Banyak mangkir, makan gaji buta, tak kerja. Mending Fachri Hamzah dan Fadli Zon, cuapcuap dapat nama dan duit. Tidak seperti kamu, anak kesayangan Babe." Seluruh pasewakan diam membisu. "Mukidi Durmogati benar walaupun sangat lucu," gumam mereka sambil menyembunyikan muka.

Mukidi Durmagati merasa pegel kelu karena dibiarkan terlalu lama tidak diajak bicara, meninggalkan tatakrama subasito, ia sumela matur.

"Sang Prabu junjungan hamba. Kegagalan Reforma Agraria yang hamba kiaskan dengan menyirami kacang di telinga tadi, belum selesai sahaya beberkan. Karena itu, berilah saya waktu menyelesaikanya."

“Lanjut”, sabda Sang Raja.

“Jadi Reforma Agraria itu tidak terbatas untuk menjamin terselenggaranya keperluan kebutuhan ekonomi atau makan minum saja, tetapi juga kebutuhan sosial budaya dan bahkan spiritualitas. Romo Mangunwijaya mengistilahkan religiositas. Seperti identitas diri dan kelompok masyarakat dan bangsa, itu butuh tanah dan air yang adil dan mencukupi."

"Lagu kebangsaan Indonesia Raya menyebutkan bahwa Indonesia adalah 'tanah airku, tanah tumpah darahku'. Artinya, tanah itu terkait dengan hidup dan mati seseorang. Sebab, Tuhan menciptakan tanah memang menjadi salah satu sumber penting kehidupan: pertanian. Maka, benar kata GWR, kalau tidak ada Reforma Agraria, pertanian yang menyejahterakan dan menghidupi bangsa ini tidak akan berjalan. Bagaimana mungkin, petani yang tanahnya kecil-bahkan banyak yang tidak punya tanah sendiri-bisa memberi makan kepada jutaan mulut di Indonesia. Tidak masuk akal. Apalagi, tanah-tanah luas yang dikuasai para pemilik modal tidak ditanami tanaman pangan yang dikonsumsi rakyat Indonesia, tetapi tanaman industri ekspor. Maka, masuk akal, kalau selama ini Indonesia tidak pernah swadaya pangan. Lalu, ini jadi alasan untuk impor pangan. Lagi-lagi, yang untung bukan petani."

"Apakah tanah berkaitan dengan religiositasatau spiritualitas?Jelas! Kitab-kitab suci semua agama menyebutkan bahwa manusia harus mengerjakan tanah supaya bisa makan. Maka, tanah itu bukan di luar dari diri manusia. Tetapi, menjadi bagian dari kehidupan manusia, baik spiritual maupun fisikal. Tanpa makan, manusia tidak bisa bekerja. Makan itu hanya diperoleh melalui pertanian, mengolah tanah. Atau, pertanian adalah bentuk kerja fisik yang dilandasi spiritualitas untuk mendukung hidup yang lebih bermakna, baik bagi diri sendiri maupun sesama. Lha, kalau manusia tidak lagi menguasai tanah untuk memproduksi makanan, tetapi tanah dijadikan bahan untuk memperkaya, ini kan keblinger! Jadi, benar kata Marx, ketika barang sudah dikomodifikasikan, maka tenaga manusia hanya dihargai ketika dianggap memproduksi apa yang bisa dijual dan mendatangkan uang, atau surplus produksi. Apakah pertanian Indonesia kompetitif, padahal, pada pertanian ini hidup manusia bergantung? Lagi-lagi, pendapat GWR masih dan akan tetap relevan: tanpa Reforma Agraria akan susah Indonesia menjadi negara sejahtera."

GWR, Bina Desa dan Para Sohibnya

GWR tetap setia sebagai Penasihat Bina Desa: duduk dan berdiskusi untuk mendukung perjuangan mewujudkan Reforma Agraria di Indonesia.

Maka, Bina Desa, dengan segala model dan pendekatan, berusaha mewujudkan Reforma Agraria. Mungkin, beberapa jalan Bina Desa berbeda dengan yang lain. Tetapi, tidak masalah selama itu ditujukan untuk kemakmuran petani. Jalan boleh beda, tetapi tujuan tetap satu: kesejahteraan petani. Maka, itu akan terus memampukan Bina Desa bertemu, berdiskusi dan bermusyawarah dengan yang lainnya. Itulah makna pentingnya kembali ke Reforma Agraria. Mari kita tengok bagaimana perempuan petani dalam Reforma Agraria.

Kembali pada soal perempuan dan hukum ini, GWR sering berseberangan pendapat dengan sohibnya yang tak kalah terkenal, Mbak Maria Ruwi Astuti Surya Alam dari Solo, kota asal GWR yang dia cintai tetapi lama telah ditinggalkan. Lupa sih tidak, tetapi luka di hati barangkali dalam membekas, susah diobati dan berdarah-darah sampai membeku kaku.

Maria Surya Alam ini kalau sudah sampai umur Pak GWR, juga harus kita bikinkan buku, yang tidak kalah serunya dengan buku tentang Pak GWR. Minimal satu artikelnya seperti ini. Mungkin kurang melucu dan ia dipandang lebih serius dari Pak GWR. Orangnya memang berbeda karakter, sama-sama unggul dan kuat. Maka fahamlah kalau tak pernah bisa ketemu dengan Pak GWR, apalagi jodoh. Pak GWR taat azas dengan UUD 1945 yang kerangka bernegaranya mengikuti model "Bapak tahu segala dan semua” a la Dr. Soepomo, sedangkan dari perspektif masyarakat bersuku-suku model itu adalah sebuah pemaksaan semena-mena. Sebagai payung acuan hukum agraria, Pak GWR bersetia pada hukum agraria seperti Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), yakni UU. No. 5 Tahun 1960, dan saudara tuanya, UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, di mana antara lain dimuat larangan gadai tanah dan bagi hasil yang dianggap adil kalau orang menyakap tanah sistem kedokan dan maro. Sementara bagi Maria Surya Alam, UUD 1945 harus diamandemen sedemikian rupa sehingga mampu mewadahi UUPA 1960 yang lebih fairpada masyarakat adat, misalnya soal tanah ulayat, yang semestinya merupakan hak milik bersama, dan bukan sekedar hak pakai seperti sekarang ini. Sistem pewarisan tanah adat yang bias ke patrilineal, melindas saja hak matrilineal yang nyata ada.

Tapi untung hingga kini keduanya masih bisa bersohib ria. Tentang yang satu ini, mungkin mereka berdua di hari-hari tua masih bisa sharing dan saling curhat. Memang Solo dan Bogor jauh, tapi dengan Smartphone mereka mudah berkomunikasi, saling ber-selfie kayak Obama dan Merkel, atau ber-WA seperti kita semua. Sampai-sampai lupa semua karya Wiradi dan Ruwi serta yang lain-lain seperti Sajogyo, Tjodronegoro, dan Noer Fauzi tentang Reforma Agraria ini, belum digitalkan ke dalam panggung google, sehingga bisa diakses dari mana saja, lintas waktu dan generasi, tidak membutuhkan lagi orang sekaliber GWR untuk menjadi penyambung lidah antar kita yang hidup di zaman berbeda, tapi semuanya tetap butuh bumi yang adil untuk berdiri, berbakti pada ibu pertiwi serta memuji Sang Pencipta matahari.

Selamat berhari jadi, Pak GWR. Doa kami untuk kehidupanmu yang selalu sehat, diberkahi Ilahi dan tetap menginspirasi.

Jakarta, Salatiga dan Jogyakarta, 31 Agustus 2018

DAFTARPUSTAKA

Rocheleau, Dianne, Barbara Thomas-Slayter, Esther Wangari (1996) Feminist Political Ecology: Global Issues and Local Experience. Routledge.

SANG GURU PENGAMAL KONSISTENSI

Dewi Kartika (Konsorsium Pembaruan Agraria)

Perawakannya mungil tidak mencerminkan gagasan besar yang dimilikinya. Kesantunannya bersikap tidak mengurangi keteguhannya dalam prinsip. "Dengan terus mengalir ke lautan, sungai tetap setia pada sumbernya". Ungkapan ini kerap diucapkan GunawanWiradiyangmengajarkanuntukselalukonsistenberjuang.Denganmenggunakan simbolisasi air, ia seolah mengingatkan: "Keluwesan semacam apapun tetaplah diabdikan kepada kesetiaan ajaran dan tujuannya.

GWR-begitu beliau akrab disapa-seorang pejuang lintas generasi yang tahu menghargai para pemula. Dalam memberikan gagasan atau pandangan atas situasi yang ada, GWR seringkali menyampaikan bahwa setiap zaman mempunyai anak zamannya sendiri. Ini sebuah pandangan demokratis untuk bisa memahami pandangan dan sikap yang lebih muda sekaligus memberikan pikiran yang lebih luas dan mendalam. Pandangan tersebut menginspirasi generasi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan aktivis gerakan reforma agraria untuk terus dan tetap setia berjuang mewujudkan reforma agraria sejati.

Kehidupan pribadi GWR yang penuh misteri menjadi saksi bisu perjalanan sejarah bangsa. Represifitas rezim penguasa di masa lampau yang berimbas pada kehidupan pribadi beliau menjadi catatan yang sulit dihapus. Kami banyak belajar dari perjalanan dan pergulatan pemikiran serta kehidupan GWR sejak rentang masa kolonial Belanda hingga hari ini.

Gunawan Wiradi, lahir 28 Agustus 1932 di Solo, Jawa Tengah. Putera bungsu dari pasangan R. Pujo Sastrosupodo dan R.A Sumirah. Setelah menamatkan sekolah menengah, GWR melanjutkan kuliah di IPB pada tahun 1953. Sambil bekerja, akhirnya menamatkan kuliah dan berkiprah sebagai dosen IPB pada tahun 1963. Sejak mahasiswa, GWR muda aktif memberikan pemikiran dan tenaganya dalam berbagai forum nasional hingga internasional. Salah satunya pada tahun 1956 beliau aktif menjadi Pimpinan Seksi dalam Panitia Persiapan Nasional Konperensi Mahasiswa Asia-Afrika di Bandung. Semasa mahasiswa, GWR adalah Ketua Panitia untuk seminar yang membahas tentang Undangundang Pokok Agraria (UUPA) di IPB. Karena itu, ikatan batin untuk memperjuangkan realisasi UUPA terus menggelora dalam pemikirannya.

Pada tahun 1965 aktivitas beliau di dunia akademisi dinon-aktifkan karena mendukung ajaran Bung Karno. Walau demikian, GWR tidak menyerah. Ia terus menjadi pelita bagi sekumpulan anak-anak muda aktivis, peneliti, dan akademisi. Kiprahnya yang luas dalam dunia ilmu pengetahuan akhirnya mendapatkan pengakuan dari almamaternya. Pada tahun 2009 GWR mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari IPB.

GWR banyak terlibat dalam berbagai organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu-isu agraria dan pedesaan. Sosoknya dihormati di kalangan akademisi, disegani kalangan pemerintah. Generasi muda takzim mendengarkan kisah dan pandangannya, tanpa merasa digurui, dan terinspirasi. Gerakan tani selalu menunggu "siraman” semangat juangnya. Mencerminkan bahwa sosok GWR adalah Guru bagi banyak kalangan dan generasi.

Guru Utama Reforma Agraria

Reforma agraria ialah ajaran utama yang beliau pegang teguh dari zaman ke zaman. Kepiawaiannya dalam menuliskan konsep-konsep reforma agraria ke dalam balutan bahasa yang mudah dicerna. Tebaran gagasan selalu mengalir orisinal, dilandasi teori yang kuat, analisis tajam dan berujung kesimpulan yang lugas.

Melalui pengabdian yang tak kenal batas, beliau terus menyebarkan gagasannya, hingga mampu mempengaruhi dinamika kebijakan dan gerakan reforma agraria di Indonesia. Akhir 1980-an ikut mencetus gagasan yang menjadi cikal bakal gerakan sosial yang memperjuangkan reforma agraria. Sejak inisiasi awal hingga kelahiran KPA 24 tahun silam (1994), GWR adalah sosok yang berperan besar dalam menanamkan visi, nilai dan prinsip reforma agraria sejati sebagai pondasi perjuangan organisasi. Hingga saat ini, GWR sebagai Anggota Majelis Pakar KPA terus terlibat dalam menjaga dinamika organisasi.

Gagasan Agrarian Reform by Leverage (ARBL) merupakan salah satu gagasan penting beliau yang menjadi ajaran utama KPA. Gagasan ini merupakan refleksi atas pelaksanaan reforma agraria di berbagai negara. Mengingat pelaksanaan reforma agraria sejati harus bermula dari kekuatan rakyat melalui organisasi-organisasi tani yang kondisi

objektif yang ada saat ini di Indonesia, yang belum memungkinkan reforma agraria sejati dipimpin langsung oleh Negara. Salah satu sumber pemikiran ARBL berasal dari skripsinya yang membahas implementasi reforma agraria dari inisiatif masyarakat di sebuah desa di Jawa Tengah. Sambil terus memastikan reforma agraria sebagai agenda politik bangsa, bagi GWR, keadilan agraria hanya bisa diwujudkan oleh kekuatan rakyat sejati. Berjuang untuk rakyat dan bersama kaum paling lemah terus ditularkan. GWR mengamalkan konsistensi.

GWR adalah guru penuh wibawa sekaligus sahabat hangat kami yang lebih muda. Pendengar sejati. Tempat kami bercermin sekaligus menimba ilmu. Cadangan ceritanya tak pernah habis. Kaya kisah dan jenaka. Selalu ada yang baru dan penuh makna. Beliau selalu mementingkan berpikir kritis, berani walau berbeda, namun bertindak lentur.

Ibarat air sungai meliuk-liuk menuju samudera luas. Air mengalir setia pada sumbernya. Ia sosok guru yang kuat dan inspiratif dalam menjaga konsistensi perjuangan organisasi, termasuk dalam mendidik kader-kader KPA. Dalam suatu kesempatan GWR memberikan nasihat: "Setidaknya aktivis agraria harus memiliki tiga hal: ilmu pengetahuan, keberanian dan yang terpenting adalah keikhlasan", ucap beliau. Tanpa ketiga hal itu seorang aktivis agraria dalam perjuangannya akan mudah diintimidasi dan “dibeli”.

GWR meyakini perjuangan reforma agraria memerlukan 'generasi vokasional', yang teguh pendiriannya. Keikhlasan dan keteguhan berjuang ini bukan hanya untuk membentengi diri, tapi penting untuk memberikan semangat bagi mereka yang harapannya hampirhilang, mengingat reformaagraria adalahperjalanan panjang. Pemikirannya tentang bergerak karena 'panggilan jiwa' menjadi pelita yang terus meneguhkan perjuangan KPA dan serikat-serikatpetani dalam mewujudkan reformaagrariasejati. Secara konsisten GWR terus-menerus meluruskan makna reforma agraria di tengah banyak upaya mereduksi atau melencengkannya.

Kami generasi muda KPA yang meminati, sekaligus meyakini reforma agraria sebagai ideologi gerakan sosial merasa beruntung mengenal sosok GWR secara langsung. Bersama Sediono Tjondronegoro, Maria Roewiastoeti, dkk, GWR setia ber-KPA. Hal ini membahagiakan dan amat berharga.

Kini Gunawan Wiradi sudah memasuki usia 86 tahun, suatu usia yang kita tak tahu apakah kita akan pernah mengalaminya. Prinsipnya tak berubah diterpa zaman dan tak lekang oleh waktu. Semangat muda selalu melekat pada GWR. Menjaga hidup penuh semangat, kritis terhadap situasi, berani memaknai kondisi, dan konsisten dalam prinsip adalah ilmu hidup yang terus ditaburkan Sang Guru.

Kiranya Tuhan yang Maha Penyayang selalu melimpahkan berkah sehat dan baluran kasih sayang yang deras untuk Guru kami.

Jakarta, 1 September 2018

KISAH KONSISTENSI SEBUAH PERJUANGAN H.S. Dillon*

Syukur, syukur, syukur...

Banyak sekali alasan untuk kita semua bersyukur. Tetapi sebelumnya, saya ingin menyapa para senior-senior, teman-teman Mas Wiradi dan para keluarganya. Orangorang sepantar saya, ada Mas Noer (Soetrisno), dan Kang (Ahmad) Sobari. Dan yang lebih muda, misalnya si Hendri (Saragih). Hendri ini, 17 tahun ikut sama saya di Komnas HAM, dan kita mulai mengumpulkan para petani untuk merebut kembali tanah yang sempat diambil penguasa pada masa/zaman Pak Harto dulu, ya. Dan sampai sekarang, dia lagi berjuang, kalau gak salah dalam beberapa hari lagi beliau harus kembali ke Eropa untuk diterimanya hak-hak azasi petani.

Dari Mas Wiradi, apa? Kepeloporan, kejuangan, pengabdian. Saya perlu menyebut dua orang di sini yang turut membentuk Mas Wiradi yang juga membentuk saya. Yaitu (pertama) Dr. (A.T.) Birowo. Doktor Birowo-lah yang memperjuangkan supaya Mas Wiradi bisa sekolah dan tidak mudah waktu itu untuk memperjuangkannya. Sebetulnya, Doktor Birowo dan saya mau menjodohkan Mas Wiradi.... (suara tidak jelas). Kedua, Pak Sajogyo.

Untuk memahami apa yang telah dikerjakan oleh Mas Wiradi, pertama, (tidak jelas suaranya), dan kosmosentris. Beliau bisa menyampaikan pandangannya. Jadi, Mas Wiradi ini adalah testamen bahwa kita punya landasan Republik yang luar biasa. Tujuan Republik cuma satu: Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Untuk itu, Jebol, Membangun, dan Menjebol Lagi, Pembangunan!

Kedua, saya bersyukur, ada harapan masa depan juga akan banyak orang yang berbudi dan orang-orang ini (menunjuk kepada pembicara-pembicara muda yang duduk di panggung acara) masih ada benih-benih yang disemai waktu kita berjuang dulu. Bukan kita yang berjuang, kita menikmati. Yang berjuang itu yang di Makam Pahlawan. Kita menikmati. Tetapi, ada orang-orang seperti ini yang bisa menghargai kejuangan seperti (yang telah dilakukan oleh) Gunawan Wiradi. Untuk memahami, inilah kepeloporan (kembali menunjuk ke arah pembicara di panggung), kepeloporan Mas Wiradi.

Saya kali pertama ketemu beliau pada tahun 1978, saudara-saudara. Dan perlu orang-orang yang senior ketahui, beliau sebetulnya berupaya menjadikan saya menjadi "orang baik". Tapi karena tutur saya secara akademik, maka terbukti bahwa ia tidak sepenuhnya berhasil.

Hari pertama saya di sana, (tidak jelas suaranya) mereka berbicara (pada tahun) 1978, ditanya, "Ini ada dipelajari gak politik pedesaan?" Wah, semuanya takut karena habis Malari kan, "Oh, tidak, tidak. Kita hanya mengadakan penelitian dinamika pedesaan. Kita tidak ada (berbicara) politik." Lalu Wiradi (menimpali), "Bagaimana mau memahami perilaku kaum petani kalo gak pelajari politik pedesaan?" Nah, Sajogyo (berkata), "(suara tidak jelas), kita juga berjuang untuk petani di sini. Dengan mengungkapkan kehadiran petani, kita memperjuangkan petani."

Jadi, apa yang dikerjakan oleh Mas Wiradi adalah berupaya untuk berjuang. Karena beliau hadapi tantangan-tantangan. Itulah bentuk kejuangan. Tapi, karena ia memutuskan untuk mengabdi maka dicarilah bentuk-bentuk mengabdi itu yang tidak berhadapan langsung. Karena kita ketahui, Undang-Undang Pokok Agraria tidak berhasil dijalankan oleh Proklamator. Karena biar paham, konsep Marhaen tidak dijalankan dalam politik segala macam oleh Mega.

Catat di sini! Bahwa Dillon berdiri di sini ia katakan, "Dusta semua yang memimpin!" Mereka tidak memperjuangkan banyak!

Ini cara berjuang Wiradi yang berhasil. Ini cara berjuang ini, satu, ia jadikan mereka peneliti yang baik. Cara Mas Wiradi mengajarkan metodologi penelitian, sah, yang berkejujuran. Kedua, mereka itu tertarik. Reforma Agraria itu sebetulnya dapat kita jadikan tolok ukur untuk melihat keadaan bangsa sekarang; keadaan Republik sekarang. Yang menurut saya, sudah meninggalkan rel-rel Republik. Dan, Reforma Agraria ini yang tidak pernah terjadi!

Saat sekarang saya baca, bangga ini pemerintah-pemerintah sekarang dapat 200 juta dolar dari... Mereka katakan Meikarta untuk Reforma Agraria ini. Untuk administrasi. Administrasi! Tapi, roh? (menggelengkan kepala). Soeharto setelah ia lihat Bung Karno gak berhasil, dihajar oleh tuan tanah di awal, tanah kebon dijual, dan saya katakan di sini sebagian besar yang dibunuh dengan tuduhan 'PDI' adalah orang-orang yang memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya. Itulah cara berpikir.

Soeharto ternyata lain. Dia bikin transmigrasi. Nah, itu briliannya orang Jawa ini. Ini bisa sehati sama saya. Tapi ini konsep orang Jawa yang tidak mampu menghadapi kekuatan. Dia bikin keluar. Sekarang, hasilnya apa? Orang Jawa itu menjadi kekuatan elite nasional kedua di semua daerah Indonesia. Itu keberhasilan Soeharto yang 'luar biasa'. Ini Jawa atau Republik? Tapi dia tidak mau melaksanakan Reforma Agraria, karena dia tidak mau berhadapan dengan kekuatan.

Hari ini, semua kesenjangan yang ada di Indonesia ini dapat kita jelaskan tidak dilaksanakannya Reforma Agraria. Sebagian orang kaya sekarang yang naik Lamborghini dan semua segala macam, termasuk yang memberikan mobil pada Asian Games, semuanya itu menjadi kegiatan yang ekstraktif, ekstraktif, memikirkan (tidak jelas). Gini Ratio Pemilikan Lahan itu, kalo gak salah 0,87. Dan kita semuanya diam! Perguruan Tinggi membiarkan ini! Kalau menurut saya, kursi (jabatan) merenggut orang ini. Semuanya menjadi pejabat.

Tapi, hari ini, selain kita marah-marahi karena harus ada orang, kayak Dillon, yang berani mengatakan bahwa 'Kamu dusta!' kalau tidak memperjuangkan rakyat. Kita bilang terima kasih kepada Mas Wiradi, sebetulnya, Mas Wiradi ini adalah anugerah Sang Pecipta kepada Republik.

*Ditranskrip dari sambutan mendiang H.S Dillon pada Peringatan Ulang Tahun ke-86 Gunawan Wiradi, 10 September 2018.

MERDEKA!

GUNAWAN WIRADI: SOSOK PENYIRAM DAHAGADITENGAH LESUNYA KAJIAN AGRARIA DAN GERAKAN SOSIAL

Endriatmo Soetarto

Pada tahun 2018 ini, tepatnya pada tanggal 28 Agustus yang lalu, Guru kita, Dr. Ir. Gunawan Wiradi, M.Soc.Sc. genap berusia 86 tahun. Sebuah umur panjang yang telah memberikan berkah tersendiri bagi kita semua karena hingga kini masih mendapati sosok intelektual-akademisi dan sekaligus aktivis yang secara konsisten, tulus sejati, dan tak henti-henti terus menyirami dahaga kejujuran, keadilan, dan kebenaran di negeri Indonesia yang kita cintai.

Saya pribadi beruntung mendapatkan kemewahan tersendiri sempat berinteraksi cukup panjang dan intens dengan Pak Gunawan Wiradi. Hal ini terutama ketika beliau menjadi peneliti senior di Pusat Studi Pembangunan (PSP IPB) yang dipimpin oleh Prof. Sajogyo saat itu, berlanjut pada Pusat Kajian Agraria (PKA IPB), Sajogyo Institute dan Pusat Studi Agraria (PSA IPB).

Saya percaya tidak ada yang bisa mengingkari kontribusi besar yang telah diberikan oleh seorang Gunawan Wiradi. Dalam dunia akademis/kampus, beliau adalah seorang penggerak yang berkontribusi secara panjang dalam membangun studi-studi mengenai persoalan agraria dan pedesaan di Indonesia. Hal ini dilakukan bersama-sama tiga Guru kita yang lain, yaitu Prof. Sajogyo (alm.), Prof. Pudjiwati Sajogyo (alm.), dan Prof. SMP. Tjondronegoro. Oleh beberapa kalangan keempat scholar itu sering dijuluki sebagai peletak pondasi "Mazhab Bogor". Hal ini saya rasa tidak berlebihan karena keempat tokoh di atas, yang salah satunya adalah Pak Wiradi, merupakan sosok yang menurut Prof. Ben White telah sangat mewarnai debat-debat studi agraria yang berlangsung di Indonesia pada era 1970-an hingga awal 1990-an.

Di saat minimnya literasi studi agraria, Pak Wiradi menunjukkan kejernihannya dalam telaah kritis tentang praktik-praktik land reform di sebuah desa di Jawa Tengah,

Ngandagan, melalui tugas akhir skripsi Insinyur di Fakultas Pertanian Bogor, Universitas Indonesia (UI) yang belakangan menjadi Institut Pertanian Bogor (IPB). Inilah awal dari curahan hidupnya terhadap persoalan agraria, melalui pendalaman masalah land reform atau reforma agraria. Beliaujuga berupaya untuk memberikan perhatiankepadapencapaian keadilan sosial bagi masyarakat tani dan buruh tani di pedesaan.

Selanjutnya, tidak hanya memusatkan perhatian dalam penelaahan mendalam terhadap land reform dan reforma agraria belaka, Pak Wiradi juga menjadi figur terkemuka (a major figure) dalam penelitian sosiologi pedesaan dan masalah-masalah organisasi sosial dan kepemimpinan. Tidak heran khalayak akademis baik nasional atau internasional mengenal beliau sebagai sosok penting dalam kajian agraria dan sosiologi pedesaan di Indonesia, di samping mencatat beliau bersama Prof. Sajogyo sebagai sosok yang secara konsisten dan lantang terus berseru tentang urgensi reforma agraria bagi kemaslahatan petani dan penduduk desa.

Perjalanan hidup Pak Wiradi yang panjang telah "diabdikan” dalam kiprahkiprah yang telah disebutkan di atas. Dengan demikian sudah sangat pantaslah jika Pak Wiradi mendapatkan “ganjaran” yang sangat tinggi di dunia Pendidikan. Dari kampus almamaternya, InstitutPertanian Bogor (IPB), Ir. GunawanWiradi, M.Sos.Sc. mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa dalam Bidang Sosiologi Pedesaan dengan Bidang Kekhususan Kajian Agraria. Penghargaan akademik ini diberikan pada Kamis, 28 Mei 2009.

Kehadiran Pak Gunawan Wiradi tidak hanya menyiram dahaga bagi lesunya kajian agraria dan reforma agraria utamanya pada saat berkuasanya rezim Orde Baru , tetapi juga menjadi "sungai mengalir" yang menjadi sumber pencerahan yang turut memicu kelahiran dan aktivitas gerakan sosial (agrarian movement) sehingga menjadi bergairah kembali hingga saat ini. Berbagai karya tulis beliau menjadi sumber energi bagi kalangan aktivis agraria di Indonesia.

Dr. Gunawan Wiradi telah melakukan banyak pekerjaan ilmiah yang berpengaruh besar. Pertama, bersama Prof. Tjondronegoro, beliau menyunting buku klasik Dua Abad Penguasaan Tanah mengenai kondisi penguasaan tanah di Jawa. Kedua, beliau bersama Prof. Jan Breman menulis buku Good Times and Bad Times in Rural Java yang bercerita mengenai dinamika pedesaan di Jawa sebagai dampak dari krisis moneter yang berpengaruh besar pada produksi, perburuhan dan sistem nafkah (livelihood) di pedesaan. Kedua buku ini pantas disebut sebagai pemecah kembali kebuntuan metodologis dan cara pandang baik di lingkungan akademisi-kampus dan gerakan agraria saat itu. Selain dua buku ini, masih banyak buku Gunawan Wiradi lain yang telah diterbitkan.

Secara khusus perlu dicatat karya tulis Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir yang di dalamnya Gunawan Wiradi berupaya untuk tetap menjaga asa dalam perjuangan agraria. Pak Wiradi mampu meyakinkan kembali para akademisi dan aktivis bahwa reforma agraria adalah sebuah kemestian untuk menjadi landasan pembangunan nasional yang dapat mengeluarkan bangsa Indonesia dari krisis-krisis agraria, sekaligus mengantarkan pada transformasi sosial yang hakiki, yaitu tatanan kehidupan sosial, politik dan ekonomi yang berasas pada “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Pasca Orde Baru, Pak Wiradi hadir sebagai generasi tua yang terus mampu memberikan pandangan yang kritis, tulus dan keberpihakan yang jelas, yaitu mengenai pentingnya menata ulang pengelolaan sumber-sumber agraria dan sumber daya alam bagi keadilan dan kesejahteraan masyarakat petani kecil dan buruh tani. Bersama kalangan akademisi dan aktivis-gerakan sosial agraria dan lingkungan hidup, beliau ikut serta dalam mendorong lahirnya TAP MPR No.IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA.

Jika Prof. Sajogyo tidak lain adalah "sumur" bagi studi agraria untuk perubahan yang lebih baik bagi “golongan paling lemah” di pedesaan, maka sangat pantas kita sebutkan pula bahwa Dr. Gunawan Wiradi adalah "aliran sungai” yang mengalir deras untuk menghapus "dahaga ilmu pengetahuan" dalam rangka menciptakan tatanan kebangsaan yang adil melalui reforma agraria di Indonesia.

Secarapribadisaya haturkan selamat atas ulang tahun Pak Wiradiyangkini menginjak usia 86 tahun. Momen ulang tahun ini adalah bersamaan dengan situasi bangsa yang bisa kita bilang cukup kritis. Tingkat ketimpangan penguasaan tanah di negeri kita sangat besar, sehingga ketidakadilan agraria masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi kami generasi muda. Selain itu, tahun-tahun ini sekaligus merupakan tahun politik yang cukup krusial. Kita akan mempertaruhkan kepercayaan bahkan keyakinan kita kepada calon pemimpin yang akan datang, pengurus bangsa ini. Tahun politik yang akan menentukan bagaimana biduk bangsa dan negara ini akan dikemudikan.

Semoga dengan teladan Pak Gunawan Wiradi dalam perjalanan hidup yang mencapai usia 86 tahun ini kita semua dapat meneruskan semangat dan imajinasi beliau untuk menghadirkan keadilan sosial di Indonesia melalui reforma agraria. Sesuai dengan satu penggalan lagu Indonesia Raya:

“Slamatkan tanahnya, slamatkan puteranya

pulaunya, lautnya, semuanya.

Indonesia raya, merdeka merdeka

Hiduplah Indonesia raya."

POLITIK-EKONOMI DARIFENOMENA GWR: SEBUAH SKETSA

Satyawan Sunito

Sebuah sketsa mempunyai titik awal. Titik awal sketsa ini adalah peluncuran buku untuk memperingati ulang tahun ke-70 Prof. Tjondronegoro yang berjudul: Sosiologi Agraria: Kumpulan Tulisan Terpilih Sediono M.P. Tjondronegoro. Buku ini disunting oleh M.T. Felix Sitorus dan Gunawan Wiradi (GWR) dan diterbitkan oleh Akatiga pada 1999. Pada kata pengantar, kedua penyunting mempertanyakan dan mendesak peran aktif dari Perguruan Tinggi (PT) di dalam mendorong pelaksanaan Reforma Agraria (RA). Serta mengusulkan tindakan konkret, dimulai dengan membentuk pusat-pusat studi kebijakan agraria dan Reforma Agraria di berbagai PT, yang diharapkan bersama gerakan masyarakat sipil akan mendorong dan mendukung pemerintah hasil reformasi politik 1998 di dalam melaksanakan RA.

