Baca PDF (OCR): Kronik UU 26 Tahun 2000

15 halaman · teks PDF berhasil diekstrak tanpa OCR · 3.2 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. Kronik Singkat Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
  2. Lahirnya, Implementasi & Rencana Amandemen
  3. 4. Mei 1998

Bahan Kampanye untuk Amandemen UU No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM

Kronik Singkat Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Lahirnya, Implementasi & Rencana Amandemen

Intan Kumala Sari Supriyadi Widodo Eddyono

Jakarta 2009

NoTWaktuNo Waktu Peristiwa
1. Tahun 1984 Peristiwa Tanjung Priok terjadi pada tanggal 12 September 1984 diawali dengan penahanan terhadap empat orang pengurus masjid di daerah Tanjung Priok karena melakukan pembakaran sepeda motor milik seorang oknum militer (hermanu) yang melakukan pengrusakan pamflet dan penodongan senjata kepada jamaah di musshola Assadah. Pasca penangkapan tersebut maka pada tanggal 12 september 1984 dilakukan berbagai ceramah oleh beberapa Mubaligh (tablig Akbar) di jalan sidang , salah satunya di antaranya adalah Amir Biki, ceramah tersebut dihadiri oleh banyak masyarakat. Ceramah mengulas berbagai persoalan sosial politik yang terjadi di
berbagai ceramah oleh beberapa Mubaligh (tablig Akbar) di jalan sidang , salah satunya di antaranya adalah Amir Biki, ceramah tersebut dihadiri oleh banyak masyarakat. Ceramah mengulas berbagai persoalan sosial politik yang terjadi di Indonesia, seperti masalah asas tunggal, dominasi China atas perekonomian Indonesia, pembatasan izin dakwah dan permintaan untuk membebaskan orang-orang yang ditangkap tersebut. Setelah ceramah selesai, pada jam 10 malam masyarakat yang berkupmul lalu bergerak menuju Polsek Koja dan Kodim 0502 setempat. Namun, sebelum
massa yang dipimpin Amir Biki tiba di Kodim, secara tiba-tiba di jalam Yos Sudarso mereka telah di hadang dikepung oleh pasukan bersenjata berat yang dipimpin oleh kapten Sriyanto, dan ditembak yang membabi buta. Tidak lama kenmudian korban meninggal pun bergelimpangan. Selain itu dilakukan pengejaran di berbagai tempat oleh aparat pemerintah, termasuk penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, dan penguburan masal di 3 tempat yakni di kramat ganceng, Sukapura dan Gendong Condet. 2. Tahun 1989 Peristiwa Talangsari di Lampung terjadi akibat adanya kecurigaan pemerintah saat itu terhadap Islam dan adanya kritik keras serta penolakan masyarakat terhadap kebijakan soal asas tunggal Pancasila yang kemudian dihadapi oleh aparat pemerintah dengan penyergapan operasi bersenjata.
saat itu terhadap Islam dan adanya kritik keras serta penolakan masyarakat terhadap kebijakan soal asas tunggal Pancasila yang kemudian dihadapi oleh aparat pemerintah dengan penyergapan operasi bersenjata. 3. Tahun 1997-1998 Penghilangan 13 aktivis secara paksa.. Penculikan aktivis 1997/1998 adalah peristiwa penghilangan orang secara paksa atau penculikan terhadap para aktivis pro-demokrasi yang terjadi menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1997 dan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 1998. Peristiwa penculikan ini dipastikan berlangsung dalam tiga tahap: Menjelang pemilu Mei 1997, dalam waktu dua bulan menjelang sidang MPR bulan Maret, dan dalam periode tepat menjelang pengunduran diri Soeharto pada 21 Mei. Pada tanggal 13 Maret 1998 beberapa aparat koersif Orde Baru
4. Mei 1998Mugiyanto dan Petrus Bima Anugerah. Sehari sebelumnya tanggal 12 Maret 1998, kelompok aparat tersebut menculik 3 orang diantaranya Faisol Riza, Raharja Waluya Jati dan Herman Hendrawan
4.4. Mei 1998

4. Mei 1998

Tim gabungan pencari Fakta atau dikenal dengan TGPF terbentuk sejak tahun 1998 Dalam masa 3 bulan tim TGPF melaksanakan tugas-tugasnya untuk penyelidikan peristiwa kerusuhan Mei 1998, berakhirnya masa penyelidikan ini pada 23 Oktober 1998; (Tahap penyelidikan sudah selesai dan hasilnya sudah diserahkan kepada penyidik pada September 2003)1.

5. 1998 Pengadilan Milier untuk kasus TSS digelar dengan menjatuhkan putusan kepada 6 orang perwira pertama Polri.

6. 5 Mei 1999 Tawaran penyelesaian melalui pilihan atas dua opsi menolak atau menerima otonomi, dituangkan ke dalam suatu perjanjian antara Indonesia dan Portugal, di bawah payung PBB, bagi pelaksanaan jajak pendapat di Timor Timur dengan pengawasan internasional. Dalam perjanjian ini pemerintah Indonesia bertanggungjawab terhadap keamanan dan perdamaian di Timor-Timur, guna memastikan penentuan pendapat dapat dilaksanakan dengan fair dan aman yang bebas dari intimidasi, kekerasan atau campur tangan dari berbagai pihak.

7. 30 Agustus 1999 Referendum (Rencana jejak) pendapat di Timtim.

