Baca PDF (OCR): Teori dan praktek pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus sumber daya alam dan lingkungan hidup oleh Dr. Yunus Husein, SH, LLM.

13 halaman · teks PDF berhasil diekstrak tanpa OCR · 2.2 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. PENGERTIAN KORPORASI
  2. KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
  3. SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
  4. AJARAN PERTANGGUNGJAWABAN
  5. PIDANA
  6. BENTUK PIDANA TERHADAP
  7. KORPORASI (UU 8/2010)
  8. LEGISLASI DAN IMPLEMENTASI
  9. PERUMUSAN DALAM UU MINERBA NO. 4/2009 (1)
  10. PERUMUSAN DALAM UU MINERBA (2)
  11. PERUMUSAN DALAM UU KEHUTANAN NO 41/99 (1)
  12. PERUMUSAN DALAM UU KEHUTANAN NO 41/99(2)
  13. PERUMUSAN DLM UU LINGKUNGAN HIDUP NO 32/2009
  14. PERUMUSAN DALAM UU TATA RUANG UU 26/2007
  15. PERUMUSAN DALAM UU PERKEBUNAN NO 14/2008
  16. PENGATURAN DLM UU KSDAH & E UU NO.5/1990
  17. PENGATURAN DALAM UU TPPU NO 8/2010 (1)
  18. PENGATURAN DLM UU TPPU NO. 8/2010 (2)
  19. KRITERIA IMPLEMENTASI:
  20. PENGATURAN DLM UU TIPIKOR UU NO 31/99 JO NO. 20/2001
  21. PENGATURAN DLM UU PERPAJAKAN UU NO.28/2001
  22. PENGATURAN DLM UU KEPABEANAN UU NO 10/1995 JO NO 17/2006
  23. POLITIK HUKUM YG TDK JELAS (1)
  24. POLITIK HUKUM YG TDK JELAS (2)
  25.  BLUE PRINT YG KURANG JELAS
  26. PERUMUSAN YANG BERAGAM (1)
  27. PERUMUSAN YANG BERAGAM (2)
  28. REKOMENDASI/SOLUSI
  29. PENUTUP

TEORI DAN PRAKTEK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KASUS SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH YUNUS HUSEIN

PENGERTIAN KORPORASI

 KUMPULAN ORANG DAN/ATAU KEKAYAAN YG TERORGANISASI, BAIK MERUPAKAN BADAN HUKUM MAUPUN BUKAN BADAN HUKUM

 (UU NO. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang)

KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA

 DIATUR DI LUAR KUHPIDANA

 KORPORASI EKSIS & MAMPU BERBUAT SALAH

SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

 KORPORASI BERBUAT DAN KORPORASI BERTANGGUNG JAWAB

 KORPORASI BERBUAT DAN PENGURUS BERTANGGUNG JAWAB

 PENGURUS BERBUAT & BERTANGGUNGJAWAB

 KORPORASI DAN PENGURUS SEBAGAI PELAKU DAN KEDUANYA BERTANGGUNG JAWAB.

AJARAN PERTANGGUNGJAWABAN

PIDANA

 DOCTRINE OF STRICT LIABILITY

 DOCTRINE OF VICARIOUS LIABILITY

 DOCTRINE OF DELEGATION

 DOCTRINE OF IDENTIFICATION

 DOCTRINE OF AGGREGATION

 DOKTRIN GABUNGAN

BENTUK PIDANA TERHADAP

KORPORASI (UU 8/2010)

PIDANA POKOK PIDANA TAMBAHAN  DENDA PIDANA  PENGUMUMAN PUTUSAN

 PEMBEKUAN KEGIATAN

 PENCABUTAN IZIN USAHA

 PEMBUBARAN DAN/ATAU

 PELARANGAN KORPORASI

 PERAMPASAN ASET KORPORASI

 PENGAMBILALIHAN

KORPORASI OLEH NEGARA

LEGISLASI DAN IMPLEMENTASI

 SEJUMLAH UU MENGATUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI, SPT UU MINERBA, UU KEHUTANAN, UU LINGKUNGAN HIDUP, UU TATA RUANG

 PENGATURAN SANGAT BERAGAM MENUNJUKKAN POLITIK HUKUM YANG BELUM JELAS

 BELUM ADA IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI DALAM KASUS SDA-LH

PERUMUSAN DALAM UU MINERBA NO. 4/2009 (1)