Buku tersebut pada saat itu adalah bagian dari proses penggalangan energi dalam rangka mendirikan Pusat Kajian Agraria (PKA) di Institut Pertanian Bogor (IPB), serta memperkenalkan kembali permasalahan agraria ke dalam kurikulum di IPB. Peran GWR (serta Prof. Tjondronegoro) di dalam proses ini sangatlah penting. Bagi kebanyakan staf pengajar Departemen SOSEK periode maraknya gerakan protes dan re-claiming petani di seantero Indonesia yang ikut menandai runtuhnya Orde Baru pada akhir tahun 1990- an tersebut, hal ini merupakan awal keterlibatan mereka di dalam gerakan RA. Namun bagi GWR, peristiwa di atas hanya momen kemenangan sementara, setelah 35 tahun "bergerilya". Perjalanan panjang GWR tersebut menjadi subyek sketsa ini. Dengan kesadaran akan bahaya penyederhanaan dari sebuah sketsa.

Pada tahun 1955, Konferensi Asia Afrika (KAA) diselenggarakan di Bandung. Satu tahun setelah itu dilaksanakan Konferensi Mahasiswa Asia Afrika (KMAA). GWR muda ikut serta di dalam pengorganisasian KAA dan menjadi anggota peserta KMAA. Tidak mustahil periode 1950-an dan keterlibatan GWR di dalam penyelenggaraan KAA ini merupakan awal perkenalannya dengan konsep Reforma Agraria. Bukankah KAA tersebut merupakan forum penggalangan kekuatan negara-negara eks-kolonial pasca Perang Dunia II, untuk bersama menentang kolonialisme dan neo-kolonialisme? Di dalam hal ini land reform atau RA adalah bagian integral dari konsep pembangunan menuju keadilan dan kemandirian. Pada saat itu di dalam persaingan di antara lingkaran-lingkaran kekuasaan di Indonesia, wacana pembangunan yang lebih sosialistik dan neo-populis sangat mampu bersaing dengan konsep pembangunan modernisasi yang mendapat dukungan dari negara-negara kapitalis Barat.

Perhatian GWRpada RA tidakterbendunglagiketikapadatahun 1958 GWRsebagai mantan ketua Senat Mahasiswa terlibat di dalam simposium pembahasan rancangan UUPA di Fakultas Pertanian Universitas Indonesia di Bogor (kemudian menjadi Institut Pertanian Bogor, IPB), di dalam rangka mendapatkan masukan dari para akademisi. Pada tahun 1961 GWR melakukan penelitian skripsinya di Ngandagan, suatu desa yang atas inisiatif sendiri pernah melaksanakan landreform pada tahun 1947(!). Selanjutnya sampai dengan tahun 1965, GWR terlibat di dalam penelitian-aksi pengembangan livelihood pada petanipeternak small-holder, berkaitan dengan konsep batas pemilikan minimum 2 hektar.

Bulan madu Indonesia dengan konsep-konsep pembangunan yang populistik ini berhenti mendadak dengan meledaknya tragedi 1965. Rezim Demokrasi Terpimpin Soekarno runtuh tidak lama kemudian. Di bawah kekuasaan Orde Baru dan Jenderal Soeharto, dengan dukungan penuh negara-negara industri Barat, Indonesia menempuh jalan neo-kolonial melalui metode-metode represif. Tidak ada tempat lagi bagi seorang GWR yang meyakini jalan pembangunan neo-populis. Disingkirkan dari IPB, GWR pun menempuh jalan sunyi pengelanaan.

Menarik untuk diperhatikan bahwa hanya membutuhkan kurang dari satu dekade bagipermasalahan fundamentalpedesaan-sepertiketimpangan dalam hubungan produksi, struktur agraria, sistem livelihood-untuk kembali menjadi perhatian rezim berkuasa dan masuk ke dalam agenda penelitian PT. Hal tersebut tidak lepas dari pelaksanaan Revolusi Hijau untuk menjawab permasalahan pangan tanpa menyelesaikan ketimpangan struktural di pedesaan, yang ketika itu menjadi program intensifikasi pertanian di seantero negaranegara Asia.

Pada tahun akhir 1964 pemerintah mendirikan Survei Agro-Ekonomi (SAE) yang aktif meneliti dampak dari pelaksanaan Revolusi Hijau. Sepuluh tahun kemudian, 1974, program Studi Dinamika Pedesaan (SDP) dilaksanakan oleh SAE di mana masalah pertanahan mendapatkan tempat yang penting. Semua riset didanai negara-negara Barat, termasuk pelibatan tenaga ahli dari Eropa dan Amerika. Tidak berhenti di sana, pada tahun 1979 Indonesia mengirimkan delegasi besar ke kongres FAO yang antara lain membahas program RA, dan membuahkan hasil akhir Piagam Petani yang juga ditandatangani oleh Indonesia.

Pada periode 1970-an ini GWR ditarik keluar dari pengelanaannya, dilibatkan aktif di dalam penelitian SAE-SDP, serta ditempa kembali sisi akademisnya oleh tokoh-tokoh seperti A.T. Birowo, Sajogyo, Tjondronegoro, Ben White dan Bill Collier, untuk menyebut beberapa saja. Juga mendapatkan kesempatan untuk menempuh studi master di Malaysia.

Kongres FAO di atas berbuntut pada studi-studi banding perihal tenurial tanah dan

RA/land reform ke beberapa Negara-bagian dari India oleh peneliti-peneliti Indonesia, termasuk GWR. Di dalam negeri, pelatihan-pelatihan diberikan pada pejabat-pejabat daerah perihal tenurial, teori pedesaan, land reform dan metode penelitian pedesaan. GWR terlibat di dalam pelatihan-pelatihan tersebut. Kegiatan-kegiatan ini bermuara pada pertemuan internasional yang diselenggarakan oleh SAE-SDP-Policy Workshop on Agrarian Reform in Comparative Perspective-di Salabintana pada tahun 1981. Pertemuan ini selain dihadiri peneliti-peneliti asing dari Eropa dan India, juga dihadiri oleh direktur Land Tenure Centre dari Amerika.

Sampai di sini rupanya rezim yang berkuasa menganggap kegiatan para akademisi yang terlibat telah melampaui batas-batas yang dibutuhkan dan yang dapat ditolerir. Seperti diutarakan oleh seorang peserta, pada suatu forum pertemuan Salabintana ini lebih banyak dikerumuni oleh aparat intel daripada peserta workshopnya sendiri! Pada tahun 1982 lembaga SAE ditutup, dan fokus SDP kemudian lebih bergerak di ranah teknis pertanian.

Pertanyaan muncul, mengapa rezim Orde Baru memberikan ruang gerak bagi penelitian-penelitian jangka panjang dan serius, serta menghasilkan studi-studi pedesaan kritis yang sampai kini masih menjadi acuan di dalam dan luar negeri? Perlu diperhatikan juga bahwa pada periode tersebut, desa boleh dikatakan tertutup bagi para peneliti (apalagi dari luar negeri), yang dicurigai hendak mencari-cari kesalahan rezim dan meracuni pikiran warga desa.

Di dalam hal tingginya kualitas dari studi-studi pedesaan yang dihasilkan SAE, jawabannya adalah integritas tinggi dari akademisi yang dilibatkan. Dan rupanya, kemampuan kontrol dari rezim represif dibatasi juga oleh ciri koruptif dan kolutifnya. Namun bila berbicara mengenai ruang dan kesempatan yang diberikan oleh rezim Orde Baru pada kegiatan penelitian-penelitian besar dan serius di ranah pedesaan ini, maka setidaknya beberapa faktor menarik untuk diperhatikan (lihat Robison 1986; Crouch 1978).

Pertama, kepentingan pemerintah Orde Baru untuk memastikan tersedianya kecukupan bahan pokok pangan. Untuk itu, Revolusi Hijau-revolusi teknologi pertanian– datang tepat pada waktunya. Ia memberikan jalan keluar teknokratis-dengan dukungan penuh dari negara-negara maju-untuk salah satu masalah paling berat yang dihadapi oleh rezim. Di sini letak kebutuhan akan studi-studi serius di pedesaan.

Kedua, monopoli kekuasaan oleh Orde Baru memberikan keleluasaan kepada jenderal-jenderal politik dan bisnis di lingkar dalam istana bersama dengan kroni-kroni bisnisnya untuk memperluas kerajaan-kerajaan bisnis mereka tanpa mengindahkan kepentingan nasional lebih luas. Pada tahun 1974, sepak terjang jenderal-jenderal politik dan bisnis ini sudah menumbuhkan keresahan dan aksi-aksi protes dari mahasiswa yang berkulminasi pada peristiwa Malari.

Ketiga, persaingan yang menajam antara kelompok militer politik dan bisnis di lingkar dalam istana dengan militer yang lebih nasionalis dan teknokratis, antara lain oleh dua faktor yang telah dikemukakan di atas. Perpecahan di kalangan militer ini memaksa Soeharto melakukan kompromi dan menghapuskan kelembagaan aspri. Selanjutnya ekonomteknokratsipilmemperolehtempatyanglebihkuatuntukmengaturperekonomian.

Faktor-faktor di atas paling tidak telah memaksa Soeharto untuk melakukan kompromi dan melonggarkan kendali, dengan konsekuensi tidak terencana yang penting. Antara lain, tabu yang sejak tahun 1965 menyelimuti gagasan RA/land reform mulai tersingkap. Setidaknya di kalangan akademisi dan di lingkungan universitas.

Masih membutuhkan sekitar dua dekade lagi bagi terbukanya kembali ruang gerak bagi pengembangan wacana RA dan usaha membangun kebijakan untuk penerapannya. Namun satu dekade menjelang tumbangnya Orde Baru, gerakan-gerakan masyarakat sipil tidak lagi terbendung. Bagaikan air dan ikan, GWR mendapat habitatnya yang baru di dalam geliat dan dinamika gerakan masyarakat sipil. Di dalam menyusul ketertinggalan di dalam pengetahuan mengenai hal agraria dan Reforma Agraria, para aktivis berpaling pada GWR yang menjadi khazanah ilmu yang tidak pernah kering. Selain itu GWR menjadi panutan keteguhan pada keyakinan bagi banyak organisasi di mana GWR terlibat, antara lain Bina Desa, Konsorsium Pembaruan Agraria, Akatiga di Bandung dan juga bagi Pusat Kajian Agraria di IPB yang ikut dibidani oleh GWR pada Desember 1999.

Ketika pada akhirnya Orde Baru ditumbangkan oleh gerakan reformasi politik tahun 1998, dunia akademik, dunia aktivis maupun pemerintahan dan birokrasi hasil reformasi tidak dapat lagi berpaling dari GWR. Seperti telah dikemukakan, GWR dan Prof. Tjondronegoro menjadi tokoh-tokoh kunci di dalam mengembalikan wacana RA ke dalam kampus serta di dalam mengusahakan berdirinya Pusat Kajian Agraria. Namun puncak dari kiprah serta perjuangan GWR sejak awal tahun 1960-an di dalam mengusung RA adalah keterlibatan GWR bersama dengan Prof. Tjondronegoro, Prof. Maria Soemardjono dan para aktivis di dalam mendorong lahirnya TAP MPR IX/2001 yang memandatkan Indonesia melaksanakan Reforma Agraria!

Tetapi, memerlukan hampir satu dekade kemudian bagi GWR untuk diterima kembali secara terhormat di almamaternya sendiri, IPB. Tahun 2009, GWR menerima anugerah Dr. HC dari IPB. Tidak dapat ditepis bahwa keputusan IPB ini mendapat dorongan kuat dari kenyataan bahwa pemerintahan SBY saat itu mengusung RA sebagai bagian dari strategi pembangunan nasionalnya dan GWR berperan penting di dalam mendorong terwujudnya komitmen pemerintah tersebut!

Dengan reformasi politik 1998, sistem represif untuk mendukung ekspansi kapitalisme liberal telah selesai melaksanakan tugasnya. Sebagai bagian dari kapitalisme global yang lebih maju, maka diperlukan sistem demokratis dengan kelembagaankelembagaan demokrasi yang cukup mapan. Di dalam konteks ini, dua presiden pasca reformasi yang mencakup tiga periode jabatan telah memprogramkan RA atau Pembaruan Agraria ke dalam konsep dan kebijakan pembangunannya.

Pada kebanyakan negara-negara yang baru melepaskan diri dari kolonialisme pasca Perang Dunia II di Asia maupun di Timur Tengah, RA dilaksanakan untuk mengawali dan melandasi proses pembangunan (kapitalis) selanjutnya. DiIndonesia rupanya kebalikannya yang terjadi. RA justru dihentikan pada 1965 oleh kepentingan-kepentingan di belakang ekspansi kapitalis yang agresif. Perhatian kembali pada RA yang kita lihat kini memiliki kemiripan dengan perhatian rezim Soeharto di tahun 1970-an pada permasalahan pertanahan dan RA: para penguasa mulai berpaling kepada RA ketika ekses-ekses dari ekspansi kapitalis yang agresif (sering juga dikarakterisasi sebagai akumulasi primitif) mulai lepas kendali dan mengancam. Di tahun 1970-an perhatian pada RA tidak berumur panjang dan tidak membawa konsekuensi kebijakan yang berarti. Bagaimana dengan perhatian besar pada RA saat ini?

Saat ini, yaitu ketika kekuatan kapitalis besar sudah demikian berakar di dalam ekonomi Indonesia (setelah mendapat kebebasan sepak terjang selama 33 tahun Orde Baru, dan 20 tahun orde reformasi), jejaring kepentingan antara pemodal-eksekutif– birokrasi-legislatif sudah demikian erat dan meluas (serta sebagian besar akademisi telah beradaptasi sebagai teknisi sistem yang berjalan?). Pada konstruksi sosial, ekonomi dan politik seperti ini, tidak mengherankan bahwa RA mendapat makna lain. RA kini menjadi instrumen untuk membenahi ekses-ekses dari ekspansi pemodal besar. Bahkan dalam hal transmigrasi dan skema kewajiban pemegang HGU mengembangkan perkebunan rakyat setara 20% luasan HGU-nya, RA menjadi instrumen pengintegrasi sumber-daya dan sumber-tenaga pedesaan ke dalam sistem perusahaan besar. RA tidak lagi menjadi konsep dan instrumen bagi perubahan struktur agraria.

Walaupun terlibat di dalam advokasi dan memberikan masukan-masukan di dalam rangka pengembangan kebijakan RA, GWR tetap mandiri di dalam penilaiannya. Menanggapi penyempitan makna RA di atas, GWR selalu tegas mengemukakan bahwa Indonesia kini memang belum cukup memenuhi syarat-syarat bagi terlaksananya suatu program RA. Dari posisi dan peran berbeda-beda, kebanyakan aktivis dan akademisi penganjur RA sepaham dengan pandangan GWR ini. Namun, sama pentingnya untuk tidak berhenti pada penilaian tersebut. Langkah berikutnya adalah mendefinisikan pengertian "belum" tersebut sehingga dapat merumuskan lebih spesifik langkah-langkah apa yang harus dilakukan dan oleh siapa untuk mendorong yang "belum" ke arah terpenuhinya syarat-syarat cukup bagi RA.

Di dalam konteks Indonesia di atas, pemilahan yang hitam-putih antara RA yang nongenuine dan genuine menjadi problematis. Karena logikanya, beragam pihak mengambil beragam inisiatif pada beragam skala dan level politik. Inisiatif-inisiatif itu mencakup bidang legislasi, empowerment golongan marginal, re-claiming, reformasi sistem-sistem kemitraan dan kolaborasi, konsesi-konsesi yang dilakukan penguasa dan pengusaha, sampai dengan mempertahankan kelembagaan-kelembagaan demokrasi. Semuanya itu akan berjalan bersamaan, bersinergi, maupun terisolasi satu dari yang lain, berbeda-beda di dalam pencapaian serta diselingi periode-periode kemunduran. Kemungkinan sekali, dari kondisi seperti Indonesia kini, RA akan menjadi proses nafas panjang, dan bukan suatu gebrakan.

Dari menara intai sosiologis, pemenuhan syarat-syarat bagi pelaksanaan RA sejati, terlihat sebagai konsekuensi dinamika ekonomi-politik di dalam negeri serta bagian dari proses ekspansi dan kontraksi kapitalisme global. Dari sudut pandang studi-studi gerakan sosial, serta dari aktivis warga sipil maupun aktivis-akademisi, merupakan proses memperjuangkan wacana sistem pembangunan yang berkeadilan dan dengan demikian secara sosial dan ekologis lebih berkelanjutan. Ini diupayakan dengan aksi-aksi memperjuangkan hak-hak warga, demokrasi substansial serta mengembangkan sistemsistem ramah lingkungan. Jelas terbayang bahwa untuk menyambung proses nafas panjang ini, banyak sekali GWR-GWR yang diperlukan!

DAFTARPUSTAKA

Crouch, Harold. 1978. The Army and Politics in Indonesia. Cornell: Cornell University Press. Robison, Richard. 1986. Indonesia: The Rise of Capital. Sydney: Allen and Unwin. Shohibuddin, Mohamad. ed. 2009. Metodologi Studi Agraria: Karya Terpilih Gunawan Wiradi. Bogor: Sajogyo Institute. Sitorus, M.T. Felix dan Gunawan Wiradi. eds. 1999. Sosiologi Agraria: Kumpulan Tulisan Terpilih Sediono M.P. Tjondronegoro. Bandung: AKATIGA.

BAGIAN III INSPIRASI GWR: MENJELAJAH JALAN BARU PERJUANGAN KEADILAN AGRARIA

PARTAIPOLITIK, TANAHDAN KEKERASAN: KONFLIK PERTANAHAN DIPEDESAANJAWATAHUN 1960-AN

Suwarto Adi

"Revolution to be successful may... require a disciplined party [or army] in addition to an aroused peasantry"(Scott 1977: 156-157)

PARTAIPOLITIK: ANTARAKEKUASAAN,IDEOLOGIDANKEKERASAN

Masyarakat Indonesia mengenal partai politik (modern) relatif masih baru, yakni pada awal abad ini. Organisasi yang bisa dikategorikan sebagai partai politik pertama adalah Sarekat Islam (10 September 1912). Budi Utomo, walau didirikan lebih dahulu daripada Sarekat Islam, tetapi dalam banyak hal tidak bisa disebut sebagai partai politik modern. Sarekat Islam bisa dikatakan sebagai ungkapan aspirasi kebangsaan pertama yang dibangun di atas dasar agama (Islam). Sedangkan Budi Utomo lebih bercorak kultural dengan tekanan pada bidang pendidikan yang ditujukan kepada kaum ningrat Jawa. Memang, dipandang dari definisi partai politik, Sarekat Islam tidak memenuhi semua kriterianya, kecuali dua: sebagai komunikasi politik dan sosialisasi politik (Dhakidae 1991: 197-198). Setelah pecah menjadi Sarekat Islam Merah, barulah lahir sebuah partai politik dalam arti modern.

Baru pada tahun 1945, dengan maklumat pemerintah tanggal 3 Nopember 1945, masyarakat Indonesia didorong untuk mendirikan partai-partai politik. Sejak itulah partai politik membentangkan wajah sejarahnya secara berkesinambungan hingga saat ini. Perjalanan partai politik dan sistem kepartaian di Indonesia mengalami pasang surut, seiring dengan corak kekuasaan yang menyertainya. Sejarah partaipolitik di Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan tiga hal yang selalu terkait dengannya: kekuasaan, ideologi, dan kekerasan. Karena mereka ada, tumbuh dan berkembang untuk memperoleh kekuasaan, dan untuk mencapai itu ideologi partai selalu menempati urutan terdepan. Sebagai akibatnya, persaingan dan kekerasan di antara pengikutnya menjadi tak terhindarkan.

Setelah dikeluarkannya maklumat pemerintah di atas, partai politik tumbuh dan berkembang secara pesat. Dalam masa revolusi, 1945-1949, partai memainkan peran penting dalam menentukan garis kebijakan atau politik pemerintah. Namun, berbeda dengan masa sebelumnya, tahun 1950-an partai sungguh-sungguh mempunyai fungsi baru yang penting. Pertama, partai menolong merobohkan batas-batas politik dan psikologis di antara merekayang "ko" dan "non-ko" dengan Belanda pada zaman revolusi. Lebih jauh dari itu, partai juga mempunyai fungsi patronase penting, dan hal itu tidak diperoleh sebelum tahun 1949, seperti jabatan di pemerintahan, kesempatan bisnis, perjalanan ke luar negri, perumahan, dan mobil. Partai menjadi akses utama ke birokrasi. Secara sosial, partai juga memberikan status sosial penting. Menjadi anggota partai berarti seseorang dianggap mempunyai kesadaran politis, berpikir untuk kemajuan bangsa. Dengan demikian, partai politik merupakan alat utama bagi pencapaian ambisi status seseorang (Feith 1968: 121- 124).

Sampai tahun 1955, jumlah partai yang ada mencapai tiga puluh enam. Pemilihan umum, yang diharapkan dapat menjadi mekanisme pengurangan jumlah partai, kurang berjalan efektif. Pemilu 1955 ternyata masih diikuti dua puluh tujuh partai, besar dan kecil. Dari kesemuanya, bisa dilihat corak ideologi politik yang ada saat itu: Islam, Komunissosialis, Nasionalis dan Kristen. Namun, yang paling banyak memberi warna pada corak politik saat itu hanya tiga yang pertama. Pertikaian di parlemen juga terjadi di antara ketiganya. Memang sebelum menjelang 1960-an, pertikaian antar-partai tidak memuncak pada kekerasan: masih sebatas pada pertarungan ideologi dan sifatnya elitis. Namun, dinamika seperti itu sudah membuat pemerintah (Soekarno dan Hatta) gusar. Hatta mengkritik keegoisan partai yang memperjuangkan kekuasaan dan ideologi partainya tanpa mempertimbangkan kepentingan Negara (Feith 1968: 511), sedangkan Soekarno, dengan keprihatinan yang hampir sama dengan Hatta, yakni kericuhan di Parlemen yang tidak pernah tuntas, mengusulkan supaya partai politik dibubarkan (Dhakidae 1991: 204) karena jumlahnya terlalu banyak.

Ketika jumlah partai berkurang, dari 36 menjadi 27, kemudian 10 partai, suasana konflik tidak mereda. Justru pada tahun 1960-an terjadi puncak pertikaian dan kekerasan antar-partai dengan tanah sebagai faktor pemicunya. Tanah, yang terkonsentrasi pada sebagian kecil penduduk, para birokrat, dan beberapa ulama Islam atau pesantren, menjadi unsur penting yang memunculkan kekerasan dan kerusuhan di pedesaan Jawa. Beberapa partai politik sibuk dengan perjuangan mempertahankan posisinya di hadapan Soekarno, yakni supaya land reform tidak digulirkan. Sebab, kalau itu terjadi, mereka juga akan terkena dampaknya. Partai politik, dengan demikian, merupakan variabel penting bagi analisis tentang munculnya kekerasan yang diakibatkan oleh tanah tersebut.

Pada konteks nasional, PKI semula dengan dukungan yang cukup dari PNI berusaha untuk mensukseskan land reform. Pemerintah juga dalam banyak hal telah menyetujui pelaksanaannya. Disebabkan oleh faktor ketidaksiapan tenaga pelaksana dan keengganan para tuan tanah mendaftarkan kepemilikan tanahnya secara jujur, program land reform tidak pernah terwujud. Karena itu, proses redistribusi tanah kepada petani miskin secara adil dan damai terhambat, dan malah melahirkan kekerasan sosial yang mencekam.

Sedangkan pada konteks lokal, misalnya di Klaten tahun 1964, karena perbedaan ideologi partai, beberapa puluh nyawa melayang dan menimbulkan ketegangan yang mencekam di wilayah pedesaan. Aksi sepihak yang dilakukan oleh petani memperoleh aksi tandingan dari para tuan tanah. Terjadi pertikaian antara petani anggota PKI dengan para tuan tanah yang kebanyakan anggota atau dekat dengan PNI. Demikian juga di Jawa Timur, terjadi saling culik, saling bakar, saling meremehkan dan menghina antara petani di bawah PKI dengan petani atau tuan tanah yang menganut garis ideologi partai NU (atau eks Masyumi). Peristiwa di Jawa Timur malah lebih tragis karena menyebabkan ratusan nyawa petani hilang.

Di samping ideologi partai, kekerasan di Jawa Timur tersebut juga bisa diakibatkan oleh adanya warna agama. Dalam arti bahwa ajaran normatif agama menjadi kerangka acuan bagi masyarakat dalam memandang dan berhubungan dengan orang lain guna mencapai tujuannya. Pembedaan antara "kita" dan "mereka" dalam politik sangatlah mungkin diciptakan dan didukung oleh agama yang dianutnya.

Partai politik yang berbasis (berideologi) pada agama, seperti NU, terutama bekas Masyumi³, tidak menyetujui dan bahkan menghalangi terjadinya land reform tersebut. Itu terjadi karena sebagian besar tuan tanah adalah para ulama atau kyai dan juga pesantren di pedesaan. Didasari oleh persaingan politik yang tidak sehat sejak mulanya, permusuhan Islam (Masyumi) dan PKI semakin meningkatkan konflik pertanahan pada masa itu. Konteks pedesaan yang cenderung homogen dan miskin dengan penguasaan tanah yang tidak seimbang menjadi ajang yang hiruk-pikuk bagi hadirnya perebutan pengaruh (kekuasaan), persaingan ideologi dan kekerasan politik.

Dalam hal ini teori Geerz tentang aliran memperoleh bentuknya secara nyata. Aliran ini sering jatuh sama dengan ideologi atau kepercayaan dari sebuah partai. Dengan aliran inilah pertikaian partai pada tahun 1960-an menjadi sangat tajam, bahkan melahirkan kerusuhan berdarah (Geertz 1976). Liddle (1970) juga menekankan hal yang hampir serupa dengan Geertz bahwa di negara yang masih muda dalam sistem pemerintahan, primordialisme menjadi variabel penting yang mempengaruhi kesetiaan politis masyarakat.

KONFLIKPERTANAHANDANPERANPARTAIPOLITIK

Ketika PKI mulai memunculkan pertanahan sebagai isu sentral bagi kesejahteraan petani, sejak itu benih-benih konflik pertanahan tersemaikan. PKI menyatakan bahwa Indonesia dikategorikan sebagai negara semi-feodal atau semi-kolonial. Itu bisa dilihat dari ciri khasnya, yakni: (1) monopoli kepemilikan tanah oleh sebagian besar tuan tanah, (2) pembayaran/pengembalian yang mencolok dari petani kepada tuan tanah sebagai hasil sistem bagi hasil atau sewa lahan, (3) kerja tanpa upah dipakai sebagai (salah satu) bentuk kewajiban pengembalian sewa tanah, dan (4) hutang yang berat dan menekan dari sebagian besar petani (Mortimer 1972: 2-3; lihat juga Hindley 1964).

Begitu Aidit muncul sebagai ketua partai, peningkatan derajat kehidupan petani menjadi program utama PKI. Untuk mencapai itu salah satu program penting adalah land reform. Karena itu, PKI melakukan desakan terhadap pemerintah (dan parlemen) untuk segera mewujudkan land reform tersebut. Memang awalnya PKI dengan programprogramnya tidaklah menarik perhatian massa. Peristiwa Madiun 1948 di mana PKI menjadi kambing hitam dari keseluruhan bencana besar yang menyebabkan kematian masih terbawa di benak banyak petani. Namun, dengan program land reform, baik yang dilakukan dengan kampanye lewat media massa atau terjun langsung, dan penelitian, yang terkenal dengan gerakan "turun ke bawah” (turba), akhirnya menjadikan petani mengubah sikapnya. Apalagi, seperti Aidit katakan, kalau program tersebut berjalan petani akan diuntungkan, antara lain, penurunan sewa tanah, penghapusan bunga hutang dan pajak, penghapusan kerja wajib kepada tuan tanah atau penguasa, pemberian tanah yang tak tergarap kepada petani tanpa tanah, pinjaman pemerintah dengan bunga ringan, pemberian bibit dan pupuk, pembangunan sekolah pertanian dan irigasi (Mortimer 1972: 4; Mortimer 1974: 284-295).

Konteks politik yang rawan dan ditandai adanya pertarungan ideologis antarpartai di satu pihak dan merosotnya ekonomi di pihak lain menjadi lahan subur bagi PKI untuk "bangkit” dari kehancurannya di masa lalu. Kasus Irian Barat, Malaysia dan modal asing menjadi "senjata” ampuh bagi PKI memunculkan diri sebagai kekuatan pendukung pemerintah Soekarno. Pendekatan politiknya berubah, tidak lagi memakai basis perjuangan kelas, tetapi front persatuan persatuan nasional (Mortimer 1972: 7-11; bandingkan Subhan 1995: 37-53). Karakter khas komunisme diubah. Aidit menyerukan perlunya suatu kolaborasi yang kuat antara borjuis, kaum pekerja dan petani dalam front persatuan nasional untuk mengusir neo-kolonialisme dan neo-imperialisme dengan mendukung setiap kebijakan yang diambil pemerintah. Puncak dari itu ialah terbentuknya aliansi segitiga PKI-Soekarno-Angkatan Darat (ABRI).

Namun dalam konteks lokal-pedesaan, petani menjadi pokok sentral kebijakan PKI. Sebetulnya, itu dilakukan untuk menekan lawan politiknya, yaitu Islam yang kebanyakan memang para tuan tanah di pedesaan. Maka gerakan "turba” menjadi prioritas utamanya. Melalui gerakan itu kesadaran kelas petani hendak dibangkitkan. Dengan kata lain, PKI menempuh dua jalur kebijakan yang berbeda. Di tingkat elite (nasional) memakai pendekatan front persatuan nasional atau aliansi elite, sedang di tingkat akar-rumput (lokal-pedesaan) memakai pendekatan konflik (berdasarkan garis) kelas: mempertajam posisi tuan tanah dan petani yang eksploitatif dan tidak seimbang (Lyon 1970: 18-19 dan 25-28).

Pendekatan kelas tersebut menumbuhkan radikalisme di kalangan petani. Lebih lanjut, terjadilah konflik dan ketegangan antar-kelompok sosial berdasarkan keanggotaan partai. Dari berbagai kasus yang muncul dan mencuat ke permukaan, seperti dilaporkan media massa saat itu, tampak jelas bahwa penyebab konflik memang bervariasi dari daerah ke daerah. Tetapi, dari semuanya bisa ditarik dua benang merah utama. Benang merah pertama, dasar konflik dan pertentangan fisik yang mencuat adalah masalah pelaksanaan land reform. Tanah-tanah garapan yang semula dikuasai para tuan tanah harus dibagikan (diredistribusi) kepada para petani penggarapnya, atau yang menyewa darinya.

Sebetulnya, dengan kebudayaan bahwa raja atau bangsawan adalah penguasa tanah, potensi konflik berbasis tanah menjadi sangat lemah. Tetapi, melalui program "turba" dan pendidikan politik kepada para petani, PKI mampu mengubah tanah menjadi sarana untuk memunculkan semacam kesadaran kelas (class awareness). Melalui program “turba”, kesadaran petani tentang kondisi dirinya yang telah dieksploitasi oleh para tuan tanah meningkat. Berbasis pada land reform yang merupakan wujud nyata dari pelaksanaan UUPA (Undang-undang Pokok Agraria) 1960, perebutan dan konflik tanah di pedesaan antara tuan tanah dan petani menjadi semakin terbuka. Aksi-aksi sepihak merupakan wujud konkret dari konflik tersebut. Berbagai kasus yang berkaitan dengan persoalan pertanahan, antara lain: menduduki tanah yang diambil dari tuan tanah, pengusiran oleh tuan tanah secara langsung atau melalui orang sewaan terhadap petani yang mengambil tanahnya, pembunuhan petani oleh tuan tanah ataupun sebaliknya, pembakaran rumah orang yang memimpin pengambilan tanah, pengaduan ke pengadilan berkaitan dengan sengketa tanah, penculikan dan teror oleh petani atau tuan tanah, dan sebagainya.

