SINARMAS MENYERANG DI KELURAHAN SENYERANG
Saat ini, Kelurahan Senyerang terus Diserang. Masyarakat merasa resah karena kehidupan mereka sangat susah. Pasalnya, 7.224 hektar kebun-kebun petani dan hutan adat Kelurahan Senyerang yang selama ini menjadi tulang punggung dan tempat mengembangkan perekonomian telah digusur PT.
Wirakarya Sakti (WKS) sejak tahun 2001
lalu. Menurut informasi yang berkembang, PT. WKS telah mengantongi ijin dari Kementrian Kehutanan untuk membabat kebun-kebun petani dan tanah adat Senyerang guna ditanami tanaman akasiaekaliptus. PT. WKS tak peduli jika satatus areal tersebut sebelumnya adalah Areal Penggunaan Lain (APL) yang sebenarnya -- menurut aturan hukum-- diperuntukkan sebagai kawasan kelola rakyat Senyerang.
Di lapangan, pada saat masyarakat dan petani mencoba menghalang-halangi penggusuran kebun-kebun dan tanah adat, mereka harus berhadap-hadapan langsung dengan aparat Kepolisian/TNI dan preman bayaran
perusahaan. Pak Garang, Pak Sugeng dan Pak Sono adalah orang pertama yang menyadari pentingnya berorganisasi dan bersatu melawan kehadiran PT. WKS yang mengancam “keselamatan” masyarakat Senyerang, utamanya keselamatan atas kawasan kelola. Mereka dan belasan temannya, telah berkalikali dipanggil aparat kepolisian setempat (Polsek/Polres) untuk diintrogasi. Namun mereka tetap menolak untuk hadir di kantor kepolisian, karena mereka sadar pemanggilan tersebut adalah akalakalan pihak kepolisian untuk menjebak dan menahan mereka dengan tuduhan provokator.
Ahmad Adam bin Syafri adalah salah satu petani Senyerang yang meninggal akibat ditembak aparat kepolisian (Brimob) saat melakukan aksi blokade bersama warga Senyerang di Sungai Pengabuan pada bulan Desember 2010 lalu. Almarhum meninggalkan seorang istri dan empat orang anak. Kini istri yang ditinggalkan tengah berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup seharihari dan membiayai sekolah anak-anak mereka.
Sampai sejauh ini, Kampung Senyerang telah berkali-kali dikunjungi utusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat dan Pemerintah Propinsi Jambi. Utusan Pemerintah tersebut mengatakan bahwa persoalan perampasan tanah (land grabbing) masyarakat Senyerang oleh PT. WKS akan segera diselesaikan, dan kini sedang ditangani Dewan Kehutanan Nasional (DKN), salah satu komisi khusus penyelesaian konflik kehutanan di Kementrian Kehutanan. Gubernur Jambi berjanji akan segera memenuhi tuntutan masyarakat yang menuntut agar lahan kembali. Namun, mereka juga beralasan bahwa pemerintah Daerah dan Pemerintah Propinsi hanya bisa merekomendasikan tuntutan masyarakat, sebab yang memeliki wewenang dan keputusan adalah Kementrian Kehutanan. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Propinsi sepertinya berupaya menutup-nutupi kesalahan yang pernah dilakukan, karena merekalah yang merekomendasikan areal penggunaan lain (APL) yang sebelumnya diperuntukkan sebagai kawasan kelola rakyat Senyerang menjadi Kawasan Hutan Produksi (HP) untuk selanjutkan diserahkan kepada PT. WKS.
Sebenarnya, sudah sejak lama dan berkali-kali masyarakat Senyerang melakukan perlawanan terhadap perusahaan dan menuntut Pemerintah agar lahan tersebut segera dikembalikan. Namun perlawanan yang dilakukan dalam bentuk aksi demonstrasi, negosiasi dengan Bupati Tanjab Barat, Gubernur Jambi dan Kementrian Kehutanan bahkan sampai aksi pendudukan lahan (reclaiming)
belum juga menuai hasil. Janji-janji yang pernah diucapkan Pemerintah dalam setiap perjuang yang dilakukan masyarakat tersebut hingga kini tak kunjung ditepati.
Disisi lain, ada juga segelintir tokoh masyarakat Senyerang yang bersikap abuabu, tidak mendukung dan mencemooh perjuangan masyarakat yang menuntut lahan kembali. Yang pasti, mereka telah diberi pekerjaan sebagai sub-kontraktor oleh PT. WKS dalam proyek penanaman, perawatan dan pemanenan akasi ekaliptus. Menurut kabar yang berkembang, segelintir tokoh tersebut hidup berkecukupan diatas penderitaan ribuan
keluarga petani Senyerang yang membutuhkan tanah. Beberapa tokoh masyarakat tersebut dianggap sebagai antek-antek perusahaan, dan dikucilkan warga dari pergaulan kampung.
