Tanggapan Masyarakat Sipil Terhadap Revisi RUU KKR
Submisi dari Kelompok Kerja untuk Pengungkapan Kebenaran
Untuk Direktorat Jendral Hak Asasi Manusia
Februari 2008
Latar Belakang
Pada tanggal 11 Desember 2007, Ditjen HAM mengundang kalangan masyarakat sipil untuk membahas sebuah draft revisi RUU untuk pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang telah dikonsep oleh DitgenHAM sesudah satu tahun pembatalan UU KKR 27/2004 oleh Mahkamah Konstitusi. Di satu pihak inisiatif Ditjen HAM untuk membuka kembali diskusi tentang sebuah KKR sangatlah penting dan positif, dilain pihak draft RUU yang telah dibagikan mencerminkan beberapa persoalan yang mendasar. Sebagian kelemahan dalam draft RUU mengulang kelemahan yang ada pada UU yang telah dibatalkan oleh MK, karena nampaknya penulisan draft RUU ini sebatas sebuah revisi dengan dikeluarkannya ayat-ayat yang telah dibatalkan dalam putusan MK.
Oleh karena itu, beberapa anggota masyarakat sipil, khususnya yang bergabung dalam Jaringan Advokasi Pelanggaran HAM Masa Lalu, mengambil inisiatif untuk secara serius membahas draft RUU dan menyampaikan 6 poin utama mengenai konsep sebuah komisi kebenaran.
Konteks Sekarang
Tidak dapat disangkal lagi bahwa konteks Indonesia sudah berubah sejak awal pembahasan konsep sebuah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi pada awal masa reformasi. Wafatnya mantan Presiden Soeharto semakin menguatkan pertarungan tentang kebenaran sejarah masa lalu. Situasi aktual pada saat sekarang menunjukkan betapa pentingnya bagi bangsa Indonesia untuk melalui sebuah proses yang kredibel dan partisipatif untuk menelaah sejarah perjalanannya sendiri. Mekanisme Komisi Kebenaran yang kredibel dan partisipatif, sesuai dengan standar hak asasi manusia yang universal, menjadi kunci dalam proses ini.1 Proses pengungkapan kebenaran yang kredibel dapat menghantar bangsa ini dalam proses rekonsiliasi nasional, dimana kebenaran tentang pelanggaran HAM dapat diakui secara resmi, para korban bisa mendapatkan pengakuan yang menjadi haknya, dan negara dapat membuktikan komitmennya untuk mencegah terulangnya pelanggaran masa lalu.
Kesimpulan penting dari proses diskusi ini adalah bahwasanya sebuah revisi dari UU yang sudah dibatalkan adalah pendekatan minimal yang tidak cukup untuk mengatasi persoalan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lalu, yang semakin menumpuk tanpa penyelesaian dan pengakuan.
Sementara, kewajiban Indonesia dibawah hukum internasional untuk memberi reparasi pada korban pelanggaran HAM berat tetap menjadi beban yang tidak sirna dengan waktu.2
1 Sejak pengesahan UU 27/2004 telah dihasilkan beberapa dokumen penting di tingkat internasional yang menyimpulkan standar internasional yang berkembang tentang mekenisme komisi kebenaran, misalnya Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB menerbitkan “Rule-of-Law Tools for Post-Conflict States: Truth Commissions” (2006).
Prinsip-prinsip dan Isu-Isu Kunci
Sebuah komentar rinci tentang revisi RUU KRR kami sampaikan sebagai lampiran dalam dokumen ini. Namun, mengingat pentingnya mekanisme ini dalam perjalanan kita sebagai sebuah bangsa, kami mengangkat beberapa prinsip dan isu kunci yang patut dipertimbangkan. Menurut hemat kami, tidak cukup untuk merivisi UU KKR yang lalu. Sebuah proses baru dan konsep baru harus digagas dan dikonsultaksikan, sesuai dengan perubahan konteks:
1. Desain Umum: Kebenaran sebagai landasan untuk pemulihan, rekonsiliasi dan reformasi institusi.
Terlontar dalam diskusi kami, pertanyaan, ‘Apakah sebuah komisi kebenaran masih relevan, memasuki sepuluh tahun sejak era reformasi?’ Setelah diskusi panjang semakin jelas bahwa kebenaran tentang pelanggaran HAM masa lalu belum dan harus menjadi landasan untuk terwujudnya hak-hak korban, rekonsiliasi dan perubahan kebijakan serta reformasi institusi yang terlibat pelanggaran HAM.
Pemulihan Hak Korban Kebenaran Rekonsiliasi Perubahan Kebijakan & Institusi
Karena itu mekanisme komisi kebenaran yang akan digagas harus bisa menjadi instrumen yang mengungkapkan kebenaran demi tercapainya tiga tujuan diatas.
