Baca PDF (OCR): Laporan Tahunan MA RI 2011

484 halaman · 24 halaman diproses dengan OCR · 43.7 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (1945 - SEKARANG)
  2. PIMPINAN MAHKAMAH AGUNG & PARA HAKIM AGUNG
  3. DAFTAR NAMA PEJABAT ESELON I DI MAHKAMAH AGUNG RI
  4. SEKAPUR SIRIH KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
  5. Daftar Isi
  6. LANGKAH PEMBARUAN
  7. LANGKAH PEMBARUAN PERADILAN
  8. I KINERJA PENANGANAN PERKARA
  9. II IMPLEMENTASI SISTEM KAMAR PADA MAHKAMAH AGUNG RI
  10. III AKSES TERHADAP KEADILAN
  11. 1. Akses terhadap Putusan Pengadilan
  12. 2. Keterbukaan Informasi
  13. IV AKTUALISASI PERAN MAHKAMAH AGUNG RI PADA FORUM INTERNASIONAL
  14. V PENGUATAN PROGRAM PEMBARUAN
  15. VI REFORMASI BIROKRASI
  16. VII PENGAWASAN INTERNAL DAN PENEGAKAN KEHORMATAN PERILAKU DAN REKRUTMEN
  17. MANAJEMEN PERKARA
  18. I. PENDAHULUAN
  19. Agenda Pembaruan
  20. 1. Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung RI
  21. 4. Meningkatkan Kapasitas Direktori Putusan menjadi Pusat Data Putusan Nasional
  22. 5. Meningkatkan Kualitas Informasi pada Sistem Informasi Perkara Mahkamah Agung RI
  23. 6. Melakukan standardisasi dan sertifikasi template putusan Mahkamah Agung RI
  24. Indikator Kinerja Utama
  25. II. KEADAAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG RI
  26. 1. Keadaan Perkara Mahkamah Agung RI Tahun 2011
  27. 1) Gambaran Umum
  28. 2) Rincian Keadaan Perkara Kasasi berdasarkan Jenis Perkara
  29. 1) Gambaran Umum
  30. 2. Kinerja Penanganan Perkara Tahun 2011
  31. Tabel 30
  32. 1) Sisa Perkara
  33. 2) Tunggakan Perkara
  34. Perkara Yang Berusia Lebih Satu Tahun Belum Putus
  35. Perkara sudah putus belum minutasi yang sudah melewati satu tahun.
  36. 3. Kinerja Penanganan Perkara Yang Menarik Perhatian
  37. Tabel 38
  38. III. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN SELURUH INDONESIA TAHUN 2011
  39. 1. Gambaran Umum
  40. Tabel 43
  41. Tabel 44
  42. Tabel 45
  43. Tabel 46
  44. 2. Keadaan Perkara di Empat Lingkungan Peradilan
  45. Perkara Pidana pada Pengadilan Khusus
  46. Pengadilan Perikanan
  47. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
  48. Pengadilan Tinggi
  49. · Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi
  50. 2) Perkara Perdata
  51. Perkara Perdata pada Pengadilan Khusus
  52. Pengadilan Niaga (kepailitan dan HaKI)
  53. Pengadilan Hubungan Industrial
  54. 1) Pengadilan Agama
  55. 2) Pengadilan Tinggi Agama
  56. 3) Perkara Jinayat pada Mahkamah Syar’iyah6
  57. 1) Pengadilan Militer
  58. 2) Pengadilan Militer Tinggi
  59. 3) Pengadilan Militer Utama
  60. 1) Pengadilan Tata Usaha Negara
  61. IV. KONTRIBUSI KEUANGAN PERKARA TERHADAP KEUANGAN NEGARA
  62. 1. Pengelolaan Keuangan Perkara pada Mahkamah Agung RI
  63. 2. Pengelolaan Keuangan Perkara pada Tingkat Pertama dan Banding a. Biaya Proses Penyelesaian Perkara
  64. 1) Tingkat Pertama
  65. 3) Modernisasi Pengelolaan Pelaporan Keuangan Perkara
  66. V. PEMBARUAN FUNGSI TEKNIS DAN MANAJEMEN PERKARA
  67. 1. Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung RI
  68. 4. Meningkatkan Kapasitas Direktori Putusan menjadi Pusat Data Putusan Nasional
  69. 5. Meningkatkan Kualitas Informasi Perkara pada Sistem Informasi Perkara Mahkamah Agung RI
  70. 6. Melakukan standardisasi dan sertifikasi template putusan Mahkamah Agung RI
  71. AKSES TERHADAP KEADILAN: Bantuan Hukum, Sidang Keliling,
  72. AKSES TERHADAP KEADILAN
  73. I. AGENDA PEMBARUAN PERADILAN
  74. II. PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN MARGINAL
  75. 1. Pelayanan Bantuan Hukum
  76. Sidang Isbat Nikah di Kinabalu, Sabah, Malaysia
  77. 2. Kendala dan Solusi
  78. 3. Menyongsong Bantuan Hukum Tahun Depan
  79. III. KETERBUKAAN INFORMASI PERADILAN
  80. 1. Pelayanan Informasi Peradilan
  81. 2. Publikasi Informasi Mahkamah Agung
  82. Tabel 5
  83. 3. Pelayanan Informasi di Pengadilan
  84. Tabel 6
  85. IV. KEBIJAKAN LAIN TERKAIT AKSES TERHADAP KEADILAN
  86. 1. Penanganan Keberatan Atas Keputusan Terkait Informasi Publik
  87. 2. Mediasi di Pengadilan
  88. 3. Standar Pelayanan Publik di Pengadilan
  89. PENGAWASAN PERADILAN
  90. I. AGENDA PEMBARUAN
  91. 1. Penyusunan Instrumen Audit Kinerja Dan Audit Integritas
  92. 4 BIDANG PENILAIAN AUDIT KINERJA :
  93. AREA AUDIT INTEGRITAS YANG DINILAI MELIPUTI :
  94. Tabel 5
  95. Tabel 6
  96. Tabel 9
  97. 5) Bidang Penanganan Pengaduan
  98. 1) Penilaian Keseluruhan
  99. 2. Pengembangan Mekanisme Pengaduan
  100. II. PELAKSANAAN TUGAS BADAN PENGAWASAN
  101. 1. Pelaksanaan Pengawasan Internal
  102. 2. Peningkatan SDM Pengawasan
  103. 3. Peningkatan Sistem Administrasi
  104. III. LANGKAH STRATEGIS PENGAWASAN
  105. 1. Kerjasama Dengan Komisi Yudisial
  106. 2. Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengadilan Pajak
  107. 3. Peningkatan Kualitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
  108. 4. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
  109. IV. TANTANGAN KE DEPAN
  110. Elemen II : Pengelolaan SDM (People Management)
  111. Elemen III : Praktik Profesional (Professional Practices)
  112. Elemen IV : Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (Performance Management and Accountability)
  113. Elemen V : Budaya dan Hubungan Organisasi (Organizational Relationships and Culture)
  114. PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
  115. I. AGENDA PEMBARUAN
  116. 1. Pembaruan Sistem Pembinaan Sumber Daya Manusia.
  117. Tabel 1
  118. 2 Aplikasi Sistem Kepegawaian
  119. II. PROSES REKRUTMEN SUMBER DAYA MANUSIA
  120. 1. Rekrutmen Calon Hakim Ad-Hoc Tipikor
  121. 4) Seleksi Profile Assessment.
  122. 5) Wawancara.
  123. 2. Pembinaan Bidang Kepegawaian
  124. 3. Pembinaan Hakim Tindak Pidana Korupsi
  125. 4. Formasi Hakim Agung
  126. Tabel 6
  127. III. PEMBINAAN JALUR KARIR DI MAHKAMAH AGUNG
  128. 1. Promosi dan Mutasi Tenaga Teknis
  129. 2. Promosi dan Mutasi Tenaga Non Teknis
  130. IV. PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA MAHKAMAH AGUNG RI DAN EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN DI BAWAHNYA
  131. 2. Sebaran Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat Golongan dan Ruang
  132. 3. Sebaran Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kelompok Usia
  133. 5. Perbandingan jumlah Pegawai per lingkungan peradilan baik teknis maupun non teknis tahun 2011
  134. 6. Sebaran Jumlah Hakim di Empat Lingkungan Peradilan
  135. V. LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN)
  136. Tabel 20
  137. Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan
  138. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
  139. I. KEBIJAKAN UMUM MAHKAMAH AGUNG DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN.
  140. 2. Revisi DIPA
  141. 3. Anggaran Mahkamah Agung tahun 2011 berpedoman pada program dan kegiatan hasil restrukturisasi.
  142. 4. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mahkamah Agung RI.
  143. II. LANGKAH STRATEGIS BIDANG PENGELOLAAN ANGGARAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2011
  144. 1. Kebijakan dalam pelaksanaan RKA-KL dan DIPA tahun 2011
  145. Tabel 1
  146. A. Peradilan Umum:
  147. B. Peradilan Agama :
  148. C. Peradilan Militer:
  149. D. Peradilan TUN:
  150. III. ALOKASI ANGGARAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN ANGGARAN 2011.
  151. 1. Anggaran Mahkamah Agung sesuai Pagu Indikatif Sementara dan Definitif
  152. 2. Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Program:
  153. 3. Alokasi Anggaran per Jenis Belanja (sesuai Pagu definitif)
  154. Tabel 5:
  155. 4. Alokasi Anggaran Pusat dan Daerah
  156. Tabel 6
  157. 5. Alokasi Anggaran per Unit Organisasi
  158. 6. Alokasi Anggaran per Unit Eselon I
  159. 7. APBN Perubahan Mahkamah Agung Tahun 2011
  160. IV. REALISASI ANGGARAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN ANGGARAN 2011
  161. 1. Realisasi Anggaran
  162. V. ALOKASI ANGGARAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2012
  163. MATERIAL: ASET, INFRASTRUKTUR DAN FASILITAS TEKNOLOGI INFORMASI
  164. I. AGENDA PEMBARUAN
  165. II. PENINGKATAN DAN PENERTIBAN SARANA PRASARANA PENGADILAN
  166. Tabel 2
  167. Tabel 3
  168. Tabel 4
  169. Tabel 5
  170. Tabel 6
  171. Tabel 7
  172. III. SARANA TEKNOLOGI INFORMASI
  173. Tabel 9
  174. IV. TANTANGAN KE DEPAN
  175. PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN PERADILAN
  176. I. AGENDA PEMBARUAN
  177. Penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu
  178. II. LANGKAH STRATEGIS LITBANG DIKLAT
  179. 1. Implementasi Program Pendidikan Calon Hakim Tahap I
  180. 1) Penunjukan Pengadilan Magang
  181. Tabel 3
  182. 2) Penunjukan Tutor PPC Terpadu
  183. 3) Penunjukan Mentor PPC Terpadu
  184. 4) Training of Mentor (TOM)
  185. 5) Sosialisasi PPC Terpadu
  186. 3) Diklat II di Pusdiklat (September - Nopember 2011)
  187. 2. Kerjasama dengan Studiecentrum Rechtspleging (SSR) Belanda
  188. 3. Pelaksanaan Program Master Degree dengan Fakultas Hukum (FH) UI didukung oleh C4J
  189. 4. Peningkatan Kapasitas SDM Manajemen Penelitian.
  190. III. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
  191. 1. Penelitian/Pengkajian 2011
  192. Saran/Rekomendasi
  193. Faktor Faktor Penyebabnya :
  194. Konsekuensi Pelaksanaan Promosi dan Mutasi :
  195. Pasca promosi dan mutasi
  196. 2. Seminar
  197. IV. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS HUKUM DAN PERADILAN
  198. 1. Program Prioritas
  199. 2. Program Rutin
  200. 3. Kerjasama dengan Pihak Ketiga
  201. V. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN
  202. 1. Program Prioritas
  203. 2. Program Rutin
  204. Tabel 6
  205. VI. TANTANGAN KE DEPAN
  206. PERAN SERTA MAHKAMAHH AGUNG
  207. PERAN SERTA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM DUNIA INTERNASIONAL
  208. I. KONFERENSI.
  209. 1. 1st International Association for Court Administration (IACA).
  210. 2. 14th Conference of Chief Justice of Asia and The Pasific.
  211. 3. Rountable Meeting ASEAN’S Chief Justice for Environment.
  212. II. KUNJUNGAN/WORKSHOP
  213. 1. Kunjungan Delegasi Pemerintah Bangladesh ke Mahkamah Agung.
  214. 2. Kerjasama dengan Universitas Ibnu Saud, Saudi Arabia.
  215. 3. Workshop di Honolulu Hawai.
  216. 5. Workshop Perbandingan ke Mahkamah Agung Maroko.
  217. 6. The 5th Training Course of the China-ASEAN Legal Training Base.
  218. 7. “International Conference On Enforcing Contracts”, di Korea Selatan.
  219. Hasil International Conference on Enforcing Contracts, 27 Oktober 2011
  220. 8. Kunjungan Balasan ke Belanda.
  221. 10. Workshop Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Gender.
  222. 11. Workshop Mengenai Ekonomi Syariah.
  223. 12. Workshop Pengawasan Peradilan ke China.
  224. Pola rekrutmen hakim :
  225. Mekanisme Kerja Badan Pengawasan Mahkamah Agung China:
  226. 13. Legal and Judicial Thinkers Dialog di Australia.
  227. Keberhasilan Kerjasama Antara Australia dan Indonesia.
  228. Sistem Peradilan Republik Rakyat China.
  229. III. NOTA KESEPAHAMAN (MOU) DENGAN NEGARA LAIN
  230. PUTUSAN-PUTUSAN PENTING (LANDMARK DECISION)
  231. DAFTAR PUTUSAN PENTING MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2011
  232. I. PIDANA MILITER
  233. 1. 185 K/MIL/2006
  234. 1) Mengadili:
  235. 2) Mengadili Sendiri
  236. II. TATA USAHA NEGARA
  237. 1. 230 K/TUN/2010
  238. 1) Mengadili
  239. 2) Mengadili Sendiri
  240. Dalam Eksepsi
  241. Dalam Pokok Perkara
  242. 2. 155 K/TUN/2010
  243. 2) Mengadili Kembali
  244. Dalam Eksepsi
  245. Dalam Pokok Perkara
  246. III. PERDATA AGAMA
  247. 1. 67 PK/AG/2010
  248. 1) Mengadili
  249. 2) Mengadili Kembali:
  250. 2. 188 K/AG/2010
  251. 1) Dalam Eksepsi
  252. 2) Dalam Pokok Perkara
  253. 3. 394 K/AG/2010
  254. 1) Mengadili:
  255. 4. 224 K/AG/2010
  256. 2) Mengadili Sendiri:
  257. IV. PERDATA UMUM
  258. 1. 10 K/Pdt/2011
  259. 1) Mengadili
  260. 2) Mengadili Sendiri
  261. 2. 305 PK/Pdt/2011
  262. 1) Mengadili:
  263. 2) Mengadili Kembali:
  264. V. PERDATA UMUM
  265. 1. 01 K/Pdt.Sus/2010
  266. 2. 58 PK/Pdt.Sus/2011
  267. PENUTUP
  268. LAMPIRAN
  269. Tujuan Proyek:
  270. Sasaran Proyek:
  271. Bidang Pencapaian (Key Results Areas) Sampai Akhir Proyek :
  272. Tujuan Proyek:
  273. Sasaran Proyek:
  274. Tujuan Proyek:
  275. Sasaran Proyek*:
  276. Tujuan Proyek:
  277. Sasaran Proyek:
  278. SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2011
  279. SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2011

Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 i

Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 ii iii Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011

LAPORAN TAHUNAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 2011

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (1945 - SEKARANG)

Prof. Dr. Kusumah Atmadja, SH. Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH. Soerjadi, SH. (1945-1952) (1952-1966) (1966-1968) Prof. Oemar Seno Adji, SH. Mudjono, SH. (1968-1974) (1974-1981) (1981-1984) H. Ali Said, SH. H. R. Purwoto S. Ganda Subrata, SH. H. Soerjono, SH. (1984-1992) (1992-1994) (1994-1996) Prof. Dr. Bagir Manan, SH., M.CL H. Sarwata, SH. (2000-2008) (2009-sekarang) (1996-2000)

PROFIL MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Agama PANITERA MA BADAN NON YUDISIAL YUDISIAL SEKRETARIS MA SEK SEK SEK SEK SEK BADILMIL TUN

K AS KOR AS KOR AS KOR AS KOR AS KOR AS KOR KOR AS AS KOR AS KOR AS KOR AS KOR AS KOR YUDISIAL NON YUDISIAL BADAN BADAN

H. Abdul Kadir Mappong, SH. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial

DR. H. Ahmad Kamil, SH., M.Hum. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial

DR. Harifin A. Tumpa, SH., MH. Ketua Mahkamah Agung RI

Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 xi

Prof. DR. Paulus Effendi Lotulung, SH. Ketua Muda Tata Usaha Negara MA RI

Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH., MH. Ketua Muda Agama MA RI

Djoko Sarwoko, SH., MH. Ketua Muda Pidana Khusus MA RI

H. Atja Sondjaja, SH. Ketua Muda Perdata Umum MA RI

DR. H. Artidjo Alkostar, SH., LLM. Ketua Muda Pidana Umum MA RI

H. M. Hatta Ali, SH., MH. Ketua Muda Pengawasan MA RI

Widayatno Sastrohardjono, SH., MSe. Ketua Muda Pembinaan MA RI

Ketua Muda Militer MA RI DR. H. Mohammad Saleh, SH., MH.

Ketua Muda Perdata Khusus MA RI

H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

DAFTAR HAKIM-HAKIM AGUNG

DAFTAR HAKIM-HAKIM AGUNG
NNo. NAMA
一1. Prof. Dr. Rifyal. Ka’bah, MA.
2. Prof. Dr. Valerine J.L.K, SH.MA.
3. H. Dirwoto, SH.
1.4. Dr. H. Abdurrahman, SH.MH.
5. Prof. Dr. Mieke Komar, SH. MCL.
6. Drs. H. Mansur Kartayasa, SH. MH.
7.7. Prof. Rehngena Purba, SH. MS.
38. Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH. DEA.
99. Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH
0.10. Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH. S.IP. M.Hum.
1.11. Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.
212. Drs. H. Hamdan, SH. MH.
313. Timur P. Manurung, SH. MM.
4.14. H. Muhammad Taufik, SH. MH.
5.15. H. R. Imam Harjadi, SH. MH.
6.16. I Made Tara, SH.
717. Dr. H. Imam Harjadi, SH. MH.
18. Mariana Sidabutar, SH. MH.
19. Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.
2120. Drs. H. Muchtar Zamzani, SH. MH.
221. H. Moh. Zaharudin Utama, SH. MM.
23.22. Prof. Dr. Abdul Gani Abdulah, SH.
24.24. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LL.M.
5.25. Syamsul Ma’arif SH. LL.M. Ph.D.
6.26. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH. MH.
7.27. H. Djafni Djamal, SH.
8.28. H. Mahdi Soloinda Nasution, SH. M.Hum.
9.29. Dr. Salman Luthan. SH. MH.
0.30. Soltoni Mohdally, SH. MH.
一31. H. Julius SH. MH.
。32. Dr. H. Supandi, SH. M.Hum.
333. Prof. Dr. Surya Jaya, SH. M.Hum.
434. H. Achmad Yamanie, SH. MH.
35. Sri Murwahyuni, SH. MH.
36. Dr. Sofyan Sitompul, SH. MH.
一Subors SH MH
37. Suhadi, SH. MH.
38.38. Prof. Dr. T. Gayus Limbuun, SH. MH.
39.39. Dr. Nurul Elmiyah, SH. MH.
40.40. Dr. H. Andi samsam Nganro, SH. MH.
41.41. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, SH. M.Hum.
42.42. Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., M.S.
1

PIMPINAN MAHKAMAH AGUNG & PARA HAKIM AGUNG

DAFTAR NAMA PEJABAT ESELON I DI MAHKAMAH AGUNG RI

NONO. NAMA JABATANJABATAN
1. H. Soeroso Ono, SH., MH Panitera Mahkamah Agung RIPanitera Mahkamah Agung RI
2Nurhadi, SH., MH2. Nurhadi, SH., MH Sekretaris Mahkamah Agung RI
33. Dr. H. Cicut Sutiarso, SH., M.Hum Dirjen Badan Peradilan UmumDirjen Badan Peradilan Umum
4.4. Drs. H. Wahyu Widiana, MA Dirjen Badan Peradilan AgamaDirjen BadadPreadilan Aama
5Sulistyo, SH., MH5. Sulistyo, SH., MH Dirjen Peradilan Militer dan TUN
6.Dr. Aco Nur, MH6. Dr. Aco Nur, MH Kepala Badan Urusan Administrasi
7.7. Dr. H.M. Syarifuddin, SH., MH Kepala Badan PengawasanKepala Badan Pengawasan
8Siti Nurdjanah, SHH., MH8. Siti Nurdjanah, SH., MH Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan

ESELON SATU MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 xvii

SEKAPUR SIRIH KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 yang diluncurkan pada bulan Oktober 2010 merupakan penyempurnaan terhadap Cetak Biru Mahkamah Agung 2003. Dengan Cetak Biru tersebut, Mahkamah Agung, tanpa mengenal lelah, selalu bekerja keras untuk mewujudkan visi Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

Dengan Cetak Biru tersebut, diharapkan proses pembaruan yang saat ini tengah dilakukan akan dapat berjalan lebih baik lagi, lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Selain itu Mahkamah Agung berharap agar pembaruan yang tengah

dan terus akan dilakukan ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, terutama stakeholders lembaga peradilan dan lembaga-lembaga lainnya.

Misi mulia untuk menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan mulai menunjukkan benih-benih perubahan yang positif sehingga pada saatnya dapat dipanen sebagai buah dari kerja keras pembaruan badan peradilan.

Dipercayanya Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Regional Asia Pasifik (International Associaton for Court Administration) pada bulan Maret 2011 yang mengusung tema “Access to Justice for All”, merupakan bentuk pengakuan dunia yang mengagumkan.

Keberhasilan Mahkamah Agung dalam memberikan akses terhadap keadilan bagi semua terutama bagi masyarakat miskin, saat ini telah dikenal oleh masyarakat Internasional. International Journal for Court Administration, edisi Desember 2011 telah mempublikasikan keberhasilan tersebut. Ini dapat dilihat situs resminya, di www.iaca.ws.

Untuk mewujudkan “Access to Justice for All” (Keadilan bagi Semua), Mahkamah Agung telah melakukan terobosan baru. Pada tahun 2011, Mahkamah Agung memberikan izin kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk melaksanakan sidang Isbat Nikah (Pengesahan Perkawinan) di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Ini merupakan sikap peka dan peduli Mahkamah Agung terhadap persoalan hukum yang dihadapi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang sedang berjuang di negeri orang. Pada tahun 2011, dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 142/ KMA/SK/IX/2011, Mahkamah Agung secara resmi menerapkan Sistem Kamar. Tujuan penerapan Sistem Kamar tersebut adalah untuk menjaga konsistensi putusan, meningkatkan profesionalitas Hakim Agung, dan mempercepat proses penanganan perkara di Mahkamah Agung.

Sistem kamar ini penting dijalankan agar perkara dapat ditangani oleh hakim yang konsisten serta kompeten dalam ilmu dan pengalaman. Selain itu, Sistem Kamar dapat menjamin kesatuan penerapan hukum dalam suatu masalah karena putusanputusan yang bertentangan dengan sendirinya dapat diminimalisir. Untuk penerapan Sistem Kamar tersebut, saat ini Mahkamah Agung memberlakukan masa transisi hingga April 2014. Pada masa transisi ini pemberlakuan Sistem Kamar dilakukan adaptasi dengan kondisi dan struktur Mahkamah Agung saat ini.

Pada tahun 2011, Mahkamah Agung memperoleh sejumlah apresiasi. Pertama, Mahkamah Agung meraih peringkat 6 yang paling baik dalam memberikan keterbukaan informasi melalui situs webnya, dari total 82 lembaga publik yang dimonitor oleh Komisi Informasi Pusat sepanjang 2010-2011. Kedua, Mahkamah Agung RI berada pada peringkat Indeks Integritas Nasional (IIN) tertinggi ke-3 dari Integritas 7 instansi vertikal. Ini berdasarkan survei integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dirilis pada November 2011. Survei ini dilakukan terhadap 89 instansi yang melibatkan 15.540 responden pada total 507 jenis layanan. Untuk layanan Peradilan Umum dan pelayanan sidang tilang berada pada posisi ke-6 dan ke-8 dari total 43 jenis pelayanan yang disurvei oleh KPK pada instansi vertikal pemerintah. Ini sangat menggembirakan dari tahun sebelumnya di mana layanan peradilan umum dan pelayanan sidang tilang gagal memperoleh skor yang cukup signifikan untuk dipertimbangkan.

Ketiga, dalam sektor tata kelola keuangan, tahun 2011 Mahkamah Agung RI mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini ini merupakan hasil penilaian pada tahun 2010, dimana sebelumnya sejak tahun 2006 Mahkamah Agung RI selalu mendapat opini Disclaimer.

Penilaian obyektif dari masyarakat terhadap berbagai pencapaian yang telah diraih oleh Mahkamah Agung, akan sangat bernilai dalam mendorong Mahkamah Agung untuk terus meningkatkan kinerjanya. Mahkamah Agung tidak menutup diri dari berbagai kritikan yang membangun agar dapat mengevaluasi terus menerus untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Berkat kerja keras dan ketulusan dalam berkarya lah, Laporan Tahunan ini dapat terselesaikan dengan baik. Karena itu, atas nama pimpinan Mahkamah Agung, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak baik dari jajaran lembaga peradilan maupun pihak lainnya atas kerja keras bersama dalam penyusunan Laporan Tahunan 2011 ini.

Akhir kata, semoga semua kerja keras tersebut tercatat sebagai sebuah kemuliaan dan sebagai bentuk pengabdian demi tegaknya keadilan dan terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

Jakarta, 28 Februari 2012

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH., MH.

xxiii Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011

GEDUNG LAMA MAHKAMAH AGUNG

(Sekarang Gedung Arsip Kementerian Keuangan) Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4

Daftar Isi

Visi dan Misi Mahkamah Agung RI

Profil Mahkamah Agung RI

Sekapur Sirih

Daftar Isi

Bagian I Langkah Pembaruan Peradilan

Bagian II Manajemen Perkara

Bagian III Akses terhadap Keadilan : Bantuan Hukum, Sidang keliling, Keterbukaan Informasi

Bagian IV Pengawasan Peradilan

Bagian V Manajemen Sumber Daya Manusia

Bagian VI Alokasi dan Realisasi Anggaran

Bagian VII Material : Aset, Insfratruktur, Fasilitas TI

Bagian VIII Penelitian, pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

Bagian IX Peran Serta Mahkamah Agung RI dalam Forum Internasional

Bagian X Putusan-Putusan Penting (Landmark Decision)

Penutup

Lampiran

Pemetaan Dukungan Donor Daftar Peraturan Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Fatwa-fatwa Mahkamah Agung RI Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 177/KMA/SK/XI/2011, tentang pembentukan panitia dan penyelenggaraan laporan tahunan 2011 Surat keputusan sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 103/SEK/SK/XI/2011, tentang penunjukan kelompok kerja kesekretariatan penyusunan laporan tahunan 2011 Mahkamah Agung RI

Galeri Foto

Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 xxvi

PERADILAN BAGIAN 1 Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 xxvii

LANGKAH PEMBARUAN

Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 xxviii

LANGKAH PEMBARUAN PERADILAN

A journey of a thousand li starts with a single step. (Lao Tzu, Filsuf Cina)

(Perjalanan seribu Li dimulai dengan satu Langkah)

yang agung sebagai misi badan peradilan mulai mewarnai sendi-sendi Genap setahun sudahkeinginan untuk mewujudkan badan peradilan pergerakan institusi badan peradilan. Misi mulia yang ditopang oleh empat visi, yaitu menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan mulai menunjukkan benih-benih yang masih perlu terus dipupuk dan dibina supaya pada tahun ke-25 dapat dipanen sebagai buah dari kerja keras pembaruan badan peradilan.

Menengok kiprah perjalanan pembaruan setahun terakhir, boleh dikatakan cukup banyak terobosan dalam upaya mewujudkan agenda visi dan misi badan peradilan berhasil dilahirkan, dan hampir semuanya adalah bekal untuk mewujudkan agenda jangka menengah dan panjang yang masih bersifat capaian awal dan prasyarat untuk melangkah lebih jauh. Bisa jadi belum ada impak yang dapat langsung dinikmati masyarakat pada 2011, namun boleh dikatakan, tahun 2011 ini pembaruanpembaruan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI untuk dilaksanakan memiliki bobot yang signifikan, khususnya dari sisi substansi.

Lepas dari hal tersebut, pada tahun 2011 juga tercatat berbagai apresiasi positif diberikan masyarakat dan lembaga negara lain terhadap upaya serius Mahkamah Agung RI dalam melakukan pembaruan dan perubahan. Pada September 2011 Komisi Informasi Pusat memberikan penghargaan kepada Mahkamah Agung RI sebagai badan publik nomor 6 yang paling baik dalam memberikan keterbukaan informasi melalui situs webnya, dari total 82 badan publik pusat yang dimonitor dan dievaluasi sepanjang 2010-2011.

Selain itu survei integritas Komisi Pemberantasan Korupsi yang dirilis pada November 2011 terhadap 89 instansi yang melibatkan 15.540 responden pada total

507 jenis layanan juga menempatkan lembaga peradilan pada posisi yang cukup membanggakan. Secara umum Mahkamah Agung RI berada pada peringkat Indeks Integritas Nasional (IIN) tertinggi ke-3 dari Integritas 7 instansi vertikal. Dari sisi jenis layanan, Peradilan Umum dan pelayanan sidang tilang didapuk pada posisi ke-6 dan ke-8 dari total 43 jenis pelayanan disurvei oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang diberikan oleh unit layanan pada instansi vertikal pemerintah. Hasil perkembangan ini cukup menggembirakan, terutama dibanding tahun sebelumnya dimana layanan peradilan umum dan pelayanan sidang tilang gagal, bahkan tidak memperoleh skor yang cukup signifikan untuk dipertimbangkan.

Dalam sektor tata kelola keuangan, tahun 2011 Mahkamah Agung RI RI mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini ini merupakan hasil penilaian pada tahun 2010, dimana sebelumnya sejak tahun 2006 Mahkamah Agung RI selalu mendapat opini Disclaimer.

Hal ini tidak lepas dari ikhtiar dan komitmen Mahkamah Agung RI serta seluruh jajaran empat lingkungan peradilan di bawahnya untuk terus mendorong percepatan langkah pembaruan ke arah yang positif. Salah satu upaya penting yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI adalah mengoptimalkan fasilitas teknologi informasi untuk mendukung tugas pokok dan fungsinya.

Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor: 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) dan ditindaklanjuti oleh Surat Panitera Nomor: 085/PAN/II/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan SEMA Nomor: 14 Tahun 2010, Mahkamah Agung RI mulai merintis embrio electronic-filing (e-filing). E-filing ini memungkinkan pengiriman berkas kasasi dan peninjauan kembali dilakukan secara elektronik, bagi putusan pengadilan tingkat pertama, banding, (dan surat dakwaan bagi perkara pidana) dan apabila memungkinkan memori kasasi melalui media elektronik, yaitu CD ROM atau USB, email, atau aplikasi. Kebijakan ini diharapkan akan mampu menyederhanakan proses dan menekan waktu yang diperlukan untuk penyelesaian penanganan perkara Kasasi dan PK pada Mahkamah Agung RI, sehingga proses minutasi bisa dilakukan langsung dari file elektronik, dan menghindari proses pengetikan ulang yang membuang waktu.

Melanjutkan kebijakan tahun sebelumnya, maka Mahkamah Agung RI terus meningkatkan kapasitas SMS gateway yang telah dimiliki sejak tahun 2008 sebagai sarana cepat yang efektif dan efisien untuk mengumpulkan agregat informasi secara berkala. Pada September 2011, Mahkamah Agung RI meluncurkan sistem pelaporan perkara berbasis SMS melengkapi dua modul sebelumnya, yaitu modul pelaporan keuangan perkara dan modul pelaporan bantuan hukum. Pelaporan perkara berbasis SMS ini akan memungkinkan informasi umum tentang penanganan perkara pada pengadilan di seluruh Indonesia bisa diakses secara hampir seketika (real time), karena sesaat setelah dilaporkan, informasi tersebut akan langsung dapat diakses pada laman informasi SMS Mahkamah Agung RI pada http://sms.mahkamahagung. go.id

Di penghujung 2011 Mahkamah Agung RI juga mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 216/KMA/SK/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 perihal Pedoman Penanganan Pengaduan Melalui Layanan Pesan singkat SMS. Pengaduan melalui layanan pesan singkat ini dimaksudkan untuk mendorong aparatur di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya untuk melaporkan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran peraturan perundangundangan dan atau pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku oleh aparat Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan di lingkungan peradilan. Pengiriman SMS pengaduan ditujukan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui nomor 0852- 824.90.900 dengan mengetik format namapelapor#nip#satker#ibukotapropinsi#te rlapor#isipengaduan. Sistem ini akan mulai efektif dilakukan di tahun 2012.

Ketetapan hati untuk terus mendorong implementasi teknologi informasi juga direfleksikan pada Rapat Kerja Nasional, September 2011 lalu. Rapat Kerja Nasional 2011 merupakan rapat kerja pertama yang sepenuhnya berbasis teknologi dan informasi (paperless). Penggunaan teknologi informasi diarahkan untuk menekan secara signifikan biaya yang selama ini dikeluarkan untuk pencetakan materi, bahan persidangan serta kebutuhan transportasi dan penyimpanan dokumen. Selain juga memudahkan penyajian ulang, penyimpanan serta pendistribusian lebih lanjut bahan-bahan tersebut pada pengadilan di seluruh Indonesia.

Beberapa hal penting di atas merupakan hasil ikhtiar yang terus dilakukan Mahkamah Agung RI, yang tanpa lelah terus mendorong pembaruan. Seperti apa yang dilafalkan oleh filsuf Cina terkenal, Lao Tzu, perjalanan ribuan mil selalu dimulai dengan satu langkah. Apa yang terjadi pada 2011 merupakan refleksi langkah-langkah yang coba dilakukan oleh lembaga Mahkamah Agung RI dalam mencapai tujuan tersebut, adalah sangat baik, bahwa meskipun masih jauh dari tujuan, namun satu persatu apresiasi masyarakat mulai bermunculan sebagai pengakuan terhadap keseriusan institusi, sekaligus sebagai cambuk kepada segenap warga peradilan untuk terus bekerja meningkatkan komitmen terhadap pencapaian visi dan misi pembaruan.

Adapun beberapa langkah penting yang layak disitir dalam hal capaian kinerja dan pembaruan peradilan Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

I KINERJA PENANGANAN PERKARA

Secara umum capaian pelaksanaan fungsi utama memutus dan mengadili perkara di Mahkamah Agung RI sepanjang tahun 2011 terus menunjukkan peningkatan. Lepas dari turunnya jumlah perkara yang diputus secara keseluruhan, tingkat clearance rate yang berhasil dicatat sepanjang tahun 2011 mencapai 117,19%. Dari 12.990 perkara yang masuk, Mahkamah Agung RI berhasil mengirim kembali 15.223 perkara ke pengadilan pengaju. Catatan ini sangat baik, karena berarti tumpukan perkara di Mahkamah Agung RI terus berkurang, meskipun di saat yang sama laju pertambahan perkara masuk terus naik. Hal ini menunjukkan keberhasilan upaya sistematis peningkatan metode minutasi, serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI sepanjang tahun 2011.

Perkara terbanyak yang masuk ke Mahkamah Agung RI pada tahun 2011 adalah perkara pidana, yang merupakan gabungan antara perkara Pidana Umum dan Pidana Khusus. Sejak dibentuk pada tahun 2007, jumlah perkara yang diregister di bawah kepaniteraan muda pidana khusus terus meroket, dan pada akhirnya kombinasi jumlah kedua jenis perkara menjadi total berlipat ganda melewati populasi perkara perdata, yang sebelumnya merupakan perkara yang paling banyak masuk ke Kasasi/PK.

Perlu dicatat bahwa sepanjang tahun 2011, Mahkamah Agung RI telah kehilangan dua putra terbaiknya, almarhum Hakim Agung Moegihardjo dan almarhum Hakim Agung Prof. Muchsin. Kondisi ini sedikit banyak ikut mempengaruhi penurunan capaian kinerja memutus pada tahun berjalan.

Sementara itu, pada pengadilan tingkat pertama dan banding, maka perkara yang masuk pada tahun 2011 menunjukkan kenaikan sebesar ….%, dengan mayoritas adalah perkara pada peradilan ……….

Terkait dengan perkara yang menarik perhatian publik, khususnya perkara pidana khusus, dalam hal ini perkara tindak pidana korupsi, sepanjang tahun 2011 maka catatan yang ada, adalah 1.705 perkara yang mayoritas (92,09%) dari jumlah tersebut berujung pada amar penghukuman terhadap terdakwa.

Informasi detail tentang kinerja penanganan perkara akan dilaporkan secara detail pada bagian manajemen perkara.

II IMPLEMENTASI SISTEM KAMAR PADA MAHKAMAH AGUNG RI

Pada 19 September 2011, Ketua Mahkamah Agung RI menandatangani Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI (SK KMA) Nomor: 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung RI, yang kemudian diikuti dengan SK KMA Nomor: 143/KMA/SK/IX/2011 tentang Penunjukan Ketua Kamar dalam Sistem Kamar pada Mahkamah Agung RI, SK KMA Nomor: 144/ KMA/SK/IX/2011 tentang Penunjukan Hakim Agung Sebagai Anggota Kamar Perkara dalam Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung RI. Selanjutnya diikuti dengan SK KMA Nomor: 162/KMA/SK/X/2011 tentang Pemberian Nama Tim pada Kamar-Kamar Perkara di Mahkamah Agung RI.

1. Dengan keluarnya beberapa surat keputusan itu, Mahkamah Agung RI memasuki era baru, yaitu distribusi perkara akan dilakukan hanya kepada kamar-kamar tertentu, yang anggota memang memiliki latar belakang yang sesuai dan permasalahan yang ditangani. Kebijakan ini adalah perubahan yang signifikan. Sistem kamar akan banyak mengubah tata kerja Mahkamah Agung RI, baik dari sisi rekrutmen, pengelolaan perkara, kebijakan SDM, maupun proses memeriksa dan memutus. Setidaknya ada tiga alasan implementasi sistem kamar, yaitu :Mengembangkan kepakaran dan keahlian Hakim Agung dalam memeriksa dan memutus perkara, karena Hakim Agung hanya memutus perkara yang sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.

2. Meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara, karena Hakim Agung hanya memeriksa perkara yang sejenis, dan pada akhirnya tercipta konsistensi.

3. Memudahkan pengawasan putusan dalam rangka menjaga kesatuan hukum. Bila kepastian hukum dapat ditingkatkan maka dalam jangka panjang diharapkan arus permohonan kasasi yang tidak beralasan dapat ditekan.

Tentu saja sistem ini tidak serta merta bisa berlaku efektif dan dilaksanakan di lapangan. Selain masih perlu diterjemahkan ke dalam instrumen-instrumen yang lebih teknis, masih terdapat berbagai kendala teknis yang mengharuskan dilakukannya transisi. Misalnya, disparitas jumlah Hakim Agung untuk memenuhi kuota jumlah perkara, tingginya jumlah Hakim Agung yang akan pensiun, dan masih belum solidnya proses rekrutmen Hakim Agung untuk merefleksikan kebutuhan di lapangan.

III AKSES TERHADAP KEADILAN

1. Akses terhadap Putusan Pengadilan

Ketika pertama kali beroperasi pada 2007, situs putusan Mahkamah Agung RI hanya memuat 23.000 putusan Kasasi/PK. Jumlah putusan yang diunggah terus bertambah. Pada akhir tahun 2011, total putusan yang sudah tersedia dan dapat diunduh oleh publik telah naik lebih dari 6 kali lipat dibanding tahun pertama. Kini jumlahnya telah melampaui 150.000-an putusan. Koleksi putusan tidak lagi terbatas pada putusan Kasasi/PK Mahkamah Agung RI saja, namun seluruh putusan pengadilan tingkat pertama dan banding pada empat lingkungan peradilan.

Hal ini tidak lepas dari diperkenalkannya SEMA Nomor: 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali yang kemudian ditindaklanjuti oleh Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor: 085/PAN/II/2011tentang Petunjuk Pelaksanaan SEMA Nomor: 14 Tahun 2010. Selain mewajibkan pengiriman naskah elektronik dari putusan pengadilan tingkat pertama dan banding, maka sistem ini pada prinsipnya memungkinkan situs database putusan yang telah tersedia pada URLhttp:// putusan.mahkamahagung.go.id untuk juga dapat menerima pengiriman data komunikasi putusan ke server putusan, dalam hal suatu perkara dimintakan upaya hukum kasasi dengan pilihan untuk dapat menyimpan berkas dalam server yang terpusat sebagai backup dan dapat dipublikasikan.

Sehingga proses ini tidak hanya membantu kelancaran minutasi perkara di Mahkamah Agung RI, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme akses publik, sekaligus repository elektronik (pusat data) pertama yang dimiliki oleh badan peradilan.

Sepanjang tahun 2011, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI telah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mendorong kepatuhan penggunaan prosedur pada SEMA Nomor: 14 Tahun 2010 seluas mungkin bagi peradilan tingkat pertama dan banding. Berbagai upaya terstruktur telah diupayakan untuk memastikan pengenalan prosedur dan mendorong kepatuhan pengadilan tingkat pertama dan banding, sehingga apa yang pada Cetak Biru Pembaruan Tahun 2010- 2035 diproyeksikan untuk terjadi pada lima tahun ketiga implementasi cetak biru pembaruan, telah dapat dilihat hasilnya pada tahun pertama.

Masih banyak langkah yang harus dilakukan. Setiap tahun badan peradilan memutus sekitar 300.000 perkara dan lebih dari 3 juta putusan perkara ringan. Terlepas dari capaian tahun 2011 yang memberikan harapan, data di lapangan menyiratkan bahwa tantangan ke depan khususnya terkait akses publik terhadap putusan dan penciptaan centralized repository (pusat data) masih akan melalui jalan panjang nan terjal.

2. Keterbukaan Informasi

Mahkamah Agung RI terus melanjutkan upaya untuk mendorong dan memantapkan komitmen terhadap peradilan yang lebih transparan dan akuntabel sebagai bagian dari upaya menciptakan akses terhadap keadilan. Sebagai konsekuensi berlaku efektifnya Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada 30 April 2010, Mahkamah Agung RI mengambil dua langkah strategis. Pertama, melakukan penyempurnaan terhadap SK KMA Nomor: 144/KMA/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan melalui SK KMA Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Layanan Informasi di Pengadilan. Kedua, menyusun Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor: 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.

Kedua kebijakan itu diperlukan untuk memastikan bahwa rezim hukum yang dimiliki oleh Mahkamah Agung RI bisa sepenuhnya sesuai dengan Undangundang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengingat Undang-undang ini memang diundangkan belakangan setelah pengesahan SK KMA Nomor:144/KMA/VII/2007. Sehingga, sangat wajar apabila kemudian diperlukan penyesuaian untuk memastikan konsistensi dan sinkronisasinya.

Selain pembuatan pengaturan internal sebagaimana diamanatkan oleh Undangundang Nomor: 14 Tahun 2008, aspek penting lainnya adalah untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat yang timbul dari sengketa informasi pada Komisi Informasi bisa ditegakkan dengan baik. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2008 memang menyisakan beberapa pertanyaan serius dari sisi penegakan hukum yang bisa mengancam efektivitas penegakan hukum keterbukaan informasi, mengingat banyak aspek hukum acara baru, antara lain keberatan terhadap putusan Komisi Informasi bisa diajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila institusi publik adalah instansi pemerintah, dan pengadilan umum apabila institusi publik adalah swasta dan beberapa hal lain terkait eksekusi. Itulah sebabnya Mahkamah Agung RI menerbitkan SEMA No. 2 Tahun 2011. Melalui dua kebijakan itu, koordinasi pelaksanaan keterbukaan informasi dan pelayanan publik bisa lebih dioptimalkan.

3. Pelayanan dan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin dan Marginal Pada tahun 2011 akses masyarakat miskin dan marginal terhadap keadilan terus difasilitasi sebagai salah satu program prioritas Mahkamah Agung RI dan juga prioritas negara. Di bawah payung SEMA Nomor: 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Hukum, Mahkamah Agung RI terus menyalurkan anggaran bantuan hukum ke seluruh peradilan umum dan peradilan agama. Bahkan peradilan agama telah mulai juga menyalurkan komponen dana bantuan hukum ke uji coba pos bantuan hukum ke sekitar 46 pengadilan agama yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dalam rangka penyelenggaraan pos bantuan hukum di pengadilan agama, saat ini terdapat 61 lembaga dengan 220 petugas yang bertindak sebagai pemberi jasa bantuan hukum. Pada tahun 2011 Mahkamah Agung RI mengalokasikan anggaran untuk Posbakum dan dana pendampingan bagi seluruh perkara jinayat di Mahkamah Syar’iyah di Aceh sebesar Rp4.152.000.000,-dan target penyelesaian 11.553 perkara melalui Posbakum. Ternyata pada Desember

2011 Pos Bantuan Hukum pada peradilan agama berhasil menangani 34.647 pengguna, atau kelebihan target 300%, dengan penyerapan Rp4.053.968.138. Hal ini menunjukkan keberhasilan program Pos Bantuan Hukum, dan tingginya kebutuhan masyarakat miskin dan marginal untuk mengakses pengadilan.

Pelaksanaan bantuan hukum pada pengadilan negeri masih berada pada tahap pengembangan. Pada bulan Agustus 2011, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum telah mengeluarkan Surat Direktur Jenderal Nomor:1/DJU/ OT.01.3/VIII/2011 yang mengatur pedoman pelaksanaan dana bantuan hukum untuk perkara pidana. Sementara, pedoman untuk pelaksanaan bantuan hukum untuk perkara perdata dan pelaksanaan pos bantuan hukum masih dalam tahap pengembangan. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum merencanakan untuk melakukan uji coba Pos Bantuan Hukum pada 39 pengadilan pada tahun 2012.

Anggaran yang dialokasikan pada Ditjen Badilum pada tahun 2011 untuk Bantuan Hukum mencapai Rp34.519.500.000. Walaupun demikian, kemampuan serapan anggaran hanya sebesar Rp1.212.350.000 untuk membantu penyelesaian 1.455 perkara.

Sepanjang tahun 2011 peradilan agama telah mulai menerapkan prosedur sidang keliling bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri. Banyaknya jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di negara-negara tetangga mengakibatkan tingginya masalah sosial yang antara lain diakibatkan ketiadaan pelayanan pengesahan akta nikah, yang berujung kepada masalah hukum antara TKI dengan aparat hukum negara tersebut.

Bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri, Mahkamah Agung RI mulai menjalankan program pelaksanaan sidang itsbat nikah di tempat bagi para TKI yang memerlukan jasa ini. Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 084/2011 tentang Izin Sidang Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) di Kantor Perwakilan Republik Indonesia, tertanggal tanggal 25 Mei 2011, untuk pertama kalinya Pengadilan Agama Jakarta Pusat melakukan sidang itsbat nikah di Kinabalau, Sabah, Malaysia. Sidang itsbat nikah ini yang merupakan kerjasama antara Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan Konsulat Jenderal RI Kota Kinabalu ini telah berhasil menyidangkan 367 perkara pengesahan kawin siri. Dari jumlah itu, 335 permohonan dapat dikabulkan. Sisanya, 27 permohonan yang tidak dapat dikabulkan karena pemohon tidak hadir, 4 permohonan ditolak karena masih dalam proses perceraian di Indonesia dan 1 permohonan ditolak karena beristri dua.

Penting untuk dicatat bahwa berdasarkan pasal 22 Undang-undang Nomor: 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Mahkamah Agung RI tidak lagi mengelola anggaran bantuan hukum setelah selesai anggaran tahun berjalan. Selanjutnya pengelolaan bantuan hukum dipindahkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

IV AKTUALISASI PERAN MAHKAMAH AGUNG RI PADA FORUM INTERNASIONAL

Tahun 2011 juga menjadi awal dari meningkatnya peran Mahkamah Agung RI dalam percaturan dan pergaulan peradilan internasional. Setelah lebih dari 30 tahun tidak menyelenggarakan forum berskala internasional, pada tanggal13-16 Maret 2011, Mahkamah Agung RI dipercaya menjadi tuan rumah bagi Konferensi Regional Asia Pasifik Pertama atau Asia Pasific International Association of Court Administration (IACA) 2011. Perhelatan internasional ini dihadiri tidak kurang dari 70 delegasi asing yang berasal dari 19 negara, termasuk enam orang Ketua Mahkamah Agung RI negara sahabat dan lebih dari 70 orang delegasi lokal. Pembukaan Konferensi IACA dilakukan di Istana Bogor, Jawa Barat dan dibuka langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

IACA adalah asosiasi para pengelola (administrator) pengadilan, yang beranggotakan lebih dari 100 negara, bertujuan untuk memfasilitasi jaringan para pengelola pengadilan (court administrators) dengan tujuan untuk bekerja sama dalam mencapai harmonisasi global terkait dengan administrasi peradilan. Indonesia bergabung dengan IACA sejak tahun 2009.

Kepercayaan ini merupakan pengakuan dan penghargaan terhadap peran Mahkamah Agung RI sebagai lembaga yudisial yang memiliki peran strategis pada kawasan Asia Pasifik. Acara yang bertajuk Access to Justice tersebut membicarakan secara detail tentang berbagai aspek akses terhadap keadilan, termasuk pengalaman negara peserta dalam menyelenggarakan berbagai mekanisme pemberian akses terhadap keadilan, mulai dari solusi hukum acara, pelaksanaan sidang keliling, mengelola bantuan hukum, sampai penggunaan teknologi dan informasi.

Pada tanggal 19 September 2011 Delegasi Pemerintah Bangladesh berkunjung ke Mahkamah Agung RI dalam rangka pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi di Bangladesh. Karena Bangladesh sedang mempersiapkan diri untuk menyusun Undang-undang mengenai Tindak Pidana Korupsi.

Pada bulan November 2011, Mahkamah Agung RI kembali dipercaya untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan Rountable Meeting of ASEAN Chief Justices on Environment. Dilaksanakan bekerjasama dengan Asian Development Bank, United Nations Environment Programme, roundtable discussion ini merupakan langkah awal peradilan di wilayah ASEAN untuk membicarakan harmonisasi penegakan hukum lingkungan.

Kerjasama Mahkamah Agung RI dengan negara sahabat juga terus berkembang. Selain melanjutkan kerjasama yang sudah berjalan baik seperti dengan pengadilan Australia. Mahkamah Agung RI terus menjalin kerjasama. Pada 16 November 2011 Ketua Mahkamah Agung RI Sudan, Mr Galal Ed Dien Muhammed Othman mengunjungi Mahkamah Agung RI dan menandatangani Nota Kesepahaman kerjasama Yudisial yang pada intinya berisi kesepahaman untuk tukar menukar informasi yudisial dan saling belajar satu sama lain. Selain itu, kunjungan Ketua Mahkamah Agung RI ke Hoge Raad Belanda pada akhir November 2011 juga menjajaki secara serius kemungkinan kerjasama yang lebih erat antara Mahkamah Agung RI di kedua negara.

Peningkatan profil internasional Mahkamah Agung RI selama tahun 2011 telah merupakan pondasi yang solid untuk mendorong langkah Mahkamah Agung RI di panggung internasional ke depan.

V PENGUATAN PROGRAM PEMBARUAN

Berbeda dengan pelaksanaan pembaruan pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2011 Mahkamah Agung RI berupaya seoptimal mungkin untuk mendanai sendiri program pembaruan. Sepanjang bulan Maret sampai April 2011 Mahkamah Agung RI difasilitasi oleh Tim Pembaruan melakukan rapatrapat kelompok kerja untuk mempelajari dan menetapkan agenda prioritas pembaruan dan yang terpenting adalah upaya untuk mengintegrasikan program prioritas pembaruan dengan program-program rutin Mahkamah Agung RI.

Hal ini merupakan perubahan signifikan, karena sebelumnya kebanyakan pembaruan didanai negara donor, sementara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kebanyakan membiayai kegiatan rutin. Dengan pendekatan ini, maka Mahkamah Agung RI mulai secara bertahap mendanai sendiri proses pembaruan. Aktivitas ini sangat produktif, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tercatat berhasil mengalokasikan dana penghematan sampai sejumlah Rp 4 miliar untuk keperluan pelaksanaan program-program pembaruan dalam bidang manajemen perkara, yang hasilnya sangat efektif antara lain digunakan untuk mempercepat sosialisasi pengiriman berkas elektronik perkara dan penyelesaian pengetikan.

VI REFORMASI BIROKRASI

Melalui Peraturan Presiden Nomor: 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) Nomor: 20 Tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010-2014 Pemerintah telah menggulirkan reformasi birokrasi gelombang kedua. Sebagai lembaga yang sudah terlebih dahulu ditetapkan sebagai proyek percontohan reformasi birokrasi sejak tahun 2007 sudah barang tentu Mahkamah Agung RI harus terus menyesuaikan diri dan mengikuti tuntutan reforrmasi, untuk memastikan bahwa status percontohan yang saat ini ada bisa ditingkatkan menjadi definitif.

Pada tahun 2007 proyek percontohan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI meliputi lima hal, yaitu Transparansi Peradilan, Manajemen Teknologi Informasi, Pelatihan Kode Etik Hakim, Pendapatan Negara Bukan Pajak, dan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Secara umum telah terdapat capaian-capaian yang memuaskan terkait dengan percontohan reformasi birokrasi. Namun seiring dengan digulirkannya reformasi birokrasi gelombang kedua, maka fokus reformasi birokrasi harus lebih dipindahkan, dan disesuaikan dengan parameterparameter yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Secara umum fokus reformasi birokrasi gelombang kedua meliputi sektor-sektor yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan.

Mahkamah Agung RI menempatkan Reformasi Birokrasi sebagai salah satu prioritas.Pada tanggal 2 Mei 2011Ketua Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 71/KMA/SK/V/2011 tentang Tim Reformasi Birokrasi, yang pada umumnya bertujuan untuk mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi sesegera mungkin, khususnya dalam mempersiapkan proses Quality Assurance yang akan dilakukan.

Selain itu pada pertengahan 2011, Mahkamah Agung RI telah mengadakan survei kesiapan asesmen reformasi birokrasi. Kuesioner yang terdiri dari pertanyaan seputar elemen reformasi birokrasi gelombang kedua didistribusikan ke seluruh pengadilan untuk mengetahui kesiapan seluruh satuan kerja dalam menghadapi proses Quality Assurance.

VII PENGAWASAN INTERNAL DAN PENEGAKAN KEHORMATAN PERILAKU DAN REKRUTMEN

Mahkamah Agung RI terus melakukan proses rutin pengawasan internal, sekaligus secara berkelanjutan mencari cara untuk meningkatkan integritas lembaga peradilan guna menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Sepanjang tahun 2011, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menerima total pengaduan sejumlah 3.232 pengaduan, dengan perincian 2.833 merupakan pengaduan masyarakat, 258 merupakan pengaduan institusi, dan 141 masuk melalui pengaduan online pada URL: http://www.mahkamahagung.go.id/di_ web3/index.asp.

Dari total pengaduan tersebut, 38% diantaranya tidak layak proses. Dari yang layak proses, sekitar 35% diantaranya dijawab dengan surat, dan hanya sekitar 6% dari pengaduan layak proses yang dapat dilanjutkan diperiksa oleh Badan Pengawasan, sisanya didelegasikan ke pengadilan tingkat pertama dan banding, atau delegasi internal, atau gabung surat, dan masih dalam proses telaah sebanyak 188 berkas.

Pada tahun 2011, tercatat 43 aparatur peradilan telah dikenakan hukuman disiplin berat, diikuti 22 aparat yang dijatuhi hukuman sedang, 62 orang aparatur peradilan yang dikenakan hukuman disiplin ringan, dan 3 orang dari peradilan militer, dengan perincian 2 orang teguran dan 1 orang penahanan ringan. Dari total 130 aparatur peradilan yang dikenakan sanksi, tercatat mayoritas 38% diantaranya adalah hakim, disusul oleh staf pengadilan sebesar 19,6% dan Panitera Pengganti sebesar 11,8%.

Dari sisi jenis pelanggaran, maka pelanggaran yang paling sering terjadi adalah pelanggaran peraturan disiplin sebanyak 53,85%, disusul oleh unprofessional conduct sebanyak 20,77% dan pelanggaran kode etik sebanyak 13,85%.

Pada tahun 2011 tercatat Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial telah menggelar sidang Majelis Kehormatan Hakim sebanyak empat kali. Proses mana telah berujung kepada 1 orang hakim diberhentikan tidak hormat, 1 orang hakim diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, 1 orang di non-palu dan dimutasi, serta satu diberi teguran tertulis.

Patut dicatat juga bahwa sebagai tindak lanjut dari pengundangan Undangundang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, maka Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial telah sepakat untuk mendorong segera proses implementasi Undang-Undang Komisi Yudisial yang baru tersebut. Ketua Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 210/KMA/SK/XII/2011 tentang Pembentukan Tim Penghubung Mahkamah Agung RI. Dalam rangka kerjasama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial, sebagai tim yang akan bertanggung jawab berkomunikasi dengan Komisi Yudisial secara permanen, dan untuk mendorong agenda-agenda yang mendesak, Ketua Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 211/KMA/SK/XII/2011 tentang Pembentukan Tim Asistensi atas Tim Penghubung Mahkamah Agung RI dalam Kerangka Kerjasama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI. Tim Asistensi ini memiliki masa kerja tiga bulan untuk membantu merumuskan peraturan teknis terkait.

Kedua Tim tersebut berperan meningkatkan efektivitas dan efisiensi koordinasi dan komunikasi antara Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial. Sekaligus mendorong penyelesaian agenda-agenda kunci penyusunan dan implementasi petunjuk pelaksanaan yang terkait dengan isu pemeriksaan bersama, Petunjuk Pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, penyempurnaan petunjuk pelaksanaan Majelis Kehormatan Hakim (MKH), sistem rekrutmen hakim dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung RI, peningkatan kapasitas hakim melalui pendidikan dan pelatihan serta kesejahteraan hakim.

Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 16 BAGIAN 2

MANAJEMEN PERKARA BAGIAN 2 Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 BAGIAN 2 17

Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 18 BAGIAN 2

MANAJEMEN PERKARA

I. PENDAHULUAN

Agenda Pembaruan

Tahun 2011 adalah tahun kedua dalam milestone pencapaian pembaruan peradilan sebagaimana tertuang dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010- 2035. Tahun 2011 sesungguhnya merupakan langkah pertama dari serangkaian langkah strategis untuk mewujudkan badan peradilan yang agung. Hal ini karena secara formal dokumen cetak biru ini baru diluncurkan pada Oktober 2010.

Dalam konteks pelaksanaan tugas pokok badan peradilan, upaya pembaruan diarahkan pada pembaruan fungsi teknis dan pembaruan manajemen perkara. Fokus pembaruan fungsi teknis diarahkan pada upaya merevitalisasi fungsi Mahkamah Agung RI sebagai pengadilan tertinggi dalam rangka menjaga kesatuan hukum dan merevitalisasi fungsi pengadilan dalam rangka meningkatkan akses masyarakat pada keadilan. Sedangkan pembaruan manajemen perkara diarahkan dalam rangka mewujudkan 2 (dua) misi Mahkamah Agung RI, yaitu: pertama, memberikan pelayanan hukum yang memiliki kepastian dan berkeadilan bagi pencari keadilan; dan kedua, meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Rapat Koordinasi Panitera dengan Jajaran Kepaniteraan dan Direktorat Pranata Perkara Mahkamah Agung RI

Langkah strategis yang menjadi ranah pembaruan fungsi teknis adalah: pembatasan kasasi dan peninjauan kembali, penerapan sistem kamar secara konsisten, penyederhanaan proses berperkara, dan penguatan akses kepada keadilan. Sementara untuk agenda pembaruan di domain manajemen perkara meliputi: modernisasi manajemen perkara, penataan ulang organisasi manajemen perkara, dan penataan ulang proses manajemen perkara.

Pada tahun 2011 yang merupakan fase lima tahun pertama (2010-2015) dari rencana jangka panjang pembaruan peradilan 2010-2035, Mahkamah Agung RI telah melakukan beberapa langkah strategis di domain pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara sebagai berikut:

1. Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung RI

Mahkamah Agung RI menerapkan sistem kamar terhitung mulai tanggal 19 September 2011 dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tanggal 19 September 2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung RI. Dalam SK tersebut, Mahkamah Agung RI menetapkan bahwa terdapat 5 (lima) kamar untuk menangani perkara kasasi dan peninjauan kembali yaitu: kamar perdata, kamar pidana, kamar agama, kamar militer dan kamar tata usaha negara. Dengan adanya SK tersebut, terhitung mulai tanggal 19 September 2011, Mahkamah Agung RI melakukan perubahan sistem penanganan perkara dari sistem Tim ke Sistem Kamar.

Untuk mendukung implementasi sistem kamar, Mahkamah Agung RI juga telah menerbitkan beberapa surat keputusan, yaitu :

- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/ IX/2011 tanggal 19 September 2011 tentang Penunjukan Ketua Kamar dalam Sistem Kamar pada Mahkamah Agung RI Republik Indonesia;

- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/ IX/2011 tanggal 19 September 2011 tentang Penunjukan Hakim Agung sebagai Anggota Kamar dalam Sistem Kamar pada Mahkamah Agung RI Republik Indonesia;

- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 162/KMA/ SK/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 tentang Pemberian Nama TIM pada Kamar –Kamar Perkara pada Mahkamah Agung RI Republik Indonesia;

- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 163/KMA/ SK/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 tentang Perubahan Surat Keputusan 144/KMA/SK/IX/2011 tentang Penunjukan Hakim Agung sebagai Anggota Kamar dalam Sistem Kamar pada Mahkamah Agung RI Republik Indonesia;

- Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 171/KMA/HK.01/XII/2011 tanggal 17 Desember 2011 perihal Pelengkap Aturan Sistem Kamar.

2. Memperkuat Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management) Pengiriman dan Pengelolaan Dokumen Elektronik khususnya untuk mendukung SEMA 14 Tahun 2010

SEMA 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali memberikan efek domino terhadap tuntutan perubahan prilaku aparatur pengadilan dalam menangani dokumen elektronik.

Hal ini didasarkan pada fakta bahwa meskipun kini dipastikan semua putusan diketik menggunakan komputer namun untuk mereproduksi putusan tersebut tidak mudah, apalagi interval waktu dari selesainya pengetikan dan reproduksi cukup lama. Hal ini dikarenakan beberapa prilaku kerja yang belum profesional, misalnya : file ditindih dengan dokumen baru, penamaan file tidak menunjukkan substansi dokumen sehingga susah dicari, file disimpan di komputer atau laptop pribadi sehingga untuk mendapatkannya kesulitan. Bahkan, tidak jarang file gagal ditemukan karena tersimpan di laptop pribadi yang pemiliknya mutasi.

Oleh karena itu penguatan manajemen pengetahuan penanganan dokumen elektronik mutlak diperlukan. Sehingga untuk kegiatan ini Kepaniteraan Mahkamah Agung RI didukung oleh Tim Asistensi Pembaruan Peradilan telah menyelenggarakan berbagai upaya untuk kepentingan tersebut.

3. Menambahkan fitur komunikasi data pengiriman dokumen elektronik dari pengadilan tingkat pertama ke Mahkamah Agung RI pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

SEMA 14 Tahun 2010 menambah kewajiban bagi pengadilan untuk menyertakan dokumen elektronik ketika ada pengajuan kasasi dan peninjauan kembali. Oleh karena itu perlu diciptakan sistem pengiriman data yang efektif, murah dan mudah namun sejalan dengan kebijakan pemberdayaan teknologi informasi di pengadilan. Untuk mencapai hal tersebut, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI mengembangkan aplikasi direktori putusan dengan menambahkan fitur komunikasi data. Fitur ini memudahkan pengadilan untuk mengirimkan kelengkapan dokumen elektronik yang diwajibkan oleh SEMA 14 Tahun 2010 sekaligus menciptakan komunikasi data dua arah antara pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Agung RI.

4. Meningkatkan Kapasitas Direktori Putusan menjadi Pusat Data Putusan Nasional

Tahun 2011, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI mengembangkan kapasitas Direktori Putusan sehingga bisa memuat putusan seluruh pengadilan di Indonesia. Upaya ini ternyata membawa hasil yang menggembirakan. Jumlah putusan yang terupload di Direktori Putusan hingga 31 Desember 2011 berjumlah 144.995 putusan dan 122.708 putusan dari jumlah tersebut (84,91 %) diupload di tahun ini. Jumlah putusan yang terupload pada tahun 2011 ini naik 21 kali lipat (2.108,75%) dari tahun 2010 yang hanya mengupload 5.819. Kenaikan ini terjadi karena adanya partisipasi pengadilan tingkat pertama dan banding yang mengunggah putusannya ke Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

Sementara itu khusus untuk perkara Mahkamah Agung RI, jumlah putusan yang terupload selama tahun 2011 berjumlah 12.189 putusan. Jumlah ini naik 109, 47 % dibandingkan dengan jumlah putusan Mahkamah Agung RI yang terupload di tahun 2010 yang berjumlah 5.819.

5. Meningkatkan Kualitas Informasi pada Sistem Informasi Perkara Mahkamah Agung RI

Publik sangat menyambut baik atas kehadiran sistem informasi perkara Mahkamah Agung RI yang bisa diakses melalui internet. Transparansi informasi ini—selain transparansi di bidang lainnya—mengantarkan Mahkamah Agung RI sebagai badan publik paling transparan urutan ke 6 (enam) dalam penilaian Komisi Informasi. Meskipun demikian, Mahkamah Agung RI masih mendapat pengaduan mengenai adanya kekeliruan informasi dalam sistem tersebut. Kekeliruan ini diketahui setelah membandingkan dengan dokumen manual yang diterima.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Mahkamah Agung RI melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas informasi pada sistem informasi perkara Mahkamah Agung RI. Diantara upaya tersebut adalah : melakukan audit data base, membuat fitur sistem quality control, dan membentuk tim monitoring update data.

6. Melakukan standardisasi dan sertifikasi template putusan Mahkamah Agung RI

Template putusan merupakan faktor yang mempengaruhi upaya percepatan penyelesaian minutasi perkara di Mahkamah Agung RI. Ketersediaan template untuk semua jenis perkara yang menjadi kewenangan dan standarisasinya akan memudahkan penyediaan draft putusan sebelum putusan tersebut dibacakan. Keberadaan template yang terstandarkan memiliki keterkaitan dengan ketersediaan dokumen elektronik yang diwajibkan oleh SEMA 14 Tahun 2010. Sejalan dengan modernisasi manajemen perkara, Mahkamah Agung RI akan melakukan elektronisasi template berbasis aplikasi.

Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI dijelaskan bahwa Kepaniteraan Mahkamah Agung RI mempunyai tugas pokok melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Mahkamah Agung RI.

Sesuai dengan tugas pokoknya tersebut dalam melaksanakan aktivitas rutinnya diarahkan pada pencapaian program yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan yaitu penyelesaian perkara. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program tersebut, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI telah menyusun tiga Indikator Kinerja Utama (Key Indicator Performance) yaitu :

a. Penyelesaian perkara dilakukan dengan cepat

b. Penyelesaian minutasi perkara yang tepat waktu;

c. Penurunan tunggakan perkara;

Dari tiga indikator kinerja utama Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tersebut menunjukkan bahwa persoalan waktu penyelesaian perkara dan penurunan tunggakan perkara masih menjadi perhatian utama sekaligus menjadi program yang berkesinambungan.

Sebagai standar norma dalam penyelesaian perkara Mahkamah Agung RI masih berpatokan pada SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138/2009 tanggal 11 September 2009. Selain itu, untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara Mahkamah Agung RI juga menggunakan pada standar internasional yang digunakan oleh peradilan di seluruh dunia yakni clearance rate. Berdasarkan standar ini, Mahkamah Agung RI dinilai kinerja penyelesaian perkaranya baik apabila jumlah perkara yang keluar (dikirim) lebih banyak dari pada perkara yang masuk dalam satu periode.

Adapun untuk mengukur turunnya tunggakan perkara Mahkamah Agung RI mendasarkan pada perbandingan dengan tahun sebelumnya mengenai tiga hal, yakni: pertama, jumlah perkara belum putus pada akhir tahun; kedua, jumlah perkara tunggak yang meliputi perkara belum putus dan perkara belum minutasi yang sudah melampaui jangka waktu penanganan perkara, dan ketiga jumlah perkara aktif (beredar) di Mahkamah Agung RI.

Dalam penyusunan laporan tahunan bagian manajemen perkara ini, pertama kali akan dipaparkan mengenai keadaan perkara di Mahkamah Agung RI. Informasi keadaan perkara ini akan memberikan gambaran mengenai kinerja Mahkamah Agung RI dalam setahun, sekaligus memberi tafsiran terhadap capaian kinerja utama. Kemudian diuraikan mengenai keadaan perkara pada pengadilan tingkat pertama dan banding. Gambaran mengenai keadaan perkara tingkat pertama dan banding ini sangat penting untuk melihat beban kerja pengadilan, potret kesadaran hukum, dan tren upaya hukum. Selain itu informasi lain yang bisa diperoleh dari keadaan perkara ini adalah kontribusi pengadilan terhadap keuangan negara, khususnya recovery asset. Selanjutnya akan disampaikan pula upaya pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara yang telah dilakukan selama satu tahun terakhir sebagai wujud akuntabilitas terhadap pelaksanaan cetak biru pembaruan peradilan.

II. KEADAAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG RI

1. Keadaan Perkara Mahkamah Agung RI Tahun 2011

Kewenangan Mahkamah Agung RI berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku meliputi: pertama, kewenangan memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap1 ; kedua, kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang2 ; ketiga, memberikan pertimbangan terhadap permohonan grasi. Selain itu, Mahkamah Agung RI dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.

Dari kewenangan-kewenangan tersebut yang dikualifikasikan sebagai perkara dan oleh karenanya penanganan administrasinya dilakukan oleh Kepaniteraan adalah: kasasi, peninjauan kembali, grasi, dan hak uji materil. Sedangkan kewenangan menyelesaikan sengketa kewenangan mengadili dan permohonan fatwa tidak dikualifikasikan sebagai perkara sehingga pengadministrasiannya dilakukan oleh kesekretariatan Mahkamah Agung RI.

Meskipun demikian, dalam laporan ini akan disampaikan semua data mengenai kewenangan Mahkamah Agung RI baik yang berkualifikasikan perkara maupun non perkara. Secara ringkas kewenangan tersebut sebagai berikut:

Tabel 1. Keadaan Perkara Mahkamah Agung RI Tahun 2011

NoNo Jenis KewenanganSisa 2010Masuk 2011JumlahBeban Putus SisaSisa
A.A. Perkara
11 Kasasi 6,479 10,336 16,815 10.968 5.8056,47910,33616,81510.9685.805
22 Peninjauan Kembali 1,935 2,540 4,475 2.648 1,8271,9352,5404,4752.6481,827
33 Grasi 10 64 74 57 171064745717
44 Hak Uji Materil - 50 50 46 45050464
Jumlah 8,424 12,990 21,414 13,719 7.6958,42412,99021,41413,7197.695
BB Non Perkara
Permohonan Fatwa - 221 221 221 02212212210
Jumlah 221 221 221 0221221221

Berdasarkan Tabel 1, pada tahun 2011, Mahkamah Agung RI menerima perkara yang menjadi wewenangnya sebanyak 12.990 perkara. Jumlah ini turun 3,64 % dari tahun 2010 yang menerima 13.480 perkara. Sementara perkara yang menjadi beban pemeriksaan Mahkamah Agung RI pada tahun 2011 berjumlah 21.414 perkara. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari jumlah sisa tahun lalu dan jumlah perkara yang diterima tahun ini. Jumlah beban ini turun 4,04% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 22.315 perkara.

Turunnya jumlah perkara yang diterima Mahkamah Agung RI dalam tahun 2011 merupakan yang pertama terjadi dalam satu dekade terakhir. Sebelumnya perkara yang diterima Mahkamah Agung RI selalu menunjukkan trend meningkat. Fenomena ini berbanding terbalik dengan keadaan perkara di tingkat pertama dan banding yang justru mengalami kenaikan hingga 70,60 %. Turunnya jumlah perkara yang diterima Mahkamah Agung RI ditengah naiknya perkara di tingkat pertama dan banding bisa saja mengindikasikan meningkatnya kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap putusan judex facti.

Grafik 1 Perkara yang diterima MA dalam satu dekade terakhir

Dari data tersebut juga diketahui bahwa kasasi merupakan perkara yang mendominasi perkara pada Mahkamah Agung RI 78,52 %. Peringkat di bawahnya adalah peninjauan kembali, 20,90% %. Sedangkan jumlah perkara grasi dan hak uji materiil, masing-masing hanya mencapai 0,35 % dan 0, 23% dari keseluruhan perkara yang menjadi beban Mahkamah Agung RI tahun 2011.

Produktivitas Mahkamah Agung RI dalam memutus perkara pada tahun 2011 berjumlah 13.719 perkara. Jumlah ini turun 1,24% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 13.891 perkara. Jika dibandingkan dengan jumlah beban perkara yang ditangani tahun 2011, rasio perkara putus berjumlah 64,07%. Nilai rasio perkara putus ini naik dari tahun sebelumnya yang berjumlah 62,25%.

Sedangkan sisa perkara pada akhir tahun 2011 berjumlah 7.695. jumlah ini turun 8,65 % jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 8.424.

Sementara itu perbandingan perkara yang diterima Mahkamah Agung RI pada tahun 2010 dan 2011 berdasarkan jenis perkara dan jenis kewenangannya adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. Perkara yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2011 berdasarkan jenis perkara dan kewenangan

NoJenis Per20102011Jumlah 2010
KasasPKGrasHUJumlahKasasiPKrasi UMumlah
1Perdata3.35794.143.168243.983.74%
2Perdata Khusu1.06191.2558531741.02718.17%
3Pidana2.221872.4882.310145232.4780.40%
4Pidana Khusu2.8521213.292.658281412.9800.45%
5Perdata Aga6887767077743.86%
6Militer22232581902779.91%
77 Tata Usaha43761.294422.020501.4925.30%
LJumlah10.842.229é13.48010.33654064502.99064%

Berdasarkan Tabel 2 di atas, perkara dalam rumpun pidana (pidana umum dan pidana khusus) berjumlah 5458 perkara yang merupakan perkara terbanyak yang mengambil porsi 42, 02 % dari keseluruhan perkara. Sementara perkara rumpun perdata (perdata umum dan perdata khusus) berjumlah 5016 perkara atau 38,61% dari keseluruhan perkara. Urutan berikutnya secara berturut-turut adalah: perkara tata usaha negara (1492 perkara atau 11,49%), perkara perdata agama (747 perkara atau 5,75 %) dan perkara militer (277 perkara atau 2,13 %).

Kontribusi terbanyak dari perkara TUN ini adalah PK Pajak yang berjumlah 853 perkara, atau [57,17%] dari keseluruhan perkara TUN.

Rasio produktivitas Mahkamah Agung RI dalam memutus perkara selama tahun 2011, melalui perbandingan jumlah perkara yang menjadi beban dan yang diputus pada tahun tersebut, adalah seperti tabel berikut ini:

Tabel 3. Produktivitas Mahkamah Agung RI memutus perkara selama tahun 2011 berdasarkan jenis perkara

Jenis Perkara SisaSisa SMasul2010 Masuk JumlahPutusSisa6 Putus
data3,3133,9897,3024,3212,98159.18%
erdata Khusu5021,0271,5291,18834177.70%
idana1,5002,4783,9782,5051,47362.97%
Pidana Khusus 1,899 2,980 4,879 3,319 1,560 68.03%1,8992,9804,8793,3191,56068.03%
erdata Agama2074776760316478.62%
dana Militer772773542599573.16%
Tata Usaha Negara 1,113 1,492 2,605 1,524 1,081 58.50%1,1131,4922,6051,5241,08158.50%
Jumlah8,42412,99021,41413,7197,69564.07%

Berdasarkan Tabel-3 di atas, rasio produktifitas Mahkamah Agung RI dalam memutus perkara secara berurut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.

Rasio Produktifitas Mahkamah Agung RI Dalam Memutus Perkara

NoNo Nilai Rasio Jenis Perkaraenis Perkara
1>70%1 >70% Perdata Khusus, Perdata Agama, Pidana Militer
260 %-70 %2 60 %-70 % Pidana, Pidana Khusus
350 %-60%3 50 %-60% Perdata, Tata Usaha Negara

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih rinci mengenai keadaan perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung RI akan kami jelaskan di bawah ini:

a. Keadaan Perkara Kasasi

1 Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan peruahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009.

2 Pasal 3 jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010

1) Gambaran Umum

Mahkamah Agung RI menerima permohonan kasasi tahun 2011 sebanyak 10.336 perkara. Jumlah ini turun 5,22 % dari tahun sebelumnya yang berjumlah 10.905 perkara. Perkara kasasi yang belum diputus pada akhir tahun 2010 berjumlah 6.479 perkara, sehingga beban pemeriksaan perkara kasasi selama tahun 2011 berjumlah 16.815 perkara (78,52 % dari keseluruhan perkara).

Dari jumlah beban 16.815 perkara, Mahkamah Agung RI berhasil memutus perkara kasasi sebanyak 10.986 perkara. Jumlah ini turun 2,47 % dari tahun 2010 yang memutus perkara kasasi sebanyak 11.246 perkara.

Sisa perkara kasasi pada 31 Desember 2011 berjumlah 5.847 perkara. Angka sisa perkara kasasi ini turun 9, 75 % jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 6.479.

Rasio penyelesaian perkara kasasi tahun 2011, melalui pendekatan perbandingan jumlah perkara putus dengan jumlah perkara kasasi yang ditangani tahun ini adalah sebesar 65,23 %. Nilai rasio ini meningkat 1,78 % dari tahun 2010 yang hanya berada di level 63,45 %.

Keadaan perkara kasasi berdasarkan jenis perkara bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.

Jumlah perkara kasasi yang ditangani Mahkamah Agung RI selama tahun 2011

jenis perkara sisa masuk jml beban putus sisa % putussisamasukjml bebanputussisa% putus
Perdata 2.601 3165 5.766 3.350 2.416 58.10%2.60131655.7663.3502.41658.10%
Perdata Khusus 409 853 1.262 970 292 76.86%4098531.26297029276.86%
Pidana 1.400 2310 3.710 2.336 1.374 62.96%1.40023103.7102.3361.37462.96%
Pidana Khusus 1.689 2658 4.347 3.007 1.340 69.17%1.68926584.3473.0071.34069.17%
Perdata Agama 11 670 681 534 147 78.41%1167068153414778.41%
Pidana Militer 73 258 331 248 83 74.92%732583312488374.92%
TUN 296 422 768 523 199 68.10%29642276852319968.10%
Jumlah6.47910.336Jumlah 6.479 10.336 16.865 10.968 5.851 65.03%10.9685.85165.03%

Dari tabel di atas nampak perkara kasasi yang menjadi beban perkara Mahkamah Agung RI tahun 2011 secara berturut-turut adalah sebagai berikut: rumpun pidana (pidana umum dan pidana khusus), 8.057 atau 47,77 % dari keseluruhan perkara kasasi. Perkara rumpun perdata (perdata umum dan perdata khusus), 7.028 perkara atau 41,67 % dari keseluruhan perkara kasasi. Perkara Tata Usaha Negara, 768 perkara, atau 4,55 % dari keseluruhan perkara kasasi , perkara perdata agama, 681 atau 4,04 % dari keseluruhan perkara kasasi dan perkara militer, 331 perkara atau 1,96% dari keseluruhan perkara kasasi.

Dari jumlah 10.968 perkara kasasi yang diputus pada tahun 2011 tersebut, Mahkamah Agung RI menolak permohonan kasasi sebanyak 7947 (68,35 %), mengabulkan 2.052 (18,21%), dan menyatakan tidak dapat diterima sebanyak 1.419 (12,94%).

Tabel 6. Kualifikasi Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Tahun 2011

NoNo Jenis Perkara JmlPutusAmarKet
KabulKabul Tolak NoNo
11 Perdata 3.350 479 2.769 1023.3504792.769102
22 Perdata Khusus 970 193 647 130970193647130
33 Pidana 2.336 410 1.339 5272.3364101.339527
44 Pidana Khusus 3.007 745 1.764 5003.0077451.764500
55 Perdata Agama 534 79 413 425347941342_
66 Militer 248 38 156 542483815654_
77 Tata Usaha Negara 523 73 386 645237338664_
Jumlah 10.968 2.015 7.534 1.41910.9682.0157.5341.419

Berikut ini adalah figur kualifikasi amar putusan kasasi Mahkamah Agung RI Tahun 2011.

Grafik 2 Kualifikasi amar putusan kasasi Mahkamah Agung RI ua as a a pu usa asas a a a gu g No; 1.419 Kabul; 2.015 13% 18%

2) Rincian Keadaan Perkara Kasasi berdasarkan Jenis Perkara

a) Perkara Perdata

Perkara kasasi perdata yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2011 berjumlah 3.165 perkara. Jumlah ini turun 5,61 % dari penerimaan perkara tahun 2010 yang berjumlah 3.353 perkara. Dari 3.165 perkara kasasi perdata yang diterima tersebut, jumlah terbesar 1.271 perkara (40,16%) merupakan perkara yang berkaitan dengan sengketa tanah. Sementara perkara lain yang berada dibawahnya adalah adalah ganti rugi yang mencapai 461 perkara (14,63%). Klasifikasi selengkapnya sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. Klasifikasi perkara kasasi perdata yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2011

NoNo Klasifikasi Jml %Jml%
11 Tanah 1.271 40,16%1.27140,16%
22 Ganti Rugi 463 14,63%46314,63%
33 Perikatan 385 12,16%38512,16%
44 Perbuatan Melawan Hukum 301 9,51%3019,51%
55 Wanprestasi 228 7,20%2287,20%
66 Perlawanan 206 6,51%2066,51%
77 Perceraian 180 5,69%1805.69%
88 Waris 54 1,71%541,71%
99 Class Action 2 0,06%20.06%
1010 Lain-Lain 75 2,37%752,37%
Jumlah 3.1653.165—

Tabel 8.

Hingga akhir Desember 2011, perkara kasasi perdata yang berhasil diputus berjumlah 3050 perkara, dengan demikian sisa perkara kasasi perdata pada akhir tahun 2011 berjumlah 2.416 atau 41,32 % dari keseluruhan sisa perkara kasasi.

b) Perkara Perdata Khusus

Perkara kasasi perdata khusus yang diterima Mahkamah Agung RI sepanjang tahun 2011 berjumlah 853 perkara. Jumlah ini turun 19,68 % dari tahun 2010 yang berjumlah 1.062 perkara. Jumlah terbesarnya adalah perkara perselisihan hubungan industrial, yakni 626 perkara (70,39 %). Jumlah terbesar berikutnya adalah perkara kepailitan, 81 perkara (9,50 %) dan HAKI 72 perkara (8,44 %). Klasifikasi selengkapnya sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Klasifikasi perkara perdata khusus yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2011

NoKlasifikasiJumlah6
11 PHI 626 73.39%6263.39%
22 Kepailitan 81 9.50%819.50%
33 HAKI 72 8.44%72.44%
44 Parpol 27 3.17%273.17%
55 KPPU 22 2.58%222.58%
66 BPSK 16 1.88%161.88%
77 Arbitrase 8 0.94%80.94%
88 PKPU 1 0.12%10.12%
Jumlah 853853

Tabel 9. BAGIAN 2 33

Hingga akhir Desember 2011, perkara kasasi perdata khusus yang berhasil diputus berjumlah 970 perkara. Dengan demikian sisa perkara kasasi perdata pada akhir tahun 2011 berjumlah 292 atau 4,99 % dari keseluruhan sisa perkara kasasi.

c) Perkara Pidana

Perkara kasasi pidana yang diterima oleh Mahkamah Agung RI tahun 2011 berjumlah 2.310 perkara. Jumlah ini naik 3,73 % dari tahun 2010 yang berjumlah 2.227 perkara. Dari keseluruhan perkara tersebut tidak ada tindak pidana yang mendominasi, namun demikian klasifikasi tindak pidana kekerasan menempati urutan teratas, 374 perkara (16,19%). Klasifikasi perkara pidana selengkapnya seperti tabel berikut ini:

Klasifikasi perkara kasasi pidana umum yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2011

NoNo Klasifikasi Jumlah (%)Jumlah(%)
11 Kekerasan 374 16.19%37416.19%
22 Penipuan 359 15.54%35915.54%
33 Penggelapan 281 12.16%28112.16%
44 Pencurian 192 8.31%1928.31%
55 Nyawa dan Tubuh Orang 139 6.02%1396.02%
66 Kealpaan 114 4.94%1144.94%
77 Pengrusakan 113 4.89%1134.89%
88 Pemalsuan 98 4.24%984.24%
99 Akta Palsu 95 4.11%954.11%
10P10 Perbuatan Tidak Menyenangkan 87 3.77%873.77%
1111 Pra Peradilan 6 0.26%60.26%
1212 Perampasan 55 2.38%552.38%
1313 Perzinahan 49 2.12%492.12%
1414 Penyerobotan 42 1.82%421.82%
1515 Keterangan Palsu 41 1.77%411.77%
1616 Perjudian 37 1.60%371.60%
1717 Penghinaan 35 1.52%351.52%
1818 Ketertiban Umum 27 1.17%271.17%
1919 Penadahan 25 1.08%251.08%
2020 Pemerkosaan 24 1.04%241.04%
2121 Pencemaran Nama Baik 24 1.04%241.04%
2222 Fitnah 15 0.65%150.65%
2323 Lain-lain 78 3.38%783.38%
_Total 2,310 100.00%2,310100.00%

Hingga akhir Desember 2011, perkara kasasi pidana yang berhasil diputus berjumlah 2.336 perkara. Dengan demikian sisa perkara kasasi pidana pada akhir tahun 2011 berjumlah 1.374 atau 23,50 % dari keseluruhan sisa perkara kasasi.

d) Perkara Pidana Khusus

Perkara kasasi pidana khusus yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2011 berjumlah 2.658 perkara. Jumlah ini turun 6,90 % dari tahun 2010 yang berjumlah 2.855 perkara. Dari keseluruhan perkara yang diterima sepanjang tahun 2011 tersebut, 963 perkara (36,23 %) adalah perkara tindak pidana korupsi. Urutan terbesar berikutnya secara berturut-turut adalah sebagai berikut: narkotika/ psikotropika 701 perkara (26,37 %) perkara perlindungan anak 451 perkara (16,97%), kehutanan, 111 perkara (4,18%) dan KDRT, 87 perkara (3,27%). Klasifikasi perkara pidana khusus selengkapnya adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 10. Klasifikasi perkara kasasi pidana khusus yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2011

Mahkamah Agung RI tahun 2011Mahkamah Agung RI tahun 2011
NONO KLASIFIKASI JML (%)JML(%)
11 Korupsi 963 36.23%96336.23%
22 Narkotika & Psikotropika 701 26.37%70126.37%
33 Perlindungan Anak 451 16.97%45116.97%
44 Kehutanan 111 4.18%1114.18%
65 KDRT 87 3.27%873.27%
6 Migas 52 1.96%521.96%
87 Perikanan 51 1.92%511.92%
88 Kepabeanan 33 1.24%331.24%
909 HAKI 24 0.90%240.90%
1110 Perbankan 23 0.87%230.87%
1211 Perdagangan Orang 20 0.75%200.75%
12312 Pencucian Uang 19 0.71%190.71%
1413 Ketenagakerjaan 16 0.60%160.60%
1414 Kesehatan 15 0.56%150.56%
1515 Perumahan 9 0.34%90.34%
1616 Lingkungan Hidup 9 0.34%90.34%
1717 Terorisme 8 0.30%80.30%
1818 Lain-lain 66 2.48%662.48%
_TOTAL 2,658 100.00%2,658100.00%

Hingga akhir Desember 2011, perkara kasasi pidana khusus yang berhasil diputus berjumlah 3.007 perkara. Dengan demikian sisa perkara kasasi pidana khusus pada akhir tahun 2011 berjumlah 1.340 atau 21,79 % dari keseluruhan sisa perkara kasasi.

e) Perkara Perdata Agama

Jumlah perkara kasasi perdata agama yang diterima Mahkamah Agung RI sepanjang tahun 2011 berjumlah 670 perkara. Jumlah ini turun 2,62 % dari tahun 2010 yang berjumlah 688 perkara. Jumlah terbesar adalah perkara sengketa perkawinan meliputi cerai talak, cerai gugat, harta bersama, dll yang mencapai 504 perkara (75,22 %). Jumlah terbesar berikutnya adalah kewarisan berjumlah 134 perkara (20 %). Klasifikasi selengkapnya adalah sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 11.

Klasifikasi perkara perdata agama yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2011

NONO KLASIFIKASI JML (%)JML(%)
11 Sengketa Perkawinan 504 75.22%50475.22%
22 Kewarisan 134 20.00%13420.00%
33 Hibah 12 1.79%121.79%
44 Jinayat 8 1.19%81.19%
55 Bantahan/perlawanan 7 1.04%71.04%
66 Wakaf 2 0.30%20.30%
77 Itsbat Nikah 2 0.30%20.30%
88 Ekonomi Syariah 1 0.15%10.15%
_TOTAL 670 100.00%670100.00%

Hingga akhir Desember 2011, perkara kasasi perdata agama yang berhasil diputus berjumlah 534 perkara. Dengan demikian sisa perkara kasasi perdata agama pada akhir tahun 2011 berjumlah 147 atau 2,51 % dari keseluruhan sisa perkara kasasi.

f) Perkara Militer

Jumlah perkara kasasi pidana militer yang diterima Mahkamah Agung RI sepanjang tahun 2011 berjumlah 258 perkara. Jumlah ini naik 14,67 % dari tahun 2010 yang berjumlah 225 perkara. Diantara jumlah perkara tersebut 15, 50 % adalah perkara pidana militer, yakni desersi, 29 perkara (11,24%), dan insubordinasi, 11 perkara (4,26%)

Tabel 12. Klasifikasi perkara kasasi pidana militer yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2011

NONO KLASIFIKASI JML (%) 2011JML(%) 2011
11 Harta Kekayaan 60 23.26%6023.26%
22 Kesusilaan 56 21.71%5621.71%
33 Narkotika & Psikotropika 51 19.77%5119.77%
44 Tubuh & Nyawa 33 12.79%3312.79%
55 Desersi 29 11.24%2911.24%
66 Insubordinansi 11 4.26%114.26%
77 KDRT 8 3.10%83.10%
88 Korupsi 6 2.33%62.33%
99 Senjata Api 4 1.55%41.55%
TOTAL 258 100.00%258100.00%

Tabel 13. BAGIAN 2 37

Hingga akhir Desember 2011, perkara kasasi pidana militer yang berhasil diputus berjumlah 248 perkara. Dengan demikian sisa perkara kasasi pidana militer pada akhir tahun 2011 berjumlah 83 atau 1,42 % dari keseluruhan sisa perkara kasasi.

g) Perkara Tata Usaha Negara

Perkara kasasi Tata Usaha Negara yang diterima tahun 2011 berjumlah 442. Jumlah ini turun 5,22 % dari tahun 2010 yang berjumlah 495 perkara. Dari keseluruhan perkara tersebut, 225 perkara (53, 32%) adalah perkara yang terkait dengan pertanahan. Perkara terbesar lainnya adalah klasifikasi kepegawaian, 55 perkara (13,03%), perizinan 49 perkara (11,61%). Klasifikasi selengkapnya sebagaimana tabel berikut ini.