 PASAL: Pasal 1 angka 23 dan Pasal 163

 SUBYEK TINDAK PIDANA: KORPORASI, PENGURUS, DAN PELAKU LAPANGAN

 ACTUS REUS: DIRUMUSKAN FORMAL SEPERTI USAHA TAMBANG TANPA IZIN, MENGOLAH, MERINTANGI KEGIATAN IUP DAN IUPK

MEMANFAATKAN HASIL TAMBANG ILEGAL,

 KESALAHAN: DOLUS (TIDAK ADA CULPA)

PERUMUSAN DALAM UU MINERBA (2)

 SANKSI

 PIDANA POKOK: PENJARA DAN DENDA UNTUK PENGURUS

 PIDANA TAMBAHAN: PENCABUTAN IZIN,

PENCABUTAN STATUS BADAN

HUKUM,PERAMPASAN BARANG

 KRITERIA IMLEMENTASI: TIDAK ADA

PERUMUSAN DALAM UU KEHUTANAN NO 41/99 (1)

 PASAL: 78 angka 13 dan penjelasan

 SUBYEK TINDAK PIDANA: DIBEBANKAN KPD PENGURUS. PELAKU LAPANGAN JUGA DPT DIPIDANA

 ACTUS REUS: FORMAL DAN MATERIEL

 KESALAHAN: DOLUS DAN CULPA

 KRITERIA IMPLEMENTASI: TDK DIATUR

PERUMUSAN DALAM UU KEHUTANAN NO 41/99(2)

PIDANA POKOK PIDANA TAMBAHAN

PIDANA PENJARA & DENDA THD PENGURUS DG DIPERBERAT 1/3 (SANKSI HANYA THD PENGURUS TDK UNTUK KORPORASI)

 MEMBAYAR GANTI RUGI UTK BIAYA REHAB DLL

 SANKSI ADMINISTRAIF

PERUMUSAN DLM UU LINGKUNGAN HIDUP NO 32/2009

 PASAL : 1 (32), 116, 117, 118 & PENJELASAN

 SUBYEK: BADAN USAHA, ORG YG MELAKUKAN, ORG MEMIMPIN KEGIATAN

 ACTUS REUS: FORMAL DAN MATERIEL

 KESALAHAN: DOLUS & CULPA

 SANKSI: PIDANA POKOK: PENJARA DAN DENDA DIPERBERAT 1/3.

 PIDANA TAMBAHAN:PERAMPASAN KEUNTUNGAN, PENUTUPAN USAHA, PERBAI, AKIBAT, MELAKUKAN APA YG DILALAIKAN, PENEMPATAN PERUSAHAAN DLM PENGAMPUAN

 KRITERIA IMPLEMENTASI: POWER & ACCEPTANCE

PERUMUSAN DALAM UU TATA RUANG UU 26/2007

 PASAL: 1 ANGKA 33 DAN 74

 SUBYEK: KORPORASI, PENGURUS PERUSAHAAN DAN PELAKU LAPANGAN

 KESALAHAN: DOLUS (TDK ADA CULPA)

 ACTUS REUS: DIRUMUSKAN SECARA FORMAL

 SANKSI:PIDANA POKOK:PENJARA DAN DENDA THD PENGURUS AAU DENDA DG PEMBERATAN 1/3.

PIDANA TAMBAHAN: PENCABUTAN IZIN DAN STATUS BADAN HUKUM

 KRITERIA IMLEMENTASI:TDK DIATUR

PERUMUSAN DALAM UU PERKEBUNAN NO 14/2008

 KORPORASI BUKANLAH SUBYEK TINDAK PIDANA, SEHINGGA TDK DPT DIMINTAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA.

 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIBEBANKAN KEPADA PENGURUS, BAIK YG MEMERINTAHKAN, YG MEMIMPIN KEGIATAN, DAN ATAU PELAKU LAPANGAN

PENGATURAN DLM UU KSDAH & E UU NO.5/1990

 SUBYEK: HANYA DISEBUT “ORANG” TANPA MENJELASKAN SIAPA YG DIMAKSUD DG “ORANG”

 TIDAK ADA PENGATURAN KHUSUS APABILA TINDAK PIDANA DILAKUKAN KORPORASI

PENGATURAN DALAM UU TPPU NO 8/2010 (1)

 PASAL: 6, 7, 8, DAN 9

 SUBYEK: KORPORASI DAN ATAU PERSONIL PENGENDALI KORPORASI

 ACTUS REUS: DIRUMUSKAN FORMAL

 KESALAHAN: DOLUS DAN CULPA

 SANKSI: DENDA RP. 100 MILIAR

 PENGATURAN PALING LENGKAP

PENGATURAN DLM UU TPPU NO. 8/2010 (2)

