NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG KEAMANAN NEGARA
1. Latar Belakang Permasalahan
Sejalan dengan semangat reformasi, Tap MPR RI No. VI Tahun 2000 mengenai Pemisahan TNI-Polri.1 dan Tap MPR RI No. VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Polri mengandung konsekuensi perubahan cukup signifikan dalam penataan sistem pertahanan dan keamanan di Indonesia. Pertahanan keamanan yang pada masa lalu tidak dipisahkan dan telah mengakibatkan kerancuan serta tumpang tindih antara peran TNI dan Polri, melalui kedua TAP MPR RI tersebut secara jelas telah dipisahkan menjadi bidang pertahanan dan bidang keamanan. Tujuan pemisahan adalah agar tidak lagi terjadi tumpang tindih antara tugas TNI dan Polri disamping juga dimaksudkan agar TNI dan Polri menjadi lebih profesional di bidang tugasnya masing-masing, yakni TINI di bidang pertahanan dan Polri di bidang keamanan.
Kehendak rakyat tersebut selanjutnya telah diwujudkan dengan Amandemen Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni Pasal 30 yang intinya adalah:
a. Usaha pertahanan dilaksanakan dengan pertahanan rakyat semesta oleh TNI sebagai kekuatan inti dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
b. Usaha keamanan negara dilaksanakan dengan keamanan rakyat semesta oleh Polri sebagai kekuatan inti dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
c.TNI sebagai alat negara bertugas di bidang pertahanan negara dan Polri sebagai alat negara bertugas cli bidang keamanan negara.
d. Agar segera disusun UU tentang susunan dan kedudukan TNI dan UU tentang susunan dan kedudukan Polri.
e. Agar segera disusun UU tentang hubungan kevvenangan TNI dan Polri di dalam menjalankan tugasnya.
f. Agar segera disusun UU tentang syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan hal-hal yang terkait dalam pertahanan negara.
g. Agar segera disusun tentang syarat-syarat keikutsertaan vvarga negara dalam usaha keamanan negara serta hal-hal yang terkait dengan keamanan negara.
Dari esensi tersebut perlu digaris bawahi bahwa pemisahan bidang pertahanan dan keamanan bukan berarti bahwa upaya pertahanan hanya menjadi tanggung jawab TNI dan hanya dilaksanakan oleh TNl semata, sedangkan. upaya keamanan hanya menjadi tanggungjawab Polri yang hanya dilaksanakan oleh Polri semata, karena baik bidang pertahanan ataupun bidang keamanan semuanya tidak hanya dilakukan oleh TNI dan Polri, tetapi juga oleh segenap komponen bangsa atau komponen rnasyarakat. Bahkan antara TNI dan Polri juga diwajibkan saling membantu seperti dirumuskan dalam TAP MPR RI No. VI Tahun 20002 dan TAP MPR RI No. VII Tahun 2000 yang telah menetapkan pokok-pokok ketentuan tentang Bantuan TNl dan Polri.3
ketentuan tentang bantuan TNI-Polri juga ditegaskan kembali di dalam pasal 41 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri bahwa: (1) Dalam rangka rnelaksanakan tugas keamanan Polri dapat meminta bantuan TNI yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah; (2) Dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang Polri memberikan bantuan kepada TNI sesuai dengan peraturan perundangundangan. Hal ini juga dirumuskan di dalam Undang-undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 10 yang berbunyi: Tugas pokok TNI selain perang, antara lain: membantu Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang, diatur dalam undang-undang.
Dalam rangka melaksanakan amanat pasal 30 UUD Negara RI Tahun 1945 pada tataran Undang-undang telah disyahkan beberapa Undang-undang, yaitu:
a. Di bidang pertahanan: UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Sedangkan yang belum disusun adalah UU tentang syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan;
b. Di bidang keamanan: UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri. Sedangkan yang belum disusun adalah UU tentang Keamanan Negara dan UU tentang syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha keamanan.
Untuk bidang keamanan, disyahkannya UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, baru mencakup ketentuan tentang susunan, kedudukan, peran, fungsi, dan tugas Polri.
Sekalipun di dalam UU No. 2 Tahun 2002 telah menyebutkan bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah Polri yang dibantu oleh Polsus, PPNS dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (Pasal 3 UU No. 2 Tahun 2002), namun belum mencakup ketentuan secara lengkap tentang sistem keamanan negara dan keikutsertaan segenap komponen tersebut dalam usaha keamanan negara.
Mencermati perkembangan proses penataan sistem pertahanan negara dan sistem keamanan negara semenjak bergulirnya era Reformasi, terlihat masih banyak kekurangan Undang-undang sebagai penjabaran dari Pasal 30 UUD Negara Rl 1945, yang seharusnya perlu segera disusun yaitu:
a. Di bidang pertahanan: UU tentang syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan negara (misalnya UU Bela Negara, UU Komponen Cadangan, UU Komponen Pendukung, UU Latihan Dasar Militer, UU Pengabdian Bidang Pertahanan sesuai Profesi, UU Intelijen Negara. UU Rahasia Negara, UU Bantuan TNI, Hukum Pidana Militer, UU dsb).
b. Di bidang keamanan UU tentang keamanan negara dan UU tentang syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha keamanan negara (misalnya UU PPNS, UU Polsus. UU Sekuritisasi, Komponen Pendukung Fungsi Kepolisian).
c. Di bidang lain yang terkait rnasaJah pertahanan dan rnasalah keamanan: UU Antariksa, UU Ruang Udara Nasional, UU Kelautan, UU Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, UU Survey dan Pemetaan Nasional.
Diantara Undang-undang yang sangat diperlukan tersebut, RUU Keamanan Negara merupakan salah satu keperluan UU yang paling mendesak, karena sangat penting untuk pedoman penyusunan usaha keamanan negara dan mekanisme keikutsertaan segenap komponen bangsa dalam usaha keamanan. Untuk itu, maka perlu disusun kerangka RUU tentang keamanan vang harus memperhatikan aspek-aspek filosofis, yuridis, sosiologis dan kemanfaatan/politis.
TAP MPR RI No.6 Tahun. 2000 berbunyi: (1) TNI adalah alat Negara yang berperan dalam pertahanan negara; (2) Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan.
TAP MPR RI No. VI Tahun 2000: Pasal 2 ayal (3) berbunyi: Dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan, TNl dan Polri harus bekerjasama dan saling membantu
TAP MPR RI No. VII Tahun 2000, Pasal 4 aval (2) berbunyi : TNI memberikan bantuan kcpada Polri, dalam rangka tugas keamanan atas permintaan yang diatur dalam Undangundang; dan Pasal 9 ayat (1) berbunyi: Dalam keadaan darurat Polri memberikan bantuan kepada TNI, yang diatur dalam Undang-undang.
2. Aspek-aspek Mendasari Penyusunan RUU Keamanan
a. Aspek Filosofis:
Penyelenggaraan usaha keamanan negara di Indonesia harus mendasari kepada landasan filosofis Pancasila, yang intinya sebagai berikut:
1) Ketuhanan YME: penyelenggaraan usaha keamanan negara harus selaras dengan asas Ketuhanan YME. tidak boleh berisi ketentuan yang bertentangan dengan ajaran agama yang dianut bangsa Indonesia, tidak melanggar norma-norma kehidupan/kerukunan beragama dan tidak boleh mengganggu ketentraman orang beribadah.
2) Kemanusiaan yang adil dan beradab: penyelenggaraan usaha keamanan negara harus memperhatikan asas kemanusiaan, melindungi dan menghargai HAM, baik dalam arti HAM warga masyarakat, ataupun HAM aparat keamanan.
3) Persatuan Indonesia: penyelenggaraan usaha keamanan negara harus senantiasa dalarn bingkai NKRI, yaitu senantiasa menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Keamanan tidak hanya ditujukan untuk melindungi hak-hak individu atau sekelompok masyarakat, melainkan juga harus memperhatikan kepentingan umum dan dalam koriteks usaha memperkokoh persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia.
4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perrmusyaratan/perwakilan: penyelenggaraan usaha keamanan negara tidak boleh bertentangan dengan asas demokrasi, tidak boleh otoriter/sewenang-vvenang, atau hanya mendasari kekuasaan, dsb.
5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia penyelenggaraan usaha keamanan negara harus secara proporsional memperhatikan asas prospority sehingga tugas keamanan keamanan selalu diletakkan pada tujuan untuk mewujudkan situasi yang kondusif bagi pembangunan untuk mencapai kesejahteraan, yakni harus senantiasa memperhatikan asas keseimbangan antara pendekatan security dan prosporiry.
b.Aspek Yuridis
Ketentuan dalam penyelenggaraan usaha dan keamanan negara harus sinkron dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan lainnya, baik secara vertikal ataupun horisontal.