Sejalan dengan semangat reformasi, pada tanggal 27 Januari 1999, pemerintahan Habibie mengambil kebijakan untuk menyelesaikan persoalan Timor-Timur. Secara ringkas kebijakan tersebut berbentuk proposal penyelesaian melalui dua opsi. Opsi pertama adalah pemberian otonomi khusus terhadap rakyat TimorTimur. Bila rakyat memilih opsi ini, berarti Timor-Timur tetap menjadi bagian dari wilayah Republik Indonesia. Opsi kedua adalah menolak otonomi khusus yang berakibat Timor Timur tidak lagi menjadi bagian dari wilayah atau propinsi Republik Indonesia. Jajak pendapat berlangsung dan mayoritas besar penduduk Timor Timur menolak otonomi khusus, berarti bahwa mayoritas penduduk Timor Timur menghendaki lepasnya wilayah Timor Timur dari RI dan menjadi Negara merdeka. 8. 4 September 1999 Setelah pengumuman hasil jajak pendapat, berkembang tindak kekerasan yang luas, pembumihangusan, penjarahan, serta pengungsian besar-besaran. 9. 8 September 1999 Komnas HAM mengeluarkan pernyataan, antara lain “bahwa perkembangan kehidupan masyarakat di Timor Timur pada waktu itu telah mencapai kondisi anarki dan tindakan-tindakan terorisme telah dilakukan secra luas baik oleh perorangan maupun kelompok dengan kesaksian langsung dan pembiaran oleh unsur-unsur aparat keamanan”.

10. 22 September 1999 - 31 Januari 2000  Memastikan dalam kerjasama dengan Komnas HAM agar orang-orang yang bertanggungjawab atas tindak-tindak kekerasan dan pelanggaran sistematis terhadap hak asasi manusia diadili;

Komisi Hak Asasi Manusia PBB di Geneva pada tanggal 23 – 27 September 1999 menyelenggarakan special session mengenai situasi di Timor Timur. Sejak komisi itu dibentuk 50 tahun yang lalu, special session seperti ini terhitung baru yang keempat. Dalam special session itu telah dikeluarkan Resolusi 1999/S-4/1 yang menuntut Pemerintah Indonesia untuk antara lain:

 Memastikan agar hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan internasional dihormati sepenuhnya bagi semua orang dalam yurisdiksi atau di bawah kontrol pemerintah Indonesia;

 Menjamin pemulangan sukarela semua pengungsi dan orang-orang yang dipindahkan , termasuk mereka yang telah secara paksa diusir ke tempat pengungsian di Nusa Tenggara Timur ;

 Memastikan akses segera dari badan-badan kemanusiaan (humanitarian agencies) untuk orang-orang yang dipindahkan, bak di Timor Timur maupun Nusa Tenggara Timur dan wilayah teritorial Indonesia lain, dan mejamin keamanan dan gerak bebas petugas internasional;

 Bekerjasama secara penuh dengan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak asasi Manusia dan dengan prosedur khusus Komisi dan melanjutkan kerjasama dengan kantor Komisariat Tinggi Hak Asasi Manusia PBB di Jakarta.

Pada tanggal 22 September 1999 malam:

- Komnas HAM membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM (KPPHAM) di Timor Timur untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan peristiwa di Timor Timur dimana tampak terjadi pelanggaran HAM.

- Masa kerja KPP-HAM disesuaikan dengan UU 39/1999 dan Perpu 1/1999, serta ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kedudukan dan mandate Komnas HAM pada keputusan Komnas HAM No. 797/TUA/X/1999 tertanggal 22 Oktober 1999 dan No. 857/TUA/XII/1999 tertanggal 29 Desember 1999.

11. 23 September 1999 Bersamaan dengan sidang khusus Komisi HAM PBB yang membahas tentang Hak Asasi Manusia, Indonesia kemudian membuat dan mengesahkan UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang memuat ketentuan antara lain: a) ketentuan yang memerintahkan pembentukan Pengadilan HAM untuk mengadili pelanggaran HAM berat, dan b) tujuan, fungsi, tugas, dan kewenangan Komnas HAM. Hal ini merupakan produk lobby dan diplomasi pemerintah Indonesia untuk meyakinkan komunitas Internasional bahwa Indonesia memiliki komitmen dan krmampuan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di Tim-Tim melalui proses peradilan Nasional, sehingga upaya untuk menarik kasus tersebut ke pentas internasional dapat di gagalkan.

12. 8 Oktober 1999 - 31 Januari 2000 Pada tanggal 8 Oktober 1999 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Mengigat tekanan Internasional yang makin kuat atas implementasi peradilan nasional dalam kasus Tim-Tim.

Komnas lalu melakukan Penyelidikan KPP-HAM berbasis Perpu 1/1999, dimana sifat penyelidikannya bersifat pro yustisia yang berarti dan dimaksudkan untuk ditindaklanjuti ke proses penututan (Pasal 11 Perpu 1/1999. Namun Perpu dalam implementasinya ini dianggap tidak memadai karena tidak lenagkapnya jenis dan bentuk kejahatan dalam kategori pelanggaran HAM yang berat, tidak rincinya pengaturan proses pengadilan, serta tidak dapat diberlakukannya Perpu secara retroaktif. Sehingga Adanya kecurigaan bahwa Perpu ini sengaja di perlemah untuk mencegah digelarnya pengadilan bagi para tersangka yang sebagian besar adalah perwira militer aktif.

