Oleh: Firdaus Cahyadi Yayasan SatuDunia
Buku elektronik (ebook) ini bebas untuk dikopi, didistribusikan, dipamerkan dan dijadikan referensi untuk pembuatan karya turunan, dengan catatan
1. Mencantumkan nama penyusun dan Organisasi Yayasan SatuDunia sebagai sumber referensi 2. Tidak menggunakan buku elektronik ini untuk tujuan komersial
Kata Pengantar
Pengaturan hak cipta (copyright) akan semakin keras dan mungkin represif kedepannya. Hal itu terkait dengan makin gencarnya digelarnya putaran perjanjian perdagangan bebas, baik secara multilateral maupun bilateral. Pengaturan copyright yang semakin keras dan represif berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), utamanya hak kebebasan berekspresi dan akses terhadap pengetahuan.
Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pengaturan copyright pun merambah ranah internet. Media internet memang memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan media konvensional. Di internet, penggunanya dapat sekaligus menjadi konsumen dan juga produsen konten. Selain itu, konten yang disebarkan via internet lebih cepat dengan jangkauan yang luas.
Beberapa kekhasan internet itu di satu sisi menjadi peluang bagi masyarakat untuk mengkespresikan diri, mengakses serta menyebarkan informasi dan pengetahuan. Namun di sisi lain, bagi korporasi dan pihak-pihak yang mendukung rejim copyright, internet memiliki potensi dalam penyebaran konten yang mengandung hak cipta. Oleh karena itu, menurut mereka, pengaturan mengenai copyright harus merambah pula di ranah internet.
Buku A-Z Pengaturan Copyright di internet ini dibuat dengan tujuan agar para pembacanya memahami hal-hal yang mendasar dan kemudian peduli dengan persoalan pengaturan copyright di internet ini. Buku ini tentu masih banyak kekurangannya, oleh karena itu SatuDunia mengharapkan masukan dan kritik dari pembaca untuk penyempurnaan buku ini.
Jakarta, Juni 2013
Firdaus Cahyadi
Knowledge Manager Yayasan SatuDunia
I. Tentang Copyright
1. Apakah Copyright itu?
Hak cipta adalah hak yang diberikan kepada author dari “pekerjaan asli” misal buku, artikel, film, program komputer, dll. Copyrights ini memberikan hak untuk mereproduksi pekerjaan, membuat pekerjaan turunan, atau untuk menampilkan pekerjaan tersebut ke umum1 .
Copyright dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai hak cipta pertama kali muncul seiring dengan penemuan mesin cetak. Sebelum penemuan mesin cetak, menerbitkan sebuah terbitan, termasuk buku memakan biaya yang sangat besar. Sehingga, kemungkinan besar para penerbitlah dan bukan para pengarang yang pertama kali meminta perlindungan hukum terhadap karya cetak yang dapat disalin2 . Sementara saat ini, seringkali copyright justru dikampanyekan untuk melindungi pencipta (pengarang) sebuah karya.
2. Apa Prinsip dari Copyright?
Prinsip dari hak cipta adalah melindungi bentuk dari atau ekspresi dari ide itu sendiri, bukan alasan yang mendasari ide tersebut. Hak cipta bisa saja didaftarkan untuk mendapatkan keuntungan secara legal, namun sebenarnya tanpa didaftarkan pun, hak cipta secara otomatis akan melekat pada ide yang terekspresikan dalam medium intangible. Hak cipta dapat bertahan selama penciptanya hidup ditambah 70 tahun, atau jika didaftarkan secara legal maka selama 95 tahun3 .
3. Secara umum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terdiri dari 4 jenis: hak cipta (copyrights), paten, merek dagang (trademarks) dan rahasia dagang (trade 4 secret) . Apa itu paten, trademarks dan trade secret?
a. Hak paten
Hak paten merupakan hak kekayaan intelektual pada suatu penemuan dalam bentuk peralatan atau proses yang menunjukkan fungsi yang berguna. Hak paten secara efektif memberikan penemunya monopoli yang terbatas pada produksi, penggunaan, atau penjualan penemuan tersebut. Tidak semua inovasi dan penemuan dapat dipatenkan, Amerika Serikat menentukan 3 kategori yang tidak dapat dipatenkan: hukum alam, fenomena alam dan ide abstrak. Hak paten akan berlaku selama 20 tahun dari sejak pertama kali didaftarkan5 .
b. Trade secret (rahasia dagang)
Rahasia dagang, sesuai dengan namanya terdiri dari formula, peralatan atau informasi rahasia yang memberikan pemegangnya keuntungan kompetitif selama hal tersebut dirahasiakan. Trade secret ini dapat berlaku tak terbatas.
c. Trade marks (merek dagang)
Merek dagang terdiri dari kata-kata, frasa, simbol, desain yang digunakan untuk mengidentifikasi sumber dari barang atau jasa yang dijual dan untuk membedakan mereka dari barang atau jasa lainnya. Hak ini dapat bertahan tak terbatas asalkan diperbaharui setiap 10 tahun dari sejak didaftarkan pertamakali.