(1) Secara vertikal, penyusunan UU Keamanan Negara mendasari pasal-pasal dalam UUD Rl 1945 yang berkaitan dengan bidang keamanan, seperti Pasal 30 yang khusus mengatur bidang, pertahanan dan keamanan negara. Inti dan Pasal 30 antara lain: usaha keamanan negara dilaksanakan dengan keamanan rakyat semesta oleh Polri sebagai kekuatan inti dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Hal ini berarti bahwa :
a) Penyelenggaraan sistem keamanan negara dilakukan dengan mendasari asas kebersamaan, yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yaitu gotong royong, melalui pengerahan dan pernberdayaan segenap komponen bangsa atau komponen masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam usaha rnemelihara keamanan -negara.
b) Polri bukanlah sebagai satu-satunya unsur yang bertugas dalam bidang keamanan, melainkan sebagai kekuatan inti yang dibantu oleh segenap komponen pendukung.
c) Komponen bangsa atau komponen masyarakat yang dilibatkan dalam usaha keamanan negara meliputi unsur formal/terstruktur ataupun unsur informal yang non struktural.
d) Mekanisme keterlibatan segenap komponen bangsa, potensi masyarakat ataupun warga masyarakat, harus diatur dalam peraturan perundang-undangan, agar jelas hak dan kewajibannya serta mekanisme pelibatannya.
(2) Secara horisontal, pengaturan sistem keamanan negara harus disinkronkan dengan undang-undang yang sederajad yang tercakup di bidang keamanan, antara lain yaitu:
a) Undang-undang yang telah disyahkan : UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, dimana secara partial telah diatur Tupoksi Polri berikut kevvenangan Polri yang merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan keamanan negara.
b) Di dalam UU No.2 Tahun 2002 tersebut, secara singkat juga telah disinggung tentang komponen pendukung PPNS, Polsus dan bentuk-bentuk keamanan swakarsa. Bentuk-bentuk komponen pendukung bagi usaha keamanan perlu diatur lebih jelas di dalam peraturan perundang-undangan yang harus disinkronkan dengan UU tentang Keamanan Negara.
c) Mekanisme keterlibatan komponen-komponen pendukung dalam usaha keamanan negara perlu diatur dalam peraturan perundiang-undangan yang harus selaras/sinkron dengan UU Keamanan Negara.
d) Keterkaitan Polri sebagai komponen utama di bidang kearnanan dengan TNI sebagai komponen utama di bidang pertahanan, perlu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi tumpang tindih kevvenangan dan agar dapat memperlancar mekanisime perbantuan antara TNI-Polri.
c.Aspek Sosiologis.
Ketentuan dalam penyelenggaraan usaha keamanan negara harus disesuaikan dengan tuntutan dan harapan masyarakat yang telah terkrisitalisasi dalam paradigma reformasi, khususnya antara lain cita-cita mewujudkan masyarakat madani, kehidupan yang demokratis; tegaknya supremasi hukum, aparat keamanan civilian, kinerja yang transparan dan akuntabel. mengacu hal tersebut usaha keamanan negara harus disusun sebagai berikut:
1) Masyarakat madani: desain usaha penyenggaraan negara harus didasarkan pada tujuan tervvujudnya masyarakat madani yang terbebas dari penguasa yang arogan dan otoriter. Umuk itu ketentuan yang dimuat harus mernperhatikan asas dan rumusan yang dapat menjamin terwujudnya masyarakat madani.
2) Masyarakat demokratis: penyelenggaraan usaha keamanan negara didasari kepada ketentuan yang bukan dilahirkan dari kehendak penguasa untuk menekan rakyat, melainkan harus berupa Penampungan aspirasi seluruh rakyat yang berhak untuk mendapatkan pelayanan jaminan keamanan. Dengan demikian aturannya tidak boleh bersifat topdown tetapi bottow-up. Dalam kaitan ini, rambu-rambu NKRI harus tetap diperhatikan, sehingga usaha keamanan negara dilakukan untuk kepentingan nasional tanpa mengesampingkan kepentingan rakyat.
3) Supremasi hukum: aturan tentang usaha keamanan negara harus selalu mendasari kepada hukum yang berlaku, sehingga penggunaan tindakan yang terkadang melanggar HAM dapat dipertanggung-jawabkan menurut hukum yang syah, adil dan aceptable baik untuk lingkungan masyarakat Indonesia ataupun masyarakat internasional. Sumber hukum tidak hanya mengadopsi sistem hukum dari luar, melainkan juga mengakomodir hukum kebiasaan yang telah membudaya dalam masyarakat tradisional sepanjang dapat diterima dan sinkron dengan arah pembangunan hukum nasional.
4) Aparat keamanan civilian ketentuan usaha keamanan negara menghindari gaya militeristik (yakni menonjolkan kekerasan dalam tindakan represif, ketegasan yang kaku, tindakan hanya atas perintah atasan, tanggungjawab hanya pada komandan, menonjolkan hukuman disiplin, dsb, melainkan menerapkan gaya civilian yang lebih menonjolkan kepada pendekatan persuasif, pola pembinaan. penindakan yang simpatik dan bersifat mendidik dari pada sikap menghukum, dengan arah tumbuhnya partisipasi segenap vvarga masyarakat terhadap upaya pemeliharaan keamanan.
d.Aspek Kemanfaatan/Politis
Penyusunan ketentuan tentang usaha keamanan negara menjadi semakin penting seiring dengan munculnya tuntutan perlu segera dibuatnya “UU Keamanan National", karena adanya kekhawatiran dari berbagai pihak akibat masih adanya celah-celah kerawanan terhadap keamanan negara yang selama ini belum diatur dalam undangundang yang sering disebut dengan wilayah "abu-abu” yakni suatu wilayah yang mengandung kerawanan terjadinya gangguan keamanan, tetapi belum tercover oleh peraturan perundang-undangan tenyang unsur mana yang berwenang untuk menanganinya, dan bagaimana mekanisme penindakannya serta bagaimana sistem, pertanggungjawabannya. Misalnya: pengawasan wiiayah dirgantara, wilayah kelautan di ZEE dsb. Selain itu juga timbul kekhawatiran terhadap efektivitas sistem yang sudah ada saat ini yang dinilai masih mengandung kelemahan, misalnya mengenai efektifitas hukum dalam untuk menjamin keamanan negara, mengenai pengendalian terhadap aparat keamanan, koordinasi antar unsur-unsur keamanan dsb.
Berkenaan dengan berkembangnya kekhawatiran tersebut, maka penyusunan RUU Keamanan Negara harus dapat mencakup/menampung permasalahan tersebut dan sekaligus memberikan jawaban yang merupakan penyempurnaan kekurangan sistem penyelenggaraan keamanan di Indonesia saat ini. untuk itu maka ketentuan yang perlu dirumuskan di dalam UU Keamanan harus mencakup hak-hak yang telah menjadi sumber keresahan tersebut antara lain sebagai berikut:
1) Penjelasan tentang hakekat ancaman keamanan negara harus dapat memberikan penjelasan secara rinci tentang bentuk-bentuk ancaman atau gangguan yang dapat membahayakan keamanan negara, berikut sifat-sifatnya dalam rangka menentukan strategi antisipasinya.
2) Ketentuan tentang pola penanggulangan ancaman terhadap keamanan negara: mencakup konsepsi penanggulangan, grand strategi, dan upaya dalam rangka penyelenggaraan usaha keamanan negara yang mencakup tentang konsep pembangunan kekuatan dan konsep penggunaan kekuaatan untuk mengantisipasi segala ancaman dan gangguan keamanan negara.
3) Unsur-unsur yang dilibatkan dalam usaha keamanan negara dan koordinasinya dalam pelaksanaan tugas: mencakup penjelasan semua komponen yang dapat dilibatkan dalam usaha keamanan negara, baik komponen yang formal, komponen yang terstruktur dalam instansi pemerintah ataupun swasta, ataupun komponen informal yang tidak terstruktur. Termasuk juga mekanisme pelibatan komponen-komponen keamanan dan koordinasinya dalam penerapan tugas penyelenggaraan usaha keamanan negara.
4) Sistem pengawasan, pengedalian, dan pertangungjawaban para pelaksana yang dilibatkan di dalam usaha keamanan negara, yang mencakup unsur pelaksana utama Polri, berikut komponen pendukung, yaitu unsur TNl, PPNS. Polsus, Bentuk Pengaman Swakarsa, dan potensi masyarakat lainnya.
3. Maksud dan Tujuan RUU Keamanan Negara
a. Maksud:
1) Sebagai penjabaran Pasal 30 UUD Negara RI Tahun 1945.
2) Sebagai tindaklanjut dari pemisahan bidang pertahanan dan bidang keamanan yang mengandung konsekuensi penataan ulang sistem penyelenggaraan usaha keamanan negara.
3) Sebagai revisi dari ketentuan lama yang sudah tidak sesuai dengan paradigma reformasi dan pemisahan bidang pertahanan dan bidang keamanan.
b. Tujuan:
1) Mewadahi aturan hukum yang diperlukan sebagai pedoman dalam pengelolaan sistem keamanan negara.
2) Mengantisipasi kekosongan aturan hukum di bidang keamanan yang belum terjangkau, termasuk dalam rangka mengantisipasi ekses perkembangan lingkungaan strategis yang dapat membahayakan keamanan negara.
