NASKAH AKADEMIS DAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH
Tata Cara Penentuen Kelayakan, Jangka Waktu, dan Besaran Biaya Pemberian Bantuan bagi Saksi dan/ atau Korban
Usul Inisiatif Masyarakat
Disusun Oleh: Syahrial Martanto Wiryawan Wahyu Wagiman Supriyadi Widodo Eddyono Emerson Yuntho
ICJR Instilute For Criminal Justce Refoon
KOALISI PERLINDUNGAN SAKS!
lJ.b -?-0 ')J M D')
Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah
Tata Cara Penentuan Kelayakan, Jangka Waktu dan 8esaran Biaya Pemberian
Bantuan bagi Saksi dan/ atau K[]rban -UsullnisiatifMasyarakat
Disusun Oillh: few Syahrial Martanta Wiryawan t Wahyu Wagiman Supriyadi Widodo Eddyono Emerson Yuntho
l~~ KOALISI ICJR PERLINDUNGAN ~ 'I.Mal!~g'1i!iC' Institute for Cnmlnal JIJstice Reform SAKSI liaskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah
Tata Cara Penentuan Kelayakan. Jangka Waktu. dan Besaran Biaya Pemberian Bantuan bagi Saksi dan/atau Kol"ban
Usui Inislatif Masyarakat
N3Sk2~ Akademis da1 Raneangan Peraturan Pemerintan Tata Cara Penentuar Kelayakan, Jangka Walctu dan Heman Blaya Pemberian Bantuan bag 1Saksi dan/atau Korban
Penyusun Syahrial MartanID Vliryawan Wahyu Wagiman Supriyadi WidoGa Eddyono ErrmmVirtOO
Kontributor Zainal Abidin Ronald Rditnlri
EOltor Felri lJiansyah ilian Oeta Am Sari
Tata Letak can Sampd Taufik Bayu ilugroho
Cetaker: Pertama 7Oesember 2i107
O;s,sun tl'c:ama Q!E~ Indonesia Corruption Watr:h Kaiibata T,mur IV 0 No. HJakarta Sclatan 12740 TEi" 021 7901885, 7994015 fax. 7994005 Homepage , htt~llwww.antikcrups!org Emali· iew: aantikorupsl.org
dengan Iddelor Critinal.lmtb! Rlfnnn Kmlisi Pl!Iiinoongan Saksi
atas dukungan The Asia Foundation dan OANIOA
PENGANTAR PENERBIT
MasyarakatPBndamba keadilan pBrtengahan tahun 2006 menyambutbergembira dengan diundaflgkanrr{d Jrdang-Undang Perlindungan Saksi dan Koman (UU PSK), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2[108 tertang Perllndungan Saksi dan Koman sangat dinanti-nanti sebagai payung hukum bagi saksi dan korna~ yang selilma ini dlf'asakan klJrang dilindungi dalam hukurn acara di Indonesia, Bahwa konteks kehadlran UIJ PSK ad21ah dalam kerangka untuk meiengkapi pranata prosedural dalam pmses peradilcln pidara
MBngingat p2me :'ksaan te:tadap perl<ara pidana untuk mengungkap kebenaran dan memberi kBadilan berl<ait Blat d~ngarl kBkua13n alat bukli Sehubungan pmsBs pembuklian dalam pemeriksaan perkara pldana, mak3 rr,aupun kmtJan memili~ kedudukanyang sangatsignifikan dalam pengungkapan k8benaran mate I'll! posisi it'.:la~ saksi atau kornan melekatpotEnsi ancaman. Bahy.,ra hllkum aeara piciana'y'ang saat im berlaku tidak memberikan periindungan yang memadai bagi saksi atou karban yang terkaitdengan suatu perkara pidana
PE!mbl:man Dartuan PSK merupakan bagian dari salah satu bentuk pE!rindungan yang akan diberikan oil::h LPSK, Untuk itulah.oleh UU PSK konsep pemberian bantuan dibatasi sedemikian rupa. Misalnya dalam pasalS, yang dimaksud bantuan oleh UIJ PSKhanya mencakup bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sDslaL Bantuan tBrsebutjuga hanya diberikan bag; kornan pelanggaran hak asasi manusia yang berat Dua ketentuan itu, tentunya telah mE!mbatasi konsep umum pembE!rian bantuan bagi kornan yang prinsipnya tida kdiskriminatif.
Sementara itu daiam D8~arasi Prinsip-Prinsip OasarKeadilan Bagi Korban Kejahatandan Penyalahgunaan Kekuasaan, khusus mengenai baniJ.Jan, disebutkan bahwa para koman harus menerima bantuan material, medis, psikologis dan sosialyang perlu lewatsarana pemerintah maupun sarana-samfla lainnya. Koman tanpa didiskriminasikan harus diberikan sediakan dan diberikan imormasiyang cukupterhadap pelayanan kesehatan dan sosial dan bantuan lainnya. Selain itu pemerintah harus rnemberikan pelatihan bagi aparat penegak hukumnya (seperti; polisi.jaksa, hakim) untuk menjadikan meiBka peka tErhadap kebutuhan para kDrban sekaligus untuk memastikan pemberian bantuan yang benardan segera,
KetErbatasan konsep mengenai korbanyang berhakmendapatkan layanan pemberian bantuan dan tidak memadainya konsep pemberian bantuan da/am UU PSK dikhawatirkan akan rnenyulut kerancuan implementasi pembmian bantuan oleh LPSK Dalam UU PSK, tErdapat dua pasal yang secara khusus memerintahkan pemerintah untuk mtmyusun pBraturan pemerintah mEmgenai ketBntuan pembenan komptmsasi dan restitusi dan ketEntuan mengenai kelayakan pemberian bantuan rnenyangkutpenentuan jangkawaktu, dan besaran biaya. '
Menyadari kDndisi tersebut maka sangat penting untuk mendorong usulan inisiatif masyarakat mengenai rancangan peraturan pemerintlh lEntang penentuan kelayakLln,jangka waklu dan besaran biaya pemberiar: bantuan, Llsu! inisiatiftErsebut dimaksudkan untuk menjadi bahan pembanding sBkali gus melakukan intErvensi substansi dari m!leangan peraturan pemElmrtah versitim pemerifltah yang saatinitEngan dalam proses penytJsunanl finalisasi.
Naskah RPP yailg te!ah disusun ini dapatdikatakan sebagai naskah RPP a!ternatif sebagai usul inisiatif masyamkat mengingatp[]merirrtah juga sedang meny1Jsun RPP untuk subtansiyang sama, Harapannya apa yang telah dihasilkan oleh Koalisi Perlindungail Saksi dapatmenjRdi referensi atau acuan bagitim penyusun dan pemerirrtah,
Pemberian bantuan bagi saksi danl atau korban dalam praktik hukum di Indonesia merupakan hal baru, Mela lui UU PSK terlembagakan sebagai salah satu fungsi dan tugas LPSK dalam kerangka tugas institusionalnya, NaskahPkademikini disusun dalam rangka membenkan dasar~dasar pemikiran dan konsepbJal bagi penyusunan Peraturan Pemerirrtah tentang Tata ~ara Penentuan Kelayakan, Jangka Waktu dan Besaran Biaya Pemberian Bantuan bagi Saksi dan I atau Korban, Naskah akademik ini akan memberikan arahan mengenai matEri~matEri apa saja yang akan diaturdan dimuatdalam peraturan pemsnrrtah,yang diharapkan akan membenkanlandasan npemsionalyangjelas dan rinei bagi pelaksanaan pembenan barTilJan bagi saksil korban sesuai denganyang diperirrtahkan oleh undang~undang.
Keberadaan Naskah Akademik dan RPP (usul iniatif masyarakat) tdak lepas dan ke~a keras dan team penyusun yang terdiri dan Syahrial Martanto Wiryawan, Wahyu Wagiman, Supriyadi Widodo Eddyono, dan Emerson Yuntho, Team penyusun juga didukung oleh dua orang yang khusus memberikan masukan dalam hal subtansi dan kgaldralbi7gyaitu ZainalAbidin (YlBHI) dan Ronald Rofiandri(PSHK)
Ucapanterima kasih ditujukan kepada lrawati Harsono (Pumawirawan Polri/marnan anggota Komnas Perempuan ). SASuparoi (Pumawirawan Polri I Penyidik Pelanggaran HAM Berat) serta beberapa rnkan dari koalisi LSM perlindungan saksi. akademisi. praktisi hukum -yangtidak dapatdisebutkan satu persatlJ- yang terlibatdalam memberikan tanggapan dan masukan terhadap NaskahAkademik dan RPP yangtelah disiapkan, Penghargaan juga diberikan kepada Febri Diansyah dan lIian Daa Arta Sari yang membantu m81akukan editing akhirsebelum buku ini terM Tidaklupa aprnsiasi yang luarbiasa dihaturkan kapada The~,sia Foundation dan OANIO~,yangtelah memberikan dukungan atas proses penyusunan dan penerbitan buku
Kami manyadari bahwa masih ada beberapa hal yang belum akomodir dalam penyusunan Naskah Akademik dan RPP ini 0le1 karena itu, kami butuh kritik dan sarannya, Semoga apayang dihasilkan dapat menjadi langkah awal yang baik dalam mendorong keberhasilan perlindungan saksi dan korban di Indoensia,
Kalibata, 70esernber 20lJ7
indonesia Corruption Watch
OAFTAR lSI
PENllANTAR PENERBIT - v IJAFTAR lSI ix HAmAN PERTAMA NASKAH AII'.ADEMIS HAB I PENOAHULUAN - j BABII OASAR PEM!KIRAN PENGATWMN TENTANG PEMBER!AN BANTIJAN BAG! SAKSIIJAN/ ATAU KORBAN A. FLINGSI DAN TUGAS LPSK OALAM PEMBERIAN BANTUAN BAGI SAKSI DAN/ ATAU KORBAN - 7 B. PELAKSANMN PEMBERIAN BANTUAN DALAM IJNDAN-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN 9 BABIII POKDK -POKDK MATERI YANG PERLU OIATUR OAtAM PERATURAN PEMERINTAH -13 A. UMUM - 13 B. LlNGKUP MATERI -16 a. Kmentuan Umum -17 b. Ruang Lingkup - 18 c. Prinsip-Prinsip Pemberian Bantuan -18 d. Unrt Khusus Pemberian Bantuan B. Ke~asama Kelembagaan - 26
BABIV PENUTU P 29
OAFTAR PUSTAKA 31
BA[)IAN KEOUA RANCANGAN PERATlJRAN PEMERINTAH
BAB I KETENTIJAN IJMUM 34
BABII TATA CARA PENENTUAN KElAYAKAN, JANGKA WAKTU, DAN BESARAN B'AYA 36
BABIII U~!T KHUSUS PEMBERIAN SANTUAN 39
BAB IV KERJASAMA KE~EMBAGAAN
BAB V PEMBIAYAAN - 40
BABYI KETENTUAN PENUTUP 40
PENJElASAN I. UMUM 41 Ii PASAL OEMI PASAL -- 42
LAMPIRAN
~rofii Penyusun, Kontributor, dan Editor - 50 Daftar Peserta focus Croup L#scusslonPenyusunan RPP - 53 Prafillndonesia Corruption Watch 54 Pmfillnstitute for Criminal Justice Reform - 56 Profil Koalisi Perlindungan Saksi 57
BAG IAN PERTAMA NASKAH AKADEM IS
Tata Cara Penentuan Kelayakan, Jangka Waktu, dan Besaran Biaya Pemberian Bantuan bagi Saksi dan/atau Km"ban
A.UMUM
KBberadaan Undang-Undang No. 13 Tahun 2DD6lEntang Perlindungan Saksi dan Korban (ULI PSK) adalah dalam kErorJgka melengkapi pranaIB pmsBdural pada pruses peradilan pidana Suatu pemeriksaan pBrl<ara pidana unfuk mBngungkapfakta-fakta dalam rangka mencari kebenaran dan keadilan sangattef'kaiterat de~g(jf1 kekuatan alatbukti pada pBmBriksaan dipersidangan, Sshubungan dengan kuatlemahnya suatu pembuktian dalam pemeriksaan perl<ara pidana, maka saksi maupun karban memili~ kedudukan yang sangat penting dalam upaya pengungkapan kebenaran materiil. Pada situasitersebut maka saksi dan korban berada dalam posisi terancam baiktemadap integritas fisik alBu psi~snya, Unfuk itu benlasaf'kan asas ~idBpan hukLm. dan korban dalam pruses peradilan pidana harus diberikan jaminan perlindungan hukum.
Perlindungan yang diberikan melalui UU PSK adalah perlindungan khususyang diberikan kEpada saksi dan karban. 8obotancaman atautingkatkerusakan yang derita oleh saksi dan alBu korban ditenfukan melalui proses penetapan oleh LembLlga Perlindungiln Saksi dan Koman (LPSK), Dalam undang-undang ini, pedindllilgan dimakslldkon sebagai llpafi! pemenllnan hakdall pemberian banllian llnllikmemberian rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilakukan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan kelEnfuan undang-undang. Pemberian perlindungan sendiri sepenuhnya berlujuan unfuk memberikan rasa amankepada saksi dan korban ketika memberikan keterangan pada semuatahap proses peradilan pidana. SEldallgkan pemberian banfuan dilakukan untuk pElrrlElnuhan hak atas pBmullhan bagisaksi danl aIBu korban,
Pemberian bantuan bag! saks! dan/atau korban dalam praktikhukum di Indonesia merupakan hal baru, Melalui UU PSK terlBmbagakan sBbagai salah satu fungsi dan tugas LPSK dalam kerangka tugas institusionalnya, NaskahAkadBmikini disusun dalam rangka mernbBrikan dasar-dasar pemikiran dan konsBptual bagi penyusunan PBraturan PBmBrintah Pemerintah lImtang Tata Cara Penentuan Kelayakan, Jangka Waktu dan Besaran Biaya PembBrian Bantuan bag] Saksi danlatau Korban. Naskah akadBmik ini akan memberikan arahan mengenai materi-materi apa sajayang akan diaturdan dimuatdalam peraturan pemerintah.yang diharapkan akan memberikanlandasan [Jperasionalyangjelas dan rind bagi pelaksanaan pemberian bantuan bagi saksi atau kDrban sesuai denganyang diperintahkan oleh undang-undang,
8.MAKSUDDANTUJUAN
Maksud dan penulisan naskah akademik ini adalah untukmenelaah dan m8nguraikan argumentasiargumentasiyang logis, rasionai. sertl mempertimbangkan kelayakan dan kepatutan dalam rangka pelaksanaan pemberian bar.tuan bagi saksi danlatali korball sebagairnana Y'lng diperintahkan oieh IJU PSK,
Tujuan dilri penulisan naskah akademik ini adalah untuk memberikan pedoman dan acuan dalam pErrytlsunan Peraturan Pemerintah Pemerintali tentang Tata Cara Penentuan Kelayakan, Jangka Waktu dan Besaran Biaya Pemberian Bantuan bagi Saksi danlatau Koman,
c. RLIANG UNGKUP DAN SISTEMATIKA
Cakupan materi dalam rl3skah akademikini meliputi bab-babyang membahas ranah konseptual mengenai pemberian bantuan, seperli prinsip-prinsip dan standartuniversal dan pemberian bantuan bagi saksi danlatau korban dan ranah pengorganisasian pembenan bantuan. seperti jenis-jenis bantuan yang disediakan bagi saksi danlatau koman tata laksana kelembagaan IPSK dalam pemberian bantuan.