2. Mandat
Mandat yang akan diberikan pada sebuah komisi kebenaran harus aktual dengan berbagai persoalan yang telah ditinggalkan oleh pemerintahan otoriter yang masih membelenggu bangsa ini. Karena itu mandat komisi ini adalah untuk mengungkapkan kebenaran tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi berdasarkan motif politik dalam konteks pelaksanaan atau respon terhadap praktek-praktek otoriter. Kebenaran yang diungkapkan harus mencakup faktor-faktor penyebab, peristiwa-peristiwa sebelumnya yang melatar-belakangi, motivasi politik, pola, praktek, serta pertanggungjawaban individu maupun institusi, maupun dampak dari pelanggaran hak asasi manusia tersebut. Mandat ini tidak menutup kemungkinan ditemukannya telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan, ataupun kejahatan internasional lainnya.
2 Lihat Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, UNGA Res 60/147, UN Doc A/Res/60/147 (16 Dec. 2005); UN Human Rights Commission, Promotion and Protection of Human Rights: Impunity, Report of the Independent Expert to Update the Set of Principles to Combat Impunity, E/CN.4/2005/102 (18 February 2005).
3. Periode yang ditelaah3
Dengan mandat diatas maka periode yang harus diselidiki oleh komisi ini adalah 30 September/ 1 Oktober 1965 sampai dengan 26 Juli 1999, yaitu pemilihan umum pertama paska-reformasi.
Untuk pengungkapan kebenaran tentang pelanggaran hak asasi manusia di Aceh, dalam kaitannya dengan MoU Helsinki yang ditanda-tangani Pemerintah Indonesia dan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) serta Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang mengesahkannya, maka Komisi ini akan bekerja sama dengan sebuah Komisi yang dibentuk ditingkat lokal berdasarkan Qanun yang disahkan oleh DPR Aceh, dengan mandat khusus yang diperpanjang sampai dengan 15 Agustus 2005 saat ditandatanganinya MoU Helsinki.
Untuk pengungkapan kebenaran tentang pelanggaran hak asasi manusia di Papua, dalam kaitannya dengan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, maka Komisi ini akan bekerjasama dengan sebuah Komisi yang dibentuk berdasarkan sebuah Keputusan Presiden berdasarkan usulan dari Gubernur yang telah dirancang melalui sebuah proses konsultasi, yang mempunyai mandat khusus dengan periode pengungkapan kebenaran sejak “pembebasan Irian Barat” sampai dengan diberlakukannya UU Otsus 2001.
4. Pentingnya partisipasi sungguh-sungguh dari korban dan masyarakat sipil dalam proses mendesain mekanisme ini.
Partisipasi korban dan masyarakat sipil dalam semua tahapan pembentukan dan pelaksanaan komisi kebenaran telah menjadi standar internasional. Seperti yang telah diungkapkan dalm Prinsip Impunitas, “Pengalaman akhir-akhir ini telah mengafirmasi pentingnya mempromosikan partisipasi luas dari korban dan masyarakat lainnya dalam mendesain kebijakan-kebijakan melawan impunitas. Partisipasi mereka menjamin bahwa kebijakan untuk melawan impunitas merespon kebutuhan korban yang aktual, dan, dapat mengembalikan rasa keanggotaan kewarga-negaraan mereka yang perlindungan hukumnya telah disangkal di masa lalu.”
Menyimak pengalaman Komisi Kebenaran dan Persahabatan [KKP], satu-satunya mekanisme pengungkapan kebenaran resmi yang telah berjalan di Indonesia, maka tidak adanya konsultasi dan partisipasi yang sungguh-sungguh dari korban dalam mekanisme ini telah mengakibatkan sebuah proses yang lemah, yang tidak mampu mengungkap kebenaran.
Keterlibatan kelompok korban dan masyarakat sipil, termasuk disini kelompok perempuan, menjadi sebuah prasyarat kunci dalam pembahasan lanjut konsep KKR.
5. Dihapuskannya ‘rekomendasi amnesti’
Sebuah kewenangan untuk membuat rekomendasi untuk amnesti, seperti yang ada pada Komisi Kebenaran dan Persahabatan [KKP] Indonesia dan Timor-Leste, bisa menjadi boomerang untuk mekanisme pengungkapan kebenaran. Standar internasional telah semakin jelas tidak memperbolehkan diberikannya amnesti untuk kejahatan internasional yang serius [seperti kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida dan kejahatan perang]. Pemberian kewenangan untuk rekomendasi amnesti akan menghalangi organisasi hak asasi manusia dan kelompok korban, maupun organisasi internasional seperti PBB, untuk mendukung pekerjaan komisi ini. Pengalaman KKP juga menunjukan bahwa kemungkinan mendapatkan amnesti tidak menjadi insentif yang riil bagi pelaku dalam konteks dimana impunitas [amnesti secara de facto] telah terlembagakan.