4. Pokok-pokok Substansi dalani RUU Keamanan Negara
Pokok-pokok substansi yang perlu diatur di dalam UU Keamanan negara mencakup: Tujuan, Prinsip-prinsip dan Asas, Hakekat Ancaman, Konsepsi Penyelenggaraan
Keamanan Negara, Komponen dalani usaha Keamanan Negara, Operasionalisasi Komponen Keamanan Negara, Koordinasi dan Pengendalian serta Sistem Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keamanan Negara.
a. Tujuan Penyelenggaraan Keamanan Negara
1) Keamanan negara merupakan syarat mutlak untuk menjamin kelangsungan pembangunan menuju masyarakat madani, adil dan makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945.4
2) Pandangan tersebut sejalan dengan doktrin fata lenirem kertci raharja (TTKR) yang merupakan suatu gambaran upaya menuju cita-cita rakyat adil makmur melalui pemeliharaan situasi yang kondusif bagi kelancaran pembangunan. Kontinum linier dalam upaya pemeliharaan keamanan. dalam doktrin TTKR secara singkat dapat diterangkan sebagai berikut: (1) fata: melalui penegakan aturan hukum di dalam masyarakat akan terwujud tatanan kehidupan yang teratur dan tertib; (2) tetrem: terpeliharanya tata tertib dalam kehidupan masyarakat akan menimbulkan rasa tentram vvarga masyarkat; (3) kerta: suasana yang tentram dan damai menjamin kelancaran kegiatan berproduksi/meningkatkan gairah kerja; (4) raharja: meningkatnya gairah kerja akan meningkatkan produktivitas, sehingga tercapailah kesejahteraan rakyat.5
3) Sejalan dengan alur berpikir tersebut, tujuan. pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam konteks Pembangunan Nasional adalah untuk mewujudkan situasi yang kondusif bagi kelangsungan Pembangunan Nasional. Dalam pelaksanaannya. kegiatan dalam rangka memelihara keamanan tidak hanya berorientasi pada pendekatan keamanan (security approach) samata tetapi juga memperhatikan pendekatan kesejahteraan (prospority approach) yang diterapkan secara proporsional Ini mengandung arti bahwa tugas pemeliharaan keamanan tidak diterapkan terlalu kaku hanya untuk alasan keamanan semata tanpa mengendalikan kepentingan kesejahteraan, melainkan setiap pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan harus selalu diupayakan terwujudnya keseimbangan antara pencapaian tujuan di bidang keamanan dan pencapaian tujuan di bidang kesejahteraan.
b. Prinsip-prinsip dan asas penyelenggaraan keamanan negara.
Mengingat negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila. maka penyelenggaraan usaha keamanan negara harus mendasari prinsip-prinsip:
1) Legalitas selalu mendasari hukum yang berlaku: hukum positif termasuk hukum kebiasaan, adat, dan hukum yang tidak tertulis.
2) Kebersamaan: sesuai dengan asas gotong royong yang telah membudaya, keamanan menjadi tanggungjawab bersama antara aparat dengan rakyat.
3) Keterpaduan: diselenggarakan dengan melibatkan segenap potensi masyarakat/komponen bangsa melalui sinergi dengan unsur-unsur yang terkait.
4) Keseimbangan: alat atau kekuatan atau tindakan yang diterapkan dalam rangka pelaksanaan tugas keamanan harus senantiasa memperhatikan keseimbangan antara ancaman dan tindakan.
5) Persuasif dan coersif: lebih rnengedepankan upaya pendekatan pembinaan segenap warga negara masyarakat untuk mematuhi aturan hukum, penindakan pemaksaan hukum sifatnya bukan memberi ganjaran hukuman tetapi hanya sekedar tindakan pemaksaan demi dipatuhinya hukum.
6) Proporsional: tindakan yang dilakukan tidak berlebihan, dan selalu ada keseimbangaan antara tujuan keamanan (securty) dan tujuan kesejahteraan (prosport).
7) Oportunitas: tindakan yang dilakukan harus pantas/tepat dilakukan, ditinjau dari aspek waktu yang tepat untuk penindakan dan cara yang pantas untuk menindak.
8) Mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi, tanpa mengabaikan hak-hak asasi warga masyarakat.
c. Hakekat Ancaman Keamanan Negara:
Lihat konsideran Undang-undang No.
2 Tahuu 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Menimbang point a.
Mabes Polri. Doktrini Tata Tentrem Kerta Raharja., liliat juga Sutanto, Reformasi Polri, Mabes Polri.
Contoh kongkrit tentang hal ini. misalnya: dalam upaya penindakan kejahatan korupsi yang merupakan
bagian dan tugas pemeliharaan keamanan, maka sasaran utama penindakan bukan hanya sekedar
memburu pelaku untuk dipenjarakan agar dapat menimbulkan efek jera para calon pelaku lainnya,
melainkan juga disertai upaya yang proporsional untuk aspek kesejahteraan yaitu mengembalikan aset
atau kerugian negara. agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.
1) Pengertian konsep-konsep kunci:
Untuk memahami hakekat ancaman negara perlu pemahaman konsep-konsep kunci sebagai berikut:
a) Pertahanan:meliputi upaya melindungi dan menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keselamatan negara.
b) Keamanan: meliputi upaya mewujudkan dan memelihara situasi serta kondisi agar aman dan kondusif bagi kelangsungan kegiatan pembangunan negara dalam rangka mencapai cita-cita nasional.
c) Kamdagri: situasi dan keadaan negara yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, clan pelayanan kepada masyarakat.
d) Keamanan dan ketertiban masyarakat: suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselengaranya proses Pembangunan Nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kcmampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yan dapat meresahkan masyarakat.
e) Keamanan berasal dari kata "aman" yang dalam terminologi kepolisian mengandung pengertian cukup komprehensif meliputi:
Security = aman dari ganguan atau ancaman yang dapat membahayakan;
Safety = selamat dari kecelakaan, bcncana (bencana alam, bencana akibat ulah manusia, bencana social,dsb) atau marabahaya yang dapat mengancam keselamatan kehidupan individu, masyarakat, termasuk hana benda.
Surety = jaminan adanya kepastian/keyakinan suatu kegiatan dapat berlangsung lancar, aman dan tenib. Termasuk jaminan adanya kepastian hukum (certency).
Peace = suasana damai dan tentram jiwa.
f)Negara: meliputi unsur adanya wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat.
g) Keamanan Negara. Situasi dan kondisi negara (meliputi wilayah, rakyat dan pemerintahan) yang aman yakni bebas dari gangguan, bahaya, bencana, serta terwujud adanya kepastian bahwa kegiatan rakyat ataupun pemerintahan dapat berlangsung dengan aman, lancar dan tertib, dan adanya suasana damai serta ketentraman jiwa segenap warganya.
2) Spektrum ancaman keamanan:
Mendasari pada pengertian keamanan negara yang mencakup 4 (empat) aspek tersebut, konstruksi ancaman dapat digambarkan dari aspek spektrum ancaman terhadap keamanan negara, mulai dari yang paling nyata (terlihat dalam bentuk gangguan) ataupun pada tataran kerawanan, dan bahkan pada tataran sumbersumber/potensi yang dapat mengakibatkan timbulnya gangguan keamanan. Untuk menerangkan spektrum ancaman terhadap keamanan negara dapat digambarkan sebagai gunung es. yang tampaknya kecil di atas permukaan laut, namun justru yang lebih membahayakan adalah bagian di bawah permukaan laut yang jauh lebih luas dan lebih berbahaya, tetapi tidak tampak di permukaan:
a) Bagian es yang tampak di atas permukaan merupakan gambaran dari ancaman/gangguan keamanan yang nyata atau disebut Ancaman Faktual (AJF) yang wujudnya dapat berbentuk tindak kejahatan, pelanggaran hukum, kecelakaan manusia, bencana alam, bencana sosial ataupun pelanggaran ketertiban sebagaimana diuraikan di atas.
b) Bagian gunung es di bawah permukaan air merupakan gambaran situasi atau kondisi yang mengandung kerawanan yang disebut police hazard, yang meliputi kerawanan dari aspek lokasi, waktu, ataupun kegiatan masyarakat/ pemerintah.
c) Bagian gunung es paling bavvah yang jauh lebih besar dan lebih luas, menggambarkan sumber-sumber, potensi, atau akar permasalahan timbulnya gangguan keamanan atau yang disebut Faktor Korelatif Kriminogen (FKK). FKK terdiri dari faktor negatif yang mengendap dalam kehidupan bermasyarakat yang meliputi aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, pertahanan dan keamanan. Contohcontoh FKK misalnya pertentangan atau perbedaan ideologi, kemiskinan, pengangguran, potensi konflik primordialis (etnik, hubungan darah, asal daerah, agama). Meskipun umumnya bukan merupakan faktor yang secara langsung menjadi penyebab timbulnya gangguan keamanan, tetapi FKK dapat berkembang baik secara langsung atau gradual (niulai dari FKK menjadi PH dan kemudian menjadi penyebab timbulnya gangguan keamanan.
3) Wujud ancaman keamanan-negara:
Dari penjelasan pengertian, spektrum, dan lingkup konsep keamanan negara tersebut, maka wujud ancaman yang menjadi sasaran strategi dan yang harus diantisipasi melalui konsepsi penyelenggaraan keamanan negara dapat dikelompokkan sebagai berikut:
a) Ancaman Faktual (Nyata):
(1) Tindak kejahatan/tindak pidana: kejahatan konvensional, kejahatan dimensi baru. kejahatan transnasional, kejahatan terorganisir, kejahatan politik, kejahatan ekonomi, dsb
(2) Pelanggaran aturan ketertiban: aturan ketertiban sosial. lain lintas.(darat, laut, udara perdagangan, kesehatan. pendidikan, kependudukan, dan semua aspek kehidupan lainnya.