Klasifikasi perkara kasasi tata usaha negara yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2011

NONO KLASIFIKASI JML (%)JML(%)
11 Pertanahan 225 53.32%22553.32%
22 Kepegawaian 55 13.03%5513.03%
33 Perijinan 49 11.61%4911.61%
44 Pemilu 27 6.40%276.40%
55 Lelang 15 3.55%153.55%
66 Perburuhan 7 1.66%71.66%
77 Keanggotaan Dewan 5 1.18%51.18%
88 Pemda 5 1.18%51.18%
99 lain-lain 34 8.06%348.06%
TOTAL 422 100.00%422100.00%

Hingga akhir Desember 2011, perkara kasasi tata usaha negara yang berhasil diputus berjumlah 523 perkara. Dengan demikian sisa perkara kasasi pidana militer pada akhir tahun 2011 berjumlah 195 atau 3,34 % dari keseluruhan sisa perkara kasasi.

b. Keadaan Perkara Peninjauan Kembali

1) Gambaran Umum

Mahkamah Agung RI menerima permohonan peninjauan kembali sepanjang tahun 2011 sebanyak 2.540 perkara. Jumlah ini naik 11,26 % dari tahun sebelumnya yang berjumlah 2.283 perkara. Perkara peninjauan kembali tahun 2010 yang belum putus berjumlah 1.935 perkara, sehingga beban pemeriksaan perkara peninjauan kembali selama tahun 2011 berjumlah 4.475 perkara (20,90 % dari keseluruhan perkara).

Dari jumlah beban 4.475 perkara, Mahkamah Agung RI berhasil memutus perkara peninjauan kembali sebanyak 2.648 perkara. Jumlah ini naik 13,26 % dari tahun 2010 yang memutus perkara sebanyak 2.336 perkara.

Perkara peninjauan kembali yang belum diputus hingga 31 Desember 2011 berjumlah 1827 perkara. Angka sisa perkara peninjauan kembali ini turun 5,58 % jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 1.935.

Rasio penyelesaian perkara peninjauan kembali tahun 2011, melalui pendekatan perbandingan jumlah perkara putus dengan jumlah perkara kasasi yang ditangani tahun ini adalah sebesar 59,17 %. Nilai rasio ini naik 4,48 % dari tahun 2010 yang hanya berada di level 54,69 %.

Keadaan perkara peninjauan kembali berdasarkan jenis perkara bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 14. BAGIAN 2 39

Jumlah perkara peninjauan kembali yang ditangani Mahkamah Agung RI selama tahun 2011

JENIS PERKARA SISA MASUK JMLSISAMASUKBJML ANBEBAN PUTUS sisa % putussisa% putus
Perdata712824Perdata 712 824 1,536 971 565 63.22%97156563.22%
Perdata Khusus 93 174 267 218 49 81.65%931742672184981.65%
Pidana 97 145 242 154 88 63.64%971452421548863.64%
Pidana Khusus 204 281 485 271 214 55.88%20428148527121455.88%
Perdata Agama 9 77 86 69 17 80.23%97786691780.23%
Pidana Militer 3 19 22 10 12 45.45%31922101245.45%
TUN8171,020TUN 817 1,020 1,837 955 882 51.99%95588251.99%
Jumlah1,9352,540Jumlah 1,935 2,540 4,475 2,648 1,827 59.17%2,6481,82759.17%

Dari tabel di atas nampak perkara peninjauan kembali yang menjadi beban pemeriksaan di tahun 2011 secara berturut-turut adalah sebagai berikut: perkara TUN 1.837 perkara (41,05%), perkara rumpun perdata (perdata umum dan perdata khusus), 1.803 perkara (40,29%), perkara rumpun pidana (pidana umum dan pidana khusus), 727 perkara (16,25%), perkara perdata agama, 86 perkara (1,92.%), dan perkara militer 22 perkara (0,49%). Khusus mengenai perkara tata usaha negara, sebanyak 1.667 (90,75%) adalah perkara pajak.

Dari 2540 perkara peninjauan kembali yang diterima tahun 2011, 1.456 (57,32%) adalah permohonan peninjauan kembali terhadap putusan kasasi. 976 (38,43%) adalah permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dan 108 (4,25%) adalah permohonan peninjauan kembali terhadap putusan banding. Rincian selengkapnya sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 15. Putusan yang diajukan permohonan Peninjauan Kembali

Putusan yang diajukan permohonan Peninjauan Kembali JENIS PERKARAPUTUSAN YANG DIAJUKAN PK
KASASI BKASASI BANDING PERTAMA JUMLAHPERTAMAJUMLAH
Perdata 740 49 35 8247404935824
Perdata Khusus 154 - 20 17415420174
Pidana 116 16 13 1451161613145
Pidana Khusus 232 14 35 2812321435281
Perdata Agama 60 2 15 776021577
Pidana Militer 17 1 1 19171119
TUN 137 26 857 1.020137268571.020
Jumlah 1.456 108 976 2.5401.4561089762.540
% 57.32% 4.25% 38.43%57.32%4.25%38.43%

Grafik 3 Gambaran Gambaran Putusan yang diajukan peninjauan kembali Putusan yang diajukan peninjauan kembali

Dari jumlah 2.648 perkara peninjauan kembali yang diputus pada tahun 2011 tersebut, pendapat Mahkamah Agung RI terhadap permohonan tersebut adalah sebagai berikut: menolak permohonan peninjauan kembali sebanyak 2.208 atau 83,38%, mengabulkan, 305 perkara (11,52%), dan menyatakan tidak dapat diterima sebanyak 135 perkara (5,10%).

Kualifikasi amar putusan peninjauan kembali tahun 2011 berdasarkan jenis perkara adalah sebagai mana pada tabel berikut ini:

Tabel 16. Kualifikasi amar putusan peninjauan kembali tahun 2011

NO JENIS PERKARA JMLPUTUSAMAR
KABULKABUL TOLAK NONO
11 Perdata 971 116 815 4097111681540
22 Perdata Khusus 218 45 164 9218451649
33 Pidana 154 23 111 201542311120
44 Pidana Khusus 271 50 200 212715020021
55 Perdata Agama 69 4 55 106945510
66 Militer 10 1 9 010190
77 Tata Usaha Negara 955 66 854 359556685435
Jumlah 2648 305 2208 13526483052208135
% 11.52% 83.38% 5.10%11.52%83.38%5.10%

Grafik 4 Kualifikasi amar putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung RI Tahun 2011

2) Rincian Keadaan Perkara Peninjauan Kembali berdasarkan Jenis Perkara

a) Perkara Perdata

Perkara peninjauan kembali perdata yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2011 berjumlah 824 perkara. Jumlah ini naik 4,17% dari penerimaan perkara tahun 2010 yang berjumlah 791 perkara. Sisa perkara tahun 2010 berjumlah 712 perkara sehingga beban perkara peninjauan kembali pada tahun 2011 berjumlah 1.536.

Dari 824 perkara peninjauan kembali perdata yang diterima tersebut, 553 perkara atau 67,11 % merupakan perkara yang berkaitan dengan sengketa tanah. Urutan berikutnya adalah perkara perdata klasifikasi wanprestasi sebanyak 116 perkara (14,08%) dan perbuatan melawan hukum, 59 perkara (7,16%). Klasifikasi selengkapnya sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 17.

Klasifikasi perkara PK perdata yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2011

NONO KLASIFIKASI JML (%)JML(%)
11 Tanah 553 67.11%55367.11%
22 Wanprestasi 116 14.08%11614.08%
33 Perbuatan Melawan Hukum 59 7.16%597.16%
44 Perceraian 25 3.03%253.03%
55 Waris 20 2.43%202.43%
66 Ganti Rugi 12 1.46%121.46%
77 Perlawanan 6 0.73%60.73%
88 Perikatan 2 0.24%20.24%
99 lain-lain 31 3.76%313.76%
TOTAL 824 100.00%824100.00%

Hingga akhir Desember 2011, peninjauan kembali perkara perdata yang berhasil diputus berjumlah 971 perkara. Dengan demikian sisa perkara peninjauan kembali perkara perdata pada akhir tahun 2011 berjumlah 565 atau 30,24 % dari keseluruhan sisa perkara peninjauan kembali.

b) Perkara Perdata Khusus

Perkara PK perdata khusus yang diterima Mahkamah Agung RI sepanjang tahun 2011 berjumlah 174 perkara. Jumlah ini turun 9,84 % dari tahun 2010 yang berjumlah 193 perkara. Jumlah terbesar adalah perkara perselisihan hubungan industrial, yakni 108 (62,07 %). Jumlah terbesar berikutnya adalah perkara kepailitan 34 perkara (19,54%) dan HAKI, 22 perkara, atau 12,64%. Klasifikasi selengkapnya sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 18. BAGIAN 2 43

Klasifikasi perkara PK perdata khusus yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2011

NONO KLASIFIKASI JML %ML%
11 PHI 108 62.07%10862.07%
22 Kepailitan 34 19.54%3419.54%
3HAKI2212.64%
44 Arbitrase 5 2.87%52.87%
55 KPPU 4 2.30%42.30%
66 PKPU 1 0.57%10.57%
77 BPSK 0 0.00%00.00%
88 PARPOL 0 0.00%0.00%
TOTAL 174 100.00%174100.00%

Hingga akhir Desember 2011, perkara peninjauan kembali perdata khusus yang berhasil diputus berjumlah 218 perkara. Dengan demikian sisa perkara peninjauan kembali perdata khusus pada akhir tahun 2011 berjumlah 49 atau 2,68% dari keseluruhan sisa perkara peninjauan kembali.

c) Perkara Pidana

Peninjauan kembali perkara pidana yang diterima oleh Mahkamah Agung RI tahun 2011 berjumlah 145 perkara. Jumlah ini turun 23,28 % dari tahun 2010 yang berjumlah 189 perkara. Dari keseluruhan perkara tersebut tidak ada tindak pidana yang mendominasi, namun demikian klasifikasi tindak pidana penipuan menempati urutan teratas, 23 perkara (15,86%). Klasifikasi perkara PK pidana selengkapnya seperti tabel berikut ini:

Tabel 19. Klasifikasi perkara PK perdata khusus yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2011

NONO KLASIFIKASI JML (%)JML(%)
11 Penipuan 23 15,86%2315,86%
22 Nyawa dan Tubuh Orang 20 13,79%2013,79%
33 Penggelapan 15 10,34%1510,34%
44 Pemalsuan 14 9,66%149.66%
55 Kekerasan 13 8,97%138,97%
66 Akta Palsu 11 7,59%117,59%
77 Pra Peradilan 11 7,59%117,59%
88 Keterangan Palsu 7 4,83%74,83%
99 Pemerkosaan 4 2,76%42,76%
1010 Kealpaan 3 2,07%32,07%
1111 Pencurian 3 2,07%32,07%
1212 Pengrusakan 3 2,07%32,07%
1313 Penyerobotan 3 2,07%32,07%
1414 Perbuatan Tidak Menyenangkan 3 2,07%32,07%
1515 Lain-lain 12 8,28%128,28%
TOTAL 145 100,00%145100,00%

Hingga akhir Desember 2011, peninjauan kembali perkara pidana yang berhasil diputus berjumlah 154 perkara. Dengan demikian sisa perkara peninjauan kembali perkara pidana pada akhir tahun 2011 berjumlah 88 atau 4,82 % dari keseluruhan sisa perkara peninjauan kembali.

d) Perkara Pidana Khusus

Perkara peninjauan kembali pidana khusus yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2011 berjumlah 281 perkara. Jumlah ini naik 29,49 % dari tahun 2010 yang berjumlah 217 perkara. Dari keseluruhan perkara yang diterima sepanjang tahun 2011 tersebut, 164 perkara 58,36 % adalah perkara tindak pidana korupsi. Sementara klasifikasi perkara lainnya tersebar secara merata, antara perkara narkotika/psikotropika, 48 perkara atau 17, 08 %, perkara perlindungan anak, 14 perkara, atau (4,98 %), perkara kehutanan, 12 perkara (4,27%). Klasifikasi perkara pidana khusus selengkapnya adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 20. Klasifikasi perkara peninjauan kembali pidana khusus yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2011

NONO KLASIFIKASI JML (%)JML(%)
11 Korupsi 164 58.36%16458.36%
22 Narkotika & Psikotropika 48 17.08%4817.08%
33 Perlindungan Anak 14 4.98%144.98%
44 Kehutanan 12 4.27%124.27%
55 HAKI 6 2.14%62.14%
66 Pencucian Uang 4 1.42%41.42%
77 KDRT 3 1.07%31.07%
88 Kesehatan 3 1.07%31.07%
99 Perzinahan 3 1.07%31.07%
1010 Perdagangan Orang 2 0.71%20.71%
1111 Migas 2 0.71%20.71%
1212 Perikanan 2 0.71%20.71%
1313 Ekonomi 2 0.71%20.71%
1414 Lain-lain 16 5.69%165.69%
JUMLAH 281 100.00%281100.00%

Hingga akhir Desember 2011, peninjauan kembali perkara pidana khusus yang berhasil diputus berjumlah 271 perkara. Dengan demikian sisa perkara peninjauan kembali perkara pidana khusus pada akhir tahun 2011 berjumlah 214 atau 11,71 % dari keseluruhan sisa perkara peninjauan kembali.

e) Perkara Perdata Agama

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata agama yang diterima Mahkamah Agung RI sepanjang tahun 2011 berjumlah 77 perkara. Jumlah ini turun 13,48 % dari tahun 2010 yang berjumlah 89 perkara. Jumlah terbesar adalah perkara sengketa perkawinan meliputi cerai talak, cerai gugat, harta bersama, dll yang mencapai 45 perkara (58,44 %). Jumlah terbesar berikutnya adalah kewarisan berjumlah 26 perkara (33,77%). Klasifikasi selengkapnya adalah sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 21. Klasifikasi perkara peninjauan kembali perdata agama yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2011

NONO KLASIFIKASI JML (%)JML(%)
11 Sengketa Perkawinan 45 58.44%4558.44%
22 Kewarisan 26 33.77%2633.77%
33 Hibah 2 2.60%22.60%
44 Wakaf 2 2.60%22.60%
55 Itsbat Nikah 2 2.60%22.60%
_TOTAL 77 100.00%77100.00%

Hingga akhir Desember 2011, peninjauan kembali perkara perdata agama yang berhasil diputus berjumlah 69 perkara. Dengan demikian sisa perkara peninjauan kembali perkara perdata agama pada akhir tahun 2011 berjumlah 17 atau 0,93 % dari keseluruhan sisa perkara peninjauan kembali.

f) Perkara Militer

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana militer yang diterima Mahkamah Agung RI sepanjang tahun 2011 berjumlah 19 perkara. Jumlah ini naik 280 % dari tahun 2010 yang berjumlah 5 perkara.

Tabel 22. Klasifikasi perkara peninjauan kembali pidana militer yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2011

NONO KLASIFIKASI JML (%)JML(%)
1 Tindak Pidana Umum 3 15.79%315.79%
2 Tindak Pidana Khusus 15 78.95%1578.95%
3 Pidana Mil (Desersi Dan Insubordinasi ) 1 5.26%15.26%
TOTAL 19 100.00%19100.00%

Hingga akhir Desember 2011, peninjauan kembali perkara pidana militer yang berhasil diputus berjumlah10 perkara. Dengan demikian sisa perkara peninjauan kembali perkara pidana militer pada akhir tahun 2011 berjumlah 12 atau 0,66 % dari keseluruhan sisa perkara peninjauan kembali.

g) Perkara Tata Usaha Negara

Perkara peninjauan kembali Tata Usaha Negara yang diterima tahun 2011 berjumlah 1.020. Jumlah ini turun 3,95 % dari tahun 2010 yang berjumlah 1.062 perkara. Dari keseluruhan perkara tersebut, 853 perkara (83,63 %) adalah perkara pajak. Sedangkan klasifikasi selengkapnya sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 23. Klasifikasi perkara peninjauan kembali tata usaha negara yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2011

No1001
22 Pertanahan 74 7.25%
7Penon
4
V
V1
71
TutarTotal 1020 100.00%100.00%

Hingga akhir Desember 2011, peninjauan kembali perkara tata usaha negara yang berhasil diputus berjumlah 955 perkara. Dengan demikian sisa perkara peninjauan kembali perkara tata usaha negara pada akhir tahun 2011 berjumlah 882 atau 48,28 % dari keseluruhan sisa perkara peninjauan kembali.

c. Keadaan Perkara Hak Uji Materiil

Tabel 24.

Perkara hak uji materiil (permohonan menguji peraturan perundangundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang) yang diterima oleh Mahkamah Agung RI selama tahun 2011 berjumlah 50 perkara. Jumlah ini turun 18,03% dari tahun sebelumnya yang menerima 61 perkara. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Klasifikasi peraturan dan jumlah permohonan uji materiil ke Mahkamah Agung RI Tahun 2011

NoKlasifikasNo Klasifikasi Jml (%)Jml(%)
11 Peraturan Menteri 17 34.00%1734.00%
22 Peraturan Pemerintah 8 16.00%816.00%
33 Peraturan Daerah 6 12.00%612.00%
44 Keputusan Menteri 4 8.00%48.00%
55 Peraturan Gubernur 4 8.00%48.00%
66 Keputusan KPU 2 4.00%24.00%
77 Peraturan Bupati 2 4.00%24.00%
88 Surat Edaran 2 4.00%24.00%
99 Keputusan Presiden 1 2.00%12.00%
1010 Peraturan KPU 1 2.00%12.00%
1111 Keputusan Gubernur 1 2.00%12.00%
1212 Keputusan Bersama KMA dan KY 1 2.00%12.00%
1313 Peraturan Mahkamah Agung RI 1 2.00%12.00%
Total 50 100.00%50100.00%

Hingga akhir tahun 2011, Mahkamah Agung RI berhasil memutus perkara hak uji materiil sebanyak 46 perkara. Sisa perkara permohonan hak uji materiil hingga akhir tahun 2011 sebanyak 4 perkara. Rasio penyelesaian perkara permohonan hak uji materiil tahun 2011 mencapai angka 92 % .

d. Keadaan Perkara Grasi

Jumlah perkara grasi yang ditangani Mahkamah Agung RI selama tahun 2011 berjumlah 74 perkara. Jumlah ini terdiri dari 64 perkara yang masuk tahun 2011 dan 10 perkara sisa tahun 2010. Dari jumlah perkara tersebut Mahkamah Agung RI telah memberikan pertimbangan terhadap 57 perkara. Sehingga sisa perkara grasi pada akhir tahun 2011 berjumlah 17 perkara.

Tabel 25.

Keadaan perkara grasi yang ditangani Mahkamah Agung RI tahun 2011

jenis perkara sisa Masuk jmlsisaMasukbém anbeban putus sisasisa
Pidana Umum 3 23 26 15 11323261511
Pidana Khusus 6 41 47 41 664147416
Pidana Militer 101 1 -1011
Jumlah1064745717

Khusus mengenai perkara pidana khusus yang diterima tahun 2011, dari jumlah 41permohonan grasi yang diterima tahun 2011, Mahkamah Agung RI telah memberikan pertimbangan terhadap 35 perkara. Dari 35 permohonan grasi yang telah diberikan pertimbangan tersebut, 27 perkara (77,14.%) dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung RI untuk ditolak permohonannya dan 8 perkara (22,86 %) dipertimbangkan untuk dikabulkan.

e. Keadaan Permohonan Fatwa

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung RI dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Selama tahun 2011, Mahkamah Agung RI menerima permohonan fatwa dari lembaga negara/pemerintah sebanyak 221 permohonan. Dari semua permohonan fatwa tersebut, Ketua Mahkamah Agung RI menjawab langsung permohonan fatwa tersebut sebanyak 14 permohonan sedangkan sisanya didisposisi ke pimpinan dan pejabat lainnya di lingkungan kepaniteraan Mahkamah Agung RI.

Berikut ini rekapitulasi permohonan fatwa yang diajukan oleh lembaga negara/pemerintah dan dijawab oleh Ketua Mahkamah Agung RI sepanjang tahun 2011:

Tabel 26. Rekapitulasi Permohonan Fatwa Yang Diajukan Oleh Lembaga Negara/Pemerintah Kepada Mahkamah Agung RI Sepanjang Tahun 2011

Kepada Mahkamah Agung RI Sepanjang Tahun 2011
NoPemohonNo Pemohon Substansi Permohonan FatwaJawaban Mahkamah Agung RI
RI No Surat KMA TanggalTanggal
Permohonan pendapat tentang ketentuan mana 001/KMA/ yang berlaku untuk siaranNo Surat KMA Tanggal 001/KMA/ HK.01/I/2011 03/01/2011
22 DPRD Kabupaten Mandailing Nataliklan tembakau Permintaan Fatwa tentang Keputusan Mahkamah Konstitusi No.028/KMA/ HK.01/III/2011 01/03/20111032011
33 Kapolda Sumatera Utara41/PHPU.D-VIII/2010 Mohon fatwa, sehubungan dengan putusan No. 94 PK/ Pdt/2004 jo NO. 67/032/KMA/ HK.01/III/2011 01/ 03/201101/0/2011
4Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten BekasiPdt.G/1999/PN.LP Mohon fatwa / Pendapat hukum037/KMA/ HK.01/III/2011 07/ 03/201107/0332011
55 Ketua Dprd Prov. Maluku UtaraMohon penjelasan hukum atas kasus tumpang tindih izin kuasa pertambangan sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. 90 PK/ TUN/2009 dan atas putusan Nomor 63 PK/055/KMA/ HK.01/III/2011 28/ 03/2011
6Wakil Ketua Pengadilan Tinggi MedanTUN/2010 Ancaman pidana Pasal 368 ayat (1) KUHPidana058/KMA/ HK.01/IV/2011 04/ 04/201134/041201
7Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RIPermintaan pertimbangan hukum terkait permohonan pemidanaan perkara pidana (transfer of proceedings) dari Pemerintah Jerman kepada Pemerintah RI072/KMA/ HK.01/IV/2011 26/ 04/201121
No Pemohon Substansi PermohonanPomohanFatwaJawaban Mahkamah Agung RI
RI No Surat KMA TanggalTanggal
8 Gubernur Papua BaratPermohonan fatwa terhadap ketentuan Pasal 1 hurup t, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 12 huruf a UU No. 21 Tahun 2011076/KMA/ HK.01/V/2011 05/05/2011
9Menteri Pendidikan Nasional RIMohon pertimbangan terhadap “Apakah Menteri Pendidikan Nasional dapat menetapkan pengangkatan Rektor/ Ketua/ direktur terpilih pada Perguruan Tinggi, ketika permohonan Uji Materil terhadap Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2010 sedang diajukan kepada Mahkamah Agung RI”077/KMA/ HK.01/V/2011 18/05/2011
10Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli TengahMohon fatwa terhadap putusan PTUN Medan No. 01/G/2011/PTUN. Mdn114/KMA/ HK.01/IX/2011 6/9/20116/9/2011
1111 KPTUN. BANDUNGMohon petunjuk Pasal 6 ayat (2) Kepres No. 18 Tahun 2011 Permohonan fatwa129/KMA/ HK.01/IX/2011 29/9/201129/9/2011
12Sekretaris Daerah Prov. DKI JakartaPermohonan fatwa atas pelaksanaan amar putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5 November 2010 No. 348 PK/Pdt/2010148/KMA/ HK.01/X/2011 27/10/20112710211
13 Menteri Dalam Negeri RIPermohonan fatwa tentang putusan bebas Kepala Daerah, berkenaan dengan pemberhentian sementara Bupati157/KMA/ HK.01/XI/2011 23/11/2011201101
14Kartini Mulyadi, SH Advokat pada kantor Hukum Kartini Mulyadi & RekanPendapat hukum Prof. Paulus Efendi Lotulung, SH Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan lingkungan peradilan tata usaha negara yang tercantum dalam surat Nomor 70/ Td.TUN/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011161/KMA/ HK.01/XII/2011 6/12/2011

2. Kinerja Penanganan Perkara Tahun 2011

Mahkamah Agung RI menggunakan dua indikator untuk mengukur kinerja penanganan perkara. Pertama, rasio penyelesaian perkara (clearance rate), yaitu perbandingan antara jumlah perkara masuk dan keluar. Mahkamah Agung RI dapat dikatakan berkinerja baik apabila nilai rasio penyelesaian perkaranya minimal 100 %. Penetapan target minimal clearance rate 100 % ini karena Mahkamah Agung RI masih memiliki tunggakan perkara.

Kedua, jumlah perkara tunggak yang semakin sedikit. Indikator kedua ini merupakan konsekuensi logis dari indikator pertama. Dengan adanya rasio lebih banyak atau minimal sama antara jumlah perkara yang masuk dan diselesaikan (dikirim), maka akan menekan jumlah perkara sisa/tunggak ke tingkatan jumlah yang lebih sedikit. Mahkamah Agung RI akan dikatakan berkinerja baik apabila jumlah perkara sisa dan/atau tunggak semakin sedikit dari periode sebelumnya.

a. Pemeriksaan Perkara

Beban pemeriksaan perkara Mahkamah Agung RI selama tahun 2011 berjumlah 21.414. Jumlah ini terdiri sisa perkara tahun 2010 berjumlah 8.424 dan perkara yang diterima tahun 2011 berjumlah 12.990. Dari jumlah beban tersebut, Mahkamah Agung RI berhasil memutus sebanyak 13.719 perkara, atau 61,95 %. Jumlah produktifitas Mahkamah Agung RI dalam memutus perkara pada tahun 2011 ini turun 4,50% dari tahun 2010 yang telah memutus 13.891.

Grafik 5 Jumlah Perkara yang diputus Mahkamah Agung RI periode 2004-2011

Rincian perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung RI tahun 2011 berdasarkan jenis perkara dan jenis kewenangan adalah sebagai berikut:

Tabel 27 BAGIAN 2 53

Rincian perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung RI tahun 2011 berdasarkan jenis perkara dan jenis kewenangan

NoNo Jenis Perkara Kasasi PK Grasi HUM Jumlah %KasasiPKGrasiHUMJumlah%
11 Perdata 3.350 971 4.321 31.50%3.3509714.32131.50%
22 Perdata Khusus 970 218 1.188 8.66%9702181.1888.66%
33 Pidana 2.336 154 15 2.505 18.26%2.336154152.50518.26%
44 Pidana Khusus 3.007 271 41 3.319 24.19%3.007271413.31924.19%
55 Perdata Agama 534 69 603 4.40%534696034.40%
66 Militer 248 10 1 259 1.89%2481012591.89%
77 Tata Usaha Negara 523 955 46 1.524 11.11%523955461.52411.11%
Jumlah 10.968 2.648 57 46 13.71910.9682.648574613.719_
% 79.95% 19.30% 0.42% 0.34%79.95%19.30%0.42%0.34%__

Waktu yang dibutuhkan oleh Mahkamah Agung RI dalam memutus perkara tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 28

Waktu Penyelesaian Perkara (putus) pada Mahkamah Agung RI Tahun 2011

NoNo Jenis PerkaraLamanya Proses Pemeriksaan (dalam tahun) JumlahJumlah
< 1< 1 1-2 >2>2
11 Perdata 1.522 2.311 488 4.3211.5222.3114884.321
22 Perdata Khusus 722 463 3 1.18872246331.188
33 Pidana 1.554 818 133 2.5051.5548181332.505
44 Pidana Khusus 1.875 1.208 236 3.3191.8751.2082363.319
55 Perdata Agama 557 45 1 603557451603
66 Militer 191 67 1 259191671259
77 Tata Usaha Negara 687 590 247 1.5246875902471.524
Jumlah 7.108 5.502 1.109 13.7197.1085.5021.10913.719
% 51.81% 40.10% 8.08%51.81%40.10%8.08%

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa khusus perkara yang diterima pada tahun 2011 yang berjumlah 12.999 perkara, Mahkamah Agung RI telah berhasil memutus 7.108 perkara. Hal ini berarti 54,72% perkara berhasil diputus di tahun yang sama. Dari data tersebut juga tergambarkan bahwa dari 13.719 perkara yang diputus sepanjang tahun 2011, 42,36 % adalah perkara yang diregister tahun 2011.

Tabel di bawah ini menggambarkan figur penyelesaian perkara yang diregister tahun 2011.

Tabel 29

Keadaan penyelesaian perkara yang diregister tahun 2011

Jenis PerkaraJumlah
MasukPutusSisaMasuk Putus Sisa % putus
Perdata 3989 1522 2467 38.15%39891522246738.15%
Perdata Khusus 1027 722 305 70.30%102772230570.30%
Pidana 2478 1554 924 62.71%2478155492462.71%
Pidana Khusus 2980 1875 1105 62.92%29801875110562.92%
Perdata Agama 747 557 190 74.56%74755719074.56%
Pidana Militer 277 191 86 68.95%2771918668.95%
Tata Usaha Negara 1492 687 805 46.05%149268780546.05%
Jumlah 12990 7108 5882 54.72%129907108588254.72%

Sementara itu grafik perkara putus per bulan sepanjang tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Grafik 6 grafik perkara putus per bulan sepanjang tahun 2011

b. Penyelesaian Perkara

Pada tahun 2011 Mahkamah Agung RI menerima perkara sebanyak 12.990 perkara dan mengirim kembali perkara ke pengadilan pengaju sebanyak 15.223 perkara. Sehingga rasio penyelesaian perkara pada tahun 2011 berada di level 117,19 %. Jumlah perkara yang dikirim dan nilai rasio penyelesaian perkara di tahun 2011 ini merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Jumlah perkara yang dikirim pada tahun 2011 ini , mengalami kenaikan 4,16 % dari jumlah pengiriman tahun 2011 yang berjumlah 14.662. Demikian pula rasio penyelesaian perkara tahun 2011 mengalami kenaikan sebanyak 8,42 %.

Dalam lima tahun terakhir, jumlah penyelesaian perkara di Mahkamah Agung RI menunjukkan trend yang terus-menerus meningkat. Kondisi ini antara lain dipicu oleh adanya kebijakan kewajiban penyertaan dokumen elektronik bagi setiap pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali. Selain itu, tingginya jumlah penyelesaian berkas dikarenakan adanya sejumlah kegiatan konsinyering baik konsinyering percepatan minutasi maupun pemberkasan yang difasilitasi oleh Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung RI. Berikut ini adalah rasio penyelesaian perkara dalam lima tahun terakhir.

Suasana Konsinyering Percepatan Minutasi Perkara bagi para operator hakim agung

Tabel 30

Rasio penyelesaian perkara dalam periode 2007 – 2011

No.TahunNo. Tahun Masuk DikirimKembali %%
120079.5161 2007 9.516 10.554 110,91110,91
2200811.3382 2008 11.338 9.351 8282
3200912.5403 2009 12.540 14.483 114,68114,68
4201013.4804 2010 13.480 14.662 108,77108.77
5201112.9905 2011 12.990 15.223 117,19117,19

Gambaran rasio penyelesaian perkara tahun 2011 berdasarkan jenis perkara adalah sebagai berikut:

Tabel 31

Rasio penyelesaian perkara tahun 2011 berdasarkan jenis perkara

Jenis Perkara Masuk Dikirim %MasukDikirim %
Perdata 3989 4521 113.34%39894521113.34%
Perdata Khusus 1027 1122 109.25%10271122109.25%
Pidana 2478 3472 140.11%24783472140.11%
Pidana Khusus 2980 3935 132.05%29803935132.05%
Perdata Agama 747 579 77.51%74757977.51%
Pidana Militer 277 275 99.28%27727599.28%
TUN 1492 1319 88.40%1492131988.40%
Jumlah 12990 15223 117,191299015223117,19

Sementara itu grafik pengiriman berkas sepanjang tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Tabel 32

Data Pengiriman Berkas Sepanjang Tahun 2011

c. Kondisi Sisa dan Tunggakan Perkara

Mahkamah Agung RI memberikan definisi yang berbeda antara istilah sisa perkara dan tunggakan perkara. Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat laporan dibuat. Sedangkan tunggakan perkara adalah perkara yang belum diselesaikan telah melewati jangka waktu penanganan perkara yang ditentukan. Berdasarkan SK KMA No. 138/2009, jangka waktu penanganan perkara tersebut adalah satu tahun sejak perkara tersebut diregister atau tiga puluh hari bagi perkara tertentu yang atur oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian tetapi tidak semua sisa perkara tersebut dikategorikan sebagai perkara tunggak. Sebailknya, predikat tunggakan perkara tidak hanya dilekatkan bagi perkara belum putus, tetapi juga berlaku bagi perkara yang sudah putus tetapi belum dikirim ke pengadilan pengaju dan telah melewati jangka waktu penanganan perkara.

Meskipun sisa perkara dan tunggakan perkara digunakan dalam konteks yang berbeda, tapi keduanya bisa dijadikan salah satu indikator kinerja penyelesaian perkara. Semakin kecil prosentase sisa dan tunggakan perkara maka semakin tinggi nilai kinerjanya. Dibawah ini gambaran sisa dan tunggakan perkara pada tahun 2011.

1) Sisa Perkara

Jumlah sisa perkara pada akhir Desember 2011 sebesar 7.695 perkara. Apabila dibandingkan dengan beban perkara tahun 2011 yang berjumlah 21.414, prosentase sisa perkara tersebut adalah 35,95 %. Nilai prosentase sisa perkara tersebut turun dari tahun sebelumnya yang berada di level 37, 75%. Dalam lima tahun terakhir, nilai prosentase sisa perkara tersebut merupakan yang tertinggi. Berikut ini data sisa perkara dalam lima tahun terakhir:

Tabel 33

Data Sisa Perkara Dalam Lima Tahun Terakhir

NoTahunNo Tahun Jumlah Beban Putus Sisa %PutusSisa%
1200721,54110,7141 2007 21,541 10,714 10,827 50.26%50.26%
2200822,16513,8858,28037.36%
3200920,82011,9858,83542.44%
4201022,31513,8914 2010 22,315 13,891 8,424 37.75%37.75%
520115 2011 21,414 13,719 7,695 35.93%13,7197,69535.93%

Dari tabel tersebut tergambar bahwa menurunnya sisa perkara terjadi pada saat perkara yang diterima justru semakin meningkat. Hal ini berarti produktifitas Mahkamah Agung RI dalam memutus perkara semakin baik.

Kemajuan Mahkamah Agung RI dalam mereduksi sisa perkara pada akhir tahun sejak lima tahun terakhir adalah sebagaimana pada tabel berikut ini:

Grafik 7 Kemajuan Mahkamah Agung RI dalam mereduksi sisa perkara pada akhir tahun sejak lima tahun terakhir

2) Tunggakan Perkara

Perkara Yang Berusia Lebih Satu Tahun Belum Putus

Sisa perkara yang belum putus pada akhir Desember 2011 berjumlah 7.695 perkara. Dari jumlah sisa perkara tersebut, perkara yang berusia di atas satu tahun (dikategorikan sebagai perkara tunggak) berjumlah 1.813 perkara. Sementara 5.882 perkara lainnya berusia di bawah satu tahun yang merupakan sisa perkara yang diregister tahun 2011 yang belum putus. Adapun rincian perkara di atas satu tahun yang belum putus (perkara tunggak) berdasarkan klasifikasi usia perkara sebagai berikut:

Tabel 34

Rincian perkara di atas satu tahun yang belum putus (perkara tunggak) berdasarkan klasifikasi usia perkara

NoNo Usia JumlahJulah hPerkara Keterangan
11 1 s/d 2 tahun 1.273 Perdata 866 68.03%1.273Perdata86668.03%
Perdata Khusus 30 2.36%Perdata Khusus302.36%
Pidana 98 7.70%Pidana987.70%
Pidana Khusus 115 9.03%Pidana Khusus1159.03%
Perdata Agama 0 0.00%Perdata Agama00.00%
Pidana Militer 1 0.08%Pidana Militer10.08%
TUN 163 12.80%TUN16312.80%
jumlah 1.273jumlah1.273
22 2 tahun keatas 540 Perdata 255 47.22%540Perdata25547.22%
Perdata Khusus 4 0.74%Perdata Khusus40.74%
Pidana 70 12.96%Pidana7012.96%
Pidana Khusus 55 10.19%Pidana Khusus5510.19%
Perdata Agama 0 0.00%Perdata Agama00.00%
Pidana Militer 0 0.00%Pidana Militer00.00%
TUN 156 28.89%TUN15628.89%
Jumlah 540Jumlah540

Perkara sudah putus belum minutasi yang sudah melewati satu tahun.

Pada akhir Desember 2011, jumlah perkara yang sudah putus tetapi belum diminutasi berjumlah 5.639 perkara. Dari jumlah perkara tersebut yang dikategorikan sebagai perkara tunggak (diatas satu tahun) berjumlah 2.863, dengan kategori 1-2 tahun berjumlah 1.923 perkara dan usia 2 tahun ke atas berjumlah 940 perkara. Daftar rinci dari Perkara sudah putus belum minutasi yang sudah melewati satu tahun sebagai berikut:

Tabel 35

Keadaan perkara yang sudah putus tetapi belum diminutasi berusia di atas satu tahun

NoNo Usia Jumlahuah uPerkara Keterangan
11 s/d 2 tahun1.9231 1 s/d 2 tahun 1.923 Perdata 870 45.24%87045.24%
Perdata Khusus 70 3.64%703.64%
Pidana 270 14.04%27014.04%
Pidana Khusus 390 20.28%39020.28%
Perdata Agama 15 0.78%150.78%
Pidana Militer 8 0.42%80.42%
TUN 300 15.60%30015.60%
1.9231.923
22 tahun keata9402 2 tahun keatas 940 Perdata 430 45.74%43045.74%
Perdata Khusus 0 0%00%
Pidana 170 18.09%17018.09%
Pidana Khusus 200 21.28%20021.28%
Perdata Agama 0 0 %00%
Pidana Militer 0 0%00%
TUN 140 14,89%14014,89%
Jumlah Jumlah 940940

Berdasarkan data tersebut total tunggakan perkara pada akhir Desember 2011 berjumlah 4.676.

d. Kondisi Perkara yang Masih Aktif

Yang dimaksud perkara yang masih aktif adalah perkara yang belum selesai sehingga masih beredar di Mahkamah Agung RI dan oleh karenanya menjadi beban tugas bagi Mahkamah Agung RI. Perkara aktif ini terdiri dari tiga kemungkinan: pertama, perkara belum putus; kedua, perkara sudah putus tetapi belum diminutasi; dan ketiga, sudah diminutasi tetapi pada periode pelaporan belum dikirim ke pengadilan pengaju.

Berdasarkan data laporan akhir Desember 2011, perkara aktif ini berjumlah 16.547, yang terdiri dari perkara belum putus 7.695 perkara dan perkara belum minutasi sebanyak 8.852 perkara. Jumlah perkara aktif ini turun 11,89 % dari tahun sebelumnya yang berjumlah 18.780 perkara.

Dalam lima tahun terakhir jumlah populasi perkara aktif pada akhir tahun menunjukkan kecenderungan yang menurun, seperti tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 36 Jumlah Perkara aktif tahun 2007-2011

Keterangan Desember 20072007Desember 2008Desember 2009Desember 2010Desember 2011
Total Perkara Beredar 20.319 21.749 19.306 18.780 16.98420.31921.74919.30618.78016.984
Total perkara Masuk 9.516 11.338 12.540 13.480 12.9909.51611.33812.54013.48012.990
Total Perkara Dikirim 10.554 9.351 14.483 14.662 15.23310.5549.35114.48314.66215.233
% Pengembalian VS Masuk 110.91% 82% 115% 108,77% 117%110.91%82%115%108,.77%117%
Jumlah Perkara 1-12 Bulan 2.722 5.129 11.417 11.670 10.3722.7225.12911.41711.67010.372
Jumlah Perkara 12-24 Bulan 10.803 11.066 5.011 4.570 3.63910.80311.0665.0114.5703.639
Jumlah Perkara 24 Bulan ke atas 6.794 5.554 2.878 2.540 2.9746.7945.5542.8782.5402.974
Jumlah 20.319 21.749 19.306 18.780 16.98420.31921.74919.30618.78016.984
% Jumlah Perkara 1-12 Blm Vs Beredar13,40%13,40% 23,58% 59,14% 62,14% 61,07%59,14%62,14%61,07%

3. Kinerja Penanganan Perkara Yang Menarik Perhatian

Perkara Pidana Khusus adalah perkara-perkara yang pengaturan tindakpidananya diatur dalam undang-undang tersendiri di luar KUHP, seperti korupsi, narkotika/psikotropika, kehutanan, perlindungan anak, lingkungan, dll. Pemisahan perkara-perkara tersebut menjadi jenis perkara tersendiri dilakukan oleh Mahkamah Agung RI pada 1 Juli 2007.

Kekhususan perkara tersebut juga menjadikannya sebagai perkara yang menarik perhatian.

Setelah adanya pemisahan ini, trend jumlah perkara masuk kategori pidana khusus terus naik dan melampaui jumlah perkara pidana.Perbandingan jumlah perkara pidana khusus dan pidana yang diterima oleh Mahkamah Agung RI sejak tahun 2007 adalah sebagaimana grafik berikut ini:

Grafik 5 Perbandingan perkara pidana dan pidana khusus yang diterima Mahkamah Agung RI periode 2007-2011

Pada tahun 2011, perkara pidana khusus yang diterima Mahkamah Agung RI berjumlah 2980. Jumlah ini turun 9,45% dari tahun 2010 yang berjumlah 3.291 perkara. Sementara itu sisa perkara pidana khusus tahun 2010 berjumlah 1.734 sehingga keseluruhan perkara pidana khusus yang ditangani Mahkamah Agung RI selama tahun 2010 berjumlah 5.025 perkara.

Berikut ini klasifikasi perkara pidana khusus yang diterima pada tahun 2011 dan perbandingannya dengan tahun 2010. Klasifikasi di bawah ini meliputi perkara di tingkat pemeriksaan kasasi dan peninjauan kembali :

Tabel 37 BAGIAN 2 63

Perbandingan klasifikasi perkara pidana khusus yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2011 dan tahun 2010

NoNo KLASIFIKASI2010 20112011JUMLAH% NAIK/
KASASI/PK KASASI PKPK
1Korupsi103596316411278.89%
22 Narkotika & Psikotropika 512 701 14 715 39.65%5127011471539.65%
33 Perlindungan Anak 617 451 48 499 -19.12%61745148499-19.12%
44 Kehutanan 191 111 12 123 -35.60%19111112123-35.60%
55 KDRT 95 87 2 89 -6.32%9587289-6.32%
66 Migas 110 52 2 54 -50.91%11052254-50.91%
77 Perikanan 142 51 3 54 -61.97%14251354-61.97%
88 Kepabeanan 58 33 0 33 -43.10%5833033-43.10%
99 HAKI 35 24 3 27 -22.86%3524327-22.86%
1010 Perbankan 29 23 6 29 0.00%29236290.00%
1111 Perdagangan Orang 34 20 2 22 -35.29%3420222-35.29%
1212 Pencucian Uang 0 19 0 19 1900.00%0190191900.00%
1313 Ketenagakerjaan 18 16 0 16 -11.11%1816016-11.11%
1414 Kesehatan 45 15 0 15 -66.67%4515015-66.67%
1515 Perumahan 17 9 0 9 -47.06%17909-47.06%
1616 Lingkungan Hidup 0 9 4 13 1300.00%094131300.00%
1717 Terorisme 24 8 0 8 -66.67%24808-66.67%
1818 Lain-lain 110 66 21 87 -20.91%110662187-20.91%
TOTAL 3,072 2,658 281 2.939 -4.33%3,0722,6582812.939-4.33%
GRASI 219 4121941
Jumlah 3.291 2.980 -9,45%3.2912.980-9,45%

Dari jumlah yang ditanganinya tersebut (4,879 perkara), Mahkamah Agung RI berhasil memutus 3.319 perkara, atau 68,03 %. Sehingga prosentase sisa perkara pidana khusus pada akhir tahun 2011 berjumlah 31,97 %.

Khusus mengenai perkara pidana khusus yang diregister pada tahun 2011, dari perkara masuk yang berjumlah 2.980, Mahkamah Agung RI berhasil memutus sebanyak 1.868 perkara, atau 57,40 %. Artinya lebih dari setengah perkara pidana khusus diselesaikan dalam tahun yang sama. Berikut ini gambaran penyelesaian perkara pidana khusus yang diregister tahun 2010 berdasarkan tingkat pemeriksaan, sebagai berikut:

Tabel 38

Gambaran penyelesaian perkara pidana khusus yang diregister tahun 2011 berdasarkan jenis kewenangan

No.No. Jenis Masuk Putus Sisa % putusMasukPutusSisa% putus
11 Kasasi 2658 1705 953 64.15%26581709564.15%
22 Peninjauan Kembali 281 128 153 45.55%28121545.55%
33 Grasi 41 35 6 85.37%41385.37%
Jumlah 2980 1868 1112 62.68%29801868111262.68%

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah perkara pidana khusus yang diputus dalam tingkat pemeriksaan kasasi berjumlah 1.705 perkara, atau 64,15 % dari perkara yang diterima tahun 2011. Kualifikasi amar putusan dalam pemeriksaan kasasi untuk perkara pidana khusus tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Tabel 39

Kualifikasi amar putusan kasasi dalam perkara pidana khusus tahun 2011

NoNo Kualifikasi Jumlah %Jumlah%
11 Putusan PN/PT menghukum, Mahkamah Agung RI Tolak/NO (Terdakwa tetap dihukum) 1,172 68.74%1,17268.74%
22 Putusan PN/PT menghukum, Mahkamah Agung RI Kabul (Terdakwa tetap dihukum) 314 18.42%31418.42%
33 Putusan PN/PT membebaskan, Mahkamah Agung RI Kabul (Terdakwa Dihukum) 84 4.93%844.93%
44 Putusan PN/PT menghukum, Mahkamah Agung RI Kabul (Terdakwa Bebas) 0 0.00%00.00%
55 Putusan PN/PT membebaskan, Mahkamah Agung RI Tolak/NO (Terdakwa Bebas) 135 7.92%1357.92%
1,705

Tabel 40. Jenis/lamanya pemidanaan perkara pidana khusus yang diputus di tingkat kasasi tahun 2011

Jml (%) Ket.1F11
2282%%60'68%65012%6001
21683861555900021.171751
Korupsi % Narkotika / Psikotropika Kehutanan Perlindungan Anak Perikanan Lingkungan Hidup HAKI KDRT Terorisme Pencucian Uang Lain lain Klasifikasi Perkarauen366201。024
Bugn-一5。。00
一。。。。0。00
KORT2-1°085
HAKI。=。。。003
rikan ngkungan。。。。0。u2
Peinng ean0。。1002
an erndngan998585ε0125
otia keuanan1810000920
nrkotia229812992εta
d % 19%%0%0%
。1。。008
Masa HukumanunteTahhnudnpIHHs4
Masa Hukuman No.2122.23 54-9 05106enm 9w u mla

Berdasarkan tabel tersebut didapat informasi bahwa Mahkamah Agung RI sepanjang 2011 menjatuhkan putusan kasasi/peninjauan kembali yang bersifat pemidanaan terhadap 1.570 perkara (92,08%). Sementara putusan yang membebaskan terdakwa berjumlah 135 perkara, atau 7,92 %. Akan tetapi putusan yang membebaskan Terdakwa tersebut merupakan putusan bebas dari pengadilan negeri yang diajukan kasasi, dan kasasinya ditolak Mahkamah Agung RI sehingga terdakwa tetap bebas. Sedangkan putusan bebas yang dijatuhkan Mahkamah Agung RI dengan membatalkan putusan pemidanaan pengadilan negeri/pengadilan, sepanjang tahun 2011 adalah nihil (0%).

Berdasarkan data tersebut, sebanyak 83,30 % perkara korupsi oleh Mahkamah Agung RI dalam pemeriksaan kasasi dinyatakan terbukti dan pelakunya dijatuhi hukuman pidana, dan 16,70% perkara dinyatakan pelakunya bebas. Putusan bebas tersebut merupakan putusan kasasi terhadap putusan bebas pengadilan negeri yang dinyatakan tidak dapat diterima sehingga Terdakwa tetap bebas.

Pada tahun 2011, Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI menjatuhkan hukuman mati terhadap 2 orang terpidana kasus narkotika/psikotropika. Sedangkan untuk hukuman seumur hidup, dijatuhkan kepada 10 terpidana kasus tindak pidana narkotika/psikotropika. Jumlah hukuman seumur hidup ini naik 1,5 kali lipat (150%) dari tahun 2010 yang berjumlah 4 kasus.

Selain hukuman badan, dalam perkara pidana khusus juga dikenakan hukuman denda dan uang pengganti yang keseluruhannya berjumlah Rp992.646.942.760.00 (sembilan ratus sembilan puluh dua milyar enam ratus empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari uang denda Rp564,923,925,160.00 (lima ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus enam puluh rupiah), dan uang pengganti Rp427,723,017,600.00 ( empat ratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tujuh belas ribu enam ratus rupiah). Dengan demikian, Mahkamah Agung RI telah memberikan kontribusi kepada negara Rp992,646,942,760.00.

Tabel 41

Rincian jumlah denda dan uang pengganti berdasarkan klasifikasi perkara pidana khusus

No KlasifikasNo. Klasifikasi Perkara Jumlah Denda Uang Pengganti Ket.JumlahDendDendaUang PenggantiKet.
11 Korupsi 527 53,858,431,760.00 427,723,017,600.0052753,858,431,760.00427,723,017,600.00
22 Narkotika/Psikotropika 560 374,802,400,000.00560374,802,400,000.00
33 Kehutanan 42 3,770,000,000.00423,770,000,0000.00
44 Perlindungan Anak 295 12,511,500,000.0029512,511,500,000.00
55 Perikanan 32 12,755,000,000.003212,755,000,000.00
66 Lingkungan Hidup 21 88,050,000.002188,050,000.001
77 HAKI 23 407,488,400.0023407,488,400.001
88 KDRT 45 15,000,000.004515,000,000.001
99 Terorisme 1 0.0010.001
1010 Pencucian Uang 7 16,400,000,000.00716,400,000000.001
1111 Lain – Lain 152 90,316,055,000.0015290,316,055,0.001
Jumlah1705564,923,925,160.00J u m l a h 1705 564,923,925,160.00 427,723,017,600.00
Jumlah Denda dan Uang pengganti 992,646,942,760.00992,646,942,760.00—

Sementara itu dalam pemeriksaan peninjauan kembali, dari perkara masuk yang berjumlah 281, Mahkamah Agung RI berhasil memutus 128 perkara (45,55 %), dengan rincian sebagai berikut: mengabulkan permohonan peninjauan kembali, 17 perkara (13,28 %), menolak permohonan peninjauan kembali, 95 perkara (74,22 %), dan menyatakan tidak diterima (NO) sejumlah 16 perkara (12,50 %).

Sedangkan untuk permohonan grasi pidana khusus tahun 2011, dari 41 permohonan yang diterima, Mahkamah Agung RI telah memberikan pertimbangan sebanyak 35, dengan rincian: sebanyak 8 perkara (22,86 %) dikabulkan, dan 27 perkara (77,14 %) ditolak.

III. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN SELURUH INDONESIA TAHUN 2011

1. Gambaran Umum

Perkara yang diterima oleh pengadilan seluruh Indonesia, semua lingkungan dan semua tingkatan, selama tahun 2011 berjumlah 5.206.222 perkara. Sisa perkara tahun 2010 berjumlah 113.300 sehingga beban perkara pada tahun 2011 berjumlah 5.319.522. Jumlah perkara yang diterima selama tahun 2011 ini mengalami kenaikan hingga 70,60% dari tahun 2010 yang menerima 3.051.717 perkara3 .

Dari keseluruhan beban perkara tersebut, pengadilan berhasil memutus sebanyak 5.189.266 atau 97,55 % sehingga sisa perkara pada akhir Desember 2011 berjumlah 130.256 (2,45%). Rincian keadaan perkara berdasarkan tingkatan peradilan adalah sebagai berikut:

Tabel 42

Rincian keadaan perkara berdasarkan tingkatan peradlian

Tingkat Peradilan Sisa2010Masuk2011 Jumlah Putus SisaPutusSisa
Tk. Pertama110.6675.191.4825.302.1495.174.966127.183
Tk. Banding2.63314.74017.37314.3003.073
Jumlah113.3005.206.2225.319.5225.189.266130.256

a. Peradilan Tingkat Pertama

Selama tahun 2011, perkara yang diterima pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia berjumlah 5.191.482 perkara. Jumlah ini naik 70,94% dari penerimaan tahun 2010 yang berjumlah 3.037.036 perkara. Sementara itu sisa tahun 2010 berjumlah 110.667 perkara, sehingga jumlah keseluruhan perkara yang ditangani oleh pengadilan tingkat pertama tahun 2011 berjumlah 5.302.482 perkara. Dari keseluruhan jumlah tersebut perkara yang berhasil diputus berjumlah 5.174.966 perkara, atau 97,60% dari keseluruhan beban perkara. Sisa perkara pada akhir Desember 2011 berjumlah 127.183 perkara (2,40%).

Dari data tersebut, tergambar bahwa rata-rata rasio penyelesaian perkara oleh pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia sebesar 97,60%. Dari nilai rasio tersebut juga terbaca bahwa pengadilan bisa menekan sisa perkara di bawah 10 %, atau persisnya 2,40 %.

3 Jumlah sisa perkara tahun 2010 dalam laporan tahunan ini berdasarkan data resmi yang diterbitkan oleh masing-masing Direktorat Jenderal Badan Peradilan. Data tersebut berbeda dengan data yang tersaji dalam buku Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2010. Perbedaan ini terjadi karena pada saat deadline data untuk laporan tahunan 2010 data dari Ditjen belum merupakan data final. Dalam buku laporan tahunan 2010 tertulis bahwa sisa perkara pengadilan tingkat pertama seluruh Indonesia berjumlah 112.564, terdiri dari sisa: peradilan umum, 38.904 perkara, peradilan agama, 62.975 perkara, peradilan militer, 492 perkara, peradilan TUN, 661 perkara, dan peradilan Pajak 9.532 perkara. Sisa perkara untuk peradilan tingkat banding berjumlah 3.152 perkara, terdiri dari: peradilan umum 2.693 perkara, peradilan agama 189 perkara, peradilan militer 86 perkara, dan peradilan TUN berjumlah 184 perkara.

Tabel 43

Keadaan perkara yang diterima pengadilan tingkat pertama empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia tahun 2010

Sisa 2010Sisa 2010 Masuk 2011 Jumlah Putus SisaJumlahPutusSisa
110.6675.191.4825.302.149110.667 5.191.482 5.302.149 5.174.966 127.183127.183

Keadaan perkara pada seluruh pengadilan tingkat pertama tahun 2011 berdasarkan rincian pada masing-masing lingkungan peradilan adalah sebagai berikut:

Tabel 44

Rincian keadaan perkara yang diterima masing-masing lingkungan peradilan tingkat pertama seluruh Indonesia tahun 2011

Lingkungan PeradilanSisa2010 Masuk Jumlah Putus SisaJumlahPutusSisa
Umum37.3074.816.8044.854.1114.808.88145.230
Agama62.959363.249426.208353.93372.275
Militer4972.9323.4293.000429
TUN4381.4321.8701.428442
Pajak9.4667.06516.5317.7248.807
Jumlah110.6675.191.4825.302.149Jumlah 110.667 5.191.482 5.302.149 5.174.966 127.183127.183

b. Peradilan Tingkat Banding

Selama tahun 2011, perkara yang diterima pengadilan tingkat banding di seluruh Indonesia berjumlah 14.740 perkara. Jumlah ini turun 0,77% dari tahun 2010 yang berjumlah 14.681 perkara. Sementara itu sisa tahun 2010 berjumlah 2.643 perkara, sehingga jumlah keseluruhan perkara yang ditangani oleh pengadilan tingkat banding selama tahun

2011 berjumlah 17.373 perkara. Dari keseluruhan jumlah tersebut perkara yang berhasil diputus berjumlah 14.300 perkara, sehingga sisa perkara pada akhir Desember 2011 berjumlah 3.073 perkara.

Tabel 45

Keadaan perkara pada pengadilan tingkat banding empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia tahun 2011

Sisa 2010Sisa 2010 Masuk 2011 Jumlah Putus SisaJumlahPutusSisa
2.63314.74717.3732.633 14.747 17.373 14.300 3.0733.073

Dari data tersebut, tergambar bahwa rasio penyelesaian perkara oleh pengadilan tingkat banding di seluruh Indonesia sebesar 82,31 %. Dari nilai rasio tersebut juga terbaca bahwa pengadilan tingkat banding bisa menekan sisa perkara pada tingkatan 16,79 %.

Keadaan perkara pada seluruh pengadilan tingkat banding tahun 2011 berdasarkan rincian pada masing-masing lingkungan peradilan adalah sebagai berikut:

Tabel 46

Rincian keadaan perkara masing-masing lingkungan peradilan seluruh Indonesia tahun 2011

LingkunganSisaMasukJmlPutusSisa
Umum2.2111.3613.57710.912.666
Agama192.192.392.18202
Militer36393629
TUN188210083176
Jumlah2.63314.7417.37314.3003.073

2. Keadaan Perkara di Empat Lingkungan Peradilan

a. Peradilan Umum

1) Perkara Pidana

a) Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Perkara pidana yang diterima pengadilan negeri selama tahun 2011 berjumlah 4.761.797 perkara. Sisa perkara tahun 2010 berjumlah 26.336 perkara. Sehingga total perkara pidana yang ditangani pengadilan negeri pada tahun 2011 berjumlah 4.788.133 perkara. Jumlah perkara yang diterima tahun 2011 ini naik 79,21%, dari jumlah yang diterima tahun 2010, yaitu 2.657.200 perkara.

Dari keseluruhan jumlah yang ditangani tersebut, perkara terbesar adalah perkara pidana cepat (tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas) sebanyak 4.667.921 perkara, atau 98,03% dari keseluruhan perkara pidana. Sisanya, perkara pidana biasa 119.375 perkara (1,96 %) dan perkara singkat, 837 perkara (0,02%).

Jumlah perkara yang berhasil diputus selama tahun 2011 sebanyak 4.758.261 perkara. Sehingga sisa perkara pidana pada akhir tahun berjumlah 29.872 perkara (0,62%). Perbandingan antara jumlah perkara putus dan jumlah beban perkara pada tahun 2011 mengindikasikan bahwa tingkat penyelesaian perkara pidana tahun 2011 sebesar 99,38 %.

Berikut ini digambarkan keadaan perkara pidana yang ditangani pengadilan negeri sepanjang tahun 2011.

Tabel 47

Keadaan perkara pidana yang ditangani pengadilan negeri tahun 2011

JENIS PERKARA SISA MASUK JUMLAH PUTUS SISASISAMASUKJUMLAHPUTUSSISA
Pidana Biasa 26.210 93.165 119.375 89.637 29.73826.21093.165119.3789.63729.738
Pidana Singkat 126 711 837 703 1341267183703134
Pidana Cepat (Ringan/ Lalin) 0 4.667.921 4.667.921 4.667.921 04.667.924.667.924.667.9210
Jumlah 26.336 4. 761.797 4.788.133 4.758.261 29.87226.3364.761.7974.788.1334.758.26129.872

Perkara Pidana pada Pengadilan Khusus

Pengadilan Perikanan

Pengadilan Perikanan dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Kewenangan peradilan perikanan menurut Pasal 71 Undang-Undang ini adalah memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana perikanan. Saat ini terdapat 7 (tujuh) pengadilan perikanan yang sudah dibentuk yakni di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, Tual, Tanjungpinang dan Ranai.

Selama tahun 2011, pengadilan perikanan menerima 118 perkara. Jumlah ini turun 5,60 % dari tahun sebelumnya yang menerima 125 perkara. Sedangkan perkara yang diputus pada tahun ini berjumlah 106 perkara. Sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2011 berjumlah 14 perkara. Dengan demikian rasio penyelesaian perkara perikanan sebesar 88,33 %.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa pengadilan tindak pidana korupsi berkedudukan di setiap ibukota/kabupaten yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Dan untuk pertama kali sejak undang-undang ini diberlakukan, pengadilan tindak pidana korupsi akan dibentuk di setiap ibukota provinsi.

Hingga akhir tahun 2011, sesuai dengan amanat undangundang pada setiap ibu kota propinsi telah dibentuk pengadilan tindak pidana korupsi. Pembentukan pengadilanpengadilan tersebut didasarkan pada surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

NONO SK KETUA MAHKAMAHAGUNG RI PENGADILAN YANG DIBENTUK
11 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010Pengadilan TIPIKOR pada PN Bandung, Semarang, dan Surabaya (3 Pengadilan)
22 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011Pengadilan TIPIKOR pada PN Medan, Padang, Pekanbaru, Palembang, Tanjungkarang, Serang, Yogyakarta, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Makassar, Mataram, Kupang, dan Jayapura (14 Pengadilan)
33 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011Pengadilan TIPIKOR pada PN Bandaaceh, Tanjungpinang, Jambi, Pangkalpinang, Bengkulu, Palangkaraya, Mamuju, Palu, Kendari, Manado, Gorontalo, Denpasar, Ambon, Ternate, dan Manokwari (15 Pengadilan)

Selama tahun 2011 perkara tindak pidana korupsi yang diterima 33 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berjumlah 872 perkara, sisa tahun 2010 berjumlah 392 perkara, sehingga jumlah perkara yang ditangani selama 2011 sebanyak 1.264 perkara.

Dari keseluruhan perkara yang ditangani selama tahun 2011, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berhasil memutus 466 perkara. Sehingga sisa perkara pada akhir Desember 2011 berjumlah 798 perkara (63,13 %).

b) Pengadilan Tingkat Banding

Pengadilan Tinggi

Selama tahun 2011 pengadilan tinggi seluruh Indonesia menangani perkara pidana sebanyak 7.092 perkara. Jumlah ini terdiri dari perkara yang diterima tahun 2011 sebanyak 6.217 perkara dan sisa perkara akhir 2010 sebanyak 875. Jumlah perkara pidana dalam tingkat banding di tahun 2011 turun 7,67 % dari tahun 2010 yang menerima 6.711 perkara. Perkara yang dimohonkan banding ini adalah perkara berkategori pidana biasa, sementara perkara berkategori singkat dan cepat selesai di tingkat pertama.

Berdasarkan perbandingan antara jumlah perkara pidana biasa yang putus di tingkat pertama dan perkara yang dimohonkan banding, menunjukkan bahwa hanya 6,94 % pencari keadilan yang tidak puas.

Produktivitas penyelesaian perkara pidana di tingkat banding pada tahun 2011 sebanyak 6229 perkara. Sehingga sisa perkara pada akhir Desember 2011 berjumlah 863 perkara (12,17 %).

Perbandingan jumlah perkara yang diputus dengan yang ditangani menggambarkan bahwa rasio penyelesaian perkara pidana di tingkat banding sebesar 87,83 %.

· Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi

Selama tahun 2011 Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi menerima perkara banding sebanyak 563 perkara. Dari jumlah tersebut, perkara yang berhasil diputus berjumlah 433 sehingga sisa perkara pada akhir 2011 berjumlah 130 perkara. Perbandingan jumlah perkara yang diputus dengan yang ditangani menggambarkan bahwa rasio penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di tingkat banding sebesar 79,91 %.

Berdasarkan perbandingan antara jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diputus pada tingkat pertama (466 perkara) dan yang diajukan banding (563 perkara), mengindikasikan bahwa hampir semua putusan diajukan upaya hukum banding. Selain itu, adanya jumlah perkara masuk pada pengadilan tinggi tindak pidana korupsi yang lebih banyak dibandingkan perkara yang diputus pada pengadilan Tipikor dikarenakan dalam pemeriksaan tingkat banding semua perkara korupsi meskipun bukan berasal dari pengadilan Tipikor tetap didistribusikan ke pengadilan tinggi Tipikor.

2) Perkara Perdata

a) Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri

Perkara perdata yang ditangani pengadilan negeri di seluruh Indonesia pada tahun 2011 berjumlah 62.591 perkara. Jumlah ini terdiri dari 52.499 perkara yang diterima tahun 2011 dan 10.092 perkara yang merupakan sisa tahun 2010. Keseluruhan jumlah tersebut terdiri dari 29.314 perkara gugatan (46,83 %) dan 33.277 perkara permohonan (53,17 %). Jumlah perkara perdata yang diterima pengadilan negeri tahun 2011 ini naik 13,63% dari tahun 2010 yang menerima 46.203 perkara.

Jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada tahun 2011 sebanyak 48.693 perkara, yang terdiri dari 46.642 perkara selesai karena diputus dan 2.051 perkara selesai karena dicabut. Sisa perkara pada akhir Desember 2011 berjumlah 13.898 perkara (22,20 %).

Berdasarkan perbandingan jumlah perkara yang ditangani dan diselesaikan selama tahun 2011 menggambarkan penyelesaian perkara perdata pada tingkat pertama sebesar 77,80 %.

Berikut ini figur keadaan perkara perdata pada pengadilan negeri sepanjang tahun 2011.

Tabel 48

Keadaan perkara perdata yang ditangani pengadilan negeri Tahun 2011

JENISSISAMASUKJUMLAHPUTUSCABUTSISA
Gugatan8.05821.25629.31416.291.32811.692
Permohonan2.03431.24333.27730.3487322.206
Jumlah10.0952.49962.5946.6422.05113.898

Perkara Perdata pada Pengadilan Khusus

Pengadilan Niaga (kepailitan dan HaKI)

Pengadilan Niaga dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kewenangan pengadilan niaga adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Hak Kekayaan Intelektual (meliputi: hak cipta, merek, paten, tata sirkuit terpadu dan desain industri). Saat ini terdapat lima Pengadilan Niaga, yaitu Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar.

Selama tahun 2011, perkara yang masuk ke pengadilan niaga berjumlah 320 perkara. Sisa perkara tahun 2010 berjumlah 37 perkara. Sehingga jumlah yang ditangani pengadilan niaga berjumlah 357 perkara. Jumlah perkara yang masuk tersebut naik 25,98 % dari tahun sebelumnya yang berjumlah 254 perkara.

Dari jumlah perkara niaga yang ditangani selama tahun 2011 tersebut, 272 perkara telah diputus oleh Pengadilan Niaga dan 14 perkara dicabut oleh para pihak. Dengan demikian rasio penyelesaian perkara niaga sebesar 80,11 %.

Pengadilan Hubungan Industrial

Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Berdasarkan Pasal 56 UU No. 2 Tahun 2004 Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus: mengenai perselisihan hak (di tingkat pertama), perselisihan kepentingan (di tingkat pertama dan terakhir), perselisihan pemutusan hubungan kerja (di tingkat pertama) dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan (di tingkat pertama dan terakhir).

Sekarang ini terdapat terdapat 33 Pengadilan Hubungan Industrial yang tersebar di masing-masing ibukota provinsi di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2011, terdapat 1.198 perkara yang masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial. Sisa perkara tahun 2011 terdapat 448 perkara. Sehingga jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Hubungan Industrial sebanyak 1.646 perkara. Jumlah perkara yang diterima tahun 2011 ini turun 15,46% dari perkara yang diterima pada tahun 2010 yang berjumlah 1.417 perkara.

Dari jumlah tersebut, perkara yang berhasil diselesaikan oleh Pengadilan Hubungan Industrial berjumlah 1.069 perkara. Sebanyak 997 perkara selesai karena diputus dan 72 perkara selesai karena dicabut. Sehingga sisa perkara pada akhir Desember 2011 berjumlah 557 perkara (35,05%).

Berdasarkan perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang ditangani selama tahun 2011, tergambar bahwa rasio penyelesaian perkara PHI sebesar 64,95 %.

b) Pengadilan Tinggi

Selama tahun 2011, jumlah perkara perdata yang ditangani pada tingkat banding berjumlah 5.922 perkara. Jumlah ini terdiri dari perkara yang diterima tahun 2011 sebanyak 4.580 perkara dan sisa tahun 2010 berjumlah 1.342 perkara. Jumlah perkara yang diterima tahun ini, naik 0,44 % dibandingkan tahun 2010 yang menerima banding perkara perdata sejumlah 4.560 perkara.

Dari jumlah tersebut, perkara yang berhasil diselesaikan selama tahun 2011 berjumlah 4.249 perkara. Sebanyak 15 perkara selesai karena dicabut, dan 4.234 perkara selesai karena diputus. Dengan demikian, sisa perkara pada akhir tahun berjumlah 1.673 perkara (28,23%).

Berdasarkan data tersebut di atas, rasio penyelesaian perkara perdata pada tingkat banding sebesar 71,75 %.

Dari data perbandingan perkara perdata (gugatan) yang diputus di tingkat pertama sepanjang 2011 (16.294 perkara) dan jumlah perkara banding (4.580 perkara), dapat ditarik kesimpulan bahwa terhadap putusan perkara perdata, terdapat 28,11 % pencari keadilan yang tidak puas sehingga menempuh upaya hukum.

b. Peradilan Agama

1) Pengadilan Agama

Pada tahun 2011, pengadilan agama—termasuk Mahkamah Syar’iyah—menangani perkara (perdata) yang menjadi kewenangannya berjumlah 425.937 perkara. Jumlah ini terdiri perkara masuk tahun 2011 sebanyak 363.041 perkara dan sisa perkara tahun sebelumnya berjumlah 62.896. Jumlah perkara masuk tahun 2011 ini naik 13,18 % dari tahun sebelumnya yang menerima 320.768 perkara.

Dari keseluruhan perkara yang ditangani sepanjang tahun 2011 tersebut, jumlah terbesar adalah perkara di bidang sengketa perkawinan, yakni 360.951 perkara (99,42%). Berikutnya adalah kewarisan 1.941 perkara (0,53%), hibah 74 perkara (0,020 %), wakaf 26 perkara (0,007%), wasiat 16 perkara (0,004%), shadaqah 25 perkara (0,007%), dan ekonomi syari’ah 8 perkara (0,002%).

Jumlah perkara sengketa perkawinan didominasi oleh cerai gugat, 215.123 (59,60%) dan cerai talak, 99.492 perkara (27,56%). Sedangkan perkara sengketa perkawinan lainnya4 sebesar 46.336 (12,84%).

Dari jumlah perkara yang ditangani tersebut, pengadilan agama berhasil memutus sebanyak 333.368 perkara, dan dicabut oleh para pihak sebanyak 20.349 perkara5 . Sehingga rasio penyelesaian perkara pada pengadilan agama berada di level 83,04 %, dan sisa perkara pada akhir tahun berjumlah 72.220 (16,96%). Rasio penyelesaian perkara ini turun 0,28% dari tahun sebelumnya yang mencapai 83,32%.

4 Yang dimaksud dengan kelompok sengketa perkawinan lainnya adalah: harta bersama, izin poligami, gugatan nafkah, perwalian, dll (lihat penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo UU No 3 Tahun 2006, jo UU No 50 Tahun 2009).

5 Dari keseluruhan jumlah perkara pengadilan agama yang dicabut tersebut, 2.924 perkara selesai karena keberhasilan proses mediasi.

2) Pengadilan Tinggi Agama

Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh menangani perkara yang menjadi kewenangannya pada tahun 2011 berjumlah 2.382 perkara. Jumlah tersebut terdiri dari perkara masuk tahun 2011 berjumlah 2.190 perkara dan sisa perkara tahun 2010 berjumlah 192 perkara. Jumlah perkara masuk tahun 2011 ini turun 2,71% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 2.251 perkara.

Perkara yang berhasil diselesaikan selama tahun 2011 berjumlah 2.180 perkara, yang terdiri dari 2.160 perkara selesai karena diputus dan 20 perkara selesai karena dicabut. Angka ini menggambarkan bahwa rasio penyelesaian perkara pada tingkat banding di lingkungan peradilan agama tahun 2011 sebesar 91,52 %, dan sisa perkara di akhir tahun sebesar 8,48 %. Rasio penyelesaian perkara ini turun 0,71% dari tahun sebelumnya yang mencapai 92,23%.

Dari data perkara pengadilan agama/mahkamah syar’iyah yang diputus selama tahun 2011 ( 353.717 perkara) dan perkara yang dimohonkan banding pada tahun yang sama (2.160 perkara), menggambarkan bahwa hanya 0,62 % yang menyatakan tidak puas terhadap putusan pengadilan agama.

3) Perkara Jinayat pada Mahkamah Syar’iyah6

Perkara Jinayat merupakan perkara khusus pada peradilan agama yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar’iyah di wilayah hukum provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Perkara jinayat yang saat ini sudah diterima oleh Mahkamah Syar’iyah kab/kota se-provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah minum-minuman keras/napza (khamr), perjudian (maisir), dan khalwat.

Pada tahun 2011, jumlah perkara jinayat yang ditangani oleh Mahkamah Syar’iyah kab/kota di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berjumlah 208 perkara. Jumlah ini terdiri dari perkara khamr 10 perkara, maisir 191 perkara dan khalwat 7 perkara. Sementara itu sisa perkara tahun sebelumnya berjumlah 63 perkara, sehingga jumlah keseluruhan perkara jinayat yang ditangani Mahkamah Syar’iyah kab/kota di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berjumlah 271 perkara. Jumlah perkara yang diterima tahun ini naik 52,94% dari tahun 2010 yang menerima 136 perkara jinayat.

Dari jumlah perkara jinayat yang ditangani tersebut, Mahkamah Syar’iyah kab/kota di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berhasil memutus sebanyak 216 perkara, sehingga sisa perkara jinayat pada akhir tahun berjumlah 55 perkara (20,30%). Dari data tersebut juga tergambarkan bahwa rasio penyelesaian perkara jinayat pada Mahkamah Syar’iyah kab/kota se-provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berjumlah 79,70 %.

Adapun perkara jinayat yang dimohonkan banding selama tahun 2011 berjumlah 9 perkara. Dari sejumlah perkara semuanya berhasil diputus pada tahun 2011. Sehingga pada akhir tahun 2011 sisa akhir perkara jinayat berjumlah sebesar [0 %].

c. Peradilan Militer

6 Berdasarkan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Mahkamah Syar’iyah berwenang Memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayat (hukum pidana) yang didasarkan syari’at Islam.

1) Pengadilan Militer

Sepanjang tahun 2011, Pengadilan Militer menangani perkara pidana sebanyak 3.429 perkara. Jumlah ini terdiri perkara masuk tahun 2011 sebanyak 2.932 perkara dan sisa perkara tahun sebelumnya berjumlah 487 perkara. Jumlah perkara masuk tahun 2011 ini naik 2,66% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 2.856 perkara.

Klasifikasi perkara pidana yang ditangani pengadilan militer selama tahun 2011 tersebut terdiri dari perkara kejahatan sebanyak 3.107 perkara (90,61%) dan pelanggaran sebanyak 322 perkara (9,39 %).

Dari jumlah perkara yang ditangani tersebut, pengadilan militer berhasil memutus sebanyak 3000 perkara. Sehingga sisa akhir tahun berjumlah 429 perkara, atau setara dengan 12,51%.

Dari data di atas tergambar bahwa rasio penyelesaian perkara pada pengadilan militer sebesar 87,49 %. Rasio penyelesaian perkara ini naik 1 % dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 86,49 %.

2) Pengadilan Militer Tinggi

Jumlah perkara yang ditangani Pengadilan Militer Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding selama tahun 2011 berjumlah 358. Jumlah tersebut terdiri dari perkara masuk tahun 2011 berjumlah 333 perkara dan sisa perkara tahun 2010 berjumlah 25 perkara.

Klasifikasi perkara pidana yang ditangani Pengadilan Militer Tinggi selama tahun 2011 tersebut terdiri dari kejahatan sebanyak 339 perkara (94,69 %) dan pelanggaran singkat sebanyak 19 perkara (5,31 %).

Dari jumlah perkara yang ditangani tersebut, Pengadilan Militer Tinggi berhasil memutus sebanyak 331 perkara. Sehingga sisa akhir tahun berjumlah 27 perkara(7,5%). Hal ini mengindikasikan bahwa rasio penyelesaian perkara pada Pengadilan Militer Tinggi sebesar 92,46 %.

Dari data perkara pengadilan militer yang diputus (kategori tindak pidana kejahatan) selama tahun 2011 (2.678 perkara) dan perkara yang dimohonkan banding pada tahun yang sama (339 perkara), menggambarkan bahwa 12,7% menyatakan tidak puas terhadap putusan pengadilan militer.

Jumlah perkara yang ditangani Pengadilan Militer Tinggi sebagai pengadilan tingkat pertama selama tahun 2011 berjumlah 84 perkara7 . Jumlah tersebut terdiri dari perkara masuk tahun 2011 berjumlah 60 perkara dan sisa perkara tahun 2010 berjumlah 24 perkara. Jumlah perkara masuk tahun 2011 ini turun 54,75% % dari tahun sebelumnya yang berjumlah 130 perkara.

7 Pasal 41 hurup (a) UU 31 Tahun 1997 menentukan bahwa Pengadilan Militer Tinggi berkedudukan sebagai peradilan tingkat pertama, berwenang memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwanya adalah prajurit atau salah satu prajuritnya berpangkat mayor keatas.

3) Pengadilan Militer Utama

Pengadilan Militer Utama8 menerima perkara selama tahun 2011 berjumlah 39 perkara. Jumlah tersebut terdiri dari perkara masuk tahun 2011 berjumlah 28 perkara dan sisa perkara tahun 2010 berjumlah 11 perkara.

Klasifikasi perkara pidana yang ditangani Pengadilan Militer Utama selama tahun 2011 tersebut hanya terdiri dari kejahatan.

Dari jumlah perkara yang ditangani tersebut, Pengadilan Militer Utama berhasil memutus sebanyak 37 perkara. Sehingga sisa akhir tahun berjumlah 2 perkara, atau 5,13 %.

d. Peradilan Tata Usaha Negara

1) Pengadilan Tata Usaha Negara

Sepanjang tahun 2011, Pengadilan Tata Usaha Negara menangani perkara yang menjadi kewenangannya berjumlah 1.870 perkara. Perkara masuk tahun 2011 sebanyak 1.432 perkara dan sisa perkara tahun sebelumnya berjumlah 438 perkara. Jika dibandingkan dengan tahun 2011, jumlah perkara masuk tahun 2011 naik 6,23 % dari tahun sebelumnya yang menerima 1.346 perkara.

Dari jumlah perkara yang ditangani tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara berhasil memutus sebanyak 1.428 perkara. Sehingga sisa perkara di akhir tahun 2011 berjumlah 442 perkara (23,64 %).

Dari data tersebut tergambar pula rasio penyelesaian perkara pada pengadilan tata usaha negara pada tahun 2011 sebesar 76,36 %, atau naik 13,75 dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 62,61 %.

2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

a) Perkara Banding

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menangani perkara banding pada tahun 2011 berjumlah berjumlah 1008 perkara. Jumlah tersebut terdiri dari perkara masuk tahun 2011 berjumlah 820 perkara dan sisa perkara tahun 2010 berjumlah 188 perkara.

Perkara banding yang berhasil diputus oleh PTTUN selama tahun 2011 berjumlah 832 perkara. Sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2011 berjumlah 176 perkara (16,79%). Data tersebut juga menggambarkan bahwa rasio penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tahun 2011 sebesar 82,54 %.

Dari data perkara yang diputus oleh PTUN selama tahun 2011 (1.428 perkara) dan perkara yang diterima oleh PTTUN pada tahun yang sama (785), menggambarkan bahwa terdapat 60,99% yang melakukan upaya hukum banding terhadap putusan pengadilan tata usaha negara.

b) Perkara Gugatan

Perkara gugatan/sengketa tata usaha negara tertentu yang menjadi wewenang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai peradilan tingkat pertama sepanjang tahun 2011 berjumlah 55 perkara. Jumlah tersebut terdiri dari perkara masuk tahun 2011 berjumlah 35 perkara dan sisa perkara tahun 2010 berjumlah 20 perkara.

Perkara gugatan yang berhasil diputus oleh PTTUN selama tahun 2011 berjumlah 39 perkara. Sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2011 berjumlah 16 perkara (29,09%). Data tersebut juga menggambarkan bahwa rasio penyelesaian perkara gugatan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tahun 2011 sebesar 70,91 %.

e. Pengadilan Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak. Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung RI sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut hanya terdapat 1 (satu) Pengadilan Pajak yang berkedudukan di Jakarta.

Selama tahun 2011, Pengadilan Pajak menangani 16.531 perkara, yang terdiri dari sisa tahun 2010 berjumlah 9.466 perkara dan perkara yang masuk tahun 2011 berjumlah 7.065 perkara. Jumlah perkara yang diterima tahun 2011 ini naik 5,49 % dari tahun 2010 yang berjumlah 6.697 perkara.

Klasifikasi jenis perkara yang diangani Pengadilan Pajak sepanjang tahun 2011 ini adalah gugatan 1.860 perkara dan banding 14.671 perkara9 .

Dari jumlah perkara yang ditangani sepanjang tahun 2011 ini, Pengadilan Pajak berhasil memutus 7.724 perkara. Sehingga sisa perkara akhir tahun 2011 berjumlah 8.807 perkara (53,28%). Dengan demikian rasio penyelesaian perkara pada pengadilan pajak pada tahun 2011 sebesar 46,72 %. Nilai rasio ini naik 4,42 % dari tahun sebelumnya yang berjumlah 42,30 %.

Terhadap putusan pengadilan pajak tersebut, diajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI sebanyak 853 perkara.

8 Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Pengadilan Militer Utama berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding.

9 Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakaan yang berlaku. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

IV. KONTRIBUSI KEUANGAN PERKARA TERHADAP KEUANGAN NEGARA

Keuangan Perkara yang dikelola Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya meliputi Biaya Proses Penyelesaian Perkara (selanjutnya disebut biaya proses) dan Hak Kepaniteraan yang merupakan jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang bersumber dari komponen biaya perkara. Hak kepaniteraan ini disetor ke kas negara sehingga merupakan kontribusi lembaga peradilan terhadap keuangan negara. Selain hak kepaniteraan, uang yang disetor ke negara oleh pengadilan adalah denda dan uang pengganti dari tindak pidana tertentu.

Biaya proses adalah biaya yang digunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata, perkara perdata agama, perkara perdata khusus, perkara tata usaha negara, perkara pajak dan hak uji materiil pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara.10 Dasar hukum biaya proses ini adalah Pasal 81A ayat (5) UU No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI dan petunjuk teknisnya melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Republik Indonesia No. 2 Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Sedangkan hak kepaniteraan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya merupakan jenis PNBP yang berasal dari biaya perkara.

Selama tahun 2011, jumlah PNBP yang diterima oleh Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya dan uang denda/uang pengganti yang harus dibayar oleh Terpidana melalui putusan badan peradilan adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 49

Kontribusi Keuangan Perkara terhadap Keuangan Negara

NoNo Uraian Jumlah (Rp)Jumlah (Rp)
a.a. PNBP
Mahkamah Agung RI 708.796.000708.796.000
Pengadilan Tk Banding 457.192.000457.192.000
Pengadilan Tk Pertama 16.945.897.00016.945.897.000
sub jumlah 18.111.885.00018.111.885.0000
b.b. Uang Denda dan Uang Pengganti
Mahkamah Agung RI 992.646.942.760992.646.942.760
Peradilan Umum 4.746.655.971.3944.746.655.971.394
Peradilan Militer 14.587.250.50014.587.250.500
sub jumlah 5.753.890.164.6545.753.890.164.654
_Jumlah a+b 5.772.002.049.6545.772.002.049.654

Semua jenis keuangan perkara dan uang denda/pengganti tersebut akan dijelaskan dalam paparan di bawah ini.

10 Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009

1. Pengelolaan Keuangan Perkara pada Mahkamah Agung RI

a. Biaya Proses Penyelesaian Perkara

Biaya proses yang diterima oleh Mahkamah Agung RI dari pengadilan pengaju ditampung di rekening Kepaniteraan Mahkamah Agung RI pada BNI Syari’ah Cabang Mahkamah Agung RI dengan nomor rekening 0179179175. Selama tahun 2011 jumlah biaya proses yang diterima oleh Mahkamah Agung RI sesuai dengan perkara masuk pada tahun 2011 adalah sebanyak Rp 10.580.350.148 ( sepuluh milyar lima ratus delapan puluh juta tiga ratus lima puluh ribu seratus empat puluh delapan rupiah).

Rincian penerimaan biaya proses tersebut dapat dilihat pada neraca berikut.

Tabel 50

Neraca penggunaan biaya proses penyelesaian perkara per 31 Desember 2011

Neraca penggunaan biaya proses penyelesaian perkara per 31 Desember 2011 PENERIMAAN PENGELUARANPENGELUARAN
NUraianNo Uraian Jumlah No Uraian JumlahNoUraianJumlahlah
1 Saldo awaltahun 2011 Rp 21.932.487.287 1 Meterai Rp 45.000.0001MeteraiRp45.000.000
22 Penerimaantahun 2011 Rp 10.580.350.148 2 Setor biaya2Sedobia Rpredaksi Rp 24.135.000
1 3 Setor jasa giro Rp 198.611.1063Setor jasa giroRp198.611.106
44Bea Pos/ Pengiriman berkasRp Rp 502.598.650
5 Konsumsi5Kionsun iRpsidang Rp 575.864.846
66Insentif pengelola biaya perkaraRp Rp 111.180.000
7 Penataan Arsip Rp 5.660.0007Penataan ArsipRp5.660.000
88Pengadaan Alat Tulis KantorRp 1 Rp 1.851.459.620
99Monitoring/ perjalanan dinasRp Rp 11.607.900
10 Penggandaan10PenggandaadanRpberkas Rp 551.581.200
1111Penyelesaian/ percepatan perkaraRp 3 Rp 3.672.550.000
1212perkara Pengiriman kembali karena salah kirimRp Rp 7.016.000
13 Pajak bunga13dan biaya giro Rp 49.825.634Rp49.825.634
Jumlah Jumlah Rp 32.512.837.435 Jumlah Rp 7.607.089.956JumlahRp 77.607.089.956
一saldoRp 24.9saldo Rp 24.905.747.479
一JumlohJumlah Rp 32.512.837.435

Saldo biaya proses pada Mahkamah Agung RI per 31 Desember 2011 berjumlah Rp 24.905.747.479 (dua puluh empat milyar sembilan ratus lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo bi bank berjumlah Rp24.794.208.693 (dua puluh empat milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta dua ratus delapan ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan saldo Kas di Bendahara berjumlah Rp. 111.538.786 (seratus sebelas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah)

b. Hak Kepaniteraan Mahkamah Agung RI (PNBP)

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak kategori hak kepaniteraan Mahkamah Agung RI berdasarkan PP No 53/2008 terdiri dari Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi, Pemohonan Peninjauan Kembali dan Permohonan Hak Uji Materiil. Biaya-biaya tersebut disetorkan ke kas negara oleh pengadilan tingkat pertama yang menerima pendaftaran perkara-perkara tersebut. Adapun biaya PNBP yang disetorkan oleh Mahkamah Agung RI ke kas negara terdiri dari Biaya Meterai, Biaya Redaksi, Biaya Leges, dan Biaya Jasa Giro.

Biaya pendaftaran disetorkan oleh pengadilan pengaju ketika perkara tersebut diterima sedangkan biaya redaksi dll disetorkan oleh Mahkamah Agung RI ketika perkara tersebut diputus. Di bawah ini jumlah keseluruhan perkara yang disetor ke kas negara sebagai PNBP yang berasal dari hak Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.

Tabel 51

Jenis PNBP yang Menjadi Hak Kepaniteraan Mahkamah Agung RI

NO JerNO Jenis PNBP Tarif JumlahTarifJumlah Perkara Jumlah
11 Pendaftaran Permohonan Kasasi 50.000,00 4484 224.200.00050.000,004484224.200.000
22 Pendaftaran Permohonan PK 200.000,00 1987 397.400.000200.000,001987397.400.000
33 Pendaftaran Permohonan Hak Uji Materil 50.000,00 64 3.200.00050.000,00643.200.000
44 Meterai 6.000,00 7636 45.816.0006.000,00763645.816.000
55 Redaksi 5.000,00 7636 38.180.0005.000,00763638.180.000
708.796.000708.796.000

c. Uang Denda dan Uang Pengganti yang Berasal dari Perkara Pidana Khusus.

Putusan kasasi Mahkamah Agung RI dalam perkara pidana khusus yang diregister tahun 2011 dalam amarnya telah memerintahkan kepada Terpidana untuk membayar uang denda dan uang pengganti sebesar Rp992,646,942,760.00 (sembilan ratus sembilan puluh dua milyar enam ratus empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dengan rincian: uang denda Rp564,923,925,160 dan uang pengganti Rp427,723,017,600,-

2. Pengelolaan Keuangan Perkara pada Tingkat Pertama dan Banding a. Biaya Proses Penyelesaian Perkara

Besaran biaya proses penyelesaian perkara bagi tingkat pertama berdasarkan PERMA 02 Tahun 2009 diatur dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan untuk pengadilan tingkat banding besaran biaya proses tersebut adalah Rp150.000, kecuali untuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang ditetapkan sebesar Rp250.000,.

