Catatan Masyarakat Sipil tentang Konflik Agraria dan Kekerasan tahun 2011 di Provinsi Jambi 1
MEMBUNUH HAK-HAK RAKYAT
ATAS TANAH
Informasi Dokumen
Catatan Masyarakat Sipil tentang Konflik Agraria dan Kekerasan tahun 2011 di Provinsi Jambi ini bersumberkan dari kerja-kerja advokasi masyarakat sipil dalam membela masyarakat korban konflik agraria dan korban kekerasan. Catatan ini adalah kerangka pandang masyarakat sipil terhadap konflik agraria di Provinsi Jambi, termasuk dampak-dampak yang diakibatkannya.
Catatan Masyarakat Sipil ditujukan sebagai bahan informasi kepada publik dan diharapkan menjadi alat pengingat publik tentang dampak dari pembangunan global yang tidak adil dan menjadikan rakyat miskin hanya sebagai korban belaka.
Catatan ini dirajut secara bersama oleh beberapa organisasi masyarakat sipil yang ber-gerak dan berjuang di Provinsi Jambi.
Tim Pembuat Dokumen
Rivani Noor, Penyelaras Data dan Penulis, +62-812-74145333 Umi Syamsiatun, Pengolah Data, +62-852-66079341 Pariyanto, Pengolah Data, +62-852-63979392
Alamat Kontak :
Sekretariat Yayasan CAPPA-Ecological Justice Jl Yusuf Singedikane (dh Sri Soedewi) No 10 RT 16, Telanaipura, Jambi T/F. +62-741-64194
Kontak Orang :
Sarwadi Sukiman, Serikat Petani Indonesia (SPI) Provinsi Jambi +62-813-66485861 Pariyanto, Yayasan CAPPA-Ecological Justice, +62-852-63979392 Feri Irawan, Perkumpulan Hijau (PH), +62-812-21082005 Rukaiyah Rafik, Yayasan SETARA, +62-813-66442146 Adhe “Ipank” Ahmad, Aliansi Gerakan Reforma Agraria(AGRA), +62-819-94474545 Mijak, Kelompok Makekal Bersatu (KMB), +62-821-80596487 Adhe Ferdiansyah, PERTAMA, +62-852-66079342
@ Isi Catatan Masyarakat Sipil ini sepenuhnya adalah tanggung jawab organisasi masyarakat sipil yang bergabung dalam pembuatan Catatan ini. Hak pengutipan pada organisasi masyarakat sipil yang bergabung dalam pembuatan Catatan Masyarakat Sipil ini
“Reformasi Agraria yang benar-benar transformatif dan redistributif terbukti menjadi sesuatu yang bersifat fundamental dalam mengurangi angka kemiskinan dan kelaparan di banyak negara, dan bisa menjadi suatu kunci untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan kaum paling miskin (Jean Ziegler, Special Rapporteur of the Commission on Human Rights on the Right to Food,2002)
Konflik Agraria dan Kekerasan : Ketidak-adilan Kuasa atas Tanah
Bak kerja sebuah mesin industri global, konflik agraria dan kekerasan terus di-reproduksi pada tahun 2011. Reproduksi konflik dan kekerasan tak hanya cerita tentang pengusiran masyarakat dari satu wilayah kehidupan, tetapi juga disertai dengan cerita tumpahan peluru, pukulan dan luka berdarah, bahkan juga peluluh-lantakkan rumah-rumah dan sumber kehidupan rakyat miskin. Dalam determinansi kerangka sosiologi kekerasan, penguasaan lahan oleh korporasi dan proyek berskala besar berbasis tanah selalu meniscayakan reproduksi kekerasan. Wujud reproduksi kekerasan akan sangat bervariasi, juga instrumennya, akan tetapi dampaknya akan selalu merusak tatanan tradisional kehidupan rakyat dan sumber kehidupan mereka.
Lokasi penggusuran pemukiman warga Suku Anak Dalam Bathin Sembilan
Konflik berbasis tanah terus merebak di tahun 2011, akan ditampilkan beberapa sebagai gambaran konflik dan kekerasan. Satu kejadian yang menyentak nurani adalah kejadian di tengah bulan Ramadhan 2011, di tengah hari terik puasa, gabungan aparat kepolisian dari Polres Batanghari, Satuan Brimob dan karyawan perusahaan PT Asiatic Persada (Wilmar Group), “menyerbu” kawasan pemukiman warga Suku Anak Dalam (SAD) Bathin Sembilan di Sungai Beruang, puluhan rumah serta pondok diterabas-roboh, dan puluhan jiwa laki-perempuan-orang tua dan anak tunggang langgang melarikan diri. Tidak hanya di wilayah Sungai Beruang Jembatan Besi, penggerusan pemukiman warga SAD Bathin Sembilan terus meluas ke daerah Buaiyan dan Tanah Minang.
Harta benda warga SAD Bathin Sembilan, yang dikumpulkan dengan cucuran keringat bekerja mem-brondol sawit selama bertahun-tahun, juga hancur dan “dihancurkan” atau juga hilang entah kemana sekarang. Beberapa warga SAD Bathin Sembilan yang ketakutan dan panik, berlari tak tentu arah, ada yang ke rumah keluarganya, ada juga yang lari ke dalam hutan yang bersisian letak dengan wilayah kebun Wilmar. Satu orang warga bahkan melahirkan di dalam hutan, tanpa pertolongan medis, serta satu orang warga mengalami luka, yang diyakini akibat terkena serpihan peluru karet.
Lebih dari satu minggu, waktu yang dibutuhkan tim Masyarakat Sipil (dari beberapa organisasi non-pemerintah) untuk bisa masuk kedalam lokasi, juga untuk melacak keberadaan warga SAD Bathin Sembilan yang kehilangan tempat tinggal dan harta bendanya. Penelusuran fakta yang dilakukan oleh tim Masyarakat Sipil, juga membuktikan bahwa harta benda warga diambil dan dihancurkan oleh karyawan Wilmar.
Konflik dan kekerasan ini berawal dari proses penangkapan terhadap Pak Zainal dan keluarga yang dilakukan oleh aparat Polres Batanghari, yang dicurigai melakukan pencurian buah sawit Wilmar. Yang menjadi catatan kritis bagi Tim Masyarakat Sipil adalah, kenapa untuk melakukan penangkapan Pak Zainal dan keluarga harus dikerahkan puluhan pasukan gabungan? Proses penangkapan juga tidak dikoordinasikan dengan pihak pengurus dusun dan desa. Tentu saja ini indikasi kuat bahwa, penangkapan Pak Zainal hanya satu alasan untuk melakukan penggusuran terhadap warga SAD Bathin
Rumah warga SAD Bathin Sembilan Sungai Beruang yang dihancurkan
Karyawan PT Asiatic Persada mengambil barang warga SAD Bathin Sembilan Sungai Beruang, yang sampai sekarang tidak diketahui kemana barang tersebut dibawa
Aparat Brimob di dalam kebun PT Asiatic Persada, bersenjata lengkap (sebagian poto ditutup, dengan alasan keamanan)
Sembilan, yang selama puluhan tahun ber-konflik berhadapan dengan Wilmar Group.
Lebih jauh lagi, konflik tanah yang dialami oleh SAD Bathin Sembilan --- satu komunitas masyarakat asli di Jambi --- berhadapan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit ini telah berlangsung lama, sejak perusahaan mendapatkan izin Hak Guna Usaha tengah tahun 1980-an. Komunitas SAD Bathin Sembilan telah hidup serta mengelola sumber kekayaan tanah untuk sumber kehidupan mereka, jauh sebelum perusahaan perkebunan kelapa sawit, yang awalnya bernama Bangun Desa Utama (PT BDU), mendapatkan izin pengelolaan perkebunan 1.