1 HTTP://BLOGS.ITB.AC.ID/AGNESWI/2012/11/19/PANDANGAN-SOSIALIS-TERHADAP-HAK-KEKAYAAN-INTELEKTUAL/ 2 https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta 3 HTTP://BLOGS.ITB.AC.ID/AGNESWI/2012/11/19/PANDANGAN-SOSIALIS-TERHADAP-HAK-KEKAYAAN-INTELEKTUAL/
4. Bagaimana Sejarah Pengaturan Copyright di dunia?
Setelah peraturan hukum tentang copyright mulai diundangkan pada tahun 1710 dengan Statute of Anne di Inggris, hak diberikan kepengarang dan bukan penerbit. Peraturan tersebut mencakup kepada konsumen yang menjamin bahwa penerbit tidak dapat mengatur penggunaan karya cetak tersebut setelah transaksi jual beli berlangsung. Selain itu peraturaan tersebut juga mengatur masa berlaku hak ekslusif bagi pemegang copyright yaitu selam 28 tahun, yang setelah itu karya tersebut menjadi milik umum6 .
Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works (“konvensi bern tentang perlindungan karya seni dan sastra”) atau (“konvensi bern”)7 pada tahun 1886 adalah yang pertama kali mengatur masalah copyright antara negara-negara berdaulat. Dalam konvensi ini, copyright diberikan secara otomatis kepada karya cipta, dan pengarang tidak harus mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan copyright8 .
Konvensi Bern mengikuti langkah Konvensi Paris pada tahun 1883, yang dengan cara serupa telah menetapkan kerangka perlindungan internasional atas jenis kekayaan intelektual lainnya, yaitupaten, merek, dan desain industri. Sebagaimana Konvensi Paris, Konvensi Bern membentuk suatu badan untuk mengurusi tugas administratif9 .
Tujuan dari konvensi-konvensi tersebut antara lain standarisasi, pembahasan masalah baru, tukar menukar informasi, perlindungan mimimum dan prosedur mendapatkan hak. Kedua konvensi itu kemudian membentuk biro administratif bernama the United International Bureau for the Protection of Intellectual Property yang kemudian dikenal dengan nama World Intellectual Property Organisation (WIPO). WIPO kemudian menjadi badan administratif khusus di bawah PBB yang menangani masalah HaKI anggota PBB. Pada tahun 2001 World Intellectual Property Organization (WIPO) telah menetapkan tanggal 26 April sebagai Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia. Setiap tahun, negara-negara anggota WIPO termasuk Indonesia menyelenggarakan beragam kegiatan dalam rangka memeriahkan Hari HKI Sedunia10 .
4 Kinsella, 2008 5 HTTP://BLOGS.ITB.AC.ID/AGNESWI/2012/11/19/PANDANGAN-SOSIALIS-TERHADAP-HAK-KEKAYAAN-INTELEKTUAL/
https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta 7 Sebelum penerapan Konvensi Bern, undang-undang hak cipta biasanya berlaku hanya bagi karya yang diciptakan di dalam negara bersangkutan. Akibatnya, misalnya ciptaan yang diterbitkan di London oleh seorang warga negara Inggris dilindungi hak ciptanya di Britania Raya, namun dapat disalin dan dijual oleh siapapun di Swiss; demikian pula sebaliknya. (http://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Bern_tentang_Perlindungan_Karya_Seni_dan_Sastra) 8 https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta 9 http://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Bern_tentang_Perlindungan_Karya_Seni_dan_Sastra)
5. Bagaimana Sejarah Pengaturan Copyright di dalam perdagangan dunia?
Menurut Farah Fitriani11, aspek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berkaitan dengan perdagangan atau yang lebih dikenal dengan Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)12. Di samping itu, TRIPS juga menyediakan peraturan tentang mekanisme penyelesaian sengketa yang bertugas menyelesaikan perselisihan antarnegara tentang permasalahan HKI yang diatur di bawah lingkup kerja WTO13 .