Jumlah biaya proses yang dikelola oleh pengadilan tingkat banding selama tahun 2010 dengan mudah bisa diketahui dari jumlah perkara perdata yang masuk. Berdasarkan hal tersebut, jumlah biaya proses pada pengadilan tingkat banding selama tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Tabel 52

Biaya proses perkara pada tingkat banding

NoNo Jenis Perkara JumlahperkaraBiayaProses Jumlah
11 Peradilan Umum (Perdata) 4580 150.000 687.000.0004580150.000687.000.000
22 Peradilan Agama (Perdata) 2190 150.000 328.500.0002190150.000328.500.000
33 Peradilan Tata Usaha Negara 785 250.000 196.250.000785250.000196.250.000
Jumlah 1.211.750.0001.211.750.000

Sementara itu jumlah biaya proses yang dikelola oleh pengadilan tingkat pertama tidak serta merta dapat diketahui dari jumlah perkara yang diterimanya. Hal ini karena besaran biaya proses untuk pengadilan tingkat pertama ditentukan oleh ketua pengadilan masingmasing. Namun demikian untuk menciptakan transparansi dalam pengelolaannya, Mahkamah Agung RI telah menciptakan sistem pelaporan biaya perkara berbasis web dan sms. Sistem pelaporan ini memungkinkan diketahuinya jumlah keseluruhan panjar biaya perkara, jumlah yang digunakan serta jumlah yang dikembalikan ke para pihak. Uraian mengenai hal ini akan dijelaskan pada bagian tersendiri.

b. Hak-hak Kepaniteraan (PNBP)

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak kategori hak kepaniteraan peradilan umum, peradilan agama, dan tata usaha negara berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2008 terdiri dari biaya pendaftaran tingkat pertama, pendaftaran tingkat banding, redaksi, meterai, leges, penyerahan salinan putusan, dll.

Biaya pendaftaran dikeluarkan dari jurnal keuangan perkara untuk kemudian disetorkan ke kas negara pada hari yang sama dengan perkara tersebut diterima. Biaya redaksi dan meterai dikeluarkan dari jurnal keuangan perkara pada saat perkara diputus, sedangkan hak kepaniteraan lainnya dikeluarkan pada saat terjadinya transaksi pelayanan, misalnya legalisasi, permintaan salinan putusan, dan lainlain.

Berdasarkan hal tersebut, jumlah PNBP yang berasal dari pengadilan tingkat pertama dan banding bisa diketahui besarannya dari jumlah perkara yang diterima dan diputus dalam setahun. Di bawah ini figur yang menguraikan besarnya jumlah PNBP yang berasal dari hak-hak kepaniteraan pengadilan tingkat pertama dan banding:

1) Tingkat Pertama

Tabel 53

Besaran biaya PNBP pada Kepaniteraan Pengadilan Tingkat Pertama

NoLingkunganNo Lingkungan Jenis PNBP Tarif PNBP JmlTarif PNBPPmla rPerkara Jumlah Rp
1Umum1 Umum Pendaftaran 30.000 52.499 1.574.970.00030.00052.4991.574.970.000
Meterai6.00048.693Meterai 6.000 48.693 292.158.000
Redaksi5.00048.693Redaksi 5.000 48.693 243.465.000
sub jumlah 2.110.593.0002.110.593.00110.593.000
2Agama2 Agama Pendaftaran 30.000 363.041 10.891.230.00030.000363.04110.891.230.000
Meterai6.000353.717Meterai 6.000 353.717 2.122.302.000
Redaksi5.000353.717Redaksi 5.000 353.717 1.768.585.000
sub jumlah 14.782.117.00014.782.117.000
3TUN3 TUN Pendaftaran 30.000 1.301 39.030.00030.0001.30139.030.000
Meterai6.0001.287Meterai 6.000 1.287 7.722.000
Redaksi5.0001.287Redaksi 5.000 1.287 6.435.000
sub jumlah 53.187.000
jumlah total 16.945.897.00016.945.897.000

2) Tingkat Banding

Tabel 54

Besaran biaya PNBP pada Kepaniteraan Pengadilan Tingkat Banding

Besaran biaya PNBP pada Kepaniteraan Pengadilan Tingkat Banding No Lingkungan Jenis PNBP TarifLingkunganJenis PNBPPNBPJmlPerkara Jumlah
1Umum1 Umum Pendaftaran 50.000 4580 229.000.00050.0004580229.000.000
Meterai6.0004249Meterai 6.000 4249 25.494.000
Redaksi5.0004249Redaksi 5.000 4249 21.245.000
sub jumlah 275.739.000275.739.000
2Agama2 Agama Pendaftaran 50.000 2190 109.500.00050.0002190109.500.000
Meterai6.0002180Meterai 6.000 2180 13.080.000
Redaksi5.0002180Redaksi 5.000 2180 10.900.000
sub jumlah 133.480.000133.480.000
3TUN3 TUN Pendaftaran 50.000 785 39.250.00050.00078539.250.000
Meterai6.000793Meterai 6.000 793 4.758.000
Redaksi5.000793Redaksi 5.000 793 3.965.000
sub jumlah 47.973.000447.973.000
jumlah total 457.192.000457.457.192.000

c. Uang Denda dan Uang Pengganti yang Berasal dari Perkara Pidana.

1) Peradilan Umum

Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah berkontribusi terhadap keuangan negara, baik yang bersifat pemulihan keuangan negara yang dirugikan karena perbuatan korupsi dan tindakan perusakan lingkungan hidup maupun denda terhadap tindak pidana yang dilakukan. Selama tahun 2011, uang denda dan uang pengganti yang dibebankan melalui putusan pemidanaan dalam perkara-perkara korupsi, narkotika, lingkungan hidup/illegal logging, dan tindak pidana lainnya adalah sebesar Rp4.746.655.971.394,- (empat trilyun tujuh ratus empat puluh enam milyar enam ratus lima puluh lima juta sembilan puluh tujuh satu ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).

Tabel 55

Jumlah uang denda dan uang pengganti pada pengadilan negeri

Jumlah Perkara Jumlah denda/uangpengganti Korupsi Narkotika (Rp) Illegal
KorupsiNarkotikaLogging LalinLalin
1.45121.1691.5014.667.9211.451 21.169 1.501 4.667.921 4.746.655.971.394

2) Peradilan Militer

Sebagaimana Peradilan Negeri, Peradilan Militer dalam putusannya juga telah banyak berkontribusi terhadap recovery asset keuangan negara, baik dalam tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran. Selama tahun 2010, uang denda dan uang pengganti yang dibebankan kepada para terpidana adalah sebesar Rp14.587.250.500,- (empat belas milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Tabel 56

Jumlah uang denda dan uang pengganti pada pengadilan militer

NoNo Kategori Perkara JumlahPerkara JumlahJumlah
11 Kejahatan 3.502 14.558.843.0003.50214.558.843.000
22 Pelanggaran 254 28.407.50025428.407.500
JumlahJumlah 14.587.250.50014.587.250.500

3) Modernisasi Pengelolaan Pelaporan Keuangan Perkara

Sejak akhir tahun 2008, Mahkamah Agung RI telah merintis modernisasi sistem pelaporan biaya perkara dengan menggunakan sistem aplikasi berbasis short message service (sms) dan situs web. Sistem ini bisa memastikan proses pelaporan biaya perkara dilakukan secara secara efektif dan efisien. Informasi yang dilaporkan melalui sistem pelaporan elektronik ini meliputi: saldo awal, jumlah panjar, biaya yang digunakan, sisa panjar yang dikembalikan, dan saldo akhir.

Pada tahun 2011, Mahkamah Agung RI kembali melakukan pengembangan pada sistem pelaporan berbasis sms ini. Pengembangan tersebut berupa pelaporan perkara bagi semua lingkungan peradilan. Selain memuat informasi jumlah perkara, sistem pelaporan perkara berbasis sms dan web ini juga menyajikan laporan denda dan uang pengganti bagi perkara pidana khusus.

Telah diadakan sejumlah perubahan pada sistem sms gateway ini. Diantara perubahan tersebut, adalah menjadikan beberapa content yang sebelumnya tertutup, menjadi informasi yang bisa diakses publik. Informasi yang bisa diakses publik pada beranda sms gateway ini adalah: laporan biaya perkara, laporan perkara prodeo, laporan sidang keliling, laporan posbakum, dan lain-lain.

Halaman beranda SMS Gateway yang menampilkan keadaan perkara pengadilan di seluruh Indonesia

Pada akhir Desember 2010, kondisi keuangan perkara di lingkungan peradilan

umum, agama, dan tata usaha negara adalah sebagai berikut.

Kondisi keuangan perkara di empat lingkungan peradilan tahun 2011

Tabel 36

Sal Kkir1.8..681143.0651.28030.27512
ar digunakan dik7.05559.678.896.9921447167
Jumla an1 101..251264.68985668.1.985
金0.1. 51..62.65 .97961.
Peradilan Saldo Awal Uang Panjar Masuk Jumlah Panjar digunakan Panjar dikembalikan Saldo AkhirUmum 1.017.249.302.145 207.149.202.365 1.224.398.504.510 1.053.779.185.555 27.558.510.681 143.060.808.2740172214511.5048Negara 1.067.292.330 3.622.549.655 4.689.841.985 3.147.163.777 429.923.275 1.112.754.933Jumlah 1.039.892.651.523 411.979.943.136 1.451.872.594.659 1.216.605.246.324 60.849.995.236 174.417.353.099
eradilanmu ununTata Usahapaad

V. PEMBARUAN FUNGSI TEKNIS DAN MANAJEMEN PERKARA

Dalam cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035 disebutkan bahwa segala upaya pembaruan fungsi teknis harus diarahkan pada terwujudnya pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan. Pembaruan fungsi teknis juga bisa dimaknakan sebagai upaya merevitalisasi fungsi Mahkamah Agung RI sebagai pengadilan tertinggi dalam rangka menjaga kesatuan hukum, dan merevitalisasi fungsi pengadilan dalam rangka meningkatkan akses publik terhadap keadilan. Beberapa aktivitas pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara yang dilakukan sepanjang tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1. Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung RI

Penerapan sistem kamar merupakan salah satu agenda pembaruan fungsi teknis yang diamanatkan oleh cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035. Untuk melaksanakan amanat tersebut, Mahkamah Agung RI menerbitkan Surat Keputusan Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tanggal 19 September 2011. Berdasarkan SK yang diterbitkan bersamaan dengan penyelenggaraan Rakernas Mahkamah Agung RI 2011 ini, Mahkamah Agung RI memutuskan untuk menerapkan sistem kamar dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung RI terhitung mulai tanggal 19 September 2011. Meskipun demikian Mahkamah Agung RI memberlakukan masa transisi hingga April 2014. Pada masa transisi ini pemberlakuan sistem kamar dilakukan adaptasi dengan kondisi dan struktur Mahkamah Agung RI saat ini.

Sosialisasi sistem kamar bagi pejabat di lingkungan Kepaniteraan Makamah Agung RI

Tujuan penerapan sistem kamar sebagaimana tertera di Lampiran I SK KMA tersebut adalah untuk menjaga konsistensi putusan, meningkatkan profesionalitas hakim agung, dan mempercepat proses penanganan perkara di Mahkamah Agung RI.

Dalam penanganan sistem kamar ini, Mahkamah Agung RI menetapkan 5 (lima) kamar: yakni: Kamar Pidana, Kamar Pidana, Kamar Tata Usaha Negara, Kamar Agama, dan Kamar Militer. Di Kamar Perdata dibentuk juga sub kamar yaitu Sub Kamar Perdata, Sub Kamar Perdata Khusus, sedangkan pada Kamar Pidana dibentuk Sub Kamar Pidana, Sub Kamar Pidana Khusus, dan Sub Kamar Pidana Khusus Non Tipikor.

Sistem kamar di Mahkamah Agung RI hanya diberlakukan bagi penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali. Sedangkan untuk kewenangan Mahkamah Agung RI lainnya, yakni : permohonan grasi, permohonan fatwa, hak uji materiil, dan sengketa kewenangan antar lingkungan peradilan diperiksa dan diputus dengan mekanisme di luar kamar.

Untuk efektifitas implementasi sistem kamar, Mahkamah Agung RI telah menerbitkan beberapa SK pendukung, yaitu:

t 4VSBU ,FQVUVTBO ,FUVB.BILBNBI "HVOH3* /PNPS ,."4, IX/2011 tanggal 19 September 2011 tentang Penunjukan Ketua Kamar dalam Sistem Kamar pada Mahkamah Agung RI Republik Indonesia;

t 4VSBU ,FQVUVTBO ,FUVB .BILBNBI "HVOH 3* /PNPS ,."4, IX/2011 tentang Penunjukan Hakim Agung sebagai Anggota Kamar dalam Sistem Kamar pada Mahkamah Agung RI Republik Indonesia;

t 4VSBU ,FQVUVTBO ,FUVB .BILBNBI "HVOH 3* /PNPS ,." SK/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 tentang Pemberian Nama TIM pada Kamar –Kamar Perkara pada Mahkamah Agung RI Republik Indonesia;

t 4VSBU ,FQVUVTBO ,FUVB .BILBNBI "HVOH 3* /PNPS ,." SK/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 tentang Perubahan Surat Keputusan 144/KMA/SK/IX/2011 tentang Penunjukan Hakim Agung sebagai Anggota Kamar dalam Sistem Kamar pada Mahkamah Agung RI Republik Indonesia;

t 4VSBU ,FUVB .BILBNBI "HVOH 3* /PNPS ,."),9** tanggal 17 Desember 2011 perihal Pelengkap Aturan Sistem Kamar.

2. Penguatan Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management) Pengiriman dan Pengelolaan Dokumen Elektronik khususnya untuk mendukung SEMA 14 Tahun 2010

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali merupakan salah satu upaya sistematis dari Mahkamah Agung RI untuk mengurai simpul permasalahan lambatnya penyelesaian minutasi perkara. Argumentasinya adalah jika Mahkamah Agung RI memiliki soft copy putusan tingkat pertama dan banding dan dokumen lainnya yang menjadi sumber penyusunan putusan Mahkamah Agung RI, maka penyelesaian putusan tidak akan memakan waktu lama.

Publikasi Putusan ke sistem direktori putusan Mahkamah Agung RI : salah satu bentuk knowledge management

Kepaniteraan pun menyediakan tiga alternatif media untuk pengiriman soft copy putusan dari pengadilan tingkat pertama ke Mahkamah Agung RI, yakni: compact disc/flashdisk, e-mail, dan aplikasi komunikasi direktori putusan. Penyediaan tiga alternatif media penyampaian soft copy tersebut disesuaikan dengan tingkat kematangan pengadilan dalam menggunakan teknologi informasi. Harapannya semua pengadilan menggunakan aplikasi komunikasi data pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, karena cara ini paling efektif dan terintegrasi.

Sema 14/2010 ini tidak hanya berimplikasi kewajibkan pengadilan untuk menyertakan dokumen elektronik tertentu terhadap perkara yang diajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali. Kewajiban penyertaan dokumen elektronik ini ternyata membawa efek domino terhadap adanya perubahan prilaku kerja dalam mengelola file elektronik.

Meskipun kini dipastikan semua putusan diketik menggunakan komputer namun untuk mereproduksi putusan tersebut tidak mudah, apalagi interval waktu dari selesainya pengetikan dan reproduksi cukup lama. Hal ini dikarenakan beberapa prilaku kerja yang belum profesional, misalnya : file ditindih dengan dokumen baru, penamaan file tidak menunjukkan substansi dokumen sehingga susah dicari, file disimpan di komputer atau laptop pribadi sehingga untuk mendapatkannya kesulitan. Bahkan, tidak jarang file gagal ditemukan karena tersimpan di laptop pribadi yang pemiliknya mutasi.

Dengan demikian penyertaan dokumen elektronik ini mendorong perubahan prilaku dalam mengelola file elektronik, misalnya standarisari penamaan, standarisasi format file maupun sentrasilsasi penyimpanan file. Untuk hal tersebut Panitera Mahkamah Agung RI sesuai dengan kewenangan yang diberikan melalui Sema 14 Tahun 2010, telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 085/PAN/II/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan SEMA Nomor 14 Tahun 2010.

Agar publik bisa merasakan dampak positif dari pemberlakuan SEMA 14/2010, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI didukung oleh Tim Asistensi Pembaruan Mahkamah Agung RI melakukan penguatan manajemen pengetahuan (knowledge management) kepada seluruh pemangku kepentingan, khususnya pengadilan tingkat pertama dan banding. Bentuk penguatan knowledge management ini dilakukan dengan kegiatan tatap muka dalam format sosialisasi SEMA 14/2010 dan aplikasi komunikasi data Direktori Putusan bagi operator dan pejabat kepaniteraan pengadilan tingkat pertama dan banding. Diantara kegiatan penguatan manajemen pengetahuan (knowledge management) yang telah dilakukan adalah:

a. Sosialisasi SEMA 14/2010 dan SE Panitera 085/PAN/II/2011 kepada Panitera/Sekretaris pengadilan tingkat banding empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia, tanggal 21-23 Pebruari 2011, bertempat di Hotel Mercure,;

b. Sosialisasi SEMA 14/2010, SE Panitera 085/PAN/II/2011, dan aplikasi komunikasi data direktori putusan kepada para wakil panitera dan operator pada pengadilan tinggi, pengadilan tinggi tata usaha nagara, pengadilan negeri pada ibu kota propinsi, dan pengadilan tata usaha negara se Jawa, tanggal 12-14 Mei 2011 bertempat di Hotel Imperial Aryaduta, Lippo Karawaci;

c. Sosialisasi SEMA 14/2010, SE Panitera 085/PAN/II/2011, dan aplikasi komunikasi data direktori putusan kepada para pejabat kepaniteraan dan operator pada pengadilan negeri se-wilayah PT Semarang, tanggal 25-27 Juli 2011 bertempat di Hotel Horison, Semarang;

d. Sosialisasi SEMA 14/2010, SE Panitera 085/PAN/II/2011, dan aplikasi komunikasi data direktori putusan kepada para operator pada pengadilan tinggi agama, pengadilan tinggi militer, pengadilan agama ibu kota propinsi, dan pengadilan militer se Indonesia, tanggal 10-12 Oktober 2011 bertempat di Hotel Carrcadin, Bandung;

e. Sosialisasi SEMA 14/2010, SE Panitera 085/PAN/II/2011, dan aplikasi komunikasi data direktori putusan kepada para operator pada pengadilan tinggi, pengadilan tinggi tata usaha negara, pengadilan negeri ibu kota propinsi, dan pengadilan tata usaha negara se Indonesia, tanggal 17-19 Oktober 2011 bertempat di Hotel Aston, Sumarecon Tangerang;

f. Sosialisasi SEMA 14/2010, SE Panitera 085/PAN/II/2011, dan aplikasi komunikasi data direktori putusan kepada para operator pada pengadilan negeri kelas I. A non ibu kota propinsi dan pengadilan negeri kelas I.B di Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera, dan Babel, pada tanggal 17-19 November 2011 bertempat di Hotel Aston, Sumarecon Tangerang;

Selain melalui kegiatan tatap muka penguatan knowledge management dilakukan juga dengan publikasi informasi di website, antara lain website kepaniteraan http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id dan pembaruan peradilan, http://pembaruanperadilan.info

3. Penambahan fitur komunikasi data pengiriman dokumen elektronik dari pengadilan tingkat pertama ke Mahkamah Agung RI pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI (http://putusan.mahkamahagung. go.id) adalah sistem yang dibangun oleh Mahkamah Agung RI untuk mempublikasikan putusan Mahkamah Agung RI. Sistem ini telah dibangun sejak tahun 2006 dan terus-menerus dikembangkan hingga kini. Diantara pengembangan Direktori Putusan yang dilakukan Kepaniteraan Mahkamah Agung RI pada tahun 2011 adalah penambahan fitur komunikasi data. Fitur ini dibuat terkait dengan lahirnya SEMA 14 Tahun 2010 yang mewajibkan pengadilan untuk menyertakan dokumen elektronik tertentu sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan kembali. Fitur ini menjadi pilihan bagi pengadilan untuk mengirimkan dokumen elektronik tersebut selain dua pilihan lainnya, flashdisk/compact disk dan surat elektronik.

Melalui fitur ini pengadilan tingkat pertama bisa melakukan komunikasi data dengan Mahkamah Agung RI secara dua arah untuk pengiriman dokumen elektronik atas upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali. Bagi Mahkamah Agung RI, jika Pengadilan menggunakan fitur akan segera memberikan informasi secara real time mengenai perkara-perkara yang akan diajukan upaya hukum kasasi. Tidak hanya itu, Mahkamah Agung RI pun dapat langsung mendownload file yang disertakan sebagaimana SEMA 14/2010.

Segala aktivitas yang dilakukan Mahkamah Agung RI, mulai membuka, mendownload, meregistrasi, hingga mengupload putusan akan langsung terkomunikasikan secara otomatis melalui sistem antar muka untuk pengadilan yang mengajukan. Selain itu, komunikasi data juga dilakukan oleh sistem ke surat elektronik pengadilan pengaju yang telah ditegistrasikan. Selain untuk upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali Fungsi fitur ini pun bisa digunakan oleh pengadilan tingkat pertama dan banding ketika diaajukan upaya hukum banding.

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI sangat menganjurkan pengadilan untuk menggunakan fitur komunikasi data direktori putusan untuk pengiriman dokumen elektronik sebagaimana diatur SEMA 14/2010. Selain itu sistem komunikasi data memiliki beberapa keunggulan:

a. File lebih aman dan terstandarkan formatnya

Berdasarkan laporan dari Direktorat Pranata dan Tatalaksana seringkali dijumpai kasus Compact Disc (CD) yang dikirim pecah, CD tidak berisi data (kosong), file yang tersimpan tidak bisa dibaca, dan file berisi putusan dalam format .pdf sehingga tidak dapat diedit. Hal seperti tersebut tidak akan dijumpai ketika Pengadilan melakukan pengiriman melalui Direktori Putusan. Hal ini karena sistem Direktori Putusan mensyaratkan file putusan yang akan diupload berformat rich text format (rft), apabila pengadilan mengabaikan aturan ini maka sistem pun akan menolaknya. Demikian pula apabila pengadilan lupa atau dengan sengaja mengosongkan file putusan, sistem akan menolaknya sehingga transaksi dinyatakan tidak berhasil.

b. Terjalin komunikasi data dua arah secara otomatis

Ketika pengadilan tingkat pertama melakukan transaksi upaya hukum, kasasi misalnya, maka transaksi tersebut akan segera terbaca dan menjadi antrian upaya hukum di halaman sistem Mahkamah Agung RI (Direktorat Pranata) dan informasi adanya transaksi tersebut terkirim pula ke e-mail individu yang didaftarkan. Kemudian, ketika Mahkamah Agung RI membuka dan mendownload file yang dilampirkan (sesuai SEMA 14/2010), informasinya terkirim secara otomasis ke sistem pengadilan pengaju dan email individu yang didaftarkan. Demikian pula tahapan registrasi hingga perkara tersebut putus dan dipublikasikan, oleh sistem akan dikirimkan secara otomatis. Hal tersebut juga terjadi ketika dilakukan transaksi pengiriman soft copy untuk upaya hukum banding.

Apabila semua pengadilan telah menggunakan Direktori Putusan maka tidak ada proses transaksi melampirkan putusan tingkat banding ataupun putusan kasasi (untuk PK), karena sistem akan membuat pertautan (link) secara otomatis terhadap perkara-perkara yang berkaitan di setiap tingkatan peradilan.

c. Paralel dengan kebijakan transparansi peradilan

Untuk bisa memanfaatkan fitur komunikasi data direktori putusan dipersyaratkan untuk mengunggah putusan ke Direktori Putusan, baik untuk publish maupun backup data (unpublish). Pengiriman dokumen elektronik menggunakan fitur komunikasi data Direktori Putusan menjadikan pengadilan terdorong untuk mempublikasikan putusan.

4. Meningkatkan Kapasitas Direktori Putusan menjadi Pusat Data Putusan Nasional

Mahkamah Agung RI mulai mempublikasikan putusannya melalui media online (website) pada tanggal 3 September 2007, di acara Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran pengadilan se-Indonesia di Makassar. Awalnya Direktori Putusan ini beralamatwww.putusan.net, kemudian seiring dengan upaya pembaruan dan peningkatan kualitas, sistem ini menjadi bagian dari domain website Mahkamah Agung RI, http://putusan.mahkamahagung. go.id yang dikelola oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.

Pada tahun 2011, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI yang didukung oleh Tim Asistensi Pembaruan Peradilan melakukan pengembangan sistem Direktori Putusan yakni dengan memberikan akses kepada seluruh jajaran pengadilan se-Indonesia untuk mengunggah putusannya ke http://putusan. mahkamahagung.go.id. Oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung RI masingmasing pengadilan telah diberikan username dan password untuk bisa mengakses backend Direktori Putusan. Sosialisasi sistem ini pertama kali dilakukan kepada seluruh Panitera/Sekretaris pengadilan tingkat banding se-Indonesia pada tanggal 21-23 Februari 2011 di Jakarta. Kemudian disusul dengan beberapa kegiatan sosialisasi yang bersifat peningkatan knowledge management kepada petugas di pengadilan tingkat pertama

Pasca pengembangan terakhir ini, putusan yang terpublikasikan di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI tidak hanya putusan Mahkamah Agung RI tetapi juga putusan pengadilan dari semua tingkatan dan semua lingkungan peradilan. Meskipun sebelumnya pengadilan sudah mempublikasikan putusan pada websitenya masing-masing, publikasi pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI memudahkan publik untuk mengakses informasi putusan disatu tempat. Sentralisasi ini juga menjadikan Direktori Putusan sebagai Pusat Data Putusan Nasional (National Judgment Repository).

Hingga 31 Desember 2011 Jumlah putusan yang terpublikasikan di Direktori Putusan berjumlah 120.410 putusan yang terdiri dari 90.762 putusan tingkat pertama dan banding (75,38%) dan 33.648 putusan Mahkamah Agung RI (24,62%).

Berita Detik News pada Hari Kamis, 12 Januari 2012 Pukul 10:57

Jumlah putusan yang terupload di Direktori Putusan pernah mendapat apresiasi dari Sebastian Pompe, Program Manager National Legal Reform Program (NLRP) yang dimuat di harian berbahasa Inggris The Jakarta Post, Selasa 29 Maret 2011. Menurutnya, jumlah putusan yang terpublikasikan di Direktori Putusan (ketika itu berjumlah 22.437) lebih banyak dari putusan Amerika, Belanda, dan Australia dalam sepuluh tahun terakhir, atau lebih banyak dibandingkan putusan Amerika Serikat yang dipublikasikan dalam seratus tahun terakhir. (http://www.thejakartapost.com/news/2011/03/29/ legal-uncertainty-caused-advocates.html). Sedangkan media online, detik news (www.detiknews.com) pada hari Kamis, 12 Januari 2011 Pukul 10:57 wib, menurunkan berita yang mengapresiasi capaian Mahkamah Agung RI dalam publikasi putusan dengan judul “Rekor Dunia, Mahkamah Agung RI Upload 120 Ribuan Putusan dalam Tahun 2011”.

“In reality, in February 2011 the Supreme Court had 22,437 decisions on its website. That is more than the all decisions published by the Supreme Courts of the US, the Netherlands and Australia put together over the past ten years. Indeed, it is more decisions than the number of decisions published by the US Supreme Court over the past hundred years”

Berita The Jakarta Post pada hari Selasa, 29 Maret 2011

Apabila dilihat perkembangan publikasi putusan pada Direktori Putusan sejak tahun 2007 hingga 2011 bisa terlihat dalam grafik di bawah ini.

Secara keseluruhan Jumlah putusan yang terupload di Direktori Putusan hingga 31 Desember 2011 berjumlah 144.995. 122.708 putusan dari jumlah tersebut atau 84,91 % diupload di tahun ini. Jumlah putusan yang terupload pada tahun 2011 ini naik 2.108,75% dari tahun 2010 yang hanya mengupload 5.819. Kenaikan ini terjadi karena adanya partisipasi pengadilan tingkat pertama dan banding yang mengunggah putusannya ke Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

Sementara itu khusus untuk perkara Mahkamah Agung RI, jumlah putusan yang terupload selama tahun 2011 berjumlah 12.189 putusan. Jumlah ini naik 109, 47 % dibandingkan dengan jumlah putusan Mahkamah Agung RI yang terupload di tahun 2010 yang berjumlah 5.819.

5. Meningkatkan Kualitas Informasi Perkara pada Sistem Informasi Perkara Mahkamah Agung RI

Selain Direktori Putusan (http://putusan.mahkamahagung.go.id), Mahkamah Agung RI memiliki sistem untuk menyajikan informasi status perkembangan penanganan perkara di Mahkamah Agung RI berbasis website bernama Sistem Informasi Perkara Mahkamah Agung RI. Sistem ini bisa diakses di http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara. Dengan adanya sistem ini masyarakat yang sedang berperkara bisa memantau perkembangan perkaranya tanpa harus datang ke gedung Mahkamah Agung RI di Jakarta.

Keberadaan informasi perkara kini menjadi sangat strategis, sehingga kandungan informasinya harus selalu terbarukan dan akurasinya terjamin. Mahkamah Agung RI menyadari bahwa meski prosentasenya kecil, ada beberapa kasus kekeliruan informasi yang terjadi pada sistem ini. Kekeliruan tersebut murni human error yang terjadi pada proses pengisian data. Supaya kekeliruan tidak terjadi lagi atau paling tidak bisa diminimalisir, Kepaniteraan telah melakukan serangkaian upaya, yakni:

a. Audit data base

Sumber data sistem informasi perkara adalah roll sidang. Kepaniteraan Mahkamah Agung RI selain mempublikasikan informasi tanggal dan amar singkat putusan yang bersumber dari roll, juga mengelola data base dari roll ini. Dengan adanya kasus kekeliruan informasi amar yang diketahui dari pengaduan para fihak, maka Kepaniteraan melakukan audit data melalui pendekatan perbandingan antara dua data base yang dimiliki. Setelah ditemukani adanya perbedaan kemudian dilakukan kepada Tim yang terkait untuk dilakukan verifikasi dengan dokumen yang ada. Audit ini telah menghasilkan sejumlah temuan dan sedang dalam proses verifikasi data;

b. Membuat Sistem Quality Control

Supaya dimasa mendatang tidak terjadi lagi kekeliruan informasi pada

Sistem Informasi Perkara Mahkamah Agung RI, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI didukung oleh Tim Asistensi Pembaruan Mahkamah Agung RI telah melakukan pembaruan pada sistem berupa fitur quality control. Melalui sistem quality control ini data yang diinput tidak akan langsung terbit akan tetapi harus melalui tahap verifikasi oleh petugas (user yang berbeda).

c. Membentuk Tim Monitoring Update Data

Selain pendekatan sistem, quality control juga dilakukan dengan membentuk Tim Monitoring Update Data. Tim ini bekerja pada saat roll pisik diterima di pusat data kepaniteraan. Tim akan melakukan monitoring apakah perkara yang rollnya telah diserahkan sudah diinput atau belum termasuk kualitas informasinya. Jika ternyata belum atau dijumpai kekeliruan, Petugas akan membuat laporan yang segera disampaikan kepada Panitera Muda Kamar/Askor untuk ditindaklanjuti.

6. Melakukan standardisasi dan sertifikasi template putusan Mahkamah Agung RI

Selain menerbitkan SEMA 14/2010 dan SE Panitera 085/PAN/II/2011, upaya untuk mempercepat penyelesaian minutasi perkara juga dilakukan dengan melakukan standardisasi dan sertifikasi template putusan Mahkamah Agung RI. Template putusan dan ketersediaan dokumen elektronik (putusan tingkat pertama dan banding) merupakan dua hal yang saling keterkaitan. Dokumen elektronik yang sudah diterima menjadi bahan dalam penyusunan putusan Mahkamah Agung RI melalui template yang sudah ditetapkan. Akan tetapi template yang ada saat ini perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan hukum terkini. Selain itu perlu dilakukan standardisasi sehingga terjadi keseragaman. Untuk hal tersebut Ketua Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 181/KMA/SK/XI/2011 tanggal 14 November 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Standarisasi dan Sertifikasi Pola Template Putusan Kasasi/Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung RI

Berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung RI, Tim bertugas untuk :

- melakukan inventarisasi terhadap pola template putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali;

- Melakukan harmonisasi naskah melalui proses dialog, wawancara, penulisan dan penyempurnaan naskah;

- Mendokumentasikan struktur dan metode penulisan template tersebut ke dalam suatu pedoman penulisan putusan Kasasi/Peninjauan Kembali sehingga bisa dijadikan rujukan oleh semua fihak yang terkait dengan penyusunan putusan Mahkamah Agung RI.

Workshop Standardisasi Template Putusan Mahkamah Agung RI

Apabila Template sudah terstandarkan dan disertifikasi akan dilakukan elektronisasi template melalui aplikasi yang sejak tahun 2010 telah dimiliki oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung RI. Diharapkan dengan template elektronik ini akan terjadi percepatan minutasi yang berlipat ganda.

Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 110 BAGIAN 3

Keterbukaan Informasi BAGIAN 3 Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 BAGIAN 3 111

AKSES TERHADAP KEADILAN: Bantuan Hukum, Sidang Keliling,

Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 112 BAGIAN 3

AKSES TERHADAP KEADILAN

I. AGENDA PEMBARUAN PERADILAN

beberapa prioritas implementasi dan rencana strategis Mahkamah Dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, tercantum Agung dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, antara lain adalah (1) pembatasan perkara kasasi di Mahkamah Agung, (2) pemberlakuan Sistem Kamar perkara dan perubahan manajemen perkara, (3) restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, (4) peningkatan kualitas sumber daya manusia peradilan melalui pembenahan sistem dan manajemen sumber daya manusia, serta (5) peningkatan akses masyarakat atas keadilan.

Mahkamah Agung memiliki target dalam lima tahun ke depan agar masyarakat mendapatkan akses yang lebih luas atas keadilan. Beberapa program pendukung, seperti keterbukaan informasi, keringanan biaya perkara bagi masyarakat miskin dan marginal, dan bantuan hukum terus ditingkatkan pelaksanaannya.

Bagi Mahkamah Agung, target ini memiliki tujuan untuk memberi kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan dan meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin dan marginal, selain memberikan pelayanan perkara yang berkeadilan. Sebab, pembaruan dan perubahan peradilan akan lebih bermakna apabila hasilnya dapat diakses oleh seluruh lapisan kelompok masyarakat. Selama ini akses terhadap keadilan merupakan masalah bagi banyak pengadilan di seluruh dunia, khususnya bagi kelompok miskin dan marginal.

Sebagai implementasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, Mahkamah Agung telah menetapkan Program Prioritas Pembaruan Peradilan Tahun 2011. Program prioritas yang ditetapkan meliputi beberapa indikator keberhasilan yang dikelompokkan berdasarkan kelompok kerja pada Tim Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung.

Program prioritas akses terhadap keadilan pada tahun 2011 ini adalah: (i) peningkatan akses masyarakat miskin dan marginal kepada layanan pengadilan; (ii) peningkatan standar pelayanan publik dan keterbukaan pengadilan; dan (iii) implementasi kebijakan terkait keterbukaan pengadilan lainnya.

II. PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN MARGINAL

1. Pelayanan Bantuan Hukum

Pada Agustus 2010, Mahkamah Agung telah mengambil langkah signifikan dalam mendorong upaya agar akses masyarakat miskin dan marginal dapat ditingkatkan. Langkah strategis yang ditempuh Mahkamah Agung RI adalah penyempurnaan mekanisme bantuan hukum pada Pengadilan.

Langkah signifikan tampak antara lain lewat Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang kemudian ditindaklanjuti dengan serangkaian penyempurnaan kebijakan dan proses. Pada prinsipnya SEMA Nomor 10 Tahun 2010 berupaya untuk menata kembali prosedur hukum penanganan dan pemberian bantuan hukum pada lingkungan peradilan umum, agama, militer dan tata usaha negara yang sebelumnya pernah ada dan dirasakan perlu untuk ditingkatkan.

Perubahan meliputi beberapa hal. Pertama, pembentukan Pos Bantuan Hukum dan tata cara pengelolaannya yang dinilai sudah kurang efektif. Kedua, pengaturan pemberian Bantuan Jasa Advokat, yang mengatur kompensasi biaya pendampingan bagi advokat, sekaligus mengatur tata cara memperoleh bantuan hukum advokat dengan cara yang jauh lebih mudah bagi pencari keadilan. Ketiga, pembebasan biaya perkara perdata (prodeo) yang selama ini dalam praktik menghadapi kendala. SEMA ini mengatur secara spesifik operasionalisasi mekanisme perkara prodeo. Keempat, operasionalisasi sidang keliling dan tempat sidang tetap (zittingplaats) untuk makin mendekatkan pengadilan ke masyarakat miskin dan marginal yang secara geografis sulit untuk mencapai pengadilan. Khusus untuk zittingplaats, maka mulai dilakukan revitalisasi terhadap zittingplaats lama yang merupakan warisan dari era dua atap dan banyak yang saat ini tidak terurus.

Menindaklanjuti SEMA tersebut, Mahkamah Agung RI membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Operasionalisasi Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2010 melalui SK KMA Nomor 192/KMA/SK/XII/2010 yang selain beranggotakan kalangan internal, juga melibatkan instansi lintas sektoral dan pemangku kepentingan dari kalangan advokat dan masyarakat sipil.

Kelompok kerja ini bertugas antara lain untuk menyusun pola perjanjian kerja sama penyelenggaraan Pos Bantuan hukum dalam bentuk konsep nota kesepahaman untuk kerja sama kelembagaan antara Pengadilan dan Lembaga Penyedia Bantuan Hukum, menyusun petunjuk teknis dan kerangka acuan untuk pelaksanaan seleksi penyediaan Pos Bantuan Hukum dan bantuan jasa advokat.

a. Pos Bantuan Hukum

Menurut SEMA Nomor 10 Tahun 2010, Pos Bantuan Hukum (Posbakum) diartikan sebagai ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Negeri bagi Advokat Piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum. Ruang Posbakum dapat digunakan untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara, dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat.

Posbakum dimaksudkan untuk memberikan layanan berupa pemberian nasihat hukum, konseling dan pembuatan gugatan bagi mereka yang tidak tahu mengenai masalah hukum dan tidak mampu membayar pengacara untuk menyelesaikan persoalan hukum mereka.

Pada lingkup peradilan umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum) juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 412/DJU/ OT.01.2/IV/2011 tanggal 25 April 2011 tentang Rencana Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum dan Sidang di Tempat Sidang Tetap (Zitting Plaats). Surat Edaran tersebut bertujuan memerintahkan setiap Pengadilan Negeri memiliki ruang khusus yang layak untuk dijadikan Pos Bantuan Hukum dan pendataan zitting plaats

Ruang Pelayanan Hukum untuk Anak dan Perempuan pada Pengadilan Negeri Stabat, Sumatera Utara

Dalam rentang tahun 2011, Badilum telah melaksanakan Pendataan Sarana Hukum Pengadilan Tahun 2011 dalam rangka Program Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Inti dari pelaksanaan kegiatan ini lebih difokuskan untuk mengetahui sampai sejauh mana penyerapan realisasi anggaran kegiatan dana bantuan hukum yang disediakan kepada Pengadilan seluruh Indonesia sekaligus sosialisasi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dan Juklak Nomor 1/DJU/OT 01.3/VIII/2011.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi sebanyak 10 (sepuluh) lokasi yang dilaksanakan pada Oktober sampai dengan Desember 2011. Kondisi yang diharapkan dari kegiatan ini adalah agar pemberian Bantuan Hukum pada setiap pengadilan dapat terserap dengan baik untuk tahun mendatang dengan adanya Buku Juklak Bantuan Hukum. Masyarakat lemah atau miskin (tidak mampu) dan kaum marginal juga diharapkan mendapat akses bantuan hukum dalam beperkara.

Anggaran yang dialokasikan pada Ditjen Badilum pada tahun 2011 untuk Bantuan Hukum mencapai Rp34.519.500.000 untuk dilaksanakan di 344 pengadilan di seluruh Indonesia. Walaupun demikian serapan anggaran adalah sebesar Rp1.212.350.000 untuk membantu penyelesaian 1.455 perkara.

Tabel 1 Pelaksanaan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Tahun 2011

umlah PNJumlah PN Pagu Anggaran (Rp) Serapan AnggaranSerapan Angg grar(Rp) Jumlah Perkara
344344 34.519.500.000 1.212.350.000 1.4551.212.350.0001.455

Eksistensi Pos Bantuan Hukum di peradilan agama diperjelas dengan diterbitkannya sebuah petunjuk pelaksanannya dalam bentuk Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 04/Tuada-Ag/II/2011 tanggal 21 Februari 2011 dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 020/Sek/SK/II/2011.

Khusus di lingkungan peradilan agama, Posbakum pada Mahkamah Syar’iyah dimungkinkan untuk menyediakan layanan pendampingan khusus dalam perkara jinayat. Adapun jenis jasa hukum yang diberikan pada Posbakum di pengadilan agama adalah pemberian informasi, konsultasi, advis dan pembuatan surat gugatan/ permohonan. Khusus untuk perkara jinayah di mahkamah syar’iyah, seperti halnya di pengadilan negeri, dimungkinkan juga penyediaan advokat pendamping secara cuma-cuma untuk membela penerima jasa bantuan hukum di persidangan.

Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Palembang, Sumatera Selatan

Pemberi jasa bantuan hukum yang bertugas di Posbakum adalah pihak luar pengadilan (advokat, sarjana hukum dan sarjana syari’ah) yang berasal dari organisasi bantuan hukum dari unsur asosiasi profesi advokat, perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terikat dengan nota kesepahaman oleh pengadilan-pengadilan agama setempat.

Pada tahun 2011 Peradilan Agama memiliki target untuk melaksanakan 11.553 perkara melalui posbakum. Anggaran untuk Posbakum dan dana pendampingan bagi seluruh perkara jinayat di Mahkamah Syar’iyah di Aceh telah dianggarkan sebesar Rp4.152.000.000. Hingga bulan Desember 2011, terdapat 34.647 pengguna Posbakum. Ini berarti terdapat peningkatan sebesar 300% dari target semula.

Tabel 2

Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Tahun 2011

Jumlah PAJumlah Layanan Perkara Anggaran (Rp)Anggaran (Rp)
TargetTarget Realisasi Pagu SerapanPaguSerapan
4611.53334.64746 11.533 34.647 4.152.000.000 4.053.968.1384.053.968.138

b. Pelayanan Perkara Prodeo dan Sidang Keliling

Dalam buku ‘Providing Justice to the Justice Seekers: A Report on the Indonesian Religious Courts Access and Equity Study’ yang ditulis oleh Cate Sumner, dinyatakan bahwa terdapat tingkat kepuasan yang tinggi diantara para pengguna Pengadilan Agama (70 %) atas pelayanan yang diberikan. Mereka mengatakan akan kembali ke Pengadilan Agama jika nanti mempunyai masalah hukum yang sama.

Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Giri Menang Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta

Kelompok termiskin dari masyarakat Indonesia menghadapi kendala yang signifikan dalam membawa perkara hukum keluarga mereka ke pengadilan. Akibatnya, terdapat siklus perkawinan dan perceraian illegal bagi Perempuan Kepala Keluarga (kelompok yang disurvei) yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Bagi masyarakat miskin, kendala utama dalam mengakses pengadilan adalah masalah keuangan yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi dari dan ke pengadilan. Kendala lainnya adalah kurangnya kejelasan informasi bagi mereka yang belum melek aksara.

Buku Cate Sumner memberikan rekomendasi terkait pelaksanaan layanan keadilan terhadap masyarakat miskin, yaitu: peningkatan anggaran prodeo, penyediaan informasi yang jelas dan seragam mengenai prosedur berperkara secara prodeo, peningkatan pelaksanaan sidang keliling dan penaikan anggaran sidang keliling, penyediaan informasi yang lebih baik tentang proses berperkara dan peningkatan pelayanan publik (client service).

Mahkamah Agung kemudian memberikan respon cepat atas temuan dan rekomendasi penelitian di atas. Anggaran untuk fasilitas prodeo dan sidang keliling ditingkatkan. Pada tahun 2007, anggaran untuk prodeo dan sidang keliling adalah sebesar Rp1 miliar. Pada tahun 2008, negara secara signifikan meningkatkan anggaran untuk sektor ini menjadi sebesar Rp30 miliar.

Peningkatan anggaran untuk sidang keliling dan perkara prodeo ini memberikan peran penting dalam meningkatkan akses terhadap keadilan bagi orang-orang miskin dan mereka yang tinggal di wilayah terpencil. Biaya perkara yang umumnya dibayar oleh para pihak digunakan untuk biaya pemanggilan para pihak, pemanggilan saksi, dan juga biaya administrasi persidangan.

Pelaksanaan sidang keliling pada tahun 2011 mendapat respon positif dari para pencari keadilan. Pada tahun 2011, Ditjen Badilag menargetkan pelaksanaan sidang keliling di 273 lokasi. Data terakhir, hingga bulan Desember 2011, menunjukkan bahwa sidang keliling telah berhasil dilakukan pada 338 lokasi. Demikian juga, jumlah perkara yang diselesaikan juga meningkat. Ditjen Badilag mentargetkan 11.553 dan data terkini menunjukkan ada 18.549 perkara yang diselesaikan atau terdapat kenaikan sebesar 160%.

Tabel 3

Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Tahun 2011

LokasiLokasi Jumlah Layanan Perkara Anggaran (Rp)Anggaran (Rp)
TargetRealisasiTargetRealisasiPaguSerapan
27333811.55318.549273 338 11.553 18.549 4.188.500.00 3.463.113.5283.463.113.528

Sidang keliling yang dilakukan oleh pengadilan agama kadang harus mengarungi lautan. Para hakim dan aparat peradilan harus menempuh lebih dari dua jam perjalanan laut hanya dengan menggunakan perahu dengan keamanan alakadarnya. Perjalanan ini harus ditempuh karena tidak ada cara lain untuk menuju lokasi sidang keliling. Dapat dipahami karena kebanyakan wilayah di Indonesia adalah wilayah kepulauan.

Persiapan Sidang Keliling Pengadilan Agama Soasio, Maluku Utara. Para Hakim dan para staf pengadilan menempuh perjalanan laut ke daerah tempat pelaksanaan sidang keliling.

Penyelenggaraan sidang keliling telah banyak membantu menyelesaikan masalah “akte kelahiran”. Pada tahun 2011, pengadilan agama menerima sebanyak 25.180 perkara isbat nikah (pengesahan perkawinan) dan telah berhasil menyelesaikan sebesar 22.789 perkara. Dengan putusan tentang sahnya suatu perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat, masyarakat dapat memperoleh akta kelahiran buat anakanak mereka.

Pada tahun 2011, Pengadilan Agama menargetkan 11.553 perkara prodeo dengan anggaran sebesar Rp3.465.900.000 dengan serapan sebesar Rp1.620.440.301 atau sekitar 46,8%. Pengadilan Agama telah menerima sebanyak 10.507 perkara prodeo atau sekitar 91%.

Tabel 4

Pelaksanaan Sidang Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Tahun 2011

mlah LayananJumlah Layanan Perkara Anggaran (Rp)
TargetTarget Realisasi Pagu SerapanPaguSerapan
11.53310.50711.533 10.507 3.465.900.000 1.620.440.3011.620.440.301

Sidang Isbat Nikah di Kinabalu, Sabah, Malaysia

Mahkamah Agung RI melakukan terobosan baru untuk meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat. Akses terhadap keadilan tidak hanya dapat dinikmati oleh warga masyarakat yang tinggal di Indonesia, tetapi juga bagi warga yang berjuang di negeri orang.

Dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 084/KMA/ SK/V/2011 tentang Izin Sidang Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) di Kantor Perwakilan Republik Indonesia, tertanggal 25 Mei 2011, Pengadilan Agama Jakarta Pusat melakukan sidang isbat nikah di Kinalau, Sabah, Malaysia untuk pertama kalinya.

Pelaksanaan Sidang Isbat Nikah di Sabah, Malaysia

Sidang Isbat Nikah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia atau tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri dan juga untuk memberikan akses terhadap keadilan yang seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia.

Kebijakan Mahkamah Agung ini merupakan sikap peka dan peduli terhadap persoalan hukum yang dihadapi masyarakat. Perkawinan siri yang marak terjadi di kalangan Warga Negara Indonesia (WNI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berada di luar negeri menimbulkan persoalan-persoalan keimigrasian. Secara hukum, pelaku perkawinan sirri tidak mendapatkan akta nikah yang menjadi sangat penting dalam kelengkapan dokumen keimigrasian. Sidang isbat nikah menjadi solusi terbaik bagi WNI atau TKI untuk memperoleh akta nikah setelah perkawinan sirri mereka disahkan melalui sidang ini.

WNI/TKI di Malaysia yang mendapat Buku Nikah pasca Sidang Isbat Nikah

Sidang isbat nikah ini yang merupakan kerjasama antara Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan Konsulat Jenderal RI Kota Kinabalu ini telah berhasil menyidangkan 367 perkara pengesahan kawin sirri. Dari jumlah itu, 335 permohonan dapat dikabulkan. Sementara sisanya, 27 permohonan yang tidak dapat dikabulkan karena pemohon tidak hadir, 4 permohonan ditolak karena masih dalam proses perceraian di Indonesia dan 1 permohonan ditolak karena beristri dua.

c. Zitting Plaats

Dalam rangka membantu para pencari keadilan yang berdomosili jauh dari kantor Pengadilan Negeri khususnya masyarakat tidak mampu (miskin) dan/atau terpinggirkan (marginal), sampai saat ini pelaksanaan sidang di zitting plaats masih dilaksanakan oleh beberapa pengadilan negeri yang bangunan/gedung tempat sidangnya tidak dikembalikan ke Kementerian Hukum dan HAM dengan menggunakan anggaran perjalanan dinas yang tersedia.

Hasil pendataan kembali pasca serah terima sebagian bangunan/ gedung tempat sidang antara Mahkamah Agung dengan Kementerian Hukum dan HAM, ternyata masih ada beberapa bangunan/gedung yang tetap dimiliki Mahkamah Agung dan untuk tahun 2012 sejumlah 20 pengadilan negeri telah mendapatkan DIPA untuk melaksanakan sidang di zitting plaats, dan ditindaklanjuti oleh Direktur Jenderal dengan mengeluarkan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 1/DJU/ OT.01.3/I/2012 tertanggal 26 Januari 2012.

Dari 59 lokasi zitting plaats yang dilakukan survei, sebagian besar sudah rusak akibat tidak ada biaya renovasi, sebagian lagi rusak/musnah akibat bencana alam, seperti tsunami dan banjir. Dari 34 lokasi zitting plaats yang dimiliki oleh Mahkamah Agung, sejumlah 19 lokasi masih dalam keadaan baik, 7 rusak ringan dan 8 rusak berat. Sedangkan sisanya sejumlah 25 lokasi zitting plaats milik Kementerian Hukum dan HAM, sejumlah 3 lokasi dalam keadaan baik, 7 rusak ringan dan 15 rusak berat.

Grafik 1 Jumlah Gedung Zitting Plaats Tahun 2011

2. Kendala dan Solusi

a. Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Kendala yang kerap dihadapi dalam pelaksanaan program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah keengganan mereka untuk dibantu. Sering pula dijumpai kejadian tersangka/terdakwa yang tidak mau dibantu oleh advokat dengan biaya negara, karena sebagian dari mereka memiliki persepsi akan mendapat cap orang miskin apabila menikmati layanan bantuan atau akan mendapatkan kesulitan dalam proses persidangan. Kondisi ini banyak sekali terjadi baik di Pulau Jawa maupun luar Jawa.

Daya serap dana bantuan hukum kurang menggembirakan, dikarenakan beberapa kendala, antara lain: pada umumnya Ketua Pengadilan Negeri masih belum memahami SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum, sehingga takut dan khawatir untuk mempergunakannya. Walaupun sudah dilakukan sosialisasi dalam beberapa kesempatan baik oleh pimpinan Mahkamah Agung maupun oleh pimpinan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Terkait zitting plaats, beberapa kendala yang dapat dipetakan oleh Badilum adalah: (i) belum sepenuhnya fisik gedung diserahkan kepada Mahkamah Agung RI, (ii) gedung yang sudah dimiliki oleh Mahkamah Agung RI banyak dalam kondisi yang tidak layak untuk digunakan.

Menghadapi kendala dan permasalahan tersebut, langkah antisipasi yang diambil oleh Ditjen Badilum antara lain :

CBIXB NFSFLB t NFZBLJOLBO LFQBEB QBSB QFODBSJ LFBEJMBO mempunyai hak untuk mendapat bantuan hukum terutama bagi masyarakat yang digolongkan tidak mampu secara ekonomi;

t TPTJBMJTBTJMFCJIJOUFOTJGUFOUBOH4&."/PNPS5BIVOEBO petunjuk teknisnya;

t .FOFSCJULBO 4VSBU ,FQVUVTBO %JSKFO #BEJMVN /PNPS %+6 OT.01.3/VIII/2011, tentang Petunjuk Pelaksanaan SEMA Nomor 10 Tahun 2010;

1PTCBLVN t .FNPOJUPS TFDBSB CFSLBMB LFHJBUBO #BOUVBO )VLVN dan Sidang di Tempat (zitting plaats) agar terlaksana dengan baik, tertib dan lancar b. Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Program bantuan hukum, merupakan program yang relatif baru bagi Pengadilan Agama, maka tidak heran bila banyak persoalan yang timbul di lapangan. Di antara persoalan tersebut adalah petugas Posbakum kurang memahami proses berperkara di Pengadilan Agama. Banyak dijumpai pembuatan surat gugatan dan permohonan, replik dan duplik yang tidak sesuai dengan peraturan berlaku di Pengadilan Agama. Akibatnya, dapat menyebabkan suatu perkara ditolak karena surat gugatan kabur atau obscuur libel. Bila ini terjadi maka para pihak akan sangat dirugikan.

Hal lain yang kerap terjadi adalah petugas Posbakum tidak mengerti istilah-istilah teknis hukum Islam yang notabene menjadi hukum materiil Peradilan Agama. Ini disebabkan kebanyakan petugas Posbakum berlatar belakang sarjana hukum umum, bukan sarjana syari’ah. Kondisi tidak mendukung lainnya adalah minimnya infrastruktur yang memadai seperti ruangan yang representatif, alat tulis kantor, dan perangkat komputer.

Selain itu, khusus untuk program perkara prodeo, penyerapan anggaran relatif minim. Hal ini disebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan pengajuan perkara secara prodeo. Salah satu syarat utama adalah Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Kerapkali masyarakat mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk mendapatkan SKTM dari pada biaya yang harus dibayarkan.

Persoalan lain yang dijumpai berkaitan dengan realisasi anggaran. Setiap perkara prodeo dianggarkan sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Menurut Juklak yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, apabila penggunaan anggaran untuk tiap perkara berlebih maka harus dikembalikan ke negara. Hal ini menyebabkan anggaran tidak dapat terserap secara maksimal. Ada juga persoalan psikologis. Masyarakat merasa malu menggunakan layanan prodeo. Mereka malu menyatakan dirinya sebagai masyarakat miskin.

Pengadilan Agama tidak tinggal diam dalam menghadapi masalahmasalah tersebut. Pengadilan Agama berusaha menggunakan sumber daya yang ada dan memaksimalkan penggunaannya. Beberapa Pengadilan Agama telah merencanakan pengusulan anggaran untuk menunjang pelaksanaan Posbakum untuk tahun 2012.

Hampir semua Pengadilan Agama penyedia Posbakum telah menggunakan sebuah sistem manajemen perkara yang dikenal dengan Sistem Informasi Administrasi Pengadilan Agama (SIADPA). Sistem ini sama canggihnya dengan sistem Casetrack yang digunakan oleh the Family Court of Australia (FCoA). Namun, petugas Posbakum belum terlatih bahkan sebagian sangat awam menggunakan sistem ini. Akibatnya, oleh karena perkara yang masuk tidak terekam secara baik, penyelesaian perkara mengalami hambatan yang cukup signifikan.

Banyak Pengadilan Agama memandang bahwa Posbakum harus disosialisasi secara baik dan terprogram sehingga masyarakat akan cepat mengetahui dan menyadari pentingnya Posbakum ini. Kendala yang dihadapi berkenaan dengan sosialisasi ini adalah tidak tersedianya anggaran khusus untuk itu. Anggaran yang ada hanya khusus untuk implementasi Posbakum saja bukan untuk sosialisasinya. Untuk sementara ini, beberapa Pengadilan Agama telah berusaha menyosialisasikan Posbakum dengan menggunakan media yang ada seperti spanduk dan memaksimalkan fungsi Meja Informasi.

3. Menyongsong Bantuan Hukum Tahun Depan

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka sejatinya penyelenggaraan Posbakum berada di bawah kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bukan lagi oleh Mahkamah Agung. Walaupun demikian masih dimungkinkan Mahkamah Agung menyelenggarakan Bantuan Hukum untuk tahun 2012.

Penyelenggaraan Bantuan Hukum menurut Undang-Undang tersebut bertujuan untuk: a). Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan, b). Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, c). Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, dan d). Mewujudkan pengadilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengirimkan surat tanggal 8 Desember 2011 Nomor: M.HH.UM.01.01-75 tentang Masa Transisi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Pasca diundangkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang ditujukan antara lain kepada Ketua Mahkamah Agung RI.

Dalam surat tersebut Menteri Hukum dan HAM menyatakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM RI diberikan mandat untuk menyelenggarakan pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Akan tetapi mengingat bahwa pengalihan penyelenggaraan pemberian bantuan hukum dari berbagai kementrian/lembaga yang telah mengelola anggaran dan memberikan bantuan hukum sebelumnya membutuhkan waktu penyiapan aturan pelaksanaan dan instrumen lainnya, serta untuk menghindari terhentinya layanan bantuan hukum untuk masyarakat miskin.

Ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 yang menentukan bahwa penyelenggaraan dan anggaran Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh berbagai instansi, pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan, dan Pasal 23 mengandung pengertian bahwa pemberian bantuan hukum termasuk penggunaan anggarannya yang telah dipersiapkan sebelumnya adalah pemberian bantuan hukum dan anggaran untuk tahun anggaran 2012, di mana pembahasan RAPBN 2012 telah selesai sebelum Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 diundangkan pada tanggal 2 November 2011.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun 2012, anggaran bantuan hukum masih tersebar di dalam DIPA berbagai kementerian/lembaga dan belum dimasukkan ke dalam DIPA Kementerian Hukum dan HAM RI. Dengan demikian anggaran bantuan hukum tahun 2012 pada Mahkamah Agung masih dianggarkan untuk Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

III. KETERBUKAAN INFORMASI PERADILAN

1. Pelayanan Informasi Peradilan

Berbicara tentang keterbukaan informasi maupun kemudahan akses informasi publik, maka secara implisit juga berbicara tentang hak asasi manusia. Hal ini karena informasi adalah bagian dari komunikasi antar manusia. Mendapatkan informasi adalah merupakan hak yang melekat pada fitrah manusia, yang tidak bisa terlepas dari komunitasnya. Kebebasan informasi merupakan hak asasi manusia sebab informasi adalah bagian integrasi komunikasi antar manusia. Keterbukaan informasi sekaligus sebagai perangkat bagi masyarakat untuk mengontrol dan mengawasi setiap langkah penyelenggara negara.

Upaya perubahan, atau lebih dikenal dengan reformasi birokrasi, dimulai dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 diatur mengenai Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik, yang dua di antaranya adalah asas keterbukaan (transparansi) dan asas pertanggungjawaban (akuntabilitas).

Sejak tahun 2007 Mahkamah Agung sudah lebih dahulu menunjukkan komitmen keterbukaan informasi yang efektif dan efisien dengan diterbitkannya SK KMA Nomor 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan, yang diperbaharui dengan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011. Pembaruan dilakukan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yan diberlakukan efektif pada 30 April 2010.

Implementasi Meja Informasi di pengadilan memainkan peran penting dalam mewujudkan sepuluh court values1 , salah satunya adalah transparansi pengadilan. Meja Informasi ini mengacu kepada SK KMA Nomor: 1-144/ KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Layanan Informasi.

Ketua Muda Perdata Atja Sondjaja, SH (kiri) meninjau fasilitas Meja Informasi di PN Kabupaten Malang di Kepanjen, Jawa Timur

Tujuan utama pembentukan Meja Informasi adalah untuk memberikan pelayanan terbaik (excellent service) kepada para pencari keadilan. Masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi yang mereka butuhkan. Selain itu, Meja Informasi juga dimaksudkan untuk mencegah komunikasi dan hubungan yang tidak wajar antara para pencari keadilan dan aparat peradilan.

Jenis-jenis informasi sebagaimana diatur dalam SK KMA Nomor: 1-144/KMA/ SK/I/2011 tersebut meliputi: a). Informasi yang wajib diumumkan kepada publik secara berkala, misalnya informasi pengadilan berikut kegiatannya; b). Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik, yaitu antara lain informasi perkara dan putusan; dan c). Informasi yang tidak boleh diakses oleh publik.

1 Di antara court values yang disepakati oleh the International Consortium for Court Excellence adalah equality before the law, fairness, impartiality, independence of decision making, competence, integrity, transparency, accessibility, timeliness and certainty. http://www.courtexcellence.com/

2. Publikasi Informasi Mahkamah Agung

a. Publikasi Informasi Perkara dan Putusan

Sebagai badan publik, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Mahkamah Agung melalui Kepaniteraan diwajibkan membuat sistem yang bisa menjamin kemudahan publik untuk mengakses informasi pengadilan.

Informasi peradilan yang harus dipublikasikan tersebut antara lain informasi perkara dan publikasi putusan pengadilan. Publikasi Putusan, khususnya putusan Mahkamah Agung, telah dirintis oleh Mahkamah Agung sejak tahun 2007. Sistem yang dipersiapkan oleh Mahkamah Agung untuk memublikasikan putusannya berupa situs yang beralamat di http://putusan.mahkamahagung.go.id. Sedangkan mengenai informasi perkara yang sedang dalam proses di Mahkamah Agung, para pencari keadilan dapat mengakses http://kepaniteraan. mahkamahagung.go.id.

Sejak dirintis dengan direktori putusan pada tahun 2008 hingga akhir tahun 2011, situs putusan Mahkamah Agung telah memublikasikan sejumlah 145.309 putusan yang tersedia dalam database putusan Mahkamah Agung. Angka tersebut termasuk pula 9.607 putusan Peradilan Umum, 91.725 putusan Peradilan Agama, 3.158 putusan Peradilan Militer dan 1.399 putusan Peradilan Tata Usaha Negara.

Grafik 2 Jumlah Putusan dalam database Putusan Mahkamah Agung RI

b. Kinerja Meja Informasi

Mahkamah Agung RI telah mengintegrasikan teknologi informasi dan kebutuhan publik atas informasi melalui penyediaan meja informasi. Sejak realisasi Meja Informasi pada 29 Juni 2009, masyarakat yang ingin mengetahui perkembangan penanganan perkara dan informasi lain dari pengadilan dapat mencari dan mengakses informasi tersebut di Meja Informasi.

Sejak itu pula upaya membuka meja informasi di pengadilan tingkat pertama dan banding terus dikembangkan. Layanan ini berbasis teknologi informasi online sehingga dapat diakses di manapun dan kapan pun. Adapun informasi yang disediakan di layanan meja informasi ini adalah informasi perkara dan layanan pengaduan online.

Penyediaan meja informasi di setiap pengadilan merupakan langkah pembaruan yang memberikan dampak positif dalam beberapa hal, antara lain:

- memperkecil kesempatan pihak yang beperkara bertemu dengan hakim maupun panitera;

- memudahkan pihak yang beperkara dan pengguna pengadilan bila ingin mencari dan mendapatkan salinan putusan;

- menekan biaya, karena situs Mahkamah Agung RI bisa diakses dari mana saja.

Apresiasi masyarakat terhadap layanan ini terus menunjukkan respon positif. Contohnya pada meja informasi di Mahkamah Agung RI, dalam waktu enam bulan sejak diresmikan pada 29 Juni 2009 sampai 31 Desember 2009, tercatat 481 pengguna layanan meja informasi. Jumlah pengunjung meningkat drastis di tahun 2010. Berdasarkan data per Januari – Desember 2010, jumlahnya mencapai 2.140 pengguna. Jumlah ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 122,45 %.

Sedangkan untuk tahun 2011 ini, jumlah pengguna meja informasi di Mahkamah Agung mencapai 1.779 pengguna. Angka tersebut menunjukkan penurunan kurang lebih sebesar 20% dibanding angka tahun 2010 lalu. Hal ini terjadi karena masyarakat lebih mudah mencari informasi langsung ke situs peradilan. Misalnya ke http://kepaniteraan. mahkamahagung.go.id/perkara dan http://sms.mahkamahagung.go.id untuk informasi perkara, serta http://putusan.mahkamahagung.go.id untuk mendapatkan dokumen putusan.

Grafik 3 Jumlah Pengunjung Meja Informasi Mahkamah Agung RI Tahun 2011

Informasi yang paling sering dicari oleh pengguna meja informasi adalah tentang “informasi perkara” (85%). Selebihnya tentang “informasi pengaduan perkara” (10%) dan lain-lain (5%). Rincian lengkap pengunjung meja informasi Mahkamah Agung RI berdasarkan tujuan dapat dilihat pada tabel berikut.

Grafik 4: Jumlah Pengunjung Meja Informasi Berdasarkan Tujuan

Bagi para pencari keadilan dan masyarakat yang kesulitan untuk datang langsung ke meja informasi di pengadilan mereka dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui situs web Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya.

Sepanjang tahun 2011, situs Mahkamah Agung RI dikunjungi lebih dari 793.852 kunjungan. Pengunjung situs Mahkamah Agung RI bukan hanya dari lokasi di Indonesia, tetapi juga berasal dari beberapa negara lain. Tabel berikut ini memperlihatkan jumlah kunjungan ke situs Mahkamah Agung RI berdasarkan asal negara pengunjung.

Tabel 5

Jumlah Pengunjung Situs Mahkamah Agung RI Tahun 2011

No.No. Asal NegaraJumlah KunjunganHalaman KunjunganWaktu Rata-Rata
1.1. Indonesia 766.441 1,37 00:02:16766.4411,3700:02:16
2.2. Singapura 20,785 1,28 00:01:5520,7851,2800:01:55
3.3. Amerika Serikat 1.522 1,27 00:01:501.5221,2700:01:50
4.4. Australia 1.201 1,22 00:00:491.2011,2200:00:49
5.5. Kanada 800 1,40 00:01:318001,4000:01:31
6.6. Malaysia 493 1,26 00:01:144931,2600:01:14
7.7. Japan 189 1,51 00:01:071891,5100:01:07
8.8. Belanda 178 1,40 00:01:291781.4000:01:29
9.9. Negara-negara lainnya 2.2432.243

3. Pelayanan Informasi di Pengadilan

a. Kinerja Pelayanan Informasi Ditjen Badilag

Untuk memaksimalkan penerapan Meja Informasi, Direktorat Badan Peradilan Agama mengeluarkan Surat Keputusan Nomo 017/Dj.A/SK/ VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama. Pedoman ini memberikan ketentuan yang rinci tentang bagaimana seharusnya Meja Informasi harus diimplementasikan di seluruh Pengadilan Agama. Pengadilan harus dapat memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan para pencari keadilan secara akurat dan cepat.

Untuk mengetahui kondisi di lapangan, Ditjen Badilag melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Meja Informasi dengan mengeluarkan Surat Edaran Ditjen Badilag Nomor 2510/Dj.A.1/HK.00/VIII/20011, maka Tim dari Badilag ditugaskan untuk memastikan bahwa pelaksanaan Meja Informasi sudah berjalan sebagaimana mestinya.

Monitoring dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama dilakukan oleh setiap Pengadilan Tinggi Agama yang bertugas memonitor pelaksanaan Meja Informasi di setiap Pengadilan Agama di wilayah yurisdiksinya. Tahap kedua dilakukan oleh Ditjen Badilag. Pada bulan Oktober – Desember 2011, Tim dari Badilag telah berhasil memonitor seluruh Pengadilan Agama yang direkomendasikan oleh setiap Pengadilan Tinggi Agama (PTA).

Adapun temuan-temuan penting yang diperoleh di antaranya:

1) Banyak Pengadilan Agama telah menerapkan Meja Informasi secara efektif dan sesuai dengan SK KMA Nomor 1-144/KMA/ SK/I/2011 dan juga Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 017/ Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.

2) Pengadilan Agama banyak melakukan berbagai macam improvisasi dan kreativitas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Meja Informasi.

3) Area steril telah tercipta dengan benar. Area steril ini bertujuan mencegah hubungan yang tidak proporsional dan tidak pantas antara aparat peradilan dengan para pihak.

Fasilitas Meja Informasi beserta Petugas di Pengadilan Agama Lamongan, Jawa Timur

Sebuah Meja Informasi di Pengadilan Agama dilengkapi dengan sebuah komputer yang telah terhubung dengan sebuah program canggih. Program yang disebut dengan SIADPA ini merupakan program administrasi perkara. Dengan menggunakan program ini, seluruh informasi perkara berupa jadwal sidang, perkembangan persidangan, akta cerai dan sebagainya dapat dengan mudah diakses dan siap disajikan kepada para pencari keadilan.

Meja Informasi juga menyediakan berbagai macam brosur tentang proses beperkara, profil pengadilan, yurisdiksi pengadilan, biaya perkara dan sebagainya. Sebuah komputer layar sentuh (touch screen) juga disediakan bagi para pencari keadilan. Mereka dapat dengan mudah mengoperasikan layar sentuh tersebut dengan dibantu oleh petugas Meja Informasi. Meja Informasi juga dilengkapi dengan perangkat telepon sehingga para pencari keadilan tidak harus datang ke pengadilan ketika hendak memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Inovasi kreatif juga dilakukan Pengadilan Agama untuk mendukung pelaksanaan Meja Informasi ini. Layanan SMS disediakan yang dengan layanan ini para pencari keadilan dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang perkembangan perkara yang mereka ajukan. Informasi jadwal sidang, akta cerai dan sebagainya secara otomatis terkirim ke ponsel mereka melalui sebuah SMS.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan petugas Meja Informasi, Ditjen Badilag bekerja sama dengan Family Court of Australia (FCoA) dengan difasilitasi oleh Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ), melakukan lokakarya Meja Informasi. Lokakarya ini dilakukan tiga kali, satu kali pada tahun 2011 dan dua kali pada tahun 2012.

Lokakarya perdana dilakukan pada tanggal 12-14 Desember 2011 dengan melibatkan 30 peserta yang merupakan perwakilan dari 29 Pengadilan Tinggi Agama di Indonesia. Setelah mengikuti lokakarya, para peserta diberikan tanggung jawab untuk menyebarkan keterampilan yang mereka miliki kepada petugas meja informasi di wilayah Pengadilan Tinggi Agama masing-masing.

b. Kinerja Pelayanan Informasi Ditjen Badilum

Kontak langsung antara petugas pengadilan dengan masyarakat pencari keadilan hanya dapat dilakukan di dan oleh meja informasi. Maka keberadaannya menjadi sangat vital. Tidak hanya bagi komunikasi pengadilan dengan masyarakat, tetapi juga bagi pembangunan citra pengadilan. Keberadaan meja informasi pada peradilan umum sudah menjadi kebutuhan penting.

Berbagai macam informasi yang dapat diketahui masyarakat melalui meja informasi di pengadilan negeri adalah: jadwal persidangan, informasi perkara dan putusan, personil dan profil hakim dan staf pengadilan, keterbukaan dan transparansi anggaran.

Meja informasi yang ada pada peradilan umum menyediakan berbagai macam brosur tentang mendapatkan bantuan hukum secara cumacuma, biaya perkara, profil pengadilan dan sebagainya. Fasilitas layar sentuh yang mudah dioperasikan dan dibantu petugas meja informasi, pencari keadilan dapat mendapatkan beberapa informasi yang dibutuhkan.

Walaupun demikian belum semua pengadilan memiliki meja informasi dengan fasilitas layar sentuh mengingat anggaran yang masih terbatas. Diharapkan ke depan pengadaan meja informasi ini perlu diprioritaskan pada setiap pengadilan, agar masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Fasilitas Komputer Layar Sentuh Pada Meja Informasi di Pengadilan Negeri Malang, Jawa Timur

c. Kinerja Pelayanan Informasi Ditjen Badilmiltun

Publik dapat mengakses informasi perkara maupun pengaduan melalui konten yang tersedia di lingkungan Peradilan Militer maupun Peradilan Tata Usaha Negara yang secara keseluruhan berjumlah 55 satker.

Kinerja pelayanan informasi melalui situs web pada Ditjen Badilmiltun menunjukkan bahwa 23 lingkungan Peradilan Militer dan 32 lingkungan Peradilan TUN telah memiliki situs web dan meja informasi. Sedangkan masih ada 2 satker yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang belum memiliki sarana pelayanan informasi karena kedua pengadilan tersebut baru terbentuk pada November 2011 sehingga sarana dan prasarananya masih terbatas.

Tabel 6

Keberadaan Sarana Pelayanan Informasi pada Peradilan Militer dan Peradilan TUN

Peradilan Militer Peradilan TUNPeradilan TUN
Ada 23 302330
Belum Ada 0 202

Kendala yang sering dihadapi Ditjen Badilmiltun terkait pelayanan informasi adalah situs Ditjen Badilmiltun yang kerap mengalami gangguan teknis. Hal ini diantisipasi dengan optimalisasi pelayanan informasi di setiap pengadilan yang menyediakan beberapa jenis informasi. Apabila situs www.ditjenmiltun.net mengalami gangguan, pelayanan informasi dan pengaduan juga dapat dilakukan melalui portal www.ditjenmiltun.info.

Untuk memperbaiki keadaan tersebut, tahun 2012 Ditjen Badilmiltun akan melakukan penyimpanan server di Mahkamah Agung RI. Hal ini dilakukan untuk menghindari gangguan-gangguan yang selama ini sering dialami dan juga sebagai upaya efisiensi dan transparansi anggaran.

IV. KEBIJAKAN LAIN TERKAIT AKSES TERHADAP KEADILAN

1. Penanganan Keberatan Atas Keputusan Terkait Informasi Publik

Salah satu program prioritas pembaruan peradilan dalam lingkup akses terhadap keadilan di tahun 2011 ini adalah penetapan dan implementasi kebijakan lainnya yang mendukung peningkatan akses masyarakat terhadap keadilan. Salah satu kebijakan yang dibutuhkan adalah peraturan mengenai penanganan keberatan atas keputusan terkait informasi publik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pihak yang tidak setuju terhadap putusan Komisi Informasi Pusat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri. Namun Undang-Undang tersebut, khususnya pada Pasal 47 dan 48 yang mengatur tentang keberatan, masih menyisakan pertanyaan-pertanyaan mendasar seputar: kapasitas penggugat, apakah pemohon atau badan publik dapat mengajukan gugatan juga; kompetensi absolut pengadilan; jangka waktu mengajukan gugatan; hukum acara; dan proses eksekusi.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan pada tanggal 29 November 2011. PERMA ini pada dasarnya mempertegas Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tersebut.

Inisiatif penyusunan PERMA ini dicetuskan sebagai upaya untuk mengisi kekosongan hukum yang dapat berakibat pada ketidakpastian hukum dan (potensi) kebingungan dalam proses penanganan perkara di pengadilan.

Dengan kehadiran PERMA ini menjadi jelas bahwa pihak yang dapat mengajukan upaya hukum adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara. Objek yang menjadi sengketa dalam upaya hukum tersebut adalah Putusan Komisi Informasi, berkas perkara serta pemohonan keberatan dan jawaban atas keberatan tertulis dari para pihak.

Keberadaan PERMA ini menjadikan jelas posisi Komisi Informasi sebagai lembaga penyelesaian sengketa informasi publik dan mempertegas hukum acara yang diperlukan dalam penyelesaian sengketa tersebut.

2. Mediasi di Pengadilan

Mediasi merupakan salah satu bentuk pilihan penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution atau ADR). Kelebihan utama dari mediasi adalah, berbeda dengan litigasi, mediasi menawarkan proses penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan sederhana hingga bisa membuka akses mencapai keadilan bagi semua golongan masyarakat.

Mediasi juga menawarkan fleksibilitas mekanisme untuk disesuaikan dengan kondisi para pihak yang bersengketa, mediator, dan sengketa yang dihadapi. Kelenturan mediasi berkaitan dengan banyak aspek, seperti cara/ pendekatan yang dipakai juga tempat dan waktu untuk melakukan mediasi. Perlu ditekankan, semua kelenturan ini berdasarkan kesukarelaan dan itikad baik para pihak yang bersengketa. Mediasi bisa menjadi salah satu ujung tombak reformasi hukum di Indonesia. Sesuai dengan keselarasan antara mediasi dan budaya Indonesia, maka secara langsung mediasi juga berperan melestarikan tradisi yang hidup di tengah masyarakat. S e c a r a yuridis formal, mediasi mulai digunakan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (UndangUndang ini kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan pilihan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Kemudian, UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juga mengakomodasi mediasi walaupun hanya dalam sebuah pasal.

Sistem peradilan Indonesia kemudian juga mengadopsi mediasi dan perdamaian melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Lembaga Damai dan PERMA No. 2 Tahun 2003. Namun instrumen ini belum berjalan efektif karena SEMA hanya bersifat imbauan. Mahkamah Agung memperbarui kebijakan itu melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2008. PERMA ini mewajibkan hakim mengikuti prosedur penyelesaian sengketa yang diatur dalam PERMA supaya putusan yang dihasilkan tidak menjadi batal demi hukum (Pasal 2 ayat 2 dan 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2008).

Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat (kiri) dan Pengadilan Agama Padang (kanan)

Mediasi formal di pengadilan juga mempunyai kelebihan, yaitu kesepakatan yang dicapai mempunyai kekuatan eksekutorial sama seperti putusan hakim dan akta perdamaian sebagai akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut tidak tunduk pada upaya hukum biasa dan luar biasa (Pasal 1 ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2008). Jadi mediasi mempunyai kekuatan yang luar biasa yaitu eksekutorial dan final (tidak bisa banding dan kasasi). Mediasi di pengadilan juga dapat dilakukan untuk sengketa yang berada dalam tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali (Pasal 21 PERMA Nomor 1 Tahun 2008).

Mediasi di pengadilan hanya memakan waktu sekitar 2 (dua) bulan sejak penunjukan mediator sampai mencapai kesepakatan. (Pasal 13 ayat 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2008). Bandingkan dengan proses litigasi yang membutuhkan waktu 6 (enam) bulan untuk menyelesaikan kasus di tingkat pertama/Pengadilan Negeri (SEMA Nomor 6 Tahun 1992). Belum lagi kalau sebuah kasus mencapai tingkat banding, kasasi, peninjauan kembali.

Pelaksanaan mediasi di lingkup peradilan umum dan peradilan agama memang belum menjadi pilihan utama bagi pencari keadilan dalam penyelesaian sengketa/perkara. Walaupun demikian perkembangan positif terus meningkat dari tahun ke tahun.

Khusus pada peradilan agama, keberhasilan mediasi dinilai relatif kecil. Hal ini disebabkan karena perkara perceraian sangat sulit dilakukan proses mediasi. Sebuah rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage), yang sehari-hari hanya diwarnai oleh pertengkaran dan perselisihan, hampir tidak bisa diselamatkan.

3. Standar Pelayanan Publik di Pengadilan

Salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah mewajibkan lembaga publik untuk menerbitkan standar penyelenggaraan pelayanan publik yang selaras dengan undangundang tersebut. Tanpa terkecuali, Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga penyelenggara layanan publik wajib menerbitkan aturan standar pelayanan publik tersebut.

Saat ini Mahkamah Agung tengah merancang peraturan mengenai standar pelayanan publik di pengadilan. Rancangan peraturan tersebut akan memiliki muatan standar pelayanan publik yang selaras dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.

Aturan dalam Undang-Undang Pelayanan Publik mengamanatkan harus ada 14 poin yang terdapat dalam setiap standar pelayanan publik, yaitu antara lain sistem, mekanisme dan prosedur; jangka waktu penyelesaian; biaya/tarif; fasilitas; evaluasi kinerja pelaksana.

Dalam rancangan peraturan tersebut, standar pelayanan pengadilan akan terdiri dari pelayanan perkara dan non-perkara yang akan berlaku sebagai standar pelayanan pengadilan tingkat nasional dan per pengadilan, serta bagi satuan-satuan kerja. Kelak Standar Pelayanan Pengadilan juga akan mengamanatkan pembentukan standar pelayanan kepada satuan kerja yang lebih kecil untuk disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pengadilan.

Nantinya, Standar tersebut juga akan memuat standar pelayanan pada badan peradilan umum, badan peradilan agama serta badan peradilan militer dan tata usaha negara. Selain itu akan memuat mekanisme penerimaan dan penanganan keluhan terhadap layanan dan sanksi bagi pejabat yang tidak bekerja sesuai standar pelayanan.

Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 144 BAGIAN 4

PENGAWASAN PERADILAN BAGIAN 4 Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 BAGIAN 4 145

Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 146 BAGIAN 4

PENGAWASAN PERADILAN

I. AGENDA PEMBARUAN

didukung dengan konsep perubahan pola pikir secara sinergis Menuju cita-cita mewujudkan peradilan yang agung harus dan berkesinambungan. Sejalan dengan misi Mahkamah Agung “Menjaga Independensi Badan Peradilan”. Badan Pengawasan

dituntut untuk dapat mengawal dan mewujudkan independensi peradilan tersebut dalam wujud memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara merespon pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat.

Mahkamah Agung pada saat ini berupaya secara terus menerus untuk melaksanakan berbagai program pembaruan peradilan dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat. Untuk itu Mahkamah Agung bersamasama dengan lembaga penegak hukum lainnya telah menyusun Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi bersama dengan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum. Rencana Aksi tersebut kemudian dituangkan dalam Rencana Aksi Pembaruan yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Mahkamah Agung. Salah satu isi dari rencana aksi tersebut adalah penyusunan instrumen audit dan penilaian kinerja yang meliputi integritas pengadilan serta penguatan mekanisme pengaduan pada tingkat banding.

a. Latar Belakang

1. Penyusunan Instrumen Audit Kinerja Dan Audit Integritas

Sebagai salah satu komitmen Mahkamah Agung dalam pembaruan peradilan dan dalam rangka penerapan Cetak Biru Pembaruan Peradilan tahun 2010-2035, Mahkamah Agung bersama-sama dengan lembaga penegak hukum telah menyusun rencana aksi pemberantasan korupsi yang difasilitasi oleh Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Salah satu isi dari rencana aksi tersebut adalah penyusunan pedoman atas instrumen Audit Penilaian Kinerja dan Audit Integritas.

Pada tahun 2010 Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI telah mempunyai pedoman atas instrumen audit penilaian kinerja Pengadilan dengan mendasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 26A/SK/BP/VI/2010 tentang Pedoman Audit dan Penilaian Kinerja Pengadilan. Namun instrumen ini belum memasukkan audit integritas, oleh karena itu dalam rangka menindaklanjuti rencana aksi sebagaimana di atas Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menyempurnakan Surat Keputusan tersebut dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Nomor: 42A/SK/ BP/IX/2011 tentang Pedoman Audit dan Penilaian Kinerja dan Integritas Pengadilan.

Penyempurnaan instrumen Audit Kinerja tersebut menggunakan pendekatan dan metodologi kerangka Internasional Pengadilan Berkualitas (International Framework Of Court Excellent) yang disusun oleh konsorsium yang terdiri dari kelompok dan organisasi dari berbagai Negara di Eropa, Asia, Australia, dan Amerika Serikat dimana tujuan dari penyusunan kerangka ini adalah sebagai pedoman bagi berbagai negara dalam melakukan penilaian dan memperbaiki kualitas kinerja pengadilan mereka.

Kriteria atau parameter International Framework of Court Excellence terdiri dari tujuh area court excellence yang terbagi dalam tiga kategori.

!"##!$%!$&#'#*'*!!$'#+%*/!$ '#!::#+&$ 3*38#$ 0 &#*"&!$'#+%*/!$ 2 36#+%$!63*7$8#+*/$%!$ 86"6>$+#$ &#6!:!$ E<6+8$ ; '+<3#3$'#!:%*/!$ #F#//#!#J$ =$$$$$$&#686>!$%!$&#'63!$'#!::6!$ ? '#!:%*/!$!:$8#+"!:&6$ '*!$ @ &#'#+!$'6/*&$

Skema atau bagan International Framework of Court Excellence.

Ruang lingkup Audit Kinerja dan Integritas sebagaimana dipaparkan dalam diagram di bawah ini:

4 BIDANG PENILAIAN AUDIT KINERJA :

Sedangkan Audit Integritas dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang ditujukan untuk kalangan Internal dan Eksternal Pengadilan, terhadap area-area berikut:

AREA AUDIT INTEGRITAS YANG DINILAI MELIPUTI :

Audit Integritas dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keakutan dan modus pelanggaran sebagai deteksi dan pencegahan pelanggaran perilaku sehingga dapat diketahui akar masalah dan cara mengatasi terjadinya pelanggaran perilaku.

b. Pelaksanaan Audit Kinerja dan Integritas

Pelaksanaan audit kinerja dan audit integritas oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama merupakan tahap uji coba terhadap instrumen audit kinerja dan integritas yang disusun. Pada tahap pertama pengadilan yang diaudit meliputi seluruh pengadilan tingkat pertama di wilayah Jakarta. pada tahap kedua dilakukan Audit ke beberapa wilayah pengadilan dengan menggunakan instrumen yang disempurnakan berdasarkan hasil uji coba di Jakarta.

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), pada tahun 2011 ini Badan Pengawasan memiliki target pelaksanaan Audit Kinerja dan Audit Integritas di 100 Satuan Kerja (satker). Dalam pelaksanaannya, Badan Pengawasan telah berhasil melakukan audit di 105 satker. Jika dibandingkan dengan jumlah satker yang berhasil diaudit pada tahun 2010, terdapat peningkatan 42% dimana pada tahun 2010 jumlah satker yang di audit sejumlah 74 satker dari target 100 satker.

Adapun jumlah pengadilan yang diaudit berdasarkan Lingkungan Peradilan adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Jumlah satker Yang Dilakukan Audit Kinerja dan Audit Integritas

NamaWilayah Isatker Wilayah I Wilayah II Wilayah III Wilayah IV JumlahWilayah IIWilayah IVJumlah
Pengadilan8Negeri 8 24 8 5 458545
Pengadilan6Agama 6 23 9 4 429442
Pengadilan3TUN 3 4 2 2 112211
Pengadilan14117
Militer 14 1 1 7 TOTAL 105105

c. Hasil Audit Kinerja

1) Penilaian Kinerja Pengadilan secara Keseluruhan

Dalam penilaian Audit Kinerja Mahkamah Agung menetapkan skor tertinggi dengan nilai 1.000 dengan melakukan klasifikasi penilaian dengan menggunakan tingkatan nilai yang diperoleh oleh pengadilan. Tingkatan penilaian audit kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Tingkatan Penilaian

Tingkatan NilaiNilai
Level I 1.000 - 8011.000 - 801
Level II 800 - 601800 - 601
Level III 600 - 0600 - 0

Dengan demikian Mahkamah Agung dapat mengetahui pengadilan mana yang sudah baik (berada di Level I), pengadilan yang cukup baik namun perlu meningkatkan kinerjanya (berada di Level II) dan Level III yaitu pengadilan yang tidak mencapai nilai minimum sehingga akan menjadi prioritas untuk dilakukan perbaikan dari segi kepemimpinan dan kinerjanya, agar di masa mendatang kinerja pengadilan yang bersangkutan menjadi lebih baik.

Pada audit kinerja tahap pertama pengadilan di wilayah Jakarta yang berada pada Level I sejumlah 2 pengadilan. Sedangkan 7 pengadilan berada pada Level II, 2 pengadilan berada pada Level III. Selengkapnya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3

Penilaian Tahap Pertama

PengadilanLevel 1Pengadilan Level I Level II Level IIILevel III
Pengadilan Negeri1Pengadilan Negeri 1 2 22
Pengadilan Agama 0 4 0040
Pengadilan TUN 0 1 00
Pengadilan MiliterPengadilan Militer 1 0 0
Jumlah Total2Jumlah Total 2 7 22

Pada tahap kedua Mahkamah Agung telah menerapkan klasifikasi penilaian terhadap pengadilan-pengadilan yang sudah melalui proses audit kinerja. Berdasarkan hasil penilaian audit kinerja terdapat 23 pengadilan berada pada Level I, terdiri dari 6 Pengadilan Negeri, 14 Pengadilan Agama dan 3 Pengadilan Tata usaha Negara beberapa diantaranya Pengadilan Negeri Purwakarta, Pengadilan Agama Tanjung Karang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Pengadilan yang berada pada Level II sejumlah 45 pengadilan yang terdiri dari 18 Pengadilan Negeri, 19 Pengadilan Agama, 6 Pengadilan Tata Usaha Negara dan 2 Pengadilan Militer.

Kemudian pada Level III tercatat 25 pengadilan yang diaudit terdiri dari 16 Pengadilan Negeri, 4 Pengadilan Agama, 1 pengadilan Tata Usaha Negara dan 4 Pengadilan Militer. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4

Penilaian Tahap Kedua

PengadilanLevel 1Pengadilan Level I Level II Level IIILevel III
Pengadilan Negeri6Pengadilan Negeri 6 18 1616
Pengadilan Agama14Pengadilan Agama 14 19 44
Pengadilan TUN3Pengadilan TUN 3 6 11
Pengadilan MiliterPengadilan Militer 2 44
Jumlah Total23Jumlah Total 23 45 2525

Untuk pengadilan-pengadilan yang berada pada Level III, Mahkamah Agung akan memberikan prioritas dan melakukan upaya agar di masa mendatang kepemimpinan dan kinerja pengadilan yang bersangkutan menjadi lebih baik.

2) Penilaian Kinerja Pengadilan Bidang Administrasi Peradilan Untuk penilaian hasil audit kinerja bidang administrasi peradilan pada tahap pertama pengadilan yang berada pada Level I sejumlah 4 Pengadilan, kemudian 6 pengadilan berada pada Level II dan 1 pengadilan berada pada Level III, yang dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5

Penilaian Administrasi Peradilan Tahap Pertama

PengadilarPengadilan Level I Level II Level IIILevel IILevel III
Pengadilan Negeri 2 2 0220
Pengadilan Agama 1 3 0130
Pengadilan TUN 0 1 0010
Pengadilan Militer 1 0 0100
Jumlah Total 4 6 0460

Penilaian hasil audit kinerja bidang administrasi peradilan untuk pengadilan-pengadilan yang diaudit pada tahap kedua mendapatkan hasil penilaian untuk Level I, terdiri dari 22 Pengadilan Negeri, 33 Pengadilan Agama, 8 Pengadilan Tata Usaha Negara dan 1 Pengadilan Militer. Diantaranya Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Agama Gorontalo dan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Selengkapnya digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6

Penilaian Administrasi Peradilan Tahap Kedua

PengadilanPengadilan Level I Level II Level IIILevel IILevel III
Pengadilan NegeriPengadilan Negeri 22 15 3153
Pengadilan AgamaPengadilan Agama 33 3 131
Pengadilan TUNPengadilan TUN 8 2 020
Pengadilan MiliterPengadilan Militer 1 3 232
Jumlah TotalJumlah Total 64 23 6236

3) Bidang Bantuan Hukum

Audit kinerja di bidang bantuan hukum, hanya dilakukan pada Lingkungan Peradilan Umum dan Agama. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan Militer tidak diaudit karena tidak memiliki alokasi anggaran bantuan hukum.