Sesuai dengan mang lingkuptersebut maka sistBmatika penulisan atautata urtJlBn dari Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:
Bab I :PEmdahuluan
Bab II .[lasarPBmikiran Pengaturan tentang Pemberian Bantuan bagi Saksi danlatau Korban
Bab III :Pokok-Pokok Materi yang PBriu Oiatur dalam PBraturan PemBrintah
Bab IV .Penutur
D. DASAR HUKUM
PBmBrintah PBmerintah tentong Tata PBnentuan Kelayakan. Pemberian Bantuan bagi Saksi dan I atau Korban adalah UndangKorban dalam Pasal34 yang berbunyi sebagai berikut
U! LPSK !'l8n8ntukan dlbtmkannya bantuan kBpada saksi danl atau korban
(2) Galan: hal saksi dan/atau Koman iayak dibBri an1.tJan. LPSKmenE'ntukan jangkawaktu dan b~sa;a:l ~iaya yang
Ketentuan lebih lanJut kBlayakan sebagaimana dimaksud serta Jangka waktu dan biaya sebagaimana pads ayat (2) dlaruf denga;] Peraturan remerintah
BAB II
P[]K[]K·P[]K[]K MATERI DAlAM PERATURAN PEMERINTAH TENTANI] PEMBERIAN K[]MPENSASI DAN RESTITUSI
I. Pengertian Umum
Salah satu "Iat bukti yang sar. da!am pr!lses peradilan pidana adaian keterar.gan Saksi canlatau Korban yang mendengar. mElihat. atau msngalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana. Keberadaan saksi danlatilu korban illl sangat penting mengingat seringkilli apal'at penegak hukum mEngalami kesuiitan dalam meneari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan olen pelaku tilldak pidana yang disebabkan tidak dapat menghadirkan saksi dan!atau korban. Ketidakhadiran saksi dan!atau korban memeniJhi panggilan atau permintilan aparat penegak hukum ini seringkali disebabkan adanya am:aman. baik fisik maupun psikis dari pihak tertfmtu yang ditujukan kepada saks! dan!atau korban.
Oengan demikian. perlu dilakukan perlin dung an bagi saksi dan!atau korban dalam setiap tahap proses peradilan. Perlindungan ini tidak hanya menyangkut perlindungan dari am:aman yang bersifat fisik maupun psikis. tetapi juga dapat mflncakup pemenunan terhadap hak-hak saks! dan/atau korban seeara keseluruhan. seperti nak untuk memperoleh parlindungan atas kaamanan pribadi. kaluarga. dan harta bendanya. serta bebas dari ancaman yang berkenaan dangan kesaksian yang akan. sadang. atau telah uiberikannya: ikill sarta dalam proses memilih dan menentukan bentukperlindungan dan dukungan keamanan: memberikan keterangan tanpa tekanan: mandapat penerjeman: bebas dari pertanyaan yang menjerat: mendapatkan informasi mengenai p!lrkambangan kasus; mendapatkan informasi mangenai putusan pengadilan: mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan: mefldapat identitas baru; mendapatkan tempat kediaman bam memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutunan: mendapat nasihat nukum: danlatau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
Pemberian pariindungan dan pBmenunan hak-hak saksi dan/atau korban ini harus didasarkan pada asas pengnargaan atas narkat dan martabat manusia: rasa aman: keadilan: tidak diskriminatif: dan kBpastian nukum dan dilaksanakan olen lembaga yang mandiri yang bertugas dan berwenang dalam menangani pemberian pariindungan dan bantuan pada saksi dan korban, yang dalam mflnjalankan tugas dan kewenangannya haruslah independen tanpa adanya eampur tangan dari pinak mana pun,
2. Hak-Hak Korban (Pelanggaran HAM yang berat dan TIndak Pidana)
Selain hak-hak yang dapat diperoleh oleh orang-orang yang menjadi saksi dan korban2 , korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat juga bBrhak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial serta hak atas kllmpensasi. Sedangkan korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi yang dibBrikan mBlalui putusan pBngadilan.
Kekhususan yang dimiliki kllrban pBlanggaran HAM yang berat untuk mendapatkan hak-haknya tBrsebut memiliki kesesuaian dengan prinsip dan ketentuan hukum HAM internasional tentang k!lrban pelanggaran HAM dan hukum humaniter.
Kejahatarl genllsida dan kE:jahatan terhadap kemanusiaan merupakan.kejahatan yang masuk dalam katBgori pelanggaran HAM yang berat sebagaimana diatur dalam UU Nil. 28 tahun 2000 tentang PBngadilan HAM. dimana terhadap dua kejahatan ini menirilbulkan kBwajiban bagi negara untuk memberikan reparasi kBpada korban. Kewajiban memberikan reparasi kBpada korban mBrupakan tanggungjawab negara yang telah tBrangkai dalam berbagai instrumen hak asasP dan ditegaskan dalam putusan-putusan (yurisprudensi) kllmite-komitB hak asasi manusia intBrnasillnal maupun regional. Kewajiban yang diokibatkan olen pertanggungjawaban negara atas pelanggaran hukum HAM internasional memberikan hak kepada :ndividu atau kelllmpllk yang JnBnjadi korban dalam wilayah negara itu untuk mendapatkan penangani1n hukum yang efektif dan pemulihan yang adil. sesuai dengan hukum internasi!lnal.
Suatu rlegara tidak :laja harm; memberikan pemulihan, tetilpi juga hai'us menjamin banwa paling tidak hukum dllmestik memberikan perlindungan dengan standar yang sarna dengan apa yang menjadi tanggungjawab atau kawajiban intern8sillnal4 , Negora harus mflmberikan atau menyediakan uiltuk korban pelanggarar. HAM yailg berat dengan suatu akses yang efektif dan setara untuk memperolr.h keadilan dan juga harus memberikan ganti rugi yar.g efektif bagi korban. termasllk di clalamnya reparasi.
Salah satu instrumen penting yang menjadi landasan untuk memenuhi kewajiban reparasi kepada korban adalah Prinsip-prinsip Dasar dan Pedoman Hak Atas Pemulihan untuk Korban Pelanggaran Hukum HAM Internasillnal dan Hukum Humaniter (Basic PrirtciplesendGuidelinesOfl the !?ightto RemedyBnd Reparation for fictims ofYiolations ofInternationalHuman RightsandHumamtarianlaw1995ldan yang dimaksud dalam penjelasan PasalS ayat(2). Dalam penjelasantErsebutdiuraikan bar.wa yang dimaksud dengan 'lasus-kasus tertentuff antara lain. tindak pidana korupsi. tindak pidana narkotikapskntropika, tindak pidanaterorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasiyang sangatmembahayakan jiwanya.
Dalam kaitannya antaro Pasall angka 6, Pasal S, PasalS ayat(2) dengan Pasal33. Pasal34, dan Pasal 35 LILI PSK yang mBngabJrmBngenaitata cara pemberian bantuan, terdapatkecendBrungan tidak adarrya konsistensi lagikal. Khususnya dalam memberikan uraian hubungan antara konsep pembBrian bantuan yang dimaksud oleh undang-undang yakni sabJ hal yang merupakan bagian dari konsBp layanan pBriindungan sebagai acuan norma yang \ebih tinggi.
Untuk ibJ NaskahAkadBmik ini akan mengaitkan pasal-pasal kunci dalam undang-undangtBrsBbutdalam pe:1yusunan penyaturan pelaksanaan pembBrian bantuan sBbagai bagian yangtidaktef1.lisahkan dalam konsep pBrlindungan saksi dan korban sBcarc umum Argumentasi ini untuk m8mperkuatmuatan maten yang diusulkan dalam peraturan pemerintah dimana langkahtersebutdiperiuka~ menginyatketBdJatasan dalamteknisy<lngterdapat di undang-undanq sehinggd harus diabJrpada perabJran pBmBrintlh PergabJrun ini diharapkantidak menghalangi rnemaksimalkan pBlaksanaanfungsi d2ntugas lPSKsBbagaimana yang dimaksud dalamtujuan dibBntuknya undang-undang
2 Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No, 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Karban
3 Seperti misalnya Pasal14 Konvensi Menentang Penyiksaan yang menyatakan bahwa "Setlap Negara Pihak harus menjamir. agar dalam sistem hukumnya Karban dari suatu tindak penyisaan memperolah ganti rugi dan mempunyai hak untuk mendapatkan konpensasi yang adil dan layak, termasuk sarana untuk rehabilitasi sepenuh mungkin, Dalam hal korban meninggal dunia akibat tindak penyiksaan, ahli warisnya berhak mendapatkan konpesasi".
~ Bringing The International Prohibition Of Torture Home: National Implementation Guide ForThe Un Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment The Redress Trust, January 2006, Hal 84
B. PElAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN DAlAM UNDANG-UNDANG PERUNDUNGAN SAKSI DANKDRBAN
Pasa! 6JU PSKlEiah mengunci bBntukpembBrian bantrJan dan membatasi subjekyang br;makmendapatkan bantuan dari LPSK. Pasal6 menyebutkan bahwa hanya korban pelanggaran HAM yang berat yang bemakmendapatkan bantuan. Bentukbantuanjuga dibatasi dua bentuk yakni bantuan medis dan rEhabiliIBsi sosial. SBcara tekslliat konsep pemberian bantuan merupakall konsep yallgtidak mandiri, LPSK tidak memili~ kElBluasaan dalam rI1emberikall bantuan dan menentukan jBnis rnaupun kategori-kategmi bsrrtuan yang akan diberikan kepada korban
Bantuan medis dan rEhabilitasi [lsiko-sosiat yang dimaksudkan UU PSK bersifateksklusif Jadi secara tBkstual bantuanyang dimaksud pada Pasals' ndakakan diberikan oleh LPSKkepada korbantindak pidana lain diluarnndakpidana pelanggaran hakasasi manusiayang berat DuajBnis bantuanlErsebutseharusnya tidak ditempatkan sebagai bantuan bagi karban saja, namun diberikan pula pada saksi bukan knrban yang membubJhkannya. khususnya pada kasus-kasusyang mE!mili~tingkatam::amantinggi SBcara langsung atautidak akan memliki patensi unbJk mengancam kondisi kesehatan mental dan atau fisiknya.
Eks~uslfitas pemberian bantuan hanya padasatujenis tindakpidana inijelas bertEntangan dengan prinsip pemberian perlindungan itu sendiri. Dalam konsep bantuan UU PSK pemberian perlindungan tidak mBmbedakantindak pidana mana saja yang akan diberikan perlindungan. Penjelasan PasalS UU PSK memberikan penekanan tidak adanya diskriminasi pemberian perlindungan bagi saksi dan/ atau korban berdasarkan jenistindak pidananya.
Pembatasan dalam konsep pemberian bantuan dalam undang-undang ini me~adi indikasi awal bahwa UU PSK tidak aplikatif. karena secara apriori tElah menetapkan batasan-batasan yang pilihan rasionalnya tidaktEpat Terlebih jika mEmgacu pada norma intEmasional sebagaimanayangtErdapatpada Declaration ofBasicPnilcip/esofJusbceforflicbmsofDimeilfldAbuseofPmwr{Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar KBadllan Bagi Korban Kejanatan dan Penyalangunaan Kekuasaan).
Dalam De~arasi Prinsip-Prinsip DasarKeadilan Sag! Koman Kejahal2n dan Penyalahgunaan KEkuasaan. khusus mengenai bantuan. disebutkan para korban narus menerima bantuan matErial. mBdis. psiknlogis dan sosialyang didapatkan melalui sarana pem8lintah maupun sarana-saralla lainnya. Korbantanpa dldlskriminasi harus m8ndapatkan kemudahan dan akses informasi yang cukuptemadap pelayanan kesehatar. dan sosial dan barrtuan lainnya.
Pada uraian sebellJmnya telah disebutkan bahwa bantuan dalam ULI PSKmerupakan bagian dari konteks pemberian perlindungan yang diberikan oleh LPSK Hal tersebut dikuatkan dalam Pasal28 bahwa syarat pemberian bantuan merupakan kelanjutan dari pemberian perlindungan dBmi kepentingan proses per.:;idangan. Pasal28 menetapkan empat kritEria pokok sebagai syarat kelayakan pemberian bantuan yakni: perliima. menyangkut sifatpentingnya keterangan saksi dan/atau korban; Keolla. berkaitan dengantingkat ancamanyang membahayakan saksi dan/atau korban: Ketiga. mempertimbangkan hasi! analisis tim medis atau psikologi terhadap saksi dan/atau korban: dan keempatadalah penilaian atas rekam jejak kejahatan yang pemah dilakukan olen saksi dan/atBu korban.
Dalam UU PSK proseduryang dilalui untuk pelaksanaan pemberian bantu an oleh LPSK terbagi dalam tiga tahap.yakni tahapan pengajuan permohonan pemberian bantuan.tahap pemeriksaan ke1arakan pemberian bantuan oleh LPSK dantahap pelaksanaan pemberian bantuan. Penjabarannya adalahsebagai berikut
I lahappertama pengajuan perTTlDhonan pemberian bantuan. Pasal33 menyebutkan bahwa bantuan medis dan bantuan rehabilitlsi psiko-sosial diberikan kepada saksi dan/atau korban setelah ada perTT1intaan secaraterlulis yang diajukan olehyang bersangkutan atau orang yang mewakilinya. Berkaitan dengan perTT1ohonan pE!rlindungan sebagaimana diahlrdalam Pasal28 hingga Pasal32. pasal-pflsalyang mengaturmengenai tate Lara pemberian bantuan tidakmenjelaskan hubungan prosedural antara pengajuan permohonan perlindungan dan pemberian bantuan. Jika mengacu pada syarat-syarntpembBnan perlindungan dan barrtuan dalam Pasal28. baikpembenan perlindungan maupun bantuan memiliki syaratyang sama.
r
2 lahap fedua. pemeriksaan kelayakan pemberian bantu an. Dalam Pasal34. LPSK befWenang menerrtukan layaktidakrrya saksi dan atau korban untukdiberikan bantuan. Setelah LPSKmemutuskan layaktidaknya pemberian bantuan. selanjutnya LPSKmenentukanjangkawaktu dan besaran biaya yang diperlukan dalam rangka pemberian barrtuan. Dleh lPSKkeputusan pemberian barrtuan tersebut harus diberitahukan secaruterlulis kepadayang bersangkut3n dalam waktu paling lambat 7(rujuh) han s~jakditerimarrya perTT1intaan pembBrial1 bantuan.