Persoalan kedua yang menjadi dasar konflik adalah sentimen yang berkaitan dengan ideologi atau agama. Ideologi sebagai basis suatu gerakan terorganisasi sering diikuti dengan kegiatan konkret yang merupakan konsekuensi dari pendirian organisasi 4. Merasa sebagai pihak yang terancam keselamatan dirinya, dengan menggunakan label ideologi partai, orang merasa sah melakukan pembunuhan, teror dan penangkapan atas "musuh partai" yang dianggap sumber ancaman. Kasus di Klaten menjelaskan secara detail bahwa dasar konflik pertanahan bersumber dari kepentingan pragmatis dan ideologis sekaligus.

Semula pengambilan tanah berjalan dalam cara yang damai tanpa kekerasan. Petani datang dan mengajukan permohonan kepada tuan tanah yang menggadai tanahnya atau yang memberikan hutang kepadanya, supaya tanahnya dikembalikan. Proses itu berlanjut secara beruntun. Namun, ada beberapa pihak tuan tanah, terutama birokrat desa, tidak menyetujui proses tersebut. Dengan alasan kepemilikan dan kompensasi pemerintah (pragmatis), mereka menolak proses redistribusi tanah tersebut. Dari persoalan pragmatis itulah muncul ketegangan yang luar biasa di Klaten dan sekitarnya. Dengan latar belakang persaingan pada masa Pemilu 1955, para tuan tanah birokrat desa mengalihkan konflik pertanahan itu dari persoalan pragmatis ke garis ideologis. Dengan alasan setia kepada Pancasila, yang berarti setia kepada Tuhan, para tuan tanah berusaha mempengaruhi petani atau buruh tani untuk tidak menyukseskan pelaksanaan land reform. Akibatnya, pertarungan antara petani anggota BTI yang sering disebut "ateis", "Pancasilais palsu", dan seterusnya berhadapan dengan petani bergaris ideologi PNI melahirkan kekerasan yang sangat luar biasa. Tampaknya, pengaruh tuan tanah kaya sangat kuat di antara pemimpin PNI di daerah ini. Garis kesadaran kelas belum bisa mematahkan bangunan hubungan tuan-hamba (patron-client relationship) (Mortimer 1974: 309-314).

Agak berbeda dengan di Jawa Tengah, kasus di Jawa Timur basis perlawanan antara petani dan tuan tanah lebih bercorak agama. Ketika PKI mengancam posisi kaum tuan tanah yang menganut Islam, cara yang paling ampuh untuk menandinginya adalah mengaitkannya dengan persoalan agama. Istilah “ateis”, "musuh agama”, Pancasilais palsu" senantiasa diarahkan kepada PKI oleh kalangan Islam. Ditambah adanya faksifaksi di pedesaan yang semakin tajam, yang cenderung mengarah pada polarisasi sosial, konflik semakin hari semakin berlarut-larut dan membawa kesengsaraan yang menyeret masyarakat pedesaan dalam bentrokan fisik yang sangat brutal dan tak terkendali (Lyon 1970: 46-59). Cakupan konflik dan pertentangan itu meliputi daerah yang sangat luas: Banyuwangi, Jember, Jombang, Kediri, dan Sidoarjo. Konflik yang sangat brutal terjadi di Bangil 5.

Kelompok NU menuduh PKI dan BTI menyerang pesantren dan menghina Islam, sementara kaum Islam dihasut untuk menghancurkan "ateis” dan mempertahankan harta miliknya atas nama Allah (Tuhan). Para pemuda Islam menyebar ke desa-desa dan memperkuat militansi dan dukungan terhadap tuan tanah dan aparat desa untuk melawan para "perusuh sosial”. Di bawah panji-panji agama, petani miskin dimobilisasi melawan basis kelas yang dikampanyekan PKI dan BTI (Mortimer 1974: 317-320). Tidaklah mengerankan konflik menjadi begitu terbuka dan tajam (Mortimer 1972: 59-60), karena agamalah yang menjadi faktor dasarnya.

Jelas sekali bahwa peran partai politik dalam konflik pertanahan adalah menjadi penggerak dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Rationale yang dipakai untuk meningkatkan koflik itu berkisar mulai persoalan pragmatis: mempertahankan hak milik, mempertanyakan keabsahan hukum, menagih kompensasi pemerintah bagi mereka yang tanahnya terkena program land reform, sampai masalah ideologi dan agama bahwa "mereka" bukan "kita". Yang terakhir ini menjadikan konflik pertanahan menjadi sangat tajam dan brutal. Sebab, dengan alasan ideologi partai atau demi nama Allah, orang bisa menculik, menyiksa, membunuh orang lain. Bahkan, kalau perlu, sebelum mereka disiksa atau dibunuh, seluruh harta miliknya dijarah dan dihancurkan. Pendeknya, partai politik belum bisa menjadi sarana bagi lahirnya suatu masyarakat desa yang damai-demokratis.

2 Hal itu menjadi jelas dari laporan berbagai media massa saat itu, khususnya mulai Juni-Desember 1964. Koran yang melaporkan hal itu juga bervariasi, seperti Djalan Rakjat, Terompet Masjarakat, Dinamika, Harian Umum, Manifesto, dan Mimbar Minggu.

3 Seperti kita ketahui setelah adanya pemberontakan PRRI/Permesta di mana tokoh-tokoh Masyumi, seperti Burhanuddin Harahap, Natsir, dan Syafrudin Prawiranegara terlibat di dalamnya, Presiden Soekarno melarang dan membubarkan Masyumi sebagai partai politik pada Agustus 1960.

4Pemikiran itu saya ambil dari definisi yang digunakan Rex Mortimer, yang mengutip Frans Schumann, yakni ideology is a systematic set of ideas with action consequences serving the purpose of the creating and using organization. Lihat Mortimer (1974: 21).

KONSTRUKSITEORETISTENTANGKONFLIKTUANTANAHDANPETANI

Perspektif struktural(is) menjelaskan bahwa unsur-unsur penting yang mengendalikan politik pedesaan adalah kepemilikan dan penguasaan tanah, sistem atau cara penyakapan atau penyewaan, dan peranan elite desa, terutama "lurah". Hal yang pertama, pemilikan dan penguasaan tanah, hampir selalu berkaitan dengan yang kedua, sistem atau cara penyakapan dan penyewaan. Kepemilikan tidak selalu dikaitkan dengan penguasaan. Tetapi, tuan tanah selalu memiliki dan menguasai, baik melalui jual beli sah, lintah darat atau menyewa dari petani yang tidak mampu menggarapnya dan petani berubah menjadi penggarapnya.

Perspektif Marxist menyatakan bahwa pemilikan dan penguasaan tanah bisa berarti penguasaan means of production. Jelas ini menyebabkan tuan tanah mempunyai kekuasaan yang dibutuhkan untuk mencapai apa yang menjadi kepentingannya. Dengan demikian, untuk mencapai suatu masyarakat yang adil dapat dilakukan dengan mengubah pola pemilikan dan penguasaan tanah. Perjuangan kelas di mana tuan tanah dan petani saling berhadapan dalam posisi yang antagonis merupakan cara menguah pola pemilikan tersebut. Sumber konflik bersumber dari seberapa luas tanah yang dipunyainya. Tujuan perjuangan kelas adalah merebut alat-alat produsi yang berbasis pada tanah.

Sementara, pendekatan yang sifatnya kultural tidak terlalu menekankan hal-hal seperti di atas, tetapi lebih menganalisis konflik dalam tingkatan simbolik, seperti James Scott yang menggunakan pendekatan Moral Ekonomi (Scott 1989) atau Tradisi Besar melawan Tradisi Kecil (Scott 1993) yang dipunyai masing-masing pihak: tuan tanah dan petani. Pendekatan terakhir ini bukannya meniadakan pendekatan kelas yang digunakan kaum Marxis, tetapi melengkapinya dengan analisais yang lebih kaya dan komprehensif.

Sebetulnya dari perspektif pluralis, konflik bukanlah sesuatu yang negatif. Sebab, di masyarakat selalu terjadi perbedaan kepentingan yang berkaitan dengan persoalanpersoalan sosial, ekonomi dan politik. Konflik ini menentukan pola-pola hubungan antarorang atau antar-kelompok. Kalau partai dipahami sebagai sarana seseorang dan kelompok mencapai kepentingannya, jelas konflik niscaya terjadi antar-partai. Konflik yang terjadi dalam aras individual atau kelompok bisa mengambil berbagai bentuk: yang terorganisasi, misalnya, mogok, demonstrasi, melancarkan mosi tidak percaya; sementara yang tidak terorganisasi, antara lain, diam, sabotase, atau lewat plesetan dan humor. Melalui negosiasi, tawar-menawar yang berbasis kepentingan ini keseimbangan terjaga, sehingga bisa muncul demokratisasi.

Tetapi, faktanya, tawar-menawar tidak pernah terjadi karena posisi tuan tanah selalu menjadi pengendali seluruh keputusan. Tidaklah heran kalau PKI mendasarkan analisisnya tentang masyarakat pada kategori kelas, dan senantiasa memunculkan persoalan tanah sebagai isu utama untuk menggerakan aksi dalam rangka menyukseskan program partai. Meski begitu, struktur sosial masyarakat pedesaan tidak cukup kuat untuk mendukung adanya hal ini. Masyarakat bawah cenderung menganggap kaum priyayi atau bangsawan sebagai pemilik sah kekayaan. Sikap fatalistis ini sangat tidak cocok dengan analisis kelas. Tidak mengherankan kalau konflik pertanahan di pedesaan Jawa saat itu bukan karena antagonisme kelas. Dengan demikian, perlu dicari faktor lain yang bisa menjelaskan munculnya konflik tersebut.

Rex Mortimer menyatakan basis konflik di pedesaan adalah social cleavage yang bersumber dari ideologi atau agama (Mortimer 1987: 54-68). Margo Lyon juga sampai pada kesimpulan yang sama dengan Mortimer bahwa pembedaan di dalam masyarakat desa tidak seluruhnya disifatkan oleh kelas sosial, dan karena itu perlu melihat yang lain untuk memberikan penilaian mengenai batas-batas perlawanan antara Islam dan komunisme dalam memandang persoalan sosial ekonomi dan untuk menerangkan konflik yang muncul saat itu. Tampaknya, yang mendekati hal itu adalah polarisasi abangan-santri– yang berdasar ideologi atau agama (Lyon 1970: 58-59). Orientasi politik dan keagamaan di mana orang sering mengidentifikasikan diri tampaknya menjadi penjelas yang masuk akal bagi kedua ahli tersebut untuk menerangkan konflik pedesaan Jawa tahun 1960-an. Tetapi, benarkah bahwa basis konflik pertanahan adalah agama atau ideologi abangansantri, seperti dikemukakan di atas? Tidak adakah penjelasan lain?

Untuk menghasilkan produksi yang berlanjut tuan tanah menyewakan atau menyakapkan tanah yang dikuasainya. Cara atau sistem ini bisa menjadi sangat eksploitatif, tetapi bisa juga sebaliknya, menjadi penolong bagi kehidupan petani. Dari segi subsistensi, menurut James Scott, relasi jenis apapun selama itu masih memberi jaminan hidup kepada petani dalam masa-masa sulit tidaklah dirasakan sebagai suatu eksploitasi. Tetapi, kalau hukum moral dilanggar, kemungkinan lahirnya pemberontakan di kalangan petani besar juga, walaupun bentuknya tidak harus selalu terbuka dan keras. Bagi petani, sebetulnya jaminan kepastian lebih disukai ketimbang peningkatan penghasilan dan kestabilan jangka panjang. Di sini hendak ditekankan bahwa kepedulian petani bukanlah sifat eksploitatifdari hubungan tuan tanah dan petani, tetapi kepastian survival dalam menempuh hidup. Maka, tidak mengherankan, petani lebih suka bekerja sedikit lebih keras, daripada sebaliknya tetapi tidak mempertahankan subsistensinya.

Masuknyajaringankapitalismeyangdibawakaum kolonialkepedesaanmenyebabkan sistem subsistensi mengalami erosi yang cepat dan drastis. Di Jawa, terutama setelah masuknya sistem tanam paksa, elit pedesaan (kelas tuan tanah) berubah menjadi mediator dari sistem kolonial tersebut. Mereka tidak lagi memikirkan keberlanjutan hubungannya dengan petani, tetapi bergantung kepada penguasa. Akibat dari itu ialah berubahnya pola hubungan menjadi bersifat kontrak. Ini tidak saja menyebabkan petani gurem semakin tersingkir, tetapi juga tertutup kemungkinan untuk memperbaiki nasibnya, atau subsistensinya mengalami guncangan. Dengan semakin melemahnya basis moral kaum tuan tanah untuk memberi perlindungan kepada petani, wajah konflik yang berbasis pada tanah semakin garang. Munculnya perbanditan di pedesaan atau pembakaran lumbung dan areal pertanian merupakan wujud konflik pertanahan pada zaman tanam paksa. Di situ para tuan tanah yang telah berubah menjadi pangreh praja menekan petani ke tingkat yang paling rendah, dan petani melawannya dengan cara merampok atau membakar kepunyaan tuan tanah tersebut.

Pada masa Soekarno, pedesaan Jawa mengalami apa yang disebut Geertz (1976) sebagai involusi pertanian. Ciri utama dari itu ialah meningkatnya hasil-hasil pertanian tetapi tidak diimbangi dengan meningkatnya kualitas hidup petani. Malah sebagian besar petani di tengah naiknya hasil pertanian itu justru mengalami kemiskinan bersama. Sementara itu, lurah atau elite desa lainnya sering dipakai sebagai alat kontrol sekaligus alat masuk pertama bagi partai politik di pedesaan.6 Peran lurah semakin memperdalam garis pemisahan dan instabilitas dalam orientasi politik. Dia bersama dengan pejabat sejenis lainnya atau pemimpin agama, termasuk golongan kiri, menjadi perantara politik antara masyarakat desa (massa) dan kota (partai politik). Cara ini menyebabkan proses diferensiasi kelompok menjadi terbuka (Lyon 1970: 33). Di satu sisi para pemimpin lokal kadang memainkan kebijakan partainya secara pragmatis demi kepentingan pribadi. Di sisi lain massa memahami partai politik sebagai bersifat personal di dalam diri pemimpinnya. Maka, sangatlah gampang massa diagitasi untuk merebut tanah yang sekarang dimiliki para tuan tanah. Muncul radikalisasi massa petani yang salah menafsirkan makna land reform di tingkat lokal. Akibatnya, pertikaian antar-petani menjadi tak terhindarkan. Berhembuslah tuduhan bahwa PKI dan BTI menjadi penyebab dari seluruh pertikaian antar-kelompok tersebut. Akhirnya, lahirlah suatu gerakan anti-komunisme di pedesaan.

Demikianlah, konflik pertanahan di pedesaan Jawa justru diperparah oleh konflik yang sifatnya simbolik-personal, di mana pemimpin lokal partai politik memainkan peran besar. Simbol-simbol politis diterima dan dipergunakan sebagai wahana kepentingan pribadi anggota partai. Dengan kata lain, dalam simbol partai, konflik tanah memperoleh legitimasiuntukdiekspresikan(Lyon 1970:45).Perbedaankelompok,karenakeanggotaan partai, mempunyai dasar signifikansi bagi hadirnya suatu konflik. Pertanyaannya mengapa itu bisa terjadi?

Dalam hubungan tuan tanah dan petani munculnya konflik sebenarnya tidak sematamata dilatarbelakangi oleh pemilikan alat-alat produksi. Tetapi, juga oleh suatu tata nilai yang diwarisi dari kebudayaannya, seperti konsep tolong-menolong atau hubungan kawula-gusti (Scott 1993: 63-67). Dalam suasana masyarakat yang “terbelah” itu ada dua tradisi yang satu sama lain berbeda, tetapi bukan berlawanan: Tradisi Besar milik tuan tanah, dan Tradisi Kecil milik petani. Kepercayaan yang berasal dari Tradisi Besar adalah pola yang dihayati dan sesuai dengan “kaidah" hidup kaum elite, sedangkan Tradisi Kecil merupakan pola khas dari kepercayaan yang dihargai kaum tani dari masyarakat agraris. Dalam konstelasi ini milik kaum tani ditempatkan dalam status rendah, hina dan menjadi ejekan. Tradisi Kecil adalah vulgarisasi dari Tradisi Besar.

Sementara, warna dari tradisi kaum elite tidak sepenuhnya bisa diterima oleh komunitas lokal tanpa mengalami sinkretisme. Mungkin demikian juga yang terjadi dengan partai politik. Bisa jadi, makna partai tidak dipahami sebagai suatu abstraksi dari suatu institusi politik, tetapi lebih dipahami sebagai bentuk individu yang amat konkret yang tertanam dalam struktur sosial setempat (Scott 1993: 133). Sangatlah masuk akal kalau PKI dalam konteks pedesaan Jawa dipahami sebagai yang mewakili keinginan petani untuk merealisasikan keinginannya memiliki tanah secara sah tanpa mengeluarkan banyak biaya. Tak ada kaitan yang jelas antara kebijakan partai pada tingkat nasional dan lokal. Program nasional, land reform dengan cara damai dan konstitusional diredusir begitu saja dan dicampur dengan kepentingan lokal, kehausan mempunyai tanah secara segera. Jalur akses ke partai yang lebih banyak terjadi lewat patronase, kekerabatan dan kepatuhan tradisional, semuanya bersumber dari tokoh-tokoh lokal. Faktor ini juga menjadi salah satu hambatan besar untuk antagonisme kelas (Mortimer 1987: 63).

Melalui sinkretisme politik secara tidak langsung telah tercipta suatu konflik simbolis di mana petani mengidentifikasikan dirinya dengan tradisi kecil, sedangkan tuan tanah, aparat (birokrat), dan pesantren diposisikan sebagai pemilik tradisi besar. Dianggap tidak mampu memberi perlindungan dan keharmonisan hubungan antara tradisi besar dan kecil, berimplikasi praktis pada lahirnya suatu revolusi kekerasan kaum tani. Sementara itu, sinkretisme ini juga menyebabkan salah intepretasi terhadap kebijakan partai tentang land reform. Kepemimpinan lokal, tanpa konsultasi dan berbicara dengan massa, partai dan badan-badan pemerintah yang mengurusi land reform, berbasis pada kepentingan subyektifnya, menggerakkan dan memobilisasi petani melakukan pengambil-alihan tanah begitu saja (Mortimer 1974: 320-321). Walau belum mencapai serupa apa yang disebut kesadaran kelas, mobilisasi politis melalui aksi sepihak mudah digerakkan. Dalam konteks inilah bisa dipahami mengapa konflik pertanahan di pedesaan Jawa tahun 1960-an tidak lahir karena antagonisme kelas, tetapi dari konflik simbolis dan sinkretisme politik. Partai politik telah memicu dan membangkitkan konflik simbolik dengan basis material pertanahan.

5 Tidak hanya terjadi penculikan dan pembakaran, tetapi juga pertarungan fisik dengan mempergunakan senjata, seperti keris dan senjata lainnya. Situasi di Bangil ini memancing polisi melakukan intervensi, sehingga terjadai pembunuhan dan luka-luka serius.

6 Van Vollenhoven menyatakan desa Jawa tidak bisa dilihat sebagai sekadar pusat pemerintahan, tetapi juga pusat kontrol wilayah agraria. Fungsi kepala desa dalam konteks ini menjaga kepemilikan tanah dalam suasana yang “adil". Namun, dengan masuknya partai politik fungsi itu sudah bergeser, sehingga harus melakukan pemihakan. Inilah yang menyebabkan konflik pertanahan kian panas. Baca: Fasseur (1992).

KEKERASANPOLITIK:TANAH,IDEOLOGIATAUKESADARANKELAS?

Sebetulnya, di dalam setiap konflik dimensi kelas hampir selalu hadir. Tetapi, itu bukan merupakan dimensi tunggal dari setiap konflik. Seperti William Liddle katakan konflik politik Indonesia modern di dalamnya selalu ada dimensi kelas, namun pengaruh itu terlalu lemah untuk mendobrak hubungan patron-client (Liddle 1977). Apakah itu berarti dimensi kultural lebih kuat dibanding dimensi sosial-politik? Lalu, bagaimana menjelaskan kasus kekerasan politik dalam konteks Indonesia tahun 1960-an?

Sumber utama bagi lahirnya kekerasan politik saat itu ialah persoalan land reform. Soekarno menyatakan mendukung hal itu. Baginya, petani bersama dengan pekerja (buruh) menjadi pilar revolusi. Maka, ia menuntut segera pelaksanaan menyeluruh dari program reformasi tersebut. Tetapi, persoalan ini bukanlah suatu hal yang mudah dilaksanakan. Ada berbagai kepentingan sosial-ekonomi yang berbasis pada tanah. Kaum birokrat tidak menyetujui hal itu, demikian pula para tuan tanah yang kebanyakan Islam. Karena dengan redistribusi tanah tersebut beberapa akses legitimasi politis mereka bisa menjadi lemah bahkan hilang sama sekali. Bagaimana caranya menentang hal itu?

Mereka tidak bisa begitu saja menentang kebijakan yang diambil Soekarno. Di sisi lain, para petani di desa yang kebanyakan buta huruf mempunyai ketergantungan yang kuat terhadap para tuan tanah tersebut. Sementara, beberapa kader PKI dan BTI yang menjadi pendukung dan pelaku utama land reform terlalu percaya diri dengan kekuatan yang dimilikiya. Akibatnya, beberapa partai politik yang hidup di pedesaan mengisolasi dan menumbuhkan sentimen terhadap kegiatan PKI dan BTI tersebut. Tidak ada acara yang lebih berarti bagi para tuan tanah untuk melawan kampanye PKI, kecuali melalui kesetiaan politis. Sementara PKI selalu menyerukan redistribusi tanah, para tuan tanah melakukan konsolidasi kekuatan melalui indoktrinasi ideologis. Sebagai hasilnya, konflik dan kekerasan politis diperkuat adanya keterikatan vertikal pada partai dan organisasi yang berbasiskan agama di antara para petani. Dengan kata lain, garis kelas dan radikalisasi yang dilakukan PKI di antara petani disapu oleh kesetiaan aliran atau ideologi. Penjenjangan sosio-kultural tradisional di antara populasi, yang menjadi faktor penting dalam mendiktekan strategi menghindari agitasi kelas PKI di masa lalu, tidak dapat dihapus dalam periode yang sangat singkat yang mereka tanamkan dalam pendekatan kelas di pedesaan (Mortimer 1974: 327).

Dengan demikian, kekerasan politik di pedesaan Jawa tahun 1960-an berbasis pada tiga kategori ini: tanah, ideologi dan kesadaran kelas,7 di mana satu dengan yang lain telah mempengaruhi lahirnya kekerasan dalam tingkat yang berbeda. Tetapi, di antara ketiganya tanah menjadi basis utama, sedangkan ideologi partai politik dan kesadaran kelas bertemu dan bertarung untuk melahirkan legitimasi kekerasan, di mana faktor ideologi (kesetiaan politis) lebih dominan pengaruhnya daripada kesadaran kelas.

KESIMPULANDANPENUTUP

Demikianlah yang terjadi pada konflik pertanahan di pedesaan Jawa pada tahun 1960-an. Kemelaratan petani dimanfaatkan oleh partai-partai politik (PKI, PNI dan NU) untuk melahirkan suatu aksi sepihak. Konflik simbolik yang diperparah dengan suatu hubungan patronase yang tidak seimbang dalam pemilikan tanah itulah yang memuncukan konflik pertanahan saat itu. Dengan kata lain, partai politik tidak mampu mengubah cara berpikir dan perilaku masyarakat desa, tetapi sebaliknya masyarakat petanilah yang menentukan corak kebijakan partai melalui sinkretisme politik.

Bagi suatu negara yang masih muda dalam sistem pemerintahan, primordialisme menjadi variabel penting yang mempengaruhi kehidupan dan kesetiaan politis. William

Liddle dalam studinya menyatakan bahwa pengaruh primordialisme, terutama etnisitas di antara partai-partai politik cukup kuat (Liddle 1970)®. Menurutnya, ada beberapa dimensi di mana primordialisme bekerja mempengaruhi partai. Pertama, basis pilihan pengikut: mengapa orang memilih satu partai dan menolak yang lain; bagaimana corak partai: inklusif atau eksklusif. Kedua, asal-usul kepemimpinan partai, direkrut dari elite tradisional atau modern. Ketiga, kekuatan keterkaitan pengikut, dan keempat, karakteristik internal partai yang bersangkutan.

Bagi Liddle, satu syarat untuk menghilangkan pengaruh primordialisme terhadap kinerja partai terletak pada modernisasi. Hal ini dipahami olehnya sebagai suatu proses perubahan, termasuk di dalamnya, misalnya, urbanisasi, pendidikan modern, keterbukaan terhadap media massa, partisipasi dalam ekonomi uang, industrialisasi dan sebagainya. Primordialisme adalah tipikal masyarakat tradisional. Karena itu, mestinya, masyarakat yang sudah mengenal modernisasi meninggalkan variabel primordialismenya dalam politik. Karena sudah ada diferensiasi dalam setiap kegiatan politiknya.

Dekade sekarang ini konflik pertanahan meningkat tajam seiring dengan laju industrialisasi. Konflik tidak lagi bersifat dua muka, tetapi banyak muka. Penguasa tanah sekarang adalah para pengusaha yang kebanyakan berkolaborasi dengan pejabat negara. Masihkah konflik pertanahan bercorak pada ideologi atau agama, dan bukan dimensi kelas?

Jelas itu akan berubah, bukan lagi berbasis pada aspek ideologi atau agama semata. Dengan negara dan penguasa sebagai pemilik tanah di satu pihak dan petani di pihak lain, kecenderungan konflik lebih bersifat vertikal. Karena itu, menganalisis konflik pertanahan pada masa sekarang akan lebih tajam, kalau menggunakan analisis kelas. Beberapa contoh, seperti Kasus Cimacan, Badega, Jenggawah, konflik tersebut lebih bercorak antagonisme kelas, yakni antara kelas pengusaha dan kelas petani. Dengan maraknya kembali partaipartai politik yang bercorak primordial, akankah konflik pertanahan di masa depan berulang dengan wajah berbeda tetapi substansinya sama, yakni ideologi primordialistik? Wallahu A'lam.

7 Kesadaran kelas yang dimaksud di sini adalah class awareness dan bukan class consciousness. Di antara keduanya ada perbedaan yang cukup tajam. Pertama, lebih bersifat individual, sedangyang kedua merupakan kesadaran berdasarkan pada pengelompokan seseorang pada tempat yang sama dalam sistem produksi. Class consciousness menjadikan seseorang tidak sekadar sadar akan kondisi ekonominya, tetapi juga sejarah sosialnya. Yang terakhir inilah yang memungkinkan lahirnya suatu perjuangan kelas. Lihat: Ritzer (1992: 278-279).

8 Etnisitas yang dimaksud Liddle di sini mencakup di dalamnya faktor agama, yang cukup dominan pengaruhnya terhadap perilaku politik orang dan kelompok orang.

PENGAKUAN

Tulisan ini semula adalah bahan diskusi Forum Salatiga sebelum tahun 2000; versi Bahasa Inggris (dan lebih ringkas) pernah dipresentasikan dalam diskusi di Department of Politics, Unversity of Oslo, October 2000. Melalui tulisan ini penulis bertemu secara pemikiran dengan Gunawan Wiradi, yang menulis bersama Ben White tentang persoalan agraria dan ketidakadilan di Jawa dalam “Agrarian and Non-Agrarian Bases of Inequality in Nine Javanese Villages" (1989). Namun, tulisan itu tidak dikutip sebab baru ditemukan pada saat akhir dari kesimpulan.

DAFTARPUSTAKA

Dhakidae D. 1991. Partai politik dan sistem kepartaian di Indonesia. Di dalam LP3ES. Analisa Kekuatan Politik di Indonesia, Pilihan Artikel Prisma. Jakarta: LP3ES. Fasseur F. 1992. The Politics of Colonial Exploitation: Java, the Dutch, and Cultivation System. Ithaca, New York: Cornell University Press. Feith H. 1968. The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. Ithaca, New York: Cornell University Press. Geertz C. 1976. The Religion ofJava. Chicago: Chicago University Press. Hindley D. 1964. The Communist Party of Indonesia, 1951-1963. Berkeley and Los Angeles: University of California Press. Liddle RW. 1977. Cultural and Class Politics in the New Order. Singapore: Institute of Southeast Asia Studies. Liddle RW. 1970. Ethnicity, Party, and National Integration: An Indonesia Case. New Haven: Yale University Press. Lyon ML. 1970. Bases con lict in rural Java. Research Monograph No.3, Berkeley: University California. Mortimer R. 1974. Indonesian Communism under Soekarno, Ideology and Politics, 1959- 1965. Ithaca, New York: Cornell University Press. Mortimer R. 1972. The Indonesian Communist Party and land reform. Monash Paper on Southeast Asia, No.1, Monash: Monash University Press. Ritzer G. 1992. Sociological Theory. Singapore: McGraw-Hill, Inc. Scott JC. 1989. Moral Ekonomi Petani, Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara. Jakarta: LP3ES. Scott JC. 1993. Perlawanan Kaum Tani. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Scott JC. 1977. The Moral Economy of the Peasant, Rebellion and Subsistence in Southeast Asia. New Haven: Yale University Press. Subhan SD. 1995. Langkah Merah, Gerakan PKI tahun 1950-55. Yogyakarta: Bentang Budaya.

Mortimer R. 1987. Class, social cleavage, and Indonesia communism. Didalam Anderson AK. Interpreting Indonesia Politics: Thirteen Contribution to the Debate. Ithaca, New York: Cornell University Press.

DITENGAHKEPUNGANPERKEBUNAN SAWIT: PERJUANGAN PEREMPUAN MEMUTUS MATA RANTAI KOMODITAS GLOBAL

Nila Dini

PENDAHULUAN

Aneka konflik agraria hampir selalu diiringi tindakan kriminalisasi atas penduduk yang melakukan aksi perlawanan. Termasuk pada konflik perkebunan sawit. Warga yang memperjuangkan hak-haknya di tengah perkebunan sawit justru ditangkapoleh polisi. Mereka yang mempersoalkan kepemilikan tanahnya, atau yang menolak kehadiran perkebunan sawit, diajukan ke meja hijau dengan tudingan menghambat investasi (Chamim et al 2012: 41).

Salah satunya adalah kasus yang terjadi di Desa Trans Makmur (nama samaran), Sulawesi Tengah. Pada 2004, terjadi tindakan penebangan dan penyerobotan tanah warga Desa Trans Makmur oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Lestari Tani Teladan (PT.LTT). Tidak tanggung-tanggung, tanah warga seluas 37 ha diklaim masuk ke dalam kawasan Hak Guna Usaha (HGU) PT. LTT. Warga yang tidak terima dengan perlakuan itu lalu melakukan pemortalan jalan masuk perusahaan. Namun, aksi warga itu dihalau oleh satuan Brimob yang dikerahkan perusahaan dengan tembakan berjarak 12 meter dari warga.

Meski demikian, perlawanan yang ditunjukkan oleh warga Desa Trans Makmur tidak seperti di daerah-daerah lain yang menunjukkan perlawanannya secara masif dan nyata atas ekspansi perkebunan kelapa sawit yang mengancam tanah-tanah warga, seperti Mamosalato dan Baturube di Kabupaten Morowali atau Mentawa, Kecamatan Toili Utara di Kabupaten Banggai. Menurut pihak perusahaan, konflik yang terjadi di Desa Trans Makmur lebih dimotivasi keinginan warga untuk terlibat dalam sirkuit komoditas perkebunan kelapa sawit yang menguntungkan. Padahal, ekspansi kelapa sawit ke desa ini baik yang ditanam oleh perusahaan ataupun oleh warga desa sendiri, merupakan ancaman nyata bagi kelangsungan sosial-ekologis warganya, khususnya perempuan dan anak-anak.