Pada tahap pertama, kegiatan audit kinerja menghasilkan pengadilan yang berada pada Level I sejumlah 2 Pengadilan.

Kemudian sejumlah 5 pengadilan berada pada Level II dan sebanyak 3 pengadilan berada pada Level III. Selengkapnya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 7 Penilaian Bantuan Hukum Tahap Pertama

PengadilanLevel 1Pengadilan Level I Level II Level IIILevel III
Pengadilan NegeriPengadilan Negeri 0 3 33
Pengadilan Agama2Pengadilan Agama 2 2 00
Pengadilan TUNPengadilan TUN - - -
Pengadilan MiliterPengadilan Militer - - -
Jumlah Total2Jumlah Total 2 5 33

Hasil penilaian audit kinerja bidang bantuan hukum untuk pengadilan-pengadilan yang diaudit pada tahap kedua mendapatkan hasil penilaian untuk Level I, terdiri dari 9 Pengadilan Negeri dan 10 Pengadilan Agama. Misalnya Pengadilan Negeri Sidoarjo dan Pengadilan Agama Kepanjen. Selengkapnya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 8

Penilaian Bantuan Hukum Tahap Kedua

enis PengadilLevel IJenis Pengadilan Level I Level II Level IIILevel III
Pengadilan Negeri 9 8 239823
Pengadilan Agama 10 10 17101017
Pengadilan TUN - - - - -
Pengadilan Militer - - - -
Jumlah Total 19 18 40191840

4) Bidang Keterbukaan Informasi

Audit Kinerja tahap pertama, pengadilan yang berada pada Level I sejumlah 2 Pengadilan. Kemudian 5 pengadilan berada pada Level II dan 5 pengadilan berada pada Level III. Selengkapnya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 9

Penilaian keterbukaan Informasi Tahap Pertama

PengadilanPengadilan Level I Level II Level IIILevel IILevel III
Pengadilan Negeri0Pengadilan Negeri 0 2 33
Pengadilan Agama1Pengadilan Agama 1 3 22
Pengadilan TUN0Pengadilan TUN 0 0 00
Pengadilan MiliterPengadilan Militer 1 0 00
Jumlah Total2Jumlah Total 2 5 55

Hasil penilaian audit kinerja bidang Keterbukaan Informasi untuk pengadilan-pengadilan yang diaudit pada tahap kedua mendapatkan hasil penilaian untuk Level I, terdiri dari 5 Pengadilan Negeri, 12 Pengadilan Agama, 1 Pengadilan Tata Usaha Negara. Diantaranya Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Agama Bengkulu dan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Selengkapnya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 10

Penilaian Keterbukaan Informasi Tahap Kedua

PengadilanPengadilan Level I Level II Level IIILevel IILevel III
Pengadilan Negeri5Pengadilan Negeri 5 8 2727
Pengadilan Agama12Pengadilan Agama 12 15 1010
Pengadilan TUNPengadilan TUN 1 7 22
Pengadilan MiliterPengadilan Militer 0 3 333
Jumlah TotalJumlah Total 18 33 423342

5) Bidang Penanganan Pengaduan

Pada tahap pertama, kegiatan audit kinerja menghasilkan pengadilan yang berada pada Level I sejumlah 1 Pengadilan, kemudian 7 pengadilan berada pada Level II dan 4 pengadilan berada pada Level III. Selengkapnya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 11

Penilaian Penanganan Pengaduan Tahap Pertama

PengadilanLevel 1Pengadilan Level I Level II Level IIILevel III
Pengadilan Negeri0Pengadilan Negeri 0 3 22
Pengadilan Agama0Pengadilan Agama 0 3 22
Pengadilan TUNPengadilan TUN 1 0 00
Pengadilan MiliterPengadilan Militer 0 1 00
Jumlah Total 1 7 474

Hasil penilaian audit kinerja bidang penanganan pengaduan untuk pengadilan-pengadilan yang diaudit pada tahap kedua mendapatkan hasil penilaian untuk Level I, terdiri dari 7 Pengadilan Negeri 9 Pengadilan Agama dan 3 Pengadilan Tata Usaha Negara. Diantaranya Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, Pengadilan Agama Palu dan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sebagai berikut:

Tabel 12

Penilaian Penanganan Pengaduan Tahap Kedua

PengadilanLevel1Pengadilan Level I Level II Level IIILevel III
Pengadilan Negeri7Pengadilan Negeri 7 12 2121
Pengadilan Agama9Pengadilan Agama 9 9 1919
Pengadilan TUN3Pengadilan TUN 3 2 55
Pengadilan MiliterPengadilan Militer 0 1 55
Jumlah Total19Jumlah Total 19 24 5050

d. Hasil Audit Integritas

1) Penilaian Keseluruhan

Penilaian integritas secara keseluruhan adalah hasil penilaian terhadap integritas pengadilan berdasarkan area penilaian dalam kuesioner dengan memperhitungkan pembobotan yang ditetapkan.

Pada audit integritas tahap pertama yang dilaksanakan di wilayah Jakarta, 3 (tiga) pengadilan memperoleh penilaian terbaik berdasarkan hasil survey internal dan eksternal pengadilan. Namun pada tahap pertama ini karena masih bersifat uji coba belum dilakukan penilaian berdasarkan skor dan masih berupa prosentase.

Sementara pada audit integritas tahap kedua, berdasarkan pengadilan-pengadilan yang memperoleh skor paling baik dan berada di Level 1 ada 64 Pengadilan berdasarkan survei kalangan internal. Sebagaimana dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 13

Penilaian Integritas Tahap Kedua untuk Internal

PengadilanLevel IPengadilan Level I Level II Level IIILevel III
Pengadilan Negeri26Pengadilan Negeri 26 10 66
Pengadilan Agama29Pengadilan Agama 29 6 33
Pengadilan TUN6Pengadilan TUN 6 1 33
Pengadilan MiliterPengadilan Militer 3 1 22
Jumlah TotalJumlah Total 64 18 141814

Dari hasil survei untuk kalangan eksternal terdapat 63 pengadilan berada pada level I dan 21 pengadilan berada pada Level II dan 12 pengadilan berada pada Level III. Sebagaimana dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 14

Penilaian Integritas Tahap Kedua Eksternal

PengadilanLevel IPengadilan Level I Level II Level IIILevel III
Pengadilan Negeri21Pengadilan Negeri 21 15 66
Pengadilan Agama32Pengadilan Agama 32 5 11
Pengadilan TUN7Pengadilan TUN 7 1 22
Pengadilan Militer3Pengadilan Militer 3 0 33
Jumlah Total63Jumlah Total 63 21 1212

2. Pengembangan Mekanisme Pengaduan

Penanganan pengaduan masyarakat adalah merupakan salah satu bentuk peningkatan pelayanan Mahkamah Agung kepada masyarakat. Untuk itu dengan meningkatnya jumlah pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan perlu diimbangi dengan peningkatan kinerja Badan Pengawasan dan memberikan otoritas kepada Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan Mahkamah Agung. Sejalan dengan hal di atas sesuai tema Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2011 “Meningkatkan Peran Pengadilan Tingkat Banding Sebagai Kawal Depan Mahkamah Agung” dari tema tersebut mengandung pengertian bahwa Pengadilan Tingkat Banding sebagai bagian organisasi kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung harus diberdayafungsikan untuk ikut ambil bagian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pembinaan dan pengawasan.

Selain pengaduan online peningkatan yang dilakukan dalam mekanisme pengaduan pada tahun 2011 adalah dengan membuat sistem penerimaan pengaduan melalui layanan pesan singkat atau disebut juga dengan Short Message Service (SMS). SMS Pengaduan telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 216/KMA/SK/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Melalui Layanan Pesan Singkat (SMS). Pengaduan melalui layanan pesan singkat dimaksudkan untuk mendorong aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya untuk melaporkan adanya penyalahgunaan wewenang, pelanggaran peraturan perundangundangan dan atau pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku oleh aparat Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung dan di lingkungan peradilan.

Pengiriman SMS pengaduan ditujukan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.melalui nomor 0852-824.90.900 dengan mengetik format namap elapor#nip#satker#ibukotapropinsi#terlapor#isipengaduan. Sistem ini akan mulai efektif dilakukan di tahun 2012.

II. PELAKSANAAN TUGAS BADAN PENGAWASAN

Kegiatan pelaksanaan pengawasan internal Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tahun 2011 :

1. Pelaksanaan Pengawasan Internal

a. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Respon yang cepat dan tepat terhadap pengaduan masyarakat menjadi amanat Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 076/KMA/ SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Pedoman ini diterbitkan sebagai upaya Mahkamah Agung untuk menciptakan sistem penanganan pengaduan yang ideal, agar masyarakat merasa dilayani dengan baik dan aparat pengadilan yang menjalankan tugas dapat mendengar langsung pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sebagai pelapor. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung itu memberikan garis normatif transparansi dan akuntabilitas terhadap penanganan pengaduan serta terjaminnya hak-hak Pelapor dan Terlapor, batasan waktu penanganan pengaduan, serta media yang harus tersedia untuk menyampaikan laporan atau pengaduan. Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya harus memastikan tersedianya meja informasi yang sekaligus sebagai meja pengaduan. Bahwa sampai saat ini pada masing-masing satker juga telah tersedia situs pengaduan sehingga masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui situs tersebut. Pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 076/ KMA/SK/VI/2009 diatur tentang pengaduan yang layak proses dan tidak layak proses. Suatu pengaduan dinyatakan tidak layak proses apabila identitas pelapor tidak jelas, materi pengaduan tidak logis dan memadai,fakta dan perbuatan yang dilakukan terjadi lebih dari 2 tahun sebelum pengaduan diterima pengadilan.

Surat pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. sepanjang tahun 2011 sejumlah 3.232 pengaduan, dari jumlah pengaduan tersebut dapat diperinci :

'NQTUVUQ$UXYUZU[U\$]$022$ $$$$$$$8^VU[$/UYU[$'Z_XNX$$ ]$`@$ $$$$$$$$$$$$/UYU[$'Z_XNX$$ ]$@;?$

$$$$$'NQTUVUQ$*QX\^\X^$]$0= $$$$$$8^VU[$/UYU[$'Z_XNX$$]$$$?=$ $$$$$$$$$$$$/UYU[$'Z_XNX$$ ]$c2$

'NQTUVUQ$<Qq^QN$]$;$ $$$$$$8^VU[$/UYU[$'Z_XNX$]$$$?$ $$$$$$$$$$$$$$/UYU[$'Z_XNX$$ ]$$$`$

Dari pengaduan masuk tersebut sejumlah 3.232, tidak layak proses sejumlah 1.253, layak proses sejumlah 1.979. Dengan rincian penanganan sebagai berikut:

Diperiksa Bawas = 122 pengaduan=122 pengaduan
Dijawab dengan surat = 696 pengaduan =696 pengaduan
Delegasi Pengadilan Tk. Banding = 314 pengaduan =314 pengaduan
Delegasi Pengadilan Tk. Pertama = 109 pengaduan =109 pengaduan
Delegasi Internal = 62 pengaduan =62 pengaduan
* Gabung surat = 488pengaduan =488pengaduan
Masih proses telaah = 188 pengaduan=188 pengaduan

(* Penggabungan pengaduan untuk Pelapor yang sama dan materi yang sama)

Tindak Lanjut Surat Pengaduan Masyarakat Yang Disampaikan Melalui Institusi

Tabel 15

Telaah Bentuk Tim Diarsipkan Jawab Surat Tindak Lanjut Delegasi Tk. Tk. Banding Delegasi Delegasi Panitera, Jumlah Surat Masuk No Instansi8εtt
Diarsipkan6cet
Buu8—————
Telaah#542g—
Delegasi Pertama Tk.9511——
Tk. Banding Delegasi2
Sekretaris Delegasi Panitera,2_
Jumlah Surat Masukε46%1692
No Instansi1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Komisi Yudisial 94 2 2 5 32 38 15SkgarSatgas PemberantasanBPK 7 1 4 2upusnnawoKPK 2 2DPR 2 1 1DEPKEU 1 1 Jumlah 258
————1

b. Pengawasan Reguler

Pengawasan reguler dilaksanakan dengan teknik pemeriksaan sekaligus pembinaan, dengan ruang lingkup yang mencakup aspek manajemen peradilan, administrasi yang meliputi: administrasi perkara, administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan, administrasi umum dan kinerja pelayanan publik.

Pada tahun 2011 telah dilakukan pengawasan reguler pada 61 obyek pemeriksaan. Jumlah objek yang diawasi menurun dibanding tahun 2010 sejumlah 106 obyek pemeriksaan karena dialihkan kepemeriksaan kasus. Pengawasan reguler tahun 2011 meliputi Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer yang digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 16

Pengawasan Reguler

Pengawasan Reguler
Wilayah I
1 PN Padang 9 PA BukittinggiPA Bukittingi
2 PN Bukittinggi 10 PA Sengeti10PA Sengeti
33 PN Takengon 11 PA Binjai11PA Binjai
44 PN Kayu Agung 12 PA PariamanPA Pariaman
65 PN Lubuk Basung 13 PTUN Padang13PTUN Padang
6 PN Pariaman 14 Dilmilti I-02 Medan14Dilmilti 1-02 Medan
87 PN Sekayu 15 PN Medan16
8 PA Padang 16 PN Batu RajaPN Balu Raja
Wilayah II
1 PT Denpasar 11 PA TabananPA Tabanan
2 PN Denpasar 12 PA Gianyar12PA Gianyar
33 PN Gianyar 13 PA Badung13PA Badung
44 PN Tabanan 14 PA Karangasem14PA Karangasem
55 PN Singaraja 15 PA Denpasar15PA Denpasar
66 PN Banjarnegara 16 PA Banjarnegara16PA Banjarnegara
77 PN Trenggalek 17 PA Trenggalek17PA Trenggalek
88 PN Ponorogo 18 PA Ponorogo18PA Ponorogo
99 PN Bale Bandung 19 PTUN Denpasar19PTUN Denpasar
1010 PA Cikarang 20 DILMIL III-14 Denpasar20DILMIL III-14 Denpasar
Wilayah III
11 PN Sanggau 8 PN Tenggarong8PN Tenggarong
22 PN Singkawang 9 PN Watampone9PN Watampone
33 PN Putussibau 10 PA Sambas10PA Sambas
44 PN Ketapang 11 PA Putussibau1PA Putussibau
55 PN Bengkayang 12 PA Ketapang12PA Ketapang
66 PN Sintang 13 PA Bengkayang13PA Bengkayang
77 PN Sambas 14 PA Sintang14PA Sintang
Wilayah IV
1 PT Ambon 7 PA AtambuaPA Atambua
22 PN Raba Bima 8 PA Raba Bima8PA Raba Bima
33 PN Ende 9 PA Ende9PA Ende
44 PN Dompu 10 PA Dompu10PA Dompu
55 PN Labuha 11 PA Labuha1PA Labuha
66 PA Mataram

Grafik 1 Pengawasan Reguler

c. Monitoring (Pemantauan)

Monitoring adalah pelaksanaan pengawasan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan reguler. Pada tahun 2011 telah dilaksanakan monitoring pada 34 obyek pengawasan (satker), sedangkan obyek pemeriksaan tahun sebelumnya berjumlah 25 objek pemeriksaan. Wilayah yang menjadi objek monitoring di seluruh Indonesia yang dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 17 Monitoring (Pemantauan)

Monitoring (Pemantauan) Wilayah I
11 PT Padang 3 MS Sabang3MS Sabang
22 PN Sabang
_Wilayah IIWilayah II
1 PN Jakarta Utara 9 PA Jakarta Utara
PN Jakarta Utara190PA Jakarta Utara
—22 PN Jakarta Timur 10 PA Jakarta Timur11PA Jakaria Tmur
3 PN Jakarta Barat 11 PA Jakarta Barat13A Jakana Baral
4 PN Jakarta Selatan 12 PA Jakarta Selatan13A Jakana Selalan
5 PN Jakarta Pusat 13 PA Jakarta PusatPA Jakarta Pusal
°6 PN Pemalang 14 PTUN Jakarta14UN Jakana
—87 PN Bandung 15 DILMIL II-08 Jakarta16Moblemah Aaea
8 PN Probolinggo 16 Mahkamah Agungwoh ll!.Miankaman Agung
Wilayah III
1 PN Makassar 5 PN Banjarmasin5PN Banjarmasin
2 PN Samarinda 6 PN PontianakPN Pontianak
133 PN Banjarbaru 7 PA PontianakPA Pontianak
44 PN Martapura 8 PTUN Pontianak8PTUN Pontianak
Wilayah IV
11 PN Timika 5 PA Timika5PA Timika
22 PN Serui 6 PA Biak6PA Biak
33 PN Merauke 7 PA Sorong7PA Sorong
44 PN Sorong

Grafik 2 Monitoring (Pemantauan)

d. Review Atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2011

Review dilaksanakan untuk memberi keyakinan bahwa penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan Kementerian/Lembaga telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berdasarkan hasil review ke-46 (empat puluh enam) Korwil ditemukan beberapa kelemahan yang berpotensi kepada kualitas laporan keuangan. Untuk itu dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 41/PMK.09/2010 tentang Standar Review atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI merasa perlu untuk mendorong terlaksananya penyelenggaraan akuntansi sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan menuju opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”, melalui pendampingan dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merujuk pada Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung RI dengan BPKP Nomor: 015/Sek/01/I/2011 MOU-020/K/D2/2011 tanggal 13 Januari 2011, tentang Penguatan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

Tabel 18 Pemeriksaan Review

Pemeriksaan Review
Wilayah I
11 Korwil Palembang (SM II 2010) 6 Korwil Jambi (SM I 2011)1 2010)66Korwil JamlKorwil Jambi (SM I 2011)
2Korwil Medan (SIan (M II1 2010)7Ko2 Korwil Medan (SM II 2010) 7 Korwil Padang (SM I 2011)
3Korwil Aceh (S1(SM II 2010)8 K3 Korwil Aceh (SM II 2010) 8 Korwil Riau (SM I 2011)
4Korwil Lampunmpung (SM I 2011)9 54 Korwil Lampung (SM I 2011) 9 Korwil Bengkulu (SM I 2011)
5Korwil Medan (SM(SM 2011)10 Kc5 Korwil Medan (SM I 2011) 10 Korwil Bangka Belitung (SM I 2011)
Wilayah II
1Korwil Yog1 Korwil Yogyakarta (SM II 2010) 10 Korwill Banten (SM II 2010)10KKorwill Banten (SM II 2010)
2Konwil2 Korwil Semarang (SM II 2010) 11 Korwil Denpasar (SM II 2010)11Korwil Denpasar (SM II 2010)
3Konwil Bandung (SM II 2010)123 Korwil Bandung (SM II 2010) 12 Mahkamah Agung (Review Laporan Keuangan Audited TA 2010)
4Koorwil Jakarta (SM II 2010)134 Korwil Jakarta (SM II 2010) 13 Mahkamah Agung (Review Perjadin)
5Mahkar5 Mahkamah Agung (SM II 2010) 14 Korwil Surabaya (SM I 2011)14Korwil Surabaya (SM I 2011)
6Korwil6 Korwil Bandung (SM II 2010) 15 Korwil Bandung (SM I 2011)15Korwil Bandung (SM I 2011)
77Konwil Surabaya (SM II 2010)167 Korwil Surabaya (SM II 2010) 16 Mahkamah Agung (SM I 2011)
83Kon8 Korwil Surabaya (SM I 2011) 17 Korwil Jakarta (SM I 2011)17Korwil Jakarta (SM I 2011)
9Korwil Senmarang (SM II 2010)189 Korwil Semarang (SM II 2010) 18 Badan Pengawasan (SM I 2011)
Wilayah III
1Korwil MSM II 2010)8Korw1 Korwil Manado (SM II 2010) 8 Korwil Palu (SM I 2011)
2Korwilakassar (SM II 2010)2 Korwil Makassar (SM II 2010) 9 Korwil Samarinda (SM I 2011)
3Korwil Kenari (SM II 2010)103 Korwil Kendari (SM II 2010) 10 Korwil Palangkaraya (SM I 2011)
4Korwil PPontianak (SM II 2010)14 Korwil Pontianak (SM II 2010) 11 Korwil Pontianak (SM I 2011)
5Korwil Banjarmasin (SM II 2010)125 Korwil Banjarmasin (SM II 2010) 12 Korwil Banjarmasin (SM I 2011)
6Konv6 Korwil Makassar (SM I 2011) 13 Korwil Manado (SM I 2011)13Korwil Manado (SM I 2011)
7Korwil G7 Korwil Gorontalo (SM I 2011)
Wilayah IV
1TK1 Korwil Kupang 4 Korwil Ambon4Korwil Ambon
2Kon2 Korwil Jayapura 5 Korwil Mataram5Korwil Mataram
—3Trenvil Tornote—
3 Korwil Ternate

Grafik 3 Pemerikasaan Reviu Tahun 2011

e. Penjatuhan Hukuman Disiplin

Selama tahun 2011 telah dijatuhkan hukuman disiplin dan tindakan terhadap 130 personil peradilan dengan perincian 127 personil aparat peradilan dan 3 personil peradilan militer, yang dapat digambarkan dalam tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel 19

Hukuman Disiplin Aparat Peradilan

NoNo JabatanJenis HukumanJUMLAH
BeratBerat Sedang RinganRingan
11 Hakim 11 12 26 4911122649
22 Hakim Ad Hoc 1 0 0 11001
22 Panitera/Sekretaris 2 1 2 5225
33 Wakil Panitera 2 0 2 4224
44 Wakil Sekretaris 0 0 1 1
55 Panitera Muda 4 0 7 114 711
66 Pejabat Struktural 2 0 4 6246
77 Panitera Pengganti 3 2 10 15321015
88 Juru Sita/Juru Sita Pengganti 4 1 4 944
99 Staf 13 6 6 25136_625
1010 Calon Hakim 1 0 0 1
1111 Calon PNS 0 0 0 0
JUMLAH 43 22 62 127432262127

Tabel 20

Hukuman Disiplin Aparat Peradilan Militer

NoNo JabatanJenis HukumanJumlah
TeguranTeguran Penahanan Ringan PenahananBeratPenahananBerat
Hakim2Hakim 2 1 - 3-3
Total 3

Grafik 4 Klasifikasi Hukuman Disiplin Tahun 2011

2. Peningkatan SDM Pengawasan

a. Peningkatan Kualitas SDM pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Salah satu tantangan yang dihadapi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI saat ini adalah kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengawasan yang memadai, khususnya tenaga Auditor (pemeriksaan sesuai keahliannya). Menindaklanjuti hal tersebut Badan Pengawasan Mahkamah Agung melakukan kerjasama dalam bentuk bimbingan teknis (Bintek) dengan instansi terkait dan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung maupun BPKP sebagaimana digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

NKegiataNo Kegiatan Peserta NarasumberNarasumber
1Sosialisasi Tata Persuratar1 Sosialisasi Tata Persuratan Kabawas, Ses Bawas, Pejabat Struktural dan StafWakil Ketua PTA Manado
2Sosialisasi Laporan Keuangan Berbasis Akrual IKabawas, Ses Bawas, Inspektur Wil. I, Hakim Tinggi Pengawas dan Pejabat StrukturalBPKP
3Sosialisasi Laporan Keuangan Berbasis Akrual IIKabawas, Ses Bawas, Inspektur Wil. I, Hakim Tinggi Pengawas, Pejabat Struktural dan StafBPKP
44 Laporan Keuangan berbasis AkrualInspektur Wilayah, Hakim Tinggi Pengawas, Pejabat structural dan stafBPKP
55 Penyususan Draf Analis Beban Kerja IKabawas, Ses Bawas, Pejabat Struktural dan Staf Kementerian SetnegKementerian Setneg
66 Lanjutan Penyususan Draf Analis Beban Kerja IIKabawas, Ses Bawas, Inspektur Wilayah, Pejabat Struktural dan StafKementerian Setneg
7Bintek Pengamanan Informasi Rahasia dan Dokumen RahasiaKabawas, Ses Bawas, Inspektur Wilayah, Hakim Tinggi, Pejabat Struktural dan Staf.Sandi Negara
88 Bintek Audit Pengadaan Barang dan JasaHakim Tinggi Pengawas, Pejabat struktural dan staf BPKPBPKP
99 Bintek Penyusunan TORdan RAB Para Pejabat Struktural dan staf DJPBDJPB
1010 Implementasi Penyusunan KontrakSesbawas, Para Pejabat Struktural dan staf LKPNLKPN
11Bintek Tata Kearsipan11 Bintek Tata Kearsipan Para Pejabat Struktural dan staf Arsip NasionalArsip Nasional
1212 Manajemen ResikoKabawas, Inspektur Wilayah, Sesbawas, Hakim Tinggi, Pejabat Struktural, Auditor dan stafKonsultan
1313 Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Staf BPKPStafBPKP
14erbendaharaan14 Perbendaharaan Staf Balitbang DiklatKumdil
1515 Informational TeknologiKepegawaian Kabag. Kepegawaian, Staf Biro Humas BUABiro Humas BUA

Pada tahun 2011 Badan Pengawasan telah mempunyai 5 (lima) orang personil yang bersertifikasi jabatan fungsional auditor, 2 orang sedang dalam taraf proses ujian sertifikasi auditor dan diharapkan lulus pada tahun 2012 dan terdapat 3 orang sedang dalam proses pengajuan jabatan fungsional auditor. Mengingat kebutuhan tenaga auditor yang kelak tidak hanya berfokus pada pengawasan yang dilakukan oleh

Badan Pengawasan, tetapi juga membantu pengawasan pada tingkat daerah, diperlukan suatu program dan sertifikasi jabatan fungsional auditor yang berkelanjutan bagi aparat pengawasan agar hasil pengawasan yang dilakukan lebih optimal.

b. Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan di Tingkat Daerah

Sebagai voorpost pengawasan internal, sistem pengawasan pada Pengadilan Tingkat Banding harus terus-menerus ditingkatkan agar pengawasan yang dilakukan dapat bersinergi dengan sistem pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Menindaklanjuti hal tersebut Badan Pengawasan telah melakukan kegiatan rapat kerja dalam rangka pembinaan/koordinasi dan konsultasi pengawasan dengan para Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti dan Jurusita. Materi utama dalam pembinaan ini adalah Buku IV tentang Pedoman Pengawasan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/ VI/2009, tata cara pemeriksaan audit kinerja dan audit integritas sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 42A/BP/SK/IX/2011 tentang Pedoman Audit dan Penilaian Kinerja Integritas Pengadilan, tindak lanjut hasil pemeriksaan pengawas internal dan eksternal serta sosialisasi dalam rangka penyusunan kode etik tenaga fungsional nonhakim.

Rapat Koordinasi Tindak lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan dan penanganan Pengaduan Badan Pengawasan tahun 2011 diselenggarakan pada 4 (empat) lingkungan peradilan sebagaimana digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 21

Pembinaan/Kooordinasi dan Konsultasi Pengawasan

NoWilayahNo Wilayah Peserta JumlahPeserta
1Banda Aceh1 Banda Aceh Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Pan/Sek, Panitera pengganti dan Jurusita 205205
2Jayapura2 Jayapura Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Pan/Sek, Panitera pengganti dan Jurusita 130130
33 Mataram93
4 Bangka BelitungPengganti Pengadilan Tingkat Banding dan66
à5 YogyakartaPengganti Pengadilan Tingkat Banding dan106

Dari tabel tersebut, dalam tahun 2011 jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan Koordinasi/Konsultasi Pengawasan berjumlah 600 peserta.

Pembinaan Koordinasi/Konsultasi Pengawasan

3. Peningkatan Sistem Administrasi

Untuk mendukung kinerja Badan Pengawasan telah menyempurnakan administrasi berbasis IT. Sepanjang tahun 2011 ini, sistem aplikasi yang dibangun adalah sebagai berikut:

a. Aplikasi kepegawaian di Badan Pengawasan.

b. Aplikasi database pemeriksaan aset tetap.

c. Aplikasi database persuratan.

d. Aplikasi database kearsipan.

e. Aplikasi perpustakaan.

Pembangunan sistem aplikasi di atas telah disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi dari Badan Pengawasan. Sistem yang dirasakan sangat penting saat ini adalah untuk sistem aplikasi kepegawaian di Badan Pengawasan dan aplikasi database pemeriksaan aset tetap. Pada pembuatan aplikasi kepegawaian di Badan Pengawasan bertujuan untuk mendapatkan data kepegawaian yang meliputi hasil pemeriksaan yang pernah dilakukan oleh Badan Pengawasan beserta tindaklanjut dari hasil pemeriksaan. Data ini akan menjadi informasi yang berguna untuk mengetahui rekam jejak pegawai dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, baik dalam rangka promosi mutasi maupun keikutsertaan pegawai dalam suatu pendidikan dan pelatihan. Aplikasi kepegawaian diharapkan akan terintegrasi secara online dengan aplikasi kepegawaian Mahkamah Agung RI, sehingga data kepegawaian yang ada pada Badan Pengawasan meliputi seluruh data kepegawaian Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Aplikasi database pemeriksaan aset tetap juga dirasakan penting karena Badan Pengawasan juga bertugas untuk melakukan audit dan pemeriksaan aset yang dimiliki oleh Mahkamah Agung RI dan peradilan di bawahnya. Dalam melakukan audit dan pemeriksaan aset, selain mendapatkan data dari Badan Urusan Administrasi, Badan Pengawasan juga memperoleh data langsung dari lapangan melalui pengadilan-pengadilan sebagai data pembanding. Dari perbandingan data ini akan diperoleh data aset tetap yang lebih obyektif dan dapat digunakan sebagai laporan pemeriksaan aset tetap. Hasil pemeriksaan ini lah yang nantinya akan dimasukan ke dalam database pemeriksaan aset tetap.

III. LANGKAH STRATEGIS PENGAWASAN

Dalam rangka penguatan reformasi birokrasi Badan Pengawasan melaksanakan kegiatan :

1. Kerjasama Dengan Komisi Yudisial

a. Majelis Kehormatan Hakim (MKH)

Berdasarkan Nota Kesepahaman/kerjasama antara Mahkamah Agung RI dengan Komisi Yudisial tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009–02/SKB/P.

KY/IV/2009 Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial telah melakukan pemeriksaan bersama dan membentuk Majelis Kehormatan Hakim.

Sejak ditetapkan Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, Komisi Yudisial telah mengirimkan Rekomendasi ke Mahkamah Agung yang dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 22

Sidang Majelis Kehormatan Hakim dan Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan Tahun 2011

No Nama JenisPeraturan YangHukuman Disiplin
Melakukan perbuatanHuruf C angka 2 poin 2.1.1 , point 2.2.1, angka 5 point 5.2.3.2 dan angka 7 pointMutasi di PT. Jbi sebagai Hakim Non Palu selama 2 (dua) tahun dengan
2Dnr, SHI Hakim MSyMelanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakimangka 5.1.1 dan angka 7.1 SKB KMA dan KY No. 047/KMA/ SKB/IV/2009 – 02/ SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik danPemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari Jabatan Hakim.
3Dw Dj, SH., Hakim PN. Ygt (dahulu Hakim PN. Kp)Perbuatan tercela dan melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.2.2. (1), angka 5.2.3 (2), angka 6.1 dan angka 7.1 SKB KMA dan KY No. 047/KMA/ SKB/IV/209 – 02/ SKB/P.KY/IV/2009Diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Hakim.
Melanggar Kode(2) jo angka 3.1. (1) jo angka 5.1.1 jo angka 7.1. SKB KMA dan KY No. 047/KMA/SKB/IV/hukumnya dikurangi tunjangan
Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.selama 3 (Tiga) Bulan.

Sejak dibentuknya Majelis Kehormatan Hakim, dari tahun 2009-2011 hasil sidang Majelis Kehormatan Hakim antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 23

Jenis Hukuman Melalui Sidang Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2009-2011

No. Jenis HukumanTahunJUMLAH
20092009 2010 20112011
11 Diberhentikan tidak dengan hormat 1 41 6416
22 Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri - - 1 1 11
33 Non Palu, Dimutasikan dan Diturunkan Pangkat 2 -- 22
44 Non Palu, Dimutasikan dan Ditunda kenaikan pangkat - 1- 1—
55 Non Palu dan Dimutasikan - - 1 1—1
66 Teguran tertulis - 1 1_1
TOTALTOTAL 3 5 4 125412

Catatan: Untuk tahun 2011 terdapat 5 kasus, 4 kasus yang telah disidangkan dan 1 kasus yang belum disidangkan.

Suasana Sidang Majelis Kehormatan Hakim

b. Pembentukan Tim Penghubung dan Tim Asistensi

Dalam rangka meningkatkan koordinasi pelaksanaan fungsi pengawasan bagi aparat peradilan, diperlukan suatu upaya untuk mensinergikan kegiatan pengawasan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Untuk itu Mahkamah Agung telah membentuk Tim Penghubung dan Tim Asistensi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung :

1) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 210/KMA/ SK/XII/2011 tentang Pembentukan Tim Penghubung Mahkamah Agung RI dalam Rangka Kerjasama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI.

2) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 211/KMA/SK/ XII/2011 tentang Pembentukan Tim Asistensi atas Tim Penghubung Mahkamah Agung RI Dalam Kerangka Kerjasama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI. Tim Penghubung dibentuk untuk keperluan komunikasi dan koordinasi sedangkan Tim Asistensi untuk membantu merumuskan Peraturan Teknis terkait.

Kedua Tim tersebut berperan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi koordinasi dan komunikasi antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial sekaligus mendorong penyelesaian agenda-agenda kunci penyusunan dan implementasi petunjuk pelaksanaan yang terkait dengan isu Pemeriksaan Bersama, Petunjuk Pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Penyempurnaan Petunjuk Pelaksanaan Majelis Kehormatan Hakim (MKH), Sistim Rekruitmen Hakim dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI, Peningkatan kapasitas hakim melalui pendidikan dan pelatihan serta kesejahteraan hakim.

2. Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengadilan Pajak

Pengadilan Pajak merupakan pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan dalam sengketa pajak. Mengingat kedudukannya dalam sistem kekuasaan kehakiman berada di lingkungan Peradilan, maka penyelenggaraan pengawasan terhadap hakim dan pegawai di Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui Badan Pengawasan.

Berkaitan dengan hal tersebut dengan mengacu pada laporan hasil kajian Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK terhadap penyelenggaraan Peradilan pada Pengadilan Pajak, telah dirumuskan rencana aksi sebagai berikut :

a. Pengawasan Terhadap Tingkah Laku Hakim Pengadilan Pajak dan Tingkah Laku Pejabat Pengadilan Pajak.

- Dalam bentuk penyediaan tempat layanan pengaduan Hakim dengan mengacu pada SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan dan Meja Pengaduan.

- Dalam bentuk penyediaan anggaran pengawasan untuk Pengadilan Pajak pada DIPA tahun 2012.

b. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan Pajak.

Yang meliputi : kegiatan pemeriksaan reguler, audit kinerja dan monitoring hasil pemeriksaan reguler Pengadilan Pajak.

3. Peningkatan Kualitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

Manajemen risiko merupakan salah satu unsur dalam pengendalian intern pemerintah yang harus menjadi perhatian, khususnya bagi aparat pengawas intern sebagaimana telah diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pengawasan merasa perlu mengadakan Bimbingan Teknis berkaitan dengan manajemen risiko dengan maksud untuk dapat memahami dan mengimplementasikan managemen risiko dalam upaya peningkatan efektifitas pengendalian intern di lingkungan Mahkamah Agung dan peningkatan kualitas pengawasan.

Implementasi hasil bimbingan teknis manajemen risiko Badan Pengawasan telah menyusun beberapa konsep tentang:

a. Usulan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tentang Sistem Pengendalian Intern Pemeritah (SPIP) pada Mahkamah Agung RI.

b. Usulan Surat Keputusan Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI tentang Standar Pengawasan Intern pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

c. Program kerja Pengawasan Internal tahun 2013

d. Rencana Tindak Lanjut penyiapan Implementasi Management Risiko.

e. Piagam Pengawasan (Standart Charted)

f. Inisiasi Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun 2011 menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) melalui kegiatan:

- Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun 2011.

- Pendampingan Review Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun 2011.

4. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Badan Pengawasan pada tahun 2011 bersama dengan Badan Urusan Admnistrasi telah menyusun dokumen Pedoman Evaluasi LAKIP di Lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Banding yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 028A/SEK/SK/IV/2011 tanggal 20 April 2011 jo Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nomor 17A/BP/SK/IV/2011 tanggal 28 April 2011, walaupun disadari masih terdapat kekurangan dan diperlukan suatu revisi serta penyesuaian dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011. Tahun 2011 telah dilakukan evaluasi terhadap 67 LAKIP satker Eselon I Mahkamah Agung dan satker Tingkat Banding. Secara umum kekurangan yang dijumpai dari hasil evaluasi adalah masalah pengukuran kinerja, dimana sebagian besar satker belum memiliki seperangkat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang fungsinya mengukur kinerja dari satker yang bersangkutan.

Data Lakip pengadilan yang telah dilakukan evaluasi dapat digambarkan dalam tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel 24

Perbandingan Evaluasi LAKIP Tahun 2010 dan 2011

Perbandingan Evaluasi LAKIP Tahun 2010 dan 2011 TAHUN 2010 WILAYAH ITAHUN 2011
PTA. Bengkulu PTA BengkuluWILAYAH I
MS Nangro Aceh Darussalam MS Nangro Aceh DarussalamMS Nangro Aceh Darussalam
PT Bengkulu PT Banda AcehPT Banda Aceh
PT Pekanbaru PT MedanPT Medan
PTA Palembang PT BengkuluPT Bengkulu
PT Padang PT PekanbaruPT Pekanbaru
PTA Bangka Belitung PTA PalembangPTA Palembang
PTA Bandar Lampung PT PadangPT Padang
PTA Jambi PTA Bangka BelitungPTA Bangka Belitung
PT Palembang PTA JambiPTA Jambi
PT Bangka Belitung PT PalembangPT Palembang
PT Bengkulu PT Bangka BelitungPT Bangka Belitung
PTA Padang PTA PadangPTA Padang
PT TUN Medan PT TUN MedanPT TUN Medan
PTA Medan
PTA Pekanbaru
PT Tanjung Karang
TAHUN 2010 WILAYAH IITAHUN 2011 WILAYAH II
PTA Banten PTA BantenPTA Banten
BADILAG BADILAGBADILAG
DILMILTI III Surabaya DILMILTI III SurabayaDILMILI I Srabaya
PTA Yogyakarta PTA YogyakartaPTA Yogyakarta
PT Denpasar PT DenpasarPT Denpasar
PT Semarang PTA SemarangPTA Semarang
BUA BUABUA
PTA Surabaya PTA SurabayaPTA Surabaya
PT Surabaya PT SurabayaPT Surabaya
PT Yogyakarta PT YogyakartaPT Yogyakarta
DILMILTI II Jakarta PTTUN SurabayaPTTUN Surabaya
PTA Jakarta DILMILTI II JakartaDILMILTI I Jakarta
PT Banten PTA JakartaPTA Jakarta
PTA Bandung PT JakartaPT Jakarta
BADILUM PT BantenPT Banten
BADIMILTUN PTTUN JakartaPTTUN Jakarta
BAWAS PTA BandungPTA Bandung
KEPANITERAAN BADILUMBADILUM
DILMILTAMA BADIMILTUNBADIMILTUN
PT Bandung BAWASBAWAS
KEPANITERAAN
DILMILTAMA
Balitbang Diklat Kumdil
Baltbang Bital Randl
TAHUN 2010 TAHUN 2011
WILAYAH III PTA Pontianak PTA PontianakWILAYAH III
PT Makassar PT MakassarPT Makassar
PT Kalimantan Timur PT Kalimantan TimurDT Kolinooton Tiur
PTA Gorontalo PTA GorontaloTA C centale
PTA Samarinda PTA SamarindaPTA Goronitalo
PTA Samarinda
PT Manado PT ManadoPT Manado
PTA Manado PTA ManadoPTA Manado
PT Kalimantan Tengah PT Kalimantan TengahPT Klimanlan lengan
PT Samarinda PTA KendariPTA Kendan
PT Banjarmasin PTA PalangkarayaPTA Palangkaraya
PT Kendari PT PaluPT Palu
PTA Banjarmasin PT BanjarmasinPT Banjarmasin
PT TUN Makassar PT KendariPT Kendari
PTA Sulawesi Tengah PTA BanjarmasinPTA Banjarmasin
PT Pontianak PT TUN MakassarPT TUN Makassar
PTA Makassar PTA Sulawesi TengahPTA Sulawesi Tengah
PT Gorontalo PT PontianakPT Pontianak
PTA Makassar
TAHUN 2010PT Gorontalo TAHUN 2011
WILAYAH IVWILAYAH IV
PT Kupang PT Kupang PTA Kendari PT Maluku Utara upang
PT Mataram PTA Maluku UtaraPTA Maluku Utar
PTA Ambon PT MataramPTA Mauku Utara
PTA KunangPT Mataram
PTA Kupang PTA AmbonPTA Ambon
PTA Mataram PT JayapuraPT Jayapura
PT Maluku PTA MataramPTA Mataram
PT Maluku

IV. TANTANGAN KE DEPAN

1. Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, pada tanggal 8 April 2009 ditetapkan Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/ IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Berkaitan hal tersebut telah ditetapkan juga Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial RI Nomor 129/KMA/ SKB/IX/2009 – 04/SKB/P.KY/IX/2009 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama tersebut disepakati bahwa kedua lembaga, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, akan menyusun Petunjuk Pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Komisi Yudisial, maka Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial perlu melanjutkan kembali proses penyusunan Petunjuk Pelaksanaan tersebut dengan harapan petunjuk Pelaksanaan ini dapat Menjadi pedoman bagi para Pimpinan Mahkamah Agung dan Pengadilan serta Komisi Yudisial dalam melakukan penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Bahwa sebagian tugas dan fungsi Mahkamah Agung RI. beririsan dengan tugas dan fungsi Komisi Yudisial RI, terutama yang terkait dengan sistem Rekrutmen Hakim dan Hakim ad hoc pada Mahkamah Agung RI, peningkatan kapasitas hakim melalui pendidikan dan pelatihan serta kesejahteraan hakim.

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat terhadap Rekomendasi yang diajukan oleh Komisi Yudisial perlu dilakukan pemeriksaan bersama yang petunjuk pelaksanaannya perlu ditetapkan bersama-sama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Kemudian mengenai petunjuk pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta revisi petunjuk pelaksanaan Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36B huruf f Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 jo Pasal 38B huruf f Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 38B huruf f Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Untuk memastikan efektivitas dan efisiensi komunikasi antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial telah ditetapkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung :

a. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 210/KMA/SK/ XII/2011 tentang Pembentukan Tim Penghubung Mahkamah Agung RI, dalam rangka Kerjasama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

b. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 211/KMA/SK/ XII/2011 tentang Pembentukan Tim Asistensi atas Tim Penghubung Mahkamah Agung RI, dalam rangka Kerjasama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI. Tim Penghubung dibentuk untuk keperluan komunikasi dan koordinasi sedangkan Tim Asistensi untuk membantu merumuskan Peraturan Teknis terkait.

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan terlihat kecendrungan meningkatnya jumlah penjatuhan hukuman disiplin terhadap pegawai pengadilan non hakim. Sehingga selain Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Badan Pengawasan juga melihat perlunya disusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku bagi Pejabat Fungsional Non Hakim yang meliputi: Panitera, Panitera Pengganti dan Jurusita.

Berkaitan dengan hal di atas dalam rangka meningkatkan profesionalisme, kualitas dan Integritas Tenaga Fungsional Non Hakim yang meliputi Panitera, Panitera Pengganti dan Jurusita, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI telah memfasilitasi sosialisasi konsep Kode Etik tenaga fungsional non hakim disusun oleh IPASPI, yang dilaksanakan bersamaan pada saat acara rapat koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengelolaan Pengaduan Badan Pengawaan Mahkamah Agung RI.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), BPKP sebagai Instansi Pembina Penyelenggaraan SPIP telah melakukan Assessment (Evaluasi) tata kelola pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dengan menggunakan acuan / pola berdasarkan Internasional Audit Capasility Model (IA-CM) for the Public Sector yang dikeluarkan oleh The Institute of International Auditor Research Foundation tidak terpisahkan dengan Key Proses Area (KPA) yang dijabarkan lebih lanjut dalam parameter dan indikator yang tertuang dalam uraian/pernyataan pada formulir isian asesmen.

BPKP telah melakukan asesmen atas penerapan tata kelola Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di seluruh Kementerian/Lembaga dengan mengacu pada Internal Audit Capacity Model (IACM) yang mencakup penilaian terhadap 6 (enam) elemen yang meliputi:

a. Peran dan Layanan APIP (Service and Role of Internal Auditing)

b. Pengelolaan SDM (People Management)

c. Praktik Profesional (Professional Management)

d. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (Performance Management and Accountability)

e. Budaya dan Hubungan Organisasi (Organizational Relationship and Culture)

f. Struktur Tata Kelola (Governance Structure)

Hasil pemetaan terhadap 60% dari total APIP di seluruh Indonesia, 93% APIP berada pada level 1 dan hanya 7% di level 2 dari 5 level yang dijadikan acuan. Level kapabilitas ini secara tidak langsung dapat memberikan gambaran mengenai tingkat efektivitas tata kelola suatu APIP karena salah satu kriteria yang baik adalah adanya pengembangan kapasitas dan kapabilitas organisasi.

Hasil asesmen tata kelola pada Badan Pengawasan tahun 2011 berdasarkan IACM, Badan Pengawasan berada di level 1 yang artinya kriteria untuk level tersebut sudah terpenuhi 100%, rincian asesmen masing-masing elemen adalah:

a. Sebanyak 4 (empat) elemen berada pada level 1, yaitu peran dan layanan, pengelolaan SDM, budaya dan hubungan organisasi, dan struktur tata kelola.

b. Sebanyak 2 (dua) elemen berada pada level 2 yaitu praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kerja.

Untuk dapat meningkatkan level tersebut, ke depan Badan Pengawasan akan menempuh langkah-langkah :

Elemen I : Peran dan Layanan (Services and Role of Internal Auditing) Lebih meningkatkan fokus penugasan pengawasan pada audit ketaatan (compliance audit) yang mencakup seluruh aspek, proses atau sistem di lingkungan Mahkamah Agung baik teknis peradilan dan keuangan maupun operasional lainnya.

Elemen II : Pengelolaan SDM (People Management)

Penguatan SDM pengawasan melalui identifikasi kompetensi yang diperlukan sesuai dengan jenis penugasan pengawasan dan melaksanakan proses rekrutmen yang kredible sehingga mendapatkan tenaga yang berkualifikasi sesuai standar.

Elemen III : Praktik Profesional (Professional Practices)

Memperbaiki kualitas penyusunan rencana pengawasan periodik dengan mengidentifikasi dan mendokumentasikan audit universe untuk memudahkan Badan Pengawasan dalam menentukan prioritas pada saat menyusun rencana pengawasan.

Elemen IV : Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (Performance Management and Accountability)

Memperbaiki kualitas penyusunan rencana pengawasan, termasuk membuat rincian dukungan sumber daya dan hasil yang diharapkan.

Elemen V : Budaya dan Hubungan Organisasi (Organizational Relationships and Culture)

Penguatan secara kelembagaan dengan mendorong penempatan struktur organisasi Badan Pengawasan agar sesuai dengan standar yang ada.

Element VI : Struktur tata kelola (Governance Structures)

Meningkatkan struktur tata kelola yaitu dengan mengembangkan internal audit charter yang secara jelas mendefinisikan tujuan, kewenangan dan tanggung jawab Badan Pengawasan.

4. Dengan meningkatnya jumlah pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan perlu didukung dengan ketersediaan anggaran, terutama peningkatan jumlah anggaran kepada Pengadilan Tingkat Banding selaku selaku voorpost Mahkamah Agung lebih diberdayagunakan khususnya dalam bidang penanganan pengaduan, dimana berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/VI/2009, sebagian pengaduan akan dilimpahkan pada Pengadilan Tingkat Banding. Oleh karena itu anggaran yang dialokasikan kepada Pengadilan Tingkat Banding perlu ditingkatkan.

Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 186 BAGIAN 5

DAYA MANUSIA BAGIAN 5 Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 BAGIAN 5 187

MANAJEMEN SUMBER

Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 188 BAGIAN 5

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

alah satu arah kebijaksanaan pembangunan di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) di Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan di S bawahnya adalah meningkatkan integritas dan profesionalisme pegawai. Pembangunan sumber daya manusia diarahkan pada terciptanya aparatur yang memiliki kemampuan untuk mengayomi masyarakat dan mendukung Pembangunan Nasional serta ditujukan kepada pemantapan kelembagaan aparatur dan peningkatan kemampuan profesional aparatnya.

Sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, kualitas sumber daya manusia perlu secara terus menerus ditingkatkan. Peningkatan integritas dan profesionalisme pegawai di lingkungan lembaga peradilan tercermin dari perilaku yang selalu menjunjung tinggi kejujuran, berwibawa dan bertanggungjawab.

I. AGENDA PEMBARUAN

Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peradilan melalui pembenahan sistem dan manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu prioritas implementasi cetak biru pembaharuan Lembaga Peradilan 2010 - 2035. Pembenahan sistem manajemen sumber daya manusia pada Lembaga Peradilan merupakan tanggung jawab dari Pembinaan dan Pengelolaan sumber daya manusia Lembaga Peradilan yang dilakukan secara terintegrasi, baik dalam bidang teknis yaitu Hakim, Panitera, dan Jurusita yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Lembaga Peradilan maupun non-teknis yang melaksanakan tugas-tugas pendukung seperti bidang Administrasi Kepegawaian, Administrasi Keuangan maupun Administrasi Umum lainnya.

1. Pembaruan Sistem Pembinaan Sumber Daya Manusia.

Dalam bidang sumber daya manusia, tahun 2011 Mahkamah Agung melakukan penilaian kompetensi individu (individual assessment) dalam proses pemilihan dan penempatan pejabat struktural Eselon I. Proses pelaksanaan penilaian kompetensi pejabat Eselon II ke Eselon I ini dilakukan sesuai dengan peraturan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang mewajibkan diselenggarakannya assessmen individu, yaitu Peraturan

Kepala BKN No. 11 tahun 2008 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.

Penilaian kompetensi ini merupakan suatu proses untuk membandingkan kompetensi yang dimiliki oleh para pejabat Struktural di Eselon II dan menilai apakah kompetensi yang dimiliki telah memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan Eselon I. Penilaian kompetensi ini dilakukan melalui beberapa tahap sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu melalui seleksi administrasi dan tes substansi jabatan.

Melalui Rapat Pimpinan (Rapim) Mahkamah Agung menyeleksi beberapa kandidat dari Eselon II yang memenuhi persyaratan administrasi dan jabatan. Para kandidat dari Eselon II ini lalu mengikuti ”Fit and Proper Test” atau uji kelayakan untuk menduduki posisi Eselon I. Metode penilaian kompetensi dilakukan melalui ”Assessment Center” dimana kompetensi jabatan seseorang diukur melalui beberapa simulasi/alat ukur berdasarkan kompetensi jabatan. Melalui metode assessment center ini diharapkan proses seleksi Eselon I yang ada memenuhi kriteria penilaian kompetensi yang seharusnya yaitu obyektif, transparan, valid, reliable dan bermanfaat yang pada akhirnya dapat menunjuk pejabat Eselon I yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan posisi yang dibutuhkan.

Setelah serangkaian test dilakukan melalui Assessment Center, kandidat yang memenuhi kriteria selanjutnya diusulkan ke Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Sekretaris Negara untuk mengisi jabatan struktural Eselon I yang lowong, masing-masing jabatan eselon I yang lowong diusulkan 3 orang. Pada suatu instansi Pejabat Struktural Eselon I mempunyai peran yang sangat strategis sehingga pengangkatannya ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden RI. Setelah diangkat oleh Presiden RI kemudian Mahkamah Agung melaksanakan pelantikan Pejabat Eselon I yang diteruskan dengan serah terima jabatan.

Pelantikan Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2011 oleh Ketua Mahkamah Agung. Pelantikan ini dilakukan untuk posisiPanitera Mahkamah Agung yang merupakan jabatan fungsional teknis setara Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung, Sekretaris Mahkamah Agung, Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, dan Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahakamah Agung.

Adapun komposisi Jabatan Struktural Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung pada akhir Desember 2011adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Komposisi Jabatan Struktural Eselon I Mahkamah Agung keadaan akhir Desember 2011

NNo. Nama Jabatan Komposisi KeteranganomposisiKeterangan
11 Sekretaris Mahkamah Agung RI 1 Terisi1Terisi
22 Panitera Mahkamah Agung RI (fungsional teknis setara Eselon I) 1 Terisi1Terisi
33 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 1 Terisi1Terisi
44 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 1 Terisi1Terisi
5 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara 1 Terisi1Terisi
66 Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan 1 Terisi1Terisi
7 Badan Pengawasan 1 Terisi1Terisi
88 Badan Urusan Administrasi 1 Terisi1Terisi

2 Aplikasi Sistem Kepegawaian

Database kepegawaian merupakan kebutuhan yang sangat mendasar untuk kepentingan organisasi. Database Kepegawaian menyimpan datadata pegawai secara komprehensif dan menyeluruh. Dengan database kepegawaian yang lengkap tersebut diharapkan informasi kepegawaian akan mudah diakses oleh stakeholder yang membutuhkan data tersebut.

Pengembangan database kepegawaian telah dilaksanakan secara terus menerus dan berjenjang mengikuti perkembangan teknologi informasi. Database yang valid diharapkan dapat memenuhi informasi kepegawaian yang diperlukan.

Pengembangan database kepegawaian pada tahun anggaran 2011 dilaksanakan secara terintegrasi dengan unit-unit eselon I lainnya di lingkungan Mahkamah Agung, sehingga pengelolaan teknologi informasi di Mahkamah Agung bisa dilaksanakan secara terintegrasi saling melengkapi data antar unit eselon I di Mahkamah Agung. Pencapaian pengembangan teknologi informasi secara terintegrasi tersebut pada tahun anggaran 2011 belum terealisasi namun database kepegawaian yang telah disiapkan telah mencapai sekitar 90 %.

a. Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)

Saat ini sejumlah 34.229 (90%) pegawai Mahkamah Agung dan 4 Lingkungan Peradilan terdaftar secara aktif dalam Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung. Aplikasi SIKEP hanya digunakan di lingkungan Mahkamah Agung dikarenakan beberapa kendala seperti proses export dan import data pegawai serta proses bisnis dari aplikasi SIKEP yang masih belum efektif sehingga operator kepegawaian terutama di daerah mengalami kesulitan dalam penggunaannya, selain itu belum terkoneksinya aplikasi ini secara online dengan Badan Pengawasan dan Balitbang Diklat Kumdil.

Database di dalam SIKEP selalu diupdate secara manual oleh Biro Kepegawaian, dengan data yang diambil dari DUK (Daftar Urut Kepangkatan), SK Mutasi, SK Kenaikan Pangkat, SK Pensiun, SK Hukuman Disiplin. Penggunaan sistem aplikasi SIKEP secara online baru digunakan oleh sekitar 20% operator dari unit kerja di daerah.

b. Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) BKN

Pengembangan aplikasi SAPK diluncurkan oleh Badan Kepegawaian Negara pada 19 Juli 2011 dan diterapkan secara nasional pada 25 Juli 2011. Aplikasi SAPK dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) ini wajib digunakan oleh seluruh instansi dalam rangka pengusulan kenaikan pangkat dan pensiun bagi PNS.

Dalam rangka penggunaan SAPK secara nasional Biro Kepegawaian MA RI telah mengantisipasi dengan menugaskan beberapa operator komputer kepegawaian untuk mengikuti Training Of Trainer (TOT), workshop, dan pelatihan sosialisasi SAPK ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Selanjutnya tenaga yang telah terlatih melaksanakan sosialisasi SAPK ini ke pengadilan-pengadilan di daerah dengan nara sumber dari Badan Kepegawaian Negara Pusat. Untuk tahun anggaran 2011 telah dilaksanakan seminar dan sosialisasi SAPK antara lain ke pengadilan-pengadilan di wilayah hukum Bali, Mataram, dan Manado. Direncanakan tahun anggaran 2012 SAPK akan disosialisasikan dan seminarkan kepada pengadilan-pengadilan seluruh Indonesia.

Data pegawai MA yang telah terdaftar di SAPK telah mencapai 90%, sisanya 10% belum terdaftar karena ada perbedaan data Batas Usia Pensiun antara Mahkamah Agung dan BKN. Dalam SAPK apabila ada seseorang yang telah berusia diatas 56 tahun data yang bersangkutan tidak lagi tercatat dalam SAPK karena dianggap telah memasuki usia pensiun, sedangkan dalam sistem informasi kepegawaian lembaga peradilan usia pensiun untuk tenaga teknis Hakim dan Panitera Batas Usia Pensiun (BUP) nya di atas 56 tahun. Demikian juga untuk Hakim Militer tidak tercatat dalam SAPK BKN. Hal inilah yang menyebabkan perbedaan database antara MA dan BKN.

Dalam acara lauching Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian BKN pada tanggal 19 Juli 2011 di Aula Gedung I Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara. Kepala BKN, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Mahkamah Agung RI termasuk dalam 10 besar instansi yang memiliki kecocokan data dengan BKN, Mahkamah Agung RI juga termasuk proaktif dalam melakukan rekonsiliasi data dengan BKN. Acara launching tersebut dihadiri oleh 160 peserta yang terdiri dari para Kepala Biro Kepegawaian/SDM Instansi Pusat, para Kepala BKD Provinsi seluruh Indonesia, Kepala Kantor Regional I-XII BKN dan Pejabat Eselon II dan III BKN.

Pembinaan Aplikasi Kepegawaian di Wilayah Hukum Denpasar

c. Sistem Informasi Mahkamah Agung RI Terintegrasi (SIMARI)

Dalam rangka pengembangan sistem informasi di Lingkungan MA secara terpadu, maka pada tahun anggaran 2011 MA mulai mengembangkan Sistem Informasi Mahkamah Agung RI (SIMARI) terintegrasi. SIMARI terintegrasi merupakan Aplikasi terintegrasi yang meliputi : Aplikasi Perkara, Kepegawaian, Asset, Perencanaan, Perlengkapan dan Keuangan.

Proses pengerjaan Aplikasi SIMARIterintegrasi dimulai pada bulan Agustus dan berakhir bulan Desember 2011. Proses pengembangan sampai bulan Desember 2011 baru mencapai sekitar 70%. Sedangkan integrasi database direncanakan bulan Januari sampai dengan Maret 2012. Sehingga pada bulan April 2012 Aplikasi SIMARI terintegrasi direncanakan akan diluncurkan.

II. PROSES REKRUTMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam suatu organisasi pemerintahan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset yang sangat strategis untuk menunjang kemajuan organisasi. Maju atau mundurnya organisasi tidak terlepas dari pemberdayaan dan pengembangan SDM yang ada dalam organisasi tersebut. Peranan sumber daya manusia dalam suatu organisasi sangatlah penting, untuk itu pengembangan SDM ini perlu mendapat perhatian yang serius dan terus menerus.

Mahkamah Agung RI sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan yakni : Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Sumber Daya Manusia pada lembaga peradilan terdiri dari teknis dan non teknis. SDM teknis terdiri dari Hakim, Panitera, dan Jurusita, sedangkan SDM non teknis adalah pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas-tugas suporting unit pada lembaga peradilan yang keberadaannya sangat diperlukan pada lembaga peradilan, sehingga baik tenaga teknis maupun non teknis merupakan satu kesatuan yang saling mendukung untuk terlaksannya organisasi lembaga peradilan.

Pada Tahun Anggaran 2011, berdasarkan penetapan kinerja tahun 2011 Mahakamah Agung telah merencanakan untuk pengembangan dan pemberdayaan SDM, diantaranya rencana perekrutan pegawai sebanyak 1.850 orang. Perekrutan tersebut berdasarkan atas analisis beban kerja dan peta jabatan yang dibutuhkan Mahkamah Agung RI dengan rincian 1.715 orang untuk mengisi formasi kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan calon hakim, 100 orang untuk formasi Hakim Ad Hoc Tipikor dan formasi jabatan fungsional sebanyak 35 orang.

Rekrutmen calon pegawai negeri sipil dan calon hakim pada awal tahun Anggaran 2011 telah diusulkan formasinya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002/Bua.2/F.00.1/II/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 dan nomor : 331/Bua.2/Peng.01.2/IX/2011 tanggal 14 September 2011, Mahkamah Agung RI telah mengajukan formasi pegawai sebanyak 35.340 orang yang diprediski sampai dengan tahun 2025. Namun demikian dengan adanya peraturan bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : 02/SPB/M.PANRB/8/2011, Nomor : 800-632 Th 2011 dan Nomor: 141/PMK.01/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, maka pada tahun anggaran 2011 Mahkamah Agung RI tidak melaksanakan rekrutmen calon pegawai negeri sipil maupun calon hakim.

Sedangkan untuk Hakim Ad Hoc Tipikor target rekrutmen yang dibutuhkan sebanyak 100 orang. Pada tahun anggaran 2011 capaian yang telah dicapai untuk rekrutmen Hakim Ad Hoc Tipikor sebanyak 84 orang sehingga pada tahun anggaran 2011 pemenuhan Hakim Ad Hoc Tipikor sebanyak 84%.

Untuk pengisian jabatan jabatan fungsional tertentu seperti Arsiparis, Analisis Kepegawaian, Pustakawan dan sebagainya, pada tahun anggaran 2011 ini untuk Mahkamah Agung ditargetkan sebanyak 35 orang. Dari target tersebut capaian yang telah dicapai sebanyak 8 orang atau sebesar 22,86%, capaian tersebut tidak bisa 100% dikarenakan pelaksanaan pendidikan untuk memperoleh sertifikat untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional, terkendala teknis pencairan anggaran disamping minimnya pemahaman tentang jabatan fungsional.

Adapun upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa jumlah karyawan yang ada sesuai dengan kebutuhan Mahkamah Agung dan empat Lingkungan Peradilan di bawahnya, Badan Urusan Administrasi melalui Biro Kepegawaian bekerja sama dengan Direktur Pembinaan Administrasi di 4 peradilan (Badilum, Badilag dan Badimiltun) tahun anggaran 2012 akan melakukan analisis jabatan dan beban kerja untuk melakukan penataaan organisasi dan PNS dalam upaya pelaksanaan reformasi birokrasi, sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh MenPAN.

1. Rekrutmen Calon Hakim Ad-Hoc Tipikor

a. Tahap-Tahap Seleksi.

1) Pendaftaran.

2) Seleksi Administrasi.

3) Seleksi Ujian Tertulis.

4) Seleksi Tes Psikologi (Assessment Profile).

5) Wawancara.

b. Pelaksanaan Seleksi.

1) Pendaftaran.

a) Pendaftaran.

t 1FOEBGUBSVOUVL1FOHBEJMBO5JQJLPS5JOHLBU1FSUBNB : 334 orang

t 1FOEBGUBSVOUVL1FOHBEJMBO5JQJLPS5JOHLBU#BOEJOH : 157 orang

J u m l a h : 491 orang

b) Tempat Pendaftaran.

t 1FOHBEJMBO5JOHHJ#BOEB"DFI

t 1FOHBEJMBO5JOHHJ.FEBO

t 1FOHBEJMBO5JOHHJ1BEBOH

t 1FOHBEJMBO5JOHHJ1FLBOCBSV

t 1FOHBEJMBO5JOHHJ+BNCJ

t 1FOHBEJMBO5JOHHJ1BMFNCBOH

t 1FOHBEJMBO5JOHHJ#FOHLVMV

t 1FOHBEJMBO5JOHHJ#BOHLB#FMJUVOH

t 1FOHBEJMBO5JOHHJ5BOKVOH,BSBOH

t 1FOHBEJMBO5JOHHJ#BOUFO

t 1FOHBEJMBO5JOHHJ+BLBSUB

t 1FOHBEJMBO5JOHHJ#BOEVOH

t 1FOHBEJMBO5JOHHJ4FNBSBOH t 1FOHBEJMBO5JOHHJ:PHZBLBSUB

t 1FOHBEJMBO5JOHHJ4VSBCBZB

t 1FOHBEJMBO5JOHHJ#BOKBSNBTJO

t 1FOHBEJMBO5JOHHJ1BMBOHLBSBZB

t 1FOHBEJMBO5JOHHJ1POUJBOBL

t 1FOHBEJMBO5JOHHJ4BNBSJOEB

t 1FOHBEJMBO5JOHHJ.BLBTTBS

t 1FOHBEJMBO5JOHHJ1BMV

t 1FOHBEJMBO5JOHHJ,FOEBSJ

t 1FOHBEJMBO5JOHHJ.BOBEP

t 1FOHBEJMBO5JOHHJ(PSPOUBMP

t 1FOHBEJMBO5JOHHJ%FOQBTBS

t 1FOHBEJMBO5JOHHJ.BUBSBN

t 1FOHBEJMBO5JOHHJ,VQBOH

t 1FOHBEJMBO5JOHHJ"NCPO

t 1FOHBEJMBO5JOHHJ.BMVLV6UBSB

t 1FOHBEJMBO5JOHHJ+BZBQVSB

c) Waktu.

7 Maret 2011 s/d 28 April 2011

2) Seleksi Administrasi.

a) Peserta.

Dari jumlah pendaftar tersebut diatas yang dinyatakan lulus untuk mengikuti seleksi administrasi adalah :

t 6OUVL1FOHBEJMBO5JQJLPS5JOHLBU1FSUBNB 306 orang

t 6OUVL1FOHBEJMBO5JQJLPS5JOHLBU#BOEJOH 151 orang

J u m l a h : 457 orang

b) Waktu.

Tanggal 19 Mei s/d 22 Mei 2011.

Secara tabel sebaran jumlah pelamar calon hakim Ad-Hoc Tipikor dan yang dinyatakan lulus administrasi adalah sebagai berikut.

Tabel 2: Rekapitulasi Hasil Seleksi Administrasi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahun 2011

Rekapitulasi Hasil Seleksi Administrasi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahun 2011
NONO SATKERPELAMARPELAMAR LULUS TIDAK LULUSTIDAK LULUS
PN PTPN PT JML PN PT JML PN PTML PN PT
11 Banda Aceh 4 0 4 4 0 4 0 04040400
22 Medan 11 10 21 11 10 21 0 011102111102100
33 Padang 28 7 35 26 7 33 2 0287352673320
44 Pekanbaru 11 5 16 11 5 16 0 0115161151600
55 Jambi 11 2 13 11 0 11 0 2112131101102
66 Palembang 7 9 16 6 8 14 1 17916681411
77 Bangka Belitung 2 5 7 2 5 7 0 025725700
88 Bengkulu 13 5 18 11 5 16 2 0135181151620
99 Tanjungkarang 22 5 27 18 4 22 4 1225271842241
1010 Jakarta 31 13 44 30 13 43 1 031134430134310
1111 Banten 2 1 3 2 1 3 0 021321300
1212 Pontianak 1 2 3 1 2 3 0 012312300
1313 Bandung 25 13 38 23 12 35 2 125133823123521
1414 Semarang 34 19 53 32 19 51 2 034195332195120
1515 Yogyakarta 10 6 16 10 6 16 0 0106161061600
1616 Surabaya 15 10 25 14 10 24 1 015102514102410
1717 Denpasar 2 1 3 2 1 3 0 021321300
1818 Mataram 15 9 24 14 8 22 1 1159241482211
1919 Kupang 5 0 5 4 0 4 1 050540410
2020 Banjarmasin 7 1 8 7 1 8 0 071871800
2121 Palangkaraya 6 2 8 5 2 7 1 062852710
2222 Samarinda 7 3 10 7 3 10 0 07310731000
2323 Makassar 27 20 47 24 20 44 3 027204724204430
2424 Manado 2 0 2 2 0 2 0 020220200
2525 Gorontalo 1 0 1 1 0 1 0 010110100
2626 Palu 6 1 7 4 1 5 2 061741520
2727 Kendari 13 1 14 12 1 13 1 0131141211310
2828 Maluku Utara 4 3 7 4 3 7 0 043743700
29Jayapura12416841240
29lumlah334157491306151457206
Jumlah 334 157 491 306 151 457 28 6334157491306151457286
491 457 344914914571347

3) Seleksi Ujian Tertulis.

Setelah dilaksanakan seleksi administrasi peserta yang dinyatakan lulus untuk mengikuti ujian tertulis, profile assesesment dan wawancara adalah sebagai berikut:

a) Peserta.

t 6OUVL1FOHBEJMBO5JQJLPS5JOHLBU1FSUBNB : 124 orang

t 6OUVL1FOHBEJMBO5JQJLPS5JOHLBU#BOEJOH

: 65 orang

J u m l a h : 189 orang

b) Tempat Seleksi.

t 4FMFLTJ $BMPO )BLJN "E )PD 1FOHBEJMBO 5JOEBL Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Tingkat Banding diselenggarakan sesuai wilayah domisili Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tinggi Medan, Pengadilan Tinggi Padang, Pengadilan Tinggi Pekan Baru, Pengadilan Tinggi Jambi, Pengadilan Tinggi Palembang, Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Pengadilan Tinggi Bengkulu, Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Pengadilan Tinggi Jakarta, Pengadilan Tinggi Bandung, Pengadilan Tinggi Semarang, Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Surabaya, Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Pengadilan Tinggi Samarinda, Pengadilan Tinggi Mataram, Pengadilan Tinggi Makassar, Pengadilan Tinggi Palu, Pengadilan Tinggi Kendari, Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan Pengadilan Tinggi Jayapura).

t #BHJ $BMPO )BLJN "E )PD 1FOHBEJMBO 5JOEBL 1JEBOB Korupsi yang berdomisili di wilayah Aceh diselenggarakan di Medan (digabung dengan peserta wilayah Medan), wilayah Banten dan Pontianak diselenggarakan di Jakarta (digabung dengan peserta wilayah Jakarta), wilayah Denpasar dan Kupang diselenggarakan di Mataram (digabung dengan peserta wilayah Mataram), wilayah Ambon, Manado dan Gorontalo diselenggarakan di Makassar (digabung dengan peserta wilayah Makassar).

c) Waktu.

Tanggal 9 Juni 2011.

4) Seleksi Profile Assessment.

a) Peserta.

t 6OUVL1FOHBEJMBO5JQJLPS5JOHLBU1FSUBNBPSBOH

t 6OUVL1FOHBEJMBO5JQJLPS5JOHLBU#BOEJOHPSBOH J u m l a h : 189 orang

b) Tempat Seleksi.

t 1FOHBEJMBO 5JOHHJ .FEBO NFMJQVUJ XJMBZBI IVLVN Medan, Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Jambi dan Bengkulu.

t 1FOHBEJMBO 5JOHHJ +BLBSUB NFMJQVUJ XJMBZBI IVLVN : Jakarta, Palembang, Bangka Belitung, Tanjung Karang, Bandung, Palangkaraya dan Pontianak.

t 1FOHBEJMBO 5JOHHJ4VSBCBZBNFMJQVUJXJMBZBI IVLVN : Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Denpasar, Mataram, Kupang dan Samarinda.

t 1FOHBEJMBO5JOHHJ.BLBTTBSNFMJQVUJXJMBZBIIVLVN Makassar, Palu, Kendari, Manado, dan Jayapura.

c) Waktu.

- Tanggal 4 Juli s/d 5 Juli 2011 : pada wilayah Medan dan Surabaya.

- Tanggal 9 Juli s/d 10 Juli 2011 : pada wilayah Jakarta dan Makassar.

5) Wawancara.

a) Jumlah Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap III Tahun 2011 yang mengikuti seleksi wawancara sejumlah 189 orang dengan perincian sebagai berikut :

b) Tempat Wawancara.

t 1FOHBEJMBO5JOHHJ.FEBONFMJQVUJXJMBZBIIVLVN.FEBO Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Jambi dan Bengkulu.

t 1FOHBEJMBO 5JOHHJ +BLBSUB NFMJQVUJ XJMBZBI IVLVN Jakarta, Palembang, Bangka Belitung, Tanjung Karang, Bandung, Palangkaraya dan Pontianak.

t 1FOHBEJMBO 5JOHHJ 4VSBCBZB NFMJQVUJ XJMBZBI IVLVN Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Denpasar, Mataram, Kupang dan Samarinda.

t 1FOHBEJMBO 5JOHHJ .BLBTTBS NFMJQVUJ XJMBZBI IVLVN Makassar, Palu, Kendari, Manado, dan Jayapura.

c) Waktu.

- Tanggal 6 Juli s/d 7 Juli 2011 : pada wilayah Medan dan Surabaya.

- Tanggal 11 Juli s/d 12 Juli 2011 : pada wilayah Jakarta dan Makassar.

c. Hasil Akhir Seleksi.

Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dinyatakan lulus seleksi sejumlah 84 (delapan puluh empat) orang dengan perincian sebagai berikut :

1) Untuk Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama: 54 orang

2) Untuk Pengadilan Tipikor Tingkat Banding: 30 orang

Tabel 3

Sebaran Hakim Ad Hoc Tipikor yang dinyatakan lulus seleksi tahun 2011 pada Pengadilan Tk. Pertama dan Pengadilan Tk. Banding.

NoPengadilan Tk. PertamaJumlahNo Pengadilan Tk. Pertama Jumlah Pengadilan Tk. Banding JumlahJumlal
11 PN. Banda Aceh 3 PT. Banda Aceh 23PT. Banda Aceh2
2PN. Tanjung Pinang32 PN. Tanjung Pinang 3 PT. Jambi 22
3PN. Jambi43 PN. Jambi 4 PT. Bengkulu 22
4PN. Pangka Pinang24 PN. Pangka Pinang 2 PT. Bangka Belitung 22
5PN. Bengkulu45 PN. Bengkulu 4 PT. Banten 11
6PN. Palangkaraya46 PN. Palangkaraya 4 PT. Bandung 11
7PN. Mamuju37 PN. Mamuju 3 PT. Semarang 11
88 PN. Palu 3 PT. Yogyakarta 13PT. YogyakaPT Yogvakarta1
99 PN. Kendari 3 PT. Surabaya 23PT. Surabaya2
10PN. Manado310 PN. Manado 3 PT. Palangkaraya 22
11PN. Gorontalo311 PN. Gorontalo 3 PT. Palu 22
12PN. Denpasar312 PN. Denpasar 3 PT. Kendari 22
13PN. Ambon313 PN. Ambon 3 PT. Manado 22
14PN. Ternate214 PN. Ternate 2 PT. Gorontalo 22
15PN. Monokowari215 PN. Monokowari 2 PT. Denpasar 22
16PN. Medan216 PN. Medan 2 PT. Ambon 22
17PN. Jakarta Pusat217 PN. Jakarta Pusat 2 PT. Maluku Utara 22
1818 PN. Palembang 22
1919 PN. Surabaya 111
2020 PN. Semarang 221
Jumlah54Jumlah 54 3030

Seleksi wawancara calon hakim Ad-Hoc Tipikor di PT. Jakarta

2. Pembinaan Bidang Kepegawaian

Pembinaan Bidang Kepegawaian Tahun Anggaran 2011 meliputi pengelolaan Admninistasi Kepegawaian, Aparatur yang mengikuti Kegiatan Pembinaan Aplikasi Kepegawaian dan Aparatur yang mengikuti Ujian Dinas Tingkat I, Tingkat II dan Penyesuiaian Ijazah dan Pejabat Fungsioanal yang mengikuti Pengelolaan Pelaksanaan Penetapan Angka Kredit jumlah seluruhnya adalah 1.086 orang, dengan uraian sebagai berikut a. Dalam rangka meningkatan pelayanan kepegawaian baik tenaga teknis maupun non teknis maka perlu diadakan peningkatan kualitas SDM dalam bidang pengelolaan kepegawaian, khususnya bagi para kepala sub bagian kepegawaian dan kepala urusan kepegawaian dari 4 (empat) lingkungan peradilan baik tingkat bandingmaupun tingkat pertama melalui pembinaan dengan jumlah peserta sebanyak 80 orang.

b. Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di bidang informasi teknologi Biro Kepegawaian melaksanakan pembinaan Aplikasi Kepegawaian bagi para pengelola administrasi kepegawaian dan menyeragamkan database kepagawaian sebanyak 38 orang.

c. Dalam rangka meningkatkan karir pegawai negeri sipil dilingkungan Mahkamah Agung Biro Kepegawaian melaksanakan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah sebanyak 1.165 orang.

d. Dalam rangka meningkatkan jumlah kualitas pejabat fungsional Biro Kepegawaian juga melaksanakan Pembinaan Pengelolaan Pelaksanaan Penetapan Angka Kredit Pejabat Fungsional dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang.

Pembinaan Kepegawaian di Wilayah Hukum Makassar

3. Pembinaan Hakim Tindak Pidana Korupsi

Sesuai amanat Undang-Undang No 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka pengadilan Tipikor sudah harus dibentuk di setiap ibukota provinsi paling lambat pada tanggal 29 Oktober 2011, untuk itu Mahkamah Agung selalu mengadakan pembinaan Hakim Tipikor, untuk tahun 2011 Pembinaan Hakim untuk perkara tindak pidana korupsi dilaksanakan tanggal 17 s/d 30 Juli 2011 dengan jumlah peserta : Hakim tingkat banding 40 orang sedangkan Hakim tingkat pertama 80 orang. Selanjutnya juga dilakukan Pelatihan Hakim Ad-Hoc Tipikor untuk pendalaman materi Hukum Acara yang diikuti sebanyak 122 orang. Secara tabel pembinaan Hakim Tipikor tahun 2011 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4

Pembinaan Hakim Tipikor tahun Anggaran 2011

No.No. Kegiatan Peserta JumlahPesertaPeserta
11 Pembinaan Penyelesaian Perkara Korupsi Angkatan XIHakim Tipikor Tingkat Banding 4040
22 Pembinaan Penyelesaian Perkara Korupsi Angkatan XIHakim Tipikor Tingkat Pertama 8080
33 Pendalaman materi Hukum Acara Perkara Tipikor Hakim Ad-Hoc Tipikor 122Hakim Ad-Hoc Tipikor122

Dibawah ini sebaran jumlah hakim tipikor baik hakim karir ataupun hakim adhoc di seluruh Indonesia dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5

Sebaran Jumlah Hakim Pengadilan Tipikor 2011

NONO KETERANGAN KELAS HAKIMKELASKARIRHAKIM ADHOC TOTAL
11 2 34 5345
HAKIM TK. PERTAMA1
11 PN JAKARTA PUSAT I.A K 11 8 191.AK11819
22 PN BANDUNG I.A K 9 6 15IAK9615
33 PN SERANG I.A 7 4 111.A7411
44 PN SEMARANG I.A K 7 8 15I.AK7815
55 PN YOGYAKARTA I.A 6 4 10I.A6410
66 PN SURABAYA I.A K 7 8 15IAK7815
77 PN BANDA ACEH I.A 3 3 61.A336
88 PN MEDAN I.A K 11 6 171AK11617
99 PN PADANG I.A 6 4 10I.A6410
1010 PN PEKANBARU I.A 6 4 10I.A6410
1111 PN TANJUNG PINANG I.A 4 3 7I.A437
1212 PN JAMBI I.A 4 4 8I.A448
13F13 PN PALEMBANG I.A K 7 5 121.AK7512
1414 PN PANGKALPINANG I.B 4 2 61.B426
151515 PN BENGKULU I.A 3 4 7I.A347
161616 PN TANJUNG KARANG I.A 7 4 111.A7411
171717 PN PONTIANAK I.A 6 4 101.A6410
181818 PN PALANGKARAYA I.A 3 4 71.A347
191919 PN BANJARMASIN I.A 8 4 121.A8412
202020 PN SAMARINDA I.A 6 4 101.A6410
212121 PN MAKASSAR I.A K 7 6 131.AK7613
222222 PN MAMUJU I.B 2 3 51.B235
232323 PN KENDARI I.A 4 3 71.A437
242424 PN PALU I.A 3 3 6I.A336
252525 PN MANADO I.A 5 3 81.A538
22626 PN GORONTALO I.B 4 3 7I.B437
22727 PN AMBON I.A 3 3 61.A336
22828 PN TERNATE I.B 3 2 5I.B325
22929 PN JAYAPURA I.A 4 4 81.A448
33030 PN MANOKWARI II 2 2 4224
33131 PN DENPASAR I.A 4 4 8I.A448
3232P32 PN MATARAM I.A 7 3 101.A7310
3333PN KU33 PN KUPANG I.A 3 4 7I.A347
JUMIJUMLAH 176 136 312176136312
HAHAKIM TK. BANDING
11P1 PT JAKARTA 10 5 1510515
22P2 PT BANDUNG 6 3 9639
33P3 PT BANTEN 8 3 118311
44PT4 PT SEMARANG 6 2 8628
55P5 PT YOGYAKARTA 7 2 9729
66P6 PT SURABAYA 10 3 1310313
77PT7 PT BANDA ACEH 4 2 6426
8PT8 PT MEDAN 7 2 9729
9 PT9 PT PADANG 5 2 7527
1010 PT10 PT PEKANBARU 8 2 108210
111111 PT JAMBI 5 2 7527
121212 PT PALEMBANG 8 2 108210
131313 PT BANGKA BELITUNG 6 2 8628
141414 PT BENGKULU 4 2 6426
1515P15 PT TANJUNG KARANG 6 2 8628
1616 P16 PT PONTIANAK 6 2 8628
177 PT17 PT PALANGKARAYA 4 2 6426
188 PT18 PT BANJARMASIN 4 2 6426
199 PT19 PT SAMARINDA 7 2 9729
2020 PT20 PT MAKASSAR 7 2 9729
2121 PT21 PT KENDARI 5 2 7527
2222 PT22 PT PALU 4 2 6426
2323 PT23 PT MANADO 4 2 6426
244PT24 PT GORONTALO 4 2 6426
255PTA25 PT AMBON 5 2 7527
266 PT26 PT MALUKU UTARA 3 2 5325
277PT J27 PT JAYAPURA 4 2 6426
288PT DE28 PT DENPASAR 4 2 6426
29PT MATA29 PT MATARAM 7 2 9729
300PT KUPANG30 PT KUPANG 6 2 8628
_JUMLAH 174 66 24017466240
HAKIHAKIM TK. KASASI
11MAHK1 MAHKAMAH AGUNG RI 0 8 8088
JUNJUMLAH KESELURUHAN 350 210 560LURUHAN3350210560

4. Formasi Hakim Agung

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung. Kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/ SK/XI/2011 tentang Penunjukan Ketua Kamar Dalam Sistem Kamar pada Mahkamah Agung RI dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/IX/2011 tentang Penunjukan Hakim Agung sebagai Anggota Kamar Perkara Dalam Sistem Kamar pada Mahkamah Agung RI.

Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung tersebut, penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung di bagi menjadi lima kamar yaitu : (a) Kamar Pidana, (b) Kamar Perdata, (c) Kamar Tata Usaha Negara, (d) Kamar Agama, dan (e) Kamar Militer, sedangkan untuk perkara permohonan grasi, permohonan fatwa, hak uji materiil, dan sengketa kewenangan antara Lingkungan Peradilan diperiksa dan diputus dengan mekanisme khusus di luar kamar dengan majelis hakim yang terdiri dari atas Hakim-Hakim Agung dari beberapa kamar sekaligus.

Sistem kamar tersebut mulai efektif berjalan sejak 1 Oktober 2011, selama masa transisi sampai dengan bulan April 2014 penerapan sistem kamar dilakukan dengan penyesuaian terhadap kondisi dan struktural organisasi Mahkamah Agung saat ini. Untuk itu dimungkinkan adanya perubahanperubahan administrasi yang diperlukan dalam penanganan perkara sistem kamar di Mahkamah Agung. Adapun yang menjadi tujuan penerapan sistem kamar ini adalah untuk menjaga konsistensi putusan, meningkatkan profesionalitas Hakim Agung, serta mempercepat proses penanganan perkara di Mahkamah Agung.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah mengalami dua kali perubahan, yaitu perubahan pertama Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua yaitu Undangundang Nomor 3 Tahun 2009, Pasal 4 Ayat (3) menyebutkan bahwa “jumlah

Hakim Agung paling banyak 60 (enam puluh) orang”. Berdasarkan formasi jumlah Hakim Agung tersebut, maka dengan diterapkannya sistem kamar di Mahkamah Agung pengisian formasi kebutuhan Hakim Agung disesuaikan dengan beban atau jumlah perkara yang ditangani oleh masing-masing kamar. Selanjutnya penetapan Hakim Agung di masingmasing kamar ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Komposisi Hakim Agung tahun 2011 sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6

Sebaran Hakim Agung Tahun 2011

Jabatan Jumlah
Ketua Mahkamah Agung 11
Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial 11
Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial 11
ua Muda9
Hakim Agung 4242
Jumlah Keseluruhan 5454

III. PEMBINAAN JALUR KARIR DI MAHKAMAH AGUNG

1. Promosi dan Mutasi Tenaga Teknis

a. Hakim

Promosi dan mutasi adalah perpindahan tugas seorang hakim dari suatu tempat ke tempat tugas yang baru, baik di lingkungan Pengadilan Tingkat Pertama maupun lingkungan Pengadilan Tingkat Banding dalam posisi yang tetap sebagai Hakim, Wakil Ketua atau Ketua Pengadilan.

Promosi dan mutasi hakim di lingkungan peradilan dilakukan dengan mempertimbangkan bakat dan kemampuan hakim. Kesempatan yang sama dimiliki oleh setiap hakim dalam mendapatkan mutasi dan promosi jabatan didasarkan penilaian integritas, kinerja/prestasi kerja serta kualifikasi dan pendidikan/pelatihan yang bersangkutan.

Mutasi dan promosi dilakukan dalam upaya mengisi kekosongan formasi suatu pengadilan dan dilakukan dalam rangka mewujudkan proses pembinaan karier hakim yang terencana, objektif dan berkeadilan dalam upaya peningkatan kinerja hakim dalam melaksanakan tugastugasnya.

Selama tahun 2011 Mahkamah Agung telah melakukan promosi dan mutasi hakim pada empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia dengan data seperti digambarkan di tabel 7.

Tabel 7

Data Promosi dan Mutasi Hakim Pada Empat Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia tahun 2011

Lingkungan Peradilan Jabatan Pengadilan TkJabatanPertamaPengadilan Tk Banding
Peradilan UmumKetua Wakil Ketua Hakim216 205 7333 12 160
Peradilan AgamaKetua Wakil Ketua Hakim93 99 729- -
Peradilan MiliterKepala Wakil Kepala Hakim4 5 291 - -
Peradilan TUNKetua Wakil Ketua Hakim13 14 47- 18

Tabel di bawah ini menunjukan promosi dan mutasi hakim pengadilan khusus yang terjadi di tahun 2011 di seluruh Indonesia.

Tabel 8

Data Promosi dan Mutasi Hakim Pengadilan Khusus tahun 2011

Hakim Pengadilan Khusus JumlahJumlah
nakHakim Tinggi Anak 62 orangorang
Hakim Anak 1266 orangorang
Hakim Niaga 47 orangdrang
Hakim Pengadilan Hubungan Industrial 184 orang104Urany
Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial 152 orang152orang
Hakim Perikanan Pengadilan Negeri 34 orang34orang
Hakim Ad Hoc Perikanan (Pengadilan Negeri) 46 orang46orang
Hakim Tipikor 250 orangorang
Hakim Ad Hoc Tipikor 128 orang128orang

Selama tahun 2011 sebanyak 2 orang Hakim Agung di Mahkamah Agung wafat, sedangkan di peradilan umum sebanyak 4 orang hakim tingkat pensiun pada pengadilan tingkat pertama. Di Peradilan Agama sebanyak 11 orang hakim wafat pada pengadilan tingkat pertama dan 7 orang hakim wafat pada pengadilan tingkat banding. Di peradilan

TUN sebanyak 2 orang hakim pensiun dan 1 orang hakim wafat pada pengadilan tingkat banding sedangkan di peradilan militer sebanyak 1 orang hakim tingkat pertama pensiun dan 2 orang hakim tingkat banding pensiun. Tabel di bawah ini menunjukan jumlah hakim yang pensiun dan wafat pada tahun 2011.

Tabel 9

Jumlah Hakim yang pensiun dan wafat pada tahun 2011

Mahkamah Agung/ PeradilanPengadilan Tk. PertamaPengadilan Tk.Banding Hakim Agung
PensiunWafatPensiuWafatPensiurWafat
Mahkamah2
Peradilan Umum 4 - - - - -4---
Peradilan Agama - 11 - 7 - -117-
Peradilan TUN - - 2 1--21
Peradilan Militer 1 - 2 - - -1-2--

Berikut ini adalah promosi dan mutasi panitera dan juru sita di empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia yang terjadi pada tahun 2011.

b. Panitera dan Juru Sita

Tabel 10

Promosi dan Mutasi Panitera dan Juru Sita di 4 Lingkungan Peradilan

LingkunganPeradilan Jabatan PengadilanTk. BandingPengadilan Tk Pertama TotalTotal
Peradilan UmumPanitera Sekretaris 2 63 6526365
Wakil Panitera 7 53 6075360
Panmud Pidana 3 37 4033740
Panmud Perdata 2 29 3122931
Panmud Hukum 2 31 3323133
Panitera Pengganti 14 246 26014246260
Juru Sita - 16 16.1616
Panitera Sekretaris - 83 838383
Wakil Panitera 4 73 7747377
Panmud Pidana - - 00
Panmud Perdata - 167 167167167
Panmud Hukum - - 00
Panitera Pengganti 30 118 14830118148
Juru Sita - 25 252525
Peradilan MiliterKepala Panitera 0 0 0000
Panitera 0 12 1201212
Staff TNI 1 44 4514445
Peradilan TUNPanitera Sekretaris 2 11 1321113
Wakil Panitera - 6 666
Panitera Muda 0 13 1301313
Panitera Pengganti 3 11 1431114
Juru Sita - - -

2. Promosi dan Mutasi Tenaga Non Teknis

Hingga akhir tahun 2011 sebagian besar jabatan struktural di Mahkamah Agung sudah terisi. Adapun jabatan yang kosong adalah sebagai berikut: pada Kepaniteraan terdapat 2 jabatan eselon IV, pada Dirjen Badilum terdapat 1 jabatan struktukral eselon II, 5 jabatan eselon III dan 1 jabatan eselon IV. Di lingkungan Dirjen Badilag terdapat 1 jabatan eselon III dan 1 jabatan eselon IV, sedangkan pada Ditjen Badilmiltun terdapat 4 jabatan struktural eselon IV. Di lingkungan Balitbang Diklat Kumdil terdapat 1 jabatan eselon III dan 3 jabatan eselon IV, pada Badan Pengawasan terdapat 1 jabatan eselon IV, sedangkan pada Badan Urusan Administrasi terdapat 5 jabatan eselon II, 2 jabatan eselon III dan 2 jabatan eselon IV.