Ada 7 cabang hukum yang dianggap sebagai bagian dari HKI oleh perjanjian TRIPS:
Hak Cipta
Merek
Paten
Desain Industri
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
Rahasia Dagang
Varietas Tanaman
Sebagai akibat dari disetujuinya Uruguay Round, setiap anggota WTO yang telah menandatangani perjanjian TRIPS diwajibkan menyesuaikan perundang – undangan domestiknya di bidang HKI dengan standar minimum yang telah diatur dalam TRIPS, diantaranya negara – negara anggota harus menyesuaikan jangka waktu perlindungan dengan standar TRIPS dan negara anggota juga harus membuat peraturan hukum tentang ketujuh cabang HKI seperti yang tercantum dalam TRIPS.
Indonesia sebagai salah satu negara yang telah sepakat untuk melaksanakan persetujuan tersebut dengan seluruh lampirannya melalui Undang-undang No. 7 tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Lampiran yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual (HKI) adalah Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP’s) yang merupakan jaminan bagi keberhasilan diselenggarakannya hubungan perdagangan antar Negara secara jujur dan adil, karena :
1. TRIP’s menitikberatkan kepada norma dan standard
2. Sifat persetujuan dalam TRIP’s adalah Full Complience atau ketaatan yang bersifat memaksa tanpa reservation
3. TRIP’s memuat ketentuan penegakan hukum yang sangat ketat dengan mekanisme penyelesaian sengketa diikuti dengan sanksi yang bersifat retributif.
6. Siapa yang diuntungkan dan dirugikan dari pengaturan Hak Kekayaan Intelaktual (HKI), termasuk copyright di dalamnya?
Secara singkat dapat dikatakan bahwa pihak yang seringkali dirugikan dalam pengaturan HKI, terlebih pengaturan yang represif adalah masyarakat, karena mereka akan kehilangan hak atas pengetahuannya. Sementara pihak yang diuntungkan adalah korporasi. Karena semakin lama waktu perlindungan HKI, semakin banyak pula uang yang mengalir kepada mereka
Menurut Agneswi, seperti yang ditulis dalam blog14, pada pertengahan abad 19, penulis sosialis Karl Marx (1818-1883) dan Friedrich Engels (1820−1895) melihat bahwa kepemilikan pribadi sebagai penghalang utama terhadap maksimisasi kesejahteraan. HKI sering kali diasosiakan dengan sistem kapitalis, karena memang dengan cara inilah kaum kapitalis dapat bertahan.
HKI sangat merusak produktivitas dalam banyak hal. Pertama-tama, hak kekayaan intelektual merusak ilmu dan teknologi dimana mereka seharusnya dipromosikan. HKI dan ilmu pengetahuan seperti pintu tol dan jalan tol. Keduanya menciptakan kemacetan dan menghambat kemajuan, tetapi dalam kasus HKI, perselisihan yang tak terhitung muncul tentang siapa yang akan mengumpulkan tol dan berapa banyak tol seharusnya; melihat bahwa sistem HKI yang ada sekarang menghambat munculnya teknologi baru dan memaksakan biaya lain yang tak terhitung kepada masyarakat.
HKI hampir tidak ada hubungannya dengan inisiatif individu. Einstein tidak memiliki hak kekayaan intelektual pada teori relativitas. Ilmu pengetahuan dan inovasi dilakukan oleh orang-orang yang tertarik di dalamnya, itulah cara kerja ilmu pengetahuan. Namun, ada upaya dalam beberapa tahun terakhir untuk mengkomersilkan hal tersebut, dan juga untuk banyak lainnya. Jadi peneliti tidak melakukan ilmu karena itu menarik dan menantang, karena ingin mengetahui sesuatu yang baru, dan karena ingin dunia mendapatkan keuntungan dari hal tersebut, peneliti melakukannya karena mungkin dapat membuat uang dari itu. Hal tersebut, bukan saja rendah, tetapi juga merusak inisiatif dan pengembangan.
HKI juga menciptakan suasana penuh kerahasiaan, yang bertentangan dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Akhirnya, pencarian HKI mempercepat korporatisasi universitas. Akhir-akhir ini, universitas secara rutin menjual kepada perusahaan hak paten yang dikembangkan di laboratorium universitas yang sebagian besar dibiayai oleh publik.
