Baca PDF (OCR): Informasi hasil Rakernas MA

22 halaman · 22 halaman diproses dengan OCR · 12.3 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. INFORMASI HASIL RAKERNAS MAHKAMAH AGUNG RI PADA TANGGAL 18 - 22 SEPTEMBER 2005 DI DENPASAR - BALI
  2. RUMUSAN KESIMPULAN TENTANG TEKNIS PERADILAN
  3. A. Bidang Perdata
  4. 1. Tentang Putusan Provisi
  5. 3. Saran-saran
  6. B. Bidang Pidana
  7. 1. Tentang Sifat Melawan Hukum
  8. 2. Tentang Teleconference
  9. 3. Saksi-Saksi
  10. 4. Tentang Keberatan Terhadap Surat Dakwaan
  11. 5. Tertang Barang Bukti Dalam Perkara Illegal Loging
  12. 6. Penyidik Dalam Tindak Pidana Korupsi
  13. C. Bidang Uldilag
  14. 1. Konvensi dan Rekonvensi Dalam Perkara Cerai Talak
  15. 2. Peninjauan Kembali Terhadap Perkara Cerai Talak
  16. 3. Murtad
  17. 4. Taklik Talak
  18. 5. Rekomendasi
  19. D. Bidang Perkawinan dan Wakaf
  20. 1. Hukum Perkawinan
  21. 2. Hukum Perwakafan
  22. 3. Saran-saran
  23. Bidang Perkawinan a.
  24. E. Bidang Jinayah Mahkamah Syar'iyah N.A.D
  25. 1. Umum
  26. 2. Rekomendasi
  27. F. Bidang Teknis Peradilan Tata Usaha Negara
  28. 1. Lembaga Jurusita
  29. 2. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)
  30. 3. Upaya Paksa
  31. PENGUMUMAN
  32. G. Bidang Teknis Peradilan Militer
  33. 1. Mengenai Struktur Organisasi Peradilan Militer
  34. 2) Struktur Organisasi Pengadilan Militer Tinggi
  35. 2. Mengenai Pembinaan Kemampuan Teknis
  36. 3. Rekomendasi
  37. H. Bidang Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan
  38. 1. Rekuitmen
  39. C. Jurusita
  40. 2. Pendidikan dan Latihan
  41. 3. Mutasi dan Promosi
  42. 4. Pemberhentian
  43. 5. Rekomendasi
  44. I. Bidang Tenaga Non Teknis Peradilan
  45. 1. Formasi Pegawai Negeri Sipil Serta Pengadaan dan Pengangkatannya
  46. 2. Kenaikan Pangkat
  47. 3. Pengangkatan Dalam Jabatan
  48. 4. Lain-lain
  49. J. Bidang Perencanaan dan Keuangan, Kelembagaan dan Organisasi Tatalaksana
  50. 1) Peradilan Umum
  51. 2) Peradilan Agama
  52. 3) Peradilan Militer
  53. 4) Peradilan Tata Usaha Negara
  54. 2. Rekomendasi
  55. K. Bidang Manajemen Peradilan Tentang
  56. 1. Administrasi Perlengkapan
  57. 2. Administrasi Kehumasan, Keprotokolan dan Keamanan
  58. 3. Administrasi Tata Persuratan, Kearsipan
  59. L. Bidang Pengawasan

INFORMASI HASIL RAKERNAS MAHKAMAH AGUNG RI PADA TANGGAL 18 - 22 SEPTEMBER 2005 DI DENPASAR - BALI

RUMUSAN KESIMPULAN TENTANG TEKNIS PERADILAN

A. Bidang Perdata

1. Tentang Putusan Provisi

a. Hukum Acara yang berlaku dalam gugatan provisionil tidak diatur dalam HIR, karena itu dalam praktek diambil sebagai pedoman ketentuanketentuan dalam Rv, yaitu pasal 53 s/d 57, dan pasal 332 serta pasal 351 Rv. b.

Gugatan provisionil adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan.

C. Putusan provisionil adalah putusan yang menjawab tuntutan provisional.

d. Putusan provisionil dijatuhkan berdasarkan permohonan penggugat atau tergugat agar dilakukan suatu tindakan sementara.

e. Putusan provisionil sifatnya serta merta, maka pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan putusan serta merta, yang harus memenuhi SEMA Nomor 3, Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4, Tahun 2001.

f. Hakim wajib mempertimbangkan dengan seksama apabila mengabulkan gugatan provisionil, untuk melindungi pihak yang memohon yang sifatnya mendesak, apabila tidak segera dilakukan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

g. Putusan provisionil dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan (pasal 195 HIR/pasal 206 RBg) dan dapat dilaksanakan setelah memperoleh ijin dari Ketua Pengadilan Tinggi (SEMA Nomor 16, Tahun 1969, tanggal 11 Oktober 1969).

h. Permohonan Banding terhadap putusan provisionil diatur dalam pasal 332 RV yang berbunyi: permohonan banding terhadap suatu putusan pengadilan yang mengabulkan atau menolak tuntutan provisi dapat dilakukan sebelum putusan akhir dijatuhkan.

Dalam tingkat banding tidak mungkin lagi dijatuhkan putusan provisi karena sifat putusan provisi adalah serta merta, yang hanya dapat dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, disamping itu ditingkat banding sudah tidak ada lagi urgensi yang mendesak.

j. Perlu dibedakan antara putusan provisi disatu pihak dengan putusan persiapan, putusan sela dan putusan insidentil dilain pihak. Banding terhadap putusan persiapan, putusan sela dan putusan insidentil diajukan bersama-sama dengan banding terhadap putusan akhir (sebagaimana diatur dalam pasal 331 Rv).

2. Eksekusi Putusan Hakim Perdata Yang Berkekuatan Hukum Tetap Yang Menyangkut Kewajiban Negara dan Badan Usaha Milik Negara.

a. Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, (sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004).

b. Di dalam ICW (Pasal 65 dan 66) masih dimungkinkan menyita uang atau barang-barang milik negara atas ijin dari Ketua Mahkamah Agung setelah mendengar Kejaksaan Agung, namun dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Yang berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004, menyatakan bahwa pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

1) Uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga.

2) Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah.

3) Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga.

4) Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/ daerah.

5) Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan, padahal dalam praktek tidak sedikit sengketa perdata yang menyangkut pihak negara atau BUMN.

C. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, usaha-usaha negara berbentuk perusahaan dibedakan dalam :

1) Perusahaan Jawatan atau disingkat PERJAN.