DPR menolak permintaan pemerintah untuk menjadikan Perpu 1/1999 menjadi undang-undang dengan alasan bahwa tidak adanya konteks kegentingan yang memaksa dalam pembuatan perpu 1/1999 tersebut

13. Tahun 2000 DPR membentuk Pansus yang bertugas melakukan pemantauan proses penyelesaian kasus TSS. Pansus ini bertugas melakukan pemantauan proses penyelesaian kasus TSS. Dengan menyimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran HAM yang berat sehingga penyelesaian kasus tersebut dilakukan melalui peradilan umum/militer.

14. 7 Maret 2000 Komnas HAM mengeluarkan keputusan tentang Pembentukan Komisi

Penyelidikan dan Pemeriksaan Pelanggaran HAM Tanjung Priok (KP3T). Dalam laporan KP3T menyatakan bahwa:

• Latar belakang sebelum peristiwa tanggal 12 September 1984 dikarenakan oleh adanya kebijaksanaan politik nasional dengan keluarnya TAP MPR No. IV Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang kemudian mendapat tanggapan dari sebagian umat Islam sebagai gejala untuk mengecilkan umat islam dan mengagamakan Pancasila. Reaksi semakin keras dengan rencana dan pengundangan UU tentang Ormas/Orpol (organisasi kemasyarakatan/organisasi politik) yang berisi penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kondisi-kondisi inilah yang kemudian memperuncing perbedaan antara sebagian umat Islam tertentu dengan aparat yang akan menegakkan ideologi negara dan kebijaksanaan politik nasional.

• Selanjutnya KP3T menyatakan bahwa tak mustahil peristiwa tanggal 12 September 1984 meledak sebagai puncak yang dipicu oleh kasus yang dianggap sebagai penghinaan terhadap rumah ibadah oleh Babinsa Sertu Hermanu dan penahanan empat orang warga sebagai rangkaian kasus pembakaran sepeda motor milik Babinsa Sertu Hermanu.

• KP3T menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan baik oleh kelompok massa maupun oleh aparat keamanan. Untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh kelompok massa.

• KP3T menyatakan bahwa terhadap para pelaku yang melakukan tindak pidana telah diberikan hukuman yang diputuskan oleh pengadilan. Sedangkan, pelangggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh petugas keamanan di lapangan.

KP3T menyatakan bahwa terhadap para pelaku belum pernah diberikan, baik dalam bentuk pidana maupun yang lain.

15 Juni 2000 Komnas Ham menyerahkan hasil laporan KP3T ke Kejagung RI agar ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung untuk melakukan penyidikan untuk kasus Tanjung Priok

16. 11 Juli 2000 Berkas komisi penyidik dan pemeriksa pelanggaran Ham tanjung priok (KP3T) dipulangkan kejaksaan agung ke Komnas HAM untuk dilengkapi kekuarangannya. Desakan tersebut dilakukan karena KP3T dalam penyelidikannya tidak maksimal dan hal tersebut dimungkinkan oleh UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM.

17. 12 Juli 2000 Ketua Komnas HAM mengeluarkan surat untuk Pembentukan Tim Tindak Lanjut KP3T Tanjung Priok yang bertugas untuk memenuhi kekurangankekurangan. Hal-hal yang dianggap kurang oleh Jaksa Agung tersebut, antara lain:

1. Mengenai perlunya dilakukan penggalian terhadap korban untuk memastikan jumlah korban;

2. Pemeriksaan dokumen di RSUP;

3. Kelengakapan kesaksian dan bukti tentang jatuhnya 9 (sembilan) korban dari keluarga Tan Kiee Lim;

4. Nama-nama yang diduga sebagai pelaku dan nama penanggungjawab garis komando ketika peristiwa itu terjadi;

5. Perumusan ulang Rekomendasi mengacu ke UU No. 39 Tahun 1999 dan instrumen internasional.

18. 1 September 2000 KPP HAM Timor Timur memberikan hasil penyelidikannya ke Kejaksaan Agung, setelah menerima laporan Kejaksaan Agung membentuk tim penyelidik dan tim penyelidik tersebut menyelesaikan penyelidikannya.

19. 13 September 2000 Kejaksaan agung melantik 40 staf jaksa agung sebagai tim penyidik pelanggaran HAM berat tanjung priok (TPBHTP) yang diketuai oleh M.A Rahman, SH.

20. 14 Oktober 2000 KP3T Tanjung Priok menyerahkan hasil penyelidikan untuk kedua kalinya kepada Kejaksaan Agung.

21. 19 November 2000 Jaksa Umar bawazier mengatakan bahwa jaksa agung belum memastikan apakah proses pemeriksaan kasus priok itu menggunakan tim penyidik ad-hoc.

22. 23 November 2000 Akibat di tolaknya perpu sebagai UU pemerintah secara tergesa-gesa menyusun naskah RUU pengadilan HAM yang baru untuk menggantikan perpu. Persiapan dan pembahasan RUU tersebut dilakukan hanya dalam tempo 7 bulan. Pada tanggal 23 November 2000, diundangkan sebagai Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU 26/2000). Karena di buat secara terburu-buru UU ini mengandung cacat bawaan yang akan memperngaruhi implementasinya misalnya problem dalam elemen tindak pidana dan problem hukum acara (hukum formil) yang standarnya lemah.