~. lahapketiga. pelaksanaan pembBrian bantuan Menul'ut Pasal36. LP3K dalam melaksanakan pemberian bantuan dapat bek2~a sama dengan lembagaterkait lainnya rasaltersebut menyebut rnstansi terkaityang berwenang Arti instansi terkaityang berwenang. berdasarkan p8njelasan pasal36 ayat (I) menu~uk pilda iembaga pelnerirrtah dan lembaga non pem8rintah atau lembaga swadaya masyarakatyang m8mili~ kapasitas dan kehadirannYd harus disetujui oleh saksi dan atau korban.
BAB III
PIlKIlK.. P[]KIlK MATERI YANG PERLU DIATUR DALAM PERATUI~AN PEMERINTAH
A. \.MJ.1
Pokok-poko~ materi yang perlu diatur dalam peraturan pemerinrnh sebagaimana diperintahkan oleh PasaI34ayat(3), secara garis besar dibagi menjadi oua ranah bahasan, PerliJma. bBntuk bantuanyang diberi~n lPSK. Oalam Ilngkup ini akan dibahas mE!ngei1ai be rrtu kijen is dan cakupan barrtuan yang akan dlberikan IJJSK srnndaryang dibangufl oleh LPSKdalam menerrtukan kelayakan pemberian bantuan. dan garis-garis besaracLian penerrtJJan jangkawaktu dan besaran biaya dalam pemberian banllian. Kedua. tata eara dan pBngorganisasian pemberian bantuan. Cakupan bahasanrrya adalah meliputi kr::dudukan dan formasi organisasi dar. LPSK untuk ml:!lakukan !ayanan pemberian bantuan dan hubungan LPSK dengan instansiterl<att dan organisas! lainrrya da!am pe!a~anaan pemberian bantuan.
Sebelum mengupas dua ranah bahasantersebut patutdikemukakan dminisi saksi dan koman dalam undang-undang Dalam pasall angka I. saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan kepentingan penelidikan, penyidikan. penuntulBn. dan pemeriksaan disidang p:mgadian. tenrnng suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri. ia lihatsendiri. danlarnu ia alami sendiri. Lebih lanjut, Pasall angka 2menyebutkan koman adalah seseorangyang mengalami penderirnanfisik mental. dan/atau kerugian ekonomiyang dia~batkan oleh suahltindakpidana. Dua pengertian kunei ini periu dijelaskan mengingatkeduanya merupakan subyekyang akan menerima layanan pefTlberian bantuan oleh LPSK.
Penting untukmenyandingkan definisi saksi dan koman menurutUU PSK dengan barns an pengertian yang diaturdalam Peraturan Pemerintah Nomor 2rnhun 2002 tentang Tarn Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HakAsasi Manusiayang Berat Oalam perIBuran pemerintah tersebut baikpengertian saksi maupun koman, lebih memberikan penekanan terhadapfaktor pen1ingnya pemberian perlindungan bagi mernka. penekanan in; ndakterdapat dalam UU PSK. Batasan pengertian k[Jrban dalam pBraturan pBmerintah tersBbutadaiah orang pBrse[Jrangan atau keiompok[Jrangyang mengalami penderilaan sebagai a~batpBlanggaran HAM yang beratyang memerlukan pBrlindunganfisik dan mental dari ancaman, gangguan, temr, dan kBkBrasan dari pihak manapun,
SBdangkan definisi saksi dalam flerntJ.iran pamerintahtersBhutsama dengan k[Jrban yang dITBkankan pada pentingnya k[Jnteks perlindungan, yakni saksi adalah [Jrang yang dapat mBmberikan keterangan guna kBpBntingan pBnyelidikan, pBnyidikan, pBnuntHtart dan/atau pemBriksaan di sidang pengadilan tEntang pBrkara pBlanggaran HAM yang bBratyang ia dengar sendirL lihat stmdiri. dan alami sendirLyang memBrlukan perlindungan fisikdan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kBkBrasan dari pinak manapun.
SBIaln itu UU PSKtidak mBnyebutkan karakter korban yang secara kalBktif menjadi karban kejahatan, Misalnva dalam haltindak pidana pBlanggaran HAM'{t3ng beratkorban bisa jadi merupakan kBlompok Blnis atau ras tertBntu IJU PSK s~ndiri mengkonstruksikan k[Jrban dalam DBngertian secara ind~Jidual. tidak mellpu1i kelomp[Jksebagaimana dicahJp pula pada dElfinisi daiam PP N[J 2tahun 21JI]2 atau Oeclara/ioflof Basic Principles o(Jusbcefor Jlicbms ofCrtme andAbuse ofPower Untuk itu di:llam kontBks aperasionalnya, perlu diatur mekanisme pembBrian bantuan dalam kBadaan khusus dimanajumlah kmbannya mBncapai jumlah yang besar, Pada dataran praktik untuk mBngurangi k8sBnjangan standartersebut perlu di1akukan terobosan-terobosan opBrasionalitemis untuk mendukung fungsi dan tugas UPSKdalam menjalankan peran pemberian pBrlindungan,
UU PSK hanya mBngenal dua jenis bantuan yang menjadi tugas LPSK yakni bantuan medis dan bantuan r'ehabilitasi psiko sosial. Undang-undang tidakmemberikan batasan apayang dimaksudkan dengan bantuan medis, sehingga secara umum dapat diketahui bafTwa yang dimaksud [Jleh undang-undang adalah bantuan perawatan kesBhatan bagi saksi dan/ atau kml1an, Lain halnya dBngan bantuan rehabilitasi psik[J-sosial, penjelasan Pasal Smemberikan definisi bantuanyang diberikan oleh psikolog kepada kaman yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kBjiwailn korban,
MengBnai batasan waktu pemberian bantuan, undang-undangtidak membatasi secara rinci, Hanya saja jangka waktu akan ditentukan melalui suatu penilaian kelayakan OlBh LPSK. Dengan mengaitkannya dBngan kanteks pasallainnya, khususnya Pasall angka Sdan Pasal4, maka pemberian bantuantersebut secaratEoritis dengan sendirinya akan terintegarasi dengan setiaptahapan pmsBs peradilan pidana. Hal ini mengingatpemberian bantuan merupakan bagian dari pelaksanaan pemberian p8rlindungan ITu sendiri. ,
Oengan lerintegrasinya tahapan proses peradilan p:dana, maka layanan pemberian bantuan dapat diberlakukan dari tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dimuka sidang, hingga paska putusan pengadilan (masuk pada sistem koreksi).
Hal lain yang perlu ditBkankan adalah bagaimana LPSK merumuskan standaryang1P.patdanlerukurdalam menentukan kelayakan pemberian bantuan, lEnnasukdida!amnya adalah adanya pedoman untuk menentukan jangka waku dan besaran biayayang dlperlukan selama pemberian bantuan dilaksanakan. Unluk illl, sifat pembsrian bantuan yang akan diberikan LPSK harus di~asifikasikan seeara lebih rine!. Setidaknya dapat mengindikasikan layananyang cepattanggap (urgentsupporfJ dan layanan yang regular atau sifatnya lebih mapan danterukur, Oengan memilah dalam beberapa sifatbantuan illl, maka baru dapatdttentukan keputusan jangkawaktu dan biayayang diperlukan untukmendukung pelaksanaan pemberian banluan.
Secara alamiah LPSK adalah salah salu sub sistem peradilan pidana di Indonesia yangjuga berperan menentukan kualitas peradilan pi dana di Indonesia. Pasalll menegaskan bahwa LPSK merupakan 18mbaga yang mandiri. sebagai lembaga yang independEJIl tanpa campurtangan dari pihak manapun, LPSK bertmggungjav{ab langsung kepada pmsiden dan membuatlaparan secara berl<Blll kepadaOPR sBdikJtnya salu kali daiam satu tahun. Sebagai !ayaknya instjtLJsi negara pengB!olaan admlnistrasi LPSK dipimpin oleh sekrt~tariatjt:nderal, yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden. Dari s~gi pembiayaan operasionalisasi LPSK dibebankan mBlalui f\PBN
BBr1<aitan dengan bJgas untuk memberikan layanan bantuan bag! sallsi dan/atau karban. LPSKditempatkan pada posisi dimana peran-peran layanantersebutdihadapkan dBngan birokrasi dan pola administrasi negara yang cendBrung menyuhtkan. Kondisi tersebutmerupakan tantangan paling nyata bagi LPSK dalam mlmjalankan laanan perrberian bantuan Qengan membangun sualu komprnmi atau negosiasi dengan atau admin,strasi negara Terlebih dari segi kedudukan organisasianalnya LPSKtidak hanya berkedudukan di ibukota negara, namun juga dibBrikan otoritas untuk membuka perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan lembaga.
Sebagai bagian dari sislem peradilan pidana Indonesia, LPSK harus mempunyai tpe prngram pemberian bantuan atau layanan bagi korban yangblpat Sebagai gambaran, sElidaknya terdapat empalope prngram pemberian bantuan/ layanan bagi karban yang terintegrasi pada sistem peradilan pidana, yakni:
I PerliJma policebasedsystem Layanan pemberian bantuan dilekatkan di organisasi kepolisian, dil11ana dimasing-masing kanIDri<Epolisisan baikdilingkat pusatmaupun daerah memiliki unitkrisis bagi layanan karban. Biasanya unitlni beke~a dalam kantells respon cepat (rapidresponsm setelah le~adinya suatu kejahatan
2 Ketlua. courtbasetlsys/Em layanan pemberian bantuan ditujukan untukmenjamin hak-hakkorban dalam adminis1rasi peradilan khususnya saat korban akan dilEmpatkan sebagai saksi pada pemeriksaan dimuka sidang.
J /(ebga. communitybasetlsystem Layanan korban dltempatkan pada kelompok-kelompokatau komunitas yang secara IBrinlBgrasiIBrlibatdalam aktMtas pemberan bantuan otau layanan korban seperti: sExualassaultcenlnJs' vicb'matlVlJcacygroups, distresscentres' dan safehome.
4 Keempat SySIEmbasetiapproach layanan korban model pendekatan berbasis sistEm ini sep8nuhnya disediakan oleh lembagt: yang khusus memberikan pelayanan bantuan korban.
Model pernberian bantuan dalam UU PSKdapatdisimpulkan sebagai program pemberian bantuan dengan pendekatan berbasis sistEmyangterbuka (openetisyslembasedapproaE!7;. Dlmana kebijakan pernberian bantuan merupakan wewenang atau otoritas mutlakdari LPSI( namun dalam pelaksanaan pemberian bantuan LPSK dapat bekE~asama dengan institusi la'innya. Dengar. demi~an peran strategisyang horus dikembangkan oleh LPSK guna melancarkan fungsi dan tugasnya dengan mEmbangun raiasi clengan berbagai instmsl negara yangteri<ait dan organisasi kErnasyarakatan yang memiiiki ketErkaitan misi dengan lPSK.
B. UNGKUP MATERI
Ke1Erbatasan konsep pemberian oantuan da!amundang-undang harus dapatdirespon dengan menghasilkan intrumen-intrumen abJran dilingkiltoperasional yang bers~atintemaL Rancangan Peraturan Pemerintah yang mengabJr mengenai pemberian bantuan perlu merumuskan tata aturan yang memaksimalkan dan memperluas peran LPSK dalam melaksanakan fungsi dan tugas memberikan layanan pemberian bantuan. Perrting untukmenurunkan bentuk-bentukbantuan medis dan Illhabilitasi psiko-sosial dengan uraianyang lebih mendetail dan implementatif
Perumusan bentuk-bentukbantuantersebutsekaligus menjadi basis rumusan dalam penghitungan biaya ataupun kelayakan jangkawaktu pemberian bantuan yang dapatdisesuaikan dengan kebutuhan korban. Perlu dipertimbangkan pula signfikansi pengabJran bantuan pelayanan hukum untuk pendampingan dan penanganan kasus guna memperkuatposisi saksi danlatau korban sebagai bagian layananyang integral dari pemberian bantuan. Hal ini patut ditekankan karena prinsip pemberian bantuan. sesuai dengan perintah undang-undang adalah untuk kElancaran proses persidangan pidana, sekaligus sebagai bagian pBnting dari sistem peradilan pi dana yangterpadu. Untuk itu dalam naskah akadBmik ini akan diuraikall materi-materi pokokyang perlu dimuatdalam Peraturan Pemerintah PBmerintah tentang Tata Cara
, 16
Penentuan Kelayakan. Jangka Waktu dan Besaran Biaya Pemberian Bantuan bagi Saksi dan / atau Korban.
I. Kemnluan Lkmlll
Dalam ketentuan umum penting dimuatpengertian-pengertian kunciyang diberlakukan dalam peraturan pemerirrtah sertl subyek-subyektertentuvang dib8rikan kBWBnar.gan atau terkaitdengan pelaksanaan p8raturan pemerirrtah. Beberapa pengertianvang tBrdapatdalam undang-undang PBrlU diharmonisasikan dengan bBbBrapa ketentuanyang memillki kaitan dengan UU PSK. Misalnya terkaitdengan pengBrtian korban. perlu dibandingkan pengertianyangterdapatpada UU PSKdengan Peraturan PemBrintah Nomor 2tahun 2002 tentang Tata Perlidungan Korban dan Saksi dalilm pelanggaran HakAsasi Manusiayang Berat Pengertianyang terdapatpada peraturan pemerintah tersebutcakupannya lebih :uas danpada yangterdapat di undang-undang, pada konteks ini peraturan pBmerintah No 2tahun 20lJ2 cendenung mI:mgadopsi batasan mengenai knrban sebagaimanalErdapat pada Oe~arasi Prinsip-Pnnsip OasarKEadilan Bagi Koman Kejahaten dan Penyalahgunaan Kekuasaan.