(3) Kecelakaan manusia, kecelakaan mekanik (kebocoran nuklir), kecelakaan akibat ulah manusia seperti tanah longsor, pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan hidup, dsb
(4) Bencana alam: banjir, gempa bumi, tsunami, badai laut. angin puyuh, gunung meletus, tanah longsor, semburan gas berbahaya, dsb.
(5) Bencana sosial: krisis pangan, kemiskinan dan kelaparan, koflik sosial konflik primordialis, epidemi clan pandemi, dsb.
b) Potensi kerawanan (Police Hazard)
(I) Aspek lokasi: lokasi rawan kejahatan tertentu, lokasi rawan kecelakaan lain lintas, lokasi rawan bencana dsb.
(2) Aspek waktu: vvaktu rawan kejahatan tertentu, waktu rawan kecelakaan lalu lintas, bencana alam dsb.
(3) Aspek kegiatan masyarakat: ritual keagamaan, even pemerintah, dsb.
c) Faktor Korelatif Kriminogen (FKK)
(1) Ideologi: perbedaan ideologi, faham ekstrem.
(2) Politik: Proses ketegangan politik, penyalahgunaan kewenangan, kesalahan kebijakan politik, ketegangan antar elit, dsb.
(3) Ekonomi: kemiskinan, kekeliruan kebijakan ekonomi, dsb.
(4) Sosial budaya: kesenjangan, kebodohan, potensi konflik, primordialis, dsb.
(5) Agama: fanatisme sempit, ajaran agama sesat, dsb.
(6) Pertahanan: dampak sengketa tapal batas, dampak pulau-pulau terdepan/kosong, dsb.
(6) Geografi: potensi kerawanan akibat posisi silang, bentuk negara kepulauan, wilayah tak berpenghuni, dsb.
(7) Demografi: migrasi tak terkendali, ekses urbanisasi, sistem kependudukan, kemiskinan, pengangguran, dsb.
(8) Sumber Daya Alam: salah pengelolaan SDA, sengketa pengelolaan hasil SDA, dsb.
4) Lingkup Ancaman keamanan negara:
a) Mengacu kepada penjelasan tentang pengertian, spektrum, dan wujud ancaman terhadap keamanan di atas, maka analisis konsep keamanan negara disini sesungguhnya sudah mencakup pengertian yang komprehensif, dimana cakupannya dapat tidak dibatasi oleh lingkup wilayah, namun juga merambah kepada masalah keamanan warganya dan bahkan keamanan pemerintahannya. Bahkan juga menjangkau kondisi adanya kepastian hukum, suasana damai, dan suasana yang menjamin ketentraman batin warga masyarakat. Penjelasan tentang pengertian keamanan negara disini lebih mudah dipahami, karena dapat digambarkan perwujudannya baik dalam konteks individu, masyarakat, ataupun negara.
b) Selain itu, penjelasan spektrum ancaman keamanan negara tersebut, dapat digunakan sebagai dasar analisis yang lebih mudah dalam rangka menyusun konsepsi penyelengaraan keamanan negara.
c) Bandingkan pendekatan ini dengan pembagian Keamanan Nasional yang meliputi: Keamanan Insani, Keamanan Negara dan Pertahanan Negara. Analisis ini lebih tepat untuk tujuan pembahasan tentang pengaruh antara aspek-aspek di bidang keamanan yang satu sama lainnya selalu berkaitan, namun akan sangat sulit untuk dijadikan dasar dalam rangka penataan konsep penyelenggaraan negara. Contoh tentang hal ini dapat dilihat dalam konsep RUU Karnnas yang diajukan oleh Dephan8.
d. Konsepsi penyelenggaraan usaha keamanan Negara
1) Usaha keamanan negara dilaksanakan dengan keamanan rakyat semesta oleh Polri sebagai kekuatari inti dan rakyai sebagai kekuatan pondukung.
2) Konsepsi penyelengaraan Keamanan Negara:
a) Upaya mewujudkan keamanan negara atau keamanan dalam negeri meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.
b) Pemeliharaan kamtibmas dilaksanakan dengan mengutamakan pola pencegahan dengan bentuk-bentuk kegiatan antara lain: penjagaan, pengaturan, pengawalan patroli dan kegiatannya yang pada intinya lebih diutamakan kepada sasaran meminimilasi kemungkinan terjadinya gangguan kamtibmas. Sesuai konsep keamanan semesta, maka pelaksanaanya tidak hanya dilakukan oleh unsur Polri, melainkan juga dibantu unsur pendukung kepolisian khusus, yaitu satuan kepolisian khusus yang dibentuk untuk tugas pengawasan keamanan di bidang tertentu. Berhubung tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban membutuhkan kemampuan profesi kepolisian khusus dan sifat tugasnya akan bersentuhan dengan masalah penanggaran hak-hak asasi seseorang, maka untuk pelaksanaan tugas dan kewenangannya harus diatur dengan peraturan perundangan.
Lihat konsep Dephan dalam RUU Kamnas yang membagi keamanan :
a. Keamanan Insani adalah fungsi pemerintahan dalam menyelenggarakan penegakan hak-hak dasar setiap warga negara.
b. Kemanan Public adalah fungsi pemerintahan dalam menyelenggarakan penegakan. pemeliharaan.dan pemulihan keselamatan masyarakat serta keamanam dan ketertiban masyarakat melalui penegakan hukum. perlindungan. pengayoinan dan pelayanan masyarakat.
c. Keamanan Negara adalah fungsi pemerintahan untuk mengatasi ancaman yang timbul di dalam negara dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan. Kehomatan bangsa.
d. Pertahanan Negara adalah fungsi pemerintahan untuk mengatasi ancaman dan luar negeri dalam menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah. keselamatan dan kehormatan bangsa. Selain komponen Polsus, potensi masyarakat lainnya juga harus dilibatkan sesuai dengan kemampuan, " peran dan kewenangan masingmasing.
c) Penegakan hukum umumnya diidentikan dengan kegiatan penindakan terhadap pelanggaran hukum. Mengingat bahwa Sistem Hukum Nasional di Indonesia, bukan hanya meliputi hukum yang tertulis, tetapi juga termasuk kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat, maka kegiatan penegakan hukum dengan sendirinya bukan hanya mencakup upaya penegakan peraturan perundang-undangan, melainkan juga meliputi hukum kebiasaan, hukum adat yang mempakan bagian dari sistem hukum nasional. Dengan demikian tugas penegakan hukum mencakup wilayah operasional yang sangat kompleks Penegakan hukum di bidang pidana yang menjadi domain tugas Polri, unsur-unsur pelaksananya bukan hanya terdiri dan Polri dan PPNS, melainkan juga mencakup unsur-unsur peradilan pidana (unsur CJS) yaitu unsur kejaksaan dan pengadilan Ketentuan di dalam KUHAP (Undang-undang No. 8 Tahun 1981) yang menekankan perlunya koordinasi antara unsur-unsur CJS, mulai dan tahap awal sampai akhir proses penanganan perkara pidana termasuk koordinasi antara untur penyidik Poiri dan PPNS sesungguhnya mempakan strategi yang sesuai dengan konsep keamanan semesta.
d). Tugas perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan keamanan di dalam negeri, yang mencakup lingkup kegiatan sangat kompleks. Tugas perlindungan meiiputi kegiatan umuk melindungi warga masyarakat dari gangguan keamanan atau ancaman yang dapat membahayakan keselamatannya. Tugas pengayoman lebih diiumpukan kepada upaya mewujudkan rasa aman, terteram, damai dan adanya kepastian hukum di kalangan warga masyarakat. Sedangkan tugas pelayanan masyarakat mencakup kegiaian pemberian jasa untuk tujuan keamanan, baik dalam rangka penyelengggaraan pelayanan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat ataupun periindungan keamanan bagi individu warga masyarakat. Tugas perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan sendirinya bukan monopoli Polri, karena peran ini juga menjadi bagian dari tiap instansi sesuai dengan tupoksi dan kewenangan masing-masing.
untuk melakukan tugas penegakan hukum (misalnva Komisi Pemberansatan Korupsi), termasuk Iembaga lain yang dilibatkan dalam upaya penegakan hukum dalam rangka penanggulangan kejahatan yang serius. seperti Pusat Pelaporan Analisis Laporan Transaksi Keuangan (PPATK).
3) Analisis penyusunan strategi keamanan Negara :
4) Strategi penanggulangan ancaman Keamanan Negara:
Mendasari analisis spectrum ancaman keamanan yang dapat dikelompokan menjadi AF,PH dan FKK, maka penanggulangan gangguan keamanan dalam garis besarnya mencakup tiga strategi dasar yaitu :
a) Represip/penindakan : berupa penindkan yang utamanya ditujukan kepada gangguan yang telah terjadi (AF) melalui kegiatan penegakan hukum ataupun bentuk-bentuk penindakan lainnya di bidang keamanan.
b) Preferentip/pencegahan : berupa tindakan pencegahan yang diutamakan untuk sasaran potensi kerawanan guna menghilangkan “faktor Kesempatan” agar tidak sampai terjadi gangguan kamtibnas.