2) Perusahaan Umum atau disingkat PERUM

3) Perusahaan Perseroan atau disingkat PERSEROA

Semua perusahaan yang didirikan dan diatur menurut ketentuan Indonesieche Bedrijvenwet (IBW stb. 1927 : 419) yang dinamakan PERJAN (Department Agency) tunduk sepenuhnya kepada hukum publik

(hukum administrasi) karena merupakan bagian jawatan departemen yang bersangkutan.

Begitu pula halnya dengan PERUM yang modal seluruhnya dimiliki negara merupakan Public Corporation dan bergerak di bidang Public Utilities.

Ada perbedaan prinsipiil antara kedua perusahaan (PERJAN dan PERUM) dengan PERSERO (Public Company) karena PERSERO merupakan perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas yang diatur menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu UU Nomor 1 Tahun 1995.

d. Beberapa pakar hukum berpendapat bahwa barang-barang milik PERSERO (PT) boleh diletakkan SITA, karena modal milik negara yang dimasukkan dalam PT tersebut merupakan modal yang sudah dipisahkan dari harta milik negara, sehingga barang-barang milik PERSERO (PT) tersebut sepenuhnya bukan barang milik negara.

Sedangkan barang-barang milik negara yang berbentuk PERJAN dan PERUM tetap merupakan barang-barang milik negara sehingga menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tidak dapat disita.

e. Pada hakekatnya suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dapat dilaksanakan eksekusinya, karena putusan pengadilan yang tidak dapat dilaksanakan (di eksekusi) maka putusan tersebut tidak ada artinya dan pada gilirannya akan merendahkan citra dan wibawa pengadilan dalam penegakan hukum.

f. Eksekusi putusan akhir yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dibedakan:

1) Eksekusi putusan yang menghukum salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang (verhaal executie) (pasal 196 HIR/Pasal 208 RBg).

2) Eksekusi putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan suatu perbuatan (Om iets te doen) (Pasal 225 HIR/Pasal 259 Rbg).

Eksekusi putusan yang menghukum salah satu pihak untuk 3) mengosongkan benda tetap, membongkar, menyerahkan yang lazimnya disebut eksekusi riil tidak diatur dalam HIR karena itu harus berpedoman pada Rv.

g. Eksekusi untuk membayar sejumlah uang dilakukan melalui pelelangan atas barang-barang milik tergugat terlebih dahulu dikenakan penyitaan. Apabila negara dihukum untuk membayar sejumlah uang berdasarkan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak melaksanakan secara sukarela, maka sesuai dengan ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tidak dimungkinkan dilakukan penyitaan terhadap barang-barang milik negara oleh karena itu eksekusinya tidak dapat dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan eksekusi yang diatur berdasarkan HIR/ RBg, akan tetapi harus dilakukan melalui APBN/APBD.

3. Saran-saran

a. Dalam membuat garis atau pedoman bagi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan eksekusi putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyangkut kewajiban negara dan BUMN agar supaya ada keseragaman dan kesatuan hukum serta dapat mengakhiri ketidak pastian hukum, diharapkan Mahkamah Agung RI menerbitkan SEMA/ PERMA yang berkaitan dengan itu bagi praktek peradilan. b.

Diharapkan Mahkamah Agung RI mengusulkan kepada pembuat Undang-Undang dan/atau Presiden untuk mengatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Tata Cara melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyangkut kewajiban negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara. C.

Dalam meningkatkan mutu putusannya yang didasarkan pada legal justice, social justice dan moral justice diharapkan putusan pengadilan tidak menimbulkan "masalah" karena apabila putusan sudah bermasalah maka akan menambah keruwetan bahkan menjadi sumber keruwetan dalam penegakan dan kepastian hukum.

B. Bidang Pidana

1. Tentang Sifat Melawan Hukum

Unsur melawan hukum dari tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 adalah bersifat formil berbeda halnya dengan unsur melawan hukum perkara tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang melawan hukum bersifat formil dan melawan hukum bersifat materiel yang diatur didalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) hal mana dapat disimpulkan dari penjelasan pasal itu yang bunyinya sebagai berikut: Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat.

2. Tentang Teleconference

Keterangan saksi yang diperiksa melalui teleconference dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian sama dengan keterangan saksi yang diperiksa dipersidangan apabila tata cara pemeriksaannya sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

3. Saksi-Saksi

a. Saksi Mahkota sebenarnya tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), akan tetapi dalam praktek Pengadilan sering dijumpai adanya saksi yang menjadi Terdakwa dalam perkara yang pengajuannya dilakukan secara terpisah (splitsing).

b. Keterangan Ahli berfungsi untuk menjernihkan permasalahan hukum yang tidak jelas, yang di dalam praktek peradilan pidana keterangan ahli dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, dalam hal keterangan ahli tersebut saling bertentangan satu sama lain dan tidak dapat membuat permasalahan menjadi jelas, maka Hakim dapat memanggil keterangan ahli lain. Mengenai penilaian pembuktian keterangan-keterangan ahli tersebut dapat diserahkan sepenuhnya kepada Hakim.

4. Tentang Keberatan Terhadap Surat Dakwaan

Keberatan terhadap surat dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), upaya hukumnya adalah perlawanan ke Pengadilan Tingkat Banding. Terhadap putusan Tingkat Banding tersebut tidak ada upaya hukum kasasi.

5. Tertang Barang Bukti Dalam Perkara Illegal Loging

Barang bukti dalam perkara illegal logging terutama yang dijadikan instrumenta delicta termasuk alat pengangkut misalnya kapal, truk dan sebagainya, sesuai pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, perampasan terhadap barang bukti tersebut bersifat imperatif.

Dalam hal barang bukti yang telah dirampas untuk negara yang diakui oleh pihak ketiga sebagai miliknya dan yang bersangkutan mengajukan gugatan perdata, maka hakim perdata tidak dapat melakukan penyitaan terhadap barang tersebut karena sudah menjadi milik negara (vide pasal 50 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara).

6. Penyidik Dalam Tindak Pidana Korupsi

Penyidik dalam tindak pidana korupsi secara fungsional adalah penyidik POLRI, Jaksa dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Demikianlah hasil rumusan dari Komisi I.A.2 Teknis Peradilan Umum Bidang Pidana.