10 http://rifkymiafauziah.wordpress.com/2012/11/12/sejarah-singkat-latar-belakang-dan-perkembangan-haki-di-indonesia/
11 http://farahfitriani.wordpress.com/2011/10/30/sejarah-dan-perkembangan-hak-kekayaan-intelektual/
12 Perjanjian Perdagangan yang Berhubungan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual / HKI, mengatur aturan global yang harus dilaksanakan mengenai hak paten, hak cipta (copy right) dan merk dagang (trademarks) http://www.satudunia.net/content/kamus-istilah-copyright-di-internet 13 WTO adalah organisasi internasional yang mengawasi banyak persetujuan yang mendefinisikan "aturan perdagangan" di antara anggotanya (WTO, 2004a). Didirikan pada 1 Januari 1995 untuk menggantikan GATT, persetujuan setelah Perang Dunia II untuk meniadakan hambatan perdagangan internasional. Prinsip dan persetujuan GATT diambil oleh WTO, yang bertugas untuk mendaftar dan memperluasnya. http://www.satudunia.net/content/kamus-istilah-copyright-di-internet
14 HTTP://BLOGS.ITB.AC.ID/AGNESWI/2012/11/19/PANDANGAN-SOSIALIS-TERHADAP-HAK-KEKAYAAN-INTELEKTUAL/
7. Bagaimana Sejarah pengaturan HKI, termasuk Copyright, di Indonesia?
Sejarah pengaturan HKI, termasuk copyright di Indonesia mengikuti perkembangan arah ideologi politik negara. Pada saat Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia, arah politik Indonesia adalah anti imperialisme dan neokolonialisme dari negara-negara maju. Sementara itu, setelah Soekarno dijatuhkan dari kursi kepresidenan dan kekuasaan beralih ke rejim Orde Baru, arah ideologi politiknya pun lebih ramah terhadap kapitalisme, imperialisme dan neokolonialisme dari negara-negara maju. Arah ideologi politik negara itu pun tercermin pada kebijakan pengaturan soal HKI di Indonesia.
Pada tahun 1958 perdana menteri Djuanda menyatakan Indonesia keluar dari konvensi bern agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya,cipta dan karsa bangsa asing tanpa harus membayar royalty. Sementara pada tahun 1982 pemerintah Indonesia mencabut peraturan tentang hak cipta berdasarkan Auteurswet 1912 Staatsblad No 600 tahun 1912 dan menetapkan undang-undang No 6 tahun 1982 tentang hak cipta yang merupakan undangundang hak cipta pertama diindonesia. Undang-undang tersebut kemudian diubah dengan undang-undang No 7 tahun 1987, undang-undang No 12 tahun 1997 dan pada akhirnya dengan undang-undang No 19 tahun 2002 yang masih berlaku sampai saat ini. Walaupun perubahan itu telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan TRIPs, namun masih terdapat hal-hal yang perlu disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang hak cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya tersebut di atas15 .
8. Bagaimana bentuk perlawanan terhadap pengaturan Copyright?
Seperti sebuah hukum besi dari sejarah, setiap tesis ada antitesis. Begitu pula terkait dengan copyright. Beberapa ‘perlawanan’ pun muncul terhadap rejim copyright di dunia. Beberapa diantaranya adalah gerakan copyleft dan creative common.
Copyleft. Seperti ditulis dalam blog http://www.kamusilmiah.com16, kata Copyleft diperkenalkan oleh Richard Stallman, yaitu seorang programmer komputer yang bekerja untuk Massachusets Institute of Technology (MIT) pada akhir tahun 1970-an.
Pada saat itu, pekerjaan programming sangat bernuansa kerjasama. Saling tukar source code dari suatu program tidak hanya menjadi suatu hal yang biasa, bahkan telah menjadi budaya dan seolah-olah menjadi suatu kewajiban, tentunya menurut kode etik dan hukum tidak tertulis dari komunitas programmer tersebut.
Pada awal tahun 1980-an, lanskap industri software berubah drastis karena beberapa perusahaan pengembang software mulai mendistribusikan program komputer tanpa disertai source code nya. Akibatnya, para programmer tidak bisa lagi mempelajari substansi dari program komputer tersebut. Hal ini secara langsung mengubah budaya kerja para programmer, karena mereka tidak lagi bisa saling membantu dalam memperbaiki atau meningkatkan kemampuan suatu program komputer. Hanya programmer di perusahaan yang menyimpan source code-nya saja yang bisa memperbaiki, memodifikasi, atau mengembangkan program komputer tersebut. Budaya kerjasama dan kebersamaan pun hilang, digantikan oleh budaya korporat kapitalis yang hanya melihat program komputer sebagai mesin uang.