Kondisi SAD Sungai Beruang saat sekarang : kehilangan tanah, rumah dan harta benda, hidup di bawah tenda ditengah belantara sawit
Belum lepas perih ingatan kekerasan di Sungai Beruang 2, kembali terjadi tindakan kekerasan di bulan Desember penutup tahun 2011. Kasusnya terjadi di kawasan yang di-“klaim” sebagai kawasan Konservasi perluasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) 3. Satu rumah petani kopi di daerah Sungai Tenang, Kabupaten Merangin, dihancurkan dengan cara dibakar. Harta benda si petani juga ikut hancur menjadi debu. Menurut penelusuran tim investigasi Serikat Petani Indonesia (SPI) Merangin, rumah dan kebun petani kopi sama sekali tidak masuk dalam kawasan pencadangan TNKS 4 Siporak-Hook, tetapi berada dalam kawasan eks HPH. Indikasi kuat pelaku adalah aparat Polisi Kehutanan (Polhut), berdasarkan penuturan beberapa saksi, walau ketika dikonfirmasi pihak Dinas Kehutanan tidak mengakuinya.
Sebenarnya, pembakaran rumah petani kopi, penangkapan dengan tuduhan kriminal perambah hutan bahkan juga pengusiran paksa telah dialami oleh petani kopi yang wilayahnya bersisian dengan Sungai Tenang, yaitu Masurai. Pendekatan kekerasan dan potensial terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan salah satu pendekatan Kementerian Kehutanan untuk pengamanan kawasan hutan, yang kemudian diadopsi oleh berbagai konsesi dan proyek kehutanan, seperti perusahaan HPH, HTI, proyek konservasi dan proyek karbon. Walaupun, pendekatan kekerasan ini terbukti tidak mampu meredam gerakan masyarakat, terutama masyarakat miskin dan tak bertanah, masuk ke dalam kawasan hutan untuk membangun ladang kehidupan mereka.
Pembakaran rumah petani kopi di Masurai. Dalam berbagai variannya, pola-pola yang sarat pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sangat sering dilakukan oleh perusahaan konsesi kehutanan (HPH dan HTI), maupun oleh proyek Konservasi dan proyek terkait perdagangan karbon
Rumah petani kopi di Sungai Tenang yang dihancurkan dengan cara dibakar, pola yang sama persis terjadi dalam konflik tanah-hutan
Kedatangan petani kopi ke kawasan eks HPH yang ditinggalkan oleh pemiliknya ini dilakukan secara simultan sejak tahun 1998, keberhasilan tanaman kopi di wilayah ini, bahkan kualitas kopinya diyakini lebih baik dari kopi Pagar Alam-Sumatera Selatan, membuat wilayah Sungai Tebal, salah satu dusun di Masurai, menjadi sentra transaksi kopi. Dan sampai sekarang sudah lebih dari 15,000 jiwa keluarga petani kopi hidup di kawasan ini.
Dua cerita kasus diatas mewakili “gunung salju” konflik berbasis tanah dan pendekatan kekerasan yang dipergunakan dalam penanganan konflik tersebut. Dalam rentang tahun 2001-2010, terdapat 70 konflik di sektor kehutanan dan perkebunan, yang sampai akhir tahun 2010 belum ada penyelesaiannya, artinya konflik tersebut merupakan konflik laten, yang bagaikan jerami kering akan siap terbakar jika disiram sedikit minyak dan api. Kemudian, di tahun 2011, tercatat 44 konflik diberbagai sektor berbasis tanah dan sumber kekayaan alam, dengan luasan lahan konflik 222,688 hektar. Sebagian konflik yang muncul di tahun 2011 adalah konflik lama yang belum diselesaikan dengan tuntas, juga sebagian adalah konflik yang muncul dalam varian yang langsung terkait dengan tanah, tetapi ada juga varian ketidak-adilan kebijakan dan ketidak-adilan manfaat pembangunan industri berbasis tanah dan sumber kekayaan alam bagi rakyat.
25 20 15 10 5 Tahun 2010 0 Tahun 2011 Konflik Kehutanan 2010-2011
Konflik berbasis tanah di kawasan-kawasan konservasi dan proyek terkait perdagangan karbon5 juga mulai manifes di tahun 2011 dan mengalami kenaikan jumlah serta pola konfliknya. Hal ini kembali menunjukkan fakta, bahwa ada persoalan mendasar dalam tata guna dan tata kuasa hutan (incompatibility) kawasan hutan, sehingga proyek konservasi atau proyek terkait perdagangan karbon yang dipublikasikan ramah serta tidak mempunyai beban resiko sosial dan konflik tanah, juga harus memikul konsekuensi beban tersebut.
30 Konflik Perkebunan Kelapa Sawit 2010-2011 25 20 15 tahun 2010 Tahun 2011 10 5 0 Hak Guna Usaha Lahan Kemitraan Pencemaran Program CSR Lingkungan
Penguasaan yang sangat besar serta kuat kawasan dan sumber kekayaan tanah --- yang didominasi oleh perusahaan kehutanan dan perkebunan --- beserta alur produksi hulu-hilirnya, tidak diimbangi dengan tata kebijakan yang baik serta melindungi rakyat, mengakibatkan konflik semakin kronis. Dari total luas kawasan hutan di Indonesia 130 juta hektar lebih --- luas daratan Indonesia adalah 190 juta hektar, artinya sekitar 70 persen daratan Indonesia merupakan kawasan hutan ---hanya sekitar 14,2 juta hektar dalam status pengukuhan 6, atau telah melewati proses “temu-gelang”, artinya lebih dari 100 juta hektar kawasan hutan masih dalam status penunjukan atau pencadangan, sehingga sangat besar potensi konflik, karena tidak jelas tata batasnya. Di Provinsi Jambi, dari total luas Provinsi 5,1 juta hektar, 2,1 juta hektar adalah kawasan hutan, yang hampir seluruhnya dalam proses penunjukan dan pencadangan, belum dikukuhkan sebagai kawasan hutan, sehingga akan sangat mudah ditemui konflik batas kawasan hutan dengan wilayah desa atau daerah-daerah pertanian, apalagi Undang-Undang No 41/1999 tentang Kehutanan, menegaskan tidak boleh ada kegiatan lain di dalam kawasan hutan, tanpa seizin Menteri Kehutanan.
Menarik sedikit larik sejarah penguasaan kawasan hutan Provinsi Jambi oleh kelompok korporasi, juga tidak berlangsung lestari justru mencerminkan ketidak-adilan. Tahun 2002, Menteri Kehutanan melimpahkan sekitar 1,1 juta hektar kawasan hutan dibawah izin legal 15 HPH di Provinsi Jambi untuk dikelola oleh Inhutani V, dikarenakan ditinggalkan oleh pemiliknya, setelah dibalak kayunya atau manajemen pemegang izin konsesi menyatakan bangkrut. Kemudian,
berdasarkan studi Kasubdin Pengawasan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, 11 HPH seluas sekitar 750,000 hektar tidak layak dikelola, karena sudah ada “peruntukannya” baik yang diokupasi masyarakat, maupun yang diadikan perkebunan kelapa sawit oleh pemerintah daerah. Hanya sekitar 120,000 hektar atau 4 HPH yang layak dikelola, yaitu PT Sadarnila, PT Lokarahayu, PT Mugitriman dan PT Pitco Indonesia.