C. Bidang Uldilag

1. Konvensi dan Rekonvensi Dalam Perkara Cerai Talak

Sita yang sudah dinyatakan sah dan berharga oleh hakim kasasi dapat a. diangkat oleh Pengadilan Tingkat Pertama, sebab berdasarkan Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kekuatan penetapan Pengadilan menjadi gugur, setelah lewat waktu enam bulan tidak dilakukan ikrar talak. Untuk pengangkatan sita suami atau istri mengajukan permohonan pengangkatan sita kepada pengadilan dan apabila suami atau istri tidak mengajukannya, maka sita tersebut tetap melekat.

b. Sita yang dapat diletakkan oleh Pengadilan Agama A, sekiranya sita belum diangkat oleh Pengadilan Agama Bank tersebut adalah pihak istri dapat mengajukan permohonan sita persamaan.

C. Untuk kepastian hukum Pengadilan Agama perlu mengeluarkan penetapan yang menyatakan putusan pemberian izin talak telah gugur, sebagai bukti otentik bahwa pemohon konvensi (suami) tidak mengucapkan ikrar talak.

d. Untuk melindungi hak seorang istri (tergugat konvensi) sekiranya putusan konvensi izin talak dan rekonvensi harta bersama dinyatakan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sebagai berikut :

1) Apabila sita belum diangkat istri tersebut (penggugat rekonvensi) dapat mengajukan permohonan sita persamaan.

2) Apabila sita sebelumnya sudah diangkat, istri dapat mengajukan sita jaminan, baik berdasarkan Pasal 95 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan pasal 227 ayat (7) HIR atau Pasal 720 Rv.

2. Peninjauan Kembali Terhadap Perkara Cerai Talak

a. Talak yang telah diikrarkan dipersidangan dan sudah diterbitkan akta cerai tidak dapat dibatalkan oleh Hakim Peninjauan Kembali.

b. Pada asasnya pemanggilan terhadap seorang istri yang dinyatakan ghaib oleh suaminya atau sebaliknya dilakukan berdasarkan Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi untuk menghindari itikad tidak baik suami atau istri, seharusnya pengadilan (juru sita) disamping melakukan panggilan berdasarkan Pasal 27 PP Nomor 9 tahun 1975 hendaknya juga melakukan pemanggilan melalui alamat istri atau suami tersebut. Adapun ghaibnya suami atau istri itu harus dinyatakan dengan Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang.

3. Murtad

a. Pengadilan Agama berwenang mengadili seseorang (pihak) yang sudah murtad, karena yang menjadi ukuran untuk menentukan berwenang atau tidaknya Pengadilan Agama adalah hukum yang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan dan bukan berdasarkan agama dianut pada saat sengketa yang terjadi. Hal ini sesuai surat Mahkamah Agung tanggal 13 Agustus 1983 yang ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang dan putusan Mahkamah Agung nomor 726 K/Sip/1976 tanggal 15 Pebruari 1977.

b. Meskipun Undang-Undang hanya mengenal cerai talak dan cerai gugat, tetapi Hakim dapat memutus perkara tersebut dengan fasakh dengan alasan adanya petitum subsider. Fasakh pada hakekatnya juga perceraian, maka Hakim dalam hal ini tidak memutus di luar yang diminta, dan tujuan akhir perkara perceraian diajukan adalah putusnya Perkawinan karena perceraian. Jadi tindakan maupun putusan Hakim tidak merupakan pelanggaran hukum acara termasuk pembebaban kewajiban-kewajiban lainnya terhadap bekas suami, dengan alasan untuk melindungi kaum perempuan sesuai asas Undang-Undang Perkawinan, misalnya pembebanan mut'ah, nafkah iddah dan lain-lain. Sebagai contoh dinegara Mesir untuk melindungi kaum perempuan, setiap orang asing yang akan kawin dengan warga negara Mesir diwajibkan menyetor 25000 pount Mesir ke Bank Nasser di Mesir sebagai jaminan.

4. Taklik Talak

a. Pengadilan yang lebih tinggi membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai taklik talak, harus diikuti perintah pengembalian uang iwadh kepada suami yang bersangkutan.

b. Pembayaran uang iwadh tidak boleh ditunda apabila unsur-unsur taklik talak sudah terpenuhi, karena uang iwadh tersebut termasuk dalam shighat taklik talak.

Mengingat Kegunaannya sejalan dengan BKM Pusat, maka dapat C. disetorkan ke panitia pembangunan mesjid Mahkamah Agung yang telah dibentuk, hanya saja perlu koordinasi dengan Departemen Agama cq. Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.

5. Rekomendasi

Pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun a. 1989 agar diamandemen untuk menghindari iktikad buruk dari salah satu pihak serta untuk melindungi kepentingan kaum perempuan.

b. Untuk perkara ghaib, bagi pemohon atau penggugat agar diperintahkan untuk melampirkan surat keterangan ghaib dari pejabat yang berwenang.

Dalam Undang-Undang hanya mengenai cerai talak dan cerai gugat, C. oleh karen aitu lembaga fasakh perlu diadakan kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru.

d. Untuk mendukung pembangunan mesjid Mahkamah Agung, ada baiknya uang iwadh yang masih terkumpul di Pengadilan Agama dan belum disetorkan supaya disetorkan ke Panitia Pembangunan mesjid Mahkamah Agung yang saat ini telah mengumpulkan dana ± Rp. 4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah).

D. Bidang Perkawinan dan Wakaf

1. Hukum Perkawinan

Perkawinan dalam semua sistem hukum yang ada adalah merupakan a. akad atau kontrak pribadi yang menentukan persetujuan 2 (dua) orang yang akan melaksanakan Perkawinan.

b. Perkawinan dalam sejarah dan budaya hukum di Indonesia sejak dahulu tidak terlepas dari hukum agama, karena itu perkawinan atas dasar hukum agama merupakan hukum yang hidup (living law) yang ditaati oleh masyarakat.

Dalam perkembangan peradaban yang modern, perkawinan harus diatur C. oleh negara sebagai upaya ketertiban administrasi, oleh karena itu disamping perkawinan merupakan kontrak pribadi juga merupakan kontrak yuridis.

d. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya sedangkan ayat (2) memerintahkan perkawinan tersebut harus dicatat. Hal tersebut merupakan bukti bahwa menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 akad perkawinan tersebut mempunyai sifat diyani (ta'abbudi) disatu sisi dan bersifat yuridis (qadha'informasi) disisi lain.

e. Implikasi yuridis dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bahwa perkawinan beda agama tidak diperbolehkan. Disamping itu secara sosiologis, perkawinan beda agama mempunyai resiko yang lebih tinggi terhadap keutuhan akidah bagi salah satu pihak dan keturunannya serta keutuhan rumah tangga itu sendiri.