23. 7 Desember 2000 Peristiwa Abepura berawal pada tanggal 7 Desember 2000 dimana terjadi penyerangan yang dilakukan oleh massa yang tidak dikenal terhadap Mapolsek Abepura yang mengakibatkan satu orang polisi meninggal dunia dan 3 orang lainnya luka-luka. Setelah terjadi peristiwa penyerangan tersebut, Kapolres Jayapura AKBP Drs. Daud Sihombing dengan dibantu oleh Komandan Satuan Tugas Brimob Polda Irian Jaya Kombes Pol. Drs. Johny Wainal Usman, melakukan pengejaran dan penahanan terhadap orang-orang yang diduga sebagai pelaku penyerangan tersebut. Pengejaran tersebut dilakukan antara lain terhadap Asrama mahasiswa Ninmin, pemukiman warga Kobakma Mamberamo dan Wamena, asrama mahasiswa Yapen Waropen, kediaman masyarakat suku Lani, suku Yali, suku Anggruk dan terhadap asrama Ikatan Mahasiswa Ilaga.

24. Tahun 2001 Pansus DPR untuk Trisakti, Semanggi I, Semanggi II (TSS) menghasilkan keputusan melalui voting, menyimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran HAM berat dalam kasus dalam Tragedi Trisakti, Semanggi I, dan II, Kerusuhan Mei 1998, serta penculikan aktivis 1997-1998, serta merekomendasikan penyelesaian melalui proses yang sedang berjalan di pengadilan umum atau pengadilan militer.

25. 24 Januari – 19 Februari 2001 Proses penyidikan peristiwa Tanjung Priok, beberapa saksi korban dan keluarga di Kejaksaan Agung.

26 22 April 2001 Presiden Megawati dengan keppres No 53 Tahun 2001 membentuk pengadilan HAM ad Hoc untuk kasus Tim-Tim dan Tanjung Priok

27. 5 Februari 2001 - 5 Mei 2001 Komnas HAM melakukan penyelidikan pro yustisia (untuk ditindaklanjuti dengan penyidikan) untuk kasus Abepura, sesuai SK Ketua Komnas HAM No. 020/Komnas HAM/II/2001. Dalam laporan KPP HAM Abepura menyatakan bahwa, pengejaran dan penahanan yang dilakukan aparat kepoilisian dan brimob Polda Papua mengindikasikan terjadinay pelanggaran HAM berat yang dilakukan secara sistematik dan meluas berupa penyiksaan (torture), pembunuhan kilat (summary killings), penganiyaan (persecution), perampasan kemerdekaan atai kebebasan fisik secara sewenang-wenang (unlawful arrest and detention), pelanggaran atas hak milik, dan pengusiran secara tidak sukarela (involuntary displace persons).

KPP HAM Papua/Irian Jaya bekerja sejak tanggal 5 Februari sampai dengan 5 Mei 2001 telah memeriksa/meminta keterangan dari saksi korban sebanyak 51 (lima puluh satu) orang yang terdiri dari : Korban laki-laki 43 orang dan korban perempuan 8 orang; anggota Kepolisian sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang yang terdiri dari : Anggota Polisi 29 (dua puluh sembilan) orang dan 10 (sepuluh) anggota Brimobda Irja, saksi sebanyak 19 (sembilan belas) orang dan saksi ahli sebanyak 8 (delapan) orang. KPP HAM Papua/Irian Jaya juga melakukan pemeriksaan ulang kepada delapan orang saksi yang terdiri dari : 7 (tujuh) anggota Kepolisian dan 1(satu) orang Saksi Ahli. Total saksi yang diperiksa sebanyak 117 orang. KPP HAM Papua/Irian Jaya telah melakukan kunjungan lapangan sebanyak 9 (sembilan) kali.

28. 5 Juni 2001 Dalam rapat pleno Komnas memutuskan untuk membentuk Komisi Penyelidik untuk 2 kasus pelangagran HAM berat, yaitu Talangsari dan Trisakti.

29. 13 Juni 2001 Peristiwa Wasior. Peristiwa Wasior, berawal ketika 5 anggota Brimob dan seorang warga sipil terbunuh di base camp perusahaan CV Vatika Papuana Perkasa (VPP) di Desa Wondiboi, Distrik Wasior. Selanjutnya, para pelaku membawa lari 6 pucuk senjata dari para korban. Berkaitan dengan peristiwa itu, Polres Manokwari diterjunkan ke Wondiboi untuk melakukan evakuasi. Tindakan ini dibarengi dengan pencarian pelaku pembunuhan di Desa Wondiboi dan desa sekitarnya. Polisi juga melakukan pengejaran hingga desa di luar Manokwari, yaitu Kabupaten Nabire dan Serui.

30. 19 Juli 2001 Komnas membentuk Tim Tindak Lanjut hasil KPP HAM Papua untuk kasus Abepura, berdasarkan SK Ketua Komnas HAM No. 031/Komnas HAM/VII/2001, karena KEJAGUNG menilai laporan KPP HAM kurang lengkap.