Mengillgatperaturan pemenntah bersifatoperasional maka seba1knva, disusun aturanyang mencErnninkan realitas kebutuhanyangterdapatdi masyarakat Oleh kamna itu perlu dipertimbangkan untuk mBmpBriuas cakupan korban bukan sBkedar secara indrJidu namun mencakup atBu kelompokknlfMif. Dimana individu atau kelomp[JkkoIBi<tjftersebutteiah menderita kerugian baikluka fisik atou mental. serta penderitaan emosional karena suatu tindak pidana. Konteks saksi dalam pemberian bantuan adalah orang yang diperlukan untuk memberikan keterangan guna kE~pentingan penyelidikan. pen~dikan. penuntutan, dan ataJ pemenksaan di sidang pengadilan namun karena satu hal memerlukan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko - SO sial dalam kerangka melancarkan pruSBS peradilan pidana
LILI PSK tidakmemberikan batasan pengertian mengenai pemberian bantuan, untuk rtu dalam pe:aturan pemerintah periu diberikan batasan apa yang dimaksudkan pemberian bantuan olsh undang-undangyang dibatasi hanya temadap bantuan medis dan bamuan rehabilitasi psiko-si]sial. Istilah-istilah yang terkait dengant8knis pelaksanaan lainnya yang PBriU diberikan batasan pengeriian adalah seperti; pemberian bantuan. bantuanm medis, bantuan rehabilitasi psikososial. dan penentuan kelayakan
2. Ruang Ungkup
Pengaturan mengenai ruang lingkup peraturan pemerintlh, perlu diuraikan lIntukmemberikan kejelasan batasan keberlakukan dan daya ikatpmturan pemerintah ini. Oalam bagian ruang lingkup ini dimuat batasan yang menyangkutatumn substansifnya dan prnsedurpelaksanaannya. Almon subsantif berkaitan dengan batasan bentukataujenis bantuanyang dapaldiberikan oleh lPSK Sedangkan prosedurpelaksanaan adalah berkaitan dengantata laksana aan peaoman bagi lPSKdalam menjalankan layanan pemberian bantuan.
3. Prinsip-Prinsip Pemberian Bantuan
Oalam rangka memberikan landasan pelaksanaan pemberian bantuan yang seli1ras dengan norma-norma in1emasional perlll dirumuskan sBjumlah prinsip-pnnsip da3arpemberian bantua!lyang menjadi acuan pelaksanaan. Muatannya sejauh mungkin tiaak menyimpangi nilal-l1ilal dasaryang dirJmuskan pada Oe~arasi Prinsip-Prinsip OasarKEadilan bagj Korban Kejahatnn dan Penyalahgunaan Kekuasaan rtf/SaMaR oleh ResolusiMa;elsLlmum 40/34lErIilnggalZ9Nopember/fl85)
Prinslp-prinslpyang periu dimuat dalam ketentIJan peraturan pemerintah adalah sepef'li. prinsip non diskriminasi. karban harus m8nerima bantuan balk material. medis atall psikologis dan ::losia! lewat sarana pemerintah dan sarana sukarela. prinsipwajib diberitlhutErsediannya layanan atau informasi dan senantiasa diberi kBsempatan yang sama untuk mBmanfaatkannya, layanan perflatian khusus harus diberikan kEllJada korbanyang mBmiliki kebutuhan khusus yang disebabkan oleh sifatkerugian yang ditimbulkan suatu tindak pidana kornan harus diperlakukan dengan rasa kasih dan dihormati marlBbatnya. memberikan tempatsecara propm:ional pada pandangan dan kekhawatiran saksi dan/atau korban untuk mengemukakan pendapalnya mengenaiteknis pelaksanaan pemberian bantuanyang akan atau sedang dibenkan. memberikan informasiyang cukup mengenai berbagai hal yang1erkaitdengan bantuan khususnya mengenai informasi proses peradilan pidana yang berlangsung. dan jaminan1erhadap privasi saksi dan I atau karban dalam pmses pelaksanaan pemberian bantuan
4. Tam Cara Pemberiar. Bantuan
Seeara gans besar adatiga tahap dalam tata eara pelaksanaan pemberian bantu an. Pertama.tanap pengajuan permohonan pembBrian bantuart kduatlhap pemeriksaan kelayakan pemberian bantuan oleh IPSK dan kbgatahap pelaksanaan pcmberian bantuan. Dengan dibentuknya unit knusus pe mbBrian bantuan maka keseluruhantugas-tugastBknisyang berkaitan dBngan pemberian bantuan menjadi keWEnangan dari unit Untukmenjabarkan tugas-tugas unit khusus pemberian bantuan. perlu dibedakan dalam dua otorisasiyililu otoritas yang berkaitan dengan pBnilaian kelayakan pemberian bantuan, penentuan jenis bantuan apa yang akan diberikan, dan plmBntuan jangka waktu dan taksiran biaya yang dikeluarkan.
Dtoritas lainnya adalah mengenai pelaksanaan, pengawasan, koordinasi lintas instilusi, dan pembinaan dalam pelaksaman pemberian bantuan. Untt khusus pemberian bantuan seeara organisasi akan mel1JmusKan mekanisme pengajuanl permohonan pemberian bantuan proseduroperasional standartvang menjadi aeuan dalam pE'Iaksanaan Demberian bantuan medis at.Ju bantuan rehabilitasi psiko-sosiai,
. MengBnai kBWEnangan untukrnenBntukan kBlayakan pemberian bantuan, unit khusus pembmian bantuan mengacu padil Pasal28 undang-undang. Pasal28 membBrikan garis besararuan kBpada LPSK untuk menantukan ditBrima atau iidaknya permohonan bantuan. Setidaknyateruapat empat kritBria. Pertama. penilaian atas sifat pei1lingnya kelErangan saksi dan/ atcu karban; kdua. sejauhmana tingkatacan Ian yang membahayakan pemohon; Kebga. hasil analisistim medis atau psikologterhadap pemanDn; dan Keempat rekam jejak kejahatanyang pemah dilakukan pemonon. Keempatsyaratdasar itu merupakan aeuan dasaryang merupakan bagian dari elemen penilaian bagi unit khusus pemberian bantuan lPSK untuk menentukan diberikannya layanan bantuan kepada saksi danl atau korban.
[/asarpelayanan pemberian bantuanyangdiberikan IPSKdalam undang-undangbersifatpasif. Sebagaimana yang diarurmelalui Pasal33, pembenan bantuan akan diberikan berdasarkan permintaantertulls saksi danl atau korban atau orang yang mewakilinya. Sifat layananyang pasiftersebutsangattidak selaras dengan program perlindungan saksi yang diberikan LPSK yang diletakkan pada kerangka kepentingan proses pEradiian pidana. Untukilll, peraturan pemerintan perlu mengarursatu aturantersendiri untuk kllndisi luarbiasa, dimana unitkhusus pemberian bantuan dapat rnenentukan be~alannya pelaksanaan pemberian bannlan tanpa adanya permintaantertulis dari saksi dan I atau korban atau orang yang mewakilinya.
Dalam hal tata cara pemberian bantuan, UU PSK mengalumya pada Pasal33 hingga Pasal36. Jika merunutketentuan Pasal33 tersebut maka dalam hal p8mberian bantuan LPSK menunggu pemlohonan pemberian bantuan dan koman atou saksi. Pennohonantertulis rubisa diajukan oleh korbanl saksiyang bersangkutan atJu orang yang mewakilinya kepada LPSK. Selanjutnya paling lambat dalamwaktu satu minggu, LPSK akan memberitahukan secara tertulis pada pemohon mengena! dnerima atou tidaknya pennohonan pemberian bantuan. Llntuk mengantisipasi situasil krmdisiyang mendBsakmaka diperlukan prusedurluarbiasa, sebagaimanatelah dij81asakan dalam uraianrerdahulu. Untuk prusBdurbiasa maka unit khusus pBmbBrian bantuan akan berkB~a s8suai dBnganGta cara I prosedurs8bagaimana yang dimuatdalam Pasal33 hingga 36. .
Uraian daritahap-tahap p8mberian bantuan adalah s8bagai berikut:
I !ahappEfrtama. pengajuan permohonan pemberian bantuan. Pasal33 menYBbutkan bahwa bantuan medis diJn bantuan rehabilitasi psiko-sosial diberikan kepada saksi danl atau kmban s8telah ada permintaan secara rertuli~yang diajukan OiEh yang ber::;angkutan atau orang yang mewakilinya PBnnintaanrertulisrersEbutdiajukan kBpada unitkhusus pemberian bantuan LPSK yang berkedudukan diibukuta atBu lokasiterdekatdari pemohon dimana LPSKmBndirikan kantor perwa~lannya di daerah Llnit khusus pEmo8nan bantuan akan memberikan funnulirpengajuan pBrmintaan pemberian bantuan, dimana pBmohon atauwa~ln'{3 dwaj'bkar untuk me~gisinya. FormulirtarsBbutsBcara garis uBsar berisi infonnasi identitas pemohon (saksi danl atau korban). alamat dan pekE~aan. infmmasi lindak pi dana yang berkaitan dengan sisaksi danlatou korban yang akan. sedang atau relah mBmasuki proses peradilan pidana. dail jenis bantuan yang dimintakan.
2 pemBriksaan kelayakar p8mbBrian Jantuan hitkhusus pBmberian sBlanjutnya akan menentukan layaktidaknya saksi dan latau korban diberikan bantuan. Serelah layak atautidaknya pemberian bantuan diputuskan. kemudian unitmenentukan jangkawaktu dan besaran biaya yang diperlukan dalam rangka pemberian bantuan. Keputusan unnyang bBrisi direrima I tidaknya permohonan sertl jenis banluan serta jangka waktu pBmberian bantuan harus dlbBrnahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejakditerimanya permintaan p8mbE!rian bantuan.
Oalam hal pemohon tidak puas dengan keputusan unitkhusus pBmberian bantu an. rnaka pemohon bBrhak m8ngajukan k8beratan kE!pada atasan unityakni anggota LPSK yang ditunjuk untuk m8mbrrwahi unitkhusus pBmberian bantuan. S81ambaHambatnya I4hari pemohon akan menerima keputusan dari IJJSKmengenai pengajuan keberatannyarersebut
3. JahapKellgB. pelaksanaan pemberian bantuan. Unitkhusus pemberian bantuan dalam melaksanakan pemberian bantuan akan beke~a sama dengan lembaga lErl<aitlainfl{tl (instmsiyang berwenang). Yang dimaksud dengan instansilEri<aityang berwenang, penjelasan pasal3S ayat 0) menunjuk padalembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat Mengenai keberadaan lembaga diluarLPSK mrsebut disyaratkan oleh UU PSK adalah lembaga yang memili~ kapasitas dan prinsipnya harus disstujui oleh saksi dan atau korban.
Untuk menentukan jenis bantuanyang akan diberikan LPSKkepada saksi danlatau korban. adalah menjadi kewsnangan mutlak dari unit khusus pemberian barrtuan. Termasuk dalam hal jangka waktu pemberian bantuan serta penunjukan institusi apayang akan melaksanakan layanan bantuan medis atou bantuan rehabilitasipsikn-sosial Namunjika keputusan unitkhusus pemberian bantuantersflbuttidakmemuaskan saksi dan/atau korban makayang bersangkutan dapatmengajukan keberatan kepada LPSK. Keberatan lErsebutakan diproses Ol2h anggota LPSK yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawas,m dan pembinaan dibidang pelayanan pemberian bantuan. Keputusanyang ciikEluarhn LPSKtembt..1tentunya menjadi keputusanfinai yang tiuak dapatdibanding lagi.
Oaiam kaitannya dengan pflilentuan jangka waktu dan besaran biaya yang akan dikeluarl<an oleh LPSK maka unit khusus pemberian bantuan perlu membuat kategori-kategori bantuan. Setidaknya perlu dibedakan dalam dua kategori bantuan yaitu; bantuan bersifat darurat (barrtuan seketikal dan bantuan bersifatjangka pendek jangka menengah danjangka panjang.
Barrtuan darurat adalah bantuan yang bersifat segera dan diperlukan, dim ana ditujukan memberikan pelayanan lang sung secara cepat dan segera kepada saksi danlatau karban. Kriteria kondisi barrtuan da 111 rat diperiukan adalah sekurang-kurangnya. suatu kBadaan me dis. psikis. atau knndisi sosiali polrnk yang nyata"nyata serius mengancam kondisifisikl mental dan saksi dan I atau korban. Oengan kondisi terse but maka diperlukan suatu penanganan daruratdan intensifagarsaksi danl atau korban dapat menjalankan perannya dalam proses peradilan pidanayang be~alan.
Sedangkan banruan yang reguler, adalah bantuan dimana pelayanan pemberian barrtuan diberikan kepada saksi dan I atau korban dalam sit\.lilsiyang stabl!. sehingga analisa atas kondisi dan kebuhJhan saksi dan I atau koman dapat dilEnhlkan jenis penanangannya sekaligus perl<iraan jangkawaktu pemberian barrtuannya.