Karena suatu perkawinan dapat menimbulkan akibat-akibat hukum di f. bidang hukum kebendaan seperti kewarisan, harta benda dan lain-lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus diberi sanksi pidana, baik berupa denda maupun lainnya.

Guna efisiensi dan kesatuan administrasi, maka pencatatan perkawinan g. harus dilakukan oleh satu badan saja yang berlaku bagi semua perkawinan baik yang muslim maupun non muslim.

2. Hukum Perwakafan

a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan memperkokoh eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional.

b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memberi kewenangan baru bagi Peradilan Agama yaitu berwenang atas sengketa bisnis syari'ah, karena undang-undang ini, membuka kemungkinan adanya wakaf berupa benda bergerak berbentuk HAKI dan sebagainya (Pasal 16) serta sertifikat wakaf uang tunai (Pasal 28-29).

Manfaat harta benda wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun C. 2004 ini tidak hánya untuk peribadatan semata, tetapi juga untuk kesejahteraan umum yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Dengan adanya UU tentang perwakafan ini, aparat Pengadilan Agama, d. terutama Hakim harus menguasai bidang-bidang yang berhubungan dengan hukum bisnis syari'ah.

Dalam melaksanakan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang e. Nomor 41 Tahun 2004 ini Hakim Pengadilan Agama tidak perlu menunggu keluarnya Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

3. Saran-saran

Bidang Perkawinan a.

1) Bagi pelanggar undang-undang perkawinan seperti perkawinan yang tidak dilakukan di depan pegawai pencatatan nikah, pelaku hidup bersama tanpa nikah (kumpul kebo = saven laven) dan lain-lain agar ditetapkan sanksi pidana.

2) Agar laki-laki warga negara asing yang akan nikah dengan seorang perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) diharuskan membayar sejumlah uang jaminan sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

3) Sosialisasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perkawinan perlu digalakkan kembali khususnya untuk mempersamakan persepsi terhadap Undang-Undang tersebut.

b. Bidang Perwakafan

1) Dalam rangka memperluas dan mempercepat sosialisasi Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf perlu dijalin kerja sama dengan Departemen Agama RI.

Perselisihan tentang wakaf dengan objek hak-hak atas kekayaan 2) intelektual (HAKI) adalah wewenang Badan Peradilan Agama.

Agar pelaksanaan wakaf dengan objek hak-hak atas kekayaan 3) intelektual (HAKI) dapat terlaksana perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek serta Undang-Undang tentang hak-hak atas kekayaan intelektual lainnya yang menyebutkan bahwa pengalihan hak atas kekayaan intelektual hanya dapat dilakukan dengan cara kewarisan, hibah dan lisensi, sedangkan pengalihan hak melalui wakaf belum disebutkan.

E. Bidang Jinayah Mahkamah Syar'iyah N.A.D

1. Umum

Mahkamah Syar'iyah NAD sebagai pelaksana kekuasaan Kehakiman berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 meskipun sudah berjalan tetapi dalam kenyataannya masih menghadapi beberapa hal sebagai berikut:

a. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah NAD sebagaimana diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2002 memberikan kewenangan di bidang ahlal al-syakhshiyah, mu'amalat dan jinayat.

b. Kewenangan di bidang ahlal al-syakhshiyah, sudah berjalan sebagaimana mestinya. Namun kewenangan di bidang mu'amalat belum berjalan sebagaimana mestinya, kecuali di bidang wakaf, hibah dan shodaqah karena belum ada Qanunnya. Demikian pula kewenangan di bidang jinayat kecuali khamar, maisir, kholwat dan penyalahgunaan zakat. Sedangkan yang lainnya belum berjalan karena belum ada Qanunnya.

Untuk lebih meningkatkan efektifitas operasional kewenangan Mahkamah C. Syar'iyah NAD yang diatur dengan keputusan bersama Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi, Ketua Mahkamah Syar'iyah Propinsi, Ketua Pengadilan Tinggi dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Propinsi NAD No. 26/PKS/2004, SKEP/62/VIII/2004, B-1229/N. 1/08/2004, Msy.P/K/HK.009/614/2004, W1.D.i.Um.01.10-1116, W1.UM.01.08-1604 tanggal 9 Agustus 2004 tentang operasional kewenangan Mahkamah Syar'iyah NAD perlu diatur dengan Qanun tersendiri.

d. Dalam penyelesaian perkara jinayat di Mahkamah Syar'iyah NAD perlu ditingkatkan koordinasi sesuai dengan SKB No. 26/PKS/2004, SKEP/ 62/VIII/2004, B-1229/N.1/08/2004, Msy.P/K/HK.009/614/2004, W1.D.i.Um.01.10-1116, W1.UM.01.08-1604 tanggal 9 Agustus 2004 oleh Gubernur NAD.

e. Untuk melaksanakan visi dan misi pelaksanaan syariat Islam di NAD perlu meluruskan pemahaman tentang syariat, Fiqih, Qanun dan hukum Islam dengan melalui sosialisasi yang melibatkan ulama, umara' dan cendikiawan kepada semua pihak di bawah koordinasi Dinas Syariat Propinsi NAD.

f. Hukum acara penyelesaian perkara jinayat selama ini masih menggunakan KUHAP, oleh karena itu perlu diatur dengan Qanun tersendiri.

g. Sesuai dengan pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, keberadaan Mahkamah Syar'iyah NAD disatu sisi berada di lingkungan Peradilan Agama dan disisi lain berada di lingkungan Peradilan Umum, perlu adanya pembinaan secara khusus oleh Mahkamah Agung.

h. Untuk meningkatkan pembinaan Mahkamah Syar'iyah NAD sebagai sub sistem peradilan nasional, maka rekrutmen, penempatan, Mutasi dan promosi bagi pejabat struktural dan fungsional ditekankan berbasis syari'ah/sarjana hukum yang menguasai hukum Islam dan berwawasan nasional.

2. Rekomendasi

a. Agar Pemda NAD bersama DPRD Propinsi menertibkan Qanun mengenai hukum materiil yang belum ada Qanunnya sebagaimana diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2002.

b. Perlu diadakan sarana penunjang dengan membangun ruang tunggu Terdakwa, jaksa, Advokat dan sarana lainnya.