Dari paparan ini, terlihat jelas bahwa konflik agraria di sektor kehutanan merupakan produk sejarah ketidak-adilan penguasaan lahan dan buruknya kebijakan pemerintah, juga bisa kita lihat bahwa kompleksitas permasalah tanah-hutan dominan diselesaikan dengan pendekatan kewenangan. Sebenarnya pihak Dinas Kehutanan sudah mengetahui bahwa ratusan ribu hektar kawasan hutan sudah tidak layak disebut hutan, tetapi tidak dilakukan penataan berdasarkan kondisi faktual di lapangan. Jika kita melarik situasi sekarang, 4 ex-HPH yang dikelola oleh Inhutani V diatas, yang dinyatakan masih layak dikelola, sekarang berubah menjadi Hutan Tanaman Industri (HTI), dibawah bendera Sinar Mas Forestry (SMF) dan Alam Lestari Nusantara (ALN), dan telah terjadi konflik agraria dengan masyarakat dan petani.
Saat sekarang juga ketimpangan penguasaan lahan tidak diselesaikan secara tuntas. Sinar Mas Forestry (SMF) terus melakukan perburuan tanah, walau sudah menguasai langsung sekitar 400,000 hektar kawasan hutan di Provinsi Jambi. Artinya, saat sekarang, petani penggarap dan masyarakat miskin, juga harus bertarung dengan perusahaan berbasis sumber kekayaan hutantanah level multi-nasional atau perusahaan raksasa nasional.
Tim Masyarakat Sipil mencatat, sepanjang rentang waktu tahun 2009-2011 terdapat 9 orang petani yang menggarap tanah untuk pertanian dan perkebunan menjadi kriminal dengan tuduhan perambah hutan dibawah jeratan UU No 41/1999. Para petani ini dituduh menggarap kawasan hutan yang penguasaannya diberikan kepada perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI), konservasi dan restorasi.
Selain dikuasai sektor kehutanan, tanah di Provinsi Jambi juga dikuasai oleh perkebunan skala besar, terutama perkebunan kelapa sawit. Dari total luas perkebunan kelapa sawit 800,000 hektar, sekitar 500,000 hektar dikuasai oleh sejumlah perusahaan multi-nasional, seperti SMART/GAR (Sinar Mas Group/Eka Tjipta), Asian Agri (Radja Garuda Mas Group), Bakrie Sumatra Plantation (BSP) dan Astra Group. Sekitar 300,000 hektar konsesi HGU perkebunan kelapa sawit berasal dari pelepasan kawasan hutan, dimana didalamnya hidup suku-suku asli, seperti Suku Anak Dalam (SAD), sehingga pembangunan perkebunan kelapa sawit telah menjadi “kutukan” bagi SAD, karena pembangunan perkebunan kelapa sawit telah mencerabut hak mereka atas tanah dan kedaulatan mereka atas sumber kehidupannya.
Industri ekstraktif dan berbasis sumber kekayaan tanah lainnya yang sedang berderak keras di Provinsi Jambi adalah tambang batu bara, selain minyak dan emas. Kompilasi dan pengolahan data, sampai dengan tahun 2011, sekitar 700,000 hektar tanah di Provinsi Jambi dialokasikan untuk industri tambang batu bara. Industri ini telah mengubah ribuan hektar bentang tanah subur juga kawasan hutan menjadi lobang-lobang tambang, serta menurunkan kualitas air sungai. Yang mencuat adalah kontraversi kerusakan jalan serta ancaman kesehatan masyarakat akibat lalulintas truk-truk raksasa pengangkut batu bara, dan tentu saja ancaman kedaulatan petani untuk menggarap tanah bagi kehidupan mereka.
Masih terkait dengan tata kuasa dan tata kelola hutan, tak hanya lemahnya tata kebijakan di internal institusi sektoral negara yang menguasai sumber kekayaan tanah, tetapi kompleksitas kebijakan semakin akut ketika institusi negara yang bergerak di bidang administrasi pemerintahan maupun politik kewarganegaraan, membangun praktik kebijakan yang dis-harmonis. Seperti wilayah administrasi desa dan hak-hak warga negara yang berada dalam kawasan hutan. Di tingkat nasional, menurut studi Kementerian Kehutanan seperti yang disampaikan oleh Kuntoro Mangkusubroto 7 , sekitar 33,000 desa berada di dalam atau di sekitar hutan. Desa-desa yang wilayahnya berada dalam kawasan hutan, tentu saja menjadi rawan konflik. Selain itu, warga desa yang berada dalam kawasan hutan, pada beberapa kasus tidak mendapatkan pelayanan hak warga negara dengan baik, seperti susah atau tidak mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Atau, fakta lain, warga desa mempunyai KTP sesuai dengan alamat tinggalnya, tetapi karena dianggap berada di dalam kawasan hutan, mereka tetap terancam di-kriminalisasi atau digusur dari rumahnya. Celakanya, jika dalam musim kampanye Pemilu, baik Pemilu Kepala Daerah, Kepala Negara maupun Legislatif, mereka selalu diakui suaranya, dengan diberikan KTP Sementara untuk bisa mendapatkan Kartu Pemilih, tetapi setelah “pesta demokrasi” tersebut usai, maka berlalu juga status warga negara mereka, dan kembali menghadapi ancaman akibat konflik tanah.
Di Provinsi Jambi sendiri, Tim Masyarakat Sipil memperkirakan lebih dari 200 desa dan dusun wilayahnya masuk dalam kawasan hutan, dengan jumlah jiwa lebih dari 100,000 orang, ini belum wilayah desa yang “tumpang-tindih” dengan konsesi perkebunan skala besar dan pertambangan. Maka, jika kemudian dipergunakan kerangka legal formal secara kaku, ribuan orang akan menjadi kriminal, karena hidup diatas tanah yang hak penguasaan legal-formalnya ada di tangan korporasi.
Jalan perkembangan sejarah menunjukkan bahwa politik penguasaan tanah dan sumber kekayaannya oleh korporasi, dengan berbagai cara, adalah wajah nyata dari proses akumulasi modal sebagai akar fundamental dari sistem kapitalisme. Dengan sangat canggih, kekayaan agraria maupun supra-pengetahuan desa-desa dan dusun-dusun diformulasi masuk kedalam mekanisme pasar bebas, tak ada batasan dan perlindungan lagi bagi warga desa dan dusun dari serbuan ganas agen-agen korporasi multi nasional dan badan keuangan internasional. Proyek-proyek kehutanan untuk kepentingan konservasi dan perdagangan karbon, selain menghadirkan praktik kekerasan sebagai salah satu pendekatan dalam perlindungan kawasan proyek, juga merupakan satu bagian wajah dari penguasaan sumber kekayaan tanah yang rawan menjadi rantai kepentingan “greenwash” korporasi, bahkan saat sekarang dengan mata-telanjang, proyek karbon telah menjadi mesin re-produksi kapital melaluai mekanisme utang karbon dan pasar karbon.