31. 22 Juli 2001 Kejaksaan agung telah melakukan pemeriksaan penyidikan tahap II untuk kasus Tanjung Priok yang berakhir pada 22 juli 2001 terhadap 86 orang dari rencana 110 orang saksi yang akan diperiksa, dengan perincian:

 59 orang korban, 25 unsur TNI, 16 polri, 4 RSPAD, 4 orang saksi ahli dan 4 orang lainnya

 pertemuan itu dihasilkan lima kesepakatan yaitu;

1. Soal pemeriksaan Beni kita akan suruh untuk menadatangani BAP;

2. Menghubungi Depkeh untuk segera mengeluarkan Keppres ( pengadilan HAM ad hoc) priok;

3. Soal hakim ad hoc yang masih digodok akan segera menghubungi ke MA;

4. Akan merampungkan pemeriksaan sisa 24 saksi;

5. Akan segera memproses penyidik ad hoc secepatnya.

32. Tahun 2001 KPP HAM terbentuk untuk melakukan penyelidikan Peristiwa Trisakti 12 Mei 1998, peristiwa Semanggi I Tahun 1998, peristiwa Semanggi II Tahun 1999, dalam penyelidikan terdapat hambatan diantaranya kesulitan untuk mengakses informasi dari lembaga-lembaga negara maupun sikap tidak kooperatif dari institusi TNI dan POLRI terhadap pemeriksaan anggotanya.

33. Pertengahan Maret 2002 Pengadilan HAM Ad Hoc tingkat pertama untuk kasus Timor Timur digelar dengan 12 perkara di Pengadilan negeri Jakarta Pusat.

Pasal 43 Ayat (2) UU No. 26 Tahun 2000 mengatur mengenai pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc melalui Keputusan Presiden (Keppres). Namun dalam proses pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus pelanggaran HAM di Timor Timur ternyata diperlukan dua buah Keppres Nomor 53 tahun 2001 dan Keppres Nomor 96 Tahun 2001. hal ini terjadi karena Keppres No. 53 Tahun 2001, oleh pemerintah dianggap mempunyai wilayah yurisdiksi yang terlalu luas (tidak membatasi secara spesifik baik wilayah maupun waktunya). Kemudian wilayah dan waktu ini dipersempit dengan Keppres No. 96 Tahun 2001 dan yurisdiksi menjadi tiga wilayah yaitu wilayah Liquica, Dili, dan Suai dengan batasan waktu antara bulan April dan September 1999. penyempitan yurisdiksi ini menimbulkan konsekuensi serius yaitu terhalangnya kesempatan untuk membuktikan adanya unsur sistematik dan meluas dalam kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Timor Timur dalam rentang anatara pra dan pasca jajak pendapat.

Semenjak awal pembentukannya, pengadilan HAM ad hoc mengundang banyak respon. Pemilihan hakim, jaksa penuntut umum sebagai alat penting dalam peradilan. Sejak bulan Desember 2001 baru pada akhir bulan Januari presiden mengeluarkan SK beberapa hakim yang memiliki catatan yang buruk menambah pesimisme publik akan pengadilan HAM. Sampai beberapa saat sebelum dimulai bekerja, perangkat-perangkat penunjang belum juga

