Catatan Kritis RUU Perampasan Aset: Tolak RUU Perampasan Aset Palsu
RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya tengah dikebut menuju pengesahan di tingkat paripurna, sementara naskah resminya tidak pernah dibuka kepada publik.
Undang-undang ini adalah mimpi publik selama puluhan tahun: alat untuk benar-benar merampas aset koruptor, memulihkan kerugian negara, dan menjangkau hasil korupsi masa lalu yang selama ini lolos. Harapan itu bertumpu pada dua kemampuan — merampas kekayaan yang tidak wajar (harta yang tak sepadan dengan penghasilan dan tak dilaporkan dalam LHKPN) dan menjangkau hasil kejahatan, termasuk yang terjadi sebelum undang-undang ini lahir. Keduanya justru lemah dalam draft naskah yang beredar: pasal mengenai kekayaan tidak wajar dihapus dan daya jangkau ke masa lalu ditutup lewat ketentuan non-retroaktif. Alih-alih memperkuat rezim LHKPN dengan membuat harta tidak terlapor dapat dirampas — persis yang diusulkan KPK — draf ini justru membuang instrumen itu sama sekali.
Catatan ini merangkum sikap Koalisi Advokasi Perampasan Aset yang konsisten sejak awal: kami mendukung kehadiran instrumen perampasan aset sebagai alat pemulihan kerugian negara, tetapi menolak RUU Perampasan Aset Palsu, yang cara pembentukannya sengaja ditutup oleh DPR karena menyusun isi yang menumpulkan instrumen perampasan aset di hadapan pelaku besar.
1. Keterbukaan: Cacat Formil Perumusan UU
Sejak penyusunan hingga tahap Tim Perumus/Tim Sinkronisasi, naskah RUU, Naskah Akademik, dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tidak pernah dipublikasikan melalui kanal resmi DPR maupun Sistem Informasi Legislasi. Draf lurus hasil Timus/Timsin tertanggal 16 November 2026 pun hanya beredar terbatas. Hal ini merupakan pelanggaran kewajiban hukum:
Pasal 88, 89, dan 96 UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022 mewajibkan penyebarluasan naskah sejak penyusunan hingga pembahasan, dan menjamin setiap rancangan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
Pasal 46 UU yang sama mewajibkan harmonisasi oleh Badan Legislasi untuk RUU inisiatif DPR; ketiadaannya memperkuat dugaan cacat formil.
UU No. 14 Tahun 2008 menempatkan rancangan yang sedang dibahas sebagai informasi publik yang wajib terbuka.
Koalisi telah menempuh jalur hukum, mulai dari menelusuri kanal resmi sejak September hingga melayangkan somasi yang jatuh tempo 16 November. Semua upaya diabaikan dan pembahasan tetap melaju. Itikad menutup yang terdokumentasi inilah yang menjadikan setiap temuan substansi sekaligus bahan uji formil ke Mahkamah Konstitusi.
2. Partisipasi: Bermakna di Atas Kertas, Formalitas dalam Praktik
Partisipasi bermakna punya ukuran hukum yang tegas dalam Putusan MK No. 91/PUU- XVIll/2020: hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan mendapat penjelasan. Ketiganya mustahil dipenuhi atas naskah yang tertutup. Rapat Dengar Pendapat Umum digelar tanpa naskah di tangan publik, sehingga masukan diberikan “buta" dan mudah dibantah dengan dalih bukan atas naskah yang dibahas.
Lebih dari itu, komposisi peserta RDPU selektif dan tidak transparan. Pada titik paling krusial — RDPU 26-27 Oktober yang menyentuh kekayaan tidak wajar — suara "masyarakat sipil" yang menolak illicit enrichment justru datang dari JAMAK (Jaringan Advokat dan Masyarakat Anti Kriminalisasi, diwakili Yupen Hadi) dan akademisi (Prof. Said Karim, Universitas Hasanuddin) (justisio, 28 Okt 2026), yakni spektrum perlindungan hak dan “jangan asal rampas". Sebaliknya, koalisi antikorupsi yang justru mendorong instrumen ini — ICW, TII, Auriga, ICJR, IM57+, dan lainnya — berada di luar pembahasan substansi dan harus menuntut keterbukaan dari luar sejak RUU masuk Prolegnas (NU Online). Partisipasi yang memilah peserta dan menutup naskah bukanlah partisipasi yang bermakna.