Strategi baru pembangunan pedesaan tidaklah memperhitungkan sebab-sebab sosial atas kemiskinan, tidak juga menghadirkan usulan-usulan kaum tani guna mengatasi kendala-kendala sosial, ekonomi, dan politik yang mencerabut penduduk termiskin di pedesaan dari penghidupan mereka (FIAN-Food First Information and Action Network, and La Via Champesina)
Strategi Global Menguasai Tanah : Luluhnya Kedaulatan Lokal atas Sumber Kekayaan Tanah
Sumber kekayaan alam Indonesia merupakan daya pikat kuat bagi korporasi dan badan keuangan internasional, tak hanya untuk dikeruk, tetapi juga dalam trend global lewat promosi “produk hijau” (green product) --- salah satu cara kapital melakukan re-produksi untuk melakukan intervensi pasar --- proyek konservasi dan proyek karbon menjadi bagian yang harus mereka pengaruhi. Sumber kekayaan tanah dan segala isinya harus dikontrol serta inheren dengan kebijakan ekonomi negara, kemudian ekonomi negara akan dipengaruhi sekuat mungkin agar terintegrasi dengan sistem ekonomi International yang dibangun berorientasi pada internasionalisme liberal yang menghendaki sistem ekonomi negara di semua level menjadi lebih terbuka, tanpa hambatan signifikan. 8
Perluasan pengaruh pasar global dalam tatanan ekonomi Indonesia makin terlihat agressif sejak tahun 1997, ketika Presiden RI Soeharto, diambang kejatuhan kekuasaannya, menandatangani Letter Of Intent (LOI) bersama International Monetery Fund (IMF). Secara umum, LOI membuka pintu ekonomi Indonesia seluasnya untuk pasar bebas, melalui kebijakan deregulasi ataupun pembuatan regulasi yang mendukung terciptanya ekonomi liberal. Jika merujuk balik sejarah, maka situasi ini hampir sama dengan zaman kolonialistik, ketika Indonesia masih bernama HindiaBelanda, dimana diterapkan kebijakan “Pintu-Terbuka” yang berlanjut dengan penghisapan melalui “Tanam-Paksa”, dimana petani dan rakyat miskin diharuskan menanam komoditi ekspor bagi kebutuhan negara penjajah. Menurut Hadiz 9, dalam alur kerangka pemahaman struktural tentang peranan dan sifat negara terhadap masyarakat dimana mode produksi kapitalis adalah dominan, maka negara akan dilihat berfungsi untuk menjamin prasyarat-prasyarat yang diperlukan bagi reproduksi hubungan-hubungan sosial (produksi), sehingga proses akumulasi modal dapat terus berlangsung langgeng. Dalam paradigma kebijakan agraria, strategi pembangunan pro-liberal adalah perubahan dari strategi “proteksionis” dan “inward looking” menjadi “perdagangan bebas” dan “outward looking”, atau bisa juga dilihat sebagai perubahan dari “state-directed” menjadi “market-oriented”, yang oleh beberapa kalangan disebut “reforma neo-liberal global” 10.
Aktor global yang sangat kuat cakar pengaruhnya dalam tata kebijakan ekonomi-politik Indonesia adalah Bank Dunia. Sebagai sebuah lembaga keuangan global, Bank Dunia tentu saja sangat berkepentingan menjaga arus akumulasi kapital global dengan berpondasi pada model ekonomi liberal. Melalui “mantra” investasi asing sebagai penggerak pokok roda ekonomi satu negara di berbagai level, maka Bank Dunia sudah berhasil melakukan “metamorfosis” harkat-kemanusiaan dan berkah-ekologi menjadi kotak-kotak komoditi (barang dagangan), istilah pasar tenaga kerja (labour-market) serta pasar tanah (land-market), merupakan hal lazim dan sangat awam dirapalkan. Jenis tanaman yang dikembangkan oleh petanipun, adalah tanaman yang mempunyai nilai ekonomi di tingkat pasar global (market-comodity).
Kontrol terhadap sumber kekayaan tanah menjadi salah satu perhatian utama Bank Dunia, karena tanah mempunyai arti multi-keuntungan bagi Bank Dunia. Bulan Oktober 2002, Dewan Eksekutif Bank Dunia meluncurkan strategi baru untuk pembangunan pedesaan dengan tajuk “Menjangkau Kaum Miskin” (selanjutnya dibaca MJK), kemudian pada bulan Mei 2003, Bank Dunia mempromosikan dokumen “Kebijakan untuk Pertumbuhan dan Pengurangan Kemiskinan : Laporan Penelitian Kebijakan Pertanahan” 11 (selanjutnya dibaca KPPK). Kedua dokumen yang saling terhubung ini, membawa pengaruh besar dalam menentukan haluan kebijakan pembangunan perdesaan dan pertanahan tingkat lokal di berbagai negara, selain juga, secara paralel, mempengaruhi kebijakan bantuan pembangunan internasional.
Dalam dokumen MJK, Bank Dunia meyakini bahwa pertumbuhan pertanian adalah cara terbaik bagi pengurangan kemiskinan di pedesaan, peningkatan produktivitas pertanian akan dilakukan dengan mengadopsi prinsip-prinsip “program penyesuaian structural (structural adjustment program), seperti liberalisasi pasar pertanian, penguatan perusahaan-perusahaan pribadi/swasta, privatisasi. Strategi MJK, singkatnya, akan mendorong promosi pertumbuhan pertanian melalui kebijakan liberalisasi pasar pertanian dan menyempurnakan masuknya sektor pertanian kedalam perjanjianperjanjian dagang multilateral, mendukung investasi pada sains dan teknologi terutama bioteknologi, mendukung diversifikasi pertanian skala ekspor untuk memenuhi tuntutan pasar global, meningkatkan efisiensi penggunaan air dengan cara menaikkan harganya, privatisasi jasa penyuluhan pedesaan dan mendukung pembangunan infrastruktur pedesaan.
Sedangkan dokumen KPPK, meyakini pentingnya sumber kekayaan tanah sebagai kunci sumber daya bagi penduduk miskin pedesaan, baik untuk pertumbuhan ekonomi, maupun untuk beroperasinya pasar dan kelembagaan sosial. Dokumen KPPK ini terdiri dari 3 bagian besar, yaitu, hak atas tanah (property right), keamanan tenurial (land tenure security) dan pasar tanah (land market).
Di Indonesia, terkait dengan pengaruh Bank Dunia atas sumber kekayaan tanah di pedesaan, Bank Dunia melalui bantuan teknis dan fasilitas utang, mendorong pemerintah Indonesia untuk menjalankan skema perubahan kebijakan, kelembagaan dan manajemen pertanahan melalui “Indonesia Land Administration Project”. Senyawa dengan dua dokumen Bank Dunia MJK dan KPPK, proyek ini meyakini pengentasan kemiskinan di pedesaan bisa dilakukan melalui jaminan hak pemakaian tanah yang ditingkatkan dan kesempatan agunan kepada pemilik tanah, serta untuk menyediakan insentif bagi investasi dan tata guna tanah yang berkelanjutan. Hal ini merupakan penterjemahan praktis dari hak atas tanah dan keamanan tenurial dalam dokumen KPPK, sementara untuk pasar tanah, dalam praktiknya petani pedesaan akan didorong meng-agun-kan tanah mereka yang sudah bersertifikat ke lembaga keuangan atau menjadi sindikasi dari korporasi internasional, yang biasanya komoditi yang ditanam diatas tanah adalah komoditi yang terintegrasi dengan pasar global (monoculture-commodity), inilah ujung kesempurnaan dari skenario tata guna tanah Bank Dunia : pasar tanah!
Maka, alih-alih mengentaskan kemiskinan, memandirikan petani dan penduduk perdesaan, atau juga memuliakan tata pengetahuan lokal desa dalam pengelolaan pertanian, proyek-proyek
“pengentasan kemiskinan dan tata guna tanah” Bank Dunia --- yang secara perlahan tapi pasti telah merasuk-sesak kedalam relung-relung tatanan desa --- justru menjebak petani perdesaan dalam lingkar produksi pasar global melalui komoditi tunggal yang melayani pasar global, mengiris-tuntas kedaulatan petani atas tanah berganti dengan nilai kapital dan terlibas dalam rantai akumulasi kapital melalui penyewaan tanah bersertifikat, menggenggam erat petani dalam pusaran produk bio-teknologi (bibit hibrida, pestisida, pupuk kimia dan lainnya) yang dimonopoli industri global, dan yang pasti proyek Bank Dunia ini telah menisbikan sebab-sebab struktural kemiskinan dan ketidak-adilan penguasaan tanah sebagai sumber konflik agraria.
