TEORI DAN PRAKTEK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KASUS SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH YUNUS HUSEIN
PENGERTIAN KORPORASI
KUMPULAN ORANG DAN/ATAU KEKAYAAN YG TERORGANISASI, BAIK MERUPAKAN BADAN HUKUM MAUPUN BUKAN BADAN HUKUM
(UU NO. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang)
KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
DIATUR DI LUAR KUHPIDANA
KORPORASI EKSIS & MAMPU BERBUAT SALAH
SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
KORPORASI BERBUAT DAN KORPORASI BERTANGGUNG JAWAB
KORPORASI BERBUAT DAN PENGURUS BERTANGGUNG JAWAB
PENGURUS BERBUAT & BERTANGGUNGJAWAB
KORPORASI DAN PENGURUS SEBAGAI PELAKU DAN KEDUANYA BERTANGGUNG JAWAB.
AJARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA
DOCTRINE OF STRICT LIABILITY
DOCTRINE OF VICARIOUS LIABILITY
DOCTRINE OF DELEGATION
DOCTRINE OF IDENTIFICATION
DOCTRINE OF AGGREGATION
DOKTRIN GABUNGAN
BENTUK PIDANA TERHADAP
KORPORASI (UU 8/2010)
PIDANA POKOK PIDANA TAMBAHAN DENDA PIDANA PENGUMUMAN PUTUSAN
PEMBEKUAN KEGIATAN
PENCABUTAN IZIN USAHA
PEMBUBARAN DAN/ATAU
PELARANGAN KORPORASI
PERAMPASAN ASET KORPORASI
PENGAMBILALIHAN
KORPORASI OLEH NEGARA
LEGISLASI DAN IMPLEMENTASI
SEJUMLAH UU MENGATUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI, SPT UU MINERBA, UU KEHUTANAN, UU LINGKUNGAN HIDUP, UU TATA RUANG
PENGATURAN SANGAT BERAGAM MENUNJUKKAN POLITIK HUKUM YANG BELUM JELAS
BELUM ADA IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI DALAM KASUS SDA-LH
PERUMUSAN DALAM UU MINERBA NO. 4/2009 (1)
PASAL: Pasal 1 angka 23 dan Pasal 163
SUBYEK TINDAK PIDANA: KORPORASI, PENGURUS, DAN PELAKU LAPANGAN
ACTUS REUS: DIRUMUSKAN FORMAL SEPERTI USAHA TAMBANG TANPA IZIN, MENGOLAH, MERINTANGI KEGIATAN IUP DAN IUPK
MEMANFAATKAN HASIL TAMBANG ILEGAL,
KESALAHAN: DOLUS (TIDAK ADA CULPA)
PERUMUSAN DALAM UU MINERBA (2)
SANKSI
PIDANA POKOK: PENJARA DAN DENDA UNTUK PENGURUS
PIDANA TAMBAHAN: PENCABUTAN IZIN,
PENCABUTAN STATUS BADAN
HUKUM,PERAMPASAN BARANG
KRITERIA IMLEMENTASI: TIDAK ADA
PERUMUSAN DALAM UU KEHUTANAN NO 41/99 (1)
PASAL: 78 angka 13 dan penjelasan
SUBYEK TINDAK PIDANA: DIBEBANKAN KPD PENGURUS. PELAKU LAPANGAN JUGA DPT DIPIDANA
ACTUS REUS: FORMAL DAN MATERIEL
KESALAHAN: DOLUS DAN CULPA
KRITERIA IMPLEMENTASI: TDK DIATUR
PERUMUSAN DALAM UU KEHUTANAN NO 41/99(2)
PIDANA POKOK PIDANA TAMBAHAN
PIDANA PENJARA & DENDA THD PENGURUS DG DIPERBERAT 1/3 (SANKSI HANYA THD PENGURUS TDK UNTUK KORPORASI)
MEMBAYAR GANTI RUGI UTK BIAYA REHAB DLL
SANKSI ADMINISTRAIF
PERUMUSAN DLM UU LINGKUNGAN HIDUP NO 32/2009
PASAL : 1 (32), 116, 117, 118 & PENJELASAN
SUBYEK: BADAN USAHA, ORG YG MELAKUKAN, ORG MEMIMPIN KEGIATAN
ACTUS REUS: FORMAL DAN MATERIEL
KESALAHAN: DOLUS & CULPA
SANKSI: PIDANA POKOK: PENJARA DAN DENDA DIPERBERAT 1/3.
PIDANA TAMBAHAN:PERAMPASAN KEUNTUNGAN, PENUTUPAN USAHA, PERBAI, AKIBAT, MELAKUKAN APA YG DILALAIKAN, PENEMPATAN PERUSAHAAN DLM PENGAMPUAN
KRITERIA IMPLEMENTASI: POWER & ACCEPTANCE
PERUMUSAN DALAM UU TATA RUANG UU 26/2007
PASAL: 1 ANGKA 33 DAN 74
SUBYEK: KORPORASI, PENGURUS PERUSAHAAN DAN PELAKU LAPANGAN
KESALAHAN: DOLUS (TDK ADA CULPA)
ACTUS REUS: DIRUMUSKAN SECARA FORMAL
SANKSI:PIDANA POKOK:PENJARA DAN DENDA THD PENGURUS AAU DENDA DG PEMBERATAN 1/3.