C. Agar PEMDA Propinsi NAD mengangkat Wilayatul-Hisbah menjadi PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil).

d. Agar Mahkamah Agung menerbitkan struktur organisasi Mahkamah Syar'iyah NAD tingkat pertama maupun tingkat propinsi.

Segala sesuatu yang berhubungan dengan Mahkamah Syar'iyah NAD, e. perlu dimasukkan dalam program pembaharuan peradilan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

F. Bidang Teknis Peradilan Tata Usaha Negara

1. Lembaga Jurusita

Dari hasil diskusi diperoleh beberapa pokok pikiran tentang struktur organisasi, ruang lingkup tugas dan kewenangan Jurusita PERATUN.

a. Struktur Organisasi Kejurusitaan Jurusita/Jurusita Pengganti masuk dalam bagian kepaniteraan sehingga perlu menambah jabatan Jurusita dalam struktur organisasi kepaniteraan.

b. Klasifikasi Jabatan Jurusita/Jurusita Pengganti Jurusita/Jurusita Pengganti masuk dalam kelompok jabatan fungsional.

Tugas pokok dan fungsi Jurusita/Jurusita Pengganti C.

1) Menyampaikan surat-surat berupa :

Panggilan-panggilan sidang

Pemberitahuan putusan

Teguran/peringatan (Aanmaning)

Dan surat-surat lain

Melaksanakan upaya paksa terhadap eksekusi putusan atas perintah 2) dan di bawah pengawasan Ketua Pengadilan.

Melaksanakan pengenaan uang paksa.

§ Mengumumkan di dalam media massa cetak setempat nama § dan jabatan Tergugat yang tidak melaksanakan putusan.

Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pengenaan sanksi § administratif, dan sebagainya.

Menandatangani berita acara pelaksanaan upaya paksa terhadap 3) eksekusi putusan.

4) Memberitahukan pelaksanaan upaya paksa kepada Penggugat, Tergugat dan atasan Tergugat dan pihak terkait.

d. Tanggung jawab Jurusita/Jurusita Pengganti Bertanggung jawab atas penyelesaian tugas pokok sebagaimana yang tercantum dalam butir 3 di atas.

Permasalahan yang dihadapi dan saran pemecahan :

a. Sumber Daya Manusia

Sampai sekarang belum ada rekrutment Jurusita maupun Jurusita Pengganti sehingga tugas-tugasnya masih dilaksanakan oleh Panitera/

Panitera Pengganti. Untuk itu perlu segera diangkat tenaga Jurusita. Dan untuk sementara sebelum adanya pengangkatan Jurusita yang defenitif, agar Ketua Pengadilan diberikan kewenangan mengangkat Jurusita Pengganti.

b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang struktur, tugas dan wewenang dari Jurusita/Jurusita Pengganti, untuk itu Mahkamah Agung perlu segera mengeluarkan pedoman pelaksanaan.

C. Luasnya wilayah hukum PTUN dan PT.TUN mengakibatkan pelaksanaan tugas-tugas Kejurusitaan tidak maksimal. Untuk itu penyampaian suratsurat panggilan/pemberitahuan dilakukan dengan cara :

1) Untuk wilayah dalam kota disampaikan secara langsung oleh Jurusita.

2) Untuk wilayah di luar kota disampaikan melalui pos sesuai dengan ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

2. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)

AAUPB dicantumkan sebagai ketentuan normatif dalam alasan pengajuan gugatan (vide pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PERATUN.

Sehubungan dengan hal tersebut maka :

a. Apabila Hakim menerapkan AAUPB sebagai alat Penguji, harus disebutkan asas mana dari AAUPB yang dipakai untuk menguji keabsahan keputusan tata usaha negara tersebut di dalam pertimbangan hukum dan amar putusan.

b. Di dalam hal hakim menerapkan AAUPB sebagai alat untuk menguji hakim mengacu pada AAUPB sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PERATUN. Namun untuk terwujudnya rasa keadilan bagi pencari keadilan jika hakim tidak menemukan AAUPB mana yang akan dipakai sebagai alat Penguji keabsahan keputusan tata usaha negara pada penjelasan pasal tersebut, maka dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, hakim mencari dan menemukan AAUPB yang lain untuk dipakai sebagai alat Penguji keabsahan dan untuk membatalkan keputusan Tata Usaha Negara.

3. Upaya Paksa

a. Penerapan Uang Paksa

Upaya paksa dalam pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap meliputi 3 (tiga) hal, yaitu :

b. Sanksi Administratif

C. Pengumuman pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan dalam media massa.

Mengenai ad. 1 dan 2 belum bisa diterapkan karena belum ada peraturan pelaksanaannya untuk itu agar direkomendasikan kepada Mahkamah Agung dengan instansi terkait, untuk menerbitkan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Sedangkan penerapan upaya paksa ad. 3 telah dapat diterapkan atas biaya pemohon eksekusi.

Adapun contoh pengumuman di media massa adalah sebagai berikut:

PENGUMUMAN

Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor …..... tanggal …........ tahun.…......., dengan ini mengumumkan bahwa :

.. (Nama dan Jabatan Tergugat) telah dihukum : 1. (kutip amar putusan)

berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (dalam hal ini Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. ..... jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. ….. Putusan Mahkamah Agung RI No. ….. Putusan Peninjauan Kembali .….......)

2. Putusan Pengadilan tersebut sampai dengan lewat batas tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh pasal 116 ayat (5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 belum dilaksanakan oleh .... (Nama dan Jabatan Tergugat).

Demikian agar diketahui oleh masyarakat.

2005 Jakarta,

JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

NIP.

G. Bidang Teknis Peradilan Militer

1. Mengenai Struktur Organisasi Peradilan Militer

a. Perlu melaksanakan penataan kembali terhadap struktur organisasi pengadilan di lingkungan peradilan militer (Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer) yang dapat mewadahi beban tugas yudisial atau non yudisial setelah berada satu atap di bawah Mahkamah Agung.

b. Dalam melaksanakan penataan struktur organisasi pada setiap tingkat peradilan militer didasarkan atas beban tugas, tanggung jawab jabatan serta fungsi-fungsi yang ada dengan tetap memperhatikan kebutuhan strata jabatan dan kepangkatan di lingkungan TNI.