Penurunan Nilai Tukar Petani di Provinsi Jambi 99 98 97 96 Nilai Tukar Petani 95 94 93 2009 2010 2011
Di Provinsi Jambi, peng-adopsian strategi MJK, KPPK serta Land Administration Project --- yang inti sebenarnya adalah kontrol global atas sumber kekayaan tanah --- selain menyebabkan semakin tercerabutnya akses dan kedaulatan petani dan masyarakat adat atas tanah, karena definisi keamanan tenurial adalah sertifikat tanah, juga mendorong peningkatan ekskalasi konflik tenurial dan konflik agraria. Strategi ini memberikan nilai lebih bagi produsen berskala raksasa, dan menurunkan pendapatan petani kecil, sementara biaya input pertanian dan produksi semakin menaik tajam, ditambah lagi minimnya akses dan ketersedian pangan lokal, membuat kemiskinan semakin berlipat masalahnya. Proyek ini juga member tekanan pada lingkungan dan keragaman bio-diversitas, sebab memberlakukan pola intensifikasi pertanian yang sarat produk kimia.
180,000 Grafik Penurunan 160,000 Areal Pangan dan Alih Fungsi Lahan 140,000 Pertanian 120,000 ke non Pertaian 100,000 Luas Lahan 80,000 Luas Alih Fungsi 60,000 40,000 20,000 0 2009 2010 2011
Dengan postur tambun yang disokong oleh negara-negara penguasa kapital dunia, maka “titahmantra” Bank Dunia akan sangat didengar oleh Pemerintah Indonesia. Bank Dunia sendiri, sebenarnya, tidak hanya “bermain” di arena dukungan kebijakan pembangunan negara, melalui dukungan teknis maupun dukungan finansial (utang dan hibah) untuk memdesain kebijakan atau pelaksanaan pembangunan --- biasanya di Indonesia melalui Asian Development Bank (ADB) --- tetapi juga, sejak tahun 2000 mereka mulai aktif merintis kerjasama teknis dan bantuan keuangan ke badan-badan swasta, seperti perusahaan berbasis kekayaan tanah.
Bank Dunia mempunyai 2 badan yang khusus bekerjasama dengan kelompok bisnis, yaitu IFC (International Finance Corporation) dan MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency). Secara singkat, IFC bertugas untuk memberikan dukungan pendanaan (utang) kepada kelompok bisnis, sedangkan MIGA bertugas memberikan dukungan asuransi bagi kelompok bisnis. Aktifnya 2 badan bisnis Bank Dunia, sebagai buah dari LOI IMF dan semakin terintegrasinya Indonesia ke pasar bebas.
Jika dilihat per sektor korporasi berbasis sumber kekayaan tanah, jejak kelompok Bank Dunia ini sangat mudah ditemui. Di sektor pertambangan dan minyak, Bank Dunia men-sponsori Forum Kajian Industri Ekstraktif (EIR) 12, untuk melakukan kajian ulang atas praktik industri pertambangan. Akan tetapi kenyataannya, investasi di sektor ini semakin me-maha-raja-lela. Pemerintah Indonesia sendiri menetapkan bahwa industri ekstraktif sebagai sektor paling strategis untuk memperoleh devisa. Sebanyak 85,4 persen dari 137 konsesi pengelolaan minyak gas dan bumi di Indonesia dikuasai oleh perusahaan multi nasional. Bank Dunia sendiri, melalui MIGA terlibat dalam proyek tambang nikel di Halmahera. Perusahaan patungan antara Mitsubishi (Jepang), Eramer (Perancis) dan PT ANTAM, bernama PT Weda Bay Nikel, mendapatkan dukungan jaminan asuransi dari MIGA.
Di sektor kehutanan dan perdagangan karbon, Bank Dunia sangat aktif mendukung pembuatan beragam kebijakan Kementerian Kehutanan, baik di awal reformasi sampai sekarang ini. Bank Dunia terlibat dalam Forum Multi Donor di sektor kehutanan, dimana salah satu produknya adalah dukungan percepatan pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) sebagai peta jalan revitalisasi sektor kehutanan. Sedangkan untuk inisiatif perdagangan karbon, Bank Dunia aktif mendukung pembuatan desain strategi dan kebijakan pemerintah Indonesia. Melalui Indonesia Forest Climate Alliance (IFCA), sebuah forum multi pihak, Bank Dunia mempengaruhi peta jalan REDD di sektor kehutanan, kemudian juga melalui skema utang di bawah Climate Loan Policy (CLP), Bank Dunia mendukung pembuatan beragam kebijakan terkait perubahan iklim di beberapa Kementerian.
Masih di sektor kehutanan, di awal tahun 2000, MIGA pernah membangun rencana untuk mendukung mega-proyek pembangunan industri integratedpulp-paper di Kalimantan Selatan yang dirintis oleh United Fibre System (UFS), sebuah holding company berbasis di Singapur. Selain itu, melalui IFC-Pensa, Bank Dunia juga terlibat memberikan dukungan teknis kepada Inhutani di Kalimantan Selatan agar produk kayu mereka bisa diterima oleh pasar internasional.
Provinsi Jambi tak lepas dari jejak-tapak proyek Bank Dunia di sektor sumber kekayaan tanah dan proyek karbon. Di Tahun 1999 sampai dengan awal tahun 2000, Bank Dunia memberikan pinjaman sekitar 19 juta US dollar dibawah payung proyek Integrated Conservation Development ProjectTaman Nasional Kerinci Seblat (ICDP-TNKS), proyek ini merupakan mega-utang untuk kegiatan konservasi. Akan tetapi proyek ini juga tidak bisa menyelesaikan tuntas masalah-masalah klasik kehutanan Indonesia, tentang konflik batas kawasan hutan dengan kawasan pertanian masyarakat 13, bahkan proyek ini masih menyisakan cerita sedih penggusuran kebun-kebun warga karena dituduh masuk dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat.
Di inisiatif perubahan iklim, Bank Dunia membangun skema besar proyek dibawah payung Climate Investment Fund (CIF). Walau mempunyai beragam skema, tetapi orientasinya proyeknya adalah tunggal, yaitu bagaimana arus investasi tetap bisa berjalan ketika skema perdagangan karbon telah berjalan. Di Provinsi Jambi, di tahun 2011, Bank Dunia telah melakukan Joint Mission dan proses konsultasi proyek dibawah skema FCPF (Forest Carbon Partnership Fund) dan FIP (Forest Investment Fund).