PT. WKS adalah salah satu anak perusahaan Sinarmas Forestry di Propinsi Jambi, dan sebenarnya bukanlah perusahaan baru, sebab ia telah ada di Jambi sejak 17 tahun yang lalu, tahun 1996. Namun ia beroperasi di beberapa tempat lain yang tersebar di 5 Kabupaten di Propinsi Jambi. Sampai saat ini, PT. WKS telah menguasai seluas 306.201 hektar kawasan hutan tersisia di Propinsi Jambi untuk dikelola menjadi bisnis hutan tanaman industri (HTI). Sepanjang praktek bisnis mereka, PT. WKS telah menghancurkan hutan alam, merampas kebun-kebun petani dan tanah adat serta melakukan tindakan kekerasan terhadap petani dan masyarakat adat yang berjuang menuntut hak mereka.
Sebenarnya, masyarakat Senyerang telah sejak lama mengetahui masalah perampasan kebunkebun petani dan tanah adat di desa-desa sekitar dan tempat lainnya yang dilakukan PT. WKS. Namun mereka jarang sekali berhubungan langsung. Yang pasti, masyarakat Senyerang dan desa-desa tersebut saat ini betul-betul semakin terdesak, karena tanah sebagai alat produksi sudah semakin menyempit. Sebagian besar masyarakat korban banyak yang terpaksa menjadi buruh harian di
PT. WKS dan perusahaan lainnya yang berada di sekitar desa, ada juga yang bekerja serabutan di kebun-kebun sawit dan karet milik warga yang berpunya. Sebagian warga lainnya terutama pemudapemuda desa terpaksa merantau untuk mencari pekerjaan dan rezeki di tempat lain. Meskipun demikian, masih banyak anggota masyarakat desa-desa korban yang tetap gigih memperjuangkan hak-hak atas lahan dan tanah adat mereka, jumlahnya tidak kurang dari 75 persen.
Pada suatu ketika di penghujung tahun 2009, Pak Garang dan teman-temannya bertemu dengan salah satu Ormas Tani dan beberapa LSM di Kota Jambi, saat mereka mencari dukungan untuk perjuangan masyarakat Senyerang yang menuntut lahan kembali. Beberapa waktu kemudian, petani Senyerang menyatakan bergabung dengan Persatuan Petani Jambi (PPJ) dan mulai menjalin komunikasi dengan beberapa LSM lokal dan Nasional. Sejak saat itu, bersama masyarakat korban PT. WKS di tempat dan desa lainnya, petani Senyerang mulai
mengunjungi instansi terkait, Gubernur Jambi bahkan Kementrian Kehutanan dengan didampingi oleh PPJ dan aktivis LSM tersebut. Bersama masyarakat korban lainnya, petani Senyerang juga melakukan aksi-aksi demonstrasi yang kemudian mendapat dukungan luas dari organisasi-organisasi lain yang menaruh kepedulian terhadap masalah reforma agraria, lingkungan dan hak asasi manusia, seperti WALHI, WARSI, KPA, IHCS, AGRA dan API. Juga beberapa kelompok pecinta alam seperti KPA dan MAPALA. Semua bersedia untuk bersama-sama memberikan dukungan dan perhatian terhadap masyarakat korban PT. WKS. kendati ada juga sebagian LSM lokal yang memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan lewat cara berkolaborasi dengan Pemerintah dan Perusahaan.
Berita tentang perampasan kebun-kebun petani dan tanah adat masyarakat Senyerang keluar di beberapa Surat Kabar Lokal dan Nasional, bahkan tersebar di beberapa situs internet organisasiorganisasi Nasional dan Internasional. Dengan
keluarnya berita itu, semakin banyak mengalir dukungan dari organisasi-organisasi terhadap perjuangan yang dilakukan masyarakat Senyerang. Dukungan tersebut telah memberi spirit baru dan pengaruh bagi petani Senyerang bahwa mereka tidak berjuang sendiri.
Di pihak lain, Sinarmas Forestry justru tetap bersekukuh menyatakan bahwa mereka telah berada di jalur yang benar dengan melansir kampanye bahwa manajemen anak perusahaan mereka tidak melakukan perampasan tanah rakyat Jambi, tidak membabat hutan tersisa dan menghancurkan ekosistem bernilai konservasi tinggi (HCV) serta menghormati masyarakat adat. Pemerintah Kabupaten, Propinsi dan Pusat juga menyatakan bahwa apa yang telah dilakukan PT. WKS sudah berada pada jalur yang benar dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan apa yang diperjuangkan masyarakat Senyerang tidaklah berdasarkan hukum dan ketentuan yang berlaku. Kendati data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengakui bahwa areal yang berkonflik tersebut termasuk wilayah administrasi Kelurahan Senyerang seluas 34.662,9 hektar.
Sejak kasus antara masyarakat Kelurahan Senyerang melawan PT. WKS terangkat kepermukaan, pihak perusahaan telah berkali-kali dipanggil Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Pemerintah Propinsi Jambi. Masyarakat Senyerang dan masyarakat korban di tempat lainnya tidak tau persis apa saja yang dibicarakan dan disepakati dalam pertemuan tersebut. Yang jelas, telah berkali-kali dibentuk Tim Resolusi Konflik dan sama sekali tidak melibatkan masyarakat korban. Yang pasti, sampai saat ini tak nampak hasil dari kerja-kerja Tim Resolusi Konflik yang dibentuk Pemerintah tersebut, dan masyarakat korban masih terus berjuang merebut lahan kembali.