34.April 200234. April 2002 Hasil penyelidikan KPP HAM Peristiwa Trisakti 12 Mei 1998, peristiwa Semanggi I Tahun 1998, peristiwa Semanggi II Tahun 1999, diserahkan oleh
35.21 Mi 200235. 21 Mei 2002 Pengembalian berkas penyelidikan TSS, oleh Kejaksaan Agung kepada Komnas HAM tahap I dengan alasan: 1) BAP Komnas HAM atas tiga kasus tersebut hanya berbentuk transkip wawancara, dan 2) hasil kerja KPP HAM belum dapat dikategorikan sebagai penyelidikan. Dengan demikian KPP HAM
36. Awal Juli 2002 Kejaksaan Agung telah menetapkan 14 terdakwa dalam kasus Tanjung Priok.
37.13 Agustuss 200237. 13 Agustus 2002 Pengembalian berkas penyelidikan kasus TSS tahap II dengan alasan: 1) Jaksa Agung mempersoalkan saksi dan penyelidik yang harus disumpah, urgensi melakukan penyelidikan, kebangsaan para saksi dan tanda tangan serta penulisan kata “Pro-Justicia” atau “Untuk Keadilan” disetiap halaman pertama pada bagian atas berkas penyelidikan, dan 2) Dilembar Ketiga angka III, Jaksa Agung mengingatkan bahwa kasus Trisakti, para terdakwa telah divonis
38.3 September 200238. 3 September 2002 Komnas memutuskan untuk tidak memperbaiki semua berkas TSS yang dikembalikannya, dengan alasan 1) dalam UU No 26/2000 tentang Pengadilan HAM tidak dikenal acara sumpah para penyelidik; 2) sesuai KUHAP, sebagai penyidik dalam hal ini Jaksa Agung seharusnya menindaklanjuti pemeriksaan terhadap sejumlah petinggi militer dan polisi yang menolak Komnas; 3) kasus Trisakti bukan delik aduan, tetapi laporan masyarakat yang ditindaklanjuti
39.13 September 200239. 13 September 2002 Pengembalian berkas TSS tahap III oleh Komnas HAM ke Kejagung
40.0 O0kmber 23240. 30 Oktober 2002 Surat bernomor R751/F/Fe.2/10/2002 ditanda-tangani oleh Haryadi Widyasa JAM Pidsus, isinya tentang penolakan untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan KPP HAM Trisaksi, Semanggi I, dan Semanggi II. Sebelumnya Komisi III DPR telah membuat keputusan bahwa kasus TSS ini bukan sebuah pelanggaran HAM berat. Kejanggalan yang terjadi yaitu: ntuk pertama kalinya surat ditandatangani oleh JAM Pidsus, semestinya Jaksa Agung. Selain itu Jaksa
terakhir dari Komnas HAM tertanggal Oktober 2002 justru belum dijawab. Alasan penolakan untuk menindaklanjuti dengan hasil penyelidikan itu, yang diberikan oleh Jaksa Agung yaitu bahwa pengembalian berkas ke Komnas HAM dilakukan sesuai dengan Pasal 19 dan Pasal 20 UU Pengadilan HAM, yang menyebutkan jika berkas penyelidikan belum lengkap, Komnas HAM harus menyempurnakan dan semuanya harus dilakukan sesuai dengan asa projustisia. Jadi, Kejagung tidak bisa melanjutkan pengusutan kasus TSS ini karena
41Tahun 200241. Tahun 2002 Pengadilan militer menjatuhkan putusan kepada 9 orang anggota gegana/Resimen II Korps Brimob Polri.
kasus Trisakti, Semanggi I dan II akan dikembalikan kepada DPR dan mendesak DPR untuk mencabut keputusannya. Namun Kejaksaan Agung menolak penyelidikan karena telah ada pengadilan militer yang mengadili pelaku penembakan mahasiswa Trisakti sehingga Kejaksaan Agung tidak dapat mengajukan kasus yang sama ke pengadilan, sementara itu Mahkamah Agung menolak ikut campur dalam proses hukum kasus Trisaksti, Semanggi I dan II.
43.14 Januari 200343. 14 Januari 2003 Proses penyidikan Kejaksaan Agung memastikan akan melimpahkan berkas tersebut ke Pengadilan HAM ad hoc pada bulan Februari 2003.
44.Februan 20044. Februari 2003 Progres Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyidangkan kasus Timor Timur dengan hasil 6 Terdakwa dinyatakan bersalah yakni 3 (tiga) dari anggota TNI, dan 1 (satu) anggota Polisi.
45.4 April 200345. 4 April 2003 Peristiwa Wamena. Bermula dari pembobolan gudang senjata Kodim 1702/Wamena. Pembobolan berhasil membawa lari 29 pucuk senjata dan 3.500 butir peluru.
946. 9 Juni 2003 Digelar Pengadilan Militer Jakarta Timur, yang mengadili penembak Yun Hap, salah seorang korban Semanggi II di Mahkamah Militer Jakarta Timur, hasilnya pelaku lapangan hanya dituntut melakukan tindak pidana biasa serta ridak menjangkau penanggung jawab utama penembakan tersebut.
47. 14 September 2003 Pengadilan HAM Tanjung Priok di Jakarta Pusat, sidang pertama dilaksanakan. Dengan pembacaan dakwaan kepada terdakwa Sutrisno mascung. Pada tanggal 23 september 2003 dakwaan terhadap Pranowo di bacakan disusul dakwaan terhadap R.A Butar-butar pada tanggal 30 september 2003 dan sriyanto tanggal 23 Oktober 2003.
48.13 januari 200648. 13 januari 2006 Terdakwa kasus Tj Priok Pranowo dibebaskan di tingkat Kasasi di Mahkamah
Agung.
49.28 februari 200649. 28 februari 2006 Terdakwa kasus Tj Priok Sutrisno Mascung dibebaskan di tingkat Kasasi di
50.Oktober 2200350. Oktober 2003 Jaksa Agung mengumumkan telah menunjuk 6 orang Jaksa untuk menangani kasus Abepura. Dan penuntut umum mengajukan surat dakwaan atas dua terdakwa yaitu Brigjend Pol. Johny Wainal Usman, S.H dan Kombes Pol. Drs. Daud Sihombing yang didakwa untuk bertanggungjawab secara pidana atas
51.17 Desember 20033-31 Julkomando). Tidak ada satupuan pelaku lapangan yang diajukan ke pengadilan. 51. 17 Desember 2003 - 31 Juli 2004 Komnas HAM membentuk KPP HAM Papua (Wasior dan Wamena) mulai melakukan penyelidikan untuk kasus Papua. KPP HAM Papua telah mendengar keterangan saksi untuk peristiwa Wasior sebanyak 85 orang, yang terdiri dari, 50 saksi korban, 33 saksi anggota Polri, dan 2 saksi anggota TNI. Seangkan untuk