Keterlibatan lebih nyata Bank Dunia di Provinsi Jambi adalah di sektor perkebunan kelapa sawit, melalui IFC, mereka memberikan pinjaman 14 kepada Wilmar Group, yang di Provinsi Jambi anak usahanya adalah PT Asiatic Persada (PT AP). Wilmar Group merupakan korporasi multi nasional penghasil minyak sawit (CPO) yang gurita bisnisnya menjalar dari hulu-hilir serta membentang di banyak negara. Di Provinsi Jambi, group bisnis ini mempunyai konflik lahan akut dengan masyarakat asli, Suku Anak Dalam Bathin Sembilan, yang telah berlangsung tahunan, dan telah menciptakan banyak problem pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Aktor global lainnya yang mempengaruhi tata guna tanah di pedesaan adalah perusahaan multinasional, beragam lembaga keuangan internasional serta institusi kredit ekspor, yang memberikan pinjaman serta jaminan ekspor kepada perusahaan multi-nasional. Sinar Mas Group di Provinsi Jambi telah mencengkramkan kuku bisnis di hampir semua sektor bisnis berbasis sumber kekayaan tanah ; kehutanan (PT Wira Karya Sakti, PT Rimba Hutani Mas dan beberapa perusahaan supplier mereka), perkebunan kelapa sawit (PT Kresna Duta Agroindo) dan tambang batu bara (tersebar di Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat). Radja Garuda Mas Group, Bakrie Group dan Astra Group, juga merupakan perusahaan multi-nasional yang bergerak di sektor berbasis tanah di Provinsi Jambi.
Kehadiran aktor-aktor global, tata produksi ekonomi liberal global serta strategi pertanian dan pertanahan di perdesaan, tidak hanya mengubah potret tata guna sumber kekayaan tanah di perdesaan, tetapi juga mengubah pola produksi, afiliasi budaya serta dinamika sosial. Penguasaan lahan massif untuk kepentingan tata produksi global oleh korporasi raksasa --- yang didalam banyak kasus ditopang oleh kebijakan legal dan instrument kekerasan --- telah meluluh-lantak pertanian perdesaan berkelanjutan yang berbasis pengetahuan lokal.
Derita yang Tak Berujung : Membunuh Kehidupan Kaum Miskin Tak Bertanah
Jika kita melakukan analisis peta keruangan Provinsi Jambi, memperbandingkannya dalam rentang waktu situasi 10 tahun, maka akan sangat terang terlihat terjadinya perubahan-perubahan tata kuasa ruang, atau perubahan penguasaan tanah. Walaupun diatas kertas peta, luas peruntukan ruang tetap, akan tetapi, aktor penguasa tanah meng-kristal pada beberapa sektor dan terkonsentrasi pada group-group korporasi raksasa.
Perubahan penguasaan sumber kekayaan tanah tersebut, sama sekali tidak mengubah pola sistem ekonomi-produksi yang dijalankan oleh korporasi raksasa tersebut ; perampasan, kriminalisasi dan tetap menghadirkan potret kekerasan. Sebenarnya, ketiga praktik pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut bukanlah sekedar dampak langsung dari praktek ekonomi-produksi korporasi raksasa tersebut, apalagi hanya syptom (gejala) saja, tetapi lebih merupakan bagian dari cara kerja mesin ekonomi politik liberal global yang ditanamkan di desa. Kemudian, mesin ini juga memproduksi kemiskinan dan ketergantungan (kooptasi) yang dialami oleh masyarakat di perdesaan, terutama korban dari konflik agraria.
Kemiskinan struktural, pemutusan hubungan tradisional-transedental masyarakat dengan kekayaan tanah, serta penghancuran tata kelola produksi lokal --- baik melalui instrumen refressifkoersif maupun melalui instrumen hukum dan kebijakan politik kekuasaan --- dalam konteks ekonomi global neo-liberal, juga bukan hanya fenomena pembangunanisme, ini adalah alur rekayasa ekonomi-politik kapital untuk menciptakan pasar tenaga kerja ; tenaga kerja berlimpah di perdesaan dengan “kemampuan rendah” dalam pusaran keangkuhan industri pabrik modern. Sumber tenaga kerja ini juga akan meluber ke kota-kota, mengisi lapanngan kerja di lower-skill, mempunyai tingkat ketergantungan tinggi pada pemodal, dan sangat rentan tidak mendapatkan hak-hak mereka sebagai tenaga kerja. 15
Maka, konflik agraria dan penguasaan sumber kekayaan tanah secara tidak adil juga menciptakan kemiskinan serta “kepasrahan” korban dan warga untuk masuk dalam “pasar komoditi” (baca : komoditi adalah barang dagangan, dan barang dagangan bukan cuma sumber kekayaan alam, tetapi juga tanah dan manusia). Sebagai salah satu gambaran adalah kemiskinan struktural yang dialami oleh Suku Anak Dalam Bathin 9 yang berkonflik dengan perkebunan PT Asiatic Persada (Wilmar Group).
Konflik agraria menahun yang melilit Suku Anak Dalam Bathin 9 membuat mereka memandang lembaga pendidikan bukanlah kebutuhan primer, mereka lebih memilih “mengajarkan” anak-anak mereka menjadi “pem-brondol” (memungut butiran buah kelapa sawit yang jatuh) kelapa sawit. Karena semakin banyak butir buah kelapa sawit --- biasanya dihitung per kilogram --- yang dikumpulkan, maka akan semakin banyak uang yang didapatkan. Hal ini mengakibatkan, anak-anak mereka belum bisa lancar membaca-menulis pada usia sekolah dasar (6-7 tahun), dan tentu saja akan berdampak pada lingkaran setan kemiskinan struktural akibat rendahnya sumber daya manusia.
Poto kiri satu keluarga Suku Anak Dalam Bathin 9, sebelum rumah mereka dihancurkan. Poto kanan, keluarga Suku Anak Dalam Bathin 9 Sungai Beruang Paska penghancuran rumah hidup di tenda-tenda
Lain lagi di RT 11 Dusun Kunangan Jaya, Desa Bungku, sebuah wilayah dusun yang dianggap masuk dalam konsesi kawasan hutan restorasi. Di dusun ini terdapat satu sekolah amat sederhana yang didirikan secara swadaya --- berlantai tanah merah, berdinding papan reot dan beratap seng ---, siswa sekolah harus berdesakan, walaupun tingkat sekolahnya berbeda, ada yang kelas 1,2, 3 dan 4, tetapi karena ruangannya hanya satu saja, sedangkan hanya ada 2 guru yang mengajar, maka mereka harus bergantian mendapatkan bimbingan dari guru. Celakanya honor guru sangat jauh dari layak, hanya 300 ribu rupiah per bulan. Bayangkan saja, dengan honor tersebut sang guru harus mengajar di tempat terpencil, mengampu 4 tingkat kelas sekaligus. Tentu saja akan berdampak pada penyampaian materi pelajaran dan daya tangkap siswa.
Di Masurai, Merangin, satu sekolah dasar swadaya sederhana masyarakat sejak lebih satu lalu ditutup, akibat tidak ada lagi guru yang mau mengajar. Sang guru pergi, karena ketakutan, sejak Bupati Merangin memgeluarkan surat yang memerintahkan petani kopi di Masurai untuk meninggalkan kebun kopi dan rumah mereka, karena berada didalam kawasan hutan. Puluhan anak-anak usia sekolah dasar, sempat beberapa bulan tidak mendapatkan pendidikan. Sekarang mereka berpindah ke sekolah dasar di Pasar Masurai.
Di sisi hidup yang lain, jaminan kesehatan juga sangat minim bagi korban konflik agraria. Bagi satu kelompok Suku Anak Dalam Bathin 9 di Sungai Buaiyan, mandi dengan air bersih adalah satu kemewahan, karena setiap hari mereka harus mandi, mencuci, bahkan mengolah air minum dari aliran sungai, di dalam belantara kebun kelapa sawit, yang berwarna kemerahan jika hari panas, dan akan menjadi coklat kemerahan jika hujan, ini akibat tanah perkebunan kelapa sawit yang berwarna merah berdebu. Untuk menyiasati rasa “kelat” air sungai “kemerahan” tersebut, mereka mengolah air sungai tersebut menjadi minuman bergula, seperti teh, sirup dan kopi. Di kelompok Suku Anak Dalam Bathin 9 di Bungku, mereka malah mengkonsumsi air dari genangan-genangan air hujan.