Dengan demikian, sesuai best practice dari berbagai konteks internasional, sebuah komisi kebenaran bukanlah substitusi dari proses pengadilan. Bahkan sebaliknya, komisi kebenaran ini dapat bekerja secara komplementer dengan pengadilan, dengan merujuk kasus-kasus penting serta bukti-bukti yang telah dikumpulkannya ke pengadilan.
3 Berkaitan dengan periodisasi yang akan diselidiki oleh Komisi ini, masyarakat sipil masih melakukan kajian yang lebih mendalam.
6. Menuju rekonsiliasi
Komisi bekerja untuk mengukap kebenaran tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa lalu, sebagai sebuah proses menuju rekonsiliasi. Kebenaran menjadi prasyarat dari rekonsiliasi, namun Komisi ini sendiri tidak menyelenggarakan mekanisme rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah sebuah capaian akhir yang diraih melalui pengakuan resmi terhadap kebenaran, pemulihan hak-hak korban, penghukuman terhadap mereka yang bertanggungjawab, perbaikan institusi dan kebijakan yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Komisi ini juga akan membuat berbagai rekomendasi untuk reparasi korban, reformasi institusi, proses pengadilan, yang menjadi landasan dari proses rekonsiliasi jangka-panjang.
| Lampiran: | |
| Teks RUU Komentar | Teks RUU Komentar |
| Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia, | Ungkapan ini bermasalah karena sudah menempatkan KKR sebagai substitusi dari Pengadilan HAM |
| Menimbang: | |
| a. Bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang terjadi pada masa sebelum berlakunya undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM harus ditelusuri kembali untuk mengungkapkan kebenaran, | |
| ditelusuri kembali untuk mengungkapkan kebenaran, menegakkan keadilan, dan membentuk budaya menghargai hak asasi manusia sehingga dapat diwujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional; b. bahwa pengungkapan kebenaran juga demi kepentingan | |
| dari Pengadilan HAM ditelusuri kembali untuk mengungkapkan kebenaran, menegakkan keadilan, dan membentuk budaya | |
| para korban dan a | diwujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional; b. bahwa pengungkapan kebenaran juga demi kepentingan para korban dan/ atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya untuk mendapatkan kompensasi, restitusi; dan/ atau rehabilitasi; |
| dan/ atau rehabilitasi; c. bahwa untuk mengungkap pelanggaran hak asasi | ahli warisnya untuk mendapatkan kompensasi, restitusi; dan/ atau rehabilitasi; c. bahwa untuk mengungkap pelanggaran hak asasi manusia yang berat, perlu dilakukan langkah-langkah |
| rekonsiliasi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana | konkrit dengan membentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana |
| membentuk undang-undang tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi; | dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk undang-undang tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi; |
| Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945; | |
| republik indonesia tahun 1945; 2. Undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia (lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 208, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4026); | 1. Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945; 2. Undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia (lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 208, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4026); |
| republik indonesia nomor 4026); 3. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor :006/PUUIV/2006 yang isinya membatalkan UU No. 27 Tahun | tahun 2000 nomor 208, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4026); 3. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor :006/PUUIV/2006 yang isinya membatalkan UU No. 27 Tahun |
| 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsialiasi. | 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsialiasi. |
| Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT & | Dengan persetujuan bersama |
| Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT & PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: | Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT & PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: |
| DEWAN PERWAKILAN RAKYAT & PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT & PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: |
| MEMUTUSKAN: | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT & PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: |
| MEMUTUSKAN: | PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: |
| MEMUTUSKAN: Menetapkan: Undang-undang tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi | PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: Undang-undang tentang komisi kebenaran dan |
| MEMUTUSKAN: Menetapkan: Undang-undang tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi | PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: Undang-undang tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi |
| Menetapkan: Undang-undang tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi | MEMUTUSKAN: Menetapkan: Undang-undang tentang komisi kebenaran dan |