52.awal tahun 200452. awal tahun 2004 Jaksa Agung memberikan penjelasan bahwa penyelidikan Komnas HAM terhadap kasus Wasior dan Wamena memiliki kekurangan karena tidak memenuhi persyaratan formil berupa sumpah jabatan, membuat berita acara dan persyaratan materiil berupa kurangnya bukti (termasuk visum and repertum)
53.4 Mart 2200453. 4 Maret 2004 Hasil penyelidikan KPP HAM TSS berhenti di tingkat penyidikan. Pada Rapat Kerja Komisi II DPR RI, Kasatgas BR Pangaribuan menyatakan bahwa kasus TSS bukanlah pelanggaran berat HAM, sehingga tidak dapat diadili di Pengadilan HAM ad hoc karena pelaku lapangan ketiga kasus itu telah diadili melalui pengadilan militer dan mengacu pada asas ne bis in idem
54.54. April-Agustus 2004 Putusan tingkat pertama kasus Tj priok: putusan pertama terhadap terdakwa RA Butar-butar tanggal 30 April 2004 yang dianggap bertanggungjawab atas peristiwa pelanggaran HAM yang berat dengan 23 anggota massa tewas dan sebanyak 53 orang lainnya luka-luka akibat tembakan. Rudolf Adolf Butar juga terbukti telah membiarkan penganiayaan yang dilakukan terhadap angggota massa yang ditahan dalam kerusuhan tersebut dan dijatuhi hukuman 10 tahun. Pada putusan tanggal 10 Agustus 2004 Terdakwa Pranowo tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari hukuman. Pada 12 agustus 2004 Sriyanto juga dibebaskan. Putusan terhadap terdakwa Sutrisno Mascung dkk, tanggal 20
55.7 Mei 200455. 7 Mei 2004 Sidang pertama kasus Abepura di Pengadilan Negeri Makassar dengan
keputusan memvonis bebas kedua terdakwa yaitu Brigjen Pol. Johny Wainal Usman, SH dan Kombes Pol. Drs. Daud Sihombing yang didakwa untuk bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakuakan oleh anak buahnya (pertanggungjawaban komando).
56.3 September 200456. 3 September 2004 Berkas penyelidikan kasus Wasior dan Wamena diserahkan kepada Jaksa Agung oleh Komnas HAM.
57.30 November 200457. 30 November 2004 Jaksa Agung mengembalikan berkas penyelidikan kasus Wasior dan Wamena, dengan alasan laporan penyelidikan Komnas HAM belum lengkap.
58.8 Desember 200458. 8 Desember 2004 Kembali Kejaksaan Agung mengembalikan berkas penyelidikan TSS kepada Komnas HAM.
59.2 Maret 200559. 2 Maret 2005 Dibentuk tim penyelidik KPP HAM untuk peristiwa Talangsari dengan masa berkerja dari akhir Maret hingga awal April 2005.
60.31 Mei 200560. 31 Mei 2005 Terdakwa kasus Tj Priok Sutrinso Mascung di putus bebas oleh Pengadilan Tinggi oleh majelis hakim H Basoeki (ketua), Sri Handoyo, Soejono, Amin Suma, dan Ahmad Sutarmadi.
61.8 Juni 200561. 8 Juni 2005 Terdakwa kasus Tj Priok Rudolf Adolf Butar-Butar di putus bebas oleh Pengadilan Tinggi oleh majelis hakim: Sri handoyo (ketua), Rusdy As’ad, Muhammad Amin Suma, Ahmad Sutarmadi, dan SPB Roeroe.
62.30 Jun 2000562. 30 Juni 2005 Dalam rapat intern Komisi III menyepakati pembatalan rekomendasi DPR Periode 1999 – 2004 untuk kasus Trisakti, Semanggi I dan II dan hasil kesepakatan ini akan disampaikan dalam rapat paripurna DPR, pada Agustus 2005. Tetapi dalam BaMus tidak juga dibahas, dan lagi-lagi berjanji akan dibahas pada rapat paripurna tahun 2006.
63.8 September 200563. 8 September 2005 Pengadilan HAM Makassar membuat putusan bebas kepada Brigjen Pol Jhonny Wainal Usman dalam kasus Abepura. Majelis hakim :Edi Wibisono, SE, SH, MHJalaludin, SH, Amiruddin Aburaera, SH, HM Kabul Supriyadi, SH, MH, Heru Susanto, SH, MH
64.Sepember 00564. 9 September 2005 Ketua Majelis Hakim Edi Wibisono Pengadilan Negeri Makassar memberikan putusan bebas kepada Kombes Daud Sihombinh dalam kasus Abepura. Majelis hakim pengadilan tersebut yakni: Edi Wibisono, SE, SH, MHJalaludin, SH, Amiruddin Aburaera, SH, HM Kabul Supriyadi, SH, MH, Heru Susanto, SH, MH
65.29 September 200565. 29 September 2005 Terdakwa kasus Tj Priok Sriyanto dibebaskan di tingkat Kasasi di Mahkamah
66.66. 1 Oktober 2005 - 30 Oktober 2006Komnas HAM melakukan penyelidik kasus Penculikan 13 aktivis.
67.Maret 200667. Maret 2006 Penyelidikan Komnas HAM atas peristiwa TSS menghasilkan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat, maka direkomendasikan perlu dibentuk
68.27 Desember 200668. 27 Desember 2006 Komnas HAM menyerahkan hasil penyelidikan kasus penculikan aktivis 1997- 1998 ke DPR. Hasilnya adalah kasus tersebut masuk kategori pelanggaran HAM berat dan 13 orang yang belum kembali tanpa diketahui keberadaan dan/atau nasibnya. Catatan: hanya Mayjen (Purn) Syamsudin, anggota Komnas HAM
69.13 januari 200669. 13 januari 2006 Terdakwa kasus Tj Priok Pranowo dibebaskan di tingkat Kasasi di Mahkamah Agung.
70.28 februari 2200670. 28 februari 2006 Terdakwa kasus Tj Priok Sutrisno Mascung dibebaskan di tingkat Kasasi di Mahkamah Agung.
72.13 September 200672. 13 September 2006 PK kasus Pengadilan HAM timtim diajukan oleh terdakwa Eurico Guterres.
73.5 maret 200773. 5 maret 2007 DPR RI membentuk Pansus Orang Hilang.
74.13 maret 2200774. 13 maret 2007 Keputusan BAMUS 13 Maret: 6 fraksi menolak mengagendakan kasus TSS untuk diagendakan ke Paripurna frakse tersebut yakni FPG, FPPP, FPKS, FPD, FPBR, dan FBPD, sedangkan empat fraksi yang sepakat mengagendakan kasus tersebut ke sdang paripurna DPR ialah FPDIP, FPKB, FPAN dan FPDS
75Wchir 2000775 Akhir 2007 Komnas Ham membentuk Tin penyusun amandemen UU No 26 tahun 2000. Hasil dari tim ini adalah di publikasikannya secara terbatas naskah akademis amandemen UU No 26 tahun 2000 dan RUU amandemen versi Komnas HAM.
76.13 Maret 200876. 13 Maret 2008 MA mengabulkan permohonan PK Eurico Gueterres.