Lebih menyentuh lagi jika melihat ada orang sakit di daerah Sandah atau Ladi, Merangin, mereka harus menyiapkan tandu untuk mengusung orang tersebut ke Pasar Masurai yang berjarak 4-5 jam berjalan kaki, karena tak ada sarana kesehatan di daerah tersebut, akibat konflik sumber kekayaan tanah antara petani dan pihak kehutanan.
Membangun kehidupan di wilayah konflik agraria, selain memberikan tekanan psikis, juga membuat biaya hidup menjadi lebih mahal, seperti harga bahan bakar dan kebutuhan pokok seperti beras, karena, selain jarak tempuh yang sulit, juga sangat jarang ada penjual yang masuk membawa barang dagangan.
Kehilangan tanah dan rendahnya pendidikan sebuah kombinasi sempurna untuk mengambil jalan hidup pragmatis untuk bertahan hidup. Selain menjadi “pem-brondol” buah kelapa sawit --- dengan resiko dituduh kriminal, paska penggusuran rumah Suku Anak Dalam Bathin 9 Sungai Beruang, mereka kemudian bertebaran jauh menjadi pencari besi bekas, sebuah pekerjaan yang sulit dan keras. Atau juga bekerja “serabutan”, yang penting bisa mempertahankan hidup sekeluarga.
Inilah rangkai cerita panjang bagaimana bangunan konflik agraria, konflik sumber kekayaan tanah, yang membuat masyarakat tidak hanya menjadi korban kekerasan, kehilangan kedaulatan atas tanah, juga mengalami problem kemiskinan akut yang multi-dimensional.
Poto kiri sekolah yang sudah kosong di Masurai, dan poto kanan adalah situasi sekolah di Dusun Kunangan Jaya
Mengembalikan Hak Tanah Petani dan Kaum Miskin Tak Bertanah, Memperkuat Kedaulatan Lokal Desa, Menuju Jalan Keadilan Sosial
Sam Moyo dan Paris Yero dalam buku babon yang mereka edit, berjudul “Reclaiming the Land” 16, menoreh garis kata bahwa pendudukan lahan atau perebutan tanah kembali oleh kaum petani dan masyarakat adat, tidak bisa hanya dilihat sebagai tindakan untuk mengambil hak mereka kembali, hak untuk kehidupan dan kemanusiaan, akan tetapi harus juga dilihat sebagai perlawanan terhadap sistem ekonomi-politik yang selama ini menindas atau tidak menguntung mereka (kaum petani dan masyarakat adat). Oleh karenanya, diperlukan cara pandang mendasar dan berpikir dari akar apa yang terjadi dalam kebijakan pembangunan, terutama dalam sektor sumber kekayaan alam atau sumber kekayaan tanah.
Sejak awal tahun 2011, sektor pertambangan batu bara mulai bergerak kencang sebagai salah satu industri berbasis kekayaan tanah. Kabupaten Bungo, Tebo, Sarolangun dan Batanghari adalah kabupatenkabupaten yang banyak mengalokasikan wilayahnya sebagai areal bisnis batu bara. Izin eksplorasi dan eksploitasi meningkat tajam, mencapai 600,000 hektar lebih pada tahun 2011. Beberapa konsesi izin masuk dalam kawasan hutan, berada di sepadan sungai, atau juga di wilayah-wilayah desa. Walau belum memunculkan konflik agraria secara massif, akan tetapi protes warga atas operasi industri batu bara mulai muncul dalam kasus rusaknya jalan dan ancaman bagi kesehatan warga. Jika kemudian tidak ada kontrol dan perencanaan yang baik dengan pendekatan keseimbangan ekologis dan penghormatan atas kedaulatan warga atas tanah, maka industri batu bara akan menjadi “mesin baru” tumbuhnya konflik agraria di Provinsi Jambi.
Poto atas, jalan rusak dan berdebu akibat dilewati truk batu bara. Poto bawah, tumpukan batu bara yang merusak lingkungan sekitar
Sektor kehutanan dan sektor perkebunan, yang secara konvensional, telah menabung berlipat konflik agraria, juga masih terus aktif melakukan ekspansi perluasan kawasan, juga di beberapa konsesi perkebunan terjadi perubahan kepemilikan, yang juga beralih dalam penanganan konflik agraria yang dihadapi. Di tahun 2011, beberapa izin Hutan Tanaman Industri (HTI) baru sedang diproses, dengan luas kawasan sekitar 30,000 hektar lebih. Sementara korporasi perkebunan kelapa sawit juga tetap mempertahankan konsesi kebun mereka dan melakukan penanaman kelapa sawit diatas tanah yang masih sengketa, tetapi belum jelas penyelesaiannya.
Tahun 2011 pun diwarnai dengan mencuatnya kasus konflik di kawasan konservasi, restorasi atau proyek terkait perdagangan karbon. Hal ini dikarenakan kombinasi dari lemahnya tata kelola hutan oleh Kementerian Kehutanan dan ketidak-adilan dalam pemanfaatan sumber kekayaan tanah. Lebih dari 15,000 hektar kawasan konservasi, restorasi dan proyek terkait karbon berada dalam lingkar konflik agraria, baik berhadapan dengan petani maupun dengan masyarakat adat.
Maka, bayang-bayang konflik agraria, perebutan sumber kekayaan tanah dan potensi pelanggaran Hak Asasi Ekonomi-Sosial-Budaya, bahkan politik warga, masih sangat potensial terjadi, bahkan bisa jadi bertambah tinggi dan akut. Sangat dibutuhkan cara-cara pandang yang lebih terbuka (open-mind), pluralis dan multi-perspektif dalam menangani konflik agraria ini. Pendekatan Hak, tak bisa di-kerangkeng pada kotak legalistik-formal saja, harus dipastikan pendekatan Hak juga harus berada dalam aras historis-budaya-kemanusiaan.
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten harus berani melakukan penghentian pemberian izin dan mengeluarkan surat rekomendasi bagi industri-industri yang selama ini menimbulkan konflik agrarian ; hutan, perkebunan, tambang, Konservasi, restorasi dan proyek terkait perdagangan karbon. Selama proses penghentian tersebut, harus dilakukan evaluasi terhadap izinizin dan rekomendasi, yang hasilnya akan menjadi strategi penataan ulang tata guna tanah dan pemanfaatan sumber kekayaan tanah. Proses revisi penataan ruang dan kajian lingkungan hidup strategis yang dilakukan selama ini, tidak memasukkan pra-syarat mutlak ini untuk memastikan tidak meruaknya konflik agraria dan praktik pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) kedepan.
Sepanjang proses evaluasi perizinan dan rekomendasi, juga akan dilakukan inisiatif mediasinegoisasi dan fasilitasi untuk menjajaki penyelesaian konflik-konflik berbasis sumber kekayaan tanah. Dan juga, dirancang Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur tentang tata kelola konflik agraria, penataan gunaan tanah dan perlindungan korban konflik agraria.
Aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, juga harus memasukkan perpsektif Hak Asasi Manusia (HAM) dalam menangani konflik agraria. Mereka tidak boleh terjebak pada pendekatan monolitik hukum, akan tetapi harus berani membangun preseden hukum berbasis pluralis dan melindungi masyarakat miskin yang menjadi korban, jangan menjebakkan penilaian hukum pada Hak Asasi Bisnis --- terkadang kaum bisnis berkilah, kami juga harus dilindungi, karena kami juga warga negaranya. Melindungi buruh yang bekerja di sebuah perusahaan adalah penting, tetapi bukan melindungi proses akumulasi modal yang dilakukan oleh korporasi, jadi sangat penting dilakukan kontruksi hukum yang bisa menegasikan perlindungan buruh, tanah sengketa, petani miskin dengan kepentingan akumulasi kapital korporasi.