Siapa yang diundang (kompilasi dari pemberitaan — Metro TV, gebrak.id, hukumonline, justisio; risalah resmi tidak dibuka):
| Pihak | Latar belakang / Afiliasi | Spektrum | Tanggal |
| Narendra Jatna | Jaksa Agung Muda Perdata & TUN, Kejaksaan | Pemerintah / penegak | 3 Nov 2026 |
| JAMAK (Yupen Hadi) | Jaringan Advokat dan Masyarakat Anti Kriminalisasi | Advokat / anti- kriminalisasi — menolak illicit enrichment | 26–27 Okt 2026 |
| Prof. Said Karim | Guru Besar FH Universitas Hasanuddin | Akademisi — menolak illicit enrichment | 26–27 Okt 2026 |
| Hotman Paris, Maqdir Ismail, Juniver Girsang, Ari Yusuf Amir Toha Yusuf | Advokat senior | Advokat (perlindungan hak / due process) | diusulkan 14 Jul 2026 |
| Toha Yusuf Zakariya | Presidium Majelis Arah Indonesia (MAI) | Ormas keagamaan — dukung, minta NCB diperketat | 18 Agu 2026 |
| Pihak | Latar belakang / Afiliasi | Spektrum | Tanggal |
| Dr. Kristiawanto; Dr. Budiyono; Fithra Faisal Hastiadi | FH Univ. Jayabaya; Univ. Lampung; ekonom UI | Akademisi / ekonom | 3–4 Nov 2026 |
| PP KAMMI; PB PII; BEM berbagai kampus | Ormas mahasiswa / pelajar | Mahasiswa / pelajar | 3-4 Nov 2026 & direncanaka n |
Spektrum peserta condong ke penegak, akademisi, advokat perlindungan hak, dan ormas mahasiswa/keagamaan. Koalisi masyarakat sipil antikorupsi — ICW, TII, Auriga, ICJR, IM57+, dan lainnya — tidak diundang ke pembahasan substansi, dan harus menuntut keterbukaan dari luar. Ketika isu paling krusial, kekayaan tidak wajar, dibahas pada 26-27 Oktober, pihak yang hadir justru menolaknya — sementara KPK yang memintanya dan koalisi yang mendorongnya tidak pernah dihadirkan dan berada di meja itu.
3. Substansi Pasal : Norma tanpa Kekuatan
Dibanding draf pemerintah 2023, draf 16 November mempertahankan cangkang perampasan tanpa pemidanaan (NCB, in rem) tetapi melemahkan intinya.
| Isu | Draf 2023 | Draf 16 Nov 2026 | Implikasi |
| Kekayaan tidak wajar | Diatur | Dihapus (Pasal 5) | Instrumen paling tajam hilang |
| Ambang NCB | Rp100 juta | Rp1 miliar, dapat diubah PP (Pasal 6) | Naik 10x; aset menengah lolos |
| Retroaktif | Berlaku sejak diundangka n | Non-retroaktif (Pasal 72) + tertunda (Pasal 74) | Korupsi lama tak tersentuh |
| Pengelola aset | Jaksa Agung | Badan bentukan Presiden, Perpres (Pasal 53) | Kendali aset ke eksekutif |
| Pengawas | Tidak ada badan khusus | Badan bentukan Presiden, Perpres (Pasal 61, 67) | Pengawasan tidak independen |
| Upaya hukum | Kasasi terbuka | Hanya kasasi, tanpa banding (Pasal 46); DPO/in absentia dilarang keberatan (Pasal 30(5)) | Akses keadilan dipangkas |
| Isu | Draf 2023 | Draf 16 Nov 2026 | Implikasi |
| Pengelolaa n pra- inkracht | Terbatas | Dikelola/dijual sebelum inkracht (Pasal 54, 57, 58) | Risiko bagi pihak ketiga |
| Watak in rem | 一 | Tetap berjangkar pada pelaku & perkara (Pasal 6, 13) | In rem setengah hati |
4. Pelajaran dari Kasus: Mengapa Instrumen Ini Penting
Tiga kasus menunjukkan persis kelemahan yang kini dibiarkan dalam draf.