Penjelas Teori "niat dan kesempatan singkatnya sebagai berikut: suatu tindak pidana atau gangguan keamanan bisa terjadi bila kedua faktor bertemu (yaitu factor niat dan pelaku untuk melakukan kejahatan tindakan dan faktor kesempatan yang memberikan peluang dilakukannya tindakan), bila kedua faktor itu tidak bertemu maka tidak akan terjadi tindak kejahatan atau gangguan. Dalam konteks yang Iebih luas, suatu ganguan keamanan dapat terjadi bila sumber/potensi gangguan bertemu dengan pemicu timbulnya kejadian karena meskipun terdapat sumber atau potensi yang dapat menimbulkan gangguan.namun bila tidak ada pemicunya maka tidak akan terjadi gangguan keamanan
c) Pre-emtip/eliminasi sumber-sumber gangguan atau akar permasalahan : meliputi kegiatan yang diarahkan untuk mengelliminir FKK atau akar permasalahan, yaitu faktor-faktor yang dapat menumbuhkan “niat” untuk melakukan kejahatan, atau potensi yang dapat mengakibatkan timbulnya gangguan.
Sesuai matrik analisis ancaman strategi dan komponen keamanan Negara dapat dirinci sebagai berikut :
a) Strategi penanggulangan terhadap ancaman faktual adalah:
(1) Mengedepankan upaya penindakan hukum dan tindakan kepolisian terhadap gangguan keamanan, ditopang dengan upaya pencegahan terjadinya gangguan keamanan, disertai upaya pembinaan untuk menggalang partisipasi dalam rangka pencegahah gangguan dan penindakan hukum, serta dalam rangka penanggulangan bencana.
(2) Upaya-upaya dalam rangka penanggulangan gangguan faktual berupa:
(a) Upaya Penindakan (hukum dan/atau kepolisian) menganggu keamanan, ketertiban dan ketentraman.
(b) Pelibatan semua unsur untuk menindak gangguan keamanan dalam batas kewenangan masing – masing.
(c) Kriminalisasi (melengkapi aturan hukum) untuk menjerat tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban yang belum terjangkau oleh hukum:
- Modus operandi atau jenis tindak kejahatan baru yang belum terjangkau
hukum.
- Tindakan yang mengganggu kelancaran perdagangan, kesehatan, pendidikan, dsb.
(d) Kebijakan Pemerintah;
- Pengaturan sisteni di setiap sektor kehidupan untuk kelancaran ketertiban dan keamanan
- Kebijakan memfasilitasi penanggulangan gangguan keamanan.
- Pemanfaatan sarana penanggulangan gangguan, kecelakaan,pendidikan.
(e) Penangulangan kecelakaan:
- Pelibatan semua pihak bersama mengatasi kecelakaan.
- Pemantaatan sarana / prasarana untuk pertolongan kepada kecelakaan.
( f )Penanggulangan Bencana Alam:
- Pertolongan, penyelamatan evakuasi dan rehabilitasi korban.
- Tindakan minimalisasi kerugian jiwa & benda.
- Rekavasa sosial (sosial engineering) agar dapat mencegah terjadinya bencana.
(g) Penanggulangan Bencana sosial:
- Lokalisasi dampak bencana sosial.
- Pertolongan, penyelamatan, evakuasi, rehabilitasi korban.
- Rekayasa sosial(sosial engineering) mencegah terjaclinya bencana sosial.
- Eliminasi sumber-sumber pemicu terjadinya bencana sosial.
b) Strategi penanggulangan terhadap potensi kerawanan (PH) adalah:
(1) Mengedepankan upaya pencegahan timbulnya gangguan, ditopang upaya pembinaan kepatuhan terhadap aturan hukum dan ketertiban, disertai upaya penindakan untuk menimbulkan efek tleterent.
(2) Upaya-upaya dalam rangka penanggulangan potensi kerawanan berupa:
(a) Penjagaan, yaitu kegiatan pengamanan yang bersifat pencegahan dengan memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan memelihara keselamatan jiwa dan harta benda dalam bentuk kegiatan menjaga keamanan di lingkungan suatu pos tetap, pos sementara atau pos mobil.
(b) Pengawalan. yaitu kegiatan pengamanan dalam bentuk kegiatan menjaga keamanan manusia atau benda yang menetap atau berpindah tempat, guna memberikan perlindungan, keselamatan jiwa dan harta benda yang dikawal.
(c) Patroli, yaitu kegiatan pengamanan yang bersifat bergerak, berpindah tempat atau melalui suatu route yang ditentukan untuk melakukan pengawasan guna mencegah terjadinya gangguan kamtibmas dan/atau menindak gangguan kamtibmas yang ditemukan.
(d) Kebijakan Pemerintah:
- Pengaturan sistem di setiap sektor agar dapat jaminan ketertiban & ketentraman.
- Pengadaan sarana/ prasarana untuk mencegah terjadinya gangguan/kecelakaan bencana alam/ bencana sosial.
(f) Rekayasa sosiai (sosiai engineering):
- Pengadaan sarana mencegaii bencana alam.
c) Strategi penanggulangan sumber-sumber gangguan keamanan FKK adalah:
(1 ) Mengedepankan upaya eliminasi FKK,ditopang upaya pencegahan terhadap faktor pemicu/pencetus gangguan, Disertai upaya pembinaan partisipasi untuk mengeliminasi FKK.
( 2) Upaya dalam rangka mengeleminasi FKK adalah:
(a) Penyuluhan hukum dan kamtibmas.
(b) Penerapan ( community Policing.
(c) Policy Pemerintah:
- Pengaturan sistem di setiap sektor kehidupan agar senantiasa memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban dan ketentraman.
- KeBijakan Politik yang berorientasi kepada keamanan dan . kesejahteraan secara proporsional.
- Pembangunan sarana/prasarana untuk eliminasi FKK.
(d) Kekayasa sosial (sosial engineering) untuk mengeleminasi FKK
(e) Pemanfaatan SDA secara efektif dan efisien,memperhatikan kepentingan lingkungan hidup.
e. Komponen dalam usaha keamanan negara.
1) Pertimbangan perlunya pelibatan komponen keamanan negara:
a) Permasalahan yang dihadapi dan menjadi sasaran penyelenggaraan usaha keamanan negara sangat kompleksnya, tidak hanya mencakup AP, melainkan juga PH dan FKK yang rnenliputi semua aspek kehidupan manusia. Oleh karenanya penyelenggaraan keamanan tidak mungkin dapat dilakukan hanya oleh komponen utama Polri, tanda ditopang oleh komponen pendukung dan dibantu upaya dan unsur/insititusi/instansi terkait atau segenap unsur keamanan masyarakat.
b) Setiap warga negara berhak dan \vajib ikut serta dalam usaha keamanan negara dan usaha keamanan negara dilaksanakan dengan keamanan rakyat semesta oleh Polri sebagai kekuatan inti dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
c) Keikutsertaan warga negara dalam usaha keamanan negara diselenggarakan melalui:
(1) Pembinaan kemampuan warga negara dalam bidang pengamanan di lingkungannya.
(2) Pengabdian dalam tugas kepolisian di Indonesia / anggota Polri.
(3) Pengabdian dalam bidang tugas sebagai kopmponen pendukung keamanan negara (PPNS, Polsus,Satpam)
(4) Partisipasi dalam kegiatan pengamanan negara.
2) Komponen-komponen Penyelenggaran Keamanan Negara:
a) Komponen utama: Polri.
b) Komponen pendLikung formal: PPNS, Polsus. PamSwakarsa.
c) Komponen Bantuan: TNI.
d) Unsur-unsur Terkait yang harus dilibatkan dalam upaya penyelenggaraan keamanan negara: Pemda, Departemen/Instansi terkait, tokoh masyarakat dan svvasta.
3) Komponen Utama Polri
( a ) Tugas pokok Polri:
Polri bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, dimana ke tiga tugas tersebut bisa diibedakan tetapi cukup sulit dipisahkan, karena saling terkait sehingga rnemerlukan integritas kepolisian. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas Polri yang demikian kompleks dan saling terkait, maka Polri harus dibentuk dalam status system nasional yang terintegrasi.
Untuk Indonesia yang mempakan negara kepulauan dan berbentuk NKRI., maka paling tepat adalah kepolisian nasional yang "centralised* agar tidak menghambat penegakan hukum antar wilayah.
(b) Kedudukan Polri:
(1) Susunan organisasi, tugas dan fungsi Polri sebagai alat keamanan Negara diatur dengan Undang – Undang.
(2) Penempatan posisi Polri langsung dibawah Presiden telah mendatangkan makna yang sangat luar biasa yakni lebih menjamin independensi pelaksaan tugas Polri. Dari perjalanan sejarah Polri dapat ditunjukkan bahwa Polri lebih efektif bila langsung di bawah Presiden, dari pada Polri ditempaikan di bawah suatu Departemen dengan menempatkan polri dibawah Presiden,akan memperkecil kemungkinan terjadinya intervensi Keberadaan Polri di bavvah Presiden memungkinkan Kapolri hadir dalam Sidang Kabimet setiap saat sehingga dapat mengikuti perkembangan situasi nasional dan oleh.karenanya dapat bertindak cepat untuk mengantisipasi setiap masalah strategis yang aktual.