Desa Trans Makmur adalah sebuah desa di Sulawesi Tengah yang memiliki luas wilayah 18,85 km2. 1 Desa ini merupakan desa transmigrasi yang dihuni oleh 629 Kepala Keluarga yang terdiri dari suku Jawa, Bali, Kaili, Bugis dan penduduk dari beberapa wilayah di Sulawesi Tengah seperti Palu, Donggala, dan Pantai Barat.² Kehidupan warga transmigran yang heterogen tidak lantas membuat kesenjangan yang berarti di antara warga dari segi sosial, budaya maupun bahasa. Hal ini terlihat dari adanya akulturasi bahasa dan kerukunan yang terjadi di antara mereka.

Sekitar 501 warga desa ini bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani di lahan perkebunan. Coklat, karet dan kelapa sawit menjadi komoditi utama yang dihasilkan di desa ini. Berdasarkan luas tanam, coklat mencapai 210 ha, karet 10 ha, dan kelapa sawit 400 ha. Komoditas terakhir menjadi primadona sampai saat ini dengan hasil per tahun mencapai 1.440 ton.³ Irigasi persawahan di desa ini mengandalkan tadah hujan. Selain tanaman perkebunan, sejak 2013 warga desa mulai membudidayakan padi varietas Banyuasin. "Padi varietas Banyuasin sangat cocok dengan kondisi tanah dan lahan di Desa," ujar Soeharsono, kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Tengah. Diharapkan hasil panen padi ini setiap hektarnya mencapai 4,2 ton beras atau setara dengan 9,96 ton gabah kering panen.4

RAYUANMAUTELAEISDITRANSMAKMUR

Sawit adalah kisah epik dalam sejarah perkebunan Indonesia. Jejaknya menjangkau dan mempengaruhi berbagai sendi kehidupan masyarakat luas mulai dari segi ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, dan politik (Chamim et al. 2012:1). Di Sulawesi Tengah sendiri, ekspansi kelapa sawit dimulai pada tahun 1990-an. Menurut catatan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Tengah, beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit berskala besar masuk dan melancarkan ekspansinya mulai tahun 1990-an.

Ada sekitar empat perusahaan besar dengan sejumlah anak perusahaan yang beroperasi di Sulawesi Tengah dengan HGU dan IUP berkisar antara 5.000-22.000 ha, seperti PT. Tamaco Graha Krida di Kecamatan Bungku Tengah, PT. Kurnia Luwuk Sejati (KLS) di Kabupaten Banggai, PT. Agra Agro Lestari di Kecamatan LaTrans Makmur, dan PT. Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV) di Kabupaten Morowali. Selama tahun 2000- an, ekspansi perkebunan kelapa sawit semakin menjadi-jadi. Kali ini perusahaan besar itu tak tanggung-tanggung mengantongi HGU dan IUP sebesar 5.000-100.000 ha, seperti PT. Hardaya Inti Plantation (HIP) di Kabupaten Buol, PT. Agra Agro Lestari di Kabupaten Morowali Utara dan Poso, Sinar Mas Group dengan lima anak perusahaan di Kabupaten Morowali, Kencana Agri melalui anak-anak perusahaannya PT Sawindo Cemerlang di

Kecamatan Batui dan Batui Selatan, PT Wira Mas Permai di Kecamatan Bualemo, PT. Karunia Alam Makmur di Kecamatan Mamosalato dan Bungku Utara, dan PT. Delta Subur Permai di Kecamatan Batui.6

Pertumbuhan industri berskala besar dalam bentuk perkebunan kelapa sawit di Sulawesi Tengah menimbulkan dampak tercerabutnya penduduk dari alat produksi mereka yakni tanah, dan membentuk tenaga kerja buruh serta konsentrasi kepemilikan tanah pada satu pemilik tertentu (Sangaji 2009: 6). Akibatnya, perluasan perkebunan kelapa sawit menimbulkan berbagai konflik di berbagai tempat. Perlawanan warga terhadap perusahaan yang semena-mena mengklaim tanah warga, justru berujung pada kriminalisasi sebagaimana terjadi pada aktivis pejuang agraria Eva Susanti Bande yang memimpin perlawanan terhadap PT. Kurnia Luwuk Sejati (PT. KLS) milik Murad Husein di Kabupaten Banggai. Eva akhirnya dikriminalisasi dengan putusan penjara empat tahun atas tuduhan menghasut warga dan membakar aset perusahaan.

Pemerintah-dalam kasus kriminalisasi para pejuang agraria-justru berada pada posisi mengamini apa yang dilakukan oleh perusahaan. Melalui kebijakan Undangundang Perkebunan Nomor 18 tahun 2004 pasal 21, yang menyebutkan larangan orang mengganggu perkebunan, lalu pasal 47 yang berisi bahwa pelanggar pasal 21 akan dikenakan kurungan penjara 5 tahun dan denda Rp5 miliar, pemerintah memberi alas bagi para pengusaha untuk melakukan kriminalisasi warga. Namun, anehnya, tidak ada ketentuan yang berlaku bagi perusahaan atau perkebunan yang melanggar hak rakyat (Chamimet al.2012: 42).

1 Dari: https://rahmatazis.wordpress.com (diakses pada: 8 Juni 2015).

2 Data berdasarkan Monografi Desa.

3 Data berdasarkan Monografi Desa.

4 Dari: www.radarsulteng.co.id (diakses pada 19 Juni 2015).

5Nama latin kelapa sawit.

Dari Coklat ke Sawit: Komoditi Global di Trans Makmur

Perjalanan menuju Desa Trans Makmur, Sulawesi Tengah harus melewati empat kecamatan di Sulawesi Barat dengan jarak tempuh sekitar 4 jam dari kota Palu. Memasuki Desa Trans Makmur bak labirin raksasa yang semua jalannya ditutupi oleh tanaman sawit, udara seketika terasa panas dan gersang, ditambah jalanan yang sangat berdebu membuat penglihatan menjadi kabur.

Desa ini terletak dalam kawasan anak perusahaan perkebunan kelapa sawit milik PT. Astra Agro Lestari (PT. AAL) yaitu PT. Mamuang dan PT. Pasang Kayu di Sulawesi Barat dan PT. Lestari Tani Teladan di Sulawesi Tengah. Letak desa yang berada di perbatasan Sulawesi Tengah dan Barat ini membuatnya sulit dicapai. Tidak jarang orang baru tanpa didampingi warga lokal akan tersesat berjam-jam dalam labirin perkebunan sawit tersebut.

PT. Lestari Tani Teladan (PT. LTT) yang beroperasi di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah memiliki Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 47/HGU/BPN/1994 yang dikeluarkan pada 8 Agustus 1994 dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor 0134/503/ Bun-Hut yang dikeluarkan pada 25 Februari 2004 dengan luas lahan 5.667 ha.7 Namun menurut keterangan warga, perusahaan ini sudah mulai membuka lahan dan melakukan pembibitan pada tahun 1990 bersamaan dengan program transmigrasi umum dan swakarsa mandiri yang digalakkan oleh pemerintah di desa ini. Adanya perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. LTT saat ini dinilai memberikan keuntungan tersendiri bagi warga Desa Trans Makmur. Warga merasakan adanya perubahan baik dari kondisi lingkungan maupun perekonomian sejak awal mereka masuk ke desa hingga saat ini.

SELAMAT DATANG ÀNDA MEMASUKIAREAL PERKEBUNAN KELAPASAWIT MILIKPT.MAMUANG DENGAN NOMOR HGU:20.14.06.07.2.00001 TAHUN 1997

ANDA BERADA DI KAWASAN PERKEBUNAN PT.PASANGKAYU-PT.AAL

6Sumber: Catatan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Tengah tentang Keberadaan Perkebunan Kelapa Sawit di Sulawesi Tengah.

Gambar 1. Jalan Menuju Desa Trans Makmur

Warga Desa Trans Makmur mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Mereka mengolah lahan yang dijatahkan dari program transmigrasi seluas 2 ha per kepala keluarga. Warga yang mayoritas tiba di desa pada tahun 1991 ini pada awalnya mengolah lahan mereka dengan menanam jagung, padi dan sayur mayur sebagai komoditi utama, karena curah hujan yang masih cukup tinggi. Pada tahun 1994 warga mulai berbondong-bondong mengganti tanaman mereka dengan tanaman coklat sebagai komoditi utama. Hal ini dipicu oleh permintaan pasar atas produksi kakao yang di Sulawesi Tengah melonjak tajam dari 177 ton (1987) menjadi 99.857 ton (2000) dan 128.324 (2004) (Sangaji 2009: 5). Keuntungan yang dihasilkan dari satu kali panen coklat tidaklah sedikit, seperti yang dituturkan oleh Ibu Kal. "Kebun saya dulu punya, kebun kakak saya punya coklatnya banyak, yang dikarung penuh dia. Biasanya dapat uang lima juta saya sekali panen," ujarnya.

Namun, tidak berselang lama, sekitar tahun 2004 tanaman coklat warga terserang hama. Saat terserang hama tanaman coklat akan berubah menjadi keras seperti batu. Warga menyebutnya terkena "kanker" dan beberapa lama kemudian tanaman akan mati. Banyaknya tanaman coklat yang mati membuat keuntungan warga berpanen coklat menurun drastis. Segala upaya telah warga lakukan untuk mengatasi hama yang menyerang tanaman coklat, berbagai macam jenis pestisida sudah diberikan, sayang tanaman coklat bukannya sembuh malah menjadi kebal.

Sekitar 2005, pasca konflik sengketa lahan warga seluas 37 ha dengan pihak PT. Lestari Tani Teladan, tanaman kelapa sawit mulai booming dan menggeser keberadaan tanaman coklat dan tanaman pangan. Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berada di kawasan itu menjadi pendorong dan pelaku utama ekspansi kelapa sawit ini, termasuk dengan menggalakkan program petani plasma. Warga yang bersedia mengikuti program ini diharuskan membayar Rp12.500/bibit kelapa sawit unggulan.

Menurut keterangan warga, ada cukup banyak orang yang tertarik mengikuti program ini. Namun, ada juga warga yang sangsi akan keberhasilan tanaman ini. Setelah menunggu 5 tahun untuk panen pertama, hasil yang didapat cukup besar. Akhirnya sampai saat ini, banyak warga yang tergoda oleh rayuan si mungil Elaeis ini. Usaha pertanian warga yang semula berupa tanaman pangan dan tanaman kakao mulai tergusur perlahan-lahan oleh kelapa sawit baik yang ditanam oleh perusahaan besar maupun dikonversi sendiri oleh para pemilik lahan.

7 Sumber diambil dari Daftar Rekapitulasi Perkebunan Besar Swasta Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Tengah.

Masuk dalam Sirkuit Komoditi Global

Saat ini yang dialami oleh warga Desa Trans Makmur adalah keterancaman lahan yang digusur dan diserobot oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit, berkurangnya debit air bersih, serta masalah ketahanan pangan. Air bersih sudah bermasalah sejak awal warga datang ke desa pada tahun 1990. Saat ini air yang mereka gunakan sehari-hari berwarna kuning dan berbau karat sehingga jika dikonsumsi dalam jangka panjang akan memberikan dampak buruk bagi kesehatan warga.

Pasca konflik sengketa lahan tahun 2004, banyak warga desa yang kehilangan lahan karena penggusuran atau penyerobotan oleh perusahaan. Belum lagi adanya bencana banjir yang menghanyutkan lahan warga lainnya yang berada di pinggir Sungai Minti dan Sungai Pasang Kayu. Lahan warga yang hanyut terkena banjir memang mendapatkan penggantian di lahan antisipasi oleh pemerintah. Namun, karena jaraknya yang jauh di atas gunung dan tidak cocok ditanami tanaman pangan sebagai penunjang kebutuhan warga, akhirnya mereka membiarkan lahan tersebut tanpa diolah. Warga memilih untuk beralih profesi seperti menjadi buruh perkebunan kelapa sawit di perusahaan, mengkonversi lahan yang pernah ditanami tanaman pangan dan coklat dengan tanaman sawit, lalu menjual hasilnya ke tengkulak atau perusahaan sawit.

Saat ini banyak warga telah mengkonversi lahannya menjadi kebun kelapa sawit. Memang ada yang masih menanam padi ladang, sayur mayur, dan coklat, tetapi luasnya terbatas. Uraian ini mengindikasikan upaya warga desa untuk masuk menjadi bagian dari proses perubahan agraria yang menguntungkan, terlihat dari dominasi sawit atas cokelat.. Hal ini terutama didorong peran perusahaan perkebunan kelapa sawit, selain ketidakmampuan pemerintah untuk melindungi dan menjamin kepastian tenurial di kawasan ini.

KAMIMENOLAKSAWIT:NARASIKAUMPEREMPUAN

Pandangan Perempuan tentang Akses dan Kontrol

"Pengen buka (lahan) tapi masih banyak urusan kata bapak. Kan ada sekitar 6 ha. Tadinya saya mau suruh orang garap, hasilnya dibagi tapi sampe sekarang belum juga. Nanti, kan, tanah makin lama makin mahal. Jadi dibiarkan dulu . . . Tanahnya saya itu jauh sekali. Yang saya fikirkan kalau saya tinggal di kebun dengan bapaknya, satu anak yang kecil ini masih sekolah. Jaraknya itu ada kali 10 kilo. Sebenarnya saya sudah pengen mengolah lahan itu, tapi masih fikirkan anak yang kecil ini jauh sekolahnya" (Kal: 2015).

Pernyataan di atas merupakan keinginan dari ibu Kal, seorang istri dan ibu agar dapat mengolah lahannya kembali sebagai sumber mata pencaharian keluarga. Namun karena akses ke lahan sulit dan jauh, kontrol terhadap tanah tidak dapat ia lakukan. Akhirnya, Ibu Kal memilih menjadi buruh biji kakao kering milik tetangganya yang ia jajakan keliling desa setiap hari, serta pada hari Rabu dan Minggu ia berjualan kue di Pasar Mingguan Trans Makmur.

Ketiadaan akses dan kontrol terhadap tanah juga menjadi masalah berkepanjangan bagi Ibu Mai yang kehilangan tanah karena diterjang banjir. Pemerintah memang memberi tanah pengganti di lokasi lahan antisipasi. Namun, lokasinya berada di gunung yang susah dijangkau. Ia terpaksa menjadi buruh tak bertanah. Sebuah kenyataan pahit yang harus diterima karena seandainya ia memiliki lahan, setidaknya ia dan suaminya di masa tua kelak dapat menjadi buruh sekaligus tuan di lahan mereka sendiri dengan penghasilan yang jauh lebih besar ketimbang buruh lepas yang hanya diupah Rp70.000/hari.

Keterancaman pangan membuat mereka harus merogoh kocek yang lumayan besar hanya untuk membeli sayur mayur dan buah-buahan. Upah yang diterima setiap hari hanya cukup makan pada hari itu saja. Sedangkan hari esok, mereka hanya berharap ada orang lain yang memintanya untuk menggarap sawah atau kebun milik tetangganya.

Dari Konflik, Memulai Perjuangan

Konflik warga dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit bermula ketika PT. Lestari Tani Teladan (PT. LTT) yang berbatasan langsung dengan desa trans Makmur mulai melakukan aktifitas pembukaan lahan di Afdeling Alfa pada 1990/1991 dengan memanfaatkan lahan bekas HPH PT. Iradat Puri, PT. Lawi dan PT. Seyasena) dan IPK (CV. Sinar Taviora). Pembukaan lahan ini ditandai dengan melakukan penanaman bibit kelapa sawit dan rekrutmen karyawan kepada masyarakat transmigrasi. PT. LTT ini adalah anak perusahaan PT. Astra Agro Lestari.

Lokasi lahan HGU PT. LTT berbatasan dengan lahan milik warga Desa Trans Makmur, namun sejak dikeluarkannya HGU pihak perusahaan tidak membuat patok batas antara lahan milik perusahaan dan milik warga. Sehingga ketidakjelasan batas tersebut membuat warga desa resah. Akhirnya, pada 1996 dilakukan pertemuan antara pihak perusahaan PT. LTT dengan tiga Kepala Desa yang berbatasan dengan kebun perusahaan. Hasil pertemuan itu disepakati bahwa batas lahan milik PT. LTT ditandai dengan batas alam yaitu jalan logging: Namun, pihak perusahaan melanggar kesepakatan tersebut, mereka menebangi lahan warga yang telah ditanami kakao dan memiliki Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT).

Pada Juli 2004, PT. LTT menebang tanaman coklat milik Pak Suk seluas 1 ha karena dianggap lahan tersebut masuk dalam kawasan HGU perusahaan. Warga memprotes aksi perusahaan yang semena-mena menebang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Akhirnya, dilakukan pertemuan kembali antara pihak perusahaan dan Kepala Desa Trans Makmur. Kemudian, disepakati bahwa lahan tersebut baik warga maupun perusahaan tidak boleh melakukan aktivitas hingga permasalahan selesai.

Namun, Agustus 2004 kesepakatan itu dilanggar oleh pihak perusahaan. Dengan dikawal Brimob, perusahaan menebang pohon coklat warga yang telah memiliki SKPT seluas 36 ha. Kembali teguran dialamatkan kepada pihak perusahaan oleh aparat desa dan kecamatan. Atas teguran ini, perusahaan menawarkan kompensasi sebesar Rp. 2.500.000,- per hektar untuk lahan yang ditebang. Kompensasi itu ditolak oleh warga, karena dinilai terlalu kecil jumlahnya.

Akhirnya, pada Jum'at, 6 Agustus 2004 siang warga memasang portal guna menghentikan aktvfitas perusahaan di lahan. Pada malam harinya, perusahaan menurunkan pasukan brimob untuk berpatroli di area lahan, tidak lama Brimob tersebut menembakkan pelurunya yang hanya berjarak 12 m dari warga yang sedang berkumpul itu. Warga sontak kaget dan berhamburan ke sana kemari. Kemudian, mereka bersepakat melakukan perebutan senjata milik Brimob. Setelah direbut, senjata kemudian diserahkan kepada Kapolres Donggala untuk diamankan. Namun, pihak perusahaan menuduh warga telah merampas senjata brimob dan melaporkan ke Polres untuk ditindaklanjuti. Akhirnya, Pak Kas, Pak Ar dan Pak Am yang pada saat itu terlibat dalam perebutan senjata menjadi tersangka dan kemudian dijatuhi vonis hukuman 4 bulan penjara.

Akibat dari konflik tersebut, diperkirakan ada sekitar 40 kepala keluarga yang kehilangan lahan sebagai sumber mata pencaharian mereka. Dampak yang paling berat dirasakan oleh para istri dan anak-anak korban, karena selama ini para suami dan ayah merekalah yang bertugas untuk mencari nafkah. Para perempuan yang menjadi korban perampasan lahan itu terpaksa menjadi buruh di perkebunan kelapa sawit, di sawah warga, berjualan biji coklat kering keliling desa, dan berjualan kue. Sedangkan anak-anak mereka terpaksa putus sekolah dan menjadi buruh juga untuk bertahan hidup.

Perjuangan Perempuan dariSerbuan Perkebunan Sawit

Ada beberapa faktor utama yang mendasari upaya warga Trans Makmur untuk turut serta dalam sirkuit komoditi global ini. Pertama, merebaknya tanaman sawit yang banyak memberikan keuntungan uang tunai, sehingga menggeser tanaman coklat dan tanaman pangan lainnya. Kedua, perubahan ini didorong oleh perusahaan besar sebagai pelaku utama. Ketiga, komoditas coklat banyak yang mati terkena hama. Hal ini dikaitkan dengan pemakaian pestisida di perkebunan sawit yang menyebabkan hama berpindah ke tanaman coklat warga. Hal senada terlihat dari respons para istri dari suami yang ditangkap saat konflik 2004 terjadi. Pasca dikeluarkannya sang suami dari tahanan, perusahaan mendekati warga dengan iming-iming pekerjaan di perkebunan kelapa sawit.

Meski demikian, beberapa warga bersikukuh menolak keberadaan sawit yang mengancam ruang hidup warga. Seperti dikemukakan Bu Kal:

“... Cuma saya selama di Trans Makmur ini belum pernah makan gaji dari sawit. Ngga dikasih bapaknya, nggak boleh kerja. Bapaknya juga dari dulu ndak pernah kerja di perusahaan sawit. Cuma sekarang dia ambil borong-borongan perusahaan bikin rumah (untuk pekerja), bapaknya ambil" (Kal: 2015).

Keterancaman krisis sosial ekologis dengan hadirnya ekspansi perkebunan kelapa sawit di Desa Trans Makmur sudah dirasakan oleh warga, khususnya para perempuan. Namun, kondisi kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan akibat tidak dimasukkan (erclusion) ke dalam sistem yang lebih besar membuat mereka akhirnya larut dalam sirkuit perkebunan kelapa sawit tersebut (Sutaryono et al 2012: 52).

PROFIL PEJUANG PEREMPUAN

Perempuan sangat dekat dengan alam karena sisi psikologis dan organ-organ reproduksi mereka memiliki nilai filosofis yang sama dengan alam sebagai naungan dan pemberi kehidupan kepada manusia yang hidup di dalamnya (Moore dalam Korona dan Indriyani 2015: 1). Kisah-kisah berikut ini akan menceritakan perjuangan para perempuan yang kehilangan lahan mereka dalam menghadapi krisis sosial ekologis yang melanda sebagai dampak ekspansi perkebunan kelapa sawit. Sampai akhirnya mereka terlibat dan masuk dalam sirkuit komoditas global yang marak terjadi di Desa Trans Makmur, seperti dikisahkan Ibu Mai berikut ini:

"Saya garap sawah punya orang. (Lahan) ada. Sekitar 2 hektar. Tapi di lahan 2 sudah dijual, tinggal 1 hektar lagi yang ada di lahan 1. (Saya juga) jadi buruh (perkebunan sawit), dari tahun 1992 sampai tahun 2014, anak-anak masih kecil. Di sana saya paras, bersih-bersih sawit. Kalau laki-laki bikin parit. Kalau dulu (upah) sehari itu Rp3500. Paling tinggi ya tahun 2014 itu, gajinya sampai Rp66.000/hari.

Dalam satu hari, satu harian kerja harus mencapai 85 pohon. Kalau nda tercapai ya dilanjut besok lagi" (Ibu Mai: 2015).

Kisah Ibu Kal

Ibu Kal, atau yang kesehariannya akrab dipanggil dengan nama Mama In, merupakan salah satu dari sekian perempuan di Trans Makmur yang tidak bisa mengolah lahannya lagi. Perampasan lahan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit milik PT. Lestari Tani Teladan (PT. LTT) pada tahun 2004 menyisakan pilu yang cukup mendalam bagi perempuan yang lahir di Parigi Moutong pada 1 Januari 1971 ini. Belum lagi, kesulitan ekonomi akibat dari perampasan lahan tersebut yang menyebabkan ia menjual lahan yang tersisa. Pada tahun 2007 ia dan suami harus memutuskan menjual lahan yang tersisa untuk membayar biaya kuliah anak pertama mereka.

Kegigihannya berjuang dalam bertahan hidup di tengah-tengah kemegahan sawit yang menjulang tinggi dan terhampar hampir di seluruh kawasan Desa Trans Makmur, membuatorangyangbarumengenalnyaakanberdecakkagum.Demimencukupikebutuhan sehari-hari ia rela menjajakan coklat hasil panen milik tetangganya dengan berkeliling ke desa-desa tetangga. Ia juga berjualan kue pada hari Rabu dan Minggu di pasar mingguan. Bahkan, menurut keterangan tetangganya, Mama In sempat juga berjualan lotre yang keuntungannya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Usianya baru genap empat puluh empat tahun, terbilang muda bagi para ibu yang tinggal di kota, tapi semangatnya untuk mensejahterakan keluarganya dapat melebihi teriknya sinar matahari di Sulawesi Tengah.

Dalam percakapan pada Kamis sore sepulang Mama In berjualan coklat, sambil beristirahat ia menuturkan perjalanan hidupnya dari awal kedatangannya di Desa Trans Makmur hingga saat ini. Kedatangan Mama In di Desa Trans Makmur dimulai pada tahun 1994 karena mengikuti sang Kakak yang bekerja sebagai petugas transmigrasi di desa tersebut. Sulitnya jalan dan lamanya jalan yang ditempuh menuju desa tidak menggetarkan niatnya untuk mencari kehidupan yang lebih baik.

Suami Mama In, Pak Kas atau yang kesehariannya dipanggil dengan nama Papa In datang ke Desa Trans Makmur lebih dulu tiga tahun sebelum sang istri, atau tepatnya pada tahun 1991. Pada saat itu Mama In masih tinggal di Palu bersama anak pertamanya, In. Selama kurang lebih lima tahun Mama In dan suami berjuang untuk mengolah lahan mereka yang didapat dari jatah program transmigrasi seluas 2 ha. Satu tahun pertama mereka bertahan dengan adanya Jaminan Hidup yang diberikan oleh pemerintah berupa bahan-bahan pokok seperti beras, minyak tanah, dan ikan asin. Kemudian, setelah Jaminan

Hidup itu habis, Mama In, suami dan warga lainnya sambil mengolah lahan hanya makan ubi rebus dicampur kelapa. Perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Lestari Tani Tauladan (PT.LTT) sudah mulai masuk di kawasan LaTrans Makmur pada tahun 1991, tetapi masih dalam proses penanaman bibit. Sehingga, warga belum bisa bekerja di perkebunan tersebut untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Tanaman pertama yang ditanam oleh Mama In dan suami di lahan mereka adalah jagung, kemudian dilanjutkan dengan tanaman coklat. Mama In selain mengelola lahan coklat miliknya, ia juga mengelola lahan coklat milik sang kakak, karena pada saat itu coklat di lahan miliknya belum berbuah. Setiap satu kali panen di lahan sang kakak, keuntungan yang didapat bisa mencapai Rp5.000.000. Tanaman coklat sang kakak dalam satu bulan mengalami dua kali panen, artinya keuntungan yang didapat Mama In dari panen tersebut sekitar Rp10.000.000. Keuntungan itu belum dipotong biaya operasional yang tidak terlalu besar. Namun, rejeki yang melimpah itu tidak lama ia rasakan. Tanaman coklatnya dan coklat warga lainnya terserang penyakit yang membuat buah coklat menjadi keras dan kemudian pohon coklat mati. Akhirnya, Mama In tidak dapat panen coklat lagi dan Sang kakak memutuskan untuk menjual lahannya yang ditanami coklat, kemudian pindah ke Palu. Tidak lama kemudian, Papa In memutuskan bekerja di perusahaan kayu sebagai pengambil rotan di sungai dan gunung.

Di saat warga lain berbahagia dengan adanya perusahaan perkebunan sawit, Mama In malah kehilangan tanaman coklat dan tanah di Lahan Usaha 2 seluas 2 hektar akibat pengusuran dan perampasan lahan yang dilakukan oleh PT.LTT pada hari Jum'at, 6 Agustus 2004. Tidak hanya lahan Mama In yang digusur dan dirampas, diperkirakan ada sekitar 40 Kepala Keluarga lain yang kehilangan lahannya termasuk lahan milik adik dan teman Papa In. Kemudian, Papa In bersama adik, teman dan warga lainnya melakukan aksi protes menentang penggusuran itu dengan cara memagar lahan yang akan digusur.

Awalnya, aksi menentang penggusuran lahan itu dilakukan dengan damai, namun menjelang malam brimob yang diturunkan oleh PT. LTT untuk menghalau warga bertambah banyak jumlahnya dan memancing emosi warga. Akhirnya, terjadi kontak fisik antara Brimob dan warga yang berujung adanya perampasan senjata Brimob yang dilakukan oleh Papa In dan adiknya. Akibat dari aksi itu, Papa In bersama adik dan temannya menjadi buronan Brimob PT. LTT dan Polisi selama satu minggu. Mama In yang tidak tahu persis kejadiannya ikut digelandang ke perusahaan oleh Brimob untuk diinterogasi selama satu hari. Ia dan anak keduanya dijadikan sandera agar sang suami mau menyerahkan diri.

Satu minggu kemudian tepatnya tanggal 13 Agustus 2004, Papa In bersama adik dan temannya menyerahkan diri ke polisi. Ketiganya kemudian diajukan ke depan meja pengadilan. Selama proses pengadilan berlangsung, Mama In selalu setia menemani sang suami, mulai dari pengadilan pertama di Donggala hingga akhirnya pengadilan di Palu, yang akhirnya menjatuhkan vonis hukuman kurungan penjara selama empat bulan. Ongkos perjalanan selama menghadiri persidangan ia dapatkan dari hasil berjualan sayur-mayur. “Saya tetap jualan coklat itu. Saya juga sambil ke Palu itu bajual sayur mayur di sini. Dari sini saya bawa rica (cabai), juga dijual ke Palu", ujarnya.

Selama empat bulan suaminya dipenjara, kehidupan Mama In dan keluarga sangat berat. Belum lagi menghadapi pertanyaan tetangga yang ada saja yang menjurus ke cibiran. Namun, semua ia lewati dengan optimis dan besar hati. Dukungan materiil dan moril dari warga yang bersimpati terhadapnya pun tidak sedikit. Hal ini terlihat saat Papa In dipenjara warga memberikan bantuan berupa sembako dan uang kepada Mama In untuk kebutuhan sehari-harinya. Sedangkan dukungan moril mereka lakukan dengan menggelar aksi demo di Polda dan kantor Bupati untuk menuntut pembebasan Papa In bersama adik dan temannya itu.

Setelah masatahananselesai,kebebasan PapaInbersamaadik dantemannyadisambut dengan suka cita olehseluruhkeluargadanwargaDesaTrans Makmur. Namun, sampaipada hari pembebasan itu, belum juga ada itikad baik dari perusahaan untuk mengembalikan lahan yang sudah digusur dan dirampas. Berbagai usaha telah dilakukan untuk menuntut ganti rugi kepada perusahaan, baru tahun 2010 pihak perusahaan mengganti rugi lahan yang telah digusur dan dirampas itu dengan uang sebesar Rp2.500.000/ha.

Tidak dipungkiri bahwa peristiwa ini memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kehidupan Mama In dan keluarga. Mereka tidak dapat mengolah lahan lagi. Padahal lahan yang ditanami coklat itu sangat subur dan panen coklat yang dihasilkan pun cukup banyak. Sebagai bentuk perlawanan terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Lestari Tani Teladan (PT. LTT), Mama In lebih baik memilih berjualan coklat dan kue berkeliling ke desa-desa tetangga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari daripada ikut menanam kelapa sawit dan bekerja menjadi buruh sawit di perusahaan tersebut. Perlawanan ini didukung juga oleh sang suami yang dari awal hingga saat ini melarangnya bekerja menanam kelapa sawit dan menjadi buruh sawit di perusahaan. Papa In setelah peristiwa 2004 itu mulai aktif bergabung dengan LSM yang telah membantunya dalam persidangan, dan mulai mensosialisasikan dampak dari ekspansi perkebunan sawit yang mengancam keberlangsungan hidup warga khususnya yang tinggal di Desa Trans Makmur.

Kisah Ibu Mai

Ibu Mai adalah seorang perempuan asal Banjar, Jawa Barat yang bekerja sebagai buruh perkebunan kelapa sawit di PT. Lestari Tani Teladan (PT. LTT) sejak tahun 1992 hingga tahun 2014. Pekerjaan yang ia lakukan adalah membersihkan perkebunan sawit dan berparas. Dengan status sebagai Buruh Harian Lepas (BHL), ia mendapatkan upah sebesar Rp.3.500 per hari. Pada awalnya, Mai remaja datang ke Desa Trans Makmur pada tahun 1991, saat usianya 15 tahun. Perempuan yang lahir empat puluh tahun silam ini mengikuti program transmigrasi ke Desa Trans Makmur bersama sang Mama. Ia menuturkan bahwa saat pertama kali menginjakkan kaki di desa keadaanya masih berupa rawa dan akses jalan masih sulit dilewati. Bahkan ketika ia memasuki rumah transmigrasi berukuran enam kali enam meter yang dijatahkan oleh pemerintah, ia harus memasang selembar papan dari pintu masuk hingga ke belakang, karena kondisi lantainya yang masih berupa tanah merah dan selalu basah oleh curah hujan yang tinggi.