Soeharto — hasil korupsi masa lalu yang nyaris tak tersentuh. Perkara pidananya dihentikan (SP3) dengan alasan kesehatan; negara hanya menang sebagian lewat gugatan perdata terhadap Yayasan Supersemar (Putusan MA 2015: yayasan dihukum membayar sekitar USD 315 juta dan Rp139,2 miliar). Kekayaan yang diduga berasal dari penyalahgunaan kekuasaan selama puluhan tahun sebagian besar tak pernah dipulihkan. Inilah alasan daya jangkau ke masa lalu penting — dan ketentuan nonretroaktif (Pasal 72) justru menutup pintu itu.
Tengku Azmun Jafar — perintah perampasan besar, eksekusi kecil. Mantan Bupati Pelalawan dalam perkara korupsi kehutanan (penerbitan izin IUPHHK). Pengadilan sempat memerintahkan perampasan aset bernilai lebih dari Rp1 triliun dari korporasi penerima izin, tetapi aset itu "menguap", sementara uang pengganti yang benar-benar dieksekusi hanya Rp12,367 miliar (MA No. 736 K/Pidsus/2009). Inilah alasan penelusuran, pemblokiran, dan pengelolaan aset yang kuat dan independen penting — sedangkan draf justru membuka penjualan sebelum inkracht dan menaruh pengelolaan di tangan eksekutif.
Setya Novanto — jurang antara LHKPN dan kerugian. Perkara korupsi e-KTP dengan kerugian negara sekitar Rp2,3 triliun; LHKPN-nya tercatat sekitar Rp114,76 miliar, sedangkan uang pengganti yang dieksekusi hanya di kisaran Rp49,5 miliar sekitar 2% dari kerugian. Inilah alasan illicit enrichment dan penguatan LHKPN penting: tanpa kemampuan merampas kekayaan yang tak sepadan dan tak terlapor, pemulihan selalu jauh di bawah kerugian. Justru instrumen itu yang dihapus.
Benang merahnya: yang menentukan bukan sekadar ada-tidaknya undang-undang perampasan aset, melainkan apakah ia mampu menjangkau masa lalu, melacak dan mengelola aset secara independen, serta merampas kekayaan tak wajar. Draf 16 November yang kami dapat terbukti melemahkan ketiganya.
5. Kronologi Pembentukan
Tempo pembahasan yang dikebut berikut ini sekaligus menjadi bukti cacat formil dari penyusunan Undang Undang ini.
| Tanggal | Peristiwa |
| Januari 2026 | Komisi III menyusun draf dan Naskah Akademik; tidak dibuka resmi ke publik |
| 10 Juli 2026 | Sebuah versi draf beredar terbatas |
| 27 Agustus 2026 | Koalisi masyarakat sipil meminta DPR membuka draf dan DIM lewat kanal resmi |
| 6 Oktober 2026 | Rapat Paripurna menyetujui RUU menjadi usul inisiatif DPR |
| 26 Oktober 2026 | Komisi III membentuk Panja (Ketua: Habiburokhman); RDPU dipercepat |
| 26–27 Oktober 2026 | RDPU; illicit enrichment ditolak JAMAK dan akademisi — sementara KPK (Tanak) justru mengusulkannya (27 Okt) |
| 3 November 2026 | RDPU lanjutan (Jamdatun, KAMMI, akademisi) |
| 5 November 2026 | Pemerintah menyerahkan 397 DIM; disepakati perubahan judul RUU |
| 9 November 2026 | Disepakati pembentukan Dewan Pengawas 5 orang (DIM 340-341) |
| 11 November 2026 | Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi |
| 12 November 2026 | Koalisi melayangkan somasi |
| 16 November 2026 | Draf lurus Timus/Timsin; tenggat somasi (pukul 10.00 WIB) lewat tanpa pemenuhan |
| 18 November 2026 | Pembahasan diarahkan ke paripurna |
6. RUU dan Standar Internasional (UNCAC/StAR)
Indonesia meratifikasi UNCAC melalui UU No. 7 Tahun 2006. Diukur dengan standar itu, draf mundur di sisi yang justru paling penting.
Perampasan tanpa pemidanaan (NCB) mendapat dasar dalam UNCAC Pasal 54 ayat (1) huruf c, yang mendorong negara mengatur perampasan tanpa putusan pidana ketika pelaku tak dapat dituntut karena meninggal, melarikan diri, atau tidak hadir. Instrumen ini juga praktik baik yang didorong Stolen Asset Recovery Initiative (StAR, Bank Dunia-UNODC).