Terjadinya banyak kekosongan jabatan struktural Eselon II, III dan IV disebabkan karena pada tahun 2011 terjadi promosi dan mutasi jabatan Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung. Jabatan-jabatan kosong tersebut direncanakan akan diisi pada awal tahun 2012 melalui proses promosi dan mutasi yang berlaku di Mahkamah Agung. Komposisi jabatan struktural di Lingkungan Mahkamah Agung dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 11 Komposisi Jabatan Struktural di Lingkungan Mahkamah Agung Tahun 2011

Komposisi Jabatan Struktural di Lingkungan Mahkamah Agung Tahun 2011
JabatanJabatan Komposisi Terisi KosongTerisiKosong
11. Sekretaris MA (eselon I) 1 1 0110
2.2. Panitera MA (eselon I) 1 1 0110
1Eselon II 1 1 0110
1Eselon III 3 3 0330
一Eselon IV 6 4 2642
3.3. Ditjen Badilum
1Eselon I 1 1 0110
1Eselon II 5 4 1541
1Eselon III 17 12 517125
1Eselon IV 51 50 151501
44. Ditjen Badilag
1Eselon I 1 1 0110
1Eselon II 4 4 0440
1Eselon III 14 13 114131
Eselon IV 43 42 143421
65. Ditjen Badilmiltun
1Eselon I 1 1 0110
1Eselon II 5 5 0550
1Eselon III 15 15 015150
Eselon IV 46 42 446424
6.6. Balitbang Diklat Kumdil
Eselon I 1 1 0110
一Eselon II 4 4 0440
Eselon III 9 8 1981
Eselon IV 21 18 321183
7.7. Badan Pengawasan
Eselon I 1 1 0110
Eselon II 5 5 0550
Eselon III 4 4 0440
Eselon IV 16 15 116151
8.8. Badan Urusan Administrasi (BUA)
Eselon I 1 1 0110
Eselon II 7 2 5725
Eselon III 35 33 235332
Eselon IV 102 100 21021002

IV. PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA MAHKAMAH AGUNG RI DAN EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN DI BAWAHNYA

1. Sebaran Sumber Daya Manusia (SDM) Berdasarkan Jenis Kelamin Sampai dengan Desember 2011 terdapat 35.673 pegawai di Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan di bawahnya dengan perbandingan 67% pegawai laki-laki dan 33% pegawai perempuan. Sejumlah 1.246 pegawai laki-laki dan 575 pegawai perempuan bekerja di Mahkamah Agung, sedangkan 4.242 pegawai laki-laki dan 2.512 pegawai perempuan di Pengadilan Tingkat Banding dan 18.577 pegawai laki-laki dan 8.521 pegawai perempuan di Pengadilan Tingkat Pertama. Komposisi pegawai Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan di bawahnya berdasarkan jenis kelamin digambarkan di tabel-tabel berikut ini.

Tabel 12 BAGIAN 5 213

Komposisi Pegawai Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan Berdasarkan Jenis Kelamin

JENIS KELAMINMahkamah AgungPengadilan Tingkat BandingPengadilan Tingkat PertamaJumlahJumlah Prosentase
Laki-laki12464242185772406567%
Perempuar575251285211160833%

Tabel 13

Sebaran hakim di empat lingkungan peradilan berdasarkan jenis kelamin.

Jenis KelaminPERADILAN UMUMPERADILAN AGAMAPERADILAN MILITERPERADILAN TUN
JmlJml Pre sentase Jml PreJmsentase Jml PreJmsentase Jml PreJmlsentase
rempua95424%78222%1516%8326%
aki-Laki297376%28378%8084%23774%
otal3927100%361100%95100%320100%

Tabel 14

Sebaran Panitera dan Jurusita Berdasarkan Kelamin

Jenis KelaminPERADILAN UMUMPERADILAN AGAMAPERADILAN MILITERPERADILAN TUN
JmlJml Pre sentase Jml PreJmsentase Jml PreJmlsentase Jml PreJmsentase
erempua199633.83%141539.08%2335.97%26366.80%
aki-Laki390466.17%220660.92%4064.03%13133.20%
otal90000.00%3621100.00%63100.00%394100.00%

2. Sebaran Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat Golongan dan Ruang

Grafik 1

Sebaran Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat, Golongan/Ruang di Mahkamah Agung dan empat lingkungan Peradilan dibawahnya keadaan Desember 2011.

Tabel 15 Rekapitulasi pegawai Mahkamah Agung dan Empat Peradilan berdasarkan Golongan/Ruang pada tahun 2010 dan 2011

NoGolongan/Ruang pada tahun 2010 dan 2011 No Gol / Ruang 2010 2011
1201020
21 IV/e 377 218 2 IV/d 497 3874072187
33 IV/c 1175 116011751160
44 IV/b 1427 137414271374
55 IV/a 4125 308241253082
66 III/d 2895 451728954517
77 III/c 3578 475735784757
88 III/b 5539 594255395942
99 III/a 8979 786589797865
1010 II/d 1692 128716921287
1111 II/c 2038 187120381871
1212 II/b 2083 165720831657
1313 II/a 1351 140613511406
1414 I/d 104 5610456
1515 I/c 128 9412894
1616 I/b120
17
1717 I/a

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa jumlah pegawai di Mahkamah Agung dan empat Lingkungan Peradilan pada tahun 2010 dan 2011 terjadi penurunan, hal ini disebabkan karena pada tahun 2011 tidak ada rekrutmen baik untuk CPNS maupun Cakim. Sedangkan selisih pegawai berkurang sebanyak 315 orang disebabkan karena adanya pegawai yang pensiun, meninggal, dan berhenti, dengan rincian jumlah pegawai yang pensiun, meninggal dan berhenti untuk Mahkamah Agung sebanyak 22 orang, Pengadilan Tingkat Banding 67 orang, dan Pengadilan Tingkat Pertama sebanyak 226 orang.

3. Sebaran Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kelompok Usia

Grafik 2 Sebaran Sumber Daya Manusia di Mahkamah Agung dan empat Lingkungan Peradilan

4. Sebaran Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan

Tabel 16

Sebaran Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan di Mahkamah Agung dan empat Lingkungan Peradilan

PENDIDIKANMahkamah AgungTingkat BandingTingkat PertamaJumlah
201020120102012010201120102011
S-32032182011154967
S-22433486256971305248221733527
S-17659303320332415830164121991520666
D-III41983331661025114813991412
SMU5304501652986100257934122079370
SMP28311664117455161550
SD483341232368481
JUMLAH167519225968526928345284823598835673

Mahkamah Agung memiliki komitmen yang tinggi dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia baik di lingkungan Mahkamah Agung maupun di Empat Lingkungan Peradilan di bawahnya. Selain berhasil merekrut pegawai dengan tingkat pendidikan lebih baik dari tahun ke tahun, pengembangan SDM didalam lingkungan Mahkamah Agung dan empat Lingkungan Peradilan dibawahnya dilakukan melalui kesempatan yang diberikan kepada pegawainya untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan biaya sendiri, beasiswa, ataupun program rintisan gelar. Program rintisan gelar memberikan kesempatan kepada pegawai di Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan di bawahnya untuk meneruskan pendidikan mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan biaya dari Mahkamah Agung melalui proses dengan memenuhi kriteria dan syarat-syarat tertentu.

Tabel di atas menunjukkan pertumbuhan yang signifikan untuk sebaran pegawai berdasarkan pendidikan yaitu lulusan S2 dan S3 baik di Mahkamah Agung, maupun Pengadilan Tingkat Banding dan Pertama.

Grafik 3 Sebaran SDM berdasarkan pendidikan di MA dan empat Lingkungan Peradilan dibawahnya

5. Perbandingan jumlah Pegawai per lingkungan peradilan baik teknis maupun non teknis tahun 2011

Tabel 17

Jumlah Pegawai Teknis dan Non Teknis pada empat Lingkungan Peradilan

HukumUmumPeradilan AgamaMiliter Peradilan TUNrüdiian 1
Teknis NonknisknisnisTeknis Teknis NonTeknis Teknis NonknisTeknis
1.Pengadilan Tingkat10681070661778831175675
2.Pengadilan Tingkat Pertama8759890465795798477494342412
JUMLA9827997472406576560611398487

6. Sebaran Jumlah Hakim di Empat Lingkungan Peradilan

Tabel 18

Jumlah Hakim pada empat Lingkungan Peradilan

NoNo JabatanRADILAN UMPERADILAN UMUM PERADILAN AGAMAPERADILANMILITER PERADILAN TUN
Tk. BandingTk. PertamaTk. BandingTk. PertamaTk. BandingTk. PertamaTk. BandingTk. Pertama
11 Ketua3034029349415423
22 Wakil2826629268.121021
33 Hakim4803358.27.
4Hakim.27832609.56.235
Jumlah5383333221284279
39273619532

Grafik 4 Jumlah Hakim pada empat Lingkungan Peradilan

7. Sebaran Panitera dan Juru Sita Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

Tabel 19:

umlah Panitera dan Juru Sita pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

NoNo Lingkungan PeradilanPengadilan Tingkat Banding (Panitera)Pengadilan Tingkat Pertama (Panitera dan Juru Sita)
1Peradilan Umum1 Peradilan Umum 530 53705370
2Peradilan Agama2 Peradilan Agama 268 33533353
3Peradilan TUN3 Peradilan TUN 71 394394
4Peradilan Militer4 Peradilan Militer 15 6363
TOTALTOTAL 884 91809180

V. LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN)

Kewajiban melakukan pelaporan harta kekayaan bagi pejabat negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP.07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Dalam upaya pemberantasan korupsi, Presiden juga menerbitkan instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN dan RB) lalu diterbitkan dalam bentuk Surat Edaran Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Surat Edaran Nomor: SE/05/M. PAN/04/2005 dimana masing-masing instansi wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sejak dikeluarkannya peraturan yang mewajibkan pejabat negara melakukan pelaporan LHKPN, Mahkamah Agung selalu melakukan pelaporan secara tepat waktu. Dari data yang tercatat di aplikasi LHKPN sejumlah 10.851 pejabat di lingkungan Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan di bawahnya masuk ke dalam kategori wajib melaporkan harta kekayaan yang dimiliki. Sampai dengan akhir Desember 2011 tercatat sebanyak 90.14% pejabat di Mahkamah Agung yang telah melaporkan harta kekayaan atau sejumlah 256 pejabat, sedangkan secara total keseluruhan sebanyak 87.68% atau 9.514 pejabat telah melaporkan harta kekayaan mereka ke negara.

Dalam tingkat nasional, Mahkamah Agung menduduki peringkat terbaik dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara, sehingga ke depannya Mahkamah Agung akan mejadi percontohan bagi instansi pemerintah lainnya dalam hal pelaporan harta kekayaan negara bagi pejabatnya. Berikut ini merupakan rekapitulasi data LHKPN pada bulan Desember 2011 di Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan.

Tabel 20

Daftar Pelaporan Kekayaan Pejabat Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan di Tahun 2011

Mahkamah Agung

No.No. Instansi WajibLHKPNSudah Lapor Belum LaporBelum Lapo
Jml % Jml %%Jml%
11 MAHKAMAH AGUNG 284 256 90.14 28 9.8628425690.14289.86

Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi
NNo. Instansi WajibLHKPNSudah Lapor Belum LaporSudah Lapor Belum Lapor
JmlJml % Jml %Jml%
11 ACEH 174 149 85.63 25 14.3717414985.632514.37
22 BALI 158 146 92.41 12 7.5915814692.41127.59
33 BANGKA BELITUNG 61 52 85.25 9 14.75615285.25914.75
44 BANTEN 63 58 92.06 5 7.94635892.0657.94
55 BENGKULU 91 83 91.21 8 8.79918391.2188.79
66 D.I. YOGYAKARTA 121 115 95.04 6 4.9612111595.0464.96
77 DKI JAKARTA 293 221 75.43 72 24.5729322175.437224.57
88 GORONTALO 23 21 91.30 2 8.70232191.3028.70
99 JAMBI 107 97 90.65 10 9.351079790.65109.35
1010 JAWA BARAT 412 348 84.47 64 15.5341234884.476415.53
1111 JAWA TENGAH 475 414 87.16 61 12.8447541487.166112.84
1212 JAWA TIMUR 505 430 85.15 75 14.8550543085.157514.85
1313 KALIMANTAN BARAT 133 91 68.42 42 31.581339168.424231.58
1414 KALIMANTAN SELATAN 190 157 82.63 33 17.3719015782.633317.37
1515 KALIMANTAN TENGAH 109 95 87.16 14 12.841099587.161412.84
1616 KALIMANTAN TIMUR 162 122 75.31 40 24.6916212275.314024.69
1717 LAMPUNG 168 136 80.95 32 19.0516813680.953219.05
1818 MALUKU 44 33 75.00 11 25.00443375.001125.00
1919 MALUKU UTARA 80 71 88.75 9 11.25807188.7596.94
2020 NUSA TENGGARA BARAT 72 67 93.06 5726793.0650.07
2121 NUSA TENGGARA TIMUR 167 125 74.85 4216712574.854225.15
2222 PAPUA 112 73 65.18 39 34.821127365.183934.82
2323 RIAU 123 100 81.30 23 18.7012310081.302318.70
2424 SULAWESI SELATAN 310 234 75.48 76 24.5231023475.487624.52
2525 SULAWESI TENGAH 104 95 91.35 9 8.651049591.3598.65
2626 SULAWESI TENGGARA 54 53 98.15 1 1.85545398.1511.85
2727 SULAWESI UTARA 121 102 84.30 19 15.7012110284.301915.70
2828 SUMATERA BARAT 163 152 93.25 11 6.7516315293.25116.75
2929 SUMATERA SELATAN 180 169 93.89 11 6.1118016993.89116.11
3030 SUMATERA UTARA 277 237 85.56 40 14.4427723785.564014.44
GOMATEHA UTARA27723783.5040

Pengadilan Tinggi Agama

Pengadilan Tinggi Agama
NoNo. Instansi WajibLHKPNSudah Lapor Belum LaporBelum Lapor
DANOYA SEVEVNSEHIRINJmlJml % Jml %Jml%
1 BANGKA BELITUNG 59 45 76.27 14 23.73594576.27143.73
22 BANTEN 65 58 89.23 7 10.77655889.2370.77
33 BENGKULU 57 54 94.74 3 5.26575494.7435.26
44 D.I. YOGYAKARTA 140 129 92.14 11 7.8614012992.14117.86
55 DKI JAKARTA 94 76 80.85 18 19.15947680.851819.15
66 GORONTALO 32 32 100.00 0 0.003232100.0000.00
77 JAMBI 90 85 94.44 5 5.56908594.4455.56
88 JAWA BARAT 424 374 88.21 50 11.7942437488.215011.79
99 JAWA TENGAH 441 411 93.20 30 6.8044141193.20306.80
1010 JAWA TIMUR 381 372 97.64 9 2.3638137297.6492.36
1011 KALIMANTAN BARAT 117 112 95.73 5 4.2711711295.7354.27
1212 KALIMANTAN SELATAN 185 177 95.68 8 4.3218517795.6884.32
1313 KALIMANTAN TENGAH 117 105 89.74 12 10.2611710589.741210.26
1414 KALIMANTAN TIMUR 133 125 93.98 8 6.0213312593.9886.02
1515 LAMPUNG 100 85 85.00 15 15.001008585.001515.00
1616 MALUKU 41 35 85.37 6 14.63413585.37614.63
1717 MALUKU UTARA 66 56 84.85 10 15.15665684.851015.15
1018 NUSA TENGGARA BARAT 157 143 91.08 14 8.92 19 NUSA TENGGARA15714591.08146.92
TIMUR 147 121 82.31 26 17.6912162.012017.69
21PIAU10415483.703016.30
2SUILAWESLSELATAN17917396.6563.35
22SHLAWES SELATAN64659692.26507.74
23OULAWECLTENOOARA12311391.87108.13
24SULAWESLTENGGARA5757100.0000.00
25SULAWESIUTARA747195.9534.05
20SOMATERA BADAT19617790.31199.69
27OMATERA SELATAN908594.4455.56
2028 SUMATERA UTARA 217 202 93.09 15 6.9121720293.09156.91

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN)

No.No. Instansi WajibLHKPNSudah Lapor Belum LaporBelum Lapo
mlJml % Jml %Jml%
11 JAKARTA 114 71 62.28 43 37.721147162.284337.72
22 MAKASSAR 99 75 75.76 24 24.24997575.762424.24
3MEDAN927884.781415.22
44 SURABAYA 93 79 84.95 14 15.05937984.951415.05

Mahkamah Militer Tinggi

No. Instansi WajibLHKPNSudah Lapor Belum LaporBelum Lapo
Jml%Jml % Jml %%
11 PENGADILAN MILITER TINGGI - I 26 26 100.00 0 0.002626100.0000.00
22 PENGADILAN MILITER TINGGI - II 21 21 100.00 0 0.002121100.0000.00
33 PENGADILAN MILITER TINGGI - III 30 30 100.00 0 0.003030100.0000.00
44 PENGADILAN MILITER UTAMA 3 2 66.67 1 33.333266.67133.33

Mahkamah Syariah dan Pengadilan Khusus

No.No. Instansi WajibLHKPNSudah LaporSudah Lapor Belum Lapor
ml%Jml % Jml %%
11 PENGADILAN KHUSUS 228 224 98.25 4 1.7522822498.2541.75
22 MAHKAMAH SYARIYAH PROVINSI ACEH 197 183 92.89 14 7.1119718392.89147.11

Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan

NoNo. Instansi WajibLHKPNSudah Lapor Belum LaporBelum Lapo
Jml % Jml %%Jml%
1Md1 MA dan 4 Lingkungan Peradilan 10851 9514 87.68 1337 12.3210851951487.68133712.32

Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 224 BAGIAN 6

ANGGARAN BAGIAN 6 Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 BAGIAN 6 225

ALOKASI DAN REALISASI

Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 226 BAGIAN 6

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

I. KEBIJAKAN UMUM MAHKAMAH AGUNG DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN.

lokasi anggaran Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya secara bertahap mengalami peningkatan A secara signifikan, walaupun peningkatan tersebut belum bisa memenuhi kebutuhan anggaran dalam menjalankan program dan kegiatan. Namun demikian, Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan di bawahnya tetap berupaya seoptimal mungkin meningkatkan kinerja dan mengelola anggaran secara lebih akuntabel dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Beberapa kebijakan umum Mahkamah Agung dalam rangka pengelolaan anggaran tahun 2011 yang patut untuk dicermati antara lain:

1. Dalam memperlancar pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011, Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan-peraturan yaitu:

a. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 001/KMA/SK/I/2011 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI tahun 2011.

b. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 001/Sek/SK/I/2011 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI tahun 2011.

c. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 002/ Sek/SK/I/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2011.

d. Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/SK/BU-A/I/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2011.

2. Revisi DIPA

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Mahkamah Agung tahun 2011 dan percepatan pencapaian kinerja lembaga, dilakukan revisi anggaran/perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2011. Revisi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran tahun 2011 tanggal 17 Maret 2011, dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor Per-22/PB/2011 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun Anggaran 2011.

3. Anggaran Mahkamah Agung tahun 2011 berpedoman pada program dan kegiatan hasil restrukturisasi.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Mahkamah Agung tahun 2011 adalah pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan hasil restrukturisasi program dan kegiatan yang dilakukan tahun 2010 sebagai salah satu langkah reformasi perencanaan dan penganggaran yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang RKA-K/L, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 yang menekankan pada perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja (Performance Based Budgeting), berjangka menengah (Medium Term Expenditur Framework) dan sistem penganggaran terpadu (Unified Budgeting).

4. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mahkamah Agung RI.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Tarif atas Jenis PNBP, maka Mahkamah Agung telah membuat aturan teknis melalui Surat Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor 97B/BUA/SK/ VIII/2010 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tentang Penggunaan PNBP khusus pada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung akan membuat Proposal Izin Penggunaan Sebagian Dana dalam PNBP yang akan digunakan sebagai acuan dasar untuk Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan di bawahnya.

Tujuan penggunaan PNBP diharapkan untuk dapat meningkatkan pelayanan peradilan pada tingkat Pertama, Banding dan Kasasi serta PK kepada masyarakat khususnya dikarenakan keterbatasan pagu anggaran Mahkamah Agung dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 359/SEK/01/09/2011 tanggal 15 September 2011 telah mengajukan Permohonan Izin Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan di bawahnya. Selain itu untuk membiayai peningkatan kualitas SDM dan lainnya yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, operasional perkantoran dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan di bawahnya.

II. LANGKAH STRATEGIS BIDANG PENGELOLAAN ANGGARAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2011

1. Kebijakan dalam pelaksanaan RKA-KL dan DIPA tahun 2011

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-KL) dan DIPA Mahkamah Agung tahun 2011 mengikuti beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan antara lain sebagai berikut:

a. Exercise Penghematan Belanja Kementerian Negara/Lembaga tahun Anggaran 2011.

1) Sebelum DIPA Tahun 2011 diterbitkan, Direktur Jenderal Anggaran a.n Menteri Keuangan mengeluarkan surat dengan Nomor S-352/ MK.2/2010 tanggal 3 Desember 2010 perihal Exercise Penghematan Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011, dan ditindaklanjuti Rapat Koordinasi Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan para Pejabat Eselon I Kementerian Negara/ Lembaga tanggal 26 Januari 2011 bahwa penghematan belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2011 wajib dilaksanakan oleh seluruh Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka efisiensi dan efektivitas serta meningkatkan kualitas belanja.

2) Mahkamah Agung telah melakukan exercise penghematan belanja sebesar 10% dari Pagu Anggaran Tahun 2011 setelah dikurangi belanja pegawai dan belanja barang operasional sebesar Rp171.866.100.000 (Seratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus enam puluh enam juta seratus ribu rupiah) dan telah disampaikan melalui surat Sekretaris Mahkamah Agung kepada Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI Nomor 648/SEK/01/XII/2010 perihal Penyampaian Exercise Penghematan Belanja Mahkamah Agung TA 2011 tanggal 8 Desember 2010 dan kepada Presiden Republik Indonesia dengan Nomor 038/SEK/01/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 hal Penyampaian Penyampaian Exercise Penghematan Belanja Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2011. Exercise penghematan tersebut diambil dari kegiatan non-prioritas, antara lain dari belanja barang dan belanja modal.

3) Menindaklanjuti arahan Presiden untuk melakukan penghematan belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2011 dan sesuai hasil rapat koordinasi bidang perekonomian pada tanggal 3 Desember 2010, dimana semua Kementerian Negara/Lembaga wajib melakukan exercise penghematan dalam rangka efisiensi dan efektivitas serta meningkatkan kualitas belanja yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2011 tanggal 15 Maret 2011 tentang Penghematan Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2011. Exercise penghematan telah dilakukan sejalan dengan surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI Nomor S-872/AG/2011 perihal Tindak Lanjut Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2011 tanggal 26 April 2011 dimana setiap Kementerian Negara/Lembaga wajib menyampaikan rencana penggunaan hasil penghematan (realokasi) kepada Kementerian Keuangan c.q Direktur Jenderal Anggaran dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2011 tanggal 17 Maret 2011 ditindaklanjuti melalui surat Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor 609/BUA/ OT.1.1/VIII/2011 hal Penyampaian Hasil Penghematan Belanja Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2011 tanggal 15 Agustus 2011 sebesar Rp171.866.100.000 (Seratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus enam puluh enam juta seratus ribu rupiah). Rencana pemanfaatan hasil penghematan untuk kegiatan-kegiatan yang sangat prioritas antara lain untuk operasional pengadilan Tipikor seluruh provinsi, pengadaan sarana dan prasarana pengadilan Tipikor pada 13 provinsi, rekrutmen Hakim Ad hoc Tipikor tahap lanjutan, pengadaan tanah untuk realokasi pembangunan gedung kantor baru seluruh lingkungan peradilan, kekurangan langganan daya dan jasa untuk satuan kerja daerah, dan kegiatan prioritas seluruh satuan kerja Eselon I Pusat.

b. Reward dan Punishment Tahun Anggaran 2011

1) Dalam Tahun Anggaran 2011, pada 2 Maret 2011 Menteri Keuangan Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penggunaan Hasil Optimalisasi Anggaran 2010 Pada Tahun Anggaran 2011 dan Pemotongan Pagu Belanja Kementerian Negara/Lembaga pada Tahun Anggaran 2010 yang tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran belanja TA 2010. Kebijakan ini ditindaklanjuti surat Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada seluruh Kementerian Negara/ Lembaga Nomor S-126/MK.02/2011 hal Penerapan Reward and Punishment Tahun 2011 tanggal 15 Maret 2011. Intinya, seluruh Kementerian Negara/Lembaga wajib menyampaikan laporan hasil optimalisasi Tahun Anggaran 2010 sebagai dasar pemberian reward and punishment. Atas dasar surat Menteri Keuangan tersebut, Mahkamah Agung telah menyampaikan surat Kepala Badan Urusan Administrasi kepada Menteri Keuangan RI Nomor 119/BUA/Renog/III/2011 tanggal 28 Maret 2011 perihal Laporan Realisasi Anggaran Belanja Mahkamah Agung 2010 sebagai bahan penilaian untuk penerapan reward and punishment Tahun Anggaran 2011. Dalam laporan tersebut Mahkamah Agung menyampaikan laporan realisasi sebesar 85% (Rp3.901.405.078.273) dari pagu Tahun 2010 sebesar Rp5.219.948.230.000. Hasil optimalisasi yang diperoleh sebesar Rp24.055.497.684 dikurangi sisa anggaran yang tidak disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp13.416.485.335 mendapat sisa hasil positif sebesar Rp10.639.012.349.

2) Atas dasar laporan hasil optimalisasi dari semua Kementerian Negara/Lembaga termasuk Mahkamah Agung, pada 31 Maret 2011 Menteri Keuangan RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 106/KMK.02/2011 tentang Penetapan Kementerian Negara/ Lembaga yang dapat Menggunakan Hasil Optimalisasi Anggaran Belanja Tahun 2011 dan Kementerian Negara/Lembaga yang dikenakan Pemotongan Pagu Belanja Pada Tahun Anggaran 2011. Mahkamah Agung mendapat reward dari sisa hasil optimalisasi yang dapat digunakan yaitu 10% x Rp10.639.012.349, yaitu sebesar Rp1.063.901.000.

c. Pemblokiran Anggaran 2011.

Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan di bawahnya setiap tahun mendapat apresiasi dari Kementerian Keuangan RI cq Direktorat Jenderal Anggaran baik dalam penyusunan RKA-KL dan kelengkapan data pendukung (TOR dan RAB) maupun data pendukung lainnya, akan tetapi setiap tahun ada beberapa satker yang mendapat tanda blokir/ bintang (*). Hal ini bukan karena data pendukung yang tidak lengkap melainkan karena belum ada dasar hukumnya (misal pembentukan Pengadilan Tipikor belum ada Keppresnya atau Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung).

Dampak tanda blokir tersebut adalah :

1) Penerimaan tunjangan kehormatan hakim Ad-Hoc Tipikor dan biaya operasional Ad-Hoc Tipikor terlambat, sehingga menghambat realisasi anggaran.

2) Pengadaan sarana dan prasarana Pengadilan Tipikor terlambat seperti pengadaan tanah, pembangunan gedung kantor, dan lain-lain. Setelah keluar Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Aceh, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Pengadilan Negeri Jambi, Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, Pengadilan Negeri Bengkulu, Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Negeri Mamuju, Pengadilan Negeri Palu, Pengadilan Negeri Kendari, Pengadilan Negeri Manado, Pengadilan Negeri

Gorontalo, Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Ternate dan Pengadilan Negeri Manokwari, barulah dilakukan proses pembukaan tanda blokir.

Penyusunan Program dan Anggaran Tahun 2012

d. Penyusunan Program dan Anggaran

Selama ini dalam penyusunan program kegiatan dan anggaran Mahkamah Agung dilakukan berkoordinasi secara langsung dengan Pengadilan Tingkat Banding pada masing-masing lingkungan peradilan. Hal ini setelah dilakukan pengamatan kadang kala timbul miskomunikasi. Alokasi kegiatan yang tercantum dalam RKA-KL suatu pengadilan tingkat pertama kurang sesuai dengan kebutuhan prioritasnya, antara lain disebabkan alokasi anggaran Mahkamah Agung yang diterima tidak sesuai dengan usulan kegiatan dan anggaran yang diajukan. Sebagai langkah perbaikan dalam bidang perencanaan dan penganggaran pada tahun 2011 setiap pengadilan tingkat banding pada masing-masing lingkungan peradilan dialokasikan anggaran koordinasi penyusunan program kegiatan dan anggaran.

Tujuan alokasi tersebut diharapkan dalam menyusun anggaran untuk setiap satuan kerja daerah dilakukan koordinasi secara langsung dengan melibatkan pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama di bawahnya serta Mahkamah Agung terhadap alokasi pagu indikatif yang diterima. Diharapkan semua kegiatan yang diprogramkan benar-benar sesuai dengan riil kebutuhan masing-masing satuan kerja dengan menyesuaikan alokasi anggaran yang diterima (Pengadilan Tingkat Banding menjalankan fungsi koordinator) sehingga akan memperlancar pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawabannya lebih akuntabel. Pelaksanaan kegiatan didasarkan pada surat Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 291/BUA.1/ OT.01.1/V/2011 tanggal 24 Mei 2011.

e. Anggaran Responsif Gender (ARG)

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pemberdayaan Nasional maka Implementasi PUG dalam perencanaan dan penganggaran (RKA-KL) disebut sebagai Anggaran Responsif Gender (ARG). Memperhatikan RPJMN tahun 2010-2014 tentang percepatan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) diharapkan dapat memberikan manfaat yang adil bagi kesejahteraan perempuan dan lakilaki (termasuk anak) menghasilkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel, sehingga dapat mengurangi kesenjangan dan menghapus diskriminasi gender.

Sebagai salah satu lembaga negara, Mahkamah Agung diharapkan menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG) pada program dan kegiatannya. Untuk itulah dilakukan kerjasama dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyusun Pedoman Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan di bawahnya. Ini juga didukung Surat Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Nomor 164A/BUA/SK/IX/2011 tentang Tim Penyusun Pedoman Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).

Pedoman penyusunan ini dibuat sebagai acuan bagi para perencana pada Satuan Kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya untuk menyusun program dan kegiatan yang responsif gender.

f. Transparansi Anggaran

Keberadaan teknologi informasi semakin memainkan peran penting di era globalisasi, seiring perkembangan teknologi tukar menukar informasi, teknologi telah berkembang menjadi jembatan mitra lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Hal ini tampak dalam kerjasama yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan lembaga negara lain yaitu, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi dalam hal menandatangani kesapakatan mengenai Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Sebagai Sarana dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Manfaat yang diharapkan yaitu : akan terbentuk pusat data BPK dengan menggabungkan data elektronik BPK (E-BPK) dengan data elektronik auditee (E-Auditee), mempermudah pelaksanaan pemeriksaan BPK, dan mendorong transparansi dan akuntabilitas data auditee.

Melalui kerjasama diharapkan akan mempermudah pembentukan “BPK Sinergi”, yaitu mewujudkan efekitivitas pemeriksaan BPK guna mendorong optimalisasi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang transparansi dan akuntabel.

Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, masalah keamanan data perlu diperhatikan karena jaringan komunikasi data yang digunakan adalah berbasis pada internet. Diharapkan kedua belah pihak harus dapat menjaga agar data Lembaga Negara yang masuk dalam sistem informasi ini tidak disalahgunakan.

g. Progres implementasi Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya.

Kerugian negara disebabkan oleh tindakan melanggar peraturan perundang–undangan yang berlaku. Bendahara, Calon Pegawai Negeri, Pegawai Negeri bukan Bendahara, dan Pejabat Lain, serta Pihak Ketiga yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya yang dibebankan kepadanya, yang secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut dan

Kepala Satuan Kerja dapat segera melakukan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) setelah mengetahui di dalam Satuan Kerjanya terjadi kerugian negara.

Mahkamah Agung RI sebagai salah satu Lembaga Negara dalam menindaklanjuti kasus kerugian negara, telah mengeluarkan Buku Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara yang berlaku di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya. Berkaitan dengan penyelesaian kerugian negara dan menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas kerugian Negara. Mahkamah Agung RI, Mahkamah Agung RI c.q Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi pada tahun 2011 telah melakukan progres sebagai berikut :

1) Kegiatan Penyelesaian Kerugian Negara

2) Kegiatan Penanganan Penyelesaian Tindak Lanjut Kerugian Negara (TLKN)

Bentuk kegiatan progres tersebut adalah dengan cara mendatangi satker-satker yang mempunyai kasus kerugian negara untuk mendapatkan data atas kasus kerugian negara di satker tersebut.

Kasus kerugian negara yang terjadi di Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya, terbagi menjadi 3, yaitu :

1) Tuntutan Perbendaharaan

2) Tuntutan Ganti Rugi

3) Tuntutan Pihak Ketiga

Selama tahun 2011 kasus kerugian negara yang diterima dan telah diselesaikan oleh Mahkamah Agung RI cq Biro Keuangan adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Kasus Kerugian Negara

NO.NO. JENIS KASUS KASUS MASUK KASUS SELESAI SISAKASUS MASUKKASUS SELESAISISA
1.1. Tuntutan Perbendaharaan 5 1 4514
2.2. Tuntutan Ganti Rugi 76 16 60761660
3.3. Tuntutan Pihak Ketiga 30 24 630246
JUMLAHJUMLAH 111 41 704170

Berdasarkan data yang diperoleh dari Biro Keuangan, dari 111 kasus kerugian negara yang telah ditindaklanjuti, maka jumlah kerugian negara yang dapat diselamatkan selama tahun 2011, adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Kerugian Negara Dalam Rupiah

NONO. JENIS KASUS JMLKASUSJMLRUPIAH ANGSURAN SISASISA
11. Tuntutan51.138.468.9542.857.400Perbendaharaan 5 1.138.468.950 42.857.400 1.095.611.550
22. Tuntutan Ganti761.299.817.689326.286.661973.531.028
33. Tuntutan Pihak301.292.226.224,1Ketiga 30 1.292.226.224,13 915.470.729,65 376.755.494,48376.755.494,48
JUMLAH1113.730.512.863,11.284.614.790,65JUMLAH 111 3.730.512.863,13 1.284.614.790,65 2.445.898.072,48

Dengan meningkatnya beberapa beban kerja, maka Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama telah mengusulkan Peningkatan Kelas. Untuk peningkatan kelas Pengadilan Negeri dari Kelas I B menjadi Kelas I A berjumlah 9 (sembilan) Pengadilan, dari Kelas II menjadi Kelas I B berjumlah 30 (tiga puluh) Pengadilan, sedangkan untuk Pengadilan Agama dari Kelas I B menjadi Kelas I A berjumlah 3 (tiga) Pengadilan, dari Kelas II menjadi I B berjumlah 8 (delapan) Pengadilan. Usulan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Sekretaris Mahkamah Agung dengan surat Nomor: 005/SEK/01/I/2010, tanggal 11 Januari 2010 yang telah disampaikan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun sampai saat ini belum ditanggapi oleh pihak Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kemudian Ketua Mahkamah Agung mengirim surat kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Nomor: 019/KMA/HK.01/II/2011 tanggal 9 Februari 2011. Surat Ketua Mahkamah Agung tersebut telah dibalas oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/814/M.PAN-RB/3/2011 tanggal 17 Maret 2011 bahwa surat Sekretaris tersebut belum dapat diproses, mengingat belum adanya Keputusan Mahkamah Agung mengenai Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Tata Kerja Kesekretariatan Peradilan.

Jumlah Usulan Peningkatan Kelas Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama tahun 2010 yang telah diinventarisir berdasarkan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama adalah:

- Pengadilan Negeri sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) Usulan

- Pengadilan Agama sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Usulan

Jumlah Pengadilan di seluruh Indonesia pada Tahun 2011 yaitu sebanyak 824 Pengadilan. Dengan rincian sebagai berikut:

A. Peradilan Umum:

1)1) Pengadilan Tinggi : 30 Pengadilan:30 Pengadilan
2)2) Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus : 15 Pengadilan:15 Pengadilan
3)3) Pengadilan Negeri Kelas I A : 24 Pengadilan:24 Pengadilan
4)4) Pengadilan Negeri Kelas I B : 78 Pengadilan:78 Pengadilan
5)5) Pengadilan Negeri Kelas II : 213 Pengadilan:213 Pengadilan

B. Peradilan Agama :

1)1) Pengadilan Tinggi Agama/M.Sy. Prov : 29 Pengadilan29 Pengadilan
2)2) Pengadilan Agama/M.Sy.Kelas I A : 56 Pengadilan:56 Pengadilan
3)3) Pengadilan Agama/M.Sy.Kelas I B : 100 Pengadilan:100 Pengadilan
4)4) Pengadilan Agama/M.Sy.Kelas II : 203 Pengadilan:203 Pengadilan

C. Peradilan Militer:

1)1) Mahkamah Militer Utama : 1 Pengadilan1 Pengadilan
2)2) Pengadilan Militer Tinggi : 3 Pengadilan:3 Pengadilan
3)3) Pengadilan Militer Kelas A : 10 Pengadilan:10 Pengadilan
4)4) Pengadilan Militer Kelas B : 9 Pengadilan:9 Pengadilan

D. Peradilan TUN:

1) Pengadilan Tinggi TUN : 4 Pengadilan 2) Pengadilan TUN : 28 Pengadilan

Perbandingan Jumlah Pengadilan dari tahun 2006 sampai dengan 2011 adalah sebagai berikut :

- Pada tahun 2006 berjumlah 785 Pengadilan

- Pada tahun 2007 berjumlah 785 Pengadilan

- Pada tahun 2008 berjumlah 785 Pengadilan

- Pada tahun 2009 berjumlah 806 Pengadilan

- Pada tahun 2010 berjumlah 806 Pengadilan

- Pada tahun 2011 berjumlah 824 Pengadilan

Usulan peningkatan kelas dalam tahun 2011 telah terinventarisir sebanyak 95 usulan yang terdiri dari usulan peningkatan kelas Pengadilan Negeri sebanyak 46 usulan, sedangkan usulan peningkatan kelas Pengadilan Agama sebanyak 49 usulan, namun demikian usulan tersebut belum diusulkan ke Menteri Negara Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dikarenakan usulan yang terdahulu yaitu yang diusulkan pada tanggal 11 Januari 2010 belum ditindaklanjuti.

Mengenai usulan pembentukan pengadilan baru tahun 2011 telah terinventarisir sebanyak 45 (empat puluh lima) usulan yang terdiri dari usulan pembentukan pengadilan baru Pengadilan Negeri sebanyak 12 (dua belas) usulan, sedangkan usulan pembentukan baru Pengadilan Agama sebanyak 33 (tiga puluh tiga) usulan, hal inipun belum diusulkan mengingat usulan peningkatan kelas sampai sekarang belum ada tindak lanjut.

Pada tahun 2011 Pengadilan yang telah mempunyai Keputusan Presiden Pembentukan Pengadilan dan telah diresmikan pengoperasiannya sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

1. Di Kantor Bupati Labuan Bajo Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 16 Nopember 2011 sebanyak 6 (enam) Pengadilan Negeri dan 16 (enam belas) Pengadilan Agama (PA) antara lain berdasarkan petikan :

a. Petikan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tanggal 26 Januari 2008 tentang Pembentukan PA Tasikmalaya, PA Kota Banjar, PA Amurang, PA Marisa, PA Parigi, PA Andolo, PA Pasarwajo, Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong, PA Kota Padangsidempuan, PA Muntok, PA Lebong, PA Batu Licin, PA Taliwang, PA Labuan Bajo, PA Nunukan dan PA Arso;

b. Petikan Keppres Nomor 20 Tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri (PN) Oelamasi, PN Andolo, PN Pasarwajo dan PN Pasangkayu;

2. Di kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang (Batam) tanggal 16 Desember 2011 sebanyak 1 (satu) Pengadilan Negeri dan 2 (dua) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) antara lain berdasarkan petikan:

a. Petikan Keppres Nomor 26 tahun 2006 tanggal 12 Desember 2006 tentang pembentukan PN antara lain PN Batu Licin;

b. Petikan Keppres Nomor 18 tahun 2011 tanggal 11 Juli tahun 2011 tentang Pembentukan PTUN Tanjung Pinang dan PTUN Serang.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bab III Ketentuan peralihan pasal 35: “dengan Undang-undang ini untuk pertama kali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada setiap Pengadilan Negeri di Ibukota provinsi”. Mahkamah Agung telah memenuhi Undang-undang tersebut melalui sejumlah kebijakan yaitu:

1. Pada 7 Februari 2011 Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Medan, PN Padang, PN Pekanbaru, PN Palembang, PN Tanjung Karang, PN Serang PN Yogyakarta, PN Banjarmasin, PN Pontianak, PN Samarinda, PN Makassar, PN Mataram, PN Kupang, dan PN Jayapura. Operasionalisasi Pengadilan Tipikor di seluruh pengadilan ini diresmikan di PN Banjarmasin pada 28 April 2011.

2. Pada 11 Oktober 2011, Ketua Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Aceh, PN Tanjung Pinang, PN Jambi, PN Pangkal Pinang, PN Bengkulu, PN Palangkaraya, PN Mamuju, PN Palu, PN Kendari, PN Manado, PN Gorontalo, PN Denpasar, PN Ambon, PN Ternate dan PN Manokwari. Operasionalisasinya secara simbolis diresmikan di PN Palangkaraya pada 20 Oktober 2011;

Progres penyusunan struktur organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan pengadilan tingkat pertama dan banding di seluruh lingkungan peradilan berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 043/SEK/01/II/2009 tanggal 12 Februari 2009 perihal Penyampaian Konsep Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sampai sekarang belum ditindaklanjuti (masih dalam proses). Berdasarkan Surat Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Nomor 410/Bua.1/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 telah disusun draft Naskah Akademis Organiasasi dan Tatakerja Peradilan. Berdasarkan kesepakatan bersama dalam beberapa kali pertemuan antar instansi terkait maka perubahan organisasi dan tatakerja kepaniteraan dibahas lebih dahulu.

Berdasarkan keputusan rapat 9 Agustus 2010, Mahkamah Agung mengusulkan beberapa perubahan antara lain: perubahan kelas pada pengadilan dan peningkatan eselonisasi pada pengadilan dengan menghilangkan eselon V pada Pengadilan Kelas II, meningkatkan eselon Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Tingkat Banding. Dalam rapat jajaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan sudah ada kontrak kerja dengan Presiden untuk tidak menambahkan eselon terhadap usulan peningkatan eselon dari Kementerian Negara/Lembaga. Sehubungan dengan itu, Mahkamah Agung mengusulkan untuk membicarakan perubahan kelas dan peningkatan eselon ini pada tingkat eselon I. Mahkamah Agung kembali mengirimkan surat ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 190/BUARENOG/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 yang berisi konsep organisasi dan tatakerja kepaniteraan peradilan berikut permintaan tentang diadakannya pertemuan kecil antara Mahkamah Agung dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Akan tetapi pertemuan dimaksud sampai saat ini masih belum terlaksana. Pada 5 Oktober 2010, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengirim surat balasan Nomor B/220/D.II.PAN-RB/10/2010, perihal Konsep tentang Organisasi dan Tatakerja Kepaniteraan Peradilan.

Dalam suratnya Menteri meminta Mahkamah Agung menyertakan Naskah Akademis yang mencantumkan latar belakang usulan dan konsep perubahan yang diinginkan sebagai bahan pertimbangan.

Tabel 3: Daftar Usulan Pengadilan Negeri yang Ditingkat Kelasnya Sesuai Surat Ditjen Badilum Tertanggal 11 Januari 2010

Sesuai Surat Ditjen Badilum Tertanggal 11 Januari 2010
NONO USULAN KENAIKAN KELAS PENGADILANPENGADILAN YANG DITETAPKANDASARPENETAPAN KETERANGAN
112 3 4 53Masih Dalam5
二1 Kelas I B menjadi Kelas I A PN Lubuk PakamPN Lubuk PakamMasih Dalam Proses Di MENPAN & RBPT Medan
22 Kelas I B menjadi Kelas I A PN Pangkal Pinang sda PT Bangka BelitungPN Pangkal PinangsdaPT Bangka Belitung
33 Kelas I B menjadi Kelas I A PN Sleman sda PT YogyakartaPN SlemansdaPT Yogyakarta
44 Kelas I B menjadi Kelas I A PN Gorontalo sda PT GorontaloPN GorontalosdaPT Gorontalo
55 Kelas I B menjadi Kelas I A PN Ternate sda PT Maluku UtaraPN TernatesdaPT Maluku Utara
66 Kelas I B menjadi Kelas I A PN Cibinong sda PT BandungPN CibinongsdaPT Bandung
77 Kelas I B menjadi Kelas I A PN Jember sda PT SurabayaPN JembersdaPT Surabaya
88 Kelas I B menjadi Kelas I A PN Banyuwangi sda PT SurabayaPN BanyuwangisdaPT Surabaya
99 Kelas I B menjadi Kelas I A PN Malang sda PT SurabayaPN MalangsdaPT Surabaya
1010 Kelas II menjadi I B PN Kabanjahe sda PT MedanPN KabanjahesdaPT Medan
1111 Kelas II menjadi I B PN Stabat sda PT MedanPN StabatsdaPT Medan
1212 Kelas II menjadi I B PN Kuningan sda PT BandungPN KuningansdaPT Bandung
1313 Kelas II menjadi I B PN Ciamis sda PT BandungPN CiamissdaPT Bandung
1414 Kelas II menjadi I B PN Garut sda PT BandungPN GarutsdaPT Bandung
1515 Kelas II menjadi I B PN Lamongan sda PT SurabayaPN LamongansdaPT Surabaya
1616 Kelas II menjadi I B PN Tuban sda PT SurabayaPN TubansdaPT Surabaya
1717 Kelas II menjadi I B PN Nganjuk sda PT SurabayaPN NganjuksdaPT Surabaya
1818 Kelas II menjadi I B PN Jombang sda PT SurabayaPN JombangsdaPT Surabaya
1919 Kelas II menjadi I B PN Lumajang sda PT SurabayaPN LumajangsdaPT Surabaya
2020 Kelas II menjadi I B PN Kraksaan sda PT SurabayaPN KraksaansdaPT Surabaya
2121 Kelas II menjadi I B PN Bangkalan sda PT SurabayaPN BangkalansdaPT Surabaya
2222 Kelas II menjadi I B PN Bangil sda PT SurabayaPN BangilsdaPT Surabaya
2323 Kelas II menjadi I B PN Brebes sda PT SemarangPN BrebessdaPT Semarang
2424 Kelas II menjadi I B PN Slawi sda PT SemarangPN SlawisdaPT Semarang
2525 Kelas II menjadi I B PN Salatiga sda PT SemarangPN SalatigasdaPT Semarang
2626 Kelas II menjadi I B PN Wonosobo sda PT SemarangPN WonosobosdaPT Semarang
2727 Kelas II menjadi I B PN Purworejo sda PT SemarangPN PurworejosdaPT Semarang
2828 Kelas II menjadi I B PN Mungkid sda PT SemarangPN MungkidsdaPT Semarang
2929 Kelas II menjadi I B PN Sekayu sda PT PalembangPN SekayusdaPT Palembang
3030 Kelas II menjadi I B PN Kayu Agung sda PT PalembangPN Kayu AgungsdaPT Palembang
31 31 Kelas II menjadi I B PN Mempawah sda PT PontianakPN MempawahsdaPT Pontianak
3232 Kelas II menjadi I B PN Kotabumi sda PT Tanjung KarangPN KotabumisdaPT Tanjung Karang
3333 Kelas II menjadi I B PN Bangkinang sda PT Pekan BaruPN BangkinangsdaPT Pekan Baru
3434 Kelas II menjadi I B PN Praya sda PT MataramPN PrayasdaPT Mataram
3535 Kelas II menjadi I B PN Pinrang sda PT MakassarPN PinrangsdaPT Makassar
3636 Kelas II menjadi I B PN Lhoksukon sda PT Banda AcehPN LhoksukonsdaPT Banda Aceh
3737 Kelas II menjadi I B PN Manokwari sda PT JayapuraPN ManokwarisdaPT Jayapura
3838 Kelas II menjadi I B PN Merauke sda PT Banda AcehPN MeraukesdaPT Banda Aceh
3939 Kelas II menjadi I B PN Muara Bungo sda PT JambiPN Muara BungosdaPT Jambi

III. ALOKASI ANGGARAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN ANGGARAN 2011.

1. Anggaran Mahkamah Agung sesuai Pagu Indikatif Sementara dan Definitif

Sesuai Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 0181/M.PPN/04/2010, SE-120/MK/2010 tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011, Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor SE-294/MK.02/2010 tentang Pagu Sementara Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011 dan Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor: SE-676/MK.02/2010 tentang Pagu Definitif Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011 telah ditetapkan pagu indikatif, pagu sementara dan pagu definitif Mahkamah Agung RI Tahun 2011 sebesar Rp6.055.300.000.000 (Enam triliun lima puluh lima milyar tiga ratus juta rupiah). Jika dibandingkan dengan pagu definitif Mahkamah

Agung tahun sebelumnya sebesar Rp5.219.948.230.000 (Lima triliun dua ratus sembilan belas milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ada kenaikan sebesar Rp835.351.770.000 (Delapan ratus tiga puluh lima milyar tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah). Pagu definitif itu dituangkan dalam RKA-KL Mahkamah Agung Tahun 2011 meliputi 7 (tujuh) satuan kerja Unit Eselon I dan 798 satuan kerja daerah yang sudah mempunyai anggaran operasional.

2. Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Program:

Tabel 4

Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Program

NoNo Program Jumlah (Rp)Jumlah (Rp)
11 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 3.354.924.900,-3.354.924.900,-
22 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 1. 272.230.200,-1.272.230.200,-
33 Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung 90.048.600,-90.048.600,-
44 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 148.481.000,-148.481.000,-
55 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 69.948.800,-69.948.800,-
66 Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN 19.766.500,-19.766.500,-
77 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung 78.600.000,-78.600.000,-
88 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung 25.300.000,-25.300.000,-
AgungJurJumlah 6.055.300.000,-6.055.300.000,-

3. Alokasi Anggaran per Jenis Belanja (sesuai Pagu definitif)

Tabel 5:

Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

NoNo Alokasi belanja Jumlah (Rp) %Jumlah (Rp)%
1.1. Belanja Pegawai 3.935.453.368.000,- ( 71,94%)3.935.453.368.000,(71,94%)
2.2. Belanja Barang 838.970.462.000,- ( 14,04%)838.970.462.000,(14,04%)
3.3. Belanja Modal 1.280.876.170.000,- ( 14,02%)1.280.876.170.000,(14,02%)
JumlahJumlah 6.055.300.000.000,- ( 100%)(100%)

Grafik 1 Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja (Sesuai dengan Pagu Definitif) (Sesuai dengan Pagu Definitif)

4. Alokasi Anggaran Pusat dan Daerah

Tabel 6

Alokasi Anggaran Pusat dan Daerah

NoNo Alokasi belanja Jumlah (Rp) %Jumlah (Rp)
1.1. Pusat 2.658.437.534.000,- ( 43,90%)*2.658.437.534.000(43,90%)*
2.2. Daerah 3.396.862.466.000,- ( 56,10%)3.396.862.466.000,(56,10%)
Jumlah 6.055.300.000.000,- ( 100%)6.055.300.000.000,-(100%)

*) Termasuk alokasi tunjangan kinerja (remunerasi) Mahkamah Agung (805 satker Pusat dan daerah) pada DIPA Badan Urusan Administrasi sebesar Rp.2.000.050.000.000,- (Dua triliun lima puluh juta rupiah).

Grafik 2: Alokasi Anggaran Pusat dan Daerah

5. Alokasi Anggaran per Unit Organisasi

Tabel 7

Alokasi Anggaran Berdasarkan Unit Organisasi

NoNo Unit Jumlah (Rp)Jumlah (Rp)
1.1. Badan Urusan Administrasi 5.627.155.100,- 92,92%5.627.155.100,-92,92%
2.2. Kepaniteraan 90.048.600,- 1,48%90.048.600,-1,48%
3.3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 149.481.000,- 2,48%149.481.000,-2,48%
4.4. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 64.948.800,- 1,07%64.948.800,-1,07%
5.5. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN 19.766.500,- 0,33%19.766.500,-0,33%
6.6. Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan 78.600.000,- 1,29%78.600.00,-1,29%
7.7. Badan Pengawasan Mahkamah Agung 25.300.000,- 0,41%25.300.000,-0.41%
7. Badan Pengawasan Mahkamah Agung 25.300.000,- 0,41%Jumlah 6.055.300.000,- 100 %100 %

*) Termasuk alokasi tunjangan kinerja (remunerasi) Mahkamah Agung 805 (satker Pusat dan daerah) pada DIPA Badan Urusan Administrasi sebesar Rp2.000.050.000.000 (dua triliun lima puluh juta rupiah).

6. Alokasi Anggaran per Unit Eselon I

Tabel 8

Alokasi Anggaran per Unit Eselon I

NoUnitNo Unit Belanja JumlahJumlah
PegawaiPegawai Barang ModalModal
1.Badan Urusan3.865.771.463494.480.7121.266.902.925Administrasi 3.865.771.463 494.480.712 1.266.902.925 Rp. 5.627.155.100,-
2.Kepaniteraan38.814.39150.030.8091.203.4002. Kepaniteraan 38.814.391 50.030.809 1.203.400 Rp. 90.048.600,-
3.Ditjen Badilum10.724.565137.053.1251.703.3103. Ditjen Badilum 10.724.565 137.053.125 1.703.310 Rp. 149.481.000,-
4.Ditjen Badiladilag6.149.78255.477.0433.321.9754. Ditjen Badilag 6.149.782 55.477.043 3.321.975 Rp. 64.948.800,-
5.5. Ditjen4.935.57914.321.861509.060Badilmiltun 4.935.579 14.321.861 509.060 Rp. 19.766.500,-
6.6. Balitbang7.282.15565.282.3456.035.500Diklat Kumdil 7.282.155 65.282.345 6.035.500 Rp. 78.600.000,-
7.Badan1.775.43322.324.5671.200.000Pengawasan 1.775.433 22.324.567 1.200.000 Rp. 25.300.000,-
Jumlah3.935.453.368838.970.4621.280.876.170Jumlah 3.935.453.368 838.970.462 1.280.876.170 Rp. 6.055.300.000,-

7. APBN Perubahan Mahkamah Agung Tahun 2011

Sesuai dengan hasil kesepakatan antara Pemerintah dengan Badan Anggaran DPR-RI dalam perubahan APBN-P Tahun 2011, dan merujuk pada Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor SE-442/MK.02/2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang Perubahan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan tahun 2011, Mahkamah Agung mendapatkan tambahan anggaran/reward atas hasil optimalisasi anggaran yang dilakukan sebesar Rp1.063.901.000 (satu miliar enam puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu rupiah). Anggaran ini dialokasikan pada masing-masing unit Eselon I Mahkamah Agung. Sehingga pagu anggaran Mahkamah Agung tahun 2011 menjadi Rp6.056.838.901.000 (Enam triliun lima puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus satu ribu rupiah).

a. Alokasi Anggaran Per Program

Tabel 9 Alokasi Anggaran Per Program

NoNo Program Jumlah (Rp)Jumlah (Rp)
11 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 4.351.645.5234.351.645.523
22 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah 1. 272.705.200
3Agung RI 3 Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung 93.056.60093.056.600
44 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 149.561.000149.561.000
55 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 65.088.80065.088.800
66 Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN 19.886.50019.886.500
77 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung 78.690.00078.690.000
88 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur 26.205.278
Mahkamah Agung RIMahkamah Agung RI Jumlah 6.056.838.9016.056.838.901

b. Alokasi Anggaran Per Jenis Belanja

Tabel 10

Alokasi Anggaran Per Jenis Belanja

Alokasi belanja Jumlah (Rp) %umlah (Rp)6
a.a. Belanja Pegawai 3.935.453.368.000 ( 64,97%)3.935.453.368.0064,97%)
bb. Belanja Barang 828.172.670.000 ( 13,68%)828.172.670.0013,68%)
C.c. Belanja Modal 1.293.212.863.000 ( 21,35%)1.293.212.863.000(21,35%)
JumlaJumlah 6.056.838.901.000 ( 100%)(100%)

Grafik 3 Alokasi Anggaran per Jenis Belanja

c. Alokasi Anggaran Pusat dan Daerah

Tabel 11

Perubahan Alokasi Anggaran Pusat dan Daerah

AAlokasi belanjaAlokasi belanja Jumlah %
a.Pusata. Pusat Rp 2.659.442.534.000,- ( 43,91%)*(43,91%)*
b.Daerahb. Daerah Rp 3.397.396.367.000,- ( 56,10%)(56,10%)
JumlahRp 6.0Jumlah Rp 6.056.838.901.000,- ( 100%)(100%)

Grafik 4 Alokasi Anggaran Pusat dan Daerah d. Alokasi Anggaran Per Unit Organisasi

Tabel 12

Perubahan Alokasi Anggaran Per Unit Organisasi

NoNo Unit Jumlah (Rp)Jumlah (Rp)
1.1. Badan Urusan Administrasi 5.624.350.723 92,87%5.624.350.72392,87%
2.2. Kepaniteraan 93.056.600 1,53%93.056.6001,53%
3.3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 149.561.000 2,47%149.561.0002,47%
4.4. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 65.088.800 1,07%65.088.8001,07%
5.5. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN 19.886.500 0,33%19.886.5000,33%
6.6. Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan 78.690.000 1,30%78.690.0001,30%
7.7. Badan Pengawasan Mahkamah Agung 26.205.000 0,43%26.205.0000.43%
_Jumlah 6.056.838.901 100 %6.056.838.901100%

IV. REALISASI ANGGARAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN ANGGARAN 2011

1. Realisasi Anggaran

a. Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2011 Menurut Jenis Satuan Kerja (dalam Rupiah)

Tabel 13

Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2011 Menurut Satuan Kerja yang belum rekonsiliasi

NoNo SatuanPagKerja Pagu Pagu RevisiRealisasi (Bruto s.d. Semester II Tahun 2011)Sisa Anggaran (%)(%)
1Pusat1 Pusat 2.543.088.934.000 2.515.037.450.000 997.727.125.541 1.517.310.324.459 39,672.515.037.450.000997.727.125.541.517.310.324.45939,67
2Daerah2 Daerah 3.092.826.162.000 3.109.260.595.000 2.007.820.577.942 1.101.440.017.058 64,583.109.260.595.002.007.820.577.942.101.440.017.05864,58
Jumlah5.635.915.096.005.624.298.045.0003.005.547.703.483Jumlah 5.635.915.096.000 5.624.298.045.000 3.005.547.703.483 2.618.750.341.517 53,4453,44

b. Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2011 Menurut Unit Eselon I (dalam Rupiah)

Laporan Keuangan MA Menurut Unit Eselon I Tahun 2011

Tabel 14 BAGIAN 6 251

No Nama Satker Pagu Pagu Revisi Realisasi Sisa Anggaran Persentase (%)99'0816912E6771T
45566493.4992.9520414011805559247555
7.106.56617.95.51.555995 953$66. 5859.78 2.26897.947718.718 Ditjen Badilmiltun 14.139.500.000 14.139.500.000 10.546.740.076 3.592.759.924 74,590Q360.4 2.704.
1 Sekretariat 3.292.672.048.000 3.309.106.481.000 2.145.296.132.438 1.163.810.348.562 64,830.00000.053 Badan Urusan Administrasi 2.343.243.048.000 2.315.191.564.000 860.251.571.045 1.454.939.992.955 37,168.0020.3.020.80037.105586.0027.0160.010.546809.00 3.238.970
0:18t:9060s'60609 99062 Kepaniteraan 90.048.600.000 93.056.600.000 75.057.106.576 17.999.493.424 80,662.26..287 Ditjen Badilag 45.728.786.000 45.728.786.000 27.016.897.947 18.711.888.053 59,08Jumlah 5.951.109.582.000 5.943.405.809.000 3.238.970.360.461 2.704.435.448.539 54,50
00:009:80:06.25..000000000985 Badan Diklat Litbang 78.600.000.000 78.600.000.000 62.806.556.684 15.793.443.316 79,9101:3:7:60:00:1/:.5000
Namasterkretartepai nlnsrasin4 Badan Pengawasan 25.300.000.000 26.205.278.000 20.889.995.906 5.315.282.094 79,72dan engawaan6 Ditjen Badilum 61.377.600.000 61.377.600.000 37.105.359.789 24.272.240.211 60,45ten aagiti aiunumlan
ε4B9HG L8

Tabel 15

Laporan Keuangan MA Menurut Program Kegiatan Tahun 2011

Persene (%)5527262754,50
isa ng ran4721.274.771.200.000 1.272.936.200.000 501.956.056.206 770.980.143.794 39,4325.300.000.000 26.205.278.000 20.889.995.906 5.315.282.094 79,7215798.43161799324427202175..05395240..539
Relisi60.27501902092089022807084794710 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tun 14.139.500.000 14.139.500.000 10.546.740.076 3.592.759.924 74,5932370..612
agu Reisi000:0000'800009990'66572.
Pa1.6.00000000'09000:00009'82000081006113770.0720000:8/8214
No Program Pagu Pagu Revisi Realisasi Sisa Anggaran Persentase (%)Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung2 Program ini tidak ada - - - - -3 Program ini tidak ada 4.361.143.896.000 4.351.361.845.000 2.503.605.067.277 1.847.756.777.723 57,54Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MahkamahPeningkatan Akuntabilitas Aparatur Program Pengawasan dan6 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung 78.600.000.000 78.600.000.000 62.806.556.684 15.793.443.316 79,917 Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung 90.048.600.000 93.056.600.000 75.057.106.576 17.999.493.424 80,668 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 61.377.600.000 61.377.600.000 37.105.359.789 24.272.240.211 60,459 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 45.728.786.000 45.728.786.000 27.003.477.947 18.725.308.053 59,05n nJumlah 5.951.109.582.000 5.943.405.809.000 3.238.970.360.461 2.704.435.448.539 54,50
N12Prog3PrgraAgung 4Mahkamah Agung RI 5yden)8era lrean

252 BAGIAN 6 c. Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2011 Menurut Program Kegiatan (dalam Rupiah)

d. Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2011 Menurut Jenis Belanja (dalam Rupiah)

Tabel 16

Laporan Keuangan MA Tahun 2011 Menurut Jenis Belanja

。L
Prsenase57695769633945450
Sisa ngaranz69:27/:680:699:120:774i000:000:be61.61797.06971:504.04
No Jenis Belanja Pagu Pagu Revisi Realisasi Sisa Anggaran Persentase (%)1 Belanja Pegawai 3.941.126.093.000 3.935.218.996.000 2.270.129.273.306 1.665.089.722.694 57,692 Belanja Barang 720.847.254.000 713.575.813.000 451.798.551.201 261.777.261.799 63,313 Belanja Modal 1.289.136.235.000 1.294.611.000.000 517.042.535.954 777.568.464.046 39,94
agu visi3..071.071..29.11.0
pagd3..03.941.093.0Jumlah 5.951.109.582.000 5.943.405.809.000 3.238.970.360.461 2.704.435.448.539 54,50
Jenis elanaBelaniBenglanangBelan alumlahn
211

V. ALOKASI ANGGARAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2012

Sesuai Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan RI Nomor 0091/M.PPN/03/2011 jo SE-189/ MK.02/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012, ditetapkan Pagu Indikatif Mahkamah Agung RI TA 2012 sebesar Rp4.930.693.700.000 (Empat triliun sembilan ratus tiga puluh miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). Pagu indikatif itu terinci dalam 8 program, yaitu:

Tabel 16

Pagu Indikatif Mahkamah Agung RI Tahun 2012

NoNo Program Jumlah (Rp)Jumlah (Rp)
11 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung3.510.999.700.000
22 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung1.063.199.000.000
33 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung21.324.000.000
44 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung67.040.000.000
55 Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung 71.973.600.00071.973.600000
66 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 124.233.300.000124.23300.000
77 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 51.624.100.00051.624.100.00
88 Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN 20.300.000.00020.300.000.000
Peningkalan Manajemen Peradilia Militer dan roN4.930.693.700.000

Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 256 BAGIAN 7

Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 BAGIAN 7 257 MATERIAL: Aset, Infrastruktur, Fasilitas TI BAGIAN 7

MATERIAL: ASET, INFRASTRUKTUR DAN FASILITAS TEKNOLOGI INFORMASI

I. AGENDA PEMBARUAN

ebagai upaya untuk melakukan penyempurnaan cara kerja dan kemampuan melayani kepentingan masyarakat, Mahkamah Agung S terus mengembangkan dan memenuhi berbagai sarana dan prasarana yang diperlukan. Pengembangan tersebut antara lain

meliputi pembangunan berbagai sarana fisik seperti gedung pengadilan, dan penyediaan sarana pendukung bagi proses kerja yang lebih baik seperti fasilitas teknologi informasi. Mahkamah Agung juga terus meningkatkan tata kelola sarana dan prasarana yang ada, seperti penertiban barang-barang milik negara di tingkat Korwil dan Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.

Peningkatan sarana dan prasarana juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang terus meningkat, seperti peningkatan berbagai kelas pengadilan. Pembangunan dan peningkatan juga terus dilakukan untuk memenuhi amanat Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yakni pembangunan pengadilan Tipikor di semua ibu kota provinsi di Indonesia.

Pembangunan berbagai fasilitas teknologi informasi juga terus dilakukan untuk mendorong peningkatan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung. Fasilitas teknologi informasi tersebut mulai dari penyediaan komputer, pembangunan jaringan komunikasi, maupun penyediaan aplikasi. Salah aspek penting yang juga perlu menjadi catatan adalah penyiapan sumber daya manusia dan penyesuaian proses kerja untuk mendukung operasionalisasi fasilitas teknologi informasi.

II. PENINGKATAN DAN PENERTIBAN SARANA PRASARANA PENGADILAN

Peningkatan sarana dan prasarana pengadilan terus dilakukan sepanjang tahun 2011. Aktivitas tersebut antara lain meliputi pengadaan tanah, pembangunan gedung kantor pengadilan, rumah dinas, pengadaan kendaraan operasional, perlengkapan kantor dan kelengkapan fungsi peradilan. Potret peningkatan sarana dan prasarana oengadilan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Peradilan Tahun Anggaran 2011

NO. BNO. BENTUK SARANA DAN PRASARANAPeningkatan Sarana dan Prasarana Peradilan Tahun Anggaran 2011 LINGKUNGAN PERADILANJUMLAH
UMUMAGAMAUMUM AGAMA MILITER TUNTUN
1.1. Tanah/lahan untuk Gedung Kantor 5 lokasi 36 lokasi - - 41 lokasi5 lokasi36 lokasi41 lokasi
2.2. Tanah/lahan untuk Rumah Dinas - 4 lakoasi 1 Lokasi - 5 lokasi4 lakoasi1 Lokasi5 lokasi
33. Pembangunan Gedung Kantor 29 lokasi 38 lokasi 3 lokasi 229 lokasi38 lokasi3 lokasiloa asilokasi 72 lokasi
4.4. Pembangunan lanjutan Gedung kantor 26 lokasi 29 lokasi 6 lokasi 126 lokasi29 lokasi6 lokasilokasilokasi 62 lokasi
55. Perluasan Gedung Kantor 33 lokasi 6 lokasi - 3 loasi 42 lokasi33 lokasi6 lokasi3 loasi42 lokasi
6.6. Rehab Gedung Kantor 88 lokasi 30 lokasi - 1088 lokasi30 lokasilokasi128 lokasi
7.7. Pembangunan Rumah Dinas 4 lokasi 28 lokasi 2 lokasi 14 lokasi28 lokasi2 lokasilokasilokasi 35 lokasi
8.8. Rehab Rumah Dinas 36 lokasi 1436 lokasiloks silokasi - 1lokasilokasi 51 lokasi

Selain sarana tersebut, untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan, Mahkamah Agung RI telah mengalokasikan anggaran pengadaan kendaraan dinas seperti tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2

Pengadaan Kendaraan Operasional untuk Peradilan Tahun Anggaran 2011

No.No. Wilayah HukumKendaraan Operasional
1105
2152 unit
320 unit
4pradilen Tate Lashe Nogere30 unit11 unit
一Jumlah 338 unit 134 unit338 unit134 unit

Upaya peningkatan sarana prasarana khususnya pembangunan gedung kantor pada tahun 2011 lebih banyak dibandingkan tahun 2010. Secara keseluruhan, terjadi peningkatan pembangunan sarana prasarana pembangunan gedung kantor selama lima tahun terakhir, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3

Peningkatan Sarana Gedung Kantor Pengadilan Tahun 2007 - 2011

NoNo Wilayah Peradilan 1. PeradilanTahunJumlah
20072007 2008 2009 2010 2011200920102011
1.1. Peradilan26 lokasiUmum 26 lokasi 7 lokasi 38 lokasi 28 lokasi 29 lokasi 128 lokasi38 lokasi28 lokasi29 lokasi128 lokasi
2.2. Peradilan81 lokasi22 lokasi48 lokasi22 lokasiAgama 81 lokasi 22 lokasi 48 lokasi 22 lokasi 38 lokasi 221 lokasi221 lokasi
3.3. Peradilan3 lokasi5 lokasi1 lokasi5 lokasiMiliter 3 lokasi 5 lokasi 1 lokasi 5 lokasi 3 lokasi 17 lokasi17 lokasi
4.4. Peradilan1 lokasi1 lokasi4 lokasi2 lokasiTUN 1 lokasi 1 lokasi 4 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 10 lokasi10 lokasi

Mahkamah Agung juga akan terus melakukan upaya peningkatan sarana prasarana dan peningkatan infrastruktur pengadilan. Hal tersebut tercermin pada perencanaan anggaran untuk pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4

Rencana Anggaran 2011 - 2013

No.No. ProgramTahun
2011 (Rp)2011 (Rp) 2012 (Rp) 2013 (Rp)2013 (Rp)
1.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung1.272.230,2 (Juta rupiah)963.199,0 (Juta rupiah)935.975,2 (Juta rupiah)

Sementara itu untuk mendukung operasional pengadilan tindak pidana korupsi, Mahkamah Agung juga melakukan peningkatan sarana dan prasarana bagi pengadilan-pengadilan tersebut, seperti pada tabel berikut.

Tabel 5

Peningkatan Sarana dan Prasarana untuk Pengadilan Tipikor yang Baru

NNo Bentuk Sarana dan Prasarana Jumlah PengadilanJumlah Pengadilan
1.1. Pengadaan Tanah 1515
2.2. Pembangunan Gedung Kantor 66

Selain sarana tersebut, untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan tindak pidana korupsi Mahkamah Agung RI telah mengalokasikan sarana dan prasarana seperti tergambar pada tabel berikut.

Tabel 6

pengadaan sarana dan prasarana pada pengadilan Tipikor

No.No. Bentuk Sarana TingkatBandingTingkat PertamaJumlah Satker
1.1. Kendaraan Roda Empat 33 unit 33 unit 6633 unit33 unit66
2.2. Kendaraan Roda Dua 33 unit 33 unit 6633 unit33 unit66
3.3. Komputer 33 unit 33 unit 6633 unit33 unit66
4.4. Laptop 33 unit 33 unit 6633 unit33 unit66
5.5. Inventaris kantor lainnya 33 paket 33 paket 6633 paket33 paket66

Dalam upaya meningkatan tata kelola dalam pengelolaan aset, Mahkamah Agung juga melakukan berbagai langkah, antara lain penghapusan dan pemanfaatan aset barang milik negara. Selama tiga tahun terakhir (2009 – 2010) Mahkamah Agung telah melakukan penghapusan dan pemanfaatan aset barang milik negara sebagaimana tercermin dalam diagram berikut.

Tabel 7

Penghapusan Aset Barang Milik Negara (2009–2011)

No SK Penghapusan20092009 2010 20112011
SKSK Nilai (Rp) SK Nilai SK Nilai (Rp)SKNilaiSKNilai (Rp)
1.1. B a n g u n a n Gedung 12 149.576.327 18 107.747.106 36 887.112.96112149.576.32718107.747.10636887.112.961
2.2. Rumah Dinas 4 326.000 5 10.358.360 2 15.013.2004326.000510.358.360215.013.200
3.3. P e r a l a t a n Kantor 47 88.496.695 69 90.426.610 81 176.824.9234788.496.6956990.426.61081176.824.923
4.4. K e n d a r a a n Dinas 38 195.149.572 30 49.435.328 40 151.230.80638195.149.5723049.435.32840151.230.806
Jumlah 101433.451.594122Jumlah Nilai 101 433.451.594 122 257.967.404 158 1.230.181.8901581.230.181.890

Selain itu Mahkamah Agung menertibkan barang-barang milik negara di tingkat Korwil dan Eselon I Mahkamah Agung RI.

Terhadap Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara (BMN) Mahkamah Agung RI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengakui ada peningkatan laporan dan kepatuhan dalam menindaklanjuti atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari temuan pemeriksaan. BPK memberikan pernyataan pendapat terhadap Laporan Keuangan dan BMN Mahkamah Agung RI dengan opini “Wajar Dengan Pengecualian” (WDP).

Untuk meningkatkan dan mempertahankan opini BPK tersebut, Biro Perlengkapan dan Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi telah melakukan langkah-langkah tindak lanjut berupa perbaikan Laporan Keuangan dan Laporan BMN pada kegiatan Monitoring Evaluasi atas Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN pada 13 (Tiga belas) wilayah. Kegiatan ini telah dilaksanakan di beberapa wilayah berikut.

1. Wilayah Denpasar - Bali

2. Wilayah Medan - Sumatera Utara

3. Wilayah Banten - Banten.

4. Wilayah Surabaya - Jawa Timur.

5. Wilayah Bandung - Jawa Barat.

6. Wilayah Mataram - Nusa Tenggara Barat.

7. Wilayah Semarang - Jawa Tengah.

8. Wilayah Banda Aceh - Prov. NAD.

9. Wilayah Jambi - Prov. Jambi.

10. Wilayah Palembang - Sumatera Selatan.

11. Wilayah Banjarmasin - Kalimantan Timur.

12. Wilayah Makassar - Sulawesi Selatan.

13. Wilayah Batam - Batam.

Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi selaku Pembina juga melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Manajemen dan Akuntasi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) kepada operator SIMAK-BMN dan operator Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA). Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti laporan mengenai perbaikan Laporan BMN dan Laporan Keuangan secara teknis aplikasi. Sepanjang tahun 2011, kegiatan dilaksanakan di tiga Korwil yaitu:

1. Satker Wilayah DKI. Jakarta (PTA. Jakarta Selaku Koordinator Wilayah).

2. Satker Wilayah Jawa Barat (PTA. Bandung selaku Koordinator Wilayah).

3. Satker Wilayah Yogyakarta (PTA. Yogyakarta selaku Koordinator Wilayah).

Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung pada tahun Anggaran 2011 juga telah melaksanakan kegiatan Training of Trainer (TOT) kepada para operator SIMAK-BMN dan operator SAKPA tingkat Koordinator Wilayah (Korwil) Sebanyak 31 Satker tingkat Korwil dan 7 Satker Eselon I Mahkamah Agung

III. SARANA TEKNOLOGI INFORMASI

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi, Mahkamah Agung telah memanfaatkan teknologi informasi, baik untuk menunjang operasional perkantoran secara umum, guna mendukung proses kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan lembaga pengadilan, maupun sebagai sarana penunjang layanan informasi bagi masyarakat.

Sepanjang tahun 2011 telah dilakukan tujuh kegiatan penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang bersama dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan seperti:

- Membuka informasi perkara bagi masyarakat luas

- Penyediaan tempat tempat penyimpanan aplikasi yang dimiliki Mahkamah Agung

- Penyediaan sarana pengaduan ketidakpuasan masyarakat terhadap perkara yang diputus.

- Penyediaan media penyimpanan data putusan perkara.

- Penyediaan sistem cadangan bagi website dan sistem yang ada Mahkamah Agung

- Penyediaan fasilitas e-mail.

- Penyediaan fasilitas pengiriman data biaya perkara melalui SMS

- Penyediaan fasilitas untuk upload data putusan bagi pengadilan di seluruh Indonesia.

- Penyediaan informasi lelang pengadaan barang/jasa di lingkungan MA

- Peningkatan kapasitas saluran internet

- Pencarian serta tukar menukar data dan informasi secara online.

- Penyediaan tempat penyimpanan infrastruktur (data center) yang memadai bagi Mahkamah Agung, termasuk fasilitas kelistrikan, pendinginan, dan pengamanan.

- Penyediaan fasilitas monitoring dan pengelolaan sistem secara lebih terpadu untuk mengatasi kendala jika terjadi gangguan teknis.

- Penyediaan jalur komunikasi berkecepatan tinggi di dalam gedung Mahkamah Agung, serta penambahan kapasitas dan jangkauan jaringan komputer lokal.

Pada tahun 2011, Mahkamah Agung meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dengan menyediakan berbagai perangkat dan sarana prasarana di lingkungan Mahkamah Agung. Fasilitas teknologi yang tersedia antara lain Server 31 unit, aplikasi server email 2 unit, perangkat keras firewall 4 unit, penyediaan Bandwidth Internet sebesar 100 Mbps IIX dan 30 Mbps IX, 2 buah AC presisi, perangkat kelistrikan ruang server, perangkat pemadam khusus perangkat TI dengan gas FM-200, Fingerprint Access Control, sistem CCTV, Sistem Alarm, Storage Blade Tape, Web Application Server, console monitor unit, perangkat kelistrikan, jaringan serat optik antar gedung, sistem anti-virus, serta perangkat jaringan seperti core switch, access switch, distribution switch, software monitoring dan ekspansi titik jaringan nirkabel maupun kabel sebanyak 460 titik.

Sepanjang tahun 2011 juga terdapat berbagai inisiatif teknologi informasi yang berlangsung di berbagai satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan lembaga pengadilan, seperti pemeliharaan dan pengembangan aplikasi kepegawaian, tata persuratan, dan laporan perkara di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Pengembangan sistem e-mail dan pemanfaatan Google Apps di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN. Penyempurnaan sistem kepegawaian serta pengembangan laboratorium Sistem Informasi Administrasi Perkara di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dalam upaya mendorong kemandirian pengelolaan sistem dan teknologi informasi.

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI juga mengembangkan berbagai aplikasi seperti aplikasi SMS Pengaduan, aplikasi Persuratan, aplikasi Kearsipan, aplikasi database kepegawaian dan aplikasi Database Pemeriksaan Aset Tetap. Sementara Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Latihan, Hukum dan Peradilan telah mengadakan peningkatan Jaringan Local Area Network guna menunjang proses pembelajaran dalam Diklat bagi Hakim, Panitera, dan pegawai di Mahkamah Agung. Selain itu berbagai unit kerja lain seperti pengadilan masing-masing terus melakukan peningkatan infrastruktur perangkat keras sesuai kebutuhan masing-masing.

Pemanfaatan sarana teknologi informasi untuk keperluan keterbukaan informasi dan pelayanan publik adalah suatu kebutuhan. Salah satu medium yang digunakan untuk menyampaikan informasi, telah dibangun situs web pengadilan dan satuan-satuan kerja yang ada. Saat ini telah terdapat 829 situs web pengadilan di seluruh Indonesia. Jumlah ini naik 3,625% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sejumlah 800 situs web.

Saat ini Mahkamah Agung telah memiliki alat bantu untuk memantau perkembangan jumlah situs web pengadilan di semua lingkungan peradilan sebagaimana terlihat dalam gambar berikut ini. Alat bantu ini mampu memeriksa kondisi website dengan kategori: Website Aktif, Tidak Aktif, dan Belum Ada.

Kiri : Statistik dan status situs web di lingkungan Mahkamah Agung. Kanan: tampilan sistem pemantauan kelistrikan di pusat data Mahkamah Agung. Tampilan Aplikasi Monitoring Perangkat dan Website Pengadilan

Secara rinci data pengembangan website badan peradilan dan pengadilan di seluruh Indonesia sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 8 Keadaan Website Pengadilan

No PeradilanadilanStatus Peradilan JumlahSudah Ada Belum Ada Pengadilan
—Sudan AdaBelum Ada
2
。2020
4Peedilen TUN20
52
一774。7

Website tidak aktif bisa disebabkan pada saat pemeriksaan kondisi situs web tersebut mengalami gangguan teknis seperti: gangguan virus, suspended (belum bayar hosting), domain expired atau bisa juga dalam keadaan terserang oleh hacker dan belum diperbaiki oleh admin website pengadilan. Pengadilan yang belum memiliki situs web lebih disebabkan pengadilan tersebut baru terbentuk pada tahun 2011, seperti yang terjadi di 15 pengadilan agama.

Bagi masyarakat yang ingin mengakses website Mahkamah Agung dan website di empat lingkungan peradilan di bawahnya, dapat mengakses melalui link alamat website di www.mahkamahagung.go.id

Guna melihat website peradilan di empat lingkungan peradilan, masyarakat dapat mengklik menu Website Pengadilan maka akan muncul tampilan seperti dibawah ini.

Pengguna internet (masyarakat) dapat memilih salah satu dari empat lingkungan peradilan yang ada di website Mahkamah Agung. Misalkan yang ingin diketahui website Peradilan Umum, silahkan klik menu PENGADILAN UMUM maka akan tampil, gambar seperti di bawah ini.

Dari tampilan di atas masyarakat dapat memilih website peradilan yang ingin dikunjungi. Misalkan mengakses website Peradilan Umum Wilayah Jakarta maka akan tampil Daftar Website Peradilan Umum Wilayah Jakarta. Masyarakat dapat mengetahui status website wilayah Peradilan Umum Jakarta dan dapat mengklik salah satu website Peradilan Umum wilayah Jakarta yang aktif.

Untuk tetap dapat memberikan layanan informasi yang cepat dan murah bagi masyarakat, faktor sumber daya manusia sangatlah penting dalam pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi. Saat ini Mahkamah Agung telah memiliki 186 personel yang memiliki kualifikasi dan tugas pokok terkait teknologi informasi. Sementara itu terdapat 1.335 personel di seluruh Indonesia memiliki kualifikasi dan tugas pokok terkait teknologi informasi.

Adapun sebaran pegawai Mahkamah Agung yang bertugas mengelola teknologi informatika dengan tingkat pendidikan sebagaimana tertera pada tabel di bawah.

Tabel 9

Tingkat Pendidikan Pengelola Teknologi Informasi

PeradilanPendidikanJumlah
Sarjana KomputeSarjana Komputer Diploma Komputer
Mahkamah Agung 113 73 18611373186
Peradilan Umum 365 247 612365247612
Peradilan Agama 274 202 476274202476
Peradilan Militer13Peradilan Militer 13 15 2828
Peradilan TUN17Peradilan TUN 17 16 3333
Jumlah782Jumlah 782 553 1.3351.335
Keterangan: Mahkamah Agung sudah termasuk 4 Ditjen.

Mahkamah Agung juga telah menyelesaikan Rencana Induk (masterplan) sistem informasi tahun 2011–2014 dan saat ini tengah dalam proses sinkronisasi dengan agenda dan inisiatif teknologi informasi di lingkungan Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan di bawahnya. Mahkamah Agung juga telah menyelesaikan aplikasi untuk mengintegrasikan berbagai informasi yang dihasilkan oleh aplikasi-aplikasi yang ada di Mahkamah Agung. Aplikasi itu memungkinkan untuk melihat berbagai data dan informasi secara lebih terintegrasi.

Tampilan layar aplikasi Integrasi Sistem Informasi

Sebagai tindak lanjut ke depan, Mahkamah Agung memandang perlu untuk mempersiapkan upaya penataan ulang proses kerja (business process reengineering) untuk bisa mendapatkan manfaat yang optimal dari berbagai sarana prasarana teknologi informasi yang ada. Upaya penataan proses ini juga sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional, dimana Mahkamah Agung turut menjadi lembaga negara pertama yang menjalani uji coba pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut.

IV. TANTANGAN KE DEPAN

Dalam upaya terus meningkatkan pengelolaan administrasi Barang Milik Negara (BMN), tantangan selanjutnya dalam pengelolaan BMN adalah keselarasan antara anggaran yang dikeluarkan dengan barang yang dimiliki. Dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana pengadilan, ke depan Mahkamah Agung RI perlu melakukan langkah-langkah dalam konteks penatausahaan BMN, antara lain:

1. Monitoring hasil pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian (IP) BMN serta melaksanakan penginputan koreksi data Berita Acara Hasil Penertiban BMN dalam aplikasi SIMAK-BMN dengan berkoordinasi dan asistensi Direktorat BMN, Kanwil DJKN dan atau KPKNL setempat dan apabila terjadi perbedaan harus dapat dijelaskan dalam catatan atas laporan BMN.

2. Rekonsiliasi data secara berjenjang baik rekonsiliasi internal (SIMAK-SAKPA) maupun rekonsiliasi eksternal (KPKNL dan atau Kanwil DJKN) sesuai dengan Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor: PER-7/KN/2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan BMN dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

3. Selain itu para Satker berkewajiban melengkapi dengan dokumen-dokumen baik berupa Sertifikat Tanah maupun Izin Mendirikan Bangunan (IMB) termasuk tanah dan bangunan yang sebelumnya ada yang digunakan oleh Satker Mahkamah Agung atas bangunan kantor dan rumah dinas yang dikuasai menjadi atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Mahkamah Agung RI.

Dari sisi teknologi informasi, tantangan selanjutnya bagi Mahkamah Agung terkait pengelolaan sarana dan prasarana adalah menyelaraskan berbagai inisiatif terkait pengemban teknologi informasi yang saat ini masih tersebar di berbagai satuan kerja. Mahkamah Agung berharap ketersediaan Rencana Induk Teknologi Informasi akan bisa menjadi panduan bersama dalam rangka sinergi dan efisiensi pemanfaatan teknologi informasi di lembaga peradilan. Selain itu keberadaan aplikasi sistem informasi terintegrasi diharapkan akan mendorong pemanfaatan data secara bersama dan terus meningkatkan kualitas data dan informasi di lingkungan Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya.

Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 272 BAGIAN 8

HUKUM DAN PERADLIAN BAGIAN 8 Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 BAGIAN 8 273

PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 274 BAGIAN 8

PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN PERADILAN

I. AGENDA PEMBARUAN

Penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu

Sejak dimulainya Program Pendidikan Calon Hakim (PPC Terpadu) pada tahun 2010, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (Badan Litbang Diklat Kumdil) terus berupaya meningkatkan kualitas sistem penyelenggaraan PPC Terpadu. PPC Terpadu merupakan keterpaduan antara program pendidikan dan pelatihan yang terpusat dan dilaksanakan di Gedung Pusdiklat Mahkamah Agung Ciawi dan program magang (inhouse training) di pengadilan dengan durasi total hampir dua tahun. Pembaruan sistem pendidikan dan pelatihan calon hakim tersebut merupakan implementasi dari hasil kerjasama dengan beberapa negara pemberi hibah serta studi perbandingan yang telah dilakukan Badan Litbang Diklat Kumdil sejak tahun 2008 dan 2009 ke beberapa negara Eropa dan Asia.

PPC Terpadu merupakan reformulasi sistem pendidikan dan pelatihan calon hakim dengan tujuan menghasilkan para hakim yang siap bertugas (court readiness). PPC Terpadu merupakan suatu program pendidikan dan pelatihan (diklat) yang terstruktur, konsisten dan terintegrasi antara diklat dan magang pada pengadilan tempat magang. Program diklat ini menganut konsep pembelajaran dewasa.

Sumber daya yang dikerahkan pada saat calon hakim (cakim) mengikuti pendidikan dan pelatihan terpadu untuk memastikan peningkatan pengetahuan dan keahlian calon hakim adalah narasumber, pengajar, course manager dan penyelenggara kediklatan. Saat kembali ke pengadilan magang, para cakim akan mendapatkan bimbingan intensif dari para pembimbing teknis pada unit kerja terkait di bawah arahan dan pengawasaan seorang hakim senior yang bertindak sebagai mentor.