Pasal34 undang-undang menyebutkan perlunya pengaturan besaran biiJ.{a dalam peraturan pemerintah. Secara teknis mungkin sulit menaksir besaran biayayang dikeluarkan oleh unit khusus pemberian bantIJan dalam satu taksiran dengan standartnominall!!l'iEntu yang beriaku umum (tergeneralisasi), Untuk memudahkan penentIJan standarbiaya tersebut Peraturan PemBrintah sBbaiknya memberikan kategorisasi sesuai d!:mgan sifat jangkawaktu, dan bobatbantuanyang diberikall berdasarkan tingkatan tErtentIJ,
8erdasarkan sifat dan jangka waktu bantuan, dirumuskan lima katEgori banman, Yakni; Kategori Idan KatEgon II bantuan yang hElrsifatdarurat KatEgori III bantuan jangka pendBk KatElgori IVbantuan jangka mElnengah, dan Kategori Vbarrtuan jangka panjang. PenBntuan bElsaran biaya yang akan diberikan bBrdasarl<an katElgori, dimaksudkan sElbagai aeuan ambang batas minimum dan maksimum dalam pemberian bantuan. Jadi besaran biayayang didasarkan katBgori hanyc memberikan patokan dasarpBngeluaran biaya, dan tidak dengan sendirinya men.Jpakan pengeluaran riil yang akan dikeluarkan unit khusus pemberian bantuan,
Bp.saran biayavang didasarkan kalEgorimrsebutdimaksudkan pula sebagai acuan bagi mitra lPSKdalam memoerikan l:ryanan bantuan medis maupun bantuan f1!nabilitlsi psiko - sDsiai Nominal besaran biava dirumuskan dan perbandingan antara layanan dasar kesehatan pemtlrintah dan berbagai pen.Jsahaan asuransi. Sedangkan mengenai besaran biaya bantuan rehabilitasi psiko s~sial diruiTIuskan dari berbagai komponen biaya jasa konseling dan bia),a hidup harian per orang, Dibawah ini merupakantabel yang menunjukkan kategori bantuan, jangka waktu layanan, bentukpelayanan, serta peridraan nominal biaya yang dikBluari<an pBrkategori,
| Tabel Rantuan Med..i-:s_~.~~~~~. ~;;t~ki~~n~;- . ~ | ||||
| tegori | Jangka Waktu | BentukLayanan | ~:~i.iuaraD Ria | |
| 1 -7 an] | geniingl gawat b. Pendampingan dirumah sakit unM pom.ri',aan korlJan per\;o,aan | Dsl d 5.000.000 | ||
| g,ntingl gawat b. Pen~a"1pj"gan djr1Jman ,,"1 cnl", pemeriksaan koman perlmsa.n layanan musus bagi anak dan pe"m'puan | . s/ d 10 DOn OilO | |||
| layanan medis khusus koman pel,cah" seksuall per""s,a,, c. layanan khusus anak | .s/ d 20.UOO 000 | |||
| menengah b. la,anan medis 'hus.' koeban pelecahan se,suail perlms..n c layanan khusus anal | s/ d 400UO.OOO | |||
| n,euis ,husus koman pelecahan seksuall pelio,,,n , c layanan khusus anak d layanan inform"i proses peradilan pidana | sid 80000.000 | |||
label Bantuan Rehabditasi Psiko-Sosial
| label Bantuan Rehabditasi Psiko-Sosial | |||
| Kategori | Jangka Waktu | ~_le!Dri ____J daJlJ!l! W~~:Senl~k Layaaan 'm | ... -_.-_... I Bes.a_ra~__ .... _ ...~ |
| I ! pernmpuan | kaleyon I . ~g'ah inlmensi melalui 'onseling dalam Bantuan Oarurall I (1-1 han) . situ"i genting! gawat . I b, P,nindungan semen!ara dalam situasi genling! gawal c. Pendampingall kiluws bag; kurnan perl<Dsaan ! d. layanan k.nselling kilusus bagi anak dan ~"---.--'t---- , 1 ...._. _____•• _~"_ .~_~ •••____••• _."~ __________ ~_ | osid 2,500000 | |
| Kalegon II (2 minggu -I bulan) a, langkan intertensi melalui kanselling dalam Banluan OarJrat 2' I situasi yenting! gawal b. Penindungan seonnelarn dalam sluasi i genting! gaw,1 I c Pendampinga. khusus hag; kornan perl<Dsaan I d. layanan khusus bag; anak dan pernmpuan | ... sId 5,000,000 | ||
| Kategon | bul;~i" "~;;-i~Y;';;;;;k.,1Seliir;Qla~ik~ pen d~k-- Bantuan Jangka Pendek : b, layanan kilusus bag: kornan pelecenan sebual! peri,"s•• n c. layanan kilus"s anak la,an.n inbl'Tilasi pl'\lses perodil.n pirla.. | .. s!d 10000 | |
| Katego" IV (1- 6bul.n) a, Iayanan konselling jan~ke menengah -~--------~ .. ----~---- Banlua, Jangb Menergah h.lalanan khusus b'g; kurnan pelece'an seksual! periman daranan knusus allak dlalanan Informas; proses peradilan p,dana | . i t····S/d 200ilO ODD | ||
| ~~legol1 V , is bulan I lahunl •. layan.n knnseiling jangk. pa'iang Bantuan jangla panjang lebihl b la,ana" I,l,usus ba9; korban pe;~cehan sehuall perkosaan c. la,anan 1,l",SUS anak d lavanan inlormas; pl'\lses perndilan pi dana | sid 40.000000 | ||
Rumus untuk menentukan acuan besaran biaya tersebut sepenuhnya diolah dari standar-standar pembiayaan perawatan medisyang diberikan oleh beberapa perusahan asuransi. Standar pelayanan kp.sehatan dasaryang diten1llkan pemerintah dalam hal ini kurang memadai un1llk dijadikan acuan. Hal lain adalah perlunya mencantumkan beberapa karakterpenyakrtyang secara langsung atautidak langsung terl<ait dengan imr.1Eks situasi am:aman, tEmrtEmadap saksi dan! cWU kornan yang berakibat perlunYil barrtuan medis atau banlllan rehabilitasi sosial. Beberapa penyakitkritis (cnlicalt1/nes) jan1llng dan stroke. selia penyakitpsiimsomatis lainnyayang berl<altdengan posisi kornan dengan proses peradilan pidana perlu dimuat dalam ketEnlllan khusus yang oleh unit khusus melalui prosedurtertentu akan diputuskan masuk dalam lingkup pemberian ban1llan medis dan rehabilitasi psiko sllsial.
Dalam peraturan pemerintBh ini perlu diatur ketentuan yang memberikan kewenangan !JIIJritatif dalam pengawasantemadap kine~a unit khusus pemberian bantuan. Ungkup pengawasan mencakuptransparansi dan akuntabilitas pengelolaan kelembagaan mri<aitdengan pelaksanaan program layanan pemberian bantuan. Kewenangan yang melekat dengan konmks pengawasan adalah adanya kewEmangan Ketua I LPSK untukmemberikan putusan banding atas keberatan yang diajukan oleh saksi dan/atau karban dalam hal satu keputusan pemberian bantuan oleh unit khusus pemberian bantuan.
1. Unit Khusus Pemberian BanbJan
LPSK dalam melaksanakan pelayanan pemberian bantuan. memerlukan suatu organisasi kelembagaan yang mampu mendukung kE:!~a-ks~ateknis untukmelayani kebutuhan saksi danl korban. Untukmenjawab kebutuhan tersebutmaka diperlukan satu fornnatke!embagaan yang disesuaikan dengan kapasitas organisasi LPSK. Dihubungkan dengan kerja-ke~a lintas organisasional dengan institJsi lainnya baiklembaga negara maupun non pernerintah Naskah Akademik in: akan merumuskan kebutuhan internal kelE:!mbagaan LPSK untuk'membBrikan lavanan pemberian oantuan medis maupun rehabilitasi psiko-sosial dan kebutuhan dukungan ekst2mal dari institusi lain dalam rangka pelaksanaan pemb~rian bantuan.
Untuk meiaksanakan layanan pemberian bantuan. maka diperlukan satu unit khusus didalam kelembagaan LPSK untukmenangani pelaksanaan pemberian bantuafl bagi saksi danlatau korban. Unittersebut berada dalam pembinaan dan pengawasan langsung dari satu amu !ebih anggata LPSK. Unitmrsebutlah yang akan diberi kewenangan untukmenilai kelayakan pemberian bantuan medis dan bantuan rehabilitlsi psiko-sosial. sekaligus menentukan jenis bantuanyang akan diberikanternnasukjangka waktudan biaya yang akan dikeluarkan. lPSK dalam membentuk unit khusus pemberian bantuan perlu memberikan perhatian khusus dalam konteks rekruibnen sumberdaya manusia.
Sumberdaya manusia ini beri<aitan dengan disiplin ilmu dan amu keahlianyang dinbutuhkan oleh LPSK untukmemberikan bantuan medis dan bantuan rehabilimsi psiko-sosial. 8eberapa disiplin ilmuyang relevan adalah kedokternnl keperawatan. psikologi, psi~atri. antrnplogi. soslOlogi. dan hukum. latar belakang disiplin ilmumrsebutuntukmemenuhi kebutuhan penilaian bentukbantuan medisyang dibutuhkan. penilaian bantuan rehabiiitasi psikologi dan integrasi s[)sial yang dibutuhkan saksi danlatau korban, dan pemenuhan hakatas infornnasi bagi saksi danlatau korban mengenai proses hukumyang sedang be~alan.
oalam melabnakan pemberian banruan unit yang dibenruk secara khusus iru tentunyatidak dapat beke~a sEmdiri. Hal ini dikarenakan: Pertama. unittersebutakan beke~a sesuai dengan lahapan proses peradilan pidana yang be~alan. Ter~unya IJnit ini akan terus beri(Qordinasi dengan institusiyang terkait dengan proses peradilan pidana. seperti. Kepolisian. Kejaksaan. Pengadilan. Komisi Nasional HakAsasi Manusia. Komisi Pemberamasan Korupsi. maupun Badan InlElejen Negara. Kedua. pemberian banruan medis dan banruan rehabilrtasi psikososial memerlukan keahlian khusus. dimana diperlukan lembaga yang dipercaya dan berwibawa unruk melakukantugas layanantersebut disamping tfmrunya tenaga pmfesional. Unrukitu ullittersehutjuga akan melakukan ke~asama dengan lembaga-Iembaga profesionClI yang bergerak diberbagai bidang keahlian! keilmuan ataupun lembaga pendidikan yang memiliki disiplin ilmu yang relevan dengan rugas pembenan banruan medis dan banruan rehabilitasi psiko-sosial
Hal penting lainrryayang patutdipaparl<an berl<aitan dengan bagaimana menempatkan unitmllsus pemberian banruan tersebutyang disesuaikan dengan karokter kelembagaan lPSK Dan segi kedud!.Jkan lembaga. LPSK berkBdudukan di ibukota negara dan mempunyai pernaldlan di daeron yang sesuai dengan keperluan. UnitkhustJs pembsrian bantuan selain beroda dalam strukiurorganisasi LPSK. dimasa mendatanQ diharapkan dapa dibentl.!k di perwakilan-perwakilan lPSK di daerah.
2. Km;aSilt1B KBBtlbagaan
lPSK secarakeiembagaan harus didorong unruk mengembangkan ke~asama antarinstirusi. Mengingat Iingkup ke~a Mengingat ruang lingkup ke~a lPSKyang mu~disipliner maka mengenai lembaga mitra yang menjadi p8rWe,1e~a unit khusus pembenan banruan dapat dibagi menjadi dua kategori institusi. Pertama instirusi yang terkait dengan rugas-rugas penegakan hukum. seperti: Kepolisian, Pengadilan. Kejaksaan, Komisi Nasional HakAsasi Manusia. Komisi Pemberantasan Korupsi. dan Drganisasi Prnfesi Advokat Kedua. instirusi yang terkait denganjasa prnfesi yang terkaitdengan tugas pelayanan banruan medis dan rehabilitasi psiko-sosial. seperti: PerguruanTinggi, lembaga Jasa! Konsultasi Psikologi, Oepartemen SosiaL Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Departemen Kesehatan. dan Lembaga Swadaya Masyarakatyang menjalankan peran pendampingan kornan.
Unb.Jk memastikan adanya ke~asama antarlembaga dan bagaiamana benruk ke~asama antar lembaga tersebut dalam Peraturan Pemenntah perlu rnenegaskan pentingnya ke~asama antar lembaga. Sffat ke~asama antar lembagatersebut Disa mengikat tidak mengikat dan koordinatif. Ke~asama yang mengikat merupakan ke~asama yang dibangun dengan berlandaskan kesepahaman (timbal-balik) antar lembaga dimana lembagayang bersangkutan secaraformal melembagakan bentuk-bentuk ke~a-ke~a teknis sesuai dengan kompetensi kelembagaannya dengan LPSK (unit khusus pemberian bantuan).
Ke~asilma tidak mengikat adalah ke~asama dimana LPSK menerima dukungan berupa bantuan tanpa syaratmr-tBntu dari lembaga lain.mrl<ecuali hanya dalam kerangka pelaksanaan pemberian bantuan medis etau bantuan rnhabilitasi psiko-sosial. Sedangkan ke~asamayang koordinatif, adalah ke~asama yang diinisiasi oleh LPSK (unitkhusus pemberian bantuan), dimana unit khllSUS pemberian bantuan menunjukkepada satau atau lebih lembaga untukmemberikan jasa profesionalnya dalam rangka layanan pemberian bantuan medis atau rnhabilitasi psiko-sosial. Dalam ke~asama ini LPSK mengambil peran melakukan koordinasi antarlembaga.
BABIV PENUTUP
DBmi~an NaskahAkademik ini disusun untukdijadikc:n sebagai acuan [Jan bahan pembahasan pErumusan Peraturan Pemerintah Pem8rintah tentang Tata Cara P8nentuan Kelayakan. jangka Waktu dan B2saran 8iaya P8rnbenan Barrtuan bagi Saksi dan/atau Koman.
DAFrAR PUSTAKA
AriefGosita, Masalah Karban Kejahaliln(/(umpulan Karangan)PTBhuanallmu PopulBr, KBlompok GramBdia, 2004 Canadian R2sourcBs CentreforVictims of Crime, AVictim's fluide to thECanadian &rimina/JusjicE SystEf!7:wJesbotlBl7lfAnsW8f'S, tlhun 2005. IJEc/am!IOI7 ofBasIc PrinciplEOfJuStJCBfor UctimandAbuseofPou'Er:adopt2d by General Assembly Resoiution 4[1/34 of 29 November 1985 factSheetkTjuryKl7[Jwl7 asmentalorNefVous S~oddalam VWv'W.cicbgovon.ca Jane N. Burnley, Christine Edmunds, Mario 1. Gaboul)', and Anne Seymour, Ed /lationaIUcb'mAssislilnceAcademy The Office for Victims of Crime (OVC). 2001. Office of Victim of Crime (OVC)' NewOifFcbonsfromfield Ucb'm RightsandefYicesforthe21st CenturyStrategiesforlrnplemenlilbon Tools forAction Buide. US Oepartement ofJustice - Office of Victim of Crime (OVC), 2000. Syahrial MW dan Melly S, Pemberian BantuandalamUndang-undangPenindungan SaksidanKarban - SebuahObsefYasiAwallCW -ICJR -Koalisi perlindungan Saksi, 20[17 Theo Van Boven.lrlefFhl Yang MenjadiKorban:llakKorbanAtas Restitusi Kompensaldan Rehabilitasi ELSAM. 2002.
Peraturan Perundang-lJ1dangan
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang PBrlindungan Saksi dan KorlJan
PBraruran Pemerintah Nomor 2tahun 2002 terrtang Tata Cara Perlindungan terhadap KorlJan dan Saksi dalam PBlanggaran HakAsasi Manusiayang Berat
PBraruran PBmintah Nomor4tahun 2006 ffintang Penyelenggaraan dar KErjasamo Pemulihan Korba: kBkerasan dalam Rumah Tangga
BAG IAN KED UA RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH
Tata Cara Penentuan Kelayakan, Jangka Waktu. dan Besaran Biaya Pemberian Bantuan bagi Saksi danlatau Korban
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBUK INDONESIA NOMOR... TAHUN...