Creative Common. Seperti yang ditulis di http://id.wikipedia.org17 , Creative Commons (CC) adalah suatu organisasi nirlaba yang memfokuskan diri untuk memperluas cakupan karya kreatif yang tersedia untuk orang lain secara legal agar dapat digunakan kembali dan dibagi secara luas. Organisasi ini telah menerbitkan beberapa lisensi hak cipta yang dikenal dengan lisensi Creative Commons. Lisensi-lisensi ini membatasi atau bahkan membebaskan hak pencipta atas karyanya sehingga penyebaran karya tersebut lebih mudah.
Creative Commons, didirikan oleh profesor hukum dari Universitas Stanford, Lawrence Lessig, bersama dengan rekan-rekannya dari Institut Teknologi Massachusetts, Universitas Harvard,Universitas Duke, dan Universitas Villanova pada tahun 2001. Dengan Creative Commons, Profesor Lessig menyediakan set lisensi hak cipta gratis untuk digunakan oleh publik. Seorang pencipta yang bersedia untuk melepaskan karyanya di bawah lisensi Creative Commons (CC) dapat mengunjungi situs web Creative Commons dan memilih lisensi yang diinginkan dalam satu klik.
15 https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta
16 http://www.kamusilmiah.com/it/mengenal-copyleft/
9. Apa yang perlu diperhatikan masyarkat dalam pengaturan Copyright?
Masyarakat pada umumnya kurang peduli terhadap pengaturan copyright. Seringkali masyarakat beranggapan bahwa copyright jauh dari urusan sehari-hari masyarakat. Padahal jika tidak terlibat aktif pengaturan copyright akan cenderung represif. Apalagi pengaturan copyright yang cenderung represif itu juga didesakan oleh perjanjian perdagangan bebas, baik secara multilateral ataupun bilateral.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan masyarakat terkait dengan pengaturan copyright. Pertama, menurut ARTICLE 1918 adalah masa berlaku dari copyright itu sendiri19. Menurut ARTICLE 19, masa berlaku hak citpa (copyright) tidak boleh lama daripada yang diperlukan untuk mencapai tujuannya untuk melindungi karya penciptanya. Singkatnya, perlindungan hak cipta yang melampaui usia penciptanya (penulis) harus dipandang sebagai bentuk pembatasan yang tidak sah atas ranah publik dan menghalang hak kebebasan berekspresi serta informasi. Pengaturan semacam itu harus dihapuskan.
Kedua, karya-karya yang secara substansial didanai publik harus diakui sebagai benda publik dan karenanya harus disediakan secara luas bagi publik. Pendanaan karya-karya tersebut harus transparan dan publik harus memiliki akses terhadap informasi tentang karya apa saja yang didanai publik. Artinya, perlindungan copyright tidak bisa digunakan menghalangi publik untuk mengakes karya tersebut
17 http://id.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
II. Tentang Copyright di Internet
1. Mengapa Copyright perlu juga diatur di internet?
Internet adalah sebuah media baru yang memiliki kekhasan dibandingkan media konvensional lama. Melalui internet, seseorang bisa menjadi produsen sekaligus konsumen sebuah content (baik berupa berita, musik, artikel, dsb).
Selain itu internet memiliki kekuatan lain berupa kecepatan dan keluasan jangkauan penyebaran sebuah content. Batas-batas negara bisa diterobos dengan internet ini. Kekuatan-kekuatan internet ini bisa menerobos pagar-pagar pembatasan akses terhadap pengetahuan. Sebuah produk buku, film, music (yang memiliki hak cipta) dapat dengan mudah, cepat dan luas disebarkan melalui internet. Terkait dengan hal itulah maka, para pendukung copyright menganggap perlunya pengaturan copyright di internet.
18 Sebuah organisasi non pemerintah internasional (International Non-Goverment Organization) yang bergerak di bidang hak asasi manusia (HAM) 19 Prinsip-prinsip Hak untuk Berbagi, ARTICLE 19, Maret 2013
2. Contoh-contoh pelanggaran copyright melalui internet?
Ada beberapa hal yang bisa dijadikan contoh pelanggaran copyright di internet. Seperti yang ditulis oleh Agus Candra20 di Kompasiana21. Menurutnya hal-hal berikut bisa dijadikan contoh pelanggaran copyright di internet.