78. 15 Juli 2008 Hasil kerja KKP diterima secara resmi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Timor Leste Ramos Horta di Bali. Walaupun disimpulkan telah terjadi pelanggaran HAM berat, namun kedua pemerintahan bersepakat untuk menutup kasus tersebut dan lebih memilih membangun hubungan bilateral yang lebih kondusif. Kedua negara bersepakat untuk tidak akan melanjutkan hasil KKP ke PBB maupun masyarakat Internasional.

79 2009 Sampai saat ini rencana amandemen UU No 26 Tahun 2000 maupun proses untuk melakukan dorongan di tingkat pemerintah dan DPR masih berjalan. Kompensasi terhadap korban pelanggaran HAM berat juga tidak pernah di realisasikan.

1 Sebagian Hasil laporan TGPF, sebagai berikut: Dari fakta di lapangan terdapat tiga pola kerusuhan, yaitu: Pertama, kerusuhan bersifat lokal, sporadis, terbatas dan spontan, berlangsung dalam waktu relatif singkat dan dengan skala kerugian serta korban yang relatif kecil. Kerusuhan dengan pola seperti ini terjadi karena situasi sosial-ekonomi-politik yang secara obyektif sudah tidak mungkin dicegah. Kedua, Kerusuhan bersifat saling terkait antar-lokasi, dengan model yang mirip Provokator dalam jenis kerusuhan ini berperan lebih menonjol dibanding jenis kerusuhan pertama. Mereka bukan berasal dari lokasi yang bersangkutan. Kemudian, ada kemiripan, atau bahkan keseragaman waktu dan urutan-urutan kejadian. Karena jenis kerusuhan ini skalanya besar, dan beberapa tempat, bahkan mengindikasikan berlangsung secara berurutan secara sistematik. Namun, belum ditemukan indikasi bahwa kerusuhan jenis ini direncakan dan pecah secara lebih luas daripada sekedar bersifat lokal yang berurutan. Terdapat mata rantai yang terputus (missing link) bagi pembuktian bahwa kerusuhan ini terjadi kondisi objektif. Kerusuhan jenis ini skalanya besar dan didapati semua tempat. Ketiga, terdapat indikasi bahwa kerusuhan terjadi karena sengaja. Unsur kesengajaan lebih besar, dengan kondisi objektif yang sudah tercipta. Jenis kerusuhan ini umumnya mirip dengan jenis kedua, tetapi unsur penumpangan situasi jauh lebih jelas. Pada jenis atau pola ketiga ini, diduga kerusuhan diciptakan sebagai bagian dari pertarungan politik di tingkat elite. Sebagaimana halnya pada kerusuhan jenis kedua, terdapat sejumlah mata rantai yang hilang (missing link) yaitu bukti-bukti atau informasi yang merujuk pada hubungan secara jelas antara pertarungan antar elite dengan aras massa.

Angka pasti korban jiwa secara nasional tidak dapat diungkapkan, karena adanya kelemahan dalam sistem pemantauan serta prosedur pelaporan. Korban jiwa terbesar diderita oleh rakyat kebanyakan. Mereka sebagian besar meninggal karena terbakar. Mereka tak dapat dipersalahkan begitu saja dengan stigma penjarah. Begitu juga nilai kerugian material secara pasti tak dapat dihitung, hanya dapat diperkirakan. Bedasarkan fakta yang ditemukan dan informasi dari saksi-saksi ahli, telah terjadi kekerasan seksual, termasuk perkosaan, dalam peristiwa Kerusuhan tanggal 13- 14 mei 1998. Dari sejumlah kasus yang dapat diverifikasi dapt disimpulkan telah terjadi perkosaan yang dilakukan terhadap sejumlah perempuan oleh sejumlah pelaku di bebagai tempat yang berbeda dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan, dapat terjadi secara spontan karena situasinya mendukung atau direkayasa oleh kelompok tertentu untuk tujuan tertentu. Korban adalah penduduk indonesia dengan berbagai latar belakang, yang diantarannya kebanyakan adalah etnis Cina.namun Belum dapat dipastikan bahwa kekerasan seksual yang terjadi merupakan kegiatan yang terencana atau semata ekses dari kerusuhan. Tidak ditemukan fakta tentang adanya aspek agama dalam kasus kekerasan seksual. Juga disimpulkan, bahwa perangkat hukum positif tidak memadai dan oleh karena itu tiadak responsif untuk memungkinkan semua kasus perkosaan yang ditemukan atau dilaporkan dapat diproses secara hukum dengan segera. Ditegaskan korelasi sebab-akibat dari peristiwa-peristiwa kekerasan yang memuncak pada peristiwa kerusuhan 13-14 mei 1998, dapat dipersepsi sebagai suatu upaya ke arah penciptaan situasi darurat yang memerlukan tindakan pembentukan kekuasaan konstitusional yang ekstra, guna mengendalikan keadaan, yang persiapan-persiapan ke arah itu telah dimulai pada tingkat pengambilan keputusan tertinggi.