Hanya berselang satu tahun, Ibu Mai bertemu jodohnya. Ia menikahi Bapak AS yang pada saat itu sama-sama bekerja sebagai Buruh Harian Lepas di PT. LTT. Pernikahan Bapak AS dengan Ibu Mai membawanyadapat mengikuti program TransmigrasiSwakarsa Mandiri, yaitu program pecahan kepala keluarga dari transmigrasi umum. Syarat mengikuti program ini salah satunya adalah dengan menikahi warga transmigrasi umum. Namun perbedaannya, warga yang mengikuti program Swakarsa Mandiri tidak mendapatkan Jaminan Hidup yang diberikan selama satu tahun oleh pemerintah dan hanya diberikan bahan baku saja untuk membuat rumah berukuran tiga kali enam meter. Lahan yang diberikan seluas 2 ha dari sisa lahan yang diperuntukkan bagi warga transmigrasi umum.

Ibu dari tiga orang anak dan dua orang cucu ini mengolah lahan sambil bekerja sebagai buruh perkebunan kelapa sawit. Coklat yang menjadi komoditi utama Desa Trans Makmur pada saat itu memberikan hasil yang cukup besar bagi keluarga Ibu Mai. Keuntungan dari satu kali panen mencapai Rp10.000-15.000 per kg. Sayang, lahan yang diperoleh dari program transmigrasi Swakarsa Mandiri letaknya tidak aman. Pada tahun 1994 terjadi banjir besar yang menghanyutkan lahan Ibu Mai dan Bapak AS. Pemerintah daerah memberikan ganti lahan di area lahan antisipasi, namun lokasinya jauh di atas gunung, sehingga sulit ditanami coklat kembali.

“Lahan suami saya itu dapat undiannya di lahan 1 dan lahan 2, sekalinya dapat di atas, malah dapet di atas gunung. Lahan 1 suami saya (yang berada) di bawah dimakan kuala. . . Lahan antisipasi memang dipersiapkan kalau ada lahan warga yang kena musibah, nanti digantinya di lahan antisipasi itu. (Namun) tahun 2010 lahan saya yang (terletak) di lahan antisipasi cuma diganti 7,5 (juta) saja sama perusahaan" (Ibu Mai: 2015).

Sudah jatuh tertimpa tangga, istilah itu yang disampaikan Ibu Mai saat menceritakan lahannya yang berada di lahan antisipasi. Pasalnya, lahan tersebut pada tahun 2010 diserobot oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. LTT. Alasan penyerobotan lahan tersebut karena lahan Ibu Mai masuk dalam kawasan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan. Pihak perusahaan memberikan ganti rugi sebesar Rp7.500.000 atas pengambilan lahan seluas 1 hektar tersebut. Uang yang sangat kecil dibandingkan dengan keuntungan yang bisa Ibu Mai dapat dari hasil panen coklat.

Akibat dari kehilangan lahan itu pada tahun 2010, Ibu Mai dan sang suami di samping menjadi buruh di perkebunan sawit, mereka juga menjadi buruh di sawah orang lain. Jika ada tetangga meminta untuk menggarap sawahnya, maka pekerjaan di perkebunan sawit ditinggalkan. Satu hari penghasilan menanam, menggarap dan merawat padi di sawah sebesar Rp70.000 selama 8 jam kerja. Jika masuk masa panen padi, upah yang didapat adalah sepersepuluh bagian dari hasil panen tersebut yang jika terpaksa dijual juga sebagian untuk memenuhi kebutuhan lainnya.

Ibu Mai dalam kesempatan ini menuturkan kisahnya ketika menjadi buruh di perkebunan kelapa sawit PT. LTT. Di sana sistem yang digunakan sangat ketat dan teliti, para buruh selalu diawasi oleh para mandornya yang kebanyakan adalah teman satu desa.

"Beginisistem merekaitukanpakaitarget. Adaperitem-itemkerjaitu.Jadikalau misalnya baparas harus mencapai 85 pohon per hari. Dia kan teliti perhitungannya. Mupuk misalnya, atau nyemprot herbisida. Harus detail itu. Misalnya sekian mili itu harus untuk sekian tangki. Nah, harus tercapai itu targetnya. Kalau tidak tercapai, marah. Besok nda usah kerja, katanya".

Perekrutan pekerja di perkebunan kelapa sawit sendiri dilakukan dengan ketat. Setelah pekerja dinyatakan lolos, maka ia akan dikontrak selama 10 tahun dengan syarat usia masuk kerja minimal 20 tahunan.

Fasilitas yang didapatkan pekerja outsourcing berbeda dari fasilitas buruh harian lepas (BHL), seperti penuturan Bapak AS berikut ini:

"Pekerjan outsourcing model-model PNS. Jadi, dia ada target waktu, terus pensiun. Rumahnya ditinggali itu kan milik perusahaan. Masa kerja habis, langsung pensiun. Kalau 10 tahun pertama dia bagus, nanti dia dapat emas 5 gram. Gajinya tetap dihitung harian, tapi diambilnya nanti per bulan. Tapi ada tambahan lagi kalau dapat premi-premi, misalnya lebih buah. Ada THR, bonus akhir tahun. Ada salah satu teman yang sudah pensiun setelah 20 tahun kerja, dia dapat tujuh puluh juta uang pensiun, ditambah ongkos pulang kampung."

Pak AS, suami Ibu Mai adalah sahabat dekat Pak Kas atau Papa In. Pada saat perampasan lahan terjadi, Pak AS sedang pulang kampung ke Ampana. Ketika Pak Kas dkk ditangkap, Pak AS menjadi koordinator penggalangan dana dan sembako dari warga untuk diberikan kepada istri para korban yang ditangkap. Ia bersama Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan Madani (YAMMI) yang dipimpin oleh Bapak Dedi Irawan mengorganisir warga para korban perampasan lahan dan warga desa lain yang bersimpati untuk melakukan aksi demo menuntut pembebasan Papa In dkk di Polda dan Pengadilan.

Ibu Mai mendukung aksi yang dilakukan sang suami. Bentuk dukungan yang diberikan adalah ia tidak pernah memprotes aksi sang suami. Bahkan uang hasil panen coklat saat itu sebesar Rp1.000.000 ia relakan dibawa sang suami untuk biaya operasional selama aksi berlangsung. Peristiwa itu memberikan kabar suka dan duka bagi keluarga Ibu Mai. Kabar sukanya bahwa Pak AS pada saat kejadian itu sedang pulang kampung sehingga ia tidak ikut terlibat aksi yang berujung penangkapan tiga orang warga. Dukanya adalah Ibu Mai merasakan bagaimana perasaan istri sahabat dekat suaminya yang sedang ditimpa musibah, namun tidak banyak hal dapat ia lakukan untuk menolongnya.

Teror dari perusahaan setelah peristiwa aksi perampasan lahan masih berlangsung hingga tahun 2010. Kepala Desa Trans Makmur yang pro dengan perusahaan ikut-ikutan mengintimidasi warga dengan mengatakan bahwa warga desa harus berterima kasih atas kebaikan yang telah diberikan perusahaan.

Setelah peristiwa 2004 berlalu, Pak AS bersama Pak Kas ikut bergabung dengan LSM YAMMI untuk mensosialisasikan dampak negatif dari ekspansi perkebunan kelapa sawit di Desa Trans Makmur. Bahkan, ia dan sang istri yang pada saat itu masih menjadi buruh di perkebunan kelapa sawit mulai mengurangi jadwal masuk kerjanya. Mereka lebih sering mengambil pekerjaan sebagai buruh di sawah milik para tetangganya. Menurut Pak AS, beberapa orang dari perusahaan juga ada yang sudah mulai memprovokasi warga agar beralih tanam dari kelapa sawit ke tanaman lain. Harapan Ibu Mai adalah ingin memiliki lahan untuk dikelola lagi, sehingga ia dan suami tidak menjadi buruh di lahan orang lain.

Kisah Ibu As

Ibu As adalah seorang perempuan Kaili dari Palu Sulawesi Tengah yang ikut bertansmigrasi ke Desa Trans Makmur bersama sang suami. Awalnya, tahun 1993 Pak Ar, suami Ibu As, ikut bekerja di perusahaan kayu dan tinggal di rumah temannya di Desa Trans Makmur. Setelah itu, Pak Ar mengikuti program transmigrasi Swakarsa Mandiri yang merupakan sisipan dari transmigrasi umum. Dua tahun kemudian, Pak Ar mengajak istri dan dua orang anaknya bertransmigrasi ke Desa Trans Makmur dengan harapan mencari kehidupan yang lebih baik untuk anak-anaknya dan memiliki lahan untuk diolah sebagai sumber mata pencaharian.

Ibu As lahir pada 30 Oktober 1968 dan dalam kesehariannya lebih akrab dipanggil dengan sebutan Mama Li. Penyebutan nama orang tua dengan menggunakan nama anak pertama di Sulawesi Tengah sudah menjadi hal lumrah. Bahkan panggilan tersebut lebih dikenal di antara para tetangga ketimbang nama asli orang tuanya itu sendiri. Mama Li menuturkan bahwa lahan yang digarap pada saat mereka tiba di Desa Trans Makmur sudah ditanami coklat dan siap panen, tetapi akses jalan masih sulit dilewati.

Pak Ar atau akrab disapa Papa Li diberikan jatah lahan transmigrasi Swakarsa Mandiri seluas 2 hektar yang terletak di beberapa tempat. Namun, lahan-lahan tersebut tidak bertahan lama: sebagian ada yang terkena banjir, sebagian harus dijual untuk kebutuhan sehari-hari, dan sebagian bersengketa dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit milik PT. Lestari Tani Teladan (LTT) pada tahun 2004.

Papa Li menjadi salah satu tersangka saat terjadi kasus perampasan senjata milik Brimob PT. LTT tahun 2004 yang menyebabkan ia harus mendekam di rumah tahanan Donggala selama empat bulan bersama teman-temannya. Aksi Papa Li ini tidak lain adalah untuk mempertahankan lahannya yang dirampas perusahaan. Saat proses pencarian Papa Li, Brimob PT. LTT membawa Mama Lidan anak keempatnyayang masih berusia dua tahun ke perusahaan untuk diinterogasi dan dijadikan sandera agar Papa Li mau menyerahkan diri. Bahkan, adik Papa Li yang pada saat itu tidak tahu menahu mengenai keberadaan Papa Li, menjadi sasaran pukul Brimob yang kesal karena tidak juga mengetahui keberadaan Papa Li setelah satu minggu pencarian.

Setelah peristiwa itu terjadi, selama satu bulan Brimob masih berlalu lalang di pemukiman warga. Mereka mencari pembenaran atas perampasan yang telah dilakukan perusahaan dengan mengambil Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang dikeluarkan BPN kota Palu sejak tahun 2001. Ada juga warga yang takut ancaman Brimob bersedia dibayar untuk menyerahkan SKPT-nya. Menyikapi hal itu, Mama Li kemudian mengumpulkan beberapa SKPT warga lainnya untuk dibawa ke Dewan di Donggala.

Kehilangan lahan yang menjadi sumber mata pencaharian sempat membuat Mama Li tertekan, ditambah lagi Papa Li yang mendekam di Rutan. Sumber penghasilan yang diandalkan hanya panen coklat yang ada di pekarangan rumahnya. Tanggapan dari para tetangga atas kasus yang menimpa Mama Li tersebut beragam, ada warga yang memberikan bantuan berupa sembako dan uang secukupnya. Ada juga yang memberikan cibiran.

Setelah Papa Li bebas, warga menyambutnya dengan suka cita. Namun, masalah sengketa itu masih belum selesai. Warga masih belum dapat mengolah lahannya kembali. Pada tahun 2010 warga diberikan ganti rugi perusahaan sebesar Rp 2.500.000/hektar atas tanaman yang digusur dan lahan yang dirampas. Harga itu tidak sebanding dengan hasil panen coklat yang dapat dihasilkan, tapi warga tidak dapat berbuat banyak. Mama Li masih memiliki penghasilan tambahan lain yang didapat dari chainsaw dan sapi yang disewakan untuk menarik kayu.

Tidak lama setelah penggantian rugi lahan warga tersebut, pihak perusahaan menarik simpati warga yang pernah bersengketa pada tahun 2004 dengan menawarkan pekerjaan di perusahaan. Papa Li dan temannya tertarik untuk bergabung bekerja dengan perusahaan kecuali Papa In yang masih kecewa dan dendam terhadap perlakukan perusahaan.

Keadaan membuat Papa Li menerima tawaran yang diberikan oleh perusahaan. Kendati, dampak dari penanaman sawit sudah pernah disampaikan oleh Pak Kas dan Pak AS, namun dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan keluarga Pak Ar dan keluarga tetap menjadi buruh di perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut.

Mama Li pada kesempatan ini juga menyampaikan bahwa di Desa Trans Makmur pernah ada beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Yayasan Madani (YAMMI), Lembaga bantuan Hukum (LBH) Donggala, Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Sulawesi Tengah, Perkumpulan Evergreen Indonesia (PEI) dan Yayasan Pendidikan Rakyat (YPR) yang mendampingi warga saat dan setelah peristiwa perampasan tanah pada tahun 2004. Pendampingan yang dilakukan seperti memberikan bantuan hukum kepada ketiga tersangka perampasan senjata milik Brimob PT.LTT, yaitu Pak Kas, Pak Ar dan Pak Am yang dituntut 4 tahun penjara. Dengan adanya bantuan hukum tersebut Pak Ar dan kedua temannya divonis 4 bulan penjara. Selain itu, para pemuda di Desa Trans Makmur diberikan pelatihan bagaimana mereka bersosialisasi satu dengan yang lainnya.

Mama Li berharap kasus sengketa ini tidak terulang kembali dan lahan mereka dapat dikembalikan agar dapat kembali mengolah lahan. Perlu juga dibentuk pelatihan-pelatihan untuk para perempuan di Desa Trans Makmur ini agar dapat mengembangkan usahanya dan tidak tergantung dengan sawit. Banyak juga para perempuan yang hanya berdiam diri di rumah karena kehilangan lahannya dan hanya mengandalkan penghasilan dari sang suami. Saat ini kegiatan ibu-ibu di desa ini hanya pengajian mingguan dan program PKK yang sudah lama vakum karena Ketua PKK tersebut yang tidak lain adalah Ibu Kepala Desa sudah tidak pernah aktif lagi membina warganya.

KESIMPULAN

Pertumbuhan industri kelapa sawit menandakan suatu era paling maju dari transisi kapital berbasis sumber daya alam di wilayah pedesaan Sulawesi Tengah (Sangaji 2009: 6). Komoditi utama warga desa Trans Makmur, yang semula jagung, padi, dan coklat kini telah berubah menjadi sawit. Semula penulis menganggap sawit merupakan pangkal dari krisis sosial-ekologis yang melanda warga. Ternyata warga tidak memusuhi sawit dan di sisi lain mempertahankan coklat serta tanaman pangan lainnya yang telah terintegrasi menjadi bagian dari budaya dan ekonomi rumah tangga mereka.

Kon lik sengketa perebutan lahan seluas 37 ha yang diklaim masuk dalam kawasan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan dan aksi pemalangan lokasi lahan yang berujung penangkapan tiga orang warga desa, bukan mencerminkan sikap anti sawit. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, suatu tindakan warga yang berkeinginan untuk terlibat dalam akti itas ekonomi sawit. Kenyataan yang terjadi adalah bahwa warga menanam sawit melalui program Inti-Plasma, menjadi buruh perkebunan kelapa sawit perusahaan maupun dengan kesadaran sendiri menanam si mungil Elaeis ini di lahan garapan mereka yang menggantikan tanaman lainnya.

Namun demikian, mereka menuntut lahan yang diserobot perusahaan untuk dikembalikan ke tangan mereka agar dapat ikut masuk dalam sirkuit komoditi global ini. Dalam lingkaran ini mereka tidak mau berperan sebagai aktor pembantu yang hanya menempatkan mereka sebagai pihak luar dengan keterlibatan kecil sebagai buruh harian lepas. Alih-alih, mereka ingin menjadi aktor utama budidaya sawit dengan skala pengelolaan yang ada di kendali mereka agar hasil yang didapatkan jauh lebih banyak. Kondisi terakhir ini mereka anggap sebagai tercapainya tujuan dari kesejahteraan hidup di desa transmigran.

PENGAKUAN

Pengumpulan data yang menjadi dasar dalam tulisan ini dilakukan selama kegiatan "Assessment Visibilitas Perempuan dalam Perjuangan Tanah Air” yang dilakukan pada 2015 oleh Tim Sajogyo Institute.

DAFTARPUSTAKA

Chamim M. 2012. Raja Limbung: Seabad Perjalanan Savit di Indonesia. Jakarta: Sawit Watch bersama Tempo Institute

Korona M, Indriyani. 2015. Lembar Fakta: Vol. 005/KPPA-Sulteng/XIII/2015. Donggala: KPPA Sulteng, LBH Donggala, Perkumpulan Evergreen Indonesia.

Sangaji A. 2009. "Transisi Kapital di Sulawesi Tengah: Pengalaman Industri Perkebunan Kelapa Sawit." Kertas Posisi 08.

Sutaryono et al. 2012. “Perjuangan untuk Menjadi Bagian dari Proses Perubahan Agraria yang Menguntungkan." Dalam Ahmad Nashih Luthfi (ed). Kebijakan, Konflik, dan Perjuangan Agraria Indonesia Awal Abad 21. Yogyakarta: STPN Press.

Internet

https://rahmatazis.wordpress.com. [Diakses pada: 8 Juni 2015]

"Padi Varietas Banyuasin Dikembangkan di Trans Makmur" dari: http://www.radarsulteng.co.id/. [Diakses pada: 19 Juni 2015]

THE WILL TO IMPROVE: REFLEKSIKRITIS PERJALANAN REFORMAAGRARIA DISEKTOR KEHUTANAN1 Lukas Rumboko Wibowo

Sekitar tahun 2014, pada pagi hari sekitar pukul 10 pagi, saya dan rekan saya Ismatul Hakim, bertamu ke SAINS atau yang lebih dikenal di kalangan gerakan intelektual dan gerakan agraria sebagai Sajogyo Institute. Kami memasuki rumah sederhana dengan halaman yang cukup luas di pagi yang cerah dan suasana yang sepi. Tampaknya walau rumahnya sederhana, namun kelihatan masih terawat bersih. Tidak ada pancaran dan kesan aura mistis seperti umumnya pada rumah-rumah lama, namun justru saya merasakan suasa karismatik yang terasa dari jejak-jejak sejarah perjuangan keagrariaan yang tanpa mengenal lelah baik dalam ranah praksis maupun diskursus yang dimotori oleh utamanya mendiang Prof. Sajogyo dan tentunya juga Pak GWR.

Kami pun kemudian dipersilahkan duduk oleh staf SAINS di ruang teras tengah untuk menunggu Pak GWR. Tak seberapa lama kemudian beliau datang menghampiri kami berdua. Saya tentunya agak terkejut ketika melihat sosoknya yang kala itu sudah sepuh, namun kesepuhannya nyaris hilang ketika beliau mulai berbicara mengenai masalahmasalah agraria. Beliau sangat fasih berbicara masalah agraria dari masa kolonial sampai pasca kemerdekaan dan reformasi. Bahkan keluasan wawasannya tidak hanya terbatas pada isu-isu agraria di tingkat nasional, tetapi juga tidak canggung untuk mendiskusikan masalah-masalah agraria di ranah internasional.

Tentunya saya bersyukur bisa bertemu langsung dengan Pak GWR, seorang pemikir kritis yang melegenda namun rendah hati. Karisma kapasitas intelektualitasnya dan keberpihakannya pada petani miskin tampaknya tidak pernah pudar. Beliau bukanlah intelektual yang hanya duduk-duduk di menara gading. Beliau adalah sosok yang digambarkan oleh Antonio Gramsci sebagai intelektual organik, atau meminjam istilah

Jun Borras (2017) sebagai scholar-activist, di tengah-tengah merebaknya fenomena banalitas inteletualitas yang diistilahkan sosiolog Heru Nugroho (2012) sebagai fenomena pendangkalan pengetahuan secara tidak disadari, karena menurunnya kualitas akademik dan pengetahuan (Andrent 1992) akibat jebakan candu pragmatisme.

Saya sedikit terkejut ketika beliau sedikit menyinggung tentang reforma agraria di sektor kehutanan yang dianggap masih belum sejalan dengan reforma agraria sejati. Untuk itu, dalam tulisan ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan di antaranya terkait dengan sampai sejauh mana perjalanan reforma agraria di sektor kehutanan? Apakah reforma agraria sejati bisa diwujudkan di sektor kehutanan? Kapan akhir sejarah perjalanan reforma agraria? Dan bagaimana sebaiknya birokrasi kehutanan menghadapi tantangan ke depan?

1 Tulisan ini adalah pandangan pribadi dan tidak mewakili institusi di mana penulis bekerja.

PERJALANAN REFORMAAGRARIA:DISKONTINUITASSEJARAH

Dalam mendiskusikan sejarah perjalanan reformasi tenurial, saya tidak tertarik untuk menggunakan pendekatan klasik atau tradisional yang melihat sejarah sebagai sebuah rangkaian peristiwa berkesinambungan yang disusun secara kronologis atau hanya sebagai kajian tentang relasi kausalitas antara peristiwa terdahulu dengan peristiwa setelahnya. Saya lebih cenderung menggunakan lensa pendekatan kritis dari arkeologi pengetahuan Foucault² (2012; Hakim dan Wibowo 2017). Dalam pendekatan Foucault, secara gamblang ditegaskan bahwa sejarah tidaklah sesederhana itu, hanya sebagai serangkaian peristiwa semata. Menurutnya, setiap peristiwa yang menyejarah dimungkinkan oleh adanya retakan, bahkan patahan, yang sering kali dilupakan oleh sejarawan. Retakan atau patahan ini yang diistilahkan Foucault sebagai diskontinuitas dalam sejarah. Perspektif ini juga segaris dan kongkruen dengan pandangan Gunawan Wiradi yang dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa setiap rezim memiliki anak zamannya sendiri. Rezim Orde Baru tentunya melahirkan anak zaman yang berbeda dibandingkan rezim reformasi. Demikian juga dalam konteks reformasi tenurial juga sangat dipengaruhi atau ditentukan oleh relasi kuasa antar aktor dalam setiap rezim (Hakim dan Wibowo 2017).

Namun demikian, tentunya tidak mudah menentukan titik berangkat (point of departure) dari perjalanan reforma agraria di sektor kehutanan. Ada dua rezim tentang hak kepemilikan, di mana yang pertama adalah hak milik diatur oleh undang-undang, atau deklarasi kepemilikan. Undang-Undang Pokok Agraria memberikan ruang untuk petani bisa memiliki hak milik atas tanah. Rezim kedua adalah rezim akses, tanah tidak boleh dimiliki tetapi hanya dapat diolah. Filsafat keduanya berbeda. Kalau rezim akses, mengutip pernyataan Pujo Semedi: "Istilahnya, kalau punya aset berupa gunung misalnya, adalah tidak penting bagi saya memiliki gunung tersebut, tapi yang penting adalah kalau saya butuh saya bisa memanfaatkan gunung tersebut." Manakala gunung tersebut menjadi hak milik, maka gunung tersebut menjadi hak eksklusif milik pribadi. Di Indonesia, kedua rezim itu sama-sama ada. Hari ini yang banyak adalah rezim kepemilikan. Oleh karena itu, Indonesia ingin melakukan reforma agraria.3

Sementara dalam perspektif rezim kuasa politik, saya membatasi menjadi dua rezim yang sangat kontras secara ekonomi politik. Dalam konteks ini, saya merujuk pada pembagian rezim yang dilakukan oleh Wibowo et al (2017), yaitu rezim non-demokratis atau otoriter dan rezim demokratis. Dalam rezim otoriter (Orde Baru), relasi kuasa antar aktor (negara, masyarakat sipil dan korporasi) lebih banyak dikendalikan oleh negara. Relasi hegemonik ini terepresentasikan dalam pendekatan pembangunan yang lebih bertumpu pada negara (state-led development) dan bukan people-centered development paradigm. Relasi kuasa hegomik ini sejak tahun 1967 sampai tahun 1980-an boleh dikatakan tidak memberikan ruang kelola pengelolaan sumber daya hutan pada masyarakat. Kalau pun kemudian muncul kebijakan hutan kemasyarakatan pada tahun 1990-an, hal itu tidak terlepas dari pengaruh Kongres Kehutanan di Jakarta pada tahun 1978 dengan tema forest for people. Kemunculan kebijakan ini juga tidak terlepas dari kegagalan pendekatan timber-based management yang banyak melahirkan konflik-konflik tenurial di berbagai wilayah. Pada tahun 1990 mulai muncul gerakan sosial yang mengusung isu lingkungan dan keadilan agraria, namun pengaruhnya masih belum banyak. Hal ini karena problem internal dari gerakan sosial itu sendiri yang cenderung fragmented dan terutama karena masih kuatnya rezim yang berkuasa.

REZIM OTORITER REZIM DEMOKRATIS ACCESS ASSETS ACCESS REFORM REFORM REFORM 1998 Wali Amanat/Cerdik Cendekia, Pemerintah, NGO, Pendamping, dst

Gambar 1. Perjalanan Reforma Agraria di Sektor Kehutanan

Perubahan reformasi tenurial mengalami lompatan penting di era pemerintahan Jokowi dengan target alokasi 12,7 juta ha untuk rakyat melalui Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria seluas 4,5 juta ha. Namun manakala capaiannya rendah, maka kebijakan ini tentunya akan hanya menjadi sekedar "teks normatif" politik kebijakan belaka dalam sejarah kebijakan pengelolaan hutan di Indonesia (Hakim dan Wibowo 2017), dan gagal memberikan kesejahteraan masyarakat. Bagaimanapun, langkah KLHK saat ini perlu diapresiasi karena ada komitmen kuat dan niat baik untuk mengurangi ketimpangan, memberikan rasa keadilan dan kepastian dalam penguasaan dan pengelolaan hutan.

Dalam rezim demokratis, birokrasi KLHK pun semakin adaptif dan akomodatif terhadap isu-isu sensitif. Di bawah rezim otoriter Orde Baru, birokrasi dan birokrat merasakan phobia untuk mendiskusikan isu reforma agraria. Hanya sedikit saja risks taking policy makers yang mau terlibat dalam diskursus isu tersebut. Berbeda jauh, saat ini birokrasi dan birokrat tidak lagi tabu untuk mendiskusikan isu reforma agraria dengan berbagai komponen kritis masyarakat, khususnya dengan NGOS dan kaum cerdik cendikia. Fase birokrasi yang close government selama rezim otroriter kini menjadi fase awal open government yang lebih demokratis.

2 Foucault menyatakan diskontinuitas sejarah itu sangat perlu untuk diungkap agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam menafsirkan suatu peristiwa. Untuk itu, penting bagi sejarawan menghubungkan dokumen sejarah dengan situasi politik maupun budaya yang menjadi latar terbuatnya dokumen tersebut. Lihat Foucault (2012).

3 Paparan Pujo Semedi pada acara "Talkshow Reformasi Agraria: Mewujudkan Wacana Menjadi Aksi Nyata", diselenggarakan oleh Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM, Yogyakarta, Kamis, 12 Oktober 2017.

AKHIR DARIREFORMAAGRARIA?

Saya tersentil ketika diminta terlibat menjadi semacam event organizer pada salah satu acara pra Konferensi Tenurial Internasional 2017 dengan tema "Mewujudkan Hakhak Rakyat: Reformasi Penguasaan Tanah dan Pengelolaan Hutan di Indonesia". Acara pra konferensi itu berbentuk talkshowdi Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM yang mengangkat tema: "Reformasi Agraria: Mewujudkan Wacana Menjadi Aksi Nyata". Dalam acara ini, Prof. Pujo Semedi, anthropolog UGM, mengawali paparannya dengan dua buah pertanyaan reflektifyang mengusik kesadaran saya: Apakah kalau orang kecil diberi tanah, masalahnya akan terus beres? Lalu, apakah reforma agraria masih relevan ketika budaya pertanian masyarakat telah berubah terutama dari budaya pertanian yang cenderung ekspansif menjadi pertanian vertikal yang tidak membutuhkan banyak lahan?

Argumentasi Pujo untuk pertanyaan pertama: redistribusi bagi petani kecil tidak secara otomatis menyelesaikan persoalan. Banyak kasus di beberapa daerah di mana tanah yang telah didistribusikan malah dijual oleh penerimanya. Argumentasi untuk pertanyaan kedua: dalam 40 tahun terakhir di Indonesia menurut Pujo baru terjadi satu proses yang namanya rural exodus di mana orang-orang desa pindah ke kota tanpa disuruh. Ini berkaitan dengan perubahan struktur ekonomi dunia dari pertanian menjadi industri sebab industri menawarkan tunjangan sosial yang lebih bagus. Daya tarik lain kerja di kota industri adalah adanya beragam hiburan, sedangkan di desa tidak ada. Fenomena ini dapat dilihat dari terjadinya perpindahan tenaga kerja pedesaan di mana pada era 1950-an sekitar 70% penduduk Indonesia masih bekerja di sektor pertanian, tetapi saat ini menurun tajam sudah hampir mendekati 50% populasi yang menggantungkan ke sektor pertanian. Fenomena ini juga terjadi di Malaysia.

Perkembangan lain yang terkait adalah kemajuan teknologi pertanian seperti munculnya pola pertanian vertikal berdampak di mana orang yang biasanya memerlukan 300 hektar untuk produksi komoditas tertentu, maka dengan teknologi baru hanya memerlukan barangkali tanah seluas 1 hektar. Kalau ini terjadi, Pujo berkeyakinan bahwa tesis reforma agraria akan bubar dan tidak relevan lagi. Gejala perubahan budaya pertanian semacam itu dapat dilihat di mana saat ini di Indonesia ibu-ibu mulai menanam tomat di kamar. Pertanyaannya kemudian apakah tanah masih perlu dijaga secara hukum? Pujo menambahkan:

“Saya belajar struktur agraria di Jerman. Saya mengamati Jerman mengalami persilangan ekonomi. Sebelumnya pertanian menyumbang Gross National Product terbesar, kemudian saat ini telah dilewati oleh sektor industri. Banyak petani yang hanya menyewakan tanahnya karena kesulitan di pedesaan, mengalami problem aging, dan banyak tidak tertarik lagi bekerja menjadi petani."

Bagi saya pandangan-pandanga Pujo ini sangat menantang dan reflektif. Akhir perjalanan reforma agraria di Indonesia sungguh naif bila harus berhenti manakala terdapat perubahan budaya pertanian yang didorong perkembangan teknologi. Sungguh ironis pula apabila reforma agraria terganggu phobia lama menyembulnya kekhawatiran penjualan aset yang diredistribusi oleh para petani kecil. Problem fundamental pentingnya reforma agraria di Indonesia terutama adalah persoalan keadilan sosial, bukan perubahan budaya pertanian.

Kebijakan alokasi lahan kawasan hutan seluas 12,7 juta ha untuk rakyat dan reforma agraria di sektor kehutanan adalah dua “eksemplar" kebijakan penting dari rezim Presiden Jokowi. Dua kebijakan ini menurut Hakim dan Wibowo (2017) banyak dibaca publik sebagai sebuah lompatan penting perubahan politik ruang kelola rakyat dalam tata kelola kehutanan. Kebijakan ini juga dibaca sebagai momentum politik krusial untuk menjawab tiga isu utama dalam ranah tata kelola sumber daya hutan, yaitu keadilan sosial, demokrasi dalam pengelolaan lahan (democratic land governance), dan kelestarian hutan. Pertanyaannya kemudian adalah apakah kebijakan ini akan menjadi akhir sejarah atau ujung dari perjalanan panjang reformasi penguasaan lahan dan kawasan hutan yang telah dimulai sejak tahun 1990-an?

Bisa jadi hal ini akan menjadi akhir dari perjalanan sejarah reforma agraria, tetapi bisa juga justru menjadi awal dari pelaksanaan Genuine Agrarian Reform. Sebab, sejatinya, reforma agraria bukan berjalan di ruang kosong. Banyak tantangan yang akan terus menghadang. Distorsi relasi kuasa, patronase politik, perlawanan korporasi yang merupakan interest group-semua ini tentu akan terus berlangsung.