C. Penataan struktur organisasi peradilan militer ke depan meliputi sebagai berikut :

1) Struktur Organisasi Pengadilan Militer Utama

a) Unsur Pimpinan, terdiri dari :

§ Kepala

§ Wakil Kepala

b) Unsur Staf/Pembantu Pimpinan, terdiri dari :

§ Kepaniteraan

Sekretariat

Dinas Pengawasan

Dinas Tata Usaha Militer

Dinas Pidana

c) Unsur Pelaksana

§ Pokkimmiltama

§ Poktera

2) Struktur Organisasi Pengadilan Militer Tinggi

a) Unsur Pimpinan, terdiri dari :

§ Kepala

§ Wakil Kepala

b) Unsur Staf/Pembantu Pimpinan, terdiri dari :

Kepaniteraan §

Sekretariat

Seksi Tata Usaha Militer

Seksi Pidana

c) Unsur Pelaksana, terdiri dari :

Pokkimmiltama

Poktera

3) Struktur Organisasi Pengadilan Militer

a) Unsur Pimpinan, terdiri dari :

§ Kepala

§ Wakil Kepala

b) Unsur Staf/Pembantu Pimpinan, terdiri dari :

§ Kepaniteraan

§ Sekretariat

c) Unsur Pelaksana, terdiri dari :

§ Pokkimmiltama

§ Poktera

2. Mengenai Pembinaan Kemampuan Teknis

a. Pelaksanaan recruitment hakim militer dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Standarisasi indeks prestasi yang ditentukan

2) Standarisasi kepangkatan

3) Tahapan pelaksana test

b. Pendidikan bagi calon hakim militer dan/atau hakim militer dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1) Tahap pendidikan pembentukan sebagai calon hakim militer diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau melalui pendidikan kursus Perwira calon hakim yang diselenggarakan oleh Babinkum TNI.

2) Tahap pelatihan teknis diselenggarakan oleh Mahkamah Agung.

3) Tahap pendidikan pengembangan karier yang meliputi pendidikan pengembangan umum (Suslapa, Sesko) dan pendidikan pengembangan spesialisasi yaitu Susjabkimmil sebagai pendidikan jenjang untuk menjadi Kepala Pengadilan Militer diselenggarakan oleh Mabes TNI.

C. Penggunaan personel Hakim Militer dihadapkan dengan kondisi keterbatasan Hakim sekarang untuk sementara disesuaikan dengan kebutuhan yang ada namun untuk penggunaannya ke depan disesuaikan antara kualitas personel yang bersangkutan dengan beban kerja yang harus dihadapi.

d. Perawatan dan pemisahan personel Hakim Militer dilakukan dengan mendasari pula aturan-aturan yang sudah berlaku bagi militer selama ini namun mengenai pemisahannya hendaknya perlu merevisi ketentuan yang mengatur tentang masa usia pensiun.

e. Pembinaan kemampuan manajemen pengadilan pada peradilan militer dilakukan dengan pola tetap menganut asas kesatuan komando yaitu meliputi :

1) Perencanaan kebutuhan anggaran

2) Penyaluran anggaran

3) Pertanggung jawaban

4) Penentuan nomor kode satker untuk peradilan militer

3. Rekomendasi

a. Mohon kiranya Pimpinan Mahkamah Agung berkenan untuk melaksanakan koordinasi dengan Panglima TNI untuk membentuk Tim Pokja dalam rangka melaksanakan penataan ulang struktur organisasi peradilan militer dalam hal ini Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer.

b. Mohon kiranya Pimpinan Mahkamah Agung berkenan untuk melaksanakan koordinasi dengan Panglima TNI c.q Ka. Babinkum TNI tentang:

1) Pelaksanaan rekruitmen hakim militer serta pendidikan pembentukan untuk menjadi calon hakim militer dengan menetapkan segala persyaratan yang dibutuhkan.

2) Pelaksanaan jenjang pendidikan lanjutan spesialisasi bagi hakim militer yang telah memenuhi syarat kepangkatan yang ditentukan Mabes TNI untuk mengikuti Kursus Jabatan Bagi Hakim Militer (Susjabkimmil) dan pendidikan-pendidikan pengembangan lainnya.

C. Perlu dijajaki kemungkinan membuat pengecualian batas usia pensiun bagi hakim militer dari yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

H. Bidang Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan

1. Rekuitmen

a. Calon Hakim

Dengan semakin banyaknya lulusan akademis di bawah usia 25 tahun diharapkan agar penerimaan tenaga Hakim yang ditentukan Undang- Undang batas usia 25 tahun dapat diubah menjadi di bawah 25 tahun.

b. Tenaga Teknis Kepaniteraan

Tenaga Kepaniteraan: Pengangkatan, Mutasi dan promosi Kepala Panitera dan Panitera pada Peradilan Militer diusulkan oleh Kadilmiltama berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang didalamnya telah mengatur pula mengenai jabatan dan kepangkatan Kepaniteraan. Kepada Panglima TNl untuk diterbitkan Surat Keputusan Panglima TNI atas persetujuan Mahkamah Agung.

C. Jurusita

Pengangkatan Jurusita Pengganti pada Pengadilan Tingkat Pertama disesuaikan kebutuhan pengadilan yang bersangkutan dengan Surat Keputusan Ketua.

2. Pendidikan dan Latihan

Pendidikan dan latihan tenaga teknis dewasa ini dilaksanakan atas dasar a. orientasi pada anggaran yang tersedia, sehingga dalam pelaksanaannya semakin sedikit yang mengikuti diklat oleh karenanya perlu diusulkan dana pendidikan dan latihan tenaga teknis dapat ditingkatkan sehingga pendidikan dan latihan tenaga teknis peradilan dapat dilaksanakan berjenjang dari pendidikan dasar, pendidikan fungsional dan pendidikan fungsional lanjutan.

b. Pendidikan dan latihan tenaga teknis peradilan pada empat lingkungan peradilan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip, asas transparansi, kompetensi, proporsional dengan mempertimbangkan lingkungan peradilan serta penyebarannya dengan materi-materi pelatihan sesuai kebutuhan dan kekhususan dengan mempertimbangkan aspek anggaran.

C. Mengingat prioritas pembangunan pada era sekarang adalah prioritas di bidang hukum, maka seharusnya pembangunan menyangkut materi hukum, aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum khususnya menyangkut bidang SDM haruslah merupakan prioritas utama, hal ini mengingat di dalam manajemen modern berorientasi pada pembangunan SDM.

d. Latihan militer yang diselenggarakan bagi calon Hakim dilakukan sebagai suatu cara dalam pembinaan disiplin, oleh karena pelaksanaannya disesuaikan dengan keperluan.