Meminimalisasi pendekatan kekerasan dalam konflik-konflik agraria harus semakin dikedepankan oleh aparat kepolisian, selain membangun pemahaman bahwa diatas tanah tak hanya terbangun hak legal-formal saja, akan tetapi juga ada hak yang berbasiskan historis-budaya-kemanusiaan. Penempatan pasukan --- terutama Brimob --- di kawasan-kawasan konflik agraria harus segera dilakukan evaluasi dan, sebaiknya, dilakukan penarikan pasukan, kemudian diganti dengan mengambil peran fasilitasi dialog yang adil dan seimbang dalam proses penyelesaian konflik agraria.
Melihat desa sebagai entitas paling rentan terhadap konflik agraria, juga sebagai wilayah serbuan korporasi global --- karena di desalah terletak sumber kekayaan alam, harus diimbangi dengan tindakan memperkuat tata kebijakan lokal-desa, kedaulatan pangan lokal dan ketahanan budaya desa serta kepastian wilayah desa. Peraturan desa harus ditempatkan sejajar dengan peraturan yang mengatur arus investasi, bukan sejajar dalam artian tata hukum formal saja, akan tetapi juga dalam inisiatif produk dan peningkatan kapasitas lembaga desa yang mengemban peraturan tersebut. Jika kemudian desa dibiarkan terbuka seluasnya untuk “diserbu” oleh korporasi global, dijadikan sasaran untuk investasi tanpa kendali yang kuat, maka tak hanya sumber kekayaan tanah dan sumber kekayaan alam desa akan habis disedot, tetapi budaya orang desa juga akan habis “diperkosa”, dan ini sudah terjadi, bagaimana ketahanan budaya desa sudah digerogoti budaya metropolitan.
Membangun kebijakan reviltasi kedaulatan lokal desa, yang dikombinasikan dengan kebijakan penata-gunaan sumber kekayaan tanah dan resolusi konflik agraria sangat patut dan penting untuk dijalankan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jambi. Kebijakan berbasis kedaulatan lokal desa adalah jalan bagi keadilan sosial yang berpihak pada warga miskin.
Jangan Lagi Tumpahkan Peluru Untuk Menakuti dan Menyakiti Rakyat Miskin
1 Kepemilikan PT BDU telah beberapa kali berganti kepemilikan, awal tahun 2000, 51 persen saham PT BDU dibeli oleh CDC-PRPOL dari Inggris sekaligus PT BDU berganti nama menjadi PT Asiatic Persada, tahun 2006 saham CDC-PRPOL dibeli oleh Cargill satu perusahaan raksasa di sektor bahan makanan dari Amerika Serikat, tak sampai satu tahun, Cargill menjual sahamnya di PT Asiatic Persada ke Wilmar Group.
2 Tak pernah ada kata henti menyakiti warga SAD Bathin Sembilan, tengah Januari 2012, PT Asiatic Persada membangun kanal di batas unit trans 22 dengan wilayah Sungai Beruang. Tentu saja pembuatan kanal ini akan mempersulit akses SAD Sungai Beruang.
3 Tahun 2004, Menteri Kehutanan menandatangani SK Pencadangan untuk perluasan TNKS seluas 14,160 hektar diatas kawasan yang disebut Siporak Hook. Ini merupakan kawasan eks HPH. Di beberapa bagian kawasan ini telah hidup petani kopi yang datang sejak tahun 1998.
4 TNKS merupakan proyek konservasi prestisius yang didanai dari Utang Bank Dunia (dibawah judul proyek ICDP-TNKS). Proyek konservasi ini meninggalkan jejak perampasan tanah petani lokal kayu manis dan petani padi sawah. Sampai saat sekarang sengketa tata batas kawasan TNKS dengan penduduk dan petani, sering terjadi. TNKS dengan 1,3 juta hektar lebih dilegalkan oleh Menhut tahun 1999.
5 Di Provinsi Jambi terdapat beberapa proyek karbon dalam skema vouluntary, kerjasama Government to Government serta Demonstration Activities (DA). Proyek ini ada yang langsung terhubung dengan skema perdagangan karbon dan carbon off-sheet, ada juga yang baru dalam tahap DA saja. Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian kerjasama berjudul Australia-Indonesia Forest Carbon Partnership (AIFCP) yang dilaksanakan di Kabupaten Merangin dan Sarolangun. Kemudian PT REKI di Kabupaten Batanghari-Sarolangun, mendapatkan dana dari Pemerintah Jerman dibawah skema proyek pendanaan “The International Climate Protection Initiative” dibawah manajemen BMU dan KfW Development Bank.
6 “Importance of Land and Forest Tenure Reforms in Implementing A Climate Change Sensistive Development Agenda”, Keynote Speaker Kuntoro Mangkusubroto pada International Conference on Forest Tenure, Governance and Enterprise, Lombok 12 Juli 2011.
7 ibid, Keynote Speaker Kuntoro Mangkusubroto pada International Conference on Forest Tenure, Governance and Enterprise, Lombok 12 Juli 2011.
8 “Politik Pembebasan, Teori-teori Negara Pasca Kolonial”, Vedi R Hadiz, Insist dan Pustaka Pelajar, 1999.
9 ibid, Vedi R Hadiz, Insist dan Pustaka Pelajar, 1999.
10 “Reforma Agraria dan Pembangunan Pedesaan : Tinjauan Historis dan Isu-isu Mutakhir”, Satunirno M Borras Jr, Cristobal Kay, A Haroon Akram Lodhi.
11 “Kampanye Global untuk Reforma Agraria-Kertas Kerja : Komentar terhadap Kebijakan Pembangunan Perdesaan dan Pertanahan Bank Dunia”, FIAN (Food First Information and Action Network) and La Via Champesina.
12 “Penjajahan Dari Lubang Tambang -Temali Modal Asing, Utang dan Pengerukan Kekayaan Tambang Indonesia”, JATAM, 2009.
13 Di tengah dan akhir tahun 2011 beberapa media lokal di kota Jambi memuat berita pernyataan keras Bupati Kerinci karena merasa tanah pertanian warganya diserobot oleh pihak TNKS.
14 US dollar 33,3 juta skema guarantee dan US dollar 17,5 million skema loan, http://www.caoombudsman.org/cases/case_detail.aspx?id=177
15 Banyak sekali studi dan kertas tulisan yang memaparkan bagaimana rekayasa kapital menciptakan pasar tenaga kerja, sebagai satu bagian dari sistem akumulasi modal primitif. Untuk tulisan ini, digunakan bahan bacaan yang terkait antara pasar tenaga kerja dengan isu agraria. “Kebangkitan Studi Reforma Agraria di Abad 21”, Henry Bernstein, Terence J Byress, Saturnino Borras, Cristobal Kay, dkk, SEkolah Tinggi Pertanahan Nasional, Desember 2008
16 “Reclaiming the Land-The Resurgence of Rural Movements in Africa, Asia and Latin America”, Edited by Sam Moyo and Paris Yeros, Zed Books, Ltd, London & New York, 2005
PELURU DARI TAHUN KE TAHUN :
Poto kiri atas, peluru yang ditemukan dalam konflik tahun 2010. Poto kanan atas, peluru yang ditemukan dalam konflik tahun 2011. Poto kiri bawahsamping, peluru yang ditemukan di wilayah konflik pada tahun 2012.