Saya sependapat dengan Lefebvre (2009) yang menyatakan bahwa ruang sebagai produk sosial yang dinamis dan dibentuk oleh aktor dan jaringan aktor yang memiliki kontrol kuasa politik dan ekonomi serta tentu saja dominasi atas kekuasaan. Isu reformasi tenurial (reforma agraria) sejatinya merupakan isu yang mudah dimentahkan dan dibunuh dalam arena kontestasi politik melalui isu ideologis sempit. Di sisi lain, isu ini juga mudah menjadi teks politik dan alat-alat transaksi politik simbolik ketika ritual pemilihan umum lima tahunan berlangsung (Ismatul dan Wibowo 2017).

THE WILL TO IMPROVE

Niat baik untuk memperbaiki tata kelola, termasuk di bidang pertanahan dan kehutanan, tidak selalu berakhir pada dampak perubahan yang signifikan seperti diharapkan. Sebagaimana diuraikan Darmanto (2012), kehendak memperbaiki (the will to improve) yang dilakukan melalui kepengaturan (govermentality) selalu berada dalam tarik ulur bidang kekuasaan yang rumit, berlangsung melalui proses historis tertentu dan, yang lebih penting lagi, justru melanggengkan kekuasaan tertentu yang bersifat patronase.

Uraian Darmanto ini merujuk buku The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics karya Prof. Tania Murray Li. Dalam buku ini Tania Li menyimpulkan bahwa keinginan membebaskan rakyat dari masalah dengan tujuan memberikan penghidupan yang lebih baik banyak dilakukan oleh para wali masyarakat, seperti kelas penguasa, negara, LSM, cerdik cendikia, donor, kelas dominan dan sebagainya. Namun, praktik-praktik kehendak memperbaiki ini justru sering kali membatasi peluang untuk rakyat menjadi aktor politik yang memiliki daya sosial yang kuat. Oleh karena itu, bagi Tania Li (2007), niat baik dan kehendak mulia namun tanpa kesadaran kritis atas bidang-bidang kekuasaan, relasi kuasa dan proses historis yang membentuknya hanya akan berakhir dengan kegagalan.

PENUTUP

Kepengaturan dengan tujuan mengatasi masalah seperti Refoma Agraria melalui solusi teknis dan program-program pemberian akses kepada petani kecil yang disertai pembinaan serta pendisiplinan perilakunya melalui berbagai otoritas baik kuasa dan pengetahuan mungkin akan berakhir kegagalan ketika mengabaikan ruang keadilan dan demokrasi serta otoritas kuasa dan pengetahuan masyarakat itu sendiri. Karena itu, keberhasilan kehendak untuk memperbaiki melalui program asset reform dan access reform sejatinya tidak hanya ditentukan secara khusus oleh Kementerian KLHK, namun tentunya juga membutuhkan partisipasi luas publik, termasuk dukungan politik legislatif dan pemerintah daerah. Keberhasilannya juga sangat tergantung dengan keberhasilan dalam mengidentifikasi dan menghadapi tantangan, seperti menguatnya oligarki politik, jaringan aktor yang tidak menghendaki reformasi tenurial serta menguatnya global land grabbing (Hakim dan Wibowo 2017).

Dalam konteks ini yang terpenting adalah menempatkan bagaimana masyarakat sebagai subyek politik yang sesungguhnya. Saya sependapat dengan Thomas Pikkety (2014) bahwa kesenjangan atau ketidaksetaraan hanya bisa bisa dikurangi dengan meratakan distribusi kekayaan. Dan salah satunya adalah melalui reformasi tenurial yang berkeadilan. Legalisasi aset seperti disarankan oleh Hernando De Soto (2001) dalam bukunya The Mystery of Capital bukanlah langkah awal tetapi langkah akhir ketika redistribusi aset yang berkeadilan telah terjadi. Dengan kata lain, legalisasi aset bukanlah alat reduksi makna reforma agraria menjadi sekedar persoalan teknis-administratifbelaka.

DAFTARPUSTAKA

Andrent H. 1992. Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil. London: Penguin Books. De Soto H. 2001. The Mystery of Capital. Black Swan Edition. Darmanto. 2012. Selubung kekuasaan para wali masyarakat: Pengalaman membaca The Will to Improre. Diunduh pada tanggal 8 September 2018 dari http://etnohistori.org/selubungkekuasaan-para-wali-masyarakat-pengalaman-membaca-improve-bagian-1-catatan-darmanto.html Foucault M. 2012. Arkeologi Pengetahuan. Yogyakarta: IRCiSoD. Hakim I, Wibowo LR. 2017. Forest tenure reform: Membongkar retakan sejarah. Arzikel dipresentasikan di acara Pra Konferensi Tenurial 2017di Manggala Wanabakti Jakarta. Nugroho H. 2012. Negara, universitas dan banalitas intelektual: Sebuah refleksi kritis dari dalam. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, 2012. Li TM. 2007. The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics. Duke: Duke University Press. Piketty T. 2014. Capital in the 21st Century. Harvard: The Belknap Press of Harvard University Press. Peluso NC, Afiff'S, Rachman NF. 2012. Membuat alasan dan alas yang sama demi reformasi: Gerakan gerakan agraria dan lingkungan di Indonesia. Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Transformatif, 28(XIV). Levebre H. 2009. State, Space, World: Selected Essays. Brenner N, Elden S (eds.). Minnesota: University of Minnesota Press. Wibowo LR, Hakim I, Subarudi, Kurniasari DR, Nurfatriani F, Rama, Komarudin H. 2017. Land amnesty as a policy breakthrough for agrarian reform in forestry sector. Paper disampaikan pada International Academic Conference dengan tema Green Political Dynamics, diselenggarakan oleh Sarekat Hijau dan FISIP UNPAS, Bandung, 20-21 April 2017. Wibowo LR, Wahyudiati KT, Suka AP, Rohadi D, Herawati T, Kurniasari DR, Rizal A, Sumirat BK, Nurhayati, Race D. 2017. Why has the policy implementation on CBFM in Indonesia been slow to progress? Critical reviews of CBFM in Indonesia. Paper dipresentasikan pada IUFRO-INAFOR Joint International Conference 2017on "Promoting Sustainable Resources from Plantations for Economic Growth and Community Benefits," diselenggarakan di Hotel Alana Yogyakarta, 24 27 July 2017.

WAKAF BERJANGKA UNTUK PEMBARUAN TENURIAL SKALA DESA Mohamad Shohibuddin

Wakaf Berjangka

Banyak orang belum mengetahui bahwa konsep wakaf juga mengenal apa yang disebut sebagai "wakafberjangka", yaitu pewakafan harta benda oleh pelaku wakaf (wakif) yang dibatasi selama periode waktu tertentu saja. Inilah yang disebut dengan waqf muaqqat (wakaf berbatas waktu). Bentuk lain yang lebih dikenal luas oleh masyarakat adalah pewakafan harta benda oleh wakif untuk waktu yang tidak terbatas (atau selama-lamanya), yakni apa yang disebut dengan waqf muabbad (wakaf abadi).

Meskipun wakaf dapat dilakukan dalam batas waktu tertentu, namun periodenya haruslah cukup panjang. Dalam hal infak atau sedekah secara umum, manfaat yang bersifat berkelanjutan dari harta benda yang didonasikan memang bukan merupakan keharusan. Namun, dalam hal wakaf, nilai manfaat yang bersifat berkelanjutan ini justru merupakan salah satu persyaratan pokok. Hal ini sesuai dengan hakikat wakaf itu sendiri yang pada dasarnya berkenaan dengan:

“... harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah" ... untuk dapat “... dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah" (Pasal 1 butir 5 dan 1, UU No. 41/2004 tentang Wakaf; penekanan ditambahkan).

Ditempatkan dalam kerangka "wakaf agraria” (Shohibuddin 2019), yaitu pelaksanaan wakaf dengan tujuan untuk penanganan berbagai masalah agraria, bentuk pewakafan berjangka ini sangat relevan untuk diterapkan. Hal ini misalnya untuk menjawab dua jenis masalah agraria berikut yang banyak ditemukan di wilayah perdesaan, termasuk wilayah peri-urban dan penyangga kota-kota besar. Pertama, keberadaan lahan-lahan pertanian milik perorangan yang tidak produktif karena tidak pernah diusahakan, atau sering disebut "lahan tidur”. Kedua, keberadaan penguasaan lahan pertanian skala kecil (kurang dari 2 ha) dan bahkan gurem (kurang dari 0,5 ha) yang secara skala keekonomian tidak optimal untuk diusahakan.

Di tengah rendahnya kemauan politik dan kapasitas negara untuk menjawab dua masalah agraria tersebut, upaya penataan agraria atas kedua masalah itu perlu ditangani pada level yang paling bawah, yaitu desa, melalui "pembaruan tenurial skala desa". Berdasarkan UU Desa (No. 6/2014), pemerintah desa dapat berinisiatif menjalankan agendapembaruaninisecarapartisipatifdanberdasarkanprinsipkesukarelaan (voluntary). Wakaf berjangka merupakan skema yang sangat sesuai untuk menjalankan pembaruan tenurial melalui pendekatan partisipatif dan kesukarelaan ini.

Tulisan ini dalam versi yang sedikit berbeda semula merupakan Policy Brief Series Pusat Studi Agraria IPB, Vol 1, No.1, Agustus 2019.

Pemanfaatan Lahan Tidur

Dari sisi regulasi, sebenarnya sudah ada peraturan pemerintah yang mengatur masalah lahan tidur ini, yaitu PP No. 11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Namun, regulasi pertanahan ini "mandul” ketika dihadapkan pada keberadaan lahan tidur milik perorangan yang biasanya juga merupakan lahan guntai (absentee). Sebab, regulasi ini hanya menyasar tanah terlantar milik badan hukum dan secara eksplisit mengecualikan tanah terlantar milik perorangan dari tindakan hukum penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar.

Untuk mengatasi kebuntuan hukum semacam ini, wakaf berjangka dapat menjadi solusi alternatifyang dapat dimanfaatkan pemerintah desa. Sebagai langkah awal, perangkat legal berupa Peraturan Desa perlu diterbitkan yang mengatur tentang Pemanfaatan Lahan Tidur/Guntai di Desa Melalui Skema Wakaf atau Pinjam Pakai. Berdasarkan dasar hukum ini, pemerintah desa kemudian melakukan negosiasi personal kepada para pemilik lahan tidur, termasuk dengan menekankan aturan hukum Islam (fikih).

Menurut hukum Islam, penelantaran tanah dikategorikan sebagai perbuatan dosa karena menyandera sumber kesejahteraan bersama. Lahan terlantar semacam ini dianggap sebagai al-mawát ("lahan mati") yang tidak dibenarkan sama sekali. Karena itu, lahan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak lain yang mampu "menghidupkannya" (ihyá'almawát), yakni dengan menjadikannya sebagai lahan produktif yang memberikan manfaat kesejahteraan bagi banyak pihak. Bahkan, menurut ketentuan hukum Islam, hak atas "lahan mati" akan hilang dan beralih kepada pihak terakhir yang mampu "menghidupkannya" kembali.

Mengingat aturan hukum positif(PPNo. 11/2010) tidak membolehkan pencabutan hak atas lahan terlantar milik perorangan, maka pemerintah desa-melalui argumen di atas-dapat meyakinkan dan memotivasi para pemilik lahan tidur agar bersedia mewakafkan lahan tersebut kepada desa untuk kemaslahatan umum, ketimbang membiarkannya tidak produktif dan menjadi lahan terlantar. Dengan demikian, alih-alih menjadi penyebab perbuatan dosa, lahan tidur tersebut akan menjadi ladang amal yang pahalanya tidak kunjung putus (shadaqah järiyah) karena telah diwakafkan untuk sumber kesejahteraan warga desa.

Untuk tujuan ini, maka pemilik lahan dalam ikrar wakafnya harus menyatakan bahwa ia mewakafkan lahan tidur miliknya kepada desa dengan peruntukan untuk pemberdayaan petani gurem, buruh tani dan warga miskin di desa yang membutuhkan akses lahan. Jangka waktu pewakafan kepada desa dapat diikrarkan selama periode tertentu saja, atau dapat juga untuk selama-lamanya. Apabila diwakafkan selama periode tertentu, maka jangka waktunya mesti cukup panjang, misalnya saja 10-15 tahun. Dalam kasus ini, dampak pembaruan yang berhasil diwujudkan adalah voluntary tenancy reform. Atau, jika pemiliknya bersedia, lahan tidur tersebut dapat juga diwakafkan untuk selama-lamanya kepada desa. Jika hal terakhir ini yang terjadi, maka dampak pembaruannya adalah terwujudnya voluntary land reform.

Dengan pewakafan lahan tidur untuk periode yang cukup lama (bahkan bisa untuk selama-lamanya) ini, maka akan tercipta “sumber daya bersama" (the commons) di bawah pengelolaan desa yang pemanfaatannya dapat dioptimalkan dalam jangka panjang untuk kepentingan warga desa. Tanah wakaf itu bisa saja digunakan sebagai mekanisme jaminan sosial bagi warga miskin desa, misalnya dengan memberikan hak garap kepada petani miskin dan buruh tani (untuk kasus lahan sawah). Atau, tanah wakaf itu bisa juga dikelola langsung oleh pemerintah desa (untuk kasus lahan perkebunan), lantas keuntungan bersihnya dipakai sebagai dana sosial untuk memberikan santunan warga miskin, beasiswa pelajar dari keluarga yang tidak mampu, bantuan modal untuk petani gurem, dan sebagainya. Atau, dalam kedua kasus tersebut, tanah wakaf juga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk mendorong regenerasi petani melalui program pembinaan petani muda.

Konsolidasi Lahan Skala Kecil dan Gurem

Skema wakafberjangka seperti tersebut di atas juga sangat sesuai untuk dimanfaatkan pemerintah desa dalam menangani masalah agraria yang kedua, yaitu semakin banyaknya lahan kecildangurem (yakni,lahan-lahan dibawah 2 ha) didesakarenaterusberlangsungnya proses fragmentasi penguasaan lahan pertanian (terutama melalui pewarisan). Caranya adalah: pemerintah desa meyakinkan dan memotivasi para petani skala kecil dan gurem yang tanahnya saling berdekatan dalam satu hamparan untuk bersedia melakukan wakaf bersama atas lahan-lahan miliknya selama batas waktu tertentu. Dalam ikrar wakaf dinyatakan bahwa peruntukan wakafbersama ini adalah untuk mengonsolidasikan lahanlahan skala kecil dan gurem tersebut menjadi satu unit usaha yang lebih luas (misalnya: 5-10 ha) sehingga dapat dikelola secara lebih efisien di bawah pembinaan pemerintah desa (misalnya, melalui Badan Usaha Milik Desa).

Penentuan jangka waktu pewakafan ini, tentu saja, tergantung kepada kesepakatan para petani pemilik lahan kecil dan gurem itu sendiri. Untuk meyakinkan mereka, pemerintah desa dapat memulainya dengan proyek percobaan pelaksanaan wakaf berjangka selama lima tahun terlebih dulu. Setelah para pemilik lahan memperoleh manfaat dari konsolidasi lahan berbasis wakaf ini, dan kemudian merasa benar-benar yakin bahwa skema wakaf sangat menguntungkan, maka pada tahap berikutnya jangka waktu wakaf bisa ditambah lebih lama, umpamanya menjadi 10 tahun. Atau, bahkan, bisa saja para pemilik lahan itu kemudian memutuskan untuk mewakafkan lahannya dalam jangka selamalamanya.

Dalam kasus wakaf bersama untuk konsolidasi lahan pertanian ini, terdapat penekanan ikrar wakaf yang berbeda, khususnya menyangkut penentuan siapa yang menjadi penerima manfaat harta wakaf (mawquf alayh). Dalam kasus pertama (pewakafan lahan tidur), penerima manfaatnya bersifat terbuka untuk semua warga desa yang miskin dan membutuhkan akses lahan sesuai kategori yang ditentukan oleh pemerintah desa (misalnya: "buruh tani", "petani miskin” "petani muda", dan sebagainya). Sementara dalam kasus yang terakhir ini, penerima manfaatnya terbatas pada para pemilik lahan semula beserta ahli warisnya.

Pembiayaan Pertanian

Pewakafan tanah tentu saja baru merupakan langkah yang pertama, yaitu menyangkut penyediaan tanah wakaf untuk tujuan pembaruan tenurial. Langkah berikutnya yang segera menunggu adalah bagaimana mengelola dan mengembangkan tanah wakaf ini agar dapat menjadi "wakaf produktif". Di sini, investasi pertanian menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar. Lantas, dari manakah sumber pembiayaan pertanian dapat diupayakan agar tanah wakaf itu dapat dikembangkan menjadi "wakaf produktif"?

Mengingat lahan pertanian yang dikelola adalah tanah wakaf, maka untuk pembiayaan pertaniannya juga dapat diperoleh dengan menggalang aksi wakaf atas harta benda lain yang terkait dengan usaha pertanian. Sebagai misal, pembiayaan itu dapat memanfaatkan wakaf tunai untuk digunakan sebagai modal usaha melalui skema kerja sama syariah. Atau, pembiayaan itu diperoleh dengan menggalang wakaf atas harta benda bergerak yang sangat diperlukan dalam usahatani, seperti traktor, mesin pengolahan pasca panen, truk pengangkut, dan lain sebagainya. Selain itu, bisa juga menggalang wakaf dalam bentuk sumur, irigasi atau embung yang sangat vital dalam menjamin produktivitas pertanian. Dan sebagainya.

Di luar skema wakaf, pembiayaan juga dapat diupayakan melalui penggalangan dana zakat, infak dan sedekah bekerja sama dengan berbagai badan amil seperti Lazisnu, Lazismu, Dompet Dhuafa, dan lain-lain. Tentu saja, Dana Desa atau Pendapatan Asli Desa sendiri juga dapat dijadikan sebagai sumber pembiayaan pertanian. Demikian pula, programprogram pemerintah pusat dan daerah memang sesuai juga dapat disinergikan untuk mengoptimalkan tanah wakaf tersebut. Akhirnya, donasi pihak-pihak lain yang halal dan tidak mengikat (misalnya, bukan dari korporasi perusak lingkungan dan pelanggar Hak Asasi Manusia) juga dapat digaet dan lantas diarahkan untuk pengembangan tanah wakaf tersebut.

Penutup

Sebagai penutup, tiga catatan perlu ditambahkan di sini. Pertama, ketika periode pewakafan berjangka telah habis dan tidak dilakukan pewakafan berjangka untuk tahap berikutnya, maka tanah akan kembali kepada pemiliknya semula. Pada tahap ini, harta benda bergerak (seperti traktor, mesin pengolah pasca-panen, truk pengangkut, dan lainlain) yang telah diwakafkan tidak lantas jatuh ke tangan para pemilik tanah tersebut. Sebab, pewakafan atas tanah pertanian dilakukan secara terpisah dan oleh wakif yang berbeda dari pewakafan harta benda bergerak yang ditujukan untuk pengembangan usahatani di atas tanah tersebut. Dengan demikian, harta benda wakaf yang terakhir ini akan terus merupakan harta wakaf untuk dikelola oleh pemerintah desa dan dapat digunakan untuk pemberdayaan petani di lokasi dan lahan yang berbeda.

Kedua, perlu ditegaskan pula bahwa seluruh uraian di atas berdasarkan asumsi bahwa pemerintah desa merupakan nazhir (pengelola harta benda wakaf) yang bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan tanah wakaf dalam rangka menjalankan pembaruan tenurial skala desa. Namun, nazhir dengan peran semacam ini sebenarnya juga dapat dijalankan oleh serikat tani, badan usaha milik petani, koperasi petani, atau lembaga lain sesuai dengan keputusan yang disepakati di desa dan/atau di antara para petani skala kecil dan gurem itu sendiri.

Ketiga, meskipun berasal dari ketentuan hukum Islam, skema wakaf tidaklah bersifat eksklusif hanya untuk kalangan umat Islam semata. Sejauh peruntukan tanah wakaf itu tidak ditentukan untuk kepentingan keagamaan (sebagai misal: untuk masjid, pesantren, madrasah, dan sejenisnya), akan tetapi untuk kemaslahatan bersama (seperti untuk pembaruan tenurial yang diuraikan di atas), maka wakaf dalam arti yang terakhir ini berlaku untuk siapa saja tanpa memandang latar belakang agama dan keyakinan yang dianutnya. Tegasnya, baik pelaku wakaf (wakif) maupun penerima manfaatnya dapat menjangkau siapa saja secara inklusif, baik yang bersangkutan seorang Muslim maupun non-Muslim (lihat uraian mengenai hal ini dalam Abu Zahroh 1959:97-98).

SARANBACAAN

• Penjelasan yang cukup komprehensif mengenai seluk beluk wakaf secara normatif dalam pandangan berbagai mazhab fikih dapat dibaca pada karya Syeikh Muhammad Abu Zahroh. 1959. Muhádlarát fi al-Waqf. Tanpa kota terbit: Ahmad 'Ali Mukhaymar.

• Mengenai gagasan “wakaf agraria” ini, formulasi utuhnya dapat dibaca pada buku Mohamad Shohibuddin. 2019. Wakaf Agraria: Signifikansi Wakaf bagi Agenda Reforma Agraria. Yogyakarta dan Bogor: Baitul Hikmah, Magnum Pustaka Utama dan Sajogyo Institute.

Uraian mengenai signifikansi wakaf untuk pembaruan tenurial dalam versi yang lebih ringkas dapat dibaca pada bab berjudul "Mempertimbangkan Wakaf sebagai Skema Alternatif Pembaruan Tenurial" dalam Mohamad Shohibuddin dan Adi D. Bahri (eds) Perjuangan Keadilan Agraria, hlm. 315-334. Yogyakarta: Insist Press. Khusus bab ini dapat diunduh melalui tautan sebagai berikut: http://bit.ly/2PIOomw.

• Penggunaan skema wakaf berjangka dalam rangka penanganan dua masalah agraria di atas sebenarnya hanyalah sebagian contoh saja dari banyak sekali kemungkinan kontekstualisasi “wakaf agraria” untuk penyelesaian masalah-masalah agraria lainnya. Untuk contoh-contoh yang lebih lengkap seputar kontekstualisasi "wakaf agraria" ini, lihat presentasi Mohamad Shohibuddin (2019) "Korporasi Petani Berbasis Wakaf" yang menyajikan empat model dan delapan skema pelaksanaan wakaf dalam rangka pengembangan korporasi petani. Pewakafan berjangka atas lahan tidur yang dibahas di sini termasuk ke dalam skema 3.2 dalam presentasi tersebut, sementara pewakafan berjangka untuk konsolidasi lahan skala kecil dan skala gurem termasuk ke dalam skema 1.2. Silahkan unduh presentasi tersebut melalui tautan sebagai berikut: https://bit.ly/2Y7L89J.

GAGASANPEMBUATAN ENSIKLOPEDIA STUDIDAN DOKUMENTASI AGRARIA INDONESIA

Noer Fauzi Rachman

PENDAHULUAN

Dokumentasi agraria yang dimaksud di sini mencakup segala bentuk koleksi naskah yang merekam pelaku, peristiwa, situasi, narasi, dan lainnya, berkenaan cara-cara bagaimana orang, kelompok orang dan badan hukum rakyat berhubungan dengan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya; dan hubungan-hubungan sosial antar mereka, termasuk melalui perbuatan-perbuatan mengenai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Sedangkan studi agraria Indonesia merupakan karya dari kaum terpelajar Indonesia yang secara khusus dilakukan dengan suatu cara yang metodis dalam rangka menghasilkan pengetahuan mengenai kondisi, hubungan-hubungan agraria, dan beraneka ragam masalah agraria yang dialami rakyat Indonesia. Pada mulanya, pengetahuan Barat mengenai rakyat dan tanah air Nusantara ini dibuat oleh para ahli yang datang ke Indonesia sehubungan dengan maksud kehadiran para explorer untuk mengetahui dunia tropis, perusahaan dagang lintas benua, hingga petugas khusus dari negara-negara kerajaan imperialis dari Eropa untuk menaklukan penguasa-penguasa lokal di wilayah Nusantara. Pembentukan negara kolonial memerlukan pejabat-pejabat kolonial yang mampu terusmenerus menaklukan dan memperlancar mengeksploitasi kekayaan wilayah koloni, selain tentunya melaporkan. Selanjutnya, pengetahuan mengenai kebudayaan-kebudayaan dan masyarakat-masyarakat di negeri-negeri yang dijajah dihasilkan melalui berbagai metoda yang dikembangkan oleh perguruan-perguruan tinggi di negeri induk. Orang-orang Indonesia yang dididik di lembaga-lembaga perguruan tinggi di Belanda atau negara induk lainnya pada mulanya mulai mempelajari pengetahuan-pengetahuan kolonial ini, dan metoda-metoda produksi pengetahuan-pengetahuan tersebut.2

Setelah mumpuni, orang-orang terdidik Indonesia ini mampu mempelajari secara kritik (memblejez) cara-cara kerja negara kolonial, dan kemudian mampu pula melahirkan kritik-kritik atas praktek dan pengetahuan para penjajah. Jadi, studi agraria Indonesia dapat dikatakan dimulai dari kritik-kritik agraria terhadap rejim penguasa kolonial. Kritik-kritik itu memiliki sejarah yang panjang hingga ikut mendasari lahirkan gagasan perjuangan kemerdekaan rakyat Indonesia untuk bebas dari kolonialisme karena secara khusus dimulai dengan kririk-kritik yang tajam terhadap penguasaan tanah dan tenaga kerja oleh rezim penguasa kolonial.3 Sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan 1945, jumlah para pelaku dokumentasi dan studi-studi agraria di Indonesia dengan semangat kebangsaan semakin banyak dari waktu ke waktu.4

Saat ini, generasi baru pendokumentasi dan pestudi agraria Indonesia hadir, berkiprah dan berpengaruh di perguruan-perguruan tinggi, badan-badan penelitian, organisasi non-pemerintah, hingga badan-badan penelitian pemerintahan di Indonesia. Karya-karya studi agraria orang Indonesia, dan juga tentunya ditambah dengan yang dihasilkanparapestudiagrariadariluarnegeri,tidakberhentimengalir,danterusdihadirkan sebagai buah pemikiran, penelitian, publikasi buku, artikel jurnal, dan diedarkan dalam percakapan akademik termasuk dalam pengajaran. Sayangnya, belum ada satu pun pusat studi yang terus menerus berupaya mendokumentasikan (mulai mengumpulkan hingga mengkodifikasi) karya-karya buku, artikel jurnal, laporan penelitian itu hingga yang berbentuk skripsi, tesis master dan disertasi.

Nampak, perkembangan studi agraria Indonesia yang sangat menggembirakan dari segi kuantitas itu, sudah saatnya ditampilkan dalam bentuk yang juga sekaligus dapat meningkatkan mutunya. Bentuk yang saya pikirkan di sini adalah Ensiklopedia Dokumentasi dan Studi Agraria Indonesia (EDSAI).

Sudah merupakan pandangan yang menjadi kesepakatan tidak tertulis di semua kalangan di dalam komunitas akademik bahwa ensiklopedia adalah suatu kumpulan yang menyeluruh, atau koleksi tema yang komprehensif, dari satu, sebagian atau seluruh bidang pengetahuan, dan diperlakukan sebagai sebuah rujukan yang otoritatif dan dihormati untuk mengetahui status pengetahuan dan kemajuan pembahasan suatu topik yang menjadi entri/lema yang dibahas. Jadi, ensiklopedia adalah hasil dari kerja-kerja para ahli, dan merupakan “self-contained reference works”, dengan dua tujuan utama, yakni: (i) menyajikan pengetahuan yang terkini (up-to-date) perihal suatu bidang, atau sekelompok bidang, disiplin ilmu pengetahuan tertentu, dan (ii) untuk menyajikan pengetahuan tersebut dalam buku yang mudah dipahami dan dijangkau oleh peminatnya. Neil J. Smelser dan Paul B. Batles (2001) pernah menyebut bahwa sebaiknya dibuat satu ensiklopedia setiap sepertiga abad.5 Pendapat ini perlu dipahami bahwa adalah pekerjaan satu generasi untuk menyediakan ensiklopedia sebagai suatu sedimen yang sanggup menyajikan kemajuan perkembangan pengetahuan mengenai bidang tertentu yang ditekuni.

Menurut saya, studi agraria Indonesia sudah saatnya memiliki ensiklopedianya sendiri. Ensiklopedia ini bukan hanya akan merupakan koleksi pengetahuan yang komprehensif, namun sekaligus membangun suatu ikatan baru secara kolektif, berupa jaringan pengetahuan, dari suatu komunitas yang memiliki praktik yang berada dalam golongan yang sama sebagai community of practice (Lave and Wenger 1991, Weinger 1999, Smith 2003)6, yang dalam hal ini adalah komunitas pendokumentasi dan pestudi agraria Indonesia.

Draft pertama naskah ini pada mulanya dibuat pada 1 Juni 2016 dan diedarkan secara sangat terbatas untuk mendapat penyempurnaan gagasan, lalu diendapkan hingga diedarkan lagi pada awal tahun 2019. Dari berbagai masukan, yang tidak bisa saya sebut satu per satu, saya menyempurnakan naskahnya pada tengah tahun 2019 dalam rangka membangkitkan minat dan rasa keperluan untuk bergotong-royong membuat Ensiklopedia Dokumentasi Studi Agraria Indonesia (EDSAI).

2 Sebagai contoh saja, Soepomo (1955) mempelajari politik hukum adat kolonial, dan Koentjaraningrat (1959) mempelajari metoda-metoda penyelidikan kebudayaan dan masyarakat yang dikolonisasi.

3 Lebih dari itu, pada gilirannya disadari para pembuat kebijakan penyusunan perundang-undangan agraria nasional, sebagaimana dirumuskan Eric Jacoby, bahwa “... pemecahan masalah tanah merupakan suatu syarat untuk perwujudan yang sempurna dari aspirasi-aspirasi kebangsaan negeri-negeri Asia Tenggara; dan bahwa hal itu, untuk sebagian besar, merupakan kunci bagi pembangunan ekonomi dan reorganisasi masyarakat yang berhasil" (1961:253).

4 Dalam buku yang disunting Wijoyo Nitisastro (1965), Research di Indonesia 1945-1965, Buku IV. Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, terdapat berbagai ahli yang memperlihatkan bagaimana paham kebangsaan mempengaruhi berbagai pendekatan dan cara bagaimana ilmu-ilmu dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya diabdikan untuk pembangunan bangsa. Dalam studi agraria, Ben White (2004) membuat kajian pendahuluan yang penting dalam memberikan sumbangan mengenai siapa-siapa yang terlibat dalam menyumbang pemikiran dan terlibat dalam debat-debat agraria di Indonesia sejak masa kolonial sampai dengan awal masa Reformasi.

APASAJA KEGUNAANDARIENSIKLOPEDIAINI?

Saya membayangkan kehadiran EDSAI ini akan berguna, setidaknya: Pertama, menjadi rujukan yang otoritatif dan sekaligus merupakan arena dedikasi/pengabdian dan pengakuan dari orang-orang yang menghasilkan pengetahuan yang otoritatif dalam studi agraria Indonesia itu. Para pelajar, termasuk mereka yang pemula, akan sangat dimudahkan dengan keberadaan EDSAI ini. Reproduksi studi agraria Indonesia pun akan dimudahkan.

Kedua, pembuatan EDSAI ini merupakan suatu upaya pula menjalin para pendokumentasi dan pestudi agraria yang hidup terpisah-pisah untuk menyatu dalam jaringan pengetahuan (knowledge network), suatu kelompok orang dengan ikatan untuk secara terus-menerus mengusahakan pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pengetahuan hasil dokumentasi dan studi-studi agraria Indonesia. Ini adalah suatu community of practice yang disatukan dalam suatu jaringan pengetahuan. EDSAI meningkatkan reputasi praktik keilmuan studi agraria Indonesia dengan meningkatkan interaksi antar warga komunitas ini, termasuk dengan mereka yang berasal dari dunia internasional yang menstudi masalah-masalah agraria Indonesia.