3. Mutasi dan Promosi

Sehubungah dengan masih terdapat hakim-hakim yang bertugas di a. daerah dalam waktu relatif lama belum memperoleh kesempatan untuk mutasi atau hakim-hakim yang mengalami masalah keluarga perlu mendapat kesempatan untuk mutasi, dengan kriteria-kriteria yang objektif dan dapat dipertanggung jawabkan.

Mutasi dan promosi tenaga teknis peradilan khususnya hakim seharusnya b. dilaksanakan dengan memperhatikan sistem penilaian hasil pekerjaan yang sehat, agar dihindari terjadinya keadaan hakim yang pintar dan potensial kalah dengan hakim yang "beruntung". Dengan telah dilengkapi struktur Mahkamah Agung RI maka sistem penilaian bagi hakim yang tertuang di dalam Surat Pansekjen Mahkamah Agung RI Nomor : UP/ 024/2005 tertanggal 31 Januari 2005 perihal penandatanganan DP3 tahun 2004. Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding perlu segera ditinjau kembali mengingat waktu penilaian sudah sangat dekat perlu segera ditetapkan pejabat-pejabat penilai dan atasan pejabat bagi penilai Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding yang baru.

Hasil penelitian mengenai tata cara penilaian teknis peradilan yang C. dilakukan oleh Tim Peneliti Mahkamah Agung dipandang layak untuk menjadi pedoman dalam penilaian baik bagi para hakim maupun tenaga teknis peradilan disamping ketentuan tersebut dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3).

d. Dalam pelaksanaan Mutasi dan promosi bagi hakim tingkat pertama kiranya Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan didengar pendapatnya dengan alasan karena Ketua Pengadilan Tinggi setempat yang lebih mengetahui realita hakim yang bersangkutan.

Agar eselonering untuk Pejabat Kepaniteraan dan Kesekretariatan e. supaya diperhatikan agar tidak menghambat untuk jenjang pangkat.

f. Agar tunjangan panitera, panitera pengganti dan Jurusita dapat ditinjau dan ditingkatkan, mengingat panitera adalah juga tenaga teknis yang membantu hakim dalam menjalankan tugas pokok. Dan usia pensiun untuk Panitera 60 tahun dan Jurusita 58 tahun.

4. Pemberhentian

Mendesak perlunya penyesuaian batas usia pensiun bagi hakim Peradilan Agama sesuai dengan batas usia pensiun bagi hakim Peradilan Umum yakni : 62 tahun bagi Hakim Tingkat Pertama dan 65 tahun untuk hakim tinggi, mengingat kesamaan tugas pokok dan fungsi hakim sebagai pejabat negara dengan segera diterbitkannya amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama demikian pula bagi hakim militer mohon disesuaikan usia pensiunnya sebagaimana yang berlaku bagi para hakim pada lingkungan peradilan lainnya.

5. Rekomendasi

a. Dengan memperhatikan kedudukan Mahkamah Agung RI sebagai Lembaga Tinggi Negara yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, maka perlu Mahkamah Agung RI diberikan prosentase anggaran tersendiri dari anggaran pembangunan nasional secara proporsional.

b. Perlu dilibatkannya Mahkamah Agung Rl sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam setiap penyusunan rancangan Undang-Undang dan pembahasannya yang menyangkut pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia.

I. Bidang Tenaga Non Teknis Peradilan

1. Formasi Pegawai Negeri Sipil Serta Pengadaan dan Pengangkatannya

Perlu pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Golongan I untuk tenaga kebersihan, jaga malam dan sopir, karena tenaga-tenaga untuk tugas ini sangat sedikit.

Penerimaan pegawai bidang kesekretariatan diutamakan yang bukan berpendidikan llmu Hukum tetapi bidang studi lain seperti Bidang Ekonomi, Komputer, Kearsipan.

2. Kenaikan Pangkat

Sebagai lampiran kenaikan pangkat cukup DP.3 dan foto copy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir, karena SK yang lain, riwayat pekerjaan dan sebagainya sudah ada di Mahkamah Agung/Dilmiltama untuk lingkungan Peradilan Militer.

Untuk kenaikan pangkat Ill/d ke bawah SK diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Banding setelah mendapat persetujuan Cantor Regional Badan Kepegawaian Negara (BKN), sedangkan IV/a ke atas Ketua Pengadilan Tingkat Banding mengusulkan ke Sekretaris Mahkamah Agung cq. Kepala Badan Urusan Administrasi dengan tembusan Direktorat Jenderal yang bersangkutan.

Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi yang mendapat ijazah yang lebih tinggi tidak perlu ujian untuk itu perlu revisi perundang-undangan yang bersangkutan.

3. Pengangkatan Dalam Jabatan

Pengangkatan dalam jabatan struktural Eselon III ke bawah dan pejabat fungsional sekretariat serta Bendaharawan Dipa, Kuasa Pengguna Anggaran dan Penanggung Jawab Kegiatan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Banding setelah memperoleh pertimbangan Baperjakat.

Pengangkatan dalam jabatan struktural Eselon Il pada Pengadilan Tingkat Banding dilakukan oleh Kepala Badan Urusan Administrasi atas usul Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Ujian Dinas untuk Pegawai Negeri Sipil termasuk di lingkungan Peradilan Militer dilaksanakan di Pengadilan Tingkat Banding masing-masing.

4. Lain-lain

Bagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Peradilan Militer, Taspen agar segera direalisasikan, Askes segera diterbitkan agar dapat dipergunakan untuk berobat di Rumah Sakit Umum.

Kedepan diharapkan Ketua Pengadilan tidak mengurus lagi masalahmasalah kenaikan pangkat, keuangan karena hal tersebut cukup dilaksanakan oleh Sekretaris untuk itu perlu revisi perundang-undangan yang bersangkutan.

Sejak recruitment pertama kali telah diarahkan untuk menjadi Pegawai Kepaniteraan atau Kesekretariatan.