KRITERIA IMPLEMENTASI:

 1) DILAKUKAN ATAU DIPERINTAHKAN PERSONIL PENGENDALI KORPORASI,

 2)DILAKUKAN UTK PEMENUHAN TUJUAN KORPORASI,

 3)SESUAI DG TUGAS DAN FUNGSI PELAKU ATAU PEMBERI PERINTAH,

 4)DILAKUKAN DENGAN MEMBERI MANFAAT KEPADA KORPORASI

PENGATURAN DLM UU TIPIKOR UU NO 31/99 JO NO. 20/2001

 PASAL: 20

 SUBYEK: KORPORASI DAN/PENGURUSNYA

 KESALAHAN: SENGAJA/DOLUS

 ACTUS REUS: DIRUMUSKAN FORMAL DAN MATERIEL

 SANKSI: PIDANA POKOK DENDA MAKSIMUM DAN PEMBERATAN 1/3

 KRITERIA PENERAPAN:DILAKUKAN ORG BAIK BERDASARKAN HUB KERJA ATAU HUB LAIN, DAN BERTINDAK DLM LINGKUNGAN KORPRASI

PENGATURAN DLM UU PERPAJAKAN UU NO.28/2001

 TIDAK ADA PENGATURAN KHUSUS APABILA TINDAK PIDANA DILAKUKAN OLEH KORPORASI ATAU BADAN

PENGATURAN DLM UU KEPABEANAN UU NO 10/1995 JO NO 17/2006

 PASAL 108

 SUBYEK: BADAN HUKUM/PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN/PERKUMPULAN/YAYASAN/KOPERA SI

 ACTUS REUS: DIRUMUSKAN SECARA FORMAL

 KESALAHAN: DOLUS DAN CULPA

 SANKSI, PIDANA POKOK: DENDA MAKS RP1,5 MILIAR. PIDANA TAMBAHAN: ADMINISTRATIF

POLITIK HUKUM YG TDK JELAS (1)

 PERUMUSAN BERVARIASI DAN KURANG

MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM

 MEKANISME APLIKASI KURANG JELAS

 EKSEKUSI JUGA SULIT DILAKSANAKAN

POLITIK HUKUM YG TDK JELAS (2)

 BLUE PRINT YG KURANG JELAS

 TARIK ULUR KEPENTINGAN TAMPAKNYA

MEWARNAI PERUMUSAN UU DAN PELAKSANAAN

PIDANA KORPORASI

 BAGAIMANA PRAKTEK IMPLEMENTASI YG TDK

DIRANCANG SEJAK AWAL

PERUMUSAN YANG BERAGAM (1)

 ADA YG MENGATUR PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI, SEPERTI UU NO. 41/99 (KEHUTANAN), NO. 4/2009 (MINERBA) UU 32/2009 (LINGKUNGAN HIDUP)

 ADA YG TDAK MENGATUR

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI, YAITU UU NO. 14/2008 TENTANG PERKEBUNAN (HANYA PENGURUS YG BERTANGGGUNG JAWAB SBG PEMBERI PERINTAH, MEMIMPIN KEGIATAN ATAU PELAKU LAPANGAN)

PERUMUSAN YANG BERAGAM (2)

 SUBYEK: DIATUR SECARA BERBEDA

 MENS REA: ADA YG MEMAKAI “DOLUS” DAN “CULPA” ADA YG MEMAKAI “DOLUS” SAJA

 PERUMUSAN (PERBUATAN) ACTUS REUS DELIK FORMAL DAN MATERIAL

 JENIS SANKSI YG DIKENAKAN BERVARIASI

 BERAT DENDA PIDANA JUGA BERVARIASI

REKOMENDASI/SOLUSI

 PERLU ADA POLITIK HUKUM NASIONAL MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI, TERMASUK YG TERKAIT DG PELANGGARAN UU SDA-LH

 UNTUK MENUTUPI KEKURANGANPENGATURAN MASALAH PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PERLU DIBUAT PEDOMAN BAGI PENYIDIK PENUNTUT UMUM DAN HAKIM, AGAR TERDAPAT PERSEPSI YG SAMA DAN MUDAH MENERAPKAN UU YG ADA.

 SOSIALISASI DAN EDUKASI YG BERKELANJUTAN UNTUK PENEGAK HUKUMDAN STAKE HOLDER LAINNYA PERLU TERUS DILAKUKAN UNTUK SUKSESNYA PELAKSANAAN KETENTUAN YG TERKAIT PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI.

PENUTUP

TERIMA KASIH ADA PERTANYAAN ?