TENTANG
TATA LARA PENENTUAN KELAYAKAN, JANGKA WAKTU, DAN BESARAN BIAYA PEMBERIAN BANTUAN BAGI SAKSI DAN ATAU KORBAN
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
PRESIOEN REPUBUK INDONESIA
M8nimbflflg •Bahwa untuk melaksanakan Pasal34 ayat (3) Undang-Undang Nr:lmor13 Tahu; 2006 t8fltang Perlindungar. Saksi dan Korban, periu membentuk Peratura r Pem8rinl:i3h tEntang lata Cara Penentuan Kelayakan, Jangka Waktu. dan Besall:' Biaya PembBrian Bantuan bagi Saksi dan atau Korban
Mengingat .1. Pasa15 ayat (2) Undang-Undang DasarNegara RBPublik Indonesia Tahun 194~ 2, Undang-Undang Nnmod3 Tahun 2006T8ntang Penindungtln Saksi dan KotiJa, (Lembaran NBgar~ Rr:;p!Jblik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64: Tambahar LBmbaran Negara Republik Indonesia Nomor4635)
MEMurUSKAN
Menetapkan • PERATUI~A PERATLIRAN PEMERINTAH TENTANI:i TATA LARA PENENTUAN KELAYAKAN, JANGKA WAKTU, DAN BESARAN BIAVA PEMBERIAN BANJUAN BAGI SAKSI DAN ATAU KormAN
BABI KETENll.IAN UMLIM
Pasall n~I~ ..... DM......~ '...... n Dnm,,,";nhh I'nl' "ann ,1;maks"d d"ngan' UOIO!!ll c:.1 owt 0111 GI tilllUD Y lIy UI II U Ci •
I. Saksi adalah orang yang dapatmembBrikan keterangan guna kepenlingan pBrryelldikan, pBnyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilantentmg suatu perkara pidanayang dengar
:'iEJndiri,ia lihatsendiri, dan! atau ia alami sendiri.
2. Karban adalah persearangan atau kelampok orang yang mengalami penderitaan fisik mental, dan atau emosional yang dia~batkan oleh sualu tindak pidana.
3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Karban. yang sBlanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwBnang untuk memberikan perlindungan dan hak-hllklain kepada Saksi dan!atau Korban sebagaimana diaturdalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.
4. Pemberian bantuan adalah layananyang dibBrikan oleh LPSK kepada saksi dan !atau korbanyang mt!menuhi syarat untukdilakukan tindakan medis dan rehabilitasi psikosDsial
5. Bantuan medis adalahjenis layanar.yang diberikan oleh LPSKdalam bentuktindakan-tindakan medis yang sesuai dengan kondisi saksi dan / atau korban.
6. Bantuan rehabilitasi psikosDsial adalah jenis layananyang diberikan oleh psikolog kepada korban yong menderitatrauma atau masalah kejiwaan lainnya
7. Penemuan kBlal(clkan adalah pemeriksaan yang dilakukan LPSKuntukmenentukan dan memutuskan layakatlu tidaknya pembtlrian bantuan mBdis atau rehabilrtasi psikososial pada saksi dan !atau korbanyang akan diberikan OIBh LPSK.
8. • Instansi teri<aityang oBrwBnang adalah IBmbag3 pemerintah d,m non pBmerintah atau IBmbaga swadaya masyarakntyang memili~ kapasrtas dan hak uilt:ukmemberikan bantuan lang8ung maupun tidak langsung yang dapat mendukung kB~a lPSK.
9. ~nitKhusus Pembsrian Bantuan adalah alilt kelengkapan yang dibentuk dan berada dalam s1ruktur LPSK yang memilik; fungsi dan bertugas untuk memberikan layanan bantuan medis dan rehabilitasi psikIisosial.
Pasal2
(I) Penyelenggaraan pemberian bantJJan hams bemasaoon asas-asas:
a. kemanusiaan
b. non diskriminasi;
c. kesempatanyang sama;
d. informasi yang memadai;
e. pematian khusus;
f. parlisipast dan
g. perlindungan temadap kepentingan pribadi.
(2) Oalam melaksanakan pemberian bantuan. penyelenggarawajib mengikuti asas-asas pemberian bantJJan sebagaimana diahJr pada ayat (I)
Pasal3
LPSK dapat membenkan bantuan kepada saksi dan atau km-nan dalam bentuk
a. bantuan medis;
b. bantuan rnhabilitasi psiko-sosial
BABII TATA CARA PENENTUAN KELAYAKAN,JANGKA WAKTU, DAN BESARAN BIAYA
Pasal4
Permintaan untuk mendapatkan bantuan dapatberasal dan.
a. saksi dan I atau korban atau orang yang ditunjuk untuk mewakilinya: atau
b. rekomendasi instansi rnrkait yang berwenang dan atau lembaga penegak hukum lainnya sepen. kBpolisian. kejaksaan. pengadilan, pBnasihathukum: atau
c inisiatif LPSK
Pasal5
(I) Saksi dan / atau kOrOan atau orang yang ditunjuk untuk mewakilinya hanJs mEngajukan SUr2~ permohonan parnberian bantuan kepada lPSK.
Dalam surat DBii1lohonan pemberian bantuan sebagairn;ma dimaksud paod 2yat(1) saksi dan alae korban atau orang yang ditunjuk ur:tuk mBwakilinya harus mBmuat s8tidak-tidakr.va
a. nama lengkap
b. tempatdantanggallahir
c. alamat
d. peke~aan;
B. uraian kEadaan pemohon danlindak pidanayang menyebabkan adanya kondisiyang merugika~ pemohon; dan
meng8;]ai da~ atau rehabilitasi psikososialyan; diper;ukan pemohonalamatbantuan kepada saksi dan atau koman oleh LPSK harts rrenglrimkan surat rnkomendasi kepada LPSK.
PasalS
(I) Instansi yang berwenang danl atau iembaga penegakhukum yang merekomBndaslkan perlunya dibenkannya bantuan kepada saksi dan atau koman narus mengirimkan suratrnkomBndasi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Koman.
(2) Rekomendasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat(!) tBrsBbL~ sBtidak-tidaknya memuat a. identitas termohon
b. uraian mBngBnai keadaan tBrmohon dantindakpidanayang mBnyt!babkan adanya kondisi yang merugikan pemohon:
c uraian rekomendasi bBntukbantuan medis dan atau rehabilitasi psiko sosial yang dipBrlukan termohon
Pasal7
lPSK menentLikan kelayakan diberikannya bantuan kepada saksi dan I atau kori:Jan setElah menerima suratpengajuan pennohonan pemberian bantuan atau suratrl!komendasi perlunya pembBrian bantuan.
LPSK dalam menentukan kBla'y'akan dibBrikannya bantuan, bBrdasarpada:
PasalB
a sif~tpBnDngnya ketErangan saksi danl atau kori:Jan; danl atau
b. tingkat ancaman yang mBmbahayakan sipemohon; danl atau
c. hasi! analisistim medis atau psikolog mrhadap pBmohon; danl atau
d. rekam jejak kejahatanyang pemah dilakukan pemohon.
Pasal9
(I) LPSK dapatmemberikan bantuan daruratdalam kondisi dan situasi mendesakdimana saksi dan I atau korban memerlukan.
(2) Tata cara mp,ngenai pemberian barrtuan yang bersifat darurat sBlanjutfiya akan diatur dali:lnl ketBntuan yang ditetapkar. oleh LPSK.
PasallD
Dalam hal suatu pennintaan pemberian bantuan dinyatakan layak lPSK segBra menentukan taksiran jangka waktu dan besaran biaya bantuan yang akan diberikall.
Pasalll
Dalam menentukan taksiran jangka waktu dan besaran biaya bantuan, LPSK me netapkan pedoman penggolongan bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial.
Pasalt2
Penggolongan bantuan medis dan rl!habilitasi psiko-sosial sebagaimana dimaksud pada Pasall!. berdasar pada kategori-kategori sebagai berikut
a. Kategori II Bantuan Darurat I(satu) dengan jangka waktu pembBrian bantuan I(satu) hingga 7(tuj uh) had;
b. KalEgori III Ban1l!an Darurat 2(dU3) dBngan jangka waktu pembBrian bantuan lebih k!Jrang I (satu) bulan;
c. KalEgori 1111 Bantuan Jangka PBndekdengan jangka waktu pemberian lebih kurang bantuan 3 (tiga) bulan:
d. KalEgori WI Bantuan Jangka Mlmengah dengan jangka waktu pemberian bantuan lebih kurang 6(en am) bulan;
B KalE gori VI Bantuan Jangka Panjang dBngan jangka waktu pemberian bantuan I(satu) tahun atau lebih.
Pasal13
(I) Setelah menenhlkan taksiran jangka waktu dan besaran biaya bantu an, LPSK mengeluarkan surat keputusan
(2) Dalam suratkeputusan sebagaimana dimaksud pada ayat(l), setidak-tidaknya memuat
a, Pertimbangan keputusan dil!!riman~ra pennintaan pemberian bantuan;
b, KffiEgori bantuan;
c. Bentuk bantuan medis dan atau rnhabilitasi psikososial yung akan diberikan: dan
d. Infonnasi-infunnasi terkaitdengan proses peradilan pidana.
(3) Dalam hal pennintaan pemberian bantuan tidak diterima, LPSK hams menguraikan pertim~angan dan alasan-alasan tidak dapatditerimanya pennintaan bantuan IBrsebut
Pasalt4
LPSK harus memberitahukan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal13 kepada pBmohon dalam waktu paling lama 7(tujuh) hari ke~a sejakdlterimanya pennohonan pemberian bantuan.
Pasal15
(!) Dalam hal kBputusar. sebagaimana dimaksud Pasal14 tidak memuaskan pemohon, maka pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Ketua LPSK.
(2) PBmohon m8ngajukan pennohonan keberntan sebagaimuna dimaksud padaayat(l) selambat-Iambatnya 7(tujuh) hari sejak dite rima nya putusan.
(3) Ketua LPSKmemberikan keputusan alas permononan keberatan sebagaimana dimaksud pada avat (2) selambat-Iambatnya 7(tujuh) han seJak diterimanya pellTIononan keberatan,
PasallG
(I) LPSK dapat menghentikan pemberian bantuan bernasarkan :
a, permintaan saksi dan!atau Koman agarpemberian bantuanterhadapnya dihentikan dalam hal permohonan diajukan atas inisiatif sendiri
b, permintaan pejabatinstansi dalam hal pemberian bantuan didasarkan atas p8nnintaan instansi berwenang yang bersangkutan:
c. saksi dan!atau Koman melanggar pe~anjian perlindungan: atau
dLPSK berpendapat bahwa saksi dan!atau koman tidaklagi memerlukan pemberian bantuan berdasarkan bukti-buktiyang menyakinkan.
(2) Tata cara rnengenai penghentian pemberian bantuan, selanjutnya akan diatur dalam ketentuan yang ditetapkan oleh LPSK.
Pasal17
LPSK membentuk Unit Khusus Pemberian Bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemberian bantuan,
BAB III UNIT KHUSUS PEMBERIAN BANTUAN
PasallH
(I) Unit Khusus PBmbBrian Bantuan bBrada dalam struktur organisas! LPSK yang bBrl<edudukan di ibukota negara.
(2) LPSK dapat m~mbentuk LlnitKhusus P~mberian Bantuan pada pE!fWilkiian-pRrwakilan LPSK di daerah sesuai dengan kebutuhan.
(3) UnitKhusus Pemberian Bantuan memili~fungsi dantugas untuk memberikan layanan pemberian bantuan medis dan rehabilitasi psikoso sial.
(4) Unit Khusus PBmbBrian Bantuan memiliki dua kewenangan pokokyaitu:
a. MBrnberikan penilaian untuk mBnentukan kelayakan diberikannya pemberian bantuan; dan
b. Memmtukan jenis bantuan sert3li3ksiran biaya yang akan dikeluarkan dalam pBlaksanaan pcmberian bantuan.
Pasal19
Dalcm pelaksanaan pernberian bantuan medis dan renabilitasi psikososial. Unit Khusus Pemberian Bantuan harm memoElrikan la\{anan informasi mengenai pro~ pe:odilan pidanaytlng terkait ~Bngan saksi dan ali3u korban yang menerima layanan pemberian bantuan
BABiV KERJASAMA KELEMfWiAAN
Pasal20
(I) LPSK melakukan ke~asama linli3s insli3nsi dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan.
(2) Untuk mela ksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(l). Ketua ~PSK menyusun nota kesepahamanlinli3s insli3nsi.
(3) Syarat dan tEtE eara pelaksanaan ke~asama linli3s insli3n si dalam pemberian bantuan diatur lebih lanjut dalam ketentuan lPSK.
Pasal21
Ke~asama lintEs instansi bersifat mengikat tidak mengikat dan koordinatif.
BABV PEMBIAYAAN
Pasal22
Segalabiaya unluk penyelenggaraan pemberian bantuan dibebankan pada
a. Anggaran P8ndapatan B81anja N8gara;
b. Anggaran Pendapatan Belania Oaerah: dan
c. Sumberpendapatan lain yang sah dan pernlehannya sesuai dengan peraiJJran perundang-undangc1
BABVI KETENTUAN PENUTUP
Pasal23
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahu:nya, memerintahkan pengundangan Peraturan Peme~ntah ini dellQ3 pentlmpat:mnya dalam lEmuaran Negara Republik IndollE!sia.
Oitetapkan di Jakarta
Dadatangga! ... pr~ESIOEN REPUBLIK INDONESIA
SUSILO BAMBANG YUD~OYONO
DlUndangkan di Jakarta Pada tanggal ... MENTER! HUKUM DAN HAKASAS! MANUSIA,
=': ::' o5~aan atau kelambatan pelaksanaan harus dilaporkan kepada lPSK dan kejaksaan yang menuntut =:: -, ::-2iang bersangkutan.
Pasal34
=:-;adilan harus menyertakan alasan penolakan apabila keputusalllPSKmengenai permohonan . :::;~ ~s ditolak.
:-.::'~ :::= :::_:-:9flmdang-undangc f ini deng:
menyampaikan putusan mengenai penolakan permohonan Restitusi kepada lPSK, .:: ::' ::::: - ,'aog menuntut pBrkara yang bersangkutan. dan Karban, keluarga. kuasa KorDan dan .:: ::' . - :3k pidana dalam waktu paling lambat 7(tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan =~ .. ; :: :2- ~Itetapkan.
Bagian Keenam Jenis Restitusi
Paial35 . : :.5: yang dapat diberikan kepada Korban berupa:
. , ::::' ;:;batan:
- :: -: • a pendapatan atau keuntungan yang dapat dipr.rhitungkan:
: :.:: atas hilany atau rusilknva harta benda:
:: ::,:: :sfJalanan:
: ::. apamakaman dalam hal korban meninggal dunia:
=:-:. K8 rugian atas cacat atau tidak berlungsinya anggota tubuh secara normal: atau
: ::;a lain yang dikeluarkan.
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal38
=e-aturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam lembaga Negara Republik Indonesia.
Ditetapi<an di Jakarta Pada tanggal ... PRESIDEN REPUBUK INDONESIA,
SUSILO BAM8ANG YUOHDYOND
[ljundangkan di Jakarta Pada tanggal ... MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANIJSIA.