| Menetapkan: Undang-undang tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi | MEMUTUSKAN: Menetapkan: Undang-undang tentang komisi kebenaran dan |
| Menetapkan: Undang-undang tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi Bab I | Menetapkan: Undang-undang tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi |
| Menetapkan: Undang-undang tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi Bab I | Menetapkan: Undang-undang tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi Bab I |
| rekonsiliasi Bab I | Menetapkan: Undang-undang tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi |
| rekonsiliasi Bab I | |
| rekonsiliasi Bab I Ketentuan umum | I |
| Bab I Ketentuan umum | |
| Bab I Ketentuan umum | um |
| Ketentuan umum Pasal 1 | |
| Ketentuan umum Pasal 1 | |
| Ketentuan umum Pasal 1 | dd |
| Pasal 1 Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: | aksud dengan |
| Pasal 1 Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: | ksud dengan: |
| peristiwa tersebut (tambahan, pen). | 1. Kebenaran adalah kebenaran atas suatu peristiwa yang Perlu ditambahakan “atau serangkaian dapat di ungkapan berkenaan dengan pelanggaran hak peristiwa.” Ini penting demi melihat asasi manusia yang berat, baik mengenai korban, unsur sistematis/ meluas, bukan hanya tempat, waktu maupun latar belakang terjadinya pendekatan kasus per kasus. peristiwa tersebut (tambahan, pen). | Perlu ditambahakan “atau serangkaian peristiwa.” Ini penting demi melihat unsur sistematis/ meluas, bukan hanya pendekatan kasus per kasus. |
| tempat, waktu maupun latar belakang terjadinya peristiwa tersebut (tambahan, pen). 2. Rekonsiliasi adalah hasil dari suatu proses pengungkapan kebenaran, pengakuan, dan pengampunan, melalui komisi kebenaran dan rekonsiliasi dalam rangka menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat untuk terciptanya perdamaian dan persatuan bangsa. 3. Komisi kebenaran dan rekonsiliasi yang selanjutnya disebut komisi, adalah lembaga indenpenden yang dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan mengupayakan adanya (tambahan, pen) rekonsiliasi. 4. Pelanggaran hak asasi yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. | pendekatan kasus per kasus. Lebih tepat ‘permintaan maaf’ karena ini yang harus dilakukan negara dan pelaku. Sedangkan pengampunan diupayakan tetapi terus menjadi hak korban menentukan apakah akan memberi pengampunan atau tidak. Kalau hanya mengacu pada UU26/2000 berarti “hanya” kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Lebih tepat “pelanggaran hak asasi manusia” saja. | |
| undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. 5. Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisk, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat; termasuk korban adalah juga ahli warisnya. 6. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya sesuai dengan kemampuan keuangan negara untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk perawatan kesehatan fisik dan mental. 7. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh | ||
| keuangan negara untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk perawatan kesehatan fisik dan mental. 7. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya. 8. Rehabilitasi adalah pemulihan harkat dan martabat seseorang yang menyangkut kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain. 9. Amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh presiden kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan memperhatikan pertimbangan dewan | Lihat Prinsip PBB, restitusi adalah pengembalian hak-hak korban yang telah dilanggar, ‘termasuk pemulihan harkat dan martabat menyangkut kehormatan, nama baik, jabatan, hartabenda yang telah dirampas secara tidak sah, dll. Sedangkan rehabilitasi adalah pelayanan sosial, hukum, medis, psikologis pada korban sesuai | |
| Bab II Asas dan tujuan pembentukan komisi Pasal 2 Komisi dibentuk berdasarkan; | ||
| Komisi dibentuk berdasarkan; a. Kemandirian. | ||
| f. Keterbukaan; g. Perdamaian; dan | d. Keadilan; e. Kejujuran; | |
| Tujuan pembentukan komisi adalah; | Pasal 3 Tujuan pembentukan komisi adalah; | Tujuan terlalu sempit. Seharusnya mencakup tujuan pengungkapan kebenaran tentang pelanggaran HAM pada periode yang jelas (serta rinciannya), pemulihan korban, penulisan laporan akhir dan |
| pengertian. | yang terjadi pada masa lalu diluar pengadilan, guna mewujudkan perdamaian dan persatuan bangsa; dan b. mengupayakan (tambahan, pen) dan mewujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional dalam jiwa saling pengertian. | rekomendasi, penyerahan laporan akhir pada Presiden dan DPR, diseminasi laporan, serta pengaturan arsip serta akses publik. |
| Tempat kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang Pasal 4 Komisi berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia | Perlu disebut hubungan dengan dan kekhususan sebuah KKR di Aceh, berdasarkan kewajiban negara dibawah | |
| Indonesia. | dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah negara republik Pasal 5 | MoU Helsinki dan UUPA. Tidak hanya pelanggaran HAM berat, |
| inumenegakank | Komisi mempunyai fungsi kelembagaan yang bersifat publik untuk mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan melaksanakan rekonsiliasi. Pasal 6 | tapi pelanggaran HAM. |