Pengelolaan kepolisian diberbagai Negara berfariasi sesuai dengan bentuk Negara dan pemerintahan masing – masing. Contoh model kepolisian menurut bentuk Negara dan pemerintahan masing – masing :
1) Fragmented System of Policing banyak dianut di Negara federal.
2) Integreted System of Policing Kepolisian yang terpusat seperti jepang
3) Centralized System of policing Kepolisian nasional yang terpusat organisasinya namun ada desentralisasinya kewenangan kepada kepolisian wilayah, ini cocok untuk Negara kepulauan.
Recles berpendapat bahwa dalam rangka menjamin tegaknya hokum dan demokrasi, maka kepolisian harus ditempatkan pada kedudukan yang tepat. Steven Donziger menganjurkan bahwa untuk Negara kepulauan seperti Indonesia, system yang lebih baik adalah kepolisian yang diorganisir secara nasional.
Sejak lahirnya, Polri ditempatkan dibawah pimpinan Negara, selanjutnya sejak tahun 1970an Polri berada dibawah ABRI, selama 32 tahun ternyata menjadi tidak efektif. Akhirnya melalui reformasi rakyat menuntut Polri mandiri sehingga Polri kembali berada di bawah presiden.
(3) Bila Polri berada di bawah suatu Departemen akan dapat memperbesar peluang terjadinya politisasi polri oleh kelompok/politik tertentu. Dalam prakteknya, sebagian menteri umurnnya merupakan pervvakilan dari Parpol. Penempatan Poiri di bawah Departemen Dalam Negeri, mengandung konsekuensi Polri berada di bawah Pemerintah Daerah, sehingga tidak akan efektif dalam melaksanakan tugasnya, karena lebih mudah terintervensi atau terpolitisasi oleh Pejabat lokal.
Dalam kedudukannya sebagai komponen utama keamanan negara Polri berperan:
(1) Membangun dan mengembangkan komponen,potensi masyarakat dalam rangka penyiapan komponen pendukung usaha keamanan Negara.
(2) Membina dan meningkatkan kemampuan profesional komponen pendukung di bidang profesi kepolisian terbatas sesuai lingkup kewenangan masingmasing komponen pendukung.
(3) Menyusun dan mengembangkan strategi penyelenggaraan keamanan negara guna mengantisipasi ancaman keamanan negara seiring dengan perkembangan lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap sistem keamanan negara. Mengkoordinasikan unsur-unsur pelaksanana dalam usaha kemanan negara.
(4) Mengkoordinasikan unsur – unsur pelaksanaan dalam usaha keamanan negara
d) Tugas Polri Dalam rangka penyelenggaraan keamanan negara Polri diberi tugas dan kewenangan:
(1) Melaksanakan turjagwali kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
(2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin kamtibcar lantas.
(3) Membina masyarakat untuk meningkatkan parmas, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum
(4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
(5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan urnum.
(6) Melakukan korvvas dan binteknis terhadap Polsus, PPNS dan Pam Swakarsa.
(7) Melakukan peyelidikian dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai
dengan HAP dan peraruran perundang-undangan lainnya.
(8) Menyelengaarakan identifikasi kepolisian, dokpol, labfor dan psikologi kepolisian untuk kepentmgan tugas kepolisian.
(9) Melindung] keselamatan jivva raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan kerertiban dan/atau bcncana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menuniung tinggi HAM.
(10) Melayani kepemingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi / pihak yang bervvenang.
(11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
(12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perandangundangan.
e) Catatan tehadap kecenderungan adanya revisi UU atau UU baru yang memangkas kewenangan Polri:
Memangkas kewenangan Polri untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu akan menimbulkan kerugian yang sangat besar, bagi rakyat dan negara, memuat hal-hal sebagai berikut:
(1) Petugas Polri yang telah tergelar sampai di seluruh pelosok tanah air. sesungguhnya merupakan potensi vang sangat besar dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana di seluruh pelosok tanah air;
(2) Perlu disadari bahwa penyidikan perkara pidana atau penanggulangan kejahatan tidaklah cukup hanya dengan cara memberkas perkara, melainkan juga harus disertai upaya memburu pelaku kejahatan yang mobilitasnya semakin tinggi, membutuhkan teknik pembuktian melalui scientific criminal investigation membutuhkan koordinasi pertukaran informasi antar wilayah bahkan antar Negara yang semuanya itu telah dimiliki Polri saat ini.
Akhir-akhir ini terdapat kecenderungan munculnya UU TP tertentu atau UU Baru dengan pemberian kewenangan penindakan / penyidikan kepada PPNS dengan menghilangkan / memangkas kewenangan Polri.
(3) Sarana mobilitas, sarana komunikasi dan sarana teknis untuk mendukung penyidikan tindak pidana sejauh ini lelah dikembangkan seiring dengan meningkainya tantangan tugas penanggulangan kejahatan konvensional ataupun kejahatan
4) Komponen-komponen Pendukung Formal:
a) PPNS:
(1) PPNS adalah pejabat pegawai negen sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wevvenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya rnasing-masing.
(2) PPNS mempunyai wevvenang penyidikan tindak pidana tertentu dalam lingkup undang-undang masing-masing, misalnya PPNS Bea Cukai, PPNS Imigrasi, PPNS Kehutanan..
(3) PPNS merupakan kekuatan pendukung yang utamanya untuk menjalankan fungsi penindakan.
(4) Kedudukan PPNS secara administratif di bawah Instansi yang bersangkutan.
(5) Pelatihan bagi PPNS untuk profesi penyidikan yang diselenggarakan oleh Polri selaku Korwas PPNS
(6) Pengangkatan PPNS dikoordinasikan dengan Polri.
b) Polsus
(1) Kepolisian Khusus adalah instansi dan/atau badan pemerintah daerah yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi vvewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian dibidang teknisnya masing – masing.
(2) Wewenangnya bersifat khusus dan terbatas dalam lingkungan kuasa soal-soal (zuken gebiedl) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.
(3) Polisi khusus - merupakan komponen pendukung yang utamanya menjalankan fungsi pencegahan (preventfj).
(4) Kedudukan Polsus secara administratif di bavvah Instansi yang bersangkutan.
(5) Pelatihan untuk pembentukan atau pengembangan kemanipuan teknis kepolisian bagi Polsus, diselenggarakan oleh Polri bekerjasama dengan instansi terkait.
(6) Pengangkatan Polsus oleh instansi yang bervvenang, sesuai dengan kebutuhannya.
c) Pengamanan Swakarsa (Satuan Pengamanan).
(1) Satpam adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Polri.
(2) Memiiiki kewenangan kepolisian terbatas dalam lingkungan kuasa tempat (teritoir gebied/ruimte gebied) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan.
(3) Satpam merupakan komponen pendukung yang utamanya menjalankan fungsi pengamanan yakni segala upaya yang ditujukan untuk mencegah dan menindak gangguan keamanan dilingkungannya dengan kewenangan yang sangat terbatas.
(4) Kedudukan Satpam secara administratif di bawah Instansi yang bersangkutan.
(5) Pelatihan untuk pembentukan aiau pengembangan kemampuan teknis kepolisian bagi Satpam, diselenggarakan oleh Polri bekerjasama dengan instansi terkait.
(6) Pengangkatan Satpam oleh instansi yang berwenang sesuai dengan kebutuhan
Selain itu juga masih ada unsur pendukung penegakan hukum, seperti.advokad. panitera. instansi atau Iembaga terkait yang diberikan keuangan oleh undang-undang
gagasan untuk meletakkan Polri di bawah Departemen berarti bcrsilangan dengan tuntutan reformasi karena akan membuat Polri menjadi tidak mandiri dan tidak efeklif seperti yang telah ditunjukkan pada masa lain.
Sebagai pembanding institusi dan komisi-komisi dalam rangka mengintensifkan penegakan hukum saat ini diletakann di bawah Presdlen, misalnva Jaksa Agung, KPK, Timlas Tipikor. dan sebagainya
5) Komponen-Bantuan: TNI
a) Tugas Koniponen Bantuan TNI:
1) TNI. memberikan bantuan kepada Polri, dalam rangka tugas keamanan atas permintaan yang diatur dalam Undang - Undang
2) Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan Polri dapat meminta bantuan TNI yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;
b) Peran Komponen Bantuan TNI:
(1) Dalam keadaan darurat, TNI meminta bantuan Polri dan Polri memberikan bantuan kepada TNI, yang diatur dalam Undang – undang.
(2) Dalam keadaan damai / tertib sipil, TNI memberikan bantuan kepada Polri dalam rangka tugas keamanan, berdasarkan permintaan Polri.
c) Mekanisme Bantuan TNI:
(1) Ketentuan tentang bantuan TNI dan Polri harus diatur dalam Undang-undang karena .penggunaan kekuatan bersenjata atau kekuatan militer sangatlah rawan terjadinya pelanggaran HAM, sehingga setiap tindakan yang dilakukan oleh unsur-unsur yang diperbantukan harus dapat dipertanggungjawabkan secara syah berdasarkan hukum.