Penghapusan illicit enrichment menjauh dari UNCAC Pasal 20, yang merekomendasikan negara mempertimbangkan perampasan peningkatan kekayaan pejabat yang tak dapat dijelaskan secara wajar dari penghasilan sahnya. Benar bahwa Pasal 20 bersifat rekomendatif dan tunduk pada sistem hukum nasional — tetapi itu alasan untuk merancangnya dengan pengaman, bukan membuangnya, apalagi ketika KPK sendiri memintanya.
Meleset dari semangat asset recovery. Non-retroaktif dan ambang yang dinaikkan mempersempit daya pulih yang menjadi inti Bab V UNCAC tentang pengembalian aset; sedangkan pedoman pengelolaan aset StAR menekankan lembaga pengelola yang profesional, transparan, dan independen — bukan di bawah kendali penuh eksekutif.
Dengan kata lain, draf mengambil bagian UNCAC yang mudah (mekanisme acara NCB) dan meninggalkan bagian yang menggigit (illicit enrichment dan independensi pengelolaan).
7. Potensi Risiko Penyalahgunaan Undang -Undang
Kritik ini menyangkut desain, dari substansi isi Rumusan Undang Undang Sejumlah ketentuan, bila berdiri bersama, membuka ruang penyalahgunaan:
Lingkup luas tanpa pengawas independen. Enam bidang tindak pidana (Pasal 4) dipadukan dengan pengelola dan pengawas yang sama-sama bentukan Presiden (Pasal 53, 61) menimbulkan risiko penentuan sasaran yang selektif atau politis — persis kekhawatiran yang telah disuarakan publik agar RUU tak menjadi alat politisasi hukum.
Aset dijual sebelum putusan tetap (Pasal 54 ayat (2) huruf a, 57, 58) membuka celah aset berpindah tangan sebelum kepastian hukum.
Upaya hukum dipangkas (hanya kasasi; larangan keberatan bagi DPO/in absentia) mengurangi koreksi atas kekeliruan.
Pidana mati diselipkan (Pasal 4 ayat (2)) menambah bobot kekuasaan memidana dalam satu paket yang kendalinya terpusat.
Yang hilang adalah pengamannya: pengawasan independen, kriteria terbuka, dan transparansi registri aset yang dikunci di dalam undang-undang. Tanpa itu, kekuatan besar bertemu akuntabilitas yang lemah — kombinasi yang berbahaya pada instrumen seampuh perampasan aset yang dibentuk oleh DPR
Rekomendasi dan Sikap
Tiga tuntutan inti kepada DPR dan Pemerintah:
1. Cabut RUU Perampasan Aset Palsu.
2. Buka naskah RUU, Naskah Akademik, dan DIM RUU; tunda pengesahan hingga partisipasi bermakna benar-benar terpenuhi.
3. Kembalikan perampasan atas kekayaan tidak wajar, turunkan kembali ambang nilai dan terapkan asas retroaktif.
4. Kunci kelembagaan pengelola dan pengawas aset yang independen di dalam undang-undang, bukan menyerahkannya ke Peraturan Presiden.
Bila pengesahan tetap dipaksakan, Koalisi menempuh pengujian formil dan materiil ke Mahkamah Konstitusi, dengan seluruh rekam ketertutupan sebagai bukti
Sumber
Draf hasil Timus/Timsin RUU PATP, 16 November 2026 (naskah yang diunggah; beredar terbatas)
Draf Pemerintah RUU Perampasan Aset 2023 (JDIH PPATK, 11 Mei 2023)
Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020; danNo. 42/PUU-XXIII/2025 — rapat DPR harus terbuka (MKRI, 26 Jun 2025)
UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2014 (MD3)
justisio — Wakil Ketua KPK usulkan perampasan harta tak dilaporkan di LHKPN (27 Okt 2026); Investortrust — KPK harap harta pejabat di luar LHKPN dapat dirampas
justisio — illicit enrichment ditolak JAMAK dan akademisi (28 Okt 2026)
gebrak.id — RDPU akademisi & mahasiswa (3–4 Nov 2026); Metro TV — RDPU dengan Jamdatun (3 Nov 2026)
gebrak.id — DPR libatkan Hotman Paris dan akademisi (14 Jul 2026); hukumonline — ulama MAl, 3 kaidah fikih (18 Agu 2026)
kabar24 — DPR terima DIM Perampasan Aset dari Pemerintah (5 Nov 2026); NU Online — koalisi sipil & ormas (Prolegnas)
Narahubung
Ibrahim - ICW 081265977447