Andi Mattalata
LEMRARAN NEGARA REPUBLIK INDONES!A TAHUN .... NOMDR ...
pelaksanaall pemberian banbJanyang akan atau sedang dioerikan;
3C~ - .,~ ='=:!. . ~~as ~\. '-~<'="=
Yang dimaksud dengan asas perlindungantBmadap kepentingan pribadi adalan jaminan IErhadap perlindungan kepentingan pribadi sertl privasi kepada saksi dan I atau !<orban selama pelaksanaan pemberian banruan
a. Bentuk-bentuk bantu an medis meliputi: langkah inlEr;ensi medis padasiluasi gentingl gawattindakan medis khusus bagi anak dan perempuan: tindakan medisl perawatan medis jangka pendek mE:nengah, dan panjang: serta tindakan medis khusus k[Jrban pelecahan seksuall perkosaan dan pfmdampingan diruman sakituntuk pern~riksaan !<orban perkosaan
b. 8entuk-bentukbantuan rnnabilllasi psiko - sflsial mt'liputi: langkah inlEr/ens! melaiui knnselling da!am siluasi gentngl gawat perlindungan semerrtara dolanl stuasi gBnting/ g~dl: pendampingan khusus bagikorlJan peri<llsaan; tindakan khusus bagi anakdan perempuan; layanan konsellingjangka pE!ndek menengan, dan panjang: ~lUSUS bagi korban pelecehan seKsual1 perl<osaan
| Pasal4 Cukupje/as | Cukupje/as |
| Pasal5 | BAL |
| Pasal6 | Cukupjelas |
| Cukup je/as | |
| Pasal7 | Cukupjelas |
| PasalS | Yang dirnaksud dengan sifatpentingnya keterangan saksi dan I atau korban adalah |
| ketBrangan saksi dan I atau korban yang sangatpenting dan dibuhJhkan tBrkait dengan prnses peradilan pidana | |
| Yang dimaksud dengan tingkatancaman yang membahayakan adalah sifat ancaman |
yangtingkat.mnya dapatmembahayaka!l keselamatanJlwa dan kondisi kejiwaan saksi dan/atal.! korban yang dapat memmpengaruhi pmses peradllan pidanayang seda~g berlangsung
Yang dirnaksud dengan hasil analisisllm medis atau pSlkolog adalah hasil kajian dan kesimpulan analisa dari tim medis dan pSlkolog 'ia,lQ dltunjuk oleh LPSK yang merekomendasikan agar saksi dan I atau korban dibBrikan bantuan.
Yang dimaksud dengan rekam Jejak keJahaia;l a02!a r,,JD~urr2~ dan I atau catatan yang terdapatdi kepolisian, kejaksaan atau pEngad:lan 'tang rnenunjukkan tindak pidanayang pemah dilakukan oleh saksl dan atau korban
Ayat (I)
PasalB
Yang dimilksud dengan bantuall daruratada!ah bantuanyang berSITBtsegera dan dipErlukan, dimana ditujukan untuk nnemberikan pelaY3r.all iangsung secara cepat dan segera b~pada saksl don I atau korban, dikal'enakan suatu keadaan yang nyata-nyata serius mEngallcam kondlslflsiki mental dal'l saksl dan I atau korban.
~,yat (2) Cukup jelas
PasallD Cukup jelas
~asai 11 Cukup Jelas
Pasa! 12
Berdasarkan pedoman penggolongan bantu an, maka drrentukantakslran besaran biaya sebagai berikut:
Taksiran biaya bantuan medis .
a. Kategori II Bantuan Oarurat Itaksiran biaya yang akan diperlukan maksimal Rp, 5,000.0000,00
b. Kategori III Bantuan Darurat2 taksiran biaya yang akan diperlukan maksimal Rp IIIDOIIOOIJJIO
c. Kategori 1111 Bantuan Jangka Pendektaksiran biaya yang akan diperiukan maksimal Rp. 20.000.000,00
d. Kategori WI Bantuan Jangka Menengahtaksiran biayayang akan diperlukan maksimal Rp. 4D.DIJD.DDIIDD
E!. Kategori VI Bantuan Jangka Panjang taksiran biaya yang akan diperlukan maksimal Rp. BD.DDD.DDD,DD
Taksiran biaya bantuan rehabilitasi psikosDsial:
o. Kategori II Bantuan [laruratl taksiran biaya yang akan dipBrlukan maksimal Rp. 2.SDD.DDDD,UD
b. Kat2gori III Bantuan [I anJrat 2taksiran biaya yang akan dipElrlukan maksimal Rp 511[ID.oOO,00
c. Kategori 1111 Bantuan Jangka PendBktaksiran biaya yang akan diperlukan maksimal Rp.IDIIDD.D[IO,DD
d. KatBgori IVI Bantuan Jangka Menengahtakslran biayayang akan oip6rlukan maksima: Rp. 2D.DDD.DOD.DD
e. Kategori VI Bantuan Jangka Panjang taksiran biaya yang akan diperlukan maksimal Rp. 4U.ODD.ODD,DO
Penggolongan bantuan dantaksiran biaya tersebut diatas dimaksudkan sebagai acuan bagi LPSK dalam hal menentukan keputusan jangkawaktu dan besaran biaya pemberian bantuan, )'llllg dalam pelaksanaannya dapat disimpangi seslJai d8r.gJrl sifat kebutuhan dan klmdisi saks! dan I atau kIlman.
| Pasall3 Cukupjelas | Cukupjelas |
| Pasal14 | Cukupjelas |
| Pasal15 | Cukup jelas |
| PasallS | |
| Pasal17 | Cukup jelas |
AVat (I) Pasal20 Pasal21
Untuk mendukung fungsi dan tugasnya Unit Khusus Pemberian Bantuan mBmiliki staf dengan latarbelakang dari berbagai disiplin keilmuan dan keahlian yang mendukllngtugas danfungsi LPSK KBberadaan stafdalam Lln'rtKhusus Pemberian Bantuan ini bBrl<aitan dengan berbagai disiplinilmu dan atau kEahlianyang dibutuhkan oleh LPSK untukmemb8rikan bantuan medis dan atau korban mengenai proses hukum yang sedang be~alan
Avat (2) Cukup jelas
Avat (3) Cukup jelas
Avat(4) Cukup jelas
PasallB Cukup jelas
AVat (I) Oalam penyelenggaraan pemberian uantuan, LPSKdapat beke~asama dengan' Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan, Komisi Nasional HakAsasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Nasional HakAsasi Manusia,Organisasi Pmfesi Advokat Perguruan Tinggi, Lembaga Jasa/ Konsultasi Psikolog;, Departeme~ Sosial. Departemen Pendidikan dan Kebudayc:an, Departeme:l Kesehatan, dan Lembaga Swadaya Masva rakat yang menjalankan peran pendampingan korban,
Avat (2) Cukup jelas
Avat (3) Cukup jelas
Yang dimaksud dengan ke~asamayang mengikatadalah kElasamayang dibangun dengan berlandaskan kesepahaman (timbal-balik) antar lembaga dlnl8n8 lembaga yang bersangkutan secarafunnal melembagakan bentuk-bentuk kBGa-kEGa teknis sesuai dengan kompetensi kElembagaannya dengan LPSKKornan.
Yang dimaksud dengan ke~asamatidak mengikatadalah ke~asama dim ana LPSK menerima dukungan berupa bantuan tmpa syarattertentu dan lembaga lain, rerkecuali hanya dalam kerangka pelaksanaan pemberian bantuan medis atau bantuan rehabilit:Jsi psiko-sosial
Yilng dlmaksud dengan kE~asama koorninalif adalah kE~asamayang diinisiasi oleh LPSK yang menunjuk kepada satu atau lebih lembaga untuk memberikan jasa pmfesionalnya dal8m rangka layanan pemberian bantuan medis atau rehabilltasi psiko-sosial. Dalam kE~asama ini PSK mengambil peran koorninasi antar lemb aga.
Pasal22 CukiJp ielas
Pasal23 Cukupjelas
TAM BAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NDMOR........
LAMPIRAN
• Profll PBnuils, Kontributor, dan Edrtor
• Oaftar P8s8rta FeD ProsBdur P8mbBrian Kompensasi dan Restitusi
• ProfillCW dan ICJR
• Profii Koaiisi Perllndungan Saksi
Ii ..
PROAL PENYUSUN, KONTRIBUTDR, DAN EDITOR
Syahrial Martanto Wiryawan, Menamatkan penrlidikan Sarjana Hukum di Faku~as Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saat kuliah aktif sebagai pembela umum pada Biro Konsu~si dan Bantuan Hukum - F[lku~as IMum UniVErsitas Muhammadiyah Surakarta. Pernah aktif da~ berkerja pada JARI Indoncsiasebuah organisasi masyarakatyang m81akubn pengawasan pEmbangunan berbasis komunitasdan LEmbaga Studi d3n Advokasi Masyarakat (ELSAM). Mel::Jkukan berbagai kajian dibidung hukum serta studi/ riset lapangan berkaitan dengan isu nilk asasi manusia dan pembangunan, social security serta kemiskinan.
Saat inl aktif di InstitutE for Criminal Justice Reform (lCJR) sRbuah kelompck studi yang rnendaiami kalian hukum pid,ma dan reformasi sistem peradilan kriminal. Beberapd karya tulis yangterpublikasi: Neraca Pembangunan: IiBgara !laga/ da/3m Pemenuhan HaN/af fJasar Rafyat(JARllndonesia, 2003), Akuntabilitas PartaiPoNik. Irftll7uju Manan Poufif yang 8ertanggungjawab(JARllndonesia, 2004), Kejahatan terhadap Kepentingan PubH( ELSAM, 2005), Upaya Irfemerangi Prahl:Oisfriminasi Rasia/ me/a/uiSarana lIullum ,0dana(ELSAM, 2007), h;7dal,0dana Pomografidan Pomoalsida/am Rancangan KfJIIP(TIFA,2[107)
Wahyu Wagiman, Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2001. Saat ini bekerja sebagai peneliti di Lembaga Studi dan Advokasi Masyararat (ELSAM) Jakarta. Aktif melakukan studi dan riset berkaitan denyan hukum dan hak asasi manusia Bebe"2~2 raryatulis yang pernah diterbitkan antara lain: Perlindungan Saksi Pelanygaran HAM Berat di Indns:~ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Juli 2[105; Perlindungan Saksi di Pengadilan H.~f,I"C:-:ES.3 Pengalaman Pengadilan HAM Tim-tim, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Juli 20 C~ =::' s ~ 31"JS Oilindungi: RUU Perlindungan Saksi Versi Koalisi Perlindungan Saksi, Indonesian Ccr-c:-: :-t.=:=~ (ICW), 2005; Praktik Kompensasi dan Restitusi di Indonesia: Sebuah Kajian Awal (bersa~= == -= ~:~,-J Indonesian Corruption Watch (ICW)-ICcIR dan Koalisi Perlindungan Saksi, Maret 2[I!T
Supriyadi Widodo Eddyono.lulusan dari FakultEs Hukum Universttas Gadjah Mada tahun 20[11. Saat ini bekerja di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ElSAM) sebagai Koordinator Bidang Hukum. Sejak awal Aktif di Koalisi Perlindungan Saksi - penyusun RUU Perlindungan saksi versi Koalisi Perlindungan Saksi dan melakukan advokasi dan monttoring terhadap proses legislasi UU Perlindungan Saksi dan Korban di Par/emen. Sal]1pai saatini masih melakukan kajian dan risettentang perlindungan saksi di Indonesia. melakukan monIToring atas seleksi anggota LPSK. dan melakukan monttoring pembentukan legislasi tBrkatt pembentukan lembaga perlmdugan Saksi dan Korban..
Emerson Yuntho, meraih gelar Sariana Hukum dari liniversttas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2001. Lahir di Jakarta I Juni 1917. Semasa kuliah akt~ dalam kegiatan pers mahasiswa Mahkamah FH UGM. Bergabung dengan Indonesia Corruption Wab::h (ICW) sejaktahun 2002. saatini menjabat sebagai Koordinator Bidrmg Hukum dan Monitoring Peradilan. Bersama dengan Koalisi LSM. terlibat sebagai Tim Perumus RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan RUU Perlindungan Saksi dan Korban versi masyarakat. Menjadi nara sumber dalam beberapa kegiatan dlskusi dan wor*shop serta mEmulis opini dalam beberapa media cetak nasional untuk isu n:rtormasi oeradilan dan pemberantasan korupsi.
Zainal Abidin, Menyelesaikan studi pada Fakukas Hukum Universitas Gadjah Mana tahun 2002. Aktif t;lelokukan mDnitoring proses Pengadilan HAM Timor Timur. Bersama dengan Koalisi LSM terlibat dalam penyusunan naskah akademls dan RUU Perlindung,ln Saksi dan Korban versi masvarakat. Sedang melaku~an beberapa perfalitian mengenai isu HAM dan membarltu Komnas HAM untuk Tim Pencari Fakta kasus pelanggaran HAM Taiangsari oi Lampuflg. Saat iili menjabat sebagai Koordinator Penelitilln pada Yayasan LEmbaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),
Ronald Rofiandri atau biasa dipanggil Ronald. merupakan pria kelahiran Curup, Provinsi Bengkulu 21 Januari 1981. Semasa kuliah di Fakukas Hukum Universttas Indonesia pada tahun 1999 telah aktif dalam berbagai kegiatan intern fakunas seperti Badan Perwakilan Mahasiswa Faku~as Hukum Universttas Indonesia. PusatAdvokasi Hukum dan HakAsasi Manusia (PAHAM) Indonesia. Centre for Educational Information (CEI), University of Indonesia Environmental Law Society Tahun 20m dan Senat Mahasiswa FakuRas HUKum Universitas Indonesia,
Sejak 2003 resmi bergabung dengan Pusat Studi Hukum aKebijakan Indonesia (PSHK) sebagai Peneliti Muda I. Aktif dalam melakukan monttoring dan peneltti[ln mengenai 18gi:;las; di parlemell Ronald juga terlibat dalam berbagai aktivttas pemantauan peradilan dan pemberantasan korups; bersama dBngan Koalisi Pemantau Peradilan.