(2) Pada dasarnya permintaan bantuan TNI hanya disampaikan oleh Kapolri kepada Panglima TNI.
(3) Dalam keadaan mendesak, untuk menghadapi ancaman yang tiba-tiba terjadi di kewilayahan, permintaan bantuan TNI dapat dilakukan oleh Pimpinan Satuan Kewilayahan Polri serendah-serendahnya Kapolwil dengan surat tertulis kepada serendah-rendahnya Daniern setempat, tembusan kepada Panglima TNI dan Kapolri.
(4) Pimpinan Polri yang minta bantuan mendesak wajib segera melaporkan pertelpon kepada Kapolri setelah mendapatkan bantuan dari TNI setempat.
6) Unsur-unsur Terkait:
a) Unsur-unsur terkait yang harus diiibatkan dalam upaya penyelenggaraan keamanan negara dari instansi pemerintah: Pemda, Departemen/ Instansi terkait.
(1) Unsur-unsur instansi pemerintah wajib berpartisipasi terhadap"upaya penyelenggaraan keamanan negara sesuai dengan peranan masing-masing yang ditentukan dengan undang-undang
(2) Mekanisme pelibatan diatur dalam Peraturan Pemerintah, dsb.
b) Unsur-unsur informal yang dilibatkan dalam upaya penyelenggaraan keamanan negara: Tokoh masyarakat, svvasta, LSM dan segenap kelompok masyarakat lainnya.
(1) Unsur-unsur informal wajib berpartisipasi terhadap upaya penyelenggaraan keamanan negara yang dikoordinasikan oleh Polri.
(2) Mekanisme pelibatan diatur oleh Polri.
f. Pelaksanaan Penyelenggaraan Keamanan Negara
1) Upaya-upaya dalam rangka penanggulangan gangguan faktual:
a) Tindakan hukum dan tindakan kepolisian :
(1) Di Indonesia yang merupakan negara hukum, setiap bentuk tindakan yang dapat menganggu keamanan dan keterriban lingkungan/masyarakat atau yang dapat membahayakan keselamatan jiwa atau harta benda atau dapat merugikan/membahayakan negara semuanya telah dirumuskan ke dalam peraturan perundang-undangan baik yang berupa Undang-undang Pidana Umum, Undangundang Pidana Khusus, atau peraturan perundang-undangan lainnya,dan bahkan seluruh aspek atau bidang kehidupan manusia harus diatur berdasarkan hukum.
(2) Untuk itu penegakan hukum dapat dilakukan efektif agar tiada celah dimanapun ataupun tindakan apapun yang mengganggu keamanan, dapat terluput dari pengawasan hukum dengan mendasari atutan hukum (KUHAP).
b) Pelibatan semua unsur untuk menindak ganguan keamanan dalam batas kevvenangan masing-masing:
(1) Agar upaya penegakan hukum dapat lebih efektif maka dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) harus berjalan dengan lancar dan perlu dilakukan dengan menggalang sinergi dan kordinasi antara unsur CJS.
(2) Sejalan dengan konsep keamanan semesta, maka upaya penegakan hukum khususnva dibidang Penyidikan tidak hanya dilakukan oleh Polri, tetapi juga melibatkan semua komponen pendukung, yakni. PPNS, dengan tetap meningkatkan koordinasi semenjak awal penyidikan perkara.
(3) Sehubungan butir (3) tersehut, maka tiap undang-undang pidana seyogyanya tidak menjurus kepada pember ian kevvenangan penyidikan kepada PPNS tertentu dengan memangkas kewenangan penyidik Polri, melainkan harus tetap diarahkan kepada pemberian kewenangan PPNS dan Polri dengan penekanan adanya koordinasi dan kebersamaan demi terwujudnya sinergi segenap komponen penyidik.
c) Kriminalisasi (melengkapi aturan hukum) untuk menjerat tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban yang belum terjangkau oleh hukum:
(1) Pesatnya perkembangan peradapan manusia dan proses modernisasi serta lingkungan strategis telah menambah semakin kompleknya permasalahan, sehingga perlu pengaturan di setiap bidang kehidupan dan sektor pembangunan guna menjamin kelancaran kegiatan.
(2) Untuk itu setiap instansi vvajib menyusun aturan di bidang tugasnya masingmasing, demi kelancaran kegiatan masyarakat dan pemerintah dan sebagai dasar hukum untuk upaya penegakan aturan,.
(3) Masing-masing instansi berkewajiban menertibkan lingkungannya agar bebas dari gangguan keamanan dan ancaman yang dapat membahayakan keselamatan umum dan atau merugikan negara.
(4) Tiap-tiap instansi yang terkait vvajib berpartisipasi. terhadap penanggulangan gangguan keamanan sesuai dengan peran dan kewenangan di bidang tugasnya
e) Penangulangan kecelakaan:
(1) Pelibatan semua pihak mengatasi kecelakaan.
(a) Setiap orang vvajib memberi pertolongan kepada korban kecelakanaan.
(b) Setiap orang vvajib menyelamatkan jiwa"dan harta bcnda korban kecelakaan.
(c) Setiap orang vvajib memberikan batuan clalam proses penangganann kecelakaan.
(2) Pemanfaatan sarana/prasarana untuk pertolongan kepada kecelakaan.
f) Penanggulangan Bencana Alam:
1) Pertolongan, penyelamatan, evakuasi: Setiap orang, instansi pemerintah dan/atau swasta wajib melakukan usaha penyelamatan terhadap korban kecelakaan atau bencana alam.
2) Upaya minimalisasi kerugian jiwa & benda.
3) Setiap instansi pemerintah dan / atau swasta vvajib yang berada di lokasi rawan bencana wajib melakukan usaha dalam rangka menangulangi bencana yang dapat merugikan pribadi, masyarakat dan negara.
(4) Masing masing lingkungan yang rawan bencana diwajibkan melengkapi sarana dan peralatan untuk penanggulangan bencana.
(5) Rehabilitasi korban bencana menjadi tanggungan negara yang dilaksanakan oleh instansi terkait, sesuai dengan fungsinya rnasing-masing.
i) Penanggulangan Bencana sosial:
(1) Lokalisasi darnpak bencana sosial.
(2) Pertolongan, penyelamatan, evakuasi, rehabiiitasi korban.
(3) Rekayasa sosial (sosial engineering) mencegah terjadinya bencana sosial.
(4) Eliminasi sumber-sumber pemicu terjadinya bencana sosial.
2) Strategi penanggulangan terhadap potensi kerawanan (PH) adalah:
a) Penjagaan:
(1) Setiap lingkungan instansi pemerintah. lingkungan kerja, lingkungan publik yang mengandung kerawanan wajib disediakan pos penjagaan keamanan.
(2) Petugas yang melakukan penjagaan dapat terdiri dari aparat keamanan, komponen pendukung, atau unsur informal sesuai dengan kesiapan dan kebutuhan.
(3)Mekanisme dan standarisasi sistem penjagaan di koordinasikan oleh Polri.
b) Pengawalan:
(1) Tugas pengawalan hanya dapat dilakukan oleh satuan dari komponen yang diberi wewenang.
(3) Mekanisme dan standarisasi sistem pengawalan di koordinasikan oleh Polri.
c) Patroli:
(1) Patroli dilakukan di lokasi rawan yang membutuhkan pengawasan secara periodik.
(2) Petugas patroli dapat melakukan. tindakan pertama dalarn batas yang ditentukan oleh undang-undang terhadap tindakan yan gtertangkap tangan.
(3) Petugas patroli dapat terdiri dari aparat keamanan, komponen pendukung atau unsur informal sesuai dengan kesiapan dan kebutuhan.
(4) Mekanisme dan standarisasi sistem pengawalan di koordinasikan oleh Polri.
d) Pengaturan sistem di setiap sektor agar dapat jamin ketertiban dan ketentraman.
(1) Setiap lingkungan instansi pemerintah, lingkungan kerja, lingkungan publik yang mengandung kerawanan ketidaktertiban wajib membuat aturan demi ketertiban dan keamanan lingkungan setempat.
(2) Mekanisme dan sistem pengaturan lingkungan dibuat oleh penguasa sesuai dengan batas kewenangannya.
e) Pecegahan Kecelakaan:
(1) Setiap pihak yang melihat atau menemui kondisi yang dapat mendatangkan kecelakaan wajib memberikan peringatan dini atau himbauan kepada pihak lain agar terbebas dari kecelakaan.
(2) Masing-masing instansi berkewajiban menertibkan lingkungannya dan berusaha untuk menghilangkan situasi yang dapat mendatangkan kecelakaan.
g) Pencegahan terjadinya bencana alam dan sosial:
(1) Setiap instansi pemerintah dan/atau swasta wajlb melakukan usaha untuk mencegah terjadinya bencana yang dapat merugikan pribadi, masyarakat dan negara.
(2) Masing-masing lingkungan yang rawan bencana divvajibkan melengkapi sarana dan peralatan untuk penangguiangan bencana.
(3) Setiap instansi pemerintah dan/atau swasta wajib yang berada di lokasi rawan bencana wajib menyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka rehabilitas korban bencana.
3) Upaya dalam rangka mengeleminasi FKK adalah:
a) Penyuluhan hukum dan kamtibmas.
b) Penerapan Community Policing.