II. LANGKAH STRATEGIS LITBANG DIKLAT

1. Implementasi Program Pendidikan Calon Hakim Tahap I

Sejak ditetapkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 169/ KMA/SK/X/2010 tentang Penetapan dan Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan pada tahun 2011 mulai menerapkan Program PPC Terpadu secara komprehensif, melalui tahapan–tahapan seperti diuraikan di bawah ini:

a. Persiapan Implementasi Program PPC Terpadu

Hal yang paling mendasar dalam mengimplementasikan suatu program adalah bagaimana persiapan pelaksanaan program tersebut dapat berjalan terarah dan konsisten sesuai pedoman pelaksanaan yang telah dicanangkan. Sejak awal tahun 2011, Badan Litbang Diklat Kumdil telah melengkapi berbagai kebijakan dan perangkat aturan serta melaksanakan bimbingan-bimbingan dalam rangka implementasi penyelenggaraan PPC Terpadu. Persiapan yang telah dilakukan mulai dari penunjukan pengadilan magang, Training of Mentor hingga sosialiasi program PPC Terpadu ke berbagai pengadilan magang. Berbagai kebijakan dalam rangka persiapan implementasi, yaitu:

1) Penunjukan Pengadilan Magang

Magang merupakan model pembelajaran learning by doing yang bersifat wajib dalam proses PPC Terpadu. Magang didesain sebagai bekal bagi peserta PPC Terpadu untuk mengenali sejak dini proses alur kerja di pengadilan melalui bimbingan, arahan, pengawasan, dan penilaian langsung oleh mentor dalam setiap satuan kerja pengadilan. Sebagai suatu program integrasi antara pendidikan dan pelatihan pada kelas dan magang pada pengadilan tingkat pertama, dan guna mendapatkan mekanisme dan pola ideal penerapan PPC Terpadu untuk tahap magang, perlu ditunjuk pengadilan tingkat pertama pada lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara sebagai pengadilan magang bagi peserta PPC Terpadu. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 003/KMA/ SK/I/2011 tentang Penunjukan Pengadilan Magang untuk Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu, pengadilan tingkat pertama yang ditunjuk adalah:

Tabel 1 Lingkungan Peradilan Umum:

WilayahWilayah Pengadilan Tingkat Pertama
Pengadilan Tinggi Surabaya 1. Pengadilan Negeri GresikPengadilan Tinggi Surabaya 1. Pengadilan Negeri Gresik
2. Pengadilan Negeri Sidoarjo
Pengadilan Tinggi Yogyakarta 3. Pengadilan Negeri YogyakartaPengadilan Tinggi Yogyakarta 3. Pengadilan Negeri Yogyakarta
Pengadilan Tinggi Semarang 4. Pengadilan Negeri Ungaran4. Pengadilan Negeri Ungaran
5. Pengadilan Negeri Surakarta
Pengadilan Tinggi Bandung 6. Pengadilan Negeri Cibinong6. Pengadilan Negeri Cibinong
7. Pengadilan Negeri Bekasi
8. Pengadilan Negeri Bandung
9. Pengadilan Negeri Bale Bandung
Pengadilan Tinggi Tanjung KarangPengadilan Tinggi Tanjung Karang 10. Pengadilan Negeri Tanjung Karang

Tabel 2 Lingkungan Peradilan Agama:

Lingkungan Peradilan Agama:Wilayah Pengadilan Tingkat Pertama
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 1. Pengadilan Agama SurabayaPengadilan Tinggi Agama Surabaya 1. Pengadilan Agama Surabaya
2. Pengadilan Agama Sidoarjo
Pengadilan Tinggi Agama Semarang 3. Pengadilan Agama SemarangPengadilan Tinggi Agama Semarang 3. Pengadilan Agama Semarang
4. Pengadilan Agama Surakarta
Pengadilan Tinggi Agama Bandung 5. Pengadilan Agama Bekasi5. Pengadilan Agama Bekasi
6. Pengadilan Agama Bandung
Pengadilan Tinggi Agama Banten 7. Pengadilan Agama Tangerang7. Pengadilan Agama Tangerang
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta 8. Pengadilan Agama Yogyakarta8. Pengadilan Agama Yogyakarta

Tabel 3

Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

WilavahWilayah Pengadilan Tingkat Pertama
engadilan Tinggi TUN SurabPengadilan Tinggi TUN Surabaya 1. Pengadilan TUN Surabaya
adilan Tinggi TUN SemaraPengadilan Tinggi TUN Semarang 2. Pengadilan TUN Semarang
Pengadilan Tinggu TUN Bandung 3. Pengadilan TUN BandungPengadilan TUN Bandung

2) Penunjukan Tutor PPC Terpadu

Tutor adalah Hakim Fungsional pada Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI yang bertugas sebagai pengarah pelaksanaan program PPC Terpadu secara menyeluruh, baik di lingkungan Pusdiklat maupun di tempat magang. Tutor memastikan penyeragaman dan kualitas pelaksanaan PPC. Tutor juga bertugas untuk melakukan monitoring dan mengevaluasi secara komprehensif tentang pelaksanaan Program PPC Terpadu serta secara mikro menilai kemajuan magang dari para calon hakim. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Nomor 04B/BLD/SK/I/2011 telah ditunjuk Tim Tutor Program PPC Terpadu yang direkrut dari Hakim Tinggi/Hakim Fungsional pada Badan Litbang Diklat Kumdil.

3) Penunjukan Mentor PPC Terpadu

Mentor adalah seorang hakim yang ditunjuk untuk membimbing cakim di lapangan selama masa magangnya di pengadilan tempat magang. Mentor adalah panutan cakim terhadap profesi hakim itu sendiri yang dilihat dari segi profesionalitas, integritas, kompetensi dan antusiasme. Rasio ideal mentor dan cakim adalah satu mentor untuk tiga cakim. Kriteria yang harus dipenuhi oleh mentor adalah (a). berpengalaman sebagai hakim minimal 10 (sepuluh) tahun; (b). minimum golongan III/d; (c). pernah mengikuti Training of Mentor; dan (d) mengerti dan dapat mengaplikasikan metode pembelajaran orang dewasa. Oleh karena itu, guna memperoleh mentor sesuai dengan kriteria yang telah dijelaskan tersebut, telah ditunjuk sebanyak 63 Hakim tingkat pertama yang berasal dari pengadilan magang melalui Surat Keputusan Kepala Badan Litbang Diklat Nomor 20/BLD/SK/II/2011 tentang Penunjukan Mentor PPC Terpadu.

4) Training of Mentor (TOM)

Sebelum ditugaskan untuk membimbing cakim, seorang mentor akan diberikan suatu pelatihan yaitu Training of Mentor (TOM). TOM bertujuan untuk mempersiapkan mentor sebelum ditugaskan dan untuk menciptakan konsistensi terhadap PPC Terpadu karena penyelenggaraannya di berbagai pengadilan tempat magang yang berbeda. Kurikulum TOM antara lain akan membahas mengenai: 1. Penjelasan Program PPC Terpadu; 2. Pemahaman mengenai konsep mentor secara umum; 3. Tugas dan kewajiban peserta magang; 4. Tugas dan fungsi Mentor dalam PPC Terpadu; 5. Ilmu keterampilan untuk mentor; 6. Perkenalan terhadap formulir dan sistem evaluasi, laporan untuk mentor dengan 24 Jam Pelajaran (JPL). Pada tahun 2011 ini telah dilaksanakan Training of Mentor untuk pelaksanaan magang I dan magang II.

Anggota Tim Tutor Betinna Yahya, SH., MH., Hakim Tinggi pada Badan Litbang Diklat Kumdil sedang memberikan bimbingan kepada peserta Trainig of Mentor, di Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Megamendung-Bogor, Maret 2011

5) Sosialisasi PPC Terpadu

Sosialisasi dilaksanakaan ke pengadilan tempat magang pada pengadilan tingkat pertama yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI (SK KMA) Nomor 003/KMA/ SK/I/2011 oleh Tim Tutor bersama pejabat struktural dan beberapa staf pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan. Materi sosialisasi yang disampaikan dalam rangka memberikan pemahaman dan persepsi tentang penyelenggaraan program PPC Terpadu, khususnya program magang kepada pimpinan, mentor dan aparat peradilan pengadilan magang. Tujuan sosialisasi antara lain agar para pimpinan, mentor dan jajarannya dapat mendukung kelancaran pelaksanaan magang yang akan dilakukan sebanyak 3 tahap, yaitu magang I sebagai Adminstrator di berbagai bagian dan Kepaniteraan, Magang II sebagai Panitera Pengganti dan Magang III sebagai Asisten Hakim. Dengan begitu, seluruh jajajaran pengadilan magang akan dengan mudah mengarahkan, membantu para calon hakim saat pelaksanaan tahapan magang. Sehingga setelah menyelesaikan seluruh tahapan magang, peserta program PPC Terpadu telah siap bekerja pada level dengan standar kualitas yang ideal.

b. Pelaksanaan Program Pendidikan Calon Hakim Tahap I

Pada tahun 2011 mulai diimplementasikan konsep pembaruan pendidikan dan pelatihan calon hakim, melalui penyelenggaraan secara komprehensif program PPC Terpadu Tahap I bagi Calon Hakim Angkatan VI (lulus seleksi CPNS/Cakim Tahun 2010) yang berjumlah 200 orang. Pada tahap pelaksanaan tahun 2011, fase yang telah dilalui oleh calon hakim meliputi:

1) Diklat I, Orientasi Program PPC Terpadu (Maret - April 2011)

Setelah pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan Calon Pegawai Negeri Sipil, para calon Hakim yang berjumlah 200 orang melanjutkan kegiatan orientasi program PPC Terpadu. Kurang lebih selama dua minggu, para calon hakim dipersiapkan untuk dapat menjalankan tugas magang I sebagai administrator di pengadilan magang. Pengetahuan yang diberikan saat Diklat I Orientasi lebih kepada tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian dan kepaniteraan di pengadilan.

2) Magang I di Pengadilan sebagai Administrator (April - September 2011)

Setelah mengikuti Diklat I Orientasi para calon hakim langsung ditempatkan di pengadilan magang berdasarkan surat keputusan penempatan para calon hakim di pengadilan magang. Selama jangka waktu 22 minggu para calon hakim akan melaksanakan tugas sebagai administrator di berbagai bagian dan kepaniteraan, dengan bimbingan dan arahan mentor.

3) Diklat II di Pusdiklat (September - Nopember 2011)

Selepas mengikuti fase Magang I, calon hakim kembali mengkuti Diklat II di Pusdiklat dalam kurun waktu 13 Minggu untuk dipersiapkan sebagai Panitera Pengganti. Pada tahap ini calon hakim akan diberikan penjelasan secara mendalam mengenai proses acara persidangan secara keseluruhan dan tugas pokok dan fungsi panitera pengganti serta keterampilan-keterampilan awal yang harus dimiliki oleh seorang hakim muda walaupun dalam prakteknya belum digunakan. Materi ini diberikan agar cakim dapat mengimplementasikan teori yang diperoleh dengan dengan keadaan praktik yang ditemui cakim pada saat magang.

Peserta Diklat II, Program PPC Terpadu Tahap I

4) Magang II di Pengadilan sebagai Panitera Pengganti (Desember 2011 - Juni 2012)

Selepas mengikuti pembelajaran pada Diklat II di Pusdiklat, para calon hakim kembali ke pengadilan magang untuk melaksanakan magang sebagai panitera pengganti lokal untuk menangani perkara dengan jumlah yang telah ditentukan. Pada fase ini para peserta akan menjalani magang selama 26 minggu yang akan berakhir pada bulan Juni 2012.

2. Kerjasama dengan Studiecentrum Rechtspleging (SSR) Belanda

Pada bulan November 2010 dengan didukung oleh National Legal Reform Program (NLRP), SSR mengadakan kunjungan ke Mahkamah Agung RI, khususnya Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. Tujuan kunjungan ini adalah menjajaki kemungkinan dukungan atau kerjasama antara dua institusi pendidikan yudisial, yakni SSR dan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. Pada akhir kunjungan, pimpinan kedua institusi telah menandatangani suatu Letter of Intent (LOI), yang bertujuan melanjutkan kerjasama yang akan mengembangkan beberapa hal berikut ini:

a. Konsultasi antar pimpinan dua lembaga;

b. Peningkatan kerjasama di bidang pelatihan yudisial;

c. Konsultasi jarak jauh untuk pelaksanaan dua butir di atas.

Salah satu tindak lanjut dari penerapan LOI Badan Litbang Diklat Kumdil dan SSR, dengan melakukan working visit ke SSR dalam ruang lingkup konsultasi peningkatan kualitas Program PPC Terpadu yang akan menjadi agenda masukan bagi perbaikan PPC Terpadu ke depan, mengingat saat ini PPC Terpadu telah memasuki Pendidikan Terpadu/Diklat II dan akan segera memasuki Magang II dan Diklat III. Mengingat Program ini masih baru, Badan litbang Diklat Kumdil memerlukan konsultasi atau bertukar pikiran dengan SSR mengenai upaya-upaya untuk terus meningkatkan kualitas PPC Terpadu, mencari inovasi dan terobosan dalam pendidikan yudisial dan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi yang efektif.

3. Pelaksanaan Program Master Degree dengan Fakultas Hukum (FH) UI didukung oleh C4J

Sebagai tindak lanjut penjajakan pelaksanaan program beasiswa Master Degree antara Mahkamah Agung RI, USAID-C4J dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia bagi Hakim Pengadilan Negeri dengan masa kerja 6 sampai dengan 15 tahun, pada tahun 2011 telah dibuka kesempatan bagi Hakim Pengadilan Negeri di seluruh wilayah hukum di Indonesia untuk mengikuti proses seleksi program beasiswa Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Program beasiswa yang akan berlangsung selama 3 semester ini telah berhasil menjaring sebanyak 20 orang hakim. Para hakim terlebih dahulu menjalani berbagai tahapan seleksi mulai dari evaluasi terhadap rekam jejak calon peserta, evaluasi terhadap aplikasi dan karangan singkat, sampai dengan seleksi akademik (Tes Potensial Akademik (TPA) dan Bahasa Inggris) yang dilakukan oleh Universitas Indonesia di kota Medan, Padang, Palembang, Surabaya, Semarang, Balikpapan dan Makassar.

4. Peningkatan Kapasitas SDM Manajemen Penelitian.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbang Kumdil) Mahkamah Agung RI merupakan salah satu supporting unit dan memiliki kedudukan dan peran cukup strategis untuk mendukung pengembangan dan penguatan institusi Mahkamah Agung RI. Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung RI diharapkan mampu memainkan peran dan tanggung jawab sebagai ujung tombak dalam melakukan upaya upaya pembaharuan hukum dan peradilan dengan menyediakan laporan hasil penelitian atau hasil pengkajian masalah-masalah yang dipandang penting dan strategis untuk dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi pimpinan Mahkamah Agung dalam merumuskan suatu kebijakan. Hasil pengkajian atau hasil penelitian juga dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi kalangan hakim dalam menjalankan tugas pokoknya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Salah satu upaya meningkatkan kedudukan dan peran Puslitbang Kumdil sebagai supporting unit bagi Mahkamah Agung, pada tahun 2011 telah diselenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas (upgrading) SDM terhadap segenap sumberdaya manusia di lingkungan Puslitbang Kumdil dalam bidang manajemen penelitian, dengan bimbingan narasumber dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

a. Peningkatan kapasitas SDM Puslitbang berupa “Pelatihan Manajemen Penelitian”;

b. Penguatan Kedudukan dan Peran Puslitbang Hukum dan Peradilan sebagai Supporting unit bagi Mahkamah Agung RI.

III. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbang Kumdil) merupakan sebuah “sub sistem” Mahkamah Agung RI dan berkedudukan sebagai“supporting unit” yang memiliki fungsi dan peranan yang sangat strategis dalam rangka untuk mewujudkan blueprint dan Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung RI tahun 2010-2035, yang telah menetapkan visi: “Terbentuknya Badan Peradilan Yang Agung”.

Puslitbang sebagai “center of excellence” dan “center of thinker”, telah melakukan sejumlah kegiatan penelitian dan pengkajian terhadap masalahmasalah hukum aktual. Hasilnya diharapkan dapat berfungsi sebagai kontribusi bagi perumusan kebijakan pimpinan Mahkamah Agung dan memenuhi kebutuhan dalam rangka upaya peningkatan kualitas praktek peradilan di Indonesia pada umumnya. Diperlukan sejumlah kebijakan, program dan dan langkah kelembagaan yang bersifat visioner untuk penguatan kedudukan, fungsi dan peranan Puslitbang agar ke depan, secara terus menerus dapat meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengkajiannya.

Pada tahun 2011, Puslitbang telah melaksanakan enam kali kegiatan penelitian lapangan, 4 kali kegiatan Seminar Hasil Penelitian, 2 kali kegiatan Upgrading SDM Puslitbang, dan 4 kali kegiatan penelitian ke luar negeri dengan subyek/ materi penelitian seperti di bawah ini. Puslitbang juga menghadiri 10 kali undangan rapat kordinasi dengan instansi lain, menerima 1 kali audiensi dari organisasi mahasiswa hukum, juga menerima sejumlah buku atau majalah hasil publikasi dari instansi lain dalam rangka tukar menukar hasil publikasi maupun sebagai bentuk komunikasi antar lembaga:

1. Penelitian/Pengkajian 2011

a. Subyek/Materi Penelitian: Aksesibilitas Pencari Keadilan Miskin Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum di Muka Peradilan.

Hasil Penelitian:

1) Eksistensi bantuan hukum bagi kaum miskin dan marginal di Indonesia, diakui sebagai salah satu hak konstitusional yang telah diatur dan dijabarkan dalam berbagai peraturan perundangundangan. Antara lain dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (1); Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pasal 54 dan Pasal 56, Hukum Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering, S.1847-52 jo.1849-63), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada Pasal 22 Ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma pada Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2); serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Pasal 3. Dengan adanya pengaturan tersebut, negara telah menerapkan prinsip access to justice dan equality before the law dalam rangka mewujudkan justice for all.

2) Implementasi dalam praktek terhadap berbagai peraturan tersebut termasuk dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum masih banyak mengalami kendala dan menuai kritik dari masyarakat pencari keadilan khususnya pencari keadilan miskin dan marginal. Kritik yang muncul antara lain tidak meratanya keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di setiap pengadilan, tidak jelasnya kriteria siapa yang berhak menerima bantuan hukum pada perkara pidana dan penerima bantuan Prodeo dalam perkara perdata, berapa masing-masing prosentase untuk perkara pidana dan perdata dari dana yang dialokasikan negara untuk bantuan hukum, serta mekanisme penggunaan dan pengawasan atas dana bantuan hukum.

b. Subyek/Materi Penelitian: Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Hasil Penelitian:

1) Pengadilan Pajak merupakan institusi yang pada saat ini berada di bawah dua atap, dimana pembinaan teknis peradilan menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung sedangkan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan. Sebagai sebuah institusi peradilan yang seharusnya independen dan tidak memihak, Pengadilan Pajak yang masih berada di bawah dua atap menyiratkan ketidakmandirian serta bertentangan dengan Ketentuan Pasal 24 UUD 1945 dan prinsip pemisahan kekuasaan (separation of power) dalam trias politica.

2) Pengadilan Pajak lebih merupakan rezim dari Undang-undang Perpajakan, bukan merupakan rezim dari Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman.

3) Tidak terdapat upaya hukum banding dan kasasi mengakibatkan putusan Pengadilan pajak tidak mencerminkan adanya kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Demikian juga kontrol terhadap pelaksanaan Pengadilan Pajak sangat lemah.

4) Pengawasan optimal secara internal terkait dengan teknis peradilan belum dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga Pengadilan Tertinggi Negara, karena posisi Pengadilan Pajak yang lebih cendurung berada di bawah kekuasaan eksekutif (Kementerian Keuangan RI). Demikian juga dalam hal pengawasan secara eksternal oleh Komisi Yudisial (KY) belum dapat dilaksanakan, sebab Undang-undang Pengadilan Pajak tidak mengatur peran KY dalam mengawasi tingkah laku para hakim di lingkungan Pengadilan Pajak.

5) Pengadilan Pajak dapat diintegrasikan dalam sistem peradilan sebagai upaya mewujudkan misi peradilan satu atap dengan menempatkan Pengadilan Pajak sebagai Pengadilan Khusus dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, namun terlebih dahulu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pengadilan Pajak.

6) Struktur kelembagaan Pengadilan Pajak yang ideal ke depan dengan penggabungan Pengadilan Pajak di bawah Kekuasaan Mahkamah Agung melalui pembentukan sistem kamar dengan menempatkan Pengadilan Pajak sebagai Kamar khusus dalam Kamar Tata Usaha Negara.

Saran/Rekomendasi

Untuk menempatkan posisi Pengadilan Pajak dalam lingkungan Peradilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung adalah dengan jalan melakukan revisi terhadap Undang-undang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Ketua Muda Tata Usaha Negara, Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH., sebagai narasumber pada kegiatan Penelitian “Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem di Indonesia” berlangsung di Bandung, pada tanggal 29 – 31 Maret 2011,

c. Subyek/Materi Penelitian: “Mediasi Penal” dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Hasil Penelitian:

1) Penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dari perspektif pengkajian asas, norma dan teori eksistensi hasil penelitian sebesar 85,21% menyebutkan antara “ada” dan “tiada”. Dikatakan “ada” oleh karena ternyata praktik mediasi penal telah dilakukan oleh penegak hukum, masyarakat Indonesia. Penyelesaian tersebut dilakukan di luar pengadilan seperti melalui mekanisme lembaga adat. Dikatakan “tiada” dikarenakan mediasi penal dalam ketentuan undang-undang tidak dikenal dalam Sistem Peradilan Pidana akan tetapi dalam tataran di bawah undang-undang dikenal secara terbatas melalui diskresi penegak hukum, terbatas dan sifatnya parsial. Pada tataran di bawah undang-undang penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal diatur dalam Surat Kapolri Nomor Pol.B/3022/ XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Kemudian dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum kepada Debitur yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham.

2) Pengkajian terhadap dimensi praktik penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui dimensi mediasi penal (penal mediation) dari perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia dilakukan melalui diskresi oleh penegak hukum, dilakukan masyarakat Indonesia dan penyelesaian tersebut dilakukan di luar pengadilan seperti melalui mekanisme lembaga adat. Dimensi kearifan lokal hukum adat yang berlandaskan alam pikiran kosmis, magis dan religius dalam praktik sosial pada masyarakat Indonesia, lembaga mediasi penal sudah lama dikenal dan telah menjadi tradisi antara lain pada Masyarakat Papua, Aceh, Bali, Sumatera Barat dan hukum adat Lampung. Pada masyarakat Papua misalnya dikenal “budaya bakar batu”, sebagai simbol budaya lokal, yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa atau perkara, termasuk perkara pidana, melalui upaya damai demi terpeliharanya harmoni sosial. Dengan demikian proses pidana terhadap pelaku tindak pidana oleh aparatur negara dipandang tidak diperlukan lagi, karena justru dinilai akan merusak kembali harmoni sosial yang sudah tercapai. Selain itu, pada masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh diterapkan dan dikenal untuk penyelesaian perkara dilakukan terlebih dahulu melalui Peradilan Gampong atau Peradilan Damai. Selain itu, dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat khususnya Pasal 13 menentukan, “penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat diselesaikan secara bertahap”, kemudian disebutkan pula, bahwa “aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat atau nama lain”. Begitu pula di Bali, melalui desa adat pakraman diterapkan adanya awigawig yang merupakan dimensi lain identik dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal. Misalnya, dalam Pasal (Pawos) 66 awig-awig desa pakraman tanah Aron Kabupaten Karangasem disebutkan bahwa, “yang berwenang menyelesaikan perkara di desa adalah prajuru desa sebagai hakim peradilan desa adalah kelihan banjar, kalau yang berperkara berasal dari satu banjar dan bendesa kalau yang berperkara semuanya berasal dari satu desa” (Sane wenang mawosin mekadi mutusang wicara ring desa inggih punika prajuru desa sinaggeh kerta desa; ha. Kelihan banjar, pradene sang mewicara sane patunggalan banjar; na. Bendesa, sang mewicara sami-sami ring petunggalan desa adat). Kemudian di Nusa Tenggara Barat (Lombok), khususnya pada masyarakat suku Sasak dikenal cara penyelesaian masalah (perkara) melalui musyawarah (Begundem) untuk mencapai perdamaian sebagaimana dalam Kotaragama, angka 49 huruf b tentang Kebidjaksanaan atau Kedermawanan Radja.

3) Eksistensi dan pengaturan terhadap asas, norma, teori dan praktik penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui dimensi mediasi penal (penal mediation) dikaji dari perspektif norma perundangundangan (ius constitutum) dan di masa yang akan datang (ius constiuendum) sesuai Sistem Peradilan Pidana Indonesia sudah waktunya apabila penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal diatur secara tegas dalam produk undang-undang khususnya terhadap perkara yang sifatnya ringan, kecil, bersifat pribadi dan dilakukan oleh pelaku dalam masa psikologis relatif baru berkembang sehingga ke depan diharapkan dapat menekan penumpukan perkara ke badan peradilan.

Kegiatan Penelitian tentang Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Semarang, tanggal 25-27 Mei 2011

d. Subyek/Materi Penelitian: Pembatasan Upaya Hukum Kasasi Perdata untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Ringan

Hasil Penelitian:

1) Mahkamah Agung mempunyai peran yang sangat dominan menyangkut pembatasan upaya hukum kasasi perdata untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

2) Penerapan dan pemanfaatan penyelesaian sengketa melalui mediasi di Pengadilan Tingkat Pertama masih jauh dari yang diharapkan untuk membendung arus mengalirnya perkara ke Mahkamah Agung.

3) Masih banyak terjadi putusan-putusan Hakim yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat yang menyebabkan semakin tidak terkendalinya penggunaan upaya hukum permohonan kasasi, yang pada umumnya diajukan dengan maksud hanya untuk menunda kekalahan serta pelaksanaan putusan.

4) Pembatasan upaya hukum kasasi perdata untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tidak akan efektif manakala tidak melibatkan unsur masyarakat, pengadilan dan lembaga adat di daerah serta mendorong para Hakim untuk berperan lebih aktif bersama para tokoh masyarakat dalam menyelesaiakan sengketa lewat jalur mediasi.

5) Masih banyaknya terjadi disparitas putusan Mahkamah Agung, lambatnya perkara diputus Mahkamah Agung, serta tidak ada model yang tepat dalam membatasi permohonan upaya hukum Kasasi. Pasal 45A Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2001 tidak secara tegas mengatur tentang pembatasan upaya hukum kasasi perdata.

e. Subyek/Materi Penelitian: Merumuskan Model Ideal Sistem Promosi dan Mutasi Aparatur Peradilan di Indonesia

Hasil Penelitian:

Kondisi Pelaksanaan Promosi dan Mutasi :

1) Pelaksanaan promosi dan mutasi selama ini sudah berjalan dengan relatif baik, namun demikian masih perlu sejumlah perbaikan, karena kadang dirasakan tidak adil.

2) Tidak jarang terjadi hakim yang dipandang sangat layak oleh rekanrekannya tidak mendapat promosi dan mutasi yang patut, sedangkan sebaliknya hakim yang dinilai kurang baik dan bermasalah justru mendapat promosi yang menakjubkan.

3) Tidak konsistennya antara pola yang berlaku dan kebijakan yang disampaikan secara lisan berbeda dengan pelaksanaan di lapangan.

4) Menurunnya kualitas hidup pasca promosi dan mutasi hakim, karena tidak tersedianya fasilitas perumahan dan terpaksa dalam bertugas di tempat yang baru harus hidup secara berpisah dengan isteri/suami dan anak-anak. Hal tersebut sangat berpengaruh secara psikologis bagi hakim yang bersangkutan;

Faktor Faktor Penyebabnya :

1) Belum ada aturan main dan parameter untuk mengukut kompetensi hakim berlaku secara mengikat dan jelas yang dituangkan ke dalam suatu aturan formal.

2) Data menyangkut hakim sudah tersedia, namun pada dasarnya masih perlu dilengkapi dan disempurnakan.

3) Parameter transparansi dan objektivitas dalam proses promosi dan mutasi belum digunakan secara konsisten.

4) Promosi dan mutasi disinyalir masih diwarnai oleh faktor kedekatan antara hakim yang bersangkutan dengan otoritas peradilan.

5) Pemegang otoritas belum sepenuhnya berhasil membebaskan diri dari pengaruh faktor kedekatan serta intervensi dari berbagai pihak.

Konsekuensi Pelaksanaan Promosi dan Mutasi :

Terdapat korelasi yang terkait antara kualitas promosi dan mutasi dengan kinerja dan perilaku para hakim:

1) Promosi dan mutasi yang dijalankan sesuai dengan keinginan dan harapan hakim yang bersangkutan tidak menimbulkan kesulitan bagi keluarganya, melainkan justru akan semakin meningkatkan semangat kerja dan kinerja, sebaliknya promosi dan mutasi yang tidak diharapkan serta tidak disesuaikan kondisi keluarga justru akan membuat hakim semakin frustrasi serta menurunnya semangat kerja dan kinerja.

2) Promosi dan mutasi yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, obyektivitas, kompetensi, serta tidak menjamin tumbuhnya kualitas dan prestasi kerja hakim.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan perilaku hakim berdasarkan hasil penelitian ini dapat dirangkum:

1) Kekecewaan terhadap hasil promosi dan mutasi.

2) Kekhawatiran menghadapi promosi dan mutasi mendatang.

3) Kurangnya fasilitas kedinasan dan beratnya biaya jabatan.

4) Penghasilan yang relatif masih belum memadai, untuk menjamin kehidupan yang layak, terutama menyangkut pendidikan anakanak.

5) Pengaruh keluarga, termasuk berdomisili jauh dari keluarga dan pola hidup keluarga.

6) Lemahnya integritas hakim berhadapan dengan berbagai godaan.

7) Lemahnya pengawasan melekat oleh pimpinan serta belum mangkusnya pengawasan internal.

8) Sosialisasi Pedoman Perilaku Hakim masih belum berpengaruh kuat karena belum ditunjang suasana yang kondusif dan peningkatan kesejahteraan.

Tahap pra promosi dan mutasi (parameter kompetensi kakim) adalah:

1) Persoalan senioritas kepangkatan PNS dan senioritas hakim;

2) Instrumen penilaian melalui DP3 tidak dapat menilai kinerja hakim, karena tidak sesuai dengan karakter aktivitas hakim;

3) Masih terdapat masalah menyangkut ketepatan dalam menentukan prestasi pendidikan, pelatihan dan sertifikasi;

4) Proses eksaminasi putusan dan berkas perkara tidak berjalan sebagaimana diharapkan;

5) Masalah akurasi rekomendasi pengawasan;

6) Dipersyaratkan uji kesehatan phisik dan psikometri.

7) Akurasi dan obyektifitas hasil fit and proper test merupkan sesuatu yang masih perlu dibuktikan hasilnya;

8) Hasil uji pengetahuan kaidah Pedoman Perilaku Hakim dinilai tidak cukup.

Tahap pelaksanaan promosi dan mutasi adalah:

Ada kebiasaan yang kurang baik yang menyertai promosi dan mutasi hakim, terutama disekitar pelantikan dan pisah sambut yang memakan biaya yang cukup besar dan memberatkan.

Pasca promosi dan mutasi

Untuk mendukung hakim menghadapi tahap pasca promosi dan mutasi, ditemukan kondisi yang belum mendukung peningkatan kompetensi dan kualitas perilaku:

1) Kurangnya fasilitas kedinasan, kantor, rumah, perpustakaan, dan berbagai sarana penunjangnya.

2) Penghasilan yang belum memadai dan kedudukan hakim yang tidak jelas.

3) Sistim yang belum menjamin keutuhan keluarga hakim.

4) Kurangnya pembinaan integritas yang berkesinambungan.

5) Pelaksanaan pengawasan melekat dan pengawasan internal yang belum mangkus.

6) Sosialisasi PPH belum didukung oleh suasana kondusif dan kesejahteraan hakim.

f. Subyek Penelitian/Materi: Pembatasan Upaya Hukum Kasasi Pidana untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Ringan

Hasil Penelitian:

1) Pembatasan upaya hukum kasasi perkara pidana untuk mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan telah diatur baik Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maupun Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan sebagaimana diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Namun untuk mengatur secara lebih tegas dan eksplisit terhadap pembatasan upaya hukum kasasi pidana maka dipandang perlu segera melakukan revisi terhadap kedua peraturan perundang-undangan tersebut.

2) Syarat formil dan meteriil perlu lebih diperketat, dengan kriteria yang jelas dan pasti, guna untuk membatasi pengajuan upaya hukum kasasi perkara pidana sehingga diharapkan dapat mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

3) Mengembangkan pembatasan upaya hukum kasasi pidana sebagaimana telah diatur dalam pasal 45 A ayat (2) huruf b dengan mendasarkan pada lamanya pidana yang diputus oleh hakim, terlepas berapapun ancaman hukumannya dan bukan didasarkan pada lamanya ancaman hukuman yaitu selama-lamanya 1 (satu) tahun

2. Seminar

Tahun 2011 Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung RI telah melaksanakan penelitian lapangan dan kepustakaan terkait topik-topik penelitian sebagaiamana diuraikan pada penjelasan penelitian/pengkajian di atas. Dari keenam topik penelitian yang telah dilakukan, ada empat draf laporan hasil penelitian yang menjadi bahan untuk diseminarkan. Dengan melibatkan narasumber/pembahas yang berasal dari intern Mahkamah Agung sendiri dan para praktisi hukum lainnya, serta peserta seminar yang berasal dari hakim tingkat banding dan tingkat pertama pada empat lingkungan peradilan di wilayah DKI Jakarta. Seminar tersebut bermaksud untuk mendapatkan masukan tentang metode, judul, latar belakang penelitian dan isi dari laporan penelitian yang telah dihasilkan, guna perbaikan dan kesempurnaan dari empat draf laporan hasil penelitian. Keempat seminar yang dilakukan sebagai berikut:

Ketua Mahkamah Agung RI, Dr. Harifin A. Tumpa, SH., MH membuka kegiatan Seminar tentang Mediasi Penal di Hotel Alila, Jakarta, tanggal 26 Oktober 2011.

a. Seminar tentang “Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, berlangsung di Hotel Alila, Jakarta, pada Rabu, tanggal 26 Oktober 2011, dibuka oleh Ketua Mahkamah Agung RI. Yang bertindak sebagai narasumber/pembahas adalah Ketua Muda Pengawasan, Bapak Dr. H.M. Hatta Ali, SH., MH serta Ketua Muda Pidana, Bapak Dr. Artidjo Alkostar, SH. LLM yang dihadiri peserta sebanyak 92 orang hakim tingkat banding dan tingkat pertama, dari empat lingkungan peradilan di DKI Jakarta.

b. Seminar tentang “Aksesibilitas Pencari Keadilan Miskin untuk Mendapatkan Bantuan Hukum di Muka Pengadilan”, berlangsung di Hotel Red Top, Jakarta, pada Rabu tanggal 2 November 2011. Seminar dibuka oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial, H. Abdul Kadir Mappong, SH. Sedangkan yang bertindak sebagai narasumber/ pembahas adalah Hakim Agung Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM dan Hakim Agung, Dr. Salman Luthan, SH. MH yang dihadiri peserta sebanyak 103 orang hakim tingkat banding dan tingkat pertama, yang berasal dari empat lingkungan peradilan di DKI Jakarta

c. Seminar tentang “Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan di Indonesia”, berlangsung di Hotel Red Top, Jakarta, pada Rabu, tanggal 9 November 2011, dibuka oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial, Bapak H. Abdul Kadir Mappong, SH. Bertindak sebagai narasumber/pembahas adalah Ketua Muda Bidang Tata Usaha Negara, Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH dan Hakim Agung Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., yang dihadiri peserta sebanyak 87 orang hakim tingkat banding dan tingkat pertama, yang berasal dari empat lingkungan peradilan di DKI Jakarta.

d. Seminar tentang “Model Ideal Sistem Promosi dan Mutasi Aparatur Peradilan di Indonesia”, berlangsung di Hotel Red Top, Jakarta, pada Rabu, tanggal 16 November 2011. Acara dibuka oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Dr. Ahmad Kamil, SH., M.Hum. Sedangkan yang bertindak sebagai narasumber/pembahas, Ansjahrul, SH., M.Hum, Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta. Peserta seminar adalah hakim tingkat banding dan tingkat pertama, sebanyak 150 orang, berasal dari empat lingkungan peradilan di DKI Jakarta dan sekitarnya.

IV. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS HUKUM DAN PERADILAN

1. Program Prioritas

a. Sertifikasi Hakim Tipikor

Pelatihan Hakim dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dilaksanakan untuk memberikan pembekalan pengetahuan tehadap segala sesuatu yang terkait dengan Tindak Pidana Korupsi dan etika profesi hakim serta kode etik yang terangkum dalam Pedoman Perilaku Hakim (PPH). Dengan melibatkan narasumber dari berbagai institusi penegak hukum (KPK, KY, PPATK, Kementerian Hukum dan HAM) serta Perguruan Tinggi, materi-materi yang disajikan seperti Tindak Pidana Pencucian Uang, konvensi internasional tentang Tipikor khususnya yang berkenaan dengan Rancangan Undang-undang (RUU) Tipikor, kewenangan Pengadilan tipikor, asset recovery, dan tema lain.

Pelatihan sertifikasi Hakim Tipikor dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan atas Hakim Pengadilan Tipikor, sejalan dengan pendirian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di tingkat provinsi seluruh Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pada tahun 2011 sejumlah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung, sehingga jumlah Pengadilan Tipikor saat ini telah berada di 33 provinsi di Indonesia.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hakim tindak pidana korupsi Pusdiklat Teknis Peradilan telah melaksanakan sertifikasi calon hakim tipikor angkatan XI dengan jumlah peserta sebanyak 120 orang, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1

Jumlah Peserta Sertifikasi Calon Hakim Tipikor Angkatan XI

engadilanHakim KarirPengadilan Hakim Karir Calon Hakim Ad Hoc JumlahJumlah
Tingkat Banding 10 30 40103040
Tingkat Pertama 26 54 80265480
Jumlah3684120

Sejak dimulainya sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, jumlah Hakim Tindak Pidana Korupsi yang telah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat berjumlah 1211 orang,

Selain kegiatan sertifikasi hakim tindak pidana korupsi, Pusdikat Teknis Peradilan melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas bagi hakim tindak pidana korupsi, khususnya bagi 122 orang hakim ad hoc tingkat pertama dan tingkat banding dalam hal pendalaman materi hukum acara.

b. Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup

Untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara-perkara lingkungan hidup di pengadilan sebagai bagian dari upaya perlindungan lingkungan hidup serta pemenuhan rasa keadilan, Ketua Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 134/KMA/SK/

IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup. Sebagai tindak lanjut dari terbitnya SK tersebut, Mahkamah Agung bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup mulai melakukan berbagai kegiatan persiapan implementasi sertifikasi hakim lingkungan. Langkah yang pertama dilakukan adalah pembentukan Tim Pelaksana Seleksi Hakim Lingkungan Hidup dengan tugas untuk menyelenggarakan proses rekruitmen calon hakim lingkungan hidup bersertifikat.

Kegiatan pertama yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Seleksi ini adalah menyelenggarakan Training of Trainers (TOT) Tahap I sebagai upaya menyaring calon tenaga pengajar sertifikasi hakim lingkungan. Pada tahap pertama, proses seleksi dilakukan secara terbuka dengan pengumuman terbuka kepada publik untuk mengikuti TOT Sertifikasi Lingkungan Hidup dan dari hasil tersebut sebanyak 50 orang (49 orang Hakim dari peradilan umum dan peradilan tata usaha negara dan 1 orang Non Hakim) telah tersaring dan mengikuti pelaksanaan TOT Tahap I sertifikasi Hakim Lingkungan.

Bahan ajar TOT Tahap I dibuat secara sungguh-sungguh dan teliti dengan mempersandingkan hukum lingkungan dan teknik lingkungan yang memang terkenal rumit. Penyusunan dan pengajaran TOT Tahap I mengedepankan pengembangan pengetahuan teknis lingkungan dengan tetap memasukan aspek metodologi pengajaran sebagai salah satu porsi pengajaran. Tim Penyusun dan Pengajar terdiri dari para ahli yang didukung oleh Indonesian Center for Environmental Law dan Kementerian Lingkungan Hidup.

2. Program Rutin

Guna menjamin pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, perlu dipersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan faktor terpenting, untuk meningkatan Integritas moral, profesionalisme, kemampuan, keahlian dan keterampilan aparat penegak hukum khususnya para tenaga teknis peradilan, yang dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan.

Dalam melaksanakan tugas utamanya memeriksa dan memutus perkara, seorang tenaga teknis peradilan dituntut memiliki integritas moral dan profesional, dapat bersikap independen dan tidak memihak. Juga perlu memiliki kemampuan administrasi, komunikasi dan cakap dalam memutus, serta memiliki nalar yang baik dan visi yang luas.

Peserta Pelatihan sedang menyajikan hasil pembahasan kelompok saat Pelatihan Mediator bagi Hakim Peradilan Umum, di Badan Litbang Diklat Kumdil, Megamendung, Bogor, Agustus 2011.

Berdasarkan hal tersebut Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI secara rutin setiap tahun mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi Hakim, Panitera dan Jurusita sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 2

Pendidikan dan Pelatihan bagi Hakim, Panitera dan Jurusita

NoNo Program Pelatihan Klasifikasi Peserta LamaKlasifikasi PesPelatihanJumlah Peserta
1.Training of Trainers Continuing Judicial Education (Pelatihan Hakim Berkelanjutan)a. Hakim Peradilan Umum b. Hakim Peradilan Agama c. Hakim Peradilan TUN4 hari36 orang 40 orang 22 orang
2.Terpadu (Training of Mentor)dari 3 lingkungan Peradilan (Umum, Agama & TUN)5 hari 63 orangs3 orang
3.3. Pelaksanaan Program Pendidikan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu, terdiri dari kegiatan Diklat dan Magang, yaitu :
PPC Terpadu 1.2. Program Maganga. Calon Hakim Peradilan Umum b. Calon Hakim3 minggu
1.2. Program Magang I sebagai Administrator di Pengadilan Magang 1.3. Diklat II Orientasi PPC Terpadu 1.4. Program Magang II sebagai Panitera Pengganti di5 bulan 3 bulan78 orang 25 orang
4.Pelatihan Hakim Berkelanjutan bagi Hakim Tingkat PertamaHakim Tingkat Pertama: Peradilan Agama: Peradilan TUN: Masa kerja 1 – 5 tahun.5 hari5 hari 159 orang
Diklat kekhususan atau sertifikasi bagi tenaga teknis peradilan dengan masa kerja 10 tahun, terdiri dari:
5.1. Sertifikasi EkonomiSyariah Hakim Peradilan Agama 6 hari 50 orang6 hari50 orang
5.Syariah5.2. Sertifikasi Mediator Hakim Peradilan Umum 7 hari 102 oranghai 0 orang
5.3. Sertifikasi Hakim Pengadilan bori
Hubungan Industrial 5.4. Sertifikasi Hakim
Perikanan 5.5. Sertifikasi Hakimdakim Peradilan mn6 hari100 orang
5.6. Sertifikasi Hakim dalam Perkaraa. Hakim Karier b. Hakim Ad Hoc 13 hari 36 orang13 hari84 orang
6.6. Pelatihan TeknisFungsional Hakim Anak 6 hari 51 orang6 hari51 orang
7.Pelatihan Teknis Fungsional Hukum Lingkungan6 hari6 hari 50 orang
8.8. Pelatihan TeknisFungsional Hakim Militer Hakim Peradilan Militer 6 hari 30 orang6 hari30 orang
99. Pelatihan Panitera/ Panitera Penggantia. Peradilan Umum b. Peradilan Agama c. Peradilan Militer d. Peradilan TUN5 hari65 orang 71 orang 25 orang 34 orang
10.10. Diklat Calon Panitera a. Peradilan Umumb. Peradilan Agama 14 hari 48 orang14 hari48 orang
1111. Pelatihan Jurusita/ Jurusita Penggantia. Jurusita Peradilan Umum b. Jurusita Peradilan Agama5 hari97 orang 99 orang
12Pelatihan Hakim Ad Hoc Tipikor dalam Pendalaman Materi Hukum AcaraHakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor 128 orang128 orang
13.13. Diklat Terpadu a. Hakimb. Jaksa35 orang 20 orang
20 orang TOTAL JUMLAH PESERTA 1.833 orang1.833 orang

3. Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Pada tahun 2011 berbagai Kerjasama dengan beberapa institusi pemerintah dan non pemerintah dalam kerangka peningkatan kapasitas bagi hakim dan penyamaan persepsi antar aparatur penegak hukum telah dilakukan. Tercatat sebanyak 7 kerjasama, yang dikemas dalam bentuk pelatihan, konsultasi dan diskusi serta temu wicara, yaitu:

a. Kerjasama dengan International Labour Organization (ILO) dalam rangka konsultasi dan diskusi tentang “Consultations for the Development of Training Curriculum for Industrial Relation Court Judges”, bagi Hakim Tingkat Kasasi dan Hakim Tingkat pertama. Materinya tentang: kebutuhan pelatihan & pengembangan kerangka kerja untuk kurikulum bagi hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

b. Kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan untuk Keadilan (LBH APIK) tentang kesepahaman model pendekatan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dengan menggunakan pendekatan bantuan hukum gender struktural. Pelaksanaan kerjasama dalam bentuk Lokakarya Bantuan Hukum Gender Struktural (BHGS) untuk Aparat penegak Hukum dan Pendamping Korban Kekerasan Terhadap Perempuan.

c. Kerjasama dengan Kejaksaan Agung RI tentang Pendidikan dan Pelatihan Gabungan Hakim, Jaksa dan Polisi untuk kesamaan persepsi di bidang hukum dan peradilan dalam penanganan perkara. Pada tahun 2011 dilaksanakan sebanyak dua angkatan.

d. Kerjasama dengan Bank Indonesia tentang pendalaman pengetahuan para Hakim di bidang perbankan dalam bentuk temu wicara. Tujuannya untuk meningkatkan wawasan para hakim dalam menangani ketentuanketentuan perbankan perkara perbankan. Kerjasama Mahkamah Agung dengan Bank Indonesia dilaksanakan di empat kota, yaitu Pontianak (16-17 Maret 2011), Medan (13-14 April 2011), Solo (15-16 Juni 2011), dan Bandung (5-6 Oktober 2011).

Temu Wicara Ketentuan di bidang Perbankan Kerjasama Mahkama Agung RI dan Bank Indonesia, di Pontianak, pada tanggal 16 – 17 Maret 2011

e. Kerjasama dengan USAID melalui program Change for Justice (C4J) dalam rangka menambah wawasan para Hakim tentang manajemen alur perkara, dilaksanakan pelatihan percontohan manajemen alur perkara di Badan Litbang Diklat Kumdil, Megamendung–Bogor, pada tanggal 27 – 30 Juni 2011.

f. Kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaksanakan pelatihan tentang Pedoman Perilaku Hakim (PPH) dan Kode Etik bagi Hakim Pengadilan Pajak, bertempat di Jakarta, tanggal 28-30 Juli 2011.

g. Kerjasama dengan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dalam rangka peningkatan pengetahuan penegakan Hak Asasi Manusia bagi aparat penegak hukum dan penerapannya dalam konteks administrasi peradilan. Kerjasama dilaksanakan dalam bentuk Pelatihan bagi Pelatih (TOT) Hak Asasi Manusia dengan peserta terdiri dari Hakim, Jaksa, Polisi, Lembaga Pemasyarakatan dan perwakilan dari Komnas HAM dari daerah Papua. Kerjasama dilakukan dalam tiga tahap, di Pusdiklat Mahkamah Agung RI Megamendung- Bogor (19-23 September 2011), Jakarta (13-17 Oktober 2011, dan 21-25 Nopember 2011).

Jika ditotal untuk ketujuh kegiatan kerjasama, maka jumlah hakim yang berpartisipasi mengikuti pelatihan mencapai 343 orang. Ke depan, jumlah peserta akan terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan, sehingga melibatkan lebih banyak pengadilan dan lembaga. Komposisi jumlah peserta untuk setiap kerjasama tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3

Komposisi Jumlah Peserta Kerjasama dengan Pihak Ketiga

No. LembagaJumlah Peserta (Hakim)Ket.
1.1. International Labour Organization (ILO) 1313
2.2. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan untuk Keadilan (LBH APIK) 22
3.3. Kejaksaan Agung RI 2626
4.4. Bank Indonesia 180180
5.5. USAID-Chance for Justice (C4J) 2727
6.6. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan 49 Hakim Pengadilan49Pajak
7.7. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 4646
JUMLAHJUMLAH 343343

V. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan memiliki tugas melaksanakan, mengkoordinasikan dan membina pendidikan dan pelatihan teknis dan administrasi peradilan kepada tenaga teknis yudisial dan administrasi peradilan yang berhubungan dengan jenjang pangkat dan jabatan. Tujuannya adalah menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pembinaan, penyusunan pedoman pendidikan dan pelatihan teknis dan administrasi peradilan kepada tenaga teknis yudisial dan administrasi peradilan.

Berpedoman pada tugas dan fungsi tersebut, pada tahun 2011, berbagai upaya pembaruan dan peningkatakan manajemen pelatihan di bidang manajemen dan kepemimpinan kerap dilakukan oleh Pusdiklat Menpim. Upaya menjaga kesinambungan akreditasi yang telah diberikan merupakan daya dorong yang kuat dalam rangka merumuskan model pengelolaan diklat yang ideal.

Berbagai kebijakan yang telah diambil pimpinan Mahkamah Agung RI terkait upaya meningkatkan efektivitas fungsi Pusdiklat Menpim telah dilakukan. Penyelenggaraan prajabatan untuk Golongan II dan III serta pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV dan III pada tahun 2011 tidak lagi dilakukan bekerjasama dengan lembaga lain (pihak ketiga), tetapi telah dijalankan secara penuh oleh Pusdiklat Menpim, dengan tetap berkoordinasi dengan pihak Lembaga Administrasi Negara sebagai lembaga pembina penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara.

Selain itu, kebijakan dalam kerangka pengembangan kinerja aparat penyelenggara pelatihan, juga menjadi prioritas utama untuk dijalankan. Mengusung tema peningkatan kapasitas staf dan tenaga pengajar manajemen pelatihan telah dilakukan training of trainers tenaga pengajar (Widyaiswara).

Mahkamah Agung terus mengupayakan perbaikan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Masukan melalui kuisioner yang diberikan oleh peserta saat penyelenggaran diklat tahun-tahun sebelumnya, menjadi masukan yang sangat berharga dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan.

Demikian juga dengan program beasiswa rintisan gelar S2 dan S3. Peningkatan jumlah peserta beasiswa rintisan gelar sebesar 26,27% di tahun 2011 merupakan wujud komitmen untuk terus mencetak kader-kader berkualitas bagi kepentingan Mahkamah Agung. Terutama meningkatkan pengakuan secara akademis terhadap aparat peradilan dalam berbagai bidang disiplin ilmu.

1. Program Prioritas

a. Akreditasi Pusdiklat Menpim.

Pemberian Akreditasi kepada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan diberikan tidak hanya sebagai wujud pengakuan terhadap kelayakan lembaga ini, tetapi juga sebagai jaminan kualitas atau quality assurance dalam pembinaan sumber daya manusia. Sejak resmi dinyatakan sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) melalui Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 777/I/1/9/2010 tanggal 3 Agustus 2010, Pusat Pendidikian dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan dianggap mampu dan layak untuk melaksanakan secara mandiri kegiatan pendidikan dan pelatihan Prajabatan Golongan II dan III, Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV. Mengingat masa berlaku sertifikasi bagi Diklat Prajabatan selama 3 tahun dan Diklat Kepemimpinan selama 2 tahun, maka pada tahun 2011 Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan telah berupaya untuk mempertahankan akreditasi yang telah diberikan, dengan mulai secara penuh melaksanakan dan memusatkan pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan II dan III, Kepemimpinan Tingkat III dan Kepimpinan Tingkat IV di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI, dengan tetap dimonitor dan dievaluasi oleh Lembaga Administrasi Negara sebagai lembaga Pembina.

Pelaksanaan Diklat Prajabatan Golongan III Tahun 2011, di Pusdiklat Mahakamh Agung RI, Megamendung, Bogor – Jawa Barat.

b. Peningkapatan Kapasitas Tenaga Pengajar Manajemen Pelatihan Menpim.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas organisasi dan kinerja penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan manajemen dan kepemimpinan, mengharuskan Pusdiklat Menpim melakukan upaya perbaikan dan pengembangan di bidang manajemen pelatihan dan meningkatkan kapasitas SDM-nya. Terlebih lagi, dengan akreditasi yang telah dipercayakan oleh Lembaga Administrasi Negara untuk melaksanakan Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan secara mandiri, peningkatan kapasitas tenaga pengajar dan staf manajemen pelatihan adalah merupakan suatu keharusan, karena dapat memberikan efek positif pada peningkatan kinerja dalam lingkungan organisasinya.

Oleh karena itu, sebelum pelaksanaan berbagai program pendidikan dan pelatihan di hidang manajemen dan kepemimpinan, telah dilakukan kegiatan peningkatan kapasitas bagi tenaga pengajar Pusdiklat Manajemen dan kepemimpinan melalui Training of Trainers bagi Widyaiswara, dengan hasil yang ingin dicapai adalah terciptanya kemampuan serta terpenuhinya kompetensi para Widyaiswara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

c. Program Beasiswa Rintisan Gelar S2 dan S3.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta menyelenggarakan program rintisan gelar S2 dan S3 bagi pejabat dan pegawai Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan, dalam berbagai bidang disiplin ilmu. Pada tahun 2011 aparat peradilan yang mengikuti program Rintisan Gelar S2 dan S3 sebanyak 99 orang, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1

Program Beasiswa Rintisan Gelar S2 dan S3

Program Beasiswa Rintisan Gelar S2 dan S3No. Perguruan TinggiPeserta Rintisan Gelar
Peserta Rintisan GelarS.2 Jumlah
Smstr. III & IV Smstr. I & IISmstr. I & IIS.3
1.1. Universitas Airlangga 1 111
2.2. Universitas Brawijaya 1 111
3.3. Universitas Padjajaran 4 444
4.4. Universitas Gadjah Mada 3 333
5.5. Universitas Jayabaya 1 111
6.6. Universitas Islam Jakarta 23 28 51232851
7.7. Universitas Muhammadiyah Jakarta 15 17 32151732
8.8. Universitas Pancasila Jakarta 1 111
9.9. Universitas Trisakti 1 111
10.10. Universitas Islam Bandung 2 2 4224
Total PeserTotal Peserta 38 49 12 99491299

Sebaran program studi Rintisan Gelar S2 dan S3 adalah sebagai berikut:

Tabel 5

Program Beasiswa Rintisan Gelar S2 dan S3

No.No. Program Studi Jumlah Ket.JumlahKet.
1.1. Magister Ilmu Hukum 5151
2.2. Magister Ilmu Manajemen 3333
33 Magister Akuntansi 11
4.4. Magister Manajemen Pendidikan 22
5.5. Doktor Bidang Hukum 1212
Jumlah 9999

2. Program Rutin

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan di bidang Manajemen dan Kepemimpinan sepanjang tahun 2011, sebagai berikut:

Tabel 6

Diklat Manajemen dan Kepemimpinan Tahun 2011

No.No. Nama Pendidikan dan Pelatihan Jumlah PesertaJumlah Peserta
1.1. Training of Trainers (TOT) bagi Widyaiswara 20 orang20 orang
2.2. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II 635 orang635 orang
3.3. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III 1005 orang1005 orang
4.4. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV 40 orang40 orang
5.5. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III 40 orang40 orang
6.6. Pendidikan dan Pelatihan Sekretaris Pengadilan 25 orang25 orang
7.7. Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan Pengadilan 25 orang25 orang
8.8. Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Barang dan Jasa 40 orang40 orang
9.9. Pendidikan dan Pelatihan Bendahara 40 orang40 orang
10.10. Rintisan Gelar Strata 2 (S2) 87 orang87 orang
11.11. Rintisan Gelar Strata 3 (S3) 12 orang12 orang
Total Peserta 1969 orang1969 orang

VI. TANTANGAN KE DEPAN

Mengamati keadaan geografis Indonesia, negara kita merupakan negara besar dan sangat luas sehingga para hakim dan staf aparatur peradilan tersebar secara luas. Keterbatasan anggaran menyebabkan gap antara hakim dan staf pengadilan yang beruntung mendapat pelatihan secara terpusat. Tidak semua pendidikan dan pelatihan menjangkau aparat pengadilan. Dengan kata lain, masih banyak aparat pengadilan yang belum menikmati kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan. Sistem pembelajaran jarak jauh (e-learning) sangat esensial untuk diterapkan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. Sebagai satuan kerja yang bertugas peningkatan kapasitas para Hakim dan aparatur peradilan lainnya melalui pendidikan dan pelatihan serta penelitian, pengembangan di bidang Hukum dan peradilan, Badan Litbang Kumdil memiliki kontribusi yang sangat penting dalam menerapkan program pembelajaran jarak jauh tersebut. Dengan menggandeng keterlibatan unit kerja lainnya khususnya bagian Teknologi Informasi serta institusi lainnya jika memungkinkan, penerapan sistem pembelajaran jarak jauh menjadi tantangan untuk diimplementasikan.

Padatnya kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan di Pusdiklat Mahkamah Agung RI, terlebih terakreditasinya Badan Litbang Diklat Kumdil sebagai lembaga penyelenggara Diklat yang mandiri menuntut upaya pembenahan dan perbaikan dalam berbagai aspek terkait manajemen pengelolaan diklat dan peningkatan kompetensi para penyelenggara diklat. Oleh karena itu, pengaturan penggunaan sarana dan prasarana pelatihan baik itu ruang kelas, penginapan dan sarana dukung pelatihan lainnya perlu dikelola secara baik. Begitu juga dengan peningkatan kompetensi penyelenggaran diklat, kegiatan Management of Trainers (MOT), Training officer Course (TOC) dan Training Of Trainer (TOT) adalah upaya-upaya yang perlu dilakukan dan menjadi tantangan tersendiri bagi Badan Litbang Diklat Kumdil.

Pelaksanaan Program PPC Terpadu yang telah mulai diimplementasikan di tahun 2011 semakin meningkatkan kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan berbagai kegiatan diklat. Dengan pelaksanaan program PPC Terpadu, alokasi anggaran ditahun 2011 cukup berpengaruh dalam menjalankan aktivitas kegiatan diklat teknis lainnya. Akibatnya, jumlah peserta dari beberapa kegiatan diklat menjadi berkurang. Ke depan, anggaran untuk alokasi kegiatan pelatihan semakin perlu ditingkatkan.

Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 310 BAGIAN 9

RI DALAM FORUM INTERNASIONAL BAGIAN 9 Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 BAGIAN 9 311

PERAN SERTA MAHKAMAHH AGUNG

Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 312 BAGIAN 9

PERAN SERTA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM DUNIA INTERNASIONAL

eran Mahkamah Agung Republik Indonesia di tahun 2011 ini kian mendapat pengakuan dunia internasional. Berbagai kegiatan penting dengan skala P internasional di bidang hukum sukses digelar oleh Mahkamah Agung RI sebagai tuan rumah. Dimulai dengan keikutsertaan Mahkamah Agung RI sebagai tuan rumah dalam Konferensi Regional Asia Pasifik (International Associaton for Court Administration) pada bulan Maret 2011, dan ditutup dengan Konferensi Meja Bundar Ketua Mahkamah Agung se-ASEAN untuk Lingkungan Hidup di bulan Desember 2011 yang menghasilkan deklarasi mengenai penegakan hukum mengenai penegakan hukum lingkungan hidup kawasan ASEAN. Sebuah kebanggaan bagi Mahkamah Agung RI atas kepercayaan dari dunia internasional dengan memilih Indonesia menjadi tuan rumah. Sebuah kegiatan besar, Asia Pasific Law Association juga telah menunjuk Mahkamah Agung RI menjadi tuan rumah pada Februari 2012.

Sejumlah perjanjian dan nota kesepahaman juga telah ditandatangani oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain dengan Federal Court dan Familiy Court of Australia, dan dengan Mahkamah Agung Sudan. Kesepahaman ini ditempuh sebagai langkah Mahkamah Agung untuk terus belajar dari negara lain demi membangun sistem peradilan yang lebih baik. Kerjasama semacam ini merupakan sarana bagi Mahkamah Agung untuk menimba ilmu dan mempelajari praktik penegakan hukum di negara lain. Hal-hal yang baik dijadikan referensi bagi Mahkamah Agung RI untuk diterapkan di Tanah Air demi terciptanya penyelesaian hukum yang cepat, mudah, dan berbiaya ringan.

Dalam hubungannya dengan dunia internasional, kegiatan Mahkamah Agung dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk, yaitu: konferensi, kunjungan/workshop, dan penandatanganan nota kesepahaman.

I. KONFERENSI.

1. 1st International Association for Court Administration (IACA).

Mahkamah Agung Republik Indonesia menjadi tuan rumah konferensi internasional pertama untuk wilayah Asia Pasifik International Association for Court Administration (IACA), yang berlangsung pada 13-16 Maret 2011. Konferensi ini diikuti oleh 92 peserta asing dari 21 negara dengan tema utama mengenai Akses pada Keadilan. Acara dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Bogor, dan penutupan berlangsung di Gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta. Didirikan pada tahun 2004, IACA adalah wadah yang bertujuan untuk membantu mengembangkan standar modern, kinerja dan efesiensi pada administrasi pengadilan. Konferensi IACA diharapkan bisa mempercepat proses pembaruan yang terjadi tidak saja di Indonesia, tetapi juga yang sedang dikerjakan oleh pengadilan lain di wilayah Asia Pasifik.

Tema Keadilan untuk Semua Orang atau Justice for All (J4A) merupakan isu yang hangat dalam perkembangan hukum di wilayah Asia Pasifik. Setiap orang tanpa dibedakan asal negara, jenis kelamin, usia, tingkat kepemilikan harta, letak tempat tinggal, maupun kesempurnaan fisik, pada hakikatnya berhak atas keadilan. Oleh karena itu berbagai upaya harus dilakukan untuk mendekatkan akses terhadap keadilan tersebut. Para pembicara konferensi umumnya berbicara mengenai hal yang sama, yakni J4A, dalam perspektif pengalaman negara masing-masing.

Penyediaan anggaran negara untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), pelaksanaan sidang keliling, pos bantuan hukum, pembentukan sistem peradilan anak, perlindungan terhadap kaum perempuan, layanan pengadilan terhadap penyandang disabilitas, penguatan sistem pendidikan dan pelatihan, penguatan SDM dan penggunaan teknologi informasi merupakan bentuk-bentuk acces to justice yang diterapkan dan disesuikan dengan karakteristik masing-masing negara. Demikian yang tergambar dalam presentasi dari delegasi Indonesia, Australia, Malaysia, Singapura, Timor Leste, Papua Nugini, Pilipina, Kamboja, dan Uni Emirat Arab.

Pembicara pertama konferensi IACA, Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MH., menegaskan bahwa akses pada keadilan tidak hanya terhadap pengadilan. “tidak kurang penting akses ke penegak hukum lain (polisi, jaksa dan lainlain), dan birokrasi”, ungkapnya. Bahkan Ketua Mahkamah Agung periode 2001-2009 ini memberikan kritik bahwa tidak jarang, birokrasi menjadi penghalang rakyat banyak terhadap akses keadilan, seperti sistem birokrasi pajak, imigrasi, pemasyarakatan, bea cukai, dan lain-lain.

Di Mahkamah Agung RI, upaya access to justice dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi (IT). Mahkamah Agung juga menerapkan IT untuk sistem manajemen perkara dan publikasi informasi. Dengan publikasi informasi, publik bisa mendapatkan informasi perkembangan perkara tanpa perlu datang ke gedung Mahkamah Agung.

2. 14th Conference of Chief Justice of Asia and The Pasific.

Konferensi para Ketua Mahkamah Agung kawasan Asia dan Pasific ke-14 merupakan konferensi yang diselenggarakan secara rutin setiap dua tahun. Hal ini sebagai langkah Mahkamah Agung untuk saling bertukar pandangan dan informasi serta kerjasama diantara lembaga peradilan di kawasan Asia dan Pasifik. Dilaksanakan pertama kali tahun 1985, konferensi ini telah memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman hukum dan peningkatan kerjasama di antara negara-negara anggotanya.

Mengusung tema: “The Present and the Future of the Judiciary in 21st Century”, konferensi para Ketua Mahkamah Agung di kawasan Asia dan Pasific ke-14 ini dilaksanakan di Seoul, Korea Selatan, pada tanggal 12 – 16 Juni 2011 ini. Konferensi ini adalah sarana untuk saling bertukar informasi dan diskusi secara komprehensif terkait topik-topik dan isu-isu permasalahan hukum yang terjadi di antara negara-negara anggota.

Sebanyak 31 perwakilan negara telah menjadi peserta dan secara bergantian mempresentasikan permasalahan dan tantangan ke depan di bidang hukum dan peradilan yang terjadi di negara masing-masing. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Ketua Muda TUN, Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, dalam presentasinya. Beliau memaparkan topik tentang Kebijakan Mahkamah Agung RI terkait Mediasi di Indonesia. Paparan yang disajikan terkait latar belakang dan perkembangan mediasi di Indonesia yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, khususnya mekanisme mediasi di Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

3. Rountable Meeting ASEAN’S Chief Justice for Environment.

Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerjasama dengan Asia Development Bank (ADB) dan United Nationa Environment Program menyelenggarakan Pertemuan Meja Bundar Para Ketua Mahkamah Agung se–ASEAN yang berlangsung pada tanggal 6–7 Desember 2011 di Jakarta. Pertemuan ini dihadiri oleh negara anggota ASEAN: Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Vietnam. Pertemuan diselenggarakan atas prakarsa yang muncul pada pertemuan Hakim-Hakim Lingkungan Hidup di Manila tahun sebelumnya.

Beberapa isu penting yang dibahas dalam pertemuan ini adalah permasalahan lingkungan yang melanda kawasan Asia Tenggara yaitu antara lain pembabatan hutan dan illegal logging, illegal fishing, perdagangan satwa dilindungi, perusakan lautan, dan urbanisasi. Lebih fokus pertemuan ini diharapkan dapat memetakan bagaimana peran lembaga peradilan di masing-masing negara dalam komitmen penegakan hukum lingkungan.

II. KUNJUNGAN/WORKSHOP

1. Kunjungan Delegasi Pemerintah Bangladesh ke Mahkamah Agung.

Kedatangan delegasi Bangladesh pada Senin, 19 September 2011 diterima langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Dr. Harifin A Tumpa, SH., MH. Delegasi Bangladesh ke Indonesia dalam rangka kunjungan persahabatan kedua negara. Hadir dalam pertemuan ini Duta Besar Bangladesh untuk Indonesia, Honorable of Minister of Law Justice and Parliament Affair, Mr. Adv Qamrul Islam, Chairman of Parliamentary Standing Committess for Minister of Law Justice and Parliamnet Affair Suranjit Sagupta, dan para anggota delegasi lainnya. Sementara Ketua Mahkamah Agung RI didampingi Ketua Muda Pidana Khusus, Djoko Sarwoko, SH., MH., sejumlah Hakim Agung, Panitera dan Panitera Muda Pidana Khusus.

Pertemuan ini mengagendakan pemaparan mengenai Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. “Bangladesh sedang mempersiapkan diri untuk menyusun Undang-Undang mengenai Tindak Pidana Korupsi”. Delegasi Bangladesh mengunjungi beberapa negara, termasuk Indonesia dan Australia, untuk mempelajari bagaimana dan seperti apa bentuk pengadilan tindak pidana korupsi yang sesuai bagi Bangladesh. Romobongan tamu negara ini tidak hanya datang ke Mahkamah Agung, tetapi juga DPR, KPK, LPSK dan PPATK.

2. Kerjasama dengan Universitas Ibnu Saud, Saudi Arabia.

Dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Mahkamah Agung juga melakukan kerjasama dengan Universitas Ibnu Saud, Saudi Arabia. Universitas yang telah berdiri sejak tahun 1953 ini akan memberikan pelatihan ekonomi syari’ah kepada lebih kurang 40 hakim agama. Pada tanggal 23-25 September 2011, DR. Abdurrahman bin Salamah alMuzaiyani, Direktur Ma’had Ali Li Qodho, dari Universitas Ibnu Saud datang ke Mahkamah Agung RI untuk melakukan tes wawancara. Dari 48 hakim yang diwawancarai, Universitas Ibnu Saud akan memilih sekitar 40 orang yang akan diikutsertakan dalam pelatihan tersebut. Awalnya, pelatihan ini dijadwalkan dapat terselenggara pada tahun 2011, akan tetapi oleh karena kesibukan Arab Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji, pelatihan ini akan dilaksanakan pada tahun 2012.

Dr. H. Ahmad Kamil, SH, MH sedang berdiskusi dengan Prof.Dr. Sulaiman Al-Khail tentang kesinambungan pelatihan

Pelatihan ini sesungguhnya merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial, Dr. Ahmad Kamil,SH,MH dengan Rektor Universitas Imam Ibn Saud Riyadh, Prof.Dr. Sulaiman Al-Khail di Riyadh pada bulan Oktober 2010. Pada pertemuan tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk meneruskan pelatihan tentang ekonomi syari’ah. Pada tahun 2008 pelatihan telah diikuti 37 orang hakim.

3. Workshop di Honolulu Hawai.

Memenuhi undangan dari East and West Center, Mahkamah Agung RI mengikuti workshop di Honolulu pada 29 September–3 Oktober 2011 yang diikuti oleh pimpinan Mahkamah Agung dan pejabat struktural terkait di lingkungan Mahkamah Agung. East and West Center merupakan Pusat Kajian yang bertujuan membina hubungan antara Amerika Serikat dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Sebagian besar pendanaan delegasi Mahkamah Agung RI dalam workshop ini dilakukan oleh East and West Center.

Delegasi Mahkamah Agung RI mempresentasikan tiga topik pembahasan yaitu:

a. Reformasi peradilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI yang berbasis teknologi informasi.

b. Administrasi peradilan secara umum, khususnya masalah pembangunan sistem untuk menanggulangi tunggakan perkara/sistim perkara/backlog cases di Mahkamah Agung RI.

c. Impelementasi sistem Pendidikan dan Pelatihan di Badan Litbang Diklat Kumdil secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan, khusus implementasi Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu, yang merupakan integrasi antara sistem pemusatan pelatihan di Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dengan sistem magang di pengadilan tingkat pertama secara berjenjang dengan diikuti monitoring dan evaluasi secara periodik, sehingga hasilnya diharap bisa terukur.

Pada tahun 2012 diharapkan akan dilakukan workshop sejenis dengan forum yang lebih besar yaitu melibatkan lebih banyak peserta dari lembaga peradilan di kawasan Asia Tenggara yang akan difasilitasi oleh East and West Center.

4. National Case Management Workhsop, Justice Sector Strategic Dialogue di Dhakka.

Supreme Court (Mahkamah Agung) Bangladesh bekerja sama dengan United Nations Development Programme (UNDP) menyelenggarakan Workshop National Case Management Workshop, Justice Sector Strategic Dialogue di Dhakka, pada hari Jumat-Sabtu (14-15 Oktober 2011). Workshop ini merupakan rangkaian dari proses bertahap pembaruan peradilan Bangladesh yang sedang berjalan.

Delegasi Mahkamah Agung RI memperoleh kehormatan untuk dapat berpartisipasi dalam workshop ini yaitu Hakim Agung Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., didampingi koordinator Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI. Tim Mahkamah Agung berbagi pengalaman pembaruan peradilan di Indonesia dalam dua topik diskusi sekaligus, yaitu “Pembaruan Peradilan di Indonesia” dan “Pembaruan Manajemen Perkara untuk Mengikis Tunggakan Perkara di Mahkamah Agung RI”. Kedua topik tersebut merupakan hal yang sangat kontekstual terkait hal-hal yang dihadapi oleh Mahkamah Agung RI.

Workshop ini diikuti sekitar 200 orang yang terdiri dari hakim Supreme Court Bangladesh, appellate court division, high court division, district court, Jaksa pada Prosecutor Office, kantor Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, polisi, advokat, akademisi, dan mahasiswa hukum.

5. Workshop Perbandingan ke Mahkamah Agung Maroko.

Dalam rangka pembinaan di lingkungan peradilan dengan beragam kendala perlu dilakukan pembenahan secara berkesinambungan demi menjunjung tinggi supremasi hukum dalam penegakan hukum. Berkaitan dengan hal tersebut perlu studi perbandingan/pembinaan yang masih memerlukan pembenahan baik dari segi administratif dan teknis dengan tujuan untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang hukum untuk mewujudkan kelembagaan peradilan dan penegakan hukum yang berwibawa, supremasi hukum di Indonesia serta didukung sumberdaya manusia profesional dalam memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Mahkamah Agung telah melakukan workshop perbandingan Maroko karena negara ini lebih maju dalam pembangunan hukum. Workshop berlangsung 18-24 Oktober 2011, delegasi Mahkamah Agung berjumlah lima orang dipimpin Sekretaris Mahkamah Agung, Drs. H.M. Rum Nessa, SH., MH.

Hasil studi banding yang diperoleh pengalaman dan program pembangunan hukum yang telah mereka lakukan dan sekaligus mengambil manfaat yang baik dan cocok untuk diterapkan di Indonesia antara lain :

- Hakim Agung/Hakim di Maroko dapat direkrut dari lingkungan Mahkamah Agung yang mempunyai prestasi atau dari luar jalur hakim karier.

- Sistim peradilan hampir sama di Indonesia (tingkat pertama/Mahkamah Al-Darojah Al-Ula, tingkat banding/Mahkamah Al-Darojah Al-Tsaniyah, dan tingkat kasasi/Mahkamah Al-Ula, sedangkan untuk perkara perceraian diselesaikan hanya sampai Tingkat Banding).

- Bahan perbandingan untuk mereformasi managemen perkara di Mahkamah Agung dan untuk mengetahui kesamaan historis antara hukum Indonesia dan Perancis (Eropa Continental).

- Pembatasan upaya kasasi. Untuk perkara perdata yang nilai objeknya di bawah 3.000 dirham tidak dapat dilakukan upaya kasasi.

- Sistim pembagian kamar yaitu kamar perdata, kamar pidana, kamar hukum keluarga/kamar waris (karena menyangkut perceraian atau hukum keluarga umumnya).

- Sistim teknologi informasi perkara sudah diberlakukan secara maksimal dan transparan serta dapat diakses oleh publik melalui website Mahkamah Agung.

Untuk memenuhi Deklarasi Nanning dan mendorong saling pengertian dan kerjasama antara praktisi hukum China dan negara-negara ASEAN,

Mahkamah Agung RI telah mengutus Nani Indrawati SH MH (hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) dan Muarif SH MH (hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi) untuk hadir dalam forum internasional The 5th Training Course of The China-ASEAN Legal Training Base yang diselenggarakan oleh China Law Society di Nanning, Guangxi Chongqing, China, pada tanggal 24 Oktober-19 November 2011. Selama mengikuti pelatihan, kedua utusan Mahkamah Agung RI ini memperoleh informasi umum yang diperlukan pada sistem hukum China dan hukum sipil dan ekonomi, terutama perkembangan terbaru dari peraturan dan kebijakan mengenai China-ASEAN Free Trade Area. Pelatihan ini dibutuhkan dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai perdagangan, sosial dan hubungan para praktisi hukum antara China dan negara-negara ASEAN, serta memberikan dukungan intelektual atas kerjasama antara China dan ASEAN. Pelaksanaan kursus dibagi dalam dua sesi. Sesi pertam berupa pelatihan akademik yang berlangsung selama 3 minggu, di Guangxi University for Nationalities. Sesi kedua, praktik lapangan dan diskusi dengan para praktisi hukum China di Pengadilan Nanning dan Chongqing serta beberapa lembaga hukum selama enam hari.

7. “International Conference On Enforcing Contracts”, di Korea Selatan.

International Conference On Enforcing Contracts di Seoul, Korea 26-28 International Conference On Enforcing Contracts di Seoul, Korea 26-28 Oktober 2011 di Seoul, Korea Selatan telah dilaksanakansebagai bagian Oktober 2011 di Seoul, Korea Selatan telah dilaksanakan sebagai bagian dari Agenda APEC Ease of Doing Business Action Plan (EoDB)untuk dari Agenda APEC Ease ofDoing Business Action Plan (EoDB)untuk indikator EnforcingContracts. APEC EoDB Action Plan merupakan upaya indikator Enforcing Contracts. APEC EoDB Action Plan merupakan upaya APEC untuk melakukan efisiensi atas kemudahan berusaha (Ease of Doing APEC untuk melakukan efisiensi atas kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) di kawasan Asia Pasifik dengan menggunakan indikator-indikator Business) di kawasan Asia Pasifik dengan menggunakan indikator-indikator dalam survey IFC/World Bank Doing Business. dalam survey IFC/World Bank Doing Business.

Kegiatan konferensi tersebut merupakan bagian dari tahap kedua rangkaian bantuan peningkatan kapasitas dari Korea Selatan selaku Champion

Economy, dalam kerangka APEC-Ease of Doing Business Action Plan, untuk indikator Enforcing Contracts. Champion Economies adalah ekonomi anggota APEC yang secara voluntary ingin membantu ekonomi anggota APEC lainnya guna memperbaiki iklim berusaha.

Terdapat tiga tahapan bantuan peningkatan kapasitas. Pertama, penyelenggaraan seminar dan workshop untuk seluruh ekonomi APEC. Kedua, pembuatan diagnostic study, termasuk seminar/workshop/ conference untuk individual economy yang bersedia dibantu dalam menganalisa permasalahan pada indikator terkait. Ketiga, reformasi peraturan dan implemetasinya. Pelaksanaan Tahap Kedua dan Tahap Ketiga tergantung pada kesediaan ekonomi negara yang membutuhkan.

Korea menyelenggarakan APEC-Workshop on Enforcing Contracts di Korea pada bulan Juni 2010, dan dihadiri oleh wakil-wakil dari Ekonomi Anggota APEC, termasuk Indonesia. Indonesia dan Peru menyampaikan keinginan untuk memperoleh bantuan peningkatan kapasitas Tahap Kedua. Korea Selatan memberikan tanggapan positif atas permintaan itu.

Ministry of Justice dan Ministry of Foreign Affairs and Trade Pemerintah Korea Selatan bekerjasama dengan Kemenko Perekonomian menyelenggarakan Workshop on Enforcing Contracts in Indonesia di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2011 yang dihadiri oleh sekitar seratus orang peserta dari kalangan pemerintah, kehakiman, akademisi, pengamat dan praktisi hukum Indonesia.

Pada acara studi diagnostik kondisi Enforcing Contracts di Indonesia, dalam hal ini pihak Korea melalui Kemenko Perekonomian meminta bantuan untuk mendapatkan dua orang profesor guna melaksanakan studi tersebut. Prof. Hikmahanto Juwana dari Universitas Indonesia dan Prof. Huala Adolf dari Universitas Padjajaran telah melaksanakan dan menyelesaikan studi tersebut pada Oktober 2011.

Pihak Korea juga mendanai Kim and Chang, kantor advokat terkemuka di Korea, untuk melakukan riset terpisah tentang Enforcing Contracts di Indonesia. Kedua hasil studi tersebut sangat elaboratif menggambarkan kondisi Enforcing Contracts di Indonesia. Kedua hasil studi tersebut dipresentasikan pada acara International Conference on Enforcing Contracts pada tanggal 26-27 Oktober 2011 di Seoul. Penyelenggaraan Konferensi tersebut antara lain bertujuan sebagai sarana diskusi, penyampaikan saran dan masukan serta rekomendasi kebijakan berdasarkan atas hasil riset diagnostik studi tentang Enforcing Contracts di Indonesia dan Peru.

· Kegiatan International Conference on Enforcing Contracts pada tanggal 26-27 Oktober 2011 di Seoul berhasil mencapai kesepakatan tentang reformasi peraturan dan perbaikan implementasinya, yang menyangkut prosedur, waktu dan biaya.

· Delegasi Indonesia dipimpin oleh Hakim Agung Profesor Mieke Komar, didampingi hakim agung, hakim Pengadilan Negeri, pejabat instansi pemerintah, akademisi dan advokat yang ditunjuk.

· Pada kesempatan kunjungan ke Korea tersebut, para Hakim Agung, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beserta Hakim serta Staf Khusus Wapres Bidang Hukum telah diterima oleh Ketua Mahkamah Agung Korea Selatan, Mr Yang Sung-Tae.

Hasil International Conference on Enforcing Contracts, 27 Oktober 2011

Pemerintah Korea berkomitmen memberikan bantuan peningkatan kapasitas bagi Indonesia dan Peru terkait upaya reformasi Enforcing Contracts dan diharapkan dapat mendorong reformasi peraturan maupun implementasi Enforcing Contracts di Indonesia dan memenuhi target APEC, yaitu faster, easier and cheaper hingga 25% pada tahun 2015.

Sambutan berikutnya disampaikan oleh Mr. LEE, Si-hyung, Deputy Minister of Foreign Affairs and Trade Republic of Korea, yang antara lain menyampaikan bahwa melalui bantuan peningkatan kapasitas tersebut, diharapkan hubungan bilateral antara Korea-Indonesia dan Korea-Peru dapat lebih meningkat di masa mendatang. Kondisi makro ekonomi Indonesia yang relatif stabil di tengah krisis global memerlukan perbaikan kemudahan berusaha, khususnya dalam implementasi Master Plan on Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development 2011- 2015. Hasil konferensi ini diharapkan dapat membawa kemajuan bagi dunia hukum di Korea, Peru dan Indonesia, utamanya terkait dengan Enforcing Contracts.

Konferensi juga menyinggung tentang UNCISG (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods). UNCSIG menyediakan suatu panduan umum dalam penyelesaian perselisihan yang terkait dengan international sale of goods. Korea dan Peru telah menjadi pihak dalam konvensi tersebut. Indonesia telah memiliki ATIGA dalam forum ASEAN, namun belum menjadi pihak dalam CISG. Disarankan agar Indonesia dapat menggunakan UNCITRAL Model Law dalam mereformasi peraturanperaturan yang terkait dengan perdagangan internasional.

Anggota delegasi Indonesia, Ricardo Simanjuntak, menyampaikan paparan secara khusus tentang metodologi IFC/World Bank dalam penilaian kondisi Enforcing Contracts, khususnya di Indonesia. Metodologi dari IFC-World Bank yang dianggap tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya dari pelaksanaan Enforcing Contracts di Indonesia, antara lain bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung, penyelesaian kasus-kasus perdata pada Pengadilan Negeri harus diselesaikan paling lambat 6 bulan atau sama dengan 180 hari. Total dengan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, maka waktu yang dibutuhkan adalah 333 hari. Sedangkan hasil survey IFC/WB,bahwa waktu yang dibutuhkan adalah 570 hari sangat tidak masuk akal. Presentasi Ricardo Simanjuntak ini sejalan dengan hasil penelitian Kim and Chang, bahwa hasil survey IFC-WB mungkin tidak menggambarkan secara benar kondisi implementasi penyelesaian perkara perdata di Indonesia. Anggota delegasi lain, Prof. Dr Huala Adolf, SH., LLM menyarankan perbaikan Enforcing Contracts yaitu berupa reformasi Hukum Acara Perdata, pembentukan small claim court, dan implementasi e-court system.

Jika perubahan diterapkan, waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus-kasus perdata yang berhubungan dengan SMEs dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Disarankan pula ada suatu peraturan dari kalangan asosiasi penasihat hukum yang memberikan batasan biaya/ fee penasihat hukum.

Berdasarkan presentasi dari delegasi Korea Selatan (Kim and Chang), terdapat beberapa tahapan dalam prosedur penyelesaian perkara perdata di Indonesia yang sebaiknya disederhanakan, yaitu:

a. Mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk proses mediasi.

b. Menetapkan batas waktu yang lebih ketat bagi pembuktian yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. Jika salah satu pihak gagal memenuhi batas waktu yang telah ditentukan, maka tidak perlu diberikan perpanjangan waktu dan proses peradilan perkara tersebut agar dapat dihentikan.

c. Pembentukan Small Claim Court .

d. Biaya tinggi yang dibutuhkan bagi jasa pengacara dapat diatasi dengan menetapkan batas atas bagi biaya jasa pengacara.

Kunjungan selanjutnya tanggal 28 ontober 2011 diadakan ke IT Center Mahkamah Agung Korea Selatan. Pada kunjungan tersebut Korea menunjukkan sebuah sistem peradilan yang efektif, efesien dan canggih berbasis ICT (information, communication, dan technology). Sistem tersebut dikenal dengan sebutan e-court system. Melalui e-court system, kendala jarak, waktu, dan biaya dapat teratasi. Pihak-pihak yang berperkara dalam peradilan dapat bertemu secara online.

8. Kunjungan Balasan ke Belanda.

Kunjungan delegasi Mahkamah Agung ke Belanda dilaksanakan tanggal 30 Oktober–4 November 2011 bertujuan mendiskusikan beberapa hal. Antara lain tantangan yang dihadapi saat mengimplementasikan sistem kamar pada Mahkamah Agung, manajemen perkara pada Hoge Raad, dan tukar menukar pikiran tentang masalah hukum pidana dan perdata.

Mahkamah Agung RI melaksanakan kunjungan balasan ke Hoge Raad Belanda setelah satu tahun berlalu sejak kunjungan Presiden Hoge Raad Kerajaan Belanda Geert Corstens dan Vice President Hoge Raad Hans Fleer ke Mahkamah Agung. Delegasi Indonesia diterima di ruang kerja Presiden Hoge Raad.

Delegasi Mahkamah Agung RI langsung dipimpin Ketua Ketua Mahkamah Agung RI Dr. H. Arifin A. Tumpa, SH., diikuti sejumlah hakim agung, hakim, dan tim pembaruan. Hadir dalam acara tersebut, perwakilan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia bagi Kerajaan Belanda yang diwakili oleh Kuasa Usaha Ad-Interim RI Umar Hadi. Hadir pula dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua Hoge Raad, Mr Hans Fleer, Hakim Hoge Raad Loth Peters dan Registrar Hans Storm. Selain itu hadir juga perwakilan Center for International Legal Cooperation Mr Jan van Olden dan Erick Vicken serta pemerhati peradilan Indonesia Sebastian Pompe.

Langkah selanjutnya bergantung kepada pihak-pihak yang hadir pada kunjungan tersebut untuk menentukan tindak lanjut kerja sama ini. Diharapkan kunjungan dapat dicapai butir-butir kerjasama yang disepakati sebagai basis untuk tindak lanjut di masa yang akan datang.

9. Joint Study for Capacity – Development of Indonesia Judges, di Tokyo Jepang.

Mahkamah Agung melakukan kunjungan ke Jepang dalam rangka belajar bersama (Joint Study for Capacity – Development of Indonesia Judges, di Tokyo Japan) pada tanggal 14-18 November 2011 dengan Anggaran DIPA Mahkamah Agung dan Joint Jepang. Delegasi Mahkamah Agung dipimpin Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung RI H. Atja Sondjaja, SH, didampingi sejumlah hakim agung dan beberapa hakim pengadilan negeri.

Joint study for capacity–development of Indonesia judges diselenggarakan di Departemen Kehakiman Jepang Tokyo, berupa kegiatan diskusi mengenai kerjasama dan pengembangan hukum antara Indonesia dan Jepang secara timbal balik. Manfaat yang diperoleh dari studi bersama ini adalah saling memahami sistem hukum yang berlaku di negara masing-masing. Kunjungan ini dapat memperdalam sistem hukum antara Indonesia dan Jepang dalam membangun hubungan kerja sama yang lebih erat, pembelajaran tentang sistem hukum banding, sita perdata pada pengadilan Jepang, serta pembinaan dan materi training profesi hukum yang diselenggarakan di Universitas Osaka, Jepang.

10. Workshop Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Gender.

Kunjungan kerja Mahkamah Agung RI ke Paris merupakan tindak lanjut konferensi yang diadakan di Bali tentang perlindungan anak, kekerasan dalam rumah tangga dan traficking yang mana kunjungan ini dilaksanakan tanggal 14-18 November 2011 yang diketuai oleh Prof. Rehngena Purba, SH., MS. (Hakim Agung) dengan 7 anggotanya.

Manfaat yang diperoleh dari hasil kunjungan gender di Perancis bahwa dapat diketahui dalam penanganan korban KDRT, bahwa lembaga yang menangani adalah LSM (lembaga pendidikan, rumah singgah, perawatan medis) yang dikelola langsung oleh LSM dan dibiayai oleh negara, sehingga kita mengetahui bagaimana penanganan korban sehingga sistem hukum di Indonesia dapat mengacu seperti sistem hukum di Perancis.

Kunjungan ini juga merupakan upaya menggali lebih jauh langkah-langkah yang perlu diambil setelah keluarnya Surat Keputusan Bersama enam lembaga negara, termasuk Mahkamah Agung RI, mengenai Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Kunjungan juga bermanfaat mendapatkan bahan-bahan masukan dalam rangka penanganan perkara yang berkaitan dengan anak dan perempuan sehubungan dengan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak dan Perempuan.

11. Workshop Mengenai Ekonomi Syariah.

Di bawah pimpinan Ketua Muda Peradilan Militer, H.M Imron Anwari, SH, Sp.N, MH delegasi Mahkamah Agung melakukan kunjungan workshop ke

Qatar untuk memenuhi kebutuhan informasi hukum acara yang mengatur penyelesaian sengketa perbankan syariah. Kunjungan berlangsung pada 19-25 November 2011. Delegasi Mahkamah Agung beranggotakan 8 orang yang terdiri Hakim Agung, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, pejabat Kepaniteraan dan pejabat pada Badan Urusan Administrasi.

Studi banding ke Mahkamah Agung Qatar, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tingkat Pertama mendengarkan ceramah tentang sistem tata hukum di Qatar, sistem peradilan Qatar dan kewenangan peradilan keluarga dan melihat langsung persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama (mahkamah isti’naf).

Selain bahan peraturan perundang-undangan yang berkenaan lembaga peradilan dan Undang-Undang perbankan Qatar, delegasi Indonesia mendapatkan pengetahuan komparatif tentang tata hukum dan tata peradilan sebagai bahan masukan penyusunan hukum acara ekonomi syariah. Diperoleh juga gambaran tentang pengembangan hukum kedua negara dan pendidikan para hakim, khususnya hakim peradilan agama untuk mendalami dan memperluas bidang hukum keluarga dan perbankan Islam.

12. Workshop Pengawasan Peradilan ke China.

Mahkamah Agung melakukan kunjungan kerja ke RRC pada tanggal 23–25 November 2011 dalam rangka pengembangan kerjasama bidang pengawasan hakim berdasarkan DIPA Badan Pengawasan. Adapun tujuan kunjungan untuk meningkatkan tugas dan fungsi Badan Pengawasan, mengetahui struktur organisasi pengawasan dan mengkaji struktur organisasi serta pola pengawasan hakim pada Mahkamah Agung China. Delegasi terdiri dari 8 orang yang dipimpin oleh Ketua Muda Pengawasan (Dr. M. Hatta Ali, SH., MH.). Delegasi diterima Ketua/Kepala Badan Pengawasan China serta Ketua Supervisi pada Mahkamah Agung China. Struktur organisasi terdiri dari Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi di Provinsi serta Pengadilan Tingkat Pertama di kota/district. Jenis pengadilan terdiri dari: Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Perikanan.

Pola rekrutmen hakim :

- Melalui tes masuk dengan sistem karier untuk Pengadilan Tingkat Pertama yang disebut hakim distrik.

- Setelah usia 50 tahun seorang Hakim baru bisa diangkat sebagai Hakim Tinggi di level provinsi dan setelah Hakim Tinggi baru dapat diangkat sebagai Hakim Besar yang bertugas di Mahkamah Agung.

- Hakim Agung di China bertanggung jawab kepada:

1. Dewan Keamanan Nasional.

2. Kepolit Biro Partai Komunis China.

- Sistem Pengawasan di Mahkamah Agung China:

1. Pada setiap Pengadilan Distrik/Kota, pengawasnya adalah Ketua Pengadilan Distrik.

2. Pada setiap Pengadilan Provinsi/Banding pengawasnya adalah Ketua Pengadilan Banding, namun yang bersangkutan dapat mendelegasikan kepada seorang Hakim Tinggi sebagai supervisor.