PIDANA TAMBAHAN: PENCABUTAN IZIN DAN STATUS BADAN HUKUM
KRITERIA IMLEMENTASI:TDK DIATUR
PERUMUSAN DALAM UU PERKEBUNAN NO 14/2008
KORPORASI BUKANLAH SUBYEK TINDAK PIDANA, SEHINGGA TDK DPT DIMINTAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIBEBANKAN KEPADA PENGURUS, BAIK YG MEMERINTAHKAN, YG MEMIMPIN KEGIATAN, DAN ATAU PELAKU LAPANGAN
PENGATURAN DLM UU KSDAH & E UU NO.5/1990
SUBYEK: HANYA DISEBUT “ORANG” TANPA MENJELASKAN SIAPA YG DIMAKSUD DG “ORANG”
TIDAK ADA PENGATURAN KHUSUS APABILA TINDAK PIDANA DILAKUKAN KORPORASI
PENGATURAN DALAM UU TPPU NO 8/2010 (1)
PASAL: 6, 7, 8, DAN 9
SUBYEK: KORPORASI DAN ATAU PERSONIL PENGENDALI KORPORASI
ACTUS REUS: DIRUMUSKAN FORMAL
KESALAHAN: DOLUS DAN CULPA
SANKSI: DENDA RP. 100 MILIAR
PENGATURAN PALING LENGKAP
PENGATURAN DLM UU TPPU NO. 8/2010 (2)
KRITERIA IMPLEMENTASI:
1) DILAKUKAN ATAU DIPERINTAHKAN PERSONIL PENGENDALI KORPORASI,
2)DILAKUKAN UTK PEMENUHAN TUJUAN KORPORASI,
3)SESUAI DG TUGAS DAN FUNGSI PELAKU ATAU PEMBERI PERINTAH,
4)DILAKUKAN DENGAN MEMBERI MANFAAT KEPADA KORPORASI
PENGATURAN DLM UU TIPIKOR UU NO 31/99 JO NO. 20/2001
PASAL: 20
SUBYEK: KORPORASI DAN/PENGURUSNYA
KESALAHAN: SENGAJA/DOLUS
ACTUS REUS: DIRUMUSKAN FORMAL DAN MATERIEL
SANKSI: PIDANA POKOK DENDA MAKSIMUM DAN PEMBERATAN 1/3
KRITERIA PENERAPAN:DILAKUKAN ORG BAIK BERDASARKAN HUB KERJA ATAU HUB LAIN, DAN BERTINDAK DLM LINGKUNGAN KORPRASI
PENGATURAN DLM UU PERPAJAKAN UU NO.28/2001
TIDAK ADA PENGATURAN KHUSUS APABILA TINDAK PIDANA DILAKUKAN OLEH KORPORASI ATAU BADAN
PENGATURAN DLM UU KEPABEANAN UU NO 10/1995 JO NO 17/2006
PASAL 108
SUBYEK: BADAN HUKUM/PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN/PERKUMPULAN/YAYASAN/KOPERA SI
ACTUS REUS: DIRUMUSKAN SECARA FORMAL
KESALAHAN: DOLUS DAN CULPA
SANKSI, PIDANA POKOK: DENDA MAKS RP1,5 MILIAR. PIDANA TAMBAHAN: ADMINISTRATIF
POLITIK HUKUM YG TDK JELAS (1)
PERUMUSAN BERVARIASI DAN KURANG
MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM
MEKANISME APLIKASI KURANG JELAS
EKSEKUSI JUGA SULIT DILAKSANAKAN
POLITIK HUKUM YG TDK JELAS (2)
BLUE PRINT YG KURANG JELAS
TARIK ULUR KEPENTINGAN TAMPAKNYA
MEWARNAI PERUMUSAN UU DAN PELAKSANAAN
PIDANA KORPORASI
BAGAIMANA PRAKTEK IMPLEMENTASI YG TDK
DIRANCANG SEJAK AWAL
PERUMUSAN YANG BERAGAM (1)
ADA YG MENGATUR PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI, SEPERTI UU NO. 41/99 (KEHUTANAN), NO. 4/2009 (MINERBA) UU 32/2009 (LINGKUNGAN HIDUP)
ADA YG TDAK MENGATUR
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI, YAITU UU NO. 14/2008 TENTANG PERKEBUNAN (HANYA PENGURUS YG BERTANGGGUNG JAWAB SBG PEMBERI PERINTAH, MEMIMPIN KEGIATAN ATAU PELAKU LAPANGAN)
PERUMUSAN YANG BERAGAM (2)
SUBYEK: DIATUR SECARA BERBEDA
MENS REA: ADA YG MEMAKAI “DOLUS” DAN “CULPA” ADA YG MEMAKAI “DOLUS” SAJA
PERUMUSAN (PERBUATAN) ACTUS REUS DELIK FORMAL DAN MATERIAL
JENIS SANKSI YG DIKENAKAN BERVARIASI
BERAT DENDA PIDANA JUGA BERVARIASI
REKOMENDASI/SOLUSI
PERLU ADA POLITIK HUKUM NASIONAL MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI, TERMASUK YG TERKAIT DG PELANGGARAN UU SDA-LH
UNTUK MENUTUPI KEKURANGANPENGATURAN MASALAH PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PERLU DIBUAT PEDOMAN BAGI PENYIDIK PENUNTUT UMUM DAN HAKIM, AGAR TERDAPAT PERSEPSI YG SAMA DAN MUDAH MENERAPKAN UU YG ADA.
SOSIALISASI DAN EDUKASI YG BERKELANJUTAN UNTUK PENEGAK HUKUMDAN STAKE HOLDER LAINNYA PERLU TERUS DILAKUKAN UNTUK SUKSESNYA PELAKSANAAN KETENTUAN YG TERKAIT PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI.
PENUTUP
TERIMA KASIH ADA PERTANYAAN ?