J. Bidang Perencanaan dan Keuangan, Kelembagaan dan Organisasi Tatalaksana

1. Bahwa Komisi II C pada dasarnya menyetujui rumusan makalah yang disampaikan oleh penyaji, baik menyangkut administrasi perencanaan, keuangan, pola kelembagaan peradilan serta organisasi dan tatalaksana peradilan. Akan tetapi berdasarkan saran dan masukan dari seluruh peserta Rakernas perlu perbaikan dan penyempurnaan beberapa hal antara lain :

a. Mengenai prosedur pengajuan revisi DIPA (hal. 6 angka 3.1.2 huruf a). Semula diajukan oleh Penanggung Jawab Kegiatan (Wakil Sekretaris) dirubah menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (Panitera).

b. Mengenai Klasifikasi Pengadilan

1) Peradilan Umum

Klasifikasi pada Pengadilan Negeri cukup terdiri dari Klas I Khusus, Klas I dan Klas II tanpa adanya Klas I B, sehingga dengan demikian eselonisasi Panitera pada Pengadilan Klas II menjadi Eselon III B dan selanjutnya Wapan/Wasek menjadi Eselon IV A, sedangkan Panmud/Kasubag menjadi Eselon IV B.

2) Peradilan Agama

Klasifikasi dan eselonisasi Pengadilan Agama disetarakan dengan Pengadilan Umum yang terdiri dari Klas I dan Klas II.

3) Peradilan Militer

Type A berkedudukan di Kotama TNI setingkat Kodam, Lantamal, Lanuma.

Type Bank berkedudukan di Kotama TNI setingkat Korem, Lanal, Lanud.

4) Peradilan Tata Usaha Negara

Agar kedudukan eselonisasi pejabat struktural pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara disamakan dengan Pengadilan Tinggi (Umum Type A) mengingat wilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara meliputi beberapa/lebih dari satu propinsi.

c. Pemberian Nama Pengadilan

1) Nama Peradilan Umum dan Agama pada Tingkat Banding mengikuti nama wilayah hukumnya.

2) Nama Peradilan Umum dan Agama pada Tingkat Pertama mengikuti nama kota tempat kedudukannya.

Nama Peradilan Militer Tingkat Pertama menyesuaikan dengan nama 3) tempat kedudukan Kotama TNI setingkat Kodam/Korem.

Nama Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat 4) Banding pada Peradilan TUN mengikuti nama kota tempat kedudukannya, mengingat wilayah pengadilan tersebut terdiri dari beberapa propinsi untuk tingkat banding dan beberapa kabupaten untuk Tingkat Pertama.

2. Rekomendasi

Sehubungan dengan adanya kesulitan pembiayaan di dalam a. mempersiapkan data pendukung guna pengajuan RKA-KLIEN, agar setiap Satker diberikan alokasi anggaran untuk perencanaan yang diperlukan guna mempersiapkan seluruh data pendukung yang diperlukan.

Sehubungan dengan tidak sinkronnya pembangunan sarana pengadilan b. dan anggaran serta pengadaan personel dalam pembentukan suatu unit kerja yang baru, maka diperlukan adanya koordinasi yang bersifat simultan dan integrative antara instansi terkait.

K. Bidang Manajemen Peradilan Tentang

1. Administrasi Perlengkapan

a. Masalah pengadaan, administrasi dan penghapusan dalam laporan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KLIEN) perlu diadakan pelatihan dan sertifikasi.

b. Inventarisasi barang bergerak dan barang tidak bergerak termasuk bantuan dari PEMDA dan instansi lain segera dilaksanakan dan dilaporkan ke Mahkamah Agung RI.

Penghapusan barang inventaris diajukan ke Mahkamah Agung RI sesuai C. dengan peraturan yang berlaku.

d. Prosedur tukar guling terhadap barang tidak bergerak, mengikuti peraturan yang sudah berlaku, namun demikian prosedur tersebut dapat dipercepat.

2. Administrasi Kehumasan, Keprotokolan dan Keamanan

a. Perlu dibentuk jabatan kehumasan yang bersifat struktural sedangkan juru bicara diambil dari Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.

b. Protokoler diseragamkan dan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

Pelantikan dan serah terima jabatan pada peradilan tingkat pertama C. dilakukan dalam sidang istimewa.

d. Pelantikan dan serah terima jabatan pada peradilan tingkat banding dilaksanakan di Mahkamah Agung, kecuali yang berkepentingan menghendaki adanya serah terima jabatan di daerah.

e. Keamanan terdiri dari keamanan gedung, keamanan sidang dan keamanan personal, supaya disediakan sarana, prasarana dan biaya.

Setiap Pengadilan perlu pengawas PNS yang diangkat sebagai Satpam f. dan Penjaga malam dengan jumlah minimal 4 (empat) orang.

3. Administrasi Tata Persuratan, Kearsipan

Administrasi Tata Persuratan dilaksanakan dengan menggunakan kartu a. kendali dan kode persuratan yang diseragamkan.

b. Kearsipan harus ditata sedemikian rupa sesuai dengan peraturan yang berlaku dan diseragamkan, kecuali terhadap arsip-arsip yang mempunyai nilai sejarah, supaya disediakan sarana, prasarana dan biaya.

L. Bidang Pengawasan

1. Dalam penyelenggaraan sistem dan mekanisme pengawasan, Pimpinan Mahkamah Agung RI dalam hal ini Ketua Muda Bidang Pengawasan menetapkan dan/atau mengambil kebijaksanaan, teknis operasional dilaksanakan oleh Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan yang secara struktural bertanggung jawab kepada Pimpinan Mahkamah Agung melalui Sekretaris Mahkamah Agung.

2. Untuk mempermudah penyelenggaraan pengawasan, diterapkan sistem perencanaan dan pelaksanaan pengawasan secara kewilayahan.

3. Dalam penyelenggaraan pengawasan lebih dititikberatkan pada pelaksanaan pengawasan internal yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional dengan didukung oleh pengawasan eksternal (Komisi Yudisial, Ombudsman, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Pers, Lembaga Swadaya Masyarakat dan lain-lain).

4. Dalam rangka koordinasi antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial didasarkan pada paradigma bahwa pengawasan tertinggi atas jalannya peradilan pada Mahkamah Agung.

Perlu dibuat batasan yang jelas antara tugas pengawasan fungsional pada 5. Mahkamah Agung dengan tugas pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap aparatur peradilan guna menghindari tumpang tindih kewenangan.

6. Perlu dibuat pedoman perilaku Hakim sebagai acuan Pimpinan Mahkamah Agung untuk mengatur perilaku Hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

7. Perlu segera dibuat Undang-Undang tentang contempt of court untuk menegakkan citra dan wibawa pengadilan.