Seseorang dengan tanpa izin membuat situs penyayi-penyayi terkenal yang berisikan lagu-lagu dan liriknya, foto dan cover album dari penyayipenyayi tersebut. Contoh : Bulan Mei tahun 1997, Group Musik asal Inggris, Oasis, menuntut ratusan situs internet yang tidak resmi yang telah memuat foto-foto, lagu-lagu beserta lirik dan video klipnya. Alasan yang digunakan oleh grup musik tersebut dapat menimbulkan peluang terjadinya pembuatan poster atau CD yang dilakukan pihak lain tanpa izin. Kasus lain terjadi di Australia, dimana AMCOS (The Australian Mechanical Copyright Owners Society) dan AMPAL (The Australian Music Publishers Association Ltd) telah menghentikan pelanggaran Hak Cipta di Internet yang dilakukan oleh Mahasiswa di Monash University. Pelanggaran tersebut terjadi karena para Mahasiswa dengan tanpa izin membuat sebuah situs Internet yang berisikan lagu-lagu Top 40 yang populer sejak tahun 1989 (Angela Bowne, 1997 :142) dalam Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Lindsey T dkk.
Seseorang tanpa izin membuat situs di Internet yang berisikan lagu-lagu milik penyanyi lain yang lagunya belum dipasarkan. Contoh kasus : Group musik U2 menuntut si pembuat situs internet yang memuat lagu mereka yang belum dipasarkan (Angela Bowne, 1997 :142) dalam Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Lindsey T dkk.
Seseorang dengan tanpa izin membuat sebuah situs yang dapat mengakses secara langsung isi berita dalam situs internet milik orang lain atau perusahaan lain. Kasus : Shetland Times Ltd Vs Wills (1997) 37 IPR 71, dan Wasington Post Company VS Total News Inc and Others (Murgiana Hag, 2000 : 10-11) dalam Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Lindsey T dkk.
Namun, saat ini share (Membagi) suatu berita oleh Situs berita sudah merupakan sebuah nilai yang akan menaikan jumlah kunjungan ke situs berita itu sendiri, yang secara tidak langsung share (Membagi) berita ini akan menaikan Page Rank situs berita dan mendatangkan pemasang iklan bagi situs berita itu sendiri. Misalnya beberapa situs berita terkenal Indonesia menyediakan share beritanya melalui facebook, twitter, lintasberita.com dan lain-lain. Maka, share ini secara tidak langsung telah mengijinkan orang lain untuk berbagi berita melalui media-media tersebut dengan syarat mencantumkan sumber berita resminya.
Maka dalam kasus ini, Hak Cipta sebuah berita telah diizinkan oleh pemilik situs berita untuk di share melalui media-media lain asalkan sumber resmi berita tersebut dicantumkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 14 c UU No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, dimana : Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta pengambilan berita aktual (berita yang diumumkan dalam waktu 1 x 24 jam sejak pertama kali diumumkan) baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan Surat Kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.
20 Pengamat Masalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia saat ini bekerja di Kantor Konsultan HKI Am Badar & Partners Jakarta 21 http://umum.kompasiana.com/2009/10/05/perlindungan-hak-kekayaan-intelektual-hki-di-jaringan-internet-12617.html
3. Apa yang perlu diperhatikan dalam pengaturan Copyright di internet?
Masyarakat perlu memperhatikan beberapa pengaturan tentang copyright di internet. Menurut ARTICLE 1922, hal-hal berikut ini harus diperhatikan masyarakat23:
Pemblokiran situs yang didasarkan pada alasan perlindungan hak cipta harus dianggap sebagai pembatasan tidak proporsional atas kebebasan berekspresi karena timbulnya resiko pemblokiran berlebihan dan kurangnya efektifitas dari cara ini.
Perantara jasa internet (internet service provider/ISP) tidak boleh diminta untuk memonitor layanan yang diberikannya untuk mencegah pelanggaran hak cipta.
Sanksi pidana untuk pelanggaran hak cipta non komersial memiliki dampak mengintimidasi pada kebebasan informasi. Sanksi pidana harus dihapuskan secara menyeluruh dan digantikan dengan upaya pemulihan perdata yang dipandang sesuai
Pembuatan kebijakan hak cipta harus transparan dan berdasarkan bukti
22 Sebuah organisasi non pemerintah internasional (International Non-Goverment Organization) yang bergerak di bidang hak asasi manusia (HAM)
23 Prinsip-prinsip Hak untuk Berbagi, ARTICLE 19, Maret 2013