| 5, komisi mempunyai tugas: | Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, komisi mempunyai tugas: | |
| Meimape | a. Menerima pengaduan atau laporan dari pelaku, korban, atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya; b. Melakukan penyelidikan dan klarifikasi atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat; | UU Amnesti telah mengatur proses |
| permohonan amnesti; | b. Melakukan penyelidikan dan klarifikasi atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat; c. Memberikan rekomendasi kepada presiden dalam hal permohonan amnesti; | UU Amnesti telah mengatur proses pemberian amnesti: diberikan oleh Presiden pada orang yang telah diputus salah di pengadilan. Sehingga ketentuan |
| Meny r | permohonan amnesti; d. Menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah dalam hal pemberian kompensasi dan/ atau rehabilitasi; dan e. Menyampaikan laporan tahunan dan laporan akhir | pemberian amnesti: diberikan oleh Presiden pada orang yang telah diputus salah di pengadilan. Sehingga ketentuan ini tidak berlaku lagi. Juga, amnesti |
| Men | d. Menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah dalam hal pemberian kompensasi dan/ atau rehabilitasi; dan e. Menyampaikan laporan tahunan dan laporan akhir tentang hasil penyelidikan yang dilakukannya, dan | Presiden pada orang yang telah diputus salah di pengadilan. Sehingga ketentuan ini tidak berlaku lagi. Juga, amnesti untuk kejahatan internasional |
| Men | hal pemberian kompensasi dan/ atau rehabilitasi; dan e. Menyampaikan laporan tahunan dan laporan akhir tentang hasil penyelidikan yang dilakukannya, dan | salah di pengadilan. Sehingga ketentuan ini tidak berlaku lagi. Juga, amnesti untuk kejahatan internasional |
| lai | hal pemberian kompensasi dan/ atau rehabilitasi; dan e. Menyampaikan laporan tahunan dan laporan akhir tentang hasil penyelidikan yang dilakukannya, dan | salah di pengadilan. Sehingga ketentuan ini tidak berlaku lagi. Juga, amnesti untuk kejahatan internasional |
| lain | hal pemberian kompensasi dan/ atau rehabilitasi; dan e. Menyampaikan laporan tahunan dan laporan akhir | salah di pengadilan. Sehingga ketentuan ini tidak berlaku lagi. Juga, amnesti untuk kejahatan internasional |
| ten | hal pemberian kompensasi dan/ atau rehabilitasi; dan e. Menyampaikan laporan tahunan dan laporan akhir | salah di pengadilan. Sehingga ketentuan ini tidak berlaku lagi. Juga, amnesti |
| te | hal pemberian kompensasi dan/ atau rehabilitasi; dan e. Menyampaikan laporan tahunan dan laporan akhir | salah di pengadilan. Sehingga ketentuan ini tidak berlaku lagi. Juga, amnesti |
| tenta | hal pemberian kompensasi dan/ atau rehabilitasi; dan e. Menyampaikan laporan tahunan dan laporan akhir | salah di pengadilan. Sehingga ketentuan ini tidak berlaku lagi. Juga, amnesti |
| tlent | e. Menyampaikan laporan tahunan dan laporan akhir | salah di pengadilan. Sehingga ketentuan ini tidak berlaku lagi. Juga, amnesti |
| leat | e. Menyampaikan laporan tahunan dan laporan akhir | ini tidak berlaku lagi. Juga, amnesti untuk kejahatan internasional |
| lain | lenyampaikan laporan tahunan dar | ini tidak berlaku lagi. Juga, amnesti untuk kejahatan internasional |
| lain l | entang hasil penvelidikan vang di | untuk kejahatan internasional |
| lau | ntanghasil penyelidikan yang di | untuk kejahatan internasional |
| wer | bertentangan dengan kewajiban HAM | |
| De | lainnya berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan | bertentangan dengan kewajiban HAM |
| Dew | bertentangan dengan kewajiban HAM Indonesia. | |
| Dew | Indonesia. | |
| Deaw | Indonesia. | |
| Mahk | ||
| Mahk | ||
| Mahka | M9DGLM9K]9DB9KA9qGD6 | |
| Manka | Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada | |
| λ 8 | ||
| Mahkamah Agung. | ||
| Mahkamah Agung. | ||
| Mahkamah Agung. | ||
| (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, komisi mempunyai wewenang: | ||
| pasal 6, komisi mempunyai wewenang: a. melaksanakan penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. meminta keterangan kepada korban, ahli waris korban, pelaku, dan/atau pihak lain, baik didalam maupun diluar negeri; c. meminta dan medapatkan dokumen resmi dari instansi sipil atau militer serta badan lain, baik yang ada didalam maupun diluar negeri; d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait, baik | ||
| 。 | maupun diluar negeri; c. meminta dan medapatkan dokumen resmi dari instansi sipil atau militer serta badan lain, baik yang ada didalam maupun diluar negeri; d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait, baik didalam maupun diluar negeri untuk memberikan perlindungan kepada korban, saksi, pelapor, pelaku, dan barang bukti sesuai dengan peraturan perundang-undangan; | |
| perundang-undangan; e. memanggil setiap orang yang terkait untuk memberikan keterangan dan kesaksian; f. memutuskan pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi; dan g. menolak permohonan kompensasi, restitusi, rehabilitasi, atau amnesti, apa bila perkara sudah | Pandangan bahwa KKR substitutif dengan Pengadilan HAM ini tidak | |