Ketiga, tiap-tiap lema akan menjadi tonggak pembanding sehingga status pengetahuan mengenai lema itu bisa diketahui pertumbuhan dan perkembangannya dari waktu ke waktu. Tiap lema sebaiknya diasuh oleh seseorang secara terus menerus. Pada gilirannya, sebagai pengasuh, ia bertanggungjawab untuk terus membuat lema tersebut updated, baik sehubungan dengan objek pembahasan dari lemanya terus berubah, ataupun pengetahuan mengenai objek bahasan itu yang bertambah.

Keempat, kehadiran EDSAI akan merangsang proses-proses kreatif berikutnya baik dalam sirkulasi pengetahuan melalui pengajaran dan percakapan akademik, maupun pelahiran karya-karya tulis yang mutunya lebih baik, sebagai hasil studi dan penelitianpenelitian dalam berbagai bentuknya, termasuk skripsi, tesis dan disertasi, buku-buku dan artikel-artikel di jurnal ilmiah.

Kelima, last but not least, EDSAI akan merangsang para ahli dari bidang keilmuan lain untuk melakukan pekerjaan yang sama/serupa. EDSAI ini lahir ketika kesadaran mengenai Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelagic state) semakin menguat. Keanekaragaman ekologis dan budaya dalam kepulauan Indonesia berhadap-hadapan dengan penyeragaman akibat politik agraria yang diterapkan untuk melancarkan produksi dan sirkulasi komoditas global. Indonesia sering dialami sebagai daratan di pulau-pulau, dan dipahami bahwa di antara pulau-pulau itu dihubungkan oleh selat, dan laut. Dan belum cukup disadari bahwa Indonesia adalah lautan yang diisi dengan pulau-pulau. Perspektif keanekaragaman ekologi dan budaya dari tanah air Indonesia, serta kekayaan pengetahuan Indonesia, harus nampak dan dirayakan di EDSAI ini.

5J. Smelser, J. dan P. B. Batles, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd edition (Paulo Alto: Elsevier Science Ltd, 2001), halaman xxxii.

6Istilah community ofpractice menunjukkan sebuah komunitas dengan keterikatan kesamaan bidang kerja atau terapan dan menjaga identitas yang sama itu melalui interaksi. Konsep ini berasal dari Jean Lave and E. Wenger, Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation. (Cambridge: Cambridge University Press, 1991). Selanjutnya, lihat Smith, M. K. (2003, 2009) "Jean Lave, Etienne

APASAJAJENIS-JENISLEMAYANGDAPATDITAMPILKAN?

Saya membayangkan ensiklopedia itu merupakan kumpulan pengetahuan yang padat dan komprehensif mengenai suatu bidang pengetahuan tertentu, yang masing-masing topik disusun sebagai lema/artikel/eniry dan disusun secara sistematis berdasar abjad. Pengetahuan tentang pokok bahasan dalam situasi terkini, maupun pengetahuan terkini mengenai topik yang dibahas, dikemukakan dengan rujukan-rujukan yang memenuhi syarat-syarat penulisan ilmiah. Di tiap-tiap uraian dapat saja dibuat rujukan silang ke lema lainnya.

Jenis lema dari ensiklopedia yang dimaksudkan ini, dapat dibedakan berdasarkan isinya, termasuk:

1. Nama orang, misalnya Herman Willem Daendels, SK. Trimurti, Aleta Baun, dan sebagainya;

2. Nama lembaga, misalnya Badan Planologi Kehutanan, Perhutani, Food and Agriculture Organization (FAO), Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan sebagainya.

3. Nama tempat, misalnya Preanger, Pulau Rhun, Mentawai, The Hague, dan sebagainya;

5. Mekanisme atau pola tertentu, merupakan suatu istilah yang merupakan hasil dari generalisasi atau kategorisasi dari suatu gejala yang sama, misalnya migrasi, deforestasi, konversi tanah pertanian, dan sebagainya.

6. Konsep yang berasal dari teori atau pendekatan tertentu, yang merupakan istilah yang bersifat abstrak dan sering dipakai untuk menganalisis situasi atau objek tertentu. Misalnya, konsep diferensiasi kelas-kelas agraris, rantai pasokan komoditas, kedaulatan pangan, ketergantungan dan keterbelakangan, dualisme ekonomi, dan sebagainya.

7. Istilah khusus yang dipakai menunjuk jenis praktik sosial tertentu, misalnya Sasi, reklaiming, advokasi kebijakan, CSR (Corporate Social Responsibility) atau tanggung-jawab sosial perusahaan, terasering, pengembangan masyarakat, dan sebagainya.

8. Istilah kebijakan pemerintah tertentu, seperti Politik Etis, Industrialisasi Subtitusi Import (ISI), Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan sebagainya.

9. Nama flora dan fauna yang punya arti penting, seperti misalnya badak Jawa, Pohon Jati, Kayu Cendana, dan sebagainya.

10. Nama komoditas tertentu, seperti misalnya karet, kelapa sawit, kakao, ayam broiler, sapi, dan sebagainya.

11. Istilah yang menunjukkan strategi, pendekatan, metode atau teknik tertentu dalam penelitian, seperti etnografi, analisa agro-ekosistem, riset aksi partisipatoris, sejarah oral, dan sebagainya.

12. Judul dari karya kreatif tertentu, misalnya novel Max Havelaar, buku De Indonesier en Zijn Grond, lagu Indonesia Raya, pidato Indonesia Menggugat, lukisan Berburu Celeng, dan sebagainya;

13. Dan sebagainya.

Isi dari tiap jenis lema di atas akan berbeda-beda. Berikut ini adalah panduan yang dibayangkan menjadi pegangan awal untuk tiap-tiap jenis.

Tabel 1. Pengertian dan Kandungan Isi Ensiklopedia Menurut Jenis Lema

NOJENIS LEMAPENGERTIAN DAN KANDUNGAN ISICONTOH
1.Nama orangStudi agraria Indonesia dipenuhi oleh orang-orang yang berpengaruh. Informasi biografis singkat dari orang/ lembaga yang bersangkutan; andil dan pengaruhnya dalam studi agraria Indonesia; dan pokok pemikiran serta karya-karyanya.Herman Willem Daendels, Iwa Kusuma Sumantri, SK Trimurti, Muhamad Tauchid Aleta Baun, dan sebagainya.
2.Nama lembagaInformasi deskriptif mengenai lembaga ini, asal-usul keberadaannya; kiprah yang dilakukannya; dan berbagai karya utama yang dihasilkan atau membahas mengenai lembaga tersebut dan kiprahnya.Badan Planologi Kehutanan, Food and Agriculture Organization, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan sebagainya.
3.Nama tempatLokasi geografis, karakteristik ekosistem, sosial budaya, dan posisi strategis dari tempat tersebut; arti penting dalam sejarah lokal, pelaku dan peristiwa yang membuat tempat itu menjadi penting; dan berbagai karya utama yang mengkaji tempat tersebut.Preanger, Pulau Rhun, The Hague, Mentawai, dan sebagainya.
Deskripsi peristiwa tersebut diurai dalam pembabakan, dan penilaian mengenai arti penting dari peristiwa itu secara kontekstual, baik historis maupun kontemporer; dan berbagai karya utama yang mengkaji tempatKonferensi Asia Afrika; peristiwa pembantaian orang Cina 1740 di Batavia, okupasi
5.Mekanism atau proses sosial, ekonomi, budaya, politik, dantersebut. Definisi dan ruang lingkup yang dicakupnya, penggunaan mekanisme, dan bagaimana mekanisme/ proses ini dijadikan pembahasan dari karya-karya studisebagainya Migrasi, deforestasi, konversi tanah pertanian, feminisasi pertanian, dan sebagainya.
6.KonsepKonsep, yang merupakan istilah yang bersifat abstrak dan dipakai untuk menganalisis situasi atau objek tertentu, perlu dijelaskan pengertiannya, posisi dan hubungannya dengan kerangka analitik atau teori tertentu sebagai induknya; Bagaimana konsep ini dihubungkan dengan konsep lain, dan hubungannya dijadikan argumen dalam karya-karya studi; Bagaimana argumen dalam karya-karya studi tertentu diuji denganDiferensiasi kelas-kelas agraris, rantai pasokan komoditas, kedaulatan pangan, akumulasi modal, alokasi waktu, pembagian kerja berbasis gender, dan
7.Praktik tertentu dari sekelompok orang/lembagadalam karya-karya publikasi. Suatu jenis praktik masyarakat atau kelembagaan yang penting dan menjadi objek studi agraria. Lema ini memerlukan uraian mengenai praktik tersebut, konteksSasi, perladangan, bersawah, terasering, pengembangan masyarakat, dan sebagainya
8.Kebijakan pemerintahkeberadaannya, dan studi-studi yang mengajinya. Lema ini memerlukan uraian mengenai isi kebijakan tersebut, asal-usul, hingga efek dari padanya. Selain itu, sebagai suatu keputusan atau praktik yang dibuat dan dijalankan oleh pemerintah pasti tersedia arsipnya, diPolitik Etis, Industrialisasi Subtitusi Import (ISI), Masyarakat Ekonomi ASEAN, Putusan Mahkamah
9.Flora dan fauna yang punya arti pentingmana dia dimuat dan didapatkan. Suatu nama flora dan fauna dijadikan lema, karena arti pentingnya pernah dikemukakan oleh pestudi agraria tertentu sebagai yang memiliki arti penting dalamKonstitusi, dan sebagainya Singkong, pohon jati, kayu cendana, meranti, harimau, badak Jawa, dan sebagainya.
10.Komoditaskonteks perubahan agraria tertentu. Hampir segala hal oleh sistem produksi kapitalis dan perdagangan global dijadikan komoditi atau barang dagangan. Komoditas dan komodifikasi tertentu sangat penting, yang sekarang ini tidak dapat dilepaskan dengan rantai pasokan komoditas yang saat ini sudah melintasi batas-batas siklus produksi-konsumsiTeh, Kopi, Kina, Udang, Kelapa Sawit, Tenaga Kerja Migran, dan sebagainya.
11.Pendekatan, metode atau teknik dalam produksi pengetahuan, terutamaSebagai suatu bidang pengetahuan ilmiah, studi agraria Indonesia, mengandalkan berbagai macam produksi dan sirkulasi pengetahuan, yang di dalamnya terkandung teknik-teknik, metode dan pendekatan tertentu. Istilah-istilah yang menunjukkan teknik-teknik, metode dan pendekatan tertentu harus diuraikan bukan hanya pengertiannya, namun juga bagaimana hal ituEtnografi, turun ke bawah, riset aksi partisipatoris, tutur perempuan, pemetaan partisipatif.
12.Judul karya studi agraria tertentuBanyak karya-karya studi agraria Indonesia sudah melegenda, seperti novel karya Multatuli, atau pidato Sukarno "Indonesia Menggugat". Lema dengan jenis ini harus menguraikan konteks kehadiran naskah itu, isi dari naskah tersebut, dan pengaruhnya.Max Havelaar, Indonesia Menggugat, Arus Balik, Orang Indonesia dan Tanahnya, dan sebagainya, Menjadi Indonesia.
13.13. Dan lain-lain

4. Nama peristiwa, misalnya Konferensi Asia Afrika; peristiwa pembantaian orang Cina 1740 di Batavia, okupasi tanah di Tapos 1998, dan sebagainya.

Wenger and Communities of Practice", The Encyclopedia of Informal Education,

www.infed.org/biblio/communities_of_practice.htm. Diunduh terakhir pada 17 September 2018.

BAGAIMANAMEMBUATNYA?SIAPAYANGLAYAKMENGERJAKANNYA?

Tiap-tiap cita-cita yang dibimbing oleh imajinasi yang konkret, termasuk mencitacitakan hadirnya EDSAI ini, senantiasa berhadapan dengan persoalan: siapa, apa dan bagaimana cara yang diandalkannya untuk mewujudkan imajinasi mengenai hal itu. Siapakah gerangan yang tergerak mengerahkan sumber daya dan mengatur kesediaankesediaan bergotong-royong serta mengadakan syarat-syarat perlu dan cukup untuk menjadikan EDSAI ini?

Sayamembayangkan,sepertilazimnyaensiklopediaapapun,pembuatanEnsiklopedia Dokumentasi Studi Agraria Indonesia (EDSAI) ini akan diisi oleh naskah-naskah yang dihasilkan oleh pembuat naskah (contributor). Pada saatnya nanti akan dibentuk panitia pembuatan EDSAI ini. Tiap-tiap penyumbang naskah pertama-tama dipersilakan untuk menyampaikan kepada panitia kesanggupannya untuk bergabung sebagai penyumbang naskah dengan menyertakan kerangka acuan sederhananya, yang setidaknya berisikan tiga hal, yakni (a) judul lema, (b) rencana isi, dan (c) daftar bacaan yang dianjurkan.

Penyumbang naskah ini merupakan suatu andil penulis yang sekaligus juga merupakan penanda posisi dan partisipasi penulis dalam jaringan pengetahuan komunitas studi agraria Indonesia. Pada gilirannya, pembuat lema ini akan mengikat perjanjian dengan panitia perihal jadwal dan proses penyelesaian naskah tiap-tiap lema yang ia akan buat. Proses generik yang ditempuh dalam pembuatan lema ensiklopedia ini setelah penyumbang naskah menyampaikan kerangka acuan penulisan lema ke editor adalah konsultasi dengan editor hingga diperoleh kesepakatan mengenai kerangka acuan itu. Lalu, penyumbang naskah menuliskan draft, dan menyerahkan draft itu, lalu menerima umpan balik dari editor dan reviewer. Selanjutnya, ia menyempurnakan naskah, dan seterusnya hingga isi naskah disepakati oleh editor menjadi final, dan masuk ke tahapan penyelarasan bahasa.

Pembuatan EDSAI perlu dikerjakan dengan teknologi digital dalam ruang maya (virtualspace) yang semakin berpengaruh. Ini adalah suatu tantangan menggunakan cara baru, di tiap-tiap tahapan pekerjaan, mulai dari dihasilkannya kerangka acuan hingga selesainya naskah lema diikuti oleh publik melalui sajian di situs maya. Di sini, situs maya bukan ditempatkan sebagai salah satu sarana tempat pengetahuan disajikan, melainkan situs maya merupakan media melalui mana lema/artikel dalam ensiklopedia studi agraria ditumbuh-kembangkan secara berjaring-pengetahuan.

PENUTUP

Konstitusi Republik Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, selain perlu dihafalkan dan dilafalkan terus menerus, tentu wajib dipergunakan sebagai rujukan terutama bagi Pemerintah Negara Indonesia untuk "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial" (bagian Pembukaan UUD 1945). Apa yang menjadi kewajiban itu pada kenyataannya tidak dengan demikian langsung terwujudkan.

Penguasa politik lah yang berwenang menentukan dan memberi pengaruh terhadap pemerintahan, termasuk untuk mengguankan rujukan-rujukan baru baik yang setingkat norma dasar pengaturan, maupun untuk pengaturan yang tingkatannya perundangudangan hingga pengaturan pelaksanaan di bawahnya.

Sesungguhnya, terdapat ruang yang luas (panjang kali lebar) antara (a) apa yang ada di antara dunia normatif, dengan apa yang menjadi praktek-praktek kelembagaan dari pemerintahan, yang mencakup pembuatan kebijakan, tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan7; dan (b) pengaruh dari praktek-praktek tersebut terhadap cara bagaimana orang, kelompok orang, dan badan hukum, berhubungan satu dengan lainnya, dan perbuatan-perbuatan mengenai, bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Ruang yang luas itu perlu diisi antara lain oleh pengetahuan-pengetahuan yang otoritatif, termasuk yang akan dihasilkan oleh EDSAI ini.

Siapakah yang terpanggil mengerjakan produksi pengetahuan ini?

7MK telah membuat rujukan baru mengenai konsep penguasaan negara sebagaimana dimuat pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Dalam putusannya atas perkara nomor 001-021-022/PUU-I/2003 mengenai judicial review atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, MK menjelaskan lima bentuk tindakan penguasaan negara, yaitu pembuatan kebijakan (beleid), tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) Adapun tolok-ukur pencapaian tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dirumuskan menjadi empat yakni (i) kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat, (ii) tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat, (iii) tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam, serta (iv) penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam. (Lihat Sodiki 2013:265-362, dan Arizona 2014:339-355).

DAFTARPUSTAKA

Akram-Lodhi, A. H. 2018. "What is Critical Agrarian Studies?" Roape.net, March 28. http://roape.net/2018/03/28/what-is-critical-agrarian-studies/. Diunduh terakhir pada 6 September 2019. Arizona, Yance. 2014. Konstitusionalisme Agraria. Yogyakarta: STPN Press. Lave, Jean dan Etienne Wenger. 1991. Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation. Cambridge, Cambridge University Press. Mahkamah Konstitusi 2003a. "Putusan Perkara No. 001/PUU-I/2003, Perkara No. 021/PUU-I/2003, Perkara No. 022/PUU-I/2003" Koentjaraningrat. 1958. Beberapa Metode Anthropologi dalam Penjelidikan2 Masjarakat dan Kebudajaan di Indonesia (Sebuah Ichtisar). Djakarta: Penerbitan Universitas Rachman, Noer Fauzi. 2011. Land Reform dan Gerakan Agraria Indonesia. Yogyakarta: INSIST Press. Rahardjo, M. Dawam. 2014. "Ilmu Agraria Lintas Sektor dalam Tinjauan Filsafati”. Makalah dalam acara Lokakarya di Pusat Pengembangan Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan (PPM-STPN), Yogyakarta. Smelser, J. dan P. B. Batles. 2001. "Introduction", in International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd edition. J. Smelser, J. dan P. B. Batles. (Eds.) Paulo Alto: Elsevier Science Ltd, halaman xxxii. Smith, M. K. (2003, 2009) "Jean Lave, Etienne Wenger and Communities of Practice", The Encyclopedia of Informal Education, www.infed.org/biblio/ communities_of_practice.htm. Diunduh terakhir pada 17 September 2018. Sodiki, Achmad. 2013. Politik Hukum Agraria. Jakarta: Konstitusi Press Soepomo. 1955/1982. Sejarah Politik Hukum Adat, 2 Jilid. Jakarta: Pradnya Paramita Wenger, Etienne. 1999. Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity. Cambridge: Cambridge University Press. White, Ben. 2004. "Between Apologia and Critical Discourse: Agrarian Transitions and Scholarly Engagement in Indonesia" dalam D. Dhakidae & V. Hadiz, eds. Social Science and Power in Indonesia. Jakarta: Penerbit Equinox.

BAGIAN IV INSPIRASI GWR: PERJUANGAN KEADILAN AGRARIA DALAM EKSPRESI SASTRA

SAJAK GEMINTANG DALAM TEH TUBRUK MASA SILAM Sabiq Carebesth

Pada tulang punggunggmu yang menua Aku ingin mengajakmu Pergi ke kebun-kebun teh Melihat pagi yang fana Embun dan cinta kita yang membara!

Siapa nyana Malam menjelang Rembulan tinggal milikku saja Kau? Telah pergi lama Sejak sore tadi Tiada pernah kembali

Aku menunggumu Mas! Dikebun teh yang membiru 40 tahun kemudian Tidak juga kau kembali Aku takkan mencarimu lagi Sebab meski kucari Cinta telah memilih sendiri Untuk tinggal atau pergi

Aku tak pernah marah padamu Aku tahu tiada sesiapa gadis

Dapat meminang hatimu dariku Cinta bagimu seperti kebun teh Asal wanginya memberkati nusa bangsamu Kau menghirupnya penuh suka cita Bagimu terasa seperti Kau mengucup bibirku

Dulu aku jelita remaja Sekarang aku telah tiada Aku tahu kau masih di situ Meski telah renta usia Delapan puluh enam tahun Menyerta pula duka derita

Jalanmu tertatih-tak mengapa bila Takan ketemu lagi jalanmu ke kebun teh kita Yang segar berkabut Tapi aku tahu, saban pagi Di meja panjang warna cokelat Dari kayu leluhur Dengan matahari pagi berwarna pipiku Kau sesap teh pagimu Sambil membaca surat cintamu sendiri Yang tak pernah kau kirim padaku

Bila nanti sempat, kirimlah suratmu Aku masih di kebun teh kita Anak-anakku merawat dan menyiram Tanah liat bertulis namaku Di tengah kebuh teh Tempat kita dulu Mendaki malam gemintang! Kau tak suka rembulan kan ya Mas?

Oh ya Mas, Kau tahu aku dikarunia tiga anak Dua lelaki dan seorang putri jelita Kupanggili mereka saban pagi:

Gun, Wi–Dewi, Adi– Rasanya seakan memanggili namamu Gunawan Wiradi!

Saban pagi kupanggili namamu Membangunkanmu dari mimpi buruk Agar bergegah melihat Indonesia yang kau cintai Indonesia yang mengambilmu dariku Indonesia yang kau cintai; Lebih dari cintamu padaku

Tak mengapa Mas.. “Cinta tak mungkin terbentuk tiba-tiba Sebab ia adalah anak kebudayaan" Kau yang mengajari begitu Seperti kata sahabatmu Mas Pram..

Mas, sekarang bulan agustus Selamat ulang tahun Sebentar lagi akan turun hujan Jangan lupa kenakan mantel Jangan larut benar istirahatmu Lelaplah bersama cinta kami padamu! Sebantar pagi kubuatkan Teh tubruk dengan gemintang masa silam.

Agustus-September 2018

SUATU HARIDIMANGUNSARI

Kus Antoro

Saya dilahirkan pada akhir tahun 1935, dinamai Remen. Berarti bahagia, suka, gembira. Kata orang, nama adalah harapan. Buat saya, nama sekadar nama. Harapan dan kenyataan sering tak sepadan, begitu pula nama saya dan artinya.

Ketika usia saya remaja, saya adalah kurir berita. Menyelinap, mendengar, menyampaikan. Saya menerima berita dari rekan yang jadi tukang sapu di kantor serdadu KNIL. Semua kalimat tidak boleh dicatat agar kurir tetap selamat. Harus betul-betul diingat. Istilah Belanda sedikit-sedikit tahu. Waktu kami sekolah angka 2, Bahasa Belanda diajarkan sedikit. Saat itu terjadi Agresi Militer II. Penjagaan KNIL amat ketat. Mereka suka menghentikan orang, menanyai, dan mencari barang bukti kurir. Tetapi, remaja desa pembawa pakan seperti saya selalu lolos. Beberapa nama saya kenal kemudian hari, antara lain Sjahrir; Jusuf Muda Dalam; Dorojatun; Y.B. Mangunwijaya (dia masih tentara pejalar). Ada yang gugur di penjara. Ada yang dihukum mati di masa ORBA (Orde Baru). Ada yang sukses memimpin wilayah. Ada yang tetap bertahan mengalami pergantian zaman. Mereka sering singgah di sebuah rumah yang dijadikan markas sementara di kampung saya, Mangunsari.

1950. Setelah KMB, saya berhenti jadi kurir untuk memulai hidup baru. Tubuh saya mungil. Tak layak mengangkat bedil. Tak ada pilihan, saya meneruskan pekerjaan leluhur turun-temurun, yaitu bertani. Dulu semasa perang, bapak dan para tetangga sering memberi makan laskar rakyat dalam perjalanan. Di desa makanan seadanya. Nasi jagung; tempe manding; sayur lodeh; sangat jarang ada ikan asin. Paling pol ayam. Kalau jumlah laskar banyak, satu kambing disembelih untuk digulai. Laskar rakyat sering juga diberi caping. Selain untuk melindungi dari terik matahari dan derai hujan, caping berguna untuk menyamar. Para laskar perang dianggap orang desa sebagai anak lanang (lelaki) yang pergi tinggalkan janji dan dinanti pulang kembali. Janjinya selepas penjajahan semua akan aman dan sejahtera.

Zaman berganti. Ketika mengingat zaman berjuang, teringat pula anak lanang. Dulu kami rawat-pelihara, sekarang mereka entah di mana. Katanya sudah menang, naik pangkat jadi jenderal. Dulu meninggalkan janji, apa sekarang sudah lupa? Di pegunungan mereka dijatah nasi jagung. Ketika mendung, mereka dipinjami caping gunung. Syukur bisa memandang desa jadi aman tenteram, agar tak lupa kita pernah berjuang bersama, penuh luka.

Ah, sudahlah. Sejak awal kami tahu, bedil bukan alat untuk menghidupi. Bedil untuk melukai dan membunuh. Cangkul dan sabit pun juga bisa untuk melukai dan membunuh. Tetapi, kami memilih gunakan senjata kami untuk memberikan pangan, memberikan kehidupan.

Bapak mewariskan sepetak sawah garapan dan seekor kerbau. Sawah yang saya garap tidak pernah kering meskipun musim kemarau. Waktu itu belum dikenal hak kecuali tinggalan Belanda di kota Mungkid. Penduduk Yogyakarta malah sudah mendapatkan hak milik tanah yang ditempati turun-temurun pada 1954.

Lahan sempit dikerjakan bersama-sama. Menurut Bapak, sejak zaman dulu tanah garapan dikerjakan besama-sama, hasilnya dimakan bersama, kalau ada sisa maka disimpan dilumbung, agar saat paceklik (susah pangan) tetap beruntung. Begitulah, untuk orang desa waktu itu kebersamaan lebih utama daripada keuntungan sendiri. Kata orang pintar yang pernah piknik ke Mojokutho, kami hanya berbagi kemiskinan. Biar tidak miskin, petani disarankan melangkah maju ikuti kemajuan. Tinggalkan pupuk kandang dan jejamuan, sambutlah urea dan pestisida. Campakkan benih lokal, ambillah benih unggul. Enyahkan kerbau dan pensiunkan cangkul, naikilah traktor. Bongkarlah lumbung, simpanlah panganmu di Badan Logistik. Hentikan gotong royong dalam bertani, manfaatkan kredit usaha tani, sebab sawahmu adalah perusahaanmu sendiri. Tinggalkan campakkan enyahkan pensiunkan bongkar dan hentikan segala macam kemunduran.

Orang pintar turis Mojokutho itu mungkin tidak tahu, mencangkul dan menanam padi perlu langkah mundur. Tanpa langkah mundur, orang tidak makan. Kemunduran dibutuhkan agar orang tetap hidup.

Untuk pertama kali istilah pembangunan dikenalkan. Sebelum ada istilah pembangunan, kami sudah bangun lebih pagi dari siapa pun. Ketika mereka masih tertidur, di sawah-sawah kami sudah berjalan mundur.

Berpenghasilan, namun sebisa mungkin tetap menganggur. Hidupnya lebih sedikit bangun, lebih banyak tidur. Itulah mimpinya orang dhuwur, mimpi kaum papan atas. Juru kampanye pembangunan. Mengejanya saja susah: Pem-ba-ngun-an. Dasar katanya: Bangun. Kenyataannya, mereka: Ti-dur.

Ah, sudahlah. Hidup di surga memang tidak perlu bekerja. Semua serba tersedia.

1955. Kampung saya mengadakan pemilu pertama. PNI menang. Saya senang. Lalu, saya masuk Pemuda Marhaen, jadi sekretaris ranting. Saya suka dapat belajar banyak dari organisasi. Sedikit mengerti istilah-istilah aneh seperti militan, elit, kader, kaum pinggiran (Pemuda Rakyat menyebutnya proletar), organisasi, strategi, revolusi. Di kampung saya, Pemuda Rakyat tidak banyak. Tidak seperti di Jogja, tempat lahirnya Barisan Tani

Indonesia. BTI didirikan Tauhid, dilindungi Dorojatun, lalu dicaplok PKI (kabarnya, Tauhid lalu keluar BTI). Anggota BTI atau PETANU sama-sama sengsara, pengurus PKI dan NU yang berjaya. Anehnya, kalau pimpinan mereka bertengkar, anggota bawah merasa harus ikut-ikutan. Apa untungnya terlibat perselisihan kaum papan atas?

Tapi,bukankahitutatacaranya?Kerakyatanyangdipimpinolehhikmatkebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Rakyat harus diwakilkan. Itu nasihatnya. Mau apa lagi? Petani tidak bisa mewakili dirinya sendiri. Rakyat kecil atau kawula alit juga senasib. Seakan-akan butuh penyambung lidah rakyat, para kawula elit. Apa rakyat itu bisu atau cedal? Apa bahasa rakyat tidak bisa dipahami hingga harus diucapkan oleh lidah mereka yang doyan mewakili rakyat? Atau justru pengurus rakyat masih enggan mendengar dan memahami bahasa rakyat? Bila ada seorang petani dididik menjadi elit, apa kemudian dia tetap bertani? Lebih banyak mana waktu yang ia gunakan: bekerja atau berpikir, mencangkul atau menulis? Boleh saja ia tetap bergelar petani, tetapi gaya hidupnya mungkin sudah bukan gaya hidup petani, cara berpikirnya sudah beda, bahkan sudah sirna rasa jadi orang biasa.

1960. Untuk pertama kalinya, hubungan saya dan tanah diatur. Aturannya disebut UUPA. Tidak jauh beda dengan zaman Belanda, hanya ganti istilah, hanya ganti orang. Warga Negara Indonesia diperbolehkan punya tanah, Warga Negara Asing tidak. Tetapi intinya sama: Punya! Saya membayangkan, jika hari ini tanah bisa dipunyai kelak air dan udara pasti juga. Mempunyai sesuatu menimbulkan rasa aman; namun orang lupa, keserakahan bermula dari punya. Dulu saya mewarisi garapan, sekarang garapan saya resmi jadi milik saya. Bahkan negara tidak bisa mengusik apa yang saya punyai semena-mena. Itu ajarannya. Kenyataannya, tentu saja tidak.

Muso Munawar atau D.N. Aidit, dedengkot PKI itu, pasti marah-marah; kenapa UUPA memberi jaminan kepemilikan perseorangan? Mereka maunya tidak ada hak kepemilikan, semua milik bersama. Karena negara adalah wakil semua rakyat, maka negara adalah pemilik tanah, air, dan udara. Maka harusnya tanah negara berarti tanah milik negara, bukan tanah yang dikuasai negara. Tapi lain orang nasionalis. Diam-diam mereka masih mewarisi watak raja-raja dan Gubernur Jenderal. Raja harus berpunya. Maka, hak kepemilikan itu mutlak harus ada. Kaum agamis tak jauh beda. Mereka yakin semua milik Allah, dan manusia adalah wakil Allah di muka bumi. Kalau Allah bisa memiliki, maka demikian pula wakil-Nya.

Pertengkaran komunis, nasionalis, dan agamis menemukan titik temu. Tanah boleh dimiliki tetapi dibatasi. Kaum yang cukup kaya tidak boleh melebihi batas, sebab kaum miskin diutamakan. Tanah yang sudah dipunyai harus digarap oleh pemiliknya. Pemilik tanahtidakbolehongkang-ongkangmenikmatikeringatpenggarap.Jikatanahmenganggur maka kepemilikan dicabut. Pokoknya bunyi aturan UUPA bagus-bagus, memihak rakyat. Semakin memihak rakyat kecil maka aturan semakin susah dilaksanakan.

UUPA tentu saja bukan produk PKI. Kalau benar produk PKI pasti tidak ada yang punya hak milik pribadi. UUPA itu melindungi petani, konon. Tetapi, yang jelas tentara yang mendiami perkebunan, tambang, dan hutan bekas wilayah Hindia Belanda terlindungi dari ancaman UUPA. Tanah-tanah di mana ada hutan, perkebunan, dan tambang sengaja tidak menjadi obyek tanah yang dibagi-bagi. Hutan, tambang, perkebunan kenyataannya seperti negara di dalam negara.

Negara paling suka menggampangkan masalah. Masalah ketimpangan hidup akibat ketimpangan penguasaan tanah dianggap selesai dengan bagi-bagi tanah dan pemberian sertipikatpadakaum tak bertanah. Padahal, membagitanah-tanah sempit akhirnya membuat tanah-tanah kaum miskin makin cepat dikuasai pemodal. Memiliki dan mempertahankan dua hal yang berbeda. Mestinya UUPA memberi hak milik bagi kumpulan orang sebagai milik bersama, sehingga tanah cukup untuk menghidupi para pemiliknya dan tak mudah ditukar duit. Tapi, kalau semua tanah disertipikatkan, kasihan kaum adat. Mereka bisa kehilangan wilayah adat karena dianggap telah menanggalkan jati diri dan ajaran adat, karena ajaran adat tak mengenal hak milik maupun sertipikat. Ah, UUPA hanya jalan di tempat.