3. Pada Mahkamah Agung China dibentuk Badan Pengawasan dengan beberapa Supervisor yang terdiri dari para Hakim Besar.

Mekanisme Kerja Badan Pengawasan Mahkamah Agung China:

- Setiap laporan yang diterima dari masyarakat ditindaklanjuti dan Pengadilan Distrik berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan sanksi yang bersifat ringan, misalnya teguran.

- Untuk pengaduan/laporan yang terbukti akan dijatuhi sangsi berat dan kewenangan sepenuhnya ada pada Mahkamah Agung China.

- Sedangkan untuk sangsi yang bersifat sedang kewenangan pada Pengadilan Tinggi.

Syarat dalam melakukan pengawasan tidak boleh mempengaruhi independensi kewenangan Hakim karena hal tersebut melanggar UndangUndang dan dalam melakukan Pengawasan Mahkamah Agung China berpedoman pada statuta internasional termasuk Beijing Statement of Independence of Judiciary. Sanksi paling berat apabila seorang hakim melakukan pelanggaran akan diberhentikan sebagai Hakim. Prinsipnya Mahkamah Agung China tidak akan menjatuhkan sangsi kepada Hakim yang salah menjatuhkan putusan, namun Hakim harus mengikuti pembinaan/ pendidikan. China tidak mengenal lembaga pengawas eksternal seperti Komisi Yudisial di Indonesia dan sistem kamar. Peradilan meliputi: Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Perikanan. Sanksi bagi hakim hanya pada pelanggaran perilaku hakim.

Dialog ini diselenggarakan oleh Lowy Institute Australia di Sydney, 27-28 November 2011, dan dihadiri oleh para ahli hukum dan peradilan dari Australia dan Pakistan. Dalam dialog ini ditampilkan juga presentasi tentang pengalaman pelaksanaan reformasi peradilan dari Mahkamah Agung

Republik Indonesia yang telah dianggap berhasil, sebagaimana ditulis oleh Cate Sumner dan Tim Lindsey dalam sebuah buku berjudul “Courting Reform: Indonesia’s Islamic Courts and Justice for the Poor” (Diluncurkan bulan Desember 2010 di Sydney).

Buku ini juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul “Reformasi Peradilan Pasca Orde Baru: Pengadilan Agama di Indonesia dan Keadilan Bagi Masyarakat Miskin”, yang diluncurkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI dan Chief Justice Family Court Australia, saat penutupan Konferensi Regional IACA, di Jakarta, Maret 2011. Lowy Institute sebagai penerbit buku ini mengundang Dirjen Badilag, Wahyu Widiana, didampingi Hasbi Hasan, untuk menjadi pembicara kunci pada dialog tersebut pada tanggal 28 November 2011.

Hadir dalam pertemuan itu lebih dari 30 orang, termasuk Chief Justice Family Court of Australia (FCoA) Hon. Diana Bryant, Leisha Lister dari FCoA, mantan Chief Justice Federal Court of Australia (FCA), Hon Michael Black, beberapa hakim dan CEO FCA, Ass. Dirjen AusAID, 5 orang hakim dan administrator pengadilan Pakistan, dan para tokoh di bidang hukum dan peradilan Australia.

Para peserta dialog di Sydney nampak tertarik dengan penjelasan dari Anthony Bubalo, pejabat Lowy Institute, dan “keynote address” dari Dirjen Badan Peradilan Agama yang memaparkan tentang pengalaman reformasi peradilan yang dilaksanakan di lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Mereka mengapresiasi sebab dalam waktu relatif singkat sejak rombongan Peradilan Agama melakukan pelatihan tentang Teknologi Informasi di FCoA, 5 tahun lalu, kini Peradilan Agama telah jauh melangkah dalam melaksanakan reformasi dan peningkatan akses terhadap keadilan, terutama bagi wanita, orang miskin dan orang-orang yang berada pada daerah-daerah terpencil. Perkembangan terbesar yang dilakukan oleh Peradilan Agama adalah pemanfaatan TI untuk kepentingan pelayanan publik dan konsolidasi Badan Peradilan Agama di seluruh Indonesia.

Dirjen menambahkan bahwa perubahan sikap, mindset dan paradigma di kalangan peradilan agama merupakan pendorong keberhasilan dalam “Upaya untuk melakukan perubahan terus-menerus yang dilakukan dengan memafaatkan website, di samping pertemuan-pertemuan, pelatihan dan dialog”.

“Peningkatan integritas para hakim dan seluruh aparat peradilan agama juga merupakan prioritas bagi Badan Peradilan Agama, dengan selalu melakukan bimbingan dan monitoring secara langsung atau secara estafet melalui pengadilan tingkat banding”.

Keberhasilan Kerjasama Antara Australia dan Indonesia.

Sudah banyak kegiatan dalam rangka kerjasama antara Mahkamah Agung RI dalam hal ini dilaksanakan Peradilan Agama dengan Family Court Australia. Diharapkan kerjasama terus berlanjut dan ditingkatkan terutama dalam hal peningkatan kualitas SDM peradilan”.

Selain di Sydney, Dirjen Badilag juga diundang oleh Law School, the University of Melbourne, di Melbourne, dan di suatu pertemuan di Canberra yang difasilitasi oleh AusAID. Di Canberra, pertemuan itu dihadiri oleh beberapa instansi seperti AusAID, Department of Foreign Affairs and Trade, Office of National Assessments, Ombudsman, FCoA dan Attorney-Generals Department pada tanggal 29 November 2011, dimana Dirjen Badan Peradilan Agama mempromosikan tentang reformasi birokrasi peradilan di lingkungan Mahkamah Agung RI khususnya bidang Peradilan Agama (Courting Reform).

14. Kunjungan Kerja Mahkamah Agung RI ke Studiecentrum Rechtspleging (SSR), Zutphen – Belanda.

Working visit ke SSR dalam ruang lingkup pengembangan peningkatan kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu (PPC Terpadu) yang akan menjadi agenda masukan bagi perbaikan PPC Terpadu ke depan. Mengingat saat ini PPC Terpadu telah memasuki Pendidikan Terpadu / Diklat II dan akan segera memasuki Magang II dan Diklat III, Mahkamah Agung melalui Badan Litbang Diklat Kumdil memerlukan konsultasi ataupun bertukar pikiran dengan Studiecentrum Rechtspleging (SSR) mengenai upaya-upaya untuk terus meningkatkan kualitas PPC Terpadu, mencari inovasi dan terobosan dalam pendidikan yudisial dan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi yang efektif serta bahanbahan ajar. Dengan melibatkan Mentor, delegasi yang beranggotakan 8 orang ini telah mengadakan kunjungan kerja ke SSR Zutphen Belanda pada tanggal 19 – 21 Desember 2011.

Setelah sukses mengukuhkan kerjasama dengan Republik Sudan melalui penandatanganan memorandum of understanding (MOU) dan Kerajaan Saudi Arabia melalui fasilitas pelatihan substansi hukum bagi para hakim Indonesia di Riyadh, Saudi Arabia, kali ini Mahkamah Agung RI memperluas basis kerjasama internasional dengan melakukan kunjungan ke “The Hashemite Kingdom of Jordan” atau Kerajaan Yordania pada tanggal 20-24 Desember 2011.

Kunjungan ke Yordania diharapkan dapat mendukung percepatan penguatan SDM peradilan Indonesia mengingat potensi negara tersebut di beberapa bidang khususnya bidang Ekonomi Syariah dan hukum keluarga lainnya. Tercatat beberapa tokoh nasional bidang Ekonomi Syariah yang juga merupakan Alumni dari negara ini seperti Dr. Syafi’i Antonio dan beberapa tokoh lainnya. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Hakim Agung Drs. Hamdan, SH., MH. dengan enam anggota delegasi.

Serangkaian kegiatan selama kunjungan ini telah disiapkan oleh Tim Mahkamah Agung RI bekerjasama dengan Kedutaan Besar RI Amman dan Mahkamah Agung Yordania. Kunjungan tersebut diterima oleh Ketua Mahkamah Agung Kerajaan Yordania, Prof. Dr. Ahmad Muhammed Hulail sekaligus Imam Besar “The Hashemite Kingdom of Jordan” di ruang kerjanya. Turut hadir dalam penyambutan para pimpinan Mahkamah Agung Yordania dan Duta Besar RI untuk Yordania, Dr. Zainul Bahar

Beberapa isu penting yang dibahas dalam pertemuan adalah pengetahuan tentang substansi hukum dan sistem peradilan, hal yang terkait dengan perkara ekonomi syariah, disamping pihak Yordania ingin mengetahui tentang kemajuan dari berbagai progres capaian Mahkamah Agung dalam beberapa tahun terakhir.

Pertemuan ini diharapkan dapat memberikan terobosan hukum yang telah dikembangkan Yordania khususnya bidang hukum keluarga, dan hubungan kerjasama Mahkamah Agung Yordania yang memiliki Ma’had’ Ali Lil Qudhoh atau high Institute For Judges yang secara berkesinambungan mengadakan pelatihan bidang teknis maupun non teknis bagi para Hakim di Luar Negeri serta peningkatan Sumber Daya Manusia Peradilan di bidang bahasa asing khususnya bahasa arab sehingga dapat memaksimalkan peluang kerjasama international yang sudah mulai terbangun.

16. Kunjungan Delegasi Kepaniteraan Mahkamah Agung ke Mahkamah Agung Republik Rakyat China.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi manajemen perkara tingkat kasasi untuk pembaharuan Mahkamah Agung RI menuju Mahkamah yang Agung sebagaimana termuat dalam Cetak Biru, Mahkamah Agung melakukan kunjungan study banding ke RRC tanggal 23 s/d 28 Desember 2011. Studi banding ini dilakukan oleh sebuah Team Delegasi yang dipimpin oleh H. RM. Anton Suyatno, S.H., M.Hum. (Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI). dengan anggota sebanyak 9 orang. Pelaksanaan studi banding meliputi kunjungan ke Mahkamah Agung RRC di Bejing dan Pengadilan Tingkat Pertama Bejjing.

Hasil kunjungan dapat diketahui manfaat yang diperoleh oleh Tim delegasi adalah adanya informasi manajemen perkara di tingkat kasasi disamping sistem peradilan di China dengan melaksanakan reformasi peradilan yang dilaksanakan melalui revisi terhadap sistem manajemen badan peradilan yang telah diawali sejak tahun 2008, disamping itu dapat diketahui perbandingan sistem kamar dan upaya pemberantasan korupsi badan peradilan di China dan upaya menghadapi kendala terutama yang berkaitan dengan pengembalian asset Negara hasil korupsi (asset recovery) karena jumlah uang yang merupakan kerugian Negara pada umumnya dilarikan ke Luar Negeri.

Sistem Peradilan Republik Rakyat China.

Lembaga kekuasaan Yudikatif RRC diatur dalam Pasal 123 s/d 128 Konstitusi RRC yang telah mengalami empat kali amandemen, namun demikian keempat amandemen tersebut tidak menyentuh lembaga peradilan. Lembaga Peradilan RRC (the People’s Court) terdiri dari Mahkamah Agung (The Supreme People’s Court), Peradilan local (The Lokal People’s Court) yang dibentuk pada setiap tingkat pemerintahan (provinsi dan Kabupaten), Peradilan Militer (Military Courts) dan Peradilan Khusus (The Special People’s Courts). Lembaga peradilan (The Pople’s Court) merupakan lembaga yudikatif yang independen dan tidak dapat dipengaruhi oleh lembaga negara maupun oleh pihak lainnya. Kewenangan Mahkamah Agung meliputi :

a. Memeriksa dalam tingkat pertama dan terakhir dalam kasus yang memiliki pengaruh besar secara nasional.

b. Memeriksa perkara sebagai peradilan tingkat pertama.

c. Memeriksa perkara kasasi.

d. Melakukan pengawasan terhadap peradilan local (The Local People’s Courts)

e. Memberikan pendapat atau nasihat hukum.

Berbeda dengan Indonesia, Pengangkatan Ketua Mahkamah Agung RRC dilakukan oleh NPC, Wakil Ketua Mahkamah Agung dan Hakim Agung oleh The Standing Committee of The National People’s Congress. Sedangkan untuk pengangkatan Ketua pengadilan local ( Local People’s Courts) ditingkat Provinsi oleh Local People’s Congress tingkat provinsi dan pengangkatan Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Lokal (Local People’s Congress) dilakukan oleh The Standing Committee of a local People’s Congress tingkat provinsi (Pasal 11 UU Hakim RRC). Demikian halnya pengangkatan Ketua Pengadilan lokal di tingkat Kabupaten dilakukan oleh Local People’s Congress tingkat Kabupaten dan pengangkatan Wakil Ketua dan Hakim di tingkat Kabupaten dilakukan oleh The Standing of a local People’s Congress tingkat Kabupaten. Sungguhpun demikian kedudukan hakim sama dengan pegawai negeri bukan sebagai pejabat negara, dan sistem penggajiannya disamakan dengan pegawai negeri.

Mahkamah Agung RRC menetapkan sistem kamar, yang terdiri dari: 1. Kamar Pidana; 2. Kamar Perdata; 3. Kamar Administrasi; 4. Kamar Pengawasan. Ada juga satuan kerja pendukung yaitu: 1. Kantor Registrasi Perkara; 2. Kantor Kompensasi Negara dan Biro Eksekusi Putusan. Kamar Pidana menangani 5 jenis perkara. Hukuman tertinggi bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah hukuman mati dan yang terendah adalah hukuman penjara 3 (tiga) tahun ke bawah. Hukuman mati diberlakukan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang bernilai besar, akan tetapi pada saat, pengadilan sudah jarang menjatuhkan hukuman mati bagi para koruptor. Kamar perdata menangani: a) pelanggaran terhadap hak perorangan, pelanggaran terhadap harta benda, pelanggaran dalam rumah tangga/ pernikahan, pelanggaran terhadap cara memperoleh keuntungan secara tidak sah/property; b) sengketa perjanjian perdagangan/bisnis; c) sengketa HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan d). sengketa dagang/maritim. Kamar Administrasi menangani: a). perselisihan hubungan industrial; b). sengketa partai politik; c). sengketa antara rakyat dengan pemerintah (tata usaha negara) dan d). sengketa pajak. Kamar pengawasan membidangi pengawasan perilaku hakim dalam menjalankan tugas dan di luar tugas.

Dalam upaya pemberantasan korupsi, badan peradilan di China menghadapi kendala terutama berkaitan dengan pengembalian aset negara hasil korupsi (asset recovery) karena jumlah uang yang merupakan kerugian negara pada umumnya dilarikan ke luar negeri. Pengembalian aset tersebut merupakan tanggung jawab penyidik dan dilakukan melalui kerjasama dengan Interpol antar negara dan pada umumnya perkara korupsi yang diperiksa oleh Mahkamah Agung persoalan aset yang sudah terselesaikan.

Untuk perkara pencucian uang (money laundering), sistem hukum di China memberlakukan ancaman pidana yang lebih berat daripada tindak pidana korupsi karena tindak pidana pencucian uang mempunyai sifat khusus sehingga dikenai ancaman dua tindak pidana yaitu korupsi dan pencucian uang; uang hasil tindak pidananya dirampas untuk negara. Perkara-perkara sengketa administrasi negara diperiksa oleh Mahkamah Agung dengan hakim khusus kecuali di peradilan tingkat pertama tidak ada hakim dengan spesialisasi khusus.

Manajemen perkara sudah ditata sedemikian rupa dengan komputerisasi. Namun demikian register perkara secara manual masil dilakukan. Penyelesaian perkara di pengadilan lokal dibatasi jangka watu tiga bulan. Jika tidak diselesaikan dalam jangka waktu tersebut pengadilan harus meminta izin perpanjangan waktu ke pengadilan yang lebih tinggi sesuai urutan tingkat peradilannya. Pengadilan Tingkat pertama meminta izin kepada Pengadilan Tingat Menengah, Pengadilan Tingat Menengah kepada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Banding kepada Mahkamah Agung.

RRC tidak mengenal lembaga khusus yang menangani tindak pidana korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia dimana, Tindak pidana korupsi langsung ditangani oleh Kejaksaan Agung. Demikian halnya pengawasan hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung di bawah Kamar Pengawasan dan Kantor Sumber Daya Manusia, dan tidak dilakukan oleh lembaga khusus seperti Komisi Yudisial di Indonesia.

Manfaat yang dapat dipetik dari studi banding tersebut mengenai pengelolaan manajemen perkara melalui IT, keterbukaan putusan setiap lembaga peradilan melalui internet yang dapat diakses oleh para pihak beperkara dan pihak lain yang membutuhkan data putusan, pembatasan waktu penyelesaian perkara yang relatif singkat, ketertiban ruang sidang dan kebersihan lingkungan kantor. RRC yang berpenduduk 1,3 milyard mampu mendisiplinkan rakyatnya sedemikian rupa sehingga terlihat ketertiban masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang tercermin dalam ketertiban dan kebersihan di lingkungan lembaga peradilan. Kesemua hal positif tersebut merupakan cerminan dari pelayanan publik yang prima dari lembaga peradilan.

III. NOTA KESEPAHAMAN (MOU) DENGAN NEGARA LAIN

1. Penandatanganan Nota Kesepahaman Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Pengadilan Federal Australia dan Pengadilan Keluarga Australia.

Ketua Mahkamah Agung RI Harifin A. Tumpa, menandatangani Nota Kesepahaman Kerja Sama Yudisial dengan Family Court of Australia (FCoA) dan Federal Court of Australia (FCA) di Gedung Mahkamah Agung RI Jakarta pada Kamis tanggal 29 Oktober 2011. Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Chief Justice Patrick Anthony Keane dari pihak FCA dan Chief Justice Diana Bryant dari FCoA. Pada dasarnya kedua negara menghadapi tantangan yang sama dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan, dan diharapkan kerjasama yang dibangun sejak 7 tahun lalu semakin menunjukkan kemajuan yang positif.

Nota Kesepahaman periode kerja 2011-2012 ini merupakan bagian dari agenda reformasi hukum dan birokrasi di Mahkamah Agung RI sesuai dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan. Nota Kesepahaman juga merupakan implementasi Program Prioritas Pembaruan Peradilan termasuk program akses terhadap keadilan, peningkatan kapasitas peradilan dan manajemen perkara.

Sebagai bagian dari rangkaian acara penandatanganan Nota Kesepahaman, delegasi FCA dan FCoA berkesempatan untuk berdialog dengan staf di lingkungan Mahkamah Agung RI untuk berbagi pengalaman dan informasi.

2. Penandatanganan MoU antara Mahkamah Agung RI dengan Mahkamah Agung Sudan.

Fenomena meningkatnya ekonomi syariah di Indonesia merupakan landasan yang mendasari betapa pentingnya kerjasama antara Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung Sudan yang sudah lama menerapkan hukum syariah. Terkait dengan hal tersebut Mahkamah Agung RI merasa perlu untuk membuat kerjasama dengan Mahkamah Agung Sudan. Kunjungan delegasi Mahkamah Agung Sudan ke Indonesia selama enam hari sejak 14-19 November 2011. Sebelumnya delegasi telah melakukan kunjungan ke Gedung Diklat Mahkamah Agung RI dan mengenal kebudayaan Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Kerjasama kedua negara ini adalah untuk meningkatkan hubungan kerjasama dan pengembangan wawasan peradilan dan perundang-undangan, terutama yang terkait dengan hukum syariah.

Hadir dalam penandatanganan kesepakatan kerjasama (MoU) adalah para Pimpinan Mahkamah Agung RI, Hakim Agung, para Pejabat Struktural di lingkungan Mahkamah Agung RI, para Ketua Pengadilan tingkat Banding se-Jakarta, Ketua Mahkamah Agung Sudan, HE. Maulana Galal ed Dien Muhammad Othman, Wakil Ketua Mahkamah Agung Sudan, HE. Abdurrahman Muhammed Abdurrahman Syarfi, Kepala Sekretariat Pimpinan Mahkamah Agung Sudan, HE. Dr. Mohammed Ali Abdullah, Duta besar Republik Sudan, HE. Ibrahim Boushra Mohammed serta undangan lainnya.

Hasil kesepakatan kerjasama Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung Sudan meliputi:

1. Saling kerja sama dalam mendukung pelaksanaan hukum yang berbasis syariah dan peraturan perundang – undangan lain dalam bentuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai bentuk pelatihan dan pendidikan di bidang syariah hukum

2. Kedua belah pihak saling tukar menukar berbagai peraturan perundangundangan, jurnal hukum dan referensi lain terkait yang ada di masingmasing negara.

3. Kedua belah pihak saling bertukar informasi terkait dengan perkembangan pelaksanaan hukum di negara masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada dalam rangka menunjang penerapan dan penegakan supremasi hukum di masing-masing negara.

Kedua belah pihak saling memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan secara periodik bagi para hakim dari kedua negara di masing-masing untuk mengkaji berbagai pengetahuan syariah, hukum dan peradilan kontemporer.

Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 346 BAGIAN 10

BAGIAN 10

PUTUSAN-PUTUSAN PENTING (LANDMARK DECISION)

Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 348 BAGIAN 10

PUTUSAN-PUTUSAN PENTING (LANDMARK DECISION)

DAFTAR PUTUSAN PENTING MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2011

No.No. Nomor Putusan Jenis Perkara Sub BidangJenis PerkaraSub Bidang
11 85 K/Mil/2006 Pidana Militer PembunuhanPidana MiliterPembunuhan
22 230 K/TUN/2010 TUN PertanahanTUNPertanahan
33 155 PK/TUN/2010 TUN PertanahanTUNPertanahan
44 67/PK/AG/2010 Agama PerceraianAgamaPerceraian
55 188 K/AG/2010 Agama Arbitrase SyariahAgamaArbitrase Syariah
66 394 K/AG/2010 Agama Alimentasi AnakAgamaAlimentasi Anak
77 224 K/AG/2011 Agama Waris (gender)AgamaWaris (gender)
88 10 K/Pdt/2010 Perdata Waris SahamPerdataWaris Saham
99 305 PK/Pdt/2011 Perdata Sengketa TanahPerdataSengketa Tanah
1010 01 K/Pdt.Sus/2010 Perdata Khusus Arbitrase SyariahPerdata KhususArbitrase Syariah
1111 58 PK/Pdt.Sus/2011 Perdata Khusus Hubungan IndustrialPerdata KhususHubungan Industrial

I. PIDANA MILITER

1. 185 K/MIL/2006

No. Perkara : 85 K/MIL/2006: 885 K/MIL/2006
Jenis Perkara:Jenis Perkara : Pembunuhan Berencana dan Pembunuhan
Isu Kunci :: sesnPenjatuhan Hukuman Mati harus dilakukan dengan sangat selektif dan hanya untuk kejahatan-kejahatan tertentu saja yang luar biasa yang menimbulkan efek yang luas atau membahayakan atau merugikan masyarakat umum atau banyak orang
Majelis Hakim :1. Soedarno, SH 2. M. Imron Anwari, SH, SpN, MH 3. Timur P. Manurung, SH

a. Resume Perkara

Perkara ini merupakan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh seorang kolonel terhadap mantan istrinya dan seora ng hakim di ruang sidang Pengadilan Agama Sidoarjo. Perbuatan tersebut dilakukan saat dilakukan pembacaan putusan perceraian dan pembagian harta gono gini, di mana saat Majelis Hakim membacakan putusan tiba-tiba terdakwa keluar ruang sidang menuju mobil Terdakwa untuk mengambil sangkur yang ada di dalam mobilnya dan kembali ke ruang sidang untuk mendengarkan putusan. Setelah putusan selesai dibacakan tak lama kemudian Terdakwa menusukkan pisaunya ke arah mantan istrinya dan hakim yang berusaha mencegah perbuatan Terdakwa tersebut hingga mengakibatkan keduanya meninggal dunia.

Atas perbuatan tersebut Terdakwa didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap mantan istrinya dan pembunuhan terhadap seorang hakim. Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana mati dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota TNI. Di tingkat Pengadilan Militer Tinggi Terdakwa dijatuhi hukuman mati dan pemberhentian tidak dengan hormat. Putusan ini diperkuat di tingkat Pengadilan Militer Utama. Namun putusan tersebut khususnya mengenai hukuman mati diubah oleh Mahkamah Agung menjadi pidana penjara seumur hidup dengan pokok pertimbangan bahwa penjatuhan pidana mati harus dilakukan dengan sangat selektif dan hanya untuk kejahatan-kejahatan tertentu saja yang luar biasa yang menimbulkan efek yang luas atau membahayakan atau merugikan masyarakat umum atau banyak orang. Sementara itu dalam perkara ini Majelis Kasasi tidak melihat adanya unsur-unsur tersebut sehingga penjatuhan hukuman mati terhadap Terdakwa dipandang tidak tepat. Namun demikian salah seorang hakim anggota berpendapat lain, menurutnya bahwa penjatuhan hukuman mati terhadap Terdakwa telah tepat.

b. Pertimbangan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, karena judex facti (Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Utama) telah kurang dalam pertimbangannya sekedar mengenai penjatuhan pidana, dengan pertimbanganpertimbangan sebagai berikut:

t #BIXBQFOKBUVIBOQJEBOBNBUJUFSIBEBQ5FSEBLXB BUBVUFSIBEBQ para Terdakwa, harus dilakukan dengan sangat selektif, di mana pidana mati dijatuhkan adalah terutama terhadap para Terdakwa dalam kasus-kasus luar biasa, di mana kasus-kasus tersebut menimbulkan efek yang luas, atau membahayakan atau merugikan bagi masyarakat umum atau bagi banyak orang, misalnya terhadap orang-orang yang terlibat dalam jaringan perdagangan atau peredaran gelap Narkotika atau Obat-obatan terlarang dalam skala besar, atau terhadap para pelaku Terorisme, para koruptor, para pelaku Illegal Logging dalam gradasi berat/besar, atau terhadap pelaku pembunuhan yang adalah penderita kelainan jiwa tertentu, yang selalu berniat membunuh orang lain, yang menurut pikirannya, bahwa korban tersebut adalah termasuk kategori yang harus dibunuh dan atau sebab-sebab lain, atau para pelaku lainnya yang umumnya berbahaya untuk masyarakat umum.

t #BIXB 5FSEBLXB UJEBL UFSNBTVL EBMBN HPMPOHBO ZBOH UFMBI melakukan perbuatan yang sifatnya berskala besar, atau berefek luas terhadap masyarakat umum lainnya, karena perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa adalah karena didorong rasa ketidakadilan yang diterima oleh Terdakwa dari putusan Pengadilan Agama tentang penentuan harta gono-gini yang digugat oleh Terdakwa dari mantan istrinya/korban yang telah menggugat cerai Terdakwa.

t #BIXB IBMIBM ZBOH EBQBU NFSJOHBOLBO 5FSEBLXB ZBOH CFMVN pernah dipertimbangkan oleh judex facti adalah bahwa Terdakwa dalam masa dinasnya adalah Prajurit TNI yang tinggi loyalitasnya dan dedikasinya dalam bertugas dan telah berjasa terhadap negara dalam berbagai penugasan operasi, mempunyai beberapa tanda jasa, mempunyai konduite yang baik dan belum pernah melakukan pelanggaran hukum.

t #BIXB LBSFOB BEBOZB BMBTBO ZBOH NFSJOHBOLBO UFSTFCVU NBLB pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus lebih ringan dari pidana yang dijatuhkan oleh judex facti (Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Tinggi).

c. Amar Putusan

1) Mengadili:

t .FOHBCVMLBOQFSNPIPOBOLBTBTJEBSJ1FNPIPO,BTBTJ<>

t .FNCBUBMLBOQVUVTBO1FOHBEJMBO.JMJUFS6UBNB/P165, PMU/BDG/AL/VII/2006 [...]

2) Mengadili Sendiri

t .FOZBUBLBO5FSEBLXB<>UFSCVLUJTFDBSBTBIEBONFZBLJOLBO bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana, Pembunuhan dan Tanpa hak memiliki, menyimpan dan mempergunakan senjata penikam/senjata penusuk ;

t .FNJEBOB5FSEBLXBPMFILBSFOBJUVEFOHBO

Pidana Pokok : Seumur Hidup;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

II. TATA USAHA NEGARA

1. 230 K/TUN/2010

Nomor Putusan : 230 K/TUN/2010:230 K/TUN/2010
Jenis PerkaraJenis Perkara : Tata Usaha Negara (pertanahan)
Isu Kunci :Pejabat Tata Usaha Negara (Kepala Kantor Pertanahan) dalam memproses permohonan hak atas tanah dengan tidak mengindahkan adanya “sita” yang dilakukan secara sah oleh Pengadilan, maka Mahkamah Agung menilai Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (objek sengketa) telah diterbitkan secara cacat yuridis dari segi “prosedural” maupun dari segi “material substansinya.
Majelis Hakim Agung :1. Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH 2. Dr. H. Supandi, SH., M.Hum 3. Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.,MA

a. Resume Putusan

Penggugat menggugat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang yang menerbitkan sertifikat tanah atas nama PT. Pancing Business Center yang menurut Penggugat sebagian tanah tersebut merupakan milik Penggugat. Dalam gugatan perdata sebelumnya gugatan penggugat telah ditolak oleh Pengadilan Negeri, namun di atas tanah tersebut ternyata telah juga dibebani sita jaminan oleh Pengadilan dalam perkara yang lain, yaitu sengketa antara PT

Business Center dengan sejumlah pihak yang tidak ada kaitannya dengan Penggugat. Di tingkat pertama PTUN Medan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, dan menyatakan bahwa Sertifikat HGU yang dipersengketakan batal. Di tingkat banding PTTUN Medan membatalkan putusan tersebut dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan pertimbangan bahwa sengketa dalam perkara ini merupakan sengketa perdata sehingga bukan wewenang PTUN untuk mengadili.

Putusan PTTUN tersebut di tingkat kasasi dibatalkan dengan pokok pertimbangan bahwa Judex Facti telah salah mengkwalifisir sengketa tersebut sebagai sengketa perdata, oleh karena yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah diterbitkannya Sertifikat HGB di mana di atasnya masih terdapat sita jaminan, sehingga menurut MA perkara ini masuk dalam kewenangan PTUN.

b. Ringkasan Pertimbangan Mahkamah Agung

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum yang mengkwalifisir bahwa sengketa in litis sebagai sengketa kepemilikan (perdata), oleh sebab itu putusan tersebut beralasan hukum untuk dibatalkan.

Bahwa format gugatan Penggugat telah jelas diajukan pada Peradilan Tata Usaha Negara dan adanya objek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara (SHGB No.3157 tanggal 31 Juli 2007 seluas 23.034 M² atas nama PT. Pancing Business Centre) yang di terbitkan berdasarkan hukum publik, yang merugikan kepentingan Penggugat, untuk itu dimohonkan pengujian secara Hukum Administrasi pada Peradilan Tata Usaha Negara, dengan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah. Sehingga sengketa in litis adalah murni sengketa Tata Usaha Negara ;

Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa (SHGB) pada saat masih dalam sengketa perdata dan dalam buku tanah masih terdapat catatan ”diletakkan sita jaminan” berdasar Penetapan Pengadilan. Maka secara prosedural, penerbitan objek sengketa ber tentangan dengan hukum ;

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengabulkan gugatan Penggugat dan membatalkan Surat Keputusan objek sengketa sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas dengan tidak perlu mempertimbangkan keberatan-keberatan lainnya , maka menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh HARUN AMINAH dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.05/B/2010/PT.TUN-MDN tanggal 1 Maret 2010 dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti disebutkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah mempelajari jawaban memori kasasi dari Termohon Kasasi II namun dalil-dalil jawaban memori kasasi dimaksud tidak dapat melemahkan dalil-dalil memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, dan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dipihak yang dikalahkan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II ;

c. Ringkasan Amar Putusan:

1) Mengadili

t .FOHBCVMLBOQFSNPIPOBOLBTBTJEBSJ1FNPIPO,BTBTJ<>

t .FNCBUBMLBO QVUVTBO 1FOHBEJMBO 5JOHHJ 5BUB6TBIB .FEBO Nomor [...]

2) Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

t .FOPMBLFLTFQTJ5FSHVHBUEBO5FSHVHBU***OUFSWFOTJTFMVSVIOZB

Dalam Pokok Perkara

t .FOHBCVMLBOHVHBUBO1FOHHVHBUVOUVLTFCBHJBO

t .FOZBUBLBOCBUBM4VSBU,FQVUVTBO 5FSHVHBU ,FQBMB,BOUPS Pertanahan Kabupaten Deli berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. [...]

t .FNFSJOUBILBO5FSHVHBU<>VOUVLNFODBCVU4VSBU,FQVUVTBO berupa Sertifikat HAK GUNA BANGUNAN [...] ;

t .FOPMBLHVHBUBO1FOHHVHBUVOUVLTFMFCJIOZB

2. 155 K/TUN/2010

Nomor Putusan : 155 PK/TUN/2010155 PK/TUN/2010
Jenis Perkara…Jenis Perkara : Tata Usaha Negara (pertanahan)
Isu Kunci :Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (Kepala Kantor Pertanahan) yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang mengandung cacat yuridis dari segi material substansialnya dapat dibatalkan
Majelis Hakim Agung :1. Marina Sidabutar, SH.,MH 2. Dr. H. Supandi, SH., M.Hum 3. H. Yulius, SH., MH.

a. Resume Putusan

Para Penggugat adalah penggarap tanah ex Perkebunan Cikopo Selatan Apdeling Cidokom yang diperoleh secara over garapan yang disahkan dan tercatat di Kantor Kepala Desa. Pada tahun 2001 Para Penggugat mengajukan peningkatan status hak atas tanah. Atas permohonan tersebut BPN telah melakukan pengukuran atas tanah yang dimohonkan tersebut. Namun selanjutnya BPN ternyata tidak menindaklanjuti permohonan peningkatan status hak atas tanah tersebut hingga pada tahun 2008 BPN menerbitkan Sertifikat HGU atas tanah yang dimohonkan oleh para Penggugat tersebut atas nama PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero).

Penerbitan Sertifikat HGU tersebut dipermasalahkan oleh Para Penggugat oleh karena dalam kenyataannya Para Penggugat merupakan pihak yang pertama kali mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut, yaitu pada tahun 2001, sementara itu PT. PN VIII baru mengajukan permohonan pada tahun 2004. Selain itu Para Penggugat merupakan pihak yang telah menguasai secara fisik

(Sporadik) tanah tersebut. Sementara itu dalam keterangan Surat Ukur yang menjadi dasar diterbitkannya Sertifikat HGU kepada PT. PN VIII (Persero) dinyatakan bahwa tanah tersebut dalam keadaan kosong padahal sebelumnya telah ada yang menguasai secara fisik, yaitu para penggugat.

Di tingkat pertama PTUN Bandung mengabulkan gugatan Para Penggugat dan menyatakan sertifikat HGU a quo batal. Di tingkat banding PTTUN Jakarta memperkuat putusan tersebut. Namun di tingkat kasasi putusan PTTUN tersebut dibatalkan oleh MA. Dalam putusannya Majelis Kasasi memutuskan gugatan para penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa para penggugat terbukti hanya menempati/mengelola tanah yang dipersengketakan, sementara itu atas tanah tersebut masih terdapat sengketa kepemilikan yang harus diputus oleh Pengadilan Negeri terlebih dahulu.

Atas putusan Kasasi ini para penggugat mengajukan PK. Oleh Majelis PK, putusan Kasasi tersebut dibatalkan dengan pertimbangan bahwa yang dipermasalahkan oleh para Penggugat murni sengketa Tata Usaha Negara, yaitu diterbitkannya Sertifikat HGU atas nama Tergugat yang didasarkan atas surat ukur yang tidak benar.

b Ringkasan Pertimbangan Mahkamah Agung

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena terdapat kekeliruan yang nyata dari Judex Juris dalam memutus perkara a quo, karena sengketa ini murni sengketa Tata Usaha Negara. Dari posita maupun petitum gugatan, yang dipermasalahkan adalah Keputusan Tata Usaha Negara (Sertifikat Hak Guna Usaha No. 282 dan SHGU No. 283 atas nama PT. Perkebunan Nusantara VIII(Persero)) untuk diuji keabsahannya dari segi hukum Administrasi yaitu dari segi: Kewenangan, prosedur dan material substansialnya;

Dari bukti-bukti dan fakta-fakta yuridis terbukti Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat mengandung cacat yuridis dari segi “Material Substansialnya”, yaitu kondisi keadaan tanah (Bukti T3 = T4 = TII Int. 1) ternyata tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya ;

Kalaupun (quod non) masalah hak tanah obyek sengketa akan disengketakan secara perdata, maka sengketa tersebut tidak menjadi halangan bagi Peradilan Tata Usaha Negara untuk menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek sengketa karena Peradilan Tata Usaha Negara tidak akan pernah menguji Substansi “Hak atas Tanah” ;

Jika ternyata kemudian Putusan Peradilan Perdata yang berkekuatan hukum tetap menentukan bahwa tanah obyek sengketa adalah hak Tergugat II Intervensi (PTP VIII), maka putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap tersebut dapat dijadikan landasan hukum bagi Pejabat Tata Usaha Negara (Kepala Kantor Pertanahan) untuk mengubah nama pemegang Hak terakhir sesuai putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap menjadi atas nama pihak yang diberi titel hak oleh Putusan Peradilan Perdata yang berkekuatan hukum tetap tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat meruntuhkan dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori Peninjauan Kembalinya;

c. Ringkasan Amar Putusan

1) Mengadili:

t .FOHBCVMLBOQFSNPIPOBOQFOJOKBVBOLFNCBMJ<>

t .FNCBUBMLBO QVUVTBO .BILBNBI "HVOH /P ,56/ tanggal [...]

2) Mengadili Kembali

Dalam Eksepsi

t .FOZBUBLBO&LTFQTJ5FSHVHBUEBO5FSHVHBU***OUFSWFOTJUJEBL dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

t .FOHBCVMLBOHVHBUBO1BSB1FOHHVHBUVOUVLTFMVSVIOZB

t .FOZBUBLBOCBUBMTFSUJmLBU)BL(VOB6TBIB<>

t .FNFSJOUBILBO5FSHVHBUVOUVLNFODBCVU4FSUJmLBU)BL(VOB Usaha [...]

III. PERDATA AGAMA

1. 67 PK/AG/2010

o. Perkara:67No. Perkara : 67 PK/AG/2010
Jenis Perkara : PerceraianPerceraian
Isu Kunci :Pecahnya rumah tangga dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi menjadi dasar perceraian dipandang lebih maslahah dari pada mempertahankan perkawinan tetapi tidak dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga
Majelis Hakim :1. Drs. H. Habiburrahman, M. Hum. 2. Drs. H. MukhtarZamzami, S.H., M.H. 3. Drs. H. Hamdan, S.H., M.H.

a. Resume Perkara

Kasus ini bermula dari putusan Pengadilan Agama tingkat pertama yang mengabulkan permohonan penjatuhan talak (perceraian), karena alasan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara pemohon dan isterinya. Isteri pemohon kemudian mengajukan banding pada pengadilan tinggi agama terhadap putusan ini. Pengadilan Tinggi Agama menilai bahwa permohonan penjatuhan talak, yaitu bahwa “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga” (Penjelasan huruf f Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) tidak dirinci dengan jelas, serta kemudian menyatakan bahwa permohonan (yang sebenarnya sudah diputus dan dikabulkan oleh pengadilan tingkat pertama itu), seharusnya tidak dapat diterima.

Pemohon mengajukan permohonan kasasi pada Mahkamah Agung. Majelis hakim pada tingkat kasasi menyatakan kasasi tersebut harus ditolak, karena menganggap permasalahan ini tidak menyangkut masalah penerapan hukum, namun terkait dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap kenyataan (Putusan No. 184 K/AG/2009).

Masalah tersebut berlanjut dengan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan pemohon. Pertanyaan utamanya, apakah permohonan penjatuhan talak (cerai) yang diajukan pada tingkat pertama memang tidak didukung dasar alasan yang jelas, seperti penilaian Pengadilan Tinggi Agama. Majelis hakim PK memeriksa kembali perkara ini sebagaimana dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama. Hasilnya, terbukti bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah ada wanita idaman lain, mereka sudah tidak serumah lagi, serta usaha damai ternyata juga tidak berhasil. Menurut majelis hakim PK, hal-hal tersebut merupakan dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa rumah tangga mereka telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup lagi dalam suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga perceraian dipandang lebih maslahah daripada mempertahankan perkawinan tetapi tidak dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga.

Di samping itu, majelis hakim PK juga menetapkan besaran nilai mutáh, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah yang harus dibayarkan, karena besaran yang ditetapkan oleh pengadilan pada tingkat bawah, sesuai ukuran kepatutan dan keadilan, belum memenuhi kebutuhan minimum hidup (mantan) isteri.

b. Ringkasan Pertimbangan Mahkamah Agung

1) “Bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa rumah tangganya dengan Pemohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon telah memiliki wanita idaman lain dan terus menerus berhubungan dengan wanita idaman lain tersebut, namun Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;”

2) “Bahwa saksi-saksi dari Pemohon maupun Termohon di persidangan telah memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi dan usaha damai tidak berhasil;”

3) “Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dicapai, oleh karena itu perceraian dipandang lebih maslahah daripada mempertahankan perkawinan tetapi tidak dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga;”

c. Ringkasan Amar Putusan

1) Mengadili

t .FOHBCVMLBOQFSNPIPOBOQFOJOKBVBOLFNCBMJEBSJ1FNPIPO Peninjauan Kembali: […] tersebut;

t .FNCBUBMLBOQVUVTBO1FOHBEJMBO5JOHHJ#BOEVOH/P, AG/2009 tanggal 4 Agustus 2009;

2) Mengadili Kembali:

t .FOHBCVMLBOQFSNPIPOBO1FNPIPO

t .FNCFSJJ[JOLFQBEB1FNPIPO <y>VOUVLNFOKBUVILBOUBMBL satu raj’i terhadap Termohon […] di depan siding Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

t .FOHIVLVN 1FNPIPO VOUVL NFNCBZBS LFQBEB 5FSNPIPO […]

2. 188 K/AG/2010

Nomor Putusan : 188 K/AG/2010188 K/AG/2010
Jenis PerkaraJenis Perkara : Agama (Arbitrase Syariah)
Isu Kunci :Pembatalan Keputusan Arbitrase Syariah - Tipu Muslihat – Imunitas Arbitrer – Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Terhadap Pembatalan Putusan Arbitrase.
Majelis Hakim Agung :1. DR. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. (Ketua Majelis) 2. Prof. Rehgena Purba, S.H., M.S. (Hakim Anggota) 3. Prof. Mieke Komar, S.H., MCL (Hakim Anggota)

a. Resume Perkara

Pada tanggal 23 Februari 2005, Pemohon Banding I dan Termohon melakukan pengikatan perjanjian pembiayaan Al-Murabahah No. 53, yang dibuat oleh Efran Yuniarto, S.H. (Notaris Jakarta);

1) Akad Al-Murbahah tersebut pada pokoknya dimaksudkan sebagai pembiayaan pembangunan Rumah Toko, dengan salah satu syarat pencairan dana Tahap Ke-2 berupa penyerahan dokumendokumen terkait dengan Perijinan Mendirikan Bangunan dan Pembayaran Biaya Notaris yang dibebankan kepada Pemohon Banding I;

2) Para pihak kemudian membawa sengketa ke Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas MUI), yang kemudian pada pokoknya menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon (Pemohon Banding I) secara sebagian;

3) Terhadap putusan Basyarnas tersebut Termohon Banding, mengajukan permohonan pendaftaran pembatalan putusan Arbitrase ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yang kemudian pada pokoknya mengabulkan permohonan pembatalan putusan Arbitrase Syariah tersebut;

4) Pengadilan Agama Jakarta Pusat, pada pokoknya memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

5) Menyatakan berhak mengadili perkara permohonan yang diajukan atas dasar bahwa permohonan tersebut didasarkan pada penafsiran Pengadilan Agama Jakarta Pusat terhadap Pasal 72 Undang-Undang Arbitrase yang menyatakan sepanjang kalimat “Pengadilan Negeri” dibaca “Pengadilan Agama”, khusus untuk Arbitrase Syariah, dikarenakan berdasarkan SEMA Nomor 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah, pendaftaran eksekusi dilakukan melalui Pengadilan Agama. Oleh karenanya, Pengadilan Agama berhak memutus Pembatalan Arbitrase Syariah;

6) Pengadilan Agama menyatakan bahwa Termohon II (Pembanding II) dapat ditetapkan sebagai pihak, namun tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum;

7) Pengadilan Agama menyatakan bahwa putusan tersebut telah dilakukan dengan adanya “tipu muslihat”, sesuai dengan penjelasan Pasal 70 Undang-Undang 30 Tahun 1999, karena tidak dipenuhinya persyaratan Akad Murabahah No.53 Tahun 2005 tentang IMB, Biaya Notaris, dst, sebagai alasan untuk membatalkan putusan Arbitrase.

b. Ringkasan Pertimbangan Majelis

Pada pokoknya:

1) Bahwa, pasal 71 UU Nomor 30 Tahun 1999, telah secara tegas menyatakan bahwa pembatalan arbitrase dilakukan oleh Pengadilan Negeri, hal ini menegaskan kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri dalam memutus pembatalan Keputusan Arbitrase;

2) Bahwa SEMA Nomor 8 Tahun 2008 adalah keliru, dengan menafsirkan kata pada Pengadilan Negeri menjadi Pengadilan Agama, sepanjang arbitrase Syariah dengan mendasarkan diri pada UU Nomor 3 Tahun 2006. Terlebih-lebih, penegasan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri juga dilakukan dalam Pasal 59 ayat (3) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karenanya, SEMA Nomor 8 Tahun 2008 telah kehilangan landasan hukumnya;

3) Bahwa Pengadilan Agama telah salah dalam menerapkan hukum tentang pembatalan putusan Arbitrase yang didasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Bahwa tipu muslihat telah terbukti dengan ketidakjujuran Pembanding I, seperti tidak memenuhi persyaratan Akta Murabahah tentang IMB, biaya notaris dan sebagainya. Hal ini merupakan kekeliruan, dikarenakan seharusnya, pembuktian tipu muslihat dalam Pasal 70 UndangUndang Nomor 30 tahun 1999, dibuktikan dengan putusan pengadilan pidana sesuai Penjelasan Pasal 70 tersebut;

4) Bahwa pertimbangan Pengadilan Agama (judex facti), yang menafsirkan Pasal 21 UU 30 Tahun 1999 adalah salah, dikarenakan tidak menganggap arbiter sebagai hakim. Arbiter adalah quasi hakim yang diakui oleh Undang-Undang 30 Tahun 1999 dan tidak mempunyai kepentingan yang bersifat “langsung” terhadap perkara dan tidak dapat dituntut untuk putusan dalam suatu perkara, kecuali adanya itikad tidak baik.

c. Ringkasan Putusan Majelis

1) Dalam Eksepsi

t .FOHBCVMLBOFLTFQTJ5FSNPIPO*EBO**

t .FOZBUBLBO1FOHBEJMBO"HBNB+BLBSUB1VTBUUJEBLCFSXFOBOH memeriksa dan mengadili perkara a quo;

2) Dalam Pokok Perkara

t .FOPMBL QFSNPIPOBO QFNCBUBMBO QVUVTBO #BEBO "SCJUSBTF Syari’ah Nasional (BASYARNAS) Nomor : 16/Tahun 2008/ BASYARNAS/Ka.Jak, yang diajukan oleh Pemohon;

t .FOHIVLVN UFSNPIPO #BOEJOH1FNPIPO VOUVL NFNCBZBS biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

3. 394 K/AG/2010

o. Perkara394 K/ANo. Perkara : 394 K/AG/2010
Jenis Perkara : Perkawinan:erkawinan
Isu Kunci:Isu Kunci : Besarnya nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan
Majelis Hakim :1. Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. 3. Drs. H. Hamdan, S.H., M.H.

a. Resume Perkara

Pada prinsipnya permohonan kasasi dalam perkara ini diajukan sehubungan perkara perceraian yang telah diputus oleh pengadilan di tingkat bawah. Pemohon kasasi (mantan isteri) mengajukan permohonan kasasi karena menganggap bahwa haknya sebagai isteri dalam perkawinan dulu tidak diberikan sebagaimana mestinya, padahal kondisinya sendiri menderita sakit. Selain itu, pemohon juga menuntut supaya besarnya nafkah anak dan biaya pendidikan yang telah ditetapkan oleh pengadilan tingkat banding supaya ditanggung oleh termohon kasasi (mantan suami) perlu dikoreksi, karena dianggap tidak mencukupi.

Sebelumnya, Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren telah mengabulkan permohonan pihak suami (termohon kasasi) untuk mengikrarkan talak terhadap isterinya, dengan ketentuan membayar nafkah iddah 2 juta rupiah, kiswah 1 juta rupiah, maskan 1,5 juta rupiah, mut’ah 5,5 juta rupiah. Sementara itu, pada tingkat banding, dengan membatalkan putusan sebelumnya, Mahkamah Syar’iyah Aceh menetapkan bahwa kedua orang anak berada di bawah hadlanah (pengasuhan) mantan isteri, serta menetapkan besarnya nafkah iddah 9 juta rupiah, kiswah 3 juta rupiah, mut’ah 30 juta rupiah, nafkah dua orang anak 2 juta rupiah, dan biaya pendidikan anak 1,5 juta rupiah, yang harus dibayar oleh mantan suami.

Atas permohonan kasasi mantan isteri seperti disebutkan tadi, dengan pertimbangan bahwa jumlah nilai nafkah anak belum memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, maka majelis hakim kasasi, meskipun menolak permohonan kasasi tersebut, menetapkan bahwa mantan suami harus membayar mut’ah sebesar 5,5 juta rupiah, nafkah, maskan dan kiswah 4,5 juta rupiah, serta nafkah untuk dua orang anak minimal sebesar 3,75 juta rupiah. Besaran nafkah, kiswah, maskan, dan mut’ah yang ditetapkan ini pada prinsipnya sama dengan putusan pengadilan tingkat pertama, dengan tambahan nilai nafkah untuk dua orang anak yang sedikit lebih besar dari yang ditentukan oleh pengadilan tingkat banding.

b. Ringkasan Pertimbangan Mahkamah Agung:

t #BIXBPMFILBSFOBKVNMBIOJMBJOBGLBIBOBLZBOHUFMBIEJUFUBQLBO oleh judex facti belum memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, Mahkamah Agung memandang perlu untuk menambah jumlah nilai nafkah tersebut […]

c. Ringkasan Amar Putusan

1) Mengadili:

t .FOPMBL QFSNPIPOBO LBTBTJ EBSJ 1FNPIPO ,BTBTJ <y> tersebut;

t .FNQFSCBJLJ BNBS 1VUVTBO .BILBNBI 4ZBSJZBI "DFI […] yang memperbaiki amar putusan Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren […] sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: […]

4. 224 K/AG/2010

No. Perkara : 224 K/AG/201124 K/AG/2011
Jenis Perkara : Waris:aris
Isu Kunci ::Hukum waris bersifat memaksa, pengakuan anak angkat harus mendapatkan ridho para ahli waris, harta bersama dalam perkawinan dengan dua isteri yang menjadi harta waris adalah 1/3 dari harta almarhum bersama kedua isterinya
Majelis Hakim :1. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. 2. Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H. 3. Dr. H. Habiburrahman, M. Hum.

a. Resume Perkara

Pada pengadilan tingkat pertama, penggugat (termohon kasasi) sebagai isteri pertama, menggugat isteri kedua dan anak-anaknya untuk menyerahkan harta waris bagian penggugat, serta memohon pengadilan untuk membagi harta waris tersebut. Di tengah proses tersebut, dua orang anak angkat, ikut mengajukan tuntutan untuk juga diakui sebagai pihak yang berhak atas harta waris. Pengadilan Agamakemudian membagi harta waris almarhum itu kepada para pihak, termasuk sebagian kepada anak angkat.

Para tergugat mengajukan banding terhadap putusan ini. Pengadilan Tinggi Agama kemudian menetapkan kedua anak angkat sebagai anak angkat almarhum dan isteri pertama, dengan demikian sah sebagai ahli waris. Ditentukan juga bahwa harta waris terdiri dari setengah harta bersama almarhum dengan isteri pertama, serta sepertiga harta bersama yang didapatkan setelah perkawinannya dengan isteri kedua. Pihak tergugat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan ini.

Yang pertama dipermasalahkan adalah status anak angkat yang dapat diakui mempunyai hak atas harta waris. Menurut pihak tergugat/ pemohon kasasi, anak angkat baru dapat diakui berdasarkan penetapan pengadilan sebelumya (Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam/ KHI). Pendapat ini kemudian dibenarkan oleh majelis hakim kasasi. Majelis menyatakan kedua anak angkat tidak dapat dianggap secara resmi sebagai anak angkat yang berhak atas hak waris dari harta yang ditinggalkan almarhum, karena dalam hal ini tidak ada ridho dari para ahli waris.

Permasalahan kedua,terkait dengan tata cara pembagian harta waris. Menurut pemohon, permasalahan sebenarnya adalah berlaku atau tidaknya akta pembagian waris yang telah dibuat berdasarkan kesepakatan dengan isteri pertama.

Dalam putusannya, majelis hakim kasasi menentukan bahwa hukum waris Islam bersifat memaksa (asas ijbari). Kemudian, menurut majelis, dalam hal ini dianggap terdapat satu harta bersama, baik terkait perkawinan pertama, maupun perkawinan kedua. Dari harta bersama tersebut, 1/3 bagian dianggap sebagai harta waris almarhum yang harus dibagi kepada para ahli waris sesuai porsinya masing-masing (5/80 untuk masing-masing isteri, 14/80 untuk anak perempuan, serta 28/80 untuk masing-masing anak laki-laki).

b. Ringkasan Pertimbangan Mahkamah Agung

1) Bahwa asas ijbari memiliki inti hukum waris Islam bersifat memaksa, artinya ketika seorang Muslim meninggal dunia, maka pada saat itu juga berlakulah hukum waris yang intinya peralihan hak atas harta warisan kepada ahli warisnya. Kata-kata peralihan mengandung makna bahwa Allah Swt telah menentukan hak masing-masing ahli waris;

2) Bahwa judex factie telah mengambil kebijakan kepada anak asuh dan/atau anak angkat dan memberi yang bersangkutan hak, dalam hal ini tidak dibenarkan dalam Islam kecuali atas ridho dari para ahli waris, selain itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku para Penggugat Intervensi […] tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai anak asuh dan/atau anak angkat […]

3) […]

4) Bahwa harta benda almarhum […] baik dalam konvensi maupun rekonvensi diperoleh selama dalam perkawinan dengan […] (isteri pertama) dan […] (isteri kedua), karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda tersebut harus dinyatakan sebagai harta bersama dalam perkawinan;

5) Bahwa meskipun ketentuan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan separoh dari harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, akan tetapi karena almarhum [...] mempunyai dua orang isteri, maka harta bersama tersebut harus dibagi tiga;

6) Bahwa oleh karena almarhum […] hanya berhak atas 1/3 (sepertiga) harta dan 1/3 (sepertiga) harta tersebut merupakan boedel waris yang harus dibagikan kepada para ahli warisnya;

7) […]

c. Ringkasan Amar Putusan

1) Mengadili:

t .FOHBCVMLBOQFSNPIPOBOLBTBTJEBSJQBSB1FNPIPO,BTBTJ […] tersebut;

t .FNCBUBMLBO QVUVTBO 1FOHBEJMBO 5JOHHJ"HBNB.FEBO /P 22/Pdt.G/2010/PTA.Mdn, tanggal 12 juli 2010 M bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1431 H yang telah membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan No. 636/Pdt.G/2008/ PA.Mdn, tanggal 29 Desember 2009 M bertepatan dengan 12 Muharram 1430 H;

2) Mengadili Sendiri:

t <y>

IV. PERDATA UMUM

1. 10 K/Pdt/2011

No. Perkara : 10 K/Pdt/2011:10 K/Pdt/2011
Jenis PerkaraJenis Perkara : Perdata/Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham
Isu KunciIsu Kunci : Pemanggilan RUPS – Pewarisan Saham – Hak Untuk Memanggil RUPS – Pelaksanaan RUPS
Majelis Hakim :1. DR. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. (Ketua Majelis) 2. I Made Tara, S.H.. (Hakim Anggota)
Tanggal Putus : 15 Juni 20111Juni2011

a. Resume Perkara

Pemohon merupakan salah satu Komisaris PT Lancar Terus, yang sekaligus sebagai pewaris pemegang saham utama (30 %) PT Lancar Terus. Pada tanggal 6 April 2007, ayah Ahli Waris, memegang 30 % saham PT Lancar Terus, yang juga merupakan Komisaris Utama PT. Lancar Terus meninggal dunia.

Sehubungan dengan peristiwa tersebut, terjadi kekosongan jabatan Komisaris Utama. Atas dasar tersebut pemohon meminta secara lisan maupun tertulis agar pihak direksi Perseoran segera mengadakan RUPS, namun tidak pernah diindahkan oleh Direksi Perseroan. Atas dasar tersebut, Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan izin bagi pemohon untuk melaksanakan sendiri RUPS.

Pada tanggal 6 Juli 2010 PN Bandung menjatuhkan penetapan No. 126/PDT.P/2010/PN.BDG, yang menolak permohonan pemohon dengan pertimbangan, yang pada pokoknya menyatakan kedudukan dan kapasitas pemohon bukan selaku pemegang saham dan tidak pula mewakili pemegang saham lainnya dalam perseroan untuk mengajukan permintaan RUPS maupun RUPSLB, maka ketentuan dalam Anggaran Dasar PT Lancar Terus Pasal 19 maupun ketentuan Pasal 79 ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007, tidak dapat dipergunakan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan tersebut, oleh karena itu permohonan Pemohon/Kuasa Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Terhadap penetapan tersebut, pemohon mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, yang pada pokoknya menolak penetapan tersebut, yang didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut:

1) bahwa PN Bandung telah salah karena tidak mempertimbangkan kedudukan pemohon sebagai salah satu komisaris Perseroan;

2) bahwa dikarenakan meninggalnya ayah Pemohon, selaku Komisaris Utama, sehingga menyebabkan posisi Komisaris menjadi hanya 2 (dua) orang. Hal ini membuat buntunya pengambilan keputusan karena tidak bisa dilaksanakan pemilihan berdasarkan suara terbanyak;

3) bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat 95) Anggaran Dasar Perseroan, “apabila oleh suatu jabatan anggota komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 hari (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) pasal ini”.

b. Ringkasan Pertimbangan Mahkamah Agung

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan karena putusan judex facti telah salah menerapkan hukum acara, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pemohon kasasi adalah salah satu ahli waris, pemegang saham utama (30 %) perseroan;

Bahwa pertimbangan pengadilan negeri yang berpendapat bahwa pemohon kasasi/pemohon bukan sebagai pemegang saham adalah pendapat yang keliru karena berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2009 saham merupakan benda tidak bergerak yang memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya dan berdasarkan Pasal 57 ayat (2) hak atas saham dapat berpindah antara lain karena pewarisan;

Bahwa dengan demikian, pemohon merupakan salah satu anak dari pemegang saham yang telah meninggal berhak untuk menerima pemindahan saham karena pewarisan;

Bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (2) Jo Pasal 89 penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan 1 orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih pemegang saham, karena itu Pemohon Kasasi/Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri;

Atas pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Kasasi dan membatalkan Putusan PN Bandung No 126/PDT.P/2010/PN.BDG tanggal 6 Juli 2010.

1) Mengadili

c. Ringkasan Amar Putusan

t .FOHBCVMLBOQFSNPIPOBO,BTBTJ1FNPIPO

t .FNCBUBMLBO 1FOFUBQBO 1/ #BOEVOH /P 1%51 PN.BDG.

2) Mengadili Sendiri

t .FOHBCVMLBOQFSNPIPOBO1FNPIPO

t .FNCFSJLBO J[JO LFQBEB 1FNPIPO VOUVL NFMBLVLBO TFOEJSJ pemanggilan RUPS Luar Biasa PT. Lancar Terus terhadap Pemegang Saham dan atau Ahli Waris Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi PT. Lancar Terus, dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, sebagai berikut:

- Menyampaikan Neraca dan Perhitungan Laba PT. Lancar Terus Tahun buku 1998-1999 sampai dengan tahun buku 2009-2010;

- Menyampaikan laporan tahunan (per tahun buku) mengenai keadaan dan jalannya perseroan.

t .FNFSJOUBILBOEBONFXBKJCLBO%JSFLTJEBO,PNJTBSJTVOUVL hadir dalam RUPS Luar Biasa PT. Lancar Terus tersebut di atas;

t .FOFUBQLBO1FNPIPOTFCBHBJ,FUVB3BQBU6NVN1FNFHBOH Saham Luar Biasa dimaksud di atas;

t .FNCFSJLBOLFXFOBOHBOLFQBEB1FNPIPOVOUVLNFOFUBQLBO waktu dan tempat penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT. Lancar Terus;

t .FOFUBQLBOCJBZBQFNPIPOBOJOJEJCBZBSPMFI1FSTFSPBO

2. 305 PK/Pdt/2011

o. PerkaraNo. Perkara : 305 PK/Pdt/2011
Jenis Perkara:Jenis Perkara : Perdata (Eksekusi)
Isu Kunci :Obyek sengketa yang dikuasai Negara dan digunakan untuk kepentingan umum, serta apabila dieksekusi menimbulkan ekses bagi masyarakat luas, harus dihindari dari dieksekusi
Majelis Hakim :"1. Atja Sondjaja, S.H. 2. Soltoni Mohdally, S.H., M.H. 3. Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.

a. Resume Perkara

Perkara ini adalah perkara peninjauan kembali atas perlawanan yang diajukan oleh pemohon, terkait pelaksanaan eksekusi terhadap salah satu depot bahan bakarnya, setelah sebelumnya permohonan perlawanan ditolak sampai tingkat kasasi.

Pada intinya, ada beberapa alasan diajukannya permohonan peninjauan kembali ini. Pertama-tama, pemohon menganggap terdapat pertentangan antara dua putusan kasasi Mahkamah Agung terkait dengan pihak ahli waris yang dinyatakan berhak atas tanah tersebut. Kemudian, pemohon juga menganggap bahwa besarnya obyek sengketa atau obyek eksekusi itu sendiri belum jelas. Selain itu, pada kasus perlawanan eksekusinya sendiri, pemohon sebelumnya juga mengajukan keberatan dengan dasar bahwa obyek eksekusi menyangkut tanah yang dikuasai negara untuk kepentingan umum yang tak dapat dipindahtangankan ataupun disita, antara lain sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 50 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Untuk kedua hal yang diajukan oleh pemohon, yaitu anggapan bahwa tidak ada kejelasan mengenai ahli waris dan obyek eksekusi, majelis hakim berpendapat bahwa bagaimanapun juga pemohon telah dikalahkan, sehingga keputusan terkait itu tidak akan mempengaruhi posisinya. Namun begitu, majelis hakim menilai bahwa dasar perlawanan sebelumnya, yaitu bahwa obyek eksekusi dalam hal ini menyangkut kepentigan umum, layak untuk dipertimbangkan.

Menurut majelis hakim, benar bahwa dalam hal ini obyek eksekusi terkait tidak dapat dieksekusi, tetapi di sisi lain kepentingan pribadi/hakhak masyarakat juga tidak boleh dikesampingkan. Dengan demikian, eksekusi tersebut tak dapat dilaksanakan. Namun, selain menetapkan untuk melarang pelaksanaan eksekusi, majelis juga mewajibkan pemohon untuk membayar ganti rugi yang adil sesuai dengan putusan Mahkamah Agung sebelumnya.

b. Ringkasan Pertimbangan Mahkamah Agung

1) Bahwa, sekalipun Putusan Mahkamah Agung Nomor […] dan Putusan Mahkamah Agung Nomor […] untuk obyek yang sama pemiliknya berbeda, akan tetapi kedua putusan itu tidak mempengaruhi posisi Pemohon selaku pihak yang dikalahkan, melainkan merupakan persoalan tersendiri antara ahli waris […] dan […];

2) Bahwa sekalipun Sertifikat Hak Milik Nomor […] dan […] atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara tidak mempunyai akibat hukum lagi, namun tanah tersebut secara fisik dikuasai dan digunakan oleh Pertamina sebagai depot;

3) Bahwa Pertamina […] bertujuan baik untuk menopang perekonomian negara, maupun untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional;

4) Bahwa, sekalipun strategisnya PT. Pertamina (Persero) […], namun demikian harus dihindarkan jangan sampai kepentingan pribadi/hak-hak masyarakat dikesampingkan. Harus tercipta suatu keseimbangan antara kepentingan umum/Negara dan kepentingan perorangan, dalam hal ini pemilik tanah;

5) Bahwa, walaupun obyek sengketa adalah milik Pemohon eksekusi, namun karena dikuasai Negara […] dan digunakan untuk kepentingan umum […], maka apabila dieksekusi akan menimbulkan ekses yang besar bagi penyediaan bahan bakar bagi masyarakat luas, karena itu harus dihindari dari eksekusi […], namun demikian pemilik tanah/pemohon eksekusi hendaknya tidak boleh dirugikan dan oleh karena itu harus diberikan ganti rugi yang adil, dan dengan mempedomani Putusan Mahkamah Agung Nomor 3965 K/Pdt/1999 […]

6) Bahwa, tugas PT. Pertamina (Persero) antara lain juga mengemban tugas berkaitan dengan pertahanan dan keamanan nasional, yang merupakan sebagian dari tugas Pemerintahan;

7) Bahwa, penyitaan berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi, maka larangan penyitaan harus diartikan juga sebagai larangan eksekusi;

c. Amar Putusan

1) Mengadili:

t .FOHBCVMLBOQFSNPIPOBOQFOJOKBVBOLFNCBMJEBSJ1FNPIPO Peninjauan Kembali […] tersebut;

t .FNCBUBMLBO 1VUVTBO .BILBNBI "HVOH /PNPS , Pdt/2008 tanggal 10 Desember 2008,

2) Mengadili Kembali:

t .FOFSJNB 1FSMBXBOBO ZBOH EJBKVLBO PMFI 1FMBXBO VOUVL seluruhnya;

t .FOZBUBLBO1FMBXBOTFCBHBJ1FMBXBOZBOHCBJL

t .FOPMBL 1FSNPIPOBO &LTFLVTJ 1VUVTBO 1FOHBEJMBO /FHFSJ […] yang diajukan oleh Terlawan/Pemohon Eksekusi;

t .FNFSJOUBILBO4JUB&LTFLVTJ<y>VOUVLEJBOHLBULFNCBMJ

t <y>

V. PERDATA UMUM

1. 01 K/Pdt.Sus/2010

Nomor PutusaNomor Putusan : 01 K/Pdt.Sus/2010
enis PerkaraJenis Perkara : Perdata (Arbitrase)
Isu Kunci :Arbitrase – Permohonan Penetapan Eksekusi - Anti Suit Injunction Arbitrase Internasional – Non Eksekuatur (tidak dapat dilaksanakan) – Public Order.
Majelis Hakim Agung :1. DR. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. (Ketua Majelis) 2. Prof. Rehgena Purba, S.H., M.S. (Hakim Anggota) 3. DR.H. Mohammad Saleh, S.H., M.H. (Hakim Anggota)

a. Resume Perkara

Pada tanggal 28 Oktober 2008, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melakukan penolakan penetapan permohonan eksekusi Putusan Arbitrase Singaporean International Arbitration Centre (SIAC) No. 062 Tahun 2008.

1) Putusan SIAC tersebut merupakan putusan Anti Suit Injunction yang berisi perintah bagi termohon kasasi untuk tidak melakukan tindakan-tindakan hukum terkait dengan sengketa dagang yang diatur di dalam Pasal 17.4 SSA (Subscription and Shareholders Agreement), perjanjian antara para pemohon dengan termohon, yang mengatur mengenai usaha patungan antara para pemohon dengan termohon;

2) Putusan tersebut terkait dengan tindakan hukum termohon, yang mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum kepada pemohon, kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada tanggal 2 September 2008 Nomor 1100/Pdt.G/2008/PN.JKT.SEL;

3) Bahwa terkait dengan permohonan eksekusi putusan Nomor 062 Tahun 2008 tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melakukan penolakan, yang pada pokoknya berpendapat bahwa putusan SIAC Nomor 062/2008 merupakan intervensi terhadap berlakunya tertib Hukum Acara Perdata di Indonesia, yang dapat dilihat dalam amarnya yang berbunyi : “Segera menghentikan proses peradilan di Indonesia (kasus No.1100/Pdt.G/2008/PN.JKT.SEL)”;

4) Bahwa terhadap keputusan tersebut, para pemohon mengajukan keberatan dengan alasan pada pokonya, bahwa PN Jakarta Pusat telah menganggap permohonan penetapan eksekusi sebagai sebuah perkara, namun jikapun demikian, tidak pernah memberikan kesempatan kepada pihak pemohon untuk melakukan bantahan atau sanggahan; PN Jakarta Pusat, telah secara keliru menafsirkan Putusan SIAC No. 062/2008, karena putusan tersebut pada dasarnya hanya menegakan isi dari Klausul 17.4 dari SSA, yang telah disepakati dan disetujui oleh para termohon dan para pemohon. Oleh karenanya, hal ini merupakan bagian dari sengketa perdagangan; dan PN Jakarta Pusat telah keliru menetapkan putusan SIAC No.068/2008, sebagai non-eksekuatur karena putusan tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai mana dinyatakan dalam Pasal 66 Undang-Undang 30 Tahun 1999 dan seharusnya dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia.

b. Ringkasan Pertimbangan Majelis

1) Pada pokoknya:

t CBIXB1/1VTBUUFMBITFDBSBUFQBUNFOKBMBOLBOIVLVNBDBSB dengan memberikan kesempatan bagi pihak termohon untuk melakukan sanggahan jika mempertahankan hak-haknya yang dilanggar atau terancam dalam Azas “Point d’ intérêt, Point d’ action”, walaupun hal tersebut tidak ditegaskan dalam Pasal 66;

t CBIXB QFSJOUBI EBMBN QVUVTBO BSCJUSBTF UFSTFCVU VOUVL menghetikan proses peradilan di Indonesia, melanggar asas kedaulatan (sovereignty) dari Negara Republik Indonesia. Hal ini merupakan pelangaran dari ketertiban umum (public order) di Indonesia; dan

t NBUFSJ ZBOH UFSNVBU EBMBN QVUVTBO BSCJUSBTF 4*"$ UFSTFCVU bukan termasuk dalam bidang perdagangan tetapi termasuk dalam hukum acara.

c. Ringkasan Amar Putusan

t .FOPMBLQFSNPIPOBOLBTBTJEBSJ1FNPIPO,BTBTJEBO

t .FOHIVLVNQBSB1FNPIPOLBTBTJVOUVLNFNCBZBSCJBZBQFSLBSB dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

2. 58 PK/Pdt.Sus/2011

No. Perkara : 58 PK/Pdt.Sus/20111
1Jenis Perkara : Perdata Khusus
Isu Kunci :1memori kasasi, oleh karena itu tenggang waktu pengajuan didasarkan Pasal 47 ayat (1) UU No.14/1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.5/2004 dan UU No.3/2009.
12. Fauzan, SH MH 3. Horadin Saragih, SH, MH

a. Resume Perkara

Para Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan kerja sejak berdiri perusahaan pada tahun 1981. Tanggal 30 Juni 2008 Tergugat secara sepihak telah merumahkan seluruh karyawan dan selama dirumahkan Para Tergugat hak-hak karyawan tidak dibayar, yang mana hal ini bertentangan dengan undang-undang.

Para Tergugat telah berupaya melakukan perundingan bipartit dan telah dibuatkan kesepakatan yang tertuang di dalam perjanjian bersama akan tetapi tidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat. Kemudian Para Tergugat mengajukan Permohonan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 16 Februari 2009.

Para Tergugat telah mengajukan permohonan Penyelesaian Perselisihan kepada Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, tetapi Tergugat tidak pernah memenuhi panggilan Mediator.

Para Penggugat kemudian mengajukan permohonan kepada Pengadilan Hubungan Industrial agar menghukum Tergugat bertanggung jawab untuk pelanggaran hak-hak normatif para Tergugat sejak bulan Juli 2008.

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan amar dengan Putusan No.22/G/2009/PHI/PN.KPG tanggal 14 Oktober 2009 yaitu :

1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

2) Menyatakan Para Penggugat 174 orang adalah karyawan sah PT Semen Kupang (Persero)

3) Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak tanggal 16 Februari 2009.

4) Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat yang terdiri dari Tunggakan Gaji, Tunjangan Hari Raya, Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak

5) Menolak gugatan para Penggugat tersebut di atas untuk selain dan selebihnya

6) Menyatakan gugatan para Penggugat 19 orang tidak dapat diterima

7) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung dengan Putusan No.93 K/Pdt. Sus/2010 tanggal 19 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap menjatuhkan amar :

1) Menyatakan permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat diterima;

2) Menghukum para Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara.

b. Ringkasan Pertimbangan Mahkamah Agung

1) Bahwa novum bukti PK.II tidak bersifat menentukan karena untuk tenggang waktu penyampaian memori kasasi tidak diatur dalam UU No.2 Tahun 2004 melainkan diatur dalam Pasal 47 ayat (1) UU No.14/1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.5/2004 dan UU No.3/2009 tentang Mahkamah Agung, dan dengan mendasarkan ketentuan tersebut putusan kasasi a quo yang menyatakan bahwa permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi tidak dapat diterima dengan pertimbangan penerimaan memori kasasi telah melampai tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) UU No.14 Tahun 1985 [ . . . ];

2) Bahwa tidak dapat dipertimbangkan karena untuk dapat mempertimbangkannya terlebih dahulu berdasarkan bukti PK.II penyampaian memori kasasi harus dinyatakan tidak terlambat, namun ternyata sebagaimana pertimbangan pada butir 1 di atas penyampaian memori kasasi telah melampaui waktu yang ditentukan [ . . . ];

3) [ . . . ] maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut harus ditolak;

4) [ . . . ] Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini.

c. Ringkasan Amar Putusan

1.) Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali [ . . .] ; dan

2) Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 380

Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 381 PENUTUP

Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 382

PENUTUP

ahun 2011 bagi Mahkamah Agung merupakan tahun kedua dalam bentangan waktu 25 tahun kedepan untuk pelaksanaan cetak biru T pembaruan peradilan jilid ke dua, 2010-2035. Langkah pencapaian visi terwujudnya peradilan Indonesia yang agung, sebagaimana pepatah Filosof Lao Tzu, diawali di tahun ini. Paparan Bagian I hingga Bagian IX merupakan gambaran dari derap langkah pembaruan peradilan yang telah dilakukan Mahkamah Agung yang dalam paradigma cetak biru hal tersebut meliputi pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara serta pembaruan fungsi pendukung.

Laporan tahun ini merupakan, kali ke-6 dalam tradisi pidato laporan tahunan MA di hadapan publik. Setiap tahun, selalu ada kemajuan yang dicapai oleh Mahkamah Agung. Apabila dari tahun-ke tahun kemajuan tersebut dirangkai, akan nampak benang merah langkah pembaruan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Benang merah tersebut menuju pada satu titik, yaitu court excellence atau peradilan yang agung.

Dari perspektif lain, laporan tahunan ini sejatinya merupakan refleksi kinerja Mahkamah Agung dalam setahun. Sebagai sebuah refleksi, manfaatnya bukan semata-mata dirasakan oleh Mahkamah Agung sendiri, namun juga bagi publik. Publik akan bisa memberikan pandangan yang objektif terhadap Mahkamah Agung, sehingga “control social” yang diperankannya bisa berdampak positif terhadap kemajuan lembaga tercinta ini.

Capaian positif yang diungkapkan dalam laporan tahunan ini, selain merupakan buah dari kerja keras tiada henti yang dilakukan oleh seluruh unsur Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, juga tidak lepas dari peran serta masyarakat madani baik nasional maupun internasional. Oleh karena itu, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada:

1. Kementerian dan lembaga-lembaga pemerintahan RI seperti: Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, Komisi Yudisial, Komisi Anggaran BAPPENAS, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Komisi Nasional Perempuan, serta lembaga lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

2. AusAID melalui AIPJ (Australia Indonesia Partnership for Justice), USAID melalui program C4J (Change for Justice), The Asia Foundation, The Netherland Embassy, NLRP (Indonesia-the Netherlands National Legal Reform Programs), SSR (Studiecentrum Rechtspleging), UNODC (United Office on Drugs and Crime), dan ILO (International Labour Organization).

Masukan dan kritikan konstruksif dari masyarakat untuk perbaikan dan penyempurnaan penyusunan laporan tahunan, baik dari segi akurasi data, tampilan, layout yang menarik maupun dari segi-segi yang lain.

Akhir kata semoga apa yang dilakukan satu tahun terakhir dapat menjadi catatan dan dorngan untuk berusaha lebih keras demi kemajuan Mahkamah Agung RI pada tahun-tahun mendatang.

LAMPIRAN

ejak tahun 2010 pengelolaan kerjasama dengan pemberi hibah luar negeri dilakukan secara tersentralisir oleh Mahkamah Agung RI, berdasarkan S Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/ VIII/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Dengan Pemberi Hibah Luar Negeri (PHLN) di Lingkungan MA RI (“SK 143/2010”). Sistem ini dilakukan sebagai konsekuensi pembenahan gradual pengelolaan hibah luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 tahun 2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 04 Tahun 2011 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, Dan Evaluasi Kegiatan Yang Dibiayai Dari Pinjaman Luar Negeri Dan Hibah yang antara lain mewajibkan semua hibah luar negeri dicatat dan diperhitungkan sebagai anggaran pendapatan dan belanja negara. Sehingga tidak ada lagi PHLN yang tidak tercatat dalam database pemerintah, dan oleh karenanya duplikasi kegiatan dan keberlanjutan bisa terus dipertahankan.

Sepanjang 2011, tercatat tiga donor PHLN aktif di Mahkamah Agung, yaitu semuanya merupakan kelanjutan dari semua donor yang aktif pada periode sebelumnya, yaitu Change for Justice (C4J), Indonesia-Australia Partnership for Justice (IAPJ) dan Proyek Strengthening Judicial Integrity and Capacity in Indonesia (Penguatan Integritas dan Kapasitas Peradilan di Indonesia), Fase III. Change for Justice (C4J) merupakan proyek United States Agency for International Development (USAID) yang telah memulai proyeknya sejak tahun 2010. Beberapa kegiatan proyek ini merupakan kelanjutan atas kegiatan proyek USAID sebelumnya yaitu Indonesia Anti Corruption and Commercial Court Enhancement (InACCE) dan Millennium Corporation Challenge Threshold Program Indonesia Control of Corruption Project (MCCP-ICCP). Australia Indonesia Partnership for Justice (IAPJ) adalah proyek yang didanai oleh pemerintah Australia melalui Australian Agency for International Development (AusAID). Terhitung sejak Agustus 2011, proyek ini mulai memasuki tahap definitif, meskipun sejak awal 2011, masa transisi pelaksanaan proyek sudah dilakukan. Memasuki tahap definitif, nama proyek berubah menjadi Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) Proyek Penguatan Integritas dan Kapasitas Peradilan di Indonesia, Fase III merupakan proyek yang dilaksanakan oleh United Nation Office on Drug and Crime (UNODC) yang mulai berlangsung sejak bulan Mei 2012. Proyek ini merupakan kelanjutan dari fase sebelumnya yang sudah dimulai sejak tahun 2004.

Pada tahun 2011 ini telah dilakukan persiapan program untuk Proyek Penguatan Integritas dan Kapasitas Peradilan di Indonesia, Fase III dan Proyek AIPJ. Beberapa proyek yang telah berakhir per 30 Desember 2010 dan melakukan pengakhiran proyek berupa serah terima berkas dan tutup buku pada tahun 2011, adalah proyek National Legal Reform Program (NLRP) yang di danai oleh pemerintah Kerajaan Belanda dan Proyek Penguatan Integritas dan Kapasitas Peradilan di Indonesia, Fase II yang dilaksanakan oleh UNODC. Sedangkan pelaksanaan evaluasi telah dilakukan pada tahun ini atas pelaksanaan proyek Millennium Corporation Challenge Threshold Program-Indonesia Control of Corruption Project (MCC-ICCP) dan Proyek Penguatan Integritas dan Kapasitas Peradilan di Indonesia, Fase II.

Selama tahun 2011, Mahkamah Agung RI menerbitkan dua Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yaitu PERMA Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan PERMA Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Indonesia. Ketua Mahkamah Agung RI juga telah mengeluarkan Surat Keputusn (SK KMA) sebanyak 219 Surat Keputusan.

Mahkamah Agung mengeluarkan 7 (tujuh) Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) di tahun 2011, antara lain SEMA Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan; SEMA Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Uang Biaya Perkara oleh Bank Mandiri; SEMA Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial; SEMA Nomor 04 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (whistle blower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (justice collaborator) di dalam perkara tindak pidana korupsi; SEMA Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penandatanganan Pakta Integritas Bagi Ketua Pengadilan; SEMA Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pembinaan Hakim Non Palu; dan SEMA Nomor 07 Tahun 2011 tentang Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan dan telah memberikan pendapat hukum (fatwa) sebanyak 14 terhadap permohonan fatwa yang menarik perhatian.

USAID CHANGES FOR JUSTICE (C4J)Nama Proyek: Changes For Justice Project (C4J) Durasi Proyek: 4 Tahun
Alamat Kantor : UOB Plaza Thamrin Nine 34th. FI JI. M.H Thamrin Kav. 8-9Total Anggaran Selama Jangka Waktu Proyek: SekitarUS $13.5 million Total Penggunaan Anggaran Berjalan (estimasi s/d akhir 2011): Sekitar US $4.8 million
Jakarta Pusat 10230Tolal Pengguniaan Anggaran Berjalan (estimasi s/d
Jakarta Pusat 10230 :62.21.2993.7334
Telepon :62.21.2993.7334Nama Kontak:
Fax :62.21.2993.7335Director:Sarah Tisch (Washington, DC)
Website :www.chemonics.comChief of Party:David Anderson
Deputy Chief of Party:Greg Alling
Technical Leaders:Greg Alling Kusumastuti Soepardjo, Akhmad Bakhri, Ana Rusmanawaty, Dewi Novirianti,

Tujuan Proyek:

Melanjutkan dan memperluas reformasi di sektor Peradilan Indonesia untuk membangun suatu sistem peradilan yang mampu mengurangi tingkat korupsi, lebih dapat diandalkan dan mempunyai kinerja yang lebih tinggi

Sasaran Proyek:

1. Kinerja Mahkamah Agung yang lebih efisien, dapat dipercaya dan transparan termasuk meningkatkan kompetensi dan intergritas hakim dan staf Pengadilan(Komponen 1).

2. Kinerja Kejaksaan Agung yang lebih efisien, dapat dipercaya dan transparan termasuk meningkatkan kompetensi dan intergritas para Jaksa dan staf Kejaksaaan (Komponen 2)

3. Dilakukannya inisiatif khusus untuk lebih jauh memperkuat proses reformasi di sektor Peradilan Indonesia (Komponen 3).

Bidang Pencapaian (Key Results Areas) Sampai Akhir Proyek :

Bidang Pencapaian 1.1 Peningkatan Transparansi Manajemen dan Akuntabilitas Mahkamah Agung

Bidang Pencapaian 1.2 Peningkatan Kapasitas, Integritas, serta Kompetensi Teknis di Bidang Hukum untuk para Hakim dan Staf Pengadilan.

Bidang Pencapaian 1.3 Peningkatan Interaksi Antara Pengadilan dengan Publik.