| (2De | didaftarkan kepengadilan hak asasi manusia (2) Dalam hal tertentu untuk melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, komisi dapat meminta penetapan pengadilan untuk melakukan upaya paksa | sesuai dengan standar yang berkembang untuk KKR. KKR tidak boleh menutup pintu untuk proses pengadilan. |
| lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan penetapan diterima pengadilan Bab IV Alat Kelengkapan | penetapan diterima pengadilan Bab IV Alat Kelengkapan | |
| Pasal 8 Komisi mempunyai alat kelengkapan berupa: a. Sidang Komisi; dan b. Sekretariat Komisi. Pasal 9 | Pasal 8 Komisi mempunyai alat kelengkapan berupa: a. Sidang Komisi; dan b. Sekretariat Komisi. Pasal 9 | |
| Komisi mempunyai alat kelengkapan berupa: a. Sidang Komisi; dan b. Sekretariat Komisi. Pasal 9 (1) Sidang Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah pemegang kekuasaan tertinggi Komisi. (2) Sidang Komisi terdiri atas seluruh anggota Komisi. (3) Sidang Komisi sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Komisi. | Komisi mempunyai alat kelengkapan berupa: a. Sidang Komisi; dan b. Sekretariat Komisi. Pasal 9 (1) Sidang Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah pemegang kekuasaan tertinggi Komisi. (2) Sidang Komisi terdiri atas seluruh anggota Komisi. (3) Sidang Komisi sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Komisi. (4) Keputusan sidang Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat | |
| a. Sidang Komisi; dan b. Sekretariat Komisi. | Komisi mempunyai alat kelengkapan berupa: a. Sidang Komisi; dan b. Sekretariat Komisi. Pasal 9 (1) Sidang Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf | |
| a. Sidang Komisi; dan b. Sekretariat Komisi. | Komisi mempunyai alat kelengkapan berupa: a. Sidang Komisi; dan b. Sekretariat Komisi. Pasal 9 | |
| a. Sidang Komisi; dan b. Sekretariat Komisi. | Komisi mempunyai alat kelengkapan berupa: a. Sidang Komisi; dan b. Sekretariat Komisi. Pasal 9 | |
| a. Sidang Komisi; dan b. Sekretariat Komisi. | Komisi mempunyai alat kelengkapan berupa: a. Sidang Komisi; dan b. Sekretariat Komisi. Pasal 9 | |
| a. Sidang Komisi; dan b. Sekretariat Komisi. | Komisi mempunyai alat kelengkapan berupa: a. Sidang Komisi; dan b. Sekretariat Komisi. Pasal 9 (1) Sidang Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf | |
| b. Sekretariat Komisi. | a. Sidang Komisi; dan b. Sekretariat Komisi. Pasal 9 (1) Sidang Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah pemegang kekuasaan tertinggi Komisi. | |
| b. Sekretariat Komisi. Pasal 9 (1) Sidang Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah pemegang kekuasaan tertinggi Komisi. (2) Sidang Komisi terdiri atas seluruh anggota Komisi. | un | |
| Pasal 9 (1) Sidang Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah pemegang kekuasaan tertinggi Komisi. (2) Sidang Komisi terdiri atas seluruh anggota Komisi. (3) Sidang Komisi sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 | urus | |
| (1) Sidang Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah pemegang kekuasaan tertinggi Komisi. (2) Sidang Komisi terdiri atas seluruh anggota Komisi. (3) Sidang Komisi sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Komisi. | un | |
| (1) Sidang Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah pemegang kekuasaan tertinggi Komisi. (2) Sidang Komisi terdiri atas seluruh anggota Komisi. (3) Sidang Komisi sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Komisi. | 23 | |
| a adalah pemegang kekuasaan tertinggi Komisi. (2) Sidang Komisi terdiri atas seluruh anggota Komisi. (3) Sidang Komisi sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Komisi. (4) Keputusan sidang Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat | 2/3 | |
| (2) Sidang Komisi terdiri atas seluruh anggota Komisi. (3) Sidang Komisi sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Komisi. (4) Keputusan sidang Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat | 2/3 | |
| (4 ) | (2) Sidang Komisi terdiri atas seluruh anggota Komisi. (3) Sidang Komisi sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Komisi. (4) Keputusan sidang Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sah apabila disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu per | 2/3 |
| (4) Kep | (3) Sidang Komisi sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Komisi. (4) Keputusan sidang Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sah apabila disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu per | ya |
| (4) Kep h | (3) Sidang Komisi sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Komisi. (4) Keputusan sidang Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sah apabila disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu per | a |
| (dua per tiga) dari seluruh anggota Komisi. (4) Keputusan sidang Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sah apabila disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari anggota sidang Komisi yang | e | |
| hadir. | (dua per tiga) dari seluruh anggota Komisi. (4) Keputusan sidang Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sah apabila disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari anggota sidang Komisi yang hadir. | |