(1) CP intinya ditekankan kepada upaya pemberdayaan segenap warga masyarakat dalam rangka memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungan masing-masing.
(2) Model ini menekankan upaya mendinamisir warga masyarakat melalui asas kemitraan dan kesetaraan antara petugas polisi dengan warga masyarakat, dalam rangka menciptakan suasana aman di lingkungan masing-masing.
(3) Warga masyarakat dipandang sebagai subyek yang diharapkan dapat ikut aktif rnemecahkan akar permasalahan di lingkungan masing-masing dengan difasilitasi oleh petugas Polri.
4) Community policing sekalipun merupakan model pemolisian modern yang akhir-akhir ini dikembangkan di negara maju, bagi masyarakat Indonesia bukan merupakan model yang baru, karena poia penerapan Communny Policing sudah banyak dikenal di kalangan masyarakat tradisional clan sangat cocok dengan budaya bangsa Indonesia.
c) Policy Pemerintah:
(1) Pengaturan sistem disetiap sektor kehidupan agar senantiasa memperhatikan kepentingan keamanan,ketertiban dan ketentraman.
(2) Kebijakan Politik yang beronentasi kepada keamanan dan kesejahteruan secara proporsional.
(3) Pembangunan sarana/prasarana untuk eliminasi FKK
(a) Antisipasi bencana alam.
(b) Antisipasi gejolak sosial.
(4) Rekayasa sosial (sosial engineering) untuk mengeleminasi FKK:
(a) Memberikan penyuluhan/penerangan tentang FKK.
(b) Simulasi dalam mengantisipasi adanya bencana alam.
(c) Persuasi dengan vvarga masyarakat dalam rangka usaha menghindari terjadinya bencana alam.
(5) Pemanfaatan SDA secara efektif dan efisien,memperhatikan kepentingan keamanan dan lingkungan hidup:
(a) Pengelolaan SDA sehins.ga tidak merusak iingkungan hidup.
(b) Pengaturan eksplorasi dan eksploitasi SDA.
h) Pengendaalian & Pengawasan.
1) Pengawasan / Pengendalian terhadap Polri
a) Kedudukan Polri di bawah Presiden tidak perlu dikuatirkan akan terjadi penyalahgunaan kewenangan kepolisian, karena status Polri di bawah Presiden hanyalah secara struktural, tetapi secara fungsionai Polri adalah penegak hukum yang independen. Dengan demikian Polri tidak dapat diintervensi ataupun diperalat Presiden dalani bidang penegakan hukum.
b) Disamping itu, pengawasan terhadap Polri cukup ketat yaitu:
(1) Pengawasan oleh Presiden dan DPR dalam bentuk pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.
(2) Pengawasan oleh Lembaga Pemerintahan: oleh Presiden dalam bentuk pengangkatan dan pemberhentian oleh Presiden dan penanggung-jawaban pelaksanaan tugas di bawah koordinasi Menko Poihukam.
(3) Pengawasan oleh Kompolnas
(4) Polri sebagai penegak hukum selalu diawasi oleh Hukum ( hukum formil / KUHAP ataupun hukum mateni /Hukum Pidana)
(5) Pengawasan lembaga independent ombudsman,LSM dsb
c) Sifat tugas Polri berbeda dengan militer:
(1) Penggunaan kekuatan militer harus berdasarkan keputusan politik (oleh Presiden, dan dalam hal tertentu harus dengan persetujuan DPR).
(2) Penggunaan kekuatan Polri / anggola Polri dapat langsung oleh Individu di lapangan (berdasarkan diskresi anggota di lapangan) di bawah pengawasan ketentuan hukum.
(3) Senjata api yang dimiliki Polri bukan di desain untuk membunuh manusia atau menghancurkan lawan melainkan hanya untuk melindungi keselamatan diri atau orang lain, dan dalam keadaan mendesak hanya untuk melumpuhkan pelaku, bukan untuk menghilangkan nyawa. Dengan demikian penggunaannya tidak harus diawasi secara ketat seperti yang diterapkan terhadap penggunaan senjata TNI / mi liter.
Kompolnas: yang anggotanya terdiri dan anggota ex officio yaitu Menko Polhukam, Menkumham dan Mendagri ditambah anggota yang terdin dari pakar kepolisian serta wakil dari masyarakat, bertugas memberikan saran kepada Presiden untuk menentukan arah kebijakan presiden tentang Polri. Dengan demikian kompolnas berperan sebagai otoritas kebijakan, regulator dan sekaligus pengawas Polri.
2) Pengawasan /Pengendalian terhadap PPNS:
(1) Kualifikasi kemampuan profesional penyidikan umum PPNS ditentukan oleh Polri.
(2) Kegiatan penyidikan oleh PPNS dikoordinasikan dengan Polri.
(3) Kualifikasi, pelatihan dan pengangkatan PPNS harus dikendalikan /diawasi secara ketat, karena tugas penyidikan PPNS akan berkaitan dengan tugas yang rawan terhadap pelanggaran HAM, sehingga dibutuhkan kemampuan profesional yang ada standarnya.
(4) Makna koordinasi Penyidik Polri dan PPNS sebagaimana diatur di dalam KUHAP:
(a) Agar dapat terwujud sinergi antara penyidik Polri dengan PPNS; yakni: sinergi antara potensi dan kemampuan Penyidik Polri yang memiliki keunggulan di bidang profesi penyidik umum, beserta kemampuan bantuan teknis sientific crime investigation, dengan potensi dan kekampuan PPNS, yang meskipun hanya memiliki kewenangan penyidikan terbatas, namun umunya memiliki keunggulan di bidang penyidikan teknis tebatas, sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya;
(b) Agar terjadi proses pengawasan silang antara unsur pelaksana penegak hukum sehingga dapat meningkatkan produkivitas dan kinerja masing-masing unsur;
(c) Untuk mengurangi peluang terjadinya penyalah-gunaan wewenang dan terjadinya KKN antara unsur penegak hukum dengan pelanggar hukum, yang tidak dapat terawasi atau terkoreksi oleh pihak lain.
(d) Kewenangan PPNS untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan sangat terbatas, sedangkan umumnya pelaku kejahatan tidak hanya melakukan tindak pidana tunggal, karena kebanyakan melakukan tindak pidana gabungan atau berangkai, sehingga di luar batas kewenangan PPNS. Misalnya:pelaku kejahatan, pencurian ikan di laut, ataupun pembalakan liar, terkadang pelaku tidak hanya melakukan satu jenis kejahatan melainkan juga dapat terkait jenis tindak pidana yang menyertai perbuatannya, seperti pemalsuan, imigrasi dsb.
(e) Bila kewenangan Polri untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dihilangkan/ dicabut, maka berarti mengaktbatkan potensi kemampuan Polri untuk melakukan penyidikan menjadi mubazir atau sia-sia. Kondisi ini akan mengakibatkau semakin banyaknya tindak pidana yang tidak terjangkau penanganannya, karena kewenangan penyidikannya hanya diberikan kepada PPNS yang jumlah dan kemampuan masih sangat terbatas.
3) Pengawasan/Pengendalian terhadap Polsus:
(1) Kegiatan operasional Polsus dikendalikan oleh instansi yang bersangkutan dan dikoordinasikan dengan Polri.
(2) Standar persenjataan dan perijinan penggunaan senjata api bagi Polsus di bawah pengawasan Polri.
3) Supervisi kesiapan Polsus dilakiikan oleh instansi terkait berkoordinasi dengan Polri.
4) Pengawasan/Pengendalian terhadap Satpam:
(1) Kegiatan operasional Satpam dikendalikan oleh instansi terkait dan dikoordinasikan dengan polri.
(2) Standar operasi, persenjataan dan perijinan penggunaan senjata api bagi Satpam di bawah pengawasan Polri.
(3) Supervisi kesiapan satpam dilakukan oleh Polri dengan koordinasi instansi terkait.
5) Pengawasan/Pengendalian unsur instansi terkait:
(1) Pengawasan usur terkait dalam usaha penyelenggaraan keamanan diatur dalam UU Tupoksi masing-masing instansi.
(2) Sistem pengawasan internal tiap-tiap instansi terkait mencakup kepada tugas pengawasan dan pengendalian dalam rangka mengatasi gangguan keamanan/bencana.
6) Pengawasan/Pengendalian unsur informal:
(1) Pengawasan unsur informal dalam berpartisipasi terhadap penyelenggaraan kemanan negara, dikoordinasikan oleh Polri.
(2) Pengaturan mekanisme keterlibatan komponen informal dibawah koordinasi Polri.
7) Pengendalian unsur Bantuan TNI:
(1) Jumlah personel dan peralatan TNI yang diperbantukan kepada Polri disesuaikan dengan permintaan Polri.
(2) Personel TNI yang diperbantukan kepada Polri di bavvah pengendalian dan komando Polri selama dalam penugasan yang ditetapkan sesuai dengan yang tertera di dalam permintaan.
(3) Resiko pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh person TNI yang diperbantukan berada di bawah tanggungjawab peminta bantuan/ Polri.
(4) Laporan hasil pelaksanaan tugas bantuan Keamanan dibuat oleh Pihak Polri yang meminta bantuan kepada Panglima TNI, tembusan ke Kapolri dan TNI yang memberi bantuan.