Instansi Pelaksana/KontraktorPeriode LaporanJumlah Pengadilan yang DibantuHasil Kegiatan Utama
Chemonics International Inc.Januari-Desember 2011Mahkamah Agung; 4 Pengadilan Negeri (PN- Samarinda, PN Palembang, PN Bandung, PN Surabaya) untuk kegiatan intensif alur pekara/Tl; peserta pelatihan dari sekitar 40 Pengadilan seluruh IndonesiaStrategiimplementasi C4J adalah untuk melakukan pekerjaan secara intensif pada pengadilan-pengadilan negeri terpilih dan mengembangkan solusi pembaruan yang tersentralisir bagi seluruh sistem peradilan. Topik-topik pembaruan dintegrasikan dengan cermat kedalam seluruh kegiatan C4J, dan penerima manfaatnya termasuk juga adalah para hakim dan staf pengadilan
non-hakim untuk meningkatkan pembaruan sistem peradilan secara menyeluruh sesuai dengan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010- 2035. Rencana Kerja C4J Tahun Kedua (Oktober 2011-Desember 2012)
Dokumen Hibah (NPHLN)Asal Donor:Jumlah Hakim dan Aparatur Pengadilan yang terlibat - uraikan secara rinci per kategori peserta dan per jenis kegiatan TrainingsHasil Kegiatan Lain
Trainings Hakim : 100 Aparatur Pengadilan : 363 Terdiri dari: Hakim Wanita : 18 Hakim Pria : 82 Aparatur Pengadilan Wanita : 139 Aparatur Pengadilan Pria : 224 Workshops Hakim : 67
USAID Contract No DFD-I-00-08-00070- 00-02Nama Lembaga Donor: USAIDAparatur Pengadilan Pria : 224 Workshops Hakim : 67 AparaturPengadilan: 50 Hakim Wanita : 3 Hakim Pria : 64Lihat uraian di bawah untuk rincian kegiatan
00-02 Tanggal 21 Mei2010Asal Negara: Amerika SerikatAparaturPengadilan: 50 Hakim Wanita : 3 Hakim Pria : 64 Aparatur PengadilanWanita 16 Aparatur Pengadilan Pria : 34 Pendidikan S2 Hakim Wanita : 5 Hakim Pria : 15 Studi Banding Hakim Wanita : 3Lihat uraian di bawah untuk rincian kegiatan

RINGKASAN KEGIATAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA (JIKA ADA)

RINGKASAN KEGIATAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA (JIKA ADA)
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATANREALISASIANGGARAN SAMPAI TAHUN LALUOUTFOUTPUT & OUTCOMEKENDALA/CATATAN
TAHUN 2010 1. Pencarian Informasi (Needs Assesments)TOTAL ANGGARAN UNTUK TAHUN 2010 Sekitar US $1.8 million1.1. Laporan Pencarian Informasi Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan, Tekhnologi Informasi dan Informasi Publik dan KehumasanKegiatan-kegiatan tahun 2010 memasukkan pelaksanaan Lingkup Pekerjaan MCC dalam hal meningkatkan manajemen
2. Survei-surveiSekitar US $1.8 million2.2. Laporan Survei Persepsi Publik terhadap Kinerja di 16 PN dan Laporan Survei Kepuasan Pengguna Pengadilan di 16 PNpelaksanaan Lingkup Pekerjaan MCC dalam hal meningkatkan manajemen perkara dan informasi publik dibawah Komponen 3. Kegiatan-kegiatan tersebut telah diintegrasikan dan
3. si SingapuraKunjungan Studi Banding ke Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Pertama si Singapura3.3. 22 orang melakukan Kunjungan Studi Banding tentang Kehumasan dan Informasi Publik di Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Pertama Singapura (revisi data pada laporan sebelumnya dicantumkan 21 orang).publik dibawah Komponen 3. Kegiatan-kegiatan tersebut telah diintegrasikan dan dilanjutkan dibawah Komponen 1 C4J dengan
4.Strategi Media untuk Mahkamah Agung4.4. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan Staf yunior HUMAS MA dan Produksi 4 siaran TV talk show dan 4 artikel koran. 5. 3 PN masing-masing menerima 500 Annual Reportdilanjutkan dibawah Komponen 1 C4J dengan Mahkamah Agung .
5. Memproduksi brosur dan Laporan Tahunan 3 PN5. Memproduksi brosur dan Laporan Tahunan 3 PN5.5. 3 PN masing-masing menerima 500 Annual Report 3 PN masing-masing menerima: - 1000 leaflet tentang Cara Memperoleh Informasi - 1000 leaflet tentang Panjar Biaya Perkara
3 PN masing-masing menerima: - 1000 leaflet tentang Cara Memperoleh Informasi - 1000 leaflet tentang Panjar Biaya Perkara
1000Jo- 1000 leaflet tentang Cara Memperoleh Informasi - 1000 leaflet tentang Panjar Biaya Perkara
- 1000 leaflet te- 1000 leaflet tentang Panjar Biaya Perkara
- 1000 le- 1000 leaflet tentang Hak dan Kewajiban dalam Beracara
1000- 1000 leaflet tentang Hak dan Kewajiban dalam Beracara - 1000 leaflet tentang Pengadilan
6. 1766. 176 peserta (Hakim dan Staf Pengadilan; 60 Wanita/114 Pria/2 tdk mencantumkan Jenis Kelamin)mtumkan
PN 7. Caseflow Management Monitoing workshop di 3 PNPN7. 17400Jenis Kelamin) 7. 174 peserta (Hakim dan Staf Pengadilan 57 Wanita/117 Pria) mengikuti Caseflow Management Monitoring
Management Monitoring
RINGKASAN KEGIATAN TAHUN 2011
NOPROGRAM DAN KEGIATANPIHAK-PIHAK YANG TERLIBATREALISASI ANGGARANOUTPUT & OUTCOMEKENDALA/CATATAN
Sumber Daya Manusia: Assessmen Kebutuhan Sumber Daya Manusia di Mahkamah Agung.BUA, Biro KepegawaianTOTAL ANGGARAN UNTUK TAHUN Sekitar US $3.0Analisa kebutuhan sumber daya manusia di Mahkamah Agung yang hasilnya dijadikan masukan untuk rencana program reformasi birokrasi di bidang sumber daya manusia.Implementasi kegiatan dimulai pada Januari 2012.
Kompetensiuntuk posisi manajemen perkara di pengadilan tinggi dan pengadilan negerikompetensi untuk posisi manajemen perkara dan pemilihan sub-kontraktor untuk pelaksana kegiatan tersebut. Kegiatan ini sebagai salah satu kegiatan lanjutan berdasarkan hasil analisa kebutuhan SDM di MA.
anggaran/keuangan institusi, dan pengkajian/penilaian manajemen aset/kontrol internal Pelatihan untuk Perencanaan Strategis Berbasis Anggaran dan Prosesdipresentasikan kepada BUA Mahkamah Agung untuk membantu pengembangan proses untuk mencapai opini audit Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK.
Manajemen Perkara:-Aparatur/ Staf PengadilanWanita 46 -Aparatur/Staf Pengadilan Pria : 88 235 peserta (Hakim dan Aparatur Pengadilan/StafSurat dari Dirjen Badilum no.
Tracking System (SIPP/CTS)4 PN (Palembang, Surabaya, Bandung, Samarinda)Penelusuran Perkara (235 orang) terdiri dari : -Hakim Wanita : 6 -Hakim Pria : 37 -Aparatur/Staf Pengadilan Wanita 79788/DJU/HM.023/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011 perihal: Keputusan Hasil Evaluasi Pengembangan TI di PN Kepanjen. MA akan menggunakan aplikasi yang
PePelaksanaan Survey Kesiapan Otomasi Peradilan734 pengadilan dari 4 yurisdiksi (umum, agama,-Aparatur/Staf Pengadilan Wanita 79 -Aparatur/Staf Pengadilan Pria : 113Evaluasi Pengembangan TI di PN Kepanjen. MA akan menggunakan aplikasi yang dikembangkan C4J dalam 1
militer dan TUN) Sampai akhir Desember 2011, lebih dari 13.600 tahun kedepan dengan perkara telah dimasukkan kedalam SIPP di 4 melengkapi fitur yang ada
Teknologi Informasi:militer dan TUN)Sampai akhir Desember 2011, lebih dari 13.600 perkara telah dimasukkan kedalam SIPP di 4 Pengadilan Negeri. Kunjungan monitoring dan evaluasike SIPP/CTS ke Pengadilan Negeri Palembang, Bandung, Samarinda dan Surabaya. Kunjungan ke PN Kepanjen Laporan Hasil Survey Kesiapan Otomasi Peradilan yang akan menjadi baseline bagi pelaksanaan Modemisasi Peradilan dan Business Process Reengineering sesuai dengan Cetak Biru Pembaruantahun kedepan dengan melengkapi fitur yang ada sesuai dengan Pola Bindalmin
4.Teknologi Informasi: Memperkuat TI di PNDivisi TI, PokJa Manajemen Alur Perkarasaat Rakernas MA tersebut. Untuk 3 PN tersebut: 1.Peradilan. Sebanyak 734 dari 808 pengadilan di Indonesia menjawab survei yang dilaksanakan pada saat Rakernas MA tersebut. Untuk 3 PN tersebut: 1. Remediasi jaringan listrik dan penyesesuaian penambahan kapasitas kelistrikanRekomendasi untuk C4J melakukan pelatihan di Pengadilan Negeri Medan, Semarang dan Makassar, mempertimbangkan untuk membantu perangkat keras server dan beberapa perangkat komputer di PN
3 PN (Palembang, Bandung, Samarinda)2. 3. 4.1. Remediasi jaringan listrik dan penyesesuaian penambahan kapasitas kelistrikan 2. 150 komputer desktop, server pendukung beserta perangkat jaringan komputer, TV LCD untuk Meja Informasi di 3 PN. 3. Implementasi sistem aplikasi SIPP/CTS (lihat diatas) 4. Bantuan pembiayaan layanan koneksi internet dengan bandwidth unlimited sebesar 1 MBPS selama 12 bulan di 3 PN 5. Pengetahuan dan keterampilan staf TI Pengadilan dalam instalasi, troubleshooting danmelakukan pelatihan di Pengadilan Negeri Medan, Semarang dan Makassar, mempertimbangkan untuk membantu perangkat keras server dan beberapa perangkat komputer di PN Denpasar. Mempertimbangkan untuk membantu pelatihan SIPP/CTS di Pengadilan Negeri Ungaran, Surakarta dan Jakarta Timur.
5.dengan bandwidth unlimited sebesar 1 MBPS selama 12 bulan di 3 PN 5. Pengetahuan dan keterampilan staf TI Pengadilan dalam instalasi, troubleshooting dan pemeliharaan perangkat keras komputer dan pendukung sistem aplikasi SIPP/CTS (lihat diatas) 19 peserta (Aparatur Pengadilan/ Staf Pengadilan) mengikuti Training Perangkat Keras TI terdiri dari :membantu pelatihan SIPP/CTS di Pengadilan Negeri Ungaran, Surakarta dan Jakarta Timur.
selama 12 bulan di 3 PN 5. Pengetahuan dan keterampilan staf TI Pengadilan dalam instalasi, troubleshooting dan pemeliharaan perangkat keras komputer dan pendukung sistem aplikasi SIPP/CTS (lihat diatas)SIPP/CTS di Pengadilan Negeri Ungaran, Surakarta dan Jakarta Timur.
5.selama 12 bulan di 3 PN 5. Pengetahuan dan keterampilan staf TI Pengadilan dalam instalasi, troubleshooting dan pemeliharaan perangkat keras komputer dan pendukung sistem aplikasi SIPP/CTS (lihat diatas)SIPP/CTS di Pengadilan Negeri Ungaran, Surakarta dan Jakarta Timur.
5. Pengetahuan dan keterampilan staf TI Pengadilan dalam instalasi, troubleshooting dan pemeliharaan perangkat keras komputer dan pendukung sistem aplikasi SIPP/CTS (lihat diatas)Negeri Ungaran, Surakarta dan Jakarta Timur.
Pengadilan dalam instalasi, troubleshooting dan pemeliharaan perangkat keras komputer dan pendukung sistem aplikasi SIPP/CTS (lihat diatas)dan Jakarta Timur.
pemeliharaan perangkat keras komputer dan pendukung sistem aplikasi SIPP/CTS (lihat diatas)
C4J sedang dalam proses persiapan untuk membangun versi 2 SIPP/CTS di tahun 2012
2 kurikulum (Manajemen Alur Perkara dan) Kualitas Putusan sudah siap untuk digunakan dalam pelatihan Selama tahun 2011, 53 Hakim mengikuti Pilot Training CJE II Manajemen Alur Perkara (21 orang) dan CJE II Kualitas Putusan (32 orang), terdiri dari: -Hakim Wanita : 12 -Hakim Pria : 41Pilot Training Pedoman Perilaku Hakim, dan TOT dan roll-out training dilakukan d 2012
20 orang Hakim PN saat ini sedang mengikuti pendidikan Magister Hukum di bidang Praktek Peradilan selama tiga semester yang dimulai pada bulan September 2011 dan akan berakhir di bulan Januari 2013, terdiri dari -Hakim Wanita : 5 -Hakim Pria: 15
Diselenggarakan bulan April 2011 diikuti oleh 53 peserta dari tiap unit kerja Mahkamah Agung, terdiri dari: -Hakim Pria : 15 -Aparatur/Staf Pengadilan Wanita: 10 -Aparatur/Staf Pengadilan Pria: 28 Rekomendasi terhadap peran kehumasan di Mahkamah Agung RI
5.Survey dan Pencarian informasi TI kesiapan pelatihan dan implementasi SIPP/CTSBadilum; 7 PN (Denpasar, Semarang, Ungaran, Surakarta, Makassar, Jakarta Timur dan Medan)
5.Pendidikan Hakim Berkelanjutan/Continuing Judicial Education (CJE II): 3 kurikulum untuk CJE II (hakim PN dengan pengalaman kerja 6-10 tahun): Manajemen Alur Perkara Kualitas Putusan Pedoman Perilaku HakimPusdiklat dan Badilum, Tim Kurikulum berdasarkan SK- KMA 147 Tahun 2009, PokJa Diklat dan PokJa Manajemen Alur Perkara.
6.Program pendidikan S2 bagi Hakim: Master Degree Program dengan Mahkamah Agung dan Universitas IndonesiaBadilum, Pusdiklat Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia
7.Informasi Publik: Workshop revitalisasi kehumasan di Mahakamah Agung RI; danBiro Hukum dan Humas beserta 8 pejabat eselon I di lingkungan MA RI, Pengadilan di seluruh jurisdiksi Jakarta
Finalisasi tata laksana (Standar Operating Procedure) untuk Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI
Survey dan Pencarian informasi TI kesiapan pelatihan dan implementasi SIPP/CTSBadilum; 7 PN (Denpasar, Semarang, Ungaran,C4J sedang dalam proses persiapan untuk membangun versi 2 SIPP/CTS di tahun
Pendidikan Hakim Berkelanjutan/Continuing Judicial Education (CJE II): 3 kurikulum untuk CJE II (hakim PN dengan pengalaman kerja 6-10 tahun): Manajemen Alur Perkara Kualitas Putusan Pedoman Perilaku HakimPusdiklat dan Badilum, Tim Kurikulum berdasarkan SK- KMA 147 Tahun 2009, PokJa Diklat dan PokJa Manajemen2 kurikulum (Manajemen Alur Perkara dan) Kualitas Putusan sudah siap untuk digunakan dalam pelatihan Selama tahun 2011, 53 Hakim mengikuti Pilot Training CJE II Manajemen Alur Perkara (21 orang) dan CJE II Kualitas Putusan (32 orang), terdiri dari:Pilot Training Pedoman Perilaku Hakim, dan TOT dan roll-out training dilakukan d 2012
Program pendidikan S2 bagi Hakim: Master Degree Program dengan Mahkamah Agung dan Universitas IndonesiaBadilum, Pusdiklat Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia20 orang Hakim PN saat ini sedang mengikuti pendidikan Magister Hukum di bidang Praktek Peradilan selama tiga semester yang dimulai pada bulan September 2011 dan akan berakhir di bulan Januari 2013, terdiri dari -Hakim Wanita : 5
7.Informasi Publik: Workshop revitalisasi kehumasan di Mahakamah Agung RI; danBiro Hukum dan Humas beserta 8 pejabat eselon I di lingkungan MA RI, Pengadilan di seluruh jurisdiksi JakartaDiselenggarakan bulan April 2011 diikuti oleh 53 peserta dari tiap unit kerja Mahkamah Agung, terdiri dari: -Hakim Pria : 15 -Aparatur/Staf Pengadilan Wanita: 10 -Aparatur/Staf Pengadilan Pria: 28
Finalisasi tata laksana (Standar Operating Procedure) untuk Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI-Aparatur/Staf Pengadilan Pria: 28 Rekomendasi terhadap peran kehumasan di Mahkamah Agung RI
Membangun Meja Informasi Publik 3 PN(Bandung, Palembang,
Pelatihan penyediaan informasi publik berdasarkan SK Ketua MA Nomer 1-144 tahun 2011 untuk 4 Pengadilan Negeri,Samarinda) 4 PN(Bandung, Palembang, Samarinda, Surabaya) dan pengajar fakultas hukum perguruan tinggi dariakhir (review) oleh Biro Hukum dan Humas MA RI; Meja Informasi dan kelengkapannya di 3 PN 22 peserta (Hakim dan Aparatur Pengadilan/Staf Pengadilan) mengikuti Pelatihan penyediaan
--Hakim Wanita : - -Hakim Pria : 4 -Aparatur/Staf Pengadilan Wanita 10 -Aparatur/Staf Pengadilan Pria : 8 Materi pelatihan pelayanan informasipublik dalam bentuk buku, untuk dikembangkan lebih lanjut. Laporan pencarian data Pengaduan Masyarakat di 3
PN, dan Model SOP tentang uploading info perkara dan Putusan untuk dilaporkan ke MA Assessment ke Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengetahui sistem dan pelaksanaan penyediaan informasi publik sebagai bagian dari pembangunan
Relasi Media:mengetahui sistem dan pelaksanaan penyediaan informasi publik sebagai bagian dari pembangunan meja informasi
8.Relasi Media: Draft buku panduan untuk wartawanBiro Hukum dan Humasmeja informasi
Relasi Media: Draft buku panduan untuk wartawanBiro Hukum dan HumasPembuatan draft buku panduan untuk wartawanC4J akan menyelenggarakan
Draft buku panduan untuk wartawan dalamBiro Hukum dan HumasPembuatan draft buku panduan untuk wartawan dalam meliput hukum dan pengadilan;C4J akan menyelenggarakan pelatihan pada tahun 2012
dalamBilo Huaumr dai HuaPembuatan draft buku panduan untuk wartawan dalam meliput hukum dan pengadilan;C4J akan menyelenggarakan pelatihan pada tahun 2012 untuk jurnalis dalam
Video profil SIPP/CTSdalam meliput hukum dan pengadilan; Pembuatan video profil Pengadilan Negeripelatihan pada tahun 2012 untuk jurnalis dalam berinteraksi dengan
Video profil SIPP/CTSPembuatan video profil Pengadilan Negeri Palembang mengenai keterbukaan informasi danberinteraksi dengan pengadilan.
Palembang mengenai keterbukaan informasi dan penerapan SIPP/CTS di PN Palembang. Videopengadilan.
penerapan SIPP/CTS di PN Palembang. Video tersedia di sini:
penerapan SIPP/CTS di PN Palembang. Video tersedia di sini:
tersedia di sini: http://www.youtube.com/watch?v=GVnf5gsD7pA
tersedia di sini: http://www.youtube.com/watch?v=GVnf5gsD7pA
http://www.youtube.com/watch?v=GVnf5gsD7pA
http://www.youtube.com/watch?v=GVnf5gsD7pA
9.keo Terhedon Keodilont
9.Akses Terhadap Keadilan:
9.Akses Terhadap Keadilan:Badilum,Badilag, 39 PN dan664 peserta (Hakim dan Aparatur Pengadilan/ Staf
Akses Terhadap Keadilan: Workshop Implementasi SEMA 10/2010.Badilum,Badilag, 39 PN dan64 peserta (Hakim dan Aparatur Pengadilan/ Staf
Workshop Implementasi SEMA 10/2010.Badilum,Badilag, 39 PN dan 8 PA64 peserta (Hakim dan Aparatur Pengadilan/ Staf Pengadilan) mengikuti 1 Workshop Implementasi
Workshop Implementasi SEMA 10/2010.Badilum,Badilag, 39 PN dan 8 PA64 peserta (Hakim dan Aparatur Pengadilan/ Staf Pengadilan) mengikuti 1 Workshop Implementasi
orkshop Implementasi SEMA 10Badilum,Badilag, 39 PN dan 8 PA64 peserta (Hakim dan Aparatur Pengadilan/ Staf Pengadilan) mengikuti 1 Workshop Implementasi SEMA 10/2010 terdiridari :
8 PAPengadilan) mengikuti 1 Workshop Implementasi SEMA 10/2010 terdiridari :
8 PAPengadilan) mengikuti 1 Workshop Implementasi SEMA 10/2010 terdiridari :
8 PASEMA 10/2010 terdiridari : -Hakim Wanita : 3
OPASEMA 10/2010 terdiridari : -Hakim Wanita : 3
-Hakim Wanita : 3 -Hakim Pria : 49
-Hakim Wanita : 3 -Hakim Pria : 49
-Hakim Wanita : 3 -Hakim Pria : 49
-Hakim Pria : 49
-Hakim Pria : 49
-Aparatur/Staf PengadilanWanita 6 -Aparatur/Staf Pengadilan Pria : 6
-Aparatur/Staf Pengadilan Pria : 6
10.Bantuan Teknis Lainnya: Studi Banding: Bantuan Teknis untuk Kunjungan Studi Banding ke Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat PertamaPimpinan MAAmerika Serikat;11 Hakim (3 wanita, 8 pria) melakukan Kunjungan Studi Banding tentang Hak Milik Intelektual di Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Pertama
Agung dan Pengadilan Tingkat Pertama si Amerika SerikatMat Pertama
Australian AID
Alamat Kantor : JI. HR Rasuna Said Kav C15-16, Jakarta 12940Nama Proyek: Australia Indonesia Partnership for Justice Bridging Program
Telepon :021-2550 5508Durasi Proyek: 9 Bulan
Fax :021-2550 5582Total Anggaran Selama Jangka Waktu Proyek: Januari - September 2011
Website : www.ausaid.gov.auTotal Penggunaan Anggaran Berjalan (estimasi s/d akhir 2011): Rp. 3.455.567.452*
Nama dan Nomor Kontak: Saiful Doeana, 021-2550 5592, 08121071185

Tujuan Proyek:

Mendukung pelaksanaan tugas Tim Asistensi Pembaruan Mahkamah Agung terkait dengan implementasi kegiatan program reformasi peradilan di Mahkamah Agung.

Sasaran Proyek:

Tim Asistensi Pembaruan MA mampu mendorong kemajuan proses reformasi secara partisipatif, transparan dan akuntabel sesuai dengan cetak biru MA; serta meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan terhadap kinerja proses reformasi peradilan; dan

○ Implementasi kegiatan prioritas cetak biru MA melalui kelompok kerja Tim Pembaruan MA.

Target Capaian (Milestones) Tahunan Sampai Akhir Proyek : N/A

Instansi Pelaksana/ KontraktorPeriode LaporanJumlah Pengadilan yang DibantuHasil Kegiatan Utama
Januari-Desember 2011Implementasi usulan-usulan kegiatan untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Asistensi Pembaruan Mahkamah Agung dalam rangka mendukung proses refomasi peradilan.
Dokumen Hibah (NPHLN)Asal Donor :Jumlah Hakim dan Aparatur Pengadilan yang terlibat - uraikan secara rinci per kategori peserta dan perjenis kegiatanHasil Kegiatan Lain
Grant Agreement No: N/ANama Lembaga Donor: Australian Aid Asal Negara: AustraliaProses kerja dan interaksi positif antara pimpinan MARI, berbagai satuan kerja di lingkungan MARI, berbagai kelompok kerja tim pembaruan, tim asistensi pembaruan peradilan, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga donor dalam mendorong efektifitas pelaksanaan agenda reformasi peradilan.

RINGKASAN KEGIATAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA (JIKA ADA)

OUTPUT & OUTCOME REALISASI ANGGARAN SAMPAI TAHUN LALU KENDALA/CATATAN DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN

mendukung penyusunan laporan tahuan MARI serta memudahkan masyarakat Diharapkan kegiatan ini akan mejadi kegiatan rutin atau berkala untuk KENDALA/CATATANmendukung penyusunan laporan tahuan MARI serta memudahkan masyarakat Diharapkan kegiatan ini akan mejadi landamark decision yang dikeluarkan kegiatan rutin atau berkala untuk untuk menemukan dan membacaBahan ajar akan dipergunakan untuk penyelenggaraan Diklat II MARIdengan menggunakan anggaran dari Badan Pengawasan. AusAID hanya Anggaran kegiatan ini dilaksanakan memberikan dana dampingan operasional untuk mendukung
Analisis landmark decision MARI OUTPUT & OUTCOMEoleh MARI Analisis landmark decision MARIKurikulum untuk Diklat II MARI serta pelaksanaan training convention. terlaksananya asistensiInstrument Audit Kinerja dan Audit Integritas.
REALISASI ANGGARAN Rp. 5.000.000Rp. 5.000.000Rp. 17.750.000Rp.2.400.000
PIHAK-PIHAK YANG Kepaniteraan MARI, Tim Peradilan, dan 2 orang Asistensi Pembaruan TERLIBAT konsultan individual.Kepaniteraan MARI, Tim Peradilan, dan 2 orang Asistensi Pembaruan konsultan individual.Pembaruan,Tim Diklat MARI Hukum dan Peradilan MARI, bekerjasama dengan Divisi Pusdiklat Teknis Peradilan pada Badan Penelitian dan Pendidikan dan Pelatihan dan 2 orang konsultan Pengembangan dan Tim Asistensi individual.Tim Asistensi Pembaruan, Tim Asistensi Kelompok Kerja Pengawasan.
Analisa Penyusunan Putusan Penting PROGRAM DAN KEGIATAN (landmark decision). Nama Kegiatan:penting (landmark decision) dari berbagai implementasi system kamar pada MARI Penyusunan Bahan Materi Ajar Diklat II. Analisa Penyusunan Putusan Penting presentasi terhadap beberapa resume dari aanngap Merupakan kegiatan rintisan untuk yang bertujuan untuk analisa dan (landmark decision). Deskripsi Singkat: Nama Kegiatan: Nama Kegiatan: jenis perkara.Penyusunan kurikulum standar untuk pendidikan dan pelatihan teknis hukum (Diklat) II pada MARI. Kegiatan ini diikuti dengan diseminasi kurikulum tersebut dan transfer skills kepada staff pusdiklat. Penyusunan Bahan Materi Ajar Diklat II. Deskripsi Singkat: Nama Kegiatan:Dukungan kepada Badan Pengawasan dalam Penyusunan Instrumen Audit Kinerja dan Integritas. Nama Kegiatan:
No 1.233
Deskripsi Singkat:Kegiatan penyusunan instrument auditpelaksanaan kegpelaksanaan kegiatan penyusunan.
4.merupakan salah satu program prioritas pembaruan MARI 2011. Nama Kegiatan: Penyusunan Program PrioritasTim Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung danRp. 96.681.462Daftar program prioritas pembaruan 2011-2012 dan pengalokasianTindak lanjut dari kegiatan ini adalah untuk memastikan program prioritas yang tidak tercakup oleh APBN
Deskripsi Singkat: Kegiatan pertemuan untuk membahas dan menetapkan program prioritas kerja pembaruan jangka pendek dan jangka menengah berdasarkan cetak biruMahkamah Agung.mendapatkan pendanaan yang memadai dan agenda monitoring & evaluasi terhadap kemajuan program prioritas.
Nama Kegiatan: Koordinasi Lembaga Donor untuk MARI. Deskripsi Kegiatan: Pertemuan koordinasi antara MARI dengan lembaga donor untuk memperjelas kebutuhan MARI dalamTim Asistensi Pembaruan MA.Rp.3.320.000Laporan pertemuan dan pemetaan pendanaan program prioritas pembaruan 2011-2012 dari masing- masing lembaga donor.Terkait dengan kegiatan ini, Tim Asistensi sebelumnya merencanakan dan telah melakukan beberapa inisiasi untuk pengembangan SIMANDOR (system management donor) dan serta akan membantu MA dalam pengimplementasian system tersebut. Namun beberapa kendala teknis dan keterbatasan waktu membuat kegiatan
6.program prioritas pembaruan. Nama Kegiatan: Konferensi Regional Asia Pasifik, International Association for Court Administration (IACA).MARI dan Tim Asistensi Pembaruan.Rp.52.472.894Anggaran disediakan oleh MARI, AusAID memberikan dana dampingan untuk honorarium interpreter dan translator.
konferensi regional Asia Pasifik yang pertama untuk membahas isu-isu penting dalam administrasi pengadilan di Asia Pasifik.
Pelaksanaan Cetak Biru Pembaruan MARI.
8.Pelaksanaan Cetak Biru Pembaruan MARI Deskripsi Kegiatan: Kegiatan pertemuan untuk finalisasi naskah Cetak Biru Pembaruan MARI 2011-2015 dan inisiasi pengembangan instrument monitoring and evaluasi, serta advokasi implementasi cetak biru MARI. Nama Kegiatan:MARI.monitoring and evaluasi dari cetak biru serta pengimplementasian cetak biru tersebut.
8.advokasi implementasi cetak biru MARI. Nama Kegiatan: Sosialisasi Surat Edaran MARI No. 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Berkas Kasasi. Deskripsi Kegiatan: Koordinasi untuk pembahasan kendala- kendala serta kesepakatan untuk penyelesaian kendala-kendala tersebut terkait dengan pelaksanaan SEMA No. 14/2010. Dalam pertemuan tersebut juga dilakukan evaluasi kemajuan implementasi SEMA, evaluasi inventarisasi data perkara online dan evaluasi implementasi uji coba perbaikan system pelaporan perkara pengadilan tingkat pertama dan banding di wilayah hukum PT Banten.Kelompok kerja management perkara dan Tim Asistensi Pembaruan.Rp.7.600.000Rangkaian kegiatan tindaklanjut berupa proses verifikasi data perkara untuk meningkatkan akurasi informasi perkara, pengembangan system pelaporan perkara berbasis SMS bagi pengadilan tingkat pertama dan banding, rencana sertifikasi template putusan Kasasi/PK MA dan digulirkannya rencana tahapan business process reengineering.Business process reengineering akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangakn kesiapan organisasi.
9.Nama Kegiatan: Pengembangan Formulir Sistem Pelaporan Perkara di 5 (lima) Pengadilan Ujicoba. Deskripsi Kegiatan: Mengembangkan formulir system pelaporan perkara, penyusunan tata cara pengisian formulir system pelaporan perkara dan pelatihan pengisian formulirTim Asistensi Pembaruan bekerjasama dengan PSHK.Rp. 287.716.940Formulir system pelaporan perkara yang telah dikembangkan secara komprehensif beserta tata cara pengisiannya.
10.Nama Kegiatan:Tim Asistensi PembaruanRp.72.900.000Bahan sosialisasi dan materiTindak lanjut kegiatan ini adalah
Advokasi Penyerapan Dana Bantuan Hukum untuk Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Deskripsi Kegiatan:bekerjasama dengan PUSKAPA UI serta beberapapublikasi bantuan hukum.
Advokasi Penyerapan Dana Bantuan Hukum untuk Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Deskripsi Kegiatan: Workshop untuk persiapan penyusunan Standar Operating Procedure (SOP), materi publikasi, kerangka acuan penunjukan pos bantuan hukum dan rancangan kesepakatan mengenai kerjasama dengan pihak ketiga tentang penyediaan sumber daya advokat untuk penyelenggaraan pos bantuan hukumbekerjasama dengan PUSKAPA UI serta beberapa konsultan individual.publikasi bantuan hukum.rencana ujicoba SOP dan advokasi ke pengadilan target.
11.bantuan hukum. Nama Kegiatan: Penyusunan PERMA Penyelesaian Gugatan Putusan Komisi Informasi Deskripsi Kegiatan: Pelaksanaan Focus Group Discussion dan Workshop untuk menyusunPokja Penyusunan Peraturan MARI dan 2 konsultan dari LelP.Rp.56.000.000PERMA Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.
12.penyelesaian sengketa informasi public di Pengadilan. Nama Kegiatan: Penyempumaan Rancangan Standar Pelayanan Pengadilan. Deskripsi Kegiatan: • Focus Group Discussion untuk membahas dan menyusun naskahTim Asistensi dengan dibantu oleh Peneliti LelP dan PSHK.Rp. 16.386.050Draft rancangan standar pelayanan public pada badan peradilan.
13.Nama Kegiatan: Penyusunan Rencana Aksi dan Implementasi Pemberantasan Mafia Hukum pada Lembaga Peradilan.Task force MARI pencegahan mafia hukum, Tim Asistensi PembaruanRp.120.000.000Draft rencana aksi pemberantasan mafia hukum pada lembagaAktifitas task force mendapatkan dana dari APBN 2011-2012. Dukungan dana
DeskripsiKegiatan: MARI berinisiasi membentuk task force pencegahan mafia hukum. Kegiatan ini memberikan asistensi dalam penyusunan rencana aksi dan implementasi rencana aksi tersebut. Kegiatan berupa beberapa pertemuan, FGD dan workshop. Nama Kegiatan:
Informasi Perkara Secara Online. Deskripsi Kegiatan: Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyempumakan system pelaporan pengadilan melalui SMS dan system informasi perkara secara online yang sudah ada sebelumnya. Dengan penyempurnaan ini diharapkan pelaporan oleh lembaga pengadilan
Nama Kegiatan: Pengelolaan Media Komunikasi Publik Tim Asistensi Pembaruan MARI. Deskripsi Kegiatan: Pembuatan (dan pencetakan newsletter) dan pengelolaan situs tim asistensiPenerbitan newsletter dan laporan kajian efektifitas altenative media komunikasi masa.Newsletter dan pengelolaan situs selanjutnya akan dilakukan secara berkala.
16.Nama Kegiatan: Audit Informasi Perkara.Tim Asistensi Pembaruan dan konsultan individu.Rp.8.840.000Index informasi perkara.
sumber tersebut.Deskripsi Kegiatan: Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyesuaikan data perkara yang terdapat dalam informasi perkara secara online dengan data perkara yang ada di berkas kepaniteraan. Kegiatan ini
17. 18.meliputi pembuatan index data dari kedua sumber data tersebut untuk mencari ketidaksesuaian data dari kedua sumber tersebut. Nama Kegiatan: Asistensi Penyusunan SK Implementasi Sistem Kamar pada MA Deskripsi Kegiatan: Kegiatan ini merupakan program prioritas pembaruan yang sangat signifikan bagi pembaruan MA dan peradilan pada umumnya. Ketua MA telah membentuk kelompok kerja yang beranggotakan para Ketua Muda, Hakim Agung dan dibantu oleh Tim Asistensi yang terdiri dari anggota Tim Asistensi Pembaruan MA dan beberapa peneliti LeiP. AusAID memberikan dukungan dana untuk operasional peneliti dari LeiP.Tim Asistensi Pembaruan dan LeiPRp. 99.287.050• Rancangan SK ketua MA tentang Implementasi Sistem Kamar pada Mahkamah Agung. Rancangan SK Penunjukkan Hakim Agung sebagai Anggota Kamar. Rancangan SK tentang Penunjukan Ketua Kamar
18.operasional peneliti dari LeiP. Nama Kegiatan: Dukungan operasional kegiatan Rutin Tim Asistensi Pembaruan MARI Deskripsi Kegiatan: Memberikan dukungan bagi kegiatan rutin Tim Asistensi Pembaruan MARI untuk mendukung pelaksanaan rapat- rapat kerja/koordinasi penyediaan logistic (termasuk pembelian beberapa inventaris), salary support tim asistensi dan lain-lain yang terkait dengan implementasi program.Tim Asistensi Pembaruan MARIRp. 2.469.484.506.*

LAMPIRAN

Australia Indonesia AID Partnership for JusticeAustralian AIDNama Proyek : Australia Indonesia Partnership for Justice Durasi Proyek : 5 Tahun : N/A
Alamat Kantor : International Financial Centre Lantai 17. Jl. Jend Sudirman Kav 22-23, Jakarta 12920Total Penggunaan Anggaran Berjalan (estimasi s/d akhir 2011): Rp. 1.834.985.229,-
Telepon : (021) 5710199
Telepon Fax : (021) 5710221
Fax : (021) 5710221 Nama dan Nomor Kontak: Nicola Colbran, 08121022965

Tujuan Proyek:

Perbaikan sistem penyelesaian sengketa melaluipengadilan bagi kelompok-kelompok terpinggirkan (termasuk kaum miskin, perempuan, dan penyandang disabilitas);

○ Badan-badan penuntutan lebih mampu memproses perkara-perkara korupsi;

Peningkatan akses publik terhadap informasi hukum serta penggunaannya, khususnya terkait dengan hak asasi manusia (termasuk hak-hak perempuan) dan anti korupsi;

o Perbaikan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaannya, mengenai sistem bantuan hukum;

○ Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat sipil dan komisi-komisi nasional dalam mendukung upaya reformasi sektor hukum dan keadilan Indonesia.

Sasaran Proyek*:

Sasaran proyek AlPJ masih bersifat sementara dan akan dikembangkan lebih lanjut

○ Mahkamah Agung mampu mengelola desain dan implementasi sistem kamar selama masa transisi melalui pendekatan partisipatif dan komprehensif;

○ Mahkamah Agung sukses memperbaiki manajemen dokumen perkara kasasi secara elektronik;

○ Mahkamah Agung dan beberapa Pengadilan terpilih mampu menyediakan layanan yang sesuai dengan standar minimum layanan publik;

Tim Asistensi Pembaruan Peradilan memfasilitasi secara efektif pelaksanaan cetak biru pembaruan Mahkamah Agung.

Target Capaian (Milestones) Tahunan Sampai Akhir Proyek :

○ Belum di tentukan

Instansi Pelaksana/ KontraktorPeriode LaporanJumlah Pengadilan yang DibantuHasil Kegiatan Utama
Cardno AcilJanuari-Desember 2011Berbagai usulan kebijakan guna mempercepat pelaksanaan agenda pembaruan peradilan sekaligus melembagakan agenda tersebut ke dalam struktur dan sistem kerja MARI.
Dokumen Hibah (NPHLN)Asal Donor :Jumlah Hakim dan Aparatur Pengadilan yang terlibat - uraikan secara rinci per kategori peserta dan perjenis kegiatanHasil Kegiatan Lain
Grant Agreement No... Tanggal .....oss PkProses kerja dan interaksi positif antara pimpinan MARI, berbagai satuan kerja di lingkungan MARI, berbagai kelompok kerja tim pembaruan, tim asistensi
Tanggal .....Nama Lembaga Donor: Australian Aid Asal Negara: Australiauberbagai kelompok kerja tim pembaruan, tim asistensi pembaruan peradilan, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga donor dalam mendorong eketivitas pelaksanaan agenda pembaruan.

RINGKASAN KEGIATAN TAHUN 2011

RINGKASAN KEGIATAN TAHUN 2011
NOPROGRAM DAN KEGIATANPIHAK-PIHAK YANG TERLIBATREALISASI ANGGARANOUTPUT & OUTCOMEKENDALA/CATATAN
1Nama Kegiatan: Melanjutkan Dukungan bagi Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI. Deskripsi Singkat: 1. Audit atas akurasi informasi putusan yang diunggah melalui situs MA RI; 2. Pemeliharaan dan dukungan aplikasi TI sesuai kebutuhan pembaruan peradilan; 3. Penyebarluasan informasi tentang reformasi Mahkamah Agung RI melalui nawala (newsletter) dan situs;Pihak-pihak yang terlibat Kepaniteraan MARI, Tim Asistensi Pembaruan Peradilan, dan beberapa orang konsultan individual.Realisasi hingga akhir 2011: Rp. 170,500,000 atau 36% dari anggaran yang disetujui (Rp. 478,750,000)Output masih bersifat sementara karena belum semua kegiatan selesai dilakukan. Berikut adalah output sesuai dengan nomor urut kegiatan: 1. Belum ada output; 2. Belum ada output; 3. Newsletter Pembaruan Peradilan edisi Akhir Tahun 2011 dan materi website tim pembaruan peradilan.Rangkaian kegiatan baru dimulai pada September 2011 dan akan dilanjutkan pada 2012. Realisasi anggaran dan output kegiatan belum final atau masih merupakan progres hingga akhir tahun 2011.
2melalui nawala (newsletter) dan situs; Nama Kegiatan: Pelatihan Keterbukaan Informasi di Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa Informasi di Pengadilan. Deskripsi Singkat: Menyelenggarakan pelatihan bagi para hakim di lingkungan peradilan TUN dan peradilan umum terkait dengan: 1. hak dan kewajiban yang diatur dalam UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 1- 144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;Tim Asistensi Pembaruan Peradilan, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), dan beberapa Pengadilan TUN dan Pengadilan Negeri di pulau Jawa.Realisasi hingga akhir 2011: Rp. 0 atau dari anggaran yang disetujui (Rp 174,461,000).Belum ada output.Rangkaiaan kegiatan baru dimulai pada September 2011 dan akan dilanjutkan hingga 2012. Realisasi anggaran dan output kegiatan belum final atau masih merupakan progres hingga akhir tahun 2011.

LAMPIRAN

2. pelaksanaan Perma No. 2/2011 tentang Tata Cara Penyelesaian2. pelaksanaan Perma No. 2/2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di
3Pengadilan. Nama Kegiatan: Pembentukan Aplikasi dan Penyusunan Manual Pengisian dan Pengolahan Data pada Formulir Laporan Pengadilan versi Baru di Lingkungan Peradilan Umum. Deskripsi Singkat: Program ini dijalankan untuk mengimplementasikan penyederhanaan sistem pelaporan kinerja pengadilan tingkat pertama dan pengadilan banding di lingkungan peradilan umum dengan membentuk aplikasi pengisian danDirektorat Jenderal Badan Peradilan Umum MARI, Tim Asistensi Pembaruan Peradilan, dan Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK).Realisasi hingga akhir 2011: Rp. 155,460,000 atau 60% dari anggaran yang disetujuiDraf aplikasi sistem pelaporan dan manualnya.Rangkaian kegiatan baru dimulai pada September 2011 dan belum selesai dilaksanakan serta akan dilanjutkan pada 2012. Realisasi anggaran dan output kegiatan belum final atau masih merupakan progres hingga akhir tahun 2011.
Nama Kegiatan: Pengesahan/Sertifikasi Format Putusan pada Mahkamah Agung RI Deskripsi Singkat: 1. Mengumpulkan berbagai format putusan kasasi dan peninjauan kembali yang diperkenalkan dan digunakan di lingkungan MARI; 2. Memfasilitasi rangkaian diskusi antara para hakim agung dan panitera di lingkungan MARI untuk memilih dan mensertifikasi berbagai format terbaik; 3. Mengembangkan aplikasi dan pedoman untuk menggunakan formatPola Template Putusan Kasasi dan PK pada MARI yang dibentuk oleh SK KMA No. 181/KMA/SK/XI/2011, Tim Asistensi Pembaruan Peradilan, dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP).Rp. 173,865,000 atau 60% dari anggaran yang disetujui (Rp 289,775,000)pada September 2011 dan belum selesai dilaksanakan serta akan dilanjutkan pada tahun 2012 Realisasi anggaran dan output kegiatan belum final atau masih merupakan progres hingga akhir tahun 2011.
Penyusunan Manual Administrasi bagi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Deskripsi Singkat:Standar Administrasi Pengadilan Tipikor yang dibentuk oleh SK KMA No.2011: Rp. 0 atau dari anggaran yang disetujuiPersiapan kegiatan baru dilaksanakan pada Desember 2011 dan akan dilaksanakan sepenuhnya pada 2012.
1. Mendapatkan gambaran Tipikor.1. Mendapatkan gambaran 208/KMA/SK/XII/2011, Tim permasalahan yang jelas dan sesuai Asistensi Pembaruan dengan kondisi rill, berkaitan dengan Peradilan, dan PSHK. standar administrasi Pengadilan Tipikor. 2. Mendapatkan solusi untuk perbaikan dalam standar administrasi208/KMA/SK/XII/2011, Tim (Rp 267,750,000)(Rp 267,750,000)Realisasi anggaran dan output kegiatan belum final atau masih merupakan progres hingga akhir tahun 2011.
63. Memberikan rekomendasi penyempurnaan Buku II MA RI terkait sistem administrasi Pengadilan Tipikor dengan memasukkan elemen keterbukaan, akuntabilitas, dan teknologi melalui penyediaan rancangan standar administrasi Pengadilan Tipikor. Nama Kegiatan: Program Asistensi Persiapan Implementasi Sistem Kamar & Pembuatan Indeks Putusan di Mahkamah Agung RI. Deskripsi Singkat: 1. Menyusun usulan SOP manajemen perkara di MARI yang mengacu padaTim Asistensi Penerapan Sistem Kamar di MARI (dibentuk oleh SK Panitera MARINo. 50/PAN/SK/XI/2011); Tim Asistensi Pembaruan Peradilan; dan LelP.Realisasi hingga akhir 2011: Rp. 232,050,000 atau 60% dari anggaran yang disetujui (Rp. 386,750,000)Output masih bersifat sementara karena belum semua kegiatan selesai dilakukan. 1. Draf metode dan instrumen pembuatan indeks putusan; 2. Naskah Position Paper implementasi Sistem Kamar dalam RUU MA; 3. Laporan hasil rapat kerja antara MARI dengan MA Kerajaan Belanda.Kegiatan ditargetkan selesai pada Februari 2012.
7putusan untuk membantu pengambilan putusan dalam sistem kamar; 3. Ikut serta dalam pertemuan kelompok kerja di Belanda, guna mempertimbangkan penerapan sistem kamar oleh Pengadilan di Belanda. Nama Kegiatan: Pelatihan Mediasi bagi Para HakimDirektorat Jenderal Badan Peradilan Agama MARI,Realisasi hingga akhir 2011:Output masih bersifat sementara karena belum semua kegiatanTiga pelatihan akan dilakukan tahun 2012

LAMPIRAN

Pengadilan Agama. Deskripsi Singkat: 1. Lokakarya perencanaan yang diikuti oleh Badilag, Pengadilan Keluarga Australia, seorang konsultan internasional dan beberapa hakim untuk menentukan isi/materi, peserta, dan lokasi pelatihan. 2. Tiga pelatihan mediasi bagi total 90Pengadilan Keluarga (Family Court) Australia, dan beberapa konsultan individual.Rp. 29,119,368 atau 2% dari anggaran yang disetujui (Rp. 1,880,793,162)selesai dilakukan, yang berupa rancangan materi pelatihan.
8Nama Kegiatan: Lokakarya Staf Meja Informasi di Pengadilan Agama. Deskripsi Singkat: 1. Lokakarya perencanaan yang diikuti oleh Badilag, Pengadilan Keluarga Australia, seorang konsultan internasional dan beberapa hakim untuk menetukan isi/materi, peserta, dan lokasi pelatihan. 2. 3 lokakarya untuk total 90 staf, difokuskan pada pengoperasian meja informasi secara efektif, sertaPengadilan Keluarga (Family Court) Australia, 30 Pengadilan Agama seluruh Indonesia, dan beberapa2011: Rp. 783,652,659 atau 43% dari anggaran yang disetujuiOutput masih bersifat sementara karena belum semua kegiatan selesai dilakukan. 1. Materi lokakarya; 2. 30 staf Pengadilan Agama mengikuti lokakarya meja informasi.lainnya akan diselenggarakan pada 2012
Penilaian atas Situs seluruh Pengadilan tahun 2011. Deskripsi Singkat: Menilai kinerja berbagai pengadilan di seluruh Indonesia dalam menyediakan informasi publik melalui situsnya mengacu pada kriteria yang ditetapkan, serta mendiseminasikan hasil penilaian2011: Rp 171,885,000 atau 42% dari anggaran yang disetujui (Rp. 409,250,000)karena belum semua kegiatan selesai dilakukan, dalam hal ini berupa metodologi dan kriteria penilaian berbagai situs Pengadilan.Maret 2012
pengadilan.tersebut untuk kepentingan penyempumaan kinerja keterbukaan
1. 10 Draft SK KMA terkait kegiatan pembaruan peradilan
10Nama Kegiatan: Dukungan operasional kegiatan Rutin Tim Asistensi Pembaruan MARI Deskripsi Kegiatan: Memberikan dukungan bagi kegiatan rutin Tim Asistensi Pembaruan MARI untuk mendukung pelaksanaan rapat- rapat kerja/koordinasi penyediaan logistic, salary support tim asistensi danTim Asistensi Pembaruan PeradilanRealisasi hingga akhir 2011: Rp. 284,684,852 atau 26% dari anggaran yang disetujui (Rp. 1,095,885,000 ).1. 10 Draft SK KMA terkait kegiatan pembaruan peradilan 2. Laporan monitoring perkara, situs putusan dan sms gateway 3. Laporan bulanan kegiatan JRTO
Alamat Kantor : Pengadilan Tipikor Lt. Dasar JI. HR Rasuna Said Kav. C19 Jakarta Selatan Telepon :021-52920731/52900384 Fax :021-52907427Nama Proyek: Penguatan Kapasitas dan Integritas Peradilan Indonesia, Fase III Durasi Proyek: Juni 2011-Mei 2013
Durasi Proyek: Juni 2011-Mei 2013 Total Anggaran Selama Jangka Waktu Proyek: 691,359 USD
Fax :021-52907427Total Anggaran Selama Jangka Waktu Proyek: 691,359 USD
Website : www.unodc.org/indonesiaTotal Penggunaan Anggaran Berjalan (Juli 2011 s/d 31 Desember 2011):
Nama dan Nomor Kontak: Rosyada, [email protected]177,998.40 USD, (termasuk untuk komponen Komisi Yudisial)

Tujuan Proyek:

Sistem Peradilan Pidana Indonesia merespon pengaduan publik sejalan dengan standar nasional dan internasional mengenai akses dan integritas

Sasaran Proyek:

o Otoritas relevan mengidentifikasi prioritas bagi Pengadilan Percontohan dalam kaitannya dengan integritas dan akses terhadap keadilan serta bertindak secara efektif untuk hal ini.

O Peradilan Indonesia dan Komisi Yudisial bertindak berdasarkan Kode Etik/Prilaku dan mengidentifikasi praktek-praktek terbaik dalam integritas

O Pelaku relevan untuk tingkat lokal, termasuk Posko Pengaduan dan LSM, secara aktif bekerja untuk mengidentifikasi isu korupsi pada tingkat lokal melalui produksi dan peluncuran bahan-bahan kampanye media

Target Capaian (Milestones) Tahunan Sampai Akhir Proyek :

Tahun ke-1 : (1). Pengetahuan hakim yunior mengenaikode etik/prilaku hakim dan prosedur disiplin meningkat; (2) Pengetahuan Peradilan Indonesia mengenai praktek-praktek terbaik dalam intergitas peradilan meningkat;

Tahun ke-2 : Kapasitas pengadilan percontohan untuk menyediakan informasi kepada pengguna pengadilan meningkat;

Instansi Pelaksana/KontraktorPeriode LaporanJumlah Pengadilan yang DibantuHasil Kegiatan Utama
United Nations Office on Drugs and CrimeJanuari-Desember 2011N/AN/A
Dokumen Hibah (NPHLN)Asal Donor :Jumlah Hakim dan Aparatur Pengadilan yang terlibat - uraikanHasil Kegiatan Lain
secara rinci per kategori peserta dan per jenis kegiatan
Grant Agreement No... Tanggal 6 Juni 2011 (terakhir di tanda tangani oleh Sekjen Komisi Yudisial)Nama Lembaga Donor: Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) Asal Negara: JermanDampak tidak langsung pengajaran beberapa materi umum kepada calon hakim peradilan Umum dan TUN pada PPC II (±120 calon hakim)N/A
RINGKASAN KEGIATAN TAHUN 2011
NOPROGRAM DAN KEGIATANPIHAK-PIHAK YANG TERLIBATREALISASI ANGGARANOUTPUTKENDALA/CATATAN
Sasaran: Pengetahuan hakim yunior mengenai kode etik/prilaku hakim dan prosedur disiplin meningkat; • Dukungan terhadap penyelenggaraanDiklat MARI, JRTO, UNODC11.700 USD1. Modul ajar dan catatan pengajar "Profil Hakim" PPC II 2. Modul ajar dan catatan pengajar "Sistem Pengawasan" PPC II 3. Modul ajar dan catan pengajar "Bahasa Indonesia Hukum"
2.PPC II untuk materi umum. Dukungan terhadap JRTO dan Balitbangdiklat MARI untuk penyelesaian beberapa permasalahan terkait dengan pendidikan calon hakim dan penguatanJRTO dan Diklat MARI4.000 USDLaporan kegiatan dan rencana kerja diklat untuk penyelenggaraan PPC ⅢI
3.Nama Kegiatan: (Persiapan) Regional workshop "Integrity based Judicial Reform in South East Asia" 26-27 Januari 2012Mahkamah Agung RI, Komisi Yudisial RI, Federal Ministry of Economic Development and Cooperation of Germany, UNDP Regional Center Asia and the Pacific, UNODC81.300 USDMasih dalam proses persiapan, namun pengeluaran sebagian besar anggaran dilaksanakan pada tahun 2011

PERMA MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2011

NONO. PERMATANGGALNO NO. PERMA TANGGAL TENTANG
11 01 Tahun 2011 30/5/2011 Hak Uji Materiil30/5/2011Hak Uji Materiil
202 Tahun 201129/11/20112 02 Tahun 2011 29/11/2011 Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Indonesia

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2011

NoNO. SENO NO. SE TANGGAL TENTANGTENTANG
1 01 Tahun 2011 31/1/201131/1/2011Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan
202 Tahun 201131/1/2011Putusan 2 02 Tahun 2011 31/1/2011 Pengelolaan Uang Biaya Perkara oleh Bank Mandiri
3 03 Tahun 2011 29/7/201129/72011Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial
44 04 Tahun 2011 10/8/20111018011Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (whistle blower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (justice collaborator) di dalam perkara tindak pidana korupsi
505 Tahun 201124/8/20115 05 Tahun 2011 24/8/2011 Penandatanganan Pakta Integritas Bagi Ketua Pengadilan
606 Tahun 201114/8/20116 06 Tahun 2011 14/8/2011 Pembinaan Hakim Non Palu
707 Tahun 20119/11/20117 07 Tahun 2011 9/11/2011 Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2011

NONO SK KMATANGGALNO NO SK KMA TANGGAL TENTANG
1 001/KMA/ SK/I/2011 03 -1 - 201103-1-2011Penunjukan pejabat kuasa pengguna anggaran / pengguna barang di lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2011
1-144/KMA/05 - 01- 2011SK/I/2011 05 - 01 - 2011 Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
22 002/KMA/ SK/I/2011 06 - 01 - 201106 01-2011Penunjukan Pengadilan Negeri Ambon untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dari Pengadilan Negeri Tual
NONO NO SK KMA TANGGAL TENTANGTANGGALTENTANG
3 003/KMA/ SK/I/2011 06 - 01 - 2011Penunjukan Pengadilan Magang untuk Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu, yang terletak di 6 (enam) provinsi yaitu, Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Tanjung Karang
。4 004/KMA/ SK/I/2011 10 - 01 - 201110-01-2011Penunjukan Pengadilan Negeri Palu untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dari Pengadilan Negeri Buol
55 005/KMA/ SK/I/2011 10 - 01 - 201110-01-2011Pemberian akreditasi kepada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sebagai penyelenggara pelatihan mediasi
°6 006/KMA/ SK/I/2011 13 -01 - 201113-01-2011Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dari Pengadilan Negeri
77 007/KMA/ SK/I/2011 13 -01 - 201113.01 22011Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dari Pengadilan Negeri Subang
8 008/KMA/ SK/I/2011 13 -01 - 201113 01 22011Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dari Pengadilan Negeri Sukoharjo, Tasikmalaya dan Rangkasbitung
。9 009/KMA/ SK/I/2011 13 - 01 - 201113-01-2011Pengangkatan Hakim Madya Utama, Ketua Pengadilan Negeri sebagai Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)
10 010/KMA/ SK/I/2011 21/01/2011210120111Pembentukan Tim Kelompok Kerja Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung RI
=11 011/KMA/ SK/I/2011 21/01/201121012011Pengangkatan/penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama
NO NO SKNO NO SK KMA TANGGAL TENTANGTANGGAL
1212 012/KMA/ SK/I/2011 24/01/201124/01/2011Memindahkan / mengangkat Calon Hakim PTUN Makassar menjadi
1313 013/KMA/ SK/I/2011 24/01/201124/012011Hakim Pratama PTUN. Palu Memindahkan / mengangkat Calon Hakim PTUN Palu menjadi Hakim
1414 014/KMA/ SK/I/2011 24/01/201124/0/2011Pratama PTUN. Kupang Memindahkan / mengangkat Calon Hakim PTUN Palu menjadi Hakim
1515 015/KMA/ SK/I/2011 24/01/201124/0/2011Pratama PTUN Jayapura Memindahkan / mengangkat Calon Hakim PTUN Pontianak menjadi Hakim Pratama PTUN Banda Aceh
1616 016/KMA/ SK/I/2011 24/01/201124/01/2011Hakim Pratama PTUN Banda Aceh Memindahkan / mengangkat Calon Hakim PTUN Makassar menjadi Hakim Pratama PTUN Samarinda
717 017/KMA/ SKB/I/2011 24/01/2011201Perpanjangan penggunaan dan perawatan aset dan barang inventaris Markas Besar Tentara Nasional Indonesia oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer periode tahun 2011 s/d 2012
1818 018/KMA/SK/ II/2011 01/02/201101/02/2011Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam jabatan di Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer
1919 019/KMA/SK/ II/2011 01/02/201101:020111Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam jabatan di Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer
2020 020/KMA/SK/ II/2011 02/02/11020211Pemindahan / pengangkatan Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Palembang
221 021/KMA/SK/ II/2011 02/02/11dkk.Pengangkatan Hakim Madya Pratama Ketua Pengadilan Negeri Ranai sebagai Hakim Pengadilan Perikanan, dkk.

LAMPIRAN 413

NONO SK KMATANGGALNO NO SK KMA TANGGAL TENTANG
2222 022/KMA/SK/ II/2011 07/02/11Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Palu, Pengadilan Negeri Manado dan Pengadilan Negeri Mataram Pemindahan / Pengangkatan Hakim
223 023/KMA/SK/ II/2011 07/02/1107/02/11Pemindahan / Pengangkatan Hakim Pengadilan Tinggi di Lingkungan Badan Peradilan Umum
2424 024/KMA/SK/ II/2011 07/02/110710211Pengangkatan / Penetapan Hakim Madya Muda, Ketua Pengadilan Negeri Manna sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri
2525 025/KMA/SK/ II/2011 17/02/201117/02/2011Pengangkatan Hakim Madya Utama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengadilan Niaga Pengangkatan / penetapan Hakim
2626 026/KMA/SK/ II/2011 17/02/201117/0201101Pengangkatan / penetapan Hakim Madya Muda Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama
2727 027/KMA/SK/21/02/2011II/2011 21/02/2011 Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al Mahkamah Mahkamah Agung RI
2828 028/KMA/SK/ II/2011 21/02/201121/02011Pembentukan Kelompok Kerja Pembahasan Rancangan UndangUndang Peradilan Militer di Lingkungan Antar Kementerian
2929 028 A/KMA/SK/21/02/2011II/2011 21/ 02/2011 Promosi dan mutasi hakim pada peradilan TUN sebanyak 71 Orang
NO SK KMATANGGALNO NO SK KMA TANGGAL TENTANG Pengangkatan Hakim Pengadilan
3030 029/KMA/SK/ II/2011 21/02/201121/0/2011Negeri sebagai Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pembentukan Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak
31 030/KMA/SK/ II/2011 28/02/201128102011Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Tahap Ketiga Pembentukan Panitia Pelaksana
32 031 /KMA/SK/ II/2011 28/02/20112802011Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Tahap ketiga Pemberhentian dari dan
833 032/KMA/SK/ II/2011 28/ 02/201128/02011Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer Pembentukan Tim Pembaruan
34 033/KMA/SK/ III/2011 01/03/2011Peradilan Koordinator : Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH (Ketua Muda TUN), Wakil Koordinator : Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LLM, Sekretaris : 1. H.M. Rum Nessa, SH, 2. Suhadi, SH., MH
635 034/KMA/SK/ III/2011 09/03/20111012011Penunjukan Pengadilan Negeri Semarang Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana dari Pengadilan Negeri Temanggung
3836 035/KMA/SK/ III/2011 09/ 03/201108/01/2011Penunjukan Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dari Pengadilan Negeri Bangil Penunjukan Pengadilan Negeri
8737 036/KMA/SK/ III/2011 10/ 03/201110/03:2011/Penunjukan Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dari Pengadilan Negeri Jantho
38 037/KMA/SK/ III/2011 10/03/201110201Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dari Pengadilan Negeri Jantho

LAMPIRAN 415

NOK
39 038/KMA/SK/TANGGALNO NO SK KMA TANGGAL TENTANG Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa
3939 038/KMA/SK/ III/2011 10/03/20111032011Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dari Pengadilan Negeri Bima
4040 039/KMA/SK/ 41 040/KMA/SK/18/03/2011III/2011 18/03/2011 Pemindahan / pengangkatan Hakim Utama Pengadilan Tinggi Pemindahan / Pengangkatan
4141 040/KMA/SK/ III/2011 18/03/201118092011Hakim Utama Pengadilan Tinggi di lingkungan Badan Peradilan Umum Penunjukan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Program
42 041/KMA/SK/ III/2011 18/03/2011 43 042/KMA/SK/1Percontohan Penggunaan Formulir Laporan Pengadilan Versi Baru Secara Elektronik Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa
III/2011 21/03/20112dan memutus perkara pidana dari Pengadilan Negeri Pandeglang Penunjukan Tim Study Banding di
4444 043/KMA/SK/ III/2011 24/03/201124/3/2011Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2011 Penunjukan Penempatan Rumah Singgah Pimpinan Mahkamah Agung
4545 044/KMA/SK/ III/2011 24/03/201124132011RI di Kompleks Pusdiklat Mahkamah Agung RI Mega Mendung Bogor, Jawa Barat Pemberhentian Dari Dan
4646 045/KMA/SK/ III/2011 30/03/201130/03/2011Pengangkatan Dalam Jabatan di Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer Pemberhentian dari dan
4747 046/KMA/SK/ III/2011 30/03/201130/03/2011Pengangkatan Dalam jabatan di Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer Penunjukkan Pengadilan Negeri
48 047/KMA/SK/ III/2011 31/03/2011B10: 011Penunjukkan Pengadilan Negeri Serang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dari Pengadilan Negeri Pandeglang
NO NO.SNO SK KMATANTANGGAL
4949 048/KMA/SK/04/04/2011NO NO SK KMA TANGGAL TENTANG
5050 049KMA/SK/11/04/2011IV/2011 04/04/2011 Penunjukan Tim Studi Banding ke Washington DC Amerika Serikat. Penugasan sebagai PP (Panitera Pengganti) pada Mahkamah Agung
5IV/2011 11/04/2011 51 050/KMA/SK/ IV/2011 12/04/20111204Pengganti) pada Mahkamah Agung RI Pengangkatan / Penempatan sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak
起52 051/KMA/SK/12000Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pengangkatan / Penempatan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak
IV/2011 12/04/2011 53 052/KMA/SK/Pidana Korupsi pengadilan Tingkat Pertama Pengangkatan / Penetapan Hakim
IV/2011 12/04/2011 54 053/KMA/SK/Madya Utama, KPN. Bitung sebagai Ketua Pengadilan Perikanan Pengangkatan / penetapan Hakim Madya Utama Ketua Pengadilan
IV/2011 12/04/2011 55 054/KMA/SK/Negeri sebagai Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Pemindahan / Pengangkatan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana
IV/2011 18/04/2011 56 055/KMA/SK/Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta Pemberhentian Dari Dan Pengangkatan Dalam Jabatan
IV/2011 18/04/2011di Pengadilan Dalam Lingkingan Peradilan Militer Pengangkatan / penetapan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri
5757 056/KMA/SK/ IV/2011 18/04/2011180/2011dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Penetapan / Pengangkatan Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Ketua
5058 057/KMA/SK/ IV/2011 18/04/20111810420Penetapan / Pengangkatan Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding
NONO NO SK KMA TANGGAL TENTANGTANGGALTENTANG
59 058/KMA/SK/ IV/2011 19/04/201119042011Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara Pidana dari PN. Slawi
860 059/KMA/SK/ IV/2011 19/04 /2011190201Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dari Pengadilan Negeri ....
661 060/KMA/SK/ IV/2011 19/04/2011Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dari Pengadilan Negeri. Semarang
62 061/KMA/SK/ IV/2011 19/04/201119102011Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara Pidana dari Pengadilan Negeri ...
863 062/KMA/SK/ IV/2011 19/04/20111910412011Pemberian Akreditasi Kepada Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat Sebagai Penyelenggara Pelatihan Mediasi
6464 063/KMA/SK/20/04/2011IV/2011 20/04/2011 Pengangkatan Panitera Muda di Lingkungan Mahkamah Agung RI
6865 064/KMA/SK/ IV/2011 21/04/20112104201Pengangkatan Hakim Madya Utama Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengadilan Niaga Medan
866 065/KMA/SK/ IV/2011 21/04/201121042011Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dari Pengadilan Negeri Cibinong
67 066/KMA/SK/ IV/2011 21/04/201121042011Penunjukkan Pengadilan Negeri Ambon utuk memeriksa dan memutus perkara pidana dari Pengadilan Negeri Tual
NONO SK KMATANGGALNO NO SK KMA TANGGAL TENTANG
6068 067/KMA/SK/ IV/2011 25/04/201125/04/201Pengangkatan / penetapan Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri sebagai Ketua dan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
869 068/KMA/SK/ IV/2011 25/04/201125604011Pidana Korupsi Pengangkatan / penetapan Hakim Pengadilan Tinggi sebagai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding
770 069/KMA/ SK/V/2011 02/05/20110011Pelaksana Tiugas Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung
F71 070/KMA/ SK/V/2011 02/05/2011020212011Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer
7272 071/KMA/02/05/2011SK/V/2011 02/05/2011 Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI
73 072/KMA/ ST/V/2011 06/05/20110SURAT TUGAS. Menugaskan kepada : 1. Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH 2. Widayatno Sastrohardjono, SH., M.Sc. 3. IG. Agung Sumanatha, SH., MH
7474 073/KMA/06/05/2011SK/V/2011 06/05/2011 Perpanjangan pemberhentian sementara sebagai PNS/Hakim
7575 074/KMA/ SK/V/2011 18/5/201118/20111Penunjukan Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe
76 075/KMA/ SK/V/2011 18/5/2011Penunjukan Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

LAMPIRAN 419

NONO NO SK KMA TANGGAL TENTANGTANGGALTENTANG
7777 076/KMA/ SK/V/2011 18/5/201118/5/2011Pengangkatan / penetapan Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi sebagai Hakim Anak
7878 077/KMA/18/2011sebagai Hakim Anak SK/V/2011 18/5/2011 Pemindahan / Pengangkatan Hakim Utama Pengadilan Tinggi
7979 078/KMA/ SK/V/2011 18/5/201118/12011Pemindahan / Pengangkatan Hakim Pengadilan Tinggi dilingkungan Peradilan Umum
8080 079/KMA/18/2011SK/V/2011 18/5/2011 Penugasan sebagai Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung
581 080/KMA/ SK/V/2011 20/5/2011201/2011Pengganti pada Mahkamah Agung Penunjukan Pengadilan Negeri Makassar untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dari Pengadilan Negeri Jayapura
82 081/KMA/ SK/V/2011 24/05/2011200Pengadilan Negeri Jayapura Penyelenggaraan Rapat Kerja Akbar Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran pengadilan dari empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia tahun 2011 di Jakarta tanggal 18 s/d 22 September 2011
883 082/KMA/ SK/V/2011 24/05/20112A1tanggal 18 s/d 22 September 2011 Penunjukan penanggung jawab Rapat Kerja Akbar Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran pengadilan dari empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia tahun 2011
84 083/KMA/ SK/V/2011 24/5/20112452011Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dari Pengadilan Negeri Klaten
85 084/KMA/ SK/V/2011 25/5/201125 15201Ijin sidang pengesahan perkawinan (itsbat nikah) di Kantor Perwakilan Republik Indonesia
NO NONO NO SK KMA TANGGAL TENTANGTANGGAL
686 085/KMA/ SK/V/2011 25/5/201125152011Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Atas Putusan
8787 086/KMA/ SK/V/2011 26/5/2011250Komisi Informasi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Dan/Atau Pengadilan Negeri Pengangkatan Hakim Pengadilan Negeri di lingkungan Badan Peradilan
8888 087/KMA/SK/01/06/2011Negeri di lingkungan Badan Peradilan Umum VI/2011 01/06/2011 Penunjukan Tim Studi banding ke
8989 088/KMA/SK/ VI/2011 06/06/2011061012011Korea Memberhentikan Sementara Pegawai Negeri Sipil/Hakim dai jabatan negeri pada Pengadilan Negeri Jakarta
9090 089/KMA/SK/ VI/2011 08/06/20110/0/2011pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan memutus perkara Pra Peradilan dari
9191 090/KMA/SK/ VI/2011 10/06/20111010/201memutus perkara Pra Peradilan dari Pengadilan Negeri Sukoharjo Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Operasionalisasi Pemberian Bantuan Hukum berdasarkan SEMA No. 10 Tahun
9292 091/KMA/SK/ VI/2011 14/6/201114/6/2011berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010 Pencabutan SK KMA tentang Pengangkatan sebagai Panitera
9393 092/KMA/SK/15/2011Pengganti VI/2011 15/6/2011 Penganugerahan Piagam Satya Karya
9494 093/KMA/SK/ VI/2011 20/6/20112016/ 2011Penunjukan Panitera Pengganti membantu Majelis Khusus Perkara Perdata Khusus Perselisihan Hubungan Industrial pada Mahkamah
95 094/KMA/SK/ VI/2011 23/6/20112012111Agung RI Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer
NO NO SK KMA TANGGAL TENTANG Tim Penerbitan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
9696 096/KMA/SK/ VII/2011 01/06/201101020111Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Rumusan Kaidah Hukum Dalam Putusan Penting (Lanmark Decision) Penunjukan Panitia Pengarah
9797 097/KMA/SK/ VII/2011 06/07/2011 98 098/KMA/SK/06/07/2011Pelatihan Hakim dan Hakim Ad Hoc dalam Perkara Korupsi Pengangkatan / Penetapan Hakim
9898 098/KMA/SK/ VII/2011 07/07/201107/0/2011Pengadilan Negeri sebagai Hakim Niaga Pengangkatan / Penugasan Hakim
9999 099/KMA/SK/ VII/2011 07/07/201107/072011Pengadilan Negeri sebagai Hakim Pengadilan Perikanan Pengangkatan / Penetapan Hakim
100100 100/KMA/SK/ VII/2011 07/07/201107/072011Utama Muda Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding
101101 101/KMA/SK/07/07/2011VII/2011 07/07/2011 Pemindahan / Pengangkatan Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi
102102 102/KMA/SK/07/07/2011VII/2011 07/07/2011 Pemindahan / Pengangkatan Hakim Madya Utama Pengadilan Tinggi Pemberhentian sementara sebagai
103103 103/KMA/SK/ VII/2011 14/7/201114/72011Hakim dipekerjakan untuk tugas Peradilan (Yustisial) pada PT. Banda Aceh Pengangkatan / menetapkan Hakim
104104 104/KMA/SK/ VII/2011 14/7/201114/20111Madya Utama Ketua Pengadilan Negeri sebagai Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pengangkatan/Penetapan sebagai
105105 105/KMA/SK/ VII/2011 14/7/201114/2011Pengangkatan/Penetapan sebagai Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan PN. Jakarta Pusat
106 106/KMA/SK/ VII/2011 18/7/201118/72011Pemindahan/pengangkatan Hakim sebagai Hakim Pengadilan Tinggi di lingkungan Peradilan Umum
107/KMA/SK/TANGGALNO NO SK KMA TANGGAL TENTANG
10107 107/KMA/SK/25/7/72011VII/2011 25/7/2011 Pelaksana Tugas Sekretaris Mahkamah Agung RI Pengangkatan/Penetapan Hakim
108 108/KMA/SK/ VIII/2011 01/08/201101/0/2011Madya Utama KPN Jakarta Pusat sebagai Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengangkatan / Penetapan Ketua
109 109/KMA/SK/ VIII/2011 01/08/201101/08/2011Pengadilan Negeri sebagai Ketua Pengadilan Niaga Pengangkatan / Penetapan Ketua
0110 110/KMA/SK/ VIII/2011 01/08/201101/08/2011Pengadilan Negeri sebagai Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pengangkatan Ketua Pengadilan
111111 111/KMA/SK/ VIII/2011 01/08/201101/08/2011Negeri sebagai Ketua Pengadilan Perikanan Pengangkatan / penetapan Hakim
112112 112/KMA/SK/ VIII/2011 01/08/201101/8/2011Pengadilan Tinggi sebagai Hakim Anak Pengangkatan / penetapan Hakim
113 113/KMA/SK/ VIII/2011 01/08/201101.0682011Pengadilan Negeri sebagai Hakim Anak Pemberian tunjangan khusus kinerja bulan ketiga belas tahun
114 114/KMA/SK/ VIII/2011 03/08/2011anggaran 2011 kepada Hakim dan pegawai pada Mahkamah Agung RI dan badan Peradilan Yang Berada dibawahnya Penunjukan Pengadilan Negeri Palu
15115 115/KMA/SK/ VIII/2011 05/08/201105/68/20111untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dari Pengadilan Negeri Luwuk Penunjukan Pengadilan Negeri
116 116/KMA/SK/ VIII/2011 05/08/201105/08/2011Palembang untuk memeriksa dan memutus perkara Pidana dari Pengadilan Negeri Baturaja
117117 117/KMA/SK/ VII/2011 08/08/201108/08/2011Pemindahan / Pengangkatan, Hakim Utama Muda Ketua Pengadilan Negeri

LAMPIRAN 423

NO NOSNO NO SK KMA TANGGAL TENTANGTANGGAL
1118 118/KMA/SK/10/08/2011Pemberian Akreditasi kepada Fakultas Hukum Universitas
VIII/2011 10/08/2011 119 119/KMA/SK/Warmadewa sebagai penyelenggara pelatihan mediasi Pembebasan dari jabatan Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan dimutasikan sebagai
20VIII/2011 12/12/2011 120 120/KMA/SK/12/08/20111Pekanbaru dan dimutasikan sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukitinggi VIII/2011 12/08/2011 Pembebasan dari jabatan Panitera
122122 121/KMA/SK/15/2011Muda Hukum VIII/2011 15/8/2011 Penetapan Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri
121 122/KMA/SK/ VIII/2011 16/8/2011100Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dari
12122 123/KMA/SK/ VIII/2011 18/8/201118/2011Pengadilan Negeri Tangerang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dari
123123 124/KMA/SK/ VIII/2011 18/8/20111dan memutus perkara pidana dari Pengadilan Negeri Poso Pembentukan Panitia Pelaksana Penandatangan MoU (Memorandum of Understanding) Mahkamah Agung RI dengan Federal Court of Australia
12124 125/KMA/SK/ VIII/2011 18/8/201118/2011dan Family Court of Australia Penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
125125 126/KMA/SK/ VIII/2011 22/8/201122/2011sebagai PNS Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali sebagai Hakim Tinggi Agama
126126 127/KMA/SK/ VII/2011 22/8/201122/2011Agama Surat Tugas, untuk melakukan perjalanan dinas ke Honolulu Amerika Serikat dalam rangka menghadiri lokakarya East West Center
NoNO SK KMATANGGALNO NO SK KMA TANGGAL TENTANG Nota Kesepahamam Kerja Sama
127127 128/KMA/SKB/ VIII/2011 24/8/201124820111Nota Kesepahamam Kerja Sama dalam rangka pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan lembaga peradilan
128128 129/KMA/SK/ VIII/2011 24/8/201124/8/2011Penunjukan Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dari Pengadilan Negeri Raba Bima
129129 130/KMA/SK/ VIII/2011 25/8/201125/2011Penunjukan Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dari Pengadilan Negeri Cirebon
130130 131/KMA/ST/ VIII/2011 25/8/201125/8/2011Surat Tugas untuk menghadiri Lokakarya East-West Center di Honolulu Amerika Serikat
131131 132/KMA/SK/26/8/2011VIII/2011 26/8/2011 Usul pengangkatan Calon PNS menjadi PNS
132132 133/KMA/SK/ VIII/2011 26/8/201126/8/2011Mutasi dan promosi Hakim Pengadilan Tinggi Agama / Mahkamah Syar'iyah Aceh
133133 134/KMA/SK/05/09/2011IX/2011 05/09/2011 Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup
134134 135/KMA/SK/09/09/2011IX/2011 09/09/2011 Penunukan Tim Studi Banding ke Honolulu, Hawai. USA
15135 136/KMA/SK/ IX/2011 12/09/201112:0/2011Penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan mmemutus perkara pidana dari Pengadilan Negeri Cibinong
136 137/KMA/SK/ IX/2011 13/9/201113/9/2011Penunjukan Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana,
107137 138/KMA/SK/ IX/2011 15/9/201115901Pengangkatan / penetapan Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding

LAMPIRAN 425

NONO NO SK KMA TANGGAL TENTANGTANGGALTENTANG
138138 139/KMA/SK/ IX/2011 15/9/201115/9/2011Pemberlakukan Formulir Laporan Pengadilan versi Baru secara elektronik
139139 142/KMA/SK/19/9/2011elektronik IX/2011 19/9/2011 Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung
140140 143/KMA/SK/ IX/2011 19/9/201119/9/2011Penunjukan Ketua Kamar Dalam Sistem Kamar pada Mahkamah Agung RI
141141 144/KMA/SK/ IX/2011 19/9/201119/9/2011Agung RI Penunjukan Hakim Agung Sebagai Anggota Kamar Perkara Dalam Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung RI
142142 145/KMA/SK/ IA/2011 26/9/201126/9/2011Agung RI Pemindahan / pengangkatan Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi (16 orang)
143143 146/KMA/SK/ IX/2011 26/9/20112601201orang) Pemindahan / pengangkatan Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi (20 orang)
144 147/KMA/SK/ IX/2011 26/9/20112001201Penjatuhan disiplin berupa "Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil" kepada Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
145145 148/KMA/SK/ IX/2011 26/9/20112619120111Negeri Penjatuhan Hukuman disiplin berupa "Pembebasan dari Jabatan Panitera Muda Perdata" pada Pengadilan Tinggi
16146 149/KMA/SK/ IX/2011 26/9/2011200Penjatuhan disiplin berupa "Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil" dalam Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
140147 150/KMA/SK/ IX/2011 26/9/20112019Penjatuhan hukuman disiplin berupa Pembebasan dari jabatan Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri
NO NO SK KMNO NO SK KMA TANGGAL TENTANGTANGGALTENTANG
148 151/KMA/SKB/ IX/2011 27/9/2011Peratuan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Ham RIU, Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian RI tentang Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana
149 152/KMA/SK/ IX/2011 30/9/2011Korupsi Penunjukan Tim Kunjungan ke Belanda Dalam Rangka Menindaklanjuti Hubungan Kerjasama Antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung Belanda (Hoge Raad), Lembaga Nasional Pelatihan Para Hakim Dan Jaksa Penuntut Umum Belanda (SSR ZUTPHEN), Komisi Yudisial dan Pengadilan Pajak Belanda
1:60150 153/KMA/ SK/X/2011 11/10/2011Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN: Banda Aceh, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palangkaraya,, Mamuju, Palu, Kendari, Manado, Gorontalo, Denpasar, Ambon. Ternate, dan Manokwari
151 154/KMA/ ST/X/2011 12/10/201112/102011Manokwari Surat Tugas untuk untuk melakukan perjalanan dinas ke Maroco tanggal 17 s/d 22 Oktober 2011
12152 155/KMA/ SK/X/2011 12/10/201112/10120111Penunjukan Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa dan memutus perkara Pidana dari Pengadilan Negeri .....
163153 156/KMA/ SK/X/2011 12/10/20111210201Penunjukan Pengadilan Negeri Palu untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dari Pengadilan Negeri Poso.
15154 157/KMA/ SK/X/2011 18/10/20111097001Pengangkatan Hakim Utama, Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding (TIPIKOR)

LAMPIRAN 427

NO NOSNO SK KMATANTANGGAL
155 158/KMA/18/10201NO NO SK KMA TANGGAL TENTANG Pengangkatan Hakim Madya Utama, Ketua Pengadilan Negeri sebagai
15SK/X/2011 18/10/2011 156 159/KMA/Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Pengangkatan / penempatan Hakim
157SK/X/2011 18/10/2011 157 160/KMA/18/10/2011Ad Hoc Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri (54 orang)
158158 161//KMA/ SK/X/2011 18/10/201118/10/2011SK/X/2011 18/10/2011 Pemindahan Hakim Ad Hoc Tipikor Pengangkatan / penetapan Hakim Pengadilan Negeri sebagai Hakim
13159 162/KMA/ SK/X/2011 19/10/201119/1020111Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Pengangkatan / penempatan Hakim Ad Hoc tindak pidana korupsi Tingkat
100160 163/KMA/ SK/X/2011 24/10/2011Banding pada Pengadilan Tinggi Perubahan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/ IX/2011 tentang Penunjukan Hakim Agung sebagai anggota kamar perkara dalam sistem kamar pada Mahkamah Agung Republik Indonesia
161161 164/KMA/ SK/X/2011 24/10/201124/10/2011Pemberian Nama Tim pada KamarKamar Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia
162162 165/KMA/25/10/2011SK/X/2011 25/10/2011 Pemindahan / pengangkatan Hakim Utama Ketua Pengadilan Tinggi
163163 166/KMA/ SK/X/2011 25/10/201125/1/2011Pengangkatan / penetapan Hakim Pengadilan Negeri sebagai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
16164 167/KMA/ SK/X/2011 25/10/2011SURAT KUASA memberi kuasa kepada : Soeroso Ono, SH., MH; Machmud Rachimi, SH., MH dll untuk memberi bantuan hukum dan mewakili Pemberi Kuasa sebagai Tergugat dalam perkara NO. 394/ Pdt.G/2011/PN.Jkt. Pst di PN. Jakarta Pusat
NONO NO SK KMA TANGGAL TENTANGTANGGAL
105165 168/KMA/ SK/X/2011 26/10/201126/10/2011Pengangkata / penetapan Hakim Pengadilan Tinggi sebagai Hakim
166 169/KMA/21Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding SK/X/2011 26/10/2011 Penetapan Hakim Anak pada
167167 170/KMA/ SK/X/2011 26/10/201126/10/2011Pengadilan Negeri (19 orang) Mutasi dan promosi Hakim Pengadilan Tinggi Agama /
168168 171/KMA/27/10/2011Mahkamah Syar'iyah Aceh SK/X/2011 27/10/2011 Pembentukan Majelis Hakim Agung
169169 172/KMA/27/1/2011pada Kamar Perdata SK/X/2011 27/10/2011 Pembentukan Majelis Hakim Agung pada Kamar Pidana
7170 173/KMA/ SK/X/2011 27/10/2011pada Kamar Pidana Pembentukan Panitia Pelaksanaan pertemuan para Ketua Mahkamah Agung dengan pejabat senior Mahkamah Agung se - ASEAN di bidang hukum lingkungan hidup dan penegakkan hukumnya (Rountable for Asean chief justice and senior judiciary on environmental law and emforcemment)
171171 174/KMA/SK/ XI/2011 11/09/201111/09/2011Pengangkatan /Penetapan Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim Anak
172172 175/KMA/SK/ XI/2011 11/09/201111/09/2011Pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Hakim Yustisial Pengadilan Tinggi
17173 176/KMA/SK/ XI/2011 11/09/201111/0/2011Penetapan Tim Kunjungan Kerja ke Mahkamah Agung Republik Rakyat Cina dalam rangka pengembangan kerjasama bidang pengawasanHhakim
12174 177/KMA/SK/ XI/2011 11/11/201111/112011Pembentukan Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2011
NO NOSKKINO SK KMATANTANGGAL
175175 178/KMA/SK/11/11/2011NO NO SK KMA TANGGAL TENTANG Pembentukan Tim Seleksi Dalam Sistem Sertifikasi Hakim Lingkungan
76XI/2011 11/11/2011 176 179/KMA/SK/ XI/2011 11/11/201111/012001Sistem Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Pengangkatan / penetapan Hakim Pengadilan Negeri sebagai Hakim
m177 180/KMA/SK/ XI/2011 14/11/201114112011Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Pembentukan Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Dan Akurasi Informasi perkara pada Mahkamah
7178 181/KMA/SK/ XI/2011 14/11/201114/112011Agung RI Pembentukan Kelompok Kerja Standarisasi Dan Sertifikasi Pola Template Putusan Kasasi/Peninjauan
79179 182/KMA/SK/ XI/2011 18/11/201118/11201Kembali pada Mahkamah Agung RI Penunjukan Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dari
100180 183/KMA/SK/ XI/2011 18/11/20111871201Pengadilan Negeri Sumenep Pengangkatan / Penetapan Hakim Madya Utama Pengadilan Tinggi sebagai Hakim Pengadilan Tindak
180181 184/KMA/SK/ XI/2011 18/11/2011Pidana Korupsi Tingkat Banding Perubahan Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 162/KMA/ SK/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011 tentang Pembatalan/Penempatan kembali pengangkatan Hakim Ad Hoc Penmgadilan Tindak Pidana
12182 184A/KMA/SKB/ XI/2011 23/11/201123/1112011Korupsi Tingkat Banding Nota Kesepahaman antara Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan Mahkamah Agung
18183 185/KMA/SK/ XI/2011 23/11/201123/112011Makassar dengan Mahkamah Agung Pemberian Akreditasi kepada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara sebagai peneyelenggara pendidikan dan pelatihan Mediasi
180184 186/KMA/SK/24/112011pendidikan dan pelatihan Mediasi XI/2011 24/11/2011 Pemindahan / pengangkatan Hakim Utama Pengadilan Tinggi (9 orang)
NONO NO SK KMA TANGGAL TENTANGTANGGAL
185185 187/KMA/SK/28/11/2011XI/2011 28/11/2011 Penugasan sebagai Panitera
16186 189/KMA/SK/ XI/2011 30/11/20112012011Pengganti pada Mahkamah Agung RI Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dari
187187 190/KMA/SK/ XI/2011 30/11/20113012011Pengadilan Negeri Jantho Penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dari
186188 191/KMA/SK/ XI/2001 30/11/20112011201Pengadilan Negeri Pekalongan Penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana drai
189189 192/KMA/SK/ XI/2011 30/11/201130/1/2011Pengadilan Negeri Surabaya Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dari
160190 193/KMA/SK/ XI/2011 30/11/201130112011dan memutus perkara pidana dari Pengadilan Negeri Jantho Pembentukan Tim Penyusunan Publik Resume Putusan Penting (Landmark Decision) Mahkamah Agung RI Dalam Laporan Tahunan Mahkamah
10191 194/KMA/SK/ XI/2011 30/11/2011Agung RI Tahun 2011 Surat Kuasa memberi kuasa kepada : Soeroso Ono, SH., MH; dkk untuk memberi bantuan hukum dan mewakili Pemberi Kuasa sebagai Tergugat dalam perkara No. 5/SKLNIX/2011 di Mahkamah Konstitusi, untuk mengadakan pembelaan terhadap gugatan dari Dominggus Maurits Luitna, SH, dkk
192192 195/KMA/SK/ XI/2011
1:0193 196/KMA/SK/ XII/2011 12/05/201112012011Perubahan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 172/KMA/ SK/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011 tentang Pembentukan Majelis Hakim Agung pada Kamar Pidana

LAMPIRAN 431

NONO SK KMATANGGALNO NO SK KMA TANGGAL TENTANG
194194 197/KMA/SK/ XII/2011 12/05/201112/05/2011Penetapan / pengangkatan WKPN. Jakarta Selatan sebagai Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
195 198/KMA/SK/ XII/2011 12/08/201110181011Penunjukan Panitera Pengganti membantu Majelis Khusus perkara perdata khusus Perselisihan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung RI (PHI)
196 199/KMA/SKB/ XI/2011 30/11/2011Peraturan Bersama : Ketua Mahkamah Agung RI; Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; Jaksa Agung RI; Kepala Kepolisian RI; Menteri Keuangan RI; Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi RI. Tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan NegaraDalam Mewujudkan Penegakkan Hukum Yang Berkeadilan
10197 200/KMA/SK/ XII/2011 12/08/201112/0/011Pemindahan / pengangkatan Hakim Utama, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Hakim Utama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
198 201/KMA/SK/ XII/2011 12/08/201112101011Pembatalan SK KMA No. 186/KMA/ SK/XI/2011 tanggal 24 November 2011, No. urut 4 dan 8 tentang Pemindahan/Pengangkatan kembali Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
199 202/KMA/SK/ XII/2011 12/09/201112/1020111Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara Pidana dari PN. Denpasar
200200 203/KMA/SK/ XII/2011 12/09/2011120001Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dari Pengadilan Negeri Depok
NO NO SK KMA
204/KMA/SK/NO NO SK KMA TANGGAL TENTANG Hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan Ketua
20201 204/KMA/SK/ XII/2011 12/09/2011129201Pengadilan Tinggi dan dimutasikan sebagai Hakim Utama Pengadilan Tinggi Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
20206 205/KMA/SK/ XII/2011 13/12/201113/2011atas permintaan sendiri sebagai PNS dalam jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemberhentian dengan hormat tidak
207207 206/KMA/SK/ XII/2011 13/12/201113/201atas permintaan sendiri sebagai PNS dalam jabatan Pansek Pengadilan Negeri Mutasi dan promosi Ketua, Wakil
208208 207/KMA/SK/ XII/2011 13/12/2011 209 208/KMA/SK/13/1/2011Ketua dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama / Mahkamah Syariah Aceh Pembentukan Kelompok Kerja
209XII/2011 13/12/2011 210 209/KMA/SK/132Pembuatan Standard Administrasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pemberhentian tidak dengan hormat
10XII/2011 13/12/20111322sebagai PNS Hakim Pratama Madya Pengadilan Negeri Pembentukan Tim Penghubung Mahkamah Agung RI Dalam
211211 210/KMA/SK/ XII/2011 22/12/201122/2011Kerangka Kerja Sama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial
212212 211/KMA/SK/ XII/2011
213213 212/KMA/SK/ XII/2011Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Untuk Memeriksa
214214 213/KMA/SK/ XII/2011 27/12/201127/1/2011Jakarta Barat Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara pidana dari Pengadilan Negeri Pekalongan

LAMPIRAN 433

NONO SK KMATANGGALNO NO SK KMA TANGGAL TENTANG
215215 214/KMA/SK/ XII/2011 27/12/201127/12/2011Pembentukan Panitia Pelaksanaan Lokakarya Regional Tentang Integritas Badan Peradilan
216216 215/KMA/SK/ XII/2011 27/12/201127/1/2011Pembentukan Tim Susbstansi Lokakarya Regional Tentang Integritas Badan Peradilan
217217 216/KMA/SK/ XII/2011 27/12/201127/1/2011Pedoman Penanganan Pengaduan Melalui Layanan Pesan Singkat (SMS)
218218 217/KMA/SK/27/12/2011XII/2011 27/12/2011 Memberikan Cuti di luar tanggungan negara
2.0219 218/KMA/SK/ XII/2011 27/12/201127/12011Penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pansek Pengadilan Negeri

FATWA – FATWA MAHKAMAH AGNG RI

NoNo No Surat KMA Tanggal Ditujukan PerihalTanggalDitujukanPerihal
1 001/KMA/ HK.01/I/2011 03/01/2011 MENTERI0310/2011KESEHATAN RIPermohonan pendapat tentang ketentuan mana yang berlaku untuk siaran iklan tembakau
22 028/KMA/HK.01/ III/2011 01/03/20110132011DPRD Kabupaten Mandailing NatalPermintaan Fatwa tentang Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PHPU.DVIII/2010
33 032/KMA/HK.01/ III/2011 01/ 03/2011 Kapolda01/03/2011Sumatera UtaraMohon fatwa, sehubungan dengan putusan No. 94 PK/ Pdt/2004 jo NO. 67/ Pdt.G/1999/PN.LP
44 037/KMA/HK.01/ III/2011 07/ 03/201107/09211Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten BekasiMohon fatwa / Pendapat hukum
NoNo No Surat KMA Tanggal Ditujukan PerihalTanggalDitujukanMohon penjelasanMohon penjelasan hukum atas kasus
55 055/KMA/HK.01/ III/2011 28/ 03/2011 6 058/KMA/HK.01/Ketua Dprd Prov. Maluku UtaraMohon penjelasan hukum atas kasus tumpang tindih izin kuasa pertambangan sesuai putusan Mahkamah Agung No. 90 PK/TUN/2009 dan atas putusan Nomor 63 PK/TUN/2010Mohon penjelasan hukum atas kasus tumpang tindih izin kuasa pertambangan sesuai putusan Mahkamah Agung No. 90 PK/TUN/2009 dan atas putusan Nomor 63 PK/TUN/2010 Ancaman pidana
°6 058/KMA/HK.01/ IV/2011 04/ 04/201104/04011Wakil Ketua Pengadilan Tinggi MedanAncaman pidana Pasal 368 ayat (1) KUHPidanaAncaman pidana Pasal 368 ayat (1) KUHPidana
77 072/KMA/HK.01/ IV/2011 26/ 04/2011Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RIPermintaan pertimbangan hukum terkait permohonan pemidanaan perkara pidana (transfer of proceedings) dari Pemerintah Jerman kepada Pemerintah RIPermintaan pertimbangan hukum terkait permohonan pemidanaan perkara pidana (transfer of proceedings) dari Pemerintah Jerman kepada Pemerintah RI
88 076/KMA/HK.01/V/2011 05/05/2011 GubernurPapua BaratPermohonan fatwa terhadap ketentuan Pasal 1 hurup t, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 12 huruf a UU No. 21 Tahun 2011
9 077/KMA/ HK.01/V/2011 18/05/2011Menteri Pendidikan Nasional RIMohon pertimbangan terhadap "Apakah Menteri Pendidikan Nasional dapat menetapkan pengangkatan Rektor/ Ketua/ direktur terpilih pada Perguruan Tinggi, ketika permohonan Uji Materil terhadap Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2010 sedang diajukan kepada Mahkamah Agung"Mohon pertimbangan terhadap "Apakah Menteri Pendidikan Nasional dapat menetapkan pengangkatan Rektor/ Ketua/ direktur terpilih pada Perguruan Tinggi, ketika permohonan Uji Materil terhadap Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2010 sedang diajukan kepada Mahkamah Agung"

LAMPIRAN 435

NoNo No Surat KMA Tanggal Ditujukan Perihal99aljukarihal
10 114/KMA/HK.01/UmumU
11 129/KMA/HK.01/126 ayat (2) Kepres No.
112 148/KMA/ HK.01/X/2011 27/10/20112Daerah Prov. DKI Jakartaatas pelaksanaan amar putusan Mahkamah Agung tanggal 5 November 2010 No.
2011Negeri RIbebas Kepala Daerah, berkenaan dengan pemberhentian
114 161/KMA/HK.01/ XII/2011 6/12/201112/201kantor Hukum Kartini MulyadiUrusan lingkungan peradilan tata usaha negara yang tercantum dalam surat Nomor 70/
9. K9. KepaBKeegawMhkamah
Peatihan MA RI3
4
4
F. Narasi, Data dan
一
Realiae ngam e2 A
Keuangan Aua3ala B Perencanaan Anggaran,
Ta LaksanaMakm
4PkMkm
Tim Penvolenegetala Biro Umum Mahkamah Agun
Tim Penyelenggat1al Bada Uru Adistras
2B ee
3
34ple Bira e Me u
45UMaamhAgung
6ala Bagian Keamanan Mabkamah
7ng -RIian Urusan Dalam Mahkam
8.ng Rgan Rumah Tangga Mahkan
9.
0.
三
12 KMmh
12. K Ba
12. KepB PemeliharaSrna
12. Kep B Pmelaran Sa
12. Kep Bag Pemelrn Sarana
12. Kepala Bagian Pemeliharaan Sarana
2. KepallaBagian Pemeliharaan Sarana
2. Kepala matika Mahkamah Agung -RI
Informamatika Mahkamah Agung -RI
Informanatika Mahkamah Agung -RI
Informanatika Mahkamah Agung -RI
Informanatika Mahkamah Agung -RI
morinaa Sub Bagian Protokol dan Aker
3 Kaada Sub Bagian Protokol dan Akor
3 Kopolea Sub Bagian Protokol dan Akor
3 Kepalaa Sub Bagian Protokol dan Akor
3. Kepalaa Sub Bagian Protokol dan Akor
3.KepalaA Sub Baglan Protokol dan Akor
.xpaaJouo Bugan Y rotokbr dan Ako
1amab Agume nI
amahAgunaPI
amahAguno-RI
amanAgung-Rl
anAgung-R
anngung
ANlh Raoian Panggondoon don
o Dngiangganddauan

LAMPIRAN 443

Kelompok Kerja Keseketariatan Penyusunan Laporan Tahunan 2011 Mahkamah Agung RI

450 LAMPIRAN

454 LAMPIRAN

LAMPIRAN 455