| hadir. | (4) Keputusan sidang Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sah apabila disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari anggota sidang Komisi yang hadir. | |
| hadir. | (4) Keputusan sidang Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sah apabila disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari anggota sidang Komisi yang hadir. | 8 |
| hadir. | (3) sah apabila disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari anggota sidang Komisi yang hadir. | |
| hadir. | (3) sah apabila disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari anggota sidang Komisi yang hadir. | |
| hadir. | dua) ditambah 1 (satu) dari anggota sidang Komisi yang hadir. (5) Keputusan sidang Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat | |
| hadir. | dua) ditambah 1 (satu) dari anggota sidang Komisi yang hadir. (5) Keputusan sidang Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat | |
| hadir. | hadir. (5) Keputusan sidang Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat | |
| hadir. | hadir. (5) Keputusan sidang Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat | |
| (5) Keputusan sidang | hadir. (5) Keputusan sidang Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat dan bukan merupakan | |
| (5) Keputusan sidangKK | (5) Keputusan sidang Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat dan bukan merupakan | |
| () Ke(4) bersifat fin | (5) Keputusan sidang Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat dan bukan merupakan | |
| (4) bersifat final | (5) Keputusan sidang Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat dan bukan merupakan | |
| (4) bersifat final | (4) bersifat final dan mengikat dan bukan merupakan | |
| (4) bersifat final a | (4) bersifat final dan mengikat dan bukan merupakan | |
| (4) bersifat final d | (4) bersifat final dan mengikat dan bukan merupakan objek peradilan tata usaha negara. | |
| objek peradilan tata usaha negara. | (4) bersifat final dan mengikat dan bukan merupakan objek peradilan tata usaha negara. | |
| objek peradilan tata usaha negara. | objek peradilan tata usaha negara. | |
| objek peradilan tata usaha negara. | objek peradilan tata usaha negara. | |
| objek peradilan tata usaha negara. | objek peradilan tata usaha negara. | |
| objek peradilan tata usaha negara. | objek peradilan tata usaha negara. | |
| objek peradilan tata usaha negara. | objek peradilan tata usaha negara. | |
| objek peradilan tata usaha negara. | objek peradilan tata usaha negara. | |
| objek peradilan tata usaha negara. | objek peradilan tata usaha negara. | |
| objek peradilan tata usaha negara. | objek peradilan tata usaha negara. | |
| objek perdatian tala us | objek peradilan tata usaha negara. | |
| objek perdatian lula us | obfek peradllan lala usan | |
| objek peraalian lana a. | obfek peraatian lala usan | |
| obfen peraamam aa a | objen perearian land use. | |
| Pasal l0 | |
| Sidang Komisi berwenang menetapkan: a. pemilihan 1 (satu) orang ketua Komisi dan 2 (dua) orang wakil ketua Komisi; | |
| c. kode etik anggota Komisi; d. tata tertib dan mekanisme kerja Komisi; e. usulan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi; f. program kerja Komisi; g. penentuan atas rekomendasi permohonan kompensasi, restitusi dan/atau rehabilitasi; dan h. penentuan atas permohonan amnesti. | Ayat (h) dikeluarkan, tidak sesuai UU |
| h. penentuan atas permohonan amnesti. Pasal 11 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sidang Komisi dan | yang berlaku. |
| sidang subkomisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 12 diatur dalam Peraturan Komisi. Pasal 12 | |
| Dalam pelaksanaan tugasnya, Komisi dibantu oleh sekretariat Komisi yang bertugas memberikan pelayanan administrasi bagi pelaksanaan kegiatan Komisi. Pasal 13 | |
| (1) Sekretariat Komisi dipimpin oleh seorang sekretaris Komisi. (2) Sekretaris Komisi diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden. | Sekretaris Komisi sepatutnya diangkat dan diberhentikan oleh Komisioner. |
| (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan tanggung jawab sekretariat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden. (4) Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan | |
| terhitung sejak Komisi terbentuk. BAB V KEANGGOTAAN | |
| Pasa1 14 Keanggotaan Komisi berjumlah 9 (sembilan) orang (tambahan, | Perwakilan perempuan [30%] perlu dimasukan untuk menjamin pendekatan yang peka jender, dan sesuai dengan |
| Keanggotaan Komisi berjumlah 9 (sembilan) orang (tambahan, pen), yang diperoleh berdasarkan seleksi dan pemilihan dari suatu daftar nominasi yang diajukan oleh perseorangan, kelompok orang, atau organisasi kemasyarakatan. | Perwakilan perempuan [30%] perlu dimasukan untuk menjamin pendekatan yang peka jender, dan sesuai dengan kebutuhan khusus korban perempuan. |
| kelompok orang, atau organisasi kemasyarakatan. Pasal 15 (1) Seleksi dan pemilihan anggota Komisi didasarkan pada | kebutuhan khusus korban perempuan. |
| Pasal 15 (1) Seleksi dan pemilihan anggota Komisi didasarkan pada kualifikasi keahlian dan integritas moral yang tinggi dan memenuhi persyaratan sebagai berikut: | |
| Pasal 15 (1) Seleksi dan pemilihan anggota Komisi didasarkan pada kualifikasi keahlian dan integritas moral yang tinggi dan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; | |