Febri Diansyah, lahir di Padang 8Februari 1983. Sejak menempuh pendidikan FakultEs Hukum Ii Universrtas GadJah Mada. aktif di Pers Mahasiswa BPPM Mahkamah dan volurr/eerdi Indonesian Court l.fondot"'lng(ICM) Yogyakarta padatahun 2003. Menvelesaikan studi S-I padatahun 2007 dan bergabung
"" 51 sebagai peneHti di ICW sajak AgustL:s 2007. Aktif menulis opini di media cetak lokal dan nasioanal untuk isu korup:::i, penegakan hukum, dan peradilan Merupakan penelrri utama dalam penvusuan laporan independen (ti7dependentmport}implementasi UNCAC di Indonesia. Laporan ini merupakan laporan versi masyarakat yang akan disampaikan dalam Konfernnsi Negara Peserta UNCAC di Bali, 28 September -2 Februari 2008.
lilian Deta Ana Sari.lahir di Bantu!, 22 Juni 1880. Lulus dari Faku~as Hukum UniV2rsrras Gadjah Mada dengan program kekhususan Hukum IntElrnasi[mal pada IS Agustus 2003. Semasa kuliah, aktif dalam kegiatm kampus dl Teater Apakah dan Pusat Konsu~asi dan Bantuan Hukum (PKBH). Oiluar kampus aktif menjadi relawan dan staf paruh waktu di Rumpun Tjoet Njak Dien, LSM yang bergerak dalc:m advokasi pekerja perempuan dari IJanuari 2001-1 Februari 2002, dan sebelumnya pernah menjadi vollJnteer untuk penelitian di Parliament Watch for Indonesia(ParWl) Jogjakarta pada tahun2001.
Setelah lulus, bekeria menjadi jurnaUs bidi:lf1g hukum di Jawa Pos sejak IJanuari 2004 hingga 27 April 2006. Terakhir bergabung dengan ICW untuk Bidang Hukum dan Monrroring Per'adilan sejak IOktober 2006. Seiama di ICW pemah meiakllkan pe!1elitian hersama Komisi Hukum NasionaL melakukan mlloitJring seleksi Hakim Agung 2006-2007, advckasi bersama Koalisi Pp.riindungan Saksi serta menjadi anggata tim penaliti laporan independen (independentrfJporfJ implementasi UNCAC di Indonesia.
DaftarPeserta Focus Group Discussion
Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintlh Tentlng Tarn Cara Penenruan Kelayakan, Jangka Waktu dan Besaran Biaya Pemberian Bantuan bagi Saksi dan/atau Korban Jakarta, 15 November 2007
| No | ana | |
| 1 | ulthoni | ICJR |
| 2. | Pungki | Imparsial |
| 3. | Theodura | MAPPI FH UI |
| 4. | SA Supardi | Penyidik Komnas HAM |
| 5. | Febri Diansyah | ICW |
| 6 | Nurkholis | LBH Jakarta |
| 8 | Yulianto | KRHN |
| 9. | Irawati Harsono | Universitas Bhavanokara |
| 10. | Maria Silyya | Pusat Studi Pidana Universitas Trisakti |
| 11. | Hambali | Pusat Studi Pidana Universitas Trisakti lPHAM |
| 12 | Suabrial | lPHAM |
| 13. | 12. 's ahrial--- fiCJ,f 1~.___~Pti~adi --- -- .......... ElSAM | ELSAM |
| 14. | 14. Zainal Abidin .... IYLBHI | YOSA |
| 15 | 15, I Ahmad TaufiK I Jurnalis | charnalis |
| 16. | Felixson Sinana | KOGBUS |
| 17. | 16, Felixson~inaJl.8_ KOPBUMI ----:---::::-._-----_. 17, Purniarti Kriminolo iUI | KriminnlogiII |
| 18. | lB. DanarIJLWidoyoKO lew | |
| 19. | IS. Joaozito V luta Hamatuk Timor leste | Luta Hamatuk Timor Leste |
| 20 | Sukadi lew | ICW L |
PRDFIL INDDNESIA CDRRUPTIIlN WATCH
Bersama Rakyat Membasmi KDrupsi
indon?sia Corruption Watch (IC'Wllahir padatanggal21Juni 1998 di lImgah-t8ngah gerakan reformasi unlukrTll:!'IJUjudkan pl:lmerintah,lO pasr::a Soeharto vang demons dan bersih dari korupsi guna mencapal h:makmuran masyarakat ide pernbentukan iemba~a ini diprakarsai oleh beberapa toknh masyarakat yang nsau dan prihatir: alas masalah-masalah sosial ekonnmi dan politkvang dillmbulkan oleh Kleptokrasi Orde Bartl, yang mengallcam kelangsungan hidup masyarakatlndonesii:l Krisis eknnomi padatahun 1997 'fang nyen;s melumpuhkun kehidupan masyarakat Indonesia pada rahun 1897 adalah pelajaran ber~arga bagi oangsa Indorl(]sia dan meluasnya prakt8k korups: di semua tingkatan pemenntahan dan bisnis.
KI8ptokrasi Drde Baru b8rtumpu pada s8ntralisasi kekuasaan politik dan 8konorni ditangan prBsid8n, tanpa adanya transparansi dan akuntabiltas publlk PBrsekongknlan elft politi~ bisnis. dan ditopang oleh kekualan rnilit8ryafig s8tia m8njadikan Kleptokrasi Orde Baru bertaharl32 tahun lamanya K8kuasan S08harto nyaris tidakterkontroL karena OPR t8lah disubordinasi dan k8kuataan cMIsocieiym8njadi tidak berdaya karena m8ncapat regim8ntasi yang b8gitU dahsyat Praktis pembagian k8kuasaan tidak t8~adl dall karenanya checksandbalancEsdalam hubungan antara n8gara dan masyarakat sipil m8njadi macet
Kendati Presiden Soehartotidak berkuasa lagi sejak Mei 188B. dan Indorillisa memasuki era pemerintahan demokrasL tidak dengan sendirinya korupsi akan menyusut Persekongkolan bisnis dan politik yang cukup lama telah berhasil menguasai hampir seluruh sumberdaya ekonomi dan politik nasional. mereka akan senantiasa mencari pola hubungan-hubungan baru yang pas dalam situasi Ifagmentasi kekuasaan politik pasca Pemilu 1888.
Akarutama korupsi di Indonesia yang men3ncap dalam hubungan patrnnase politik dan bisnis, meskipun hubungan itu sudah tidak permamm dantelah terfragmentasi dengan hebatpasca Soehartn, tidak cukup memadai diatasi dengan melakukan perubahan kelembagaan dalam kerangka goodgovemanceyang didorong oleh lembaga-Iembaga dDnDrmu~lateraLTetapi lebih dan iIu diperlukan perubahan mendasar relas! anta10 oegara, warga masyarakatdao pasar, 'Yang lebih seimbang
Karena aktor utama korupsi adalah pemerintah dan sektorswasta, dan rakyat banyak adalah korban utamarlva, maka lew percaya bahwa gerakan anti korupsi harus bE!rtumpu pada pE!mberdayaan rakyat untuk mengimbangi persekongkolan elitE! polmkdan bisnis. Oalam hal ini misi kami adalah pemberdayaan partisipasi masyarakatdalam pengawasan pemerintahan dan pE!mbuatan kebijakan publik guna mE!mpe~lJangkanterwujudnya sisrem politik hukum, ekonomi dan birokrasi yang bersih dari korupsi dan berlandaskan keadilan sosial.
SBkrntariat
Jlj<alibata Timur IV 0No 6Jakarta SBlatan 12740
Telp 02179C1iBBS 7994015 Fax 7994005
Homepage http//wwwantiKorupsiorg
Emad' '-_':.":._-:O'.'::"-::'.:""_"~'-~.:...:1
Prllfil The Institute For Criminal Justice Reform
The Institute for Criminal Justice Refurm dlsingkat ICJR. merupakan lembaga kajian independent yang memfokuskan diri pada reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia Dirikan radatahun 2006. dan mElmiliki visi untuk mElngembangkan dan mernajukan konsep criminal justir::El sejalan dengan prinslpprinsip p8rlindungan hak asasi manusia dan keadilan dalam pembElnlukan hukum dan panegakan hLikum dl Indonesia
Untuk mengintElrnalisas;kan visi serta untuk menjalankan misi lembaga.lnstitutB for Criminal ,Iustice. ICJR. mBrJmUSKan strategi untuk membangun model konsensus diantara lembaga-IBmbaga pBm:lgak hukum dalam pembenahan padatataran konsep maupun perbaikan kinerja ke!embagaannya. PEmdekatan konsensus ini bertujuan bahwa reformasi criminal justice di Indonesia dapat berjalan dEmgan ideal bila adanya basis kerjasama antar leiTlbaga yang kompeten. Pe.an inilah dimaksudkan sebagai peran yang mediasi atas kepentingan dan kebutuhan semua pihak yang berpartisipasi daiamtransformasi pembenahan criminal justice.
ICJR bBkBrJa untuk melakukan aktivitas di bldang penulisan yang lebih fakus di isu "Criminal Justice System" yangdiperunlukkan bagi peningkatan sebuahsistem pidana "criminal justice system" di indonesia. Aktivitas ICJ Rakan menghasilkan naskah-naskah kajian. panduan-panduan. cetak birtl (blue print), catatan atas legislasi dan kebijakan, naskah akademis atas sebuah kebijakan, yang m:ntinya akan menghasil produk-produk publikasi seperti: bUKU. booklet. leaflet dan sebagainya.
Oi samping bergerak di bidang penulisan ICJR juga akan melakukan observasi dan monitoringrnmadap kondisi "criminal justice system" di Indonesia. Tentunya obselYclsi dan monitoring ini mertlpakan kegiatan yang penting unluk melihat lebih baik bagaimana be~alannya sebuah sistem keadilan pidana oi indonesia, sekaligus melihat kelemahan-kelemahan yang mungkin te~adi dan melihat peluang perbaikannya Aktivitas lainnya yang dilakukan ICJR adalah melakukan pelatihan-pelatihan terhadap organ-organ dari "criminal justice system" seperli: kepolisian. penyelidik publik, kejaksaan, pengadilan, dan instirusiterkait lainnya.
Profil
KllALISI PERLINDUNGAN SAKSI
Sejarah
Koalisi Perlindungan Saksi mef1Jpaka!l gabungan dan beberapa LSM/NGO yangfukus pada isu perempuan dan anak, pemantau peradilan, pemberantasan knf1Jpsi dan kejahatan tsrorganisir, HakAsasi Manusia, lingkungan pers, dan bunJh migran, Selflin di Jakarta, anggota Koalisi P8rlindungan Saksi juga ters8bar di beberapa kate di indonesia, Koalisi in: dibentuk dengan tujuan me!l!luatkan jaringan advokasi untuk disahkannya Rancangan Undang-Undang tHntang Perlindungail SLlksi serta advokasi t8rhadap bebernpa kasus-1casus yang mBnyangkut saksi dan atau korban.
Beberapa kegiatan tslah dilakukan Dish Koalisi Per!indungan Saksi - yang sudah terbentuk sejak tahun 200l-lErutama difnkuskan pada pembuatiln dan penyempumaail RUU Perlindungan Saksi serta sosialisasi mengenai pentingnya saksi dan Karban mandapatkan periindungan, melakukan advokasi dalam proses legislasi RUIJ Perlindungan Saksi dan Karban di OPR RI. Koalisi juga turutmendorong berbagai kebijakan pem8rintah untuk merealisasikanilmplementasai dari UU No. 13 Tahun 2006, melakukan penyusunan sejumlah Rancangan Pera1l.Jran P8merintah dan Cetak Biru mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, serta "mengawal" proses seleksi anggata Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
Anggota Koalisi
Indonesia Corruption Watch (IGW), lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Wahana Ungkungan (WALHI), L8mbaga Bantuan Hukum (LBH APIK), Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHNl, JARIINOONESIA. Aliansi Jumalisme Independen (A.Ji), Masyarakat Pemantau Peradllan Indonesia (MAPPI FH UI), Konsorsium Buruh Migran (KDPBLlMI), Tim Advokasi PembelaAktivis Ungkungan (TAPAl), P31 (PBrhimpunan Pembela Publik Indonesia), Lembaga Kajian dan Advokasi untuk IndBpensi Peradilan (LeIP), Pusat Studi Hukum dan KebiJakan (PSHK), Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak K8kerasan (KDNTRAS), Institut Trtian PerdRmaian (BAKUBAE), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) JAKARTA, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Lembaga ~ Bantuan Hukum (LBH) PBrs, Migran Care, Instilut Perempuan Bandung, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak), OEM OS, Solidarttas PerBmpuan, Mttra Perempuan, lPHAM, SANKSI BORNEO.
Tranparancy IntemasionallndonBsia (Til). MasyarakatAnti Korupsi Surabaya (MARAKs). Bali Corruption Watch (BCW). Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung.lndonesian Court Monitoring (leM) Yogyakarta, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang. TELAPAK Bogor. SOMASI Mataram NIB, Forum Indonesia Transparasi Anggaran (FITRA). Pusat Infurmasi dan Advokasi Rakyat (PIAR) Kupang, GEMAWAN. LPSHAM Palu. Lembaga Bina Kesadaran Hukum Indonesia (LBKHI) Yogyakarta. LBmbaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya. LBmbaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar.
Sekretariat Koalisi Perlindungan Saksi
I. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
JI. Siaga II No 31 Pejaten BaratJakarta 12510 Indonesia Tel: (62-61) 797 2662. 79192564 Fax: (62-61) 79182519 Email: elsam[ii;nusa.or.id website: www.elsam.or.id
2.Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indollesia (YLBHI) JI. Prambanan No. 14 Jakarta Tip 021-3140024 fax. 021-31830140 Email: mfo@:ylbhi[lrid
3. Indonesia Corruption Watch (ICW) JI. Kalibata Timur IV 0No.6 Jakarta Sel3tan 12740 Telp. 0217901885,7994015 Fax. 7994005 l1[1mepage :http//www.antikorupsiorg Email: icw@;antikorupsi.org
NASKAH AKADEMIS DAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH
Pemberian bantuan bagisaksidan/atau korban dalam praktik hukum di lndonesia merupakan hal baru. Melalui UU Perlindungan Saksi dan Korban terlembagakan sebagai salah satu fungsi dan tugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam kerangka tugas institusionalnya. Naskah Akademik ini disusun dalam rangka memberikan dasar-dasar pemikiran dan konseptual bagi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata Cara Penentuan Kelayakan, Jangka Waktu dan Besaran Biaya Pemberian Bantuan bagi Saksidan/atau Korban.
Naskah ini akan memberikan arahan mengenai materi-materi apa saja yang akan diatur dan dimuat dalam peraturan pemerintah, yang diharapkan akan memberikan landasan operasional yang jelas dan rinci bagi pelaksanaan pemberian bantuan bagi saksi/ korban sesuai dengan yang diperintahkanoleh undang-undang.
Naskah Akademik dan RPP yang telah disusun ini dapat dikatakan sebagai naskah RPP alternatif sebagai usul inisiatif masyarakat, mengingat pemerintah juga sedang menyusun RPP untuk subtansi yang sama. Harapannya apa yang telah dihasilkan oleh Koalisi Perlindungan Saksi dapatmenjadireferensiatau acuan bagitim penyusun daripemerintah
The Asia Foundation
Barcode 12345678923