1966. PKI dibubarkan. Alhamdulillah PKI tidak menang pemilu sebelumnya. Kalau PKI berkuasa dan tatanan ciptaannya tersisa, maka semua jadi milik negara. Lalu setelah PKI ditembak mati bergelimpangan, giliran si penembak menjelma negara, memiliki semua. Baju beda, kejamnya sama saja.

1967. Dua tahun setelah G30S. Dengar-dengar, koran yang beredar di kota memuat berita. Tiga peraturan diterbitkan. Kehutanan. Pertambangan. Penanaman Modal Asing. Kampung saya bukan hutan, bukan juga wilayah perkebunan. Namun, dapat dijadikan lahan yang subur bagi modal asing. Tahun-tahun itu belum terasa kehadiran modal asing. Modal asing baru terasa ketika semua yang pabrikan masuk desa, pupuk kimia masuk desa; benih unggul masuk desa; pembunuh hama masuk desa; ABRI masuk desa (pabriknya bernama AKABRI).

1974/1975. Revolusi hijau marak di desa-desa. Nasihat orang pintar dipakai. Kemajuan jadi agama baru. Istilah pembangunan benar-benar dibangun. Padi PB dan IR menggantikan Menthik Wangi; Cempo; Jowo Melik; Ketan Melik; Andel Abang; Rojo Lele; Berlean; Pari April (yang berbuah hanya di bulan April, jika ditanam mendekati April maka bulan April tahun depan panen). Pranatamangsa digantikan jadwal tanam berdasarkan permintaan pasar. Kompos digantikan KCL, TSP, dan Urea. Rendaman tembakau, daun tomat, daun kelor, dan bawang putih digantikan DDT. Ular, katak, ikan, burung, capung, belalang sembah, kumbang botol, laba-laba mati terkena racun serangga, padahal mereka pemakan hama. Bahkan, petani tidak bisa membedakan obat dan racun, mereka menyebut pestisida sebagai obat, seolah-olah pestisida menyembuhkan dan tidak berbahaya. Parjio tetangga sebelah rumah kelenger (terkulai), kejang, mulutnya berbusa, keracunan DDT. Tubuhnya separuh lumpuh. Berhenti bertani karena lahan habis dijual untuk berobat. Saya tidak mau pensiun dini, tidak mau kelenger keracunan, saya harus berhenti memakai racun serangga pabrikan.

Padi PB dan IR ternyata rakus hara, rakus air, dan gampang kena wereng. Kalau hasil panen ditanam lagi, panen berikutnya anjlok separuh. Kalau mau hasilnya ajek, maka harus beli benih baru. Begitu seterusnya. Saya dipaksa kecanduan IR dan PB. Menurut ajaran agama saya, candu itu haram. Saya tidak boleh nyandu lagi.

Pupuk Urea, KCL, TSP. Hebat memang. Sekali tebar, seminggu kemudian daunnya hijau-hijau hitam. Kalau langsung kena daun, maka daun akan lanas, terbakar, berwarna putih. Urea, KCL, dan TSP itu tidak bisa dibikin petani. Harganya makin tinggi. Tapi kalau tidak pakai rasanya tidak mantap. Pupuk pabrikan membuat saya ketagihan. Ketagihan dan kecanduan itu sama, macam mendem madat (mabuk upium atau jamur tahi sapi). Lamalama saya bisa terjerumus perbuatan dosa, menganiaya diri sendiri.

Saya putuskan untuk kembali pada ajaran nenek moyang. Saya mantap jalan mundur ke belakang. Daripada maju hancur, mendingan mundur teratur. Saya kaget. Benih-benih tinggalan bapak hilang, hanya Rojo Lele; Jowo Melik; dan Ketan Melik yang tersisa. Tak ada di lumbung benih. Tak ada tetangga yang menyimpan.

Musim tanam pertama saya sengaja tanam palawija, untuk menghabiskan sisa racun serangga dan pupuk pabrikan. Hasilnya lumayan. Tidak terlalu banyak hama sebab setiap hama berselera tak sama. Padi Rojo Lele saya tanam dengan baris jejer legowo setiap empat rumpun ada jalur yang lebar untuk jalan pemantauan. Untuk menawarkan racun serangga yang ikut aliran air, sabut kelapa, ijuk dan cacahan batang pisang saya pasang sebagai saringan pada pintu masuk air. Tidak bersih benar, tetapi lumayan, tandanya hewan-hewan di sawah saya tidak mati.

Padi berumur dua minggu tanpa gangguan hama, makhluk pengganggu tanaman. Babinsa mengingatkan saya supaya saya patuh pada pemerintah. Tidak menanam padi selain IR dan PB. Saya menolak karena saya butuh hidup. Tiba-tiba Babinsa mencabuti tanaman saya. Padi ditanami lagi. Padi dicabuti lagi. Ditanami. Dicabuti. Tanami. Cabuti. Tanam. Cabut. Begitu seterusnya. Akhirnya, Babinsa jengkel lalu meminta KTP saya. Babinsa bilang, "KTPmu besok bisa diambil di KODIM!" Babinsa memperbarui KTP saya, ada cap OT di sana. Organisasi Terlarang. Dianggap komunis. Di PKI-kan. Lemas. Terlambat menyesal. Tapi, tetap harus hidup. Meskipun dibikin cacat bawaan. Turuntemurun. Kehilangan diri.

Menurut petunjuk bapak PPL, hama harus dibasmi dengan pestisida. Babinsa sudah jadi hama, apakah Babinsa harus disemprot pestisida?

Seminggu ber-KTP OT masih biasa saja. Cuma digunjing tetangga, lalu digunjing perangkat desa. "Kae, deloken, PKIne liwat!" artinya, "Lihatlah orang PKI itu lewat!" Sejak kapan Pemuda Marhaen jadi anak PKI? Jangankan Marhaen, di zaman Malari, Pemuda Ansor pun bisa dicap anak pungut PKI. Barangkali, cuma Pemuda Pancasila dianggap anak kandung negara. Semua harus berteduh di bawah rimbun pohon beringin, tidak peduli cuaca dingin dan hati tak ingin. Yang ber-KTP OT, berteduh di cungkup, gubuk-gubuk kuburan. Belajar mengubur harapan.

Sebulan ber-KTP OT, KUD menolak permintaan bantuan. Pupuk kandang tak dijatah. Benih palawija tak dibagi. Apalagi hutang. Apalagi ikut dipasarkan. Rasanya seperti menjelma gendruwo, hantu seram penghuni pohon gayam, bukan beringin, beringin didiami tuyul-tuyul pencuri uang.

Setahun ber-KTP OT, sudah lupa menghitung berapa kali tak diundang kenduri, tak diajak kerjabakti, sakit tak dijenguk, mungkin mati tak ditakziahi. Boleh dikubur? Entah. Yang jelas tak ada yang mau ambil jadi menantu. Apa artinya ada dianggap tak ada? Merasa ada ketika lapor ke KODIM saja, sekali sebulan. Selebihnya, entah ke mana. Tak tahu sampai kapan.

Tapi hidup harus tetap berjalan. Para tetangga hanya patuh perintah lurah, hanya takut pada anak lanang. Puji syukur, akhir tahun menikah. Tentu saja dapat orang luar daerah. Anak pertama lahir saat usia 40-an. Yang penting cukup makan. Hutang jelas tidak punya. Gagal panen ya sudah. Nasib. Apa boleh buat?

Bagaimana menambah penghasilan?

Pernah diajari memelihara ikan dan padi bersamaan. Ya, Mina Padi. Itu bisa jadi taktik bertahan hidup. Seusai panen, lahan diistirahatkan sementara biar pulih kesuburan. Caranya, lahan ditanami kacang-kacangan. Menurut Romo Drost waktu sekolah angka 2, akar kacangan adalah pupuk alami, mengandung bakteri Rizobium pengikat hara, nama unsur haranya Nitrogen (N). Jadi ingat, sekarung Urea terdiri atas 40 % N, artinya dalam sekarung Urea 100 kg (harganya Rp. 10.000,00 waktu itu) unsur hara yang dimakan tanaman 40 kg saja, sisanya 60 kg entah apa. Uang yang dibayarkan untuk beli 100 kg Urea tetap Rp. 10.000,00 bukan Rp. 4.000,00. Sama saja untuk KCL, TSP, dan ZA. Penipuan itu berlangsung lama.

Ketika panen, di sekitar tanggul pembatas sawah dibikin parit sempit dan lebih dalam, semacam kolam di sekeliling hamparan padi. Juga pada jalur-jalur legowo. Musim tanam mina padi dimulai. Para hama berwujud manusia berbau mesiu datang lagi.

"Kenapa piara ikan di sawah?"

"Buat tambah hasil. Apakah salah, Den Kopral?"

"Tidak. Tidak salah. Tapi kenapa tidak tanam IR atau PB?"

“Umurnya pendek, Den Kopral. Nanti padi membusuk sebelum ikan dipanen."

"Jadi, panen ikan dulu setelah itu panen padi?"

“Betul, Den Kopral."

"Lalu, kenapa tidak pakai obat pemberantas hama?" giliran rekan Den Kopral bertanya.

"Nanti ikan mati, Ndoro Kapten."

“Urea dan teman-temannya dipakai?"

"Tidak, Ndoro Kapten. Rumpun padinya gampang rubuh kalau kegemukan. Pakai pupuk kandang bikinan sendiri, Ndoro Kapten."

"Kenapa tidak mengajukan kredit pupuk kompos di KUD?"

"Tidak bisa kredit, Ndoro Kapten. KTP dicap OT."

Kata-kata bisa juga menjadi pestisida pengusir hama. Anak lanang hengkang dan tidak bertanya-tanya lagi sampai bertahun-tahun kemudian; anak lanang yang makan dari tetes peluh kaum tani yang tak mengeluh.

1980-1984. Hidup antara ada dan tiada. Sementara para tetangga semakin tegas dan jelas. Tegas kedudukannya sebagai buruh di lahan sendiri. Jelas sebagai korban pilihannya sendiri. Pangan mulai diseragamkan, macam seragam sekolah. Mereka yang sekolah diseragamkan dari pakaian sampai pikiran, lalu seragam dalam kelakuan: mengabdi pada pengusaha atau penguasa. Selera diseragamkan, orang Gunungsewu makan beras bukan ubi, orang Madura makan beras bukan jagung, orang Maluku makan beras bukan sagu, apalagi orang Mangunsari.

Kalau semua orang makan beras, itu artinya padi harus ditanam seluas-luasnya. Kalau semua lahan ditanami padi, maka unsur hara tertentu akan cepat habis dan hama padi akan banyak berbiak. Kalau suatu ketika gagal panen nasional karena ledakan hama padi, orang bisa tidak makan karena beras tidak ada. Berarti penyeragaman pangan itu berbahaya.

Tetapi kenapa pangan perlu diseragamkan?

Anak Parjio jadi buruh pabrik tekstil. Dia menerima upah minimum regional. Konon, harga pangan menjadi perhitungan dalam penentuan upah, beras adalah ukuran harga pangan, kalau jenis pangan bermacam-macam maka akan sulit menghitungnya. Kalau harga pangan semakin naik maka upah buruh ikut naik. Biar perusahaan tetap untung, maka upah buruh harus rendah. Biar upah buruh rendah, maka harga pangan harus murah. Biar harga pangan murah, jumlah pangan harus melimpah. Biar jumlah pangan melimpah maka impor harus digenjot atau produksi beras dalam negeri harus tinggi. Biar produksi beras dalam negeri tinggi maka Revolusi Hijau harus dijalankan. Biar Revolusi Hijau bisa berjalan sukses, ABRI perlu masuk desa. Biar ABRI bisa masuk desa, maka BTI, Gerwani, Lekra, Pemuda Rakyat, dan mereka yang dianggap menghambat modal harus dibasmi. Biar BTI mudah dibasmi, maka..., menjadi tidak penting dilanjutkan, sebab yang penting jadi tahu bahwa pengembangan modal yang berkedok pembangunan butuh tumbal!

Perayaan tumbal dijuduli swasembada beras. Setelah itu, wereng coklat merajalela.

Anak Parjio suka kalau harga pangan murah, biar tetap terbeli upahnya yang rendah. Walah, anak Parjio harus bertentangan dengan para penghasil pangan. Barangkali karena anak Parjio tidak punya sandera yang berharga, sehingga ia nurut sama pemilik pabrik. Andai dia menuntut harga pangan naik dan terkabul, maka upahnya pasti ikutan naik. Sebab kalau mereka menuntut upah naik, belum tentu harga pangan naik. Para penghasil pangan tetap tercekik.

Kemauan buruh dan petani memang susah ketemu, kecuali buruh tani, para penggarap bayaran, jumlah terbanyak tenaga penggerak pertanian. Siapa yang memikirkan mereka? Tidak ada. Apakah mereka ada dalam catatan orang pintar? Tidak ada. Belum lagi nelayan kecil dan buruh nelayan. Apalagi laut tidak ada batas yang tegas, batasnya cuma angan-angan. Daerah tangkapan ikan nelayan kecil bisa hilang karena kilang minyak atau tongkang besar. Lautan juga sepi wartawan. UUPA tidak mengatur laut, padahal agraria adalah bumi, air dan udara. Apa negara dibikin untuk membela kaum pemodal? Jika jawabannya: TIDAK, maka tak ada cerita KTP dicap OT. Selama tidak mengganggu modal, pelanggaran Hak Azasi Manusia akan diperkarakan.

Lereng Merbabu menyimpan cerita bisu. Di sana bertemu setangkai malai padi Berlean, jenis yang hampir punah. Bulirnya besar, batangnya kokoh, tahan kering, dan pulen. Tidak selezat Rojo Lele memang. Tetapi, cocok untuk jenis mina padi. Semalai padi Berlean masak dibawa pulang. Dirawat dalam bedengan yang khusus dan terawat. Dari 120 butir tumbuh 78, dirawat seksama hingga berbuah. Buahnya ditanam lagi pada bedengan khusus. Akhirnya punya 5 kg benih Berlean.

Jowo Melik. Selamat karena harus dihadirkan dalam setiap upacara adat penolak bala. Rojo Lele selamat karena permintaan pasar besar. Andel Abang harus dicari di Sukolilo, di mana Sedulur Sikep bermukim. Tidak diperoleh dengan membeli. Harus ditukar dengan jenis yang tidak ada di sana. Jowo Melik ditukar Andel Abang, sama-sama 1 kg. Ketan Melik ditukar Cempo. Menthik Susu ditukar Berlean. Menthik Wangi ditukar Rojo Lele. Di lumbung sudah ada banyak jenis dari tukar menukar. Jalan-jalan dari kampung ke kampung hanya bisa dilakukan kalau musim bera. Sebab pada musim tanam, padi dan ikan tidak bisa ditinggalkan.

1990-1999. Perburuan benih dan penangkaran kecil-kecilan terus berlanjut. Kabar ini didengar LSM. Mereka berdatangan untuk bertanya lalu membuat program untuk mendapat bantuan luar negeri. Diam-diam nama dan perjalanan hidup dikenal sayupsayup. Presiden Soeharto diberhentikan MPR. Tetapi, ORBA tetap berjaya. Tahun-tahun ini hanya berisi perayaan di sanasini. Hampir lupa tugas utama: bertani!

2001. Saya menerima penghargaan dari LSM Emil Salim, Mantan Menteri Lingkungan Hidup. Senang. Bukan hanya karena dihargai, tetapi karena saya menemukan kata saya yang lama hilang. Saya diakui. Diri yang "hilang" akhirnya pulang. Kalimat kembali lengkap. Saya bangga mengatakan: Saya adalah petani, ketimbang cuma adalah petani.

Saya dinilai berjasa karena telah menyelamatkan 32 jenis benih lokal. Pemrakarsa kelestarian hayati. Orang-orang LSM itu yang mendaftarkan nama saya. Saya dibikin besar, lalu diperebutkan. Saya jadi seperti pelukis Affandi, coretan tangan saya sekenanya sudah bernilai jutaan rupiah, padahal buat saya tidak ada artinya. Pelestarian benih lokal yang paling tepat adalah ditanam untuk dikonsumsi, bukan jadi museum. Ketika menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, benih itu tidak mudah punah.

Pernah seorang mahasiswa Gadjah Mada melanjutkan apa yang saya lakukan. Dia perempuan, lahir di lingkungan Pondok Pesantren Tambak Beras, bermilitansi tanpa batas. Pintar. Proletar. Terlantar. Sendirian, tanpa bantuan dana, ia berburu benih-benih asli, hingga terkumpul 50 jenis, termasuk induk pertama IR64. Perburuannya menjadi skripsi yang membandingkan tanggapan pertumbuhan padi lokal yang ditanam secara organik dan tidak organik. Hasilnya, jenis lokal lebih cocok ditanam organik karena membutuhkan pangan yang tersedia pelan-pelan sesuai kebutuhan. Ada seorang mahasiswa dari kampus yang sama. Ia nekat bersepeda ontel dari Yogyakarta ke Magelang hanya untuk tugas kerja lapangan. Pada suatu ketika ia datang kembali untuk memperoleh rekomendasi dari saya untuk lanjut studi ke Belanda. Kabarnya, ia hanya terdampar sampai Bogor. Tidak banyak yang saya dengar darinya kemudian, kecuali ia malah tambah nakal.

Saya mengenal orang-orang sejenis saya, dengan sejarah berbeda-beda.

Namanya Moerdijo. Tinggal di Bantul, utara pasar Imogiri. Pensiunan Babinsa. Pernah ke Timor Timur. Ikut menumpas Fretelin. Doyan mencongkel mata lawan. Keluarga besarnya semua angkatan. Penenteng senjata api yang gemar melukai dan membunuh. Selepas dari dinas, ia menggarap lahan milik sendiri. Juga lahan bengkok karena ia menjabat dukuh. Abdi dalem Kasultanan. Dekat dengan putri mahkota.

Moerdijo berhubungan dengan mahasiswa UGM yang menghimpun 50 jenis padi lokal. Mereka bekerja sama mengembangkan benih-benih itu di sawah Moerdijo. Namun di tengah jalan, Irma Tambunan, wartawan Harian Kompas mengabarkan bahwa Moerdijo penemu 50 jenis padi lokal, akibatnya Moerdijo mendapat MAPORINA Award tahun 2005. Namanya menjadi jaminan pasar. Para mahasiswa yang bekerja sama dengannya tinggal gigit jari. "Benih-benih itu bukan miliknya, Mbah. Benih-benih itu harta para petani seluruh negeri...," kata si mahasiswa sambil tersedu-sedu ketika mengunjungi saya. Kapal kongsi itu pecah sebelum sampai dermaga.

Moerdijo tentu saja punya cerita hebat, dia mengaku KTP dicap OT untuk jadi petani organik. Mana ada Angkatan Darat dicap anggota PKI oleh sesama ABRI? Bagaimana dia bisa melayani permintaan supermarket padahal organik tidak bisa cepat panen? Gampang. Dia tinggal minta dikirim beras yang konon organik dari berbagai tempat, namanya yang menjadi jaminan. Siapa berani menggugat MAPORINA? Para mahasiswa yang tercampak berkelakar: ia setengah petani, setengah makelar.

Organik bukan lagi bahasa perlawanan bagi segala hal yang pabrikan. Hanya berhenti menjadi bahasa cara: asal bersih pupuk kimia, pestisida, atau IR64 berarti organik. Tidak peduli pupuk kompos dibikin PT. PUSRI, pestisida hayati dibuat Syngenta, dan benih lokal diproduksi Monsanto. Tetap saja pemilik pabrik menguasai penghidupan. Karena kampanye pangan sehat, harga panen bisa melangit. Apa yang berhak sehat hanya mereka yang berduit?

Lain lagi dengan Moehardjo. Dia seorang Katholik taat. Binaan Romo Gregorius Utomo di Ganjuran, Bantul. Buat Moehardjo, tidak ada urusan dengan melawan pabrik, membebaskan diri dari ketergantungan, memerangi ketimpangan. Ia memakai benih lokal karena benih lokal layak hidup, tidak gunakan pestisida karena hama juga layak hidup, tidak gunakan pupuk pabrikan karena pupuk kandang memberi kehidupan. Semua karena kasih Kristus, tidak ada niat melawan siapa pun atau apa pun. Bagus juga, meskipun terasa mewah dan masih bisa dimasuki pupuk organik buatan pabrik. Andai saja ketimpangan usai usia dengan doa semata.

2007-2010. Tahun-tahun ini semakin sepi. Yang ramai grupnya Moerdijo. Grupnya Moehardjo sepi, tapi masih selamat karena tradisi komuni. Model Mangunsari tinggal legenda, pelan-pelan terlupakan, memunah bersama benih-benih temuan. LSM sudah tidak betah hidup sengsara, karena niatnya memang tidak untuk sengsara bersama petani. Mereka mencari isu baru untuk mendapat bantuan. Mereka pernah kiri, tapi tak pernah kere. Kisah-kisah pembebasan semakin redup, sayup terdengar, dan memudar. Dua anak rukun (isteri) saya tidak mau jadi petani, tak mau mengulang sejarah bapaknya. Usia semakin renta. Tubuh semakin lemah. Tak lagi kuat garap sawah. Sakit-sakitan. Tak ada yang menyapa. Tak ada yang mengunjungi. Mau berkunjung tubuh sudah rapuh.

2014. Dada sering sesak. Jantung sering berdebar. Lemas. Tangan gemetar. Menulis dengan sisa tenaga. Catatan kecil. Perjalanan hidup. Pelajaran hidup. Entah untuk siapa. Petani masa depan, barangkali. Jika masih akan ada. Hiruk pikuk PEMILU. Ini saatnya sowan, menghadap Gusti. Laa ilaaha illa Allah, Muhammad ar rasul Allah...

Cepuri, 10 Maret 2016.

untuk: Tani Muda Mandiri, sampai ketemu di ladang, di bawah terik matahari!

PENGAKUAN

Prosa Pendek seri Sastrabumi ini dipilih oleh penulis untuk menyambut Prakonferensi Tenurial 2017 dalam acara Peluncuran Kembali Karya Pusaka Agraria di STPNYogyakarta, dengan beberapa perubahan dari naskah semula.

PUISI-PUISI AGRARIA M. Faizi

NASIONALISMEDIMATAANAKKECILDANRAKYAT

Seorang anak kecil punya pikiran sederhana jangan dihardik jika mengusik berilah mainan agar diam begitu pula rakyat jelata tenang bila diberi hiburan tapi usil jika selalu dijegal

Pikiran rumit kalian selalu berseberangan dengan kepolosannya

Rakyat belum paham nasionalisme kalau berikat kepala bendera itu hanya suka-suka saja lagi pula, apalah arti nasionalisme jika harus dibayar tidak setimpal dididik agar cinta pada tanah air tapi kekayaannya direbut orang lain

Anak kecil juga tak paham nasionalisme mereka senang diberi uang hiburan meskipun itu hanya bujuk rayu kalau engkau berbohong padanya mereka menangis, tapi sebentar saja jika pandai engkau melipur akan mudah mereka terhibur tapi, ingat di suatu saat kelak mereka akan mengerti betul nasionalisme itulah saat yang tepat untuk sepakat bahwa yang bisu harus berkoar dan para penipu harus dihajar!

23/6/2004

BUNGATEMBAKAU

Engkau mekar di bawah terik di pucuk daun-daun tembakau yang urat-uratnya menggambarkan nadi niaga: tegalan yang luas, punggung yang legam, juga air senilai nyawa yang wajib dipertaruhkan

Engkaulah kelopak kesuburan yang mekar di tegalan tandus di antara daun yang dirajang, dijemur, dan diperam

Bunga tembakau, engkau adalah kekasih bersama para lelaki miskin hendak menyuntingmu membawa lari dari atas gelanggang tapi tetap yang kuasalah yang merebutmu duluan

Semerbak dari kelopakmu menguar Dengarlah saksi penghidu di pintu gudang, para pialang berhidung belang serta seluruh petani tembakau: “Tiada bunga selain engkau yang paling indah di tanah tegalan"

Dari harummu, orang-orang kuat bakal menghirup Denganmu pula, jenazah-jenazah petani yang lemah akan dilurup

Engkaulah mahkota tembakau Para kekasih rela berperang untuk merebutmu karena engkau memberi nafas panjang ekonomi negara Tapi, tahukah engkau, apa balasan mereka? Engkau dikutuk dan dihujat di mana-mana

10/9/2018

DIATASBUKITKAPUR

Aku berdiri di atas bukit kapur melihat pecahan batu-batu tanpa perlawanan, tanpa senjata terhadap mesin gerinda

Dari balik serpihan jerubu samar-samar negeriku tampak maju

Di atas bukit kapur yang tidur membujur dari Rembang hingga timur ujung pulau Madura kakiku menggigil, imanku gemigil tak yakin kalau aku benar-benar berpijak di tanahku sendiri, tanah leluhur yang berdaulat

Perbukitan kapur tidur membujur, batu-batu karst tetaplah keras alam nan hening, terjaga oleh derum mesin kemarau yang semakin panas

Aku berdiri di atas bukit kapur melihat pecahan batu-batu tercacah jadi kerakal, hancur di dadaku

Lalu, apakah guna rintihan untuk sesuatu yang bukan milikku? Perbukitan itu, ia seperti dirimu yang lahir dari rahim seorang Ibu hanya titipan untuk dirawat dan dijaga sebab selain itu, tugas ayah memberi nama

Aku berdiri di atas bukit kapur yang bergeming, tidur di dalam hening di atasnya tumbuh tembakau di bawahnya tersimpan mineral dan aku melihatmu berdiri di bawah menatapku dengan mata penuh gairah memanggilku turun demi menyambut cinta tapi aku tahu, engkau akan naik setelah itu: untuk menghancurkannya

14/10/2017

RUSUKLANGITLANCARAN

Juli menyeka keningnya keringat musim yang ditinggal dingin berbulir, seperti bintang kemukus memerciki ladang-ladang tembakau lalu, langit hilang warna dasarnya

Rusuk langit Lancaran, sebelah kanan patah oleh hempasan musim kemarau, kemarau engkau membara di dalam pikiran tetapi seperti pandai besi menempa nasibnya di situlah percik api hidup kami dinyalakan

Rusuk-rusuk langit berpentalan berserakan di lahan tandus di mana air dan nyawa nyaris berimbang dalam selisih harga lalu, burung-burung gagak itu datang mengumumkan kecemasan melayang-layang dari semua penjuru angin membekukan ketakutan kami untuk ingin mereka merabunkan mata agar kuat mengisap udara

Rusuk langit bulan Juli, Lancaran kubacakan untuknya mantra-mantra agar para peneluh dari masa silam berduyun-duyun mengembalikan sejarah yang hilang dicuri cuaca

Lihatlah, ke langit yang lampang ada luka besar, berlubang kini, kita bebas melihat bagaimana langit menghirup udara bumi kami yang mulai berkarat menggumpal, lalu jadilah hujan keringat untuk memandikan jenazah para petani: pahlawan yang dikubur di luar ingatan

11/07/2006

BIODATA PENYUNTING

Adi D. Bahri saat ini sedang mempelajari ekonomi-ekologi politik dan kebijakan sumber daya alam. Selain itu Adi D. Bahri menjadi Kadim pada Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Komite Daerah Jakarta Raya. Korespondensi melalui [email protected].

Mohamad Shohibuddin adalah peneliti pada Pusat Studi Agraria (PSA) dan dosen pada Fakultas Ekologi Manusia (FEMA), IPB University. Selain itu, ia duduk sebagai anggota Dewan Pengawas pada Yayasan Sajogyo Inti Utama. Korespondensi via surel ditujukan ke alamat: [email protected].

BIODATA PENULIS

Amir Mahmud menyelesaikan S2 Sosiologi Pedesaan IPB dengan minat isu-isu agraria pesisir. Ia menjabat sebagai Direktur Eksekutif Sajogyo Institute, 2018-2019.

DewiKartika adalah Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria.

Dwi Astuti saat ini menjabat sebagai Pengurus Bina Desa.

Endriatmo Soetarto adalah Guru Besar Politik dan Kebijakan Agraria pada Fakultas Ekologi Manusia IPB dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Sajogyo Inti Utama.

FX. Wahono adalah Ketua Dewan Pembina Bina Desa dan juga menjabat Ketua Dewan Pengawas Yayasan Sajogyo Inti Utama.

Gunawan Wiradi adalah scholar-activist kawakan yang menjadi mentor dan sumber inspirasi bagi generasi peneliti dan penggerak agraria yang lebih muda.

H.S. Dillon (almarhum) adalah tokoh pejuang Hak Asasi Manusia yang sangat peduli pada isu-isu pertanian, agraria, dan kemiskinan.

Kus Antoro adalah penyintas konflik agraria di wilayah pesisir Kulon Progo. Saat ini aktif di LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta.

Lukas R. Wibowo adalah peneliti P3SEKPI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

M. Faizi adalah penyair dan esais. Tinggal dan mengasuh pesantren di Sumenep, Madura.

Mohamad Shohibuddin adalah dosen Fakultas Ekologi Manusia IPB dan anggota Dewan Pengawas Yayasan Sajogyo Inti Utama.

Nila Dini adalah peneliti perempuan pejuang agraria dan aktivis pendidikan alternatif.

Noer Fauzi Rachman adalah pelajar dan pengajar kajian agraria, terlibat dalam gerakan sosial dan proses kebijakan terkait isu agraria, pedesaan dan masyarakat adat.

Sabiq Carebesth dikenal sebagai penyair muda yang banyak mengangkat isu pertanian, agraria dan pedesaan.

Satyawan Sunito adalah dosen Fak. Ekologi Manusia IPB dan anggota Dewan Pembina Yayasan Sajogyo Inti Utama.

Suwarto Adi adalah anggota Dewan Pembina Bina Desa.

BUKU BUNGA RAMPAI ini adalah jilid kedua dari seri Perjuangan Keadilan Agraria. Pada jilid pertama dibicarakan berbagai dimensi ketidakadilan agraria pada berbagai wilayah geografis yang berlainan serta bagaimana hal itu dialami dan direspons secara beragam oleh kelompok sosial yang berlainan (menurut gender, etnik, kelas, usia dan saling-silang di antaranya). Jilid kedua ini memfokuskan pada figur yang banyak memberi inspirasi pada upaya-upaya memahami, membongkar, dan sekaligus mengoreksi aneka bentuk ketidakadilan agraria di Indonesia: Gunawan Wiradi alias GWR. Dalam buku ini, GWR menyampaikan refleksi personal atas perjalanan hidupnya dalam memperjuangkan agenda reforma agraria. Peranan penting GWR dalam perjuangan agenda ini tercermin dalam testimoni lintas generasi yang dicantumkan dalam buku ini. Beberapa tulisan lain berupaya mengembangkan lebih lanjut inspirasi GWR dengan menjelajahi berbagai jalan baru perjuangan keadilan agraria. Tidak kalah menarik, bagian terakhir buku ini berisi persembahan karyakarya sastra (prosa dan puisi) yang mengekspresikan aneka bentuk pergulatan agraria yang terus dialami rakyat pedesaan di negeri ini.

“... from 1972 onwards we can feel the constant presence of Gunawan Wiradi, 'leading from behind'. His quiet wisdom, knowledge, his historical perspective and his great attention to detail and method .. have earned him the enduring respect of all those interested in the struggle against agrarian poverty and inequality in Indonesia."

(Ben White, 2009)

“Gunawan Wiradi telah berjasa besar menjadi jembatan pengetahuan, yang memungkinkan saya dan kawan-kawan aktivis agraria lainnya menjelajahi suatu bidang ilmu yang kemudian kami kenal dengan nama kajian-kajian agraria kritis (critical agrarian studies)."

(Noer Fauzi Rachman, 2019)