| f. memiliki pengetahuan atau kepedulian dan berpengalaman (ditambahkan, pen) di bidang hak asasi manusia; g. tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; h. bersedia melepaskan diri dari keanggotaan partai politik, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga swadaya masyarakat; dan i. tidak pemah terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seleksi dan pemilihan anggota Komisi juga harus didasarkan pada pertimbangan : a. geografi; b. etnis; c. agama; dan d. kepakaran. Pasal 16 (1) Untuk pertama kali seleksi dan pemilihan anggota Komisi | Perlu juga ditambahkan pertimbangan (e) kesetaraan jender dalam seleksi Komisioner & juga dalam pengaturan metode kerja Komisi. Ini penting untuk |
| (1) Untuk pertama kali seleksi dan pemilihan anggota Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan oleh Presiden. (2) Dalam melaksanakan seleksi dan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden membentuk Panitia Seleksi. (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 5 (lima) orang, dengan susunan sebagai berikut: a. 2 ( dua) orang berasal dari unsur Pemerintah; dan b. 3 (tiga) orang berasal dari unsur masyarakat. (4) Anggota panitia seleksi tidak dapat dicalonkan sebagai anggota Komisi. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan panitia seleksi, tata cara pelaksanaan seleksi, dan pemilihan calon anggota Komisi, diatur dengan Peraturan Presiden. | Perlu ditambahkan bahwa Panel Seleksi membuat proses konsultasi publik dalam membuat rekomendasi calon Komisioner pada Presiden. Perlu disebutkan bahwa Panel Seleksi harus terdiri dari minimal 2 orang perempuan. |
| (1) Panitia seleksi mengusulkan 18 (delapan belas) (ditambahkan, pen) orang calon yang telah memenuhi persyaratan kepada Presiden. (2) Presiden memilih sebanyak 9 (sembilan) orang (ditambahkan, pen) dari 18 (delapan belas) orang calon anggota Komisi yang diajukan oleh panitia seleksi. (3) Presiden mengajukan 9 (sembilan) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memperoleh persetujuan. | |
| (1) Dewan Perwakilan Rakyat memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan calon anggota Komisi diterima. (2) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan persetujuan terhadap seorang atau lebih calon .yang diajukan oleh Presiden maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan calon anggota Komisi, Dewan Perwakilan Rakyat harus memberikan jawaban di sertai dengan alasannya. (3) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan persetujuan terhadap calon yang diajukan sebagaimana |
| dimaksud pada ayat (2) maka Presiden mengajukan calon pengganti sesuai dengan jumlah calon anggota yang tidak disetujui. | |
| sejak tanggal pengajuan calon pengganti diterima. Pasal 19 (1) Dalam hal calon anggota yang diajukan oleh Presiden telah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden | |
| pemberhentian anggota Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Presiden. Pasa1 20 Anggota Komisi diberhentikan karena: | |
| dan/atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas Komisi; atau f. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana. Pasal 21 (1) Sebelum memangku jabatannya, ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut |
| dan akan menjunjung tinggi etika profesi dalam melaksanakan kewajiban saya ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya | ||
| seperti layaknya bagi seorang petugas yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan". BAB VI PEMBIAYAAN | ||
| Pasal 22 | ||
| Sumber pembiayaan bagi Komisi diperoleh dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan b. sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. | ||
| Pasal 23 Sumber keuangan untuk pembayaran pemberian kompensasi | ||
| dan/atau rehabilitasi yang menjadi beban negara dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara BAB VII KETENTUAN PENUTUP | — | |
| (1) Komisi melaksanakan tugas selama 2 (tahun) tahun (ditambahkan, pen) terhitung sejak tanggal sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) diucapkan dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun (ditambahkan, pen). (2) Ketentuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Komisi. (3) Pembentukan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan. | ||
| Pasal 25 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang dengan penempatannya dalam | Yang belum dimasukkan • Perlindungan korban, asas kerahasiaan • Metode kerja [pengambilan kesaksian, sidang publik, rekonsiliasi komunitas] • Laporan akhir [temuan dan rekomendasi, termasuk untuk program reparasi korban yang komprehensif] | Yang belum dimasukkan • Perlindungan korban, asas kerahasiaan • Metode kerja [pengambilan kesaksian, sidang publik, rekonsiliasi komunitas] • Laporan akhir [temuan dan rekomendasi, termasuk untuk program reparasi korban yang komprehensif] • Mekanisme pengambilan keputusan, conflict of interest |
| Pasal 25 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang dengan penempatannya dalam | ||
| pengundangan Undang-Undang dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta Presiden Republik Indonesia | ||